MODUL KELAS XII Indonesia Pada Masa Demokrasi Parlementer (Demokrasi Liberal) dan Demokrasi Terpimpin
DISUSUN OLEH : Drs. OCTAVIANUS DWIANTO WISNU AJI
STANDAR KOMPETENSI Menganalisis Perjuangan Bangsa Indonesia sejak Proklamasi hingga Lahirnya Orde Baru KOMPETENSI DASAR Menganalisis Perkembangan Politik dan Ekonomi serta Perubahan Masyarakat di Indonesia dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan Nilai-nilai Spiritual Santa Angela yang dikembangkan : Kedisiplinan, Kejujuran dan Kegigihan. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Mendeskripsikan kegigihan bangsa Indonesia dalam proses kembali ke NKRI Mendeskripsikan kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Liberal Menganalisis program-program kerja Kabinet pada masa Demokrasi Liberal Menganalisis perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia di masa Demokrasi Liberal Menganalisa latarbelakang munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1949 Mendesripsikan kondisi Ekonomi pada masa Demokrasi Liberal Mendeskripsikan Perjuangan merebut Irian Barat
PETA KONSEP
kembali ke NKRI
Kondisi Politik
Kondisi Ekonomi
Konfrontasi POLITIK
Merebut Irian Barat
Konfrontasi Militer
Konfrontasi Total
MASA DEMOKRASI LIBERAL Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer di Indonesia. Kemudian muncullah pergantian Perdana Menteri selama 7 kali dan hal tersebut sangat mempengaruhi perpolitikan di Indonesia. Demokrasi Liberal disebut juga Demokrasi konstitusional karena sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak–hak individu dari kekuasaan pemerintah. CIRI DEMOKRASI LIBERAL a. Sistem pemerintahan → Parlementer b. Terdapat Multi partai → PNI, Masyumi, NU c. Landasan → UUDS 1950 d. Adanya ketidakstabilan politik e. Presiden berhak membubarkan DPR BIDANG POLITIK Ditandai dengan dibentuknya Kabinet dan peristiwa Pemerintahan Perdana Menteri Kabinet yang terbentuk : 1. Kabinet Sukiman Kabinet Wilopo 2. Kabinet Ali – Wongso ( PNI-PIR) 3. Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Satroamidjojo II Kabinet Djuanda / 1. KABINET NATSIR ( 6 September 1950-21 Maret 1951) Merupakan Kabinet Koalisi Dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Masyumi Program kerja kabinet Natsir : 1. Menggiatkan atau meningkatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Pelaksanaan Pemilu secepatnya
3. Menguatkan konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 4. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang. 5. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi nasional. 6. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat
KELEBIHAN / HASIL KERJA 1. Memetakan politik luar negeri Indonesia → Bebas Aktif 2. Indonesia menjadi anggota PBB 3. Terbentuknya DPRD 4. Ada perundingan masalah Irian Barat KEKURANGAN / KENDALA 1. Terjadi pemberontakkan di hampir seluruh wilayah Indonesia seperti : DI/TII, Andi Azis, APRA, RMS 2. Gagalnya memperjuangkan Irian Barat kepada pihak Belanda 3. Pengunggulan partai Masyumi di DPRD
2. KABINET SUKIMAN SUWIRYO ( 27 April 1951-3 April 1952) Dipimpin oleh Sukiman Masyumi, wakilnya SUWIRYO (PNI) Program Kerja : 1. Bidang keamanan, menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. 2. Sosial-ekonomi,mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbaruhi hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Juga mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha. 3. Mempercepat persiapan-persiapan pemilihan umum.
4. 5.
Di bidang politik luar negeri: menjalankan politik luar negri secara bebasaktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Di bidang hukum, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama,penetapan upah minimum,dan penyelesaian pertikaian buruh.
