kekayaan negara;

BAB i PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

S

aat ini setiap organisasi publik dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu Penetapan Kinerja,

Rencana Kinerja Tahunan (RKT/Performance Plan), dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitasnya. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 setiap instansi pemerintah diharuskan menyelenggarakan suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)

sebagai

instrumen

untuk

menyediakan

suatu

media

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan teratur.

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebagai salah satu unit pelaksana BPKP di daerah, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep06.00.00-286/K/2002 tanggal 31 Mei 2002, dan terakhir telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-713/SU/2002 tanggal 15 Oktober 2002, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan; 2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/ kekayaan negara; 3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/ kekayaan daerah atas permintaan daerah; 4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/ atau lintas departemen/ lembaga/ wilayah; 5. Pemberian

asistensi

LAKIP 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

penyusunan

laporan

akuntabilitas

kinerja

instansi 1

BAB i PENDAHULUAN

pemerintah pusat dan daerah; 6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 7. Bimtek/Asistensi/Konsultasi/Pendampingan Simda; 8. Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, Kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/ bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya; 11. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; 12. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP. Sebagai auditor yang bertanggungjawab kepada Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP berperan mendukung akuntabilitas

Presiden

dalam

pelaksanaan

pengelolaan

keuangan

negara

mempunyai wewenang: 1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi (Pasal 49), yaitu: Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yaitu kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan,


2

BAB i PENDAHULUAN

Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penerapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Khusus dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern atas kegiatan kebendaharaan umum negara, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan instansi pemerintah lainnya, Kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden. 2. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Pasal 59), 3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4), 4. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional (dari hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya) sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 ayat 3. B. Aspek Strategis Organisasi Sebagai ujung tombak di daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu perlu menindaklanjuti mandat sebagai Auditor Presiden yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas negara dan sebagai Pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. BPKP harus dapat menunjukkan paradigma barunya melalui unjuk kerja yang optimal sehingga peran BPKP di daerah semakin nyata dalam memberikan masukan untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Strategi penguatan BPKP melalui product differences (penguatan kualitas produk bersifat strategis, makro, lintas sektoral), market differences (mengenali market pengawasan)

dan

methodology

differences

(pengembangan

metodologi

pengawasan yang kontemporer, spesifik dan bermanfaat) yang tentunya secara hirarkis perlu diterapkan dalam setiap aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perwakilan

BPKP.

Untuk

memperkuat

dan

menunjang

efektivitas

sistem

pengendalian intern pemerintah di daerah, Perwakilan BPKP sebagai bagian dari APIP melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

termasuk

akuntabilitas

keuangan

negara

dan

pembinaan

penyelenggaraannya. Dalam upaya mewujudkan tuntutan tersebut sesuai amanat PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP dengan cakupan penugasan yang semakin luas, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu lebih mengedepankan aspek pencegahan, dengan lebih menekankan

membangun

sistem

yang

mampu

mencegah

kecurangan/

penyimpangan atau memudahkan mendeteksi adanya kecurangan/penyimpangan.


3

BAB i PENDAHULUAN

Dua peran utama yang dapat dilakukan adalah peran assurance dan consulting bagi stakeholder untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintahan

negara,

keandalan

pelaporan

keuangan,

pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jasa assurance dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan, sedangkan consulting antara lain berupa sosialisasi, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, penglolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Sesuai dengan Renstra, Pewakilan BPKP Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan sebagai berikut: 1. Pre-emptif Kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik, dan pemberantasan KKN. Sasaran kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit birokrasi yang bersifat laten. 2. Preventif Kelompok kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan peringatan dini (early warning system) atas proses governance. 3. Represif Kelompok kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi perhitungan

kerugian

negara

atas

kasus-kasus

dengan

atau

tidak

diketemukannya indikasi melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum. Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu memfasilitasi pelaksanaan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi pembenahan manajemen pemerintahan di daerah, antara lain: 1. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA); 2. Sistem Informasi Akuntansi PDAM; 3. Sosialisasi GCG BUMD/PDAM; 4. Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO; 5. Asistensi Penyusunan Corporate Plan PDAM; 6. Asistensi Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BUMD; LAKIP 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

4

BAB i PENDAHULUAN

7. Program Anti Korupsi (PAK); 8. Fraud Control Plan (FCP); 9. Sosialisasi dan Bimtek SPIP; serta 10. Sosialisasi dan Bimtek Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah.

D. Struktur Organisasi Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya yang telah dibebankan, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu memiliki struktur organisasi sebagai berikut: Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Catatan: - - - - - - = Penugasan JFA melalui Bidang Pengawasan/Teknis

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian/bidang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bagian Tata Usaha Tugas pokok Bagian Tata Usaha adalah melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan pelaporan hasil pengawasan. Fungsi yang diselenggarakan adalah: a. Penyusunan rencana dan program pengawasan; b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, dan rumah tangga;


5

BAB i PENDAHULUAN

c. Pengelolaan perpustakaan; d. Penyusunan laporan berkala hasil pengawasan. Bagian Tata Usaha memiliki sub-sub bagian, yaitu: 1) Subbagian Program dan Pelaporan, dengan tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program serta penyusunan laporan berkala hasil pengawasan; 2) Subbagian Kepegawaian, dengan tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai; 3) Subbagian Keuangan, dengan tugas melakukan urusan keuangan; 4) Subbagian

Umum,

perlengkapan,

dengan

urusan

dalam,

tugas dan

melakukan rumah

tangga

urusan

persuratan,

serta

pengelolaan

perpustakaan. 2. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Tugas

pokok

Bidang

Pengawasan

Instansi

melaksanakan penyusunan rencana,

program,

Pemerintah

Pusat

adalah

pelaksanaan pengawasan

instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan. 3. Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tugas pokok Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah adalah melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas, dan evaluasi hasil pengawasan. 4. Bidang Akuntan Negara Tugas pokok Bidang

Akuntan Negara adalah melaksanakan penyusunan

rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja

sama,

badan-badan

lain

yang

didalamnya

terdapat

kepentingan

pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan. 5. Bidang Investigasi Tugas pokok Bidang Investigasi adalah melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di


6

BAB i PENDAHULUAN

dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.

Dalam mencapai tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu didukung: 1. Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2013, didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 107 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Per 31 Desember 2013 Golongan No

Uraian

IV

III

Pendidikan Jumlah

II

S2

S1

DIII

SLTA

Jumlah

1

Struktural

6

4

-

10

1

8

1

-

10

2

PFA

6

26

21

53

1

33

19

-

53

3

Calon PFA

-

1

24

25

-

2

23

-

25

4

Prakom

-

1

-

1

-

-

-

1

1

5

Arsiparis

-

3

-

3

-

1

-

2

3

6

PFU

-

17

-

17

-

8

-

9

17

12

52

45

109

2

52

43

12

109

Jumlah

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan


7

BAB i PENDAHULUAN

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai menurut Jabatan Jumlah (orang)

Jabatan Struktural o Eselon II o Eselon III o Eselon IV Pejabat Fungsional Auditor o Pengendali Teknis o Ketua Tim o Anggota Tim Pejabat Fungsional Pranata Komputer Pejabat Fungsional Arsiparis Pejabat Fungsional Umum

1 5 4

Total

8 10 60 1 3 17 109

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan


8

BAB i PENDAHULUAN

2. Keuangan Dana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu yang bersumber dari DIPA seluruhnya sebesar Rp11.987.026.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.864.804.714,00 atau 98,98%, rincian jumlah anggaran dan realisasi anggaran serta sumber dana tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.3 Anggaran dan Realisasi Tahun 2013 Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja barang - Perjalanan Dinas PKAU - Perjalanan Dinas PKP2T - Non Perjalanan Dinas Belanja Modal Jumlah

Anggaran 2013 Rencana (Rp) Realisasi (Rp) 5.738.926.000 5.679.058.137 5.908.100.000 5.846.397.577 1.001.602.000 999.784.750 3.328.041.000 3.294.736.550 1.578.457.000 1.551.876.277 340.000.000 339.349.000 11.987.026.000 11.864.804.714

% 98,96 98,96 99,82 98,99 98,32 99,81 98,98

3. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu meliputi tanah, bangunan, kendaraan dinas, inventaris/peralatan kantor, dan perlengkapan lainnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 1.4 Daftar Sarana dan Prasarana No 1

Uraian

Nilai (Rp) 2.301.893

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3 4 5

Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya

345.686.711

Jumlah

6.548.663.469 175.743.750 23.000.000 7.095.395.823

Sarana dan prasarana tersebut di atas telah cukup memadai guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, serta nilainya telah memperhitungkan akumulasi penyusutan. Tanah dan bangunan diperuntukkan sebagai bangunan kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dan rumah negara. Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor dilengkapi dengan sarana/ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, koperasi, sarana ibadah dan kantin.


9

BAB i PENDAHULUAN

4. Hasil Pengawasan Saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti (TPB) per 31 Desember 2013 adalah sebanyak 1.134 kejadian dengan nilai Rp11.468.257.361,07 dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Gambar 1.5 Saldo TPB sampai dengan 31 Desember 2013

5. Rencana dan Realisasi PKP2T Realisasi pelaksanaan PKP2T tahun 2013 melampaui target dari PKP2T, yaitu sebesar 138,81% atau mencapai 676 laporan dari target sebanyak 487. Hal ini disebabkan peningkatan kepercayaan stakeholders/mitra kerja kepada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu untuk memfasilitasi kegiatan peningkatan pengelolaan keuangan negara/daerah melalui kegiatan asistensi/bimtek/ sosialisasi dan pendampingan. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Bidang/ Bagian

Tabel 1.5 Rencana dan Realisasi PKP2T Tahun 2013 Rencana Realisasi

Tata Usaha IPP APD AN INV Jumlah

PP

HP

LHP

PP

%PP

HP

%HP

LHP

%LHP

60 124 120 26 84 354

4.665 3.622 4.574 1.253 4.017 13.466

60 124 120 26 84 354

60 210 240 51 108 609

100,00 169,35 200,00 196,15 128,57 172,03

7.268 5.172 7.656 2.197 3.807 18.832

155,80 142,79 167,38 175,34 94,77 139,85

60 195 160 42 52 449

100,00 157,26 133,33 161,54 61,90 126,84

E. Sistematika Penyajian Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu melaporkan pencapaian kinerja perwakilan selama tahun 2013. Capaian kinerja 2013


10

BAB i PENDAHULUAN

diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Tahun 2010-1014. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2013 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) yang dijadikan sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu disusun dengan sistematika sebagai berikut : Gambar 1.6 Sistematika Penyusunan LAKIP 2013 Menyajikan data umum mengenai perwakilan yang mencakup tugas pokok dan fungsi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk organisasi, serta struktur organisasi dan faktor-faktor yang berpengaruh

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Pentutup


Menyajikan beberapa hal dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Menyajikan capaian kinerja dalam tahun yang bersangkutan, memuat hasil pengukuran kinerja yang menguraikan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja

Menyajikan simpulan atas capaian kinerja dalam tahun yang bersangkutan

11

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010-2014 Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu merupakan bagian dari Rencana Strategis BPKP yang mengacu kepada perencanaan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mendukung pencapaian program-program prioritas Pemerintah. Penyusunan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan dari Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 28 Agustus 2008, BPKP memperoleh mandat baru sebagai auditor Presiden yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. Peran pembina SPIP terkait erat dengan peran pengawasan intern, karena dengan penguatan SPIP maka pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan menjadi semakin terjaga dari penyimpangan dan penyalahgunaan.

1. Pernyataan Visi Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat baru sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP, termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menegaskan jati dirinya sebagai Auditor Presiden. Konsekuensinya, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dituntut untuk dapat memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintahan. Kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas LAKIP 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

12

BAB ii PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu yang merepresentasikan manfaat yang dapat diberikan

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Bengkulu

kepada

shareholder/

stakeholdernya. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

VISI Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas

2. Pernyataan Misi Misi merupakan menjabarkan lebih lanjut visi dan berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Tugas dan kewenangan BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu semula diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu berperan penting dalam mendukung akuntabilitas Presiden terutama dalam lingkup penyelenggaraan keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Empat misi BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut: a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. b. Membina

secara

efektif

penyelenggaraan

sistem

pengendalian

intern

pemerintah. c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah LAKIP 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

13


Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut: Misi 1: Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Misi ini berkaitan dengan aktualisasi peran BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebagai Auditor Presiden dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara, sekaligus menegaskan bahwa misi ini dilakukan untuk membantu Presiden selaku shareholder BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dalam mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN. Inti misi ini terkait dengan kegiatan pengawasan intern pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance dan consulting. Dengan peran tersebut, fungsi utama BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu adalah memberikan umpan balik (feedback) sebagai bahan masukan bagi Presiden/Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan pengelolaan keuangan negara, memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya. Dalam misi ini, tercakup seluruh kegiatan utama (core business) Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, baik dalam aktivitas assurance yang dilakukan dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, maupun aktivitas consulting yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis/asistensi, konsultansi, pengembangan sistem. Mandat BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara semakin jelas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam Pasal 49 Ayat (2) dinyatakan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral pada dasarnya merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga LAKIP 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

14


atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasannya oleh APIP lain. Pengawasan kegiatan lintas sektoral diharapkan dapat memberikan informasi

yang

bersifat

makro

dan

komprehensif

atas

pelaksanaan

program/kegiatan pemerintah pusat maupun daerah, sehinga bermanfaat bagi pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan. Dengan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 2, kegiatan BUN terdiri atas delapan bidang yaitu pelaksanaan pendapatan dan belanja negara, pengelolaan uang negara, pengelolaan piutang, pengelolaan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN, dan regulator di bidang keuangan negara. Pengawasan intern terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara diharapkan dapat memberi masukan dan feed back kepada Menteri Keuangan selaku BUN mengenai pengelolaan BUN yang dilakukan oleh institusi di luar Kementerian Keuangan, yang secara hukum tidak dapat diawasi oleh APIP selain BPKP termasuk

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.

