DEMOKRASI TERPIMPIN
1) Mulai berlaku setelah Dekrit Presiden 2) Untuk menyelesaikan masalah Negara yang sedang kacau 3) Sebelum presiden mengeluarkan dekrit presiden mengemukakan:
KONSEPSI PRESIDEN (Februari 1957) 1) Sistem Demokrasi Parlementer dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu harus diganti dengan sistem Demokrasi Terpimpin. 2) Dibentuk kabinet gotong royong yang terdiri dari semua parpol dan ormas. 3) Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional dalam masyarakat. Konsepsi Presiden tidak bisa diterima masyarakat (dikembalikan Kabinet Juanda) maupun kalangan parlemen, karena ; 1)
Presiden tidak dapat memutuskan secara sepihak karena perubahan sistem pemerintahan adalah wewenagn Konstituante
2)
Jika semua parpol, berarti PKI ikut serta dalam pemerintahan
April 1959 Sidang Konstituante 1) Presiden menganjurkan perlu dibentuknya kabinet KOKI 4 (hanya 4 partai dalam parlemen yaitu para pemenang pemilu). Namun setelah perdebatan gagal diterima. 2) Presiden menganjurkan agar kembali ke UUD 1945 yang kemudian memicu perdebatan, akhirnya sepakat diadakan voting. Pelaksanaan pemungutan suara terdapat 3 tahap: 1. 30 Mei 1959 2. 1 Juni 1959 3. 2 Juni 1959 Namun ketiga pemungutan suara tersebut mengalami kegagalan karena tidak mencapai 2/3 suara. Juni 1959 konstituante mengadakan reses/istirahat (tidak mengadakan sidang dengan batas waktu yang tidak di tentukan). Hal ini semakin membuktikan kegagalan konstituante, karena pada saat itu keamanan tidak berjalan dengan baik karena adanya gejolak.
HIS.STORY. - SED
Page 1
Proses/LB keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Sisi Positif Dekrit Presiden : 1. Menyelamatkan Negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. 2. Memberi pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi Negara 3. Merintis pembentukan lembaga tinggi Negara (MPRS,DPAS)
Sisi Negatif Dekrit Presiden 1. Memberi kekuasaan yang besar kepada Presiden,MPR dan Lembaga tinggi negara 2. Memberi peluang militer untuk terjun ke politik
PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN 1) Dipimpin oleh rakyat tercantum dalam sila ke-4 (menurut UUD) 2) Dipimpin secara mutlak oleh Presiden (menuruti setiap perkataan Presiden) pemusatan kekuasaan, banyak tindakan-tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945 & penyimpangan.
PENATAAN DI BIDANG POLITIK 1) Membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Kerja, Programnya ; -
Sandang, pangan, keamanan & pengembalian Irian Barat (Tri Program)
2) Membentuk MPRS berdasarkan penetapan Presiden No.2 tahun 1959, syaratnya : -
Setuju kembali ke UUD
-
Setia kepada perjuangan RI
-
Setuju kepada Manifesto Politik
Keanggotaan : 61 (DPR), 94 (utusan daerah), 200 (wakil golongan)
Tugas utama MPRS ; menetapkan GBHN (Garis Besar Haluan Negara) Antara 1959-1965 melaksanakan 3x sidang umum gedung merdeka Bandung: -
Tap MPRS No.1/MPRS/1960 tentang MANIPOL sebagai GBHN
-
Tap MPRS No.2/MPRS/1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta tahap I
-
Mengangkat Presiden sebagai pemimpin besar revolusi (presiden seumur hidup) & mandataris DPR
HIS.STORY. - SED
Page 2
3) Membentuk DPAS 1) Dibentuk berdasarkan penetapan presiden no.3 tahun 1959 lembaga tinggi ini diketuai presiden sendiri. 2) Keanggotaan : 1 wakil ketua, 12 wakil parpol, 8 utusan daerah, 24 wakil golongan Tugas : memberi jawaban atas pertanyaan presiden & mengajukan usul kepada pemerintah
4) Pidato Presiden tentang MANIPOL USDEK (UUD, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, Kepribadian Bangsa) 1) 17 Agustus Presiden berpidato didepan penduduk Jakarta “ Penemuan Kembali Revolusi Kita” banyak kalangan menyambut positive 2) Dalam sidang DPAS September 1959 diusulkan agar pidato presiden dijadikan GBHN 3) Usul mendapat sambutan pemerintah & MPRS 4) Berdasarkan Penetapan Presiden No1 tahun 1960, MANIPOL USDEK dijadikan GBHN.
