KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur penunjang urusan Pemerintah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA; Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretaris yang membawahi: 1. Sub bagian perencanaan dan keuangan 2. Sub bagian umum dan kepegawaian c. Bidang pengadaaan, pensiun dan informasi membawahi : 1. Sub bidang pengadaan dan pensiun 2. Sub bidang pengolahan data; dan 3. Sub bidang dokumen dan informasi d. Bidang mutasi, pembinaan dan kesejahteraan membawahi : 1. Sub bidang mutasi dan kepangkatan 2. Sub bidang pembinaan penilaian kinerja aparatur dan disiplin pegawai; dan 3. Sub bidang kesejahteraan dan profesi ASN e. Bidang pengembangan aparatur membawahi: 1. Sub bidang analisa kebutuhan diklat dan evaluasi 2. Sub bidang penyelenggaraan diklat dan sertifikasi; dan 1
3. Sub bidang penembangan kompetensi dan promosi ASN f. Kelompok Jabatan Fungsional g. Unit pelaksanaan teknis
TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan sumber daya manusia, sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 2. Pemberian dukungan perencanaan, pembinaan, dan pengendakian kebijakan teknis Bidang Pengadaan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia 3. Perumusan, perencanaan pembinaan koordinasi dan pengendalian teknis bidang pengadaan pensiun dan informasi 4. Perumusan perncanaan pembinaan koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis bidang mutasi pembinaan dan kesejahteraan 5. Perumusan perencanaan pembinaan koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengembangan aparatur 2
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan 7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya. KEWAJIBAN DAN LARANGAN DAN HUKUMAN DISIPLIN PNS BEDASARKAN PP NO.35 TAHUN 2010 1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaai kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin 2. Pegawai negeri sipil selenjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah 3. Pelenggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja KEWAJIBAN PNS : 1. Mengucapkan sumpah/ janji PNS. 2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan. 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah. 4. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. 3
6. Menjujung tinggi kehormatan Negara Pemerintah dan kehormatan PNS. 7. Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan. 8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau penurut perintah harus dirahasiakan. 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara. 10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui hal yang membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan keuangan da materiil. 11. Masuk kerja dan mentaati jam kerja. 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya. 14. Meberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 15. Membimbing bawahan dan melaksanakan tugas. 16. Member kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir dan mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
LARANGAN PNS 1. Menyalahgunakan wewenang ; 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 4
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing 5. Memiliki menjual, membeli, menggandakan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; 7. Member atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan 8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dngan jabatan dan/atau pekerjaan 9. Bertindak sewengan-wenang terhadap bawahannya; 10. Melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga merugikan bagi pihak yang dilayani; 11. Memnghalangi berjalannya tugas kedinasan 12. Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye
5
b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan/atau d. Sebagai peserta kampanye dalam menggunakan fasilitas negara 13. Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara : a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau; b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon yang menjadi peserta pemilu sebelumnya, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barangkepada PNS dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat 14. Memberikan dukungan kepada calon anggota dewan perwakilan Daerah atau calon kepala Daerah/wakil kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copy surat kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundangundangan;dan 15. Memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/wakil kepala Daerah dengan cara : a. Terlibal dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala Daerah/wakil kepala Daerah b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
6
c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepda keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelumnya, selama dan sebelum masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, angora keluarga dan masyarakat TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLI PNS Hukuman disiplin terdiri dari : 1. Hukuman disiplin ringan berupa : a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara terlulis 2. Hukuman disiplin sedang berupa : a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; dan c. Penukaran perangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun 3. Hukuman disiplin berat berupa : a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 bulan b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah c. Pembebasan dari jabatan
7
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan PNS; dan e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
TATA NASKAH KEPEGAWAIAN Tata naskah kepegawaian yaitu system pnyimpanan dan pengelolaan dokumen kepegawaian sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil/ pegawai negeri sipil sampai dengan mencapat batas usia pensiun berupa surat-surat keputusan yang ditetapkan oleg pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian Jenis dokumen kepegawaian yabg disimpan terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
SK pengangkatan CPNS (80 % ) Surat pernyataan melaksanakan tugas ( SMPT ) SK pengangkatan PNS ( 100% ) Berita acara sumpah/janji PNS Daftar riwayat hidup Kartu pegawai Kartu istri/suami Kartu peserta taspen Katu pegawai elektronik (KPE) Kartu peserta askes SKP tahun terakhir Surat kenaikan gaji berkala Surat Mengadakan/memberhentikan dari jabatan(struktural / fungsional) 14. Surat pernyataan pelantikan 15. SK kenaikan pangkat mulai pertama sampai akhir 8
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
SK hukuman disiplin SK peninjauan masa kerja SK pembantuan pada instansi lain SK diperkerjakan instansi lain SK pemindahan wilayah/ instansi SK pencamtuman gelar Sk tanda kehormatan/jasa/ dan penghargaan Salinan ijazah pendidikan umum/kedinasa/ kursus-kursus dalam dan luar luar negri : - Pendidikan umum ( SD s/d S3 ) - Pendidikan latihan struktur ( diklat PIM IV/Adum/Sepadas/d lemhanas) - Pendidikan pelatihan fungsional - Pendidikan pelatihan teknis SK pemberhentian sementara/uang tunggu Laporan perkawinan Laporan kelahiran anak Surat kematian istri/suami/anak Surat izin perkawinan/perceraian SK pengangkatan/pemberhentian sebagai pejabat Negara SK penggantian Nama Inspasing baik gaji maupun jabatan Penetapan angka kredit/fungsional SK pembesan dari jabatan organik karena menjadi pejabat negara Pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara SK pemberhentian pensiun Nomor pokok wajib pajak Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar Hal-hal yang dianggap perlu 9
DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN Daftar urut kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat pegawai negeri sipil dari suatu organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan, Daftar Urut Kepangkatan ( DUK) juga merupakan salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karakter dan system prestasi kerja, oleh karena itu DUK perlu dibuat dan dipelihara secara terus menerus Ukuran yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam DUK secara berturut-turut yaitu ; a. b. c. d. e. f.
Pangkat; Jabatan; Masa kerja; Latihan jabatan; Pendidikan; Usia.