Peran BPKP termasuk

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dalam mengawasi kegiatan-kegiatan BUN tersebut perlu didukung dengan penetapan Menteri Keuangan selaku BUN, baik mengenai ruang lingkup maupun sasaran pengawasannya. Pengawasan atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden merupakan kegiatan BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dalam rangka merespon permasalahan-permasalahan strategis yang mendesak untuk ditangani (current issues) sesuai perintah Presiden dan kabinetnya. Pelaksanaan penugasan-penugasan tersebut merupakan implementasi yang nyata dari peran BPKP

termasuk

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Bengkulu

sebagai

Auditor

Presiden/pemerintah. Selain itu, berdasarkan Pasal 57 ayat (4) PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP juga dimandatkan untuk melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden. Reviu tersebut terkait atas reviu atas laporan keuangan Kementrian/ Lembaga oleh APIP, terkadang dilakukan pendampingan reviu maupun penyusunan laporan keuangan oleh BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Misi 2: Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu D


15


Dalam misi 1 termasuk juga kegiatan dalam rangka membantu aparat penegak hukum dan pemerintah untuk mencegah dan mengurangi KKN, yang dilakukan dalam bentuk pengawasan investigatif, pemberian keterangan ahli, dan perhitungan kerugian negara. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian

atas

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan

dengan

berpedoman pada SPIP seperti diatur dalam PP tersebut. Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Itjen Kementerian, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. Selain itu, untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI juga dilakukan pembinaan penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap seluruh instansi pemerintah ini diamanatkan kepada BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sesuai dengan pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden. Akuntabilitas kinerja Presiden merupakan suatu kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah, sehingga perlu juga dipastikan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Kegiatan pembinaan SPIP tersebut mencakup: a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP


16


b. Sosialisasi SPIP c. Pendidikan dan pelatihan SPIP d. Pembimbingan dan konsultansi SPIP e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah Kegiatan pembinaan butir a sampai dengan butir d merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka membina seluruh instansi pemerintah agar dapat menerapkan SPIP. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam lingkup misi kedua ini.

Sedangkan butir e lebih spesifik terkait peningkatan kemampuan/

kompetensi auditor APIP yang menjadi bagian dari misi ketiga yaitu mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. Pada prinsipnya misi kedua lebih menekankan kepada pembinaan SPIP kepada instansi pemerintah, sedangkan misi ketiga terkait dengan pembinaan terhadap auditor (APIP). Kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP diawali dengan penyusunan pedoman-pedoman terkait SPIP (pedoman umum dan pedoman teknis) yang merupakan panduan untuk membangun SPIP di seluruh instansi pemerintah. Pedoman tersebut selanjutnya disosialisasikan agar diperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman tentang SPIP. Selain itu, kegiatan penyusunan modul dan penyelenggaraan diklat SPIP menjadi kegiatan penting untuk membentuk personil yang memahami seluk beluk SPIP dan kompeten untuk menerapkan SPIP di instansi masing-masing. Pada tahap penerapan SPIP, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu siap untuk membimbing dan memberikan konsultansi kepada seluruh instansi pemerintah dilingkungan Provinsi Bengkulu. Misi 3: Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah M yang profesional dan kompeten di wilayah kerja Perwakilan BPKP i Provinsi Bengkulu M Misi ketiga adalah misi pengimbang yang disusun dalam kesadaran bahwa kinerja yang berorientasi ke luar tak mungkin terwujud tanpa adanya proses kerja internal yang baik maupun proses kerja sesama APIP yang sinergis. Dengan adanya proses kerja sesama APIP yang sinergis diharapkan akan menghasilkan kinerja APIP yang maksimal. Hal ini merupakan jawaban atas arahan Presiden akan perwujudan pengawasan yang terpadu, terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat mendukung

perwujudan kepemerintahan yang baik, bersih dan

kredibel, dan berorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.


17


Kinerja APIP yang maksimal dapat diperoleh jika pemberdayaan APIP dijalankan dalam semangat profesionalitas dan kesetaraan antar APIP. Namun, efektivitas sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak-pihak yang bersinergi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masingmasing. Oleh karena itu, misi ketiga diperlukan sebagai pembimbing berbagai strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sendiri maupun kapasitas APIP secara umum. Penjabaran misi ini merupakan bentuk tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebagai

anggota

komunitas

pengawasan

untuk

turut

serta

dalam

mengembangkan sistem pengawasan nasional yang terpadu. Pengembangan sistem pengawasan nasional tentunya dilakukan bersama-sama, baik dengan BPK, Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan LPND, Badan Pengawasan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN/BUMD/BUL, maupun dengan Instansi Pemerintah lainnya yang mengkoordinasikan kegiatan pengawasan seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kementerian Dalam Negeri pada saat ini, serta pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Lebih luas lagi, dilakukannya pengawasan secara bersinergi akan menjadi agenda yang penting Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu bersama-sama dengan DPRD, Kejaksaan, Kepolisian, maupun masyarakat. Arti penting dari ditetapkannya misi ini terletak pada adanya kesadaran Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu untuk turut serta membenahi hal-hal yang kontra produktif dalam

kegiatan pengawasan, misalnya bertubi-tubinya dan

tumpang tindihnya pelaksanaan kegiatan pengawasan di lapangan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian masukan mengenai arah dan kebijakan pengawasan nasional/makro kepada Pemerintah. Substansi arah dan kebijakan yang dimaksud

tentunya sejalan dengan program-program Pemerintah yang

menjadi prioritas, berskala nasional, memperhatikan analisis risiko per masingmasing sektor dan bidang kegiatan pemerintahan, mencerminkan sinergi APIP, dan menunjukkan dukungan bagi pelaksanaan pengawasan oleh auditor eksternal. Penjabaran misi ini terus dioptimalkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu agar hasil pengawasannya mempunyai manfaat dan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama stakeholders utama, yang


18


tercermin dari tanggapan positif ataupun apresiasi para pengguna atas produkproduk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Untuk itu perlu terus diagendakan dan diberikan perhatian yang memadai terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya, kepatuhan pada standar profesi, penataan proses kerja internal, dan sistem kendali mutu yang dapat menunjang peningkatan kualitas hasil pengawasan. Dengan demikian,

produk Perwakilan BPKP Provinsi

Bengkulu diharapkan akan bermanfaat sebagai umpan balik (feed back) bagi penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja

Instansi

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah

dan

BUMN/BUMD/BUL. Peran BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu mengembangkan kapasitas APIP baik dari sisi SDM, organisasi maupun sistem dan prosedur mencakup: • Pembinaan kompetensi APIP dengan pendidikan dan pelatihan auditor (pasal 59 ayat 1 e PP Nomor 60 Tahun 2008) • Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan sertifikasi auditor (pasal 51 ayat 2 dan 3 PP Nomor 60 Tahun 2008) • Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengawasan • Pengembangan Kapasitas Internal Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu • Pemeriksaan/pengawasan internal Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu • Pendukung/fasilitasi pengawasan • Sinergi dengan APIP lain. M Misi

4: Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah di wilayah kerja i Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu s Misi ini merupakan aktualisasi peran BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebagai Auditor Presiden dalam rangka membangun sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekati real-time sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat perbedaan antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu. Sistem pelaporan kinerja dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang ada saat ini belum menjamin bahwa Presiden memperoleh informasi yang utuh/menyeluruh atas implementasi akuntabilitas Presiden.


19


Kondisi tersebut kontradiktif dengan kedudukan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang juga memegang kekuasaan tunggal pengelolaan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan (UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1). Meskipun telah secara jelas diatur bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan (selaku BUN) dan menteri/pimpinan lembaga (selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang), serta diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah, namun sejatinya bukan berarti bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan negara diserahkan keseluruhan ke menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau walikota. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tetap melekat kepada Presiden yang menerima amanah dari rakyat, sehingga Presiden juga harus berakuntabilitas kepada rakyat. Berbagai peraturan yang telah diterbitkan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP Nomor 6 Tahun 2008), Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP Nomor 39 Tahun 2006), dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah-LPPD (PP Nomor 3 Tahun 2007), belum dapat menjamin bahwa Presiden memperoleh informasi periodik, up to date, dan mendekati real-time tentang akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Kondisi di atas memunculkan fenomena baik di pusat dan daerah, yaitu (i) penyerapan

anggaran

yang

rendah,

(ii)

kurang

sinkronnya

rencana

pembangunan di pusat dan daerah (karena persepsi yang sempit terhadap perundang-undangan yang ada), dan (iii) tidak adanya informasi capaian kinerja kumulatif/aggregasi dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dapat dilaporkan kepada Presiden secara tepat waktu (up to date), yang mendekati real-time. Hal tersebut menyulitkan Presiden untuk dapat menilai apakah agenda-agenda Presiden yang tertuang di RPJMN telah dilaksanakan oleh pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah sesuai dengan target atau harapan Pemerintah dan rakyat. Dalam rangka mengembangkan pelaporan akuntabilitas di Indonesia, masingmasing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut untuk membuat indikator capaian kinerja yang terukur sehingga dapat membantu Presiden untuk menyampaikan akuntabilitasnya kepada rakyat sesuai dengan amanah UUD. Terkait hal tersebut, BPKP mendorong dibangunnya Sistem Akuntabilitas


20


Presiden (President Accountability Systems) atau yang dikenal sebagai PASs. Tujuan dari PASs adalah memberikan solusi terhadap kebuntuan (missing-link) proses pelaporan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, mensinergikan sumber-daya informasi antar kementerian/lembaga (pusat dan daerah) sehingga memungkinkan pertukaran data/informasi, dan memudahkan Presiden untuk memonitor

dan

mengendalikan

kemajuan

(progress)

masing-masing

program/agenda Pemerintah. Pengembangan PASs sinkron dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 khususnya pasal 54 yang mengamanatkan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebagai penunjang pelaksanaan tugas BPKP Pusat untuk menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

3. Tujuan Strategis Tujuan merupakan pengejawantahan

visi dan misi yang telah ditetapkan, dan

berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Formulasi tujuan strategis memungkinkan BPKP untuk mengetahui secara tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Hal ini juga memungkinkan BPKP untuk mengukur tingkat ketercapaian visi dan misi yang telah disepakati. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja yang terukur sehingga capaiannya dapat diukur. Tujuan utama BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut: a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. b. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. c. Terciptanya

iklim

yang

mencegah

kecurangan

dan

memudahkan

pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. LAKIP 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

21


d. Tercapainya

efektivitas

penyelenggaraan

sistem

pengendalian

intern

pemerintah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. e. Meningkatnya

kapasitas

aparat

pengawasan

intern

pemerintah

yang

profesional dan kompeten di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. f. Terselenggaranya sistim dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.

4. Sasaran Strategis Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Delapan sasaran strategis yang diharapakan di akhir periode Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu 2010-2014, yaitu: 1) Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD. 2) Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,50%. 3) Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan Terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD. 4) Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%. 5) Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda. 6) Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda. 7) Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaaan Keuangan Sebesar 100%. 8) Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan.

