STATUS KEKAYAAN NEGARA PADA BUMN

Status kekayaan Negara Pada BUMN

BI R

O

AN

AL

IS A

AN G

G

AR

AN

D

AN

PE

LA

KS AN AA N

AP

BN

–

SE

TJ

EN

D

PR

R

I

STATUS KEKAYAAN NEGARA PADA BUMN

BAGIAN ANALISA APBN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 2007


STATUS KEKAYAAN NEGARA PADA BUMN

R

I

Abstraksi

BI R

O

AN

AL

IS A

AN G

G

AR

AN

D

AN

PE

LA

KS AN AA N

AP

BN

–

SE

TJ

EN

D

PR

Kinerja BUMN dalam dua tahun terakhir tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, termasuk BUMN yang memiliki tugas pelayanan publik (Public Service Obligation = PSO). Hal tersebut disayangkan karena dikhawatirkan semakin menjadi justifikasi untuk melanjutkan privatisasi yang sedang gencar dilakukan saat ini. Terlepas dari berbagai kelemahan dalam optimalisasi peran BUMN sebagai agent of growth, ada beberapa masalah penting yang harus segera diselesaikan, antara lain penetapan status bantuan modal pemerintah pada BUMN. Temuan BPK atas LKPP tahun 2005 menyebutkan bahwa terdapat Rp 35,6 triliun kekayaan negara di BUMN yang belum ditetapkan statusnya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa terdapat kekayaan negara yang tidak berstatus sehingga pada akhirnya membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekayaan negara. Paper ini bertujuan untuk mengetahui mengapa pada tahun anggaran 2005 masih banyak bantuan pemerintah untuk BUMN yang belum jelas statusnya hingga tahun anggaran berakhir, dan apakah implikasi atau akibat dari keterlambatan penetapan status tersebut. Paper ini menyimpulkan bahwa dalam Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN maupun Peraturan pemerintah No. 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas tidak diatur jangka waktu toleransi bagi Menteri Keuangan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah atas bantuan yang diberikannya kepada BUMN. Akibatnya banyak bantuan pemerintah pada BUMN yang menjadi tidak jelas statusnya. Hal tersebut berimplikasi pada tidak tercatatnya bantuan pemerintah sebagai ekuitas dan akhirnya tidak tercatat juga sebagai penyertaan modal negara. Penggunaan bantuan pemerintah kepada BUMN yang tidak jelas statusnya tersebut sangat rawan dengan penyalahgunaan dan manipulasi dana. Lebih jauh, ketidakjelasan ini dapat menyebabkan “hilangnya” kekayaan negara.

1


I.

PENDAHULUAN

I

1.1. Latar Belakang

fungsi

layanan

masyarakat.

Meski

demikian

tidak

D

melaksanakan

PR

R

BUMN dituntut dapat meningkatkan kualitas produk dan layanannya untuk

EN

seharusnya dianggap sebuah kewajaran bila banyak BUMN yang

SE

TJ

mengalami kerugian dan harus selalu dibantu dengan dana APBN.

–

Kinerja BUMN yang terus merosot termasuk BUMN yang memiliki tugas

AP

BN

pelayanan publik (Public Service Obligation = PSO) sangat disayangkan karena dikhawatirkan semakin menjadi justifikasi untuk melanjutkan

KS AN AA N

privatisasi yang sedang gencar dilakukan saat ini. Memang, bila dilihat dalam dua tahun terakhir ini, kinerja sejumlah BUMN tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Berikut kinerja BUMN disajikan

AN

PE

LA

dalam tabel.

D

Tabel 1. Kinerja BUMN Tahun 2004 – 2005 (non financial) Jml Tenaga Keuntungan Kerja (triliun Rp) (orang) 2004 158 733.200 44.155 2005 139 705.946 42.349 Sumber : Harian Suara Karya, 16 Desember 2006

AN

Jml BUMN

Kerugian (triliun Rp) 5.353 6.622

BI R

O

AN

AL

IS A

AN G

G

AR

Tahun

Kerugian BUMN pada tahun 2004 berasal dari 31 BUMN sedangkan kerugian pada periode tahun 2005 berasal dari 35 BUMN. Dengan alasan kontribusi dividen BUMN terhadap pendapatan negara yang semakin menurun, pemerintah berniat akan melangsingkan jumlah BUMN menjadi hanya 25 BUMN pada tahun 2015 melalui penggabungan (merger) maupun dijual (privatisasi). Langkah yang diambil pemerintah tersebut sebenarnya tidak terlepas dari ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai efisiensi kerja BUMN. Ukuran

