Kecamatan Moro BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Kecamatan Moro BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas dan

bertanggungjawab maka masing-masing daerah dibutuhkan penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif

yang mampu menjawab dan memecahkan berbagai

permasalahan yang ada dalam masyarakat, pemerintahan dan Lingkungan sosial serta fisik yang secara komprehensif. Strategi pembangunan dimaksud adalah langkah-langkah yang berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang berpedoman pada prinsip-prinsip kesemestaan,

partisipasi

masyarakat,

keseimbangan,

kontinuitas,

pendekatan

kesistematisan, mengandalkan kekuatan sendiri, kejelasan strategi dasar, skala prioritas, kelestarian ekologi dan pemerataan pembangunan yang disertai pertumbuhan. Selanjutnya hal tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun secara berjangka meliputi; (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun. (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun. (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Berkenaan dengan hal tersebut di atas sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Moro melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah, meliputi penataan pemerintah, perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan ketentraman dan ketertiban, kesekretariatan/ ketatausahaan.

Renstra Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Tahun 2012-2016

1

Kecamatan Moro Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kabupaten Karimun telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di beberapa wilayah kecamatan dan kelurahan yang menimbulkan kesulitan dalam memberikan pelayanan masyarakat sehingga pelayanan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan menjadi semakin tidak berimbang mengingat jarak pusat kecamatan dan Kelurahan sangat variatif. Kecamatan dan Kelurahan yang ada selama ini adalah Kecamatan dan Kelurahan sejak terbentuknya Pemerintah Kabupaten Karimun dan secara nyata perlu dilakukan penataan, baik dalam kaitan dengan pemekaran, perubahan nama maupun pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Baru berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Karimun. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa keberhasilan program pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dilihat dari gambaran kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk mengetahui dan melihat gambaran Indeks Pembangunan Manusia, secara konseptual dapat diketahui melalui indikator kesehatan, pendidikan dan pendapatan yang diperoleh penduduk.


2

Kecamatan Moro 1.2.

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN Penyusunan Renja Kecamatan Moro tahun 2014 didasarkan pada ketentuan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999

tentang pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang 53 Tahun 1999

tentang

Pembentukan

Kabupaten

Pelalawan,

Kabupaten

Rokan

Hulu,Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 107, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenTang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Pengelolaan

dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);


3

Kecamatan Moro 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 12. Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Pedoman

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19); 16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2010 Nomor 18) 17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor : 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011- 2016. 1.3

MAKSUD DAN TUJUAN  Maksud Adapun maksud penyusunan Renja Kecamatan Moro Tahun 2014 adalah dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Moro yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Karimun 2011 – 2016.


4

Kecamatan Moro 1. Menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit – unit kerja yang ada pada lingkungan

Kecamatan

Moro

untuk

secara

konsekwen

dan

konsisten

menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban. 2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. 5. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Moro dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.  Tujuan Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Kantor Kecamatan Moro Tahun 2014 untuk memberikan arah, pedoman dan rujukan (referansi) bagi aparatur Kantor Kecamatan dalam melaksanakan rencana kegiatan jangka menengah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Karimun 2011 - 2016. 1. Memantapkan terselenggaranya kegiatan yang mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Moro dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016. 2. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 3. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 4. Memanfaatkan

perangkat

manajerial

dalam

pengelolaan

pemerintahan

dan

pembangunan. 5. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan 6. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan. 7. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 8. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).


5

Kecamatan Moro 1.4

SISTEMATIKA PENULISAN Renja Kecamatan Moro di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja Kecamatan Moro dengan dokumen perencanaan lainnya, Kerangka penyempurnaan Renstra Kecamatan Moro serta Sistematika Penulisan. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU Bab ini berisi kajian (review) terhadap hasil evaluasi, analisa kerja Pelayanan SKPD, isu-isu penting dan Review terhadap Rancangan awal Kecamatan. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas pokok dan Renstra Kecamatan. BAB IV. PENUTUP Bab ini berisi tentang kesimpulan atau catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya dari seluruh bab yang dimuat didalam Renja Kecamatan


6

Kecamatan Moro BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MORO TAHUN 2013 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Pelaksanaan Renja Kecamatan Moro tahun 2014 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati Kepada Kecamatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu Penyusunan Renja Kecamatan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan tahun lalu, dan Realisasi Renstra Kecamatan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Adapun Program/Kegiatan yang dijalankan pada tahun anggaran berdasarkan hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu : 1. Prosentase Jumlah Penduduk yang telah memiliki e-KTP, Target Kinerja Pencapaian untuk Prosentase Jumklah Penduduk yang memiliki e-KTP yaitu sebesar 80% sedangkan realisasinya 70% atau belum memenuhi target. 2. Jumlah