5. Indikator Kinerja Utama Setiap program dan kegiatan dalam Renstra selanjutnya dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan


22


keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator kinerja utama BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP. Indikator-indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebagai berikut: Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama No Indikator Kinerja Utama Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu 1.1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD 1.1.1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan 1.1.2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 1.1.3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar 1.1.4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat 1.1.5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat 1.1.6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 1.1.7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi 1.2. Sasaran Strategis : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% 1.2.1 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti 1.2.2 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat 1.2.3 Persentase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu 2.1. Sasaran Strategis : Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD 2.1.1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal 2.1.2 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI 2.1.3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu 1.1. Sasaran Strategis : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 3.1.1 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi 3.1.2 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/ evaluasi FCP 3.1.3 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK 3.1.4 Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga 3.1.5 Persentase pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA 3.1.6 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang 3.1.7 persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar 3.1.8 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Tujuan 4 : Tercapainya efekfivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu 4.1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 4.1.1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 4.1.2 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008


23


No Indikator Kinerja Utama 4.1.3 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional dan kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu 1.1. Sasaran Strategis : Meningkatnya kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 5.1.1 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA 1.2. Sasaran Strategis : Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100% 5.1.1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi 5.1.2 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP 5.1.3 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian 5.1.4 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA 5.1.5 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur 5.1.6 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa 5.1.7 Persentase pemanfaatan aset 5.1.8 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras 5.1.9 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat 5.1.10 Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas 5.1.11 Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP 5.1.12 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat Tujuan 6 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu 1.1. Sasaran Strategis : Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan 6.1.1 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

Penetapan indikator-indikator kegiatan utama tersebut menjadi dasar bagi penetapan dan indikator-indikator kegiatan-kegiatan penunjang pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Logika pengembangan indikator-indikator penunjang ini diletakkan pada suatu peta strategi yang menggambarkan kaitan sebab-akibat yang menyeimbangkan pengembangan aspek manajemen internal seperti kapasitas kelembagaan dan proses internal dengan aspek ’pemasaran’ yang akan meningkatkan

penerimaan (akseptasi) pihak eksternal atas peran dan fungsi

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Seluruh indikator kinerja kegiatan-kegiatan penunjang ini diletakkan pada perspektif pendekatan terhadap pelanggan (pemasaran), peningkatan kualitas proses internal dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

6. Program dan Kegiatan Penyusunan program dan kegiatan pada Renstra BPKP termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu 2010-2014 mengacu pada kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang diterapkan dalam penyusunan RPJMN tahun 2010-2014. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh


24


alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Program Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dan memberikan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh di lingkungan satuan kerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Penetapan program adalah untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai tujuan dan visi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, dan berdimensi waktu satu tahun. Berdasarkan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014, ikhtisar Program dan Kegiatan dapat diuraikan dalam tabel berikut: Tabel 2.2 Program, Sasaran Strategis dan Kegiatan No.

KEGIATAN

Program 1 : Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas LKPP 95% dan 95% LKPD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKPD Pengawasan Proyek PHLN Pengawasan lintas sektor bidang Perekonomian Pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam Pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD

2. Sasaran Strategis : Tercapainya optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% 1. Pengawasan BUN Bidang Perekonomian 2. Pengawasan BUN Bidang Polsoskam 3. Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah 4. Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian 5. Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam 3. Sasaran Strategis : Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD 1. Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah 2. Bimbingan teknis/asistensi GCG/KPI sektor Korporat 3. Pengawasan atas kinerja BUMD 4. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, LAKIP 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

25


BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan korupsi Menjadi 80% 1. Sosialisasi Masalah Korupsi 2. Bimtek/Asistensi Implementasi FCP 3. Kajian Pengawasan 4. Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 5. Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas permintaan Instansi Penyidik 5. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L, Pemda 1. Dukungan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Program 2 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP 6. Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% 1. Pembinaan JFA dan Tata Kelola APIP 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Program 3 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP 1. Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana 2. Penyelenggaraan sistem dukungan pengambilan keputusan Pemerintah/Presiden dan internal BPKP

B. Perjanjian Kinerja 2013 Penetapan indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluru anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan. Sesuai dengan Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja, indikator hasil program tahun 2013 terdiri atas: Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2013 No.

Indikator Kinerja Utama

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas 80% LKKL, dan 85% LKPD 1.1.1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan 1.1.2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 1.1.3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar 1.1.4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat 1.1.5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat 1.1.6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 1.1.7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi 2. Sasaran Strategis : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75% 2.1.1 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti 2.1.2 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat


Satuan

Target

Persen Persen Persen

90,00 90,00 82,00

Persen Persen

81,25 68,00

Persen

86,67

Persen

55,00

Persen

80,00

Persen

78,75

26


2.1.3

Persentase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit

Persen

8,00

3. Sasaran Strategis : Terselenggaranya SPM pada 40% IPD dan terselenggaranya GG pada 55% BUMN/BUMD 3.1.1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Persen 45,00 Minimal 3.1.2 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Persen 65,00 3.1.3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Persen 60,00 4.

Sasaran Strategis : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 75% 4.1.1 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi 4.1.2 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/ evaluasi FCP 4.1.3 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK 4.1.4 Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga 4.1.5 Persentase pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA 4.1.6 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang 4.1.7 persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar 4.1.8 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat 5. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 50% K/L/Pemda 5.1.1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 5.1.2 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 5.1.3 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern 6.

Kelompok Instansi

3 4

Peraturan

1

Persen Persen Persen Persen Persen

84,00 85,00 40,00 85,00 10,00

Persen

60,00

IPD

3

IPD

3

Sasaran Strategis : Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 80% dan kualitas

pengelolaaan keuangan sebesar 100% 6.1.1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi 6.1.2 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP 6.1.3 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11 6.1.12

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Persentase pemanfaatan asset Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat


Persen Persen skala likert 1-10 Persen skala likert 1-10 Publikasi Persen skala likert 1-10 Persen Masukan APIP

85,00 100 7,8

skala likert 1-10

7,5

95,00 8,25 24 100 8,1 77,00 1 3

27

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

U

ntuk dapat melihat sejauh mana hasil yang diharapkan, yang telah dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat tercapai, harus dilakukan

pengukuran,

evaluasi,

dan

analisis

melalui

media

pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Tahun 2012.

A. CAPAIAN KINERJA Tahap pengukuran kinerja merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja dengan cara membandingkan rencana kinerja yang merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh personil Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, dengan realisasinya pada akhir tahun. Pengukuran

kinerja

dilakukan

utamanya

dengan

membandingkan

realisasi

pencapaian output dengan target output yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Sesuai dengan Permenpan dan RB nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu diukur berdasarkan capaian kinerja masing- masing indikator sasaran (output) dan tidak disimpulkan capaian kinerja berdasarkan program (outcome) ataupun indikator secara total (seluruh sasaran pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu). Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu secara keseluruhan adalah sebesar 138,79%, atau termasuk dalam kategori “memuaskan”. Nilai capaian tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh indikator output yang ditetapkan, dengan gambaran sebagai berikut:


28

BAB iII CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS OUTPUT Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga/ BUMN/BUMD

INDIKATOR KINERJA OUTPUT Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/ Lembaga/BUMN/BUMD

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP

Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP

JUMLAH

Satuan

Target

Realisasi

%

Laporan

358

681

190,22

Kegiatan

11

13

118,18

Laporan

60

86

143,33

Unit

68

78

114,71

Laporan Kegiatan Unit

418 11 68

767 13 78

183,49 118,18 114,71

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Rata-rata capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tahun 2012 secara keseluruhan adalah 138,79% atau termasuk kategori “memuaskan”. Capaian tersebut terdiri dari tiga program, yaitu: 1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Dukungan Manajemendan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP; 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP. Analisis atas capaian kinerja masing-masing program di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Program 1

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam tahun 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu telah melaksanakan Program Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Keuangan

Negara

dan

Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mencapai dua sasaran strategis, yaitu: •

Meningkatnya keuangan

kualitas

Negara

penyelenggaraan dan

pembinaan

pengawasan

intern

penyelenggaraan

akuntabilitas SPIP

pada

kementerian/lembaga/pemda/ BUMN/BUMD; LAKIP 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

29


•

Meningkatnya K/L dan Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan yang berlaku.

Capaian kinerja kegiatan dalam program ini diukur berdasarkan rata-rata capaian dari 29 indikator kinerja output, dengan rincian sebagai berikut: SAT

TARGET

REALISASI

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

lap

20

31

CAPAIAN KINERJA (%) 155,00

lap

7

12

171,43

lap

4

13

325,00

lap

1

3

300,00

lap

27

31

114,81

lap

32

48

150,00

lap

13

43

330,77

lap

10

18

180,00

lap

11

33

300,00

lap

4

0

0,00

lap

2

9

450,00

lap

2

2

100,00

lap

56

68

121,43

lap

3

4

133,33

lap

31

141

454,85

lap

9

21

233,33

lap

6

9

150,00

Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi

lap

15

30

200,00

lap

2

5

250,00

INDIKATOR HASIL PROGRAM 1.01 1.02 1.03

1.04

1.05 1.06 1.07 1.08

1.09

1.10

1.11

1.12 1.13 1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19


30


1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26

1.27 1.28 1.29

GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah

lap

6

10

166,67

lap

5

27

540,00

lap

5

28

560,00

lap

3

4

133,33

lap lap

1 4

0 0

0,00 0,00

lap

77

89

115,58

lap

4

6

150,00

lap

7

7

100,00

lap

2

2

100,00

Dari 29 indikator kinerja output yang ditargetkan tersebut, 26 indikator mencapai target (capaiannya lebih atau sama dengan 100%) dan 3 indikator tidak terealisasi (0%). Capaian tertinggi terjadi pada dua indikator yaitu Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi (560,00%, target 5 lap, realisasi 28 lap) dan Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD (540,00%, target 5 lap, realisasi 27 lap). Capaian terendah sebesar 100,00% pada 3 indikator yaitu Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah (target sama dengan realisasi sebanyak 2 lap); Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tatakelola APIP Daerah (7 lap) dan Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah (2 lap). Tiga indikator yang tidak terealisasi adalah: 1) Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam, 4 lap; 2) Laporan hasil kajian pengawasan, 1 lap; 3) Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim, 4 lap.

Capaian kinerja per indikator output dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Perekonomian

Capaian indikator sebesar 155,00% (target 20 lap, realisasi 31 lap). Pengawasan lintas sektor perekonomian diantaranya audit kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Audit selain dilaksanakan di satuan kerja PPIP di tingkat provinsi dan kabupaten, juga dilaksanakan uji petik pelaksanaan kegiatan perencanaan dan


31


pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan pada 97,22% desa atau 35 desa dari 36 desa di 4 (empat) kabupaten atau 100% dari 4 (empat) kabupaten yang menerima dana PPIP di Provinsi Bengkulu. Hasil audit kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2011 pada Provinsi Bengkulu memperoleh skor 79,60 dari nilai maksimum 100 yang mencerminkan PPIP tahun 2011 di Provinsi Bengkulu

telah dilaksanakan dengan

predikat “Cukup Berhasil”. Capaian melebihi target disebabkan adanya realisasi 11 laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu: 1) Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2011 pada Kabupaten Kaur; 2) Exit Meeting Laporan Hasil Audit PPIP Tahun 2011; 3) Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastuktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2011 (APBN-P) dan 2012 (Interim) Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Tengah (4 lap); 4) Exit Meeting Laporan Hasil Audit PPIP Tahun 2012; 5) Penyusunan Laporan Kegiatan Bulan September 2012, Bulan Oktober 2012, Bulan November 2012 dan Bulan Desember 2012 (4 lap).

2.

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian

Capaian indikator sebesar 171,43% (target 7 lap, realisasi 12 lap). Capaian melebihi target disebabkan adanya realisasi lima laporan hasil pengawasan lintas BUN Bidang Perekonomian yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu: 1)

Evaluasi Penyerapan Anggaran Dana APBN Tahun Anggaran 2012 pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu;

2)

Evaluasi Penyerapan Anggaran Dana APBN Semester I 2012 pada Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Bengkulu;

3)

Evaluasi Penyerapan Anggaran Dana APBN Semester I 2012 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I, Wilayah II Provinsi Bengkulu (2 lap);

4)

Evaluasi Penyerapan Anggaran Dana APBN Semester I 2012 pada Kantor Pengembangan LLAJ Provinsi Bengkulu;

3.

Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian

Capaian indikator sebesar 325,00% (target 4 lap, realisasi 13 lap). Kegiatan Pendampingan dilaksanakan pada satker-satker unit akuntansi wilayah di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian


32


Kehutanan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum, Kepolisian Daerah Bengkulu, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan , Kejaksaan Tinggi, Kantor Wilayah BPN, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Bengkulu,

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UAKPA/B-W

pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Pendampingan Penyusunan laporan Keuangan

UAKPA/B-W pada Kementerian Pertanian di Wilayah Provinsi

Bengkulu , Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2011. Pada umumnya kegiatan pendampingan ini telah dapat dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat hal yang perlu diperbaiki diantaranya penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan(CaLK) sebagian belum berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER 65/PB/2010 tentang Pedoman penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Pada bulan November 2012 untuk pertama kali dilakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung. Rencananya akan dilanjutkan di bulan Januari 2013. Capaian melebihi

target disebabkan adanya realisasi 9 laporan hasil bimbingan

teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu: 1) Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK-RI Tahun Anggaran 2011 pada BPTP Bengkulu; 2) Pendampingan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

pada

Dirjen

Bina

Marga

Kementerian PU-RI pada Dinas PU Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011; 3) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Balai Sumber Daya Air Kementerian PU-RI Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011; 4) Penyusunan Laporan Hasil Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PU Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011; 5) Sosialisasi Pedoman Pendampingan Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan Kementerian PU-RI Tahun Anggaran 2011; 6) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-RI pada Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bengkulu Tahun Anggaran 2011; 7) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU-RI pada Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011;


33


8) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU-RI pada Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu dan Satker Penyehatan Lingkungan Permukiman Bengkulu Tahun Anggaran 2011; 9) Narasumber pada Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012.

4.

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Perekonomian

Capaian indikator sebesar 300,00% (target 1 lap, realisasi 3 lap). Capaian melebihi target disebabkan adanya realisasi 2 laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu: 1) Audit Operasional Pengelolaan PNBP pada Stasiun Meteorologi Kelas III Fatmawati Tahun Anggaran 2011 dan Semester I 2012; 2) Audit Operasional PNBP pada Bandar Udara Fatmawati Soekarno Tahun Anggaran 2012.

