Demokrasi di Indonesia. Sebuah Survei Pemilih Indonesia 2003

1

Demokrasi di Indonesia Sebuah Survei Pemilih Indonesia 2003

151103-NAS-INTRO(1-37)

1

12/2/03, 1:27 PM

2 Demokrasi di Indonesia

151103-NAS-INTRO(1-37)

2

12/2/03, 1:27 PM

3

Demokrasi di Indonesia Sebuah Survei Pemilih Indonesia 2003

Pimpinan Proyek & Editor: Tim Meisburger Dewan Editor The Asia Foundation: Douglas Ramage, Roderick Brazier, Robin Bush, Hana Satriyo, Zacky Husein, Kelly Deuster, Wandy N. Tuturoong, Sandra Hamid Rancangan Kuesioner: Craig Charney – Charney Research Laporan: Craig Charney, Nicole Yakatan, and Amy Marsman – Charney Research Penelitian & Studi Lapangan: Farquhar Stirling, Achala Srivasta, Eko Wicaksono, Safril Faried, Dindin Kusdinar, Rocky Hatibie – ACNielsen Indonesia

151103-NAS-INTRO(1-37)

3

12/2/03, 1:27 PM


Tentang The Asia Foundation The Asia Foundation adalah sebuah organisasi nirlaba, lembaga non pemerintah pemberi hibah yang bekerja untuk mengembangkan keterbukaan dan kemakmuran di wilayah Asia Pasifik. The Asia Foundation mendukung program-program di Asia untuk membantu meningkatkan tata pemerintahan dan hukum, reformasi ekonomi dan pembangunan, partisipasi politik perempuan dan hubungan international. The Asia Foundation mengutamakan penguatan kepemimpinan dan kapasitas institusi lokal dan meningkatkan kebijakan publik. Hibah dari The Asia Foundation diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan dan pelatihan, bantuan teknis, pertukaran, penelitian kebijakan dan materi pendidikan. Didirikan pada tahun 1954, The Asia Foundation berkantor pusat di San Fransisco, memiliki 16 kantor di Asia dan sebuah kantor di Washington, D.C. Keterangan lebih lanjut hubungi website The Asia Foundation di www.asiafoundation.org

This publication was made possible through support provided by the U. S. Agency for International Development. The opinions expressed herein are those of the authors and do not reflect the views of the U.S. Agency for International Development. Semua foto sampul Kantor Berita Antara, kecuali kanan bawah P.J. Leo

151103-NAS-INTRO(1-37)

4

12/2/03, 1:27 PM

5

Pengantar Laporan ini menampilkan hasil survei nasional ketiga The Asia Foundation atas pemilih Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan pemilih, mempelajari pendapat mereka yang beragam, serta untuk mengidentifikasi isu-isu penting serta tantangan yang akan dihadapi oleh pelaksana pemilihan umum serta lembagalembaga lain yang memberikan berbagai bentuk bantuan untuk menghadapi Pemilu 2004 nanti. Jajak pendapat dilaksanakan dari tanggal 25 Juni sampai dengan 10 Agustus 2003 di 32 dari 33 provinsi seluruh Indonesia. Sampel sebanyak 1,056 ditarik secara random dengan memperhatikan aspek keterwakilan secara nasional, dan data didapat dengan wawancara tatap-muka. Selain itu sejumlah 230 over-sample juga ditarik untuk memungkinkan analisa di beberapa daerah dengan jumlah sampel yang terlalu kecil. Survei ini terlaksana dengan dana dari U.S. Agency for International Development. Survei ini adalah satu dari delapan jajak pendapat inovatif untuk me ngukur demokrasi yang telah didukung oleh The Asia Foundation di Asia. Pertama dari kedelapan jajak pendapat tersebut adalah penelitian nasional untuk program pendidikan pemilih Indonesia yang dilakukan sebelum Pemilu 1999. Kedua adalah penelitian paska Pemilu 1999 yang dilaksanakan pada bulan Agustus di tahun yang sama, ketiga adalah penilitan di Kamboja tahun 2000, keempat adalah penelitian untuk sektor peradilan di Indonesia tahun 2001, kelima dan keenam adalah jajak pendapat di Timor Leste tahun 2001 dan 2002, serta ketujuh adalah penelitian yang juga dilakukan di Kamboja pada 2003. (seluruh jajak pendapat dapat diakses di http://www.asiafoundation.org/ publications/surveys.html). Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peningkatan pengetahuan para pemilih Indonesia tentang demokrasi dan pemilu yang dihasilkan setelah pemilu 1999 masih bertahan, dan untuk mengidentifikasi secara rinci hal-hal yang belum dikuasai oleh

151103-NAS-INTRO(1-37)

5

12/2/03, 1:27 PM


pemilih sehingga lembaga yang melakukan program pendidikan pemilih dapat secara tepat menjadikan hal-hal tersebut sasaran program – yang artinya sumber daya dan dana yang terbatas dapat digunakan secara efektif. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengukur pendapat serta sikap pemilih dalam hal demokrasi dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia, serta untuk membandingkan pendapat serta sikap tersebut dengan hasil penelitian yang sama di tahun 1999. De ngan demikian kita dapat mempelajari arah demokratisasi serta mengukurnya dari waktu ke waktu. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan praktis untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta organisasi sipil lain dalam mengembangkan kampanye pendidikan pemilih serta pendidikan kewarganegaraan. Bagi mereka yang melakukan kampanye pendidikan pemilih dan kewarganegaraan, hasil jajak pendapat yang memperlihatkan dengan jelas apa yang dibutuhkan ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun program dengan dampak yang sebesar-besarnya. Penelitian ini juga berfungsi sebagai pegangan yang dapat membantu mengukur secara tepat keberhasilan program yang dilaksanakan oleh para pemberi bantuan serta pelaksana pemilu. Selain itu penilitian ini juga bermakna bagi para pengambil kebijaksanaan, kelompok akademis serta mereka yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang situasi dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Douglas E. Ramage Representative Indonesia The Asia Foundation Jakarta, November 2003

151103-NAS-INTRO(1-37)

6

12/2/03, 1:27 PM

7

Daftar Isi GAMBARAN UMUM

11

PENDAHULUAN

33

LAPORAN NASIONAL

39

BAB 1: SITUASI NEGARA Arah Negara Beberapa Alasan Atas Jawaban “Arah yang Benar” Beberapa Alasan Atas Jawaban “Arah yang Salah” Beberapa Masalah Terbesar Indonsia Situasi Ekonomi Perbedaan Suasana Kinerja Presiden Kinerja DPR Kinerja Wakil Daerah di DPR Keterasingan politis Rangkuman

41

BAB 2: PARTISIPASI POLITIK Keikutsertaan Dalam Pemilihan Presiden Beberapa Alasan Memberikan Suara Pada Pemilihan Presiden Beberapa Alasan menolak Memberikan Suara Pada Pemilihan Presiden Keikutsertaan Dalam Pemilihan Anggovta DPR Beberapa Alasan Memberikan Suara Pada Pemilihan DPR Harapan Terhadap Pemilu 2004 Perbedaan Harapan terhadap Pemilu Ketertarikan Terhadap Politik Alasan Keetidaktertarikan pada Politik Diskusi Politik Pencalonan Diri untuk Lembaga Perwakilan Rangkuman

61

151103-NAS-INTRO(1-37)

7

12/2/03, 1:27 PM


BAB 3: BERBAGAI KEBUTUHAN PENDIDIKAN PEMILIH: PROSEDUR PEMILIHAN DAN PEMBERIAN SUARA Pengetahuan Mengenai Pemilu Mendatang Pemahaman tentang DPD Pengetahuan tentang Tata Cara Pemilihan Siapa yang Perlu Mendaftar Tindakan Bila Belum Terdaftar Pemahaman tentang Tenggat Pendaftaran Pengetahuan tentang Penyelenggaraan Pemilu Pengaduan Masalah-Masalah Pemilu Tanggung Jawab Menangani Sengketa Pemilu Indeks Proses Pengajuan Keluhan Pemilu Dampak Hadiah Partai bagi Pemimpin Kehadiran Satgas Parpol Dalam Kampanye Rekomendasi Pendidikan Pemilih bagi Seluruh Pemilih Rekomendasi Pendidikan bagi Kelompok Sasaran Khusus Rangkuman

79

BAB 4: KEBUTUHAN PENDIDIKAN: KEMAMPUAN MEMPENGARUHI, LEMBAGA LEMBAGA, DAN PARTAI-PARTAI POLITIK 103 Kemampuan Mempengaruhi Apa yang Dapat Dicapai Lewat Pemilu Tugas dan Fungsi DPR Kedekatan dengan Partai Memilih Partai Politik Alasan Memilih partai Tertentu Perbedaan diantara Partai-Partai Perbedaan Partai Islam Tujuan Partai Islam Ketertarikan Terhadap Pendidikan Pemilih Rekomendasi Pendidikan Pemilih bagi Semua Pemilih Rangkuman

151103-NAS-INTRO(1-37)

8

12/2/03, 1:27 PM

9

BAB 5: KEBUTUHAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Ciri-Ciri Negara Demokrasi Konsekwensi Langsung Demokrasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Indeks Pemahaman Demokrasi Dukungan Terhadap Perluasan Kekuasaan Militer Dukungan Terhadap Kepemimpinan Otoriter Perempuan Menentukan Pilihannya Sendiri Toleransi Politik: Rapat Partai Toleransi Politik: Calon dari Kelompok Masyarakat Yang Sering Mendapatkan Perlakuan Diskriminatif Menghapus Larangan Bagi Bekas Anggota PKI Saran Untuk Program Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Kelompok Target Khusus Rangkuman

125

BAB 6: JENDER DAN PARTISIPASI POLITIK Berbagai Masalah yang Dihadapi Wanita Isu Jender dalam Politik dan Pemilu Pengaruh Kebutuhan Perempuan dalam Keputusan Pemberian Suara Isu-isu Perempuan dan Pemberian Suara Memberi Suara bagi Calon Perempuan Jender dan Perwakilan dalam Pemilu Mengapa Menyukai Perwakilan Laki-laki/Perempuan? Dukungan bagi Partai dengan Kuota Perempuan 30% Rangkuman

147

BAB 7: KRIMINALITAS, KEADILAN, DAN KORUPSI Kekahawatiran atas keselamatan diri Kejahatan Kriminal Kepercayaan terhadap Penegakan Hukum Dugaan Korupsi Dalam Pemerintahan Penyuapan Rangkuman

165

151103-NAS-INTRO(1-37)

9

12/2/03, 1:27 PM


BAB 8: SUMBER-SUMBER INFORMASI, PENGGUNAAN MEDIA DAN BAHASA Pengantar – Sumber-Sumber Pendidikan Pemilih dan Media Sumber-sumber Informasi: Berbagai Peristiwa Nasional Sumber-sumber informasi: Prosedur Pemilu Kebiasaan Menonton TV Waktu Menonton TV Stasiun TV Pilihan Kebiasaan Mendengar Radio Waktu Mendengar Radio Stasiun Radio Pilihan Sumber-sumber Informasi yang Diminati: Prosedur Pemilu Organisasi Pendidikan Pemilih yang lebih Diminati: Informasi Pemilu Penggunaan Bahasa Bahasa yang Diminati untuk pendidikan Pemilih Rangkuman

175

CHAPTER 9: REKOMENDASI BAGI KAMPANYE PENDIDIKAN

193

Pendidikan Pemilih: Tahap Pertama, proses Pemilu Pendidikan Pemilih: Tahap Kedua, Lembaga-lembaga dan Partai-Partai Politik Pendidikan Warga Negara: Nilai-Nilai Demokrasi dan Toleransi Kesimpulan Rangkuman Demografi Kelompok Sasaran LAPORAN REGIONAL

209

Bab 1: Perbandingan Antar Daerah Bab 2: Jawa Bab 3: Kalimantan Bab 4: Papua Bab 5: Sumatera Bab 6: Sulawesi

151103-NAS-INTRO(1-37)

10

211 231 255 279 303 327

12/2/03, 1:27 PM

11

GAMBARAN UMUM Laporan ini menampilkan temuan jajak pendapat nasional pemilih Indonesia 2003. Mewakili pandangan pemilih secara nasional, survei ini dilakukan untuk menyediakan informasi rinci mengenai pengetahuan dan pandangan calon pemilih tentang politik dan pemilu. Informasi ini diharapkan akan membantu berbagai lembaga yang tengah merencanakan program pendidikan pemilih untuk merancang kerja secara akurat menjelang pemilu 2004 mendatang. Jajak pendapat ini dibuat berdasarkan dua survei yang pernah dilakukan The Asia Foundation di sekitar masalah pemilu. Pertama, penelitian yang dilakukan sebelum pemilu 1999 untuk mengidentifikasi kebutuhan program pendidikan pemilih; dan kedua, penelitian yang dilaksanakan sesudah Pemilu 1999 untuk mengukur dampak program pendidikan pemilih tersebut. Jajak pendapat kali ini mengulang kembali beberapa pertanyaan dari survei 1999 sehingga berbagai perubahan di sekitar masalah demokratisasi di Indonesia serta program pendidikan pemilih dapat diukur efektifitasnya empat tahun setelah Pemilu demokratis paska Suharto. Penelitian dilakukan dari tanggal 25 Juni hingga 10 Agustus 2003. Sebanyak 1.056 orang diwawancara sebagai sampel representatif yang diambil secara acak. Sampel terdiri dari mereka yang memenuhi syarat sebagai pemilih (berusia 17 tahun keatas, atau sudah menikah). Suvei berlangsung di 32 dari 33 provinsi di Indonesia. Selain itu diambil juga over-sample sebesar 230 orang: 104 responden di Papua, 72 di Kalimantan, dan 54 di Sulawesi. Over-sample ini dilakukan agar analisa regional dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut (dan over-sample diturunkan kembali ke proporsi sebenarnya sesuai dengan sampel nasional untuk menganalisa temuan nasional). Penelitian ini diselenggarakan atas kerjasama The Asia Foundation dengan Charney Research dari New York, dan AC Nielsen Indonesia, Jakarta.

151103-NAS-INTRO(1-37)

11

12/2/03, 1:27 PM


Survei kuantitatif ini dirancang berdasarkan temuan dari penelitian kualitatif dan diskusi kelompok dengan masyarkat umum serta kelompok kecil lain di Jakarta, Yogyakarta, dan beberapa daerah rural di Jawa Barat. Riset kualitatif dilakukan tanggal 6 sampai 15 Januari, 2003. Sebagaimana disebutkan di atas, survei kali ini juga merujuk pada penelitian sebelum Pemilu 1999 yang terdiri atas 1204 wawancara dan dilakukan pada tanggal 24 Desember hingga 24 Januari 1999, dan penelitian paska-pemilu 1999 yang terdiri atas 1.008 wawancara, dan dilakukan antara 8 sampai 31 Juli 1999. Beberapa hasil penting survei ini dapat dilihat di bawah ini, dan selanjutnya ringkasan pendek dari setiap masalah penelitian dapat ditelusuri di bagian utama laporan ini.

Temuan Kunci • Hasil survei ini menunjukkan bahwa pemilih Indodnesia mencapai keberhasilan yang pantas dicatat dalam upaya melakukan konsolidasi transisi demokrasi sejak 1999. Walau kritis pada pemimpin dan lembaga-lembaga pemerintahan, pemilih menaruh kepercayaan bahwa pemilu mempunyai dampak untuk perubahan jumlah mereka yang berniat untuk ikut serta dalam pemilu sangat besar, dan mereka juga tampak masih ingat akan hal-hal yang mereka pelajari soal demokrasi dari kampanye pendidikan pemilih empat tahun silam. • Namun, di beberapa hal tampaknya pendidikan pemilih dan pendidikan warga dibutuhkan secara khusus. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih tidak mengetahui prosedur baru pemilu, peran pemilu dan para wakil rakyat, serta prinsip dasar ataupun nilai-nilai demokrasi seperti soal toleransi politik.