KELEBIHAN
KEKURANGAN
1. Usaha penjaminan keamanan dan kententraman lebih baik
1. Adanya pertukaran Nota Keuangan antara MenLu Indonesia dengan Dubes Amerika
2. Kerja sama MSA (Mutual Security Act) dengan Amerika
2. Krisis moral
3. Masalah Irian Barat belum teratasi 4. Ketidakstablian keamanan dan ketentraman & pemberontakkan 3. KABINET WILOPO Dipimpin oleh Wilopo dari PNI ( 3 April 1952-3 Juni 1953) Program kerja : 1. Program dalam negeri : Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD).Program untuk menyelenggarakan pemilu ini merupakan program yang diutumakan dalam kabinet ini. 2. Meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan taraf pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan rakyat. 3. Program luar negeri : Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif. KELEBIHAN
KEKURANGAN
Tidak ada
Krisis Ekonomi
Defisit kas negara Muncul gerakan Separatisme dan sikap Provinsialisme Muncul sentimen kedaerahan Terjadi peristiwa Tanjung Morawa, dan peristiwa 17 Oktober 1952 4. KABINET ALI SASTROAMIJOYO I dari PNI, wakilnya Wongsonegoro dari PIR (Partai Indonesia Raya). ( 31 Juli 1953-12 Agustus 1955) Program kerja : 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu. 2. Pembebasan Irian Barat secepatnya. 3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. 4. Penyelesaian Pertikaian politik KELEBIHAN
KEKURANGAN
Berhasil mengadakan Konferensi Asia Afrika (KAA) 18-24 April 1955
Adanya perselisihan militer 27 Juni 1955
Persiapan pemilu
Pemberontakkan daerah Keadaan ekonomi memburuk Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
5. KABINET BURHANUDDIN HARAHAP dari Masyumi ( 12 Agustus 1955- 3 Maret 1956) Program Kerja : 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
2.
3. 4. 5.
Melaksanakan pemilihan umum secara baik, maksimal, dan secepat mungkin menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi. Perjuangan pengembalian Irian Barat. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. KELEBIHAN
KEKURANGAN
Penyelenggaraan pemilu 29 September dan 15 Desember 1955
Banyak mutasi dalam pemerintahan
Perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat
Banyak pemilu
perseteruan
antar
peserta
Pemberantasan Korupsi Menyelesaikan Juni 1955
peristiwa 27
Kabinet BH diberhentikan karena hasil Pemilu memenangkan PNI, sehingga dipilih PM dari PNI untuk menyusun kabinetnya. 6. KABINET ALI SASTROAMIJOYO II dari PNI sebagai partai pemenang Pemilu 1955 ( 20 Maret- 4 Maret 1957) Program Kerja : 1. Perjuangan pengembalian Irian Barat ke Indonesia. 2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. 3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai serta menyehatkan dan menyeimbangkan anggaran belanja dan keuangan negara. 4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
5.
Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
Selain itu program pokoknya adalah, 1. Pembatalan KMB, pada tanggal 3 Mei 1956 untuk memperbaiki masalah ekonomi yang mengalami kesulitan, disusul oleh munculnya gerakan separatisme yang dikenal dengan PRRI/Permesta. 2. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, 3. Melaksanakan keputusan KAA. KELEBIHAN
KEKURANGAN
Adanya dukungan dari Presiden
Adanya semangat anti Cina di masyarakat Muncul kekacauan / pemberontakan di daerah Pembatalan KMB Konfilik Masyumi dan PNI Mohammad Hatta mengundurkan diri dari Wapres
7. KABINET DJUANDA, kabinet non Partai disebut juga dengan sebutan Kabinet Karya (9 April 1957 – 5 Juli 1959) Disebut juga Zaken Kabinet (kabinet berdasarkan keahlian) Program kerja : 1. Membentuk Dewan Nasional dan menampung atau menyalurkan aspirasi dari kekuatan-kekuatan nonpartai yang ada di masyarakat. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan persetujuan KMB. 4. Perjuangan pengembalian Irian Barat.Mempergiat dan mempercepat proses Pembangunan
KELEBIHAN
KEKURANGAN
Lahir Deklarasi Djuanda 1957
Peristiwa Cikini
Terbentuknya Dewan Nasional
Puncak krisis ekonomi
Mengadakan Nasional
Pemberontakkan PRRI/Permesta
Musyawarah
Pembersihan pejabat melakukan korupsi
yang
Kabinet Djuanda dibubarka Presiden, karena dikeluarkannya Dekrit oleh Presiden pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 AKIBAT DEMOKRASI LIBERAL Ketidakstabilan politik disebabkan oleh : 1. Kabinet sering berganti 2. Separatisme daerah terus bergolak 3. Adanya politik dagang sapi 4. Partai-partai mementingkan dirinya sendiri 5. Kondisi perekonomian nasional semakin buruk AKIBAT BIDANG EKONOMI Hal-hal yang membuat pembangunan ekonomi tersendat-sendat saat itu : 1. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan akibat terjadinya berbagai pemberontakan 2. Adanya instabilitas politik karena sering bergantinya kabinet 3. Hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi (pertanian dan perkebunan) 4. Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi ekonomi karena masih baru negaranya dan tidak memiliki tenaga ahli dan dana yang besar
Usaha-usaha memperbaiki perekonomian : 1. Gunting Syarifuddin Kebijakan gunting syarifuddin adalah pemotongan nilai uang (sanering) . tindakan keuangan ini di lakukan pada tanggal 20 maret 1950 dengan cara memotong semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas hanga nilainya tinggal setengahnya . 2. Program Benteng Masa liberal adalah Dr.Sumitro Djojohadikusumo . sumitro berpendapat bahwa yang perlu dilakukan dalam pembangunan ekonomi imdonesia adalah mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Pada umumnya bermodal lemah, maka hendaknya pemerintah berperandalam membantu memberikan bantuan kredit. Kegagalan program ini disebabkan para pengusaha pribumi. Akibatnya program atau gerakan benteng (benteng group) menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Walaupun dilanda krisis moneter , namun menteri keuangan pada masa cabinet. 3. Nasionalisasi De javache Bank Dalam perjanjian tersebut ditetapkan bahwa suatu peraturan pemerintah Indonesia tentang De Javasche Bank dan pemberian kredit Dari De Javasche bank kepada pemerintah indonesia harus di konsultasikan kepada pemerintah Belanda. Pada tanggal 19 Juni 1951kabinet sukiman membentuk panitia nasionalisme De Javasche Bank. 4. Sistem Ekonomi Ali-Baba Diprakasai oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo mentri perekonomian Dalam kabinet Ali Sastroamijoyo 1. kabinet ini memprioritaskan kebijakan Indonesia. Dalam sistem ini Ali digambarkan sebagai pengusaha Pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi. Program ini tidak dapat berjalan dengan baik, sebab pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. 6. Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek) Pada masa pemerintahan kabinet burhanudin harahap dikirimkan suatu deligasi ke Jenewa yang dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak indonesia dengan belanda Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatanrencana persetujuan vinek diantaranya berisi : a. persetujuan vinek hasil KMB dibubarkan
b. hubungan vinek indonesia dan belanda didasarkan atas hubungan bilateral. c. hubungan vinek didasarkan pada undang-undang Nasional antara kedua belah pihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, kabinet Burhanudin Harahab melakukan pembubaran Uni Indonesia dan Belanda secara sepihak. Akibatnya banyak pengusaha-pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, Sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum mampu mengambil ahli perusahaan-perusahaan Belanda tersebut. 7. Rencana Pembangunan 5 tahun (RPLT) Masa kerja kabinet pada masa liberal yang relatif sangat singkat dan programnya berganti ganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Pada masa kabinet Ali sastroamijoyo II, pemerintah membentuk badan perencanaan pembangunan Nasional yang disebut Biro perancang Negara. Pada tahun 1957 akibat perubahan situasi politik dan ekonomi, sasaran prioritas RPLT diubah melalui musyawarah nasional pembangunan (MUNAP) 8. Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) Ketegangan antara pusat dan daerah pada masa kabinet juanda untuk sementara waktu dapat diredahkan dengan diadakannya musyawarah nasional pembangunan. Akan tetapi, pelaksanaan rencana pembangunan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena kesulitan dalam menentukan prioritas.
