DERAP MASA SURAM DEMOKRASI INDONESIA MASA SURAM DEMOKRASI INDONESIA. KPU Kabupaten Banyumas Media Pendidikan Politik Kepada Pemilih

DERAP KPU Kabupaten Banyumas Media Pendidikan Politik Kepada Pemilih News Letter Nomor #009

Edisi September 2015

MASA SURAM DEMOKRASI INDONESIA Ringkasan Hasil Riset Partisipasi Pemilu: Dinamika Praktek Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Banyumas

R. Juniman Soetopogiri, S.Sos :

“Dimanapun, yakin dan evaluasi selalu”

Dari Redaksi BELAJAR DARI SEJARAH KELAM Edisi bulan September ini akan mengulas tentang sejarah kelam perjalanan Demokrasi di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bawa pada era “Demokrasi Terpimpin” dari 1959 hingga 1965, praktis kehidupan Partai Politik selaku elemen penting demokrasi lumpuh, tidak ada pemilihan umum sehingga tidak ada partisipasi politik warga negara dalam pemilihan wakil-wakilnya. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan politik karena adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berimplikasi luas pada perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia, yaitu mengakhiri tugas kabinet, parlemen dan periode sistem parlementer itu sendiri, sekaligus mengakibatkan berakhirnya pula periode pemerintahan oleh partai politik. Peranan parlemen perlahan beralih ketangan Presiden. Inti konsepsi pemikiran Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin yaitu merangkul tiga kekuatan politik besar yang ada di Indonesia: Nasionalis, Agama, dan Komunis (NASAKOM) serta mencetuskan konsep politik Manipol (Manifestasi Politik) - USDEK (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia) yang kemudian ditetapkan sebagai GBHN, diterapkan pada masa itu agar diterima dan dijalankan dalam setiap aktifitas berbangsa dan bernegara. Sistem yang diterapkan mengakibatkan timbulnya suatu sistem otoriter, sebab kekuasaan terpusat dan dengan kekuasaan seperti itu, Soekarno telah melakukan tindakan nondemokratis, hingga akhirnya Soekarno digulingkan oleh berbagai elemen yang dalam perjalanan sejarah demokrasi pasca Soekarno juga tidak demokratis. Belajar dari sejarah kelam masa lalu, marilah kita selalu bersatu dan berjuang bersama dengan tetap berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945 demi membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik.

DERAP Pengarah: Unggul Warsiadi, Ikhda Aniroh, Imam Arif Setiadi, Waslam Makhsid, Suharso Agung Basuki I Penanggung Jawab: Hirawan Danan Putra I Ketua: Kasworo I Pelaksana Teknis: Subhan Purno Aji, Sarikasih, Cenata Noviarto I Alamat Redaksi: Subbag Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Jalan H.M. Bachroen Berkoh Purwokerto Selatan, Telpon/Faximile : 02816 4 2 0 7 7 I W E B S I T E : w w w. k p u d - b a n y u m a s k a b . g o . i d I E - M A I L : [email protected] I BLOG: kpukabbanyumas.blogspot.com I FACEBOOK: /kpubanyumas I Twitter: @KPUBanyumas Edisi September 2015

2

News Letter Nomor #009

Fokus

Foto: artikelbandem.blogspot.com

MASA SURAM DEMOKRASI INDONESIA

B

ulan September, bisa dikatakan sebagai bulan bersejarah dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Ketegangan politik yang memuncak hingga tercetus G30S/PKI 1965 menyadarkan bangsa Indonesia bahwa sistem demokrasi terpimpin yang dterapkan saat itu telah gagal membangun kehidupan demokrasi dan pembangunan dalam segala bidang. sistem demokrasi di Indonesia. Kabinetkabinet yang ada tidak pernah bertahan sampai dua tahun penuh dan terjadi perombakanperombakan dengan kabinet yang baru. Dalam peringatan Sumpah Pemuda pada tahun 1957, Presiden Soekamo menyatakan bahwa segala kesulitan yang dihadapi negara pada waktu itu disebabkan adanya banyak partai politik, sehingga merusak persatuan dan kesatuan negara. Bahkan dalam nada pidatonya dia menilai partai itu adalah semacam pertunjukan adu kambing yang tidak bakalan berpengaruh baik bagi bangsa dan negara.

Demokrasi Terpimpin Ketegangan-ketegangan politik yang terjadi pasca Pemilihan Umum 1955 membuat situasi politik tidak menentu. Kekacauan politik ini membuat keadaan negara menjadi dalam keadaan darurat. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga negara Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. Pada waktu itu lebih kurang 40 (empat puluh) partai telah lahir di Indonesia, tetapi pada kenyataannya dalam kondisi yang demikian, tidaklah menambah suburnya News Letter Nomor #009

3


Fokus undang-undang dasar baru, menyebabkan negara Indonesia dilanda kekalutan konstitusional. Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat, sedang-kan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa tokoh partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante. Pemberlakuan kembali Undang-undang Dasar 1945 mer upakan langkah terbaik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi sebagai berikut: (1) Pembubaran Konstituante. (2) berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 (3) Pembentukkan MPRS dan DPAS. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah memenuhi harapan rakyat. Namun demikian, harapan itu akhirnya hilang, karena ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 1945 yang menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Deng an keluar nya dekrit presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno, ia dapat dikatakan menjadi titik pusat bagi keseimbangan politik Indonesia. Dekrit presiden merupakan pemberlakuan kembali kekuasaan presiden yang sesuai dengan UUD 1945 dimana presiden RI merupakan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan.

Keinginan presiden Soekarno untuk mengubur partai-partai yang ada pada waktu itu tidak jadi dilakukan, namun pembatasan terhadap partai diberlakukan, dengan membiarkan sebanyak 10 partai politik tetap bertahan sebagaimana tersebut dalam Keppres No.128-129 tahun 1960 dan Keprres No. 440 tahun 1961, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Murba, PSII, IPKI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Persatuan Tarbiyah Islam. Hal ini menambah besarnya gejolak baik dari internal partai yang dibubarkan maupun para tokoh-tokoh yang memperjuangkan “Demokrasi liberal” juga daerah-daerah tidak ketinggalan. Keadaan yang demikian akhirnya memaksa Soekar no untuk menerapkan “Demokrasi terpimpin” dengan dukungan militer untuk mengambil alih kekuasaan. Gagasan “Demokrasi Terpimpin” dilontarkan Presiden Soekarno pada bulan Februari 1957. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kegagalan Konstituante untuk melaksanakan sidang-sidangnya untuk membuat

Suasana pembacaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Foto: 30 Tahun Indonesia Merdeka Edisi September 2015

