[Bahasa Indonesia]
[English]
Pemerintahan Indonesia pada Demokrasi Liberal dan Terpimpin
Masa Indonesian Government on the Era of Liberal and Guided Democracy
Oleh: Farizal Hakiki
By: Farizal Hakiki
Ditulis pertama kali pada tahun 2005. First written in 2005. Dipublikasikan pertama kali pada tahun 2010 melalui blog First published in 2010 through pribadi: alhakiki[dot]wordpress[dot]com. alhakiki[dot]wordpress[dot]com.
SARI
a
personal
blog:
ABSTRACT
Tulisan ini menjelaskan tentang peran pemerintah This paper is to distinguish the Indonesian Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Government's role during the Era of Liberal and Terpimpin. Topik yang dibahas meliputi latar Guided Democracy. The topics discussed here belakang sejarah mengapa Sistem Demokrasi covers
historical
background
why
Liberal
Liberal bisa diterapkan di Indonesia lalu tergantikan Democracy System existed and why it was changed dengan Sistem Demokrasi Terpimpin; serta tulisan by Guided Democracy and talks about Presidential ini bercerita seputar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Decree of July 5, 1959 as the initiation of Guided sebagai
tanda
dimulainya
Sistem
Demokrasi Democracy
System.
There
were
plenty
Terpimpin. Ada beberapa penyimpangan konstitusi constitution's deviations happened during the selama era Demokrasi Terpimpin yang dibahas Guided Democracy those briefly addressed in this secara singkat dalam tulisan ini.
writing.
A. MASA DEMOKRASI LIBERAL
A. LIBERAL DEMOCRACY PERIOD
1. Kurun Waktu 6 September 1950 – 10 Juli 1959
1. Dated September 6, 1950 – July 10, 1959
Pada periode ini diberlakukan sistem Demokrasi In this period, Parliamentary Democracy system Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal took place, often called Liberal Democracy system, dan diberlakukan UUDS 1950. Pada periode itu
and also during this period Provisional Constitution
berlaku Konstitusi RIS. Indonesia dibagi dalam of 1950 was enforced. RIS Constitution is applied beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang during that period. Indonesia was then divided into dianut
ialah
Demokrasi
Parlementer
(Sistem states.
The
adopted
Demokrasi Liberal). Pemerintahan dijalankan oleh Parliamentary
government
Democracy
system
System
is
(Liberal
Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai Democratic System). Government was run by the lambang. Karena pada umumnya rakyat menolak Prime Minister and the President only act as a RIS, sehingga tanggal 17 Agustus 1950 Presiden symbol. Because most people refused RIS, on Soekarno menyatakan kembali ke Negara Kesatuan August 17, 1950, President Sukarno declared the nation back to Unitary State with Provisional
dengan UUDS 1950.
Constitution of 1950.
2. Overview
2. Pandangan Umum
Karena Kabinet selalu silih berganti, akibatnya Because the Cabinet always changed its system, as pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing a result most development did not go smoothly, and partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau each parties gave more attention to the interests of golongannya.
the respective party or faction.
Faktor Yang Menyebabkan Seringnya Terjadi
Factors which caused the cabinet reshuffle that
Pergantian Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal:
often
Pada tahun 1950, setelah unitary dari Republik
In 1950, after the unitary of Republic State of
Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan
Indonesia (RIS) to Unitary Republic of Indonesia
Republik
mulai
(NKRI), Indonesia began to embrace Liberal
menganut sistem Demokrasi Liberal dimana dalam
Democracy system in which the government is in a
sistem ini pemerintahan berbentuk parlementer
parliamentary form so that the prime minister was
sehingga perdana menteri langsung bertanggung
directly responsible to the parliament (DPR), which
jawab kepada parlemen (DPR) yang terdiri dari
was composed of the forces of the party. Parliament
kekuatan - kekuatan partai. Anggota DPR berjumlah
member in total was 232 people consisting of
Indonesia
(NKRI),
Indonesia
happen
in
Liberal
Democracy:
232 orang yang terdiri dari Masyumi (49 kursi), PNI Masjumi (49 seats), PNI (36 seats), PSI (17 seats), PKI (36 kursi), PSI (17 kursi), PKI (13 kursi), Partai (13 seats), the Catholic Party (9 seats), Christian Katholik (9 kursi), Partai Kristen (5 kursi), dan Murba Party (5 seats), and Murba (4 seats), while the (4 kursi), sedangkan sisa kursi dibagikan kepada remainder seats were distributed to parties or partai-partai atau perorangan, yang tak satupun
individuals, in which none of them got more than 17
dari mereka mendapat lebih dari 17 kursi. Ini seats. It was a structure that does not support a merupakan suatu struktur yang tidak menopang strong government, but it was generally believed suatu
pemerintahan-pemerintahan
yang
kuat, that the structure of the party will simplify when the
tetapi umumnya diyakini bahwa struktur kepartaian elections are held. tersebut akan disederhanakan apabila pemilihan umum dilaksanakan. Selama kurun waktu 1950-1959 sering kali terjadi During 1950-1959 period cabinet reshuffle often pergantian kabinet yang menyebabkan instabilitas happened
which
led
to
political
instability.
politik. Parlemen mudah mengeluarkan mosi tidak Parliament was able to easily issue a no-confidence percaya terhadap kabinet sehingga koalisi partai motion against the cabinet, resulting in a withdrawal yang ada di kabinet menarik diri dan kabinet pun of party coalition in the Cabinet and made the jatuh. Sementara Sukarno selaku Presiden tidak cabinet fell. While Sukarno as The President has no memiliki kekuasaan secara riil kecuali menunjuk para power in real terms except to designate the formatur untuk membentuk kabinet - kabinet baru, formatter to form new cabinets, a task that often suatu tugas yang sering kali melibatkan negosiasi - involves complex negotiations. negosiasi
yang
rumit.