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1.
Dekrit Presiden 5 juli 1959
Pada tanggal 15 Desember 1955, telah terpilih anggota DPR dan Konstituante dilantik pada tanggal 10 November 1956 tugas merumuskan UUD 20 November 1956 menyusun dan menetapkan UUD Republik Indonesia tanpa ada pebatasan waktu. Tetapi sampai awal tahun 1957 konstituante belum juga berhasil Merampungkan tugasnya. Tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan gagasan yang dikenal sebagai konsepsi Presien. Konsepsi presiden ini menimbulkan perdebatan dalam masyarakat dan di DPR.Tanggal 25 April 1959 Presiden berpidato lagi untuk menganjurkan agar dala pelaksanaan demokrasi terpimpin, konstituante menetapkan kembali UUD 1945 sebagi UUD RI dan
menjadi perdebatan di sana. hasilnya dari 474 anggota yang hadir sebanyak 269 mendukung dan sebanyak 199 menolak. Pada tanggal 3 Juni 1959 mengadakan reses(masa istirahat) untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan, maka kepala Staf Angkatan Darat (KSDA) Letnan Jendral A.H. Nasution atas nama pemerintah / Penguasa Perang Pusat (Peperpu), mengeluarkan peraturan No. Prt / Peperpu / 040 / 1959 yang berisi larangan melakukan kegiatan – kegiatan politik. Tanggal 16 Juni 1959, PNI Suwirjo mengirimkan surat kepada Presiden agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante, Akhirnya demi keselamatan negara berdasarkan staatsnoodrecht (hukum keadaan bahaya bagi negara) pada hari minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00, dalam suatu upacara resmi di istana Negara Merdeka . Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden yang isinya sebagai berikut : a. pembubaran konstituante b. tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945 c. pebentukan MPRS dan DPAS Dekrit Presiden ini mendapatkan sambutan baik dari masyarakat luas yang selama hampir 10 tahun berada dalam kegoyahan masa liberal dan mendambakan stabilitas politik. Tanggal 22 Juli 1959 DPR secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk melaksanakannya UUD 1945. 2. Sistem Politik Demokrasi Terpimpin Demokrasi terpimpin di tafsirkan dari sila ke-4 “kata dipimpin kemudian ditafsirkan bahwa demokrasi harus Dipimpin oleh Presiden. Tanggal 9 juli 1959 kabinet juanda dibubarkan dan diganti dengan kabinet kerja Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 juli 1959, Dengan programnya disebut tri progra kerja meliputi:Sandang, pangan, keamanan dalam negeri dan pengembalian Irian Barat Dewan pertimbangan agung (DPA) dibentuk berdasarkan PenPres No.3 thn 1959dipimpin oleh presiden dengan Ruslan Abdulgani sebagai ketuanya pelantikan DPA yaitu tanggal 15 Agustus 1959 Kemudian dikeluarkan penpres no.3 tahun 1960 yang menyatakan pembubaran DPR hasil pemilu 1955. tanggal 24 juni 1969 presiden soekarno telah berhasil menyusun anggota DPR baru yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong telah dilantik pada tanggal 25 juni 1960
Tugas DPR-GR adalah melaksanakan manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Dari kalangan PNI muncul reaksi dari Mr.sartono, ketua DPR hasil pemilu 1955 dan Mr. Iskaq Tjokroadisuryo. Para tokoh yang menentang pembentukan DPR-GR tergabung dalam Liga Demokrasi yang diketuai oleh Imron Rosyadi dari NU. Melalui penpres no.13 tahun 1959 presiden Soekarno membentuk Front Nasional, Sementara itu TNI dan polisi dipersatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI),. ABRI diakui sebagai salah satu golongan fungsional yang mempunyai wakil dalam MPRS. a. Nasakom dan Peranan PKI Kegiatan politik pada masa demokrasi terpimpin didominasi oleh PKI. PKI menyatakan “Revolusi Belum Selesai” Sehingga Pki dapat ditempatkan pada barisan