ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN SOSIAL DI PERKOTAAN SEBAGAI SEBUAH KAJIAN IMPLEMENTATIF. Oleh: A. Syamsu Alam ABSTRACT

A. Syamsu Alam : Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif

78

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN SOSIAL DI PERKOTAAN SEBAGAI SEBUAH KAJIAN IMPLEMENTATIF Oleh: A. Syamsu Alam ABSTRACT Social problems founded both on rural and urban area in Indonesia, but the most had founded on urban area. There is more problem arise in urban than rural area. Base of it, the Urban Management have implementing as a management process to make an ideal city system as like as something was expected. The focus of urban management is closely connecting with the needs of the physical aspects, social and economic aspect of communities. The pattern of its management is highly related to the level of complexity of urban problems which related to a number of factors and challenges, such as population, high level on urbanization, Poverty increasing/minimally of employment opportunities, increasing of social inequality/economic inequality, declining of environmental quality in urban area, and ability human resources limitation , institutionally and fundrising for develop and to maintain the urban infrastructure. Social policy basically is a combination of two activities, discovering) and finding a solution for social problem (Bessant, et al 2006:3). In this case, integrated social policies in the academic scientific activities such as research using to find social issue such as poverty, hat research will using to policy formulating, it call a social policy product. To analyze, it viewed follow three perspectives, social policy as a process (process perspective), as a product (product perspective) and as a performance or achievements (performance perspective), Hutman (1981) and Gilbert and Specht (1986 ). Legal accepted for existence of street vendors at Makassar is characterized by various regulations enacted to regulated they activities. But sometime, government showed opposite. Base of that , They make various organization or group to fight. That was a breakthrough made with the means to anticipated a number of potential act which any time become to threaten. It include several stages, as like as movement, awareness of unity among them, make an organization, tightened them line, all of that using to fight against officer, have sold illegally, refused to relocate, and demonstration. There are two Factors that influence to the existence of street vendors in the city of Makassar. First aspects including problem through regulation, facilities and infrastructure, also human resources management. Another aspects is socio-cultural and economical factors. LATAR BELAKANG

pengetahuan dan teknologi serta harus

Pembangunan nasional merupakan

dapat

memperhatikan

tantangan

usaha peningkatan kualitas sumber daya

perkembangan global. Pelaksanaannya

manusia dan masyarakat Indonesia yang

mengacu pada kepribadian bangsa dan

dilakukan

nilai luhur yang universal ditujukan untuk

secara

berkelanjutan,

ber-

landaskan kemampuan nasional, dengan

mewujudkan

memanfaatkan

berdaulat, berkeadilan, sejahtera, maju,

kemajuan

ilmu

kehidupan

bangsa

yang


mandiri, dan kukuh terhadap kekuatan

nasional

haruslah

bermuara

moral dan etikanya. Dengan demikian,

peningkatan kesejahteraan sosial.

79

pada

membangun kesejahteraan rakyat dan

Namun demikian, baik pada masa

ketahanan budaya merupakan agenda

Orde Baru maupun era reformasi saat ini,

pembangunan yang penting dan strategis

pembangunan sosial baru sebatas jargon

yang seharusnya diikuti penetapan atau

pembangunan

kebijakan yang efektif. Sebagai

perbandingan

dengan

berbagai negara di belahan dunia ini, maka Indonesia merupakan salah satu negara yang unggul dalam menetapkan suatu

kebijakan

dan belum terintegrasi dengan strategi

ketatanegaraan

yang

relatif tidak tertandingi baik ditinjau dari

ekonomi.

masalah

masih

persoalan

mendasar,

Penanganan

belum

menyentuh

program-program

jaminan sosial masih bersifat parsial dan karitatif

serta

belum

didukung

oleh

“Kebijakan Sosial” yang mengikat. Orang miskin masih dipandang sebagai sampah

segi penetapannya maupun dari segi

pembangunan yang harus dibersihkan.

masa berlakunya serta tenggang waktu

Kalaupun dibantu baru sebatas bantuan

dalam proses perubahannya, seperti dari

uang, barang, pakaian atau mie instant

berbagai

dokumen

berdasarkan prinsip belas kasihan tanpa

kebijakan

baik

peraturan

yang

skala

dan

nasional

konsep dan visi serta misi yang jelas.

maupun daerah, ini semua diakui oleh

Kalau ditelusuri lebih jauh, bahkan

banyak negara bahwa hal seperti itu

kini terdapat kecenderungan pemerintah

adalah

hal

kurang mengurusi permasalahan sosial.

belum

Dengan menguatnya ide liberalisme dan

baik.

Namun

operasionalisasinya

dalam

masih

maksimal.

kapitalisme, pemerintah lebih tertarik pada

Kesejahteraan bagian

tak

sosial

terpisahkan

merupakan

dari

cita-cita

bagaimana ekonomi

memacu

pertumbuhan

setinggi-tingginya,

termasuk

kemerdekaan dan muara dari agenda

menarik pajak yang sebesar-besarnya.

pembangunan ekonomi. Pasal 33 UUD

Sedangkan tanggung jawab menangani

1945 yang merupakan pasal mengenai

masalah sosial dan memberikan jaminan

perekonomian berada pada Bab XIV UUD

sosial diserahkan sepenuhnya kepada

1945

masyarakat.