Kabinet
Koalisi yang The Coalition Cabinet which was expected to
diharapkan dapat memperkuat posisi kabinet dan strengthen the position of the cabinet and can be dapat didukung penuh oleh partai-partai di fully supported by parties in parliament did not able parlemen ternyata tidak mengurangi panasnya to reduce the heat of the competitive power struggle persaingan perebutan kekuasaan antar elite politik.
between the political elite.
Semenjak kabinet Natsir, para formatur berusaha Since the Natsir Cabinet, the formatter attempted untuk melakukan koalisi dengan partai besar. Dalam to form a coalition with major parties. In this case, hal ini, Masjumi dan PNI. Mereka sadar betul bahwa Masjumi and PNI. They were well aware that a sistem kabinet parlementer sangat bergantung parliamentary cabinet system highly relied on the pada basis dukungan di parlemen.
support base in parliament.
Penyebab kabinet mengalami jatuh bangun pada The reason that the cabinet experienced ups and masa demokrasi liberal adalah akibat kebijakan – downs in the period of liberal democracy was the kebijakan yang dalam pandangan parlemen tidak consequence of policies that was not considered by menguntungkan Indonesia ataupun dianggap tidak
Parliament to favor Indonesia nor able to dampen
mampu
meredam
pemberontakan
pemberontakan
di
daerah.
- the rebellions in most territory. Meanwhile the
Sementara sustainability
of
the
government
is
much
keberlangsungan pemerintah sangat ditentukan determined by parliament’s support. oleh dukungan di parlemen.
Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem
After Indonesia with Provisional Constitution of
Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia
1950 and Liberal Democracy System experienced by
selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia
the people of Indonesia for nearly 9 years, the
sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi
people of Indonesia were aware that the Provisional
Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa
Constitution of 1950 with Liberal Democracy System
Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden was not compatible, because it does not comply ketatanegaraan
with the spirit of Pancasila and the 1945
Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan
Constitution. In the end the President considers that
bangsa dan negara serta merintangi pembangunan
the current Indonesian constitutional circumstances
semesta berencana untuk mencapai masyarakat
endangered the unity of the nation and country and
adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959
impeded overall development plan to achieve fair
mengumumkan dekrit mengenai pembubaran
and prosperous society; and so on July 5, 1959 he
Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945
announced the decree on the dissolution of the
serta tidak berlakunya UUDS 1950.
Constituent Assembly and the re-enactment of the
menganggap
bahwa
keadaan
1945 Constitution which caused the invalidation 1950 Provisional Constitution.
3. Seputar Dekrit Presiden
3. Regarding the Presidential Decree
Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan
Implementation of guided democracy began with
berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Namun
the enactment of Presidential Decree of 5 July 1959.
tidaklah serta merta bahwa setelah dikeluarkannya
However, it was not necessarily that after the
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Demokrasi Terpimpin
issuance of Presidential Decree of July 5, 1959
dilaksanakan karena telah disebutkan di atas bahwa
Democracy Guided became implemented as which
Demokrasi Liberal berakhir pada tanggal 10 Juli
was mentioned above the Liberal Democracy ended
1959.
at July 10, 1959.
Latar Belakang dikeluarkan dekrit Presiden:
Background of the issuing President decree:
Undang
Undang
Dasar
yang
menjadi
Constitution
which
became
the
pelaksanaan pemerintahan negara belum
implementation of the state government has
berhasil dibuat sedangkan Undang-undang
not been successfully made while the
Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan
Provisional Constitution of 1950 (UUDS
sistem
pemerintahan
dianggap
tidak
sesuai
demokrasi
liberal
1950) with Liberal Democratic Government
dengan
kondisi
System was considered incompatible with
kehidupan masyarakat Indonesia.
living conditions of Indonesian society.
Kegagalan konstituante dalam menetapkan
The failure of the Constituent Assembly in
Undang Undang Dasar sehingga membawa
establishing the constitution which resulted
Indonesia ke jurang kehancuran sebab
in the brink of collapse of Indonesia as
Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum
Indonesia has no steady legal footing.
yang mantap.
The political situation which was chaotic and
Situasi politik yang kacau dan semakin buruk.
steadily worsening.
di
The occurrence of a number of insurgency in
dalam negeri yang semakin bertambah
the country's amidst growing distress that
gawat bahkan menjurus menuju gerakan
even led to movement of separatism.
separatisme.
