Analisis Kebijakan Publik

Analisis Kebijakan Publik ASROPI, SIP, MSi [email protected] Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Lembaga Administrasi Negara 2010

Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Pengertian Kebijakan Publik • Kebijakan (policy) ▫ Policy means plan of action, statement of aims and ideas, especially made by a government, political party, business company etc. (Oxford Learners' Dictionary) ▫ Policy is the general directives on the main lines of action to be followed. (Y. Dror)

• Publik (public) ▫ The term 'public' denotes many, groups or mass.

Pengertian Kebijakan Publik • Public policy is whatever the government choose to do or not to do (Thomas R. Dye, 1981:1) • Public policies are those policies developed by governmental bodies and official (James E. Anderson, 1979:46) • Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society (David Easton)

Pengertian Kebijakan Publik • Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah • Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tetentu • Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat

Jenis-jenis Kebijakan Publik (James E. Anderson, 1976) • Substantive and procedural policies ▫ Substansive: kebijakan pendidikan ▫ Procedural : pihak-pihak yg terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan (policy stakeholders)

• Distributive, redistributive, and regulatory policies ▫ Distributive: kebijakan tax holiday ▫ Redistributive: pembebasan tanah untuk jalan ▫ Regulatory : larangan pemilikan senjata api pada masayarakat sipil

Jenis-jenis Kebijakan Publik (James E. Anderson, 1976) • Material policy ▫ Kebijakan pembuatan rumah sederhana

• Pulic goods and private goods policy ▫ Public goods policy: kebijakan perlindungan keamanan, penyediaan jalan umum, dll ▫ Private goods policy: pengadaan tempat hiburan, hotel, dll

Penggunaan Istilah “Kebijakan Publik” (Hogwood and Gunn, 1985) • Label untuk suatu Bidang Kegiatan tertentu ▫ Kebijakan ekonomi, sosial, luar negeri

• Ekspresi tujuan umum atau keadaan yang dikehendaki ▫ Pernyataan visi, tujuan pembangunan

• Usulan keputusan ▫ Kebijakan (Usulan) tunjangan daerah

• Pengesahan Formal ▫ Perda No...

Penggunaan Istilah “Kebijakan Publik” (Hogwood and Gunn, 1985) • Output ▫ Mobil nasional ▫ Pembatasan kuota premium Jawa Bali

• Outcome ▫ Penertiban kawasan Bandara Soekarno Hatta

• Teori atau model ▫ Kalau X dilakukan, maka dampak ang timbul adalah Y

• Proses atau tahap yang perlu dilaksanakan ▫

Sistem, Proses, dan Siklus Kebijakan Publik • Sistem Kebijakan Publik Isu-isu kebijakan

Perumusan Kebijakan

Kebijakan Publik

Target groups

Input

Process

Outputs

Impact

Sistem, Proses, dan Siklus Kebijakan Publik • Proses dan siklus kebijakan publik Permusan Kebijakan

Evaluasi Kebijakan

Oleh pemerintah

Implementasi Kebijakan

Monitoring Kebijakan

Oleh pihak lain (swasta/masyaraka t) Oleh pemerintah dan pihak lain

Dimensi-dimensi Kebijakan Publik Permusan Kebijakan

Dimensi Kebijakan

Proses kebijakan Analisis kebijakan

Adalah penerapan metode dan teknik analisis yang bersifat multidisiplin dalam proses kebijakan

Evaluasi Kebijakan



Proses Kebijakan Permusan Kebijakan

Evaluasi Kebijakan



Agenda Setting • Agenda setting adalah proses masuknya isu-isu publik kedalam agenda pemerintah untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan-kebijakan. • Merupakan proses yang terjadi sebelum perumusan kebijakan

Contoh Isu-isu Publik Kerusuhan di Kampung Cisalada

cuaca ekstrem diprediksi terjadi di Indonesia hingga Februari 2011.