yang

berjudul

“Kesejahteraan

Sosial”. Menurut Sri-Edi Swasono (2001), “Dengan menempatkan pasal 33

Sehubungan dengan itu, bergulirnya

di

otonomi daerah juga bukannya semakin

bawah judul Bab, maka “Kesejahteraan

memperkuat komitmen pemerintah daerah

Sosial” itu, berarti pembangunan ekonomi

untuk lebih memperhatikan masyarakat


kelas bawah. Pemberian wewenang yang

80

Pola pengelolaannya sangat terkait

lebih besar kepada pemerintah daerah

dengan

dalam mengelola pembangunan daerah

permasalahan

belum diikuti dengan penguatan piranti

pada sejumlah faktor dan tantangan,

kebijakan

seperti jumlah penduduk, tingginya arus

dan

strategi

pembangunan

tingkat

sosial. Bahkan terdapat ironi di beberapa

urbanisasi,

daerah

kesempatan

dimana

institusi-institusi

kerja

meningkatnya

bukan

kesenjangan

melainkan

perkotaan

yang

meningkatnya

kesejahteraan sosial yang sudah mapan, dikembangkan

kompleksitas terkait

kemiskinan/

di

perkotaan,

ketimpangan ekonomi,

sosial/

merosotnya

dibumihanguskan begitu saja. Demikian

kualitas lingkungan hidup di perkotaan,

juga tidak sedikit pemerintah daerah yang

dan

terbatasnya

hanya mau menerima penguatan dan

daya

manusia,

peralihan wewenang dalam pengelolaan

menggalang dana untuk pembangunan

dan

dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan.

peningkatan

“Pendapatan

Asli

sumber-sumber

sumber

kelembagaan

maupun

(PAD),

Di Kota Makassar, juga demikian

sedangkan peralihan tugas dan peran

adanya, seperti dalam hal menangani atau

menangani “Permasalahan Sosial Asli

menyelesaikan masalah-masalah sosial,

Daerah”

Suharto:56),

sebagai contoh penanganan Pedagang

inginnya diserahkan kepada masyarakat,

Kaki Lima (PK5), penggusuran, petugas

lembaga-lembaga sosial dan kegamaan.

kebersihan

(PSAD)

Daerah”

kemampuan

(Edi

Di Indonesia permasalahan sosial ditemukan

baik

di

tingkat

pedesaan

dan

lain-lain

sebagainya,

kesemuanya ini masih sering menimbulkan masalah dalam menyelesaikannya.

maupun di perkotaan, tetapi lebih banyak

Jadi

peluang masalah-masalah sosial tersebut

menyelesaikan masalah justru menimbul-

muncul di perkotaan. Olehnya itu, urban

kan

management

(pengelolaan

dibandingkan

dilaksanakan

sebagai

perkotaan)

suatu

proses

Cipto

maknanya

masalah

adalah

baru.

Hal

dengan

Wibowo

aktivitas

ini

hasil

tentang

dapat

penelitian

penanganan

manajemen dari keadaan kondisi sistem

Pedagang Kaki Lima di Bandung Tahun

kota saat ini menuju sistem kota yang

2004,

dikehendaki berdasarkan pada kondisi

Wahyuni, tentang Penanganan Penularan

ideal yang diharapkan. Fokus manajemen

HIV/AIDS juga di Kota Bandung, 2004,

perkotaan sangat berhubungan dengan

serta hasil Praktek Lapang Mahasiswa

kebutuhan aspek fisik, sosial maupun

Tugas Belajar EX-APDN dan STPDN

ekonomi masyarakat.

kerjasama

Hasil

Penelitian

Unhas

oleh

Depdagri

Dewi

tentang


terhadap

81

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bogor

kesempatan

tahun 2005 yang lalu, serta masih banyak

diusulkan

contoh lain yang relevan dijadikan sebagai

mengatasi dalam rangka mencapai suatu

justifikasi atau dasar bahwa implementasi

tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran

kebijakan sosial beserta faktor-faktor yang

atau suatu maksud tertentu. Hal ini

mempengaruhinya.

sebenarnya menyangkut suatu dimensi

untuk

kebijakan

yang

menggunakan

dan

Maka dari itu, dalam menghadapi

yang sangat luas, karena kebijakan tidak

globalisasi

ide

hanya dipahami sebagai tindakan yang

kapatalisme ini, visi, misi dan strategi

dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga

kebijakan publik dan pembangunan sosial

oleh kelompok maupun oleh individu yang

di Indonesia perlu direvitalisasi dan bukan

ada

dideligitimasi, olehnya itu dalam tulisan ini,

masyarakat.

era

dan

menguatnya

dalam

suatu

komunitas

dalam

kami fokus mengkaji tentang “Kebijakan

Mengacu pada Hogwood dan Gunn,

Sosial di Kota Makassar”, karena Kota

Bridgman dan Davis (2004) menyatakan

Makassar merupakan salah

bahwa

kota

di

kebijakan

publik

sedikitnya

Indonesia memiliki banyak permasalahan

mencakup hal-hal seperti: (1) Bidang

yang berkaitan dengan berbagai aspek di

kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan

bidang sosial.

umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai. (2) Proposal tertentu yang

KERANGKA KONSEPTUAL

mencerminkan

Analisis Kebijakan

pemerintah

Kebijaksanaan

menurut

James

keputusan-keputusan

yang

Kewenangan

telah

formal

dipilih.

