KEBIJAKAN SOSIAL GLOBAL

KEBIJAKAN SOSIAL GLOBAL

Page  1

Sesi V: Kebijakan & Perencanaan Sosial Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, M. Izzul Haq, M.Sc

pekerjaan sosial akan semakin mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya secara efektif tanpa pemahaman mengenai lingkungan global

MENGAPA?  praktik pekerjaan sosial dengan individu dalam skala lokal semakin terpengaruh oleh permasalahan global.  meningkatnya kemiskinan di suatu negara dan ketimpangan ekonomi antar negara merupakan realitas global yang mempengaruhi pekerjaan sosial. Page  2

Merupakan istilah generik yang merujuk pada berbagai fenomena : a. Ekonomi : meningkatnya internasionalisasi produksi dan pertukaran barang dan jasa; deregulasi transaksi finansial; perluasan perdagangan bebas (free trade) dalam skala dunia; dan restrukturisasi dan relokasi aktivitas produksi antar berbagai kawasan di dunia. b. Politik : melemahnya negara bangsa (nations state) dan hilangnya otonomi sosial dan politik di hadapan proses ekonomi global; proses desentralisasi di dalam negara bangsa; dan upaya untuk menciptakan institusi politik internasional yang baru dalam mengelola politik global yang baru. c. Sosial budaya : dikaitkan dengan peningkatan ketersediaan dan sirkulasi informasi secara masif melalui penyebaran internet; interkoneksi yang makin besar antar masyarakat sehingga jarak waktu dan ruang menjadi hilang melalui komunikasi telepon, siaran TV secara langsung; ancaman terhadap budaya tradisional dan kohesi sosial bersanding dengan homogenisasi kultural melalui penyebran merek dan produk global Page  4

Page  5

Bahaya Globalisasi 1. Globalisasi didasari ideologi free market fundamentalism yang patuh pada mitos “the invisible hand” dan antipati terhadap peran negara (Stiglitz, 2003). 2. Globalisasi memperkokoh hegemoni perusahaanperusahaan multinasional atau transnasional (MNCs/TNCs). 3. Globalisasi disokong oleh tiga lembaga internasional penting: Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF) dan World Trade Organization (WTO) yang sanggup mencengkram dunia. Page  6

Page  7

DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP KEBIJAKAN SOSIAL (Deacon, 2007)  Kompetisi antar ‘negara kesejahteraan’ dalam menarik arus kapital / investasi modal dengan menurunkan standar kebijakan perlindungan sosial (race to the bottom)  Masuknya aktor baru dalam perumusan kebijakan sosial suatu negara  Munculnya isu-isu terkait kebijakan sosial, yaitu redistribusi, regulasi, dan hak pada level supranasional yang sama-sama memiliki dimensi regional dan global

 Terciptanya pasar global dalam hal penyediaan pelayanan sosial  Terdorongnya gerakan masyarakat global yang menantang struktur teritorial dan asumsi terkait kewajiban dan hak kesejahteraan Page  8

KEBIJAKAN SOSIAL GLOBAL The globalization of social policy and the socialization of global politics (Deacon, 1997: 4) Merupakan kebijakan trans atau supranasional yang berdimensi sosial

Page  9

Dimensi Kebijakan Sosial Global  Agensi Pembangunan Internasional - aktor  Kerjasama Pembangunan Internasional - proses  Regulasi Internasional - produk

Page  10

AGENSI PEMBANGUNAN INTERNASIONAL  Agen Multilateral : Bank Dunia (WB) & International Monetary Fund (IMF)  Bank Pembangunan Regional : Asian Development Bank (ADB), African Development Bank (AfDB) dsb  Lembaga PBB : UNICEF, UNDP, WHO, UNESCO, UNRISD, ILO dsb  Aktor Regional & Supranasional : Uni Eropa (UE), G8, G20, WTO, ASEAN dsb  Korporat Internasional : Rockefeller, Ford, Soros, Gates Foundation dsb  NGO Internasional : OXFAM, Save The Children, Islamic Relief, dsb