2


kinerja yang digunakan hingga saat ini cenderung

bersifat kapitalistik

karena hanya sebatas pada ukuran keuangan. Penilaian kinerja dengan menggunakan ukuran keuangan dinilai missleading oleh berbagai kalangan,

R

I

karena ukuran ini hanya mengandalkan laporan keuangan BUMN yang

D

PR

sangat mungkin direkayasa.

TJ

EN

Penggunaan ukuran kinerja yang bersifat kapitalistik ini juga bertentangan

Jika kita berpegang pada pasal tersebut, maka

–

undang Dasar 1945.

SE

dengan prinsip demokrasi ekonomi yang diusung oleh pasal 33 Undang-

demokrasi

ekonomi.

Dengan

demikian

AP

pada

BN

seharusnya penyelenggaraan perekonomian Indonesia harus berdasarkan ukuran

kinerja

yang

KS AN AA N

seharusnya digunakan dalam menilai kerja BUMN pun hendaknya lebih mengedepankan kepentingan rakyat dan tidak hanya melihat jumlah dividen yang

disumbangkan

BUMN

kepada

negara

serta

tidak

sekedar

PE

LA

membandingkan keuntungan dengan tingkat suku bunga bank.

AN

Ukuran kinerja BUMN juga harus mempertimbangkan tugas BUMN yang

D

sebagian besar masih sebagai PSO. Dengan paradigma tersebut maka

AN

strategi peningkatan kinerja BUMN bisa dilakukan tidak harus dengan

AR

privatisasi tetapi juga dengan berbagai strategi lain. Meskipun

tersebut harus

AN G

G

akhirnya privatisasi menjadi pilihan, maka privatisasi

pada

dilakukan secara teliti. Privatisasi juga tidak dilakukan pada BUMN-BUMN

BI R

O

AN

AL

IS A

yang mempunyai tugas sebagai PSO dan tidak bergerak pada sektor strategis. Terhadap BUMN-BUMN yang mempunyai fungsi PSO dan memiliki kepentingan nasional privatisasi harus menjadi pilihan akhir, karena BUMN-BUMN tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi hak rakyat. Dengan kata lain, privatisasi semestinya tidak dinilai sebagai satusatunya jalan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi BUMN. Apabila ini terjadi maka strategi privatisasi sangat mungkin merupakan sekedar turunan (derivatif) dari defisit anggaran atau sebagai upaya menambah APBN semata, bukan sebagai strategi pengembangan BUMN.

3


Terlepas dari berbagai kelemahan dalam optimalisasi peran BUMN sebagai agent of growth, ada beberapa masalah penting yang harus segera diselesaikan, antara lain penetapan status bantuan modal pemerintah pada

R

I

BUMN. Hal tersebut tidak dapat diabaikan karena menyangkut kekayaan

PR

negara. Saat ini, banyak bantuan pemerintah pada BUMN yang belum

EN

D

ditetapkan statusnya dengan jelas, seperti dilaporkan BPK pada Laporan

TJ

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2005. Temuan BPK atas LKPP

SE

tahun 2005 menyebutkan bahwa terdapat Rp 35,6 triliun kekayaan negara

–

di BUMN yang belum ditetapkan statusnya. Dengan demikian dapat

AP

BN

diartikan bahwa terdapat kekayaan negara yang tidak berstatus sehingga pada akhirnya membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekayaan

KS AN AA N

negara. Mengenai kekayaan BUMN yang dinilai sebagai kekayaan negara, sampai penulisan ini selesai, masih terjadi perdebatan sebagaimana

LA

dilampirkan dalam boks 1.

PE

BPK melaporkan bahwa kelambatan Departemen Keuangan dalam

AN

memproses penetapan atas status kekayaan negara pada BUMN-BUMN

D

menjadi penyebab besarnya kekayaan negara yang tidak jelas statusnya. ini, sangat penting dipertanyakan efektivitas Departemen

AR

AN

Dari fakta

AN G

G

Keuangan dalam pengelolaan kekayaan negara pada BUMN.