seperti

(3)

undang-

E.Anderson (Solichin, 2003: 2), adalah

undang atau peraturan pemerintah. (4)

sebagai

Program,

perilaku

dari

sejumlah

aktor

yakni

(pejabat, kelompok, instansi pemerintah)

yang

atau

sumberdaya

serangkaian

aktor

dalam

sustu

seperangkat

kegiatan

mencakup rencana penggunaan lembaga

dan

strategi

bidang kegiatan tertentu, pemahaman ini

pencapaian tujuan. (5) Keluaran (output),

terkait dengan Carl Friedrich (Budi, 2002:

yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh

16),

pemerintah, sebagai produk dari kegiatan

yang

kebijaksanaan

menyatakan sebagai

suatu

bahwa arah

tertentu.

tindakan yang diusulkan oleh seseorang,

Terkait dengan itu, Maka secara

kelompok atau pemerintah dalam suatu

spesifik kebijakan publik menurut Robert

lingkungan tertentu, yang memberikan

Eyestone (Budi: 15), merupakan sebagai

hambatan-hambatan

“hubungan suatu unit pemerintah dengan

dan

kesempatan-


82

lingkungannya”, hal ini seirama dengan

masalahan

Thomas

15),

mengembangkan, menilai serta memilih

mengatakan bahwa “Kebiajakan publik

alternative kebijakan, guna memecahkan

adalah

permasalahan atau tujuan yang diinginkan

R.

Dye

apapun

(Budi,

yang

2002:

dipilih

oleh

pemerintah untuk dilakukan dan tidak

kemudian

Demikian juga, Menurut E.S.Quide

Sebagaimana ilmu

dihadapi,

(Mustopadidjaya, 1984).

dilakukan”.

dalam

yang

diketahui

sosial,

analisa

bahwa kebijakan

(Riant: 83), bahwa asal muasal analisa kebijakan

disebabkan

banyaknya

menggunakan berbagai metode penelitian

kebijakan yang tidak memuaskan. Begitu

dan

banyak kebijakan yang tidak memecahkan

pengkajian

guna

menghasilkan

informasi-informasi kebijakan yang relevan

msalah

guna pemecahan masalah.Dalam konteks

masalah baru. Demikian juga

ilmu politik, analisa kebijakan disebut

Patton dan David S. Savicky (Riant, 2004:

sebagai analisa kebijakan politik (Dunn,

84), dengan kritis menjelaskan bahwa

1981),

namun

kalau

disiplin

ini

ditempatkan pada pengertian yang luas dan mendalam, maka analisa kebijakan adalah suatu bentuk penelitian terapan (action) yang dilakukan untuk memahami secara mendalam berbagai permasalahan sosial guna mendapatkan pemecahan yang lebih baik sebagaimana dikemukakan oleh Quide (Mustopadidjaya, 1986). Kalau pengertian tersebut dilihat dalam

konteks

publik,

maka

analisa

kebijakan publik adalah penentuan dalam rangka alternative

hubungan

antara

kebijakan,

berbagai

keputusan

atau

justru

bahkan

memunculkan Carl W.

analisa kebijakan adalah tindakan yang diperlukan

untuk

dibuatnya

sebuah

kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada. Analisa kebijakan bekerja dalam sebuah lingkungan yang serba terbatas: waktu, informasi, bahkan pengetahuan. Analisa kebijakan adalah profesi yang sangat diperlukan oleh setiap pemimpin puncak di berbagai lembaga administrasi publik, pada setiap jenjang. Di negara-negara maju,

para

kepala

negara

biasanya

didampingi oleh analis-analis kebijakan yang

excellent

yang

memungkinkan

cara-cara lainnya, yang terbaik untuk

mereka

mencapai sejumlah tujuan tertentu (Nagel,

kebijakan yang cepat namun efektif dalam

1984).

pelaksanaannya.

Rumusan

ini

memberikan

mengambil

keputusan

atau

gambaran bahwa analisa kebijakan adalah

Sehubungan dengan hal tersebut,

metode atau disiplin untuk mengkaji,

diperjelas oleh William N. Dunn (Riant,

menemukenali,

2003: 86), bahwa analisis kebijaksanaan

merumuskan

per-


83

sebagai disiplin ilmu sosial terapan yang

cenderung mencirikan cara beroperasi

menerapkan berbagai metode penyelidik-

para ekonom, analisis sistem, dan peneliti

kan, dalam konteks argumentasi dan

operasi.

debat publik, untuk menciptakan secara

menimbulkan jurang pemisah yang besar

kritis menaksir, dan mengkomunikasikan

antara

pengetahuan

diunggulkan dan upaya-upaya pemerintah

yang

relevan

dengan

kebijakan.

Analisis

prospektif

pemecahan

seringkali

masalah

yang

untuk memecahkan.

Kegiatan merupakan

analisis suatu

kebijakan

keharusan

b. Analisis Kebijakan Retrospektif

bagi

Analisis ini dalam banyak hal sesuai

perumusan kebijakan, namun tidak terlalu

dengan deskripsi penelitian kebijakan,

ditekankan pada implementasi kebijakan

juga dijelaskan sebagai penciptaan dan

dan

transformasi

lingkungan

kebijakan,

pada

informasi

sesudah

aksi

implementasi kebijakan dan lingkungan

kebijakan dilakukan, hal ini mencakup

kebijakan biasanya dilakukan evaluasi.

berbagai

Namun

dikembangkan oleh tiga kelompok analis,

demikian,

evaluasi

kebijakan

:

tipe

(1)

kegiatan

kelompok

yang

merupakan bagian dari analisis kebijakan

yaitu

analis

yang

yang lebih bersifat berkenaan dengan

berorientasi pada disiplin, (2) kelompok

prosedur dan manfaat dari kebijakan.