5) Pembubaran DPR dan membentuk DPR Gotong Royong 1) Karena terjadinya konflik antara presiden dan DPR tentang penetapan APBN 2) Tugas DPR-GR = melaksanakan manipol, melaksanakan demokrasi terpimpin meralisasikan amanat penderitaan rakyat. DPR-GR yang di bentuk presiden lebih banyak dari DPR sebelumnya sangat menguntungkan partai pemenang pemilu, seperti PKI. PKI jadi ikut pemerintahan.
6)Pembentukan Front Nasional 1) Berdasar penepatan presiden no. 13 tahun 1959 2) Tujuan = menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. 3) Tugas : 1) Menyelesaikan revolusi nasional 2) Melaksanakan pembangunan Semesta nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur 3) Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah RI 4) Hanya dimanfaatkan PKI untuk memajukan partainya
HIS.STORY. - SED
Page 3
7) Pembentukan Dewan Perancang Nasional (BAPPERNAS - BAPPENAS) Tugas : menyiapkan rancangan UU pembangunan nasional sekaligus pelaksanaanya & menilai pembangunannya. BAPPENAS : 1) Menyusun rencana pembangunan jangka panjang & pendek 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan 3) Menilai hasil kerja mandataris MPRS Namun dalam pelaksanaanya menyimpang dari UUD 1945
8) NASAKOM
1. Persatuan Indonesia nyaris hancur karena pemahaman yang berbeda mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam tubuh parlementer dan parpol Presiden berupaya untuk membentuk pemahaman yang sama dalam kehidupan berbangsa & bernegara yaitu NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis) dan ditujukan untuk menggalang Persatuan Bangsa 2. Bagi presiden NASAKOM merupakan cerminan paham berbagai dalam masyarakat 3. Dengan melaksanakan NASAKOM persatuan Indonesia akan terwujud 4. Ajaran ini semakin dimanfaatkan PKI (PKI ikut serta dalam kursi pemerintahan) 5. Pro: PKI ; Kontra : cendikiawan & ABRI
9) RESOPIM Tujuan adanya ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno. Ajaran Resopim diumumkan pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-16. Menekankan bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi dijiwai oleh sosialisme dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi yaitu Ir. SOEKARNO
10) Pembatasan PARPOL
Pembatasan parpol memperkuat kedudukan pemerintah terutama kedudukan Presiden
HIS.STORY. - SED
Page 4
1. Pada masa Demokrasi Parlementer Parpol berkuasa leluasa 2. Namun, pada masa Demokrasi Terpimpin dibatasai oleh Presiden, bila menentang dipaksa bubar 3. Terdapat 28-30 Parpol, sisanya tinggal 11 Parpol, hal ini disebut penyedrhanaan parta.
Alasan dilakukan pembatasan pada parpol karena: 1. Tidak mau terulang masa lalu di mana ideology berbeda-beda 2. Menambah biaya yang cukup besar dengan banyaknya Parpol
11) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas 4 angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatanyang kedudukannya langsung berada di bawah presiden. ABRI menjadi salah satu golongan fungsional dan kekuatan sosial politik Indonesia.
Kesimpulan : Pemerintah lebih mementingkan kepentingan pribadi . Rakyat di bawa kearah penyimpangan Pancasila & UUD 1945
POLITIK LUAR NERGERI DEMOKRASI TERPIMPIN
Indonesia masih berperan aktif dalam hubungan internasional di lihat dari : 1. Ikutnya Indonesia ambil bagian dalam upaya perdamaian di Kongo, dengan mengirimkan pasukan garudanya yang bergabung dengan pasukan perdamaian PBB 2. Pada September 195, Presiden Soekarno berpidato dalam sidang Umum PBB ia menguraikan tentang PANCASILA, perjuangan Irian Barat dsb. Judul pidatonya “ Membangun Dunia Baru” mendapat sambutan luar biasa positive dari para anggotanya 3. Hubungan Indonesia dengan Negara-negara barat (yang tidak mendukung Indonesia) semakin renggang karena masalah Irian Barat. Yang mendukung Indonesia justru Negara SOSIALIS (Uni Soviet) hal ini sangat dimanfaatkan oleh PKI yang mendukung penuh semua kebijakan 4.