IS A

1.2. Masalah

BI R

O

AN

AL

Pada dasarnya bantuan yang diberikan pemerintah kepada BUMN adalah suatu konsekuensi logis dari kepemilikan negara pada badan tersebut. Namun hal itu tidak lantas menjadikan pemerintah lalai untuk menetapkan status hukum dari bantuan yang diberikannya.

Kelambatan pemerintah

dalam menetapkan status bantuannya pada BUMN adalah salah satu poin penyebab tidak diyakininya jumlah kekayaan negara pada neraca pemerintah pusat per 31 Desember 2005.

Implikasi lebih jauh, adanya

potensi terjadinya penyalahgunaan dana bantuan tersebut.

4


Seharusnya, untuk menciptakan iklim good corporate governance yang menuntut adanya transparansi dan kejelasan dalam hal keuangan termasuk kekayaan negara, maka temuan BPK atas ketidakjelasan status hukum dari

R

I

bantuan yang diberikan pemerintah pada BUMN tidak boleh terjadi. Untuk

D

PR

itu diperlukan dukungan peraturan yang jelas.

TJ

EN

1.3. Tujuan

SE

Paper ini dimaksudkan untuk melakukan analisis dalam rangka mengetahui

BN

–

(1) mengapa pada tahun anggaran 2005 masih banyak bantuan pemerintah

AP

untuk BUMN yang belum jelas statusnya hingga tahun anggaran berakhir,

KS AN AA N

(2) apakah implikasi atau akibat dari keterlambatan penetapan status tersebut.

LA

1.4. Metodologi Analisis

PE

Dalam penulisan paper ini, penyajian materi penulisan berpedoman kepada

AN

metode penelitian descriptive analysis yang bertujuan untuk mendapatkan

AR

AN

D

gambaran yang benar mengenai suatu obyek.

LANDASAN TEORI

AN G

G

II.

IS A

2.1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BI R

O

AN

AL

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 1 kekayaan negara yang dipisahkan . Kegiatan BUMN harus sesuai dengan

maksud dan tujuan pendiriannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum atau pun nilai kesusilaan. Maksud dan tujuan pendirian BUMN telah diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2003, yaitu (1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada

1

Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

5


khususnya, (2) mengejar keuntungan, (3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, (4) menjadi perintis

R

I

kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor

PR

swasta dan koperasi, (5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan

TJ

EN

D

kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

SE

2.2. Penyertaan Modal Negara (PMN) Pada BUMN.

BN

–

Penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN diatur dalam Peraturan

AP

Pemerintah No. 44 Tahun 2005. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut,

KS AN AA N

penyertaan modal negara didefinisikan sebagai pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai

modal BUMN dan/ atau Perseroan Terbatas

LA

lainnya, dan dikelola secara korporasi.

PE

PMN pada BUMN dapat dilakukan pada keadaan tertentu untuk

AN

menyelamatkan perekonomian nasional dan dimaksudkan untuk lebih

AN

D

mengoptimalkan peran BUMN dalam memberikan pelayanan kepada

AR

masyarakat. Sumber penyertaan modal tersebut dapat berasal dari APBN,

G

Kapitalisasi cadangan dan/ atau sumber lainnya (keuntungan revaluasi aset

AN G

dan/ atau agio saham).

BI R

O

AN

AL

IS A

Dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN, maka pemerintah dapat menambahkan penyertaan modal negara ke dalam suatu BUMN. Dan dengan tetap memperhatikan kepentingan BUMN yang bersangkutan serta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan kreditor, maka pemerintah juga dapat melakukan pengurangan PMN pada BUMN.

Pengurangan PMN tersebut dapat

dilakukan dengan cara (1) menjual saham milik negara pada persero atau perseroan terbatas, (2) mengalihkan aset BUMN untuk penyertaan modal negara pada BUMN lain atau perseroan terbatas, pendirian BUMN baru,

6


atau dijadikan kekayaan negara yang tidak terpisahkan, (3) Memisahkan anak perusahaan BUMN menjadi BUMN baru dan (4) merestrukturisasi

R

I

perusahaan.