Kelurahan/Desa

yang

mendapatkan

penghargaan

mengenai

Lingkungan Hidup juga belum memenuhi target yaitu 0 Kelurahan/Desa. 3. Prosentasi Masjid yang Hidup Sholat Lima Waktu Berjamaah Juga tidak memenuhi target yaitu dari target yang ditetapkan sebanyak 60% yang terealisasi yaitu 49% dari semua masjid yang ada di Kecamatan Moro. 4. Prosentasi Santri TPQ yang lulus Ujian Akhir (Munaqosah) juga tidak memunuhi target, dari 100% target yang ditetapkan yang terealisasi yaitu sebanyak 97%.


7

Kecamatan Moro 5. Prosentasi Jumlah Penduduk Miskin juga tidak memenuhi target dimana masih banyak nya masyarakat tidak mampu di daerah Kecamatan Moro. 6. Prosetase Rumah tangga yang mempunyai bak sampah yaitu juga tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam penetepan kinerja Kecamatan.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Adapun Program/Kegiatan yang dijalankan pada tahun anggaran berdasarkan hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan ada beberapa kegiatan yang telah memenuhi target yaitu : 1. Rata-rata Waktu yang dibutuhkan dalam proses Pelayanan yaitu 3-7 hari sedangkan realisasinya masih banyak melebihi target. 2. Prosentase Usia diatas 17 tahun yang belum memiliki KTP yaitu sebanyak 2% hal ini telah dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan. 3. Jumlah Pengaduan masyarakat tentang gangguan Sosial, Pencurian tanpa kekerasan dan Gangguan Lingkungan hidup juga telah memenuhi target dimana selama tahun 2013 belum adanya laporan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat tentang gangguan-gangguan tersebut. 2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan yang dijalankan pada tahun anggaran berdasarkan hasil laporan kinerja tahuna Kecamatan ada beberapa kegiatan yang melebihi target kinerja yaitu : 1. Jumlah Kelurahan/Desa yang mempunyai tempat pembuangan sampah dimana target yang diusungkan setiap Kelurahan/Desa mempunyai 1 (satu) tempat pembunagan sampah dan realisasinya yaitu Kecamatan Moro memiliki 1 (satu) tempat pembuangan sampah sedangkan Kelurahan/Desa yang ada di Kecamatan Moro yaitu 2 (dua ) Kelurahan dan 10 (sepuluh) Desa. 2. Prosentasi Mubaligh (imam) yang Aktif, Berdasarkan Data Tahun 2013 dari PMKK (Persatuan Mubaligh Kabupaten Karimun), Jumlah Mubaligh di Kecamatan Moro Terdaftar sebanyak 34 Orang. Sedangkan Jumlah yang aktif Mubaligh sebanyak 26 orang dan mubaligh yang tidak aktif sebanyak 8 orang. Dari jumlah tersebut persentasi hasil Mubaligh yang aktif 76,5% hasil ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 75 %.


8

Kecamatan Moro 2.1.4. Faktor-faktor Penyebab Tidak tercapainya atau terpenuhinya Target Kinerja Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja yaitu: -

Penyediaan fasilitas pelayanan perkantoran yang memadai

-

Menyempurnakan implentasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat;

-

Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pengelola kegiatan agar capaian kinerja dapat ditingkatkan

-

Belum berjalannya indikator kegiatan yang diajukan sehingga belum bisa memenuhi target yang di inginkan

-

Kurangnya pantauan yang dilakukan dari pihak-pihak yang terkait sehingga target yang disungkan belum bisa tercapai.

-

Kurangnya kesadaran dari masyarkat.

2.1.5. Kebijakan atau Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang diambil untuk mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya dan Terpenuhinya Target Kinerja Kebijakan atau tindakan Perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya target kinerja yaitu sebagai berikut. 

Peningkatan

Kualitas

pelayanan

Pemerintah,Pembangunan

dan

Kemasyarakatan; 

Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan;



Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan kewilayahan;



Koordinasi dalam pelaksaan tugas dengan istansi terkait;



Peningkatan ketersediaan data dan Informasi kewilayahan


9

Kecamatan Moro Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bedasarkan Laporan Hasil Kinerja Kecamatan No 1.

Sasaran Meningkatkan

Indikator Kualitas - Prosentase Jumlah Penduduk

Pelayanan Publik.

yang telah memiliki e – KTP - Rata – rata Waktu yang dibutuhkan dalam proses

Target Kecamatan Moro menargetkan 20 % Kecamatan Moro menargetkan 3 Hari

pelayanan - Jumlah Organisasi Keagamaan yang Aktif.

2.