Jadi Indonesia tidak lagi melaksanakan Politik Bebas-Aktif
HIS.STORY. - SED
Page 5
Selain hal hal di atas, Indonesia terlibat dalam beberapa peristiwa yang membuat perubahan dalam tatanan politik luar negerinya a. Politik Konfrontasi Nefo dan Oldefo Terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif yang menjadi cenderung condong pada salah satu poros. Saat itu Indonesia memberlakukan politik konfrontasi yang lebih mengarah pada negaranegara kapitalis seperti negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik Konfrontasi tersebut dilandasi oleh pandangan tentang Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces) Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara komunis umumnya) yang anti imperialisme dan kolonialisme. Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim). Untuk mewujudkan Nefo maka dibentuk poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Dampaknya ruang gerak Indonesia di forum internasional menjadi sempit sebab hanya berpedoman ke negara-negara komunis. b. Politik Konfrontasi Malaysia Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo. Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya sebagai berikut. Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia. Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris. Pelaksanaan Dwikora dengan mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat menunjukkan adanya campur tanggan Indonesia pada masalah dalam negeri Malaysia.
HIS.STORY. - SED
Page 6
c. Politik Mercusuar Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek tersebut
membutuhkan
biaya
yang
sangat
besar
mencapai
milyaran
rupiah
diantaranya
diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces ) yang membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan serta biaya perjalanan bagi delegasi asing. Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. d. Politik Gerakan Non-Blok Gerakan Non-Blok merupakan gerakan persaudaraan negara-negara Asia-Afrika yang kehidupan politiknya tidak terpengaruh oleh Blok Barat maupun Blok Timur. Selanjutnya gerakan ini memusatkan perjuangannya pada gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa AsiaAfrika dan mencegah perluasan Perang Dingin. Keterlibatan Indonesia dalam GNB menunjukkan bahwa kehidupan politik Indonesia di dunia sudah cukup maju. GNB merupakan gerakan yang bebas mendukung perdamaian dunia dan kemanusiaan. Bagi RI, GNB merupakan pancaran dan revitalisasi dari UUD1945 baik dalam skala nasional dan internasional.
PENATAAN EKONOMI
1. Dijalankan secara terpimpin 2. Ekonomi semakin parah, karena terjadinya pemberontakan yang semakin meluas khususnya perkembangan pemberontakan PRRI/PERMESTA
HIS.STORY. - SED
Page 7
Berbagai upaya disambut dengan beberapa kebijakan dimulai Agustus 1958: 1.
Uang kertas yang bernilai Rp. 500.000,- diotong menjadi Rp. 50,00
2.
Uang kertas bernilai Rp. 1.000,00 dihapuskan
3.
Semua simpanan yang melebihi Rp. 25.000.000,- dibekukan
4.
Tahun 1965, pemerintah melakukan devaluasi (1/1000=1 rupiah)
Faktor : 1. Penangann masalah ekonomi tidak rasional 2. Struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme (semuanya diatur & dipegang oleh negara) 3. Pengeluaran Negara yang sangat besar (karena pembangunan mercusuar) 4. Ekonomi lebih bersifat politis & tidak ada control 5. Tidak adanya suatu ukuran yang objektif dalam menilai hasil pekerjaan 6. Defisit yang semakin meningkat, ditutup dengan pencetakan uang berlebih POLITIK MERCUSUAR : dipaksa ngebangun, tapi financial tidak ada 1. Gelora Senayan 2. Monumen Nasional 3. Masjid Istiqlal Mengeluarkan landasan baru ekonomi = DEKON/Deklarasi Ekonomi Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialism untuk mencapai tahap ekonomi sosialis dengan cara terpimpin. Dalam rangka pelaksanaan DEKON, dikeluarkan peraturan mengenai Export Import Dikeluarkannya Penpres (Penetapan Presiden) no.8 tahun 1995 tentang Organisasi Bank yang di pusatkan dalam 1 tangan Menteri urusan bank sentral.