dengan

Peraturan

Pemerintah,

sedangkan

PMN

D

ditetapkan

PR

Setiap PMN atau penambahan PMN yang dananya berasal dari APBN yang

TJ

EN

bersumber dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya ditetapkan

SE

dengan keputusan RUPS untuk persero dan perseroan terbatas serta

–

keputusan menteri untuk perum. Dalam hal pengurangan PMN pada suatu

KS AN AA N

AP

BN

BUMN juga ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2.3. Tata Cara Penyertaan Modal negara pada BUMN

LA

Rencana penyertaan modal negara dapat dilakukan atas inisiatif menteri

PE

keuangan atau menteri teknis. Selanjutnya dilakukan pengkajian bersama

AN

yang dikoordinasikan oleh menteri keuangan. Pengkajian tersebut dapat

D

mengikutsertakan menteri lain dan/ atau pimpinan instansi lain yang

AR

AN

dianggap perlu atau pun menggunakan konsultan independen.

G

Apabila hasil kajian tersebut menyatakan bahwa rencana penyertaan modal

AN G

negara

tersebut

layak

untuk

dilakukan

maka

menteri

keuangan

IS A

menyampaikan usul penyertaan modal negara dimaksud kepada persiden

BI R

O

AN

AL

untuk mendapatkan persetujuan.

2.4. Landasan Hukum yang Mengatur Penyertaan Modal negara pada BUMN Berikut adalah landasan hukum yang mengatur mengenai penyertaan modal negara pada BUMN.

7


Undang-undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Penyertaan modal negara adalah salah satu bentuk investasi yang

I

dilakukan pemerintah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial.

PR

R

Keterlambatan Departemen Keuangan dalam menetapkan status hukum

D

atas bantuan pemerintah menyebabkan adanya kekayaan negara yang

bertentangan dengan

TJ

Ketidakjelasan status kekayaan negara tersebut

EN

tidak tercatat dalam Laporan keuangan pemerintah Pusat di tahun 2005.

SE

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Oleh

AP

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BN

–

karena itu penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara perlu

KS AN AA N

Pasal 41 ayat (1) :

Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya.

LA

Pasal 41 ayat (3) :

D

pemerintah.

AN

PE

Investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan

AR

AN

Selain itu, penyertaan modal negara berarti ada aset negara yang Untuk barang milik negara selain tanah dan/ atau

G

dipindahtangankan.

AN G

bangunan yang disertakan sebagai PMN dan bernilai lebih dari seratus miliar rupiah terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPR.

seratus miliar rupiah perlu mendapat persetujuan Presiden. Setelah mendapatkan persetujuan, pemindahtangan aset negara sebagai PMN kepada BUMN baru dapat dilaksanakan.

BI R

O

AN

AL

IS A

Sedangkan untuk yang bernilai antara sepuluh miliar rupiah sampai dengan

Pasal 46 ayat (1) huruf c : Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk :

8


c. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/ atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar

R

I

rupiah).

PR

Pasal 46 ayat (2) :

D

Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/ atau bangunan

TJ

EN

yang bernilai lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

SE

sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan

AP

BN

–

setelah mendapat persetujuan Presiden.

KS AN AA N

Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Perlu adanya kejelasan status hukum atas kekayaan negara yang disertakan dalam suatu BUMN diatur dalam Undang-undang No.19 tahun Dalam Undang-undang tersebut diamanatkan bahwa setiap

LA

2003.

PE

penyertaan modal negara dalam BUMN ditetapkan dengan Peraturan

AN

Pemerintah, begitu pun bila terjadi perubahan penyertaan modal tersebut.

AN

D

Pasal 4 ayat (3) :

AR

Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau

G

perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan

AN G

Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BI R

O

AN

AL

IS A

Pasal 4 ayat (4) : Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

9


Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

R

I

Pada PP No.44 tahun 2005 juga diatur mengenai landasan hukum dari

sumber dananya berasal dari APBN

D

pemerintah pada BUMN yang

Setiap penyertaan modal

PR

penyertaan modal pemerintah pada BUMN.

TJ

EN

ditetapkan dengan APBN, kecuali yang sumber dananya berasal dari

–

SE

kapitalisasi cadangan dan/ atau sumber lainnya.

AP

BN

Pasal 3 :

Setiap penyertaan modal negara atau penambahan penyertaan modal

dari

KS AN AA N

negara ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas yang dananya berasal Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara

sebagaimana

dimaksud.dalam pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan

D

ANALISIS

AR

AN

III.

AN

PE

LA

Pemerintah.