5.

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

Capaian indikator sebesar 114,81% (target 27 lap, realisasi 31 lap).

Audit terhadap

proyek-proyek yang didanai dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, merupakan audit dukungan pada laporan keuangan K/L sehingga tidak memberikan opini. Opini terhadap Proyek yang didanai PHLN diberikan pada proyek induk yang diaudit oleh BPKP Pusat. - Audit Keuangan atas PNPM Mandiri Perkotaan yang sumber dananya berasal dari IBRD Loan No. 7504-ID. Audit dilaksanakan pada Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu. Pemberdayaan atas pekerjaan fisik yang dilaksanakan telah berjalan cukup baik namun kegiatan dana bergulir masih mendapat kendala dengan masih terdapatnya UPK yang kolektibilitas macet. - Audit Keuangan atas PNPM Mandiri Pedesaan yang sumber dananya berasal dari IBRD Loan No.7505-ID. Audit dilaksanakan pada Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur,

dan

Provinsi Bengkulu. Permasalahan yang masih berulang ditemui adalah RAB yang melebihi realisasi pekerjaan, fisik pekerjaan yang masih memerlukan penyempurnaan, dan peran fasilitator yang perlu ditingkatkan. Selain itu ada permasalahan atas sisa dana BLM berupa dana Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (BPPK) dan DOK (Perencanaan, Pelatihan, RPJMDes dan RBM) yang belum dimanfaatkan per 31 Maret 2012 beserta bunganya belum disetor ke Kas Negara .


34


- Audit Keuangan atas Grant 93076 Co Financing PNPM Rural pada Satker Provinsi, Kabupaten Lebong dan Kaur, yang merupakan initial audit. - Audit

Keuangan

atas

Program

Bantuan

Operasional

Sekolah-Knowledge

Improvement For Transparency and Accountability (BOS KITA) yang sumber dananya berasal dari Loan IBRD No. 7591-IND. Audit dilaksanakan pada Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Bengkulu Selatan. - Audit Operasional atas Managing Higher Education for Relevance dan Efficient yang dananya bersumber dari Loan IBRD-4789 IND, IDA Credit 4077 IND pada Universitas Bengkulu. - Audit Keuangan atas IBRD 7737-ID Health Proff Education Project (HPEQ) pada Universitas Bengkulu yang merupakan initial audit. - Audit Keuangan JICA IP-543 Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Regional Infras for Social Economic (RISE) pada Kabupaten Kaur, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong. - Audit Keuangan Loan ADB 2163/4-INO Common Water Sanitation Health (CWSH) pada Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu. - Audit Keuangan atas IBRD Grant Deutch 56841 PAUD pada Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan. - LAI Dukungan atas Indonesia Vocational Education Strengthening Project (INVEST) ADB Loan Number 2416-INO pada SMKN 3 Kota Bengkulu. Capaian yang melampaui target disebabkan adanya realisasi 4 laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu: 1) Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Audit Kegiatan PISEW Tahun Anggaran 2009 – 2011; 2) Audit Keuangan Grant TF-93076 Co Financing National Program for Community Empowerment in Rural Area Project (PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan) Tahun Anggaran 2011 pada Kabupaten Bengkulu Utara; 3) Kompilasi Laporan Hasil Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun ANggaran 2011 dan Semester I 2012 (Interim) pada Provinsi Bengkulu; 4) Workshop Persiapan Audit PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012 dan Persiapan Revisi Pedoman Audit PNPM Mandiri Perdesaan.


35


6.

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam

Capaian indikator sebesar 150,00% (target 32 lap, realisasi 48 lap). Pengawasan lintas sektor diantaranya adalah Audit Keuangan atas Program Bantuan Operasional Sekolah-Knowledge Improvement For Transparency and Accountability (BOS KITA) yang sumber dananya berasal dari Loan IBRD No. 7591-IND. Audit dilaksanakan pada Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Permasalahan yang ditemui pada audit BOS adalah

jumlah alokasi tidak sesuai

dengan jumlah murid, masih banyaknya sekolah–sekolah yang membelanjakan dana BOS tidak sesuai pedoman BOS, misalnya prioritas penggunaan dana, penggunaan di luar peruntukan, dipungut.

penggunaan untuk kegiatan yang dilarang, pajak yang belum

Selain itu kontribusi Pemda terhadap kewajiban penyediaan dana

monitoring dan evaluasi masih rendah. Meningkatnya dukungan/ peran serta Pemda dalam penyediaan dana monitoring diharapkan permasalahan yang berulang setiap tahunnya akan berkurang. Capaian yang melampaui target disebabkan adanya realisasi 16 laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu: 1)

Monitoring Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu (3 lap);

2)

Kompilkasi Monitoring PPDB Tahun Ajaran 2012/2013 Provinsi Bengkulu;

3)

Pertemuan Proyek I-MHERE dan HPEQ;

4)

Audit Kinerja Program bantuan Operasional Sekolah – Knowledge Improvement for Transparency and Accountability (BOS-KITA) IBRD Loan 75910-IND Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan;

5)

Narasumber Audit Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012;

6)

Workshop Rekonsiliasi Audit BPKP Program PPAUD;

7)

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP di Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan;

8)

Audit Operasional atas Sub Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah pada Kementerian Agama Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu (2 lap);

9)

Sosialisasi Pedoman dan persiapan Audit Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);


36


10) Deseminasi Pedoman Pengelolaan Keuangan dalam rangka Pendampingan dan Pembinaan terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu; 11) TOT Audit Dukungan PNPM Mandiri Perdesaan; 12) Laporan Kompilasi Audit Operasional atas Program Pendidikan Islam pada Sub Program/Kegiatan Peningkatan Mutu dan Akses Madrasah Aliyah Tahun Anggaran 2011 Provinsi Bengkulu; 13) Laporan Bulanan Bulan Oktober 2012.

7.

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam

Capaian indikator sebesar 330,77% (target 13 lap, realisasi 43 lap). Capaian melebihi target disebabkan adanya realisasi 30 laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu: 1)

Reviu atas Rencana Pembelian Tanah di Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012;

2)

Evaluasi Penyerapan Anggaran Dana APBN (Kantor Daerah) Tahun Anggaran 2012 Kantor Rupbasan Bengkulu;

3)

Evaluasi Penyerapan Anggaran Dana APBN Semester I Tahun Anggaran 2012 pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kota Bengkulu, MTsN Tais Kabupaten Seluma, MTsN Penago II Kabupaten Seluma, MTsN Sukaraja Kabupaten Seluma (4 lap);

4)

Evaluasi Penyerapan Anggaran Dana APBN Semester I Tahun Anggaran 2012 pada Madrasah Ibtidaiyah (MIN) Lawang Agung Kabupaten Seluma, MIN Napal Melintang Kabupaten Seluma, MIN Lawang Agung Kabupaten Seluma, MIN Lubuk Resam Kabupaten Seluma (4 lap);

5)

Evaluasi Penyerapan Anggaran Dana APBN (Kantor Daerah) Tahun Anggaran 2012 Lembaga Permasyarakatan Arga Makmur;

6)

Evaluasi Penyerapan Anggaran Dana APBN Semester I Tahun Anggaran 2012 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu dan Kabupaten Kepahiang (3 lap);

7)

Evaluasi Penyerapan Anggaran Dana APBN Semester I Tahun Anggaran 2012 pada Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma (2 lap);

8)

Evaluasi Penyerapan Anggaran Dana APBN Semester I Tahun Anggaran 2012 pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Bengkulu, MAN Seluma Kabupaten Seluma (2 lap);

9)

Evaluasi Penyerapan Anggaran Dana APBN Semester I Tahun Anggaran 2012 pada Kantor Administrasi Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu;


37


10) Evaluasi Penyerapan Anggaran Dana APBN Semester I Tahun Anggaran 2012 pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang (2 lap); 11) Evaluasi Penyerapan Anggaran Dana APBN Semester I Tahun Anggaran 2012 pada Satker Listrik Perdesaan Provinsi Bengkulu; 12) Evaluasi Penyerapan Anggaran Dana APBN Semester I Tahun Anggaran 2012 pada Kepolisian Resort Rejang Lebong dan Kepahiang (2 lap); 13) Evaluasi Penyerapan Anggaran Dana APBN Semester I Tahun Anggaran 2012 pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu; 14) Evaluasi Penyerapan Anggaran Dana APBN Semester I Tahun Anggaran 2012 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pengadilan Agama Curup (4 lap); 15) Evaluasi Penyerapan Anggaran Dana APBN Semester I Tahun Anggaran 2012 pada Kejaksaan Negeri Curup;

8.

Laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden bidang Polsoskam

Capaian indikator sebesar 180,00% (target 10 lap, realisasi 18 lap). Capaian melebihi target disebabkan adanya realisasi 8 laporan hasil pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu: 1) Monitoring Proses Kegiatan pada 20 Kementerian di Kota Bengkulu, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Mukomuko (5 lap); 2) Penyusunan Laporan Hasil Monitoring terhadap Kegiatan Inpres RI No. 1 Tahun 2010 pada Provinsi Bengkulu; 3) Tenaga Instruktur Pelatihan Audit PNPM Mandiri Perdesaan bagi Inspektorat Kabupaten; 4) Kompilasi Monitoring UKP4 Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bengkulu.

9.

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam

Capaian indikator sebesar 300,00% (target 11 lap, realisasi 33 lap). Reviu ini dilakukan atas laporan keuangan tahun 2011 pada KPUD Provinsi Bengkulu, dan Kanwil BPN Bengkulu serta Universitas Bengkulu. Reviu dimaksudkan untuk peningkatan kualitas Laporan Keuangan melalui reviu Laporan Keuangan pada tingkat Satker dan uji petik pada sebagian Satker di Lingkungan KPUD dan Kantor Pertanahan. Capaian yang melampaui target disebabkan adanya realisasi 22 laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu:


38


1)

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Panti Sosial Bina Laras “Dharma Guna” Bengkulu Tahun Anggaran 2011;

2)

Reviu Laporan Keuangan Universitas Bengkulu;

3)

Penyusunan Laporan Bulanan Bulan Januari 2012;

4)

Laporan Kegiatan Bulanan Bulan Februari 2012;

5)

Laporan Kegiatan Bulanan Bulan Maret 2012;

6)

Koordinasi Penugasan dan Kerjasama dengan STAIN Curup Kabupaten Rejang Lebong;

7)

Laporan Kegiatan Bulanan Bulan April 2012;

8)

Laporan Kegiatan Bulanan Bulan Juni 2012;

9)

Narasumber/Fasilitator Kegiatan Presentasi Hasil Pemetaan (Exit Meeting) SPIP;

10) Pendampingan Reviu Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan pada Bawaslu Provinsi Bengkulu; 11) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan KPU Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012; 12) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan MA Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012; 13) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada BPN Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012; 14) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kejati Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012; 15) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012; 16) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah BPS Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012; 17) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian Kehutanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012; 18) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Kepolisian Resort Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2012; 19) Narasumber Acara Pertemuan Penyusunan Laporan Keuangan BOK Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Bengkulu Tengah; 20) Laporan Kegiatan Bulanan Bulan Juli 2012; 21) Laporan Kegiatan Bulanan Bulan Agustus 2012; 22) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.


39


10. Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders bidang Polsoskam Capaian indikator sebesar 450,00% (target 2 lap, realisasi 9 lap). Pelampauan Capaian melampaui target disebabkan adanya realisasi 7 laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Polsoskam yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu: 1) Pemutakhiran tindak lanjut atas Saldo TPB pada Satuan Kerja / Badan peradilan di Lingkungan MA; 2) Audit atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M pada Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu (2 lap); 3) Bantuan Tenaga Pemeriksa dalam Pelaksanaan wasrik Irwasda Polda Bengkulu Tahap I (Perencanaan dan Pengorganisasian) – (2 lap); 4) Koordinasi Pelaksanaan Audit Dana Dekonsentrasi Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012; 5) Pendampingan Reviu/Verifikasi Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pilwalkot Bengkulu Putaran I Tahun 2012.

11. Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Capaian indikator sebesar 100,00% (target 2 lap, realisasi 2 lap). Realisasi 2 kegiatan tersebut sesuai PKPT, yaitu Evaluasi AKIP Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Muko-muko.

12. Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Capaian indikator sebesar 121,43% (target 56 lap, realisasi 68 lap). Capaian melampaui target disebabkan adanya realisasi 12 laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu: 1) Diseminasi Pedoman DAK, DPID dan DPPID Tahun 2012 di Jakarta; 2) Monitoring atas DAK Tahun Anggaran 2011 (9 lap); 3) Monitoring Sisa Dana DPPID Kabupaten Rejang Lebong dan Kompilasi Hasil Monitoring Sisa Dana DPPID Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011;

13. Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Capaian indikator sebesar 133,33% (target 3 lap, realisasi 4 lap). Capaian melampaui target disebabkan adanya realisasi satu laporan hasil pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu Tenaga Pengajar Diklat Kepemimpinan Tk. III Angkatan XXX Tahun 2012.