PEMBEBASAN IRIAN BARAT 1. Negara Barat Pasif dalam pembebasan Irian Barat 2. Upaya dilakukan dalam pembebasan 1. DIPLOMASI perundingan PBB Belanda protes Indonesia PDKT 1. Melakukan perundingan dengan pemerintah Belanda yang dihasilkan dalam KMB 2. Belanda tidak menanggapi, dibawa ke PBB (menjadi masalah Internasional) 3. PBB belum menanggapi secara serius, Belanda protes karena ini forum Internasional 4. Indonesia mengadakan pendekatan terhadap Negara Asia-Afrika (yang sangat mendukung RI dan telah mengakui bahwa Irian Barat merupakan bagian RI) untuk minta dukungan (terselanggaranya KAA)
HIS.STORY. - SED
Page 8
2. KONFRONTASI -
Ekonomi : 1. Mengadakan pemogokan total oleh buruh-buruh Indonesia yang bekerja di perusahaanperusahaan Belanda 2. Melakukan pembatalan sepihak hasil KMB 3. Melarang beredarnya semua media & Film yang menggunakan bahasa Belanda 4. Melarang pesawat-pesawat milik KLM mendarat dan terbang diatas wilayah Indonesia 5. Melarang aktifitas perwakilan konsuler Belanda Indonesia (pemutusan hubungan diplomatik) 6. Melakukan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia
Justru Belanda memperkuat militernya di Indonesi Kembali terjadi persengketaan Masalah ini kembali dibawa ke PBB Sidang MU Dubes AS Dewan Perwakilan Negara Koloni Pada sidang Majelis Umum PBB, masalah Irian Barat dibicarakan di forum sidang. Seorang diplomatic AS Elisworth Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian kepada pemerintah Indonesia, dengan perantara PBB. Tapi Belanda menentang, bahkan Belanda menyatakan bahwa akan melepaskan Irian Barat untuk dilanjutkan ke Dewan Perwalian yang akan dibentuk Negara Papua. Jadi Belanda menganggap Irian Barat sebagai Negara Koloninya yang akan dimerdeka kan melalui Dewan Perwalian. 3. MILITER 1. Ir. Soekarno pada 19 Desember 1961 menyampaikan komando dalam pidatonya yang dikenal “TRIKORA” isinya : 1. Gagalkan pembentukan Negara boneka buatan Belanda. 2. Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat 3. Bersiap-siaplah untuk Mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan & Persatuan Indonesia 2. Lalu membentuk Komando Mandala Dibentuk Januari 1962 dibawah pimpinan Brigjen Soeharto. Tugasnya : 1. Merencanakan.
Mempersiapkan&
menyelenggarakan
mengembalikan wilayah irian ke dalam kekuasaan RI
operasi
militer
guna
rencana, siap, selenggara
OPMIL.
HIS.STORY. - SED
Page 9
2. Mengembangkan situasi militer diwilayah provinsi Irian sesuai dengan taraf-taraf perjuangan diplomasi dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menciptakan daerah defacto Tindak lanjut komando Mandal, tahap perjuangan ada 3. 1. Infiltrasi dilaksanakan hingga akhir 1962 dengan sasaran mengadakan penyusupan ke wilayah Irian untuk menciptakan daerah defacto. 2. Eksploitasi dilaksanakan awal 1963. Mengadakan serangan terbuka guna mengetahui para pertahanan musuh 3. Konsolidasi dilaksanakan tahun 1964, dengan mendudukan kekuasaan RI secara mutlak di Irian Dilakukan dari laut, udara dan darat OPMIL yang dilakukan oleh pemerintah : Benteng, Jatayu
Diadakan perjanjian New York 1. Akan dibentuk pemerintahan sementara. PBB di Irian Barat bernama UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority) selambatnya pada Oktober 1962 2. UNTEA menggunakan tenaga Indonesia 3. Pasukan RI yang berada di Irian Barat tetap disana dibawah komando PBB & tentara Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan Mei 1963 4. Bendera RI berkibar disamping bendera PBB 5. Selambat-lambatnya 1 Mei 1963 RI secara resmi menerima pemerintahan Irian Barat secara resmi dari PBB 6. RI berkewajiban melaksanakan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) 7. Untuk menjamin keamanan di Irian Barat PBB membentuk pasukan keamanan (UNSF= United Nation Security Force) dibawah komando Brigjen Said Udin Khan. Lalu dibubarkan Komando Mandala tanggal 1 Mei 1963 yang berpusat di Ujung Pandang. PEPERA dilaksanakan melalui 3 tahap : 1.