Conflicts between political parties that
Konflik antar partai politik yang mengganggu
disturb national stability.
stabilitas nasional
The number of parties in parliament who
Banyaknya partai dalam parlemen yang
disagreed that was difficult to get united.
saling berbeda pendapat sementara sulit
Each political party has always tried to justify
sekali untuk bersatu.
any means to achieve the goal of the party
Terjadinya
sejumlah
pemberontakan
Masing-masing partai politik selalu berusaha In order to save the country, the president issued untuk menghalalkan segala cara agar tujuan Indonesia Presidential Decree No. 75/1959, a decree later known as the Presidential Decree July
partainya tercapai. Demi
menyelamatkan negara maka presiden 5, 1959.
melakukan
tindakan
mengeluarkan
keputusan
Presiden RI No. 75/1959 sebuah dekrit yang selanjutnya dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Tujuan
dikeluarkan
dekrit
untuk The establishment of the decree was purposed to
adalah
menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak solve the problems of the country which had been menentu dan untuk menyelamatkan negara.
increasingly uncertain and to save the country.
Isi Dekrit Presiden adalah sebagai berikut.
The contents of the Presidential Decree is as follows.
a. Pembubaran konstituante
a. The dismissal of the Constituent
b. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya
b. Invalidity of the Provisional Constitution in 1950 and the re-enactment of the 1945
kembali UUD 1945.
Constitution.
c. Pembentukan MPRS dan DPAS
c. The formation of MPRS and DPAS
Reaksi dengan adanya Dekrit Presiden: Rakyat menyambut baik sebab mereka
Reaction toward the Decree of the President:
stabilitas
People welcomed it well as they had craved
politik yang telah goyah selama masa
for a political stability of which has faltered
Liberal.
during the Liberal period.
telah
mendambakan
Mahkamah
Agung
adanya
membenarkan
dan
Supreme Court justified and supported the
mendukung pelaksanaan Dekrit Presiden.
implementation of the Presidential Decree.
KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI-
KSAD requested all members of the army to
AD
carry out a securing of the president decree
untuk
melaksanakan
pengamanan
Dekrit Presiden.
Parliament on July 22, 1945 unanimously
DPR pada tanggal 22 Juli 1945 secara
expressed its willingness to execute 1945
aklamasi menyatakan kesediaannya untuk
Constitution.
melaksanakan UUD 1945. Dampak positif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara.
Positive impacts of the Presidential Decree of July 5, 1959 implementation is as follows. Saved the country from disintegration and
prolonged political crisis. Provided clear guidelines, which is 1945 Constitution for the survival of the state. Led the establishment of the highest state
Merintis pembentukan lembaga tertinggi
institutions, namely MPRS and high state
negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi
institutions in form of DPAS in which its
negara berupa DPAS yang selama masa
Demokrasi
Parlemen
formation
tertunda
was
delayed
during
Parliamentary Democracy.
pembentukannya. Dampak negatif diberlakukannya Dekrit Presiden 5
Negative impacts of the Presidential Decree of July
Juli 1959, adalah sebagai berikut.
5, 1959 implementation, is as follows.
Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan
It turns out the 1945 Constitution was not
secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang
purely and consistently implemented. 1945
harusnya
hukum
Constitution which was supposed to be the
penyelenggaraan
legal basis of constitutional governance
menjadi
konstitusional pemerintahan
dasar
pelaksanaannya
implementation had become an empty
hanya
menjadi slogan-slogan kosong belaka.
Memberi kekeuasaan yang besar pada
slogans.
Gave abundant authority to the president,
presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara.
MPR, and state institutions. Seen during the
Hal itu terlihat pada masa Demokrasi
Guided Democracy period and continued
terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru.
until the New Order.
Memberi peluang bagi militer untuk terjun
Allowing the military to engage in the
dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer
political field. Since the decree, the military
terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan
especially the Army had become a
politik yang disegani. Hal itu semakin
respected political force. It was increasingly
terlihat pada masa Orde Baru dan tetap
noticeable during the New Order era and is
terasa sampai sekarang.
still felt until this day.
B. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
B. GUIDED DEMOCRACY PERIOD
1. Kurun Waktu 1959 – 1965
1. Time Period 1959 – 1965
Pada periode ini sering juga disebut dengan Orde This period is often called the Old Order Era. The Lama. UUD yang digunakan adalah UUD 1945 applied constitution is 1945 Constitution with dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Menurut UUD
Guided Democracy System. According to the 1945
1945 presiden tidak bertanggung jawab kepada Constitution, the president is not held responsible DPR, presiden dan DPR berada di bawah MPR. to the Parliament, the president and the parliament Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat are under MPR. The definition of guided democracy Pancasila
adalah
dipimpin
oleh
hikmah on the fourth Pancasila principle is to be guided by
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
the wisdom in deliberation representatives, but the
akan tetapi presiden menafsirkan “terpimpin”, yaitu president interpreted the "guided" as when the pimpinan terletak di tangan “Pemimpin Besar leadership lies in the hands of 'Leader of the Revolusi”.Dengan demikian pemusatan kekuasaan Revolution’. Which led to the concentration of di
tangan
kekuasaan
presiden. di
penyimpangan
tangan dan
pemusatan authority in the hands of the president. The
Terjadinya presiden
menimbulkan concentrated authority in the hands of the
penyelewengan
terhadap president raises irregularities and misappropriation
Pancasila dan UUD 1945 yang puncaknya terjadi of Pancasila and the 1945 Constitution which perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30
culminates in PKI struggle on September 30, 1965
September 1965 (G30S/PKI) yang merupakan (G30S / PKI) which was a national disaster for bencana nasional bagi bangsa Indonesia.
