KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH RI MASA DEMOKRASI LIBERAL MAKALAH

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH RI MASA DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959 MAKALAH Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah

Oleh YOSEP HENGKI UTAMA RIAWAN NIM : 091314033

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DARMA YOGYAKARTA 2016 i


ii


iii


PERSEMBAHAN Makalah ini saya persembahka kepada : 1.

Kedua orang tuaku Bapak Petrus Soring dan Ibu Helda Liberia yag telah mendoaka saya, dan mendidik penuh kasih sayang.

2.

Adiku Adreas

Ario Atanggi dan Marselinus Celsi Lemambang yang selalu

memberikan semangat dalam menyelesaikan makalah ini.

iv


MOTO Setiap kesakitan adalah pengalaman , rasakan dan pelajari, karena itu adalah rahasia untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. ( Dedy Corbuzier ) Jangan menilai orang dari masa lalunya, karena kita semua sudah tidak hidup dimana semua orang bisa berubah, biarkan mereka membuktikannya. ( Mario Teguh ) Orang lemah tidak pernah memaafkan, memaafkan adalah sifat orang perkasa. ( Mahatma Gandhi )

v


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa makalah yang saya tulis tidak memuat karya atau bagian karya orang lain kecuali yang telah disebutkan di dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layak karya ilmiah.

Yogyakarta 30 Maret 2016 Penulis

Yosep Hengki Utama Riawan

vi


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Universita Sanata Dharma

Nama

: Yosep Hengki Utama Riawan

Nomor Mahasiswa

: 091314033

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sana Dharma karya ilmiah saya yag berjudul: “Kebijakan Politik Pemerintah Ri Masa Demokrasi Liberal 1950-1959”. Beserta perangkat yang diperlukan ( bila ada ). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Saata Dharma hak untuk menyimpan , mengalihkan dalam bentuk media lain, mengolahnya dalam bentuk pangkalan data. Mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasinnya di internet atau media lain untuk kepentigan akademis tanpa ijin dari saya maupun memberi royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta pada taggal 30 Maret 2016 Yang menyatakan


vii


ABSTRAK

KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH RI MASA DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959 Yosep Hengki Utama Riawan Universitas Sanata Dharma 2016 Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tiga permasalahan pokok, yaitu : 1) Latar belakag lahirnya Demorasi Liberal 1950- 1959 , 2) Proses Penerapan Kebijkan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 19501959, 3) dampak kebijakan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 19501959. Tulisan ini disusun berdasarkan metode penulisan sejarah yang mecakup lima tahapan yaitu perumusan judul, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan historiografi dengan pendekatan sosial politik dan ditulis secara deskriptif naratif. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa 1) Latar belakag lahirnya Demokrasi Liberal 1950-1959 tidak lepas dari adanya pembentukan RIS 17 Agustus 1950; 2) Proses Penerapan Kebijkan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 19501959 dimulai oleh para politikus Jakarta membentuk sistem perlementer. Namun masa Demokrasi Liberal atau demokrasi perlementer sering terjadi pergantian kabinet sehinggga mengakibatkan kebijakan yang diambil kurang berjalan dengan baik; 3) dampak kebijakan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 1950-1959 antara lain ditandai dengan jatuh bangun kabinet pada masa Demokrasi Liberal dan kembali ke UUD 1945.

viii


ABSRACT INDONESIAN GOVERNMENT POLICY DURING LIBERAL DEMOCRACY 1950 – 1959 Yosep Hengki Utama Riawan Sanata Dharma University 2016 This paper aims to describe and analyze three key issues, namely, 1) Background of the Liberal Democracy 1950 – 1959 in Indonesian, 2) Implementation process of the Indonesian government policy during the Liberal Democracy 19501959, 3) The Impact of the Indonesian government policy during the Liberal Democracy 1950-1959. This paper is based on historical research method that includes five stages, namely the formulation of the title, collection of the data, verification, interpretation and historiography with political and social approach. The study was written in narrative and descriptive style. The results indicate that 1) Background to the Liberal Democracy 1950-1959 cannot be separated from the formation of RIS in August 17, 1950; 2) The implementation process of the Indonesian government policy during Liberal Democracy 1950-1959 startsed when Jakarta politicians established parliamentary system. But in liberal democracy or parliamentary democracy period frequent change of cabinet acouned. Thus, the policy taken do not work well; 3) The impacts of Indonesian government policy during Liberal Democracy 1950-1959, among others, is indicated by the rise and fall of the cabinet during the Liberal Democracy period and the return to UUD 1945.

ix


KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “ KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH RI MASA DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959”. Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini tidak lepas bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Dekan Falkultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan makalah ini. 3. Dra. Theresia Sumini, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, membantu, dan banyak memberikan pengarahan, serta masukan selama penyusunan makalah ini. 4. Seluruh dosen dan pihak skretariat Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma. 5. Seluruh Karyawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, yang telah meberikan pelayanan dan membantu penulis dalam memproleh sumber penulisan makalah ini.

x


6. Kedua orang tua penulis Bapak Petrus Soring dan Ibu Helda Liberia dan adiku Andreas Ario Atanggi dan Marselinus Celsi Lemambang yang telah memberikan dorongan spiritual dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma serta seluruh keluarga besarku terima kasih atas dorongan dan doanya. 7. Teman- teman Pendidikan Sejarah Angkatan 2009 yang telah membantu dan mendorong penulis menyelesaikan makalah ini. 8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu menyelesaikan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta 30 Maret 2016


xi


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ii

HALAMAN PENGESAHAN

iii

HALAMAN PEREMBAHAN

iv

MOTO

v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

vii

ABSTRAK

viii

ABSTRACT

ix

KATA PENGANTAR

x

DAFTAR ISI

xii

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang Masalah

1

B. Rumusan Masalah

7

C. Tujuan Penulisan

7

D. Manfaat Penulisan

7

E. Sistematika Penulisan

8

BAB II

LATAR BELAKANG LAHIRNYA DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959

10

xii


A. Kondisi kekuasan RI

10

B. Menghadapi Agresi Militer Belanda

23

1.

Menghadapi Agresi Militer Belanda I

23

2.

Menghadapi Agresi Militer Belanda II

27

C. Akhir Perang dan Pengakuan Kedaulatan

29

1.

Pendekatan RI Dengan Negara- Negara Federal

29

2.

Menuju KMB

35

3.

Pembentukan RIS dan Pengakuan Kedaulatan

36

a.

Republik Indonesia Serikat

36

b.

Kembali ke NKRI

38

BAB III PROSES PENERAPAN KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH RI MASA DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959

41

A. Penerapan kebijakan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 1950-1959

42

1.

Masa Kabinet- Kabinet

42

a.

Kabinet Natsir ( September 1950- Maret 1951 )

42

b.

Kabinet Sukiman ( April 1951- Februari 1952 )

44

c.

Kabinet Wilopo ( April 1952- Juni !953 )

49

d.

Kabinet Ali I (Agustus 1953- Juli 1955)

54

e.

Kabinet Burhanuddin

f.

(Agustus 1955- Maret 1956)

63

Kabinet Ali II (April 1956- Maret 1957)

65

xiii


g. 2.

Kabinet Djuanda (Maret 1957-Agustus 1959)

Politik Bebas Aktif a.

69 70

Politik Luar Negeri Setelah Pengakuan Kedaulatan

70

b.

Antara Dua Kekuatan Dunia

73

c.

Konfrensi Asia-Afrika (KAA)

77

B. Ekonomi Nasional

80

1.

Pemikiran Nasioal

80

2.

Sistem Ekonomi Liberal

82

BAB IV DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH RI MASA DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959

87

A. Bidang Politik

87

B. Bidang Ekonomi

92

C. Bidang Sosial

94

1.

Masalah Angkatan Perang

94

2.

Krisis Tentara di Indonesia

97

3.

Krisis Memuncak

98

a.

Pergolakan di Daerah- Daerah

98

b.

Pergolakan PRRI dan PERMESTA

108

BAB V KESIMPULAN

114

DAFTAR PUSTAKA

119

xiv


DAFTAR LAMPIRAN SILABUS

121

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

128

xv


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Dengan disetujui hasil Konferensi Meja Bundar (KMB ) pada tanggal 2 November 1949 di Den Hag maka terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS ). RIS ini terdiri dari 16 negara bagian dengan masing- masing mempunyai luas wilayah dan jumblah penduduk yang berbeda. Pada masa RIS ini yang terpilih sebagai Presiden adalah Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Anggota kabinet sebagian besar merupakan pendukung Negara Kesatuan RI dan hanya 2 orang mendukung sistem federal yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung. Sehingga untuk membubarkan negara federal dan membentuk negara kesatuan semakin kuat. Lebih- lebih dasar pembentukan negara federal amat sangat lemah, tidak ada ikatan idiologi yang kuat, dan tujuan negara yang jelas menurut kenyataan negara federal adalah ciptaan Belanda dan bukan menurut kehendak rakyat negara- negara bagian. Pada umumnya rakyat merasakan bahwa pembentukan negara bagian federal ini hanyalah sarana Belanda untuk berkuasa di Indonesia. negara federal itu juga tidak mempunyai kekuatan militer sendiri untuk mempertahankan negaranya.1

1

Sartono kartodirdjo, Sejarah Nasional Indonesia VI Jaman Jepang Dan Jaman Republik Indonesia Edisi 2, Jakarta , Penerbit Balai Pustaka , 1977, hlm. 73

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 2

Kabinet RIS dibawah Pimpinan Hatta memerintah sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950, dan pada hari itu RIS menjelma Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ), pada masa RIS ini tidak sedikit masalah yang dihadapi oleh pemerintah RIS. Indonesia harus menghadapi rongrongan dari dalam yang dilakukan oleh beberapa golongan yang mendapat dukungan dari pihak Belanda dan mereka yang takut kehilangan hak-hak istimewanya bila Belanda meninggalkan Indonesia masalah-masalah yang dihadapi pemerintah RIS yang pertama, dikenal dengan Angkatan Perang Ratu Adil ( APRA ) di bawah pimpinan Raymond Westerling. Gerakan ini didalangi oleh Belanda. Salah satu landasan gerakan ini adalah kepercayaan akan datangnya Ratu Adil. Westerling memahami bahwa sebagian rakyat Indonesia yang telah lama menderita karena penjajahan baik oleh Belanda maupun oleh Jepang. Rakyat Indonesia mendambakan akan datangnya kemakmuran seperti yang terdapat dalam ramalan Jayabaya. Menurut ramalan itu seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil akan memerintah rakyat dengan adil dan bijak sana sehingga rakyat akan makmur dan sejahtera. Tujuan APRA adalah mempertahankan bentuk negara yang federal di Indonesia dan adanya tentara sendiri pada negaranegara bagian RIS. Rongrongan yang kedua yang dihadapi RIS adalah pemberontakan Andi Azis di Makassar ( Ujung Pandang ) motif pemberontakan ini adalah penolakan masuknya pasukan APRIS dan TNI ke Sulawesi Selatan. Ini mengkhawatirkan KNIL takut terdesak oleh pasukan baru yang akan datang itu. Mereka bergabung dan menamakan diri dengan nama pasukan bebas yang di bawah pimpinnan Kapten Andi Azis. Pagi-pagi buta sekitar jam 05.00 Andi Azis dan


pasukannya menyerang markas TNI di Makassar, dan kota Makassar berhasil dikuasai oleh Andi Azis. Pada tanggal 5 April Perdana Menteri NIT Ir. Diapari Mengundurkan diri karena menyetujui tindakan Andi Azis. Pemerintah kemudian dipegang oleh Ir. Patuhena dan pada tanggal 21 April Wali Negara NIT Sukawati mengumumkan bahwa NIT bersedia meleburkan kedalam NKRI. Selain itu pemerintah pusat RIS mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April yang menginstruksikan Andi Azis dalam waktu 2x24 jam datang melaporkan diri ke Jakarta. Dan juga diperintahkan agar senjata dikembalikan dan semua tahanan dilepaskan.2 Cobaan terakhir yang dihadapi pemerintah RIS dan berlanjut kemasa NKRI adalah gerakan speratis dengan membentuk negara sendiri yang disebut Republik Maluku Selatan ( RMS ) pendiri RMS adalah Mr. Dr. Cristian Robert Steven Soumokil yang merupakan bekas jaksa agung NIT. Soumokil sebenarnya terlibat dalam gerakan Andi Azis di Makassar, tetapi karena usaha Andi Azis menemui kegagalan, maka dia mengalihkan usahanya ke Maluku Tengah dan Tenggara, Ambon sebagai pusatnya. Pada waktu keadaan di Ambon sedang kacau karena banyak anggotan bekas KNIL bergabung dengan TNI maka RI akan menjadi lebih kuat. Untuk mencegah hal tersebut, Belanda mulai menghasut dan menyebarkan desas-desus yang buruk tentang TNI dan RI, mereka akan dipaksa masuk sebagai anggota Islam. Keadaan ini menguntungkan Soumokil dan pada tanggal 5 April Soumokil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan ( RMS ). 2

Ibid, hlm. 73-77.


Pemerintah RIS berusaha mengatasi masalah ini dengan damai tapi ditolak oleh Soumokil bahkan mereka meminta bantuan, perhatian, serta pengakuan dari dunia luar, terutama bangsa Belanda, Amerika Serikat, dan PBB. Oleh karena ini pemerintah RIS terpaksa menumpas pemberontakan Soumokil dengan senjata. Selain menghadapi dan menyelesaikan pemberontankan terhadap RIS, kabinet Hatta menyelesaikan masalah lain yang menyangkut ekonomi. Sosial, dan hubungan dengan luar negeri. Masalah yang timbul ini merupakan masalah yang berat bagi suatu negara yang baru lahir dengan suatu perang kemerdekaan. Sebagai akibat perang banyak sarana dan prasarana hancur dan keadaan ekonomi pada umumnya buruk pemerintah harus menghadapi inflasi dan defisit dalam anggaran belanja negara. Selain menghadapi soal ekonomi pemerintah harus menyelesaikan soal dipegawaian dan dibidang militer. Jumlah pasukan harus dikurangi karena menjadi beban bagi keuangan negara. Meraka ini perlu mendapatkan penampungan bila diadakan rasionalisasi. Mereka yang terkena nasionalisasi untuk melanjutkan pelajaran dalam pusat pendidikan, berupa pendidikan keahlian, juga dilakukan usaha transmigrasi.3 Pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk negara kesatuan baru yang diberi nama Negara Kesatuan Repoulik Indonesia. Negara kesatuan baru ini merupakan dari RIS yang mengalami perubahan undang-undang, tetapi oleh kebanyakan orang Indonesia negara kesatuan dianggap sebagai kelanjutan 3

Ibid, hlm. 80


Republik proklamasi17 Agustus 1945. Negara bentuk federal dianggap sebagai warisan penjajah yang dimaksudkan untuk mempertahankan pengarunya di Indonesia bahkan negara federal adalah cara yang ditempuh Belanda untuk merintangi perjuangan

kemerdekaan,

disampingkan

mempertahankan

RIS

berarti

mempertahankan banyak posisi orang Indonesia pro Belanda yang hanya mementingkan sendiri serta tidak mendapat dukungan rakyat. Proses perubahan dari RIS ke NKRI dimulai dari Negara Pasundan, Sumatra, Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, dan lain-lain. Sehingga pada akhir Maret 1950 tanggal Kalimantan Barat, Sumatra Timur, dan Negara Indonesia Bagian Timur ketiga sepakat untuk kembali ke NKRI. Untuk merealisasi tujuan tersebut UUD RIS diganti dengan UUDS 1950. UUDS disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dan mulai 17 Agustus 1950. Dengan demikian terbentuklah NKRI dan RIS dibubarkan. UUDS 1950 mengamanatkan NKRI menganut sistem demokrasi liberal. Dalam demokrasi ini secara kongkrit menganut sistem demokrasi perlementer, dalam sistem demokrasi ini presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Para Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab terhadap parlemen, sementara dari segi liberalnya berlakunya multi partai politik. Dengan demikian rakyat diberi kebebasan untuk berpartisipasi dalam politik.4

4

A Kardiyat Wiharyanto, Sejarah Indonesia Dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009, Yogyakarta, Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2011, hlm.75.


Dalam Negara Kesatuan RI ini Indonesia dibagi menjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi. Dari tahun 1950-1959 terdapat 7 kali pergantian kabinet yang memerintah sehingga rata-rata tiap tahun terjadi pergantian kabinet. Kabinet tersebut adalah, Kabinet Natsir ( September 1950-Maret 1951 ), Kabinet Sukiman ( April 1951- Februari 1952 ), Kabinet Wilopo ( April 1952-Juni 1953 ). Kabinet Ali Sastromidjojo I ( Juli 1953-Juli 1955 ) Kabinet Burhanudin Harahap ( Agustus 1955Maret 1956 ), Kabinet Ali Sastromidjojo II ( April 1956-Maret 1957 ), Kabinet Karya ( April 1957- Juli 1959 ). Dari sini tampak bahwa dengan dijalankan sistem demokrasi liberal dimana disalurkan dengan mendirikan banyak partai politik. Parlemen dapat menjatuhkan kabinet bila partai oposisi kuat dalam parlemen yang mengakibatkan parlemen tidak berumur panjang yang terlihat dari seringnya pergantian kabinet.5 Dalam parlemen terjadi persaingan yang besar antara satu partai politik dengan partai politik lainnya. Setiap partai politik berusaha memperjuangkan kepentingan partainya dan mengabaikan upaya untuk memperjuang kepentingan rakyat. Kekuasaan menjadi tujuan perjuangan setiap partai akibatnya partai yang berkuasa akan mendapat pengawasan yang ketat dari partai oposisi dan berusaha mencari kesalahan-kesalahan kabinet atau pemerintah. Kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi liberal 1950-1959 telah membawa masyarakat Indonesia pada seringnya pergantian pemerintahan. Demokrasi

5

Marwati Djuned Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia VI Edisi ke 4, Jakarta, penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984. hlm. 213.


liberal pada dasarnya merupakan sistem politik yang didasarkan asas liberal yang ditandai besarnya peran partai-partai politik. B . Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang saya ambil sebagai berikut: 1. Apa latar belakang lahirnya demokrasi liberal 1950-1959 ? 2. Bagaimana proses penerapan kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi liberal 1950- 1959 ? 3. Bagaimana dampak kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi liberal 1950-1959 ? C. Tujuan Penulisan Penulisan makalah ini bertujuan untuk: 1. Menjelaskan latar belakang lahirnya demokrasi liberal 1950-1959. 2. Menjelaskan proses penerapan kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi liberal 1950-1959. 3. Menjelaskan bagaimana dampak kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi liberal 1950-1959. D. Manfaat Penulisan a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hasil penulisan makalah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya sejarah nasional Indonesia Tentang Kebijakn Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 1950-1959.


b. Bagi Universitas Sanata Dharma Penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para mahasiwa khususnya mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang ingin mengetahui sejarah nasional Indonesia tentang Kebijakan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 1950-1959 dan juga bisa menambah koleksi kepustakaan khusunya karya ilmiah dan dapat menjadi bahan referensi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian tentang Demokrasi Liberal 1950-1959. c. Bagi penulis . Hasil penulisan ini bagi penulis telah mebuka wawasan baru dan telah memberikan kesempatan pada penulis untuk sekilas berbagi pengetahuan mengenai sejarah nasional Indonesia kepada para pembaca khususnya sejarah Kebijakan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 1950- 1959. d. Bagi pembaca. Penulisan makalah ini diharapkan dapat memperluasa wawasan terutama bagi para pembaca yang merasa tertarik mengetahui tentang sejarah Kebijakan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal1950-1959 E. Sistematika Penuliasan Penulisan tentang “Kebijakan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 1950- 1959” terdiri dari 5 bab, yaitu:


BAB I :

Berupa pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II :

Membahas latar belakang lahirnya demokrasi liberal 1950-1959.

BAB III :

Membahas proses penerapan kebijan politik pemerintah RI masa demokrasi liberal 1950-1959.

BAB Iv :

Membahas dampak kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi liberal 1950-1959.

BAB V :

Berupa kesimpulan Bab I, II, III, dan IV.


BAB II LATAR BELAKANG LAHIRNYA DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959

A. Kondisi kekuasaan RI Pemerintah mengeluarkan maklumat politik, dinyatakan dalam maklumat tersebut pemerintah menginginkan pengakuan terhadap negara dan pemerintah Republik Indonesia maupun Belanda sendiri. Pemerintah RI bersedia membayar semua hutang-hutang Hindia Belanda sebelum perang dunia II dan berjanji mengembalikan semua milik asing atau memberi ganti rugi atas milik asing yang telah dikuasai oleh pemerintah. Bersamaan dengan ini dikeluarkan pernyataan bahwa pemerintah menyukai berdirinya partai-partai politik sebagai sarana pembantu perjuangan. Sebagai realisasi maklumat tersebut kabinet Presidensial yang dipimpin oleh Presiden sendiri diganti dengan Kabinet Ministerial, sebagai Perdana Menteri ditunjuk Sultan Sjahrir. Pemerintah baru ini segera mengadakan hubungan diplomatik dengan pihak Belanda dan Inggris Pemerintah Inggris mengirimkan Sir Archibald Clark Karr dan perwakilan dari Belanda Van Mook. Perundingan dimulai pada tanggal 10 Februari 1946. Dalam perundingan itu Van Mook menyampaikan sistem politik penerintah Belanda.6

6

Sartono Kartodirdjo, Sejarah Nasional VI Jaman Jepang Dan jaman Repoblik Indonesa, Jakarta, Penerbit Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaa, 1975. hlm 34.

10


1. Indonesia akan dijadikan negara Comenwealth berbentuk federasi yang memiliki self government di dalam lingkungan kerajaan. 2. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia sedangkan masalam luar negeri diurus oleh pemerintah Belanda. 3. Sebelum dibentuk Comenwealth akan dibentuk pemerintah 10 tahun. 4. Indonesia akan dimasukan sebagai anggota PBB. Pihak Indonesia dalam perundingan ini belum memberi usulan, sementara suatu gabungan organisasi dengan nama Persatuan Perjuangan melakukan oposisi terhadap kabinet Sjahrir. Mereka berpendapat bahwa perundingan hanya dapat dilakukan atas dasar pengakuan sepenuhnya terhadap Republik Indonesia. Dalam sidang KNIP di Solo ( 28 Februari-2 Maret 1946 ) mayoritas suara menentang Sjahrir. Karena oposisi itu terlalu kuat kabinet Sjahrir menyerahakan mandatnya kembali kepada Presiden. Tapi kemudian Presiden menunjuk kembali Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Kabinet Sjahrir yang kedua memberi usulan, diantaranya : 1. Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas jajahan Hidia-Belanda. 2. Pinjaman Belanda sebelum tanggal 8 Maret 1942 menjadi tanggung jawab pemerintah RI. 3. Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu, dan mengenai urusan luar negerri dan pertahanan akan diserahkan pada suatu badan federasi yang terdiri dari orang-orang Indonesia dan Belanda.


4. Tentara Belanda segara ditarik dari Indonesia jika perlu diganti dengan tentara Republik Indonesia. 5. Pemerintah Belanda harus membantu Pemerintah Indonesia untuk dapat diterima sebagai anggota PBB. Balasan ini disampaikan kepada Van Mook, akan tetapi pihak Belanda tidak dapat menerima dengan baik usulan balasan pemerintah RI tersebut, meskipun pihak Republik sudah memberikan kosensi-kosensi yang oleh rakyat Indonesia sendiri sukar diterima. Dengan bercermin persetujuan tanggal 6 Maret 1946 dicapai antara Vietnam dengan Prancis, diman Republik Vietnam akan merupakan negara yang bebas didalam lingkungan Federatiom Ind-Chinoise, Van Mook mengajukan usulan pribadi untuk mengakui Republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pembentukan negara federal yang bebas. Wakil semua bagian Hindia Belanda dan wakil golongan minoritas akan berkumpul untuk menentukan struktur negara Indonesia yang akan datang. Selanjutnya pasukan Belanda akan mendarat menggantikan pasukan serikat pada tanggal 27 Maret 1946 Sultan Sjahrir memberikan jawaban yang disertai naskah, yang isi pokoknya adalah: 1. Supaya pemerintah Belanda mengakui RI de facto atas Jawa dan Sumatra. 2. Supaya Belanda dan RI berkerjasama membentuk RIS. 3. Republik Indonesia Serikat bersama-bersama dengan Nederland, Suriname, dan Caracau menjadi peserta suatu ikatan kenegaraan Belanda.


Dengan usulan biasanya pemerintah RI maka kedua belah pihak dianggap telah saling mengerti, karena itu perundingan perlu ditingkatkan. Perundingan di Jakarta antara Sultan Sjahrir dan Van Mook dengan disaksikan oleh Archibald Clark Karr. Hasil perundingan oleh Van Mook akan diserahkan kepada pemerintah Belanda. Dengan perantara Clark Karr sekali lagi kedua pemerintah mengadakan perundingan di Hooge Veluwe ( Negeri Belanda ). Pemerintah RI mengirimkan delegasi yang terdiri dari Mr. Swardi, Dr. Sudarsono, dan Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Delegasi RI berangkat ke Belanda pada tanggal 4 April 1946 bersamasama dengan Sir Archibald Clark Karr. Delegasi Belanda yang diajukan dalam perundingan ini adalah Van Mook, Prof. Legaman, Dr. Idebugh, Dr. Van Royen, Prof. Van Asbeck, Sultan Hamid II dan Suryo Santoso. Didalam perundingan itu ternyata pihak Beland memakai rancangan hasil pertemuan Sjahrir dan Van Mook serta Clark Karr terutama mengenai usulan Clark Karr tentangan pengakuan secara de facto atas Republik Indonesia di Jawa dan Madura saja, itu pun dikurangi daerah-daerah yang diduduki pasukan serikat. Republik Indonesia yang dimaksud itu harus tetap menjadi bagian kerajaan Belanda. Demikian juga campur tangan RI dalam menentukan perwakilan daerah-daerah diluar daerah RI. Perundingan yang berlangsung selama 10 hari itu ( 14-24 April 1946 ) telah gagal. Untuk sementara waktu hubungan Indonesia dan Belanda terrputus. Tetapi pada tanggal 2 Mei 1946 Van Mook kembali membawa Usulan, yang terdiri dari tiga pokok:


1. Pemerintah Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai persemakmuran Indonesia yang berbentuk federal. 2. Persemakmuran Indonesia Serikat disatu pihak dengan Nederland, Suriname dan Cracau dilain pihak akan merupakan bagian dari kerajaan Belanda. 3. Pemerintah Belanda akan mengakuai de facto kekuasaan atas Jawa, Madura, dan Sumatra, dikurangi daerah yang diduduki oleh tentara Inggris dan Belenda. Usulan Belanda itu pada tanggal 17 Juli ditolak oleh Pemerintah RI karena dianggap tidak mengandung suatu yang baru, adapun ususlan RI: 1. Repulik Indonesia berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura, Sumatra, dan ditambah daerah-daerah yang dikuasai oleh tentara Inggris dan Belanda. 2. Republik Indonesia menolak ikatan kenegaraan dengan Belanda dan menghendaki perhentian pengiriman pasukan Belanda ke Indonesia pemerintah Republik tidak akan menambahkan pasukan. 3. Pemerintah Republik menolak suatu periode peralihan dibawah kekuasaan Belanda. Usulan itu ditolak oleh pihak Belanda, sementara itu didalam negeri terjadi krisis politik dengan jatuhnya Kabinet Sjahrir I. Sebenarnya Persatuan Perjuangan mengharapkan Tan Malaka yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri, tetapi Presiden menunjuk kembali Sultan Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Persatuan Perjuangan tetap meneruskan oposisinya terhadap kabinet Sjahrir sekalipun program kabinet baru itu kompromi pendapat antara Persatuan Perjuangan dengan haluan politik semula


pemerintah. Program kabinet itu tidak memasukan golongan Tan Malaka. Karena itu pemerintah mencurigai tindakan Tan Malaka dan kawan-kawan yang menginginkan kedudukan dipemerintahan. Pada akhir bulan Maret tokoh politik khususnya dari Persatuan Perjuangan ditangkap. Tujuan penangkapan untuk mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar yang disebabkan oleh pemimpin-pemimpin politik itu, karena terdapat bukti bahwa mereka akan mengubah susunan negara diluar undangundang. Mereka yang ditangkap adalah Tan Malaka, Abikusumo Tjokrosuyoso, Sayuti Malik, Charul Saleh, dan Muhamad Yamin. Karena usulan ditolak. Pemerintah RI tetap membulatkan tekad mengerahkan tenaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Rekrontruksi dan realisasi angkatan perang diselenggarakan untuk menyempurnakan kesatuan komando. Pada bulan Juni di Solo terjadi pergolakan dimana rakyat Solo menuntut dilenyapkannya pemerintahan kesunanan. Daerah istimewa Surakarta dinyatakan menjadi daerah RI, yang berbentuk keresidenan. Untuk mencegah segala terjadinya kemungkinan kekacauan didalam negeri. Presiden Soekarno pada tanggal 6 Januari 1946 mengesahkan Undang-undang keadaan bahaya atau Undang-undang No. 6 tahun 1946, sehubungan dengan keadaan didaerah Solo Presiden mengumumkan keadaan bahaya untuk daerah Kesunanan dan Mangkunegara. Pergolakan di Solo semakin meluas menjadi pergolakan politik. Pengikut Tan Malaka tetap berusaha menjatuhkan Perdana Menteri Sjahrir dengan cara lain, sehari kemudian diumumkan keadaan bahaya untuk daerah Jawa dan Madura, oleh Presiden dibentuk dewan militer yang dipimpin oleh presiden sehubungan dengan keadaan bahaya. Kesatuan Komando


Angkatan Perang ditugaskan dimana Panglima Besar Soedirman sebagai pemimpin Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Selanjutnya Presiden pada tanggal 28 Juni 1946 menyatakan seluruh Indonesia dalam keadaan bahaya. Berhubungan dengan adanya penculikan terhadap Perdana Menteri Sjahrir dari penginapannya di Solo. Penculikan dilakukan oleh pengikut Tan Malaka pada malam 27/28 Juni 1946. Sjahrir diculik bersama dengan Mayor Jendral Sudibjo dan sehubungan dengan peristiwa Presiden menyerukan kepada penculik agar segera mengembalikan Perdana Menteri Sjahrir. Sehari setelah seruan itu penculik mengembalikan Sjahrir dalam keadaan selamat. Ketika terjadi penculikan itu Presiden bersama kabinet mengambil alih pimpinan pemerintahan untuk mengisi kekosongan.7 Sementara itu Belanda mendapat kemajuan dengan usaha mereka mencapai penyelesaian federal. Pada bulan Juli 1946 mereka mengadakan suatu konferensi di Malino ( Sulawesi Selatan ). Dimana tiga puluh orang Indonesia yang merupakan wakil-wakil para Raja, umat Kristen, dan beberapa kelompok etnik dari Kalimantan, dan Indonesia Timur mendukung tentang ide sebuah negara federal dan suatu bentuk kelanjutan hubungan dengan Belanda. Akan tetapi pihak Belanda terkejut ketika mengetahui orang-orang Indonesia menginginkan langkah-langkah kearah otonomi yang murni. Disusunlah rencana untuk membentuk sebuah negara di Kalimantan dan yang lain untuk Indonesia Timur.8

7 8

Ibid, hlm. 34-40. M.C Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, Yoyakarta , Penerbit Gadjah Mada University, 1991.hlm 336.