terdepan dalam demokrasi Terpimpin yang berlandaskan Manipol .Pada masa demokrasi terpimpin ini PKI mendapatkan kedudukan penting. Selanjutnya TNI-AD mensinyalir adanya tindakantindakan pengacauan yang dilakukan oleh PKI di jawa tengah, sumatra selatan, dan sulawesi selatan. Pada tahun 1964 pimpinan partai Murba menentukan dokumen perjuangan PKI, yang di beri nama Resume program dan kegiatan PKI dewasa ini. Presiden Soekarno menanggapi dokumen itu dengan dengan mengatakan bahwa dalam suasana konfrontasi terhadap Malaysia sebagai proyek Neokolim. Tahun 1963 PKI berusaha duduk dalam kabinet, sebelumya mereka Hanya melontarkan kritik terhadap mentri-mentri PKI juga mendesak salah satu satelit mereka yakni barisan tani Indonesia (BTI) untuk melakukan aksi-aksi sepihak terutama menyangkut masalah Landfrom. Sehingga terjadilah peristiwa Bandar Betsy di Sumatra Utara yang mengakibatkan pelda Sujono dianiaya sampai mati oleh PKI dan peritiwa Jengkol Tujuan dari tindakan PKI adalah untuk mematahkan pembinaan keamanan teritorial oleh TNIAD, sedangkan tujuan politiknya adalah menguasai desa untuk mengepung kota seperti yang diajarkan Mao Tse Tung. PKI juga berupaya menyusup kedalam partai Nasional Indonesia (PNI) Sehigga PNI pecah menjadi dua.
Satu-satunya kekuatan yang masih tetap menjadi kekuatan pengimbang yang dapat menggagalkan usaha PKI adalah ABRI. b.
dari Non-Blok ke Nefo-Oldefo
Pada awal pelaksanaan demokrasi terpimpin, indonesia cukup aktif dalam kegiatan internasional, Hal itu tampak dalam hal sbg berikut : a. pengiriman pasukan garuda II ke kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PP, UNOC b. pada tangal 30 september 1960 Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB berjudul “To Built The World A New” c. Indonesia ikut memprekarsai berdirinya gerakan Non-Blok (Non-Aligned) d. Indonesia berhasil melaksanakan Asian Games IV di jakarta, 24 agustus-4 september 1962 Indonesia mengkondisikan adanya dua kubu kekuatan dunia, yaitu: 1. Oldefo (Old Established Forces) adalah kunu negara-negara kapitalis-imperialis 2. Nefo (New Emerging Force) adalah kubu bangsa-bangsa tertindas yang progresif revolusioner menentang imperialisme dan neo-kolonialisme Mulai saat itu indonesia bersikap konfrontatif terhadap negara-negara barat , di antaranya konfrontasi terhadap malaysia yang di anggap sebagai proyek Nekolim, maka pada tanggal 3 mei 1964 di Jakarta, Soekarno mengumumkan Dwikora (Dwi Komando rakyat). Yang isinya 1. perhebat pertahanan revolusi indonesia 2. bantu perjuangan revolusi rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, Brunai, untuk membubarkan negara boneka Malaysia 3.Sistem Ekonomi Terpimpin Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dibawah kabinet karya maka dikeluarkanlah UU no. 80 thn 1958 dan peraturan pemeritah tentang pembentukan dewan peracang nasional,Tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh. Tujuan di betuknya dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat demokratis, nasional dan bebas dari sisa-sisa impralismeTetapi,pada tahun 1961-1962 harga barang pada umumnya naik 400% Kegiatan-kegiatan ekonomi banyak diatur oleh peraturan-peraturan pemerintahSedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak
diabaikan, akibatnya tanggal 13 Desember 1965 melalui penetapan presiden No.27 tahun 1965 di ambil langkah devaluasi . Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu semakin diperparah karena pemerintah tidak mempunyai kemauan politik yang kuat untuk menghemat pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Ekonomi terpimpin, presiden Soekarno merasa perlu mempersatukan semua Bank negara ke dalam satu bank sentral.