151103-NAS-INTRO(1-37)

12

12/2/03, 1:27 PM

13

• Sejumlah pemilih percaya bahwa negara Indonesia berjalan ke arah yang benar, namun dibanding dengan 1999 mereka secara nyata tampak kurang optimis. • Faktor yang paling mempengaruhi penilaian pemilih tentang negara adalah faktor ekonomi, termasuk soal kemiskinan, kesempatan kerja, serta harga. Walau telah terjadi stabilitas di tingkat ekonomi makro, lebih separuh masyarakat merasa bahwa daya beli mereka berkurang ketimbang empat tahun lalu. • Kekerasan dan keresahan sosial adalah persoalan terbesar kedua yang dihadapi Indonesia, tetapi keprihatinan atas soal ini tercatat di peringkat kedua setelah ekonomi. • Sebagaimana pandangan mereka soal negara, kebanyakan orang Indonesia memiliki pandangan beragam, walau cenderung positif, tentang Presiden Megawati. Masyarakat juga cenderung menilai positif atas kerja wakil daerah mereka, dan bersikap lebih negatif pada DPR secara keseluruhan. • Hampir semua pemilih berniat untuk menggunakan hak pilih mereka di pemilu 2004, sebagaimana juga di tahun 1999. Tidak ada tanda akan terjadinya protes atau golput. Dibanding dengan pemilu lalu, pemilih bahkan tampak lebih yakin bahwa pemilu mempunyai arti – hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kepercayaan akan keadilan dan pentingnya pemilu. • Masyarakat Indonesia membutuhkan informasi tentang pemilu yang akan datang, dan kebutuhan ini harus dipenuhui oleh lembaga yang melakukan pendidikan pemilih. Kebanyakan pemilih tidak mengetahui kapan Pemilu akan berlangsung, lembaga kenegaraan apa saja yang anggotanya akan dipilih, atau tentang pendaftaran dan adanya tenggat waktu pendaftaran. Beberapa dari mereka bahkan tidak mengetahui bahwa mereka mesti mendaftar kembali.

151103-NAS-INTRO(1-37)

13

12/2/03, 1:27 PM


• Masyakarat Indonesia tidak berharap banyak dari politik. Sedikit saja di antara mereka yang merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi keputusan pemerintah, atau mengetahui bahwa pemilu serta keterwakilan dapat digunakan untuk menyuarakan pandangan serta untuk memperjuangkan kepentingan mereka. • Dukungan partai biasanya lebih didasari pada identifikasi emosional. Kebanyakan pemilih memiliki keterikatan lemah dengan partai politik dan tidak banyak di antara mereka yang dapat melihat perbedaan antara satu partai dengan lainnya. • Walau mengaku berminat rendah pada politik dan diskusi politik, pemilih cukup tertarik pada program pendidikan pemilih yang memberi kesempatan membandingkan dan mengajukan pertanyaan pada partai politik dan para caleg. • Peningkatan yang didapat dari usaha pendidikan pemilih tahun 1999 tetap tampak terpelihara, khususnya mengenai demokrasi, partisipasi perempuan dalam politik, serta toleransi politik. • Mayoritas masyarakat Indonesia tidak bisa menyebutkan ciri medasar dari negara demokratis atau mengenali lebih dari tiga di antara tujuh prinsip dasar demokrasi – sehingga hal ini harus menjadi prioritas bagi pendidikan warga. Cukup banyak juga yang masih memerlukan pendidikan soal toleransi pada partai politik yang tidak diminati atau calon legeslatif dari kelompok yang sering mendapatkan perlakuan diskriminatif. • Pemilih pria dan perempuan berbeda pendapatnya tentang pentingnya mendukung anggota DPR perempuan atau tentang para caleg yang menyuarakan “kebutuhan perempuan” sebagai tema utama kampanye.

151103-NAS-INTRO(1-37)

14

12/2/03, 1:27 PM

15

• Baik pemilih pria dan perempuan berpendapat bahwa kelompok perempuan mempunyai kepentingan politik bersama. Mereka juga bereaksi positif pada calon legislatif yang menyuarakan persoalan perempuan seperti pendidikan anak perempuan dan keluarga berencana, atau soal kuota 30 persen untuk perempuan di daftar calon legislatif. Namun, kalau harus memilih di antara caleg yang memprioritaskan kepentingan perempuan atau kepentingan lain, maka pemilih perempuan dan pria terbagi suaranya – perempuan memilih mereka yang memprioritaskan persoalan perempuan, sebaliknya dengan pria. Tetapi, yang patut dicatat adalah masyarakat Indonesia dari berbagai kepentingan politik menginginkan perempuan untuk maju dan bukan mundur. • Kemungkinan kejadian kriminal dan ketakutan akan terjadinya kejahatan tampak rendah, walaupun terlihat peningkatan atas jumlah laporan soal kekerasan dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat rasa percaya yang menengah pada polisi dan pengadilan. • Sebagian orang Indonesia percaya bahwa korupsi di antara pegawai negeri adalah sesuatu yang memang terjadi. Satu dari tiga pemilih mengetahui seseorang yang penah memberi uang sogokan pada pegawai negeri atau polisi. • Televisi adalah media pendidikan pemilih dan pendidikan warga yang paling penting. Sementara itu ketua RT dan RW mempunyai peran penting untuk menyebarkan informasi tentang proses pemilu. Organisasi sosial dan keagaamaan adalah sumber yang dipercaya oleh pemilih dan temu muka adalah cara yang diperlukan untuk meraih pemilih tanpa televisi atau mereka yang buta aksara.

151103-NAS-INTRO(1-37)

15

12/2/03, 1:27 PM


SUASANA NASIONAL Demokrasi di Indonesia Tertatih-tatih, tapi masih Berjalan Pemilih di Indonesia masih melihat keadaan negara secara positif, namun sikap mereka tidak seoptimistis dibanding tahun 1999 saat tujuh dari sepuluh orang merasa bahwa Indonesia tengah berjalan ke arah yang benar. Kini, sebagian pemilih (44%) masih percaya bahwa Indonesia berjalan ke arah yang benar tetapi sepertiga dari responden merasa pesimis dan 18% merasa tak yakin. Kelompok yang menjadi pahit sikapnya umumnya adalah mereka yang lebih muda, berpendidikan, dan secara ekonomi lebih mampu – sementara itu mereka yang kurang diuntungkan lebih positif sikapnya. Sebagian besar pemilih mendasarkan penilaiannya tentang Indonesia pada persoalan ekonomi, sementara sebagian lain menyebut masalah kekerasan dan keresahan sebagai dasar sikap penilaian mereka. Persoalan ekonomi – termasuk soal pekerjaan, kemiskinan, harga – disebut sebagai persoalan terberat Indonesia, dan mereka yang menyebutkan persoalan ini jumlahnya hampir sama empat tahun lalu (59%). Kemajuan ekonomi makro tampaknya tidak disertai dengan perbaikan taraf hidup. Lebih dari separuh pemilih (52%) menyatakan bahwa daya beli mereka menurun dibanding tahun 1999. Kekerasan dan keresahan merupakan persoalan terbesar kedua, dan ini disebutkan oleh 20% pemilih. Keprihatinan tentang persoalan lain tampak juga muncul di antara pemilih, salah satu yang sering diucapkan adalah konflik di Aceh (disebutkan oleh 16% pemilih), korupsi (9%) dan kriminalitas (7%). Walau keadaan ekonomi dan kekerasan masih merupakan keprihatinan yang serius, namun isu-isu ini lumrah adanya di negara yang sedang mengembangkan kultur demokratis – bahkan keberadaan isu tersebut saat ini menunjukkan bahwa Indonesia tengah menjalani perjalanan menuju situasi politik yang normal. Empat tahun

151103-NAS-INTRO(1-37)

16

12/2/03, 1:27 PM

17

yang lalu, isu utama berhubungan dengan krisis ekonomi dan masa transisi politik, sehingga masalah lain seperti kriminalitas dan korupsi nyaris tidak mendapat perhatian secara nasional. Pemilih Indonesia cenderung menilai kinerja Presiden secara baik, 48% menilai positif dan 37% menilai negatif. Penilaian ini berhubungan dengan penilaian positif namun beragam soal situasi negara. Penilaian yang diberikan pemilih ini merupakan penilaian yang biasa diberikan pada pimpinan negara demokratis yang menghadapi masalah namun bukan menghadapi krisis – pimpinan yang punya kesempatan, meski bukan kepastian – untuk bisa dipilih kembali. Pemilih Indonesia lebih kritis terhadap kinerja DPR (39% positif dan 36% negatif), tetapi 54% puas dengan kinerja wakil daerah masing-masing dan hal ini juga merupakan pola yang biasa ditemukan di negara demokratis lainnya. Proporsi pemilih yang mengatakan bahwa pemerintah tidak peduli akan pikiran mereka meningkat hampir dua kali lipat ketimbang tahun 1999 dan 2003. Di tahun 2003, sekitar 47% merasa bahwa pemerintah tidak peduli akan pikiran mereka, dan 39% mengatakan sebaliknya. Rasa terabaikan ini muncul terutama di antara mereka yang berpendidikan atau mereka yang muda – dan sekali lagi, angka-angka ini tidak jauh berbeda dengan situasi di berbagai negara demokratis lainnya.

PARTISIPASI POLITIK Tinggi, Tanpa Tanda Golput Seperti di tahun 1999, mayoritas pemilih berniat untuk berpartisipasi di pemilu 2004, baik pemilu untuk memilih Presiden (93%) dan anggota legislatif (91%). Pemilu dilihat sebagai kewajiban warga negara dan kesempatan untuk memilih pemimpin. Tidak ada tanda-tanda bahwa akan muncul boikot ataupun ‘golput’, walaupun terlihat ada ketidakpuasan yang cukup tinggi pada politik dan para politisi. Sebab utama

151103-NAS-INTRO(1-37)

17

12/2/03, 1:27 PM


yang diutarakan mereka yang tidak berniat memilih adalah bahwa mereka tidak mengerti politik dan pemilu, dan hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan pemilih, bukan penolakan untuk berpartisipasi. Sekitar 48% pemilih menganggap pemilu akan membawa perubahan. Jumlah ini meningkat tinggi dari situasi sebelum pemilu 1999, walau memang agak menurun ketimbang suasana setelah pemilu tersebut. Hanya sekitar 30% pemilih yang menganggap bahwa suara mereka tidak berarti. Sementara pemilih yang termasuk kelompok yang diuntungkan (berpendidikan, muda, urban, berpenghasilan tinggi) optimistis tentang kemungkinan suara mereka membawa perubahan, namun sebenarnya peningkatan kepercayaan pada pemilu lebih tampak di antara mereka yang kurang diuntungkan (kurang berpendidikan, tua, berpenghasilan rendah, di desa). Sepertinya, sejak 1999, pemilih menaruh kepercayaan akan keadilan dan pentingnya pemilu -- sesuatu yang nyaris tidak terjadi di jaman Orde Baru, terutama di antara mereka yang kurang diuntungkan. Walau di satu sisi partisipasi dalam pemilu tampaknya akan tinggi, hanya 28% pemilih mengaku tertarik pada politik, hanya 16% mau mempertimbangkan kemungkinan masuk ke dunia politik bila diberi kesempatan, 8% membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan politik. Masalah utama bagi mereka yang tidak tertarik pada politik menunjukkan adanya keterabaian politik: para pemilih tersebut me ngatakan bahwa mereka kecewa pada politik, atau tidak menyukainya. Mereka yang tidak bersedia dicalonkan cenderung datang dari kelompok masyarakat yang juga tidak tertarik pada politik dan diskusi politik, dan mereka menganggap bahwa mereka tidak memiliki cukup pendidikan atau kekayaan.

151103-NAS-INTRO(1-37)

18

12/2/03, 1:27 PM

19

PENDIDIKAN PEMILIH TENTANG PEMILU DAN TATACARA PEMILU Yang Mendasar untuk Semua, dan lebih Mendalam untuk Beberapa Kelompok Secara umum pemilih Indonesia tidak banyak mengetahui tentang Pemilu 2003. Tujuh di antara sepuluh orang tidak mengetahui bulan apa Pemilihan anggota legislatif akan berlangsung, atau apakah pemilih akan memilih lembaga lain di samping DPR. Sembilan dari sepuluh pemilih belum pernah mendengar tentang DPD yang akan dipilih selain DPR, atau apa peran DPD. Pemilih tampak bingung mengenai cara mencoblos: apakah mereka mesti mencoblos partainya, calon anggota legislatifnya, atau keduanya. Sangat sedikit dari mereka yang mengetahui bagaimana calon legislatif yang dipilih akan ditentukan pemenangnya. Meskipun sebagian besar mengetahui bahwa Presiden akan dipilih secara langsung, sangat sedikit yang mengetahui apa yang akan terjadi bila tidak satu calon presidenpun mendapatkan suara mayoritas di putaran pertama pemilihan. Sebagian besar pemilih mengetahui bahwa mereka mesti mendaftar, tetapi sekitar 17% tidak yakin apakah pendaftaran perlu atau tidak. Yang lebih penting untuk diketahui adalah bahwa para pemilih tidak mengetahui adanya tenggat waktu pendaftaran. Sebagian besar pemilih tidak mengetahui ke mana mesti menyuarakan keluhan bila mereka melihat terjadinya kecurangan dalam pemilu: hanya 23% mengatakan bahwa mereka harus menghubungi KPU atau Panwaslu. Sebagian pemilih merasa bahwa penyelesaian kecurangan pemilu di tingkat lokal terpulang pada mereka sendiri. Sejalan dengan anggapan bahwa “politik uang” bisa mempengaruhi hasil pemilu, empat dari sepuluh menganggap bahwa pilihan pemilih dapat dipengaruhi dengan pemberian uang, makanan, atau pemberian

151103-NAS-INTRO(1-37)

19

12/2/03, 1:27 PM


lain. Tetapi, hanya 15% yang mengatakan bahwa pemberian tersebut akan mempengaruhi pilihan mereka secara pribadi, dan 24% lainnya masih merasa kurang yakin apakah mereka dapat dipengaruhi atau tidak. Temuan-temuan ini menggarisbawahi bahwa semua pemilih memerlukan pendidikan yang paling mendasar tentang pemilu: tanggal, prosedur, lembaga-lembaga yang anggotanya akan dipilih, cara melaporkan kecurangan. Selain itu, juga diperlukan pendidikan pemilih khusus bagi kelompok masyarakat tertentu yang tidak mengerti cara-cara pendaftaran serta kemungkinan bisa menjadi sasaran politik uang.

PENDIDIKAN PEMILIH TENTANG INSTITUSI POLITIK DAN PARTAI POLITIK Apa yang dapat Mereka Lakukan untuk Kami? Pemilih Indonesia tidak terlalu banyak berharap dari politik dan para politisi. Hanya sedikit dari pemilih (15%) yang menganggap bahwa mereka dapat mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. Hal ini memperlihatkan rendahnya kesadaran pemilih bahwa mereka dapat menggunakan pemilu atau wakil rakyat untuk menyuarakan panda ngan ataupun untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Sedikit pemilih yang dapat secara spontan menyebutkan tujuan pemilu selain untuk memilih kandidat anggota parlemen, seperti untuk menyuarakan suara dan tuntutan mereka. Nyaris tidak ada yang mengatakan bahwa pemilu dapat menjadi kesempatan untuk menggantikan anggota pemerintah yang tidak diinginkan atau pun pemerintahan, tampak bahwa hal ini tidak dilihat sebagai peran pemilu di Indonesia. Para pemilih mengatakan bahwa fungsi DPR adalah untuk mengawasi Presiden sepertinya yang paling diingat oleh pemilih tentang DPR

151103-NAS-INTRO(1-37)

20

12/2/03, 1:27 PM

21

adalah hal-hal seperti pembebastugasan mantan Presiden Abdurrahman Wahid dan sejarah konflik antara DPR dan Presiden Megawati serta mantan Presiden Habibie. Hanya sedikit yang bisa mengutarakan peran DPR dalam membuat peraturan, menyuarakan pandangan rakyat, menyetujui anggaran, atau mewakili kepentingan konstituen. Hal ini mungkin tidak mengejutkan, mengingat kesan kebanyakan pemilih tentang DPR sebagai tukang stempel di jaman Orde Baru.