Akhirnya pihak Belanda mencapai kesepakatan diplomatik dengan Republik pada bulan November 1946. Pihak Inggris telah mendesak mencapai suatu kesepakatan sebelum menarik semua pasukan mereka dari jawa dan sementara pada bulan Desember. Pada bulan Oktober perundingan-perundingan dimulai dan disepekati suatu gencatan senjata di Jawa dan Sumatra pada tanggal 12 November diadakannya perjanjian Linggajati, isi perjanjian itu di antaranya: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Repulik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatra. 2. Akan dibentuk negara federal dengan nama Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. 3. Dibentuk Uni Indonesia- Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala Uni. 4. Pembentukan Republik Indonesia Serikat ( RIS ) dan Uni Indonesia- Belanda sebelum tanggal 1 Januari 19499 Kedua pihak sepakat untuk kerja sama dalam pembentukan ( pada tanggal 1 Januari 1949 ) suatu negara Indonesia Serikat yang berbentuk federal, di dalamnya Republik akan menjadi salah satu negara federal, dan Ratu Belanda akan menjadi pemimpin secara simbolis Uni Indonesia-Belanda. Persetujuan perdamaian ini hanya berlangsung singkat, kedua belah pihak saling tidak mempercayai pengesahan

9

http://jagosejarah.blogspot.com/2014/09/perjanjian-linggarjati.html (diuduh tagggal 27 Maret 2015).


perjanjian itu di kedua negara tersebut menimbulkan pertikaian-pertikaian politik yang sengit mengenai kesepakatan yang telah dibuat. Pihak Belanda mulai kini menyadari bahwa federal tidak selalu merupakan pemecahan cara yang mudah. Pada November 1946 kedudukan mereka di Sulawesi Selatan terancam oleh pemuda Republik setempat yang kembali dari Jawa, dimana mereka telah mendapatkan pendidikan militer. Pada bulan Desember pihak Belanda menjawab dengan mengirimkan seorang tokoh yang sangat keji, yaitu kapten Raymond Turk Westerling. Dia menggunakan terror dengan sewenang-wenang diikuti oleh pihak- pihak yang anti Republik. Dalam waktu tiga bulan sekitar 3.000 orang Indonesia telah terbunuh sebagai akibat terror tersebut. Dan kelompok pemuda Republik semakin besar dibinasakan.10 Pihak Belanda terus maju dengan rencana mereka membentuk negara-negara federal sedapat mungkin. Sebuah Negara Indonesia Timur ( NIT ) didirikan dalam suatu konferensi di Denpasar pada bulan Desember 1946. Walaupun kekuasaan Belanda masih berlanjut di Denpasar ide-ide nasionalisme tetap kuat, bisa dilihat dari penggunaan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan NIT. Ternyata mustahil mendirikan sebuah negara untuk seluruh rakyat di Kalimantan, karena kaum Muslim di pantai Selatan dan Timur sangat pro- Republik, sebuah negara yang terpisah untuk Kalimantan Barat.

Dibentuk dibawah Sultan

Hamid II ( 1946- 1950 ), Sjahrir memprotes dengan pembentukan negara secara sepihak. 10

M.C. Ricklefs, op.cit., hlm. 337.


Perkembangan- perkembangan tersebut justru memperdalam kecurigaan pihak Republik terhadap Belanda dan ketidak senangan terhadap persetujuan Linggarjati dalam rangka memperbesar peluang desakanya persetujuan itu oleh KNIP,maka dirasa perlu oleh pemerintah Republik untuk memperbanyak jumlah anggotanya dari 200 menjadi 514 orang dengan jalan memasukan tokoh-tokoh pro- pemerintah yang telah membentuk koalisi yang bernama sayap kiri pada bulan Desember 1946 Bulan Mei 1947 Belanda sudah memutuskan bahwa mereka akan menyerang Republik secara langsung. Pasukan bersenjata sekitar 100.000 serdadu di Jawa yang sebagian tidak aktif merupakan pemborosan keuangan yang serius, tidak mungkin dipikul oleh perekonomian Belanda yang hancur karena perang. Apabila mereka ingin mempertahankan pasukan ini maka Belanda memerlukan komoditi dari pulau Jawa ( khususnya gula ) dan Sumatra ( minyak dan karet ). Kalangan militer Belanda merasa yakin bahwa kota-kota yang dikuasai Republik dapat ditaklukkan dalam dua minggu dan seluruh wilayah Republik dalam waktu enam bulan. Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam pihak Belanda melancarkan aksi mereka yang pertama. Pasukan Bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Pasukanpasukan yang lebih kecil mengamankan kota Semarang, dengan demikian Belanda menguasai pelabuhan di pulau Jawa. Di Sumatra perkebunan di sekitar Medan, industri minyak di sekitar Palembang, dan daerah Padang.11 Pasukan Republik

11

A.H. Nasution, Sejarah perjuanagan Nasional Dibidang Bersenjata, Jakarta, Penerbit Mega Bookstore, 1966.hlm.100.


bergerak mundur dalam kebingungan dan menghancurkan apa yang mereka dapat hancurkan. Amerika dan Inggris tidak menyukai aksi Belanda tersebut, mereka menyuruh Belanda untuk menghentikan pendudukan secara penuh terhadap Republik. PBB kini terlibat langsung dalam konflik tersebut. Australia dan India sangat aktif mendukung Republik dalam PBB dan Uni Soviet memberikan dukungannya. Akan tetapi peran yang paling penting dipegang oleh Amerika Serikat, mereka menentukan kebijakan Belanda, bahkan yang paling progresif di antara meraka, merasa sejarah dan pikiran sehat memberikan mereka hak untuk menentukan perkembangan Indonesia. Sekutu Belanda Inggris, Australia, dan Amerika Serikat tidak mengakui hak semacam itu kecuali rakyat Indonesia menghendakinya. Mereka segera mendesak negeri Belanda untuk mengambil sikap yang tidak terlalu kaku. Keadaan ini justru memperbesar hasrat Belanda untuk mencari cara penyelesaaian secepatnya di Indonesia. Pada akhir bulan Juni 1947 pihak Belanda menyadari bahwa mereka harus mendengarkan himbauan PBB agar diadakannya suatu gencatan senjata yang diperintahkan oleh pihak Belanda Soekarno pada tanggal 4 Agustus. PBB memperkenankan Sjahrir untuk berbicara atas nama Republik, tetapi tidak menerima wakil-wakil daerah yang dikuasai Belanda. Pada bulan Oktober dibentuklah komite jasa-jasa baik PBB yang beranggotakan wakil-wakil Amerika, Australia dan Belgia untuk membantu perundingan-perundingan Belanda Republik dalam mencapai


gencatan senjata yang baru. Sejak bulan Agustus pihak Belanda telah melanjutkan operasi pembersihan. 12 Pada tanggal 17 Januari 1948 tercapai suatu persetujuan baru di atas kapal Amerika ( Renville ), yang antara lain berisikan persetujuan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. 1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) 2. Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaanya kepada pemerintah federal sementara. 3. Republik Indonesia sejajar kedaulatanya dalam Uni Indonesia-Belanda. 4. Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. 5. Antara enam bulan sampai satu tahun akan diselengarakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante RIS. 6. Tentara Indonesia di daerah kekuasaan Belanda harus dipindah ke daerah Republik Indonesia.13 Perjanjian Renvillle mengalami nasib yang sama dengan persetujuan Linggarjati. Belanda melakukan aksi militer yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. KTN melaporkan kepada Dewan Keamanan bahwa Belanda melakukan pelanggaran. Dewan Keamanan bersidang pada tanggal 22 Desember 1948 yang menghasilkan resolusi, mendesak supaya pemusnahan dihentikan dan pemimpin Indonesia yang 12 13

M.C. Ricklefs, op.cit., hlm . 337-340.

http://jagosejarah.blogspot.com/2014/09/perjanjian-linggarjati.html (diuduh tagggal 27 Maret 2015).


ditahan segera dibebaskan. KTN ditugaskan untuk mengawas pelaksanaan resolusi itu. Pada waktu Dewan Keamanan bersidang lagi pada tanggal 7 Januari 1949, bahwa nampak sekali pendapat umum dunia terhadap Belanda makin lama makin buruk. Perdana Menteri India Nehru menuntut dipulihkan Republik Indonesia kepada keadaan semula, ditarik mundur tentara Belanda, dan diserahkan kedaulatan kepada rakyat Indonesia dan diperluaskanya wewenang KTN. Konferensi New Delhi ini diperkasai Perdana Menteri India dan dihadiri oleh wakil-wakil negara Afganistan, Australia, Burma, Sri Langka, Mesir, Ethopia, Iran, Iraq, Lebanon, Pakistan, Filipina, Saudi Arabia, Suriah, dan Yaman sebagai peserta dan wakil negara-negara Cina, Nepal, slandia Baru, dan Muangthai sebagai peninjau. Pada peserta Konferensi New Delhi merupakan unsur yang sangat besar dalam PBB, maka sudah logis jika Dewan Keamanan memberikan perhatian yang wajar terhadap tuntutan Konfrensi New Delhi ini, arab dan Australia berkumandang di Dewan Keamanan menerima suatu resolusi, yang antara lain berbunyi sebagai berikut: 1. Segera gencatan senjata . 2. Pemimpin-pemimpin

Republik

Indonesia

segera

dibebaskan

dan

dikembalikan ke Yogyakarta. Resolusi itu untuk pertama kali menentukan dengan jelas garis-garis dan jangka waktu penyerahan dari KTN yang namanya diubah menjadi United Nation Comention For Indonesia ( UNCI ) oleh karena Republik Indonesia dengan jujur


menjalankan politik damai dan bersedia untuk menyelesaikan soal-soal Indonesia atas prinsip Indonesia Merdeka dan siap berperang untuk membela diri apabila diserang, maka perjuangan Republik Indonesia mendapat simpati dunia internasional di forum PBB.14 B. Menghadapi Agresi Militer Belanda 1. Menghadapi Agresi Militer Belanda I Agresi terbuka Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 menimbulkan reaksi yang hebat dari dunia. Pada tanggal 30 Juli pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan. Permintaan itu diterima baik dan pada tanggal 31 Juli dimasukkan dalam acara pembicaraan Dewan Keamanan. Tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak yang dimulai pada tanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu untuk mengawasi gencatan senjata dibentuk Komisi Konsuler. Dewan Keamanan yang memperdebatkan masalah Indonesia akhirnya menyetujui usulan Amerika Serikat. Bahwa untuk mengawasi penghenetian ini harus dibentuk suatu komisi jasa-jasa baik. Indonesia dan Belanda dipersilahkan untuk memilih satu negara yang dipercayai mengawasi penghentian permusuhan Pemerintah Indonesia meminta Australia menjadi angota komisi, dan Belanda memilih Belgia. Australia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia diwakili Paul Van Seland, dan Amerika diwakili Dr. Frank Graham. Komite ini di Indonesia dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN). Dalam masalah militer KTN mengambil 14

Marwaty Djunet Poesponegoro , Sejarah Nasional VI Esai ke 4, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984.hlm.139.


inisiatif, tetapi di dalam masalah politik KTN hanya memberikan saran dan usulan, tidak mempunyai hak untuk memasukkan persoalan politik. KTN mulai bekerja di Indonesia pada bulan Oktober 1947. Setelah KTN mengadakan pembicaraan dengan kedua belah pihak akhirnya disepakati untuk kembali ke meja prundingan. Belanda mengajukan Jakarta sebagai tempat perundingan, tetapi ditolak oleh pihak Republik. Republik menganggap di Jakarta tidak ada kebebasan untuk menyatakan pendapat, Republik menginginkan perundingan dilaksanakan di luar daerah yang dikuasai Belanda. KTN mengambil jalan tengah dan mengusulkan kedua belah pihak menerima tempat perundingan di atas sebuah Kapal Amerika Serikat yang disediakan atas permintaan KTN. Sebelum itu sudah dibentuk suatu komisi untuk melaksanakan gencatan senjata, yang disebut Komite Taktis. Di dalam perundingan Komisi Taktis yang telah dilakukan, usulan mengenai daerah batas militer dianggap kurang praktis, dan Belanda tetap mempertahankan garis Van Mook, yakni suatu garis yang menghubungkan pucuk-pucuk pasukan Belanda yang dimajukan sesudah keluar perintah dari Dewan Keamanan untuk menghentikan permusuhan. Kemudian mareka mengeluarkan pernyataan dari tempat perundingan di Kaliurang, yang berisikan dilarang melakukan sabotase, intimidasi, pembalasan dendam, dan tindakan yang semacamnya terhadap orang-orang atau masyarakat. Setelah jatuhnya Kabinet Sjahrir III, Presiden menunjuk Mr. Amir Sjarifudin untuk menyusun kabinet baru. Perundingan dengan Belanda delegasi Republik dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifudin. Perundingan yang diselenggarakan di atas Kapal


Renville dibuka pada tanggal 8 Desember 1947 di bawah pimpinan Hermans wakil Belgia dalam KTN. Sementara itu perundingan Komisi Taktis mengalami jalan buntu. Hal ini disebabkan karena Belanda menolak saran dari KTN untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB. Pihak Belanda tidak mau berunding masalah politik sebelum gencatan senjata beres. Karena macetnya perundingan, pemerintah Indonesia mengeluarkan keterangan mengenai sebab-sebab kemacetan tersebut dinyatakan pihak Belanda hanya menyetujui hal-hal yang menguntungkan dirinya. Kecepatan gerakan pasukan Belanda menunjukkan keinginan untuk menduduki daerah seluas mungkin dengan dalih mengadakan operasi-operasi pembersihan berdasarkan mereka yang terdepan. Namun situasi pada tanggal 4 Agustus 1947 menunjukkan bahwa pihak Belanda hanya menduduki kotakota saja, di luar kota pemerintahan RI dan TNI tetap aktif. Untuk mengatasi kemacetan perundingan ini KTN mengajukan usulan baru supaya kedua belah pihak berunding dulu dengan KTN. Dari hasil perundingan itu KTN menyimpulkan bahwa persetujuan Linggarjati dapat dijadikan dasar perundingan namun terdapat kesulitan mengenai gencatan senjata, karena Belanda tetap menekankan pada tuntutan pada garis Van Mook, sedangkan pihak Republik menolak wakil Australia mengusulkan daerah demiliterisasi yang diawsai oleh polisi. Pasukan masing-masing diundurkan sejauh 10 km, kemudian KTN memberikan usul politik yang didasari atas persetujuan Linggarjati, yaitu: 1) kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 2) kerjasama Indonesia Belanda.


3) suatu negara yang berdaulat atas dasar federasi. 4) Uni antara Indonesia Serikat dan bagian lain kerajaan Nederland. Sebagai balasan usulan KTN pihak Belanda mengajukan 12 prinsip politik untuk disampaikan pada pihak Republik. Prinsip-prinsip Belanda di antaranya adalah menghidupkan kegiatan ekonomi, tetapi dalam usul itu tidak ada masalah mengenai penarikan pasukan Belanda, Belanda menyatakan itu adalah usaha mareka terakhir, apabila ditolak Belanda tidak dapat melanjutkan perundingan dan RI diberi 48 jam untuk menjawabnya. KTN menyadari sikap Belanda ini situasi berbahaya. Untuk mengatasi hal ini KTN mengajukan 6 prinsip tambahan untuk mencapai penyelesaian politik. Karena prinsip-prinsip itu disampaikan kepada dua belah pihak, pemerintah RI mendapatkan jaminan dari KTN, bahwa kekuasaan Republik tidak berkurang selama peralihan sampai diserahkan kedaulatan Belanda kepada negara federasi Indonesia. Pihak Belanda berjanji juga akan menerima usulan KTN. Akhirnya pada tanggal 17 Januari 1947 kedua belah pihak bertemu di atas kapal Renvile untuk menandatangani persetujuan gencatan senjata dan prinsip-prinsip politik yang telah disetujui bersama KTN. Sementara berlangsung perundingan pihak Belanda terus berusaha membentuk negara-negara boneka. Konferensi Jawa Barat II diselengarakan di Bandung pada tanggal 16-19 Desember 1947 untuk menentukan status Jawa Barat. Menyatakan bahwa Jawa Barat adalah bagian dari RI dan status Jawa Barat tidak


dapat dipisahkan dari RI. Di samping itu Belanda juga membentuk Komite Indonesia Serikat dan membentuk Negara Indonesia Timur.15 2. Menghadapi Agresi Militer Belanda II Karena tidak ada kesesuaian pendapat perundingan dengan Belanda mengalami kemacetan lagi. Indonesia merasa kecewa terhadap KTN, KTN dianggap lebih banyak sebagai wasit daripada sbagai perantara perjuangan diplomatik Indonesia dan Belanda. Jalan keluar itu sebenarnya telah dirintis oleh Du Bois Crtchley, yakni masing-masing Amerika dan Australia di dalam KTN. Sementara itu wakil Amerika Serikat dipanggil oleh pemerintahnya, dan diganti Marle Cochran. Jalan buntu untuk berunding masih belum bisa ditembus. Setelah gagal perundingan 9 Desember 1948 RI mengirimkan usulan kepada KTN mengenai pendirian RI.16 Pada hakikatnya RI tidak mau mengakui adanya gencatan senjata dan Renville. Dengan berakhirnya pemberontakan PKI, pimpinan angkatan perang mulai memikirkan kemungkinan serangan militer Belanda. Berdasarkan persetujuan Renville, Belanda berusaha mengepung RI secara politik, ekonomi, dan militer. Gejala-gejala akan datangnya seramgan militer dirasakan oleh pimpinan Angkatan Perang, sejak Belanda mulai mengulur-ulur waktu mengenai pelaksanaan perundingan Renville. Sebagai tanggapan tindakan Belanda pimpinan Angkatan Perang merencanakan pelaksanaan daripada pertahanan RI. Adapun konsep pertahanan yang dianut adalah pertahanan Rakyat Semesta. Namun konsep ini

15 16

Ibid, hlm.139-144. Marwaty Djoened Poesponegoro, op.cit., hlm.157


tadinya baru dicanangkan dalam tingkat politis dan belum dijabarkan secara nyata. Penjabaran tersebut didasarkan pada pengalaman menghadapi Belanda pada agresi militer I. pengalaman tersebut ditambah pula dengan kenyataan bahwa kurang lebih dari 35.000 tentara keluar dari kantong-kantong dari daerah yang diduduki Belanda baik di Jawa maupun Sumatra. Berdasarkan pengalaman tersebut pimpinan Angkatan Perang menjabarkan konsep pertahanan semesta yang mudah dipahami dan dilaksananakan, penjabaran diterangkan dalam perintah siasat No. I dari Panglima Angkatan Perang. Isi pokok perintah itu adalah mengadakan perang dengan gerilya yang agresif yang dilakukan oleh rakyat dan tentara untuk membela RI dan sekaligus untuk memenangkan perang. Beberapa hari setelah perundingan mengalami jalan buntu, Belanda melakukan agresi militer yang kedua terhadap RI. Yogyakarta berhasil diuduki dengan menggunakan pasukan terjun payung. Presiden serta sejumlah petingggi negara ditawan oleh Belanda, tetapi sebelumnya pemerintah telah memberikan mandat kepada Menteri Syarifudin Prawiranegara untuk membentuk dan memimpin pemerintah Republik secara darurat. Dewan Keamanan PBB segera bersidang pada tanggal 24 Januari 1949. Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang ditunjukan pada semua anggota, yang berisikan: 1. Hentikan permusuhan . 2. Bebaskan Presiden dan pemimpin RI yang ditawan.


3. Memerintahkan kepada KTN agar memberikan laporan secara lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak 19 Desember 1948. Sementara itu TNI dari satu bulan telah selesai dengan konsilidasinya dan sudah mulai memberikan pukulan pada tentara Belanda. Pertama kali yang menjadi sasaran adalah garis-gari komunikasi Belanda: kawat-kawat telepon diputuskan, jalan Kereta Api dirusak, konvoi-konvoi Belanda dihadang dan diserang. Karena itu Belanda terpaksa mendirikan pos-pos disepanjang jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang telah didudukinya. Serangan 1 Maret 1949 pada siang hari terhadap kota Yogyakarta membuktikan pada dunia jauh dari kata hancur. Jalan buntu Belanda dibidang militer disertai dengan Ameriaka Serikat memaksa Belanda untuk menerima KMB yang bermuara kepada pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia atas bekas wilayah Hindia Belanda.17 C. Akhir Perang Dan Pengakuan Kedaulatan 1. Pendekatan RI Dengan Negaea-Negara Federal Pada bulan pertama tahun 1949, karena didesak oleh Dewan keamanan PBB Belanda mengadakan pendekatan-pendekatan politis, Perdana Menteri Belanda mengundang Prof. Dr. Supomo untuk berunding. Pertemuan yang sama diadakan tanggal 21 Januari 1949 antara negara-negara bagian buatan Belanda. Mr. Moh Room memimpin delegasi Republik kemudian menyatakan bahwa RI bersedia berunding dengan BFO dengan syarat diawasi komisi PBB apabila telah mencapai tingkatan formal. Pada tanggal 13 Februari Wakil Presiden Mohamad Hatta secara resmi 17

Ibid, hlm.157-162.


menyatakan bahwa perundingan dapat saja dimulai dengan syarat dikembalikannya pemerintah RI ke Yogyakarta dan pengunduran pasukan Belanda dari RI sesuai dengan resolusi PBB. Berdasarkan kenyataan dan penjajakan politik oleh pihak Belanda pada dasarnya pemimpin-pemimpin bersedia berunding, maka pada tanggal 26 Februari 1949 mereka mengumumkan akan mengadakan Konferesi Meja Bundar ( KMB ) pada tanggal 12 Maret 1949, guna merundingkan masalah Indonesia dan merundingkan syrat-syarat penyatuan kedaulatan, serta pembentukan Uni IndonesiaBelanda. Konferensi Meja Bundar diadakan di Den Hag, isi penjelasan yang disampaikan Ir. Soekarno adalah: 1. Pemerintah Belanda akan mengadakan KMB di Den Hag guna untuk membahas penyerahan kedaulatan yang dipercepat. 2. Penarikan pasukan Belanda secepat-cepatnya setelah penyerahan kedaulatan. 3. Tentang pengembalian pemerintah ke Yogyakarta dinyatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilaksanakan. Pada tanggal 3 Maret 1949 presiden Soekarno mengadakan pembicaraan dengan dengan penghubung BFO, dan menegaskan adanya kedudukan pemerintah RI dipulihkan sebagai syarat dilangsungkan perundingan yang selaras dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Selesai pertemuan itu keesokan harinya pada tanggal 4 Maret 1949 Soekarno membalas undangan Wakil Tinggi Mahkota yang berisi penolakan menghadiri KMB kecuali dengan syarat, yaitu:


1. Pengembalian kekuasaan RI adalah syarat mutlak untuk melakukan perundingan. 2. Kedudukan dan kewajiban PBB untuk Indonesia membantu melaksanakan resolusi PBB akan terganggu. Dari BFO dikeluarkan pernyatan yang berisikan pemberitahuan bahwa BFO telah pada pendirian semula: 1. Supaya pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. 2. Komisi PBB agar membantu melaksanakan resolusi. 3. RI menerima gencatan senjata. Dari pihak Dewan Keaman PBB pada tanggal 23 Maret 1949 dikirimkan surat pada perintah Belanda yang menyatakan bahwa komisi PBB untuk Indonesia telah bekerja sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 dan tidak merugikan tuntutan kedua belah pihak. komisi PBB akan memberikan bantuan terhadap: 1. Tercapainya tujuan sebagai pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan pada tanggal 28 Januari 1949 paragraf 1 dan 2 yang menghentikan aksi militer oleh Belanda dan pengembalian pemimpin RI ke Yogyakarta. 2. Menetapkan tanggal dan waktu serta syarat untuk mengadakan KMB agar dapat diselenggarakan. Dengan adanya petunjuk dari Dewan Keamanan dan adanya pendekatan antara RI dan Belanda. Maka pada tanggal 19 April atas inisiatif komisisi PBB untuk Indonesia diadakan perundingan RI dan Belanda. Perundingan diadakan di Jakarta.


Delegasi RI dalam pidatonya mengemukakan bahwa perundingan ini lebih dahulu menyetujuai pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta. Dengan pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta, baru terbuka kemungkinan delegasi untuk mengambil keputusan bagi hal-hal lainya. Delegasi Belanda bersedia melakukan perundingan dengan syarat-syarat untuk kemungkinan kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta, tetapi tiap kewajiban yang mengikat yang muncul dalam perundingan harus ditunda sampai tercapai persetujuan tentang perintah penghentian gerilya dan membuat perjanjian mengenai waktu dan syarat KMB di Den Hag. Karena Perundingan berjalan dengan lambat, bahkan hampir mengalami jalan buntu. Pada tanggal 24 April Mohammad Hatta datang ke Jakarta, pihak RI menempuh cara lain yakni, mengadakan perundingan informal dan langsung dengan pihak Belanda dengan disaksikan Marle Cochran ( Amerika Serikat ). Pada tanggal 25 April diadakan pertemuan pertama antara RI dan Belanda, hasil pertemuan ini tidak diumumkan, namun Hatta menyatakan perundingan informal itu untuk membantu memberikan penjelasan pada delegasi Belanda. Pertemuan ini memberikan harapan untuk tercapai persetujuan, komisi PBB bersikap menunggu matangnya perundingn informal tersebut. Pada dasarnya pihak Belanda tidak setuju tentang pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta dengan syarat perhentian perang gerilya, masalah ini dapat diatasi tetapi mengenai luasnya kekuasaan RI. Delegasi RI menuntut daerah seluas daerah Istimewa Yogyakarta termasuk lapangan terbang Maguwo dengan batas samudra Indonesia. Pihak Belanda sebaiknya menafsirkan resolusi Dewan Keamanan tentang pengembilan pemerintah RI ke Yogyakarta dan


daerah sekitarnya adalah seluas lima mil persegi, mereka juga menolak menyerahkan lapangan Maguwo. Berkat usaha keras Marle Cochran anggota komisi PBB Amerika Serikat, pada tanggal 17 Mei 1949 telah tercapai persetujuan. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta menyatakan kesanggupan mereka sesuai resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 serta petunjuk-petunjuk tanggal 23 Naret 1949 untuk memudahkan: 1. Pengeluaran

perintah

terhadap

pengikut

RI

yang bersenjata untuk

menghentikan perang gerilya. 2. Kerja sama dalam pengembilan perdamaian dan menjaga keamanan dan ketertiban. 3. Turut serta KMB di Den Hag dengan maksut untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat tidak bersyarat. Selanjutnya delegasi Belanda Dr. Van Royen memberikan pernyataan yang berisikan tentang: 1. Delegasi Belanda menyetujui pembentukan panitia di bawah pengawasan komisi PBB dengan tujuan mengadakan penyelidikan dan persiapan yang perlu dan sebelum kembalinya pemerintah RI ,dan mempelajari atau memberikan nasehat tentang tindakan yang diambil dalam pelaksanaan penghentian perang gerilya dan kerja sama dalam hal pengembalian perdamaian serta menjaga keamanan dan ketertiban.


2.

Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi keresidenan Yogyakarta.