Perjuangan dan Pengembalian Irian Barat pengakuan kedaulatan dari pemerintah belanda kepada pemerintah RIS tertera dalam hasil keputusan KMB di den haag, 27 Desember 1949, pasal 1 persetujuan KMB mengenai penyerahan kedaulatan atas Indonesia ,tetapi KMB tidak berhasil menyelesaikan masalah penyerahan irian barat dari pemerintahan Belanda kepada indonesia, maka di tempuh penyelesaian dengan cara: a.Penyelesaian lewat jalur Diplomasi upaya membebaskan Irian Barat melalui jalan dplomasi telah dimulai oleh pemerintah RIsejak tahun 1950 pada masa kabinet Natsir, kemudian tahun 1951 di adakan perundinganbilateral,tetapi tidak membawakan hasil, ahkan pada tahun 1952 Belanda denganpersetujuan parlemennya memasukkan Ierian Barat sebagai bagian dari wilayahnya.Tahun 1954 kabinet Ali-wongso membawa masalah Irian Barat ke sidang umumPBBSementara itu dalam KAA yang diadakan di Bandung pada tanggal 18-24 Desember1955 negara-negara peserta Mengakui bahwa Irian Barat merupakan bagian dari NegaraKesatuan Republik Indonesia b.Konfrontasi ekonomi Konfrontasi ekonomi dilakukan terhadap aset-aset dan kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia, antara lain : 1.pada tahun 1956 diumumkan pembatalan utang-utang RI kepada Belanda. 2. selama tahun 1957 dilakukan : a. pemogokan buruh di perusahaan-perusahaan belanda b. melarang terbitan-terbitan dan film berbahasa belanda c. melarang penerbangan kapal-kapal belanda d. memboikot kepentingan-kepentingan belanda di ndonesia 3.selama tahun 1958-1959 dilakukan: a. nasonalisasi terhadap kurang lebih 700 perusahaan-perusahaan
b.