Pemilih mempunyai kecenderungan untuk memilih partai bukan berdasarkan penilaian atas partai mana yang bisa memperjuangkan kepentingan mereka, sebaliknya mereka lebih mengedepankan kedekatan emosional. Sedikit pemilih yang mengerti perbedaan antar satu partai dengan partai lainnya, tiga dari empat pemilih tidak bisa menyebutkan perbedaan antar partai sama sekali – dan kalaupun ada yang bisa mengutarakan perbedaan antar partai, pengetahuan mereka soal ini sangat samar-samar. Karenanya, hampir separuh pemilih (47%) tidak mengetahui partai apa yang akan dipilih bila pemilu dilangsungkan esok hari. Partai-partai politik sendiri juga tidak memiliki basis pemilih yang kuat, dan sebagian besar mayoritas pemilih adalah mereka yang disebut se bagai massa mengambang tanpa kedekatan pada partai manapun. Kenyataan bahwa partai-partai politik belum membuat diri mereka berbeda, setidaknya demikian kesan yang dimiliki para pemilih adalah sebuah persoalan besar bagi kampanye politik serta bagi demokrasi Indonesia pada umumnya. Sulit untuk menuntut tanggung jawab dari para pejabat pemerintahan atas kinerja mereka, atau untuk mendukung gagasan yang diperjuangkan mereka, bila partai politik sendiri gagal untuk mengkomunikasikan perbedaan mereka dalam hal-hal tersebut. Perhatian massa mengambang dapat diserap oleh partai politik yang mampu menegaskan perbedaan mereka, daripada melulu melakukan mobilisasi basis partai mereka sendiri.

151103-NAS-INTRO(1-37)

21

12/2/03, 1:27 PM


Bahkan partai politik yang dianggap sebagai partai Islam tidak dapat dibedakan secara jelas oleh para pemilih. Empat dari sepuluh pemilih tidak yakin apa yang membedakan partai Islam dengan partai politik lain dan lebih dari separuh tidak yakin apa yang mestinya mereka harapkan dari partai Islam. Mereka yang menyebutkan bahwa partai Islam adalah partai yang berbeda cenderung menyebutkan alasan keagamaan yang umum: mereka percaya bahwa anggota partai tersebut beragama Islam, bahwa partai tersebut mewakili Islam, bermoral dan taat. Hanya sejumlah minoritas yang mengatakan, bahkan di antara para pendukung partai tersebut, bahwa partai Islam memperjuangkan syariah Islam atau negara Islam, sehingga suara untuk partai Islam tidak bisa diartikan sebagai mandat untuk memperjuangkan syariah atau negara Islam. Walau kurang dari 30 persen pemilih mengatakan bahwa mereka tertarik pada politik, hampir duapertiga ingin mengetahui tentang pandangan calon legislatif dan partai politik dan hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan pada politik yang rendah lebih berhubungan dengan konotasi buruk yang disangkutkan pada kata “politik” daripada dengan ketidaktertarikan pada proses politik itu sendiri. Lebih dari 60% mengatakan bahwa mereka tertarik untuk melihat siaran TV yang mempertontonkan anggota DPR atau orang biasa mengajukan pertanyaan pada para menteri kabinet. Mereka juga tertarik untuk datang pada pertemuan antar rakyat dengan wakil di DPR, dan hampir 60 persen mengatakan tertarik pada forum dan debat politik yang non-partisan. Temuan ini menyiratkan pentingnya pendidikan pemilih mengenai masalah institusi politik dan partai. Salah satunya adalah dengan menegaskan bahwa pemilu dan wakil rakyat memberi kesempatan pada publik untuk menyuarakan pandangan dan memperjuangkan kepentingan mereka. Sementara itu aspek lain adalah untuk memberi kesempatan pada masyarakat untuk mempertanyakan calon legislatif dan wakil-

151103-NAS-INTRO(1-37)

22

12/2/03, 1:27 PM

23

wakil partai, dan untuk memberi kesempatan pada warga melihat partai politik saling mempertanyakan pandangan masing-masing.

ISU-ISU DI SEKITAR PENDIDIKAN WARGA Ada Tanda Kemajuan, Perlu lebih Banyak Kebanyakan pemilih Indonesia tidak lancar melafaskan unsur-unsur demokrasi, namun ada tanda bahwa telah terjadi peningkatan dalam hal ini. Melalui survei kali ini tercatat bahwa lebih dari separuh pemilih (53%) tidak mampu menyebutkan ciri-ciri demokrasi, tetapi peningkatan yang dihasilkan dari kampanye pendidikan warga 1999 (yang telah menekan angka ketidaktahuan dari 60%) sepertinya masih bertahan. Lebih dari itu, mereka yang mampu menyebutkan ciri-ciri demokrasi kini lebih canggih. Termasuk dalam karakterisitk pemilihan yang demokratis, mereka menyebutkan keadilan dan hak, pemerintah yang tanggap – sementara empat tahun lalu hanya sedikit sekali yang mampu menghubungkan demokrasi dengan apapun kecuali kebebasan mendasar (termasuk kebebasan pers). Ketika pemilih ditanya tentang tujuh prinsip yang berhubungan de ngan demokrasi, sebagian besar mayoritas – berkisar antara 55% sampai 65% dari masyarkat – dapat mengetahui enam dari ketujuh prinsip tersebut. Termasuk di dalamnya adalah bahwa semua sama di muka hukum, pemilu, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, kesempatan masyarakat bertanya pada wakil rakyat, kebebasan beragama. Namun, cukup banyak juga yang masih belum mengatahui hal-hal tersebut di atas, dan hanya sepertiga pemilih yang dapat menyebutkan empat prinsip dengan benar. Dengan demikian jelas bahwa masih banyak tugas yang tersisa dalam hal pendidikan warga negara.

151103-NAS-INTRO(1-37)

23

12/2/03, 1:27 PM


Pemilih terbagi hampir sama rata dalam ketujuh prinsip demokrasi: kendali sipil atas militer. Sepertiga masyarakat melihat hal tersebut sebagai bagian dari demokrasi, sepertiga lainnya mengatakan bukan, dan sepertiga lain mengatakan tidak yakin. Selain itu, pemilih juga terbagi hampir sama rata (40% pro, dan 39% anti) dalam hal memberikan hak kepada Panglima TNI untuk menurunkan pasukan tanpa persetujuan Presiden dalam keadaan bahaya. Sebagian masyarakat (53%) mendukung pemerintah yang kuat dan mampu menegakkan ketertiban, walau hal tersebut mungkin me ngurangi hak dan kebebasan mereka. Namun, hal ini mungkin lebih menunjukkan kekecewaan pemilih pada kinerja pemerintah dan bukan penolakkan pada nilai-nilai demokrasi karena perasaan kecewa ini dinyatakan oleh mereka yang paling kuat ikatannya pada nilai-nilai demokrasi. Karenanya tuntutan adanya pemerintah yang kuat menunjukkan kebutuhan pemilih akan pemerintah yang lebih baik dan tidak menunjukkan rasa anti-demokratis. Survei yang dilakukan setelah pemilu 1999 memperlihatkan bahwa usaha-usaha pendidikan warga saat itu berhasil meningkatkan tingkat penerimaan pemilih tentang perempuan agar mengambil pilihan politiknya sendiri, dan peningkatan ini tampaknya masih bertahan. Sekitar tigaperempat pemilih, baik perempuan maupun laki-laki, tetap berpendapat seperti itu. Namun, mesti diingat bahwa tetap ada seperempat pemilih yang masih perlu diyakinkan tetang hal ini. Mereka kebanyakan adalah kelompok pemilih yang tua dan kurang berpendidikan. Peningkatan dalam hal toleransi politik yang tercatat setelah usaha pendidikan warga tahun 1999 tampak telah terkikis, tetapi mayoritas (57%) pemilih mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan partai yang tidak disenangi untuk berkumpul di daerah mereka. Walau angka ini masih di atas angka sebelum pemilu 1999, ketika mereka yang memperbolekan pertemuan partai yang tak disenangi hanya 49%, namun

151103-NAS-INTRO(1-37)

24

12/2/03, 1:27 PM

25

angka itu jelas menurun dibanding mereka yang toleran (70%) setelah pemilu 1999. Temuan lain yang berhubungan dengan toleransi politik menunjukkan bahwa hanya 46% pemilih bersedia untuk memberi dukungan pada calon legislatif perempuan, hanya 8% yang bersedia mendukung keturunan Cina, dan 6% yang bersedia mendukung bekas tahanan politik. Di bawah ini adalah dua tema utama untuk kegiatan pendidikan pemilh: 1) Mendukung nilai-nilai demokrasi, termasuk arti dan prinsip demokrasi, mendorong perempuan untuk menentukan pilihannya sendiri, dan mendorong terjadinya diskusi politik. 2) Meningkatkan toleransi politik untuk partai politik yang tak di senangi dan kesediaan untuk mendukung calon legislatif dari kelompok yang dianggap kelompok “lain”, termasuk perempuan. Target utama dari pesan-pesan di atas adalah mereka yang kurang berpendidikan, mereka yang berada di desa, berpendapat rendah, dan mereka yang tidak mempunyai akses pada media elektronik ataupun cetak.

JENDER DAN PARTISIPASI POLITIK Kekuatan Isu-isu Perempuan Persoalan utama bagi perempuan, diutarakan oleh 36% pemilih perempuan, adalah kemiskinan. Kemiskinan juga adalah masalah yang utama bagi pemilih Indonesia pada umumnya. Setelah kemiskinan, persoalan terbesar kedua yang dihadapi perempuan adalah hal-hal yang dikaitkan sebagai masalah perempuan, seperti masalah keluarga berencana, kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan, hak-hak perempuan, pemerkosaan, dan menurunnya moral. Bila digabungkan, perhatian

151103-NAS-INTRO(1-37)

25

12/2/03, 1:27 PM


pada masalah yang kerap diangap “khas” perempuan ini hampir sama tingginya (35%) dengan masalah kemiskinan. Baik perempuan maupun laki-laki sama pandangannya tentang hal-hal tersebut di atas. Baik pemilih perempuan dan laki-laki menganggap bahwa perempuan bisa dilihat sebagai kelompok kepentingan. Namun terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam sikap mereka untuk mendukung calon legislatif yang secara khusus mengatakan bahwa mereka adalah pembela kepentingan perempuan – pada umumnya laki-laki kurang mendukung ketimbang perempuan untuk calon legislatif tersebut. Namun, isu-isu perempuan seperti pendidikan anak perempuan dan keluarga berencana adalah hal yang dianggap penting oleh kedua kelompok. Pemilih dari berbagai kepentingan dan agama, sama sikapnya dalam hal ini. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pemilih Indonesia baik di desa maupun di kota dari kelompok agama manapun menginginkan perempuan untuk terus memasuki arena publik dan tidak didomestikasi perannya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya (lihat bagian toleransi politik) terlihat adanya keragu-raguan untuk memilih perempuan—tidak sampai separuh pemilih (46%) saja yang bersedia memilih perempuan untuk menjadi politisi. Walau terlihat adanya perbedaan di antara perempuan dan laki-laki (51% perempuan mengatakan bersedia memilih perempuan, dan jumlah laki-laki yang bersedia hanya 46%), tetap mesti diperhatikan bahwa jumlah keseluruhan yang bersedia memilih perempuan bisa dianggap rendah. Lebih dari enam di antara sepuluh pemilih mengatakan bahwa mereka lebih cenderung memilih laki-laki sebagai wakil rakyat. Laki-laki dianggap lebih “kuat”, “tegar”, “pandai”, dan “secara alamiah memang pemimpin.” Mayoritas perempuan beranggapan demikian, dan di antara pemilih laki-laki anggapan tersebut lebih jamak ditemukan.

151103-NAS-INTRO(1-37)

26

12/2/03, 1:27 PM

27

Namun, walaupun terdapat kecenderungan memilih laki-laki bila dihadapkan pada pilihan “perempuan” atau “laik-laki”, hasil survei ini juga menunjukkan bahwa pemilih Indonesia menerima gagasan peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Hampir separuh pemilih (49%) mengaku akan mendukung partai yang memenuhi kuota 30% untuk calon legislatifnya, dan hanya satu di antara empat pemilih mengatakan bahwa mereka tak hendak memilih partai yang memenuhi kuota tersebut. Dukungan pada partai yang memenuhi 30% kuota ini dapat dilihat di antara pendukung partai manapun. Karenanya, terlihat bahwa pemenuhan kuota dalam daftar caleg partai, adalah strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan untuk saat ini. Sebaliknya, mengadu calon perempuan dan laki-laki di sebuah daerah pemilihan atau untuk posisi tertentu tampaknya bukan strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi perempuan.

KEJAHATAN, KEADILAN & KORUPSI Indonesia jarang merasa cemas atas keselamatan pribadi atau keluarganya. Walaupun media melaporkan bahwa terjadi peningkatan kriminalitas sejak krisis ekonomi tahun 1997, hanya satu dari 7 pemilih mengatakan bahwa mereka cemas atas keselamatan pribadinya dan hanya 5% yang mengatakan bahwa mereka pernah menjadi korban kriminalitas dalam satu tahun belakangan. Angka-angka ini terbilang rendah dibandingkan dengan standar internasional dan jauh di bawah angka yang mengukur persoalan yang sama di Amerika Serikat. Tingkat kepercayaan pada polisi dan pengadilan termasuk dalam ka tegori sedang. Sekitar 49% mengatakan bahwa polisi telah menegakkan hukum secara adil, dan sekitar 43% mengatakan bahwa mereka ragu apakah hal tersebut memang sudah dilakukan dengan adil. Sekitar 54% menyatakan bahwa pengadilan menerapkan hukum secara adil, dan 34% mengatakan tidak. Angka-angka ini tidak banyak berubah

151103-NAS-INTRO(1-37)

27

12/2/03, 1:27 PM


dari tahun 1999. Keragu-raguan paling tampak di antara mereka yang merasa paling berkepentingan: mereka yang berpenghasilan tinggi, berpendidikan, dan tinggal di kota besar. Sebagian besar pemilih (72%) memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa pengadilan agama akan menerapkan hukum secara adil. Mereka tampaknya menyetujui hasil kerja pengadilan agama sampai saat ini. Namun penting diingat bahwa yang menjadi batas yuridiksi pengadilan agama adalah hanya sengketa perkawinan dan masalah waris – karenanya tidak benar bila diasumsikan bahwa pemilih akan memberi tingkat kepercayaan yang sama bila pengadilan agama diberi mandat untuk menyelesaikan perkara sipil atau kriminal. Korupsi di kalangan pejabat pemerintah terlihat sebagai hal yang meluas di Indonesia. Tujuh dari sepuluh pemilih percaya bahwa korupsi memang umum terjadi, bahkan empat dari sepuluh mengatakan bahwa korupsi sangat umum tejadi. Anggapan ini tampaknya didasari pada pengalaman. Lebih dari sepertiga pemilih mengatakan bahwa mereka mengetahui seseorang yang pernah membayar uang sogok pada pejabat pemerintah atau polisi dalam lima tahun terakhir.

SUMBER INFORMASI, MEDIA, DAN BAHASA: TV sebagai Sumber Berita Utama, tetapi Komunikasi Tatap Muka Penting untuk Kelompok Masyarakat yang Kurang Diuntungkan. Pemberi informasi pemilu yang lebih diminati oleh pemilih adalah mereka yang datang dari organisasi keagamaan dan organisasi sosial. Pemilih tua, pemilih desa, dan mereka yang tidak memiliki akses pada TV lebih menyukai organisasi agama; mereka yang muda dan lebih terpelajar menyenangi informasi dari kelompok sosial. Tidak banyak pemilih yang memilih KPU, partai politik ataupun kelompok non-parti-

151103-NAS-INTRO(1-37)

28

12/2/03, 1:27 PM

29

san yang memberi materi pendidikan pemilih sebagai sumber informasi – walau mereka masih mendapat dukungan yang termasuk sedang. Baik untuk berita nasional secara umum maupun untuk hal-hal yang menyangkut pemilu, televisi adalah sumber berita yang paling utama bagi pemilih Indonesia. Tigaperempat pemilih Indonesia mengetahui perkembangan berita dari televisi dan hampir separuhnya menggunakan TV untuk mengetahui soal pendaftaran dan soal lain yang menyangkut pemilu. Angka ini lebih tinggi ketimbang tahun 1999. Duapertiga pemilih Indonesia kini menonton TV setiap hari atau hampir setiap hari. Hanya pemilih di atas 50 tahun, mereka yang berpendidikan lebih rendah dari SD, berpenghasilan rendah, atau tinggal di desa yang menonton TV jauh lebih jarang. Empat dari sepuluh penonton TV menonton Indosiar, dan dua di antara sepuluh menonton RCTI. Sedangkan SCTV ditonton oleh satu dari sepuluh pemilih. Jam pena yangan antara 5 sampai 9 malam adalah jam yang paling tinggi jumlah penontonnya, dan jam-jam ini paling tepat untuk meraih perhatian perempuan yang lebih tua, kurang pendidikan, dan tinggal di desa. Ketua RT dan RW adalah sumber informasi yang paling penting. Perempuan, terutama yang berusia lebih tua, mereka yang kurang berpendidikan, dan pemilih dari kelompok kurang mampu, sangat me gandalkan Ketua RT dan RW untuk mendapatkan informasi. Angka ketergantungan pada RT/RW sama atau kadang lebih tinggi dengan ketergantungan mereka pada TV untuk mendapatkan informasi. Radio bukan merupakan media yang efektif untuk berkomunikasi de ngan sejumlah besar pemilih. Stasiun radio umumnya kecil dan bersifat lokal, dan hampir separuh pemilih (45%) bukan pendengar radio. Namun, di beberapa tempat seperti di Papua, radio adalah sumber informasi terpenting. Radio bisa menjadi penting untuk meraih perhatian pemilih di tingkat propinsi dengan informasi yang relevan untuk daerah tersebut, seperti untuk forum debat caleg.

