KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTORAT LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT
KEGIATAN- KEGIATAN STRATEGIS DIREKTORAT LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT
disampaikan pada: Rakornis Bidang Perhubungan Darat Oleh DIREKTUR LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT Jakarta, 6 Oktober 2016
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT DIREKTUR LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT
KASUBBAG TU
KASUBDIT MRLLJ
KASUBDIT ANDALALIN
KASUBDIT PERLENGKAPAN JALAN
KASUBDIT LALU LINTAS SDP
KASI MANAJEMEN LL
KASI EVALUASI ANDALALIN
KASI PENGAWASAN TEKNIS PJ
KASI MANAJEMEN LL
KASI REKAYASA LL
KASI PENGAWASAN AHLI ANDALALIN
KASI PENGAWASAN USAHA PJ
KASI ALUR DAN PERAMBUAN
2
PROGRAM-PROGRAM UNGGULAN DIREKTORAT LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT 1. 2. 3. 4. 5. 4. 5.
PEMBANGUNAN PERLENGKAPAN JALAN PENGADAAN PERALATAN UJI PERLENGKAPAN JALAN MOBILE PENGADAAN DAN PEMASANGAN ALAT PENERANGAN JALAN PEMELIHARAAN ALAT PENERANGAN JALAN REHABILITASI APILL DI JALAN NASIONAL PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI LALU LINTAS DI JALAN NASIONAL PENETAPAN ATURAN, PERINTAH, LARANGAN, PETUNJUK, DAN/ATAU PERINGATAN DI JALAN NASIONAL 6. SERTIFIKASI PENILAI DOKUMEN ANDALALIN 7. SERTIFIKASI PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN 8. PERSETUJUAN HASIL ANDALALIN DI JALAN NASIONAL 9. FS DAN DED HALTE SUNGAI 10. DED PENGERUKAN DAN PENGARAH SEDIMEN DERMAGA 11. SID PENGERUKAN ALUR PELAYARAN 3
ISSUE STRATEGIS PERLENGKAPAN JALAN
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
ANALISA DAMPAK LALU LINTAS
LALU LINTAS SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
KOORDINASI ANTAR LEMBAGA
4
PERLENGKAPAN JALAN PANJANG JALAN NASIONAL DI SELURUH INDONESIA 47.017,27 KM PERLENGKAPAN JALAN UTAMA BERUPA:
NO.
o
RAMBU LALU LINTAS;
o
MARKA JALAN;
o
GUARDRAIL. JENIS
SATUAN
TERPASANG (2014-2016)
KEBUTUHAN
%
1
RAMBU LALU LINTAS
UNIT
89.594
470.170
19 %
2
MARKA JALAN
METER
119.584.966
178.665.626
67 %
3
GUARDRAIL
METER
973.671
1.492.700
65 %
*) Rata-rata Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Terpasang di Jalan Nasional sebesar 50% (Tahun 2016) 5
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN PM.13 TAHUN 2014 TENTANG RAMBU LALU LINTAS KM.3 TAHUN 1994 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN
(dalam proses revisi)
PERDIRJEN NO. SK.7234/AJ.401/DR JD/2013 TENTANG JUKNIS PERLENGKAPAN JALAN
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAP AN JALAN
PM.49 TAHUN 2014 TENTANG APILL
PM.34 TAHUN 2014 TENTANG MARKA JALAN
Pengadaan dan pemasangan PJ harus sesuai dengan aturan yang berlaku
PERLENGKAPAN JALAN PETUNJUK TEKNIS TENTANG PERLENGKAPAN JALAN
Tata Cara Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Persyaratan Teknis Perlengkapan Jalan
7
PERLENGKAPAN JALAN PENYELENGGARAAN PERLENGKAPAN JALAN MELIPUTI KEGIATAN :
PERENCANAAN, PENGADAAN
PEMELIHARAAN
PENGHAPUSAN
DILAKUKAN OLEH ((UU 22/2009 Pasal 26 &PP 79/2013 PASAL 27)
Jalan Nasional
Jalan Provinsi
JAL.KAB/ JAL.KOTA
Jalan TOL
MENTERI
GUBERNUR
BUPATI/ WALIKOTA
BADAN PENYELENGGARA JALAN TOL
setelah mendapatkan penetapan Menteri Perhubungan 8
ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN 2017 1.
