Analisis Kebijakan Sosial Model dan Tekniknya
Pelatihan Analisa Kebijakan Untuk Pemangku Kebijakan di Tingkat Kabupaten/Kota Imam Cahyono Jakarta, 3 Desember 2010
Analisis dan Teknik Analisis Kebijakan Sosial Analisis Kebijakan Sosial
Apa itu analisis kebijakan sosial? Modelnya seperti apa? Kerangkanya seperti apa?
Teknik Analisis Kebijakan Sosial
Bagaimana prosesnya? Apa saja tekniknya?
Menurut Analisis Saya………..
Menurut Saya, Merapi……………….
4
Kebijakan Obama………… Kebijakan Yudhoyono……...
5
Analisis Kebijakan Sosial:
usaha yang terencana dan sistematis dalam membuat analisis atau assesmen akurat mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan sosial, baik sebelum maupun sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat keibjakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya 6
Mengapa penting?
Memahami proses pengambilan kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Menggambarkan kondisi sosial dan respon kebijakan sosial. Menjelaskan kondisi sosial dan bagaimana kebijakan sosial tersebut muncul, sejauh mana dalam mengatasi kondisi tersebut. Mengevaluasi efektivitas kebijakan sosial serta mengupayakan capaian-capaiannya 7
Prosedur pada tiap tahapan kebijakan
Problem structuring – merumusan masalah Forecasting – meramalkan ke depan Recommendation – rekomendasi Monitoring – pengawasan Evaluation – evaluasi
8
Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan empirik/analitik: menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu kebijakan. Pertanyaan yang dapat diajukan antara lain, apakah faktanya sudah ada? Pendekatan evaluatif: menilai manfaat (value) dari suatu kebijakan. Seberapa bernilaikah fakta tersebut. Pendekatan normatif: memberikan rekomendasi untuk kebijakan mendatang. Apa yang harus dilakukan. 9
Model-modelnya
10
Kerangka analisis kebijakan Parameter Fokus Rasionalisasi
Nilai-Nilai
Politik
Definisi
?
?
?
Implementasi
?
?
?
Konsekuensi
?
?
?
11
Proses tahapan analisis
Mendefinisikan masalah kebijakan. Mengumpulkan bukti tentang masalah. Mengkaji penyebab masalah. Mengevaluasi kebijakan yang sudah ada. Mengembangkan alternatif kebijakan. Menyeleksi kebijakan terbaik.
12
Proses analisis Formulasi & artikulasi masalah/agenda kebijakan Rekomendasi: alternatif kebijakan terpilih/prioritas dan strategi implementasinya
Pengujian dan pemilihan alternatif kebijakan
Evaluasi kebijakan yang ada
EVALUATING and FORECASTING
Perumusan tujuan analisis kebijakan dan policy audience
Penyampaian alternatifalternatif kebijakan dan justifikasinya 13
Teknik/Pisau analisis Analisis SWOT b. Analisis efektifitas biaya c. Analisis Indeks kepuasan publik a.
14
Kemiskinan, Ekonomi dan Pelayanan Publik
15
Angka Kemiskinan di Papua menurun paling signifikan sejak 2002 dari 46 persen menjadi 37 persen, namun tetap tertinggi di dibanding kawasan lain di Indonesia
50 46.0 40 Poverty rate (%)
41.5 44.4 41.8
40.8 37.0
38.7
38.7
40.8
41.3
39.3 35.0
30 19.1 20 18.4
10
18.2
17.4
16.7
16.7
17.8
16.6
15.4
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0 2000
2001
Papua Source: Central Bureau Statistic (BPS)
Papua Barat
National
Kalimantan Timur
DKI Jakarta
Riau
Kepulauan Riau
Papua
Aceh
Bangka Belitung
National
Sumatra Selatan
Papua Barat
Jawa Timur
Sumatra Utara
Kalimantan Tengah
Jawa Barat
Sumatra Barat
Bali
Banten
Kalimantan Selatan
Sulawesi Utara
Jambi
Kalimantan Barat
Jawa Tengah
Yogyakarta
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bengkulu
Lampung
NTB
Sulawesi Barat
Gorontalo
Maluku
NTT
Maluku Utara
Regional GDP per capita (Rp million)
Pendapatan Domestik Bruto tinggi, sebagian besar disumbangkan oleh sektor pertambangan. Pendapatan per kapita juga tinggi, dibandingkan kawasan Indonesia lainnya.
80
70
60
50
40
30
20
10
0
17
Sektor pertambangan menopang ekonomi Papua, urutan kedua ditempati belanja pemerintah Government administration*, 5% Transportation and communication, 4%
Others**, 3% Agriculture, 11%
Trade, restaurant, and hotel, 4%
Construction, 4%
Mining, oil, and gas, 69%
Penopang ekonomi Papua Barat lebih beragam.
Government administration*, 8%
Others**, 2%
Transportation and communication, 7%
Agriculture, 27%
Trade, restaurant, and hotel, 10%
Construction, 8% Manuf acturing
Mining, oil, and gas, 17%
( related to o il and gas ), 19%
19
Secara fiskal, Papua dan Papua Barat merupakan provinsi terkaya
Provinsi
Bagi Hasil Minyak dan Gas
Dana Otonomi Khusus
2001-2008
70%
2% dari total DAU
Dari 2009
70%
1.4% dari total DAU
2004-2008
70%
0
Dari 2009
70%
0.6% dari total DAU
Sebelum 2008
70%
0
Dari 2008
70%
2% Dari total DAU
Minyak: 15%, Gas: 30%
0
Papua
Papua Barat Provinsi Lain Aceh
Provinsi lainnya
Aliran dana dari pusat meningkat pesat sejak 2006
Papua
Papua Barat 7
14
6
12
5
Rp Trillion
Rp Trillion
16
10 8 6
4 3 2
4 2
1
0
0
2003
2004
2005
DAU Special autonomy funds Total transfer
2006
2007*
2008*
2009**
Revenue sharing DAK Without burden sharing policy
2004
2005
DAU Special autonomy funds Total transfer
2006
2007*
2008*
2009**
Revenue sharing DAK Without burden sharing policy
Besarnya dana tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat Pendidikan terpuruk (buta huruf, putus sekolah, tidak mengenyam pendidikan dasar). Layanan kesehatan memprihatinkan (AIDS, seks bebas, malaria). Wabah busung lapar.
22
Terima Kasih