Indonesian people.
2. Pandangan Umum:
2. Overview
Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara Guided Democracy was applied in Indonesia during tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit 1959-1966, which is from the issuance of the Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Presidential Decree of July 5, 1959 until the fall of Sukarno. Disebut Demokrasi terpimpin karena Sukarno. It is known as Guided Democracy demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada because the democracy in Indonesia relied on the kepemimpinan Presiden Sukarno. Terpimpin pada leadership of President Sukarno. Guided means saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan during the Sukarno government the leadership was pada satu tangan saja yaitu presiden.
controlled only in one authority which is the president.
Functions of the Guided Democracy:
Fungsi Demokrasi Terpimpin:
Demokrasi
Terpimpin
harus
mengembalikan
Guided Democracy must restore the political
keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai
situation, as the country political situation was not
warisan
stable caused by the Parliamentary Democracy /
masa
Demokrasi
Parlementer/Liberal
menjadi lebih mantap/stabil.
Liberal era, to be more stable.
Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap
Guided Democracy is a reaction to Parliamentary
Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini
Democracy/Liberal. It happened due to:
disebabkan karena:
Pada
masa
Demokrasi
parlementer,
During
the
time
of
parliamentary
kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai
democracy, the president's powers were
kepala negara.
limited only as a country symbol of head.
Sedangkan
kekuasaan
Pemerintah
dilaksanakan oleh partai. Dampaknya:
Penataan
Meanwhile the power of the Government were carried out by the party.
kehidupan
politik
Impacts: Political life structures deviate from the
menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi
original
(menciptakan stabilitas politik yang demokratis)
(creating a democratic political stability) into
menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di
centralization (centralization of
tangan presiden).
hands of the president).
Pelaksanaan masa Demokrasi Terpimpin:
Implementations during Guided Democracy period:
Kebebasan partai dibatasi Presiden
cenderung
purpose,
namely
democratization
power in the
The Freedom of each party is restricted mutlak
President tends to have absolute power as
sebagai kepala negara sekaligus kepala
the head of state and also the head
pemerintahan.
government.
Pemerintah berusaha menata kehidupan
The government is trying to organize
politik sesuai dengan UUD 1945.
political life in accordance with the 1945
Dibentuk lembaga-lembaga negara antara
Constitution.
lain MPRS, DPAS, DPRGR dan Front Nasional.
Formed state institutions, among them
Penyimpangan-penyimpangan
berkuasa
pelaksanaan
Demokrasi terpimpin dari UUD 1945 adalah sebagai berikut.
were MPRS, DPAs, DPRGR and the National Front. Deviations of the implementation of Guided Democracy 1945 is as the following.
1. Kedudukan Presiden Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden 1. President’s Position berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya According to the 1945 Constitution, the position of bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS the President is beneath MPR. However, what truly tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa happened were contrary to the 1945 Constitution, yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut
because MPRS was subject to the President. President determines what should be decided by
tampak dengan adanya tindakan presiden untuk MPRS. It is apparent from the president's action to mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil appoint the MPRS Chairman which was also held by Perdana Menteri III serta pengangkatan wakil ketua Deputy Prime Minister III and the appointing of MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai MPRS Vice Chairman of whom were elected and led besar serta wakil ABRI yang masing - masing by mainstream parties and representatives of the berkedudukan
sebagai
menteri
yang
tidak Armed Forces of which each serves as the minister
memimpin departemen.
who did not lead the department.
2. Pembentukan MPRS
2. Establishment of MPRS
Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan The President also formed MPRS according to Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Tindakan
Presidential Decree No. 2 Year 1959. This action
tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena
were contrary to the 1945 Constitution because
Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota
based on the 1945 Constitution, the appointment of
MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus
MPRS members as the highest state institution must
melalui pemilihan umum sehingga partai-partai
go through a general election so that every party
yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota who were elected by people have members who sat yang duduk di MPR.
in MPR.
Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden
MPRS members were appointed by the President
dengan syarat:
with the following requirements:
Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia
Agreeing to return to 1945 Constitution,
kepada perjuangan Republik Indonesia, dan
faithful to the struggle of the Republic of
Setuju pada manifesto Politik.
Indonesia, and agreeing on the political
Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang
manifesto.
anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan
MPRS Membership consists of 61 members
200 orang wakil golongan.
of DPR, 94 regional representatives, and
Melaksanakan
tugas
terbatas
pada
200 group representatives.
menetapkan Garis – Garis Besar Haluan
Perform with limited responsibilities in
Negara (GBHN).
establishing the Broad State Guidelines (GBHN).
3. Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR
3. DPR Disbanding and DPR-GR Establishment
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun
House of Representatives (DPR) of the 1955 election
1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun
results were disbanded as DPR rejected the 1960
1960
Presiden
RAPBN proposed by the government. The President
selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan
subsequently declared the dissolution of the
sebagai gantinya presiden membentuk Dewan
Parliament and instead the president established the
Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).