4


Fokus dan pemerintahan yang berlandaskan atas musyawarah. Soekarno menjadi pengambil inisiatif dalam membangun alat perlengkapan permusyawaratan dengan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang pada tahun 1960 terdiri dari 616 anggota. Selain itu, sesuai dengan amanat UUD 1945, dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang dapat memberikan saran-saran untuk pengambilan kebijakan pemerintah. P e m b e n t u k a n M P R S d a n D PA S diumumkan tanggal 22 Juli 1959 dengan Penetapan Presiden No 2/1959 dan No 3/1959. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilihan umum tahun 1955 tetap menjalankan tugasnya. Pada awalnya DPR lama diharapkan dapat mengikuti saja kebijakan Presiden Soekarno, tetapi ternyata kemudian mereka menolak rencana anggaran belanja tahun 1960. Pe n o l a k a n t e r s e b u t m e n y e b a b k a n dikeluarkannya Pen-Pres no.3 tahun 1960 yang menyatakan pembubaran DPR hasil pemilihan umum tahun 1955. Kemudian pemerintah menyusun komposisi DPR baru yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR). Para Anggota DPR GR ini dilantik pada tanggal 25 Juni 1960. Ia juga membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang bertugas untuk menyusun suatu pola pembangunan nasional semesta berencana. Depernas diketuai oleh Muhammad Yamin dan beranggota 76 orang. Selain lembaga-lembaga tersebut, ia membentuk suatu badan baru yang disebut sebagai Front Nasional. Front Nasional ini ingin digunakan Soekarno sebagai sebuah organisasi yang dapat mengerahkan dan menyalurkan pendapat dan keinginan massa. Front Nasional ini menjadi penghubung antara dirinya dengan seluruh rakyat.

Dengan dikeluarkannya dekrit tersebut, ia telah memulihkan posisi sentralnya dalam pemerintahan. Dekrit tersebut menandai sebuah masa baru bagi bangsa Indonesia dibawah kepemimpinan tunggal Soekarno. Menurutnya, Indonesia memerlukan suatu sistem politik yang mencerminkan nilai-nilai Indonesia hingga tercapai suatu kesepakatan persatuan nasional yang dituntun oleh satu pemimpin. Dekrit Presiden Republik Indonesia ternyata berimplikasi luas pada perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia. Pertama, tindakan tersebut mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer itu sendiri. Kedua, berakhirnya periode parlementer tersebut sekaligus mengakibatkan berakhirnya pula periode pemerintahan oleh partai politik. Peranan parlemen perlahan beralih ketangan Presiden S o e k a r n o. H a l i n i d i t a n d a i d e n g a n dibubarkannya Kabinet Djuanda (kabinet Karya pada 10 Juli 1959 dan pembentukan kabinet dengan presiden sebagai Perdana Menteri. Melalui konsep demokrasi terpimpinnya ia mencela demokrasi barat yang liberalistik yang menyebabkan ketidak stabilan politik dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu Soekarno ingin mengembalikan kewenangannya sebagai Presiden (dalam sistem presidensil) yang tak didapati dalam masa demokrasi parlementer. Sebagai seorang tokoh sentral, Soekarno secara sederhana menyatakan peranannya sebagai sumber inspirasi nasional. Ia menganggap tugas dan kewajibannya hanya merumuskan garis-garis besar tujuan, sedangkan yang harus bertanggung jawab melaksanakan untuk mencapainya adalah orang lain. Untuk itu, Ia membangun alat perlengkapan yang terdiri dari lembaga-lembaga yang berfungsi untuk menopang suatu pemerintahan. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini, Soekarno ingin secara khusus mengembangkan sebuah kepemimpinan


5


Fokus Dalam waktu singkat sejak dikeluarkannya diharuskan mendukungnya. dekrit, Soekarno telah mengubah lembagaKeberadaan Manipol USDEK tersebut lembaga politik di Indonesia agar berada mengharuskan dilakukannya perombakan dibawah kendali dirinya. Pembentukan lembagas u s u n a n l a m a ke d a l a m s u s u n a n b a r u . lembaga tersebut semata-mata dilakukan untuk Perombakan tersebut dikenal dengan istilah mengambil tanggung jawab kerja pemerintahan. retooling – herordening dan konsolidasi serta Pengangkatan Juanda sebagai menteri pertama di koordinasi di semua lapangan. Ini juga yang dalam Kabinet Kerja yang menggantikan menjadi dasar pembentukan badan-badan Kabinet Karya dilakukan agar Juanda dapat perlengkapan negara dibawah UUD 1945 seperti melakukan pekerjaan layaknya seorang Perdana MPRS, DPAS, Depernas, Bapekan, DPRGR, Menteri yang mengawasi kinerja para menteri. Kabinet Kerja, Front Nasional. Ekonomi Sementara itu, Soekarno, meneruskan terpimpin dijalankan atas dasar pelaksanaan fungsinya sebagai seorang kepala negara. Akan pasal 33 UUD 1945. Selain itu, dilakukan tetapi, pada masa ini berbeda dengan masa penyederhanaan kepartaian dan golongan karya. Demokrasi Liberal, ia sekarang mempunyai hak Untuk melaksanakan itu semua tentunya untuk ikut campur Soekarno tidak bisa tangan dalam sendirian. Ia pemerintahan jika menyadari ada tiga dianggap perlu. kekuatan politik D a l a m besar yang ada di pidatonya pada 17 Indonesia, yakni Agustus 1959 yang Nasionalis, Agama, b e r j u d u l dan Komunis. “Penemuan N a s a k o m Kembali Revolusi m e r u p a k a n Kita”, Soekar no kebangkitan menguraikan kembali dari tulisan ideologi demokrasi Foto: comradegilang.wordpress.com lamanya di masa terpimpin, yang beberapa bulan kemudian pergerakan, “Nasionalisme, Islam, Marxisme.” dinamakan Manipol (Manifestasi Politik) yang Nasakom mer upakan inti konsepsi isinya berintikan USDEK (Undang-Undang pemikirannya pada masa Demokrasi Terpimpin. Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Ia menganggap bukan Nasakom melainkan Te r p i m p i n , E k o n o m i Te r p i m p i n d a n dirinya sebagai tempat dari bertemunya berbagai Kepribadian Indonesia). Manipol-USDEK ideologi tersebut untuk mencapai kesatuan adalah doktrin resmi yang dicetuskan oleh nasional. Soekarno sebagai suatu konsep politik yang Soekarno sebenarnya tak pernah berafiliasi pada satu partai politik manapun. Sebagai tokoh harus diterima dan dijalankan dalam setiap aktifitas berbangsa dan bernegara. Sebagai yang terkenal dengan karakter penganjur konsekuensi dari kebijakan tersebut, maka kesatuan (solidarity maker) ambisi politiknya justru MPRS yang sudah tunduk pada Sukarno ingin mempersatukan ideologi-ideologi yang menetapkan Manipol USDEK sebagai GBHN berbeda yang digunakan oleh partai politik dan wajib diperkenalkan disegala tingkat sehingga dapat menghantarkan bangsa pada pendidikan dan pemerintahan,selain itu pers pun persatuan. Edisi September 2015

6


News sebagai pemimpin besar revolusi untuk diputuskan sendiri. Dengan demikian wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Disamping itu, efektivitas partai-partai politik tergantung bukan pada fungsi representasinya atau kapasitasnya untuk memfor mulasikan kebijakan tetapi lebih pada hubungan hubungan elit partai dengan pusat- pusat kekuasaan atau kemampuannya memobilisasi para pengikutnya di jalan. Peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat juga belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Partai politik cenderung terperangkap oleh kepentingan partai dan/atau kelompoknya masing-masing dan bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Sebagai akibat daripadanya adalah terjadinya ketidakstabilan sistem kehidupan politik dan kemasyarakatan yang ditandai dengan berganti-gantinya kabinet, partai politik tidak berfungsi, aspirasi rakyat tidak tersalurkan akibatnya kebijaksanaan politik yang dikeluarkan saat itu lebih bernuansa kepentingan politik dari pada kepentingan ekonomi, rasa keadilan terusik dan ketidak puasan semakin mengental, demokrasi hanya dijadikan jargon politik, tapi tidak disertai dengan upaya memberdayakan pendidikan politik rakyat. Sistem demokrasi terpimpin yang diterapkan mengakibatkan timbulnya suatu sistem otoriter, sebab kekuasaan terpusat dan dengan kekuasaan seperti itu, Soekarno telah melakukan tindakan nondemokratis, hingga akhirnya Soekarno digulingkan oleh berbagai elemen yang dalam perjalanan sejarah demokrasi pasca Soekar no jug a tidak demokratis. Sari dari berbagai sumber.