151103-NAS-INTRO(1-37)

29

12/2/03, 1:27 PM


Hampir seluruh pemilih lebih menyenangi metode kunjungan rumah ke rumah dari pada mendengarkan radio untuk mendapatkan informasi pemilu; hal ini terlebih lagi di antara kelompok sasaran pendidikan pemilih dan pendidikan warga. Sumber dan metode lain untuk program pendidikan pemilih yang diterima oleh setidaknya 30% pemilih adalah rapat umum, koran, petugas KPUD, dan pemimpin agama. Tujuh dari sepuluh pemilih sepakat bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa yang lebih diminati untuk mengkomunikasikan informasi soal pemilu. Namun, sejumlah masyarakat juga memerlukan informasi dalam bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa dan Sunda – dan bersama-sama kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari sasaran program pendidikan pemilih dan pendidikan warga.

KESIMPULAN Rencana Kampanye Pendidikan Pemilih untuk Pemilu 2004 Dua kampanye pendidikan mesti dilakukan sebelum pemilu – satu menangani persoalan pendidikan pemilih, dan yang lain menekankan materi pendidikan warga negara. Kampanye ini harus mengikutsertakan materi yang bersifat umum untuk seluruh pemilih dan yang bersifat khusus bagi target pemilih tertentu. Kampanye pendidikan pemilih awalnya harus difokuskan pada tata cara pemilu, termasuk persoalan tenggat waktu serta cara memeriksa apakah seseorang sudah terdaftar atau belum. Tema yang dibutuhkan oleh seluruh pemilih termasuk hal-hal seperti: waktu pelaksanaan pemilu, tentang DPD, tatacara pemilu, pendaftaran, cara menyalurkan pengaduan pemilu. Penting juga diberikan materi khusus mengenai pendaftaran untuk mereka yang tidak berpendidikan formal, buta aksara, atau mereka yang tidak memiliki akses pada televisi, perempuan terutama yang lebih tua. Mereka juga yang paling membutuhkan materi pendidikan yang bisa menjauhkan pemilih-pemilih tersebut dari kemungkinan menjual suara mereka pada partai politik. Tahap pen-

151103-NAS-INTRO(1-37)

30

12/2/03, 1:27 PM

31

didikan pemilih ini harus segara dimulai, dengan mengandalkan pada televisi dan Ketua RT/RW untuk semua masalah yang berhubungan dengan pemilu, serta dengan mengandalkan organisasi agama serta sosial untuk kelompok pemilih tertentu. Tahap kedua dari kampanye pendidikan pemilih harus difokuskan pada usaha mensosialisasikan peran pemilu dan wakil rakyat serta bagaimana pemilih bisa mendapat manfaat dari kampanye pemilu. Salah satu aspek dari kampanye ini adalah untuk menyebarluaskan pengertian bahwa pemilih dapat menggunakan kampanye partai politik serta para wakil rakyat untuk menyuarakan suara dan memperjuangkan kepentingan mereka. Aspek lain adalah dengan memberi pemilih kesempatan untuk membandingkan dan mempertanyakan para calon legislatif baik melalui media maupun secara elektronik. Tahap ini dapat menggunakan TV, radio, pertemuan umum, serta dilakukan pada saat tahap pertama hampir selesai – sekitar bulan Februari. Juga disarankan untuk memikirkan kampanye pendidikan warga yang lebih spesifik untuk sasaran tertentu, terutama mereka yang termasuk kelompok yang kurang diuntungkan seperti mereka yang buta huruf, pemilih yang tidak memiliki TV, petani, dan pemilih yang rendah pendidikan formal serta rendah penghasilannya. Tujuan utama kampanye pendidikan warga negara ini adalah untuk menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi seperti arti demokrasi, partisipasi perempuan, serta toleransi politik. Kampanye ini bisa dilaksanakan pada akhir atau bersama-sama dengan kampanye pendidikan pemilih khusus untuk kelompok yang kurang diuntungkan karena kelompok sasarannya sama. Sebaiknya kampanye ini mengandalkan televisi, organisasi sosial dan keagamaan, serta rapat umum. Sebagai kesimpulan: survei ini memperlihatkan bahwa akar demokrasi telah mulai tumbuh di Indonesia – namun kebutuhan akan pendidikan pemilih dan pendidikan warga tetap ada. Empat tahun setelah pemilu paska Suharto, pemilih Indonesia memperlihatkan tingkat keyakinan

151103-NAS-INTRO(1-37)

31

12/2/03, 1:27 PM


yang lebih tinggi pada Pemilu, pengertian yang lebih mendalam tentang demokrasi, dan mengambil sikap yang agak positif soal keadaan negara dengan kesadaran tentang persoalan yang dihadapi Indonesia dan sikap kritis pada pemimpin mereka. Namun demikian, masih banyak yang harus dilakukan untuk memperkuat proses demokrasi menjelang pemilu kedua setelah Orde Baru ini. Patut dicatat bahwa kebutuhan pendidikan pemilih dan pendidikan warga menjelang pemilu 2004 berbeda dengan kebuhan di sekitar pemilu 1999. Dalam pemilu 1999 prioritas pendidikan pemilih adalah untuk meyakinkan pemilih bahwa pemilu akan berjalan dengan adil dan bebas, dan pemilu itu akan berbeda dengan pemilu di bawah rejim Suharto. Kini, menjelang pemilu 2004, program pendirikan pemilih perlu menjelaskan perubahan yang terjadi dalam aturan pemilu agar pemilih mengerti implikasi sistetm yang baru ini. Program pendidikan pemilih juga harus menekankan pentingnya kompetisi antar partai yang didasarkan atas hal-hal yang menjadi kepentingan pemilih, sehingga para pemilih dapat membedakan partai satu dari lainnya. Selain berbicara soal dasar-dasar demokrasi, toleransi antar pendukung partai, dan kesetaraan perempuan, kebutuhan pendidikan warga juga melingkupi hal-hal seperti prinsip yang berhubungan dengan demokrasi, dan kesediaan untuk mendukung mereka yang dianggap “lain”. Jadi, tidak seperti pemilu 1999, prioritas tidak lagi harus diberikan pada kredibilitas proses pemilu, tetapi harus diberikan pada usaha mengkonsolidasikan nilai-nilai demokrasi, karena pemilih telah menganggap pemilu bebas dan adil sebagai sesuatu yang niscaya.

151103-NAS-INTRO(1-37)

32

12/2/03, 1:27 PM

33

PENDAHULUAN Laporan ini memperlihatkan hasil jajak pendapat yang dilakukan untuk menilai perkembangan demokrasi di Indonesia, dan untuk membantu perencanaan program pendidikan pemilih serta pendidikan warga negara menjelang Pemilu 2004. Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar penilitian selanjutnya yang akan mengukur dampak program pendidikan pemilih dan pendidikan warga, serta penelitian-penelitian yang mengukur perubahan dalam tingkat pengertian soal proses pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi dari waktu ke waktu. Laporan survei ini terbagi atas sembilan bagian: • Suasana Nasional • Partisipasi Politik • Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Pemilu dan Prosedur Pemilu • Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Kemampuan mempengaruhi politik, Institusi, serta Partai Politik • Kebutuhan Pendidikan Warga Negara • Jender dan Partisipasi Politik • Kriminalitas, Keadilan, dan Korupsi • Sumber Informasi, Penggunaan Media, dan Bahasa • Rekomendasi untuk Kampanye Laporan ini disertai dengan lampiran yang menjelaskan demografi sasaran program pendidikan pemilih dan pendidikan warga.

151103-NAS-INTRO(1-37)

33

12/2/03, 1:27 PM


Metodologi Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap: • Tahap 1: Kualitatif – 30 wawancara mendalam yang dilakukan dari awal Januari 2003 di antara masyarakat umum dan kelompok elit Indonesia. Penelitian kualitatif ini dilakukan di Jakarta dan Yogyakarta serta di daerah pinggiran kota serta desa pedalaman di Jawa Barat. • Tahap 2: Kuantitatif – Survei nasional, melibatkan sampel acak dengan 1.056 wawancara di 32 provinsi dan over-sample sejumlah 230 wawancara di Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Wawancara dilakukan dari 25 Juni hinggal 10 Agustus 2003. Dari AC Nielsen Indonesia, Farquhar Stirling, Achala Srivatsa, Eko Wicaksono, Safril Faried, Dindin Kusdinar, dan Rocky Hatibie, merancang dan melakukan penelitian lapangan. Craig Charney dari Charney Research, New York menyiapkan rencana penelitian, kuesioner, dan laporan kualitatif, serta menulis laporan ini bersama dengan Nicole Yajatan dan Amy Marsman. Adrianna Best menangani proyek ini serta memberi dukungan teknis. Dari The Asia Foundation Douglas Ra mage, Rod Brazier, Robin Bush, Hana Satriyo, Zacky Husein, Sandra Hamid, Kelly Deuster, Wandy N. Tuturoong, dan Tim Meisburger memberikan panduan substantif dalam perencanaan penelitian, penyuntingan hasil penelitian, terutama yang berhubungan dengan situasi sosial dan politik di Indonesia, serta konteks pemilu.

151103-NAS-INTRO(1-37)

34

12/2/03, 1:27 PM

35

Sampel Nasional Sumatera

Kalimantan

Sulawesi Papua

Pulau-pulau lain

Jawa

Survei ini didasarkan pada data hasil wawancara yang didapat dari sampel nasional sejumlah 1.056. Mereka dipilih secara acak secara proposional dengan populasi pemilih dari setiap daerah dan provinsi. Ambang kesalahan +/- adalah 3%. Sampel ditarik dalam dua tahap yang sebanding dengan proporsi pemilih potensial di setiap daerah. Tahap pertama lokasi wawancara (kelurahan atau desa) ditentukan secara acak sebanding dengan jumlah penduduk di propinsi setempat. Dalam tahap kedua rumahtangga dan individu yang akan diwawancara dipilih lagi secara acak. Melalui proses ini semua pemilih di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel dan diwawancara. Wawancara dilakukan oleh 32 dari 33 propinsi di Indonesia. Pengecua lian hanya di Aceh, yang merupakan 2% dari pemilih potensial, namun situasi militer setempat tidak memungkinkan dilakukannya wawancara. Karenanya, penelitian ini mewakili pandangan hampir semua pemilih di Indonesia. Sampel terbesar datang dari Jawa (60%), sedangkan Sumatera 20%, Sulawesi 7%, Kalimantan 5%, dan Papua 1%. Sisanya (7%) datang dari pulau-pulau lain.

151103-NAS-INTRO(1-37)

35

12/2/03, 1:27 PM


Keterwakilan Sampel

Jender Laki/Perempuan Daerah Perkotaan/Pedesaan Pendidikan <SD/SD/Lanjutan Usia 17-35/lebih dari 35

Sesungguhnya 50% / 50%

Sampel 50% / 50%

43% / 57%

44% / 56%

22% / 37% / 40%

22% / 37% / 41%

52% / 47%

52% / 48%

Dengan sedikit penyesuaian atas beban, sampel yang digunakan dalam survei ini mencerminkan populasi masyarakat Indonesia dewasa sebagaimana tercatat dalam Sensus Nasional 2000. Dalam hal jender, sampel terbagi persis 50% untuk pria dan perempuan – angka yang persis sama dengan Sensus 2000. Sekitar 44% dari responden tinggal di daerah urban, dan 56% tinggal di daerah rural. Angka-angka ini sebanding dengan angka sensus yang menyebutkan bahwa 43% masyarakat Indonesia tinggal di daerah urban dan 57% rural. Dalam hal usia, 52% dari sampel berusia sekitar 17-35 tahun, sementara 48% lainnya di atas 35. Angka inipun bisa disandingkan dengan angka sensus yang mencatat bahwa 52% di bawah 35 dan 47% di atas 35. Jadi, survei ini akurat mencerminkan pendapat pemilih Indonesia. Karena sampel ini betul-betul bersifat nasional dan acak, maka survei ini mewakili semua bagian dari populasi di Indonesia dengan proporsi yang tepat. Karena itu, hasil dari penelitian ini mencerminkan panda ngan pemilih dari hal jender, rural-urban, dan lapisan usia. Karena itu pendapat dan pandangan yang tercatat melalui survei ini juga sangat mewakili pendapat dan pandangan pemilih pada umumnya. Ambang kesalahan penelitian ini adalah +/- 3% untuk sampel nasional, dan agak lebih tinggi untuk pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan sub-sampel.

151103-NAS-INTRO(1-37)

36

12/2/03, 1:27 PM

37

Sampel Nasional dan Over-Sampel

Selain sampel nasional acak, untuk beberapa daerah diberikan oversampel agar dapat ditarik hasil yang bermakna untuk daerah-daerah tersebut. Tanpa over-sampel tidak ada analisa yang dapat dilakukan atas sub-sampel di daerah tersebut karena jumlahnya terlalu kecil. Daerah yang diberikan over-sampel adalah Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Total over-sampel adalah 230 wawancara, sehingga jumlah seluruh wawancara dalam survei ini adalah 1.286. Dengan over-sampel jumlah wawancara di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua adalah 127, 122, dan 113. Namun, ketika menganalisa hasil nasional, maka daerah yang diberikan over-sampel diturunkan kembali jumlah sampelnya ke proporsi yang sebenarnya, sehingga daerah-daerah tersebut tidak terlalu besar keterwakilannya.