G

3.1. Status Bantuan Pemerintah Kepada BUMN Dalam LKPP Tahun 2005

AN G

Kekayaan Negara dalam bentuk pemberian bantuan pemerintah kepada

IS A

BUMN yang belum jelas statusnya dinilai BPK sebagai suatu pelanggaran BPK menilai adanya pelanggaran

terhadap Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.

BI R

O

AN

AL

terhadap peraturan perundangan.

Dari hasil audit BPK, kekayaan negara senilai Rp35,6 triliun di BUMN yang belum jelas statusnya tersebut terdapat di Perum BULOG senilai Rp492,57 miliar, PT. Angkasa Pura I senilai Rp 1,.99 triliun, PT. Angkasa Pura II senilai Rp 72.932 juta, Perum Prasarana Perikanan Samudera senilai

10


Rp47.037 juta, PT. PLN senilai Rp23,85 triliun dan Pertamina senilai Rp 9,14 triliun. laporan

keuangannya,

BUMN-BUMN

tersebut

melakukan

R

I

Dalam

PR

pencatatan bantuan pemerintah secara berbeda-beda. PT. Angkasa Pura I

D

dan II mencatat bantuan pemerintah tersebut tidak sebagai ekuitas

TJ

EN

sehingga tidak tercatat sebagai Penyertaan Modal Pemerintah. Perum

SE

Prasarana Perikanan Samudera, PT. PLN dan Pertamina mencatatnya

–

sebagai bagian dari ekuitas, sehingga tercatat sebagai Penyertaan Modal

kewajiban

Pertamina,

Pertamina

AP

pada

bantuan

pemerintah

KS AN AA N

Khusus

BN

Pemerintah.

kepada

pemerintah

yang

tersebut

merupakan

direncanakan

akan

ditetapkan statusnya sebagai tambahan penyertaan modal pemerintah

LA

pada Pertamina. Namun peraturan pemerintah tentang penyertaan modal

PE

pemerintah kepada Pertamina sebesar Rp 9,14 triliun belum ditetapkan. pemerintah

AN

Bantuan

yang

belum

jelas

statusnya

tersebut

belum

AR

AN

D

diungkapkan dalam Catatan LKPP Tahun 2005.

AN G

G

3.2. Analisis atas Peraturan yang Mengatur Penyertaan Modal Negara pada BUMN Peraturan-peraturan yang ada sehubungan dengan penyertaan modal, baik

BI R

O

AN

AL

IS A

dalam bentuk perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah dinilai memiliki beberapa kelemahan. 3.2.1.

Tidak Diaturnya Jangka Waktu Penerbitan Aturan Hukum Mengenai Penyertaan Modal Negara Dalam pengaturan mengenai penyertaan modal negara, Undangundang No.19 tahun 2003 menyebutkan bahwa setiap penyertaan modal negara yang berasal dari APBN dan setiap perubahan penyertaan

modal

negara

baik

penambahan

maupun

pengurangan modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

11


Undang-undang tersebut

dalam pelaksanaannya dijabarkan

dengan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2005 tentang Tata

Pemerintah

Negara tersebut

dan juga

Perseroan

Terbatas.

Peraturan

PR

Milik

mengamanatkan

bahwa

D

Usaha

R

I

Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan

setiap

TJ

EN

penyertaan modal negara pada BUMN yang dananya berasal dari Dari kedua

SE

APBN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

guna menetapkan status dari setiap

BN

penting keberadaannya

–

peraturan tersebut jelas bahwa Peraturan Pemerintah sangat

AP

bantuan yang diberikan pemerintah kepada BUMN sebagai

KS AN AA N

penyertaan modal negara. Bantuan tersebut merupakan kekayaan negara, terutama yang bersumber dari APBN.

LA

Namun baik dalam Undang-undang No.19 Tahun 2003

PE

maupun dalam Peraturan Pemerintah No.44 tahun 2005 tidak

AN

diatur mengenai jangka waktu toleransi penerbitan peraturan menetapkan bantuan pemerintah kepada

D

pemerintah yang

AR

AN

BUMN sebagai penyertaan modal negara.