24 Maret 1969 – dengan mengadakan Konsultasi dengan Dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tatacara penyelenggaraan PEPERA
2.
Juni 1969 – Pemilihan anggota Dewan Musyawarah PEPERA
3.
14 Juli 1969 – Pelaksanaan PEPERA yang berakhir 04-08-1969 dilihat juga oleh utusan Sekjen PBB
HIS.STORY. - SED
Page 10
Hasil PEPERA rakyat Irian Barat secara bulat tetap bagian dari NKRI yang tidak terpisahkan, disahkan bulan November 1969 di sidang umum PBB Berakhirlah perjuangan Irian Barat, dibangun Monumen Mandala di Makassar untuk mengenang Perjuangan Irian Barat.
G30 S PKI Latar Belakang : pada masa demokrasi terpimpin dominannya kekuasaan Soekarno memberi peluang bagi PKI dan AD untuk tampil sebagai kekuatan politik yang disegani. 1. AD sudah terjun ke politik sejak D. Parlementer (karena pas D. Parlementer terjadi instabilitas politik dan keamanan) 2. PKI duduk di parlemen karena salah saatu pemenang pemilu. 3. Ad semakin kuat kedudukannya pada masa pembebasan Irian Barat 4. PKI semakin kuat setelah ajaran NASAKOM & RESOPIM, menjadi andalan presiden menjalin kerjasama dengan Negara komunis 5. PKI dan AD memiliki Ideologi berbeda jadinya bersaing 6. Tahun 1963 PKI mulai melakukan aksi sepihak menggunakan politik & kekuasaan 1. Terjadinya peristiwa Kanigoro di Kediri – peristiwa penyerbuan PKI terhadap aktifitas pelajar Islam di Kanigoro yang disertai penganiayaan kepada para kyai & pengrusakan tempat ibadah 2. Terjadinya peristiwa Indramayu – aksi pengroyokan terhadap 7 anggota polisi 3. Peristiwa Bandar – aksi penyerobotan tanah perkebunan milik Negara oleh BTI (Barisan Tani Indonesia) di Sumut 4. Sabotase terhadap transportasi umum kereta api yang dilakukan oleh serikat buruh kereta ai 5. Pengrusakan kantor Gubernur Jatim oleh Aksi Ormas-ormas PKI 6. Melakukan demonstrasi Anti-Amerika yang di gerakan oleh masa pendukung PKI
7. Selain melakukan aksi, PKI melakukan persiapan-persiapan : 1. Merumuskan metode kombinasi 3 bentuk perjuangan seperti perjuangan gerilya yang dilakukan untuk buruh tani (desa), perjuangan revolusiuner untuk kaum buruh kota, bekerja sama secara intensife dengan musuh
TNI AD
2. Menuntut dibentuknya Angkatan Kelima yang terdiri dari Buruh & Tani yang dipersenjatai (4 Agkatan : TNI AD,AL,AU, Polisi) 3. Memanipulasi terhadap pidato-pidato kenegaraan.
HIS.STORY. - SED
Page 11
4.
Melaksanakan penyusutan kejajaran ABRI (khususnya AU yang bermarkas di Halim), ORPOL dan Ormas
5.
Melakukan aksi fitnah terhadap TNI AD dengan melontarkan AU. Dewan Jendral ada sekelompok jenderal yang tidak loyal kepemerintah dan bekerja sama dengan CIA (berdasarkan Dokumen Gilchrist)
6.
Melaksanakan latihan kemiliteran di Lubang Buaya
7.