analis yang berorientasi pada masalah, dan (3) kelompok analis yang berorientasi

Bentuk-Bentuk

Analisis

Kebijakan

Publik

c. Analisis Kebijakan yang Terintegrasi

Menurut William N. Dunn (2000), bahwa

pada aplikasi.

hubungan

komponen

antara

informasi

metode-metode

komponen-

kebijakan

analisis

dan

kebijakan

Analisis

ini

merupakan

bentuk

analisis yang mengkombinasikan gaya operasi

para

perhatian

praktisi

pada

yang

menaruh

penciptaan

dan

memberikan landasan untuk membedakan

transformasi

tiga bentuk utama analisis kebijakan,

sesudah

antara lain; analisis kebijakan prospektif,

Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak

analisis

hanya mengharuskan para analis untuk

kebijakan

restrospektif,

dan

tindakan

analisis kebijakan terintegrasi.

mengkaitkan

a. Analisis Kebijakan Prospektif

retrospektif

Analisis ini identik dengan produksi

informasi

sebelum

kebijakan

tahap

dan

diambil.

penyelidikan

dan prospektif, tetapi juga

menuntut para analis untuk terus menerus

atau transformasi informasi sebelum aksi

menghasilkan

kebijakan dimulai dan diimplementasikan

informasi setiap saat. Hal ini berarti bahwa

dan

mentransformasikan


analis dapat terlibat dalam tranformasi

adalah

komponen-komponen informasi kebijakan

Kesejahteraan

sosial

searah dengan perputaran jarum jam

kondisi

of

berulangkali

mencapai kesejahteraan manusia harus

sebelum

pemecahan

masalah

akhirnya

kebijakan

yang

kelebihan

ini

yang

metodologi

mempunyai dimiliki

analisis

prospektif,

tetapi

kelemahan

memenuhi

well

merupakan

being),

kebutuhannya

baik

untuk yang

oleh

semua

Dalam arti spesifik atau sempit, kata

semua

sosial menyangkut sektor kesejahteraan

dan

sosial sebagai suatu bidang atau bagian

dari

dari

retrospektif

tidak

mereka.

(state

itu

sosial.

bersifat material maupun non-material.

memuaskan ditemukan. Analisis

kesejahteraan

84

satupun Analisis

yang

pembangunan

sosial

atau

kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk

terintegarsi melakukan pemantauan dan

meningkatkan

kualitas

evaluasi kebijakan secara terus menerus

manusia,

sepanjang waktu, tidak demikian halnya

dikategorikan

dengan analisis prospketif dan retrospektif

tidak beruntung (disadvantaged group)

yang lebih sedikit menyediakan informasi

dan kelompok rentan (vulnerable group).

dalam berbagai hal kehidupan sosial.

Kata sosial di sini menyangkut program-

3. Kebijakan Sosial

program dan atau pelayanan-pelayanan

terutama sebagai

kehidupan

mereka

yang

kelompok

yang

Kebijakan sosial adalah salah satu

sosial untuk mengatasi masalah-masalah

bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan

sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran,

sosial merupakan ketetapan pemerintah

ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna

yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial

atau

masyarakat

memenuhi banyak.

kebutuhan

(Bessant,

Watts,

Dalton dan Smith 2006: 4). Terkait dengan itu, kebijakan sosial merupakan kebijakan yang menyangkut masyarakat secara keseluruhan yang di dalamnya menyangkut berbagai aspek baik aspek sosial, politik, maupun aspek ekonomi.

Faktor

ekonomi

dan

politik

merupakan bagian yang integral (bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya). Tujuan akhir kebijakan sosial

sosial dan tuna susila, kenakalan remaja dan lain sebagainya. Kemudian

dari

pada

itu,

maka

huttman (1981) dan Gilbert dan Specht (1986) melihat kebijakan sosial dari tiga sudut pandang, yakni kebijakan sosial sebagai proses (process), sebagai produk (product) dan sebagai kinerja atau capaian (performance). Pertama, Sebagai suatu proses, kebijakan sosial menunjuk pada tahapan

perumusan

kebijakan

dalam

kaitannya dengan variable-variabel sosialpolitik dan teknik metodologi. Kebijakan


sosial merupakan suatu tahapan untuk

85

MODEL ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL

membuat sebuah rencana tindak (plan of action)

yang

dimulai

dari

peng-

identifikasian kebutuhan (assessing need), penetapan alternative-alternatif tindakan, penyeleksian strategi-strategi kebijakan. Kedua, Kebijakan sosial sebagai suatu produk, kebijakan sosial adalah hasil dari proses perumusan kebijakan

Implementasi kebijakan sosial dapat diukur melalui tiga model analisis yaitu : Prospektif,

Retrospektif

dan

Integratif

atau perencanaan sosial, yaitu mencakup

(Dunn, 1991) seperti skema di atas, serta

segala

perundang-

Kebijakan sosial dilihat sebagai suatu

undangan atau proposal program yang

kinerja (performance) sebagai dasar atau

berfungsi

unit

bentuk

peraturan

sebagai

pedoman

dalam

analisisnya,

mengenai

kerangka

melaksanakan berbagai kegiatan atau

analisisnya, secara rinci dapat dilihat pada

proyek.

skema berikut ini.

Ketiga, Kebijakan sosial sebagai

Kerangka Analisis Kebijakan Sosial

suatu kinerja (performance), kebijakan Fokus

sosial merupakan deskripsi atau evaluasi terhadap

hasil

pengimplementasian

produk kebijakan sosial atau pencapaian tujuan

suatu

rencana

pembangunan.