 Donor Bantuan Bilateral : USAID, GTZ, DANIDA, DFID, AusAID, CIDA, NORAD, JICA dsb Page  11

KEBIJAKAN SOSIAL BANK DUNIA / THE WORLD BANK  Bank Dunia dibentuk Juli 1944 oleh delegasi dari 44 negara pada sebuah konferensi internasional di Bretton Woods, New Hampshire, AS

 Kebijakan sosial Bank Dunia lebih fokus pada pendekatan manajemen risiko menuju perlindungan sosial (social protection) dalam konteks globalisasi  Area kebijakan sosial Bank Dunia : a. Nutrisi Kesehatan b. Kependudukan c. Pendidikan d. Perlindungan Sosial Page  12

Page  13

TIGA DIVISI GRUP BANK DUNIA

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD, berdiri 1945)

Meminjamkan dana kepada negara debitor untuk proyek yang disertai syarat adanya kebijakan-kebijakan tertentu yang harus dipenuhi

International Development Assistance (IDA, berdir 1960)

Meminjamkan dana secara lunak kepada negara berpenghasilan rendah

International Finance Corporation (IFC, berdiri 1956)

Menstimulasi pembangunan sektor swasta

Page  14

 Bersama IMF dan Pemerintah AS merumuskan apa yang disebut dengan ‘structural adjustment program (SAP)’ pada tahun 1980-awal 1990an. Dikenal dengan nama Washington Consensus yang mengharuskan negara kreditur untuk memotong belanja publik yang berlebihan sebagai syarat hibah Bank Dunia untuk menyeimbangan pembukuan dan mendorong pertumbuhan sektor swasta.  Tahun 1997, melaksanakan Structural Adjustment Participatory Review Initiative (SAPRIN) bersama NGO lokal dan internasional dengan fokus pada kebijakan SAP di beberapa negara.  Pada 1999, meluncurkan prosedur Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) yang menjadi dokumen kebijakan yang dimiliki oleh negara bersangkutan sebagai hasil konsultasi dengan masyarakat sipil. PRSP menjadi syarat pengendoran hutang negara-negara miskin penghutang kelas berat (HIPIC/Heavily Indebted Poor Countries) atau untuk mengakses pinjaman lunak dari ‘Poverty Reduction and Support Credit’ IDA. Page  15

 Secara berkala setiap tahun mengeluarkan World Development Report (WDR) yang berisikan laporan perkembangan negara di dunia berdasarkan isu yang sedang dikaji, misalnya WDR 1990 on Poverty, WDR 2006 on Inequality  Memiliki World Bank Institute sebagai lembaga yang menawarkan jasa konsultasi kebijakan Bank Dunia melalui workshop yang melibatkan staf kementerian negara-negara di dunia

Page  16

Structural Adjustment Program  Liberalisasi Harga

 Privatisasi Pasar  Restrukturisasi Politik

Page  17

Page  18

KEBIJAKAN SOSIAL IMF  International Monetary Fund (IMF) didirikan pada pertemuan Bretton Woods tahun 1944. Fokus pada manajemen makroekonomi.  Dikenal sebagai “lender of the last resort”. Penyedia dana talangan bagi negara yang memerlukan pembiayaan temporer, biasanya untuk menyeimbangkan neraca pembukuan.  Syarat (condiotionality) pinjaman IMF cenderung memperlemah kedaulatan sistem keuangan nasional. Page  19

 Kebijakan sosial IMF pada pertengahan 1990an adalah ‘safety net’/jaring pengaman.  Tahun 1999, pengentasan kemiskinan (poverty reduction) menjadi tujuan IMF melalui Poverty Reduction and Growth Facility setelah era SAP yang dilaksanakan melalui prosedur PRSP.

