Domain Menteri Keuangan Dalam Konteks Pengelolaan Barang Milik Negara/ Kekayaan Negara dan Beberapa Permasalahannya
Oleh Drs. Herri Waloejo Widyaiswara Utama Pusdiklat KNPK
Latar Belakang Apa Itu Kekayaan Negara Kekayaan
Sebagaimana diketahui bahwa Kekayaan Negara terdiri dari Kekayaan yang dikuasai Negara (Domain Publik) dan Kekayaan yang dimiliki Pemerintah (Domain privat).
yang
dikuasai
Negara
(Domain Publik) tersebut yaitu berupa Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya, terdiri dari diatas permukaan bumi (tanah), didalam tubuh bumi (dibawah tanah dan air) dan diruang angkasa (diatas tanah dan air). Kekayaan yang dikuasai Negara tersebut dimaksudkan kekayaan yang bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945
dan amandemennya sebagaimana tersebut pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat”. Kekayaan Negara tersebut dikelola oleh masing-masing Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kekayaan Negara yang terkandung diatas bumi (tanah) berupa hutan dikelola oleh Kementerian Kehutanan berdasarkan UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan 3888) sebagaimana telah diubah
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 tentang penetapan -
1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 86 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412). Kekayaan Negara yang terkandung didalam ruang angkasa (diatas tanah dan air) berupa ruang udara/angkasa dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Sedangkan kekayaan Negara yang berupa laut dengan segala isinya dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan (sudah dirubah dengan UU No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan). Kekayaan Negara yang terkandung didalam tubuh bumi (dibawah tanah dan air) dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Terdapat beberapa undang-undang terkait dengan kekayaan negara yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain :
Pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
Minyak dan gas bumi diatur dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
Panas bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
Sumber daya air diatur dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sedangkan kekayaan Negara yang dimiliki oleh Pemerintah (Domain Privat) tersebut
terdiri dari kekayaan yang tidak dipisahkan (Barang Milik Negara/yaitu diperoleh/dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dan dari perolehan lain yang
sah,
dan
kekayaan
yang
dipisahkan/Investasi
Pemerintah
(penyertaan
Modal
Negara/Daerah) yaitu Investasi Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), Perseroan Terbatas (PT), dan Badan Hukum Milik Pemerintah Lainnya (BHMP).
2
Kekayaan Negara yang dimiliki Pemerintah (Domain Privat) tersebut dimaksudkan kekayaan
yang bersumber pada Undang-Undang
Dasar 1945 dan Amandemennya
sebagaimana tersebut pada pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan selanjutnya pasal 23 c berbunyi “Hal-Hal Lain mengenai Keuangan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Kekayaan Negara yang dimiliki Pemerintah (Domain Privat) tersebut dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kewenangan Dan Tanggung Jawab Menteri Keuangan Selaku Pengelola Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan, dan dikuasakan kepada Menteri/ Pimpinan
Lembaga
selaku
pengguna
anggaran/pengguna
barang
Kementerian
Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Selanjutnya dalam UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 8 antara lain dinyatakan bahwa Pengelola
Menteri
Keuangan selaku
Fiskal mempunyai tugas melaksanakan
fungsi Bendahara Umum Negara, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 7 antara lain dinyatakan bahwa
Menteri
Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara mempunyai kewenangan
Pada PP No.6 tahun 2006 pasal 4 antara lain dinyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola barang milik negara.
menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara. Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pengelola Barang Milik Negara 1. Merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman Pengelolaan BMN; 2. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang; 3. Menetapkan status penggunaan BMN;
3
4. Mengajukan usul pemindahtanganan BMN berupa tanah dan bangunan yang memerlukan persetujuan DPR; 5. Memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan BMN berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan; 6. Memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan BMN berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Presiden; 7. Memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan dan penghapusan BMN selain tanah dan bangunan kepada Presiden atau DPR; 8. Memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan BMN selain tanah dan bangunan kepada Presiden atau DPR; 9. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan tanah dan bangunan; 10. Memberikan keputusan atas usul pemanfaatan BMN selain tanah dan bangunan; 11. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMN serta menghimpun hasil inventarisasi; 12. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN; 13. Menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi BMN/D kepada Presiden sewaktu diperlukan. Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Milik Negara 1. Menetapkan kuasa pengguna barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN; 2. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran; 3. Melaksanakan pengadaan; 4. Mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan; 5. Menggunakan BMN untuk kepentingan penyelenggaraan TUPOKSI; 6. Mengamankan dan memelihara BMN; 7. Mengajukan ususl pemanfaatan dan pemindahtangan BMN selain tanah dan bangunan; 8. Mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut tukar menukar berupa tanah dan bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan TUPOKSI namun tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
4
9. Mengajukan usul pemindahtangan dengan tindak lanjut penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atau hibah yang dari awal pengadaannya sesuai peruntukkan yang tercantum dalam dokumen penganggaran; 10. Menyerahkan
tanah
dan
bangunan
yang tidak dimanfaatkan
untuk kepentingan
penyelenggaraan TUPOKSI kepada pengelola barang; 11. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMN; 12. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN; 13. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Penggguna Tahunan (LBPT) kepada pengelola barang.
Ruang Lingkup Pengelolaan BMN Ruang Lingkup Pengelolaan BMN sesuai dengan PP No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D Yang Khusus Diperoleh Dari Sumber APBN dimulai dari perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan TUSI K/L,
kemudian
dituangkan
dalam
penganggaran
(dokumen
pelaksanaan penganggaran)Selanjutnya BMN tersebut dipenuhi melalui proses pengadaan barang/jasa apabila BMN tersebut sudah ada wajib digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dengan penetapan status penggunaan oleh pengelola barang. Sedangkan BMN yang idle/tidak digunakan perlu dimanfaatkan oleh pihak lain, apabila tidak dapat dimanfaatkan lagi ditindak lanjuti dengan pemindahtanganan kepada pihak lain dan kebijakan terakhir apabia tidak laku dijual lelang kemudian dihibahkan dan apabila tidak ada yang mau menerima hibah barulah dihapuskan dengan tindak lanjut dimusnahkan. Sementara itu
dalam
rangka
penggunaan
sesuai
tugas
dan
fungsi
[Ruang Lingkup Pengelolaan BMN sesuai dengan PP No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D Yang Khusus Diperoleh Dari Sumber APBN dimulai dari perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan TUSI K/L, kemudian dituangkan dalam penganggaran (dokumen pelaksanaan penganggaran)
Kementerian/Lembaga, Barang Milik Negara tersebut perlu pengamanan, baik administrasi, hukum maupun fisik dan pemeliharaannya dibiayai oleh APBN. Dalam rangka untuk kepentingan laporan keuangan Pemerintah Pusat, pemanfaatan dan pemindahtanganan kepada pihak lain maka Barang Milik Negara tersebut perlu penilaian oleh Tim atau penilai yang mendapatkan tugas dari pengelola Barang atau pengguna Barang. Dalam rangka tertib administrasi maka Barang Milik Negara tersebut perlu penatausahaan berdasarkan kaidah standar akuntansi publik dan senantiasa selaras dengan jalannya informasi maka untuk menuju
5
]
kearah perbaikan perlu pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang terus menerus sesuai dengan perkembangan. Pembatasan Permasalahan Penulis hanya membatasi pokok permasalahan pada ruang lingkup yang menjadi objek dan subjek pengelolaan barang milik negara yaitu Barang Milik Negara baik yang berasal dan diperoleh dari sumber APBN maupun perolehan lain yang syah dan menjadi kewenangan dan tanggungjawab Menteri Keuangan selaku pengelola barang. Permasalahan Pengelolaan Barang Milik Negara tersebut sudah tentu dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek sistem yang dapat dituangkan dalam bentuk kebijakan publik (umum, pokok), kebijakan teknis dan kebijakan operasional/pelaksanaan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan
Presiden,
Peraturan
Menteri
dan
sebagainya, aspek birokrasi/organisasi/kelembagaan, aspek sumber daya manusia maupun dari aspek lainnya antara lain sarana dan prasarana (teknologi informasi dan komunikasi). Disamping itu penulis juga membatasi sebagian aspek sistem yang ada yaitu beberapa kebijakan dalam ruang lingkup pengadaan dan penggunaan Barang Milik Negara. Permasalahan, Benarkah Kewenangan Menteri Keuangan Tidak Terbatas Dalam Mengelola Barang Milik Negara Beberapa tahun yang lalu tepatnya pada era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam masa jabatan pertamanya periode tahun 2004-2009 salah satu menterinya yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempertanyakan kewenangan Menteri Keuangan yang sangat besar dibidang Pengelolaan Keuangan Negara pada umumnya dan pada khususnya pengelolaan dibidang Barang Milik Negara. Benarkah pernyataan tersebut dalam realisasi kebijakan publik yang dilakukan dalam bentuk peraturan-peraturan
perundangan
yang
berhubungan dengan pengelolaan Barang Milik Negara pada umumnya dan pada khususnya dalam ruang lingkup pengadaan dan penggunaan pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan batasan permasalahan tersebut diatas.