Dampak dari tidak berafiliasinya Soekarno pada partai politik adalah adanya upaya-upaya dari berbagai partai politik dan juga Militer untuk saling berlomba mendekati Soekarno kemudian berusaha mendapatkan kepercayaan dan kekuasaan. Hal tersebut dapat tercermin ketika semua partai politik dan militer pada 18 Mei 1963 dalam sidang MPRS mengangkat Soekarno menjadi Presiden seumur hidup. Penjelmaan dirinya sebagai orang yang memerintah diwujudkan dalam titel-titel yang diberikan kepada dirinya sendiri a t a u m e m b o l e h k a n M P R S menganugerahkannya seperti “Presiden Seumur Hidup”, “Mandataris MPRS”, “Pemimpin Besar Revolusi”, “Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat”. Soekarno menjadi pusat kehidupan politik di Indonesia. Pe r i s t i wa t e r s e b u t m e n j a d i p e r t a n d a ketergantungan partai politik (yang ikut dalam sistem Demokrasi terpimpin) pada Soekarno.

Selama “Demokrasi Terpimpin” dari 1959 sampai 1965, tidak ada pemilihan umum, sehingga tidak ada par tisipasi politik warga negara dalam pemilihan wakil-wakilnya. Militer menjadi partisipan langsung dalam politik sedangkan Parlemen tidak lagi menjalankan negosiasi atau kompromi dalam setiap upaya mengatasi konflik politik. Dalam demokrasi Terpimpin, apabila tidak terjadi mufakat dalam sidang DPR, maka permasalahan itu diserahkan kepada Presiden


7


News

TINGKATKAN SINERGITAS DENGAN MEDIA DI KABUPATEN BANYUMAS Pada kunjungan pertama, rombongan Purwokerto, DERAP ~ Dalam rangka yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten peningkatan sinergisitas dengan media massa di Banyumas, Unggul Warsiadi, SH, MH, ditemui Kabupaten Banyumas, Rabu (2/9) Komisi Banyumas Wakil General Manager, Hari Agus Triono Pe m i l i h a n U mu m ( K P U ) K aFoto: b u pDok. a t e nKPU Kab.oleh dan Pimpinan Redaksi Radar Banyumas, Banyumas melaksanakan kegiatan media visit Yudhis Fajar Kurniawan. Dalam pertemuan ini, ke Kantor Radar Banyumas, Sekretariat Radar Banyumas menyampaikan terimakasih Persatuan War tawan Indonesia (PWI) atas kehadiran dan kerjasama dari KPU Perwakilan Banyumas dan Lembaga Penyiaran Kabupaten Banyumas yang selama ini telah Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) memberikan akses dengan mudah dalam setiap Purwokerto. kegiatan di KPU. Di Kantor Radar Banyumas, tim KPU Kabupaten Banyumas juga diantar keliling melihat ruang kerja dan ruang percetakan yang ada. Sedangkan dalam kunjungan berikutnya yaitu ke Sekretariat PWI Perwakilan Banyumas, rombongan diterima oleh Sigit Oediarto selaku Ketua PWI Perwakilan Banyumas beserta para wartawan dari berbagai media. “Terimakasih atas silaturahim ini, kedepan diharapkan KPU dan PWI Perwakilan Banyumas dapat menjalin kerjasama yang lebih Foto: Dok. KPU Kab. Banyumas erat dalam setiap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas,” ujar Sigit dalam sambutannya. Kesempatan ini pun diisi dengan sharing dan tanya jawab oleh wartawan seputar aturanaturan dan berita hangat pada penyelenggaraan Pemilukada yang akan dilaksanakan secara serentak 9 Desember 2015 nanti. Pada kunjungan ke RRI Purwokerto, rombongan disambut oleh Kepala Seksi Pemberitaan, Dra. Indah Tri Marhaeningsih beserta Kepala Seksi Siaran dan Kepala Seksi Sumber Data Teknologi RRI Purwokerto. Foto: Dok. KPU Kab. Banyumas


8


News Walikota Menjadi Undang-Undang, News Letter “DERAP KPU Kabupaten Banyumas” edisi Juli 2015, KPU Kabupaten Banyumas juga menyampaikan undangan acara Focus Group Discussion (FGD) Pemaparan Hasil Riset Partisipasi Pemilu yang bertemakan Politik Uang. “Maraknya praktek politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu lalu merupakan tantangan bagi KPU dan media yaitu bagaimana bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa hal tersebut tidak baik dan menekan seminim mungkin praktek tersebut,” kata Unggul. Kunjungan ke media ini sebelumnya telah dilaksanakan dua kali yaitu di bulan April 2015 ke Surat Kabar Harian Suara Merdeka Perwakilan Banyumas dan Satelit Post Purwokerto, serta di bulan Juni 2015 ke Radio Sonora FM, dan Banyumas TV. Untuk media visit berikutnya diagendakan pada bulan Oktober 2015 ke Harian Kedaulatan Rakyat, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota P u r wo k e r t o, d a n R a d i o D i a n S w a r a P u r wo k e r t o. ( s a r i / r e d . F O T O K P U Banyumas)

Foto: Dok. KPU Kab. Banyumas

Salah satu misi RRI adalah mengawal kegiatan Pemilu di Indonesia dan RRI Purwokerto siap bekerjasama dan sangat terbuka dengan stakeholder manapun termasuk KPU Kabupaten Banyumas. Pihak manajemen RRI Purwokerto menyatakan. “Apa saja yang masyarakat perlu tahu termasuk tentang Pilkada Serentak perlu sedini mungkin disampaikan walau di Kabupaten Banyumas baru akan diselenggarakan Juni 2018 nanti,” tuturnya. Pada kegiatan media visit ke-3 ini, Unggul Warsiadi kembali menyampaikan terimakasih kepada seluruh media yang selama ini telah banyak memberikan kontribusi pada penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Banyumas serta telah berpartisipasi dalam pengembangan demokrasi di Indonesia pada umumnya. Diharapkan kerjasama yang baik ini dapat terus berjalan dengan baik pada Pemilu yang akan datang. Selain menyerahkan Buku UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan News Letter Nomor #009


9


News


KPU BANYUMAS GELAR FGD HASIL RISET menyampaikan bahwa pemilihan tema riset tentang dinamika politik uang pada Pemilu Legislatif, di satu sisi dilatarbelakangi oleh kuatnya aroma politik uang pada gelaran bangsa lima tahunan itu, dan di sisi lain begitu sulit untuk mengungkap para pelakunya. Sebagai penyelenggara, pihaknya merasa miris dengan kuatnya arus jual-beli suara, tetapi norma yang mengaturnya masih terkesan abuabu. “Apakah kalau hanya sekedar memberi uang transport pada saat warga dikumpulkan untuk mendengarkan sosialisasi visi-misi dari kandidat itu yang dimaksud politik uang?,” ujar Unggul karena norma pengaturan tersebut kurang kuat pada masa kampanye Pemilu 2014 lalu.