Kebijakan sosial dalam pengertian ini menyangkut

kegiatan

analisis

untuk

melihat dampak atau pengaruh yang terjadi

pada

masyarakat,

baik

yang

bersifat positif maupun negatif, sebagai akibat dari diterapkannya suatu peraturan perundang-undangan atau suatu program. Secara khusus dimensi ketiga ini biasanya diistilahkan

dengan

analisis

kebijakan

sosial (Dunn, 1981; Quide, 1982). Adapun kerangka pemikiran atau siklus yang berkenaan dengan analisis kebijakan sosial yaitu sebagai berikut :

DEFINISI KEBIJAKAN SOSIAL  Apa masalah sosialnya?  Faktor apa yang mempengaruhi masalah tersebut  Siapa yang terpengaruh secara langsung oleh masalah tersebut

Parameter Penelitian & Nilai-Nilai Politik Rasionalisasi  Apakah  Apakah ini  Apakah definisi merupakan definisi masalah masalah masalah rasional sosial yang secara dan penting? politik dapat konsisten diterima?  Nilai-nilai dengan apa yang  Individu penelitian penting atau yang ada? dalam kelompok  Apakah melakukan mana yang definisi seleksi mendukung kelompok kelompok dan sasaran sasaran? menentang pada Apakah nilaipendefinisia tingkat nilai tersebut n kelompok generalisas sudah sesuai sasaran? i tertentu / tepat? Apa sudah akibatnya  Nilai-nilai sesuai terhadap apa yang dengan pendefinisia penting penelitian? n masalah dalam sosial?  Apakah menentukan criteria penyebab  Apa akibat yang masalah? penentuan digunakan Apakah nilaimasalah unutk nilai tersebut tersebut menyeleksi sudah tepat? terhadap kelompok individu sasaran atau didukung kelompok oleh sasaran? rasionalisa si dan penelitian?  Apakah penelitian yang ada mendukung penyebab masalah?


 Apakah tujuan kebijakan konsisten  Apa tujuan dengan kebijakan penelitian sosial? dan pendefinisi  Program dan an pelayanan masalah? sosial apa yang diberikan?  Apakah bentuk pelayanan  Bagaimana sosial yang kebijakan diberikan? tersebut Apakah dimana? penelitian mendukung pelayanan sosial yang dipilih?  Apakah struktur organisasi sudah sesuai dengan kebijakann ya?  Apakah pendanaan memadai, teramalkan, tersedia sesuai dengan penelitian dan rasionalisa si?

 Seberapa besar tingkat kekuasaan yang menentang kebijakan? Bagaimana hal ini mempengar uhi kebijakan?  Adakah dukungan yang memadai yang dapat memungkin kan kebijakan diterapkan?  Individu dan kelompok mana yang akan diuntungkan oleh kebijakan ini? Apakah dampaknya bagi implementa si kebijakan?  Apakah pendanaan memadai, teramalkan dan tersedia sejalan dengan politik? KONSEKUENSI  Apakah  Apakah  Apa KEBIJAKAN keuntungan keuntungan keuntungan SOSIAL dan dan kerugian dan kerugia kerugian sejalan sejalan  Apakah sejalan dengan nilaidengan keuntungan dengan nilai? politik? dan kerugian penelitian  Apa  Bagaimana kebijakan? dan konsekuensi dukungan rasionalisa  Apakah yang dan si? konsekuensi diharapkan penentanga kebijakan bagi  Apa dan tidak n terhadap klien, sistem konsekuen diharapkan kebijakan sosial, dan si yang dari pada tingkat sistem diharapkan kebijakan masyarakat pelayanan dan tidak dalam mempengar sosial? diharapkan kaitannya uhi dari dengan pemberian kebijakan nilai? pelayanan? dalam kaitannya dengan penelitian dan rasionalisa si? IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL

 Nilai-nilai apa yang mempengaru hi tujuan kebijakan?, apakah nilainilai tersebut sudah tepat?  Apakah kebijakan memperlaku kan klien secara tepat sesuai dengan kesamaan, kesetaraan, kelayakan dan penentuan nasib sendiri klien?.  Apakah struktur organisasi mendukung efektivitas dan efesiensi pemberian pelayananny a?  Apakah pendanaan memadai, teramalkan dan tersedia sejalan dengan nilai?

Sumber : Dikembangkan dari Quide (1995: 172-173)

86

Makassar tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dinilai disamping kurang

fokus/spesifik

juga

karena

memang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

kota

dengan

segala

kemajuan dan perubahan yang telah terjadi, hal ini dilihat pada dasar hukum yang merupakan acuan untuk dipakai beraktivitas

oleh

para

PKL

di

kota

Makassar, seperti : 1). Peraturan Daerah No 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam wilayah kota Makassar. 2). Keputusan Walikota Makassar Nomor 44 tahun 2002 tentang Penunjukan beberapa tempat pelataran yang dapat dan yang tidak dapat dipergunakan oleh

pedagang

kaki

lima

dalam

wilayah kota Makassar. 3). Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2004 tentang pengurusan Pasar dalam Daerah Kota Makassar. 4). Keputusan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2004, tentang Prosedur Tetap (Protap) Penertiban Bangunan dan

Pembinaan

Pedagang

Sektor

Informal (PKL) dalam wilayah kota Makassar. 5). Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

ANALISIS

KEBIJAKAN

SOSIAL

DI

KOTA MAKASSAR

Tahun 2005 – 2015. 6). Keputusan Walikota Makassar Nomor

Kebijakan sosial yang kami kaji

651 Tahun 2007 tentang Kawasan

adalah Peraturan daerah pemerintah kota

Segi empat jalan sebagai percontohan


87

kebersihan dan penegakan peraturan

berdagang oleh pedagang kaki lima atau

daerah kota Makassar.

wilayah bersih atau bebas dari pedagang

Dari kesekian regulasi yang terkait di

kota

Bawakaraeng;

ada

satupun

yang

Kartini;

membicarakan

tentang

PKL

Sudirman;

dengan

keberadaan

Makassar, terfokus

kaki lima, yaitu: Sepanjang jalan Gunung

belum

PKL

Sepanjang

Sepanjang

jalan

jalan

Sepanjang

R.A.