3. Pemerintah Belanda membebaskan dengan tidak bersyarat pemimpinpemimpin RI dan tahanan politik sejak tanggal 19 Desember 1949. 4. Pemerintah Belanda menyetujuii RI sebagai bagian Negara Indonesia Serikat 5. KMB di Den Hag akan diadakan setelah pemerintah RI ke Yogyakart. Pada konferensi

tersebut

diadakan

pembahasan

tentang

bagaimana

cara

mempercepat penyerahan kedaulatan kepada Indonesia Serikat. Dengan disepakati prinsip-prinsip Room-Royen pemerintah darurat RI sementara memerintahkan kepada Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih perintahan di Yogyakarta apa bila Belanda mulai mundur dari Yogyakarta. Partai politik yang pertama kali menyatakan persetujuan adalah Masyumi. Pihak Angkatan Perang menyambut dengan adanya persetujuan itu dengan rasa curiga. Panglima Besar Angkatan Perang pada tanggal 1 Mei 1949 mengingatkan pada komandankomandan agar tidak memikirkan masalah perundingan. Pernyataan yang sama untuk mempertegas pernyataan Panglinma Besar Angkatan Perang dikeluarkan juga oleh Panglima Tentara dan Tritorium Jawa Kolonel A.H. Nasution pada tanggal 5 Mei 1949. Pernyataan itu mengetengahkan bahwa perundingan yang dilaksanakan itu hanyalah taktik perjuangan, dan diperingatkan kepada semua komandan agar membedakan antara gencatan senjata untuk kepentingan politik dan untuk


kepentinagan militer. Pada pokoknya angkatan tidak percaya perundingan bisa berhasil karena melihat dari pengalaman yang ada, seperti Linggarjati dan Renville. Sebagai tindak lanjut antara persetujuan Room-Royen pada tanggal 22 Juli diadakan perundingan formal antara, BFO dan Belanda di bawah pengawasan komisi PBB, hasil perundingan itu adalah: Pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949, Keresidenan. Pada pokoknya angkatan tidak percaya perundingan bias berhasil karena melihat dari pengalaman yang ada, seperti Linggarjati dan Renville. Sebagai tindak lanjut antara persetujuan Room-Royen pada tanggal 22 Juli diadakan perundingan formal antara, BFO dan Belanda dibawah pengawasan komisi PBB, hasil perundingan itu adalah: 1. Pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949, Keresidenan Yogyakarta dikosongkan oleh Belanda dan pada tanggal 1 Juli 1949 dan pemerintah RI kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadan sepenuhnya di daerah itu. 2. Mengenai permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. 3. KMB diusulkan akan diadakan di Den Hag. 2. Menuju KMB Sejak kembali pemimpin RI ke Yogyakarta perundingan dengan BFO yang telah dirintis di Bangka dimulai lagi, yang dibahas dalam perundingan itu adalah pembentukan pemerintah peralihan sebelum terbentuknya Negara Indonesia Serikat. Kemudian pada tanggal 19-29 Juli 1949 diadakan perundingan kedua belah pihak,


yang disebut Konferensi Antar-Indonesia. Konferensi ini memperlihatkan bahwa politik Devide Et Impera untuk memisahkan daerah di luar RI dari RI, akhirnya mengalami kegagalan. Pada Konferensi Antar-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta dihasilkan persetujuan dan hal-hal mengenai ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat. 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat. 2. Akan dibentuk dua badan perwakilan yakni sebuah Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Negara Bagian ( Senat ). 3. Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan hanya dari pihak Belanda, melainkan dari pihak RI. 3. Pembentukan RIS dan Pengakuan Kedaulatan KMB kemudian diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi KNIP yang bersidang pada tanggal 2 November 1949, berhasil menerima KMB 226 pro lawan 62 kontra dan 31 meninggalkan sidang, selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS pada tanggal 16 Desember 1946 dan pada tanggi 17 Desember. Pada tanggal 20 Desember kabinet RIS di bawah pimpinan Hatta selaku Perdana Menteri, dan pada tanggal 27 Desember 1949 baik di Indonesia maupun di Belanda untuk menandatangani akte penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda ke pemerintah RIS. a.

Republik Indonesia Serikat Dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949

diselenggarakan Konferensi Meja Bundar di Den Hag. Hatta mendominasi pihak


Indonesia selama berlangsung perundingan dan semua peserta mengaguminya, suatu Uni yang longgar disepakati antara Belanda dengan RIS disepakati dan Ratu Belanda sebagai pimpinan simbolis. Sukarno akan menjadi Presiden dan Hatta akan menjadi Perdana Menteri dan merangkap sebagai Wakil Presiden. Beberapa jaminan investasi-investasi Belanda di Indonesia dan disepakati bahwa akan diadakan konsultasi-konsultasi mengenai beberapa masalah keuangan, banyak orang Indonesia menganggap rencana-rencana sebagai pembatasan-pembatasan yang tidak adil terhadap kedaulatan mereka. Pihak Indonesia harus memberikan konsensi-konsensi dalam dua masalah yang paling sulit. Belanda tetap mempertahankan kedaulatan atas Irian Barat sampai ada perundingan-perundingan lebih lnjut mengenai wilayah Irian Barat. Dan RIS memikul tanggung jawab atas hutang Hindia Belanda, setelah tawar menawar ditetapkan sebesar 4,3 miliyar golden sebagian besar dari jumlah ini sebenarnya adalah biaya yang dipakai oleh pihak Belanda untuk menumpas revolusi. Pada tanggal 27 Desember Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia, tidak termasuk wilayah Irian Barat. Kepada RIS sebuah negara federal yang hanya bertahan beberapa minggu saja. Ada banyak sentimen pro RI di negara federal yang didirikan oleh Belanda itu, sentimen semakin kuat dengan dibebaskanya sekitar 12.000 orang tawanan RI dari penjara Belanda antara bulanAgustus sampai bulan Desember 1949. Pada tanggal 23 Januari 1949 Westerling dan sekitar 800 orang serdadunya merebut tempat-tempat penting di Bandung, tetapi Komisaris Belanda mendesaknya untuk mundur pada hari itu juga. Pada hari itu juga Westerling merencanakan untuk menyerang kabinet RIS dan membunuh beberapa Mentri.


Serdadu Westerling telah menyusup ke Jakarta setelah meninggalkan Bandung, tetapi mereka dapat dipukul mundur. Pada bulan Februari Westerling meninggalkan Indonesia dengan jalan menyamar. Ditangkap beberapa pimpinan Pasundan karena terlibat dengan komplotan Westerling mendorong parlemen negara bagian itu pada tanggal 27 Februari agar Pasundan dibubarkan. b. Kembali Ke NKRI Setelah RIS menerima kedaulatan ternyata hanya enam minggu nasibnya tidak diganggu gugat, sebab setelah itu muncul gerakan untuk kembali ke NKRI . RiS dengan 16 negara bagian ciptaan Belanda dianggap berbau kolonial atau tidak merdeka 100 persen. Ada kesan umum bahwa perubahan NKRI sebagai suatu hal yang tidak tergesa-gesa, tetapi menurut Prof. Kahim dari Amerika Serikat kembalinya RIS ke NKRI sebagai suatu yang wajar dan sehat. Jika RIS dibiarkan hidup secara politik dan sosial bisa menimbulkan keadaan yang tidak sehat. Bangsa Indonesia sebagai bentuk federasi warisan penjajah yang dimaksutkan untuk mempertahankan pengaruhnya di Indonesia. Bahkan federasi ditempuh Belanda untuk merintangi perjuangan kemerdekaan. Disamping mempertahankan RIS berarti mempertahankan banyak orang yang pro Belanda yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak mendapat dukungan dari rakyat. Dalam RIS negara bagian RI adalah otonom, bukan hanya menikmati otonomi secara penuh dari jakartta tetapi banyak pejabat negara-negara bagian berkibalat ke Yogyakarta dari pada ke Jakarta. Ini mangakibatkan dualisme pemerintah pusat.


Sebagian masyarakat dengan bentuk federal hasil KMB. Ketidakpuasan itu dalam tuntutan agar negara bagian bersama dalam RI. Pemimpin RI dan orang-orang yang duduk dipusat menanggapi bergabung dengan RI atau meleburkan RIS ke NKRI semakin keras, terlebih setelah tentara Belanda ditarik dari negara-negara bagian dan politisi yang pro RI dibebaskan. Politisi pro RIS menjadi lebih buruk karena diantara yang bersekongkol dengan Westerling pembantai sekitar 40.000 orang di Sulawesi Selatan, yang dengan APRA nya berkekuatan sekitar delapan ratus tentara menolong Sultan Hamid II untuk membunuh Menteri Pertahanan ( Sultan HB IX ), Sekjen Kementerian Pertahanan ( Ali Budihardjo ), dan Kastaf Angkatan Perang ( Kolonel Simatupang ). Rencana pembunuhan ini dapat digagalkan. Proses perubahan dari RIS ke NKRI dimulai dari Negara Pasundan, kemudian Sumatra Selatan, Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan lain-lain sehingga pada akhir Maret 1950 tinggal Kalimantan Barat, Sumatra Timur, dan Negara Indonesia Timur. Ketiga Negara tersebut sepakat bersama RI sepakat kembali Ke NKRI dan bukan melebur dalam RI .untuk merealisasikan tujuan tersebut, UUD RIS diganti dengan UUDS 1950. UUDS ini disahkan oleh Presiden RIS pada tanggal 15 Agustus 1950 daan mulai berlaku 17 Agustus 1950 berbentuk NKRI dan RIS bubar dalam waktu delapan bulan. Berbeda dengan UUD 1945, UUDS mengamanatkan negara NKRI menganut sitem demokrasi liberal. NKRI secara kongkrit menganut sistem demokrasi Parlementer. Dalam sistem ini Presiden hanya berfungsi sebagai kepala Negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Para Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara segi


liberalnya berlaku sitem multi partai, artinya rakyat diberi kebebasan berpolitik untuk membentuk partai politik. Masing-masing partai diberi kebebasan yang sama untuk berpolitik , asal tidak bertentangan dengn UUDS. Dengan terbentuknya NKRI maka selesailah taraf revolusi nasional karena dengan terbentuknya NKRI terwujutlah proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu mendirikan negara kesatuan, hanya Irian Barat yang harus diperjuangkan.

18

UUDS menetapakan menetapkan bahwa pembagian

daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintah negara, bahwa daerah-daerah diberi hak otonom. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 Propinsi.19

18

A.Kardiyat, Wiharyanto, op.cit., hlm.73-75. George Mc Turnan Kahim, Nasinalisme dan Revolusi di Indonesia, Jakarta, penerbit UNS Pres dan Pustaka,1995. hlm. 591. 19


BAB III PROSES PENERAPAN KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH RI MASA DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959

Pada tahun 1950 para politikus Jakarta tentu saja membentuk suatu sistem parlementer seperti yang paling baik mereka ketahui. Demokrasi melalui partai dari negeri Belanda. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau majelis ( Dewan Perwakilan Rakyat ) yang anggotanya 232 orang yang mencerminkan sebagai kekuatan partai. Masyumi mendapat 49 kursi, PNI 36 kursi, PSI 17 kursi, PKI 13 kursi, Partai Katolik 9 kursi, Partai Kristen 5 kursi, dan Murba 4 kursi, sedangkan lebih dari 42 dibagi di antara partai-partai atau perorangan-perorangan lainnya. Ini merupakan suatu struktur yang tidak menopang pemerintah yang kuat. Bahwa struktur kepartaian tersebut akan disederhanakan apabila pemelihan umum dilaksanakan. Soekarno sebagai presiden tidak memiliki kekuasaan secara riil kecuali menunjuk para formatur untuk membentuk kabinet baru. Suatu tugas yang melibatkan negosiasi yang rumit. 20

20

M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Jakarta, PT. Ikrar Mandiri Abadi. 2009. hlm. 503.

41


A. Penerapan Kebijakan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 19501959 1.

Masa Kabinet-Kabinet

a.

Kabinet Natsir (September 1950- Maret 1951) Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Ia menunjuk Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan dan serta Sumitro sebagai Menteri Perdagangan dan Industri. Natsir dan kawan-kawan berhasil memanfaatkan situasi perang Korea untuk keperluan pembangunan. Ekspor terdorong kuat sehingga mampu mengatasi kesulitan neraca pembayaran, sekaligus manaikkan penerimaan Pemerintah. Impor diliberalisasikan sebagai upaya untuk menekan tingkat harga-harga umum di dalam negeri. Kredit bagi perusahaanperusahaan asing yang mendominasi perekonomian diperketat, sementara bagi perusahaan pribumi diperlunak. Suatu kombinasi kebijakan fiskal yang ketat dan penerimaan yang tinggi dan sempat menghasilkan suplus anggaran yang cukup besar pada tahun 1951. Pada masa Kabinet Natsir inilah untuk pertama kali terumuskan suatu perencanaan pembangunan yang disebut Rencana Urgansi Perekoomian (RUP). RUP itu sendiri yang diumumkan secara resmi beberapa minggu justru setelah jatuhnya kabinet Natsir, menimbulkan pro dan kontra

dalam kabinet. Walhasil

Kabinet Natsir tidak pernah sempat untuk melaksanakan RUP-nya. Akan tetapi,


walaupun demikian kabinet lain kabinet berikutnya dengan nama lain yakni Rencana Lima Tahun. 21 Kabinet Natsir yang berintikan Masyumi dengan dukungan PSI setelah membentuk koalisi Masyumi-PSI gagal. Kebijakan luar Natsir adalah bebas dan netral, namun tetap bersimpati ke negara-negara Barat. Pada bulan September 1950 Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa. Ketika para politikus yang berkuasa di Jakarta mulai berebut keuntungan ekonomi, maka Menteri Keuangan Sjafruddin dikecam karena menolak menggunakan pendapatan-pendapatan tersebut untuk memberi keuntungan kepada mereka. Kebijakan Sjafruddin sejalan dengan konsentrasi Kabinet Natsir pada kebutuhan-kebutuhan pembangunan kembali perekonomian dan pemulihan keamanan. Pemberontakan Ambon berakhir pada bulan November 1950. Tetapi tidak mencapai kemajuan sedikitpun dalam perundingan dengan Kartosuwirjo di Jawa Barat. Pada tahun 1951 akhirnya mencapai penyelesaian

bagi

serdadu-serdadu

koloial

asal

Ambon

menolak

untuk

dimobilisasikan di Indonesia. Mereka bersama keluarganya yang berjumlah 12.300 orang diangkut ke negeri Belanda di mana mereka menghadapi masalah-masalah integrasi yang baru. Akan tetapi, perundingan-perundingan dengan Belanda mengenai kedaulatan atas Irian Barat tidak menghasilkan kemajuan. Harapan pemerintah untuk merampingkan birokrasi juga tidak berhasil. Bagaimanapun juga kabinet berhasil membangkitkan tanda-tanda oposisi yang pertama tehadap sistem politik yang baru terbentuk itu. Sesuai dengan konstitusi Natsir bersikeras agar Soekarno sebagai 21

Dumary, Perekoomian Indonesia, Jakarta, Penerbit Erlangga,1996, hlm. 15-16.


lembaga saja. Soekarno tidak terlalu senang dengan peranannya seperti itu dan merasa dirinya semakin cocok dengan pandangan PNI dan kelompok radikal bahwa merebut kedaulatan atas Irian Barat tidak boleh diberi prioritas yang rendah hanya adanya kebutuhan akan pembangunan ekonomi. Kabinet Natsir meletakkan jabatan setelah berkuasa selama kurang lebih tujuh bulan tanpa mencapai banyak hal penting dan tanpa membangun suatu basis pendudukan baik dalam maupun luar parlemen.22 b. Kabinet Sukiman (April 1951- Febuari 1952) Masa pemerintahan Sukiman mencatat beberapa peristiwa dalam sejarah perekonomian Indonesia. Di antaranya adalah nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (22 Mei 1951), awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 195123. Dan memburuknya situasi fiskal. Ekspor mulai menurun akibat berlalunya bom Korea. Sistem kurs berganda yang telah menjebak perekonomian Indonesia sejak tahun 1950 dihapuskan atas saran Hjalmar Scbacbt yang diundang ke

22

M. C. Ricklefs, op. cit., hlm 503-505. http://whatteeenagersneed.blogspot.com/2011/02/masa-pemerintahan-demokrasi-liberal-di.html (diunduh 27 Maret 2015). 23


Indonesia oleh Sumitro sebagai penasehat ekonomi. Surplus anggaran pada masa kabinet Natsir berbanding terbalik menjadi defisit besar masa kabinet Sukiman. Strategi pembangunan secara umum sama seperti yang dijalankan oleh kabinet Natsir, kabinet Sukiman jatuh pada bulan Februari 1952 meyusul isi penandatanganan Persetujuan Keamanan Bersama dengan Amerika Serikat.24 Perdana Menteri Sukiman yang berhasil membentuk koalisi Masyumi-PNI yang kebanyakan orang dianggap sebagai bentuk pemerintah yang wajar. Soekarno lebih senang dengan susunan itu, paling tidak kabinet memberinya anggaran yang lebih besar dan kebebasan yang lebih besar untuk berpidato. Tak seorangpun pengikut Natsir di dalam Masyumi atau PSI masuk di dalamnya, dengan kelompok yang sangat simpati kepada tentara pimpinan pusat ditempatkan di luar kabinet. Tidak masuknya Hamemgku Buwono IX dalam kabinet untuk pertama kali semenjak tahun 1946 melemahkan hubungan tentara-Kabinet. Segera terjadi konflik dengan pihak tentara. Tokoh radikal yang bukan anggota partai, Muhammad Yamin menjadi Menteri Kehakiman di dalam kabinet baru tersebut. Pada saat itu terdapat 17.000 orang tahanan kebanyakan belum dituntut, yang telah ditahan oleh tentara sejak tahun 1949 karena terlibat dalam kelompok-kelompok pemberontakan atau kejahatan. Pada bulan Juni, Yamin membebaskan 950 orang tahanan, termasuk kaum kiri yang terkemuka. Pihak tentara berhasil menangkap mereka kembali kecuali mereka yang bersembunyi. Yamin meletakkan jabatan dengan demikian pergulatan awal antara pemerintah sipil dan pihak militer dimenangkan oleh pihak militer. 24

Dumairy, op. Cit., hlm. 16.


Kabinet Sukiman menjadi paling terkenal dengan dilakukannya satu-satunya usaha yang serius pada saat itu untuk menumpas PKI. Kaum komunis menjadi marah dengan bersedianya PNI berkoalisi dengan Masyumi, karena strategi mereka bergantung pada masih terus bertikai kedua partai itu satu sama lain. Pada bulan JuniAgustus 1951, serangkaian pemogokan terjadi, sebuah granat tangan dilemparkan ke kerumunan massa di Bogor, dan sebuah gerombolan yang bersenjata palu-arit menyerang sebuah pos polisi. Pemerintah memutuskan bahwa PKI lah yang bersalah, suatu tuduhan yang diingkari oleh Aidit tetapi sia-sia. Tanpa berkonsultasi dengan pihak tentara, pemerintah memerintahkan penangkapan besar-besaran pada tanggal 11 Agustus para pemimpin PKI ditangkap di Medan. Beberapa hari kemudian menyusul penangkapan besar-besaran di Jakarta. Termasuk 16 orang anggota parlemen ditangkap pada waktu itu tetapi pada akhir bulan Oktober pemerintah menyebut angka 15.000. tak seorangpun diajukan kepengadilan semuanya dibebaskan oleh kabinet berikutnya. Dari peristiwa itu pemimpin PKI menyimpulkan bahwa politikus Jakarta tidak membiarkan mereka memainkan politik atas dasar yang sama dengan partai lainnya. Oleh karena itu mereka memilih suatu strategi jangka panjang untuk membentuk basis masa yang bebas yang begitu besarnya sehingga partai tersebut tidak dapat diabaikan atau dilumpuhkan oleh penangkapan terhadap para pemimpinnya, sementara waktu yang sama bekerja paling tidak untuk menetralkan kekuatan non komunis. Dengan demikian kebijakan front nasioal diambil dan slogan-slogan nasionalis lebih diutamakan dari pada tuntutan kelas. Kini mulai dilakukan suatu


kampanye untuk mendapatkan aggota, terutama di Jawa. Pada akhir tahun 1952 dinyatakan bahwa anggota partai tersebut meningkat dari 100.000 pada bulan Mei manjadi 126.206 orang. Karena merasa tidak pasti dengan PNI sebagai sekutu, maka PKI mulai mencari dukungan dengan Soekarno meskipun segala kebencian pribadi mereka terhadap Presiden, mulai saat itu pemimpin PKI tidak menyebut sebagai kolaborator Jepang atau fasis,dan tidak lagi menyalahkannya kerena memancing meletusnya peristiwa Madiun. Rasionalisasi mereka kini melemparkan semua kesalahan dari peristiwa itu pada Hatta, Sukiman, dan Natsir, untuk memenangkan suatu yang potensial, partai tersebut mengambil peranan yang kurang militant mereka tahu SOBSI pada bulan Maret 1952 bahwa melakukan pemogokan menuntut upah yang lebih tinggi adalah mengancam strategi front persatuan nasional. Perkembangan PKI sesudah itu sangat menabjubkan, tetapi sebagian besar adalah karena partai ini meniggalkan sifat militannya demi kelangsungan hidupnya. Setelah itu masalah keamanan muncul kembali setelah banyak mencapai keberhasilan di berbagai daerah pada tahun 1950-1951. Di Sulawesi Selatan dilakukan

perundingan-perundingan

mengenai

pengurangan

jumlah

dan

penggabungan satuan-satuan tentara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kahar Muzhakar, seorang komandan Republik yang terkemuka dalam revulusi 1950. Kahar bergabung dengan sekitar 20.000 tentara yang menolak untuk didemobilisasikan. Setelah perundingan-perundingan gagal pada bulan Agustus 1951 dia lari kepegunungan dan melancarkan serangan terbuka. Pada bulan Januari 1952 Kahar menghubungi Kartosuwirjo dan secara resmi mejadikan pemberontakannya sebagai


bagian dari Darul Islam yang masih tetap belum mereda di Jawa Barat. Dampak pemberontakan Kahar menyebar sampai dataran tinggi Toraja, Sulawesi Selatan. Para pengikutnya menggunakan kekerasan memaksa penganut Kristen dan untuk masuk islam. Desa-desa dibakar, banyak penduduk dibunuh, dan lainnya mengungsi. Reaksi negatif terhadap anacaman islamisasi rupanya menjadi penyebab utama cepatnya kristenisasi di antara rakyat Toraja dan pada tahun 1965 memenangkan partai. Parkindo, pada tahun 1955 dengan perolehan lebih dari separuh suara. Setelah pemberotakan Kahar Muzhakar 1965 penduduk Toraja lepas dari ancaman islamisasi terpaksa dari suku Bugis.25 Kegagalan kabinet Sukiman menangani Kahar melemahkan kekuasaannya, tetapi krisis kebijakan luar negerilah yang membuat dia terjungkal. Kabinet itu telah menganut garis pro-Barat secara lebih aktif, dan pada bulan Januari 1952 Perdana Menteri dari Masyumi tersebut secara diam-diam menandatangani persetujuan dengan Amerika Serikat yang mengikat Indonesia pada pertahanan dunia bebas. Segera setalah komitmen ini diketahui timbullah kegemparan politik. Pada bulan Februari, Menteri Luar Negeri, dan kemudian disusul seluruh anggota kabinet, meletakkan jabatan. Kabinet berikutnya mengahapus persetujuan itu dengan Amerika Serikat dan berusaha memperoleh bantuan dengan syarat-syarat yang kurang mengikat.

25

M. C. Ricklefs, op. cit., hlm. 505-508.


c.

Kabinet Wilopo ( April 1952- Juni 1953 ) Kabinet Wilopo memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalam PBN

impor bukan saja diperketat, tetapi juga harus melakukan pembayaran dimuka. Pekerjaan ekonomi besar yang dilakukan Wilopo adalah rasionalisasi angkatan bersenjata melalui moderenisasi dan pengurangan personil. Prestasi ekonomi yang perlu dicatat oleh kabinet ini adalah menekan pengeluaran pemerintah, lebih dari 25 persen pengeluaran total pada tahun sebelumya. Akan tetapi cadangan devisa merosot tajam, Strategi pembangunan yang ditempuh Wilopo tidak berbeda degan yang dijalankan oleh pendahulunya, kabinetnya tetap menjalankan urgaisasi yag drastis oleh kabinet.26 Termasuk program Sistem Ekonomi Gerakan Banteng merupakan usaha pemerihtah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyohardikusumo ( Menteri Perdagangan ) program ini bertujuan untuk megubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi nasioal). Programnya: menumbuhkan kelas pengusaha dikalagan bangsa Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Banteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemeritah 26

M. C. Ricklefs.,op. cit., hlm. 16.


semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena : para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pegusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal, para pengusaha pribumi mentalitas yang cenderung konsumtif, para penngusaha pribumi sangat bergantung pada pemeritah, para pengusaha kurang mandiri dalam mengembangkan usahanya. Pengusaha ini sangat cepat mendapat keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. Para pengusaha menyalah gunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. Dampakya program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran belanja pada 1952 sebayak 3 miliyar rupiah. Sehingga Menteri Keuangan Jusuf Wibisono memberikan batuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor. 27 Kini berlangsung lagi peyusunan kekuatan politik secara besar-besaran, PNI semakin mencurigai motifasi keagamaan dari Masyumi dan mencari sekutu membantunya menunda pemilihan umum. Karena merasa takut Masyumi akan memperoleh kemenangan yang besar. PKI dengan strategi front persatuan nasioalnya, bersedia menawarkan bantuan kepada PNI dan tidak mencela kabinet yang sebelumnya. Semua orang yang ditangkap dalam operasi pembersihan anti komunis

27

http://whatteeenagersneed.blogspot.com/2011/02/masa-pemerintahan-demokrasi-liberal-di.html (diunduh 27 Maret 2015).


pada tahun 1951 kini dibebaskan. PKI dan PNI merupakan partai yang dukungan utama berasal dari orang Jawa abangan. Keadaan ekonomi kini semakin memburuk dengan berakhirnya perang Korea. Antara bulan Februari 1951 dan September 1952, harga karet ekpor nasional yang terpenting turun 71 %. Penghasilan pemerintah tentu saja merosot. Dalam upaya untuk memperbaiki neraca perdagangan tidak menguntungkan serta keluarnya cadangan emas dan devisa, maka pemerintah mengenakan biaya tambahan sebesar 100 sampai 200 persen tehadap impor barang mewah dan mengurangi pengeluaran. Langkah-langkah tersebut untuk memperbaiki dampak-dampak yang paling buruk dari kritis ekonimi, tetapi menimbulkan akibat-akibat yang paling buruk terhadap PNI. Masyumi mendukung kebijakan itu, sehingga meningkatkan ketegangan PNIMasyumi. Kabinet juga berencana untuk memperkecil jumlah birokrasi dan militer. PNI merasa tidak senang tiap usaha mengurangi jumlah birokrasi, sedangkan pengurungan dikalangan militer menimbulka konflik yang gawat dalam tubuh tentara. Sultan Hamengku Buwono IX menjadi Menteri Pertahanan lagi dalam Kabinet Wilopo. Kerja sama yang erat dengan kelompok-kelompok professional dalam pemerintah pusat tentara pun pulih lagi. Sultan, Nasution, Simatumpang, dan sebagainya besar pendukung mereka di Jakarta adalah orang-orang non partai, namun mereka mempunyai hubungan yang kuat dengan Sjahrir dan PSI. Akan tetapi, Nasution lebih terikat pada tentara dari pada sipil manapun tokoh-tokoh ini dengan suatu rencana sentralisasi dan demobilisasi untuk mengurangi jumlah tentara dari 200.000 mejadi 100.000 orang. Usulan ini mengadu domba kelompok pesat dengan


panglima daerah yang kebanyakan bersimpati dengan PNI dan Soekarno. Kritik terhadap rencana tersebut menyatakan bahwa PSI bermaksud megurangi jumlah tentara sampai menjadi suatu organisasi yang hanya setia padanya dan menggunakannya untuk melancarkan suatu kudeta. Kudeta militer tarjadi di Muangthai pada bulan November 1951 dan di Mesir pada bulan Juli 1952. Para panglima daerah berusaha menentang rencana itu. Mereka didukung oleh sekutu politik mereka di Jakarta. Didalam DPR tuntutan agar kepemimpinan tentara pusat dibubarkan dan kementerian pertahanan diorganisasikan. Menghadapi tantangan ini, maka tentara pusat mengadakan unjuk kekuatan namun secara fatal salah menghitung kekuatan disekitar mereka. Pada tanggal 17 Oktober mereka membawa tank-tank artileri dan banyak demonstran sipil, yang akhirnya konon berjumlah 30.000 orang, menuju ke Istana Presiden menuntut dibubarkannya DPR. Soekarno sendiri tidak begitu menghargai dengan demobilisasi yang akan banyak menghentikan banyak pemimpin revolusi yang ia hormati. Dan walaupun dia, seperti halnya Nasution tidak senang gaya politik DPR, dia tidak ingin ditunggangi oleh pemimpin tinggi tentara. Dia berbicara pada masa kerumunan, dan mereka bubar atas permintaannya. Sekali lagi Soekaro menganggap dirinya, dan lain-lainnya harus memandang dirinya, sebagai orang yang dapat berbicara langsung kepada rakyat. Kemudian dia menerima delegasi tentara dan secara samar-samar berjanji bahwa kepentingan mereka akan dipenuhi. Upaya kekuatan tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Soekarno berbicara di radio untuk menghimbau supaya masyarakat tenang dan menjelaskan upaya-upaya


untuk memaksa Presiden tidak dapat diterima. Kini para pendukung tentara pusat segera dipecat. Selama bulan Oktober dan November, para panglima yang baru dilantik oleh pimpinan pusat untuk memimpin pasukan-pasukan digulingkan oleh para panglima sebelumnya. Pada Desember 1952, Nasution diskors selama tiga tahun dalam daftar non aktif. Selama masa itu dia menjadi lebih matang dan mempertimbangkan kembali taktik-taktiknya, lalu menyimpulkan lebih baik menjadi Soekarno sebagai sekutu daripada sebagai lawan. Pada bulan Januari 1953, Sultan Hamengku Buwono IX mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan pada bulan Maret, Sekretari Jendral Kementrian Pertahanan diganti. Pada bulan November, Simatumpang dipecat ketika jabatannya sebagai kepala staf angkatan bersenjata dihapuskan. Tak seorangpun dari mereka dituduh telah berusaha melancarkan kudeta, tetapi kekuasaan pimpinan tentara pusat telah dipatahkan. Tentara kini dibiarkan berada dalam keadaan sangat terdesentralisasi dan bahkan lebih terbuka campur tangan sipil. Kekuata rundingan di Jakarta telah hancur, sebagai akibat anggaran pemerintah untuk militer lebih kecil dan para panglima daerah mulai mecari sumber-sumber dana yang lebih tidak lazim. Bahkan akhirnya mereka pun terpaksa ada manfaat dalam suatu pimpinan pusat yang kuat. Dengan timbulnya antara kelompok dalam tubuh tentara, maka kegiatannya dalam menghadapi kaum pemberontakan menurun. Kabinet Wilopo kehilangan kepercayaan akibat kegagalan rencana demobilisasinya. Pembubaran DPR telah menjadi isu dalam peristiwa 17 Oktober, tidak begitu, mudah lagi bagi kaum politikus untuk menunda pemilihan umum untuk jangka waktu


yang tidak terbatas. Pada bulan April 1953, undang-undang pemilihan umum akhirnya disahkan. Waktu pemilihan anggota DPR kemudian ditetapkan pada bulan September 1955 dan pemilihan anggota Majelis Konstituante, yang akan merencanakan suatu undang-undang dasar ditetapkan berlangsung pada bulan Desember 1955. Untuk pertama kalinya politikus Jakarta kini mulai bekerja membangun dukungan masa yang akan memberikan suara. Dalam usaha mencari dukungan rakyat itu mereka berusaha, mereka banyak meggunakan idiologi yang meningkatkan ketegangan masyarakat-masyarakat di desa.28 d. Kabinet Ali I (Agustus 1953- Juli 1955) Masa pemeritahan kabinet Ali ini diwarnai defisit baik dalam anggaran belanja maupun neraca pembayaran. Menteri urusan perekonomian ini dijabat oleh Iskaq Tjokroadisuryo, seorang tokoh sayap kiri partai Nasional Indonesia dan merupakan penganjur Indonesianisasi yang paling gigih. Ia sangat melindungi importir pribumi, sangat mengggebu-gebu mengubah perekonomian dari struktur kolonial menjadi nasional. Begitunya mengebu-gebu sehingga dia ingin mengubah secara drastis struktur distribusi devisa (yang ketika itu menurutya kurang melindungi para importir pribumi) dengan cara membagi-bagikan lisensi import kepada orang orang pribumi. Semasa sekitar lima tahun dia menjabat jumlah pengusaha nasional yang tergolong dalam importer membengkak luar biasa dari 700 menjadi 4300 importir. Ditinjau dari segi fiskal masa enam bulan pertama kabinet ini bahkan dapat dikatakan gagal. Kegagalan fiskal ini bahkan mengundang kecaman keras, sehingga 28