Page  20

A member's quota in the IMF determines the amount of its subscription, its voting weight, access to IMF financing, and allocation of Special Drawing Rights. Page  21 http://gis1.ucsc.edu/~ericw/voting_rts_imf.gif

Page  22

IMF Conditionality… Structural Adjustment… Trade… Liberalize…

Page  23

ANTARA BANK DUNIA, IMF dan INDONESIA  Kerjasama Indonesia dengan Bank Dunia dimulai pada 1952  Saat ini Indonesia mendapatkan dua jenis pinjaman, IBRD dan IDA.  Hutang Indonesia ke IMF sebesar US$ 3,2 milyar lunas pada 2006 Penandatanganan Letter of Intent (LoI) Pemerintah Indonesia dengan IMF, 1998 Page  24

Page  25

Page  26

Page  27

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA  PBB atau United Nations (UN) berdiri 26 Juni 1945 di San Fransisco, AS sebagai organisasi dunia sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa (League of Nationsi)  Badan-badan utama PBB : a. Sidang Umum (General Assembly) b. Dewan Keamanan (Security Council) c. Dewan Ekonomi & Sosial (Economic & Social Council/ECOSOC) d. Sekretariat (Secretariat) e. Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) f. Dewan Perwalian (Trusteeship) Page  28

Page  29

Page  30

MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS

Page  31

TUJUAN PEMBANGUNAN MILLENNIUM (MDGs) 1 Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan 2 Mencapai pendidikan dasar untuk semua 3 Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

4 Menurunkan angka kematian anak 5 Meningkatkan kesehatan ibu 6 Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya 7 Memastikan kelestarian lingkungan hidup 8 Page Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan  32

Area Kebijakan Sosial UNICEF (Gaspar Fajth, 2010) 1.

Pengembangan dan kelangsungan hidup anak kecil (Young child survival and development)

2.

Pendidikan dasar dan kesamaan hak (Basic education and gender equality)

3.

Anak dan HIV/AIDS

4.

Perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan (Child protection from violence, exploitation and abuse)

5.

Advokasi kebijakan dan kemitraan untuk hak-hak anak (Policy advocacy and partnerships for children’s rights)

Page  33

Page  34

Page  35

Page  36

Page  37

Page  38

Kebijakan Sosial di Uni Eropa (Deacon, 2003: 246)  Peningkatan standar kesehatan internasional  Peningkatan standar perburuhan dalam ekonomi global  Pembentukan aturan global prinsip kebijakan sosial  Pembentukan panduan wajib CSR  Pengaturan perkembangan pasar internasional di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial

Page  39

Page  40

Page  41

Page  42

Page  43

Page  44

Page  45

Page  46

Page  47

WTO dan Kebijakan Sosial (Deacon, 2007: 52 – 53) Adanya empat model perdagangan internasional mengacu pada GATS (General Agreement on Trade in Service) yang berimplikasi pada formulasi kebijakan sosial nasional : 1. Suplai lintas batas (cross-border supply). Jasa dapat disediakan dari satu negara ke negara lain melintas batas. 2. Konsumsi luar negeri (consumption abroad). Individu atau perusahaan dapat pergi ke negara lain untuk mendapatkan jasa disana. 3. Kehadiran komersial (commercial presence). Suatu perusahaan dapat mendirikan cabang atau perwakilan usaha di suatu negara lain untuk menyediakan jasa. 4. Kehadiran person (the presence of natural person). Individu dari satu negara bisa pergi dan tinggal secara temporer di negara lain untuk menyediakan jasa, namun bukan untuk meraih kewarganegaraan dan pekerjaan tetap. Page  48

Page  49

Page  50

Page  51

Page  52

BAGAIMANA ORGANISASI/AGENSI INTERNASIONAL MEMPENGARUHI KEBIJAKAN NASIONAL  Riset, seting agenda, dan pengembangan kerangka pengetahuan  Pinjaman berbasis kebijakan dan persyaratan proyek pembangunan  Penetapan kode etik, aturan dan norma global