Mutual Cooperation Council of Representatives
Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh presiden.
(DPR-GR). Where all of the members were appointed
Peraturan DPRGR juga ditentukan oleh presiden.
by the president. DPR-GR Regulation were also
Sehingga DPRGR harus mengikuti kehendak serta
determined by the president, so that DPRGR had to
kebijakan pemerintah. Tindakan presiden tersebut
follow the will as well as the policies of the
bertentangan dengan UUD 1945 sebab berdasarkan
government. This action of the president is contrary
UUD 1945 presiden tidak dapat membubarkan DPR.
to the 1945 Constitution because according to the
yang
diajukan
pemerintah.
1945 Constitution the president was not permitted to dissolve Parliament. Tugas DPR GR adalah sebagai berikut: Melaksanakan manifesto politik
DPR GR responsibilities are as follows: Implements political manifesto
Mewujudkan amanat penderitaan rakyat
Delivers the mandate of the people's
Melaksanakan Demokrasi Terpimpin
suffering Implements the Guided Democracy
4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara
4. The Establishment of Temporary Supreme Advisory Council
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) Temporary Supreme Advisory Council (Dewan dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 Pertimbangan Agung Sementara) was established tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden according to The Presidential Decree No.3 of 1959. sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang The institute was chaired by the President himself. wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang Its membership was consisted of one individual utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS vice-chairman, 12 representatives of political DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan parties, 8 regional representatives and 24 group presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.
representatives. DPAS responsibility was to provide
answers to questions from the president and to offer suggestions to the government. Pelaksanaannya kedudukan DPAS juga berada DPAS implementation of power was also under the dibawah pemerintah/presiden sebab presiden government / president because the president adalah ketuanya. Hal ini disebabkan karena DPAS was the chairman. This happened because DPAS who yang mengusulkan dengan suara bulat agar pidato unanimously proposed that the president's speech presiden pada hari kemerdekaan RI 17 AGUSTUS
on Republic of Indonesia day of independence 17
1959 yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi August 1959 entitled "Our Rediscovered Kita” yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Revolution", also known as the Political Manifesto of Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN the Republic of Indonesia (Manipol) to be set as the berdasarkan Penpres No.1 tahun 1960. Inti Manipol guidelines according to the Presidential Decree No.1 adalah USDEK (Undang Undang Dasar
of 1960. The core of Manipol is the USDEK (1945
1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Constitution, Indonesian Socialism, Guided Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Democracy, Guided Economy, and Personality of Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.
Indonesia). Thus it was better known as the Political Manifesto.
5. Pembentukan Front Nasional
5. Establishment of the National Front
Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan
The National Front was formed by the Presidential
Presiden No.13 Tahun 1959. Front Nasional
Decree No.13 of 1959. The National Front
yang is a mass organization which fights for the ideals of memperjuangkan cita - cita proklamasi dan cita-cita the proclamation and ideals contained in 1945 merupakan
sebuah
organisasi
massa
yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional
Constitution. Its goal was to unite all forms of national potential to be used as power intended for
menyukseskan the success of the national development. National Front was led by President Sukarno himself. The task pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh menjadi
kekuatan
untuk
Presiden Sukarno sendiri. Tugas front nasional adalah sebagai berikut. Menyelesaikan Revolusi Nasional Melaksanakan Pembangunan
of the National Front is as follows. Finalize the National Revolution Implement Development Restores West Irian
Mengembalikan Irian Barat 6. Pembentukan Kabinet Kerja
6. Establishment of Working Cabinet
Tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk kabinet
In July 9, 1959, the President announced the
Kerja. Sebagai wakil presiden diangkatlah Ir.
establishment of Working Cabinet. As its vice
Juanda.
Hingga
mengalami
tiga
tahun kali
1964
Kabinet
Kerja president Ir. Juanda was appointed. Until 1964 the
(reshuffle). Cabinet was reshuffled three times. This Cabinet
perombakan
Program kabinet ini adalah sebagai berikut.
Program is as follows.
Mencukupi kebutuhan sandang pangan
Adequate food and clothing needs
Menciptakan keamanan Negara
Creates the security of the States
Mengembalikan Irian Barat.
Restores West Irian.
7. Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom Perbedaan berkembang
ideologi
dari
masa
partai-partai
demokrasi
7. PKI involvement in the Teachings of Nasakom yang Ideological differences of the developing parties in
parlementer
parliamentary democracy period had caused
menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai
different understanding of the life of the nation and
kehidupan
berbangsa
berdampak
pada
Indonesia. pemerintah
Pada
dan
bernegara
terancamnya masa
persatuan
demokrasi
di
of Indonesia. During the guided democracy the
terpimpin government took steps in order to equalize the untuk
understanding of the life the nation and state by
menyamakan pemahaman mengenai kehidupan
conveying the teaching of NASAKOM (Nationalism,
berbangsa dan bernegara dengan menyampaikan
Religion, and Communist). Its goal is to foster the
ajaran
mengambil
yang state which resulted in increasing threat to the unity
NASAKOM
langkah
(Nasionalis,
Agama,
dan unity of the nation.