40


14. Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Bidang Keuangan Daerah Capaian indikator sebesar 454,85% (target 31 lap, realisasi 141 lap). Capaian melampaui target disebabkan adanya realisasi 110 laporan hasil bimtek/asistensi Penyusunan LKPD Bidang Keuangan Daerah yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu: 1)

Narasumber Penyelenggaraan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah untuk PPK SKPD di Lingkungan Pemkab Rejang Lebong;

2)

Pendampingan Evaluasi Lakip SKPD TA 2011 pada Pemkab Bengkulu Selatan;

3)

Pemdampingan/Asistensi SIMDA Keuangan pada Pemkab Seluma;

4)

Narasumber Bimtek SAKIP Kabupaten Benteng;

5)

Asistensi Penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2011 Kabupaten Bengkulu Tengah;

6)

Narasumber Kegiatan Bimtek Pengelolaan BMD pad Pemkab Mukomuko;

7)

Asistensi Pengelolaan Gaji Pada Pemerintah Kabupaten Benteng;

8)

Narasumber Sosialisasi DAK di Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Benteng;

9)

Narasumber Peningkatan Penigkatan Manajemen Aset dan Pendampingan Invetarisasi Aset Kabupaten Benteng;

10)

Narasumber Penyusunan Pedoman Penyusunan APBD dan SBU 2013 pada Pemkot Bengkulu;

11)

Asistensi/Pendampingan Penyusunan LPPD Kota Bengkulu TA 2011;

12)

Narasumber Kegiatan Pemaparan Aplikasi SIMDA di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu;

13)

Asistensi/Pendampingan Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Bengkulu TA 2011;

14)

Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan (LPPD) Kabupaten Mukomuko TA 2011;

15)

Koordinasi dengan Pemkab Bengkulu Tengah;

16)

Pendampingan Penyusunan LAKIP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2011;

17)

Pendampingan Penyelesaian Laporan Keuangan TA 2011 Provinsi Bengkulu;

18)

Pendampingan Penyusunan LKPJ dan LPPD Pemkab Kaur TA 2011;

19)

Pendampingan Penyusunan LAKIP Kabupaten Kaur TA 2011;

20)

Koordinasi dengan Pemkab Seluma;

21)

Pendampingan Penyusunan LPPD dan LKPJ Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2011;


41


22)

Narasumber Sosialisasi LPPD dan LKPJ Kabupaten Kaur;

23)

Narasumber Sosialisasi LAKIP Kabupaten Kaur;

24)

Sosialisasi LAKIP Kabupaten Kaur;

25)

Narasumber Sosialisasi dan Tata Cara Penyusunan LPPD dan LKPJ Pemkab Kepahiang;

26)

Narasumber Kegiatan Sosialisasi Reviu LKPD Tahun 2011 Kabupaten Bengkulu Tengah;

27)

Asistensi/Pendampingan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2012 Pemprov Bengkulu;

28)

Asistensi/Pendampingan Penatausahaan Aplikasi SIMDA BMD pada Pemkab Seluma;

29)

Pendampingan Penyusunan Reviu LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah TA 2011;

30)

Pendampingan Penyusunan Reviu LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2011;

31)

Asistensi / Pendampingan Penyusunan LPPD dan LKPJ Kabupaten Kepahiang TA 2011;

32)

Pendampingan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten;

33)

Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Mukomuko TA 2011;

34)

Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong TA 2011;

35)

Monitoring Penyusunan dan Reviu LKPD Kabupaten Kaur TA 2011;

36)

Peserta Workshop Program Aplikasi SIMDA Keuangan Pendapatan;

37)

Tenaga Pengajar Diklat Kepimpinan Tingkat III Angkatan ke I Tahun 2012;

38)

Narasumber Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan LAKIP di Lingkungan Pemprov Bengkulu;

39)

Pendampingan Penerapan SIMDA Keuangan pada Pemkab Bengkulu Tengah Tahun 2012;

40)

Narasumber Workshop Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemkab Bengkulu Tengah;

41)

Forum Bidang Akuntabilitas Pemda di Jakarta;

42)

Tenaga Moderator Sosialisasi Permendagri 32 Tahun 2011 di Sekretariat Daerah Pemkab Bengkulu Tengah;

43)

Narasumber Kegiatan Bimtek Bendahara SKPD TA 2012 pada Pemerintah Daerah Mukomuko;


42


44)

Bimbingan Teknis Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tahun 2012 pada DPPKAD;

45)

Pendampingan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemkot Bengkulu;

46)

Narasumber Rekonsiliasi Kas Triwulan Pertama seluruh SKPD Pemkab Bengkulu Tengah;

47)

Pendampingan Kegiatan Penyelenggaraan Sistem dan Informasi Pengelolaan Aset Daerah dengan Aplikasi SIMDA BMD pada Pemkab Kaur;

48)

Narasumber Bimtek Pengelolaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemkot Bengkulu;

49)

Bimtek Penatausahaan SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) pada Pemkab Kepahiang;

50)

Narasumber dalam Pertemuan Rutin bagi Pegawai di Balai Labkesda Provinsi Bengkulu;

51)

Instruktur Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Aset Daerah pada Pemkab Lebong;

52)

Narasumber Pembahasan Rencana Aksi Tindak Lanjut Audit BPK-RI pada Pemkab Bengkulu Tengah;

53)

Rekonsiliasi SIMDA Keuangan Triwulan ke 2 Pemkab Bengkulu Tengah;

54)

Narasumber Penyusunan LPPD Pemkab Bengkulu Tengah TA 2011;

55)

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Interim (Semester I) Pemkab Kepahiang TA 2012;

56)

Fasilitator dalam Supervisi Penyelenggaraan Penatausahaan SIMDA Keuangan di Pemerintah Kota Bengkulu;

57)

Pendampingan/Asistensi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Pemkab Rejang Lebong Tahun 2012;

58)

Bimbingan Teknis Kegiatan Pengelolaan dan Pentausahaan Aset Tahun 2012 pada DPPKA Kota Bengkulu;

59)

Asistensi Penerapan SIMDA Keuangan Versi 15.1 bulan Agustus Tahun 2012 pada Pemkab Bengkulu Tengah;

60)

Pendampingan Penerapan SIMDA Keuangan untuk Tahun 2012 pada Pemkab Mukomuko;

61)

Pendampingan Penatausahaan SIMDA BMD pada Kabupaten Kepahiang;

62)

Narasumber

Penyusunan

Revisi

Peraturan

Gubernur

tentang

Sisdur

Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu; 63)

Narasumber Pelatihan Penatausahaan Keuangan pada Dinas PU Kabupaten Kepahiang;


43


64)

Narasumber Bimtek SIMDA BMD pada Pemkab Kepahiang;

65)

Narasumber Rekonsiliasi BMD SKPD di Lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah TA 2012;

66)

Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan pada Pemkab Lebong;

67)

Narasumber dalam Penyusunan Rencana Akti Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Supervisi SIMDA Keuangan/BMD pada Pemkab Seluma;

68)

Asistensi SIMDA BMD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah TA 2012;

69)

Asistensi/Pendampingan Evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Lebong TA 2012;

70)

Kompilasi atas Laporan Hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemprov Bengkulu TA 2012;

71)

Asistensi Update SIMDA ada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;

72)

Narasumber Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemprov Bengkulu;

73)

Asistensi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan pada Pemkab Bengkulu Tengah dengan SIMDA versi 15.1;

74)

Narasumber dalam Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK TA 2011 dan Asistensi Simda untuk Persiapan LKPD 2012 di Pemerintah Kota Bengkulu;

75)

Narasumber Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu;

76)

Narasumber Bimbingan Teknis Implementasi Manajemen Aset Daerah Tahun 2012 pada DPPKA Kota Bengkulu;

77)

Narasumber Rekonsiliasi Aset SKPD Triwulan Ketiga di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah TA 2012;

78)

Asistensi/Pendampingan Penerapan SIMDA Keuangan untuk Tahun 2012 pada Pemerintah Kabupaten Muko-muko;

79)

Asistensi/Pendampingan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;

80)

Narasumber Rekonsiliasi SIMDA Keuagan Triwulan III Benteng;

81)

Supervisi SIMDA Keuangan di Pemkab Bengkulu Tengah dalam Rangka Persiapan Penyusunan LKPD Tahun 2012;

82)

Fasilitator dalam Rangka Reviu dan Rekonsiliasi BMD di Kabupaten Bengkulu Selatan;


44


83)

Asistensi Penatausahaan Aset dan Persiapan Penyusunan LKPD 2012 Kabupaten Kepahiang ;

84)

Asistensi Pengelolaan BMD menggunakan Aplikasi SIMDA BMD pada Kabupaten Lebong;

85)

Pendampingan dalam Rangka Reviu dan Rekonsiliasi BMD Pemerintah Kabupaten Seluma;

86)

Pendampingan Pengelolaan BMD TA 2012 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;

87)

Narasumber

Sosialisasi

Peningkatan

Administrasi

Pelaporan

Persediaan

Pemerintah Provinsi Bengkulu; 88)

Supervisi SIMDA BMD di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Rangka Persiapan Penyusunan LKPD TA 2012;

89)

Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan pada Pemkab Lebong;

90)

Penunjukan Personil Pendamping Bimtek Aplikasi SIMDA di Ruang Laboratorium SIMDA BPKP Pusat;

91)

Narasumber Bimtek Entri Data Pendapatan menggunakan SIMDA Release 15.1 untuk Bendahara Pendapatan SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah;

92)

Narasumber/Pendamping

Penyusunan

Peraturan

Bupati

tentang

Sisdur

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur; 93)

Pendampingan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Seluma Tahun 2012 dengan Menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan;

94)

Forum APD Tahun 2012 di Solo;

95)

Narasumber Bimtek Kegiatan Indeks Kepuasaan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan;

96)

Narasumber Forum Perencanaan Percepatan Pembangunan Bengkulu;

97)

Asistensi Pengelolaan BMD menggunakan Aplikasi SIMDA BMD pada Pemkab Lebong;

98)

Asistensi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkab Mukomuko TA 2012;

99)

Asistensi Persiapan Penyusunan LKPD Pemkab Bengkulu Tengah TA 2012;

100) Narasumber Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemkab Seluma; 101) Narasumber Pengisian Form IKK pada Acara Sosialiasasi Penyusunan LKPD Provinsi Bengkulu; 102) Fasilitator SPIP pada Pemkab Bengkulu Selatan;


45


103) Asistensi SIMDA Keuangan pada Bagian Administrasi Keuangan Pemkab Bengkulu Utara; 104) Monitoring dan Tindak Lanjut SPIP pada Pemkab Lebong; 105) Narasumber Rekonsiliasi SIMDA Keuangan Triwulan IV Pemkab Bengkulu Tengah; 106) Narasumber Rekonsiliasi Aset Triwulan IV Pemkab Bengkulu Tengah; 107) Narasumber Bimtek dan Penyuluhan tentang Persiapan tentang Pelaporan AKIP pada Pemkab Bengkulu Selatan; 108) Narasumber Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Lebong; 109) Narasumber Bimbingan Teknis Bendahara di Provinsi Bengkulu; 110) Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan.

15. Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Capaian indikator sebesar 233,33% (target 9 lap, realisasi 21 lap). Capaian melampaui target disebabkan adanya realisasi 12 laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Keuangan Daerah yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu: 1)

Narasumber Sosialisasi dan Tata Cara Penyusunan LPPD dan LKPJ Pemkab Kepahiang;

2)

Asistensi/Pendampingan Penyusunan LAKIP Benteng TA 2011;

3)

Monitoring Lanjutan Hasil Pemetaan SPIP pada Pemkab Bengkulu Selatan;

4)

Monitoring Hasil Pemetaan SPIP Pada Pemkab Kaur;

5)

Fasilitator dalm Pemyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota Bengkulu Tahun 2012;

6)

Narasumber Sosialisasi SPIP pada Inspektorat Kabupaten Kaur;

7)

Evaluasi atas LPPD Tahun 2011 pada Pemkab Kota Bengkulu;

8)

Evaluasi atas LPPD Tahun 2011 pada Pemkab Lebong;

9)

Evaluasi atas LPPD Tahun 2011 pada Pemkab Seluma;

10) Evaluasi atas LPPD Tahun 2011 pada Pemkab Kepahiang; 11) Evaluasi atas LPPD Tahun 2011 pada Pemkab Bengkulu Selatan; 12) Validasi Hasil Monitoring DAK, DPID, dan DPPID TA 2011.

16. Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah


46


Capaian indikator sebesar 150,00% (target 6 lap, realisasi 9 lap). Capaian melampaui target disebabkan adanya realisasi 3 laporan hasil pengawasan atas kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu: 1) Sosialisasi Pedoman Audit Kinerja, Evaluasi AKIP dan Manual EKPPD Tahun 2012 di Jakarta; 2) Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011; 3) Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011.

17. Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Capaian indikator sebesar 200,00% (target 15 lap, realisasi 30 lap). Capaian melampaui target disebabkan adanya realisasi 15 laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu: 1)

Narasumber Penyusunan RKPD Provinsi Bengkulu 2013 dan Renja SKPD 2013 pada Bappeda Provinsi Bengkulu;

2)

Asistensi Penyusunan Peraturan Daerah PPKD Pemkab Kaur;

3)

Temu Teknis antar APIPdalam rangka pelaksanaan Audit Penggunaan Produksi Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa;

4)

Bimtek Perbaikan SPIP Berupa Asistensi Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Kaur;

5)

Penyusunan Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemkab Bengkulu Tengah;

6)

Narasumber Raperda PPKD dan Raperbup Kebijakan Akuntansi Kabupaten Kaur;

7)

Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Penyusunan Database KUA PPAS dan RKA 2013 pada Pemkab Bengkulu Tengah;

8)

Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakam Akuntansi pada Pemkab Lebong;

9)

Fasilitator Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Proses Penyusunan APBD Perubahan APBD TA 2012 di Pemkot Bengkulu;

10) Narasumber

Kegiatan

Bimbingan

Teknis

Penatausahaan

Keuagnan

dan

Pengelolaan Keuangan SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi; 11) Asistensi Perencanaan Pembangunan dalm Rangka Evaluasi dan Pengendalian RPJMD Prov.Bengkulu; 12) Penugasan dalam Rangka Pembahasan Evaluasi RPJMD ke Bappenas;


47


13) Monitoring Hasil Pemetaan SPIP pada Pemerintah Provinsi Bengkulu; 14) Monitoring Lanjutan Hasil Pemetaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara; 15) Monitoring Lanjutan Hasil Pemetaan SPIP pada Pemkot Bengkulu. 18. Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Capaian indikator sebesar 250,00% (target 2 lap, realisasi 5 lap). Capaian melampaui target disebabkan adanya realisasi 3 laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI Sektor Korporat yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu: 1) Reviu

Penilaian

Kelayakan

Rencana

Kerjasama

Pengelolaan

Pasir

Hasil

Pengerukan Alur Masuk Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dengan Pemerintah Kota Bengkulu; 2) Raker Deputi Akuntan Negara dan Bidang Akuntan Negara; 3) Pelatihan/Workshop SIA-BLUD pada RSUD Mukomuko.

19. Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Capaian indikator sebesar 166,67% (target 6 lap, realisasi 10 lap). Capaian melampaui target disebabkan adanya realisasi 4 laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu: 1) Verifikasi Keabsahan Bukti Tindak Lanjut PT. Bengkulu Mandiri Provinsi Bengkulu; 2) Verifikasi atas Kompilasi Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2012; 3) Rapat Kerja Deputi Akuntan Negara dan Bidang Akuntan Negara; 4) Audit Kinerja PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu Tahun 2011. Dari lima PDAM yang dilakukan penilaian kinerjanya, hanya satu yang berkinerja Baik (nilai 65,88) yaitu PDAM Tirta Ratu Samban Kab. Bengkulu Utara; dua bernilai Cukup Baik (PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, nilai 54,39 dan PDAM Tirta Alami Kab. Kepahiang, nilai 50,32); dua lainnya bernilai Kurang Baik (PDAM Tirta Manna Kab. Bengkulu Selatan, nilai 43,29 dan PDAM Tirta Dharma Kab. Rejang Lebong, nilai 40,84).

20. Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Capaian indikator sebesar 540,00% (target 5 lap, realisasi 27 lap). Capaian melampaui target disebabkan adanya realisasi 22 laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan Laporan Keuangan BUMD yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu: 1)

Reviu Penyusunan dan Implementasi RBA TA 2012, Reviu Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BLUD serta


48


Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Smt I TA 2012 pada RSUD Curup; 2)

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi KeuanganEntitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada PDAM Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong;

3)

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan dengan SAK-ETAP pada PDAM Tirta Dharma Kabupaten Rejang Lebong;

4)

Pendampingan

Perhitungan

Pola

Tarif

Retribusi

Pelayanan

Kesehatan

Berdasarkan Unit Cost di RSUD Curup; 5)

Bimbingan Teknis Penyusunan Persyaratan Administrasi PPK-BLUD pada RSUD Lebong;

6)

Bimbingan Teknis Penyusunan Persyaratan Administrasi PPK-BLUD pada RSUD Hasanudin Damrah Manna;

7)

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan PD Rena Skalawi;

8)

Asistensi Penyusunan Corporate Plan PDAM Kabupaten Muko-muko;

9)

Sosialisasi Persiapan BLUD RSJ Soeprapto Daerah Bengkulu;

10) Perpanjangan1 Bimbingan Teknis Penyusunan Persyaratan Administrasi PPKBLUD pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna; 11) Perpanjangan2 Bimbingan Teknis Penyusunan Pesyaratan Administrasi PPKBLUD pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna; 12) Perpanjangan3 Bimbingan Teknis Penyusunan Persyaratan Administrasi PPK BLUD pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna; 13) Reviu Penyusunan dan Implementasi Rencana Bisnis dan Anggaran TA 201, Reviu Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BLUD serta Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Smt I TA 2012; 14) Narasumber dalam Pembahasan Draft Surat Keputusan Direktur Tentang Pengadaan Barang/Jasa PDAM Kota Bengkulu; 15) Asistensi Persiapan BLUD RSJ Soeprapto Daerah Bengkulu.

21. Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Capaian indikator sebesar 560,00% (target 5 lap, realisasi 28 lap). Dalam rangka meningkatkan

pemahaman

mengenai

praktek-praktek

penyelenggaraan

good

govermance, dan kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, BPKP menetapkan indikator Outcome berupa Pemahaman dan Kepedulian Publik atas Permasalahan Korupsi, dalam rangka mencapai sasaran strategis


49


terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara. Keberhasilan Indikator output diukur dari jumlah laporan pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi pada saat melakukan sosialisasi program anti korupsi, Koordinasi hasil pengawasan. Target indikator kinerja output dalam Tahun 2012 sebanyak 5 laporan. Realisasinya sebanyak 28 laporan. Realisasi output Tahun 2012 sebanyak 28 laporan mengalami kenaikan 24 laporan dari Tahun 2011. Upaya mewujudkan output tersebut ditempuh melalui kegiatan sosialisasi Program anti korupsi pada beberapa facus grup. Demikian pula bagi auditor BPKP tingkat pemahaman dan kepedulian ditempuh dengan mengikuti pelatihan bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melakukan koordinasi hasil pengawasan, Rapat Koordinasi Regional bidang keinvestigasian serta mengikuti Workshop supervisi pencegahan TPK yang dilaksanakan oleh KPK serta menjadi narasumber dalam pelatihan peecepatan pemberantasan TPK yang diadakan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Badan Diklat Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu. Capaian melampaui target disebabkan adanya realisasi 23 laporan hasil sosialisasi masalah korupsi yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu: 1)

Sebagai Narasumber dengan Materi Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Kegiatan Diklat CPNS Gol. III Angkatan 5 tahun 2012 di Badan Diklat Provinsi Bengkulu;

2)

Narasumber dengan materi pencegahan dan pemberantasan TPK pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada acara kegiatan penerangan hukum;

3)

Menjadi

Panitia

dalam

pembekalan

pengelolaan

keuangan

daerah

dan

pelaksanaan kegiatan di Hotel Santika Bengkulu; 4)

Work shop Supervisi pencegahan KPK di Jakarta;

5)

Rapat Koordinasi Regional Bidang Keinvestigasian di Semarang;

6)

Narasumber dengan materi percepatan pemberantasan korupsi pada kegiatan Diklat Prajab CPNS Gol I,II angkatan I tahun 2012 di Badan Diklat Prov Bengkulu;

7)

5. Narasumber dalam Diklat CPNS Gol II angkatan 1 tahun 2012 di LPMP Provinsi Bengkulu;

8)

Narasumber dengan materi percepatan pemberantasan korupsi pada kegiatan Diklat CPNS Gol I dan II tahun 2012 di Badan Diklat Prov Bengkulu;

9)

Bantuan Tenaga pengajar Diklat Prajabatan CPNS Gol III angkatan II Tahun 2012;


50


10) Narasumber pada acara kegiatan pemantapan kemapuan petugas logistik korban bencana alam; 11) Workshop supervisi pencegahan antara BPKP dan KPK; 12) Koordinasi pengawasan bidang investigasi BPKP di Jakarta; 13) Koordinasi pengawasan ke Deputi Bidang Investigasi BPKP di Jakarta; 14) Narasumber dalam percepatan Pemberantasan Korupsi pada Keg Diklat CPNS Gol III angkatan III tahun 2012 di Badan Diklat Prov Bengkulu; 15) Tenaga pengajarDiklat prajabatan CPNS Gol III angk III dan IV Tahun 2012; 16) Pelatihan bersama peningkatan kapasitas penegak hukum dalam pemberantasan TPK; 17) Pembinaan Konsultasi & supervisi bidang keinvestigasian di Perw. BPKP Prov Sumatera Utara di Medan; 18) Narasumber dalam acara Binkumatkum Kejati Bengkulu; 19) Ekspose hasil AI UNIB ke Pusat dan konfirmasi tiket perjalanan dinas ke Jakarta; 20) Ekspose hasil AI atas pekerjaan Pelebaran jalan,pembangunan drainase tertutup dan instalasi lampu jalan Kab Rejang Lebong; 21) Mengikuti Kongres CFE di Hotel Aryaduta Jakarta; 22) Narasumber dalam Kegiatan Penerangan Hukum Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) Kejati bengkulu Triwulan IV TA 2012; 23) Tenaga Mengajar Pendidikan dan Pelatihan Prajba CPNS Gol I,II Angkatan III Tahun 2012 pada Badan Diklat Prov Bengkulu;

22. Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Capaian indikator sebesar 133,33% (target 3 lap, realisasi 4 lap). FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan secara spesifik untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian beridikasi korupsi. Di sisi lain, Instansi Pemerintah Pusat.Daerah dan BUMN/D berisiko terjadi fraud didalamnya, yang akan mengerogoti dan merusak pencapaian tujuan organisasi. Kedua hal tersebut memiliki korelasi yang kuat, sehingga dalam upaya perbaikan penyelenggaraan manajemen organisasi pemerintah, BPKP menetapkan salah satu indicator output “jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD mengimplementasikan FCP”. Dalam upaya merealisasikan Indikator output tersebut, BPKP menempuhnya melalui beberapa kegiatan mulai dari kegiatan sosialisai FCP, diagnostic assement, bimbingan teknis sampai dengan evaluasi atas implementasi FCP. Instansi yang telah mengimplementasikan FCP sebanyak 3 Instansi yaitu Bank Bengkulu, STAIN Curup dan BPBD Kabupaten Bengkulu Utara.


51


Capaian

melampaui

target

disebabkan

adanya

realisasi

satu

laporan

hasil

bimtek/asistensi implementasi FCP yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu Pendampingan/Konsultasi PBJ Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahap I Tahun 2011.

23. Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Capaian indikator sebesar 115,58% (target 77 lap, realisasi 89 lap). Capaian melampaui target disebabkan adanya realisasi 12 laporan hasil audit investigasi, perhitungan keuangan Negara dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu: 1)

Audit

Tujuan

Tertentu

Bersama

Inspektorat

Kabupaten

Kepahiang

atas

Pembangunan Gudang Farmasi, Pembangunan Puskesmas Poskodes Mekar Sari, Rehab Pustu Despetan dan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran; 2)

Pengamatan Pemungutan Retribusi disekitar Simpang 4 Nakau Kota Bengkulu;

3)

PKA dalam sidang atas nama terdakwa Wilson Fitriadi di Pengadilan Tipikor Padang;

4)

Konfirmasi /klarifikasi harga barang di Jakarta dalam rk prosedur audit PKKN atas perkara dugaan TPK atas pek. perlengkapan Tenda dan Elektrikal Paket I dan Paket 2 di BPBD Prov Bengkulu;

5)

Penyusunan usulan PKPT bidang Investigasi untuk tahun 2013;

6)

PKA dalam sidang perkara atas nama terdakwa Irwanto,SE di Pengadilan Negeri Bengkulu;

7)

PKA dalam BAP kepada Penyidik Polda Bengkulu atas perkara TPK Kegiatan Pemeliharaan jalan tebat laut - talang wasin Kab Kepahiang TA 2009;

8)

PKA dalam sidang an terdakwa Ir. tajudin bin Muhammad di PN Bengkulu;

9)

PKA dalam Sidang perkara an terdakwa Suharmun,ST,dkk di Pengadilan Tipikor Bengkulu;

10) PKA

dalam

BAP

atas

perkara

dugaan TPK

pada

Penggunaan

Dana

Penanggulangan Bencana Alam atas keg Rebah jalan Penghubung desa Renah panjang-Napal Jungur pada BPBD Kab Seluma TA 2010; 11) PKKN atas perkara dugaan TPK Keg Pembangunan Jaringan Lampu jalan Kota Bengkulu Tahun 2007-2009; 12) PKA dalam BAP pada perkara dugaan TPK PengadaanTawas pada PDAM Kota Bengkulu Tahun 2010;


52


24. Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Capaian indikator sebesar 150,00% (target 4 lap, realisasi 6 lap). Capaian melampaui target disebabkan adanya realisasi 2 laporan sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah yang merupakan penugasan Non PKPT, yaitu: 1)

Assessment (Evaluasi) Tata Kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten Kaur;

2)

Assessment (Evaluasi) Tata Kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong;

25. Sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Capaian indikator sebesar 100,00% (target 7 lap, realisasi 7 lap). Capaian sesuai target, yaitu: 1) Asistensi Peningkatan Kapabilitas APIP pada Pemerintah Kabupaten Kaur dan Kabupaten Kepahiang (2 lap); 2) Sosialisasi Bimtek Independensi dan Obyektivitas, Internal Charter, Komite Audit, Preaward Audit, Perencanaan Penugasan dan Aspek Tata Kelola Lainnya Kabupaten Mikomuko, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lebong (5 lap).

26. Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Capaian indikator sebesar 100,00% (target 2 lap, realisasi 2 lap). Capaian sesuai target, yaitu Assessment (Evaluasi) Tata Kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten Lebong dan Kabupaten Mukomuko.

Program 2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

Tercapainya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP, dilakukan melalui pencapaian sasaran. Meningkatnya kualitas dukungan manajemen

dan kapasitas

penyelenggaraan

pengawasan

intern akuntabilitas

keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Dalam

tahun

2012

ditetapkan

target

sebanyak

60

laporan,

yang

dalam

pelaksanaannya terealisasi dalam 46 kegiatan, yaitu: 1)

Operasional Perkantoran dan Pimpinan

2)

Poliklini/Obat-obatan

3)

Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan


53


4)

Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor

5)

Pengadaan

Pakaian

Kerja

Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/

Tenaga

Teknis Lainnya 6)

Pemeliharaan Inventaris dan Peralatan Kantor

7)

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

8)

Langganan Daya dan Jasa

9)

Jasa Keamanan dan Kebersihan

10)

Jasa Pos dan Pengiriman

11)

Rekonsiliasi Hasil Penyusunan dan Revisi RKT sebanyak 2 (dua) laporan

12)

Forum Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebanyak 1 (satu) laporan

13)

Pembahasan Laporan Kinerja Unit Kerja sebanyak 4 (emapt) laporan yaitu Laporan Triwulanan Kinerja Perwakilan

14)

Konsinyering Penyusunan Laporan Kegiatan Pengelolaan Website sebanyak 4 (empat) laporan yaitu Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan Perwakilan.

15)

Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebanyak 20 (dua puluh) laporan

16)

Raker JFA dan Kepegawaian sebanyak 1 (satu) laporan.

17)

Evaluasi Laporan Penilaian Angka Kredit Unit Kerja sebanyak 2 (dua) laporan

18)

Pembahasan Laporan Pengelolaan Kepegawaian sebanyak 12 (dua belas) laporan

19)

Raker Budaya Kerja sebanyak 2 (dua) laporan

20)

Pengembangan Budaya Kerja

21)

Rakor Kenaikan Pangkat Terpadu sebanyak 2 (dua) laporan

22)

Rapat Kerja Penyusunan dan Pembahasan RKAKL sebanyak 2 (dua) laporan

23)

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan sebanyak 2 (dua) laporan

24)

Pembahasan Laporan Berkala Pendukung Laporan Keuangan sebanyak 12 (dua belas) laporan

25)

Rekonsiliasi Data Laporan SAI

26)

Pembahasan Hasil Inventarisasi BMN

27)

Pembahasan Hasil Pengelolaan Kearsipan dan Kepustakaan

28)

Raker Pengelolaan BMN sebanyak 2 (dua) laporan

29)

Pembahasan Hasil Inventarisasi Persediaan

30)

Rekonsiliasi Data Laporan SABMN sebanyak 2 (dua) laporan

31)

Rapat Kerja BPKP

32)

Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi Tata Usaha dengan BPKP


54


33)

Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Pimpinan

34)

Penyelenggaraan SPIP pada Perwakilan

35)

Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebanyak 13 (tiga belas) bulan.

36)

Penyusunan Laporan Triwulanan Inventarisasi LHA

37)

Penyusunan Laporan Triwulan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) sebanyak 4 (empat) laporan

38)

Penyusunan Restra Perwakilan

39)

Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi RKT Unit Kerja sebanyak 12 (dua belas) laporan

40)

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulanan (PP 39 Tahun 2006) sebanyak 4 (empat) laporan

41)

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen sebanyak 12 (dua belas) laporan

42)

Penyusunan Laporan Bulanan Hasil Pengawasan Unit Kerja sebanyak 12 (dua belas) laporan

43)

Penyusunan Laporan Semesteran Hasil Pengawasan Kepada Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) laporan

44)

Penyelenggaraan Diklat SPIP sebanyak 2 (dua) laporan, yaitu: − Diklat

SPIP

bagi

Satgas

Penyelenggara

SPIP

Instansi

Pemerintah

Kabupaten/Kota (7 Mei 2012 – 11 Mei 2012) sebanyak1 (satu) kelas. − Diklat SPIP bagi Satgas Penyelenggara SPIP Instansi Pemerintah Vertikal (21 Mei 2012 – 25 Mei 2012) sebanyak1 (satu) kelas. 45)

Forum Manajemen Data dan Informasi (MDI) sebanyak 1 (satu) laporan

46)

Penyusunan LAKIP Unit Kerja sebanyak 1 (satu) laporan

Program 3

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Negara BPKP

Tercapainya Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Negara BPKP dilakukan melalui pencapaian sasaran Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP. Dalam tahun 2012 ditetapkan target sebanyak 68 unit, dalam pelaksanaannya dapat direalisikan sebanyak 78 unit atau sebesar 114,71% melalui kegiatan: 1) Pengadaan AC merk Panasonic sebanyak 9 (sembilan) unit. 2) Pengadaan Komputer Tablet sebanyak 7 (tujuh) unit. 3) Pengadaan Mic Conference sebanyak 1 (satu) unit. 4) Pengadaan Aquarium sebanyak 1 (satu) unit. LAKIP 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

55


5) Pengadaan Meja Rapat sebayak 1 (satu) unit. 6) Pengadaan Kursi Rapat sebanyak 8 (delapan) unit. 7) Pengadaan Meja Sidang sebanyak 1 (satu) unit. 8) Pengadaan Buku Perpustakaan sebanyak 50 (unit). Adapun belanja penambahan nilai gedung, sebagai beikut: 1) Rehabilitasi Rumah Dinas 1 (satu) paket. 2) Rehabilitasi Ruang Kantor 1 (satu) paket. Capaian sasaran yang melebihi target disebabkan adanya revisi DOPA berupa penambahan belanja modal pada kegiatan 3678.997 yang semula 17 unit menjadi 27 unit.

C. Akuntabilitas Keuangan Anggaran dan Realisasi Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tahun 2012 yang telah dijabarkan dalam Penetapan Kinerja, PKPT, dan PKAU tahun 2012 berjumlah sebagai berikut : No

Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Sisa (Rp)

%

A.

Dana DIPA

a.

Belanja Pegawai

5.387.161.000

5.164.893.135

95,87

222.267.865

4,12

b.

Belanja Barang

6.062.971.000

5.874.891.733

96,90

188.079.267

3,04

c.

Belanja Modal

250.000.000

249.973.000

99,99

27.000

0,1

11.700.132.000

11.289.757.868

96,49

410.374.132

3,47

3.917.704.331

3.917.704.331

100

0

Sub Jumlah B

Dropping dari Pusat:

a.

Tunjangan Kinerja

b.

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dirjen Cipta Karya Kemen.PU

60.470.000

60.470.000

100

3.330.000

c.

Audit Dukungan atas PNPM Mandiri Perdesaan

23.490.000

23.490.000

100

0

0

d.

Audit Dukungan atas PNPM Mandiri Perkotaan

200.163.400

200.163.400

100

0

0

e.

Dana Koordinasi dari Supervisi Pencegahan Korupsi di Bengkulu Monitoring dan Evaluasi Pungutan Penerimaan Peserta Didik Baru

16.020.000

16.020.000

100

0

0

76.570.000

76.570.000

100

0

0

4.294.417.731

4.294.417.731

100

3.330.000

10,52

15.994.549.731

15.584.175.599

97,43

413.704.132

13,41

f.

Sub Jumlah Jumlah Total


56

0 5,22


Jika dibandingkan dengan TA 2011 terdapat kenaikan Kinerja Anggaran dengan uraian sebagai berikut: Uraian Anggaran Realiasasi Efektifitas Penyerapan

Tahun 2011 14.539.476.400 14.180.047.692 97,53%

Tahun 2012 15.994.549.731 15.584.175.599 97,43%

Naik/(Turun) 10,01% 9,90% (0,10%)

Penugasan baik audit maupun asistensi yang menggunakan Dana/Anggaran Pihak Ketiga, sebagai berikut: Bidang Bidang IPP

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bidang APD

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bidang AN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Bidang Investigasi

1. 2. 3.

Nama Kegiatan/Kabupaten Pendampingan penyusunan Lapkeu Cipta Karya Audit PNPM Mandiri Perkotaan Audit PNPM Mandiri Perdesaan Monev PPDB Diknas Audit Kinerja PPIP Cipta Karya PU Audit Kinerja Bantuan Operasional Kesehatan Sub Jumlah Rejang Lebong Seluma Provinsi Bengkulu Bengkulu Tengah Bengkulu Utara Kepahiang Bengkulu Selatan Lebong Mukomuko Kaur Sub Jumlah RSUD Kepahiang PT Bank Bengkulu PDAM Mukomuko RSUD Manna RSUD Curup RSUD Mukomuko PT Pelindo II BLU-AM Bengkulu Tengah Perum Bulog Regional Bengkulu PD Arma Niaga Bengkulu Utara PDAM se-Provinsi Bengkulu Sub Jumlah Dinas Kesehatan Kepahiang Dinas Perindustrian Korsup KPK Sub Jumlah Jumlah Total

Dana (Rp) 23.820.000 15.245.000 168.183.775 29.908.100 61.615.000 114.873.700 413.645.575 12.170.000 67.530.000 43.750.000 163.255.000 19.415.000 113.750.000 34.015.000 131.520.000 124.720.000 118.190.000 828.315.000 3.000.000 36.380.000 26.120.000 34.440.000 15.000.000 12.205.000 21.790.000 24.605.000 8.800.000 12.145.000 7.000.000 201.485.000 17.750.000 13.780.000 71.387.000 102.908.000 1.544.353.575

Rincian per penugasan terlampir Penggunaan anggaran pihak ketiga dibayarkan untuk biaya perjalanan dinas pegawai, berdasarkan MoU dan surat tugas dan dikelola oleh pihak ketiga.


57


D. Capaian Target Kinerja sampai dengan 2012 Realisasi capaian target kinerja tahun 2012 jika dibandingkan dengan target kinerja samapai dengan tahun 2012 dalam Renstra dapat disajikan sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut: 1.

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian 20 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 31 laporan.

2.

Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian 7 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 12 laporan.

3.

Laporan

Hasil

Bimbingan

teknis/asistensi

penyusunan

LKKL

Bidang

Perekonomian 4 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 13 laporan. 4.

Laporan Hasil Pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian 1 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 3 laporan.

5.

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 27 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 31 laporan.

6.

Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektoral Bidang Polsoskam 32 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 48 laporan.

7.

Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam 13 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 43 laporan.

8.

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam 10 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 18 laporan.

9.

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam 11 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 33 laporan.

10. Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam 4 laporan, tidak ada realisasi sampai dengan tahun 2012. 11. Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam 2 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 9 laporan. 12. Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah 2 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 2 laporan. 13. Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah 56 laporan, relaisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 68 laporan. 14. Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah 3 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 4 laporan. 15. Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD 31 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 141 laporan.


58


16. Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah 9 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 21 laporan. 17. Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah 6 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 9 laporan. 18. Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan daerah 15 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 30 laporan. 19. Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 2 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 5 laporan. 20. Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 6 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 10 laporan. 21. Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD 5 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 27 laporan. 22. Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 5 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 28 laporan. 23. Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 3 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 4 laporan. 24. Laporan hasil kajian pengawasan 1 laporan, tidak ada realisasi sampai dengan tahun 2012. 25. Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 4 laporan, tidak ada realisasi sampai dengan tahun 2012. 26. Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik 77 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 89 laporan. 27. Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 4 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 6 laporan. 28. Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah 7 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 7 laporan. 29. Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah 2 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 2 laporan. 30. Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 60 laporan, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 86 laporan. 31. Jumlah Sarana Prasarana 68 unit, realisasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 78 unit.


59


E. Capaian Target Outcome TARGET IKU NO

TUJUAN

42,50% 86,25% Lap

81

sd. 2012 210

37,50% 86,25% Lap

123

307

2010 1.

2.

3.

Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara

Meningkatnya tata pemerintahan yang baik

Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara

Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Persentase hasil pengawasan BUN yang dijadikan bahan pengambilan keputusan Menkeu Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden

2014

Satuan 2012

68%

68%

Lap

22

76

Persentase IPP/IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Tingkat opini BPK terhadap LKPP

65%

95%

Lap

174

495

60%

80%

-

-

Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP BUMN yang kinerja PSO nya baik

60%

87,5%

Lap

3

9

66.66% 93.33% Lap

30

188

Lap

31

158

50 IPD 300 IPD Lap

9

68

Persentase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit Pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/ mengoreksi kebijakan Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan ekskalasi Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum Hasil LHAI yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar


LAKIP 2012

INDIKATOR OUTCOME

80%

82%

Lap

35%

75%

Lap

5

13

30%

70%

Lap

10

68

40%

60%

Lap

27

42

0%

80%

Lap

-

-

5%

9%

Lap

-

-

70%

80%

Lap

28

43

10 14 Lap instans instansi i 10 5 Lap instans instans i i 80% 84% Lap

4

12

0

3

0

10

85%

85%

Lap

-

-

20%

50%

Lap

89

304

80%

90%

Lap

-

-

60


TARGET IKU NO

4.

5.

6.

TUJUAN

LAKIP 2012

INDIKATOR OUTCOME 2010

2014

10%

10%

Lap

-

Tercapainya efektivitas penyelenggaraan SPIP Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/ pemerintah

Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti Persentase K/L dan Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

sd. 2012 -

20%

70%

Lap

15

79

Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu) Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)

46%

70%

Lap

86

131

80%

100%

Lap

-

-

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten

Persentase jumlah pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan

70%

90%

%

-

67,6 5

82%

90%

org

-

-

Tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor

60%

80%

Lap

15

20

Satuan 2012

F. Capaian Kinerja Lainnya 1. Penghargaan dari BPKP Dalam tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu mendapat penghargaan dari BPKP Pusat untuk kategori: 1. Juara I untuk Kategori Pengelola Kehumasan Terbaik 2. Juara III untuk Karegori Pembentuk Opini Terbaik

2. Persepsi Pelayanan Bagian Tata Usaha Dalam

tahun

2012

telah

dilakukan

survey

kepuasan

untuk

pelayanan

ketatausahaan sebagai bagian dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dengan hasil persepsi mencapai nilai 7,48 atau sama dengan tingkat pelayanan cukup baik dari skala 1 (pelayanan sangat tidak baik) sampai dengan skala 10 (pelayanan sangat baik). Namun ada beberapa penilaian yang memerlukan perhatian serius yaitu mengenai ketersedian uang operasional penugasan/SPPD terutama masalah ketersedian uang muka yang sering menganggu kelancaran penugasan dan akses internet yang tidak maksimal di Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.


61


3. Persepsi Pelayanan Pengawasan Dalam tahun 2012 telah dilakukan survey kepuasan pelayanan pengawasan pada instansi penerima jasa BPKP atau stakeholder (pemangku kepentingan) sebanyak 66 instansi dengan hasil rata-rata 32 responden menyatakan sangat baik, 32 responden menyatakan baik, dan 2 responden cukup baik dengan grafik sebagai berikut:

Grafik Responden Sangat Baik

Baik

Cukup Baik

2; 3%

32; 49% 32; 48%

G. Permasalahan/ Hambatan Kinerja 1. Beban kerja pegawai belum ideal Beban kerja pegawai belum ideal, yaitu jumlah HP PFA dalam tahun 2012 sebesar 410 HP dan pegawai no PFA sebesar 300 HP. Jumlah tersebut di atas potensi HP PFA dan Non PFA efektif sebesar 237HP/tahun, di samping itu beban kerja rata-rata per pegawai belum merata dan seimbang. Kendala tersebut disebabkan masih belum seluruhnya terpetakan potensi penugasan atas permintaan stakeholder. 2. Penugasan Non PKPT masih cukup besar Penugasan Non PKPT masih cukup kecil dibandingkan dengan PKPT dimana realisasi penugasan Non PKPT sebanyak 289 PP atau 41,65% dari penugasan seluruhnya sebanyak 694 PP. Namun jika dibandingkan tahun 2011 terdapat adanya penurunan penugasan pengawasan Non PKPT dari 316 PP menjadi 289 PP dan dari sisi

prosentasi

juga

menurun

dari

43,35%

menjadi

8,55%,

hal

tersebut

mengindikasikan meningkatnya koordinasi dengan mitra kerja dan efektifitas perencanaan.


62


3. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target Realisasi penugasan sampai dengan bulan ini sebanyak 694 PP terdiri dari penugasan PKPT sebanyak

405 PP atau 58,35% dan penugasan Non PKPT

sebanyak 289 PP atau 41,65% dari total realisasi penugasan. Realisasi penugasan ini berasal dari 2 (dua) jenis program RENSTRA, yaitu: • Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Keuangan

Negara

dan

Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; • Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP. Terdapat beberapa penugasan dengan Rencana Mulai Penugasan (RMP) sampai dengan akhir Bulan Desember 2012 yang belum terealisasi sebanyak

8 PP yang

terdiri dari Bidang IPP 3 PP dan Bidang Investigasi 5 PP, dengan rincian PP tersebut beserta penyebabnya sebagai berikut: Bidang IPP (3PP) − Audit Operasional atas Program Pendidikan Tinggi pada Kementerian Agama, PKPT;[0016] RMP 2012.07.1 RPL

1 PP

2012.08; dibatalkan, berdasarkan hasil

kesepakatan dengan Itjen Kemenag RI. − Audit Operasional PNBP pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2011

1 PP

PKPT:[0025] RMP 2012.05.3 RPL 2012.06; tidak diaudit, berdasarkan surat Deputi Polsoskam No. S-799/D2/03/2012 tanggal 10 September 2012 bahwa Perguruan Tinggi Negeri Agama di Perwakilan Bengkulu tidak dilakukan audit/ batal. − Audit Operasional atas PNBP pada PTAI Tahun Anggaran 2011 PKPT:[R013]

1 PP

RMP 2012.10.1 RPL 2012.11 – dibatalkan Sub Jumlah

3 PP

Bidang Investigasi (5 PP) − Kajian Peraturan Perundang-undangan yang Berindikasi TPK PKPT;[0005]

1 PP

karena tidak ada permintaan − Audit Investigasi HKP PKPT;[0001] karena belum ada permintaan

1 PP

− Audit Penyesuaian Harga (Eskalasi)/Klaim PKPT;[0002, 0003, dan 0004]

3 PP

karena tidak ada permintaan Sub Jumlah

5 PP

4. LHP Yang Tidak Mencapai Target Jumlah penerbitan laporan sampai dengan akhir bulan Desember 2012 sebanyak 720 LHP/LHA dari rencana 412 LHP. LHP/LHA yang tidak terealisasi secara kumulatif


63


sampai dengan bulan Desember 2012 sebanyak 12 LHP/LHA, terdiri dari 8 laporan yang PP-nya dibatalkan dan karena tidak ada permintaan (huruf a di atas) dan 4 laporan yang carry over (melewati tahun 2012, masih dalam proses penyusunan).

Untuk laporan carry over, disamping 4 laporan PKPT tersebut, juga terdapat 2 laporan Non PKPT. Enam laporan carry over tersebut dapat dirinci sebagai berikut: Bidang IPP (1 LHP) −

Asistensi Pengelolaan Anggaran pada Kepolisian Resort Kota Bengkulu; - Non

1 LHA

PKPT. Sub Jumlah

1 LHA

Bidang Investigasi (5 LHP) − Audit Investigasif 1 (Audit Kasus Dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah,

1 LHA

Pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan dan Fasilitas Umum pada BPBD Provinsi Bengkulu Tahun 2011); - PKPT [0006]. − Audit Investigasif 4 (Audit Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Sekretariat

1 LHA

DPRD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010); - PKPT [0009] − Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara 12 (PKKN TPK pada RSUD M.

1 LHA

Yunus Bengkulu pada Tahun 2010 sd. 2012) – PKPT [0017]. − Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara 13 (PKKN atas Dugaan TPK

1 LHA

Kegiatan pembangunan Jaringan Lampu Jalan Kota Bengklulu Tahun 2007 sd. 2009) – PKPT [0018]. − Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK pada

1 LHA

Pembangunan Puskesmas Karang nanding dan Arga Indah I pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah TA. 2011 – Non PKPT Sub Jumlah


5 LHA

64

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

L

aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Tahun 2012 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2012.

Prinsip akuntabilitas kinerja berarti bahwa terdapatketerkaitan yang jelas antara tugas dan fungsi organisasi (struktur organisasi) dengan struktur program dan kegiatan (struktur anggaran). Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu melaksanakan satu program teknis dan dua program dukungan. Kinerja ketiga prgram tersebut diukur dengan indikator output. Pengukuran dan penilaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu telah didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja dalam database rencana dan realisasi kinerja. Sistem ini telah terintegrasi secara nasional dan sistem yang digunakan pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu merupakan bagian dari sistem yang diterapkan pada Kantor Pusat BPKP dan seluruh unit kerja BPKP di seluruh Indonesia. Capaian rata-rata indikator kinerja output tahun 2012 sebesar 138,79% dengan kategori sangat memuaskan. Capaian tersebut meningkat jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2011 sebesar 128,21%. Capaian keberhasilan masing-masing program yang dilaksanakan adalah satu program menunjukkan kategori sangat memuaskan dan dua program menunjukkan kategori memuaskan.

A. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP memiliki dua sasaran strategis yaitu (1) meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada kementerian / lembaga / pemda / BUMN / BUMD dan (2) meningkatnya K/L dan Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan yang berlaku. LAKIP 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

65

BAB iV PENUTUP

Program ini didukung dengan 29 indikator output dengan capaian tahun 2012 sebesar 183,49% dengan kategori sangat memuaskan yang terbagi atas capaian sama atau di atas 100,00% sebanyak 26 indikator output dan yang tidak terealisasi sebanyak 3 indikator output. Capaian tertinggi terjadi pada indikator Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi (560,00%, target 5 lap, realisasi 28 lap) dan Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD (540,00%, target 5 lap, realisasi 27 lap). Sedangkan tiga indikator yang tidak terealisasi adalah Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam, 4 lap; Laporan hasil kajian

pengawasan, 1 lap dan

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim, 4 lap. Tidak tercapaianya target antara lain disebabkan: 1. Adanya pembatalan penugasan sesuai dengan surat dari BPKP Pusat; 2. Tidak adanya permintaan audit dari instansi/lembaga/pemda terkait.

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP Keberhasilan program teknis berupa Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP yang sifatnya pelayanan ke luar (pihak eksternal) tentunya tidak terlepas dari keberhasilan program dukungan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP yang sifatnya pelayanan di dalam (internal). Program ini memiliki dua sasaran strategis yaitu (1) meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern yang profesional dan kompeten dan (2) terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah. Capaian output tahun 2012 sebesar 143,33% dengan kategori sangat memuaskan didukung oleh 1 indikator output. Dengan memperhatikan capaian tahun 2012 ini dan tren capaian selama dua tahun pelaksanaan program yang tidak mencapai target merupakan bahan evaluasi untuk melakukan terobosan dan strategi baru bagi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dalam mencapai target tahun berikutnya.


66

BAB iV PENUTUP

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP Capaian kinerja satu program dukungan lainnya, yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP melampaui target yang ditetapkan yaitu 114,71% dengan kategori memuaskan. Capaian tersebut dihitung berdasarkan kepuasan penerima layanan dengan skala Likert 1-10. Realisasi kinerja output tahun 2012 sebesar 7,48 dari skala Likert 1-10 mengalami kenaikan sebesar 0,04 dibandingkan dengan realisasi kinerja output tahun 2011 sebesar 7,44. Dengan capaian ini diharapkan dapat mencapai target kinerja sampai dengan akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 8,00 dari skala Likert 1-10.

D. Penyempurnaan yang Dapat Dilakukan Capaian-capaian kinerja output dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tahun 2012 secara keseluruhan mencapai kinerja yang memuaskan. Kegiatan, jenis penugasan dan peran yang diamanatkan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebagai kepanjangan tangan dari BPKP di daerah mengalami perkembangan dan perluasan sesuai dengan terbitnya instruksi presiden dan penugasan-penusagan presiden kepada BPKP. Kondisi tersebut menuntut tingkat responsibilitas yang tinggi dari BPKP untuk menampung hasil pengawasan dalam suatu sistem informasi hasil pengawasan yang akomodatif. Berdasarkan capaian-capaian kinerja output yang telah diurakan pada bab-bab sebelumnya, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan di masa yang akan datang. Tindakan penyempurnaan itu antara lain: 1. Memperbaiki dan atau menyusun SOP yang didasarkan dengan peta risiko, baik Level Entity maupun Level Activity. 2. Mengoptimalkan perencanaan dengan menerapkan PKP 2, PKP 3, SKI 1 dan SKI 2 yang seimbang dan mempertimbangkan beban kerja. 3. Menatausahakan hasil Non Pengawasan dengan Aplikasi SIM HP dengan database terpisah. 4. Berkoordinasi lebih aktif dengan Rendal dalam perencanaan tahun-tahun berikutnya.


67

BAB iV PENUTUP

5. Berkoordinasi dengan mitra kerja dalam perencanaan kegiatan dimasa mendatang. Dengan adanya laporan akuntabilitas kinerja ini, diharapkan dapat memotivasi seluruh jajaran pegawai guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.


68

kekayaan negara;

Recommend Documents