Page  53

KERJASAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL  Kerjasama pembangunan internasional (international development cooperation) menjadi nama generik untuk semua bentuk bantuan luar negeri (foreign aid)  Terdiri atas:

a. Bantuan Teknis (technical assistance) b. Bantuan Keuangan (financial assistance), yang berupa: Hibah (grant) dan Pinjaman (loan)

Page  54

Sejarah Bantuan Luar Negeri  The Marshall Plan “The Economic Recovery Program” dengan disahkannya US Foreign Aid Act (1948). Dari 1948 – 1952, US$ 13.5 milyar (atau setara US$ 88 milyar) disalurkan oleh Pemerintah AS kepada negara-negara Eropa Barat. Senilai 10% dari total produk nasional bruto negara penerima.  The Colombo Plan (1951). Disalurkan untuk negara berkembang di Asia Pasifik. Dari 1950 – 1981 total lebih dari US$ 65 milyar.

Page  55

Page  56

Page  57

http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/pop_ups/05/business_aid_and_development/html/2.stm

Page  58

Page  59

http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/pop_ups/05/business_aid_and_development/html/5.stm

NAMUN IRONI YANG MUNCUL...  Ketimpangan. Negara-negara termiskin di dunia bukanlah penerima terbesar bantuan luar negeri. Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan sebagai kawasan termiskin di dunia hanya menerima 42% dari total keseluruhan bantuan luar negeri (Data Bank Dunia: 2002).  Keterikatan. ‘Tied Aid’ alias ‘bantuan terikat’. Pemberian bantuan dengan catatan: pembelian produk dan jasa negara donor.  Alih prioritas : penyaluran dana lewat lembaga multilateral seperti PBB makin berkurang, sedangkan penyaluran dana langsung lewat Bank Dunia, IMF, dan bank pembangunan regional makin meningkat.  Salah sasaran. Alokasi distribusi bantuan luar negeri untuk pendidikan dasar (basic education) baru mencapai 1% dari pengeluaran negara penerima Page  60

 Barter bantuan. Negara yang mendukung kepentingan negara donor di PBB cenderung mendapatkan bantuan lebih.  Kepentingan sebagai panglima. Kepentingan strategis geopolitik menjadi penentu besaran alokasi dan distribusi bantuan. 60% bantuan Jepang ditujukan ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Cina dan Thailand. 20% bantuan Inggris ditujukan pada negara bekas jajahan di Afrika dan Anak Benua India. Hampir 50% bantuan Prancis ditujukan kepada bekas koloninya seperti Polinesia Prancis dan Kaledonia Baru. Di tahun 2000 hampir 1/3 bantuan bilateral AS ditujukan kepada Rusia, Israel, dan Mesir, sedangkan di tahun 1950-1960an ditujukan pada Korea Selatan dan Taiwan.

Page  61

Dampak Bantuan Luar Negeri bagi Kebijakan Sosial  Penyediaan anggaran kesejahteraan sosial (social welfare budget)  Pembuatan jaring pengaman sosial (social safety nets)  Pengembangan pendekatan multisektoral yang menyeluruh dan terintegrasi untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan

Page  62

Prosedur Poverty Reduction Strategy Papers (paper strategi pengentasan kemiskinan) diluncurkan Bank Dunia pada September 1999 bagi 60 negara kreditor sebagai syarat pengendoran hutang (debt relief) atau pinjaman lunak (soft loans). PRSP berupa dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan anti kemiskinan. Penyiapan & pelaksanaan PRSP menekankan partisipasi pemerintah, negara donor, dan masyarakat sipil.