6
Pembahasan Permasalahan 1. Ruang Lingkup Pengadaan Barang Milik Negara Pada Prinsipnya sebenarnya pengadaan barang milik Negara ini merupakan domain kewenangan menteri keuangan selaku pengelola barang. Hal ini bisa dilihat sejarahnya bahwa pengadaan Barang Milik Negara tersebut di era Repelita I tahun 1969/1970 s.d. tahun Repelita ke V tahun 1990/1991, kebijakan pengadaan Barang Milik Negara tersebut ada pada Menteri Keuangan dalam hal ini pada Direktorat Jenderal Anggaran, akan tetapi entah bagaimana dalam prosesnya setelah di era tahun 1991/1992, pengadaan Barang Milik Negara tersebut ditangani oleh Kementerian Perekonomian dan Industri yang kemudian pada era reformasi berpindah ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan pada tahun 2009 berpindah ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah Pusat (LKPP) yang merupakan lembaga baru yang dibentuk dengan peraturan Presiden. Dengan demikian berdasarkan peraturan presiden tersebut kebijakan pengadaan Barang Milik Negara tidak berada dalam domain kewenangan pengelola barang, yang semestinya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 3 ayat 2 bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut meliputi antara lain pengadaan Barang Milik Negara, maka kewenangan Menteri Keuangan selaku pengelola Barang ternyata terbatas. 2. Ruang Lingkup Penggunaan Barang Milik Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, maka Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memberikan kewenangan untuk menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan bangunan (diluar kendaraan bermotor kapal laut dan pesawat terbang) dengan nilai sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang. Dalam PMK tersebut disebutkan juga bahwa BMN pada TNI dan Polri yang merupakan alat utama sistem persenjataan, tidak memerlukan penetapan status penggunaan dari pengelola barang. Dengan demikian maka kewenangan Menteri Keuangan selaku pengelola barang menjadi terbatas dalam kebijakan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara.
7
Referensi :
3. Penetapan status penggunaan untuk Alat Utama Sistem Persenjataan (ALUTSISTA) TNI
a. Peraturan-peraturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
dan Alat Material Khusus (ALMATSUS) POLRI. Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor 96/PMK.06/ 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan,
Pemanfaatan,
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, maka Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang tidak menetapkan status penggunaan
atas
Alat
Persenjataan
(ALUTSISTA)
Utama TNI
Sistem dan
Alat
Material Khusus (ALMATSUS) POLRI. Dengan demikian maka kewenangan Menteri Keuangan
e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
selaku pengelola barang menjadi terbatas dalam kebijakan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara karena Alat Utama Sistem Persenjataan
(ALUTSISTA)
TNI
dan
Alat
Material Khusus (ALMATSUS) POLRI bersifat RAHASIA NEGARA.
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KM.06/2006 Tentang Pelimpahan sebagian wewenang pengelolaan BMN kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dilingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
i.
Materi Sosialisasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
8