Purwoker to, DERAP ~ Komisi Pe m i l i h a n U mu m ( K P U ) K a b u p a t e n Banyumas menggelar focus group discussion (FGD) hasil riset partisipasi Pemilu dengan tema “Dinamika Praktek Politik Uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Ba n yuma s” di Aula KPU K a b up a ten Banyumas, Kamis (3/9). Hadir sebagai penyaji Ketua Tim Peneliti, Andi Ali Said Akbar, S.IP., M.Si, dan sebagai pembahas Drs. Gunawan Sujanmadi, mantan Ketua Panwaslu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan partai politik, Bakorwil III, Kesbangpol, pers, OKP, BEM dan LSM di Kabupaten Banyumas. Pa d a s a m b u t a n n y a , Ke t u a K P U Kabupaten Banyumas, Unggul Warsiadi, Edisi September 2015

12 10


News seorang peserta, Esti Ningrum, menyampaikan tanggapannya terhadap hasil riset. Perempuan yang juga mantan caleg dari PDI-Perjuangan ini mengungkapkan bahwa harus ada perubahan regulasi dalam penegakan struktur hukum yang mengatur politik uang. Selain itu, juga harus ada penambahan waktu bagi Panwas untuk mengumpulkan alat bukti dan keterang an saksi. “Budaya masyarakat kita yang memandang pemberian oleh para calon ini juga harus dirubah, jangan malah pemberian menjelang pemungutan suara itu sebagai sebuah rejeki,” ungkap perempuan yang juga aktifis LSM ini. Hal senada juga diutarakan oleh Untung Waryono yang mengharapkan agar sistem proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak dievaluasi kembali dan dikembalikan kembali menjadi proporsional terbuka dengan nomor urut. Salah seorang pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga berharap ke depan ada penegasan terhadap norma yang mengatur politik uang. (spa/red. FOTO KPU Banyumas)

Sebagai penyelenggara, pihaknya merasa miris dengan kuatnya arus jual-beli suara, tetapi norma yang mengaturnya masih terkesan abuabu. “Apakah kalau hanya sekedar memberi uang transport pada saat warga dikumpulkan untuk mendengarkan sosialisasi visi-misi dari kandidat itu yang dimaksud politik uang?,” ujar Unggul karena norma pengaturan tersebut kurang kuat pada masa kampanye Pemilu 2014 lalu. Lebih lanjut, Ketua KPU Kabupaten Banyumas itu berharap melalui riset yang telah dilakukan oleh akademisi akan ada masukan untuk para pembuat kebijakan agar praktekpraktek tersebut semakin berkurang pada pemilu mendatang. Sebelum membuka kesempatan kepada para penyaji dan pembahas, moderator Imam Arif Setiadi, M.Si, mengungkapkan jika mulai tahun 2015 ini, KPU mulai menjadikan riset sebagai basis kebijakan untuk mengatasi beragam permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu selama ini. Menurut anggota yang membawahi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan Sumber Daya Manusia (SDM) ini, KPU RI menawarkan kepada KPU K abupaten/Kota untuk memilih beberapa tema riset. “Dari hasil evaluasi Pileg 2014 lalu banyak pihak menyoroti tentang masifnya politik uang. Mengapa kita tidak ambil itu sebagai tema riset?” ungkapnya saat memberikan penjelasan pemilihan tema riset diantara tema-tema lainnya ditawarkan. Pada sesi diskusi, salah



11


Riset

Ringkasan Hasil Penelitian

Dinamika Praktek Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Banyumas Pengantar Riset pemilu merupakan salah satu elemen strategis dalam manajemen pemilu. Riset tidak hanya memberikan rasionalitas akademik mengenai suatu substansi permasalahan pemilu. Riset, lebih jauh, memberikan pijakan empirik mengenai persoalan atas hal yang menjadi perdebatan. Hasil riset memastikan program dan kebijakan kepemiluan tidak dibangun atas postulat spekulatif, tetapi dikonstruksi berlandaskan pada argumen empirik dan rasional dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan DIPA tahun 2015, KPU Kabupaten Banyumas melaksanakan riset partisipasi dalam Pemilu 2014. Adapun sub-tema yang diambil adalah tentang politik uang (money politics/vote buying) pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014. Dalam melakukan penelitian ini, KPU Kabupaten Banyumas menggandeng akademisi.

Gambaran Massifitas Politik Uang Pasca pemilu 2004 dan mulai diperkenalkannya sistem proporsional daftar terbuka pada pemilu 2009 dan 2014 membuat politik uang semakin massif ditemui dan dipraktekkan kandidat yang berkompetisi. Selama kurun pemilu itu pula, konfirmasi terhadap pelanggaran aturan pemilu khususnya money politics juga meningkat drastis. Celakanya, menurut beberapa survey, money politics dianggap wajar oleh masyarakat Provinsi Jawa Timur saat berlangsungnya pilkada. Adapun responden yang disurvei oleh Lingkar Survei Indonesia (LSI) tahun 2013, lebih dari 40% berpendapat bahwa money politics sudah lazim dilakukan saat gawe demokrasi. LSI juga menyebutkan bahwa fenomena praktek money politics di Provinsi Kalimantan Timur juga sangat tinggi. Hasil wawancara responden, 53% mayoritas pemilih terpengaruh money politics dan tidak terpengaruh mencapai 39 %, sedangkan yang menjawab tidak tahu 7,9%. Penelitian “”Dinamika Politik Uang pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Banyumas” dilakukan di Dapil 4 dan Dapil 5. Dipilihnya Dapil 4 dan Dapil 5 untuk mewakili Dapil wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Adapun para informan selain diambil dari para pemilih juga mengambil dari para kandidat calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas, baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih. Hasilnya adalah sebagai berikut : 1. Sebagaimana di tempat lain, masif dan vulgarnya praktek jual-beli suara juga terjadi di Kabupaten Banyumas pada pemilu tahun 2014 lalu. Meskipun para kandidat menghaluskan istilah tersebut menjadi ongkos politik (political cost) dan menganggap hal itu sebagai konsekuensi dari demokrasi elektoral. Tetapi umumnya mereka mengakui telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menarik simpati para pemilih dengan memberi uang, barang dan/atau Dinamika Praktek Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Banyumas


12


Riset


...........................................................