Page  63

UTANG LUAR NEGERI INDONESIA  Hutang luar negeri Indonesia lebih didominasi hutang swasta (US$ 23,1 miliar), sedangkan hutang pemerintah US$ 6,6 miliar, dan bank sentral US$ 6,9 miliar.*  Hutang luar negeri Indonesia memakan porsi anggaran negara (APBN) yang terbesar dalam satu dekade terakhir.  Jumlah pembayaran pokok dan bunga hutang hampir 2x lipat anggaran pembangunan, dan memakan lebih dari separuh penerimaan pajak.  Pembayaran cicilan hutang sudah mengambil porsi 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan rakyat sebesar Rp 219,4 triliun.

Page  64

* www.liputan6.com

Page  65

Page  66

Page  67

Page  68

HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA per JULI 2013

Rp 2156 TRILIUN* Naik Rp 212 triliun dari posisi di Mei 2012 yang berjumlah Rp 1.994 triliun yang itu pun naik Rp 140,65 triliun dari posisi di Desember 2011 yang berjumlah Rp 1.803,49 triliun! PDB Indonesia Rp 7.226 triliun, rasio hutang Indonesia sekitar 25 %. Sejak tahun 2000 ada peningkatan jumlah hutang meskipun ada penurunan rasio hutang terhadap PDB. Sumber: Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI

No

Kementerian/Lembaga/BUMN

Nilai Pinjaman

1

Kementerian Keuangan

USD 871,1 juta atau Rp 8,3 triliun

2

Kementerian Negara PPN/BAPPENAS

USD 302 juta atau Rp 2,8 triliun

3

Kementerian Pertahanan


4

Kementerian Pekerjaan Umum


5

PT PLN

USD 59 juta atau Rp 567,2 miliar

6

Kementerian Perhubungan

USD 45.6 juta atau Rp 438,6 miliar

7

Kementerian Dalam Negeri

USD 21,2 juta atau Rp 204,1 miliar

8

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan USD 8,9 juta atau Rp 86,1 miliar

9

Kementerian Kesehatan


10

Badan Meteorologi dan Geofisika


11

Kementerian Komunikasi dan Informatika

USD 984,4 ribu atau Rp 9,4 miliar

12

Kementerian Pertanian


13

PT Pertamina


Page  70

14

Kementerian Agama


STATISTIK HUTANG INDONESIA – Bank Dunia, 2013

Page  71

SIAPAKAH PEMBERI HUTANG KE INDONESIA? UTANG MULTILATERAL

UTANG BILATERAL 1. Jepang

Rp 274,68 triliun

1. WB

Rp 112,19 triliun

2. Prancis

Rp 24,14 triliun

2. ADB

Rp 96,41 triliun

3. Jerman

Rp 20,97 triliun

3. IDB

Rp 4,32 triliun

4. Lembaga multilateral lain

4. Pinjaman bilateral lain Rp 83,2 triliun

Page  72

Rp 2,13 triliun

Sumber: Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI

IRONI INDONESIA  Meski berhutang banyak, namun berani memberi hutang USD 1 miliar melalui IMF untuk krisis ekonomi Eropa

 Demi nilai tawar yang tinggi, Indonesia tetap membayar iuran keanggotaan sekaligus untuk menambah penyertaaan modal di beberapa lembaga pengutang internasional (sesuai PP tentang Penambahan Penyertaan Modal, Agustus 2013) seperti : a. ADB Rp 353,3 miliar b. Bank Dunia Rp 153,6 miliar c. ASEAN Infrastructure Fund Rp 380 miliar

Page  73

Page  74

Page  75

REGULASI INTERNASIONAL Mencerminkan seperangkat nilai yang diusung di dunia global. Mengacu pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.  Deklarasi  Konvensi

Page  76

DEKLARASI pernyataan bersama mengenai suatu masalah dalam bidang politik, sosial, ekonomi, atau hukum. Deklarasi dapat berbentuk traktat, perjanjian bilateral, dokumen tidak resmi, dan perjanjian tidak resmi

 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948 atau Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia  Deklarasi Alma-Ata (1978) tentang Pelayanan Kesehatan Dasar