Peningkatan Kesadaran

- Jumlah Kelurahan/Desa yang

dan Partisipasi

mendapatkan penghargaan

Masyarakat.

mengenai Lingkungan Hidup

Kecamatan Moro menargetkan 2 %

Kecamatan Moro menargetkan 3 buah

Jumlah Kelurahan/Desa yang - mempunyai Tempat

Kecamatan Moro

Pembuangan Sampah

menargetkan 1 bh per

Prosentase Rumah Tangga

Kel/Desa

yang mempunyai bak sampah 3.

Meningkatkan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama di Masyarakat.

- Jumlah Mesjid yang Hidup Sholat Lima Waktu Berjamaah. - Prosentasi Santri TPQ yang Lulus Ujian (Munakosah) - Jumlah Qori dan Qoriah yang Ikut Pembinaan.

Kecamatan Moro menargetkan 80 % Kecamatan Moro menargetkan 60 % Kecamatan Moro menargetkan 100 %

- Jumlah Mubaligh (imam) yang Kecamatan Moro Aktif mengisi Pengajian.


menargetkan 10 Orang

10

Kecamatan Moro 4.

Meningkatnya

- ProsentaseKepala

Kesejahteraan Keluarga

Keluarga Kecamatan Moro

yang memiliki Rumah Sendiri.

menargetkan 75%

- Prosentase Kepala Keluarga Kecamatan Moro yang memiliki Rumah Layak menargetkan 90% Huni - Prosentase Jumlah Penduduk Kecamatan Moro Miskin .

5.

Terwujudnya Ketentraman

menargetkan 90 %

- Jumlah Pengaduan dan

Ketertiban Masyarakat.

Kecamatan Moro

Masyarakat tentang gangguan

menargetkan 2 %

Sosial. Jumlah

Kasus

Pencurian Kecamatan Moro

tanpa kekerasan.

menargetkan 0 kasus / tidak ada masalah

- Jumlah Pengaduan tentang

2.2.

Kecamatan Moro

Pengelolaan Lingkungan

menargetkan 0 kasus /

Hidup.

tidak ada masalah

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Moro Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Moro berdasarkan indikator kinerja antara lain : 

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran



Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur



Meningkatanya kapasitas sumber daya aparatur



Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian

Sesuai tuugas dan fungsinya, maka Kecamatan Moro memberikan pelayananpelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.


11

Kecamatan Moro Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan : 1. Mengadakan pembinaan dan Penekanan kepada pemerintah Desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar dan payung Hukum di tingkat desa ; 2. Penataan ruang publik di Kecamatan ; 3. Pembinaan dan pembenahan Administrasi baik di Kecamatan dan Desa se Kecamatan Moro; 4. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan dan Desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten ataupun pihak lainnya ; 5. Peningkatan kedisiplinan perangkat Desa ; 6. Mengikutsertakan pada setiap Kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa ; 7. Memeberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan Kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan da perubahan;

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan : 1. Pembinaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan pola kemitraan antara lain dengan mempasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat ( kemitraan, swadaya murni PNPM dan sumber dana lainnya ) ; 2. Monitoring pelaksanaan Musrenbang desa dan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan ; 3. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasai penyusunan Renstra Kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat Kecamatan; 4. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat.


12

Kecamatan Moro

Kinerja Pelayanan di Bidang kemasyarakatan :

1. Monitoring Penyaluran Beras Miskin ( Raskin ) 2. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan; 3. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah ; 4. Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan ; 5. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait dengan kegiatan di bidang olah raga ; 6. Membantu penganan masalah-maslah sosial dan bencana alam.


13

Kecamatan Moro

Tabel .2.2 Kinerja Pelayanan Masa Kini Pada Kecamatan Moro No

Jenis Pelayanan

Indikator

Waktu Penyelesaian

Ket

1

2

3

4

5

1.

Administrasi Kependudukan : 

Pembuatan KTP

Verifikasi administrasi KTP

14 Hari



Pembuatan KK

Verifikasi administrasi KK

7 Hari



Surat Keterangan Pindah

Terbitnya Surat Keterangan Pindah

1 Hari

Terbitnya Surat Keterangan Kematian

1 hari

 2.

3

Surat Keterangan Kematian

Perizinan 

Rekomendasi IMB

Terbitnya Rekomendasi IMB

2 Hari



Surat Izin Lingkungan

Diberikannya izin oleh masyarakat

4 Hari



Surat Izin Keramaian

Terselenggaranya keamanan dan ketertiban.

1 Hari



Rekomendasi SIUP

Tertibnya Rekomendasi

1 Hari

Pertanahan 

Pembuatan Akta-akta Tanah

Terbitnya Akta Tanah.