Cara Pengisian/Pengeditan DUK : 1. Penulisan nomor urut Diisi dengan angka tanpa tanda titik angka 1 s/d jumlah PNS pada instansi yang bersangkutan. 2. Penulisan Nama a. Diisi nama lengkap beserta gelar yang dimiliki b. Seletah inisial gelar didepan nama, diberi tanda (.) dan 1 (satu) spasi; Contoh : Drs. Abdurahman c. Antara gelar di beri 1 ( satu )spasi contoh : Prof. DRS. H. Abdurahman
10
d. Untuk inisial gelar di belakang nama, seletah huruf akhir nama diberi tanda koma (,) dan 1 (satu) spasi, kemudian inisial gelar; Contoh : Abdurahman, SE e. Untuk singkatan nama, didepan atau di belakang nama utama diberi tanda titik (.) dan spasi tanpa tanda koma (,); Contoh : H. Abdurahman 3. Penulisan NIP Diisi dengan angka NIP yang terdiri dari 18 digit; Tanpa spasi; Tanpa tanda titik dan koma. Contoh 197506162000031003 4. Penulisan golongan/ruang pangkat terakhir Tanpa spasi dan tanpa titik; Sesuai dengan SK kenaikan pangkat terakhir. Contoh :I/a II/a III/a I/b II/b III/b I/c II/c III/c I/d II/d III/d
IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
5. Penulisan TMT kenaikan pangkat Terhitung mulai tanggal (TMT)kenaikan pangkat terakhir; Sesuai dengan SK pangkat terakhir input data :dd-mm-yyyy Contoh : 01-04-2017 6. Penulisan nama jabatan Ditulis sesuai dengan nomenklatur atau struktur organisasi instansi yang bersangkutan
11
Jika terlalu panjang dapat disingkat dalam bentuk baku atau yang umum/sering digunakan, antara lain: Ka. Dinas Ka. Badan Kabid Kasubbid Kabag Kasubbag Set Sek Kasi Ka. UPT Jika ada nama jabatan struktur eselon IV ( dibawah Eselon III ) dalam suatu instansi yang sama, maka nama jabatan tersebut harus dilengkapi dengan jabatan struktur eselon III nya. Misalnya Kasubbid Istilah staf untuk PNS yang tidak mempunyai jabatan struktur sebaiknya tidak digunakan lagi. Misalnya : Juru Ketik, Caraka, Supir/pengemudi, Pengadministrasi Umum Gunakan istilah fungsional Umum untuk PNS yang tidak memiliki jabatan seperti : a. Pengadministrasi kepegawaian b. Pengadministrasi keuangan Setelah nama jabatan dilengkapi dengan nama jabatan struktur dimana PNS tersebut bertugas. Misalnya : a. Pengadministrasi Kepegawaian pada subbag umum dan kepegawaian b. Pengadminitrasi keuangan pada Subbag Program dan Keuangan 7. Penulisan Eselon Tanpa spasi diantara tanda titik Tanpa titik selah karakter terakhir I.A II.A III.A IV.a V.a II.B III.B IV.B 12
8. Penulisan TMT Eselon Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pelantikan pada eselon yang bersangkutan Sesuai dengan surat pernyataan pelantikan eselon yang bersangkutan, input data : dd-mm-yyyy Contoh : 01-04-2017 9. Penulisan Tahun Masa Kerja Angka tahun masa kerja golongan, terdiri dari 1-2 digit yaitu antara 0 s/d 40 Masa kerja pada kolom ini adalah MASA KERJA GOLONGAN dalam satuan tahun, berdasarkan SK pangkat/berkala atau SK lainnya yang terakhir yang mencantumkan masa kerja golongan 10. Penulisan bulan dalam masa kerja Angka atau bulan pada masa kerja golongan terdiri 1-2 digit yaitu antara 0-12 Sesuai dengan SK pangkat/berkala atau SK lainnya yang terakhir yang mencantumkan masa kerja golongan. 11. Penulisan nama diklat jabatan Sespanas Sepada Pim II Adum Sepadya Pim IV Sepadyanas 12. Penulisa tahun diklat Angka tahun latihan jabatan terdiri dari 4 digit : 2015, 2016, 2017 13. Penulisan jam kerja diklat Diisi jumlah jam diklat yang bersangkutan : 150 400 750 14. Penulisan nama pendidikan Sebaiknya disingkat sesuai dengan bentuk baku atau yang umum digunakan seperti : 13
Fekon Fahutan Poltek P. Kedokteran P. Teknis Faperta FKIP IKIP Pisipol Akper ABA IPB SD SMP SMA Penulisan nama pendidikan agar sesuai dengan urutan sebagai berikut : Fakultas, Jurusan, Universitas, Kota Akademi, Jurusan, Kota Sekolah, Jurusan, Kota Contoh :Fekon Akuntansi Samarinda Akper Kebidanan Tarakan SMAN 1 IPA Tanjung Selor 15. Penulisan Tahun Lulus Angka tahun lulus pendidikan terdiri dari 4 digit : 2015, 2016, 2017 16. Penulisan tingkat ijazah Tanpa spasi diantara tanda titik Tanpa tanda titik setelah karakter terakhir. S.3 S.2 S.1 D.IV D.III D.II D.I SLTA SMP SD 17. Penulisan tanggal lahir Diisi tanggal lahir yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum dalam SK CPNS : Input data : dd/mm/yyyy Contoh : 16/06/1975 18. Penulisan catatan Mutasi Diisi mutasi terakhir dari atau ke instansi lain 19. Penulisan keterangan penting/perlu antara lain : 14
TB : Tugas Belajar CLTN : Cuti di Luar Tanggungan Negara MD : Meninggal Dunia PT : Purna Tugas ( Pensiun) Keterangan Iainnya yang di anggap perlu TUGAS BELAJAR Persyaratan Administrasi : Program Diploma III 1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif 2. Pendidikan terakir minimal SLTA Sederajat 3. Usia maksimal 30 Tahun kecuali PNS yang mengikuti program penyetaraan pendidikan usia maksimal 35 tahun 4. Golongan ruang minimal II/b 5. Nilai rata-rata minimal 6,5 ( enam koma lima ) atau nilai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) Program Diploma IV/Strata 1 1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif 2. Pendidikan terakhir minimal SLTA sederajat 3. Usia minimal 35 tahun kecuali PNS yang mengikuti program penyetaraan pendidikan usia maksimal 55 tahun 4. Golongan ruang minimal II/b 5. Nilai rata-rata minimal 6,6 ( enam koma lima) atau nilai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima ) Program Strata 2 / Dokter Specialis 1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif 15
2. Pendidikan terakhir minimal Strata 1 (S1) 3. Usia maksimal 40 tahun untuk program strata 2 (S2) umum dan maksimal 35 tahun program dokter specialis 4. Golongan ruang minimal III/b 5. Nilai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima ) Program Strata 3 1. 2. 3. 4. 5.
Berstatus Pegawai Negeri Sipil Aktif Pendidikan terakhir Strata 2 (S.2) Usia maksimal 47 tahun Golongan ruang minimal III/c Nilai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima)
Jangka waktu peyelesaian D.III maksimum pendidikan selama 3 tahun 6 bulan D.IV maksimum pendidikan selama 4 tahun 6 bulan S.1 maksimum pendidikan selama 5 tahun S.1 lanjutan dari DIII maksimum pendidikan selama 2 tahun S.2 Ilmu Sosial maksimum pendidikan selama 2 tahun S.2 ilmu Esakta maksimum pendidikan selama 2 tahun Dokter spesialis (PPDS) maksimum pendidikan selama 5 tahun S.3 Ilmu social maksimum pendidikan selama 3 tahun 6 bulan S.3 Ilmu Esakta maksimum pendidikan selama 4 tahun Persyaratan Berkas : 1. Surat pengantar dari instansi 2. Surat permohonan 3. Brosur atau keterangan tentang pendidikan yang akan dituju lengkap dengan jurusan, klasifikasi pendidikan dan besarnya biaya pendidikan 16
4. Surat rekomendasi dari atasan langsung dan diketahui oleh kepala SKPD 5. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang maupun berat 6. Surat pernyataan bermatrai Rp. 6000 bersedia mentaati seluruh aturan tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku 7. Menyusun visi dan misi pengajuan tugas belajar 8. Mengisi biodata 9. SKP tahun terakhir Masing-masing sebanyak 1 rangkap Formulir kelengkapan berkas dapat diperoleh di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bulungan. Prosedur : Mengajukan permohonan kepada kepala Daerah Surat rekomendasi dari kepala SKPD dan kelengkapan berkas lainnya. Menyampaikan semua kelengkapan dan data penunjang Iainnya kepada tim seleksi untuk ditindak lanjuti Berdasarkan persetujuan dan rekomenclasi tim seleksi maka pemohon ditugaskan untuk mengikuti seleksi akademis pada Perguruan Tinggi yang ditujui Berdasarkan hasil seleksi akademis, maka bupati menetapkan keputusan bupati tentang penunjukan PNS untuk mengikuti tugas belajar.
17
IZIN BELAJAR Persyaratan Administrasi 1. Masa Kerja minimal 2 tahun sejak pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Siipil 2. Tidak berstatus sebagai mahasiswa 3. Program studi yang diikuti harus sesuai dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 4. Perkuliahan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas sehari-hari sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku 5. Tidak sedang proses/menjalani hukuman disiplin maupun sanksi laninya 6. Tidak sedang dalam proses peradilan pidana 7. Perguruan tinggi berada diwilayah kerja yang memiliki ijin operasional dan lembaga yang berwenang dan merupakan kelas jauh atau sejenisnya, kecuali pendidikan jarak jauh telah mendapat ijin dan lembaga yang berwenang 8. Biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan 9. PNS yang telah lulus tidak berhak untuk menuntut Ujian Penyesuaan Ijazah.
Persyaratan Berkas: 1. Surat pengentar dan instansi 2. Surat Permohonan
18
3. 4. 5.
6. 7.