 Deklarasi Jomtien (1990) tentang Pendidikan untuk Semua  Deklarasi Rio (1992) tentang Lingkungan Hidup  Deklarasi Kopenhagen (1995) tentang Pembangunan Sosial

 Deklarasi Johannesburg (2002) tentang Kesehatan dan Pembangunan Berkelanjutan Page  77

Page  78

KONVENSI persetujuan resmi yang bersifat multilateral atau persetujuan yang diterima oleh organ suatu organisasi internasional. Konvensi tidak berkaitan dengan kebijakan tingkat tinggi  International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) & International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) (diadopsi & berlaku 1966)  Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) (diadopsi 1966, berlaku: 1969)  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) (diadopsi 1979, berlaku: 1981)  Convention on the Rights of the Child (CRC) (diadopsi 1989, berlaku: 1989)  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (ICRMW atau sering disebut MWC) (diadopsi 1990, berlaku: 2003)  Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (diadopsi 2006, berlaku: 2008) Page  79

Dampak regulasi internasional bagi kebijakan sosial di Indonesia Berbagai perundang-undangan sosial yang dibentuk sebagai konsekwensi penandatanganan, ratifikasi, dan adopsi konvensi ke dalam UU seperti:

 UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Cacat  UU No. 15 tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Melawan Penyelundupan Migran  UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya  UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Page  80

Peran Pekerja Sosial dalam Konteks Kebijakan Sosial Global Peran pekerja sosial tidak dilakukan dengan membantu mereka yang mengalami masalah sosial atau para “pemerlu pelayanan sosial” saja, melainkan diarahkan pada keterlibatan dalam analisis dan perancangan kebijakan sosial internasional. Sejumlah ahli, seperti Gosta Esping-Andersen (1996), Ramesh Mishra (1999), Bob Deacon (2000) sudah lama mengusulkan soal international social policy ini. Aktivis dan analis kebijakan sosial adalah dua peranan penting dalam skenario ini yang intinya difokuskan pada perlawanan terhadap globalisasi dan neoliberalisme. Page  81

SUB-TUGAS KELOMPOK  Melalui diskusi kelompok, identifikasi dan tentukan SATU isu lokal/nasional terkait kebijakan (kesejahteraan) sosial di Indonesia atau masalah kesejahteraan sosial di Indonesia dengan berdasarkan BUKTI/DATA tertulis (kliping koran, laman internet, jurnal penelitian, dokumen pemerintah dsb) yang akan menjadi rencana tugas penyusunan Logframe Approach terkait perencanaan program sosial.

 Lakukan ANALISIS SOSIAL terhadap isu atau masalah tersebut (gunakan analisis statika sosial/stakeholder dan analisis jalur/pohon masalah)  Dikumpulkan pada pertemuan hari Senin, 7 Oktober 2013 (Kelas A), Kamis 10 Oktober 2013 (Kelas B & C)

Page  82

Keterkaitan Analisis Stakeholder (Stakeholder Analysis) dan Analisis Jalur/Pohon Masalah (Problem Analysis) dengan penyusunan Logframe

Page  83

Langkah Analisis Stakeholder 1.

Identifikasi stakeholder pentingdan kepentingan mereka

2.

Asesmen kekuasaan dan pengaruh stakeholder terkait dengan proyek/kegiatan

3.

Tentukan respon proyek yang tepat pada masing-masing stakeholder/kelompok

4.

Rencanakan stakeholder mana yang akan berpartisipasi dalam lingkaran proyek, kapan dan bagaimana

5.

Mulai untuk identifikasi resiko dari stakeholder

6.

Kembangkan strategi untuk membangun partisipasi dan komitmen stakeholder

Page  84

Stakeholder Analysis PSIF Project Resources

84

Mempersiapkan Matriks Stakeholder Stakeholder

Kepentingan

S.1 S.2 S.3

Page  85

Stakeholder Analysis PSIF Project Resources

Dampak

Mengembangkan Pohon Masalah 1.