7 Hari



Surat Keterangan Kredit Bank

Terlayaninya Permohonan kredit Bank

2 Hari



Surat Pernyataan Pelepasan Hak

Terlayaninya Pelepasan Hak

7 Hari



Surat Keterangan Ahli waris

Hak atasTanah Terbitnya keterangan Ahli Waris

20 Hari


14

Kecamatan Moro

2.3 .

Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan

SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. Kecamatan Moro sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Karimun. Kecamatan Moro masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain (1) prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai; (2) Sistem kerja yang belum optimal; (3) keterbatasan ketrampilan petugas; (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Moro, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut : 1)

Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Karimun

kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Karimun; 2)

Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan

harus

terus

memacu

partisipasi

masyarakat

dan


kalangan

dunia

usaha

dalam

15

Kecamatan Moro penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3)

Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten

Karimun yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat.

Harapannya

dengan

pelayanan

prima

akan

memunculkan

kembali

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat; 4)

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan

aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur; 5)

Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di

bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahtreaan Masyarakat , Asset pertanahan dan keamanan wilayah . Adapun Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan yaitu Sebagai berikut : 1. Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai di bidang-bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus, diantaranya adalah operator komputer, arsiparis, dan administrasi kependudukan. Sementara mutasi antar SKPD juga menjadi salah satu penyebab, karena kaderisasi


16

Kecamatan Moro menjadi terbatas dilakukan bagi pegawai di lingkungan Kantor Camat Moro. Selain itu terdapat pula keterbatasan anggaran bagi pengembangan sumber daya manusia pegawai. Keterbatasan kualitas adalah satu sisi, sedangkan keterbatasan kuantitas ada di sisi lainnya. Kurangnya jumlah aparatur yang mempunyai keadilan dibidangnya ini terutama dirasakan pada staf kantor camat umumnya dan kantor camat Moro khususnya. Minimnya penguasaan teknologi informasi juga menjadi satu keterbatasan mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektivitas serta efisiensi kerja. Lemahnya penguasaan tentu diikuti dengan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan prinsip-prinsip serta teknologi e–Government di kalangan aparatur pemerintahan. Perkembangan yang cepat dari teknologi informasi dan komunikasi belum ditangkap sebagai peluang dan kekuatan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya guna mengatasi sulitnya komunikasi daerah kepulauan. Selain

kapasitas

sumber

daya

manusia,

terdapat

pula

masalah

terkait

kelembagaan. Salah satu masalah kelembagaan yang terekam adalah masih dirasa belum jelasnya ketentuan-ketentuan daerah yang mengatur pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat. Camat dan Lurah bekerja melaksanakan tugas-tugas eksekutif, namun perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas-tugas itu dirasakan masih kurang, termasuk juga pelrindungan prosedural jika terdapat pemanggilan-pemanggilan Camat dan Lurah dari instansi-instansi lain. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran Masih dijumpai permasalahan mengenai sarana dan prasarana yang belum optimal, Fasilitas teknologi informasi juga belum optimal tersediakan padahal manfaatnya besar

untuk

menunjang

kinerja

dan

meningkatkan

pelayanan

kepada

Masyarakat.Sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnya pun semakin menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian atau pemeliharaan. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belum banyak kerjasama antar daerah yang dilaksanakan dalam penyediaan pelayanan publik dan menangkap dampak multiplier positif (spill over) terutama di daerah perbatasan antar daerah, termasuk dengan kabupaten-kabupaten perbatasan di bagian selatan dan barat.


17

Kecamatan Moro 3. Masih Lemahnya Kualitas dan Aksesibilitas basis data strategis Basis data yang valid dan reliable guna menunjang pengambilan keputusan dirsakan masih lemah. Beberapa contoh basis data yang masih lemah daiatanya adalah luasnya Wilayah Kecamatan dan Kependudukan. Selain basis data yang masih lemah, aksessibilitas terhadap data juga cuku p sulit. Masyarakat masih sulit mengakses data dan informasi pembangunan yang pada akhirnya berdampak kepada distribusi pembangunan yang tidak tepat sasaran dan minimnya partisipasi masyarakat untuk mendukung dan terlibat dalam pembangunan daerah. Untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja aparat pemerintah sangat diperlukan data-data pelkembangan pembangunan. Minimnya data menyebabkan sulitnya mengukur capaian-capaian pembangunan. 4. Agama dan Budaya Persoalan lain dalam hal budaya yang dapat menjadi ancaman ke depan Dikhawatirkan bahwa ancaman ini jika tidak diantisipasi dengan baik dapat melemahkan adat dan budaya setempat karena belum adanya kesiapan masyarakat baik kesiapan dalam hal kapasitas maupun kesiapan dalam hal benteng moralitas. Adapun isu permasalahan yang berkembang sekarang adalah sebagai berikut: a. Masih kurang memadainya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di tengah masyarakat. b. Adanya arus sekularisasi akibat dari globalisasi yang mendangkalkan nilai-nilai keagamaan. c. Masih kurangnya jumlah guru agama di sekolah-sekolah. d. Masih kurangnya sarana prasarana pendidikan agama di sekolah-sekolah.