M. C. Ricklefs, op. cit., hlm. 508-513.


memaksa Ali mengganti anggota kabinetya termasuk penggantian Iskaq oleh Rooseno Surjobadikusumo pada bulan November 1954.29 Setelah terjadi perundingan lebih dari enam minggu dan lima kali upaya membentuk gabungan partai, sebuah kabinet PNI yang didukung NU dan partai-partai kecil dibentuk oleh Ali Satroamijdojo. Masyumi dan PSI tidak dimasukkan dalam kabinet, sedangkan dua tokoh simpatisan kepada PKI dimasukkan. Yamin kembali menjadi Menteri Pendidikan, dia dan beberapa orang lainnya, termasuk Ali, dianggap sebagai orang-orang sayap kiri. Akan tetapi, hanya sedikit terjadi perubahan dalam kebijakan pemeritah. Sesungguhnya kebijakan menjadi kurang penting bagi pemerintah yang berkuasa karena perhatian lebih ditujukan pada perhatian untuk mendapatkan dukungan dan mempertahankan kekuasaan serta membagi hasilhasilnya. Kabinet Ali memperluas birokrasi dengan lebih banyak pendukung PNI, sebagian kerena penguasa birokrasi diduga memiliki arti yang sangat penting dalam pemilihan yang akan datang. Kabinet juga menekankan pada Indonesianisasi perekonomian dan memberi dorongan kepada pengusaha baru hanya merupakan kedok-kedok palsu bagi persetujuan antara para pendukung pemerintah dan orang Cina, apa yang disebut perusahaan Ali Baba.30 Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (Menteri Perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah untuk memajukan pegusaha pribumi, agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi 29

Dumairy, op. cit., hlm. 16-17. M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Jakarta, PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2009. hlm. 489. 30


nasional, pertumbuahan dan pekembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekoomi nasional. Memajukan ekonomi Indonesia perlu kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi. Ali menggambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba degambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina. Pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaanperusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab: pengusaha pribumi kurang pegalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk medapatkan bantuan kredit dari pemeritah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalam dalam memperoleh bantuan kredit. Indonesia menerapkan sistem Liberal sehigga lebih mengutamakan persaingan bebas. Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.31 Peristiwa-peristiwa korupsi yang melibatkan tokoh PNI menjadi semakin biasa. Setelah harga relatif stabil pada tahun 1953, inflasi melonjak lagi. Selama kabinet Ali persediaan uang meningkat menjadi 75% dan nilai tukar rupiah dalam pasar bebas turun dari 44,7% dan dalam nilai resmi menjadi 24,6%. Para eksportir banyak medukung Masyumi diluar Jawa, terkena dampak yang sangat buruk. Penyelundupan meningkat, satuan tertara yang makin ikut dalam penyelundupan itu.

31

http://whatteeenagersneed.blogspot.com/2011/02/masa-pemerintahan-demokrasi-liberal-di.html (diunduh 27 Maret 2015).


Sebagai imbalam perlindungan yang diberikan PNI, maka PKI meredam kecaman terhadap korupsi dan masalah ekonomi. Pada bulan Mei anggota SOBSI bahkan membantu mengakhiri pemogokan yang dilancarkan oleh sebuah serikat buruh PSI. Perekonomian, sistem politik, dan negara pada umumnya mulai pecah-pecah pada waktu politisi Jakarta hanya bermuslihat untuk keuntungan mereka. Kaum militan Aceh telah cukup melihat politisi Jakarta yang hidup menyenangkan, tidak religius dan tidak cakap. Pada tahun 1949 Aceh telah dijadikan salah satu Provinsi Republik yang otonom, tercapai pada tahun 1950 provinsi ini digabungkan dalam provinsi Sumatra Utara. Anggota Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) meliputi baik guru dan ulama maupun kaum muslim yang taat, kelompok pertama tidak puas dengan rangkaian perkembangan nasional terutama atas nama agama. Sementara kelompok ulama prihatin khususnya hilangnya otonomi provinsi Aceh. Gabungan kekecewaan ini membentuk pahlawan yang potensial bagi Jakarta. Pada tahun 1950 Daud Beareu dan orang kuat Aceh dan Benteng Republik dan revolusi, menolak suatu pekerjaan di Jakarta dan tetap bermukim di Aceh sambil memperhatikan perkembangan. Selama tokoh-tokoh Masyumi memegang kedudukan penting dalam kabinet, dia tidak melakukan tindakan apapun. Akan tetapi, pada bulan Mei 1953 ditemukan bahwa dia telah ditemukan bekerjasama dengan Karto Suwirjo dari Darul Islam. Ketika kabinet Ali terbentuk, Daud menjadi curiga, terdengar desasdesus bahwa kabinet bermaksud menangkap orang terkemuka Aceh. Pada tanggal 19 Desember 1953 Daud dan pengikutnya terang-terangan memberontak terhadap Jakarta dengan banyak dukungan orang-orang Aceh yang


menjadi pengawal pegawai pemerintah dan tentara. Daud mengumumumkan, yakni di Aceh merupakan Darul Islam, tidak ada lagi pemerintahan Pancasila. Pemeritahan Ali mengirimkan pasukan untuk menghalau pemberontakan dari kota-kota yag penting. PKI mendukung kebijakan kabinet dan mengecam pemberotakan Aceh sebagai bersifat kolonial, militerisasi, feodal, dan fasis. Kebanyakan julukan oleh pihak Aceh yag lebih tepat diterapkan untuk Jakarta. Daud mundur kebukit dan menemui jalan buntu militer yang berlanjut sampai tahun 1959. Di Jawa Barat aktivitas Darul Islam meningkat selama kabinet Ali. Darul Islam yang kini meliputi pedalaman-pedalam Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan, telah menjadi tantangan dan bahkan semakin besar bagi pemerintah. Pada tahun 1955 perhatian rakyat sementara dialihkan dari masalah-masalah dalam luar negri oleh sebuah peristiwa diplomatik yang besar. Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Ali mennginginkan Indonesia menjadi pemeimpin yang aktif dari blok negara-negara Asia-Afrika, suatu tujuan yang didukungan hangat oleh Soekarno. Pada bulan April 1954, pertemuan antar Perdana Mentrei India, Pakistan, Sri Lanka, Brima, dan Indonesia yang disebut kekuatan Kolombo diselenggarakan di Kolombo. Disana Ali mengusulkan konferensi besar suatu negara-negara Asia-Afrika, yang lain segera mendukung gagasan tersebut, suatu konferensi di jadwalkan akan diadakan pada bulan April 1955. Republik Rakyat Cina kini melupakan permusuhan dengan negara-negara Asia yang non komunis dan netral. Indonesia mengirimkan data besarnya ke Cina pada bulan Mei 1953. Pada bulan Desember pemerintah Ali menandatangani persetujuan penandatanganan Cina-Indonesia yag pertama. Hubungan kedua negara


itu semakin lama akrab dan mencapai puncaknya pada konferensi Bandung, dimana suatu perjanjian ganda ditandatangani. Cina secara tradisional bahwa semua orang cina perantauan adalah warga negara Cina, sehingga memberi komunitas ini status ganda di Indonesia yang tidak jelas. Persetujuan kewarganegaraan ganda pada tahun 1955 mengharuskan orang-orang Cina untuk memilih kewarganegaraan Cina atau Indonesia, tetapi dengan persyaratan yang meyulitkan mereka untuk memilih kewarganegaraa Indonesia. Sementara itu, upaya diplomatik untuk mendapatkan Papua mengalami kemacetan lagi. Perundingan-perundingan dengan Belanda menghasilkan suatu protokol pada bulan Agustus1954 yang mengusulkan penghapusan Uni Belanda-Indonesia dan beberapa perubahan kecil terhadap persetujuan-persetujuan Meja Bundar, tetapi tidak tercapai sedikitpun megenai kemajuan Papua. Indonesia gagal dalam usaha supaya emosi yang lunak mengenai Papua diterima oleh PBB pada bulan yang sama. Didalam parlemen Indonesia, Masyumi memanfaatka kegagalan-kegagala tesebut untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap kebijakan pemerintah menyangkut masalah Papua pada bulan Desember. Mosi itu gagal, tetapi pengungkapan pihak oposisi dapat mengumpulkan bagitu banyak suara sehingga hanya kerja sama PKI didalam DPR yang menjamin kelangsungan hidup pemerintah. Pada bulan April 1955 koferensi Bandung diselenggarakan dan menunjukkan kejayaan pemerintah Ali. Dalam konferensi ini hadir 29 negara diantara negaranegara besar Asia dan Afrika. Segera sesudah konfrensi Bandung berakhir, para politisi mengarahkan tenanga mereka pada pemilihan umum yang akan datang. Akan


tetapi, kekuatan yang akan menghancurkan seluruh sistem parlemen sudah mulai terbentuk. Perkembangan PKI selama kabinet Ali, ketika partai ini bebas dari penindasan, sangat menakjubkan. Antara bulan Maret dan November 1954 diklaim bahwa jumlah anggota partai ini meningkat tiga kali lipat dari 165.206 menjadi 500.000 orang. PKI kini mulai melakukan usaha yang serius untuk menerima para petani sebagai anggota. Barisan Tani Indonesia (BTI), suatu organisasi PKI menyatakan mempunyai 360.000 anggota pada bulan September 1953, tetepi jumlah tersebut mencapai lebih sembilan kali lipat (3,3 juta) pada akhir tahun 1955, hampir 90% anggotanya berada di Jawa, dan hampir 70% di Jawa Tengah dan Jawa Timur, jumlah anggota pemuda rakyat, mengganti persindo dari masa revolusi meningkat menjadi tiga kali lipat dari 202.605 pada bula Juni 1954 menjadi 616.605 orang, dan pada akhir tahun 1955, 80% anggotanya adalah pemuda tani dan sebagian besar berada di Jawa. PKI juga partai yang paling kaya diantara partai-partai politik dengan penerimaan dari anggota, dari gerakan pemungutan dana, dan sumber-sumber lainnya. Sebagian besar kemungkinan uangnya berasal dari komunitas dagang Cina, yag memberikan baik dengan senang hati ataupun tekanan dari kedutaan besar Cina. Akan tetapi, ketika PKI meluas kedaerah-daerah pedesaan Jawa Tengah dan Jawa Timur, identitas kelas dan kemilitanan potensial benar-benar tenggelam. Banyak partai kecil yang bergabung karena PKI berjanji akan membela kepentingan mereka, tetapi banyak yang bergabung dengan alasan yang lain. Tim-tim PKI memperbaiki jembatan, rumah, sekolah, bendungan, WC, kamar mandi umum, saluran air dan jalan. Mereka membasmi hama, mengadakan kursus-kursus pemberantasan buta


huruf, megorganisasi kelompok olah raga dan masuk desa, dan memberikan batuan terhadap anggota pada saat-saat sulit. Sebagai organisasi masyarakat, PKI menggulingkan semua organisasi lainnya, dan area partai ini tidak menganut kekerasan, para penduduk perdesaan berduyun-duyun menjadi anggotanya. Di desa partai ini sering dipimpin guru-guru, kepala desa, para petani megah dan kaya, dan beberapa tuan tanah yang membawa mereka seluruh komunitas atau pengikut mereka kedalam organisasi ini. Komunitas tersebut hampir seluruhnya muslim nominal (abangan). Para santri sebagian besar adalah pendukung NU. Dengan demikian perbedaa pilitik ini mencerminkan perbedaan kemasyarakatan perdesaan itu menjadi lebih tajam karena adanya usaha untuk mempolitisasikannya. Namun selama kampanye pemilihan umum berlangsung, NU, PKI dan PNI menahan diri untuk tidak saling melontarkan kecaman satu sama lain di Jawa dan mengalihkan serangan mereka terhadap Masyumi. Sementara itu kecaman Masyumi yang keras dan tajam yang bersifat anti komunis dan mendorong lebih banyak kaum abangan bergabung ke PKI. Dengan

perkembangan

seperti

itu

PKI

memeperoleh

masa

yang

memungkinkan partai ini menekan kekuatan politik lainnya dan dalam waktu singkat penampilan yang mengesankan dalam pemilihan umum. Akan tetapi semua ini tidak menjadi dasar revolusi. Kepemimpinan Aidit harus mengadakan kursus-kursus pendidikan dasar sebelum partai ini mengumkapkan gagasan Marxisme-Leninis kepada sebagian besar pengikut yang semakin cepat bertambah banyak itu. Strategi mencari jalan melalui parlemen secara damai untuk mencapai ini begitu berhasil,


sehingga akan sulit bagi PKI untuk memikirkan jalan yang lain. Sementara itu lawan utma PKI yaitu tentara sedang sibuk mengurusi urusan mereka sendiri. Kelompokkelompok tentara menyadari bahwa mereka harus menyelesaikan pertikaianpertikaian mereka apabila mereka ingin menghadapi politisi sipil dan PKI. Pada pertengahan tahun 1954, dua kelompok utama yang muncul dari peristiwa 17 Oktober mulai berdamai. Pada Februari 1955, sebuah konferensi yang diadakan di Yogyakarta dan dihadirkan 270 perwira tersebut. Akan tetapi persatuan keropos, perwira yang baru itu sangat rapuh. Nasution tidak hadir karena non aktif, dan dia masih tetap mempunyai kawan yang banyak di kalangan tentara. Kemudian pihak tentara menentang pemerintah perihal siapa yang diangkat sebagai kepala staf mereka. Para perwira tidak mau mengakui orang yang diangkat oleh kabinet pada tanggal 27 Juni 1955, dan partai oposisi yang mendukung mereka. Persoalan tersebut belum terpecahkan sampai pemilihan umum. Saat timbulnya krisis politik baru ini, Soekarno memutuskan untuk berangkat 18 Juli menunaikan ibdah haji ke Mekah dan melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir. NU sudah sejak lama merasa tidak puas dengan kebijakan kabinet dalam bidang personel, dan keamanan, pada tanggal 20 Juli memutuskan pemerintah harus mengundurkan diri. Karena dukungan yang diperoleh DPR tidak mencukupi lagi, maka pemerintah Ali mengundurkan diri empat hari kemudian. 32

32

Dumairy, op. cit., hlm. 489-495.


e.

Kabinet Burhanuddin (Agustus 1955- Maret 1956) Tak sampai dua minggu setelah krisis kabinet, Hatta yang waktu itu menjabat

Wakil Presiden mengundang kembali partai Masyumi kepemimpinan pemerintahan dan menunjuk Burhanuddin berharap untuk membentuk kabinet. Ia sendiri menarik Sumitro Djojoadikusumo untuk menduduki jabatan Menteri Keuangan. Kabinet ini yang mengendalikan pemerintahan sampai pemilihan umum tersebut. Tindakan ekonomi yang penting oleh kabinet Buhanuddin adalah diantaranya liberalisasi impor (politik rasionalisme terhadap importir dihapuskan). Pada saat yang sama kebijakan pembayaran di muka atas import ditingkatkan. Laju uang beredar berhasil ditekan, berkurang sekitar 5% (senilai Rp 600 juta pada saat itu). Begitu juga barang impor, yang pertama tahun 1955 telah naik sekitar 13%, merosot sekitar 15 persen, nilai sempat naik sekitar 8 persen terhadap emas. Kabinet Burhanuddin dianggap berhasil dalam melakukan RUP. Pembangungan ekoomi relatif berhasil berkat perluasan pembentukan modal melalui penyempurnaan program benteng, yaitu dengan membentuk suatu Dewan Alat-alat Pembayaran Luar Negeri. Modal asing tetap diberikan izin, bersamaan dengan pemberian bantuan yang besar kepada pengusahapengusaha Indonesia pribumi. Kabinet ini pulalah yang memutuskan untuk membatalkan persetujuan Konferensi Meja Bundar yang berusaha mengakalkan sistem ekonomi kolonial melalui dominasi perusahaan-perusahaan Belanda dalam perekonomian. Sukses ini sedikit bayak berkat stabilitas politik nasional dan kerja sama erat jajaran pimpian angkatan darat ketika itu Burhanuddin mengembalikan mandatnya bulan Maret 1956.


Jumlah orang yang hadir dalam pemilihan umum untuk memilih anggotaanggota DPR, pada bulan Desember 1955 sangat banyak. Lebih dari 39 orang memberikan suara, mewakili 91,5% dari para pemilih terdaftar. Walaupun banyak pemilih yang

memberikan sesuai apa yang diperintahkan oleh para pemimpin

keagamaan, para kepala desa, para pejabat, para tuan tanah, atau para atsan lainnya, bagaimanapun ini juga adalah pemilihan umum nasional yang terpenting dalam lima puluh tahun pertama Indonesia merdeka. Pemilihan ini menawarkan pemilihan umum yang paling bebas dikalangan partai yang tak terbatas, yang semua berkampanye dengan semangat. Oleh karena itu, hasil pemilihan umum tersebut dapat menujukkan kesetiaan-kesetian politik pada saat itu. Kabinet Burhanuddin bertahan selama mungkin, melawan tekanan untuk melapangkan jalan bagi DPR yang terpilih dan suatu pemerintah baru. Secepat mungkin kabinet Burhanuddin menempatkan para birokrat PNI pada kedudukankedudukan yang tanpa kekuasaan dan mengangkat para pendukung PSI dan Masyumi pada tempat mereka. Kabinet juga mencapai penyelesaian dengan pihak tentara. Pada bulan Agustus 1955, kabinet menerima usulan dari pihak tentara untuk melupakan peristiwa 17 Oktober, sehingga para perwira yang diskor kemudian dapat kembali bertugas secara aktif. Setelah berlangsung perundingan yang berlangsung memakan waktu yang lama, Nasution tampil sebagai calon utama pihak tentara untuk memenagkan jabatan kepala staf, dan kabinet mengangkatnya pada bulan Oktober. Nasution mulai menjalankan tugasnya pada bulan November 1955 dan dinaikan pangkatnya menjadi Mayor Jendral. Pemerintah juga mulai lagi perundingannya


dengan pihak Belanda pada akhir tahun 1955, tetapi sia-sia pada bulan Februari 1956 pemerintah mengumumkan pembubaran Uni Belanda-Indonesia yang tidak berarti secara sepihak dan akan mengambil langkah yang lebih lanjut mengenai persetujuan Meja Budar. Akan tetapi kabinet tidak mampu bertahan lagi setelah NU dukungannya pada bulan Januari 1855 dan akhirnya menyerahkan mandat jabatannya pada awal bulan Maret. 33 f.

Kabinet Ali II (April 1956- Maret 1957) Ali kembali naik panggung pemerintahan, merupakan kabinet pertama hasil

pemilihan umum pertama. Kabinet ini nyaris hampir tidak berbuat apa-apa dalam bidang perekoomian pemerintah pada saat itu sibuk menghadapi letupan-letupan rasa tidak puas yang bermunculan dari Jawa. Penyelundupan merajalela sehingga merosotkan cadangan devisa, defisit besar dalam anggaran belanja Negara terjadi lagi. Sertifikat pedorong ekspor, yang sebelumnya sempat dibekukan, dicairkan kembali. Hutang pada Belada dihapuskan, sementara itu pemerintah menerima batuan US$ 55 juta dari Dana Moneter Internasional (IMF) Undang-undang tentang penanaman modal asing diajukan ke DPR. Pada saat yang sama diberlakukan Undang-undang anti pemogokan dan pemilikan tanah secara tidak sah. Undangundang yang disebut ini merupakan upaya untuk melindungi perkebunan-perkebunan yang dimiliki dan di oprasikan oleh orang asing. Selama kabinet Ali yang ke-2 ini program benteng nyaris tak mendapat perhatian lagi. Pada tahun 1957 secara resmi dihetikan oleh presiden Soekarno. Sebelum itu telah disiapkan rencana pembangunan 33

Ibiid, hlm. 495-498.


baru dengan nama Rencana Lima Tahun 1956-1960. Konsep Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) mulai direncanakan semenjak 1952 oleh Biro Perancangan Nasional yang dipimpi oleh Ir. Djuanda Kartawidjaja selesai diteruskan pada bulan Mei 1956 dan disetujui pada bulan September tahun yang sama. Jadi RPLT ini sesungguhnya upaya yang dirintis selama lebih dari empat tahun. Berbeda dengan RUP bersifat sangat umum, RPLT bersifat agak lebih terinci. Rencana bertujuan untuk mendorong industri dasar, jasa pelayanan umum dan sektor pabrik. Semua itu diharapkan merangsang penanaman modal oleh pihak swasta. Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih bergati menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonimi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Program yang dilaksanakan umumnya merupaka program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil meyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah menjadi Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliyar rupiah. RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena : adanya depresi ekonomi di Amerika Serikan dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan Negara


merosot. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaa Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Adanya ketegangan antara pusat dan daeran sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. Hubungan dengan negeri Belanda semakin memburuk, terutama karena penolakan oleh pihak Belanda untuk merundingkan penyerahan Irian Barat ke Indonesia. Pada tanggal 4 Agustus 1956, Kabinet Ali secara sepihak meolak mengakui hutang negara sebesar 3.661 miliyar golden dibawah persetujuan Meja Bundar, 85% dari jumalah yang disepakati pada tahun 1949, atas dasar pemikiran bahwa biaya tersebut adalah biaya perang Belanda untuk melawan revolusi. Pengingkaran ini disambut hangat di Indonesia. Akan tetapi, hanya sedikit prestasi lain yang dicapai oleh pemerintahan ini. Pemerintahan Ali merancang akan menyelenggarakan pemilihan anggota DPR-DPR daerah pada tahun 1957, tetapi diluar itu sebagian besar perhatian ditujukan pada pemanfaatan kekuasaan untuk mendapat keuntungan sendiri. Pembatalan Uni Belanda-Indonesia secara sepihak pada bulan Februari 1956 dan pengingkaran hutang

dari persetujan Meja Bundar pada bulan Agustus

mengakibatkan hilangnya bukti utama yang dipegang PKI bahwa Indonesia berstatus semi kolonial. Aidit mengubah caranya sedikit dan kini memberikan tekanan pada masalah tetap dikuasainya Irian Barat oleh Belanda dan adanya kaum raksiner didalam negeri yang secara sembunyi-sembunyi berkomplotan dengan kaum imprealis asing untuk membatasi kemerdekaan bangsa. Semakin lama semakin sama


masalah-masalah dan lawan-lawan PKI dengan masalah-masalah dan lawan-lawan Soekarno. Struktur social dan politik kini mulai hancur para politisi Jakarta yang telah menunjukkan betapa mudahnya norma hukum diabaikan mau tidak mau harus gigit jari ketika orang-orang lain mengikuti contoh yang mereka lebih besar kesulitannya ekonomi cenderung ditimpakan kepada orang Cina, khususnya di daerah luar Jawa dan wilayah Jawa yang islamnya lebih kuat. Sentimen-sentimen kesukuan dan kedaerahan semakin menjadi semakin jelas, yang didorong oleh perbedaanperbedaan daerah yang terungkap didalam pemilihan umum 1955. Suku Sunda menyatakan kejanggalan mereka terhadap suku jawa, yang jumlahnya banyak mendominasi aspek kehidupan dengan banyaknya orang jawa dianggakat meduduki jabatan pemeritah. Di Sumatra Timur orang-orang Batak Toba menjadi sarana permusuhan dan beberapa orang meninggal dalam keributan-keributan masa. Pada saat itu kepentingan-kepentingan daerah berkaitan dengan urusan pihak tentara. Pada tahun-tahun sejak 1952, banyak panglima daerah menjali hubugan yang tidak resmi degan instansi-instansi daerah luar jawa sebagai cara untuk membiayai satuan-satuan mereka dan penghasilan pribadi mereka, keadaan tersebut tidak terlalu disenangi oleh Nasution dan para pendukugnya, yang mennginginkan tentara dikendalikan oleh pusat, bersatu dan memisah dari ketertiban sipil. Pada tahun 1954 dan awal tahun 1955, pemerintah memerintahkan supaya pelabuhan penyelundupa Minahasa ditutup, tetapi para pemimpin sempat membalas dengan ultimatum bahwa pemerintah tersebut harus ditarik dalam waktu tujuh hari, Jakarta menyetujuinya. Pada tahun 1956 diketahui operasi penyelundupan karet yang dilancarkan oleh


panglima Sumatra Utara, Koloel Malidin Simbolon salah satu perwira tentara yang paling dihormati dan saingan Nasution. Pada bulan Juli dia mencapai persetujuan dengan Jakarta dan tidak pernah dituntut g.

Kabinet Djuanda (Maret 1957- Agustus 1959) Kabinet disebut Kabinet Karya, karena bukan dibentuk berdasarkan

pertimbangan politis kepartaian. Kabiner ini juga disebut Kabinet Kerja Darurat Ekstra Parlementer. Istilah darurat diletakkan mengingat kabinet ini dibentuk oleh presiden Soekarno melandaskan pemberlakuan keadaan perang dan darurat perang (SOB) pada waktu itu semasa pemerintahan dua tahun pemerintahan Djuanda ini perekonomian kita bersifat terpimpin. Jadi meskipun periode demokrasi terpimpin dimulai pada tahun 1959, dua tahun sebelum itu rakyat Indonesia telah diprakondisikan dengan corak ekonomi terpimpin. Periode ekonomi ini terus berlanjut sampai sepanjang periode demokrasi terpimpin. Semasa pemerintahan Djuanda dengan perekonomian yang bersifat terpinpin, instrument ekspor berupa Sertifikat Pendorong Ekspor (SPE) diganti atau disederhakan dengan Bukti Ekspor (BE). Dalam bulan Desember 1957, dilakukan pengembalia perusahaaan-perusahaan Belanda. Seperti halnya kabinet-kabinet sebelumya, kabinet Djuanda harus berperang dan kalah melawan gejolak keuangan pemeritah bahkan harus menanggung defisit anggaran sebesar Rp. 5,5 miliyar, atau hampir 22 persen dari pengeluaran totol pemeritah. Kendati telah diwarisi Rencana Lima Tahun oleh kabinet Ali II, bahkan disusul dengan Musyawarah Nasional Perencanaan (Munap) pada bulan November


1957, namun kabinet itu tidak bias berbuat banyak dalam pembangunan ekonomi. Penyebab adalah karena situasi pada saa itu lebib menuntut pada perhatian pengambilan wilayah Irian Barat. Pergulatan politik terus berlangsung sehingga memicu inflasi, serta mengganggu penanaman modal, produksi dan distribusi. Bahkan menuntut sebuah laporan, 1958 pendapatan nasional riil turun lebih kurang 13 persen. Kesulitan Djuanda mengimplementasikan rencana pembangunan rencananya sendiri itu, juga karena dilakukan reorganisasi politik pada bulan Juli 1959, yakni kembali ke UUD 1945. Saat itu presiden Soekarno mengangkat dirinya sebagai perdana menteri dan merencakan suatu gaya pembangunan sosialisme ala Indonesia.34 2.