Komunis). Tujuannya untuk menggalang persatuan bangsa.
Bagi presiden NASAKOM merupakan cerminan For the president NASAKOM was an understanding paham berbagai golongan dalam masyarakat. reflection of the various groups in society. The Presiden yakin bahwa dengan menerima dan president melaksanakan Nasakom maka persatuan Indonesia
believed
that
by
accepting
and
implementing Nasakom the unity of Indonesia will be achieved. The teaching of Nasakom began to
akan terwujud. Ajaran Nasakom mulai disebarkan spread in the community. The issued teachings of pada masyarakat. Dikeluarkan ajaran Nasakom Nasakom was tantamount to an attempt to sama saja dengan upaya untuk memperkuat strengthen the position of the President because if kedudukan Presiden sebab jika menolak Nasakom it were to be refused it was also similar to refusing the president.
sama saja dengan menolak presiden.
Kelompok yang kritis terhadap ajaran Nasakom Groups who were critical towards the teachings of adalah kalangan cendekiawan dan ABRI. Upaya Nasakom were among the intellectuals and the penyebarluasan ajaran Nasakom dimanfaatkan oleh military. Effort on the propagation of the teachings PKI dengan mengemukakan bahwa PKI merupakan of Nasakom was utilized by the PKI by means of barisan terdepan pembela NASAKOM. Keterlibatan arguing that the PKI was the frontline defender of PKI
tersebut
menyebabkan
ajaran
Nasakom NASAKOM. PKI involvement causes Nasakom
menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan teachings to deviate from the teachings of life of the bernegara serta menggeser kedudukan Pancasila nation and state and also shifted the position of dan UUD 1945 menjadi komunis. Selain itu PKI Pancasila mengambil
alih
kedudukan
dan
and
the
1945
Constitution
into
kekuasaan communist. Additionally PKI also took over the
pemerintahan yang sah. PKI berhasil meyakinkan position
and
presiden bahwa Presiden Sukarno tanpa PKI akan government.
the PKI
power
of
managed to
the
legitimate
convince
the
president that President Sukarno without PKI would
menjadi lemah terhadap TNI.
be weak against the military. 8. Adanya ajaran RESOPIM Tujuan
adanya
ajaran
RESOPIM
(Revolusi, 8. The Existence of the Teachings of RESOPIM
Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) Purpose of the teachings of RESOPIM (Revolution, adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Socialism Indonesia, and National Leadership) is to Sukarno. peringatan
Ajaran
Resopim
Proklamasi
diumumkan
Kemerdekaan
pada strengthen the position of President Sukarno. The
th Republik teachings of Resopim was announced on the 16
Indonesia ke-16.
commemoration of the Republic of Indonesia Proclamation of Independence.
Inti dari ajaran ini adalah bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai The essence of this doctrine is that every living melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan
elements of nation and state must be achieved through revolution, inspired by socialism, and
dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang controlled by a national leadership entitled as the disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Commander of the Revolution (PBR), which was President Sukarno.
Presiden Sukarno.
Dampak
dari
sosialisasi
Resopim
ini
maka The impact of this socialization of Resopim was the
kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi position of higher institutions and the highest state negara ditetapkan dibawah presiden. Hal ini terlihat was in effect below the president. This is seen by the dengan adanya pemberian pangkat menteri kepada administration of the rank of minister to each head pimpinan lembaga tersebut, padahal kedudukan of these institutions, whereas the position of the menteri seharusnya sebagai pembantu presiden.
minister should have acted as an accessory of the president.
9. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
9. The Armed Forces of the Republic of Indonesia
TNI
TNI and Polri were incorporated into the Indonesian
dan Polri disatukan
menjadi
Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri Armed Forces (ABRI) which consisted of 4 forces of atas 4 angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI
which were Army Force, Navy Force, Air Force, and
Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan
Police Force. Each force was led by the Force
Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh
Minister Commander which were positioned
Menteri Panglima Angkatan yang kedudukannya directly under the president. ABRI became one of langsung berada di bawah presiden. ABRI menjadi
the most functional Indonesian political and social
salah satu golongan fungsional dan kekuatan sosial
forces group.
politik Indonesia.
10. Penataan Kehidupan Partai Politik
10. Political Parties Arrangement
Pada masa demokrasi Parlementer, partai dapat During the Parliamentary Democracy era, parties melakukan
kegiatan
Sedangkan
pada
politik
masa
secara
demokrasi
leluasa. can carry out political activities freely. Whereas terpimpin, during the guided democracy, party position was
kedudukan partai dibatasi oleh penetapan presiden limited according to the President Decree No. 7 in No. 7 tahun 1959. Partai yang tidak memenuhi 1959. The party that does not qualify, for example, syarat, misalnya jumlah anggota yang terlalu sedikit having a too small member count, will be dissolved akan dibubarkan sehingga dari 28 partai yang ada so that from 28 existing parties only lived 11 parties. hanya tinggal 11 partai.
Tindakan
pemerintah
ini
dikenal
dengan
penyederhanaan kepartaian.
This Government action was then known as the party simplification.