Agenda Setting Public Problem Public Demand Policy Agenda

Policy Formulation: Policy Analysis

Tidak masuk dalam Policy Agenda Leave it alone Tidak ada keputusan kebijakan

Public Problem

Agenda Setting •Isu memperoleh perhatian luas dari masyarakat • masyarakat memandang perlunya tindakan untuk mengatasi isu tersebut • adanya persepsi bahwa solving problem adalah tugas pemerintah

Public Demand Policy Agenda

Public Demand Systematic Agenda

Internal demand

Govermental Agenda

Policy Agenda

Agenda Setting

Public Demand Public Problem

Policy Agenda

Faktor –faktor yang dapat mempengaruhi suatu isu masuk kedalam policy agenda: 1. Terdapat ancaman keseimbangan antar kelompok 2. Kepentingan pemimpin politik 3. Krisis atau peristiwa luar biasa 4. Gerakan protes

Permusan Kebijakan

Perumusan Kebijakan

Evaluasi Kebijakan



•Problem tree •Fish bones Perumusan masalah

Perumusan sasaran •Analisis sasaran

Perumusan model

Perumusan alternatif

•Politik •Ekonomi •Administrasi •Teknologi •Sosial, budaya, agama •hankam Perumusan kriteria

Penilaian alternatif

Pemilihan kebijakan

Permusan Kebijakan

Perumusan Kebijakan: Perumusan Masalah

Evaluasi Kebijakan



Masalah publik Akar masalah Akar masalah

Akar masalah Akar masalah

Problem tree

Akar masalah

•Proble m tree •Fish bones Perumu san masalah

Perumu san sasaran

•Analisis sasaran

Perumu san model

Perumu san alternati f

•Politik •Ekonomi •Administr asi •Teknologi •Sosial, budaya, agama •hankam

Perumu san kriteria

Penilaia n alternati f

Pemilih an kebijaka n

Permusan Kebijakan

Perumusan Kebijakan: Perumusan Sasaran

Evaluasi Kebijakan



Masalah publik sasaran

sasaran

sasaran

sasaran

Analisis sasaran

sasaran


Perumu san sasaran

•Analisis sasaran

Perumu san model



Perumu san kriteria



Permusan Kebijakan

Perumusan Kebijakan: Perumusan Alternatif

Evaluasi Kebijakan



Masalah publik alternatif

alternatif

alternatif

alternatif

alternatif

Perumusan alternatif


Perumu san sasaran

•Analisis sasaran

Perumu san model



Perumu san kriteria



Perumusan Kebijakan: Perumusan Model

Permusan Kebijakan

Evaluasi Kebijakan



Perumusan Kebijakan: Perumusan Kriteria

Permusan Kebijakan

Evaluasi Kebijakan



Permusan Kebijakan

Perumusan Kebijakan: Penilaian Alternatif

Evaluasi Kebijakan



• Tahap 1

▫ Tetapkan kriteria ▫ Berikan nilai untuk setiap alternatif kebijakan berdasarkan seluruh kriteria yang ada  Nilai untuk setiap kriteria adalah antara 1-5 (1= tidak layak; 5 sangat layak) No.

Kriteria

Pol

Ek

Keu

Adm

Eft Jml

Alternatif 1

................................

.......

....... .........

.........

.....

2

.....................................

.......

....... .........

.........

.....

Permusan Kebijakan

Perumusan Kebijakan: Penilaian Alternatif

Evaluasi Kebijakan



• Tahap 2

▫ Berikan bobot relatif untuk masing-masing kriteria ▫ Kalikan nilai hasil tahap 1 dengan bobot tersebut ▫ Hitung nilai total masing-masing alternatif No.

Kriteria Alternatif

Pol Ek Keu Adm (B1) (B2) (B3) (B4)

Eft Jml (B5)

1

................................

..XB1

..XB2

..XB3

..XB4

..XB5

...........

2

.....................................