Politik Bebas Aktif

d. Politik Luar Negeri Setelah Pengakuan Kedaulatan Hubungan luar negeri yang dirintis setelah perang kemerdekaan berkembang setelah pengakuaan kemerdekaan 1949. Kabinet RIS dibawah Perdana Menteri Hatta melaksanakan hubungan luar negeri yang dititik beratkan pada negara-negara Asia dan negara barat, karena kepentingan ekonomi Indonesia masih terkait dengan Eropa, pasaran ekonomi Indonesia masih berpusat di Belanda dan Eropa Barat pada umumnya. Untuk kepentingan yang sama pemerintah mengirimkan Djuanda guna mencari bantuan yang tidak mengikat ke Amerika Serikat. Garis itu diteruskan oleh kabinet penggantinya yaitu Kabinet Natsir (September 1950- Maret 1951) setelah kembali terbentuk Negara Kesatuan adapun Kabinet Sukiman (April 1951- Februari 34

Dumairy, op. cit., hlm. 18-19.


1952) pengganti Kabinet Natsir, menempuh kebijakan yang menyimpang dari politik bebas aktif. Pada bulan jauari 1952 menteri luar negeri Ahmad Subardjo mengadakan pertukaran surat dengan duta besar Amerika Serikat dengan Marle Cochran dalam rangka mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan Murual Scurity Act (MSA). Sekalipun masih tingkat pertukaran surat, kejadian ini mengundang reajsi dari berbagai pihak. Dewan perwakilan rakyat sementara (DPRS) mengajukan interplasi atas kebijakan politik luar negeri yang menyangkut MSA. Pemerintah dianggap telah meninnggalkan politik bebas aktif dan memasukkan Indonesia pada pertahanan blok barat. DPRS menolak meratifikasi perjanjian itu sehingga Kabinet Sukiman Jatuh dan diganti oleh Kabinet Wilopo (April 1952- Juni 1953) dasar hubungan dengan Amerika serikat oleh kabinet sukiman diteruskan, tetapi perjanjian Sibarjo-Cochran diubah bentuk lain yang tidak melibihi batas kerja sama antar bangsa, isi pejanjian diubah dan dibatasi pada bantuan ekonomi dan teknik saja. Bagi pemerintah selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh cabinet Sukiman menentukan batas bagi pelaksanaan politik bebas aktif demi kepentingan nasional.

35

Kabinet Ali I melaksanakan opensif diplomatik yang menonjol. Hal itu tercermin dalam jawabannya pada tanggal 3 Juni 1953 kepada parlemen agar pemerintah menetapkan sikap yag pasti antara tiga kemungkinana politik luar negerinya, yaitu : 1. Kerjasama dengan semua negara dengan menitikberatkan kerja sama dengan Amerika Serikat dengan segala konsekuensi. 35

Marwati Djoenet Poesponegoro, op. cit., hlm. 226.


2. Kerjasama dengan semua negara dengan menitikberatka pada kerjasama denga Uni Soviet dengan segala konsekuensinya. 3. Kerjasama dengan semua negara denga menitikberatkan penyusunan kekuatan ketiga disamping blok barat dan blok timur. Selanjutnya dalam keterangan parlemen pada tanggal 19 Agustus 1953 perdana menteri Ali megungugkapkan betapa pentingnya usaha pemumpukan kerjasama

dengan

negara-negara

Asia-Afrika.

Dalam

keterangan

tersebut

dikemukakan, kerjasama dengan gologan Asia-Afrika kami pandang penting benar, karena kami yakin kerjasama erat antara negara-negara tersebut tentulah memperkuat usaha kearah tercapainya perdamaian dunia yang kekal. Isi pernyataan tersebut berarti bahwa Indonesia hendak membentuk blok ketiga. Sebagaimaa yang telah dijelaskan oleh Perdana Menteri Ali, dalam hal ini bukan maksud pemerintah membentuk suatu blok ketiga, akan tetapi menjadi pendapat Indonesia bahwa suatau konferensi AsiaAfrika sangat mungkin mendorong tercapainya suatu pandangan dan dapat memberikan sumbangan kepada perdamaian dunia, pejelasan pemerintah pada tanggal 25 Agustus 1953 merupaka landasan dasar dalam rangka memupuk solidaritas negara Asia-Afrika dan menyusun kekuatan agar mendapatkan posisi yang menguntungkan bagi negara Asia-Afrika ditengah percaturan kancah dunia politik internasional. Kabinet yang berikutnya yang dipimpin oleh Burhanuddin harahap berusaha menjelaskan politik yang bebas aktif dengan agak dekat dengan barat. Selain dengan Australia dan Amerika Serikat hubungan baik juga dijalin dengan Kerajaan Inggris, Singapur, dan Malaysia. Indonesia memperoleh batuan surplus


makanan dari Amerika Serikat sehigga $96.700.000 bedasarkan penjanjian yang ditanda tangani pada tanggal 1956. Presiden Soekarno juga secara resmi diundang untuk mengunjungi Amerika Seriakat yang datang ke Indonesia pada bulan Maret 1956. Selain mengdakan hubungan baik dengan negara-negara barat, untuk membuktikan Indonesia menganut politik bebas aktif, Presiden Soekarno pada 19 Agustus 1956 mengunjungi Uni Soviet. Telah ditanda tangani perjanjian kerja sama dengan pemberian bantuan ekonomi tanpa ikatan dari Uni Soviet sebesar $ 100.000.000. pada bulan yang sama Presiden melakukan kunjungan ke Cekoslovakia, Yugoslavia dan kunjungan ke RRC pada bulan Oktober. Dengan belanda dicoba hubungan baru untuk menyelasaikan masalah Uni Indonesia-Belanda dan masalah Irian Barat. Perundingan tentang hal ini memakan waktu yang lama dan berlarutlarut, sehingga menimbulkan tentangan dari partai-partai anggota kabinet sendiri. Indonesia dengan merendahkan diri dan meminta-minta pada Belanda akhinya memutuskan Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Tindakan ini disambut dengan hangat. Pada tanggal 22-24 februari 1957 bendera merah putih dikibarkan sebagai tanda syukur bahwa satu lagi ikatan kolonial diputuskan. e.

Antara Dua Kekuatan Dunia Keterangan Kabinet Natsir pada parlemen bulan September 1952 yang

meninjau politik luar negri Indonesia dari segi pertentangan Amerika Serikat dan Soviet, antara lain disebutkan : antara dua kekuasaan yang telah timbul muncul persaingan atas dasar perbedaan idiologi dan haluan yang semakin meruncing. Kedua


belah pihak mencari kawan sekutu, membentuk blok barat dan blok timut. Dengan demikian pertentangan paham makim meluas dan mendalam, sehingga menimbulkan perang dingin dan dikuatirkan sewaktu-waktu menimbukan perang didaerah-daerah perbatasan antara dua pengaruh kekuasaan itu. Dalam keadaan yang berbahaya itu Indonesia telah memutuskan politik luar negeri yang bebas. Dan menjalankan politik luar negeri yang bebas, kepentingan rakyat lah yang menjadi pedomannya, disamping itu pemerintah akan berusaha membantu tiap-tiap usaha utuk mengembalikan perdamaian dunia, tanpa politik oportunis yang hanya memperhatikan untung dan ruginya dan tidak berdasarkan cita-cita leluhur. Keterangan Kabinet Sukiman kepada parlemen bulan Mei 1951 antara lain : politik luar negeri Indonesia tetap berdasarkan pancasila, pandangan hidup bangsa yang menghendaki perdamaian dunia. Pemerintah akan memelihara hubungan dengan setiap negara dan bangsa yang menganggap Indonesia sebagai negara dan bangsa sahabat, berdasarkan harga-menghargai, hormat-menghormati. Berhubungan dengan ketegangan politik, yaitu antara blok barat dan blok timur, maka pemerintah Indonesia tidak menambahkan ketegangan itu dengan turut campur dalam perang digin yang terjadi antar blok itu. Maka Republik Indonesia sebagai anggota PBB tentu menggunaka forum tersebut untuk membela cita-cita perdamaiaan duia. Kabinet Wilopo menerangkan kepada perlemen pada 19 Mei 1952 antara lain: asal mulanya pemerintah menyatakan bebas dalam berhubungan luar negeri, ialah untuk menegaskan bahwa berhadapan dengan kenyataan ada dua aliran atau ideologi


bertentangan dalam kalangan internasional yag mewujudkan dua blok. RI besikap bebas, yaitu: 1. Tidak mememilih salah satu pidak untuk selamaya dengan mengikat diri pada salah satu dari dua blok dalam pertentangan itu. 2. Akan bersikap netral dalam peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh kedua blok itu. Ternyata demikian keterangan sikap yang semata-mata negatif itu menimbulkan salah paham atau sedikit keragu-raguan dalam politik dalam negeri ataupun luar negeri. Dalam suatu soal atau peristiwa yang timbul megenai pertentangan antara dua blok itu, RI tetap berdasakan politiknya bebas aktif dengan mengingat : 1. Paham tentang nilai atau tujuannya sebagai anggota yang ikhlas, setia, dan bersungguh-sungguh dari pada PBB. 2. Pandangan tentang kepentigan negara dan bangsa yanga akan berpengaruh besar pada jangka masa dekat atau masa jauh. Dalam pada itu jelas bahwa politik luar negeri tidak semata-mata ditentukan faktor subjektif, sesuai dengan keinginan negara, atau perasaan simpati atau pun anti pating daripada negarawan serta pemimpin suatu negara. Faktor-faktor objektif turut serta menentukan corak politik luar negeri itu. Karena itulah sering trjadi haluan politik luar negeri suatu bangsa, berlainan politik dalam negerinya dan tidak tergantung idiologi partai atau golongan yang sewaktu-waktu memegang kekuasaan. Politik bebas aktif adalah subjek polisi dalam arti bersumber dan berakar pada hak


memilih sikap yang ditentukan oleh kepentingan bangsa sendiri. RI menggadangkan politik bebas aktifnya dengan politik bertetangga baik. Politik bertengtangga baik sering ditonjolkan terutama oleh Kabinet Ali I dalam bulan Januari 1953 tak kalah melaksanakan hubungan dan konsultasi dengan negara-negara tetangga seperti india, Pakistan, Birma, Sri Lanka yang sma pandangannya mengenai politik internasional, terutama mengenai perang dingin, misalnya : usaha untuk menghentikan perang di Korea. Menurut mereka perang dingin sangat ditakuti oleh umat mausia. Alat perang yang semakin hebat dan dasyat dalam sekejap mata sanggup memusnakan daerah yang luas beserta penduduknya, makin menebalkan keyakinan bangsa-bangsa akan memerlukan perdamaian dan harus dicegahnya perang. Keyakinan inilah yang menjadi pegangan Indonesia, utuk berjuang bagi perdamaian, sehingga tidak memilih salah saatu pihak dari blok itu. Sebagai hasil daripada hubugan-hungan bilateral tersebut, maka makin kokoh pandangan yang sama mengenai kepentingan yang sama antara Indonesia dengan tetangga-tetangganya. Misalnya pembangunan ekoomi, pembangunan politik, kerjasama dibidang ekonomi dan lain-lain. Dan berdasarkan semangat demikian terseleggaranya konferensi Asia-Afrika. Perkembangan baru politik bebas aktif ini terjadi pada masa Kabinet Ali I (Juli 1953- Juli 1955). Kabinet Ali I tidak menitik beratkan hubungannya ke barat, tatapi lebih mendekatkan diri ke negara-negara AsiaAfrika dan kenegara blok sosialis. Ali telah merintis ofensif diplomatik bebas aktif yang diwujudkan dengan menggalang solidaritas negara-negara Asia dan Afrika yang bertujuan menghapuskan kolinialisme dan untuk memerdekakan ketegangan dunia


yang ditimbulkan oleh ancaman perang nuklir antara kedua blok tersebut. Indonesia kemudian berhasil menyelenggarakan konferensi Asia-Afrika di Bandung pada bulan April 1955. Konferensi memulai suatu kerja sama baru dan pemberian dukungan lebih tegas terhadap perjuangan kemerdekaan. Khususnya bagi Indonesia konferensi memberikan dukungan utama bagi pembebasan Irian Barat. Oleh Kabinet Ali II (sesudah pemilihan umum) dilaksanakan hubungan dengan negara-negara blok timur dengan Uni Soviet pada bulan Maret 1954 dibuka hubungan diplomatik. Berdasarkan politik bebas aktif sesudah pemilihan umum 1955 presiden melaksanakan kunjungan, baik ke blok timur atau blok barat. Walaupu RI dan negara sosialis masing-masing mempuyai ideologi dan mengaut sistem politik yang berlainan, namun perbedaan itu tidak menutup

kemungkinan pandangan-

pandangan yang sama dengan berbagai soal. Titik pertemuan dituangkan dalam pernyataan bersama. Pernyataan bersama RI-Uni Soviet yang dikeluarkan di Moscow 11 September 1956, mengundang pula reaksi berbagai pihak. DPR menganggap pernyataan bersama itu sudah melewati batas dari politik bebas aktif. Karena itu pernyataan dianggap masih jauh dari politik bebas aktif RI. Pernyatan bersama yang menyangkut pelucutan senjata, pakta militer, senjata atom, sejiwa dengan Dasasila Bandung. 3.

Konferensi Asia-Afrika (KAA) Sesudah perang dunia ke dua maka politik dunia ditandai dengan munculnya

dua raksasa dunia yang saling bertentanga, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet kedua kekuatan itu masing-masing mempunyai sistem kekuatan politik dan bentuk


pemerintahan yang berbeda. Kedua kekuatan itu saling berlomba-lomba dan mengembangkan kekuatannya secara politis maupun militer meliputi perkembagan senjata nuklir. Situasi pertentangan itu disebut perang dingin masing-masing pihak menuntut bahawa semua negara di dunia ini menjatuhkan pilhannya kesalah satu blok itu. Tidak pro dianggap anti sedang bersikap netral dikutuk. RI bukan menganut politik luar ngeri netral, karena mengkaikan dirinya kepada Negara atau kekuatan negara manapun. Politik dan sikap Indonesia dilandasi dengan negara atau kekuatan manapun. Politik dan sikap Indonesia dilandaskan pada kemerdekaan dan bertujuan untuk memperkuat perdamaian. Terhadap dua blok kekuatan raksasa dunia yang bertetangan itu Indonesia tidak mau memilih salah satu pihak. Indonesia mengambil jalan sendiri dalam menghadapi masalah-masalah internasional. Karena itu politik ini diperjelas dengan sebutan politik bebas, sering pula pilitik ini diperjelas dengan menambahkan kata aktif, jadi biasa dikenal dengan politik bebas aktif. Dengan aktif dimaksudkan bahwa Indonesia berusaha sekuat-kuatnya memelihara perdamaian dan kemerdekaan sesuai cita-cita PBB. Politik ini diusahakan mendapat bantuan dan dukungan sebanyak mungkin dari negara-negara anggota PBB. Contoh konkrit pada pemeritahan perdana mentri Ali dalam konferensi kolombo yang berlangsung dari tanggal 22 April- 2 Mei 1954 dan dihadiri negara Birma, India, Sri Lanka, Pakistan, dan Indonesia. Dlam konferensi tersebut Ali menyarankan agar pertemuan-pertemuan selanjutnya diperluas degan negara-negara lainnya dari Asia-Afrika. Selanjutnya kunjungan Ali ke India dikeluarkan pernyataan bersama Indonesia-India yang


menekankan kembali perlunya diselenggarakan konferensi di negra-negara Asia dan Afrika yang akan bermafaat bagi usaha maunjang perdamaian dunia serta mengadakan pendekatan-pendekatan mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi. Setelah mengunjugi India Ali mengunjungi Birma. Pada akhir kunjungannya dikeluarkan pernyataan bersama, didalam pernyataan bersama ini perdana menteri Birma menganggap suatu konferensi Asia-Afrika perlu dan akan bermafaat bagi perdamain dunia. Setelah itu diadakan pertemuan para perdana menteri peserta konfrensi Kolombo di Indonesia untuk membicarakan persiapanpersiapan konfresi negara-negara Asia-Afrika di Indonesia. Pertemuan yang diselenggarakan di Bogor diselenggarakan dari tanggal 28 Desember 31-Desember 1954 dan disebut konferensi Bogor itu telah mengajuakan rekomendasi utuk: 1. Mengadakan konferensi Asia-Afrika di Bandung dalam bulan April 1955 2. Menetapakan kelima negara tetap konferensi Bogor sebagai negar-negara spo nsor. 3. Menetapkan 25 negara-negara Asia-Afrika yang akan diundang. 4. Menentukan empat tujuan pokok dari konferensi Asia-Afrika Setelah konferensi persiapan di Bogor, maka dari tanggal 19-25 April diadakannya konferensi Asia-Afrika di Bandung dengan dihadiri 24 negara undangan dan kelima negara pengambil pelaksanaan. Negara kolonial belanda umumnya menyaksikan kemampuan negara-negara baru itu untuk menyelenggarakan suatu


konferensi politik. Sambutan-sambutan dan dorongan positif telah terdengar dari pihak negara-negara sosialis dan negara-negara lain.36 B. Ekonomi Nasional 3.

Pemikiran Nasional Perhatian kepada perkembangan pembanguna perekonomian, perekonomian

Indonesia pada hakikatnya adalah perkembanga ekonomi baru. Yang perlalu dilakukan adalah megubah struktur ekonominya dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Sumitro mencoba mempraktekan pembangunannya pada sector perdagan sumitro berpendapat bahwa pada bangsa Indonesia harus selekas mungkin ditumbuhkan kelas-kelas pengusaha. Para pengusaha bangsa Indonesia yang pada umumnya bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi membangun ekonomi asional. Pemerintah hendaknya membantu dan membimbing pengusaha itu, baik dalam penentuan konkrit atau pemberian kredit, karena pemerintah menyadari pegusaha-pengusaha Indonesia pada umumnya tidak mempunyai modal yang cukup. Apabila usaha ini berhasil, pengusaha Indonesia secara bertahap berkembang maju, maka tujuan mengubah struktu ekonomi kolonial dibidang perdagangan akan tercapai. Gagasan sumitro kemudian dituangkan dalam Kabinet Natsir (September 1950-April 1951) ketika itu ia menjabats sebagai menteri perdagangan. Program ini dikenal dengan program benteng. Gerakan Benteng telah dimualai pada bulan April

36

Ibid, hlm. 231-238.


1950. Selama tiga tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan Indonesia yang medapat kredit dari program benteng. 37 Program pemerintah ini pada hakikatnya adalah kebijakan untuk melindungi usaha-usaha pribumi. Namun usaha ini tidak tercapai tujuannya. Pengusaha Indonesia lamban dewasa, bahkan ada yang menyalahgunakan meksud pemerintah ini dengan mencari keuntungan secara cepet. Bantuan kredit ini ternyata tidak efektif sehingga program pemerintah tidak berhasil. Padahal pemerintah menambah beban keuangannya, sehingga menjadi sumber defisit. Kabinet Sukiman yang memegang pemerintahan selama 10 bulan sejak April 1951- Februari 1952 berusaha mengatasi krisis moneter. Salah satu usaha yang ditempuh ialah melakukan nasionalisasi De Javache Bank. Krisis moneter yang dihadapi pemerintah ialah defisit anggaran belanja pada tahun 1952 sebanyak tiga miliyar rupiah, ditambah sisa defisit anggaran pemerintah sebelumnya sebanyak 1,7 miliyar rupiah. Meskipun dilanda krisis moneter, namun menteri keuaangan Juyus Wibisono masih memberi perhatiannya kepada para pengusaha dan pedagang nasional golongan ekonomi lemah. Sesuai dengan program Benteng kepada mereka masih diberikan pinjaman uang. Dengan diberikan bantuan tersebut diharapkan para pengusaha yang merupakan produsen tersebut diharapkan dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor. Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo selaku Menteri perekonomian dibawah Kabinet Ali lebih mengutamakan kebijakan Indonesia, yaitu mendorong tumbuh dan berkembang pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi dalam usaha untuk merombak 37

Marwati Djoenet Poesponegoro, op. cit., hml. 240.


ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Langkah-langkah yang diambil antara lain mewajibkan perusahaan-perusahaan asing memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabata-jabatan staf, mendirikan perusahaan-perusahan negara, menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasioanal serta memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Kebijakan pemerintah, terutama lisensi istimewa telah menimbulkan perdebatan di parlemen. Oleh Tjikwan dari Masyumi diajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Perekonomian Iskaq. Meskipun mosi Tjikwan dapat dikalahkan, namun kabinet menjadi goyah, karena NU menyampaikan nota politik yang menghendaki perubahan personalia kabinet, pada bulan November 1954 Iskaq digantikan oleh Ir. Rooseno Surjodikusumo. Megenai masalah pengolahan bank pemerintah dan swasta di Indonesia, Sjafruddin Prawiranegara bukan Menteri Keuangan pada kabinrt RIS serta kemudian menjabat gubenur Bank Indonesia mengatakan keberhasilan bank sentral, dalam hal ini bank pemerintah, tergantung kerjasama dengan bank-bank lainnya. Bank sentral demi keberlangsungan bank-bank yang lebih kecil harus dapat mengurangi persaingan mereka. 4.

Sistem Ekonomi Liberal Setelah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, kita

menanggung beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat ketentuan-ketentuan KBM. Beban hutang luar negri sebesar Rp. 1.500 juta dan hutang dalam negri sejumlah Rp. 2.800 juta. Struktur ekonomi yang kita warisi adalah berat sebelah. Ekspor kita masih


bergantung kepada berapa jenis hasil perkebunan. Produksi barang ekspor dibawah produksi sebelum perang Dunia II. Masalah jangka pendek yang harus diselesaikan pemerintah adalah: mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Sedangkan masalah jangka panjang adalah masalah pertambahan penduduk dang tingkat hidup yang rendah. Beban yang berat ini merupakan konsekuensi daripada pengakuan kedaulatan. Defisit pemerintah pada waktu itu sejumlah Rp. 5,1 miliyar. Defisit ini sebagian berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah, yaitu dengan cara melakukan tindakan keuangan pada tanggal 20 Maret 1950. Jumlah pinjaman wajib sebesar Rp. 1,6 miliyar. Kemudian dengan kesepakan sidang menteri Uni Indonesia-Belanda diperoleh kredit sebesar Rp. 200 juta dari Negara Belanda. Pada tanggal 13 Maret dibidang perdagangan diadakan usaha untuk memajukan ekspor dengan sistem sertifikasi devisa, tujuannya untuk merangsang ekspor. Karena pecahnya perang Korea, ekspor RI pada tahun 1950 meningkat. Ekspor Indonesia mencapai 187% pada bulan April 1950 dan 243% pada bulan Mei, atau sebesar $ 115 juta. Disamping usaha tersebut pemerintah juga berusaha mendapatkan kredit luar negeri, kredit ini dimaksudkan untuk membangun prasarana ekonomi. Misi Mentri Kemakmuran Ir. Djuanda ke Amerika Serikat berhasil mendapat kredit dari Exim Bank Wasington sebesar $ 52.245.000. Jumlah ini ditentukan untuk membangun

proyek-proyek

pengangkutan

otomotif,

pembangunan

jalan,

telekomunikasi, pelabuhan, kereta api, dan perhubungan udara. Sejak tahun 1951 penerimaan mulai berkurang sebab menurunnya volume perdagangan internasional.


Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, tidak memiliki barang-barang ekspor lainnya selain hasil perkebunan. Perkembangan perekonomian Indonesia tidak menunjukkan kearah yang stabil, bahkan sebaliknya. Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik. Perluasan program pemerintah, biaya untuk operasi-operasi keamanan dalam negeri adalah sebab utama terjadinya defisit. Disamping itu pemerintah sendiri tidak berhasil meningkatkan produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang masih ada ntuk peningkatan pendapatan nasional. Kelemahan pemerintah lainnya adalah politik keuangan tidak dibuat di Indonesia melainkan dirancang di Belanda. Jadi sebab-sebab ketidakstabilan perekonimian bukan semata-mata pada perluasan program, tetapi di pengaruhui oleh dua faktor diatas. Dalam hal ini adalah akibat dari politik kolonial Belanda. Oleh pemerintah belanda kita tidak diwarisi tenaga yang terampil ynag cukup, sehingga usaha mengubah dari sistem ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak mengalami perubaha yang drastis. Pada tahun berikutnya pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan penghasilan negara. Kebijakan moneter ditinjau kembali, sesudah pada akhir tahun 1951 nasionalisasi De Javache Bank. Usaha pemerintah menurunkan biaya ekspor dan melakukan penghematan. Defisit pada tahun 1952 telah meningkat menjadi 3 miliyar. Oleh karena anggaran belanja pemerintah belum pernah disahkan oleh DPR, maka sejak 1952 rencana anggaran belanja dimintakan persetujuan DPR. Karena defisit ini ada kencenderungan mencetak mata uang baru, yang menimbulkan inflasi. Sejak tahun 1953 defisit anggaran belanja pemerintah sebesar Rp. 3.047 dan


peredaran uang pada waktu itu berjumlah Rp. 7,6 miliyar, defisit berlanjut terus sampai tahun 1958. Defisit yang terus menerus sebagai akibat kebijakan budgeder pemerintah yang mempunyai dua kelemahan yaitu tidak terdapat kontinuitas penerimaan dan pengeluaran . Besar kecilnya pengeluaran bergantung pada perkembangan luar negeri dan pengeluaran meningkat sebagai akibat perluasan program pemerintah. Kebijakan yang kemudian ditempuh oleh pemerintah adalah melaksanakan industrialisasi, yang dikenal sebagai rencana Sumitro. Sasaran rencana Sumiro ditekankan pada pembangunan indutri dasar, seperti pendirian industry pabrik semen, pemintalan, karung, percetakan dan lain-lain. Kebijakan Kabinet Natsir ini diikuti pula dengan usaha peningkatan produksi pangan, perbaikan prasarana, dan penanaman modal asing. Pada masa Kabinet Ali I, pemerintah membentuk Biro Perancangan negara. Biro ini dibentuk dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang, Karen pemerintah yang dahulu lebih menekankan program jangka pendek, sehingga hasilnya belum bias dirasakan oleh masyarakat. Karena masa kerja masing-masing kabinet cenderung singkat dan programnya selalu berganti-ganti, maka tidak ada stabilitas politik. Tidak adanya stabilitas politik ini merupakan faktor

penyebab

kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pembangunan. Biro ini dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Peerancangan Nasional. Pada bulan Mei 1956, biro ini menghasilkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956-1951. Rancangan undang-undang tentang RPLT terpaksa diubah prioritas dan sasarannya pada tahun 1957 sesudah diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan


(Munap). Pembiayaan RPLT ini diperkirakan berjumlah Rp. 12,5 miliyar. Didasarkan harga barang dan upah buruh tidak berubah selama lima tahun. Tetapi karena adanya depresi di Amerika Serikat dan Eropa Barat akhir tahun 1957 dan awal 1958, maka pendapatan negara menjadi mundur, karena harga ekspor negara merosot. Demikian perjuanagan

pembebasan

Irian

Barat

yang

mendorong

pemerintah

untuk

melaksanakan tindakan nasionalisasi-nasionalisasi perusahaan milik Belanda di Indonesia pada bulan Desember 1958. Faktor politik lainya yang memeberatkan pelaksanaan RPLT adalah ketegangan antara Pusat dan Daerah. Ketegangan antara Pusat dan Daerah ini dapat diredakan untuk sementara waktu dengan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan. Ir. Djuanda yang pada saat itu sudah menjadi Perdana Menteri memberikan kesempatan kepada Munap mengubah rencana pembangunan itu, agar menghasilkan rancangan pembangunan yang menyeluruh jangka panjang. Namun pelaksanaan pembangunan ini dihambat dengan kesulitan administratif, khususnya penentuan prioritas. Ketegangan politik yang timbul tidak dapat diredakan lagi. 38

38

Ibid, hlm. 240-246.