151103-NAS-INTRO(1-37)

37

12/2/03, 1:27 PM

Situasi Nasional 39

LAPORAN NASIONAL

161103-NAS-CHP1(39-58)

39

11/19/03, 12:51 PM


161103-NAS-CHP1(39-58)

40

11/19/03, 12:51 PM

Situasi Nasional 41

BAB 1 Situasi Nasional • Situasi Negara • Beberapa Alasan Atas Jawaban “Arah yang Benar” • Beberapa Alasan Atas Jawaban “Arah yang Salah” • Beberapa Masalah Terbesar Indonesia • Situasi Ekonomi • Perbedaan Suasana • Kinerja Presiden • Kinerja DPR • Kinerja Wakil Daerah di DPR • Keterasingan Politis • Rangkuman

161103-NAS-CHP1(39-58)

41

11/19/03, 12:51 PM


161103-NAS-CHP1(39-58)

42

11/19/03, 12:51 PM

Situasi Nasional 43

Situasi Negara Secara umum, apakah menurut Anda keadaan di Indonesia saat ini sedang bergerak menuju ke arah yang benar, ataukah Anda merasa bahwa keadaan sedang bergerak menuju ke arah yang salah? [Q.29]

Benar

Salah

Dalam skala nasional, pemilih Indonesia masih memiliki kecenderungan sedikit positif dalam menyikapi situasi negara, walaupun kecenderungan seperti ini tercatat telah menurun semenjak bulan Juli 1999, seiring dengan berkurangnya euforia terhadap demokrasi dengan masih memprihatikannya dan masalah ekonomi. Empat tahun yang lalu, tujuh dari sepuluh orang (71%) merasa negara bergerak menuju arah yang benar. Saat ini, jumlah jawaban serupa tercatat mencapai 44%, sementara sepertiganya (34%) percaya bahwa negara bergerak menuju arah yang salah dan 18% sisanya tidak yakin. Menurunnya angka optimisme di Indonesia mencerminkan beberapa masalah nyata yang saat ini dihadapi para pemilih di Indonesia. Hanya saja, penting untuk dicatat, bahwa masih ada sejumlah pemilih yang berharap terhadap arah pergerakan Indonesia. Hal ini menggambarkan jelas bahwa pemilih di Indonesia masih lebih optimis dibandingkan dengan pemilih di beberapa negara demokrasi lainnya yang sudah lebih mapan. Sebagai contoh, jajak pendapat terakhir di Amerika Seri-

161103-NAS-CHP1(39-58)

43

11/19/03, 12:51 PM


kat menunjukkan bahwa hanya 38% pemilih mereka yang menyatakan bahwa negara mereka bergerak menuju arah yang benar, sementara 50% lainnya menyatakan hal sebaliknya1. Turunnya angka optimisme ini tetap menimbulkan keprihatinan, walau tidak dalam taraf yang mengkhawatirkan. Pemilih Indonesia yang berusia muda dan menamatkan pendidikan lanjutan tercatat sebagai mereka yang lebih pesimis dibandingkan dengan mereka berusia yang jauh lebih tua dan kurang berpendidikan. Penjelasan ini terlihat dari perbandingan, hampir empat di antara sepuluh pemilih (39%) di bawah usia 35 tahun yakin negara bergerak menuju arah yang salah, sementara hanya 29% dari mereka yang berusia 35 tahun ke atas memilih jawaban sama. Fakta ini jelas memperlihatkan penurunan hingga 25 poin dari hanya 14% pemilih di tahun 1999 yang yakin bahwa negara bergerak menuju arah yang salah. Tercatat bahwa 38% mereka yang tidak puas dengan gerakan arah ne gara adalah pemilih yang menamatkan pendidikan lanjutan, berbanding dengan angka 24% dari mereka yang tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar. Sementara 40% pemilih Indonesia yang menamatkan sekolah agama Islam (pesantren atau madrasah) memilih jawaban negara bergerak menuju arah yang salah, juga 44% dari mereka yang mengenakan pakaian muslim tidak puas dengan arah negara saat ini. Kelompok tunakarya juga berada di antara mereka yang paling tidak puas dengan arah negara, dengan angka mencapai 50% menyatakan negara bergerak ke arah yang salah. Sementara jumlah tunakarya yang memberikan jawaban serupa di tahun 1999 hanya 15%. Hal sebaliknya justru terjadi di kalangan pemilih yang sering mengadakan diskusi politik, mereka cenderung percaya bahwa Indonesia bergerak menuju arah yang benar (57%). Hal serupa juga terjadi di antara kalangan yang memiliki ketertarikan pada politik, mereka mencatat angka optimisme hingga 50%

1 Jajak pendapat NBC News-Wall Street Journal, Sept 2003

161103-NAS-CHP1(39-58)

44

11/19/03, 12:51 PM

Situasi Nasional 45

Beberapa Alasan Atas Jawaban “Arah yang Benar” Mengapa Anda mengatakan demikian? (Alasan diberikan oleh 5% responden atau lebih) [Q.30 base 364]

Ekonomi

Situasi Kebebasan/ yang lebih kebebasan tenang berbicara

Reformasi/ Demokrasi Pemerintahan perubahan baru

Tidak tahu

Alasan bagi mereka yang optimis akan keadaan Indonesia adalah pemulihan ekonomi (33%) dan situasi negara yang lebih tenang (29%). Sementara 21% mengemukakan faktor politik alasan sikap optimisme mereka – adapun faktor politik tersebut meliputi: kebebasan, kebebasan berpendapat, kemajuan demokrasi, serta pemerintahan baru. Pada tahun 1999, lebih dari setengah (53%) di antara mereka yang memberikan respon positif tentang keadaan negara menyebutkan reformasi dan perubahan situasi politik sebagai alasan utama, sementara sekitar seperempatnya (25%) menyebutkan alasan ekonomi Para pemilih berusia lebih tua dan kurang berpendidikan mengemukakan bahwa situasi yang lebih tenang adalah alasan mengapa mereka masih bisa berharap pada situasi negara. Pemilih yang lebih muda dan lebih berpendidikan lebih melihat tanda-tanda pemulihan ekonomi sebagai alasan sikap optimistis mereka.

161103-NAS-CHP1(39-58)

45

11/19/03, 12:51 PM


Beberapa Alasan Atas Jawaban “Arah yang Salah” Mengapa Anda mengatakan demikian? (Alasan yang diberikan oleh 5% responded atau lebih) [Q. 31 base 364]

Ekonomi/ kenaikan harga

Kekerasan

Korupsi/ Kriminalitas pemerintahan mengecewakan

Krisis

Perang di Aceh

Keadaan ekonomi, terutama masalah tingginya angka pengangguran dan kenaikan harga, tercatat sebagai alasan utama bagi mereka yang bersikap pesimistis akan arah negara ini. Dua pertiga (67%) dari mereka yang tidak puas dengan situasi Indonesia mengemukakan bahwa keprihatinan bersumber pada keadaan ekonomi. Diikuti kemudian dengan kekerasan politik: hampir empat dari sepuluh orang (49%) menyebut soal kekerasan dan kerusuhan. Selain masalah ini, tercetus juga serentetan persoalan lain, termasuk di antaranya tidak efektifnya pemerintahan, seperti dikemukakan oleh 11% pemilih, korupsi (10%), kriminal (8%), dan konflik di Aceh (7%) Pada tahun 1999, jumlah mereka yang pesimis dan prihatin terhadap keadaan ekonomi tercatat sama dengan hasil penelitian ini. Mengenai kekerasan, walau tetap menempati tempat kedua, tetapi terlihat adanya penurunan hingga 10 poin ( dari 46% menjadi 36 %). Pada tahun 1999 alasan penting lain yang secara menyeluruh menimbulkan pesimisme adalah persoalan di sekitar transisi menuju demokratisi: krisis secara umum dan kekhawatiran akan tindakan represif.

161103-NAS-CHP1(39-58)

46

11/19/03, 12:51 PM

Situasi Nasional 47

Mengedepannya persoalan seperti kesalahan pemerintah menangani negara, korupsi, kriminal, dan konflik regional sebagai keprihatinan publik pada survei ini harus diperhatikan karena pemilih Indonesia secara nyata memang prihatin atas keadaaan tersebut. Namun, patut juga disebutkan di sini bahwa segenap kekhawatiran tersebut adalah hal yang sangat umum dialami oleh negara-negara yang sedang menuju arah demokratisasi – dan mengedepannya persoalan-persolan tersebut adalah tanda bahwa politik di Indonesia secara perlahan tengah mengalami ”kewajaran”.

Beberapa Masalah Terbesar Indonesia Merunut Anda, apakah masalah terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini? Dan sesudah itu, apakah yang menjadi masalah tersebusar selanjutnya? (Jawaban disatukan, disebutkan oleh 5% responden atau lebih) [Q.32/33]

Ekonomi

Kekerasan

Aceh

Korupsi

Kriminalitas

Seperti tahun 1999, masyarakat Indonesia melihat persoalan ekonomi sebagai masalah yang terbesar. Hampir enam dari sepuluh (59%), angka mayoritas yang cukup signifikan, menyebut ekonomi atau kenaikan harga sebagai dua masalah utama yang dihadapi negara ini. Sementara seperlima atau 20% menyebutkan kekerasan sebagai masalah utama.

161103-NAS-CHP1(39-58)

47

11/19/03, 12:51 PM


Namun demikian sejak 1999 terlihat penurunan jumlah orang yang menyebut kedua masalah tersebut sebagai masalah utama di Indonesia (masing-masing mencapai 5 dan 3 poin). Saat ini sebanyak 16% pemilih justru menyebut soal konflik Aceh sebagai masalah terbesar, hal yang sama sekali tidak disinggung tahun 1999, namun memanas di awal sebelum jajak pendapat tahun 2003 dilaksanakan. Selain itu masalahmasalah seperti korupsi (naik dua poin menjadi 9%) dan kriminal (naik enam poin menjadi 7 %) juga lebih menjadi perhatian daripada empat tahun yang lalu. Pemilih muda yang lebih berpendidikan dan berpenghasilan lebih tinggi lebih memfokuskan diri pada masalah ekonomi. Pemilih muda, khususnya laki-laki yang berusia lebih muda dan berdomisili di daerah perkotaan adalah mereka yang paling prihatin dengan konflik Aceh. Sementara masalah kekerasan menjadi kekhawatiran di antara pemilih perempuan yang berusia lebih muda, khususnya tinggal di desa, dan di antara mereka yang telah menamatkan pendidikan dasar.

161103-NAS-CHP1(39-58)

48

11/19/03, 12:51 PM

Situasi Nasional 49

Situasi Ekonomi Bila Anda membandingkan apa yang dapat dibeli oleh keluarga Anda kini dengan saat Pemilu 1999, pernyataan mana yang paling sesuai dengan keadaan keluarga Anda [Q.41]

Tidak banyak perubahan

bisa membeli lebih sedikit daripada tahun 1999

bisa membeli lebih banyak daripada tahun 1999

Tidak tahu

Walaupun telah terjadi perbaikan situasi makro ekonomi Indonesia selama empat tahun terakhir, tetapi dampaknya belum dirasakan oleh rata-rata keluarga di Indonesia. Lebih dari setengah jumlah pemilih (52%) merasa daya beli mereka turun ketimbang tahun 1999. Pada saat itu tercatat hampir setengah dari para pemilih harus mengurangi pembelian barang-barang mewah, sementara empat dari sepuluh pemiih bahkan harus mengurangi pembelian bahan-bahan pokok. Seperempat pemilih (26%) merasa keadaan ekonomi keluarga mereka tidak mengalami perubahan semenjak tahun 1999, dan hanya 18% tercatat merasa keadaan mereka sudah membaik. Meskipun demikian, satu perkembangan positif tampak terjadi: keadaan ekonomi kelompok masyarakat paling miskin di Indonesia terlihat telah agak stabil, Lebih dari setengah kelompok masyarakat yang pengeluarannya di bawah 300.000 ribu sebulan (53%) menyebutkan bahwa daya beli mereka tidak berubah (30%) atau telah membaik se-

161103-NAS-CHP1(39-58)

49

11/19/03, 12:51 PM


menjak tahun 1999 (23%). Mereka ini adalah kelompok 10% termiskin di Indonesia. Yang masih mesti diingat adalah bahwa di antara kelompok ini sekalipun dilaporkan sekitar 42% yang merasa daya beli mereka berkurang. Namun, dibandingkan dengan kelompok penghasilan lain, tampaknya perbaikan lebih terasa di kelompok termiskin karena mayoritas masyarakat lainnya merasa daya beli mereka berkurang.

Perbedaan Suasana Seperti di tahun 1999, terlihat ada pengelompokkan yang jelas di antara pemilih di Indonesia. Kelompok ini dapat dibedakan menjadi kelompok yang diuntungkan dan kelompok yang tidak diuntungkan. Namun, dibanding dengan pada masa itu, pergeseran telah terjadi berkaitan dengan perbedaan suasana di kedua kelompok masyarakat tersebut. Kini perbedaan di antara keduanya menjadi lebih tidak jelas seiring dengan kegagalan pemerintah memenuhi harapan kelompok yang diuntungkan, seraya menurunnnya suasana positif secara keseluruhan. Kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai diuntungkan adalah mereka yang lelaki, usia muda, tinggal di perkotaan, menyelesaikan pendidikan tingkat lanjut, berpenghasilan besar, dan merupakan pemirsa televisi. Sementara kelompok yang termasuk dalam kategori tidak diuntungkan adalah mereka yang perempuan, berusia lanjut, berdomisili di desa, tingkat pendidikan dan penghasilan rendah, serta tidak memiliki televisi. Empat tahun lalu, di tahun 1999, dibanding kelompok yang tak diuntungkan, kelompok masyarakat yang diuntungkan lebih optimis terhadap negara ini — mereka memperhatikan keadaan politik, serta cenderung mengurangi pembelian barang-barang mewah yang tidak perlu selama masa krisis. Sebaliknya, kelompok yang tidak diuntungkan pada saat itu tidak yakin dengan masa depan negara, tidak merasa nyaman dengan reformasi politik, juga terpaksa mengurangi pembelian bahan pokok.

161103-NAS-CHP1(39-58)

50

11/19/03, 12:51 PM

Situasi Nasional 51

Saat ini, di tahun 2003, kelompok masyarakat yang diuntungkan justru pesimis dengan keadaan Indonesia. Mereka lebih terfokus pada masalah ekonomi ketimbang masalah politik, dan secara pribadi merasakan dampak ekonomi. Sementara kelompok masyarakat tidak diuntungkan tetap merasa tidak yakin dengan masa depan negara, namun mereka tampak lebih menaruh harapan.

Kinerja Presiden Bagaimana Anda menilai hasil kerja Megawati Sukarnoputri sebagai Presiden selama ini? [Q. 43] Sangat baik/buruk

Baik/kurang buruk

Sangat baik/baik: 48%

kurang baik/buruk: 37%

Sejalan dengan penilaian mereka tentang suasana negara ini, pemilih memberikan respon yang beragam, walau cenderung positif, terhadap kinerja Presiden. Hampir separuh pemilih (48%) menilai kinerjanya positif (cukup baik atau sangat baik), sementara hanya sepertiga lebih yang memberikan nilai negatif (cukup atau sangat buruk). Meskipun demikian tercatat hanya sedikit pemilih yang sangat tidak puas atau sangat puas terhadap kinerja presiden (masing-masing 4%). Sebagian besar pemilih terkonsrentrasi di tengah (baik dan cukup), dan 16% lainnya tidak memberikan jawabannya.

161103-NAS-CHP1(39-58)

51

11/19/03, 12:51 PM


Angka-angka ini merupakan ciri khas pemimpin yang tengah menghadapi masalah yang tak tergolong genting di negara demokratis, ; pemimpin seperti ini umumnya punya kesempatan lumayan untuk dipilih kembali, tetapi tidak ada juga kepastian dalam hal itu. Sebagai contoh, jajak pendapat terakhir terhadap Presiden Amerika Serikat, George Bush menunjukkan data yang bisa dibandingkan dengan data temuan kami terhadap Megawati. Sekitar 50% pemilih Amerika menyetujui kinerja presidennya, sementara 40% menyatakan tidak setuju. 2 Mereka yang puas terhadap kinerja Presiden datang dari kelompok pemilih laki-laki berusia lebih tua (53% memberikan nilai baik atau sangat baik), perempuan berpendidikan (54%), dan petani (54%). Sementara yang paling tidak puas terdiri dari pemilih laki-laki berusia lebih muda (47% memberikan nilai cukup atau sangat buruk), terutama laki-laki muda di perkotaan (54%) dan laki-laki berpendidikan (45%) . Sementara pemilih yang tidak memberi penilaian cenderung adalah pemilih perempuan usia lebih tua, tak berpendidikan, dan mereka yang tidak memiliki televisi. Secara umum, penilian positif terhadap kinerja Presiden cukup dekat hubunganya dengan persepsi soal arah negara. Mereka yang merasa negara bergerak menuju arah yang benar umumnya merasa puas dengan kinerja presiden, 63% dibanding 28%, sementara yang menyatakan negara menuju arah merasa tidak puas dengan kinerja presiden, 56% dibanding 33%.