..XB1

..XB2

..XB3

..XB4

..XB5

...........

Perumusan Kebijakan: Pemilihan Kebijakan

Permusan Kebijakan

Evaluasi Kebijakan



Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi

Permusan Kebijakan

Evaluasi Kebijakan



Kebijakan Implementasi

Perumusan

implementation capacity

Hasil yang direncanakan

Unsuccessful implementation policy

Hasil yang diperoleh Implementation gap

Non implementation policy

Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi Monitoring

Permusan Kebijakan

Evaluasi Kebijakan



Kebijakan Implementasi

Perumusan

Hasil yang direncanakan

• Compliance • Auditing • Accounting • Explanation

Hasil yang diperoleh

Minimum Implementation gap

Pengambil Keputusan


Permusan Kebijakan

Evaluasi Kebijakan



Kebijakan

Evaluasi Perumusan

Implementasi

What Hasil yang direncanakan

Monitoring

Hasil yang diperoleh

Pengambil Keputusan

? How

Why


Permusan Kebijakan

Evaluasi Kebijakan



Policy Evaluation Judicial Evaluation

Political Evaluation

Administrative Evaluation

Input

Process

output

outcome

Effort Evaluation

Process Evaluation

Performance Evaluation

Effectiveness Evaluation

Analisis Kebijakan

Metode dan Teknik Analisis

Permusan Kebijakan

Evaluasi Kebijakan



Pengertian Analisis Kebijakan William N. Dunn (1994)

Adalah suatu disiplin ilmu sosial, terapan, yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghaslkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan, yang digunakan dalam lingkup politik tertentu, untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan

E.S. Quade

Adalah suatu bentuk penelitian terapan untuk memahami secara mendalam berbagai permasalahan sosial guna mendapatkan pemecahan yang lebih baik

Stuart S. Nagel

Adalah penentuan dalam rangka hubungan antara berbagai alternatif kebijakan dan tujuan-tujuan kebijakan; manakah diantara berbagai alternatif kebijakan, keputusan, dan caracara lainnya yang terbaik untuk mencapai sejumlah tujuantujuan tertentu

Pengertian Analisis Kebijakan • Penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi • Mencakup kegiatan pencarian dan pengkajian berbagai alternatif pemecahan masalah atau pencapaian tujuan • Dilakukan secara multidisiplin

Aspek-aspek dalam Analisis Kebijakan Publik (Amir Santoso) Aspek

Pertanyaan analisis

Analisis perumusan kebijakan

Bagaimana kebijakan dibuat? Mengapa dipilih alternatif kebijakan “X”? Siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan? Siapa aktor dominan dalam perumusan kebijakan?

Analisis implementasi kebijakan

Bagaimana cara kebijakan diimplementasikan? Siapa yang dilibatkan dalam proses implementasi? Bagaimana interaksi antara aktor-aktor yang terlibat? Siapa yang secara formal memiliki kewenangan? Siapa yang paling menguasai dalam proses implementasi? Bagaimana cara kerja birokrasi? Bagaimana mekanisme pengawasan dan koordinasi? Bagaimana tanggapan target group?

Analisis evaluasi (dampak) kebijakan

Apa yang terjadi sebagai akibat dari implementasi kebijakan?

Jenis Analisis Kebijakan (Gunn, 1985) Jenis

cakupan

fokus

Analysis of policy

Policy determination

Bagaimana, mengapa, kapan, dan untuk siapa kebijakan dibuat

Policy content

Substansi kebijakan dan keterkaitan dengan kebijakan lain

Policy monitoring & Evaluation

Policy monitoring

Implementasi kebijakan

Policy evaluation

Dampak kebijakan

Analysis for policy

Policy advocacy

Riset dan argumen untuk mempengaruhi policy agenda

Information for policy Riset untuk mendukung perumusan kebijakan

Analisis Kebijakan Publik

Recommend Documents