bantuan/pelayanan sosial sebagaimana terlihat pada tabel 1. 2. Pada umumnya para kandidat melakukan strategi untuk menarik simpati pemilih dengan menggunakan modal materil yang mereka miliki, dengan pola : a. Pemberian uang dan/atau barang Pola ini merupakan yang paling massif dilakukan oleh para kandidat. Mereka mengakui bahwa dengan pemberian uang/barang secara langsung sangat efektif, karena para pemilih menerima langsung manfaatnya. Pembagian uang juga dilakukan pada masa tenang dan pada hari-H sesaat sebelum pemilih datang ke TPS. Pada umumnya dilakukan dengan memanfaatkan jaringan para broker, jaringan tim sukses dan kader partai untuk menentukan target dan besaran nominal yang harus dibagikan. Tetapi untuk sebagian juga dilakukan secara acak. b. Bantuan dan pelayanan sosial Pemberian bantuan dan pelayanan sosial dilakukan oleh para kandidat baik secara individual dan kelompok, seperti pemberian santunan, penyedian mobil pembangunan infrastruktur dan pemberian bantuan kas kelompok. Pola ini banyak dilakukan oleh kandidat incumbant (petahana), dengan memanfaatkan dana bansos yang disediakan oleh APBD. Cara yang digunakan tentu berbeda-beda, namun data riset ini menunjukkan bahwa proses pemanfaatan bansos ini sangat terencana. Secara sengaja kandidat membangun komunikasi, mengorganisir dan mempolitisir dana ini. Mereka terlibat hingga mempersiapkan lembaga/ormas yang dapat menyusun proposal bansos dan membantu mendapatkan dana tersebut.

Perbedaan Pola Politik Uang di Desa-Kota 1. Faktor struktur demografis Kondisi masyarakat yang relatif heterogen dari sisi etnis, profesi dan asal kedaerahan menyebabkan intensitas praktek jual-beli suara di wilayah perkotaan relatif rendah. Sedangkan di wilayah pedesaan secara demografis lebih “ramah” dengan praktek semacam itu. Dengan struktur demografis yang homogen, semangat nilai adat, kekerabatan sosial, sistem kepercayaan dan hubungan tatap-muka yang interpersonal dan informal yang masih tinggi menyebabkan praktek politik uang cukup massif di wilayah pedesaan dan sebagaian pinggiran perkotaan. 2. Faktor kultur politik Kekerabatan sosial dan pengaruh ketokohan di desa masih tinggi. Kondisi itu memudahkan tumbuhnya kultur patronase dan klientelisme. Ketokohan sosial dan politik masih tumbuh di atas landasan simbolik. Dinamika Praktek Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Banyumas


13


Riset Ringkasan Hasil Penelitian

...........................................................

legitimasi budaya dan status sosial masih menjadi penentu. Karena itu distribusi pengaruh politik terbatas pada segelintir elit desa seperti kades, aristokrat, orang kaya, tokoh agama dan masyarakat. Hal tersebut menjadi lahan yang subur bagi munculnya praktik jual-beli suara. Sementara di wilayah perkotaan menjadi sentrum interaksi aktor elektoral dan non-elektoral. Kota tidak hanya menjadi pusat kegiatan partai politik hingga sayap partai tetapi juga kelompok non-elektoral yang memiliki literasi politik memadai. Keberadaan ormas, media cetak dan elektronik, warga terdidik, organisasi kampus, pemerhati politik, LSM, kelompok profesional, kelompok kepentingan, organisasi komunitas adalah daftar kelompok yang relatif memiliki sikap kritis dan resistensi tinggi terhadap politik praktis. Berpusatnya kelompok seperti ini di perkotaan mampu mempersempit ruang gerak politik uang. 3. Faktor penyelenggara pemilu Faktor penyelenggara pemilu terkait dengan SDM pelaksana tahapan dan pengawasan Pemilu. Di wilayah pedesaan yang memiliki kualitas SDM penyelenggara Pemilu yang relatif rendah menyebabkan berjalannya tahapan dan pengawasan yang tidak terlalu optimal. Hal ini yang menjadi celah bagi berjalannya jual-beli suara di pedesaan. Sedangkan di wilayah perkotaan, SDM penyelenggara pemilu yang relatif tinggi dari sisi kuantitas dan kualitas mempersempit ruang gerak praktek tersebut.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 1. Pragmatisme politik Pragmatisme ini terbentuk berangsur-angsur seiring kian monolitik dan stagnannya perkembangan kapasitas kompetisi partai dan para kandidatnya. Dari pemilu ke pemilu, resep membeli loyalitas pemilih dengan uang seolah menjadi logika tunggal dalam memastikan kemenangan dalam pemilu. 2. Uang sebagai pemberian lazim Secara umum pemberian uang dari seseorang dinilai sebagai tradisi yang lazim dipraktekkan di masyarakat kita terutama masyarakat pedesaan. Pemberian uang dinilai sebagai buah tangan atau oleh-oleh ataupun sekedar uang lelah ketika seorang politisi yang meminta waktu dan perhatian pemilih, memberi imbalan uang adalah sesuatu yang wajar saja. Sekalipun warga telah mendapatkan informasi bahwa politik uang itu tidak etis, namun warga memahami uang bukanlah urusan teknis dan etika pemilu demokratis. Ini adalah hubungan personalistik antara orang yang meminta bantuan dan memberi imbalan. Warga memahami program itu penting, sebagai sarana identifikasi pemilih tapi tanpa ada uang akan sangat sulit memastikan pilihan politiknya. 3. Literasi politik Semakin tinggi literasi politik (melek politik) pemilih akan semakin sulit bagi kandidat dan para broker untuk beroperasi. Di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat literasi politik lebih baik, menyebabkan pemberian uang/barang ke warga sangat spekulatif dan nyaris sia-sia karena berpotensi dikhianati. Inisiatif meminta uang bisa dimaknai sebagai sekedar momen mengeksploitasi politisi. Akibatnya para kandidat merasa “kapok” melakukan strategi itu di wilayah perkotaan. 4. Arahan dari tokoh dan kekerabatan Dinamika Praktek Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Banyumas


14


Riset


...........................................................

Klientelisme dan patronase menjadi efek bawaan dari kuatnya pengaruh elit lokal di desa. Elit ini mejadi mesin politik yang efektif mengarahkan pemilih. Sifat kedekatan tidak banyak terkonfirmasi karena faktor simbolik dan ketokohan. Hanya ada beberapa warga yang memilih dengan melihat tokoh dan program. Sebagian kecil lagi mengaku karena alasan hubungan kekerabatan. 5. Lemahnya pengawasan Pelemahan pengawasan mulai teridentifikasi dari lamban dan lemahnya dukungan infrastruktur dan finansial bagi pengawas pemilu kemudian diperparah oleh rumitnya proses pembuktian tindakan pidana money politics liberalisasi sistem pemilu dengan kerentanan pengawasan yang disiapkan pemerintah.