BI R

O

AN

AL

IS A

AN G

G

Ketiadaan Peraturan

pengaturan mengenai jangka waktu diterbitkannya Pemerintah

tersebut

menjadikan

tidak

adanya

kewajiban bagi Menteri Keuangan untuk sesegera mungkin menetapkan status atas bantuan pemerintah kepada BUMN, oleh karena itu wajar saja jika sampai dengan tahun anggaran 2005 berakhir masih terdapat bantuan pemerintah kepada BUMN senilai Rp 35, 6 triliun yang belum jelas statusnya.

Dampak dari hal

tersebut adalah tidak tercatatnya bantuan pemerintah sebagai ekuitas dan akhirnya tidak tercatat juga sebagai penyertaan modal negara. Hal ini terjadi pada kasus PT. Angkasa Pura I dan PT. Angkasa Pura II.

12


Bantuan pemerintah kepada BUMN telah diberikan dalam jumlah yang cukup besar.

Namun penggunaan dana APBN kepada

BUMN yang seharusnya menjadi kekayaan negara ternyata

R

I

sangat rawan dengan penyalahgunaan dan manipulasi, baik untuk

PR

kepentingan pribadi pengguna maupun untuk kepentingan umum

EN

D

tetapi bukan pada pos yang direncanakan. Implikasi lebih jauh dari

TJ

kelemahan peraturan adalah “hilangnya” kekayaan negara.

SE

Dikatakan hilang karena bantuan tersebut tidak tercatat sebagai

–

penyertaan modal negara sehingga tidak menjadi kekayaan

AP

BN

negara.

Kelemahan Teknis dalam Perundang-undangan yang Ada

KS AN AA N

3.2.2.

Permasalahan lain yang timbul dari peraturan yang mengatur penyertaan modal pemerintah adalah adanya

ketidaktepatan

Seperti disebutkan sebelumnya, Undang-undang No.

PE

berbeda.

LA

dalam pemilihan kata sehingga menimbulkan makna yang

AN

19/ 2003 maupun dalam PP No.44/ 2005 mengamanatkan bahwa

AN

D

setiap penyertaan modal pemerintah kepada BUMN yang sumber

AR

dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

karena peraturan pemerintah hanya bersifat mengatur, jadi kata ‘ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah’

tidak tepat karena

seharusnya ‘diatur dengan Peraturan Pemerintah’ .

AN

AL

IS A

AN G

G

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal tersebut tidak lazim

Walaupun secara substansi masih dapat dilaksanakan, namun

BI R

O

penulisan tersebut dinilai menyalahi teknis peraturan perundangundangan.

Dikhawatirkan kelemahan ini akan menghambat

pelaksanaan peraturan tersebut. Selain

kelemahan-kelemahan

tersebut

di atas,

beberapa

kalangan

berpendapat bahwa cara pandang Undang-undang No.19 tahun 2003 terhadap BUMN yang cenderung bertentangan dengan pasal 33 Undang-

13


undang Dasar 1945 juga merupakan salah satu masalah dalam pengembangan BUMN.

Undang-undang No.19 tahun 2003

lebih

memandang BUMN sebagai entitas bisnis. Padahal dalam pasal 33 UUD

R

I

1945, keberadaan BUMN terutama didasarkan atas pengakuan terhadap

PR

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat

EN

D

hidup orang banyak, sehingga harus dikuasai oleh negara. Jadi semestinya

TJ

BUMN dalam tataran teori maupun pelaksanaannya harus benar-benar

SE

ditujukan untuk mewujudkan amanat pasal 33 UUD 1945. Oleh karenanya

–

langkah yang diambil pemerintah dalam memecahkan masalah yang

KESIMPULAN DAN SARAN

KS AN AA N

IV.

AP

BN

dihadapi BUMN tidak melulu pada pilihan privatisasi.

4.1. Kesimpulan

LA

1. Keterlambatan pemerintah dalam menetapkan landasan hukum bagi

PE

bantuan yang diberikannya kepada BUMN disebabkan oleh lemahnya

AN

aturan-aturan yang mengatur penyertaan modal negara.

Dalam

AN

D

Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN maupun Peraturan

AR

pemerintah No. 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan

G

Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan

AN G

Perseroan Terbatas tidak diatur jangka waktu toleransi bagi Menteri

diberikannya kepada BUMN. Akibatnya banyak bantuan pemerintah pada BUMN yang menjadi tidak jelas statusnya.