mengalihkan pusat pemasaran komoditi RI dari Rotterdam (belanda) ke Bremen, Jerman c.Konfrontasi politik upaya penyelesaian pengembalian irian barat melalui jalur perundingan tidak membawa hasilmaka konfrontasi politik dilakukan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut 1. tahun 1956, kabinet Sukiman menyatakan bahwa ahubungan indonesia dengan Belanda merupakan hubungan bilateral biasa 2. tanggal 13 Mei 1956, di umumkan pembatalan semua hasil KMB 3. tanggal 17 agustus 1956 dibentuk provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya di Soa Siou, Tidore 4. tanggal 18 november 1957 rapat umum pembebasan Irian Barat 5. tahun 1958, pemerintah RI menghentikan kegiatan-kegiatan konsuler belanda di Indonesia 6. tanggal 8februari 1958, di bentuk Front Nasional pembebasan Irian Barat 7. tanggal 17 agustus 1960 pemutusan hubungan diplomatic dengan Belanda d.Konfrontasi Total Pada Desember 1960, presiden soekarno menyatakan bahwa masalah Irian Barat terkait dengan masalah imprealisme .pada sidang majelis umum PBB tahun 1961 masalah Irian Barat kembali diperdebatkan . Agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia penyerahan itu dilakukan melalui PBB dalam waktu dua tahun, pada prinsipnya pemerintahan RI dapt menyetujui usul tersebut, tetapi oleh belanda irian barat akan di buat menjadi negara papua. Oleh karena itu indonesia membulatkan tekad untuk menempuh cara drastis, yaitu konfrontasi militer pada tanggal 19 desember merumuskan TriKora yang di ucapkan presiden, yang berbunyi: a. gagalkan pembentukan ”Negara Papua” bikinan kolonial belanda b. kibarkan sang merah putih dib irian barat c. bersiaplah untuk mobilitasi umum\ pada tanggal 2 Januari 1962 , keputusan No.1 tahun 1962 membentuk komando Mandala, dipimpin oleh Mayor Jendral Soeharto. Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di laut Aru. Konfrontasi total dalam perjuangan merebut kembali Irian Barat direncanakan melalui 3 tahap, yaitu :
1. tahap infiltrasi (penyusupan) 2. tahap eksploitasi (penyerangan wilayah yang dikuasai Belanda) 3. tahap konsolidasi (tahap kemenangan, mengibarkan bendera merah putih di wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia) pada tanggal 15 agustus 1962 Indonesia dan Belanda mengadakan kesepakatan dimarkas PBB yang di kenal sebagai perjanjian New York Kesepakatan tersebut berisi sebagai berikut : 1. kekuasaan pemerintah di Irian Barat untuk sementara waktu diserahkan kepada badan Perwalian PBB yang disebut UNTEA 2. akan diadakan Pepera di irian barat sebelum tahun 1969 3. untuk menjamin keamanan di irian barat dibentuklah pasukan penjaga perdamaian PBB yang disebut UNSF. Akhirnya, Irian Barat kembali ke pangkuan RI melalui PBB tanggal 1 Mei 1963. Kegiatan Siswa :
Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan tepat ! 1. Sebutkan isi dekrit presiden soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 ! 2. Sebutkan beberapa faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi bangsa Indonesia dan kondisi keuangan negara menjadi suram pada masa Orla ! 3. Apa latar belakang munculnya penerapan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno ? 4. Apakah tujuan dilaksanakan sistem ekonomi gerakan benteng ? 5. Sebutkan isi Dwi Komando Rakyat ( Dwikora ) yang diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964 ! 6. Apa saja masalah yang muncul akibat pengaruh dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 8. Apakah tujuan utama pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955? 7. Sebutkan empat partai besar yang memenangkan hasil Pemilu Umum Pertama pada tahun 1955 ? 8. Pemilihan anggota parlemen diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan tanggal 15 Desember 1955 pemilihan untuk anggota ....... ? 9. Apa nama kebijakan yang dibuat oleh syafruddin ? 10. Tanggal berapa kebijakan tersebut berlaku .... 11. Gagasan ekonomi sumitro dikenal dengan nama apa ? 12. Apa tujuan dari ekonomi gerakan benteng ?
13. Kapan gerakan bentang mulai berlaku ? , berapa tahun ? 14. Apa yang dimaksud system alibaba ? 15. sebutkan hal yang menyebabkan kondisi keungan pemerintah/negara sangat suram? 16. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menaggulangi kemerosotan ekonomi, ternyata mengalami kegagalan. Sebutkan 2 sebab terjadinya kegagalan ? 17. Mengapa program pembangunan itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan? 18. Sebutkan upaya pemerintah mengatasi kemerosotan ekonomi ? DAFTAR PUSTAKA : Album 30 tahun Indonesia Merdeka, edisi 1945-1949, 1981. Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1991 Marwadi Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. (1984). Sejarah Nasional Indonesia V dan VI. Jakarta : Balai Pustaka. ariesgoblog.wordpress.com Wikipedia.com