2 Jajak pendapat Fox News/Opinion Dynamic, Sept. 23-24, 2003

161103-NAS-CHP1(39-58)

52

11/19/03, 12:51 PM

Situasi Nasional 53

Kinerja DPR Bagaimana Anda menilai kerja DPR selama ini? [Q. 42] Sangat baik/buruk Baik/kurang baik


Kurang baik/buruk: 36%

Pemilih Indonesia bersikap lebih ambivalen dan lebih terbagi penilaiannya tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketimbang sikap dan penilaian mereka tentang Presiden. Sekitar empat di antara sepuluh orang (39%) merasa puas dengan kinerja DPR dan memberi penilaian sangat baik atau baik terhadap kinerja anggota legislatif. Sementara itu hampir 36% menyatakan ketidakpuasan dengan memberikan nilai kurang baik atau buruk. Seperempat pemilih tidak tahu tentang kinerja badan legislatif tersebut. Sekali lagi, hanya sedikit dari mereka yang memberikan nilai yang terbilang ekstrim, baik sangat buruk atau sangat baik, sementara kebanyakan dari mereka memberikan nilai kurang baik atau baik. Kelompok pendukung terkuat DPR agak berbeda dengan para pendukung presiden: mereka yang terbilang sangat puas terhadap kinerja DPR adalah pemilih usia muda (48% dari mereka memberikan nilai baik atau sangat baik), terutama pemilih perempuan usia muda (45%) dan mereka yang tinggal di pedesaan (45%). Di lain pihak, mereka yang tidak puas adalah pemilih yang menamatkan pendidikan lanjutan (48% dari mereka menilai dengan skala kurang baik atau buruk), serta

161103-NAS-CHP1(39-58)

53

11/19/03, 12:51 PM


pemilih laki-laki berusia muda (44%), laki-laki yang religius (43%) dan lelaki yang tinggal di perkotaan (52%). Pemilih berpenghasilan tinggi, dengan pengeluaran lebih dari Rp. 700.000 perbulan, juga termasuk mereka yang memberikan penilaian lebih buruk daripada mereka yang berpendapatan lebih rendah. Sementara mereka yang tidak memberikan penilaian cenderung berasal dari kelompok masyarakat yang sama dengan mereka yang tidak memberi penilaian terhadap kinerja presiden: pemilih perempuan berusia lebih tua (38% menyatakan tidak tahu), berlatar pendidikan lebih rendah (43%) dan mereka yang tidak memiliki televisi di rumah (45%), mereka adalah juga pemilih yang paling tidak politis.

Kinerja Wakil Daerah di DPR Bagaiamana Anda menilai hasil kerja perwakilan daerah Anda di DPR? [Q.57 base 528] Sangat baik/buruk Baik/buruk


Kurang baik/buruk: 25%

Saat menilai kinerja legislatifnya, pemilih Indonesia tidak berbeda polanya dengan pemilih di negara demokratis lainnya! – para pemilih menilai kinerja wakil daerah mereka di DPR lebih baik daripada kinerja DPR secara keseluruhan.

161103-NAS-CHP1(39-58)

54

11/19/03, 12:51 PM

Situasi Nasional 55

Lebih dari separuh pemilih (54%) beranggapan bahwa perwakilan daerah mereka melaksanakan tugas dengan baik, sementara seperempat lainnya (25%) merasa tidak puas. Hanya satu dari lima pemilih (21%) yang tak memberikan penilaian terhadap perwakilan mereka. Pemilih berusia lebih muda cenderung menilai baik kinerja DPRD ketimbang pemilih yang berusia lebih tua (60% pemilih dari keompok di bawah usia 35 tahun merasa puas, berbanding dengan 50% yang berusia lebih tua dari mereka). Pemilih laki-laki yang berusia muda dengan latar belakang pendidikan lanjut lebih tinggi serta mereka yang berpenghasilan lebih tinggi adalah mereka yang paling banyak mengungkapkan pendapat tentang perwakilan mereka, juga memberikan nilai positif paling tinggi dan paling negatif. Sementara yang tercatat sebagai mereka yang paling tidak yakin tentang kinerja perwakilan mereka adalah pemilih berusia diatas 50 tahun (34% menyatakan tidak tahu), mereka yang berlatar pendidikan kurang (37%) dan mereka yang tak memiliki televisi (33%).

Keterasingan Politis Ada orang yang mengatakan, “Saya pikir pemerintah tidak peduli apa yang dipikirkan oleh orang seperti saya.” Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan itu? Sangat atau agak? [Q.80 base 528] Sangat Agak

Setuju: 47%

161103-NAS-CHP1(39-58)

55

Tidak setuju: 39%

Setuju: 24%

Tidak setuju: 69%

11/19/03, 12:51 PM


Sejalan dengan penilaian mereka yang beragam soal kinerja pemerintah, rasa keterabaian politik tampak meningkat besar selama empat tahun belakangan meski bukan merupakan perasaan mayoritas pemilih. Sekitar 47% dari pemilih menyatakan bahwa pemerintah tidak peduli atas pikiran mereka, sementara 39% lainnya menyatakan sebaliknya. Walau mayoritas pemilih Indonesia yang tidak memberikan respon yang menunjukkan bahwa mereka merasa terabaikan, namun jumlah mereka yang merasa terabaikan tercatat meningkat dua kali lipat dari 24% di tahun 1999. Sementara itu jumlah mereka yang merasa pemerintah berpihak pada mereka turun hingga 24 poin, tercatat 63% di tahun 1999. Perasaan terabaikan ini sebenarnya sudah meningkat semenjak paska Pemilu yang lalu, walaupun belum meluas. Mereka yang paling merasa terabaikan oleh pemerintah adalah pemilih Indonesia yang berusia lebih muda dan berdomisili di perkotaan (masing-masing 51%). Mereka dengan latar belakang pendidikan sekolah lanjutan terbagi sikapnya dalam hal ini: pemilih berpendapatan menengah lebih merasa terabaikan daripada pemilih yang paling kaya atau lebih paling miskin. Kelompok pemilih yang mengalami peningkatan rasa keterabaian politis semenjak tahun 1999, adalah pemilih perempuan, mereka yang berusia di bawah 35 tahun, dan tidak bekerja. Peningkatan perasaan terabaikan memang tak dapat dihindari ketika masa bulan madu paska Pemilu mulai memudar. Tingkat rasa diabaikan oleh pemerintah berhubungan dengan tingkat penilaian atas kinerja Presiden, dan bahkan lebih kuat lagi berhubungan tingkat penilaian atas arah negara.

161103-NAS-CHP1(39-58)

56

11/19/03, 12:51 PM

Situasi Nasional 57

Rangkuman • Sebagian pemilih Indonesia masih memiliki harapan terhadap masa depan negara, namun angka pesimisme tercatat meningkat secara pasti sejak 1999, terutama di antara pemilih berusia muda dan berpendidikan • Faktor utama timbulnya pesimisme adalah berkelanjutannya masalah ekonomi, disusul dengan kekhawatiran tentang kekerasan dan kerusuhan. • Mereka yang optimis terhadap keadaan Indonesia juga menyebutkan masalah yang sama: ekonomi dan kekerasan, – tetapi mereka merasa telah terjadi perbaikan. • Pemilih Indonesia masih merasa kenaikan harga sebagai masalah utama, diikuti dengan pesoalan kekerasan. Juga terlihat adanya kekhawatiran tentang masalah lainnya, khususnya konflik Aceh, korupsi, dan kriminalitas, yang meningkat selama empat tahun terakhir. • Mayoritas pemilih mengatakan daya beli mereka menurun semenjak tahun 1999. • Pada tahun 1999, pemilih Indonesia dari kelompok yang lebih beruntung lebih optimis menyikapi situasi negara ke depan, sementara mereka yang berada dalam kelompok yang kurang beruntung tercatat lebih khawatir. Pada tahun 2003, keadaan ini terbalik. • Seiring dengan pandangan mereka terhadap situasi negara, pemilih cenderung menilai kinerja Presiden secara positif, sementara penilaian mereka soal DPR lebih beragam. Meskipun begitu, hanya sejumlah kecil yang memberikan penilaian “sangat buruk” atas kedua lembaga negara tersebut.

161103-NAS-CHP1(39-58)

57

11/19/03, 12:51 PM


• Opini para pemilih terhadap wakil daerah mereka di DPR umumnya cukup positif. • Walaupun mereka yang merasa terasing secara politis meningkat dari 1999 – sebuah tanda kekecewaan atas keadaan negara dan kinerja pemerintah serta berakhirnya masa indah awal reformasi – sebagian besar masyarakat masih merasa bahwa mereka tidak terasing secara politis.

161103-NAS-CHP1(39-58)

58

11/19/03, 12:51 PM

Partisipasi Politik 61

BAB 2 Partisipasi Politik • Keikutsertaan Dalam Pemilihan Presiden • Alasan untuk Memilih dalam Pemilihan Presiden • Alasan untuk Tidak memilih dalam Pemilihan Presiden • Keikutsertaan Dalam Pemilihan DPR • Alasan untuk Memilih dalam Pemilihan DPR • Harapan Terhadap Pemilu 2004 • Perbedaan Harapan terhadap Pemilu • Ketertarikan Terhadap Politik • Alasan Ketidaktertarikan pada Politik • Diskusi Politik • Pencalonan Diri untuk Lembaga Perwakilan • Rangkuman

161103-NAS-CHP2(61-77)

61

11/19/03, 4:00 PM


161103-NAS-CHP2(61-77)

62

11/19/03, 4:00 PM


Keikutsertaan Dalam Pemilihan Presiden Menurut berita, rakyat akan memilih Presiden mendatang setelah pemilihan anggota DPR, apakah Anda akan ikut memilih dalam pemilihan Presiden? [Q.19 base 1056]

Ya

Tidak

Tidak tahu

Walaupun terdapat beragam pandangan tentang situasi negara, pemilih Indonesia bertekad berpartisipasi dalam menentukan pemerintahnya. Tercatat lebih dari sembilan di antara sepuluh pemilih (93%) berniat untuk memberi suara pada pemilihan presiden di tahun 2004 — sebuah pemilihan di mana masyarakat Indonesia untuk pertamakalinya berkesempatan memilih presiden secara langsung. Pemilih dari semua latar belakang demografi bertekad untuk hadir pada saat pengambilan suara. Angka partisipasi ini konsisten dengan angka partisipasi Pemilu 1999. Walaupun sejumlah besar publik Indonesia merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah, survei ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan berpartisipasi dalam Pemilu. Penemuan kami menunjukkan tidak adanya apatisme pemilih, atau kemungkinan meluasnya ‘golput ( pemilih yang memboikot Pemilu).

161103-NAS-CHP2(61-77)

63

11/19/03, 4:00 PM


Seperti pada tahun 1999, sekali lagi hasil survei ini menunjukkan tidak diperlukannya program pendidikan pemilih yang bertujuan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu. Yang sangat diperlukan dalam program pendidikan pemilih adalah pembahasan sistem pemilihan dan politik, seperti diperlihatkan pada bagian selanjutnya dalam laporan ini.

Beberapa Alasan Memberikan Suara Pada Pemilihan Presiden Apakah alasan utama Anda memberikan suara pada pemilihan Presiden kali ini? (Jawaban diberikan oleh 5% atau lebih pemilih) [Q. 20 Base 982]

Memilih Presiden Kewajiban warga negara Memperbaiki ekonomi Pemilihan langsung lebih baik Lain-lain/tidak tahu

Total 37% 33% 7% 5% 18%

Pemilih Indonesia mengatakan bahwa memberikan suara pada pemilihan presiden merupakan hak sekaligus kewajiban mereka Lebih dari sepertiga pemilih (37%) ingin berpartisipasi pada pemilihan presiden mendatang karena merasa hal itu adalah hak mereka. Respon ini cenderung serupa dengan pemilih yang berusia lebih tua dan mereka yang menamatkan pendidikan lanjutan mereka (masing-masing 40% ). Sementara 33% pemilih lainnya berpendapat memberikan suara sebagai tugas warga negara yang paling penting. Mereka yang menganggap pemberian suara sebagai suatu kewajiban terdiri dari pemilih usia muda ( 35%) terutama laki-laki yang berdomisili di perkotaan (37%) dan pemilih yang muda dengan latar belakang pendidikan lebih rendah (35%).

161103-NAS-CHP2(61-77)

64

11/19/03, 4:00 PM


Sangat sedikit dari mereka yang melakukan hal tersebut atas dasar perhitungan pribadi. Tercatat hanya 7% yang menyatakan bahwa mereka memberikan suara untuk memilih presiden yang mampu menangani permasalahan ekonomi. Sejumlah kecil lainnya (5%) menyatakan alasan partisipasi mereka karena prosedur pemilihan langsung. Tak ada alasan khusus untuk memberikan suara dikemukakan oleh lebih dari 5%mereka.

Beberapa Alasan Menolak Memberikan Suara Pada Pemilihan Presiden Apakah alasan terpenting yang membuat Anda tidak ingin ikut dalam pemilihan Presiden? (Alasan diberikan oleh 5% responden atau lebih) [Q. 21 base 74] Total 16% 11%

Tidak mengerti politik Saya tidak akan membuat perubahan/ pemilu tidak berarti Tidak tahu tata cara pemilu 8% Tidak tahu banyak mengenai partai7% partai Alasan pribadi: telalu tua, sakit, berten6% tangan dengan agama saya Tidak tertarik 6% lain-lain/tidak tahu 47% Hanya 4% dari responden mengatakan bahwa mereka tak akan berpartisipasi dalam pemilihan Presiden. Beberapa alasan utama menolak berpartisipasi berkaitan dengan kurangnya informasi: mereka menjawab “tidak mengerti politik “ (tercatat 16%), “Tak tahu jalannya Pemilu “ (8%) atau “Tak tahu tentang partai-partai” (7%). Tercatat hanya 11% dari keseluruhan jumlah mereka yang tidak berniat ikut dalam pemilihan presiden, atau kurang dari 1% jumlah pemilih, yang dengan pasti menyatakan suara mereka “tak akan membuat perubahan”. Sementara

161103-NAS-CHP2(61-77)

65

11/19/03, 4:00 PM


6% lainnya mengemukakan alasan pribadi seperti usia tua dan penyakit sebagai alasan (hampir setengahnya, 47%, dari mereka yang tak ingin memberi suara dalam pemilihan presiden tak memberikan alasan atau memberi alasan yang tidak diberikan oleh lebih dari 5% yang bukan pemilih). Secara ringkas, alasan yang dikemukakan oleh mereka yang berniat untuk tidak ikut dalam pemilihan presiden menggarisbawahi perlunya program pendidikan pemilih dan pendidikan warga negara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Ketidakinginan untuk ikut berpartisasi sepertinya bukan disebabkan karena rasa keterabaian politik atau penolakan pada sistim pemilihan. Secara tak langsung pemilih potensial ini mengatakan bahwa mereka butuh pengetahuian tentang sistim politk dan tentang partai politik agar mereka tidak sekadar menjual suara mereka di hari pemilu.

Keikutsertaan Dalam Pemilihan Anggota DPR Apakah Anda akan memberikan suara pada pemilihan anggota DPR? [Q.47 base 528]

Ya

161103-NAS-CHP2(61-77)

66

Tidak

Tidak tahu

11/19/03, 4:00 PM


Pemilih akan berpartisipasi pada pemilihan DPR yang akan datang. Jumlah pemilih yang bersedia hampir sama dengan jumlah mereka yang bermaksud untuk berpartisipasi pada pemilhan presiden. Tercatat 91% pemilih yang berniat untuk memberi suara pada pemilhan DPR. Angka ini memperlihatkan sedikit penurunan dari 96% pada tahun 1999, tetapi justru memperlihatkan peningkatan 3 poin dibanding jaman pemilu Orde Baru tahun 1997. Walau kekecewaan pada badan legislatif tampaknya lebih tinggi dibanding dengan kekecewaan pada Presiden, namun tidak terlihat adanya tanda-tanda penolakan partisipasi pada pemilihan anggota legislatif. Karenanya tidak dibutuhkan usaha mendorong pemilih untuk ikut serta dalam pemilihan anggota DPR.

Beberapa Alasan Memberikan Suara Pada Pemilihan DPR Tolong sebutkan alasan paling penting, mengapa Anda akan memberikan suara Anda pada pemilihan DPR? (Jawaban diberikan oleh 5% atau lebih) [Q.48 base 483]

Kewajiban warga negara Memilih pemimpin/berpartisipasi mempengaruhi isu-isu tertentu (ekonomi,kekerasan) Lain-lain/tidak tahu

Total 42% 36% 6% 21%

Beberapa alasan memberikan suara pada pemilihan DPR terlihat sama dengan alasan untuk pemilihan Presiden. Empat dari sepuluh pemilih Indonesia (42%) menyatakan partisipasi pada pemilihan DPR sebagai suatu kewajiban warga negara. Sementara 36% lainnya mengatakan bahwa memilih anggota DPR adalah hak warganegara. Hanya sekitar 6% pemilih menyatakan partisipasi pemberian suara adalah cara untuk mempengaruhi isu-isu seperti ekonomi atau kekerasan. Tak ada alasan lain, termasuk tekanan sosial, dikemukakan oleh lebih dari 5% pemilih.