Identifikasi sebab segera dan langsung dari masalah inti (focal problem)

2.

Identifikasi akibat segera dan langsung dari masalah inti (focal problem)

3.

Bangun pohon masalah yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat dari masalah tersebut

4.

Review pohon masalah dan verifikasi bahwa telah lengkap dan valid

Page  86

PSIF Project Resources

Identifikasi Sebab & Akibat: Pohon Masalah Effects of the Focal Problem

el

Focal Problem

e t

Causes of the Focal Problem

Page  87

PSIF Project Resources

KELOMPOK

TEMA KELOMPOK KELAS A

1

Kebijakan Mobil Murah

2

Penelantaran Anak berujung Petaka

Page  88

KELOMPOK

Page  89

TEMA KELOMPOK KELAS B

1

Larangan berjualan di gerbong KA

2

Trafiking anak

3

Perlindungan anak jalanan

4

Mobil murah tidak tepat sasaran

5

Ketidaktepatan BLSM

6

Kenaikan standar kelulusan UN

7

Kurang berhasilnya KB

KELOMPOK

Page  90

TEMA KELOMPOK KELAS C

1

Penyalahgunaan Dana Kebijakan Impor Daging Sapi Kemenperindag RI

2

Pemberdayaan Pengemis Perlu Studi Kelayakan

3

Korupsi Dana Pendidikan UNAS

4

BLSM tidak tepat sasaran

5

Gepeng

6

BBM

7

Referensi  Deacon, Bob (2003). “Supranational Agencis and Social Policy” dalam Social Policy, Oxford: Blackwell.

 Deacon, Bob (2007). Global Social Policy & Governance. London: Sage.  Gaspar Fajth (2010). UNICEF’s Social Policy Agenda, New York: UNICEF Division of Policy and Practice

 Sykes, Rob (2003) “Social Policy and Globalization” dalam Social Policy, Oxford: Blackwell. 

Page  91

Teki-teki dari jaman pil kiplik untuk yang tertarik dan belum pernah tau... Teka teki ini tidak mengandung trick, hanya murni logika. Semoga Anda beruntung dan jangan cepat menyerah!

Ada 5 buah rumah yang masing-masing memiliki warna berbeda. Setiap rumah dihuni satu orang pria dengan kebangsaan yang berbeda-beda. Setiap penghuni menyukai satu jenis minuman tertentu, merokok satu

merek tertentu dan memelihara satu jenis hewan tertentu. Tidak ada satupun dari kelima orang tersebut minum minuman yang sama, merokok merk rokok yang sama dan memelihara hewan yang sama seperti penghuni yang lain. PERTANYAAN : Siapakah yang memelihara IKAN ? Page  92

PETUNJUK : Orang Inggris tinggal di dalam rumah berwarna merah. Orang Swedia memelihara anjing. Orang Denmark senang minum teh. Rumah berwarna hijau terletak tepat di sebelah kiri rumah berwarna putih. Penghuni rumah berwarna hijau senang minum kopi. Orang yang merokok Pallmall memelihara burung. Penghuni rumah yang terletak di tengah tengah senang minum susu. Penghuni rumah berwarna kuning merokok Dunhill. Orang Norwegia tinggal di rumah paling pertama. Orang yang merokok Marlboro tinggal disebelah orang yang memelihara kucing. Orang yang memelihara Kuda tinggal di sebelah orang yang merokok Dunhill. Orang yang merokok Winfield senang minum bir. Di sebelah rumah berwarna biru tinggal orang Norwegia. Orang Jerman merokok Rothmans. Orang yang merokok Marlboro bertetangga dengan orang yang minum air. Albert Einstein menyusun teka teki ini pada abad yang lalu. Dia menyatakan 98% penduduk di dunia tidak mampu memecahkan teka teki ini. Apakah anda termasuk yang 2 % ??????

KEBIJAKAN SOSIAL GLOBAL

Recommend Documents