Perikanan Permasalahan yang terekam pada sektor perikanan adalah soal daya saing. Harga

produk perikanan lokal kalah bersaing dengan produk dari luar, karena tingginya biaya produksi. Perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk menekan biaya produksi ini, misalnya dengan bantuan mekanisasi perikanan . Hal ini akan membuat produk perikanan lebih memiliki daya saing sekaligus menguntungkan konsumen karena harga yang semakin terjangkau.


18

Kecamatan Moro Permasalahan selanjutnya adalah banyaknya nelayan

yang kurang mampu kelaut

diakibatkan dengan keadaan yang sekarang dirasakan oleh para nelayan dengan alat tangkap yang minim dan BBM yang sangat sulit menjadi beban modal para nelayan untuk melaut. menyebabkan potensi perikanan menjadi tidak teroptimalkan. Permasalahan lain yang disampaikan oleh para nelayan adalah kurangnya pembinaan teknis dilakukan. Karena kurangnya pembinaan tersebut, maka yang bisa dilakukan oleh para nelayan adalah trial and error yang menyebabkan biaya menjadi semakin besar karena kemungkinan gagal yang semakin besar. Pembinaan yang dirasakan dibutuhkan adalah dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, percontohan dan pendampingan teknis dan manajemen usaha. Salah satu permasalahan teknis seputar budidaya rumput laut dan Budidaya Perikanan yang dihadapi nelayan saat ini adalah pengaruh musim yang tidak menentu, khususnya pada komoditas perikanan. Saat ini, pemenuhan komoditas-komoditas perikanan masih banyak didatangkan dari luar. Tingkat permintaan (demand) akan komoditas ini demikian tinggi dan belum dapat terpenuhi.Hal ini dapat ditangkap sebagai peluang untuk meningkatkan sektor perikanan. Dukungan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah banyak daerah-daerah pesisir yang sebenarnya bisa dimanfaatkan, merupakan

modal berharga untuk

menignkatkan sektor ini. Sumber daya manusia nelayan pun menjadi satu kekuatan, terutama ketika semakin banyak orang tertarik untuk melaut ketika melihat contoh-contoh kesuksesan yang diraih oleh para nelayan lainnya. Beberapa permasalahan yang perlu dihadapi dalam upaya mengoptimalkan sektor perikanan adalah rendahnya daya saing produk akibat tingginya biaya produksi, pembinaan teknis kepada nelayan yang masih kurang dilakukan, aksesibilitas nelayan terhadap modal yang terbatas, ketersediaan infrastruktur yang belum memadai dan aspek-aspek teknis budidaya seperti rumput laut dan kerambah. 

Pariwisata Salah satu fakta yang perlu diangkat dari sektor pariwisata di Kecamatan Moro adalah

objek wisata pantai seperti pantai berangan dan pantai air dagang Kondisi ini teramati semenjak tahun 2004 dan terus berlangsung hingga saat ini. Kondisi ini memang tidak bisa dimanfaatkan. Karna sampai saat ini belum tersentuh oleh Dinas pariwisata sebenarnya kalau dibenahi itu bisa menjadi salah satu objek wisata pantai yang nantinya bisa menarik


19

Kecamatan Moro perhatian terutama masyarakat setempat dan tidak menutup kemungkinan untuk kedepanya Sehingga Kecamatan Moro bisa seperti kecamatan lainya. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata adalah: 1.

Pengembangan objek-objek wisata terkendala oleh masalah pembebasan lahan sehingga di beberapa titik belum dilakukan pembebasan lahan wisata pantai;

2.

Belum optimalnya pemanfaatan pesisir dan laut dalam pengembangan wisata bahari;

3.

Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung sektor kepariwisataan dan kebudayaan daerah; Kendala-kendala yang dihadapi untuk merevitalisasi sektor ini adalah terbatasnya

destinasi pariwisata, belum dijadikannya budaya dan adat setempat sebagai bagian dari destinasi wisata, dan degaradasi pesisir dan laut mengancam obyek-obyek wisata bahari seperti terumbu karang.