BI R

O

AN

AL

IS A

Keuangan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah atas bantuan yang

2. Ketidakjelasan status bantuan pemerintah kepada BUMN sebagai kekayaan

negara

berimplikasi

pada

tidak

tercatatnya

bantuan

pemerintah sebagai ekuitas dan akhirnya tidak tercatat juga sebagai penyertaan modal negara. Penggunaan bantuan pemerintah kepada BUMN yang tidak jelas statusnya tersebut sangat rawan dengan

14


penyalahgunaan dan manipulasi dana. Lebih jauh, ketidakjelasan ini

I

dapat menyebabkan “hilangnya” kekayaan negara.

PR

R

4.2. Saran

EN

D

Pemerintah perlu melakukan revisi atas Undang-undang No. 19 tahun 2003

TJ

tentang BUMN dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara

SE

Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara

–

dan Perseroan Terbatas, dengan menambahkan pengaturan mengenai jangka

BI R

O

AN

AL

IS A

AN G

G

AR

AN

D

AN

PE

LA

KS AN AA N

modal negara pada suatu BUMN.

AP

BN

waktu penerbitan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyertaan

15


R

I

Kontroversi atas Fatwa Mahkamah Agung

AP

BN

–

SE

TJ

EN

D

PR

Pada tanggal 16 Agustus 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa dengan nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006. Fatwa tersebut dikeluarkan atas permintaan Menteri Keuangan sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian pengaturan mengenai penyertaan kekayaan negara dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN. Fatwa tersebut dinilai memberi angin segar bagi rencana revisi atas PP No.14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah.

AN

PE

LA

KS AN AA N

Fatwa MA tersebut menuai pro dan kontra. Pihak yang sependapat menyatakan bahwa fatwa MA tersebut memberi ruang gerak yang lebih luas dan dukungan positif bagi manajemen BUMN untuk lebih berani mengambil keputusan strategis dan inovatif dalam mengembangkan BUMN. Selama ini manajemen seringkali ragu untuk mengambil keputusan karena khawatir kerugian yang mungkin terjadi dinilai sebagai suatu tindak korupsi karena telah merugikan negara.

BI R

O

AN

AL

IS A

AN G

G

AR

AN

D

Di sisi lain, pihak yang kontra dengan adanya fatwa MA tersebut menilai bahwa fatwa MA tidak dapat diterapkan di Indonesia dan tidak dapat dijadikan landasan hukum. Fatwa MA ini memang berimplikasi hukum terutama pada pemotongan kredit macet di bank-bank BUMN. Namun kelompok ini berkeyakinan bahwa pemisahan antara kekayaan negara dengan kekayaan pada perusahaan negara tidak dapat dibenarkan. Fatwa tersebut juga menghalangi usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, karena dengan keluarnya fatwa tersebut, UU tindak pidana korupsi dinilai tidak lagi efektif dalam melindungi kekayaan negara. Bila dicermati, ujung pangkal dari permasalahan ini adalah adanya perbedaan cara pandang dalam memperlakukan kekayaan negara yang ditempatkan sebagai modal BUMN. Seharusnya fatwa MA ini tidak perlu dianggap sebagai masalah yang menakutkan karena harus disadari bahwa BUMN adalah juga sebuah entitas bisnis yang padanya berlaku perilaku pasar yang sangat dinamis. Disamping itu perlu adanya komitmen dari semua pihak untuk lebih mengembangkan BUMN. Disarikan dari berbagai sumber

16


Referensi

R

I

Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

EN

D

PR

Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

–

SE

TJ

Peraturan Pemeritah Republik Indonesia No.44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

AP

BN

Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta : Kanisisus, 1998.

KS AN AA N

Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, Fatwa Mahkamah Agung No.WKMA/ Yud/ 20/ VIII/ 2006 mengenai Usulan Perubahan Peraturan Pemerintah Pemerintah No.14 Tahun 2005.

LA

Pradana, Rifky. BUMN, Punya Siapa?, 10 Oktober 2006.

BI R

O

AN

AL

IS A

AN G

G

AR

AN

D

AN

PE

Suara Karya, Suntik BUMN Merugi Pemerintah Siapkan Rp 1,955 Triliun, 13 Desember 2006.

17

I R PR D EN TJ SE – BN AP KS AN AA N LA

BI R

O

AN

AL

IS A

AN G

G

AR

AN

D

AN

PE

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

STATUS KEKAYAAN NEGARA PADA BUMN

Recommend Documents