TARGET RAMBU TERPASANG 100% SAMPAI TAHUN 2019 (ARAHAN MENHUB DAN DIRJEN HUBDAT)
2. PRIORITAS PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN: a. RAMBU (RAMBU PERINTAH, PETUNJUK, BATAS KECEPATAN DAN KELAS JALAN); b. RAMBU PENDAHULU PETUNJUK JURUSAN (RPPJ); c. GUARDRAIL/DELINEATOR (DI DAERAH PEGUNUNGAN/RAWAN KECELAKAAN); d. MARKA JALAN; e. PENERANGAN JALAN UMUM (PJU). 9
ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN 2017 3. PRIORITAS PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN: a. APILL/WARNING LIGHT; b. PENERANGAN JALAN UMUM; c. RAMBU DAN RPPJ.
KARENA KETERBATASAN ANGGARAN, LOKASI DIPRIORITASKAN PADA IBUKOTA PROVINSI DAN DAERAH RAWAN KECELAKAAN
10
PRIORITAS PEMBANGUNAN PERLENGKAPAN JALAN
• Koridor utama jalan nasional; • Jalan nasional yang menghubungkan simpul-simpul transportasi dan objek vital perhubungan;
• Jalan nasional yang rawan kecelakaan; • Jalan nasional yang menunjang destinasi pariwisata berskala nasional; 11
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS RENC
ATUR
REK
PEMBDY
WAS
UNSUR P.U
UNSUR PERHUBUNGAN
UNSUR POLRI
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN FISIK JALAN
PENETAPAN KEBIJAKAN DAN PENGADAAN & PENEMPATAN PERLENGKAPAN JALAN
MAN & REK OPS DAN PENEGAKAN HUKUM
MENGOPTIMALKAN PENGGUNAAN JARINGAN JALAN DAN GERAKAN LALU LINTAS
TINGKAT PELAYANAN YG DITUJU
KEWENANGAN PELAKSANAAN MRLL MASIH MENGIKUTI STATUS JALAN 12
KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN MRLL Pasal 5 PM No.96 Thn 2015 ttg Pedoman Pelaksanaan Kegiatan MRLL (1) Pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional yang berada di Kota
dan Ibukota Kabupaten dapat dilakukan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat (2) Pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional yang berada di
Provinsi DKI dapat dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
PERENCANAAN Identifikasi masalah lalu lintas Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas
*) PEREKAYASAAN
*) PJ yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan
Pengadaan Pemasangan Perbaikan pemeliharaan
13
PEMBANGUNAN ATCS DI INDONESIA (APBN) Pengembangan ATCS di Indonesia sudah tercantum dalam Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019
2006
:
Batam
2007
:
Tegal
2008
:
Bukit Tinggi, Manado, Balikpapan, Pontianak
2009
:
Sragen
2010
:
Surakarta dan Kota Bogor
2011
:
Samarinda dan Sarbagita
2012
:
Medan, Bandung, Surakarta, Samarinda , Denpasar dan Yogyakarta
2013
:
Medan, Bandung, Samarinda, Yogyakarta, Padang dan Sarbagita
2014
:
Medan, Batam, Padang, Pekalongan, Yogyakarta
2015
:
Medan, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Pekalongan, Kediri, Sidoarjo, Palu, Depok, Purwokerto, Tasikmalaya
Bandar
Lampung,
Bandung,
14
KOTA JAKARTA, KOTA BEKASI, KAB BOGOR, KOTA TANGERANG TELAH MENGEMBANGKAN ATCS MELALUI APBD
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Pembangunan Wilayah Perkotaan
Pembangunan & Peningkatan Sistem Transportasi
Peningkatan Bangkitan Lalu Lintas
Perubahan Peruntukan Lahan
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Tata Guna Tanah (Land Use) Yang Baru
Pembangunan Pusat Kegiatan Perkotaan
Prinsip Proses Andalalin 15
Proses Andalalin harus efektif, efisien, rasional, murah, adil dan transparan
PENGERTIAN ANDALALIN Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. (PP 32 Tahun 2011) Analisis dampak lalu lintas dipergunakan untuk memprediksi apakah infrastruktur transportasi dalam daerah pengaruh pembangunan dapat melayani (lalu lintas yang ada (eksisting) + lalu lintas yang dibangkitkan / ditarik) oleh pembangunan tersebut.