Kemiskinan Beragam faktor yang melatarbelakangi terjadinya kemiskinan di wilayah Kecamatan

Moro tersebar di Kelurahan Moro umumnya dan di Desa –Desa Kecamatan Moro Khususnnya, nelayan dilatarbelakangi oleh pembangunan yang kurang merata, kurangnya informasi dan kesempatan kerja, dan faktor tidak maksimalnya program keluarga berencana. Kurangnya pemerataan pembangunan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir menjadi

salah

satu

yang

berdampak

pada

kemiskinan.

Kurangnya

pemerataan

pembangunan dapat menyebabkan kurangnya akses penduduk terhadap program pembangunan. lapangan pekerjaan yang terkonsentrasi pada pusat-pusat pembangunan sulit di akses, akibatnya informasi mengenai pengembangan usaha sangat minim dan perekrutan tenaga kerja tidak berimbang, sehingga kesempatan kerja bagi masyarakat lokal kurang. Munculnya berbagai persoalan sosial tidak terlepas dari masalah kemiskinan atau pengangguran yang kini masih dihadapi sebagian masyarakat. Persoalan bertambah rumit karena perekrutan tenaga kerja dengan menggunakan sistem kontrak (outsourcing) tidak memberi kepastian terhadap masa depan tenaga kerja.


20

Kecamatan Moro Kemiskinan telah dicoba diatasi dengan berbagai pendekatan. Salah satu di antaranya adalah program perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan pengelola BAZ (Badan Amil Zakat). Diharapkan perbaikan RTLH di tahun-tahun yang akan datang dapat ditingkatkan jumlah dan jangkauannya.


21

Kecamatan Moro 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal Kecamatan Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun…….. Kabupaten Karimun Rancangan Awal RKPD

No

Program / Kegiatan

(1)

(2)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

(3)

(4)

(5)


Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp.000) (6)

Program / Kegiatan (7)

22

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

(8)

(9)

(10)

Kebutuhan Catatan Penting Dana (Rp.000) (11) (12)

Kecamatan Moro 2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penelaahan Usulan program dan kegiatan Masyarakat dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayananan atau dari LSM dan organisasi-organisasi. Penelaahan usulan program didapat dair hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan dari tingkat Kelurahan hingga ke tingkat Kecamatan yang selanjutnya akan disampaikan lagi ke tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Usulan atau isu-isu strategis penyelenggaraan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada tabel si bawah ini. Tabel. 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 KODE

1 A.

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

CAPAIAN KEGIATAN

BESARAN VOLUME

KEBUTUHAN DANA

3

4

5

6

2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK

Pembangunan jalan pesisir dari Kampung Bedan ke Pangkalanang Pembangunan Jembatan dari Pangkalanang ke Desa Jang Pembukaan Jalan lingkar Dari Sidomoro ke Simba Pembukaan Jalan dari desa Tanjung Pelanduk Ke Desa Selat Mie Pembangunan Batu Miring Kantor Camat Moro Pembangunan Drainase Primer dan Skunder Kec. Moro Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan ikan Terpadu Skala

Kelurahan Moro Timur

500 M x 8 m


501 M x 10 m


15 Km x 12 m

Kec. Moro

50 Km x 10 m


300 m X 12 m

Kec. Moro

1 Paket

Kec. Moro

1 Unit


23

CATATAN

7

Musrenbang

Kecamatan Moro Kecil Pengadaan KJA HDPE dan Perlengkapannya Pengaspalan Jalan menuju SMK Perikanan Moro Pengaspalan Jalan Menuju SEkolah SMA Negeri 01 Moro

Kec. Moro

30 Unit

Kec. Moro

1.5 x 4 m

Kec. Moro

1.5 Km x 4 M

Kec. Moro

1 Unit

Kec. Moro

2 Kelas

Kec. Moro

2 Kelas

Kec. Moro

2 Kelas

Kec. Moro

2 Kelas

Kec. Moro

4 Kelas

Kec. Moro

1 Paket

Kec. Moro

1 Paket

Pulau Jaga Desa Sugie

1 Unit

Kec. Moro

2 Unit

Musrenbang

Program Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra

Pembangunan Kantor Lurah Moro Timur dan Gedung Serbaguna Pembangunan 2 RKB SMP Negeri Satu atap 3 Moro Pembangunan 2 RKB SMP Negeri Satu atap 4 Moro Pembangunan 2 RKB SMP Negeri Satu atap 5 Moro Pembangunan 2 RKB SMP Negeri Satu atap7 Moro Pembangunan 2 RKB SMP Negeri Satu atap8 Moro Pengadaan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan dan Perlengkapannya Pembangunan Industri Hasil Perikanan di Kawasan Perbatasan Pembangunan Sarana Pelayanan Poskesdes Pengadaan Puskesmas Keliling/Puskel Darat ( Ambulance Puskesmas )

