KEBIJAKAN SARANA PRASARANA UNTUK SEKOLAH SWASTA
Prof. Suyanto, Ph.D Direktur Jenderal
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan Nasional 1
Tahapan Pembangunan Pendidikan Nasional Fokus Internal
VISI 2025 PERIODE TEMA
Fokus Eksternal
INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 20052005-2009
20102010-2014
20152015-2019
20202020-2024
Peningkatan Kapasitas & Modernisasi
Penguatan Pelayanan
Daya Saing Regional
Daya Saing Internasional
Lima Pilar Kebijakan Pendidikan : 1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan 2. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan 3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan 4. Meningkatkan Kesetaraan Memperoleh Layanan Pendidikan 5. Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan 2
Orientasi Kebijakan Ditjen Mandikdasmen Non-Diskriminatif untuk akses, proses, dan hasil Periodisasi Akses
2004-2009
Proses
2010-2015
Hasil
2016-2025
Pendidikan bermutu untuk semua
3
Penjabaran Tema Kebijakan Deskripsi
Program Ketersediaan
Menjamin tempat belajar bagi semua anak usia sekolah yang memadai (dimensi mutu)
Penyediaan ruang kelas baru
Rehabilitasi gedung sekolah
Keterjangkauan Mempunyai dua makna: dalam arti geografis dan ekonomi.
Penyelenggaraan SMP Terbuka
Penyelenggaraan SD SMP satu atap
Penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus
Pemberian BOS, BOMM, beasiswa miskin,
Kualitas Mempunyai dua konotasi: proses dan hasil. Ditjen Mandikdasmen memusatkan pada proses
Penyediaan sarana: Penyediaan perpustakaan, multimedia
Peningkatan mutu prasarana: Peralatan laboratorium, TIK, alat keterampilan
Penyelenggaraan SSN, RSBI dan SBI 4
Penjabaran….. (lanjutan)
Deskripsi
Program Kesetaraan
Kesamaan hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi, baik dari sisi siswa maupun penyelenggara sekolah
Pendidikan inklusif.
Penyelenggaraan SSN, RSBI dan SBI
Penyediaan sarana dan prasarana sesuai SNP
Penyediaan beasiswa miskin
Penyediaan beasiswa prestasi.
Kepastian Kepastian untuk mendapatkan tempat ketika peserta didik melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial.
Pembangunan USB atau RKB pada jenjang pendidikan berikutnya
Penyediaan Beasiswa miskin
Pemberian dan perbaikan gizi
BOS dengan berbagai penyempurnaan sistemnya
5
STANDAR SARANA PRASARANA UNTUK SATUAN PENDIDIKAN
6
STANDAR SARANA PRASARANA 1.
2.
3.
Permendiknas No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA Permendiknas No. 33 tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SDLB, SMPLB dan SMALB Permendiknas No. 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SMK/MAK 7
SARANA DAN PRASARANA
Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindahpindah. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. 8
Contoh sebuah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA sekurangsekurang-kurangnya memiliki prasarana dan sarana di dalamnya sebagai berikut. berikut. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, (SD+SMP) ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/berolahraga. Ruang Tata Usaha (SMP + SMA) Ruang Konseling (SMP+SMA) Ruang Organisasi Kesiswaan (SMP+SMA) Lab. Komputer (SMA) Lab. Fisika (SMA) Lab. Kimia (SMA) Lab. Biologi (SMA) Lab. Bahasa (SMA) 9
BIAYA SATUAN PENDIDIKAN PP No. 48/2008 Biaya Satuan Pendidikan: Biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang terdiri atas: a.Biaya Investasi, terdiri atas: 1) Biaya investasi lahan pendidikan 2) Biaya investasi selain lahan pendidikan b.Biaya Operasi, terdiri atas: 1) Biaya personalia 2) Biaya nonpersonalia
10
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH SWASTA (PP No. 48/2008) JENJANG PENDIDIKAN DASAR a. Masyarakat bertanggung jawab atas: biaya investasi lahan, biaya investasi selain lahan, dan Biaya personalia b. Biaya nonpersonalia menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sampai terpenuhinya standar nasional pendidikan c. Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan dan pihak asing dapat membantu pendanaan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat
11
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH SWASTA (PP No. 48/2008) JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH a. Masyarakat bertanggung jawab atas: biaya investasi lahan, biaya investasi selain lahan, Biaya personalia, dan Biaya Non Personalia b. Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan dan pihak asing dapat membantu pendanaan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat 12
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PADA SEKOLAH SWASTA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
“Pemerintah dapat membantu pendanaan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat”
13
Program Bantuan 2010 terkait Sarana dan Prasarana
1
Rehabilitasi Ruang Kelas SD
Negeri dan Swasta
2
Pembangunan RKB SD
Negeri dan Swasta
3
Rehabilitasi Ruang Kelas SMP
Negeri dan Swasta
4
Pembangunan RKB SMP
Negeri dan Swasta
5
Rehabilitasi Ruang Kelas SMA
Negeri dan Swasta
6
Penyediaan Ruang Kelas Baru SMA
Negeri dan Swasta
7
Rehabilitasi Ruang Kelas SMK
Negeri dan Swasta
8
Penyediaan Ruang Kelas Baru SMK
Negeri dan Swasta
14
Lanjutan.. 9.
Pembangunan Ruang Perpustakaan/Pusat Sumber Belajar SD
Negeri dan Swasta
10. Bantuan Rintisan Sekolah Standar Nasional SD
Negeri dan Swasta
11. Bantuan Rintisan SD Bertaraf Internasional
Negeri dan Swasta
12. Pembangunan Laboratorium IPA SMP
Negeri dan Swasta
13. Pemberian Subsidi Sekolah Standar Nasional SMP
Negeri dan Swasta
14. Pemberian Subsidi Rintisan SMP Bertaraf Internasional
Negeri dan Swasta
15. Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA
Negeri dan Swasta
16. Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMA
Negeri dan Swasta
17. Blockgrant Sekolah Standar Nasional SMA
Negeri dan Swasta
18. Pemberian Subsidi Rintisan SMA Bertaraf Internasional
Negeri dan Swasta
19. Pembangunan Perpustakaan, Perpustakaan, Lab/Workshop SMK
Negeri dan Swasta
20. Bantuan Pengembangan Rintisan SMK Bertaraf Internasional
Negeri dan Swasta 15
TERIMA KASIH
16