Rekomendasi 1. Kebijakan yang bersifat pemberdayaan (empowerment) a. Menggiatkan gerakan penistaan politik uang. Kekuatan wacana tanding anti-money politics menjadi media menginisiasi nilai-nilai politik berintegritas dan jujur di kalangan masyarakat. Gerakan penistaan ini dipandang masih lebih baik daripada memilih golput. Gerakan ini juga dapat dilakukan dengan pendekatan teologi dengan menggandeng para agamawan. b. Merintis gerakan desa/dusun anti-money politics. Gerakan ini bisa menjadi tindak lanjut dari aturan pemilu bahwa kades dan perangkat desa dilarang terlibat politik praktis. Kerentanan politik uang yang massif terjadi di pedesaan dan pinggiran kota dengan melibatkan elit tradisional merupakan legitimasi pentingnya mendorong kampanye ini dari level desa/dusun. c. Memberdayakan organisasi perempuan sebagai penggerak anti-money politics. Penting melakukan pendalaman perilaku politik perempuan sebagai salah satu entitas yang relatif bersih dari aktivitas money politics. d. Meningkatkan kapasitas parpol/kandidat dalam berkampanye. Pemilihan metode suksesi dengan menggunakan uang sebagai kekuatan pikat pemilih bermula karena sang kandidat memang tidak memiliki kapasitas berkampanye. Ketidakmampuan melakukan rumusan program kongkret, komunikasi massa, membuat isu dan program kerja yang menarik, memetakan dan memaparkan maslaah publik keseharian di dapil masing-masing, membuat daya persuasi mereka dalam kampanye dialogis tidak menjanjikan. e. Pelibatan (kembali) elemen masyarakat sipil untuk pemantauan pemilu. Dalam hal ini adalah membangkitkan lagi semangat bahwa soal pemilu, soal demokrasi adalah soal kesukarelaan. Menumbuhkan semangat voluntaristik di kalangan anak muda melek politik sangat perlu dilakukan. f. Memastikan kepada para pemilih (saat melakukan voter education) agar tetap datang ke TPS agar supaya suara mereka tak disalahgunakan oleh orang lain. 2. Kebijakan yang bersifat regulatif a. Memperkuat regulasi tentang kampanye. Misalnya memperkuat Peraturan KPU dengan membuat aturan larangan memberikan sumbangan sosial dan pelayanan untuk masjid, sekolah, kantor desa, infrastruktur desa atau dusun dan sebagainya. b. Perbaikan rekruitmen penyelenggara pemilu ad hoc, dengan melibatkan kelompok profesional dan tokoh desa. Keberadaan kelompok profesional dan tokoh desa ini akan mampu mensukseskan penyelenggaran pemilu nasional dan lokal dengan tingkat kesalahan yang relatif minim. Ketokohan mereka jugat turut berpengaruh dalam mengendalikan potensi kerawanan pemilu yang bisa mengarah pada konik. Kemampuan managemen konik bagi warga sangat penting dalam memastikan proses pemilu tidak terganggu. Pengetahuan dan pengamalan mereka terlibat dari pemilu ke pemilu turut membentuk kapasitas tersebut. c. Penyempurnaan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Seharusnya sedari awal pembukaan praktek liberal politik ini diikuti dengan rangkaian aturan yang memudahkan proses pengendalian dampak buruk uang dalam pemilu. Dinamika Praktek Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Banyumas


15


Sosok R JUNIMAN SOETOPOGIRI, S.Sos Kasubag Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas

DIMANAPUN, YAKIN DAN EVALUASI SELALU Awal pertama bertugas di Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas, masih berkecamuk di benak Raden Juniman Soetopogiri, S.Sos, apa dasar dari keputusan penempatannya tersebut. “Selama menjadi PNS, saya belum pernah memiliki pengalaman atau bersinggungan dengan kepemiluan” jelas pria yang akrab disapa dengan Mimang ini. Walau baru dalam hal Foto: Dok. KPU Kab. Banyumas kepemiluan, namun pria kelahiran Gumelar, 24 Juni 1967 ini sebenarnya sarat pengalaman dalam hal yang berhubungan dengan komputer, pemrograman, olah data dan pengadaan barang/jasa.

D

ditangani sehari-hari melakukan Swakelola pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) se Kabupaten Banyumas, dan mengelola program-program aplikasi/terapan berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), serta tugastugas lain di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Saat berkecimpung pada pengolahan data elektronik inilah, tepatnya tahun 1999, Mimang mendapatkan kesempatan tugas belajar dari G u b e r nu r Jawa Te n g a h ke F I S I P O L Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan menyelesaikan Strata 1 Ilmu Sosiatri pada tahun 2002. Jenjang Pendidikan sebelumnya dilalui di SD Negeri Sudagaran 1 Banyumas (1980), SMP Negeri 4 Purwokerto (1983), SMA Negeri 2 Purwokerto (1986) dan D3 Manajemen Unsoed Purwokerto (1992).

i lantik di Tegal oleh Sekretaris KPU Foto: Dok. KPU Kab. Banyumas Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan Bapak Baskoro W.H, SE selaku Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas serta Kasubag dari Kabupaten/Kota lainnya, per 21 April 2010, Mimang resmi menjabat sebagai Kasubag Program dan Data di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas hingga saat ini. Awal perjalanan karirnya sebagai PNS d i m u l a i p a d a Ta h u n 1 9 8 9 d i B a d a n Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyumas dan hanya berselang tiga tahun kemudian yaitu pada tahun 1992 dipromosikan sebagai pejabat struktural Kasubsi Perekaman Data pada Seksi Produksi di Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Banyumas. Tugas Utama yang Edisi September 2015

16


Sosok terjadi kepincangan di dalam suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah”, kata Mimang yang berdomisili di Griya Limas Per mai C1 Karangwangkal Purwokerto. Kegiatan penataan yang dilakukan selama hampir 3 bulan ini diselesaikan dengan baik dan dilanjutkan dengan evaluasi secara terus menerus hingga penempatan dianggap cukup sempurna. Sedangkan yang berkesan saat di KPU sekaligus tantangan bagi pria yang hobi memelihara tanaman hias ini adalah pada saat harus bersinergi dengan personal PPK dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas terkait arus data pemilih baik Pemilu Bupati, Gubernur dan Pemilu Legislatif agar data-data tersebut dapat diperoleh secara tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan waktu yang sangat terbatas dan jarak wilayah kerja masing-masing PPK yang jauh, namun sebagian besar operator PPK dapat bekerja sama dengan baik dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilu lalu. Selaku Kepala Subbagian yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan data pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati, Pemilu Gubernur 2013, Pemilu Legislatif, dan Pilpres 2014 lalu, Mimang merasa cukup dengan kualitas personilnya yang ada. Harapannya kedepan, adanya penambahan personil, sarana dan prasarana yang lebih memadai, serta didukung dengan bahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang lebih akurat demi data pemilih yang lebih akurat pula, karena Daftar Pemilih Tetap merupakan data dasar dalam tahapan kegiatan Kepemiluan, untuk menentukan jumlah kebutuhan logistik dan anggaran.