Membentuk 3 pasukan sebagai langkah untuk persiapan merebut kekuasan 1. Pasukan Pasopati yang bertugas menculik para perwira TNI AD dan membawa ke Lubang Buaya 2. Pasukan Bimasakti yang bertugas menguasai kota Jakarta 3. Pasukan Gatotkaca yang bertugas menampung tawanan hasil penculikan serta melaksanakan pembunuhan & penguburan para korban.
Pemimpin Pemberontakan = DN AIDIT 1.
Hari Kesaktian Pancasila 1. biar lebih mengenang terjadinya pemberontakan 2. menjadi sarana mengenang penggalan G30SPKI yang diberantas secara singkat
2.
PKI bergerak pada 1 Oktober dini hari pukul 01.00 kenapa namanya G30SPKI ? soalnya rencananya dari tanggal 30 September
Upaya Penumpasan G30S/PKI Langkah-langkah yang dihadapi Mayjen Soeharto 1.
Menetralisir & menyadarkan pasukan yang dipengaruhi oleh PKI
2.
merebut dan mengambil alih gedung RRI & pusat telekomunikasi yang dipimpi oleh Sarwo Edhy Wibowo
3.
Pada malam harinya Soeharto mengumandangkan pidato ke seluruh tanah air yang menyampaikan terjadinya pemberontakan PKI
4.
Mengadakan operasi penumpasan degan sasara basis kekuatan PKI di Halim Perdanakusuma
5.
mencari jenazah para korban penculikan PKI di sumur Lubang Buaya
HIS.STORY. - SED
Page 12
Dampak 1. Lahirnya Hari Kesaktian Pancasila yang dicetuskan sebagai sarana mengenang penggalan G30SPKI yang diberantas secara singkat, hari itu dikenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila, dampak dari peristiwa lahirnya hari Kesaktian Pancasila adalah 2.Membawa pengaruh buruk terhadap pemerintahan Soekarno karena ketidak tegasan sikap pemerintah terhadap pemberontakan PKI (ditambah perekonomian semakin memburuk, tidak kunjung membaik) 3.Rakyat melakukan berbagai demonstrasi karena ketidakpuasan terhadap pemerintah 1.
tanggal 08-10-1965 Partai-partai politik dan organisasi masa melaksanakan apel kebulatan tekad untuk mengamankan Pancasila dan menuntut pembubaran PKI beserta ormasnya
2.
tanggal 25-10-1965 Para mahasiswa mendirikan kesatuan aksi mahasiswa Indonesia (KAMI) yang di ikuti dengan dibentuknya aksi-aksi lainnya KAPPU (K.A Pemuda pelajar Indonesia), KASI (K.A Sarjana Indonesia)
3.
tanggal 31-12-1965 Kesatuan Aksi dan Front Pancasila menandatangani naskah “ Deklarasi Pendukung Pancasila” dengan tujuan menggalang persatuan antara ABRI dan Rakyat dalam mengamalkan Pancasila secara murni
4.
tanggal 10-01-1966 KAMI mencetuskan tuntutan kepada pemerintah yang dikenal dengan TRITURA Isi TRITURA : Bubarkan PKI dan Ormasnya Bersihkan Kabinet TRIKORA dari unsur PKI Turunkan harga-harga barang
3.
Tidak juga didengar oleh pemerintah, hingga menewaskan Arief Rahman Hakim, Mahasiswa UI Pahlawan AMPERA
4.
Pemerintah malah merombak kabinet Dwikora menjadi kabinet Dwikora yang disempurnakan = kabinet 100 menteri 21 Februari 1966
5.
Guna mengatasi krisis yang berkepanjangan Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan Parpol pada 10 Maret 1966 dalam pertemuan tersebut Presiden mendesak ParPol agar mengutuk (tidak mendukung) kasi TRITURA akan tetapi, desakan ini ditolak oleh Parpol yang tergabung dalam Front Pancasila dan mereka mendukung Aksi Tritura
6.