Jenderal

jalan

Sam

secara tersendiri. Olehnya itu, regulasi

Ratulangi; Sepanjang jalan Haji Bau;

mengenai PKL perlu diadakan secara

Sepanjang jalan Penghibur; Sepanjang

khusus

jalan

dan

tersendiri,

termasuk

di

Pasar

Ikan;

Sepanjang

dalamnya syarat PKL yang harus dan

Hertasning;

tidak perlu membayar retribusi kepada

Pangeran Pettarani, dan sepanjang jalan

pemerintah kota Makassar, demikian pula mengenai

sanksi-sanksi

serta

Penataan

pedagang

kaki

merupakan bagian dari sistem pengaturan sebagaimana digariskan

juga

dalam

penertiban, Peraturan

yang Daerah

Nomor 10 tahun 1990 tentang pembinaan pedagang kaki lima dalam wilayah kota Makassar. Oleh pihak pemerintah kota, dalam menindaklanjuti keputusan walikota yang ada, maka dalam wilayah kota

Andi

Dan pada ayat (2) pasal 2 Perda No. 44

lima

jalan

Urip Sumohardjo.

hal-hal

spesifik lainnya tentang PKL tersebut.

sepanjang

jalan

tahun

2002,

mengenai

sejumlah

pelataran yang tidak dapat dipergunakan pada waktu antara pukul 05.00 sampai dengan 17.00 wita, diantaranya sebagai berikut:

Sepanjang

jalan

Riburane;

Sepanjang jalan Nusantara; Sepanjang jalan Ujung Pandang; Sepanjang jalan Ahmad

Yani;

Bulusaraung; Raya;

Sepanjang Sepanjang

Sepanjang

Sudirohusodo,

jalan

jalan

dan

jalan

Dr.

G.

Masjid Wahidin

Sepanjang

jalan

Makassar ditetapkan wilayah yang boleh

Sulawesi. Dari kedua ayat dalam regulasi

dan

dalam

tersebut, sampai saat ini belum berjalan

para

secara efektif, disebabkan berbagai faktor,

tidak

berdagang

boleh atau

ditempati

berusaha

oleh

pedagang kaki lima.

diantaranya:

Pada Surat Keputusan Nomor 44

eksternal

terdiri dari dua: aspek

terdiri

dari

masalah

yang

Tahun 2002 pada pasal 2 ayat (1) dan (2)

berkaitan dengan faktor regulasi, dan

dijelaskan, pedagang kaki lima tidak boleh

fasilitas

menempati trotoar

serta

atau badan jalan,

pendukung sumber

atau

Infrastruktur;

daya

manusia

dan

aspek

dan

Kemudian dalam Perda ini juga ditetapkan

manajemennya,

sejumlah jalan raya besar yang sama

terdiri dari faktor sosial budaya, faktor

sekali

ekonomi.

tidak

boleh

ditempati

untuk

eksternal


88

Dalam proses penertiban berdasar-

umum, hal ini terkait dengan bunyi

kan data dari pihak Satuan Polisi Pamong

pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria

Praja

(UUPA) Nomor 5 tahun 1960 berbunyi

kota

Makassar,

secara

teknis

“Segala

langkah-langkah yang dilakukan dengan

bahwa

melalui : Surat peringatan; kemudian

berfungsi sosial”.

hak

atas

tanah

pendekatan secara persuasif, dan langkah

Salah satu hasil wawancara yang

alternatif paling akhir adalah penertiban

merupakan prinsip hidup para PKL di

paksa.

kota Makassar, yang bermakna bahwa

Secara

operasional

kecamatan

di

setidaknya

tingkat menurut

sebenarnya yang dimaksudkan “lebih baik

mati

berdarah

dari

pada

mati

pengakuan mereka adalah secara garis

kelaparan” adalah “akan melawan sampai

besar hanya melakukan langkah-langkah

titik

sebagai berikut

sesungguhnya

1. Setiap saat memberikan pengarahan

prinsip dasar dari budaya Bugis-Makassar

secara langsung kepada PKL utamanya

yang berkaitan dengan budaya “Siri”

dalam masalah kebersihan.