Pembatasan
gerak
-
gerik
partai
semakin
memperkuat kedudukan pemerintah terutama Restrictions on the movements of the party further presiden. Kedudukan presiden yang kuat tersebut strengthen the position of the government, tampak dengan tindakannya untuk membubarkan 2 especially the president. The strong position of the partai politik yang pernah berjaya masa demokrasi president is apparent from the actions of dissolving Parlementer yaitu Masyumi dan Partai Sosialis political
party
that
had
triumphed
during
Indonesia (PSI). Alasan pembubaran partai tersebut parliamentary democracy period which were adalah karena sejumlah anggota dari kedua partai Masjumi and the Indonesian Socialist Party (PSI). The tersebut terlibat dalam pemberontakan PRRI dan reason of these party dissolution was because both Permesta. Kedua Partai tersebut resmi dibubarkan parties were involved in the PRRI and Permesta pada tanggal 17 Agustus 1960.
rebellion. Both parties were official dissolved on August 17, 1960.
11. Arah Politik Luar Negeri
11. Directions Foreign policy
Bahasan Umum: Pada awalnya, politik luar negeri
General discussion: Initially, the Indonesian foreign
Indonesia adalah politik bebas aktif sesuai yang
policy was free active politics based on which was
mengabdi pada kepentingan nasional. Bebas berarti
appropriately served the national interest. Free
tidak memihak salah satu blok (barat/timur), means not favoring a block (west / east), while active sedangkan
aktif
berarti
ikut
memelihara means keep participating to maintain world peace.
perdamaian dunia. Pada masa demokrasi terpimpin,
During the guided democracy period, foreign policy
pelaksanaan politik luar negeri condong mendekati
implementation tend to approach eastern block
negara-negara blok timur dan konfrontasi terhadap
countries and confrontation towards the western
negara-negara blok barat. Perubahan arah ini
block countries. This change of direction was caused
disebabkan oleh:
by:
1) Faktor dalam negeri: dominasi PKI dalam
1) Within country factors: PKI dominance in
kehidupan politik
political life
2)
Faktor luar negeri: sikap negara-negara Barat 2)
Overseas factors: the attitude of the Western
yang kurang simpati dan tidak mendukung
countries which were less sympathizing and did
terhadap perjuangan bangsa Indonesia.
not support the Indonesian nationalist struggle.
a. Politik Konfrontasi Nefo dan Oldefo
a. Nefo and Oldefo Confrontation Politic
Terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas Deviation from the free and active foreign policy aktif yang menjadi cenderung condong pada salah into a policy which was likely to skew towards one satu poros. Saat itu Indonesia memberlakukan side occurred. At that time, Indonesia implemented politik konfrontasi yang lebih mengarah pada political confrontation which rather imposes negara-negara kapitalis seperti negara Eropa Barat capitalist countries such as the countries of Western dan Amerika Serikat. Politik Konfrontasi tersebut Europe and the United States. This Political dilandasi oleh pandangan tentang Nefo (New Confrontation was based on the notion of Nefo Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established (New Emerging Forces) and Oldefo (Old Established Forces).
Forces).
Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang Nefo is defined as an emerging new force of which muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner were every progressive and revolutionary nations, (termasuk Indonesia dan negara-negara komunis of whom were also anti-imperialism and colonialism umumnya) yang anti imperialisme dan kolonialisme.
(Including
Indonesia
and
mostly
communist
countries).
Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan Oldefo is the long established old forces which were yakni negara-negara kapitalis yang
capitalist countries of whom were neocolonialist
neokolonialis dan imperialis (Nekolim).
and imperialist (Nekolim). To accomplish Nefo it was then formed the axis of
Untuk mewujudkan Nefo maka dibentuk poros
Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang. Its
Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang.
impacts was the reduction of Indonesia movement
Dampaknya ruang gerak Indonesia di forum
space at international forum because it only
internasional
referred to the communist countries.
menjadi
sempit
sebab
hanya
berpedoman ke negara-negara komunis.
b. Politik Konfrontasi Malaysia
b. Malaysia Political Confrontation
Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi
Indonesia was also implementing the confrontation
dengan Malaysia. Hal ini disebabkan karena
politic towards Malaysia. This happened because
pemerintah tidak setuju dengan pembentukan
the
negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai
establishment of the Malaysian federation state of
proyek
neokolonialisme
Inggris
government does
not
agree
with
the
yang which were regarded as British neocolonialism
membahayakan Indonesia dan negara-negara blok
projects that could endanger Indonesia and other
Nefo.
Nefo countries block.
Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden
In the context of the confrontation the President
mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora)
announced Dwi Komando Rakyat (Dwikora) on May
pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya sebagai 3, 1964, the content is as follows. Strengthens the resilience of the Indonesian
berikut. Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia.
Revolution.
Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk
Assist the Malaysian people's struggle to
membebaskan diri dari Nekolim Inggris.
free itself from the British Nekolim.
Pelaksanaan sukarelawan
Dwikora ke
mengirimkan The implementation of Dwikora by sending Timur dan Barat volunteers to the East and West Malaysia showed
dengan
Malaysia
menunjukkan adanya campur tangan Indonesia the involvement of Indonesia on the domestic problems of Malaysia. pada masalah dalam negeri Malaysia.
c. Politik Mercusuar
c. Lighthouse Politic
Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab Lighthouse politic was run by the president because beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan he considers that Indonesia was a beacon to light the mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di way for the Nefo of worldwide. seluruh dunia.
Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan
To make it happen thus was held the major and
proyek-proyek besar dan spektakuler yang
spectacular projects which were expected to put
diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada
Indonesia on a leading position among Nefo. Such
kedudukan yang terkemuka di kalangan Nefo.
projects required a massive cost of billion rupiahs including the convening of GANEFO (Games of the
Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang New Emerging Forces) of which requires the sangat besar mencapai milyaran rupiah diantaranya construction of Senayan Sports complex as well as diselenggarakannya GANEFO (Games of the New the travel expenses for the foreign delegates. Emerging
Forces)
membutuhkan On January 7 1965, Indonesia left the UN
yang
pembangunan kompleks Olahraga Senayan serta membership because Malaysia was appointed to be a non-permanent member of the UN Security
biaya perjalanan bagi delegasi asing.
Council. Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. d. Non-Block Movement Politic
d. Politik Gerakan Non-Blok Gerakan
Non-Blok
persaudaraan
merupakan
negara-negara
gerakan Non-Block Movement (GNB) was a fraternal
Asia-Afrika
yang movement of the Asia and Africa countries in which
kehidupan politiknya tidak terpengaruh oleh Blok their political life were unaffected by the West Block nor the East Block.
Barat maupun Blok Timur.
Selanjutnya
gerakan
memusatkan Furthermore, this movement focused its fight to the
ini
perjuangannya pada gerakan kemerdekaan bangsa- independence of the Asian-African nations and bangsa Asia-Afrika dan mencegah perluasan Perang preventing the expansion of the Cold War. Dingin.
Keterlibatan
Indonesia
dalam
GNB Indonesia's involvement in GNB had showed that
menunjukkan bahwa kehidupan politik Indonesia di Indonesian political life in worldwide was quite advanced.
dunia sudah cukup maju.
GNB merupakan gerakan yang bebas mendukung GNB is a free movement intended to support the perdamaian dunia dan kemanusiaan. Bagi RI,
world peace and humanity. To RI, GNB is a radiant
GNB merupakan pancaran dan revitalisasi dari
revitalization of 1945 Constitution both on the scale
UUD1945
baik
dalam
skala
nasional
dan of national and international.
internasional.
Besarnya kekuasaan Presiden dalam Pelaksanaan The amount of the President authority during the demokrasi terpimpin tampak dengan:
guided democracy were shown as follow:
a. Pengangkatan Ketua MPRS dirangkap oleh a. The appointment of MPRS Chairman held by Wakil Perdana Menteri III serta pengangkatan
Deputy Prime Minister III and the appointment
wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin
of MPRS vice chairman elected and led by the
oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang
mainstream parties and representatives of the
masing-masing berkedudukan sebagai menteri
Armed Forces in which each serves as the
yang tidak memimpin departemen.
minister who did not lead the department.
b. Pidato presiden yang berjudul ”Penemuan
b. The
president's
speech,
entitled
"Our
Kembali Revolusi Kita” pada tanggal 17 Agustus
Rediscovered Revolution" on March August 17,
1959 yang dikenal dengan Manifesto Politik
1959, also known as the Political Manifesto of
Republik
ditetapkan
the Republic of Indonesia (Manipol) defined as
sebagai GBHN atas usul DPA yang bersidang
the GBHN on the suggestion of DPA which
tanggal 23-25 September 1959.
convened from September 23-September 25, in
Indonesia
(Manipol)
1959.
c. Inti Manipol adalah USDEK (Undang-undang
Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi c. The core of the Political Manifesto of which Terpimpin,
d.
Ekonomi
Terpimpin,
Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal
Socialism,
dengan MANIPOL USDEK.
Economy, and the Personality of Indonesia).
Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai Pemimpin
Thus
Besar Revolusi yang berarti sebagai presiden
as MANIPOL USDEK.
it’s
Democracy,
further
Guided
known
Pidato presiden yang berjudul “Berdiri di atas
the Revolution, which terms him to be president
Kaki Sendiri” sebagai pedoman revolusi dan
for life. e.
politik luar negeri. f.
Guided
d. The appointment of Ir. Sukarno as the Leader of
seumur hidup. e.
were USDEK (1945 Constitution, Indonesian
dan
Presiden
berusaha
menciptakan
Own Foot" of which were made as a guide of the
kondisi
revolution and the foreign policy.
persaingan di antara angkatan, persaingan di f.
antara TNI dengan Parpol. g. Presiden mengambil alih pemimpin tertinggi Angkatan
Bersenjata
dengan
di
Komandan Operasi Tertinggi (KOTI).
bentuk
The president's speech, entitled "Standing on
President seeks to create competing conditions between forces, and competition between TNI and the political parties.
g. The President took over the supreme leader of the Armed Forces in the form of Supreme Operations Commander (KOTI).
Pustaka:
Reference:
“Pendidikan Kewarganegaraan dan Sejarah untuk
“Pendidikan Kewarganegaraan dan Sejarah untuk
SMP”.
SMP”.
Diperbarui: 13 October 2016
Updated: 13 October 2016