Musrenbang

Musrenbang

Musrenbang

Musrenbang

Musrenbang


24

Kecamatan Moro Pengadaan Puskesmas Keliling/Puskel Laut untuk desa siaga Pembangunan Asrama Santri Pondok Pesantren Tahfiz Qur’an At-thohiriyah Pengadaan Kapal Pengangkut Ikan Hidup/Benih Ikan ( fiberglass) GT 5 dan Perlengkapannya Pengadaan Kapal Penangkap Ikan ( GT5) Sarana Penangkap Ikan Lengkap ( jaring nyilon / tangsi ) Pengadaan Boat Penangkap ikan Lengkap ( jaring nyilon/jarring anak ikan ) Pengadaan sampan ketinting san sarana Penangkapanan Ikan Lengkap ( Jaring udang/jarring apollo ) Pengembangan Budidaya rumput Laut ( Kebun bibit, Benih Unggul dan Fasilitas Penunjang Penanaman dan Pasca panen ) Pengadaan Benih Ikan, Pakan dan Peralatan Penangkapan Ikan Rucah serta Penunjang lainnya. Program Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Rehabilitasi Total sarana Pelayanan Puskesmas Pembantu ( Pustu )

Ds.Keban, Selat Mie, tg. Pelanduk dan Pulau Moro

2 Unit

Kel. Moro

1 Unit

Musrenbang

Musrenbang

Musrenbang

Kec. Moro

1 Unit Musrenbang

Kec. Moro

10 Unit

Kec. Moro

10 Unit

Musrenbang

Musrenbang

Kec. Moro

75 Unit Musrenbang

Kec. Moro

1 Paket Musrenbang

Kec. Moro

1 Paket

Desa selat Mie, Pulau Moro, Desa jang, Buluh Patah


Musrenbang

4 Unit

25

Kecamatan Moro Pengadaan Kendaraan Roda dua untuk Petugas Kesahatan di Poskesdes Pembangunan Rumah Medis dan Paramedis Puskesmas Moro

Musrenbang

Kec. Moro

10 Unit

Kec. Moro

2 Unit


26

Musrenbang

Kecamatan Moro BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional Tinjauan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 3.1.1. Visi Pembangunan Kerangka Visi Indonesia 2014 sebagaimana terdapat dalam RPJMN 2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” dengan penjelasan sebagai berikut: Kesejahteraan Rakyat, yakni terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demokrasi, yakni terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Keadilan, yakni terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia 3.1.2. Misi dan Agenda Pembangunan

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam. Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi Penguatan pilar-pilar demokrasi yang sehat, harus terus dibangun menuju demokrasi yang lebih matang dan dewasa. Perbedaan dan benturan kepentingan serta sikap kritis berbagai pihak terhadap pemerintah, merupakan realitas kehidupan demokrasi dan merupakan hak politik yang harus dihormati. Yang penting, semua itu harus tetap


27

Kecamatan Moro berada dalam bingkai konstitusi, aturan main dan etika yang harus sama-sama dijunjung tinggi sehingga stabilitas yang dinamis dan menampung berbagai perbedaan aspirasi, tetap dapat dijaga bersama. Karena itulah, mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum terus dibangun

melalui

pemantapan

kelembagaan

demokrasi

yang

lebih

kokoh;

memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah;

menjamin

pengembangan

media

dan

kebebasan

media

dalam

mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Keadilan dalam pembangunan, juga perlu ditunjukkan dengan pembangunan yang merata di semua bidang, baik pembangunan antara kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil yang diseimbangkan pertumbuhannya baik dengan mengacu pada system pembangunan perkotaan nasional maupun pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan dalam pemerataan pembangunan diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali serta untuk mengendalikan arus migrasi langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha di kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, harus dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak tahap awal. Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu: Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan


28

Kecamatan Moro 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sebagaimana amanat dari Undang - Undang Nomor : 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah bahwa (RPJM Daerah) sebagai penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang Penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, program - program pembangunan dan kegiatan pokok. Salah satu yang termuat didalam RPJMD tersebut adalah program Satuan Kerja Perangka Daerah ( Renstra-SKPD ) yang dalam penyusunannya mengacu kepada visi, misi dan program Kepala daerah. Sebagai salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Karimun maka Kecamatan Moro harus mempersiapkan Renja sebagai dokumen rencana Kerja Kecamatan 1 tahun akan datang. Disini akan kami kemukakan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi yang telah ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan di kecamatan Moro.

