Universitas Indonesia
Pengertian Kebijakan Sosial Hasbullah Thabrany (
[email protected],
[email protected])
Disampaikan dalam Pelatihan Kebijakan Sosial, The Prakarsa. Jakarta, 2-3 Des 2010
Universitas Indonesia
Beberapa Pengertian (Web) —Tidak Mutlak Definitions of social policy on the Web: • a policy of for dealing with social issues wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn
• Social policy primarily refers to guidelines and interventions for the changing, maintenance or creation of living conditions that are conducive to human welfare. Thus, social policy is that part of public policy that has to do with social issues. ... en.wikipedia.org/wiki/Social_policy
• Social Policy (Non-Metropolitan Territories) Convention, 1947 is an International Labour Organization Convention. en.wikipedia.org/wiki/Social_Policy_(Non-Metropolitan_Territories)_Convention,_1947
• A national government's course of action designed to influence the welfare of its citizens. highered.mcgraw-hill.com/sites/007249199x/student_view0/chapter1/key_terms.html
Universitas Indonesia
Beberapa Pengertian Dasar— Penyamaan Persepsi 1. Apa Peran Negara? 2. Apa Peran Pemerintah? a) Pemerintahan b) Pemerintah c) Pemerintah Daerah
3. Bentuk Badan Hukum (legal Entity) dan Pelaksanaan Peran Negara 4. Sumber dana dan pembagian kue (dana) untuk fungsi Negara/Pemerintahan
Universitas Indonesia
Negara dan Pemerintah 1. Pembukaan UUD45 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesiayang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”
2. Negara: MPR, Pemerintahan, Pemda, DPR, DPD, BPK, Kehakiman, dan tentu Rakyat (perusahaan, koperasi, yayasan, perorangan) 3. Pemerintahan & Menteri dan Pemda (eksekutif). Kesejahteraan Sosial
Universitas Indonesia
Apa dan bagaimana mengukurnya? • • • • • • • •
Apa peran negara? Apakah “sosial”? Kesejahteraan sosial? Keadilan sosial? Kebijakan sosial Kebijakan publik Desentralisasi? Pembagian kekuasaan? Bagi-bagi kue untuk penguasa atau keadilan sosial? • Redistribusi income dan beban? Pajak dan Jaminan Sosial • CSR?
Universitas Indonesia
Hak dasar WNI – terkait hak sosial 1. Pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 (2)) 2. Bekerja dan imbalan yang layak (Pasal 28D (2)) 3. Hidup sejahtera lahir batin, layanan kesehatan (Pasal 28H (1)) 4. Jaminan sosial (28H (3)) 5. Pasal 34 (Kesejahteraan) 1) 2) 3)
Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara (Pasal 34 (1)) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
Universitas Indonesia
Spektrum Kebijakan Sosial Kewajiban Langsung Pemerintah
Kewajiban Langsung/Tidak langsung Pemerintah
Bukan Kewajiban
Pajak dan PNBP
Iuran Wajib &/ Pajak dan PNBP
Pajak dan PNBP
Layanan Sosial/ Social services
Jamonan Sosial/ Social Security
Arah Prioritas Kebijakan
Bantuan Sosial/ subsisdies
Universitas Indonesia
Sumber Dana Pungutan Wajib— HANYA bisa dipungut jika diatur UU (UUD45, pasal 23A) • Pajak 1. Pajak penghasilan (orang dan Badan). Utk pendanaan program umum a) b) c) d)
Dasarnya penghasilan (laba) Wajib % hasil (upah/gaji) Progresif (semakin tinggi hasil, semkin tinggi pajak)
2. Pajak-pajak lain
• Iuran Jaminan Sosial 1. Iuran wajib yang dipungut untuk pendanaan program khusus (jaminan sosial) a) b) c) d)
Dasarnya penghasilan orang (pegawai) Wajib % hasil (upah/gaji) Biasanya tidak progresif (regresif)
2. Utk kebutuhan diatas dasar, jaminan dikelola swasta secara komersial
Universitas Indonesia
Mari Kita Lihat Pengalaman di Negara Lain