16
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2011 Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak dan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak lalu Lintas Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK. 2012/KP.108/DRJD/2015 tentang Kompetensi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas
PNBP diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Nomor SE.05/LT.508/DRJD/2015 tentang Pengawasan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Nomor SE.03/LT.508/DRJD/2016 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas 17
KRITERIA WAJIB ANDALALIN NO
JENIS RENCANA PEMBANGUNAN
1.
f. g. h. i. j.
Pusat Kegiatan Kegiatan Perdagangan Pusat perbelanjaan/ritail Kegiatan Perkantoran Kegiatan Industri Industri dan pergudangan Fasilitas Pendidikan Sekolah/universitas Lembaga kursus Fasilitas Pelayanan Umum Rumah sakit Klinik bersama Bank Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Hotel Gedung Pertemuan Restaurant Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor)
k. l.
Bengkel kendaraan bermotor Pencucian mobil
a. b. c. d. 1). 2). e.
1). 2). 3).
UKURAN MINIMAL
500 m2 luas lantai bangunan 1000 m2 luas lantai bangunan 2500 m2 luas lantai bangunan 500 siswa Bangunan dengan 50 siswa/waktu 50 tempat tidur 10 ruang praktek dokter 500 m2 luas lantai bangunan 1 dispenser 50 kamar 2 500 m luas lantai bangunan 100 tempat duduk Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10000 m2 2000 m2 luas lantai bangunan 2000 m2 luas lantai bangunan
18
NO
JENIS RENCANA PEMBANGUNAN
2.
c. d.
Permukiman Perumahan dan Permukiman Perumahan sederhana Perumahan menengah-atas Rumah Susun dan Apartemen Rumah susun sederhana Apartemen Asrama Ruko
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Infrastruktur Akses ke dan dari jalan tol Pelabuhan Bandar udara Terminal Stasiun kereta api Pool kendaraan Fasilitas parkir untuk umum Jalan layang (flyover) Terowongan (underpass)
a. 1). 2). b. 1). 2).
3.
4.
UKURAN MINIMAL
150 unit 50 unit 100 unit 50 unit 50 kamar Luas Lantai keseluruhan 2000 m2
Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib
Bangunan lainnya : Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi adanya bangunan atau pemukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan 19
Catatan : angka pada kolom di atas adalah angka kumulatif.
SERTIFIKASI ANDALILIN Sertifikasi Penyusun ANDALALIN
Sertifikasi Penilai ANDALALIN
a. Tenaga ahli lembaga konsultan Analisis Dampak Lalu Lintas wajib memiliki sertifikat kompetensi ANDALALIN, untuk memperoleh sertifikat, tenaga ahli wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta uji kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas. b. Uji kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
a.
b.
