KEBIJAKAN PRIVITATISASI BUMN DI INDONESIA ( Analisis Wacana Krisis Versus Upaya Stabilisasi Perekononian Indonesia Tahun 1998-2004)
HASIL PENELITIAN
Oleh: Syamsul Ma'arif, S.IP Drs. Noverman Duadji., M. Si
Dibiayai Dana Hibah Kompetitif Program Semique Unila II Tahun Anggaran 2004 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Lampung
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAH U N 2004
HALAMAN PENGESAHAN 1.
a.
Judul Penelitian
KEBIJAKAN
b. Bidang Ilmu c. Kategori Penelitian 2. Ketua Peneliti a. Nama Lengkap dan Gelar b. Jenis Kelamin c. Golongan/Pangkat/NIP d. Jabatan Fungsional e. Fakultas/Jurusan f. Pusat Penelitian 3. 4. 5. 6.
Jumlah Anggota Peneliti Nama Anggota Peneliti Lokasi Penelitian Kerjasama dengan Institusi Lain 7. Lama Penelitian 8. Biaya yang disetujui
: : : : : : : : :
Mengetahui/Menyetu jui:
PRIVITATISASI
BUMN
DI Versus INDONESIA (Analisis Wacana Krisis Upaya Stabilisasi Perekonomian Indonesia Tabun 1998-2004) Sosial. Pemecahan masalah pembangunan. Syamsul Ma'arif, S.IP Laki-Laki Penata Muda (III/a)/ 132300012 Asisten Ahli Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Negara. Lembaga Penelitian Universitas Lampung. 1 Orang Drs. Noverman Duadji., M. Si Indonesia
6 bulan. Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Bandar Lampung, 24 November 2004 Ketua Peneliti
Dekan FIS1(P ersiitas Lampuypg
Samsyul Ma'arif, S.IP Nip. 132300012
DOKUMENTACi MN1 4K Ll lSI '
T ;'
V
:T" L„~yi [f
ABSTRAK Eksistensi perusahaan negara sesungguhnya merupakan suatu bentuk campur tangan negara dalam perokonomian nasional. Bahkan pembangunan ekonomi suatu negara tak dapat berjalan baik jika tidak melibatkan perusahaan negara. Hal ini, utamanya di negara-negara berkembang, perlu dilakukan mengingat posisi modal pihak swasta masih sangat terbatas sehingga belum bisa menjangkau seluruh sektor usaha. Kendapipun demikian, dalam perjalanannya, monoploli negara melalui BUMN pada hampir semua sektor ekonomi nasional belum mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan tarap kehidupan rakyat, bahkan terkadang dituduh melakukan tindakar: inefisien pengelolaan sumberdaya, tidak kompetitif dan semakin membebani APBN. Dengan kata lain, BUMN tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya, tetapi lebih `privat' dari sektor privat pada umumnya. Atas kondisi diatas memunculkan wacana dari beberapa elemen organisasi publik untuk menyelamatkan kinerja BUMN melalui kebijakan privatisasi. Kebijakan ini juga bukan merupakan solusi yang vakum akan dampak negatif, banyak juga kelemahannya yang terkadang menjadi instrumen marjinalisasi sektor swasta kepada anggota masyarakat lainnya. Disisi lain, privatisasi tumbuh dan berkembang dalam idiologi negara kapitalis, terutama negara-negara industri eropa yang menekankan pada kompetisi pasar bebas. Oleh karenanya, topik ini menjadi menarik untuk dikaji dengan 3 permasalahan pokok yang dirumuskan. Pertama, Bagaimana proses timbulnya kebijakan privatisasi BUMN sejak 1998-2004? Kedua, Bagaimana pelaksanaan privatisasi BUMN sejak 1998-2004? Ketiga, Implikasi apakah yang ti mbul sebagai akibat privatisasi BUMN 1998-2004? Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menjawab ketiga pertanyaan pokok riset diatas dengan kontribusi penelitian yang hendak dicapai adalah pemecahan masalah pembangunan. Jenis metode penelitian yang digunakan terkategori metode kualitatif dengan derivatif analisis wacana kebijakan privatisasi BUMN. Dari data penelitian dan basil analisis dapat disimpulkan bahwa munculnya kebijakan privatisasi BUMN lebih disebabkan oleh tuntutan sektor privat atas lernahnya akses ekonomi mereka karena monopoli negara dan inefisiensi pengelolaan BUMN serta pengaruh kebijakan ekonomi global yang menekankan pasar bebas sebagai instrumen negara maju untuk mendapatkan akses pasar dan peluang berkompetisi serta terhindar dari belenggu struktural negara-negara berkembang selama ini. Implementasi kebijakan privatisasi BUMN juga berimplikasi pada berkurangnya peran negara pada sektor ekonomi dan melemahnya eksistensi BUMN tidak lagi seperti yang dikehendaki pasal 33 UUD'45; dan terjadinya peralihan asset negara (modal dan sumber daya) kepada sektor privat. Lebih khusus lagi, berimplikasi pada: a) Timbul Ketidakpastian Hukum berupa inkonsistensi landasan yuridis; b) Inkorporasi Sistem Ekonomi Indonesia kedalam Jaringan Kapitalisme Internasional sehingga negara tidak mampu lagi memproteksi kepentingan nasionalnya; c) Bias Pelayanan Publik yang semakin memerlukan biaya besar dan hanya bisa dinikmati kelompok alit saja; d) Berkurang Potensi Sumber Pendapatan Negara akibat pelepasan asset negara kepada pihak swasta, baik domestik maupun korporasi internasional (MNC). Atas temuan riset itu, maka tim riset membuat solusi teoritik sebagai wacana baru untuk diperdebatkan, yaitu: a) perlunya revitalisasi peran populis negara di masa mendatang; b) pentingnya revitalisasi kebijakan privatisasi BUMN yang sudah diimplementasikan untuk melindungi kepentingan nasional; c) pemberdayaan manajemen BUMN yang terhindar dari kepentingan politis rezim yang berkuasa (pemerintah) untuk meningkatkan kinerja BUMN; dan d) pelibatan publik dalam proses penentuan BUMN dan model privatisasinya.