(malu), yang bermakna “nilai malu dan

darah

penghabisan”, bertentangan

hal

ini

dengan

2. Setiap langkah yang diambil oleh pihak

nilai harga diri/martabat”, jika dikaitkan,

Kecamatan dalam rangka pembinaan

maka maknanya “…sampai titik darah

PKL

penghabisan” adalah akan bekerja keras

didistribusikan

ke

tingkat

Kelurahan, sehingga mereka dituntut

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

untuk senantiasa mengkoordinasikan

Dengan demikian, jika melihat

persoalan ini ke tingkat Kecamatan,

kenyataan

apalagi kalau ada PKL yang tidak mau

pernyataan dari mereka, dalam kondisi

diatur.

tersebut dan ditopang oleh sumber

3. Kewenangan

yang

diberikan

daya

dan

manusia

mendengarkan

dengan

tingkat

Kecamatan kepada tingkat kelurahan

pendidikannya yang kurang memadai,

hanya

otomatis, potensi terjadinya resistensi

sebatas

memberikan

pengaturan.

terhadap kebijakan pemerintah besar

4. Hasil kerja yang dicapai dalam hal

peluangnya akan terjadi karena mereka

pembinaan PKL hanya sebatas dapat

berpikir untuk berusaha mempertahankan

membangun kesadaran pada pelaku

kepentingan hidup. Resistensi merupakan

usaha

membongkar

langkah perlawanan yang dilakukan oleh

usahanya bilamana lokasi yang mereka

rakyat atau masyarakat dalam rangka

tempati dibutuhkan untuk kepentingan

mempertahankan diri mereka dari

PKL

untuk


kebijakan

yang

mengakomodir

dian ggap

tidak

kepentingannya.

Oleh

Scott (1983) dalam Alijahbana (2006 : 18),

89

advokasi dari pihak-pihak pendamping seperti

mahasiswa

dan

Lembaga

Swadaya Masyarakat.

dikatakan bahwa resistensi merupakan

PKL dalam melakukan perlawanan,

perlawanan rakyat yang ditimbulkan oleh

selama ini didampingi beberapa bentuk

penyebab langsung seperti penindasan,

organisasi pedagang kaki lima antara lain

ancaman, tekanan, atau paksaan yang

seperti Asosiasi Pedagang Kaki Lima

dilakukan oleh pemerintah, tuan tanah,

(ASPEK-5),

Lembaga

pemilik modal atau pihak lain. Pada

pendidikan

Anak

konteks

Persatuan Pedagang Kaki Lima (PPK-5),

PKL,

Alisjahbana

resistensi

oleh

digambarkan

sebagai

Advokasi

Rakyat

(LAPAR),

Aktivis Aktive Society Institut

(AcSi),

bentuk perlawanan yang ditempuh oleh

Serikat

pedagang kaki lima dengan melakukan

Nama-nama organisasi tersebut adalah

melalui 2 (dua) tipologi gerakan, yaitu :

pada

1. Resistensi

memperjuangkan

secara

terang-terangan.

Rakyat

dan

Miskin Kota

umumnya

sangat

(SRMK),

aktif

dalam

orang-orang

yang

Gerakan ini sangat identik dengan

kemampuan ekonominya lemah di kota

konfrontasi,

Makassar.

cara-cara secara

dengan seperti

fisik

melakukan berbenturan

perspektif

masyarakat

petugas,

pendamping pedagang kaki lima seperti

melakukan intimidasi, demonstrasi dan

LSM, momentum penertiban atau dalam

sebagainya.

bahasa

2. Resistensi resistensi bentuk

dengan

Menurut

tersembunyi, yang

siasat

yakni

dilakukan untuk

dalam

menghindari

risetnya

dikenal

dengan

penggusuran pedagang kaki lima selalu memperhadapkan pedagang

kaki

kepentingan lima

dengan

antar Pemkot

konfrontasi langsung dengan aparat

Makassar yang kadang juga mewakili

pemerintah

kepentingan badan-badan usaha swasta

kota.

Mereka

memilih

mengalah dan menghindar. Namun

dan

perlawanan

pedagang

ini

mempertahankan

mencoba kepentingannya

negara.

Ironisnya, kaki

lima

kepentingan senantiasa

terkalahkan ketika berhadapan dengan

lewat main "kucing-kucingan". Setelah

kepentingan

ditertibkan,

akan

pemodal. Mengenai peristiwa penertiban

mencari lokasi lain dan atau kembali

seperti ini, volume kejadiannya yang

lagi ke tempat semula, atau biasanya

sempat dicatat Lembaga Advokasi dan

lebih

pendidikan

maka

memilih

mereka

meminta

bantuan

pemerintah

Anak

Rakyat

kota

dan

(LAPAR)


Makassar, diantaranya: PKL dengan PT.

tahapan,

Kalla Inti Karsa 2001 (kasus pusat niaga

kesadaran

Daya); PKL dengan PT. GMTD tahun

membentuk

organisasi

2002; PKL dengan PT. Makassar Putra

merapatkan

barisan,

Perkasa tahun 2002-2003 (kasus pasar

perlawanan (melawan petugas, berjualan

Terong); PKL dengan pemilik ruko dan

di tempat terlarang, menolak relokasi, dan

PD. Pasar (Makassar Mall) 2004; PKL

melakukan unjuk keinginan).

dengan

Administrator

seperti

tahap

90

pergerakan,

akan

kebersamaan, gerakan, melakukan

Pelabuhan

Makassar 2004 (kasus pelabuhan); PKL

KESIMPULAN

dengan Perguruan Tinggi (UNHAS), Juni

a. Regulasi tentang keberadaan para PKL

2005; PKL di Antang dengan Pemkot

di kota Makassar sangat mendesak

Makassar

Perintis

untuk ditinjau kembali, seiring dengan

Kemerdekaan dengan Pemkot Makassar

adanya perubahan tentang kemajuan

2006; PKL Jl. AP. Pettarani vs Pemkot

kota.

2006;

PKL

Jl.