BAB IV DAMPAK KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH RI MASA DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959

D. Bidang Politik Masa Liberal di Indonesia (1950-1959) biasa pula disebut masa Kabinet parlementer. Kabinet parlementer adalah kabinet yang pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Dalam masa Kabinet Parlementer ini ternyata konflik partai di Indonesia sangat tinggi sehingga kabinet terpaksa jatuh bangun. Kabinet disusun berdasarkan pertimbangan kekuatan kepartaian. Karena itu bila dianggap tidak berhasil, sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan. Sehubungan dengan itu pada masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet. Hal ini terjadi terutama karena sering terjadi konflik di antara partai-partai politik. Sebagai contoh pertentangan antara Masyumi dan PNI. Pertentangan antara kedua partai besar ini dalam parlemen tidak pernah dapat didamaikan sehingga menjadi berlarut-larut. Seringnya pergantian kabinet membuat masa yang singkat (1950-1959) dikuasai oleh beberapa kabinet. Kabinet-kabinet tersebut adalah : Kabinet Natsir (Masyumi 19501951), Kabinet Sukiman (Masyumi 1951-1952), Kabinet Wilopo (1952-1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (PNI 1953-1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi 1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957), dan akhirnya Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet 1957-1959). Jatuh bangunnya kabinet pada masa Demokrasi Liberal disebabkan karena adanya konflik antara partai politik. Misalnya 87


Kabinet Natsir jatuh karena PNI menentang kebijakannya mengenai Irian Jaya. Konflik partai Masyumi dan PNI ini dimenangkan oleh Masyumi dan menjadikan Kabinet Sukiman berkuasa. Kabinet Sukiman tidak berlangsung lama karena ia dijatuhkan oleh PNI. Partai Nasional Indonesia menentang penandatanganan program bantuan Amerika Serikat kepada pemerintah RI. Alasan penolakannya adalah karena bantuan itu dapat dipakai sebagai alat untuk memasukan RI ke dalam Blok Amerika Serikat. Dengan demikian menunt PNI, Indonesia tidak bersikap bebas aktif lagi dalam melihat Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Untuk mengurangi konflik antara PNI dan Masyumi itu Presiden menunjuk tokoh moderat dari PNI untuk memimpin kabinet, maka terbentuklah Kabinet Wilopo (1952-1953). Kabinet ini bertugas mengadakan persiapan pemilihan umum dan pembentukan dewan konstituante. Namun sebelum tugas ini dapat diselesaikan, kabinet inipun harus meletakkan jabatan. Hal ini disebabkan karena daerah-daerah makin tidak percaya kepada pemerintah pusat. Di samping itu terjadi peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu desakan dari pihak-pihak tertentu agar Presiden segera membubarkan Parlemen yang tidak mencenninkan keinginan rakyat.39 Peristiwa 17 Oktober 1952 dimanfaatkan oleh TNI-AD untuk kepentingan politiknya. Golongan yang dipimpin Kol. Bambang Sugeng itu tidak menyetujui Kol. A.H. Nasution sebagai KASAD. Sekelompok partai dalam parlemen menyokong dan menuntut agar diadakan perombakan pimpinan 39

https://abigdream.wordpress.com/2010/04/01/indonesia-pada-masa-demokrasi-liberal-1950-1959 (diunduh tanggal 16 April 2015).


Kementerian Pertahanan dan TNI. Keterlibatan partai dianggap oleh pimpinan TNI sebagai campur tangan sipil dalam urusan tentara. Oleh karena itu mereka menuntut agar Presiden membubarkan Parlemen. Presiden menolak tuntutan ini sehingga KASAD maupun KSAP meletakkan jabatan. Mandat pembentukan kabinet tetap diserahkan kepada PNI. Dalam suasana konflik politik itu, Ali Sastroamidjojo terpilih untuk memimpin kabinet. Tugas Kabinet Ali Sastroamidjojo adalah melanjutkan program Kabinet Wilopo, yaitu antara lain melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih DPR dan Konstituante. Meskipun Kabinet Ali Sastroamidjojo berhasil dalam politik luar negeri yaitu, dengan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung bulan April 1955, namun Kabinet Ali Sastroamidjojo harus meletakkan jabatan sebelum dapat melaksanakan tugas utamanya yaitu pemilu, alasannya karena pimpinan TNI-AD menolak pimpinan baru yang diangkat Menteri Pertahanan. Hal ini sebenarnya yang berpangkal pada peristiwa 17 Oktober 1952. Calon pimpinan TNI yang diajukan Kabinet ini ditolak oleh Korps perwira sehingga menimbulkan krisis kabinet. Pada saat itu Presiden Soekarno akan berangkat ke tanah Suci Mekah. Sebelum berangkat Presiden mengangkat tiga orang untuk menjadi formatur kabinet. Namun ketiga orang ini tidak berhasil membentuk kabinet hingga terpaksa mengembalikan mandatnya pada Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta. Hatta kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap dari Masyumi untuk membentuk kabinet. Kabinet Burhanudin (1955-1956), ditugaskan untuk melaksanakan pemilihan umum. Usaha ini berhasil sekalipun mengalami kendala-kendala yang berat. Pada


tanggal 29 September 1955 pemilihan anggota-anggota parlemem dilakukan, dan pada tanggal 15 Desember 1955 diadakan pemilihan umum untuk Konstituante. Setelah itu kabinet Burhanudin meletakkan jabatan dan kemudian dibentuk kabinet baru yang sesuai dengan hasil pemilihan umum. Selain masalah pemilihan umum Kabinet Burhanuddin juga berhasil menyelesaikan masalah TNI-AD dengan diangkatnya kembali Kul. A.H. Nasution sebagai KASAD pada bulan Oktober 1955. Selain itu dalam politik luar negeri kabinet ini condong ke berat dan berusaha mengadakan perundingan dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat. Hasil pemilihan umum 1955 menunjukkan PNI adalah partai yang terkuat. Oleh sebab itu Presiders mengangkat seorang formatur kabinet dari PNI yaitu Ali Sastoramidjojo. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957) adalah kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Kabinet ini mempunyai rencana kerja untuk lima tahun. Rencana kerja ini disebut rencana lima tahun. Isinya antara lain adalah perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat dalam wilayah RI. Otonomi daerah, mengusulkan perbaikan nasib buruh, penyehatan keuangan, dan pembentukan Dewan Ekonomi Nasional. Sementara program berjalan timbul masalah-masalah baru. Pertama kegagalan dalam memaksa pihak Belanda agar menyerahkan Irian Barat dan pembatalan perjanjian KMB. Kedua, berkembangnya masalah anti Cina di kalangan rakyat yang tidak senang melihat kedudukan istimewa golongan ini dalam perdagangan. Sehingga perkelahian dan pengerusakan beberapa kota. Ketiga di beberapa daerah timbul perasaan tidak puas terhadap pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan terjadinya


pergolakan di beberapa daerah. Pergolakan daerah itu mendapat dukungan dari beberapa panglima TNI-AD, mereka merebut kekuasaan di daerah dengan cara membentuk Dewan Banteng di Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956, Dewan Gajah di Sumatera Utara pada tanggal 22 Desember 1956. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Untuk mengatasi keadaan ini Presiden mengumumkan berlakunya undangundang SOB (negara dalam keadaan bahaya) dan angkatan perang mendapat wewenang khusus untuk mengamankan negara di seluruh Indonesia. Tetapi usaha Presiden untuk mempengaruhi partai-partai agar mau membentuk kabinet baru ternyata gagal. Sebab itu ia mengangkat Ir. Djuanda yang tidak berpartai sebagai formatur kabinet. Kabinet Djuanda (1957-1959) bertugas menyelesaikan kemelut dalam negeri, selain memperjuangkan kembalinya Irian Barat dan menjalankan pembangunan. Pertama-tama kabinet ini membentuk suatu Dewan Nasional yang bertugas memberi nasehat kepada pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Di samping itu, diadakan musyawarah nasional untuk mencari jalan keluar dari kemelut nasional. Sebelum musyawarah itu menghasilkan keputusan terjadi Peristiwa Cikini, yaitu percobaan pembunuhan Presiden. Pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum agar Kabinet Djuanda dibubarkan dalam waktu lima kali 24 jam. Presiden ternyata tidak menghiraukan hal ini sehingga akhimya Dewan Banteng memproklarnasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Syarifudin Prawiranegara sebagai perdana menteri. Begitu


pula di Sulawesi dibentuk pemerintahan sendiri yaitu Permesta. Hal itu membuat situaasi negara semakin mengkhawatirkan. E. Bidang Ekonomi Sesudah Pengakuan Kedaulatan 27 Desember 1949, KMB membebankan pada Indonesia hutang luar negeri sebesar Rp 2.800 juta. Sementara ekspor masih tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan saja. Masalah jangka pendek yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah : (a) mengurangi jumlah uang yang beredar dan (b) mengatasi kenaikan biaya hidup. Sedangkan masalah jangka panjang adalah pertambahan penduduk dan tingkat hidup yang rendah. Dari sisi moneter pemerintah sebagian berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah pada 20 Maret 1950. Jumlah itu didapat dari pinjaman wajib sebesar Rp 1,6 milyar. Kemudian dengan kesepakatan Sidang Menteri Uni Indonesia-Belanda, diperoleh kredit sebesar Rp 200.000.000,00 dari negeri Belanda. Pada 13 Maret 1950 di bidang perdagangan diusahakan untuk memajukan ekspor dengan sistem sertifikat devisa. Tujuan pemerintah adalah untuk merangsang ekspor. Keadaan sedikit membaik tahun 1950. Ekspor Indonesia menjadi 187% pada bulan April 1950, 243% pada bulan Mei atau sejumlah $ 115 juta. Selain itu diupayakan mencari kredit dari luar negeri terutama untuk pembangunan prasarana ekonomi. Menteri Kemakmuran Ir. Djuanda berhasil mendapatkan kredit dari Exim Bank of Washington sejumlah $ 100.000.000. Dari jumlah tersebut direalisasi sejumlah $ 52.245.000. Jumlah ini untuk membangun proyek-proyek pengangkutan automotif, pembangunan jalan. telekomunikasi,


pelabuhan, kereta api, dan perhubungan udara. Namun demikian sejak 1951 penerimaan mulai berkurang lagi, karena menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia dengan ekonomi agrarianya memang tidak memiliki barangbarang ekspor lain kecuali hasil perkebunan. Upaya perbaikan ekonomi secara intensif diawali dengan Rencana Urgensi Perekonomian (1951) yang disusun Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo di masa Kabinet Natsir. Sasaran utamanya adalah industrialisasi. Setahun kemudian, pada zaman Kabinet Sukiman, pemerintah membentuk Biro Perancang Negara yang berturut-turut dipimpin oleh Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Ir. Djuanda, dan Mr. Ali Budiardjo. Pada tahun 1956 badan ini menghasilkan suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956-1960) dan untuk melaksanakannya, Ir. Djuanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Pembiayaan RPLT ini diperkirakan berjumlah Rp 12,5 milyar, didasarkan harapan bahwa harga barang dan upah buruh tidak berubah selama lima tahun. Ternyata harga ekspor baraan mentah Indonesia merosot. Hal ini mendorong pemerintah untuk melaksanakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia pada bulan Desember 1957. Sementara itu, ketegangan politik yang timbul akibat pergolakan daerah ternyata tidak dapat diredakan dan untuk menanggulanginya diperlukan biaya yang besar, sehingga mengakibatkan meningkatnya defisit. Padahal ekspor justru sedang menurun. Situasi yang memburuk ini berlangsung terus sampai tahun 1959. Dalam bidang ekonomi satu fenomena moneter yang paling terkenal pada periode ini adalah pemotongan mata uang rupiah menjadi dua bagian. Pengguntingan uang ini terkenal


dengan sebutan gunting Syafrudin. Tujuan dari penggun-tingan uang ini adalah untuk menyedot jumlah uang beredar yang terlalu banyak, menghimpun dana pembangunan dan untuk menekan defisit anggaran belanja.40 F. Bidang Sosial 1. Masalah Angkatan Perang Pada hakikatnya pristiwa 17 Oktober ini mempunyai factor- factor penyebab, Indonesia menghadapi banyak persoalan, antara lain: 1. keadaan politik yang labil dengan sistem demokrasi liberal model Eropa khususnya Belanda. 2. keadaan sosial ekonomi yang semakin buruk dan korupsi yang semakin luas. 3. Persoalan Irian Barat yang tidak kurung selesai. 4. kemrosotan intgritas dan kemampuan operator pemerintah, misalnya pertentangan antar partai- partai dan pergolakan ditubuh ABRI. Setelah pengakuan kedaulatan pimpinan Angkatan Perang khususnya Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) sedang berusaha mengkonsolidasi dan rnemajukan TNI. TNI yang terdiri dari pejuangpejuang yang bermodalkan semangat dan masih dekat dengan loyalitas pribadi akan ditingkatkan menjadi angkatan perang yang lebih tinggi mutu teknis militernya lagipula diikat dengan disiplin yang melambaga. Jika usaha ini berhasil. angkatan perang menyatu satu kesatuan sosial-politik yang kompak yang dapat mengimbangi 40

https://mamaderka.wordpress.com/2012102/ l 31bakaco-pemerintahan-indonesia-pada-tahun-19501959/ (diunduh tanggal 16 April 2015).


kekuatan partai-partai politik dan golongan politik pada umumnya.oleh karena itulah melalui pion-pion kaum politik didalam tubuh Angkatan Perang untuk mencegah upaya itu. Langkah- langkah mulai diambil melalui seorang perwira senior. Kolonel Bambang Supono mendatangi panglima-panglima daerah dan mengajak mereka untuk menandatangi pernyataan agar Presiden menggantikan Kolonel A.H. Nasution sebagai KASAD. Pada tanggal 12 Juli 1952 diadakan pertemuan Perwira-perwira pimpinan Angkatan Darat dari pusat serta daerah, dan kebanyakan mereka banyak yang tidak menyetujui cara yang ditempuh oleh kolonel Bambang Supono karena merusak solidaritas Angkatan Perang. Keesokan harinya Kolonel Bambang menulis surat secara lang kepda Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Perlemen. Didalam surat ia menyatakan bahwa sudah kehilangan kepercayaan kepada atasanya. Perlemen mengadakan sidang yang membahas sebuah mosi yang menuntut agar adanya perbaikan dalam pimpinan dan organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Pada tanggal 18 Juli 1952 KASAP mengirim surat kepada pemerintah, mendesak agar peristiwa tersebut diselesaikan sesuai prosedur militer. Karena tindakan Kolonel Bambang Supono dianggap melanggar disiplin, maka Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX telah telah membebastugaskanya. Sementara itu seksi- seksi pertahanan dan perlemen telah memberika perhatian yang serius terhadap masalah ini. Selanjutnya atas inisiatif Kolonel Jatikusumo dengan seijin KASAP diselenggarakan rapat Kologial pada tanggal 10 Oktober yang dihadiri oleh para


Pnglirna dan para Perwira menengah yang berada di Jakarta. Pada rapat tersebut telah diadakan pertukaran pendapat mengenai perdebatan kebijakan Kementerian Pertahanan dalam DPRS apakah membahayakan organisasi Angkatan Perang serta negara. Mereka telah bersepakat berkumpul lagi apabila ternyata DPRS sampai menerima mosi. Rapat khusus yang dilakukan oleh KASAD dan Panglima membicarakan mosi DPRS diadakan pada tanggal 11 Oktober, hasil keputusan rapat yalah mereka bersama akan solider menghadapai perkembangan selanjutnya. Masih dalam rangkaian pembicaraan DPRS tentang Angkatan Perang, pada tanggal 15 Oktober para panglima diundang rapat lagi ke Staf Umum Angkatan Darat karena DPRS menentukan putusan pada tanggal 16 Oktober, dalam DPRS sendiri ada tiga mosi yang mempermasalahkan Angkatan Perang: 1. Mosi Burhanuddin sebagai mosi tidak percaya. 2. Mosi Kasimo/Natsir yang menuntut peninjauan kembali susuanan Kementrian Pertahanan dan APRI. 3. Mosi Manai Sopian/ Aruji/ Than Chalid yang menuntut peninjauan kembali pimpinan Angkatan Perang. Menghadapi perkembangan DPRS yang dapat mengganggu stabilitas, maka pimpinan AD berdasarkan hasil kosensus dengan panglima terotorium pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1952 menyatakan pernyataan pimpinanan AD pernyatan pimpinan AD diantaranya: mendesak kepala negara untuk membubarkan DPRS dan membentuk DPR baru. Pemyataan yang ditandatangani oleh KASAD, pernyatan Surat tersebut kepada Presiden dipercayakan kepada Wakil KSAD Letkol. Sutoko


yang dipercayakan juga sebagai juru bicara. Karena malam sebelumnya Presiden sudah diberitahu lewat Kolonel. Dr. Mustopo, maka ia tidak merasa begitu terkejut,. Presiden menolak atas desakan itu dan menyelidiki terlebih dahulu keinginan rakyat diluar Jakarta dan mempercepat pemilihan umum. Demonstrasi di depan istana yang menuntut pembubaran perlemen menyerbu gedung DPRS terjadi pada Siang hari 17 oktober 1952. Menghadapi demonstrasi telah diadakan penjagaan pada posisi yang strategis. Kalangan militer menganggap bahwa sikap DPRS itu tidak wajar dan dirasakan sebagai intervensi langsung dalam soal intrn TNI- AD. Apalagi terdapat kenyataan kurang lebih separuh anggota DPRS berasal dan negara- negara bentukan belanda, sehingga tidak memiliki wirayat perjuangan dalam perang kemerdekaan yang merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi di kalangan TNI- AD. Dengan adanya peristiwa mulai menggoyahkan kabinet. 2. Krisis Tentara di Indonesia Tentara Indonesia benar- benar meperlihatka kekompakan menolak kepala Staf baru yang ditunjuk oleh Kabinet Ali menteri Pertahanan meletakan jabatan dan terlihat bahwa kabinet bakal teijungkal. Para pengamat memperkirakan sebentar lagi akan muncul pemerintahan militer di Indonesia. Krisis baru ini berlawanan dengan kericuhan yang kemudian dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Ketika tentara terpecah menjadi dua kubu yang sama kuat. Yang satu mendukung Presiden Sukarno dan satunya lagi berdiri dibelakang Menteri Pertahanan. Sejak bulan-bulan pertama tahun ini, kelompok tentara telah bersepakat mengubur perbedaanperbedaan lama dan sekaligus menarik tentara dari ikatan-ikatan partai politik. Lambing persatuan ini


adalah Deklarasi Yogya, yang ditandatangani pada 25 Februari oleh seluruh perwira tinggi Angkatan Darat. Deklarasi meliputi penegasan bahwa untuk pengangkatan pejabat, harus dibedakan tugas antara kualifikasi politik dan professional. Ujian bagi Deklarasi muncul ketika Kepala Staf Bambang Sugeng mengundurkan diri. Pada 10 Juni presiden mengambil keputusan dan kabinet menunjuk Bambang Utoyo sebagai penggantinya, pilihan baru ini bernasib malang. Karena Bambang Utoyo tidak meiliki kualifikasi profesinal seperti seniornya, pengalaman, kesehatan sebagaimana disebut di Deklarasi Yogya. Tampaknya calon-calon yang lebih sesuai telah disingkirkan karena hubungan lama mereka dengan penentang politik Presiden Soekarno. Pengangkatan ini berbau politik lama, dan demikian ia diragukan oleh sebagian besar perwira Indonesia. Pada tanggal 27 Juni Presiden Sukarno melantik Kolonel Bambang Utoyo, sekaligus menaikan pangkatnya menjadi Mayor Jendral. Ini merupakan sederhana dan luar biasa, Asisten Kepala Staf tidak hadir. Para komandan wilayah yang mempunyai kekuatan besar memboikot upacara. Tidak ada pengawal kehormatan, dan musik dimainkan oleh band oleh Dinas Kebakaran setempat. Peristiwa 27 Juni yang memalukan itu segera ditangani oleh pemerintah, tapi tak efektif. Asisten Kepala Staf Zulkifli Lubis dipanggil. 3. Krisis Memuncak c. Pergolakan di Daerah- Daerah Disamping gerakan anti Cina, Kabinet Ali menghadapi ketidak senangan yang timbul di daerah- daerah. Bahwa dibeberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi tidak


puas dengan alokasi biaya pembangunan yang diterimanya dari pusat. Selain daripada ini mereka tidak menaruh kepercayaan lagi kepada pemerintah. Karena mengubah pemerintah dengan jalan parlementer tidak dapat dilakukan. Gerakan-gerakan pemerintah dapat dukungan dari para panglima dan terbentuklah dewan-dewan daerah yaitu Dewan Benteng di Sumatra Barat yang dibentuk oleh Letnan Kolonel Ahhmat Husein, Komandan Resimen Ifantri 4 pada tanggal 20 Desember 1956, Dewan gajah dibentuk oleh Kolonel Maludin Simbolon Panglima Tentara Teritorium I ( TT I ) di Medan pada tanggal 22 Desember 1956, Dewan garuda di Sumatra Selatan, dan Dewan Manguni dibentuk oleh Letnan Kolonel Vantje Sumual di Manado pada tanggal 18 Februari 1957. Pembentukan Dewan Benteng dilaksanakan setelah dilangsungkan rapat reuni Defisi Benteng di Kota Padang yang telah berlangsung dari tanggal 20-25 November 1956. Dalam partemuan itu telah diputuskan bahwa usaha pembangunan daerah dilaksanakan dengan cara membuka otonomi seluas-luasnya, keputusan yang lainya adalah menyusun sejarah perjuangan Sumatra Tengah, membangun museum perjuangan, masalah janda dan yatim piatu. Semua masalah ini akan diatasi atau diselesaikan oleh Dewan Benreng yang ada di Sumatra Tengah.41 Masalah yang menyangkut pemerintah pusat akan diperjuangkan secara bertahap dengan berpedoman dengan keputusan rapat reuni. Pada sidang pemerintah Daerah Dewan Benteng telah menyarankan agar daerah diberi kebebasan untuk

41

Maewati Djoenet, op. cit., hlm.272.


mengatur daerahnya secara lebih luas untuk pembangunan daerah-daerah. Juga diharapkan ada penelitian mengenai penempatan pejabat-pejabat daerah, agar bisa membuat daerah-daerah maju. Selanjutnya dalam bidang Pertahanan daerah diusulkan agar dibentuk suatu Komando Pertahan Daerah, yang sesuai dengan pembagian administratif dari Negara Republik Indonesia. Selain itu diusulkan bahwa Dewan Benteng dijadikan Korps dalam Angkatan Darat. Pada bidang sosial dan ekonomi menghendaki dihapuskan sistem sentralisasi yang pada kenyataanya menimbulkan birokrasi yang kurang sehat. Hasil pertemuan reuni kemudian dilaporkan ke Jakarta, dibentuklah delegasi Dewan Benteng yang terdiri dari Kolonel Dahlan Djubek, A.Halim, Dahlan Ibrahim, Sidi bakarudin, dan Ali Lubis. Delegasi ini pada tanggal 28 November 1956 berhasil menemui Perdana Menteri Ali. Usaha menemui Presiden mengalami kegagalan dikarenakan berbagai hal, sebagai kelanjutan keputusan dalam rapat reuni Dewan Benteng Letkol Ahmad Husein untuk mengambil alih pemerintah daerah Sumatra Tengah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember 1956, alasan yang dikemukakan adalah bahwa gubernur yang di tunjuk oleh Pemerintah Pusat itu dipandang kurang berhasil dalam membangun Sumatra Tengah. Mengenai hasrat rakyat Sumatra Tengah yang disalurkan lewat Dewan Benteng mengenai otonomi daerah dapat dipahami oleh Pemerintah Pusat. Tetapi Pemerintah Pusat kemudian heran dengan tindakan Dewan Benteng mengambil alih kekuasan pemerintah di Sumatra Tengah. Sejak itu muncul ketegangan antara


pimpinan Dewan Benteng dengan Pemerintah Pusat. Tindakan Dewan Benteng mengambil alih pemerintah di Sumatra Tengah oleh Pemerintah Pusat dipandang sebagai tindakan yang menyalahi hukum. Mengenai alasan pembentukan Dewan gajah di Sumatra Utara, Kolonel Maludin Simbolon menyatakan bahwa situasi kondisi pada saat itu dipandang sangat kritis, dimana keadaan negara dan bangsa dalam keadaan kacau. Sebenarnya tindakan Kolonel Simbolon pada saat itu justru menambah kekacauan yang sudah ada. Jadi tidak mengurangi pergolakan yang sudah tumbuh dimasyarakat. Setelah menguasai RRI Medan, Kolonel Simbolon mengemukakan, meskipun keadan Medan pada saat itu nampak sangat kacau, tetapi undang-undang hukum yang telah ada masih tetap berlaku. Ia menyatakan juga bahwa tetap taat pada Presiden Soekarno. Sikapnya itu ternyata telah menimbulkan kebingungan dikalangan masyaraka. Dilain pihak dia tetap taat pada Kepala negara, tetapi dipihak lain ia menguasai instansi pemerintah yang fital di Kota Medan.42 Menanggapi peristiwa itu, Presiden Soekarno menyerukan kepada Simbolon agar segera kembali kejalan yang seharusnya ditempuh oleh tentara. Seruan oleh Presiden itu ternyata tidak dihiraukan oleh Simbolon. Ia kemudian menuntut agar kerukunan Dwitunggal-Hatta dipulihkan kembali serta menuntut agar Presiden RI berada dikendalian Dwitunggal. Tindakan Kolonel Maludin Simbolon dengan membentuk Dewan Gajah dan memisahkan diri dari pemerintah pusat ternyata mendapat tantangan dari beberapa penwira dan pejabat di Sumatra utara. Kepala Staf

42

Ibid, hlm. 273.


TT I Letkol Djamin Gintings bersama Letkol Wahap Makmur menentang tindakan Kolonel Simbolon yang menantang ukum. Kabinet Ali kemudian memecat Kolonel Maludin simbolon dari jabatan Panglima TT I. selanjutnya berpedoman dengan keputusan Pemerintah Pusat dalam menanggulangi masalah Sumatra utara, Letkol Djamin Gintings telah mengambil alih kekuasan di TT I yang berlaku sejak tanggal 27 Desember 1956. Letkol Djamin Gintings bersama dengan Letkol Wahap makmur berhasil mendesak pasukanpasukan Simbolon dari Kota Medan. Bersama sisa pasukan sebanyak 300 orang ia kemudian mengundurkan diri ketanjung Morawa. Didaerah tersebut pasukan Simbolon dapat perlindungan dari pasukan yang dibawah pengaruh Dewan Benteng. Dengan mundurnya Simbolon berserta anak buahnya keluar Kota Medan, maka praktis aktifitas Dewan Gajah telah dapat dilumpuhkan. Selanjutnya dalam menghadapi masalah Dewan Benteng maka Pemerintah Pusat mengirimkan misi ke Sumatra Tengah yang disebut: Komisi Penyelidik terdiri dari Kolonel Dahlan Djambek, Kolonel Abdul Latief dan Soeleeman Effendi. Tugas Komisi ini mengadakan penjagaan dan penyelidikan tentang dasar- dasar tuntutan daerah yang disalurkan melalui Dewan Benteng. Tugas Komisi menghadapi hambatan, karena ternyata Letkol Ahmad Husein selaku Kepala Dewan Benteng dan pimpinan daerah Sumatra Tengah tidak bersedia mengadakan pembicaraan dengan anggota team tersebut. Letkol Husein hanya mau berbicara dengan delegasi yang resmi dari Kepala Negara.


Pergolakan juga terjadi di Sumatra Selatan, sekelompok golongan politik yang telah berhasil mempengaruhi pimpinan militer setempat telah mencetuskan piagam pembangunan sebagai wadah yang dikatakan menampung segala aspirasi daerah dan kemudian membentuk suatu dewan dengan nama, Dewan Garuda. Sebagai tindak lanjut kegiatannya Dewan tersebut kemudian mencetuskan tuntutan kepada Pemerintah Pusat agar daerah Sumatera Selatan di beri otonomi seluas-luasnya. Mereka juga menuntut adanya kerukunan kembali Dwitunggal Soekarno-Hatta dalam mengendalikan pemerintahan RI. Kongres adat yang pernah di selenggarakan di Palembang pada asasnya merupakan sumber lahirnya Dewan Garuda yang dikendalikan oleh beberapa tokoh politik di daerah tersebut. Selanjutnya dengan dalih kepentingan keaman dan ketentraman. Letkol Barlian selaku pejabat Panglima TT II telah meneluarkan keputusan bahwa daerah Sumatra Selatan dinyatakan dalam keadaan bahaya. Gubernur Sumatera Selatan Winarno Danuatmodjo diminta untuk menyerahkan kekuasaannya dalam rangka memperlancar usaha pembangunan di daerah Sumatera Selatan. Rentetan tindakan yang telah di ambil oleh Dewan Garuda serupa dengan yang telah dilakukan oleh Dewan Benteng. Dewan Garuda di Sumatera Selatan di pimpin oleh Wakil Kepala Staf TT II Mayor Nawawi yang mendapat perlindungan dari panglimannya sendiri. Hubungan antara Dewan Benteng di Sumatera Tengah dengan Dewan Garuda di Sumatera Selatan di lakukan melalui seorang kurir yaitu Sidi Bakaruddin. Sidi Bakaruddin adalah tokoh Dewan Benteng yang aktif di Sumatera Selatan, khususnya di kalangan kaum adat.