Surat rekomendasi dan atasan langsung dan diketahui oleh kepala SKPD Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman displin tingkat ringan, sedang maupun berat Surat pernyataan bermaterai Rp.6000 bersedia mentaati selunuh aturan tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku Mengisi biodata SKP Tahun terakhir
Masing-masing sebanyak 1 rangkap Formulir kelengkapan berkas dapat diperoleh di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya mannusia (BKPSDM) Kabupaten Bulungan. Prosedur: Mengajukan permohonan kepada kepala SKPD dengan kelengkapan lainnya Jika disetujui, kepala SKPD memberikan rekomendasi dan meneruskan permohonan dimaksud kepada bupati melalui BKPSDM selambat-lambatnya 3 (tiga bulan sebelum dilaksanakannya seleksi masuk perguruan tinggi yang dituju) Pemeriksaan berkas oleh BKPSDM untuk disampaikan kepada tim seleksi Persetujuan dan rekomendasi tim seleksi untuk mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi perguruan tinggi yang dituju Melaporkan hasil seleksi akademis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman kepada bupati melalui BKPSDM dengan melampirkan bukti lulus 19
Penerbitan rekomendasi ijin belajar oleh bupati dan dapat didelegasikan paada pejabat dibawahnya. UJIAN DINAS TK. I Persyaratan Administrasi: 1. Diusulkan oleh instansi masing-masing 2. 2 (dua) tahun golongan ruang II/d 3. Tidak sedang proses/menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat maupun sanksi Iainnya 4. Tidak sedang dalam keadaan: - Diberhentikan sementara - Menerima uang tunggu - Cuti diluar tanggungan negara Persyaratan Berkas: 1. Surat pengantar dari instansi 2. Surat rekomendasi dari kepala SKPD untuk mengikuti Ujian Dinas 3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang maupun berat yang ditandatangani oleh kepala SKPD 4. Biodata (formulir disediakan oleh BKPSDM) 5. Pas Poto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar Prosedur : Diusulkan oleh instansi masing-masing Pemeriksaan berkas 20
Pemanggilan bagi yang memenuhi persyaratan Pelaksanaan pra Ujian Dinas Pelaksanaan Ujian Dinas Pemeriksaan hasil ujian dinas oleh tim seleksi Penyerahan hasil Ujian Dinas kepada BKPSDM Penetapan dan pengumuman SK Kelulusan Penetapan STLUD (Surat Tanda Lulus Ujian Dinas)
UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH Persyaratan Administrasi: 1. Tersedianya formasi 2. Diusulkan oleh instansi masing-masing 3. Golongan ruang II/c 4. Tidak menduduki jabatan fungsional tertentu 5. Tidak sedang dalam keadaan: - Diberhentikan sementara - Menerima uang tunggu - Cuti diluar tanggungan negara - Menjalani hukukman disiplin Persyaratan Berkas: 1. 2.
Surat pengantar dari instansi Surat rekomendasi dan kepala SKPD untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah 3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman displin tingkat ringan, sedang maupun berat yang ditandatangani oleh kepala SKPD 4. Foto Copy sah Ijazah terakhir 5. Biodata (formulir disediakan oleh BKPSDM) 21
6. Pas
Poto
berwarna
ukuran
3x4
sebanyak
3
Lembar
SELEKSI DKLAT PIM Tk III dan IV Seleksi Dikiat PIM Tk.IV Persyaratan Administrasi: 1. Diusulkan oleh Instansi masing-masing 2. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam golongan ruang Ill/a 3. Pendidikan terakhir minimal 5.1 4. Usia maksimal 5 (lima) tahun BUP Seleksi Diklat PIM TK. III Persyaratan Administrasi: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Diusulkan oleh instansi masing-masing Pejabat Eselon IV Masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam golongan ruang Ill/c Pendidikan terakhir minimal S.1 Sudah pernah mengikuti ADUM/Diklat PIM IK.IV Usia maksimal 5 (lima) tahun sebelum BUP
Persyaratan Berkas: 1. Surat pengantar dari instansi 2. Surat rekomendasi dari kepala SKPD untuk mengikuti seleksi Dikiat PIM Tk. IV 3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang maupun berat yang ditandatangani oleh kepala SKPD 4. Biodata (formulir disediakan oleh BKPSDM) 22
BIMBINGAN DAN TES TOEFL Persyaratan: 1. Diusulkan oleh instansi masing-masing 2. Pejabat Eselon III/IV yang belum mengikuti Diklat Tk III/IV atau PNS yang telah lulus seleksi Diklat Pim III/IV Prosedur: Panitia memanggil calon peserta bimbingan tes toefl yang memenuhi syarat melalui instansi masing-masing lnstansi mengusulkan nama calon peserta tes toefl sesuai daftar kepada panitia Pemeriksaan berkas Pelaksanaan bimbingan dan tes toefl PENGADAAN CPNS PERSYARATAN PENETAPAN SELEKSI CPNS Pelamar Umum: 1. Warga Negara Indonesia; 2. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun; 3. Pendidikan terakhir sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan yang dperoIeh dan sekolah atau perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah mendapat ijin penyelenggara dan Dirjen Pendidikan Tinggi; 4. Sehat jasmani dan rohani; 5. Berkelakuan baik; 6. Tidak pernah diberhentkan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Swasta; 23
7. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 8. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/PNS; 9. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; 10. Tidak memiliki ijazah yang Iebih tinggi selain ijazah yang dimiliki saat mengisi formasi jabatan pengadaan CPNSD tahun berjalan. Tata cara pendaftaran dan kelengkapan berkas: 1. Surat lamaran harus di tulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh pelamar dengan huruf cetak menggunakan tinta warna hitam (ballpoint) diatas kertas double folio bergaris tanpa materai; 2. Alamat pelamar harus ditulis lengkap dengan nomor rumah, RT/RW, kode pos dan nomor telepon/HP, 3. Foto copy ljazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan kepala BKN nomor 11 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002, serta memperlihatkan ijazah asli dan transkrip nilai pada saat penyampaian permohonan; 4. Foto copy Kartu Tanda Pencari Kerja dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (AK1) yang telah dilegalisir; 5. Pas poto warna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar. USULAN CPNS KE PNS (100%) Persyaratan Berkas: 1. Foto copy sah SK CPNS; 2. Foto copy sah STTPL; 3. Asli dan foto copy surat keterangan kesehatan dan Dokter Pemerintah (RSU atau Puskesmas); 24
4. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); 5. SKP 2 (dua) tahun terakhir; 6. Surat Pengantar dan Instansi. Prosedur: Diusulkan oleh instansi masing-masing; Pemeriksaan berkas; Pengusulan Nota Pertimbangan ke Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin (bagi pengusulan CPNS lebih dan 2 tahun); Penetapan Nota Pertimbangan Teknnis oleh Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin (bagi pengusulan CPNS lebih dan 2 tahun); Penerbitan SK PNS (100%) oleh Bupati. PENINJAUAN MASA KERJA (PMK) Persyaratan Berkas: 1. Foto copy sah SK CPNS; 2. Foto copy sah SK PNS (100%); 3. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir; 4. SPK 2 Tahun Terakhir; 5. Foto copy sah SK Kartu Pegawai; 6. Foto copy sah Ijazah awal s/d akhir; 7. Foto copy SK Kerja bagi yang bekerja di swasta yang berbadan hukum; 8. Foto copy SK Pengangkatan Honor (SK awal s/d akhir); 9. Foto copy SK Pemberhentian Tenaga Honor; 10. Daftar Riwayat Pekerjaan; 11. Foto copy sah SK Konversi NIP; 12. Surat Pengantar dan Instansi. 25
Prosedur Diusulkan oleh instansi masing-masing; Pemeriksaan berkas Pengusulan Nota Pertimbangan Teknis ke Kantor Regional VIII BKN Banjarrmasin; Penetapan Nota Pertimabangan Teknis oleh Kantor Regional VIII BKN Bannjarmasin; Penetapan SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) oleh Bupati. MUTASI WILAYAH KERJA Mutasi Masuk Persyaratan Berkas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Permohonan yang bersangkutan; Foto copy sah SK CPNS; Foto copy sah SK PNS (100%); Foto copy sah SK Pangkat Terakhir; SPK 2 Tahun Terakhir; Foto copy sah SK Kartu Pegawai; Asli Surat Pernyataan dari Kepala SKPD bahwa yang bersangkutan : - tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin/proses pengadilan; tidak sedang menjalani tugas belajar; - tidak sedang tersangkut hutang piutang dengan pihak bank atau pihak Iainnya, dan; - tidak sedang diberhentikan dalam jabatan negari. 8. Asli Surat Persetujuan Pindah dari Kepala SKPD asal;
26
9. Asli Surat Persetujuan Pindah dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Asal; 10. Asli Surat Persetujuan menerima dari instansi yang di tuju (khususnya pejabat fungsional, misalnya guru, ada persetujuan dari kepala sekolah yang dituju dan dari Dinas Pendidikan; 11. Foto copy sah surat nikah dan SK Mutasi Suami bagi yang mutasi mengikuti suami. Masing-masing dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap. Prosedur: Pemeriksaan kelengkapan berkas; Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat); Penerbitan rekomendasi; Pengurusan pada jenjang Iebih lanjut menjadi tanggung jawab pemohon. Mutasi Keluar Persyaratan berkas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Permohonan yang bersangkutan; Foto copy sah SK CPNS; Foto copy sah SK PNS (100%); Foto copy sah SK Pangkat Terakhir; SPK 2 Tahun Terakhir; Foto copy sah SK Kartu Pegawai; Asli Surat Persetujuan Pindah dan SKPD asal; Asli Surat Pernyataan dari Kepala SKPD bahwa yang bersangkutan 27
-
tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin/proses pengadilan; - tidak sedang menjalani tugas belajar; - tidak sedang tersangkut hutang piutang dengan pihak bank atau pihak lainnya, dan; - tidak sedang diberhentikan dalam jabatan negari. 9. foto copy sah surat nikah dan SK Mutasi Suami bagi yang mutasi mengikuti suami; 10. Asli Persetujuan menerima yang bersangkutan dan pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang dituju; 11. Khusus guru untuk melampirkan data keadaan guru sekolah asal. Masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap. Prosedur: Pemeriksaan kelengkapan berkas; Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat); Penerbitan rekomendasi; Pengurusan pada jenjang Iebih anjut menjadi tanggung jawab pemohori. PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL (KECUALI GURU UNTUK SEMUA GOLONGAN DAN TENAGA KESEHATAN GOLONGAN ll)*
Persyaratan Berkas: 1.