Selesai dari tugas belajar di tahun 2002, Suami dari Eni Agustiastuti, SH yang juga PNS d i Pe m d a K a b u p a t e n B a n y u m a s i n i , d i t e m p a t k a n d i B a g i a n Pe n g e n d a l i a n Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas dan dipercaya untuk melakukan banyak pekerjaan sebagai Panitia Pengadaan barang/jasa dan pemeriksa pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pembangunan daerah, tugas tersebut diembannya hingga tahun 2007. Sebenarnya sebelum ditugaskan di KPU, Ayah dari Olivia Dea Evanthi ini pernah juga mengalami promosi ke suatu instansi yang mer upakan dunia bar u yaitu di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Kasubid Mutasi dan Pensiun (20072010). Pada saat itu pas bertepatan dengan adanya Perombakan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2007 terbentuk, pada saat itu harus bekerja ekstra tanpa adanya Kepala Bidang yang diharapkan dapat menjadi pembimbing dibidang kepegawaian, yang waktu itu dijabat oleh Bapak Kamijo, SH., Msi. Beliau dimutasikan masih di lingkungan BKD Kabupaten Banyumas sebagai Kepala Bidang Jabatan Pegawai. Mimang selaku Kasubid Mutasi dan Pensiun yang baru notabene harus segera menyesuaikan diri dan langsung melakukan penataan dan memploting seluruh pegawai non struktural di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas, yang saat itu hampir mencapai 8 ribu pegawai. “Modal saya hanya yakin dan berprinsip bahwa penempatan harus seimbang agar tidak News Letter Nomor #009

17


News

KPU RI SIMULASI TUNGSURA DI WONOSOBO pemungutan dan penghitungan suara menjadi lebih lancar, dan dalam proses penyeleng garaan ketiga ini, KPU mendapatkan catatan-catatan untuk perbaikan pelaksanaan pemilihan nantinya. “Catatan-catatan pelaksanaan dari ketiga simulasi akan digunakan untuk perbaikan pelaksanaan pemilihan dan kemudian akan dituangkan ke petunjuk teknis (juknis) yang menjadi pedoman bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).”tuturnya. Hadar menjelaskan bahwa akan memperkenalkan penulisan baru dengan menggunakan format tujuh segmen atau elemen. “Ada hal baru dalam simulasi kali ini, yakni akan diuji cobanya penulisan hasil pemungutan menggunakan format tujuh elemen atau elemen dalam penulisan angka dari hasil penghitungan suara, dengan tujuan dalam pemungutan hasilnya bisa langsung di rekam melalui mesin scanner.”tutup Hadar (red/kpu.go.id)

Wonosobo, DERAP - Memenuhi undangan dari KPU RI, Komisioner KPU Kabupaten Banyumas Ikhda Aniroh dan Imam Arif Setiadi menghadiri simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak Tahun 2015, Minggu (6/9) di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Foto: Dok. KPU Kab. Banyumas Wonosobo. Acara yang dihadiri oleh Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, Ida Buhiati, Ferry Kurnia Rizkyansyah, Juri Ardiantoro dan Arief Budiman, Komisioner KPU Provinsi Ja w a Te n g a h , Ko m i s i o n e r K P U Kabupaten/Kota dan Bupati Wonosobo Abdul Khaliq Arif, dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Wonosobo, Ngarifin Shidiq. Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dipilih menjadi tempat Foto: Dok. Kab. Banyumas simulasi pemungutan danKPU penghitungan, dikarenakan tingkat partisipasi masyarakatnya yang tinggi pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pemilihan Presiden tahun kemarin. “Kegiatan simulasi menjadi penting, karena hasil di TPS nantilah awal mula penetapan dari siapa nantinya pemimpin yang akan terpilih, karenanya proses di TPS ini menjadi perhatian yang sangat penting bagi penyelenggara, karena kami menginginkan proses yang ada di TPS lancar dan berintegritas tinggi,”jelas Hadar. Proses penyelenggaraan simulasi ini diharapkan dapat membuat



18


News

KOMISIONER KPU JADI GURU PEMILU DI SDN PURWOKERTO LOR disampaikan sedini mungkin,” jelas Suharto saat menyampaikan sambutannya. Ada 89 murid dari tiga Kelas VI yang sudah berkumpul di kelas didampingi oleh wali kelas masing-masing. Pengisian materi diawali d e n g a n perkenalan dilanjutkan materi. Apa itu Pemilu dan Sejarah Pemilu oleh Imam Arif Setiadi, dilanjut dengan materi tentang Penyelenggara Pemilu dan Sekilas tentang Pemilu Bupati d a n Wa k i l B u p a t i Banyumas Ta h u n 2 0 1 3 oleh Ikhda A n i r o h , sedangkan Unggul Warsiadi menjelaskan kepada siswa/i bagaimana cara agar dapat mencalonkan diri menjadi Presiden RI. Metode penyampaian materi yang santai dan ringan memang dipersiapkan mengingat penerimanya adalah para siswa/i SD kelas VI, selain materi teori ringkas dan tanya-jawab, juga diputar video simulasi pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Purwokerto, DERAP- Dalam rangka memenuhi permintaan pengisian materi kepemiluan kepada siswa/i kelas VI Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Purwokerto Lor, Komisi Pe m i l i h a n U mu m ( K P U ) K a b u p a t e n B a n y u m a s mengunjungi sekolah yang terletak di Jl. OversteIsdiman G g I I N o. 1 1 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Jum'at Foto: Dok. KPU Kab. Banyumas (25/9). Tim yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Banyumas Unggul Warsiadi, bersama Komisioner Divisi Sosialisasi dan P e n d i d i k a n Foto: Dok. KPU Kab. Banyumas Pemilih, Imam Arif Setiadi, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Ikhda Aniroh, Kasubag Teknis dan Hupmas, Kasworo, dan staf diterima oleh Kepala Sekolah Suharto, beserta para guru wali kelas VI. “Walau masih lama untuk menjadi pemilih dalam pemilu, siswa/i Kelas VI juga perlu mendapatkan pengetahuan tentang ke p e m i l u a n d a n h e n d a k n y a m e m a n g News Letter Nomor #009

19


News salah satu sasarannya adalah para pemilih pemula/ siswa/i SMA/SMK/MAN/ sederajat dan pelajar SD/SMP/sederajat beserta guru PKn. “Kami siap menerima kunjungan dari siswa sekolah yang ingin praktek langsung mengenai bagaimana dan apa saja yang dilakukan penyelenggara pemilu khususnya di TPS serta pengenalan langsung lembaga KPU di Kabupaten Banyumas,” jelas Imam. Acara diakhiri dengan penyampaian kesan dan ucapan terima kasih dari perwakilan siswa serta foto bersama di halaman sekolah. (sari/red. FOTO KPU Purwokerto)

Suasana kelas terasa hangat diselingi celoteh siswa yang antusias mengikuti kegiatan dan menjawab pertanyaan dari para komisioner. Bahkan waktu 1½ jam yang disediakan dirasa kurang bagi para siswa. “Kami juga pernah menyampaikan materi tentang kepemiluan, namun tampaknya siswa lebih antusias bila yang menyampaikan adalah praktisinya langsung,”ujar Sri Wahyuti, walikelas VI A di sela-sela kegiatan. Imam mengharapkan kerjasama ini dapat terus berlanjut karena KPU Kabupaten Banyumas juga memiliki program sosialisasi dan pendidikan pemilih yaitu KPU Visit yang