Pada tanggal 11-03-1966 berlangsung sidang paripurna kabinet 100 menteri yang dipimpin oleh Soekarno. Tujuan sidang ini adalah membicarakan langkah-langkah untuk mengatasai krisis politik yang sedang memuncak. Akan tetapi, sebelum sidang selesai seorang ajudan presiden melapor
HIS.STORY. - SED
Page 13
bahwa disekitar istana terdapat pasukan-pasukan yang tidak di kenal. Untuk menghindari kemungkinan yang tidak di inginkan, presiden memutuskan untuk meninggalkan sidang dan terbang ke istana Bogor bersama Dr. Soebandrio (Waperdam I) dan Chairul Saleh (Waperdam III) dan pemimpin sidang jadinya Waperdam II J. Leimana. 7.
Aksi unjuk rasa semakin meluas, situasi keamanan semakin membahayakan karena kewibawaan pemerintah sudah tidak ada lagi.
8.
3 orang perwira tinggi AD Mayjen Basuki Rahmat & Brigjen Amir Machmud mengadakan pembicaraan dengan Letjen Soebandrio setelah selesai, mereka berinisiatif ke istana Bogor untuk menghadap presiden dan menyampaikan 2 hal 1. ABRI, terutama AD tidak akan meninggalkan presiden 2. Menteri Pangad Letjen Soeharto mampu memulihkan keamanan apabila diberi kepercayaan
9.
Setelah berunding dengan para pembantunya, Soekarno memberikan surat perintah kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban, Supersemar, yang intinya adalah: 1. Menugaskan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan dan stabilnya roda pemerintahan serta kewibawaan presiden 2. Mengadakan koordinasi dengan para panglima AD 3. Agar melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan tugas dan tanggung jawab tersebut
10. Tindak lanjut SUPERSEMAR, Soeharto sebagai pengemban Supersemar pada tanggal 12 Maret 1966 mengeluarkan Surat Keputusan yang berisis : 1. Pembubaran PKI di seluruh Indonesia beserta ormas-ormasnya 2. PKI dan ormas-ormasnya dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia 11. Pada tanggal 18-03-1966 dilakukan usaha pengamanan terhadap para menteri yang diduga terlibat dalam G30SPKI 1. Melakukan pembersihan terhadap lembaga-lembaga Negara dan jawatan-jawatan didalam pemerintahan. 2. Meluruskan kembali penimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap UUD 45 Pada tanggal 20-06 sampai dengan 05-07 MPRS mengadakan sidang umum hasilnya antara lain : 1. Mengesahkan dan mengukuhkan SUPERSEMAR dengan tap no. IX/MPRS/1966 2. Mengatur kedudukan lembaga-lembaga Negara baik pada titik pusat maupun daerah melalui tap no.X/MPRS/1966 3. Penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri RI bebas aktif sesuai dengan UUD 45 melalu tap No. XII/MPRS/1966 4. Akan dibentuk Kabinet Ampera melalui Tap No. XIII/MPRS/1966
HIS.STORY. - SED
Page 14
5. Pembubaran PKI dan dinyatakan PKI beserta orms-ormasnya sebagai organisasi terlarang di Indonesia melalui Tap No. XXV/MPRS/1966 Kabinet Ampera disebut juga Kabinet Dharma Tugas pokok: 1. Mengusahakan stabilitas politik 2. Mengusahakan stabilitas ekonomi Programnya Catur Karya 1. Memperbaiki ekonomi rakyat, terutama sandang & pangan 2. Melaksanakan pemilu yang berazaskan LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) 3. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif untuk menunjang kepentingan nasional 4. Melanjutkan perjuangan anti penjajahan Secara resmi masih dipimpin Soekarno hanya sebagai boneka, pelaksanaan oleh Soeharto, sehinggal ada dualisme kepemimpinan. 1. Dalam perjalanannya kurang lancar 2. Pada 27 Februari 1967 dengan penuh kebijaksanaan Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Letjen Soeharto sehingga berakhirlah masa pemerintahan dualism. 3. Pada 7-12 Maret 1967 diadakan sidang Umum MPRS kembali, hasil Sidang Umum : 4. Menetapkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI berdasar TAP No. XXIII/MPRS/1968. 4. Pada 21 Maret 1968 menurut TAP No. XLIV/MPRS/1968, Soeharto diangkat menjadi presiden
HIS.STORY. - SED
Page 15