3.2.1. Visi Kecamatan Moro “Terwujudnya

Kesejahteraan

masyarakat

Kecamatan

Moro

dengan

mengoptimalkan Potensi Daya Alam dan Manusia melalui Pemerintahan yang baik” 3.2.2. Misi Kecamatan Moro Untuk mencapai Visi maka ada beberapa Misi yang harus dicapai dalam rangka terwujudnya warga masyarakat kecamatan Moro yang maju, mandiri dan berbudaya berlandaskan Iman dan Taqwa yaitu : 1. Mewujudkan iman dan taqwa sebagai Realisasi masyarakat Sejahtera lahir bathin; 2. Mewujudkan aparatur Pemerintahan yang frofesional, bertanggungjawab, transparan dalam merealisasi Pelayanan Prima; 3. Mewujudkan Kecamatan Moro sebagai sentra minapolitan denga didukung Sektor Pert6anian, Peternakan dan Pertambangan;


29

Kecamatan Moro 3.3

Program dan Kegiatan Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan Untuk mencapai visi, melaksakan misi memecahkan persoalan dan menangani isu Strategis daerah yang dihadapati. Adapun bentuk Program dan Kegiatan dari Kecamatan Moro untuk berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan; 2. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; 3. Meningkatkan Kehidupan Beragama dan pemahaman Agama di tengah masyarakat; 4. Meningkatkan Kualitas hidup warga miskin; 5. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban umum. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang difermentasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran yang akan dicapai Kantor Camat Tebing adalah :

Sasaran

:

Indikator

:

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik -

Prosentase Jumlah Penduduk yang telah Memiliki e-KTP

-

Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam proses pelayanan

-

Prosentase Penduduk Usia diatas 17 tahun yang belum memiliki KTP

Sasaran

:

Indikator

:

Sasaran

:

Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat -

Jumlah organisasi Karang Taruna yang Aktif.

-

Jumlah LSM Yang Aktif

-

Prosentase Yang Dalam Musrenbang Kecamatan

Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan ajaran agama dimasyarakat.

Indikator

Sasaran

:

:

-

Prosentase Masjid yang Hidup sholat lima waktu berjamaah

-

Prosentase Santri TPQ yang lulus Ujian Akhir (munakosah)

-

Jumlah Qori dan Qoriah yang ikut Pembinaan.

-

Prosentase Mubaligh (imam) yang aktif mengisi Pengajian

-

Jumlah Organisasi Keagamaan yang aktif

Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga.


30

Kecamatan Moro Indikator

:

Sasaran

:

Indikator

:

Sasaran

:

Indikator

-

Prosentase Kepala Keluarga yang memiliki Rumah Sendiri;

-

Prosentase Kepala Keluarga yang memiliki Rumah layak Huni;

-

Prosentase Jumlah Penduduk Miskin

Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. -

Jumlah Pengaduan Masyarakat tentang gangguan sosial.

-

Jumlah kasus Pencurian tanpa kekerasan.

-

Jumlah Pengaduan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Lingkungan Hidup -

Jumlah

Kelurahan/Desa

yang

mendapatkan

Penghargaan

Mengenai Lingkungan Hidup. -

Jumlah Kelurahan/Desa yang mempunyai Tempat Pembuangan Sampah.

-

3.3.1

Prosentase Rumah Tangga yang mempunyai Tong sampah

Strategi dan Kebijakan Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitif, rasional dan komperensif, Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan guna mewujudkan tercapaianya tujuan dan sasaran Kantor Camat Moro. Adapaun strategi yang di tetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah : -

Penyediaan fasilitas pelayanan perkantoran yang memadai dan kualitas;

-

Menyempurnakan implentasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat;

-

Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pengelola kegiatan agar capaian kinerja dapat ditingkatkan;

-

Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kewilayahan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Karimun;

-

Membangun iklim yang kondusif pada tataran pelaksanaan tugas bersama unit kerja lainya;


31

Kecamatan Moro -

Memperluas upaya cakupan pembinaan desa. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk

konfigurasi pogram dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Moro dalam rangka mendukung strategi tersebut maka kebijakan diarahkan pada: -

Peningkatan

Kualitas

pelayanan

Pemerintah,Pembangunan

dan

Kemasyarakatan; -

Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan;

-

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan kewilayahan;

-

Koordinasi dalam pelaksaan tugas dengan istansi terkait;

-

Peningkatan ketersediaan data dan Informasi kewilayahan..


32

Kecamatan Moro BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Moro Tahun 2012–2016 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun

program

dan

kegiatan

dalam

dokumen

Rencana

Strategis

ini

harus

dimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2016. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan. Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan,

mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya

merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Moro .Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Moro .Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Moro telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. CAMAT MORO,

MUHAMMAD FIDIAS, SE, MMPub

PEMBINA NIP.19690121 200212 1 005


40

Kecamatan Moro


41

Kecamatan Moro BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Recommend Documents