Makassar 2008 dan 2009; Lapak PKL

b. Munculnya

pusat-pusat

PKL

pada

Perintis Kemerdekaan ditertibkan oleh

tempat-tempat

Satpol PP kota Makassar, Juni 2009; 27

merupakan

Kios PKL Gatot Subroto Dibongkar Paksa

mampuan

oleh Satpol PP kota Makassar, Agustus

pemerintah kota dalam menyediakan

2009; Gusur PKL, Walikota Makassar

sumber-sumber

disebut Ingkar Janji, Oktober 2009; dan

termasuk mengatur dan menata PKL,

Satpol PP Makassar tertibkan pedagang

maka para pedagang membentuk pasar

buah di AP Pettarani, Maret 2010.

sendiri

Kenyataannya, bahwa memang ada pengakuan

secara

legal

terhadap

yang

dilarang,

gambaran

kekurang-

atau

tanpa

campur

kekurangtegasan

ekonomi

warganya,

sepengetahuan

dan

pemerintah

kota,

tangan

kendatipun tempat yang dikapling untuk

eksistensi PKL Kota Makassar, yang

berjualan

ditandai dengan berbagai peraturan yang

terlarang seperti di jalan-jalan umum

disahkan

(10 zona terlarang bagi PKL di kota

kegiatan

untuk PKL.

mengatur Para

kegiatan-

komunitas

PKL

membentuk organisasi atau kelompok perlawanan, dengan

terobosan

sarana

untuk

ini

berada

di

tempat-tempat

Makassar). c. Para

komunitas

PKL

membentuk

dilakukan

organisasi atau kelompok perlawanan,

mengantisipasi

sebagai sarana dan sumber kekuatan

sejumlah perlakuan yang sewaktu-waktu

untuk

mengantisipasi

sejumlah

datang mengancam, dengan beberapa

perlakuan yang sewaktu-waktu datang


mengancam.

Adapun

kemunculan

aksi

dan

proses reaksi

dari

91

PKL, kebijakan lokalisasi di sejumlah zona,

penyebaran

PKL,

dan

pedagang kaki lima adalah terdiri atas

sebagainya. Namun demikian, regulasi

beberapa tahapan, mulai dari tahap

yang

pergerakan,

mengakomodir secara maksimal.

kesadaran

akan

kebersamaan, membentuk organisasi

mendukungnya

g. Langkah-langkah

belum

proses

bisa

penertiban

gerakan, merapikan dan merapatkan

yang dilakukan adalah: memberikan

barisan, melakukan perlawanan dengan

surat

wujud berjualan di tempat terlarang,

pendekatan

menolak relokasi, dan

terakhir melakukan penertiban secara

melakukan

unjuk keinginan.

peringatan, secara

Melakukan persuasif,

dan

paksa terhadap pedagang kaki lima.

d. Sebenarnya masyarakat formallah yang

h. Faktor-faktor

yang

memberikan ruang kepada para PKL

terhadap

sejak berabad-abad lamanya, karena

Makassar yaitu, dua aspek antara lain:

mereka

aspek

menganggap

bahwa

eksistensi

berpengaruh

internal

terdiri

PKL

di

dari

kota

faktor

perdagangan informal (PKL) dianggap

regulasi,

sebagai ciri dari budaya dan tata

Infrastruktur;

serta

sumber

kebiasaan diperkotaan.

manusia

dan

manajemennya.

e. Pemerintah melakukan

kota

lebih

kegiatan

banyak

penertiban

fasilitas pendukung atau daya

Sementara aspek eksternal terdiri dari faktor sosial budaya, faktor ekonomi.

(penggusuran) atau masih banyak melakukan

represif

preventif

(lihat

mereka

dilihat

pengganggu

hal.

di

daripada 250),

karena

sebagai

aktor

tengah

upaya

pembangunan infrastruktur formil di dalam kota. f. Pada dasarnya, pihak pemerintah kota Makassar

tetap

menyeimbangkan

akan secara

proporsional antara kepentingan PKL dengan

kepentingan

pembangunan

sektor formal, Ada pemerintah kota berperan menyalurkan aspirasi para

DAFTAR PUSTAKA Abdul Wahab, Solichin. Analisis kebijaksanaan, (Dari Formulasi Ke Implementasi Kebiajaksanaan Negara), Jakarta, Bumi Aksara, 2003 Anderson, James E., Publik Policy Making, New York, Holt Rinehartand Winston, 2n dec, 1979. Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith(2006), Talking Policy: How Social Policy in Made,Crows Nest: Allen and Unwin Dunn, William N., Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gadjah mada University Press, 2000.


Mustopadidjaya, AR., Analisa Kebijakan Administrasi Negara dan Administrasi pembangunan, Ujung Pandang, Temu Persadi, 1985. Nugroho D., Riant.,Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi), Jakarta, Gramedia, 2004. Seidman, Ann, dkk.,Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Jakarta, ELIPS, 2001. Suharto, Edi., Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan sosial), Bandung, Alfabeta, 2005. Suharto, Edi), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama, 2005. Wibawa, Samodra.,Kebijakan Publik (Proses dan Analisis)., Jakarta, Intermedia, 2005. _______, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta Rajagrafindi Persada, 2000 Winarno, Budi.,Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Media Pressindo, 2004. Berbagai Peraturan Perundang-undangan serta Kebijakan yang Berkenaan dengan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan.

92

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN SOSIAL DI PERKOTAAN SEBAGAI SEBUAH KAJIAN IMPLEMENTATIF. Oleh: A. Syamsu Alam ABSTRACT

Recommend Documents