Parlemen kemudian memberikan perhatian pada kejadian di Sumatra. Guna menjajaki keinginan rakyat setempat, maka pada tanggal 4 Januari 1957 Parlemen mengirimkan wakil-wakilnya ke Sumatra Utara, Tengah, dan Selatan. Sebenarnya tugas yang di bebankan pada para utusan dari Parlemen tersebut sama dengan tugas yang sebelumnya pernah diberikan kepada perutusan kabinet ke Sumatra Tengah putusan di pimpin oleh Zainal Abidin Ahmad. Putusan berhasil mengadakan pembicaraan dengan pimpinan Dewan Benteng. Zainal Abidin sekembalinya di Jakarta menyatakan telah di dapat titik pertemuan pandangan antara tokoh-tokoh masyarakat Dewan Benteng denagan Pemertintah Pusat. Menurut Zainal Abidin posisi Dewan Benteng tidak membahayakan Pemerintah. Komisi Parlemen ke Sumatera Selatan yang di pimpin oleh Sumarinan SH berhasil mengadakan pembicaraan dengan para tokoh militer maupun sipil setempat. Untuk memecahkan masalah Sumatra Barat pemerintah masih juga berusaha menempuh jalan berunding, yaitu dengan mengirimkan suatu delegasi di bawah pimpinan menteri pertanian Eny Karim. Misi tersebut mengalami kegagalan, karena tidak berhasil mengadakan pendekatan dengan pimpinan Dewan Benteng. Dalam perkembangan selanjutnya atas prakarsa pimpinan Dewan Benteng dan Dewan Gajah telah di selenggarakan kongres rakyat Jambi. Dari pertemuan tersebut menghasilakan keputusan bahwa daerah Jambi dinyatakan sebagai daerah otonom setingkat dengan provinsi, meskipun administrasinya masih berada di bawah kekuasaan provinsi Sumatra Tengah. Selain di Sumatra, maka di Indonesia bagian timur teijadi pula pergolakan. Pada tanggal 2 Maret 1957 di Makasar Panglima TT VII Letkol. Ventje


Sumual memproklamasikan Piagam Perjuangan rakyat Sumatra ( Permesta ). Gerakan tersebut wilayahnya meliputi : Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku. Piagam tersebut ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat Indonesia Timur. Guna memperlancar pelaksanaan programnya maka Letkol Sumual menyatakan daerah Indonesia Bagian Timur dalam keadan bahaya. Seluruh pemerintahan daerah diambil alih oleh kaum militer. Peristiwa-peristiwa itu sangat melemahkan kedudukan Kabinet Ali II. Tak lama setelah munculnya Dewan Manguni di Manado pada tanggal 14 Maret 1957 Perdana Menteri Ali mengemabalikan mandatnya kepada Presiden. Dalam keadaan yang gawat dengan munculnya gerakan-gerakan separatis di daerah-daerah, Indonesia tidak mempunyai pemerintah. Segera setelah meneriama penyerahan mandat, Presiden mengumumkan berlakunya SOB ( negara dalam keadaan bahaya ) dan dengan demikian Angkatan Perang mendapat wewenang khusus untuk mengamankan negara.

Selain

itu

Presiden

menghubungi

partai-partai

untuk

membentuk

pemerintahan baru. Tetapi kaum politisi dan partai-partai tetap mau melakukan dengan tawar-menawar kedudukan untuk membentuk kabinet kualisi. Karena itu akhirnya Presiden menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur. Formatur Soekarno kemudian membentuk kabinet karya dengan Ir. Djuanda seorang tokoh non partai sebagai Perdana Menteri Kabinet Djuanda resmi di bentuk pada tanggal 9 April 1957 dalam keadaan yang tidak mengembirakan. Kabinet ini adalah zeken Kabinet. Dan selain menghadapi pergolakan di daerah, bertugas melanjutkan perjuangan untuk membebaskan Irian Barat, dan menghadapi keadaan ekonomi keuangan yang buruk


denagan kemerosotan jumlah devisa dan rendahnya angka-angka ekspor. Program Kabinet Djuanda terdiri dari 5 fasal atau Panca Karya ( sehingga dinamakan kabinet karya ). Yaitu : 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan republik. 3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB. 4. Memperjuangkan Irian Barat. 5. Mempergiat pembanguan. Dewan Nasional mempunyai fungsi menampung menyalurkan ke inginan kekuatan- kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Selain itu juga mempunyai tugas sebagai penasehat guna melancarkan jalanya roda pemerintahan dan stabilitas politik untuk mendukung pembangunan negara. Dewan Nasional anggotanya berjumblah 45 oarang dari golongan funsional dan diketuai oleh Presiden sendiri. Walupun Dewan Nasional sebagai dewan penasehat sudah berbentuk, tetapi kesukaran- kesukaran yang dihadapi pemerintah tetap meningkat. Dari hari kehari keadan negara semakin buruk. Masalah daerah- daerah yang timbul di Sumatra dan Sulawesi menyebahkan hubungan pusat dan daerah terganggu. Masalah daerah juga membawa pengaruh dibidang ekonomi dan pembangunan. Pemerintah sulit untuk melaksanakan program- programnya. Untuk meredakan pergolakan dareah- daerah. Dari tanggal 10- 14 September 1957 telah dilangsungkan musyawarah nasional (Munas) yang dihadiri oleh tokohtokoh nasional baik di Pusat maupun di Daerah. Hadir dalam pertemuan itu juga


bekas Wakil Presiden Moh. Hatta. Didalam musyawarah itu antara lain telah dibicarakan masalah-masalah pemerintahan, soal-soal darah, ekonomi, keuangan, angkatan perang, kepartaian serta masalah yang menyangkut Dwitunggal SoekarnoHatta. Musyawarah ini telah berhasil mengambil beberapa keputusan yang mencerminkan suasana saling pengertian. Pada tanggal 14 September telah dikeluarkan pernyatan bersama yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan bekas Wakil Presiden Hatta. Sebagai kelanjutan untuk melaksanakan keputusan Munas dalam bidang ekonomi dan pembangunan dari tanggal 25 November samapai tanggal 4 Desember 1957 dilangsungkan Musyawarah Pembangunan (Munap) bertempat di gedung olahraga Medan Maedeka Selatan di Jakarta. Tujuan utama untuk membahas dan merumuskan usaha- usaha pembangunan sesuai dengan keinginan daerah- daerah. Musyawarah diikuti oleh para ahli ekonomi, wakil- wakil partai dan organisasi, tokoh- tokoh pusat dan daerah, serta para pejabat militer. Para pemimpin militer dam segenap teritorium hadir dari musyawarah ini, kecuali Letkol Ahmad Husein dari komando daerah militer Sumatra Tengah. Dilingkungan Angkatan Darat untuk membantu mengatasi persoalan Angkatan Darat telah dibentuk panitia yang terdiri dari 7 orang yang disebut Panitia Tujuh. Panitia ini terdiri Panglima Tertinggi Presiden Soekarno, Drs. Muh. Hatta, Perdana Menteri Djuanda. Wakil Perdana Menteri dari Dr.Leimena, Menteri Kesehatan Kolonel Dr. Azis Saleh, Sultan Hamengku Buwono IX dan KASAD Mayor Jendral


A.H. Nasution. Tugas panitia ini merumuskan putusan- putusan untuk menyelesaikan masalah Angkatan Darat. 43 d. Pergolakan PRRI dan PERMESTA Dalam usahanya untuk menormalisasi Kabinet Karya menyelenggarakan Musyawarah nasional (Munas) di Jakarta pada bulan September 1957 yang dihadiri wakil-wakil pusat dan daerah-daerah serta Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hattta. Nampaknya ada keserasian hubungan antara pusat dan daerah. Khususnya yang bergolak, telah dapat dipulihkan. Sukarno-Hatta menandatangani piagam kerja sama. Untuk mewujutkan keputusan Munas, dalam bulan Desember 1957 diadakan Munap

(Musyawarah

Nasional

Pembangunan)

untuk

menyusun

rencana

pembangunan yang baik dan memenuhi harapan daerah. Keadaan selanjutnya berkembang kea arah yang buruk. Bahkan sebelum Munap diselenggarakan, tepatnya tanggal 30 November 1957 malam, terjadi percobaan pembunuhan atas diri Presiden Soekarno yang saat itu menghadiri pesta Sekolah Dasar Cikini, yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Cikini. Pelakunya terdiri dari pemuda-pemuda, dalam usahanya melakukan pembunuhan atas diri Presiden, mereka melepaskan beberapa granat tangan yang tidak mengenai sasaran, melainkan menyebabkan beberapa orang tewas. Dalam bulan Desember 1957 kegagalan perjuangan pembebasan Irian Barat melalui PBB. Kaum buruh mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda seperti perbankan, perkapalan dan lain-lain. Keadaan ini menghawatirkan daerah-daerah 43

Ibid, hlm. 273-279.


penghasil bahan eksor dilutara Jawa. Pemimpin-pemimpin daerah yang bergolak mengadakan berbagai pertemuan di Sumatra, kota kecil di perbatasan Sumatra Barat dan Jambi pada tanggal 9 Januari 1958. Pertemuan itu dihadiria antara lain: Lubis, Simbolon, Dahlan Jambek, Husein, Bekas Perdana Menteri Natsir, dan Sumitro Joyohadikusumo mereka mendirikan gerakan yagn dikenal dengan, Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Republik Indonesia yang diketuai Husein .tujuan gerakan ini menuju Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan pamphlek Lubis Yang telah diadakan sejak 9 Juni 1957.44 Segera setelah berdiri gerakan tersebut mengirimkan ultimatum kepada Kabinet Karya yang berisi: 1. Pembubaran Kabinet Karya dan pembentukan Kabinet Kerja bercorak nasional Hatta-Hamengku Buwono IX. 2. Presiden supaya kembali kekedukanya yang konstitusional. 3. Tuntuntan supaya di penuhi dalam waktu 5X24 jam, bila ditolak akan diambil tidakan sendiri. Dengan tegas Kabinet Kerja menolak ultimatum itu dengan menjawab pemecatan perwira-perwira AD yang terlibat langsung seperti: Husein, Simbolon, Jambek, dan Lubis. Tepat pada masa ultimatum habis gerakan Lubis dan kawankawan mendirikan PRRI ( Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yang berkedudukan di Bukitinggi. Permesta pada hari berikutnya bergabung dengan PRRI, 44

G. Moeejanto. M.A, Indonesia Abad ke- 20 Daei Perang Kemerdekaan Pertama sampai Pelita III, Yogyakarta, Penerbit Kanisius. 1988.


sehingga gerakan mereka bersama disebut PRRI-PERMESTA. Kini Permesta berpusat di Manado menumpang Markas Dewan Manguni. Karena itu KASAD memerintahkan penangkapan pemimpin- pemimpin PRRI- PERMESTA. Dalam

usahanya

untuk

memperkuat

kedudukan

PRRI-PERMESTA

mengusahakan bantuan luar negeri, terutama negara- negara Sekutu dengan dalih menghidari RI jatuh ketangan Komunis, lebih-lebih setelah pemilihan DPRD dalam bulan Mei- Juli 1957 dimenangkan oleh PKI. Meski tidak jelas hubungan antara dua belah pihak, tetapi bukti yang pasti bahwa PRRI-PERMESTA mempunyai persenjataan modern melebihi TNI. Disamping itu juga PRRI-PERMESTA mengunakan penerbang- penerbang AS. Salah satu pesawat B26 AS ditembak jatuh dan penerbangnya ditangkap. Sementara itu kapal perang AS bersiap di Singapura untuk memasuki Pekanbaru. Alasnnya untuk menyelamatkan perusahaan minyak bermodal AS, serta pekerjanya yang berkebangsaan AS. Meskipun kapal perang itu tidak jadi masuk ke Pekanbaru lantaran TNI telah menduduki kota itu dengan mudah dan tampa pertempuran, tetapi gambaran rakyat Indonesia tentang AS adalah raksasa yang buruk mukanya. Sementara pemerintah RI ditolak usahanya membeli senjata AS, PRRI- PERMESTA telah memiliki senjata yang sangat modern bantuan AS. Gambaran yang buruk itu akan dipakai PKI untuk mengobarkan semangat anti AS. Diluar dengan operasi gabungan TNI dengan cepat menguasai keadaan tampa pertempuran yang berati, kecuali Sulawesi Utara. Pemulihan keadaan dengan operasi tegas di Riau dibawah pimpinan Letnan Kolonel Kaharudin Nasution, operasi 17 Agustus di Sumatra Barat dipimpin oleh Kolonel A.Yani, operasi Merdeka di


Sulawesi Utara dipimpin Letnan Kolonel Rukmito Hendraninggrat, dan operasi mena dibawah pimpinan Letnan Kolonel Pieter.45 e. Kembali ke UUD 1945 Dalam masa SOB maksud tersebut telah tercapai, karena telah banyak perwira-perwira ABRI yang terlibat dalam kegiatan- kegiatan pemerintahan, usahausaha ekonomi maupun sosial. Tetapi keadaan SOB sudah diakhiri, maka ikut sertanya ABRI dalam kegiatan-kegiatan non-militer akan kehilangan fungsinya. Karena itu suatu saluran baru yang memungkinkan ABRI tetap biasa bermultifungsi harus ditemukan: kembali ke UUD 1945 yang antara lain menetapkan bahwa keanggotan MPR terdiri dari anggota DPR dan wakil-wakil daerah serta golongan dalam masyarakat atau golongan fungsional (pasal UUD 1945). Dan dalam situasi yang genting itu ABRI berhasil memperjuangkan agar dia dimasukan dalam golongan yang dimaksud. Oleh karena itu jalan formal yang paling baik, sementara Konstituante tidak menunjukan kemajuan yang diharapkan, ABRI khususnya KASAD Nasurtion mendesak agar UUD 1945 diundangkan lagi. Berbagai partai mula-mula tidak setuju dengan gagasan Nasution terutama mengenai golongan fungsional. Mereka umumnya segan menerima tuntutan ABRI agar disetujui ikut serta dalam kegiatan- kegiatan non-militer. Tetapi menentang gagasan itu dikhawatirkan akan terlibat lebih buruk seperti di negara Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Nasution menyadari kekekhawatiran itu, karena itu beberapa kali ia mengadakan konferensi antar Komando Daerah Militer 45

Ibid, hlm. 106-107.


(reaorganisasi dan defisi) dalam tahun 1958. Kanferensi itu sengaja diadakan untuk mengertak partai-partai dan Nasution seolah-olah berbisik menerima UUD 1945. Partai-partai sendiri telah berbuat bodoh dengan tidak melupakan pertentangan mereka sendiri. Menyadari bahwa PKI, yang didirikan oleh perwira- perwira nonaktif karena peristiwa 17 Oktober, memelopori persetujuanya untuk menerima UUD 1945 pada tanggal 30 Januari 1959. Partai- partai non Islam, terutama PNI, menyusul, Presisden Soekarno sendiri mula- mula ragu, sebab ia bukan administrator meskipun UUD 1945 memberi jalan ke arah realikasi demokrasi terpimpin.Dalam bulan Februari 1949 nasution mengadakan lagi konferensi Komando Daerah Militer dan diputuskan untuk mendesak, terutama kepala Kabinet karya, agar menerima kembali gagasan kembali ke UUD 1945. Atas deaskan itu Kabinet karya kembali ke UUD 1945 pada tanggal 19 Februari 1959. 46 Menurut putusan sidang Kabinet Karya pada tanggal 19 Februari 1959 Presisden akan menyampaikan amanat kepada Konstituante berisi permintaan agar UUD 1945 diundangkan kembali. Kalau Konstituante dapat menerima pennintaan tersebut, maka pengundangan kembali UUD 1945 akan dilakukan di Bandung dengan mengeluarkan suatu piagan yang biasa disebut Piagam Bandung. Menurut UUDS 1950 untuk mengambil keputusan tentang masalah itu, minimal 2/3 anggota Konstituante harus menghadiri sidang dan 2/3 dan mereka itu memberikan suara setuju. Tetapi sampai tiga kali Konstituante mengadakan pemungutan suara, ternyata

46

G. Moeejanto. M.A, op. cit., tam. 113.


mayoritas yang diperlukan tidak pernah tercapai, sehingga banyak anggota yang tidak mau menghadiri sidang-sidang Konstituante lagi. Ini menyebabkan Konstituante tidak bias berfungsi dalam mengemban tugas dari rakyat. Karena itu pihak yang pro bersarna militer, mendesak Presiden untuk mengundangkan kembali UUD 1945 dengan dekrit. Presiden Soekarno menyampaikan Dekrit Presiden kepada seluruh rakyat pada tanggal 5 Juli 1959. Isi pokok dekrit itu ialah pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan pemakluman bahwa pembentukan MPRS, dan DPAS akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dinyatakan bahwa Piagam Jakarta menjadi UUD 1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka demokrasi liberal berakhir.


BAB V KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasn "Kebijakan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 1950-1959" dibahas tiga permasalahan yaitu yang pertarna, latar belakang Lahirnya Kebijakan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 1950-1959; kedua, proses Penerapan Kebijakan-Kebijakan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 1950-1959; ketiga, Dampak Kebijakan-Kebijakan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 1950- 1959. Berdasarkan uraian bab II, III, dan IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. latar belakang Lahirnya Kebijakan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 1950- 1959 tidak lepas dari adanya pembentukan RIS, 17 Agustus 1950, dan pada hari itu RIS menjelma menjadi Negara Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI). Pada masa RIS ini tidak sedikit masalah yang dihadapi oleh pemerintah RIS. Idonesia harus menghadapi rongrongan dari dalam yang dilakukan oleh beberapa golongan yang mendapat dukungan dari pihak Belanda dan mereka yang takut akan kehilangan hak- hak istimewanya bila Belanda meninggalkan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk negara kesatuan barn yang diberi nama Negara Kesatuan Repoblik Indonesia, negara kesatuan yang barn merupakan dari RIS yang mengalami perubahan undang-undang tetapi oleh kebanyakan orang Indonesia negara kesatuan dianggap merupakan kelanjutan

114


repoblik Proklamasi 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia bentuk federal warisan penjajah dimaksudkan untuk mempertahankan pengaruhnya di Indonesia. Bahkan negara federal adalah cara yang ditempuh Belanda untuk merintangi perjuangan kemerdekaan, disamping mempertahankan RIS berarti mempertahankan posisi banyak orang Indonesia pro Belanda yang hanya mementingkan kepentingan sendiri serta tidak mendapat dukungan rakyat. Dalam RIS negara bagian RI adalah otonom bukan hanya menikmati otonomi penuh dari Jakarta Pusat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut UUD RIS diganti dengan UUDS 1950. UUDS 1950 disahkan oleh presiden RIS pada tanggal 15 Agustus 1950 dan mulai berlaku 17 Agustus 1950, dengan demikian terbentuklah NKRI dan RIS bubar dalam usia 8 bulan. UUDS 1950 mengamanatkan negara kesatuan RI menganut sistem demokrasi liberal. 2. Proses penerapan kebijakan Politik pemerintah RI masa demokrasi liberal 1950-1959, dimasa demokrasi liberal atau demokrasi pealementer sering terjadi pergantian kabinet sehingga mengakibatkan kebijakan- kebijakan yang diambil pemerintah kurang berjalan dengan baik. Impor diliberalisasikan sebagai upaya untuk menekankan tingkat harga-harga umum di dalam negeri. Kredit bagi perusahaanperusahaan asing yang mendominasi prekonomian diperketat, sementara bagi perusahaan pribumi diperlunak. Suatu kombinasi kebijakan fiskal yang ketat dan penerimaan yang tinggi dan sempat menghasilkan surplus anggaran yang cukup besar pada tahun 1951. Dan juga adanya kebijakan menasionalisi perusahaan Belanda.


Indonesia juga menjalankan politik beabs aktif, hubungan luar negeri yang dirintis sejak perang kemerdekaan berkembang setelah pengakuan kedaulatan kemerdekaan 1949. Kabinet RIS dibawah Perdana Menteri Hatta melaksanakan hubungan luar negeri yang dititikberatkan pada negara- negara Asia dan negara Barat, karena kepentingan ekonomi Indonesia masih terkait dengan Eropa, pasaran ekonomi Indonesia masih berpusat di Belanda dan Eropa Barat pada umumnya. Republik Indonesia menggandengkan politik bebas aktifnya dengan politik bertetangga baik. Politik bertetangga baik sering ditonjolkan terutama oleh kabinet Ali I dalam bulan Januari 1953 tatkala melaksanakan hubungan dan konsultasi dengan negar- negara tetangga seperti India, Pakistan, Birma, Sri Langka, yang sama pandangannya mengenai politik internasional, terutama mengenai perang dingin, misalnya: usaha untuk menghentikan perang di Korea. Menurut mereka perang dingin sangat ditakuti oleh umat manusia. Sebagai basil daripada hubungan- hubungan bilateral tersebut, maka makin kokoh pandangan yang sama mengenai kepentingan yang sama antara Indonesia

dengan

tetangga-tetangganya.

Misaalnya

pembangunan

ekonomi,

pembangunan politik, kerjasama di bidang ekonomi dan lain- lain. Dan berdasarkan semangat demikian terselengaranya Konferensi Asia- Afrika. 3. Dampak Kebijakan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 19501959 sangat dirasakan oleh Indonesia. Bidang Politik, Jatuh bangunnya kabinet pada masa Demokrasi Liberal disebabkan karena adanya konflik antar partai politik. Misalnya Kabinet Natsir jatuh karena PNI menentang kebijakannya mengenai Irian Barat.

Demi

menyelamatkan

negara

maka

Presiden

melakukan

tindakan


mengeluarkan keputusan Presiden RI No. 75/1959 sebuah dekrit yang selanjutnya dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tujuan dikeluarkan Dekrit Presiden adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Reaksi yang terjadi dengan adanya Dekrit Presiden Rakyat menyambut baik sebab mereka telah memimpikan adanya stabilitas politik yang telah rapuh selama masa Liberal. Bidang Ekunomi Sesudah Pengakuan Kedaulatan 27 Desember 1949, KMB membebankan pada Indonesia hutang luar negeri sebesar Rp 2.800 juta. Sementara ekspor masih tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan saja. Masalah jangka pendek yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah : (a) mengurangi jumlah uang yang beredar dan (b) mengatasi kenaikan biaya hidup. Sedangkan masalah jangka panjang adalah pertambahan penduduk dan tingkat hidup yang rendah. Dan sisi moneter difisit pemerintah sebagian berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah.Dalam Bidang Sosial, pada hakikatnya pristiwa 17 Oktober ini mempunyai factor- factor penyebab, Indonesia menghadapi banyak persoalan, antar lain: keadaan politik yang labil dengan sistem demokrasi liberal model Eropa khususnya Belanda., keadaan sosial ekonomi yang semaki buruk dan korupsi yang semakin luas, persoalan Irian Barat yang tidak kurung selesai, kemrosotan intgritas dan kemampuan operator pemerintah, misalnya pertentangan antar partai- partai dan pergolakan ditubuh ABRI, setelah pengakuan kedaulatan pimpinan Angkatan Perang khususnya Kepala. Disamping gerakan anti Cina, kabinet Ali menghadapi ketidak senangan yang timbul di daerah-daerah. Bahwa dibeberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi tidak puas dengan alokasi biaya pembangunan yang diterimanya dari pusat.


Selain daripada ini mereka tidak menaruh kepercayaan lagi kepada pemerintah. Karena mengubah pemerintah dengan jalan perlementer tidak dapat dilakukan. Presiden Soekarno menyampaikan Dekrit Presiden kepada seluruh rakyat pada tanggal 5 Juli 1959. Isi pokok dekrit itu ialah pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan pemakluman bahwa pembentukan MPRS, dan DPAS akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dinyatakan bahwa Piagam Jakarta menjadi UUD 1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka demokrasi liberal berakhir.


DAFTAR PUSTAKA A. Buku Ali Facry. (1993). Komelut Demokrasi Liberal. Jakarta:

PT

Pustaka LP3ES

Indonesia. Bantarto Bandoro. (1995). Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia. Jakarta: Perpustakaan Nasional. Dumairy. (1996). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga. Kahin.M.C. George Truman. (1995). Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Jakarta: UNS Pres dan Pustaka. Kardiyat Wiharyanto.A. (2011). Sejarah Indonesia Dari Proklamasi sampai Pemilu 2009. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Marwati Djuned Poesponegoro. (1984). Sejarah Nasional VI Edisi ke 4. Jakarta: PN Balai Pustaka. Moedjanto.G. (1988). Indonesia Abad Ke-20 Dari Perang Kemerdekan Pertama Sampai Pelita III. Yogyakarta: Kanisius. Nasution.A.H. (1966). Sejarah perjuanagan Nasional Dibidang Bersenjata. Jakarta: Penerbit Mega Bookstore. Ricklefs. M.C. (1991). Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta:Gajah Mada University. (2009). Sejarah Indonesia Modern.Yogyakarta: Gajah Mada University.

119


Sartono kartodirdjo. (1977). Sejarah Nasional Indonesia VI Jaman Jepang Dan Jaman Republik Indonesia Edisi 2. Jakarta: Balai Pustaka. B. Internet http://jagosejarah.blogspot.com/2014/09/perjanjian-linggarjati.html ( diuduh tagggal 27 Maret 2015 ). http://whatteenagersneed.blogspot.com/2011/02/masa-pemerintahan-demokrasiliberal-di.html.( diunduh taggal 27 Maret2015 ) http://www.idsejarah.net/2014/11/pemilihan-umum1955.htm.( diunduh taggal 16 April 2015). https://abigdream.wordpress.com/2010/04/01/idonesia-pada-masa-demokrasi-liberal1950-1959 (diunduh taggal 16 April 2016). https://mamaderka.wordpress.com/2012/02/13/bakaco-pemerintahan-indonesia-pada1950-1959 (diunduh taggal16 April 2016)


SILABUS

Nama Sekolah

: SMA

Materi Pembelajaran

: Sejarah Indonesia (Wajib)

Kelas

: XII

Kompetensi Inti

:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghayati dan mengamalkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, (gotong royong, toleransi, kerjasama, toleransi, santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian sulusi alas berbagai permasalahan dalain berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban


4. terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 5. Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah kongkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilnuan


Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

1.4. Menganalisis

Kebijakan Politik

Mengamati

Observasi :

Perkembangan

Pemerintah RI Masa

• Melalui menyimak

Mengamati kegiatan

Politik dan

Demokrasi Liberal

penjelasan guru,

peserta didik dalam

Ekonomi serta

1950-1959.

membaca buku, dan

proses mengumpulkan

Perubahan

 Latar belakang

melihat gambargambar

data, analisis dan

Masyarakat di

lahirnya demokrasi

tentang latar belakang

pembuatan laporan

Indonesia dalam

liberal 1950- 1959

lahirnya demokrasi

Portofolio: Laporan

liberal 1950-1959,

peserta didik tentang:

kebijakan politik

Proses penerapan



pemerintah RI masa

kebijakan politik

lahirnya demokrasi

demokrasi Liberal

pemerintah RI masa

liberal 1950-1959.

1950- 1959.

demokrasi Liberal 1950-

Upaya Mengisi Kemerdekaan

 Proses penerapan

 Dampak kebijakan



latar belakang

Proses penerapan

1959, Dampak kebijakan

kebijakan politik

politik pemerintah

politik pemerintah RI

pemerintah RI masa

RI masa demokrasi

masa demokrasi liberal

demokrasi Liberal

liberal 1950-1959

1950- 1959. Menanya

1950 1959.

• Siswa bertanya dan menyampaikan tentang



Dampak kebijakan

Alokasi waktu 245 Menit

Sumber belajar


latar belakang lahirnya

politik pemerintah

demokrasi liberal 1950-

RI masa demokrasi

1959, Proses penerapan

liberal 1950-1959.

kebijakan politik



Tes Tertulis:

pemerintah RI masa

kemampuan peserta

demokrasi Liberal 1950-

didik dalam

1959, Dampak kebijakan

memahami:




Latar belakang

masa demokrasi liberal

lahirnya demokrasi

1950- 1959.

liberal 1950-1959.

Mengekplorasikan 



Proses penerapan

Mengurnpulkan imfon-

kebijakan politik

nasi dari buku niaupun

pemerintah RI masa

sumber lainnya terkait

demokrasi liberal

dengan latar belakang

1950- 1959.

lahirnya demokrasi



Dampak kebijakan

liberal 1950-1959,

politik pemerintah

Proses penerapan

RI masa demokrasi

kebijakan- kebijakan


politik pemerintah RI masa demokrasi

Tugas Tersruktur:

Liberal 1950- 1959,

membuat makalah

Dampak kebijakan

tentang demokrasi


liberal

masa demokrasi liberal 1950- 1959. Mengasosiasikan 

liberal 1950-1959.

Menganalisis data yang didapati baik dari bacaan, sumber sumber terkait untuk mendapatkan kesimpulan tentang latar belakang lahirnya demokrasi liberal 19501959, Proses penerapan kebijakan politik pemerintah RI masa


demokrasi Liberal 1950- 1959, Dampak kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi liberal 19501959. Mengkomunikasikan • Melaporkan hasil evaluasi dalam bentuk tulisan yang berisi tentang latar belakang lahirnya demokrasi liberal 1950-1959, Proses penerapan kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi Liberal 19501959, Dampak kebijakan politik


pemerintah RI masa demokrasi liberal 19501959.


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas/ Smester

: XII/IPS

Mata Pelajaran

: Sejarah

Materi Pokok

: Kebijakan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 1950-1959.

Pertemuan ke

:I

AlokasiWaktu

: 2 X 45 menit

A. Kompetensi lnti 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghayati dan mengamalkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, (gotong royong, toleransi, kerjasama, toleransi, damai), santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian sulusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta

128


menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 4. Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah kongkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. B. Kompetensi Dasar 1.4. Menganalisis Perkembangan Politik dan Ekonomi Serta Perubahan Masyarakat di Indonesia Dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan. C. Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Menunjukkan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas pembelajaran sejarah terkai tdemokrasi liberal 1950-1959. (KI.1) 2. Menunjukkan sikap responsif dan pro-aktif dalam sikap kegiatan pembelajaran di kelas (KI. 2). 3. Menganalisis latar belakang lahirnya demokrasi liberal 1950-1959.(KI. 3) 4. Menganalisis proses penerapan kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi Liberal 1950- 1959.(KI. 4) 5. Menganalisis dampak kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi liberal 1950- 1959. (KI.4) D. Tujuan Pembelajaran Melalui diskusi, mengamati, dan membaca referensi siswa dapat: 1. Menunjukkan sikap tanggungjawa bdisiplin dalam mengerjakan tugastugas pembelajaran sejarah : terkait demokrasi liberal 1950- 1959.