161103-NAS-CHP2(61-77)

67

11/19/03, 4:00 PM


Jumlah mereka yang mungkin tidak adakan berpartisipasi pada pemilihan DPR tercatat terlalu rendah, sehingga alasan mereka menjadi tidak mungkin dianalisa.

Harapan Terhadap Pemilu 2004 Apakah menurut Anda, pemungutan suara pada Pemilu akan membuat suatu perubahan besar, beberapa perubahan, perubahan kecil, atau tidak ada perubahan

Besar/tidak Beberapa/sedikit

Besar/ beberapa perubahan: 48%

Perubahan kecil/ tidak ada perubahan sama sekali: 30%

Besar/ beberapa perubahan: 58%

Perubahan kecil/ tidak ada perubahan sama sekali: 26%

sama sekali? [Q. 52 base 528] Hampir separuh pemilih Indonesia (48%) percaya bahwa memberi suara pada Pemilu tahun 2004 akan membawa perubahan, sementara 30% lainnya menyatakan sebaliknya. Hasil ini memberikan sedikit gambaran bahwa lebih banyak pemilih di Indonesia yang optimis terhadap proses demokrasi di Indonesia, daripada jumlah mereka yang optimistis terhadap situasi negara pada saat ini.

161103-NAS-CHP2(61-77)

68

11/19/03, 4:00 PM


Tambahan pula, dibandingkan dengan survei 1999, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah mereka yang berpendapat bahwa memberikan suara pada pemilu akan membawa perubahan dan pada saat itu tercatat hanya 40% yang berpendapat seperti itu. Pemilu tahun 1999 sepertinya telah menghapus keraguan banyak pemilih tentang ketidakadilan pemilu gaya Orde Baru, sekaligus meyakinkan pentingnya proses pemilu. Namun patut diingat bahwa harapan positif terhadap pemilu tercatat menurun hingga 10 poin semenjak survei paska pemilu tahun 1999, saat mana 58% pemilih berpendapat bahwa partisipasi mereka memiliki pengaruh penting dalam proses paska pemilu yang demokratis itu. Keyakinan akan pengaruh pemberian suara seseorang berkaitan sangat erat dengan tingkat pendidikan. Lebih dari enam di antara sepuluh pemilih (62%) dengan latar belakang tingkat pendidikan lanjutan berpendapat bahwa suara mereka membawa suatu perubahan, termasuk di antaranya 31% yang merasa partisipasi mereka membawa perubahan besar. Sebagai perbandingan, di antara pemilih yang hanya menamatkan pendidikan dasar, tercatat hanya 44% yang merasa bahwa suara mereka memberi pengaruh (21% di antara mereka merasa mereka memberi pengaruh yang cukup besar) dan di antara mereka yang tak menamatkan pendidikan dasar, hanya 29% dari mereka merasa suara mereka membawa perubahan (18% di antaranya membawa perubahan besar)

161103-NAS-CHP2(61-77)

69

11/19/03, 4:00 PM


Perbedaan Harapan terhadap Pemilu Kelompok pemilih yang lebih diuntungkan (berpendidikan, berusia lebih muda, berpenghasilan tinggi dan yang memiliki akses ke televisi) lebih optimis bahwa suara mereka bisa membawa perubahan. Ketidakyakinan justru mendominasi di antara kelompok yang kurang diuntungkan (yang kurang berpendidikan, lebih tua, pendapatan rendah, dan tak memiliki akses ke televisi). Pemilih dari kelompok ini adalah mereka yang paling tidak merasa partisipasi mereka bisa membawa perubahan. Sekitar 30% pemilih berusia antara 25-49 tahun merasa suara mereka tidak akan membawa perubahan. Ini menandakan perubahan signifikan dari tahun 1999 ketika hanya 17% dari orang-orang dari kelompok ini menyatakan hal yang sama.

Ketertarikan Terhadap Politik Seberapa tertarik Anda pada politik? Sangat tertarik, sedikit tertarik, tak terlalu tertarik, atau tak tertarik sama sekali? [Q. 85 base 528] Sangat/ tak tertarik sama sekali Sedikit tertarik/ tidak terlalu

Sangat/ Sedikit tertarik: 28%

161103-NAS-CHP2(61-77)

70

Tidak tertarik sama sekali/ tidak terlalu: 65%

Sangat/ Sedikit tertarik: 38%

Tidak tertarik sama sekali/ tidak terlalu: 56%

11/19/03, 4:00 PM


Pada tahun 2003, para pemilih mengindikasikan lebih sedikit ketertarikan pada politik yang tercatat jauh lebih rendah daripada jumlah yang tercatat pada pemilu 1999. Dua pertiga pemilih (65%) saat ini menyatakan ketidaktertarikannya pada politik sementara lebih kurang dari tiga di antara sepuluh pemilih menyatakan ketertarikannya. Fakta ini menunjukkan peningkatan ketidaktertarikan dibandingkan empat tahun yang lalu, ketika 56% pemililh menyatakan mereka tidak tertarik dengan politik. Pada saat ini hanya 5% mengatakan mereka sangat tertarik pada politik, sementara sepertiga sisanya sama sekali tidak tertarik. Masalah gender, usia, dan latar belakang pendidikan, tingkat pendapatan hingga pengaruh televisi adalah hal-hal yang mempengaruhi ketertarikan pemilih pada politik. Pemilih yang cenderung lebih diuntungkan, laki-laki, termasuk mereka yang berusia muda, berpendidikan, pemilih yang lebih kaya, serta memiliki akses baik radio dan televisi adalah mereka yang sangat mungkin tertarik pada politik. Sebaliknya dengan kelompok kurang diuntungkan seperti, pemilih perempuan, termasuk mereka yang berusia lanjut, berpendidikan rendah dan pemilih yang berpenghasilan rendah, juga yang tak memiliki akses ke media penyiaran menunjukkan lebih sedikit ketertarikan untuk menyimak politik. Ketidaktertarikan terhadap politik meningkat cukup tajam di antara mereka yang memiliki latar belakang pendidikan hanya sampai sekolah lanjutan hingga 22% dari jajak pendapat yang diadakan di bulan Juli 1999. Ketidaktertarikan juga tercatat meningkat mencapai 15 poin di antara penduduk perkotaan, dengan 67% mereka tidak tertarik pada politik. Di antara mereka yang berusia di bawah 35 tahun, ketidaktarikan meningkat 14 poin, menjadi 63%. Ketidaktertarikan juga meningkat di antara pemilih perempuan menjadi 67%, meningkat 12 poin.

161103-NAS-CHP2(61-77)

71

11/19/03, 4:00 PM


Alasan Ketidaktertarikan pada Politik JIka tak tertarik pada politik, mengapa? [Q. 86 base 376] • Tidak suka politik • Saya tidak berpendidikan/terlalu miskin • Politik sangat kotor • Buang-buang waktu/Saya terlalu sibuk • Lainnya • Tidak tahu

37% 30% 13% 8% 5% 16%

Mayoritas pemilih (58%) yang menyatakan kurang tertarik pada politik memberikan alasan-alasan yang lebih menunjukkan adanya keterasingan dari proses politik ketimbang alasan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Proporsi terbesar (37%) – khususnya yang berusia muda, berpendidikan dan berdomisili di perkotaan mengambil sikap demikian tampaknya disebabkan karena apa yang selama ini mereka saksikan, sehingga mereka mengatakan “tak suka dengan politik.” Tigabelas persen lainnya menyatakan “politik itu kotor” jelas menunjukkan persepsi yang berkembang mengenai korupsi dalam kehidupan politik di Indonesia. Di lain pihak, lebih sedikit pemilih yang menyebutkan alasan kurang mampu untuk berpartisipasi dalam politik. Sekitar tiga dari sepuluh (30%), terutama pemilih berusia lanjut, kurang berpendidikan dan berpenghasilan rendah, menyalahkan kurangnya materi dan pendidikan sebagai penyebab sikap apatisme mereka. Dengan demikian, alasan-alasan mendasar atas ketidaktertarikan pada politik terlihat berkaitan erat dengan ketidaksenangan pemilih terhadap situasi politik saat ini. Hal ini diperkuat lagi dengan fakta bahwa pemilih yang menyatakan alasan keterasingan dari proses politik untuk sikap tak tertariknya, cenderung untuk menyatakan bahwa pemerintah tak

161103-NAS-CHP2(61-77)

72

11/19/03, 4:00 PM


menaruh perhatian atas pandangan-pandangan orang seperti mereka, sementara mereka yang memberikan alasan lain tak berkata demikian. Hal ini bisa berarti bahwa perbaikan terhadap kampanye politik serta sikap yang lebih responsif dari lembaga legislatif akan membantu peningkatan ketertarikan masyarakat pada politik. Jika masyarakat telah dikecewakan karena postitisi tidak tanggap, maka diskursus dan kegiatan politik yang dapat menarik perhatian publik adalah hal-hal yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Diskusi Politik Seberapa sering Anda mendiskusikan politik dengan teman-teman? Hampir setiap waktu, sering, tak terlalu sering, atau hampir tak pernah sama sekali? [Q. 87 base 528] Hampir setiap waktu/hampir tidak pernah Sering/ tidak terlalu sering

Sering: 8%

Tak terlalu sering: 89%

Sering: 11%

Tak terlalu sering: 78%

Konsisten dengan hasil temuan kami di tahun 1999, para pemilih masih saja kurang terlibat dalam perbincangan politik. Hanya sekitar 8% pemilih yang mendiskusikan politik selalu atau sering. Hampir 9 dari 10 (89%) tidak terlibat dalam diskusi-diskusi politik: 30% tidak berdiskusi dengan sering dan 6 pemilih dari 10 (59%) tak pernah melakukannya. Jumlah ini telah sedikit berubah dibandingkan dengan empat tahun lalu.

161103-NAS-CHP2(61-77)

73

11/19/03, 4:00 PM


Laki-laki berusia muda, mengenyam pendidikan di sekolah menengah, bersama-sama pemilih yang cukup rajin mengikuti kegiatan keagamaan, pernah mengikuti sekolah Islam, atau menggunakan pakaian Islam, adalah mereka yang paling suka mendiskusikan politik. Dibandingkan dengan mereka, perempuan dan pemilih sekuler kurang suka berdiskusi tentang politik. Tidak mengherankan, diskusi politik paling jarang dilakukan oleh mereka yang tidak tertarik pada politik (2%) dibandingkan mereka yang tertarik (24%), walaupun merreka yang tertarik masih tergolong jarang berdiskusi politik. Bahkan para pemilih yang menyatakan tertarik pada politikpun tampaknya cuma memiliki sedikit kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi politik informal – yang sesungguhnya dapat membangun kompetensi mereka sebagai warga negara, juga dalam mempengaruhi sesama warga. Kebanyakan dari mereka sepertinya kurang menghargai tawaran-tawaran dari partai politik sebagai sesuatu yang relevan bagi kehidupan mereka.

161103-NAS-CHP2(61-77)

74

11/19/03, 4:00 PM


Pencalonan Diri untuk Lembaga Perwakilan Jika sebuah partai politik ingin mencalonkan Anda sebagai anggota dewan, baik di pusat maupun daerah, apakah Anda bersedia? [Q. 82 base 407] Jika tidak mengapa? [Q. 83 base 407] Total • Saya tdk berpendidikan/

Ya

Tidak

terlalu miskin

67%

• Tidak tertarik pada politik

17%

• Buang waktu/terlalu sibuk

7%

• Saya perempuan

4%

• Politik itu kotor

3%

• Terlalu tua

3%

• Lain-lain/tidak tahu

13%

Tidak tahu

Hanya sekitar seperenam pemilih (16%) menyatakan kesediaannya untuk mencalonkan diri pada lembaga perwakilan di tingkat pusat maupun daerah bila ada tawaran kesempatan dari partai politik. Lebih dari tigaperempat pemilih (77%) tak bersedia jika ada yang mencalonkan dan sekitar 6% tak yakin. Kaum lelaki lebih memiliki kemauan untuk dicalonkan ketimbang perempuan; khususnya laki-laki muda dan mereka yang mengenyam pendidikan sekolah menengah. Mereka yang berdomisili di pedesaan serta pemilih berusia di bawah 35 tahun juga memiliki ketertarikan, terutama jika mereka mengenyam pendidikan pasca sekolah dasar. Ketertarikan dan keterlibatan dalam politik merupakan kunci yang penting: sekitar 30% dari mereka yang tertarik dalam politik dan 54% dari mereka yang mendiskusikannya secara sering menyatakan kemauan untuk mencalonkan diri.

161103-NAS-CHP2(61-77)

75

11/19/03, 4:00 PM


Hampir sepenuhnya keinginan untuk mencalonkan diri dalam lembaga perwakilan menunjukkan adanya perasaan mampu dalam bidang politik. Alasan utama yang diberikan pemilih untuk tidak mencalonkan diri yang lebih penting dari faktor yang lainnya adalah kurangnya pendidikan dan uang (67%). Sikap anti-politik dikemukakan oleh jauh lebih sedikit pemilih. Hanya 17% yang secara khusus menyebutkan alasan ketidaktertarikan pada politik, 7% mengatakan bahwa politik hanya membuang-buang waktu, dan 3% mengatakan politik itu kotor. Sekitar 8% perempuan mengemukakan bahwa keperempuanan mereka merupakan alasan untuk tidak mencalonkan diri, sementara 3% mengatakan bahwa mereka terlalu tua.

Rangkuman • Mayoritas masyarakat Indonesia berkeinginan untuk berpartisipasi pada Pemilu tahun 2004, baik untuk memilih presiden maupun DPR. Tidak terlihat adanya tanda-tanda golput ataupun perlunya pendidikan pemilih yang bertujuan mendorong masyarakat agar ikut memilih dalam Pemilu. • Mereka yang tidak berencana untuk memilih pada dasarnya menyatakan ketidakpedulian terhadap politik, partai, serta pemilu sebagai faktor-faktor utama yang membuat mereka menjauhi kotak suara. Ini menunjukan adanya kebutuhan informasi mengenai sistem politik serta visi dan misi partai. • Pemilih terdorong untuk memilih karena memilih adalah kewajiban sebagai warga negara dan karena ingin memilih pemimpin mereka. Sangat sedikit yang berpartisipasi untuk mencoba mempengaruhi isu tertentu atau mendapatkan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab.

161103-NAS-CHP2(61-77)

76

11/19/03, 4:00 PM


• Hampir separuh dari pemilih percaya partisipasi mereka dalam pemilu akan membawa perubahan. Ini menunjukan peningkatan dibandingkan dengan survei kami sebelum Pemilu 1999, yang menunjukkan lebih besarnya kepercayaan terhadap kejujuran dan pentingnya pemilu. • Namun demikian, dibandingkan dengan survei 1999 terdapat penurunan jumlah mereka yang berpikir bahwa pemberian suara bisa membawa perubahan terutama setelah masa indahnya pemilu paska Orde Baru demokratis pertama di Indonesia memudar. Khususnya, bagi pemilih yang berusia muda dan berdomisili di perkotaan. Kelompok yang diuntungkan cenderung lebih optimistis bahwa suara mereka akan memiliki dampak. • Sebagian besar masyarakat Indonesia masih enggan mendiskusikan politik dan memperlihatkan ketertarikan yang rendah terhadap diskusi politik. Gejala ini meningkat dalam empat tahun terakhir, yang mencerminkan berkembangnya rasa keterasingan terhadap politik. • Sebagian besar pemilih tak ingin mencalonkan diri untuk lembaga perwakilan, kendati mereka bisa dicalonkan, kebanyakan mengemukakan alasan kurangnya pendidikan dan materi.