Foto copy sah SK CPNS; 28
2. 3. 4. 5.
Foto copy sah SK PNS; Foto copy sah SK Pangkat Terakhir; SPK 2 Tahun Terakhir; Foto copy sah sertifikat Dikiat Penyuluh/Auditor (bagi Jabatan Fungsional Penyuluh KB, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Auditor; 6. Surat Usulan dan Instansi. Masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar. Prosedur: Diusulkan oleh instansi masing-masrng; Pemeriksaan berkas; Penerbitan SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional oleh Pejabat yang berwenang. PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN BAGI PNS YANG MELRKSANAKAN TUGAS BELAJAR (KECUALI GURU SEMUA GOLONGAN DAN TENAGA KESEHATAN GOLONGAN II)* Persayaratan Berkas: 1. 2. 3. 4. 5.
Foto copy sah SK CPNS; Foto copy sah SK PNS; Foto copy sah SK Pangkat Terakhir; SPK 2 Tahun Terakhir; Foto copy sah sertifikat Dikiat Penyuluh/Auditor (bagi Jabatan Fungsional Penyuluh KB, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Auditor; 6. Surat Usulan dan Instansi.
29
Masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar. Prosedur: Diusulkan oleh instansi masing-masing; Pemeriksaan berkas; Penerbitan SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional oleh Pejabat yang berwenang. CATATAN: Telah ada pelimpahan kewenangan untuk pengangkatan, pembebasan sementara dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional ke instansi masing-masing yaitu sebagai berikut: 1. Kepala dinas diberikan kewenangan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional kesehatari golongan III/d ke bawah di Iingkungan Diinas Kesehatan; 2. Direktur RSUD diberikan kewenangan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional golongan II; dan 3. Kepala BKPSDM diberikan kewenangan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional di Lingkungan RSUD golongan Ill/a ke atas. KENAIKAN PANGKAT Pertama pengusulan: Persyaratan berkas: 1. Foto copy sah SK CPNS dan PNS; 2. Foto copy sah SK Pangkat Akhir; 3. SPK 2 Tahun Terakhir; 30
4. Foto copy sah SK Kartu Pegawai; 5. Foto copy sah Ijazah akhir; 6. Foto copy sah STTPL Dikiat Penjenjangan/ STLUD bagi yang pindah golongan; 7. Foto copy sah SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan (bagi yang menduduki Jabatan); 8. Foto copy sah SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) bagi yang memiliki; 9. Foto copy sak SK Konversi NIP 10. Foto copy sah SK Penempatan/SK Mutas (bagi yang memiliki); 11. Foto copy sah SK Pencantuman Gelar (bagi yang memiliki); 12. Surat pengantar dan instansi; dan Masing-masing sebanyak 2 rangkap Reguler: 1. 2. 3. 4.
SKP 2 Tahun terakhir; SK pangkat terakhir; SK Jabatan (bagi yang baru menduduki jabatan); dan SK-SK pendukung Iainnya.
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Persyaratan berkas: 1. SKP 2 Tahun terkahir; 2. Foto copy sah ljazah terkhir; 3. Foto copy sah Sertifikat tanda Lulus Ujian Penyesuaian jazah (tidak berlaku bagi PNS Ijin Belajar/Tugas Belajar); 4. Foto copy sah SK jin Belajar/Tugas Belajar; 5. Foto copy sah Pangkalan Data Mahasiswa dan Dikti; 31
6. Foto copy sah SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) bagi yang memiliki; 7. Foto coopy sah SK Penempatan/Mutasi bagi yang memiliki; 8. SK Pencantuman Gelar bagi yang memiliki; 9. Uraian tugas yang ditandatangani oleh minimal pejabat eselon II; 10. Surat Pengantar dan Instansi. Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural: Persyaratan Berkas: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
SKP 2 Tahun terkahir; Foto copy sah ijazah terakhir; Foto copy sah SK Jabatan terakhir; Foto copy sah surat Pernyataan Pelantikan; Foto copy sah STTPL Dikiat Perjenjang Foto copy sah SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) bagi yang memiliki; 7. Foto coopy sah SK Penempatan/Mutasi bagi yang memiliki; 8. Surat Pengantar dan Instansi. Pejabat Fungsional Persyaratan Berkas: 1. SKP 2 tahun terkahir; 2. Foto copy sah SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fugsional (bagi yang pertama kali naik pangkat); 3. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK); 32
4. Foto copy sah ijazah terakhir; 5. Foto copy Sertifikat pelatihan yang dimiliki; 6. Foto copy sah SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) bagi yang memiliki; 7. Foto coopy sah SK Penempatan/Mutasi bagi yang memiliki; 8. Surat Pengantar dari instansi. Prosedur : Goongan III/d ke bawah Diusulkan oleh masing-masing instansi; Pemeriksaan berkas; Pengusulan nota pertimbangan teknis ke Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin; Penetapan nota Pertimbangan teknis oleh Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin; dan Penerbitan SK Kenaikan Parigkat oleh Bupati. Golongan IV/a dan IV/b
Diusulkan oleh masing-masing instansi; Pemeriksaan berkas; Pengusulan nota pertimbangan teknis ke BKPSDM Provinsi BKPSDM Provinsi mengusulkan nota pertimbangan teknis ke Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin; Penetapan nota Pertimbangan teknis oleh Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin; Penerbitan SK Kenaikan Pangkat oteh Gubernur; dan Penyerahan SK Kenaikan Pangkat dan BKPSDM Provirisi ke BKPSDM Kabupaten. 33
Golongan IV/c ke atas
Diusulkan oleh masing-masing instansi; Pemeriksaan berkas; Pengusulan nota pertimbangan teknis ke BKPSDM Provinsi; BKPSDM Provinsi mengusulkan nota pertimbangan teknis ke BKN Pusat; Penetapan nota Pertimbangan teknis oleh BKN Pusat; Usulan Penetapan SK pada Sekretariat Negara; Penerbitan SK Kenaikan Pangkat oleh Presiden RI; dan Penyerahan SK Kenaikan Pangkat dari BKD Provinsi ke BKPSDM Kabupaten. USULAN PENERBITAN SK PENSIUN
Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) Persyaratan Berkas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Permohonan yang bersangkutan; Foto copy sah SK CPNS dan PNS (100%); Foto copy sah SK Pangkat terakhir; Foto copy sah Kartu Pegawai; Foto copy KTP yang masih berlaku; Foto copy sah SK Gaji Berkala Terakhir; Foto copy sah Surat Nikah (legalisir oleh KUA dan Capil); Coto copy sah Akta Kelahiran Anak (Legalisir Capi); Foto copy sah Surat Keterangan Anak masih aktif Kuliah dan Kampus; 10. Daftar Riwayat Pekerjaan (diketahui Kepala Instansi); 11. Daftar Susuan Keluarga (diketahui oleh Capil);
34
12. Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat dari atasan Iangsung; 13. Data Penerima Calon Pensiun (DPCP) formulir diperoleh di kantor BKPSDM; 14. SKP 2 (dua) tahun terakhir; 15. Foto copy sah SK Konversi NIP; 16. Foto copy sah SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan (bagi golongan IV/c ke atas); 17. Pas photo hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 7 lembar; 18. Surat pengantar dari istansi. Pensiun Janda/Duda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Permohonan yang bersangkutan (model C.1); Foto copy sah SK CPNS dan PNS (100%); Foto copy sah SK Pangkat Terakhir; Foto copy sah Kartu Pegawal; Foto copy KTP Janda/Duda yang masih berlaku; Foto copy sah SK Gaji Berkala Terakhir; Foto copy sah Surat Nikah (legalisir oleh KUA dan Capil); Foto copy sah Akta Kelahiran Anak (Legalisir Capil); Foto copy sah Surat Keterangan Anak masih aktif Kuliah dan Kampus; Daftar Riwayat Pekerjaan (diketahui Kepala Instansi); Daftar Susuan Keluarga (diketahui oleh Capil); Data Penerima Calon Pensiun (DPCP) formulir diperoleh di kantor BKPSDM; SKP 2 (dua) tahun terakhir; Foto copy sah SK Konversi NIP; Asli dan foto copy Surat Keterangan Janda/Duda dan kelurahan; 35
16. Asli dan foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan dan RSUD; 17. Pas photo hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 7 lembar; 18. Surat pengantar dari istansi. Prosedur: Diusulkan oleh masing-masing instansi; Pemeriksaan berkas; Pengusulan berkas ke Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, khusus golongan IV/c ke atas diusulkan ke BKN Pusat dan Sekretariat Negara; dan Penetapan SK Pensiun oleh Kantor Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, khusus golongan IV/c ke atas SK Pensiun ditetapkan oleh Presiden RI. Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Permohonan yang bersangkutan; Foto copy sah SK CPNS dan PNS(100%); Foto copy sah SK Pangkat terakhir; Foto copy sah Kartu Pegawai; Foto copy KTP yang masih berlaku; Foto copy sah SK Gaji Berkala Terakhir; Foto copy sah Surat Nikah (legalisir oleh KUA dan Capil); Coto copy sah Akta Kelahiran Anak (Legalisir Capil); Foto copy sah Surat Keterangan Anak masih aktif Kuliah dan Kampus; 10. Surat Keterangan dan Inspektur Inspektorat tentang TPTGR; 11. Daftar Riwayat Pekerjaan (diketahui Kepala Instansi); 12. Daftar Susuan Keluarga (diketahui oleh capil); 36
13. Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat dari atasan Iangsung; 14. Data Penerima Calon Pensiun (DPCP) formulir diperoleh di kantor BKPSDM; 15. SKP 2 (dua) tahun terakhir; 16. Foto copy sah SK Konversi NIP; 17. Formulir SPTB; 18. Pas photo hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 7 lembar; 19. Surat pengantar dari istansi. Prosedur: Golongan III/d ke bawah Diusulkan melaiui instansi masing-masing; Pemeriksanaan berkas; Penerbitan SK Pensiun oleh Bupati. Golongan IV/a dan IV/b
Diusulkan melalui instansi masing-masing; Pemeriksanaan berkas; Pengusulan ke BKPSDM Provinsi; Penerbitan SK Pensiun oleh Gubernur.
Golongan IV/c ke atas
Diusulkan meaIui instansi masing-masing; Pemeriksanaan berkas; Pengusulan ke BKN Pusat dan Sekretariat Negara; Penerbitan SK Pensiun oleh Presiden RI.
Pensiun Karena Sakit/Tidak Cakap Jasmani maupun Rohani. 37
Persyaratan Berkas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Permohonan yang bersangkutan; Foto copy sah SK CPNS dan PNS (100%); Foto copy sah SK Pangkat terakhir; Foto copy sah Kartu Pegawal; Foto copy KTP yang masih berlaku; Foto copy sah SK Gaji Berkala Terakhir; Foto copy sah Surat Nikah (legalisir oleh KUA dan Capil); Foto copy sah Akta Kelahiran Anak (Legalisir Capil); Daftar Riwayat Pekerjaan (diketahui Kepala Instansi); Daftar Susuan Keluarga (diketahui oleh Capil); Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat dari atasan langsung; Data Penerima Calon Pensiun (DPCP) formulir diperoleh di kantor BKPSDM; SKP 2 (dua) tahun terakhir; Foto copy sah SK Konversi NIP; Surat Keterangan Kesehatandani Tim Dokter yang ditentukan; Pas photo hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 7 lembar; Surat pengantar dari instansi.
Prosedur: Golongan III/d ke bawah Diusulkan melalui instansi masingmasing; Pemeriksanaan berkas; Penerbitan SK Pensiun oleh Bupati. Golongan IV/a dan IV/b 38
Diusulkan melalui instansi masing-masing; Pemeriksaan berkas; Pengusulan ke BKD Provinsi; Penerbitan SK Pensiun oleh Gubernur.
Golongan IV/c ke atas
Diusulkan melalui instansi masingma sing; Pemeriksanaan berkas; Pengusulan ke BKN Pusat dan Sekretariat Negara; Penerbitan SK Pensiun oleh Presiden RI. USULAN KE TASPEN
Pensiun BUP Persyaratan Berkas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Foto copy + Tembusan SK Pensiun; Foto COPY sah SK CPNS dan PNS (100%); Foto copy sah SK Pangkat terakhir; Foto copy sah Kartu Pegawai; Foto copy KTP yang masih berlaku; Foto copy sah Surat Nikah (legalisir oleh KUA dan Capil); Foto copy sah Akta Kelahiran Anak yang masih menjadi tanggungan (Legalisir Capil); Foto copy sah Surat Keterangan Anak masih aktif Kuliah dan Kampus; Foto copy sah Kartu Peserta Taspen; Asli SKPP + Tembusan Blanko SP3R + materai Rp.6000; BaInko SP4A; 39
13. Foto copy Buku Rekening; 14. Foto copy NPWP; 15. Pas photo hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 8 lembar (termasuk 5 lembar untuk pengurusan SKPP ke BPKAD); 16. Formulir permintaan pembayaran. Masing-masing sebanyak 3 rangkap Pensiun Janda/Duda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Foto copy + Tembusan SK Pensiun, Foto copy sah SK CPNS dan PNS (100%); Foto copy sah SK Pangkat terakhir; Foto copy sah Kartu Pegawai; Foto copy KTP yang masih berlaku; Foto copy sah Surat Nikah (legatisir oleh KUA dan Capil); Foto copy sah Akta Kelahiran Anak yang masih menjadi tanggungan (Legalisir Capil); Asli dan foto copy sah Surat Keterangan Anak masih aktif Kuliah dari Kampus; Foto copy sah Kartu Peserta Taspen; Foto copy sah SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) bagi PNS yang pengangkatannya diatas Tahun 2000; Asli SKPP + Tembusan; Blanko SP3R + materai Rp. 6000; Blanko SP4B; Blanko SPTB; Blanko AKT 2; Blanko AKT 2 lampiran AKT 3 Foto copy sah Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/RSUD; Foto copy sah Surat Keterangan Janda/Duda dari Kelurahan; 40
19. 20. 21. 22.