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DI KECAMATAN KEBASEN PADA PEMILU TAHUN 2014 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PARTAI POLITIK JUMLAH SUARA SAH PD I-PERJUAN G AN 11.286 PARTAI G OLKAR 6.085 Foto: Dok. KPU Kab. Banyumas PAN 4.119 PPP Dok. hannysetiawan.com 3.268 PKS 2.460 PARTAI G ERIN D RA 1.637 PKB 1.544 PARTAI N asD em 1.218 PARTAI D EM OKRAT 835 PARTAI HAN URA 610 PBB 77 PKPI 28 JUMLAH 33.167

% 34,03% 18,35% 12,42% 9,85% 7,42% 4,94% 4,66% 3,67% 2,52% 1,84% 0,23% 0,08% 100%

PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CAPRES & CAWAPRES DI KECAMATAN KEBASEN PADA PILPRES TAHUN 2014 NO 1 2

PASANGAN CAPRES & CAWAPRES PRABOW O - HATTA JOKOW I - JK JUMLAH


20

JUMLAH SUARA SAH

%

12.328 21.758 34.086

36,17% 63,83% 100%


News

DENGAN MUTASI, KINERJA HARUS LEBIH OPTIMAL Purwokerto, DERAP ~ Baru sebulan yang lalu KPU Kabupaten Banyumas melepas satu pegawainya yang mutasi ke KPU Kabupaten Rembang dan hari ini Selasa (29/09), KPU Kabupaten Banyumas melepas lagi satu pegawai lainnya untuk mutasi ke KPU Kabupaten Pati. Bertempat di Aula KPU Kabupaten Banyumas, acara perpisahan dan pelepasan dihadiri oleh komisioner, pejabat struktural, staf sekretariat, tenaga satpam dan pramubakti KPU Foto: Dok. KPU Kab. Banyumas Kabupaten banyumas. kerjasama yang baik selama bertugas di KPU Deng an tur unnya surat K a b u p a t e n B a n y u m a s. A m i n j u g a persetujuan mutasi dari Sekretaris jendral menyampaikan permohonan maaf bila ada KPU RI, maka per 1 Oktober 2015, kesalahan dan bila belum dapat memberikan Mohamad Amin Nurhadi yang akrab Foto: Dok. KPU Kab. Banyumas kinerja yang terbaik. dipanggil Amin, pindah tugas ke KPU “Saya mohon pamit dan mohon doa Kabupaten Pati, setelah sebelumnya telah restunya untuk meneruskan tugas di KPU mengabdikan diri di Kabupaten Banyumas Kabupaten Pati,” ucap Amin. sejak 1 Desember 2010 hingga saat ini sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas, staf di Subbag Program dan Data KPU Hirawan Danan Putra menambahkan bahwa Kabupaten Banyumas. sudah tiga orang pegawai yang mutasi dari “Mutasi dalam sebuah instansi KPU K abupaten Banyumas, deng an merupakan mekanisme yang wajar, dimana kekuatan personil yang ada diharapkan hak asasi pegawai untuk dapat berkumpul kerjasama dan kinerja tetap terjaga bahkan dengan keluarga juga dilindungi oleh Undanglebih optimal. Undang. Diharapkan dengan semakin dekat “Selamat bekerja di KPU Kabupaten dengan keluarga, kinerja mas Amin akan Pati, selamat jalan dan semoga sukses dalam menjadi lebih optimal di tempat yang baru,” karir dan keluarga,” pesan Hirawan kepada kata Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Amin. Unggul Warsiadi dalam sambutannya. Acara diakhiri dengan pemberian Dalam kata perpisahannya, Amin Foto: Dok. KPU Kab. Banyumas kenang-kenangan dan ditutup dengan foto mengucapkan terimakasih untuk semua hal bersama di depan Kantor KPU Kabupaten yang didapat selama lima tahun bersama, baik Banyumas. (sari) itu pengetahuan, kenangan, bimbingan dan


21


Serba-Serbi

TIPS MENJAGA KESEHATAN SAAT MUSIM PANCAROBA tengah membangun pertahanan melawan infeksi. Lebih tepatnya, demam bisa merupakan gejala aneka penyakit. Mulai infeksi ringan s a m p a i y a n g s e r i u s.

Purwokerto, DERAP - Saat pergantian musim, tubuh beradaptasi ekstra keras menghadapi perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan. Udara yang semula panas-kering, tiba-tiba menjadi dingin-lembab. Kondisi ini, menimbulkan ketidaknyamanan, juga membuat tubuh mudah terserang penyakit. Seperti, demam, flu, radang tenggorokan, dan penyakit diare.

Berikut ini adalah solusi agar tubuh tetap fit di tengah cuaca yang kurang bersahabat : 1. Konsumsi makanan bergizi. 2. Istirahat yang cukup. 3. Sempatkan berolahraga secara rutin minimal 3 kali seminggu selam 30 menit. 4. Konsumsi multivitamin dan suplemen yang tepat. 5. Kelola Stress dengan baik. 6. Perbanyak minum air putih minimal 8 gelas sehari. 7. Menjaga kebersihan makanan dan minuman. 8. Bila terjadi keluhan yang serius, segera pergi ke dokter.

Diare Di peralihan musim kemarau ke musim hujan, kasus penyakit ini menjadi tinggi lantaran banyaknya debu dan kotoran yang berpotensi menjadi vektor. Penyakit ini juga sangat erat kaitannya dengan pola konsumsi makanan. Sebab penyakit ini umumnya disebabkan kuman atau virus yang biasa mencemari makanan dan minuman, apakah itu makanan buatan rumah ataupun makanan jajanan.

Jangan lupa menjaga kesehatan. Tak ada tindakan yang lebih baik, selain pencegahan dini.

Penyakit saluran pernafasan Gejala awal penyakit pernapasan bisa Foto:saluran Dok. KPU Kab. Banyumas berupa batuk, yang kadang disertai sesak napas. Bisa juga berupa batuk yang disertai pilek, bersin-bersin dan peningkatan suhu tubuh. Bisa juga muncul gejala khusus, yaitu pernapasan yang tidak normal. Hanya saja pada kasus tertentu bisa muncul gejala yang serius, misalnya demam yang agak tinggi (pada radang tenggorokan) dan toksemia atau keracunan (pada difteri).

Sumber: http://www.sheentin.com/kesehatan/11-tipsmenjaga-kesehatan-saat-musimpancaroba.html

Demam dan Flu Dua gangguan kesehatan ini paling rentan menyerang di musim pancaroba. Ini bisa jadi lantaran baru di musim pancaroba inilah Anda digempur serangan berbagai (biasanya virus) Foto: Dok.kuman KPU Kab. Banyumas secara besar-besaran. Sebaiknya jangan disepelekan, gangguan ini merupakan gejala bahwa tubuh


22


@MedSos


23




Kegiatan Dalam Gambar



News Letter DERAP KPU Kab. Banyumas Didistribusikan Ke Instansi Pemda

Wawancara Mahasiswa Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Tentang Pemilu

Pemasangan Poster Pilkada Serentak 9 Desember 2015

Kegiatan Olahraga Volly KPU Kab. Banyumas Bersama Poltekes Semarang Baturraden Edisi September 2015

24


DERAP MASA SURAM DEMOKRASI INDONESIA MASA SURAM DEMOKRASI INDONESIA. KPU Kabupaten Banyumas Media Pendidikan Politik Kepada Pemilih

Recommend Documents