2. Menunjukkan sikap responsif dan pro-aktif dalam sikap kegiatan pembelajaran di kelas. 3. Menganalisis latar belakang lahirnya demokrasi liberal 1950-1959. 4. Menganalisis proses penerapan kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi Liberal 1950- 1959. 5. Menganalisis dampak kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi liberal 1950- 1959. 6. Menyajikan laporan lisan dalam bentuk persentasi tentang demokrasi liberal 1950-1959. E. Materi Ajar  Latar belakang lahirnya demokrasi liberal 1950-1959.  Proses penerapan kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi Liberal 1950- 1959.  Dampak kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi liberal 19501959. F. Alokasi Waktu 2 X 45 G. Pendekatan, Strategi, dan Metodologi Pembelajaran  Pendekatan

: Scientific

 Model

: Koperatif Jigsaw

 Metode

: Ceramah, diskusi, observasi, persentasi, dan Tanya jawab


H. Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan

Kegiatan a. Guru memberikan salam

Alokasi Waktu 10 menit

b. Guru mempersilahkan salah satu siswa untuk memimpin doa. c. Gutru kepada siswa kesiapan dan kenyamanan siswa untuk belajar. d. Mengabsen kehadiran siswa . e. Mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa. Inti

Guru membagikan siswa kedalam 6 kelompok yang beranggotankan 5-6 siswa (kelompok awal) Mengamati : •

Melalui menyimak penjelasan guru, mebaca buku dan melihat gambargambar tentang latar belakang lahirnya demokrasi liberal 1950- 1959,proses penerapan kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi Liberal 1950¬1959, dampak kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi liberal 1950- 1959.

70 Menit


Menanya: •

Siswa dipersilahkan bertanya dan mengemukakan pendapat tentang latar belakang lahirnya demokrasi liberal 1950-1959,proses penerapan kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi Liberal 1950- 1959, dampak kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi liberal 1950- 1959.

Mengeksplorasikan Menalar : •

Peserta didik diminta untuk mengumpulkan informasi dari buku maupun sumbe lainya terkai dengan latar belakang lahirnya demokrasi liberal 1950-1959,proses penerapan kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi Liberal 19501959, dampak kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi liberal 19501959.

Mengasosiasi : •

Peserta didik menganalisis informasi dan data yang didapat baik dari bacaan, sumber- sumber


•

terkait untuk mendapatkan kesimpulan tentang latar belakang lahirnya demokrasi liberal 1950- 1959,proses penerapan kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi liberal 1950-1959, dampak kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi liberal 19501959.

Mengkomunikasikan : •

Melaporkan hasil evaluasi dalam bentuk tulisan yang berisi tentang latar belakang lahirmya demokrasi liberal 1950-1959,proses penerapan kebijakan politik pemerintahRI masa demokrasi Liberal 1950 1959, dampak kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi liberal 19501959.

Penutup

a. Kesimpulan  Guru dan siswa bersamasama menyimpulkan materi tentang latar belakang lahirnya demokrasi liberal 1950-1959, proses penerapan kebijakan politik

10 menit


pemerintah RI masa demokrasi Liberal 19501959, kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi liberal 19501959. b. Refleksi  Peserta didik menyimpulkan nilai- nilai apa saja yang diproleh dari pelajaran hari ini. c. Tugas Lanjutan  Siswa membuat artikel mengenai demokrasi liberal 1950-959. d. Mengucapkan Salam

I. Penilaian Hasil belajar a. Tes

: uraian (terlampir)

b. Non Tes : 1. Lembar pengamatan sikap ( terlampir) 2. Lembar pengamatan prestasi (terlampir) 3. Membuat makalah tentang latar belakang lahirnya demokrasi liberal 1950-1959,proses penerapan kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi Liberal 1950- 1959, dampak kebijakan politik pemerintah RI masa demokrasi liberal 1950- 1959. (criteria penilaian terlampir)


Format penulisan makalah: BAB I

: Pendahuluan

BAB II

: Isi

BAB III

: Penutup

a.

Kesimpulan

b.

Saran

Daftar rujukan Catatan: Makalah diketik dengan huruf Time New Roman. 12, spasi 1,5, kertas A4, maksimal 20 lembar. J. Sumber Belajar •

Sumber

•

White Board/papan flannel

•

Pawer Point

•

LCD

•

Internet

•

Gambar

Mengetahui, Yogyakarta, Maret 2015

Guru Mapel

Kepala Sekolah

Dra. Beising

Yosep Hengki


Ringkasan materi 1. Latar Belakang Lahirnya Dernokrasi Liberal 1950-1959 A. Konsolidasi Kekuasaan RI Pemerintah mengeluarkan mamaklumat politik, dinyatakan dalam maklumat tersebut bahwa pemerintah menginginkan pengakuan terhadap negara dan pemerintah Repoblik Indonesia serikat maupun Belanda sendiri. Pemerintah RI bersedia membayar semua hutang-hutang Hindia Belanda sebelum perang duni II dan berjanji akan mengembalikan semua milik asing atau memberi ganti rugi atas milik asing yang telah dikuasai oleh pemerintah. Bersamaan dengan ini dikeluarkan pernyataan bahwa pemerintah menyukai berdirinya partai- partai politik sebagai sarana pembantu perjuangan. Sebagai realisasi maklumat tersebut kabinet presidensial yang dipimpin oleh Presiden sendiri diganti dengan kabinet ministerial, sebagai perdana menteri ditunjuk Sultan Sjahrir. Pemerintah baru ini segera mengadakan hubungan diplomatik dengan pihak Belanda dan Inggris. B. Menghadapi Agresi Militer Belanda Agresi terbuka Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 menimbulkan reaksi yang hebat dan dunia. Pada tanggal 30 Juli 1947 Pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukan dalam daftar acara Dewan Keamanan. Permintaan itu diterima baik dan pada tanggal 31 Juli dimasukan dalam acara pembicaraan Dewan Keamanan. Tanggal 1 Agustus 1947 Dewan keamanan memerintahkan pemberhentian permusuhan kedua belah pihak, yang dimulai pada tanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu untuk mengawasi gencatan senjata dibentuk komisi konsuler. Dewan Keamanan yang


mem perdebatkan masala Indonesia akhirnya menyetujui usul Amerika Serikat, bahwa untuk mengawasi penghentian ini hams dibentuk suatu Komisi Jasa-jasa Baik. Indonesia dan Belanda dipersilahkan untuk satu negara yang dipercayai untuk mengawasi penghentian permusuhan. Pemerintahan Indonesia meminta Australia menjadi anggota komisi, dan belanda memilih Belgia. Autralia diwakili Richard Kirby, Belgia diwakili Paul Van Zeland, dan Amerika diwakili Dr. Frank Graham. Komisi ini di indonesi dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN). Dalam masalah militer KTN mengambil inisiatif, tetapi dalam masalah politik KTN hanya memberikan saran dan usul, tidak mempunyai hak untuk memasukan persoalan politik. KTN mulai bekeija di Indonesia pada bulan Oktober 1947. Setelah KTN mengadakan pembicaraan dengan kedua pemerintah, akhirnya disepekati untuk kembali kemeja perundingan. Belanda mengajukan Jakarta sebagai tempat perundingan, tetapi ditolak oleh pihak Republik. Republik menganggap di Jakarta tidak ada kebebasan untuk menyatakan pendapat, republik menginnginkan perundingan dilaksanakan di luar daerah yang dikuasai Belanda. KTN mengambil jalan tengah dan mengusulkan kedua belah pihak menerima tempat perundingan di atas sebuah Kapal Amerika Serikat yang disediakan atas pennintaan KTN. C. Akhir Perang dan Pengakuan Kedaulatan RI Sejak kembali pemimpin RI ke Yogyakarta perundingan dengan BFO yang telah dirintis di Bangka dimulai lagi. Yang dibahas dalam perundingan itu yalah pembentukan pemerintah peralihan sebelum terbentuknya Negara Indonesia Serikat. Kemudian pada tanggal 19-29 Jul 1949 diadakan perundingan kedua


belah

pihak,

yang

disebut

Konferensi

Antar-Indonesia.

konferensi

itu

memperlihatkan bahwa politik Devide Et Inpera untuk memisahkan daerah di luar Republik dari Republik Indonesia, akhimya mengalami kegagalan. Pada Konferensi Antar-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta dihasilkan persetujuan mengenai bentuk dan hal- hal yang bertalian mengenai ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat. 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalis. 2. RIS akan dipakai seorang Presiden kondtitusional dibantu mentri-mentri yang bertanggung jawab pada dewan perwakilan rakyat. 3. Akan dibentuk dua badan perwakilan, yakni sebuah dewan perwakilan akyat dan dewan perwakilan negara bagian (senat) pertama kali akan dibentuk dewan perwakilan rakyat. 4. Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan hanya pihak Belanda, melainkan pada saat yang sama juaga dari Republik Indonesia. Di bidang militer telah tercapai persetujuan: 1. Angkatan perang RIS adalah angkatan perang Nasional, Presiden RIS adalah panglima tertinggi angkatan perang RIS 2. Pembentukan angkatan perang RIS adalah semata-mata soal Bangsa Indomesia. Angkatan perang RIS akan dibentuk oleh Pemerintah RIS dengan ini angkatan perang RI (TNI), bersamasama orang Indonesia yang ada dalam KNIL, ML, KM, VB, dan Teritoride bataljons.Pertahanan negara adalah


semata-semata hak pemerintah RIS, negara-negara bagian tidak memiliki angkatan perang sendiri. 3. Pada masa permulaan RIS, menteri pertahanan dapat merangkap panglima besar APRIS. Pada tanggal 23 Agustus KMB dimulai di Den Hag. Konferensi selesai pada tanggal 2 November 1949. Pada tanggal 27 Desember negeri Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia, tidak termasuk Irian Barat. Kepada RIS sebuah negara Federal yang hanya bertahan beberapa minggu saja. Ada banyak sentimen proRepublik di negara federal yang diidrikan oleh Belanda itu, sentimen menjadi semakin kuat dengan dibebaskannya sekitar 12.000 orang tawanan Republik dari penjara Belanda antara bulan Agustus sampai bulan Desember 1949. Pada tanggal 23 Januari 1949 Westerling dan sekitar 800 orang serdadunya merebut tempattempat penting di Bandung, tetapi komisaris tinggi Belanda dan komandan garnisun Belanda yang masih berada mendesaknya supaya mundur pada hari itu juga. Hari itu juga bahwa Westerling merencanakan untuk menyerang kabinet RIs dan membunuh beberapa mentri. Serdadu Westerling telah menyusup ke Jakarta setelah meninggalkan Bandung, tetapi mereka dapat dipukul mundur. Pada bulan Februari Westerling meninggalkan negeri ini dengan jalan menyamar. Ditangkap beberap pemimpin Pasundan karena terlibat dalm komplotan Westerling mendorong perlemen negara bagian itu meminta pada tanggal 27 Februari agar Pasundan dibubarkan.


Setelah RIS menerima pengakuan kedaulatan ternyata hanya enam minggu nasibnya tidak diganggu gugat, sebab setelah itu muncul gerakan kembali ke NKRI. RIS dengan 16 negara bagian ciptaan Belanda dianggap berbau colonial atau tidak Merdeka 100 persen. Ada kesan umum bahwa perubahan NKRI sebagai satu hal yang tidak perlu tergesa- gesa tetapi menurut Prof. Kahim dari Amerika Serikat kembalinya RIS ke NKRI sebagai suatu yang wajar dan sehat. Jika RIS dibiarkan hidup secara politis dan sosial bisa menimbulkan keadaan yang tidak sehat. Bangsa Indonesia menilai berbentuk federasi sebagai warisan penjajah yang dimaksudkan untuk mempertahankan pengaruhnya di Indonesia. Bahkan federasi ditempuh Belanda untuk merintangi perjuangan kemerdekaan. Di samping mempertahankan RIS berarti mempertahankan banyak orang yang pro Belanda yang hanya mementingkan kepentingan sendiri dan mendapat dukungan dari rakyat. Dalam RIS negara bagian RI adalah otonomi, bukan hanya menikmati otonomi penuh dari Jakarta (pusat) tetapi bahkan banyak pejabat dari negaranegara bagian banyak berkiblat ke Yogyakarta dari pada ke Jakarta. Ini berakibat dualisme pemerintah pusat. Pretisk RI sebagai kampiun perjuangan bertambah naik terutama terjaminnya law and order, kelancaran pemerintah dan relatif korupsi tidak meluas seperti di negara- negara bagian lain. Sebagian masyarakat Indonesia tidak puas dengan bentuk federasi hasil KMB. Ketidakpuasan itu diwujutkan dalam tuntutan agar negara bagian bersatu dalam RI.


2. Proses Penerapan Kebijakan Politik Pemerintah RI Masa Demokrasi Liberal 1950- 1959. Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menunjuk Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri keuangan dan serta Sumitro sebagai Mentri Perdagangan dan Industri. Natssir dan kawankawan

berhasil

memanfaatkan

situasi

perang

Korea

untuk

keperluan

pembangunan. Ekspor terdorong kuat sehingga mampu mengatasi kesulitan neraca pembayaran, sekaligus menaikan pemerintah. Impor diliberalisasikan sebagai upaya untuk menekankan tingkat harga-harga urnum di dalam negri. Kredit bagi perusahaan-perusahaan asing yang mendominasi prekonomian diperketat, sementara bagi perusahaan pribumi diperlunak. Suatu kombinasi kebijakan fiskal yang ketat dan penerimaan yang tinggi dan sempat menghasilkan surplus anggaran yang cukup besar pada tahun 1951. Masa pemerintahan Sukiman mencatat bebrapa peristiwa dalam sejarah perekonomian Indonesia. Di antaranya adalah nasionalisasi De Javasche Benk menjadi Bank Indonesia (22 Mei 1951), awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Kabinet Wilopo memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalam PBN impor bukan saja diperketat, tetapi juga harus melakukan pembayaran dimuka. Pekerjaan ekonomi besar yang dilakukan Wilopo adalah rasionalisasi angkatan bersenjata melalui moderenisasi dan pengurangan personil. Prestasi ekonomi yang perlu dicartat oleh kabinet ini adalah menekan pengeluaran pemerintah, lebih dan 25 persen pengeluaran total pada tahun sebelumnya


Masa pemerintahan Kabunet Ali ini diwarnai defisit baik dalam anggaran belanja maupun neraca pembayaran. Menteri Urusan Perekonomian ini dijabat oleh Iskaq Tjokroadisuryo, seorang tokoh sayap kin partai Nasional Indonesia dan merupakan penganjur Indonesianisasi yang paling gigih. Ia sangat melindungi importer pribumi, sangat menggebu-gebu mengubah perekonomian dari struktur kolonial menjadi nasional. Begitu menggebunya sehingga dia ingin mengubah secara drastik struktur distribusi devisa (yang ketika itu menurutnya kurang melindungi para importer pribumi) dengan cara membagi-bagikan lisensi impor kepada orang-orang pribumi,semasa sekitar lima bulan dia menjabat jumblah pengusaha nasional yang tergolong dalam importir membengkak luar biasa dari 700 menjadi 4300 importir. 3. Dampak Kebijakan Politik Pemerintah Ri Masa Demokrasi Liberal 19501959 Masa Liberal di Indonesia (1950-1959) biasa pula disebut masa kabinet parlementer. Jatuh bangunnya kabinet pada masa demokrasi liberal disebabkan karena adanya konflik antara partai politik. Misalnya Kabinet Natsir jatuh karena PNI menentang kebijakannya mengenai Irian Barat. Konflik partai Masyumi dan PNI ini dimenangkan oleh Masyumi dan menjadikan kabinet Sukiman berkuasa.Sementara program berjalan timbul masalah-masalah baru. Pertama kegagalan dalam memaksa pihak Belanda agar menyerahkan Irian Barat dan pembatalan peijanjian KMB. Kedua, berkembangnya masalah anti Cina di kalangan rakyat yang tidak senang melihat kedudukan istimewa golongan ini dalam perdagangan. Sehingga perkelahian dan penegrusakan terjadi di beberapa


kota. Ketiga di beberapa daerah timbul perasaan tidak puas terhadap pernerintah pusat. Hal ini menimbulkan terjadinya.pergolakan di beberapa daerah. Pergolakan daerah itu mendapat dukungan dan beberapa panglirna TNI-AD, mereka merebut kekuasaan di daerah dengan cara membentuk Dewan Banteng di Sumatra Barat pada tanggal 20 Desember 1956, Dewan Gajah di Sumatra Utara pada tanggal 22 Desember 1956. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.Untuk mengatasi keadaan ini Presiden mengumumkan berlakunya undang-undang SOB (negara dalam keadaan bahaya) dan angkatan perang mendapat wewenang khusus untuk mengamankan negara di seluruh Indonesia. Tetapi usaha Presiden untuk mempengaruhi partai-partai agar mau membentuk kabinet baru ternyata gagal. Sebab itu is mengangkat Ir. Djuanda yang tidak berpartai sebagai formatur kabinet. Dekrit Presiden Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Narnun tindaklah serta merta bahwa setelah diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Demokrasi Terpimpin dilaksanakan karena telah disebutkan di atas bahwa demokrasi liberal berakhir pada tanggal 10 Juli 1959. Latar Belakang dikeluarkan Dekrit Presiden : 1. Undang-undang Dasar yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia 2. Kegagalan konstituante dalam menetapkan dan menjalankan undang-undang dasar, sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia


tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. Situasi politik yang kacau dan semakin buruk. 3. Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan separatisme. 4. Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional. 5. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. Demi menyelamatkan negara maka Presiden melakukan tindakan mengeluarkan keputusan Presiden RI No. 75/1959 sebuah dekrit yang selanjutnya dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sesudah Pengakuan Kedaulatan 27 Desember 1949, KMB membebankan pada Indonesia hutang luar negeri sebesar Rp 2.800 juta. Sementara ekspor masih tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan saja. Masalah jangka pendek yang hams diselesaikan oleh pemerintah adalah : (a) mengurangi jumlah uang yang beredar dan (b) mengatasi kenaikan biaya hidup. Selain itu diupayakan mencari kredit dari luar negeri terutama untuk pembangunan prasarana ekonomi. Menteri Kemakmuran Ir. Djuanda berhasil mendapatkan kredit dari Exim Bank of Washington sejumlah $ 100.000.000. Dari jumlah tersebut direalisasi sejumlah $ 52.245.000. Jumlah ini untuk membangun proyek-proyek pengangkutan automotif, pembangunan jalan, telekomunikasi, pelabuhan, kereta api, dan perhubungan udara.Sementara itu, ketegangan politik yang timbul akibat pergolakan daerah ternyata tidak dapat diredakan dan untuk menanggulanginya diperlukan biaya yang besar, sehingga mengakibatkan meningkatnya defisit.


Padahal ekspor justru sedang menurun. Situasi yang memburuk ini berlangsung terns sampai tahun 1959. Pada hakikatnya pristiwa 17 Oktober ini mempunyai faktor-faktor penyebab, Indonesia menghadapi banyak persoalan, antar lain: 1. Keadaan politik yang labil dengan sistem demokrasi liberal model Eropa khususnya Belanda. 2. Keadaan sosial ekonomi yang semaki buruk dan korupsi yang semakin luas. 3. Persoalan Irian Barat yang tidak kurung selesai. 4. Kemrosotan integritas dan kernampuan operator pemerintah, misalnya pertentangan antar partai- partai dan pergolakan ditubuh ABRI. Setelah pengakuan kedaulatan pimpinan Angkatan Perang khususnya Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) sedang berusaha mengkonsolidasi dan memajukan TNI. Disamping gerakan anti Cina, Kabinet Ali menghadapi ketidaksenangan yang timbul di daerah- daerah. Bahwa dibeberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi tidak puas dengan alokasi biaya pembangunan yang diterimanya dan pusat. Selain daripada ini mereka tidak menaruh kepercayaan lagi kepada pemerintah. Karena mengubah pemerintah dengan jalan perlementer tidak dapat dilakukan. Gerakan-gerakan pemerintah dapat dukungan dan para panglima dan terbentuklah dewan¬dewan daerah yaitu Dewan Benteng di Sumatra Barat yang dibentuk oleh Letnan Kolonel Achmat Husein, Komandan Resimen Ifantri 4 pada tanggal 20 Desember 1956, Dewan gajah dibentuk oleh Kolonel Maludin Simbolon Panglima Tentara Teritorium I (TT I)di Medan pada tanggal 22 Desember 1956, Dewan garuda di


Sumatra Selatan, dan Dewan Manguni dibentuk oleh Letnan Kolonel \Tantje Sumual di Manado pada tanggal 18 Februari 1957. A. Evaluasi Hasil Soal Uraian 1. Bagaimana latar belakang lahirnya demokrasi liberal ? 2. Apa kebijakan pemerintahan dalam bidang politik masa kabinet Wilopo? 3. Apa dampak demokrasi liberal dalam bidang politik? Kunci Jawaban 1. Bagaimana latar belakang lahirnya demokrasi liberal ? Setelah RIS menerima pengakuan kedaulatan ternyata hanya enam minggu nasibnya tidak diganggu gugat, sebab setelah itu muncul gerakan kembali ke NKRI. RIS dengan 16 negara bagian ciptaan Belanda dianggap berbau koionial atau tidak Merdeka 100 persen. Ada kesan umum bahwa perubahan NKRI sebagai satu hal yang tidak perlu tergesa- gesa tetapi menuru Prof. Kahim dari Arnerika Serikat kembalinya RIS ke NKRI sebagai suatu yang wajar dan sehat. Jika RIS dibiarkan hidup secara politis dan social bisa menimbulkan keadaan yang tidak sehat. Bangsa Indonesia menilai bentuk federasi sebagai warisan penjajah yang dimaksudkan untuk mempertahankan pengaruhnya di Indonesia. Bahkan federasi ditempuh Belanda untuk merintangi perjuangan kemerdekaan. Disamping mempertahankan RIS berarti tnempertahankan banyak orang yang pro Belanda yang hanya mementingkan kepentingan sendiri dan tidak mendapat dukungan dari rakyat. Dalam RIS negara bagian RI adalah otonom, bukan hanya rnenikmati otonomi penuh dari


Jakarta (pusat) tetapi bahkan banyak pejabat dan negara-negara bagian banyak berkiblat ke Yogyakarta daripada ke Jakarta. Ini berakibat dualisme pemerintah pusat. Praktis RI sebagai kampiun perjuangan bertambah naik terutama terjaminnya law and order, kelancaran pemerintah dan relatif korupsi tidak meluas seperti di negara-negara bagian lain. Sebagian masyarakat Indonesia tidak puas dengan bentuk federasi hasil KMB. Ketidakpuasan itu diwujutkan dalam tuntutan agar negara bagian bersatu dalam RI. Pepemimpin RI dan orang-orang yang duduk di pusat menanggapi bergabung dengan RI atau melebur RIS makin keras, terlebih setelah tentara Belanda ditarik dari negara-negara bagian dan politisi yang pro RI dibebaskan. Posis: pro RIS menjadi lebih buruk karena diantara mereka ada yang berlaku jahat terhadap RIS sendiri. Diantara mereka yakni Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat yang rnenjabat Menterei Negara. Ia bersekongkokol dengan Westerling, pembatai 40.000 orang rakyat di Sulawesi Selatan, yang dengan APRA- nya berkekuatan sekitar delapan ratus tentara menolong Sultan Hamid II untuk membunuh Menteri Pertahanan (Sultan HB IX), sekjen kementrian Pertahanan (Ali Budihardjo), dan Kastaf Angkatan Perang (Kolionel Simatupang). Pertualangan Westerling Mulai di Bandung tetapi kemudian dapat digagalkan.Proses perubahan dari RIS ke NKRI dimulai dan Negara Pasundan. Kemudian Sumatra Selatan, Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan lain- lain sehingga pada akhir Maret 1950 tinggal Kalimantan Barat, Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur (NIT) dan RI yang telah diperluas. Ketiga negara tersebut bersama RI sepakat untuk kembali ke NKRI dan bukan


melebur dalam RI. Untuk merealisasi tujuan tersebut, maka UUD RIS diganti dengan UUDS 1950. UUDS ini disahkan oleh Presiden RIS pada tanggal 15 Agustus 1950 dan mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950 terbentuklah NKRI dan RIS bubar dalam waktu delapan bulan. Berbeda dengan UUD 1945, UUDS mengamanatkan negara NKRI mengaunut sistem demokrasi liberal. Dalam demokrasi liberal, NKRI secara kongkret menganut sistem demokrasi perlementer. 2. Apa kebijakan pemerintahan dalam bidang politik masa kabinet Wilopo'? Kabinet Wilopo memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalam PBN impor bukan saja diperketat, tetapi juga harus melakukan pembayaran dimuka. Pekerjaan ekonomi besar yang dilakukan Wilopo adalah rasionalisasi angkatan bersenjata melalui moderenisasi dan pengurangan personil. Prestasi ekonomi yang perlu dicartat oleh kabinet ini adalah menekan pengeluaran pemerintah, lebih dari 25 persen pengeluaran total pada tahun sebelumnya. B. Evaluasi pembelajaran (proses)

Lembar Pengamatan Rubrik kegiatan Diskusi Aspek Pengamatan Jumlah No. Kerjasama Menyampaikan Toleransi Keaktifan Menghargai

Nilai Ket. skor

Pendapat

pendapat teman


Keterangan Skor Masing- masing kolom diisi dengan kolom kriteria: 4

: Baik Sekali

3

: Baik

2

: Cukup

1

: Kurang

Keterangan nilai A = 80- 100

: Baik Sekali

B = 70- 79

: Baik

C = 60-609

: Cukup

D =<60

: Kurang

Rubrik penilaian Prestasi Aspek Pengamatan Nama No.

Jumlah Komunikasi Sistematika

Siswa

Nilai Ket.

Wawasan Kebranian Antusias skor

Penyampaian


Keterangan Skor Masing- masing kolom diisi dengan kolom criteria: 4

: Baik Sekali

3

: Baik

2

: Cukup

1

: Kurang


: Baik Sekali

B = 70- 79

: Baik

C = 60-609

: Cukup

D =<60

: Kurang

Rubrik penilaian sikap / Afektif dala KBM Aspek Pengamatan Nama No.

Jumlah Kerjasama

Toleran

Tanggung

Siswa

Nilai Ket.

Kebranian skor

jawab


A. Kerjasama Skor 4:

Selalu menjunjung tinggi siskap kerja sama dalam satu kelompokdalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru baik ketika diawasi oleh guru maupun tidak diawasi oleh guru.

Skor 3:

Selalu berupaya menunjukan sikap kerjasama dal am suatu kelompok kkerja pada dalam pengawasan guru.

Skor 2:

Hanya mau berkerja sama ketika mendapatkan tugas yang dianggap mudah saja, dan tidak mau berkerja sama ketika tugas dianggp sulit.

Skor 1:

Sering tidak mau berkerja sama dalam kelompok ketika mengerjakan tugas kelompok.

B. Disiplin Skor 4:

Selalu menunjukan sikap toleran pada waktu memberikan pendapat, menjawab pertanyaan, serta berdebat dalam diskusi baik dalam pengawasan guru ataupuntidak.

Skor 3:

Selalu menunjukan sikap toleran pada waktu memberikan pendapat, menjawab pertanyaan, serta berdebat dalam diskusi padasaat dalam pengawasan guru.

Skor 2:

Bertindak

kurang

toleran

pada

teman

tertentu

pada

waktumemberikan pendapat, menjawab pertanyaan, serta berdebat dalam diskusi.


Skor 1:

Bertindak tidak toleran pada semua teman pada waktu memberikan pendapat, menjawab pertanyaan, serta berdebat dalam diskusi.

C. Tanggung jawab Skor 4:

Selalu melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan melakukan upaya maksimal untuk hasil terbaik.

Skor 3:

Berupaya melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan dengan hasil yang baik.

Skor 2:

Melaksanakan tugasa pada bila diminta dengan pambrih atau ancaman sangsi.

Skor 1:

Seringt idak melaksanakan tugas.


: BaikSekali

B = 70- 79

: Baik

C = 60-609

: Cukup

D =<60

: Kurang


Format Penilaian Makalah StrukturMakalah Pendahuluan

Isi



Menunjukan dengan tepat:



Latar belakang



Rumusan masalah



Tujuan penulisan



Ketepatan pemilihan gambar



Orisinalitas makalah



Struktur/ logika penulisan diusus



nsesuai dengan metode yang dipakai



Bahasa yang dipakai sesuai dengan EYD



Daftar pustaka yang dapat dipertanggung jawabkan.



Menghindari sumber (akun) yang belum di kaji secara ilmiah

Penutup



Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah .



Saran relevan dengan kajian dan berisi pesan untuk peningkatan kepedulian


terhadap jasa parapahlawan yang telah berani secara tegas memper juangkan harga diri Negara Indonesia. Jumlah

Kriteria Penilaian Sangat sesuai

4

Sesuai

3

Cukup

2

Kurang

1

KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH RI MASA DEMOKRASI LIBERAL MAKALAH

Recommend Documents