Foto copy Buku Rekening atas nama Janda/Duda; KPPG (Petikan gaji di bulan PNS tersebut meninggal dunia); Foto copy NPWP; Pas photo hitarn putih/warna ukuran 4x6 sebanyak 8 lembar (Janda/duda) (termasuk 5 lembar untuk pengurusan SKPP ke BPKAD); 23. Formuhir Permintaan Pembayaran. Masing-masing sebanyak 3 rangkap. Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) Persyaratan Berkas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Foto copy + Tembusan SK Pensiun; Foto copy sah SK CPNS dan PNS (100%); Foto copy sah SK Pangkat terakhir; Foto copy sah Kartu Pegawai; Foto copy KTP yang masih berlaku; Foto copy sah Surat Nikah (legalisir oleh KUA dan Capil); Foto copy sah Akta Kelahiran Anak yang masih menjadi tanggungan (Legalisir Capil); Asli dan Foto copy sah Surat Keterangan Anak masih aktif Kuliah dan Kampus; Foto copy sah Kartu Peserta Taspen; Foto copy sah SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) bagi PNS yang pengangkatannya diatas Tahun 2000; Asli SKPP + Tembusan; Blanko SP3R + materai Rp. 6000; Blanko SP4B; Blanko SPTB; Foto copy Buku Rekening; 41
16. KPPG (Petikan gaji di bulan PNS tersebut meninggal dunia); 17. Foto copy NPWP; 18. Pas photo hitam putih/warna ukuran 4x6 sebanyak 8 lembar (Janda/duda) (termasuk 5 lembar untuk pengurusan SKPP ke BPKAD); Pensiun Karena Sakit/Tidak Cakap Jasmani maupun Rohani. Persyaratan Berkas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Foto copy + Tembusan SK Pensiun; Foto copy sah SK CPNS dan PNS (100%); Foto copy sah SK Pangkat terakhir; Foto copy sah Kartu Pegawai; Foto copy KTP yang masih berlaku; Foto copy sah Surat Nikah (legalisir oleh KUA dan Capil); Foto copy sah Akta Kelahiran Anak yang masih menjadi tanggungan (Legalisir Capil); Asli dan Foto copy sah Surat Keterangan Anak masih aktif Kuliah dan Kampus (bagi yang masih memiliki anak diatas usia 17 Tahun); Surat Keterangan Sakit dari Tim Dokter yang ditentukan; Foto copy sah SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) bagi PNS yang pengangkatannya diatas Tahun 2000; Asli SKPP + Tembusan; Blanko SP3R + materai Rp. 6000; Banko SP4B; Banko SPTB; Foto copy Buku Rekening; Foto copy NPWP;
42
17. Pas photo hitam putih/warna ukuran 4x6 sebanyak 8 lembar (Janda/duda) (termasuk 5 tembar untuk pengurusan SKPP ke BPKAD); Masing-masing sebanyak 3 rangkap. Asuransi Kematian/Uang Duka bagi PNS Aktif yang Anggota Keluarganya menjadi Tanggungan Meninggal Dunia Persayaratan Berkas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Blanko AKT 4; BIarikoSP3R; Foto copy Surat Nikah(legalisir KUA/Capil); Foto copy sah SK CPNS dan Pangkat Terakhir; Foto copy sah Kartu Pegawal; Foto copy KTP yang masih berlaku; Foto copy dak Kenaikan Gaji Berkala Terakhir; Foto copy sah SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) bagi yang pengangkatannya diatas tahun 2000; KPPG (Petikan Gaji di Bulan anggota keluarga PNS tersebut meningga dunia); Asli dan foto copy sah Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/RSUD; Foto copy Buku Rekening; dan Foto copy NPWP.
Masing-masing sebanyak 3 (tiga) rangkap. Pensiunan PNS Meninggal Dunia Persyaratan Berkas:
43
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Blanko SPU2DW; Blanko SP3R; Asli dan foto copy KARIP SK Pensiun Foto copy sah Surat Nikah (legalisir KUA/Capil); Foto copy sah Akta Kelahiran Anak yang masih menjadi tanggungan (Iegahsir KUA/CapiI); Foto copy sah Kartu Pegawai; Foto copy KTP Istni/Suami yang masing berhaku; BIankoSPTB; Asli dan foto copy sah Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/RSUD; Foto copy Buku Rekening istri/Suami Foto copy NPWP; Pas photo hitam putih istri/suami ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (lembar); dan Formulir Permintaan Pembayaran.
Prosedur:
Pengusulan ke BKPSDM; Pemeriksaan Berkas; Pengusulan ke PT.TASPEN; Pencairan dana Iangsung masuk ke Rekening yang bersangkutan; dan Yang bersangutan dapat Iangsung mengusulkan/mengurus Iangsung ke PT.TASPEN, membawa berkas-berkas tersebut diatas dengan Pengantar dari BKPSDM. KARTU PEGAWAI
44
Persyaratan Berkas: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Surat pengantar dari instansi; Foto copy sah SK CPNS; Foto copy sah SK PNS; Foto copy sah STTPL (Prajabatan) Pas photo hitam putih ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar; Untuk usulan kehilangan atau perbaikan agar melampirkan: a. Surat keterangan kehilangan; dan b. Kartu pegawai asli untuk diperbaiki.
Masing-masing sebanyak 2 rangkap. Prosedur:
Diusulkan oleh instansi masing- masing; Pemeriksaan berkas; Pengusulan ke Kantor RegonaI VIII BKN Banja rmasin; Penerbitan Kartu Pegawai. KARTU ISTRI/SUAMI
Fungsi Kartu istri/Suami 1. Sebagai Kartu Identitas; 2. Sebagai Pendaftaran Istri/Suami/Anak, sebagai yang berhak pensiun Janda/Duda. Persyaratan Berkas: 1. Surat pengantar dari instansi; 2. Foto copy sah Surat Nikah/Akta Perkawinan;
45
3. Laporan Perkawinan Pertama (contoh formulir dapat dipeoleh di BKPSDM); 4. Foto copy sah SK CPNS; 5. Foto copy sah SK PNS (100%); 6. Foto copy sah SK Pangkat Terakhir; 7. Pas photo hitam putih istri/suami ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar; 8. Untuk usulan kehilangan atau perbaikan agar melampirkan: a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian; b. Kartu istri/suami asli untuk diperbaiki; c. Foto copy surat cerai/kematian bagi janda/duda. Masing-masing sebanyak 2 rangkap. Prosedur: Diusulkan oleh instansi masing-masing; Pemeriksaan berkas; Pengusulan ke Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin; Penerbitan Kartu istri/suami. KARTU TASPEN Persyaratan Berkas: 1. Surat pengantar dari instansi; 2. Mengisi data individu keluarga (formulir disediakan oleh BKPSDM); 3. Foto copy sah SK CPNS; 4. Foto copy sah SK PNS (100%) bagi yang sudah PNS; 5. Foto copy sah SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas); 46
6. Daftar gaji awaI/rapelan jika ada; 7. Nota Pertimbangan Usulan NIP (disediakan oleh BKPSDM); 8. Untuk usulan karena kehilangan atau perbaikan agar melampirkan: a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian; b. Kartu Pegawai Asli atau perbaikan; Masing-masing sebanyak 2 rangkap. Prosedur:
Diusulkan oleh instansi masing-masing; Pemeriksaan berkas; Pengusuhan ke PT.TASPEN; Penerbitan Kartu TASPEN. SATYA LENANA KARYA SATYA
Persyaratan Berkas: 1. 2. 3. 4. 5.
Permohonan yang bersangkutan; Foto copy sah SK CPNS; Foto copy sah SK Pangkat terakhir; Foto copy SK Jabatan (bagi yang menduduki); Foto copy sah Piagam Satya Lencana Karya Setya X dan XX Tahun bagi yang sudah mendapatkan; 6. Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat dari atasan Iangsung; 7. SKP 2 (dua) tahun terakhir; 8. Daftar riwayat hidup singkat (sesuai formulir); Masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar. 47
Prosedur:
Diusulkan oleh instansi masing-masing; Pemeriksaan kelengkapan berkas; Pengusulkan ke SETWILPRES/SETNEG dan KEMENDAGRI Pengusulan ke KEMENDAGRI untuk KEPPRES, dan Pengusulan ke SETWILPRES/SETNEG untuk penerbitan Piagam dan Mendali; Penerbitan SK Setya Lencana Karya Setya oleh Presiden RI; Bagi yang tidak terbit, agar diusulkan kembali pada usulan berikutnya. UANG PESANGON 1. 2. 3. 4. 5.