KOMPETENSI PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DIATUR DALAM PM 8 TAHUN 2014 TENTANG KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN DIBIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
Anggota Tim Penilai ANDALALIN untuk Instansi Perhubungan Wajib mengikuti Diklat/Pelatihan yang di selenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) yang melalui Balai Pendidikan/Lembaga Pendidikan Perhubungan Darat. Anggota Tim Penilai ANDALALIN untuk Instansi Perhubungan Wajib mengikuti Kompetensi di Bidang Penilaian ANDALALIN yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
DATA PESERTA KOM PETENSI ANDALALIN TAHUN PELAKSANAAN JENIS KOM PETENSI 2012
KOMPETENSI PENILAI ANDALALIN KOMPETENSI PENYUSUNAN ANDALALIN
2013
2014
2015
2016
2017
PESERTA YANG M ENGIKUTI
RENCANA
(BARU BERJALAN)
PESERTA 80
53
100
98
150
122
-
-
-
-
36
180 20
TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (Surat Edaran Dirjen Hubdat No. SE.05/LT.508/DRJD/2015 Tentang Pengawasan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh: a. Direktur Jenderal, untuk jalan nasional; b. Gubernur, untuk jalan provinsi c. Bupati, untuk jalan kabupaten; atau d. Walikota, untuk jalan kota. Dalam melakukan pengawasan Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati, Walikota membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas. Tim Pengawas terdiri dari: a. Ketua, paling rendah pejabat setingkat eselon IV (pejabat pengawas) atau yang setara, dan; b. Anggota, paling sedikit 2 (dua) orang. Hasil dari pengawasan dituangkan Berita Acara Hasil Pengawasan. 21
LALU LINTAS SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN Penyiapan bahan penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau berupa peta alur pelayaran sungai dan danau, serta buku petunjuk pelayaran untuk: a. Ketertiban lalu lintas kapal sungai dan danau b. Memonitor pergerakan kapal sungai dan danau c. Mengarahkan pergerakan kapal sungai dan danau
Penyiapan kebutuhan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau berupa rambu, yang digunakan untuk: a. Memberikan larangan, perintah, petunjuk, dan peringatan bagi pemakai alur-pelayaran sungai dan danau b. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pelayaran kapal sungai dan danau
22
KELAS ALUR-PELAYARAN SUNGAI DAN DANAU
1. 2. 3. 4.
PENYELENGGARAAN 1. 2. 3. 4.
ALUR PELAYARAN SDP
Ditetapkan berdasarkan klasifikasi: 1. Alur pelayaran kelas I 2. Alur pelayaran kelas II 3. Alur pelayaran kelas III
Dimuat dalam: 1. Peta sungai dan danau 2. Buku petunjuk pelayaran di sungai dan danau Sumber: PP 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau.
Meliputi: Perencanaan Pembangunan Pengoperasian Pemeliharaan Menteri menetapkan: Alur pelayaran Sistem rute Tata cara berlalu lintas Daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya
Kriteria klasifikasi: 1. Kedalaman sungai 2. Lebar sungai 3. Tinggi ruang bebas di bawah bangunan yang melintas di atas sungai Diterbitkan oleh: 1. Direktur Jenderal untuk peta dan buku petunjuk alur pelayaran kelas I 2. Gubernur untuk peta dan buku petunjuk alur pelayaran kelas II 3. Bupati/Walikota untuk peta dan buku petunjuk alur pelayaran kelas III
RAMBU SUNGAI DAN DANAU
Salah satunya berupa RAMBU: Larangan, perintah, petunjuk dan peringatan
Perencanaan Rambu: 1. Inventarisasi lokasi 2. Jumlah dan jenis
Fasilitas Alur Pelayaran SDP
Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di alur pelayaran sungai dan danau
Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh: 1. Direktur Jenderal untuk fasilitas di alur pelayaran kelas I 2. Gubernur untuk fasilitas di alur pelayaran kelas II 3. Bupati/Walikota untuk fasilitas di alur pelayaran kelas III
Sumber: PP 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau.
INSPEKTUR SUNGAI DAN DANAU Untuk ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas di alur pelayaran sungai dan danau
Inspektur Sungai dan Danau
Inspektur Sungai dan Danau Utama
Inspektur Sungai dan Danau Pelaksana
Diangkat oleh: 1. Direktur Jenderal untuk alur pelayaran kelas I 2. Gubernur untuk alur pelayaran kelas II 3. Bupati/Walikota untuk alur pelayaran kelas III Sumber: PP 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau.
Syarat: Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan inspektur sungai dan danau
Sertifikasi oleh Direktur Jenderal (SK Kompetensi dan Sertifikasi Lulus Uji Kompetensi)
POLRI (BID KEPOLISIAN)
KEM HUB
KEM PU
(BID SARPRAS LLAJ)
(BID PRAS JALAN)
KEM PERIN (BID BANG INDUSTRI LLAJ)
LLAJ
KEM RISTEK (BID TENOLOGI LLAJ)
PERLUNYA KOORDINASI DAN SINKRONISASI ANTAR INSTANSI PEMBINA LLAJ SERTA DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT 26
.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
(www.hubdat.dephub.go.id)