Permohonan yang bersangkutan; Foto copy sah SK CPNS Foto copy sah SK pension Foto copy sah surat keterangan kematian dari kelurahan/RSUD; Foto copy surat keteranganjanda/duda dari kelurahan (bagi pensiun janda / duda.
Prosedur:
Disusulkan oleh instansi masing-masing; Pemeriksaan kelengkapan berkas Penerbitan SK pemberian pesangon Pencarian uang pesangon dari bendahara sekretariat Daerah dengan mengantar dari BKPSDM Jumlah uang pesangon diberikan bedasrkan jumlah masa kerja di kali nilai yang telah ditetapkan dalam standarisasi
48
PENGEMBALIAN TAGUNGAN PERUMAHAN (TAPERUM) Persyaratan Berkas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Surat pengantar dari instansi masing-masing; Pengajuan TAPERUM (Formulir disediakan oleh BKPSDM); Foto copy sah Kartu Pegawai; Foto copy sah SK CPNS; Foto copy Golongan II/a, III/a dan IV/a; Foto copy sah KTP; Foto copy sah SKPP; Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan/Kepala Desa (bagi PNS); 9. Surat keterangan berhenti bekerja dari instansinya (bagi PNS yang berhenti bekerja). Prosedur: Diusulkan oleh instansi masing-masing; Pemeriksaan kelengkapan berkas; usulkan ke BRI dengan pengantar dari BKPSDM. PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PNS Persyaratan Berkas: 1. 2. 3. 4.
Surat pengantar dan instansi; Mengisi formulir biodata; Foto copy sah SK CPNS; Foto copy sah SK PNS.
Masing-masng sebanyak 1 rangkap.
49
Prosedur: Diusulkan oleh instansi masing-masing; Pemeriksaan berkas; Pemanggilan calon peserta Sumpah/Janji PNS melalui SKPD masing-masing; dan Pelaksanaan Sumpah/janji PNS. CUTI PNS I.
Jenis-jenis Cuti yang telah didelegasikan kewenangannya kepada Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan: 1. Cuti Tahunan; 2. Cuti Alasan Penting; 3. Cuti Bersalin; 4. Cuti Sakit (bagi PNS wanita yang mengalami gugur kandungan); dan 5. Cuti Besar untuk persalinan anak ke 4 (empat) dan seterusnya. II. Jenis-jenis cuti yang diajukan ke BKPSDM Kabupaten Bulungan dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah yaitu 1. Cuti Sakit; 2. Cuti Besar; 3. Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan 4. Cuti sebagaimana disebutkan pada romawi I diatas, bagi kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Persyaratan berkas Pengajuan Cuti yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah: 50
1. Surat Pengantar dari istansi; 2. Surat permohonan bersangkutan yang telah mendapat catatan persetujuan dari atasan; dan 3. Surat keterangan dan dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang sakit dan memerlukan cuti sakit (bagi pengajuan usul cuti sakit). Prosedur Pengajuan Cuti yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah: Diusulkan oleh instansi masing-masing; Pemeriksaan berkas; dan Penerbitan Surat Cuti. PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawal Negeri Sipil. 2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. PERKAWINAN Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melangsungkan perkawinan pertama wajib melaporkan kepada pejabat secara hirarkhi selambat-Iambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal perkawinan. Ketentuan ini juga berlaku bagi ASN yang berstatus 51
janda atau duda yng melangsungkan perkawinannya kembaIi. Laporan Perkawinan dibuat 3 (tiga) rangkap dan dilampiri: 1. Salinan sah Surat Nikah/Akta Perkawinan untuk Tata Naskas masing-masing instansi; dan 2. Pas photo istri/suami ukuran 2 x 4 cm sebanyak 3 lembar. SANKSI : Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-Iambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. PERCERAIAN Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, ASN yang berkedudukan sebagai penggugat harus menperoleh ijin dari pejabat sedangkan ASN yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan dari pejabat. Syarat kelengkapan mengajukan perceraian bagi seorang ASN: 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan melaIui instansinya; 2. Foto copy surat akta nikah; 3. Surat rekomendasi dari SKPD masing-masing yang diketahui kepala Dinas/Kantor/Badan/Bagian; 4. Foto copy SK pangkat Terakhir; 52
5. Surat Pernyataan kesanggupan pembagian gaji bila terjadi perceraian; 6. Berita Acara Pembinaan dari SKPD yang bersangkutan; dan 7. Berita acara pembinaan dari BKPSDM bila diperlukan. Alasan ASN dapat melakukan perceraian sebagal berikut: Salah satu pihak berbuat zinah Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin atau tanpa alasan sah atau hal Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun/hukuman yang Iebih berat Salah satu pihak melakukan kekejaman/penganiayaan berat Antara suami /istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali Permintaan ijin untuk bercerai ditolak apabila: Bertentangan dengan ajaran agama/peraturan agama yang dianut; Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983; Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. Permintaan ijin untuk bercerai diberikan apabila:
53
Bertentangan dengan ajaran agama/peraturan agama yang dianut; Ada alasan sebagaimana tercantum dalam romawi III angka 2 SE BAKN No.08/SE/ 1983 Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat. Perceraian terjadi atas kehendak ASN pria, maka: 1. Apabila anak mengikuti mantan suami, maka pembagian gaji ditetapkan sebagal berikut: a. 1/3 gaji untuk ASN yang bersangkutan; b. 1/3 gaji untuk mantan istri; dan c. 1/3 gaji untuk anak yang diterimakan kepada mantan istri 2. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka: a. 1/2 untuk ASN yang bersangkutan; dan b. 1/2 untuk mantan istri. 3. Apabila anak mengikuti ASN pria, maka: a. 1/3 gaji untuk ASN pria; b. 1/3 gaji untuk mantan istri; c. 1/3 gaji untuk anak yang diterimakan kepada ASN pria; d. Apabila sebagian anak mengikuti ASN yang bersangkutan dan sebagian mengikuti mantan istri, maka 1/3 gaji yang menjadi hak anak dibagi menurut jumlah anak; e. Hak atas bagian gaji untuk mantan istri sebagaimana dimaksud diatas tidak diberikan apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzinah atau istri telah terbukti melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir 54
maupun batin terhadap suami, dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah; f. Meskipun perceraian atas kehendak istri yang bersangkutan, hak atas bagian gaji untuk mantan istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena di madu dan atau karena suami terbukti telah berzinah dan atau suami terbukti telah melakukarn kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri dan atau suami telah terbukti menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami telah meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin istri dan tanpa alasan yang sah. Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami istri, maka pembagian gaji diatur sebagai berikut: 1.
Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka pembagian gaji berdasarkan berdasarkan kesepakatan bersama; 2. Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas, apabila semua anak mengikuti mantan istri, maka 1/3 gaji untuk anak dan diterimakan pada istri; dan 3. Apabilan sebagian anak mengikuti ASN yang bersangkutan dan bagian mengikuti mantan istri maka 1/3 gaji dibagi jumlah anak (sebagian ikut istri/suami).
55
LATIHAN PRAJABATAN (LPJ) GOLONGAN I, II DAN III (Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2010) Persyaratan berkas: 1. Foto coopy sah SK CNS 2. Surat Keterangan Kesehatan (dari dokter Pemerintah RSU / Puskesmas); 3. Pas photo berwarna dasar merah, kemeja putih berdasi ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar; 4. Mengisi biodata yang disediakan oleh panitia; 5. Surat Tugas dan instansi Masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar Prosedur: Panitia memanggil calon peserta LPJ melalui instansi masingmasing; Instansi mengusulkan nama calon peserta LPJ sesuai daftar kepada Panitia; Pemeriksaan berkas oleh panitia; Pelaksanaan LPJ dan seluruh peserta diasramakan. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIMPINAN (DIKLAT PIM) TINGKAT IV (Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 541/XII/10/06/2001) Persyaratan Peserta: 1. Pejabat struktural eselon IV; 2. Pangkat terakhir minimal III/a; 56
3. 4. 5. 6.
Pendidikan terakhir minimal S.1 atau sederajat; Sehat jasmani dan rohani; Usia 5 Tahun sebelum BUP; Seluruh peserta diasramakan.
Persyaratari Berkas: 1. Foto copy sah SK Pangkat Terkahir; 2. Foto copy sah SK Jabatan; 3. Surat Keterangan Kesehatan (dari dokter Pemerintah RSU / Puskesmas); 4. Pas photo warna merah, pakaian sipil resmi (jas) bagi pria dan wanita menggunakan kebaya nasional ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar; 5. Mengumpulkan struktur organisasi dan rencana strategis (renstra) instansi masing-masing; 6. Foto copy sertifikat TOEFL minimal 300; 7. Surat tugas dari instansi; 8. Mengisi biodata yang disediakan oleh panitia Masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap. Prosedur: 1. Panitia memanggil calon peserta Diklat Pim Tk.1V yang memenuhi syarat melalui instansi masing-masing; 2. Instansi mengusulkan nama-nama calon peserta Diklat Pim Tk.IV sesuai daftar kepada panitia; 3. Pemeriksaan berkas; 4. Pelaksanaan Dikiat Pim Tk.IV dan seluruh peserta diasramakan.
57
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIMPINAN (DIKIAT PIM) TINGKAT Ill (Pola Pengiriman dan Penyelenggaraan Mandiri) (Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 540/Xll/10/6/2001) Persyaratan Peserta: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pejabat struktural eselon III; Pangkat terakhir minimal III/c; Perididikan terakhir minimal S.1 aatau sederajat; Sehat jasmani dan rohani; Usia 5 Tahun sebelum BUP; Seluruh peserta diasramakan.
Persyaratan Berkas: 1. Foto copy sah SK Pangkat Terkahir; 2. Foto copy sah SK Jabatan; 3. Surat Keterangan Kesehatan (dari dokter Pemerintah RSU / Puskesmas); 4. Pas photo warna merah, pakaian sipil resmi (jas) bagi pria dan wanita menggunakan kebaya nasional ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar; 5. Mengumpulkan struktur organisasi dan rencana strategis (rentra) instansi masing-masing; 6. Foto copy sertifikat TOEFL minimal 350; 7. Surat tugas dan instansi; 8. Mengisi biodata yang disediakan oleh panitia Masing-masinig sebanyak 2 (dua) rangkap. Prosedur: 58
1. Panitia memanggil calon peserta Diklat Pim Tk.lll yang memenuhi syarat melalui instansi masing-masing; 2. Instansi mengusulkan nama-nama calon peserta Diklat Pim Tk.lll sesuai daftar kepada panitia; 3. Pemeriksaan berkas; 4. Pelaksanaan pengiriman calon peserta Dikiat Pim Tk.III dan seluruh peserta diasramakan. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIMPINAN (DIKLAT PIM) TINGKAT II (Pola Pengiriman) Persyaratan Peserta: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pejabat struktural eselon III dan atau eselon II; Pangkat terakhir minimal IV/a; Pendidikan terakhir minimal S.1; Sehat jasmani dan rohani; Usia 5 Tahun sebelum BUP; Seluruh peserta diasramakan.
Persyaratan Berkas: 1. Foto copy sah SK Pangkat Terkahir; 2. Foto copy sah SK Jabatan; 3. Surat Keterangan Kesehatan (dari dokter Pemerintah RSU / Puskesmas); 4. Pas photo warna biru, pakaian sipil resmi (jas) bagi pria dan wanita menggunakan kebaya nasional ukurani 4x6 cm sebanyak 4 lembar; 5. Mengumpulkan struktur organisasi dan rencana strategis (renstra) instansi masing-masing; 6. Foto copy hasil kelulusan seleksi Dikiat PimTk. II; 59
7. Surat tugas dari pejabàt yang berwenang; 8. Bagi yang masih menduduki jabatan eselon III, telah mengikuti Dikiat Pim Tk.III dan lulus seleksi calon peserta Dikiat Pim Tk.II; 9. Mengisi biodata yang disediakan oleh panitia Masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap. Prosedur: 1. BKPSDM/Panitia memanggil calon peserta Dikiat Pim Tk.III yang memenuhi syarat melalui instansi masing-masing; 2. Pejabat yang berwenang mengusulkan calon peserta DikIat kepada penyelenggara; 3. Penerimaan dan Pemeriksaan berkas; 4. Pelaksanaan pengiriman calon peserta DikIat Pim Tk.II DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL Dikiat Bendahara Persyaratan Peserta: 1. 2. 3. 4. 5.
Aparatur Sipil Negara (ASN); Bendaharawan /Calon Bendaharawan; Pangkat Minimal Pengatur Muda Il/a; Pendidikan minimal SLTA; Sehat Jasmana dan Rohani.
Persyaratan Berkas: 1. Foto copy SK Pangkat Terakhir; 2. Pas photo warna dasar merah, kemeja putih berdasi ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar; 60
3. Mengisi biodata yang disediakan penitia; 4. Surat tugas dari SKPD. Masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap. Prosedur: Panitia memanggil peserta Dikiat melalui SKPD; Kepala SKPD mengusulkan nama calon peserta Diklat kepada Panitia Pelaksana; Pemeriksaan berkas; dan Pelaksanaan Diklat Bendahara. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN UJIAN SERTIFKASI AHLI Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah Persyaratan Peserta 1. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggungjawab terhadap Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Sehat Jasmana dan Rohani. Persyaratan Berkas: 1. Foto copy SK Pangkat Terakhir; 2. Pas photo warna dasar merah, kemeja putih berdasi ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 Iembar; 3. Mengisi biodata yang disediakan penitia; 4. Surat tugas dari SKPD. Masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap. Prosedur: 61
Panitia memanggil peserta Diklat melalui SKPD; Kepala SKPD mengusulkan nama calon peserta Diklat kepada Panitia Penyelenggara; Pemeriksaan berkas; dan Pelaksanaan Diklat Sertifikasi. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) PRA PENSIUN Persyaratan Peserta: 1. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa pensiun; dan 2. 2. Sehat jasmani dan rohani. Persyaratan berkas: 1. Foto copy SK Pangkat Terakhir; 2. Pas photo warna dasar merah, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; 3. Mengisi biodata yang disediakan penitia; 4. Surat tugas dari SKPD. Masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap. Prosedur: Panitia memanggil peserta Dikiat melalul SKPD; Kepala SKPD mengusulkan nama calon peserta Diklat kepada Panitia Penyelenggara; Pemeriksaan berkas; dan Pelaksanaan Diklat Pra Pensiun.
62
PROSEDUR PENGAJUAN DIKLAT SATU PINTU 1. Kepala SKPD mengajukan Surat Usulan ke BKPSDM Kabupaten Bulungan dengan melampirkan Surat Panggilan/Penawaran Diklat dan Lembaga Diklat yang terakreditasi dan peserta yang diikutsertakan Diklat harus sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi; 2. BKPSDM Kabupaten Bulungan akan menverifikasi dan menindak lanjuti usulan diklat yang masuk dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan 3. Apabila sesuai dengan ketentuan diatas dan didukung oleh dana yang tersedia untuk masing-masing OPD, maka BKPSDM Kabupaten Bulungan akan menyetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PROSEDUR PENGAJUAN DIKLAT TOT 1. Kepala SKPD mengajukan Surat Usulan ke BKPSDM Kabupaten Bulungan dengan melampirkan Surat Panggilan/Penawaran Diklat dan Lembaga Dikat yang terakreditasi dan peserta yang diikutsertakan Diklat adalah Pejabat Struktural sebagai Calon Tenaga Pengajar/widyaiswara; 2. BKPSDM Kabupaten Bulungan akan menverifikasi dan menindak lanjuti usulan diklat yang masuk dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan 3. Apabila sesual dengan ketentuan diatas dan didukung oleh dana yang tersedia untuk kegiatan TOT, maka BKPSDM Kabupaten Bulungan akan menyetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ********000000000000000000*********
63