161103-NAS-CHP2(61-77)

77

11/19/03, 4:01 PM

Berbagai Kebutuhan Pendidkan Pemilih: Prosedur Pemilihan dan Pemberian suara 79

BAB 3

Berbagai Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Prosedur Pemilihan dan Pemberian Suara • Pengetahuan Mengenai Pemilu Mendatang • Pemahaman tentang DPD • Pengetahuan tentang Tata Cara Pemilihan • Pengetahun tentang Tata Cara Pemilihan Presiden • Siapa yang Perlu Mendaftar • Tidakan Buka Belum Terdaftar • Pemahaman tentang Tenggat Pendaftaran • Pengetahuan tentang Penyelenggaraan Pemilu • Pengaduan Masalah-masalah Pemilu • Tanggung Jawab Menangani Sengketa Pemilu • Indeks Proses Pengajuan Keluhan Pemilu • Dampak Hadiah Partai bagai Pemilih • Kehadiran Satgas Parpol dalam Kampanye • Rekomendasi Pendidikan Pemilih bagi Seluruh Pemilih • Rekomendasi Pendidikan Pemilu bagi Kelompok Sasaran Khusus • Rangkuman

161103-NAS-CHP3(79-101)

79

11/19/03, 12:52 PM


161103-NAS-CHP3(79-101)

80

11/19/03, 12:52 PM


Pengetahuan Mengenai Pemilu Mendatang Banyak orang tak tahu kapan pemilihan untuk DPR akan berlangsung. Bulan apa pemilu itu akan berlangsung? [Q. 12]

Apakah Anda tahu bahwa selain anggota DPR ada yang lain yang harus Anda pilih pada hari yang sama? [Q.13]

• Presiden • DPRD/DPRD I/DPRD II • DPR • Wakil Presiden • DPD • Tidak tahu

April 2004

Lain-lain

Total 23% 4% 4% 3% 1% 71%

Tidak tahu

Sebagian besar masyarakat Indonesia kurang mendapatkan informasi mengenai Pemilu 2004. Tujuh di antara sepuluh (69%) tidak tahu di bulan apa pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan berlangsung, sementara sisanya (22%), kebanyakan menyebutkan bulan yang salah. Kurang dari satu di antara sepuluh pemilih (9%) menyadari bahwa pemilu DPR akan diadakan pada bulan April 2004. Mereka yang mengetahui tentang tanggal penyelanggaran pemilu DPR adalah: laki-laki yang pernah mengenyam pendidikan sekolah menengah (17%), pemilih berusia lebih tua juga dengan latar belakang pendidikan lanjutan (21%) dan mereka yang memiliki pemasukan lebih dari Rp. 1.500.000 (17%). Mereka yang mengaku kurang mengetahui tentang tanggal penyelenggaraan Pemilu 2004 terdiri dari pemilih perempuan (76%), terutama mereka yang tidak tamat sekolah dasar (83%) serta mereka yang tidak memiliki akses ke televisi (88%) dan radio (76%).

161103-NAS-CHP3(79-101)

81

11/19/03, 12:52 PM


Hampir sama dengan itu, tujuh dari sepuluh pemilih (71%) tidak tahu bila mereka akan memberikan suara pada lembaga selain DPR pada pemilu mendatang, sementara mereka yang menyebutkan adanya pemilihan lain pada saat yang bersamaan (23%), menyebut pemilihan presiden. Sangat sedikit yang menyadari adanya pemilihan lain yang akan dilakukan secara simultan dengan pemilihan DPR (4% menyebutkan pemilihan DPRD dan hanya 1% yang menyebutkan pemilihan DPD).

Pemaha Menurut berita, rakyat akan memilih sebuah lembaga baru pada hari yang sama dengan Pemilihan DPR, yang disebut Dewan Perwakian Daerah, atau DPD. [Q.14] Pernahkah Anda mendengar tentang lembaga ini?

JIKA YA: Apa yang pernah Anda dengar tentang tugas/kerja lembaga baru ini? Total: 36% • Pernah mendengar tetapi tidak tahu apa tugasnya:

27%

• Akan mempertimbangkan perundangan untuk otonomi daerah: • Komentar lain:

Ya

Tidak

5% 4%

Tidak tahu

Tingkat pemahaman terhadap DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang merupakan lembaga baru yang akan dipilih pada hari yang bersamaan dengan DPR tampaknya rendah. Hampir duapertiga dari pemilih (65%) tak pernah mendengar tentang DPD atau tak tahu kalau mereka akan memiliki DPD. Hanya 36% yang menyatakan mereka pernah mendengar tentang lembaga itu. Dari jumlah ini, 27% pernah mendengar

161103-NAS-CHP3(79-101)

82

11/19/03, 12:52 PM


tentang DPD tapi tak tahu apa yang akan dilakukan lembaga itu. Cuma 9% pemilih yang mampu menjawab tanpa harus diarahkan tentang wewenang DPD untuk membahas berbagai legislasi yang berkaitan dengan otonomi daerah. Mereka yang tak pernah mendengar apa-apa tentang DPD adalah pemilih perempuan (55%), terutama pemilih perempuan yang berusia tua (61%), mereka yang tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar (70%) dan mereka yang tidak memiliki akses ke televisi (68%). Sementara mereka yang pernah mendengar tentang DPD walaupun kurang rinci terdiri dari pemilih laki-laki (31%), pemilih berusia muda (33%) serta mereka yang pengeluaran perbulannya di atas 1.500.000 (48%).

Pengetahuan tentang Tata Cara Pemilihan Banyak yang tidak tahu bagaimana tata cara pemilihan DPR pada pemilu mendatang [Q.15/16] Apakah Anda tahu, masyarakat akan memilih sebuah partai, seorang calong atau keduanya?

Bila sebuah partai memenangkan kursi tertentu pada pemilihan DPR mendatang, bagaimana cara menentukan nama calon yang berhak atas kursi tersebut?

Total • Yang mendapat suara terbanyak • Partai menentukan/ calon partai

23% 7%

• Yang tertinggi di

Partai

161103-NAS-CHP3(79-101)

83

daftar parta • Lain-lain

6% 2%

• Tidak tahu

62%

Calon Keduanya Tidak tahu legislatif

11/19/03, 12:52 PM


Para pemilih di Indonesia merasa bingung dengan tata cara pemilu DPR mendatang. Pemilu kali ini akan bebeda dengan pemilu empat tahun lalu, ketika mereka hanya memilih salah satu partai: Pada tahun 2004 pemilih akan memilih partai serta salah satu kandidat yang berada dari daftar calon partai. Hanya seperempat dari pemilih (24%) tahu bahwa mereka harus mencoblos keduanya. Mayoritas pemilih memberikan jawaban yang salah (29% menyatakan hanya memilih partai, 28% memilih kandidat), sementara 21% tak tahu. Ditambah dengan rendahnya pemahaman tentang prosedur pemilihan DPD (pemilih hanya memilih seorang kandidat), membuat soal tata cara ini menjadi cukup serius. Mereka yang cenderung memberikan jawaban yang salah tentang prosedur pemilihan DPR adalah mereka yang berusia di atas 35 tahun (17%), mereka yang tidak menyelesaikan sekolah dasar (14%) dan perempuan yang tidak menamatkan sekolah dasar (17%). Para pemilih juga tidak tahu-menahu tentang bagaimana proses penentuan wakil-wakil mereka di DPR, setelah pemberian suara dilakukan. Di atas enam dari sepuluh pemilih (62%) tidak tahu kandidat mana yang akan mewakili sebuah wilayah jika sebuah partai menang. Hampir seperempat (23%) beranggapan bahwa kandidat dengan suara terbanyak akan menang, 7% percaya bahwa partai yang menang akan memutuskan kandidat mana yang mendapat kursi, dan 6% beranggapan bahwa kandidat yang berada dalam daftar teratas partai yang akan menang. Hampir tidak ada (di bawah 1%) yang memilih jawaban yang benar – yaitu bahwa kandidat yang memperoleh suara di atas bilangan pembagi pemilih akan secara otomatis terpilih, sementara sisa kursinya akan diberikan pada partai berdasarkan urutan pada daftar kandidat partai.

161103-NAS-CHP3(79-101)

84

11/19/03, 12:52 PM


Pengetahuan Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden Banyak orang yang tidak yakin tentang siapa yang akan memilih Presiden mendatang. Bagaimana dengan Anda? Menurut Anda, siapakah yang akan memilih Presiden mendatang? [Q.17]

Masyarakat

DPR

MPR

Partai Poltik

Saat ditanyakan mengenai siapa yang akan memilih presiden, 61% pemilih menjawab dengan benar, rakyat. Pemilih berusia lebih tua yang memiliki pengalaman dengan sistem pemilihan tidak langsung melalui MPR, dan mereka yang kurang berpendidikan menjawab tidak tahu. Hanya 50% pemilih yang berusia antara 50-85 tahun memberikan jawaban yang benar, dan bahkan lebih sedikit lagi dari mereka yang menamatkan sekolah dasar (44%) memberikan jawaban serupa. Sebagian besar pemilih Indonesia tak mengetahui apa yang akan terjadi bila tak ada calon yang mendapatkan suara mayoritas pada putaran pertama pemilihan presiden. Kurang dari sepertiga (31%) menyadari akan terjadinya pemilihan tahap kedua. Sekitar 16% menyatakan calon dengan perolehan suara terbanyak akan menang, 10% beranggapan KPU akan menentukan pemenang, dan 39% menyatakan mereka tidak tahu yang akan terjadi selanjutnya.

161103-NAS-CHP3(79-101)

85

11/19/03, 12:52 PM


Siapa yang Perlu Mendaftar? Menurut berita, Pemilu untuk memilih DPR akan diselenggarakan pada bulan April 2004. Menurut Anda, apakah perlu mendaftarkan diri untuk ikut pemilu mendatang? [Q.44 base 528]

Ya, semua orang

Tidak

Tidak tahu

Sebagian besar pemilih tidak perlu diberitahu untuk mendaftar sebelum Pemilu 2004, tetapi sebagian kecil harus diberitahukan. Hampir enam dari tujuh pemilih (83%) mengetahui bahwa setiap orang harus mendaftarkan diri untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu. Dari 16% pemilih yang perlu mendapatkan pendidikan, hanya 5% yang tidak mengerti perlunya mendaftar dan 10% tidak yakin. Mereka yang memiliki pengetahuan minim mengenai syarat pendaftaran adalah mereka yang buta huruf (53%), yang tidak menamatkan sekolah dasar (69%), masyarakat perkotaan yang pengeluaran perbulannya di bawah Rp. 500.000 (71%), perempuan di pedesaan (72%) dan pemilih yang berusia di atas 50 tahun (74%), terutama perempuan lanjut usia (74%).

161103-NAS-CHP3(79-101)

86

11/19/03, 12:52 PM


Tindakan Bila Belum Terdaftar Apabila tak ada orang yang berkunjung ke rumah anda untuk mendaftar Anda sebagai pemilih, apa yang akan Anda lakukan? [Q.45 base 528]

Ke Kepala Desa/ RT/RW

Ke Pelaksana Pemilu

Lainlain

Tidak melakukan apaapa/tidak tahu

Sebagian besar masyarakat Indonesia akan mencari cara untuk mendaftarkan diri apabila petugas pendaftaran tidak datang mendaftarkan mereka, tetapi sebagian kecil takkan melakukan apa-apa. Lebih dari separuh pemilih Indonesia (57%) akan pergi ke kepala desa atau ketua RT/RW untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan. Sejumlah 18 % akan mendatangi kantor pemilu setempat. Tetapi sekitar seperempat (23%) tidak tahu harus melakukan apa atau takkan berbuat apa-apa jika petugas pendaftaran tidak datang. Mereka yang kemungkinan besar akan mendatangi kepala desa atau ketua RT/RW untuk mendapatkan informasi pendaftaran adalah pemilih perempuan yang berusia lebih tua (62%), perempuan yang mengenyam pendidikan menengah (65%) dan para pemilih di sebagian besar daerah perkotaan (64%). Pergi mendatangi kantor pemilu setempat merupakan jawaban yang paling disukai oleh pemilih laki-laki (24%), terutama mereka yang berusia muda (27%) dan laki-laki yang lebih berpendidikan (30%).

161103-NAS-CHP3(79-101)

87

11/19/03, 12:52 PM


Mereka yang enggan untuk melakukan sesuatu atau tidak tahu mau untuk melakukan apa, adalah pemilih yang berusia muda (30%), perempuan yang mengenyam pendidikan dasar (32%), pemilih berusia muda dengan latar belakang pendidikan dasar (33%) dan mereka yang buta huruf ( 45%)

Pemahaman tentang Tenggat Pendaftaran Apakah Anda tahu bahwa masyarakat bisa mendaftar pada hari pemilihan (hari H), atau akan ada tenggat waktu saat mereka tidak bisa mendaftar lagi? [Q.46 base 528]

Ada tenggat waktu dan setelah itu tidak bisa mendaftar lagi

Bisa mendaftar sampai hari H

Tidak tahu

Walaupun sebagian besar pemilih menyadari keharusan untuk mendaftar, tetapi mayoritas mereka tidak yakin kapan mereka harus mendaftar. Sementara itu sejumlah minoritas (43%) pernah mendengar tentang batas akhir bagi mereka untuk mendaftar, tetapi sebagian (56%) belum pernah mendengarnya. Dari jumlah ini, 38% tidak tahu adanya batas akhir, sementara 18% percaya mereka bisa mendaftar hingga hari pelaksanaan pemilu.

161103-NAS-CHP3(79-101)

88

11/19/03, 12:52 PM


Berkaitan dengan usia, proporsi terbesar dari pemilih yang tidak menyadari tentang tenggat pendaftaran dapat ditemukan di antara pemilih termuda (64% dari kelompok usia 17-24 tahun) dan tertua (63% dari kelompok usia 58-85 tahun). Berdasarkan gender dan latar pendidikan, pemilih perempuan yang tidak menamatkan sekolah dasar (67%) adalah mereka yang tidak mengetahui tentang adanya tenggat pendaftaran. Hal yang sama juga terjadi dengan 64% dari kelompok petani, 67% dari mereka yang pengeluaran perbulannya di bawah Rp. 300.000, 70% pemilih yang tak memiliki akses ke televisi dan 75% pemilih buta huruf.

Pengetahuan tentang Penyelenggara Pemilu Pernahkan Anda mendengar tentang Komisi Pemilhan Umum, atau KPU[Q.24/25]

Ya, mereka pelaksana pemilu

161103-NAS-CHP3(79-101)

89

Ya, tidak tahu apa tugas mereka

Lain-lain

Tidak

11/19/03, 12:52 PM


Pernahkah Anda mendengar tentang Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu?

Ya, mereka mengawasi jalannya Pemilu

Ya, mereka mengatur pengawasan Pemilu

Ya, tidak tahu apa tugas mereka

Tidak

Mayoritas pemilih di Indonesia tidak cukup mengenal lembaga-lembaga yang akan menyelenggarakan Pemilu 2004, meskipun seringnya media memberitakan mereka. Hampir setengah (46%) tidak pernah mendengar tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU tidak dikenal khususnya oleh pemilih perempuan (56%), mereka yang berusia di atas 35 tahun (51%) dan pemilih dengan latar pendidikan dasar (58%) atau yang berpendidikan lebih rendah (75%). Hanya di bawah sepertiga (31%) yang pernah mendengar tentang KPU, tetapi tidak tahu tentang tugasnya. Cuma 17% mengetahui KPU bertanggung jawab menyelenggarakan Pemilu mendatang. Mereka umumnya adalah pemilih laki-laki (25%), berpendidikan (33%), dan berdomisili di perkotaan (25%). Hal serupa terjadi dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), lebih dari setengah pemilih (53%) tak pernah mendengar tentang Panwaslu. Mereka umumnya adalah pemilih perempuan (64%) dan mereka yang tidak menamatkan sekolah dasar (76%).

161103-NAS-CHP3(79-101)

90

11/19/03, 12:52 PM


Sementara 15% lainnya pernah mendengar tentang organisasi tersebut, tetapi tak mengetahui tugasnya. Sekitar seperempat pemilih (27%) mengetahui bahwa Panwaslu mengawasi jalannya proses Pemilu. Jumlah ini termasuk 35% laki-laki, 49% pemilih dengan latar pendidikan sekolah menengah, dan 56% laki-laki dengan latar belakang pendidikan di atas sekolah dasar.

Pengaduan Masalah-Masalah Pemilu Jika ada masalah berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pemilu di daerah anda, apakah Anda tahu kepada siapa Anda dapat mengadu? [Q.22]

Pengurus Pelaksana Kepala RT/RW Pemilu Desa Lokal

Pemantau Pemilu

Polisi

Lainlain

Tidak/ tidak tahu

Sebagian besar pemilih tidak mengetahui organisasi yang tepat seba-gai tempat mengadu bila timbul masalah dalam Pemilu di wilayah mereka. 23% akan mendatangi kantor komisi pemilu setempat. Mereka yang mengetahui tempat pengaduan untuk pemilu adalah pemilih berusia muda (33%) dan mereka yang telah menamatkan sekolah menengah atas atau akademi (33%).

161103-NAS-CHP3(79-101)

91

11/19/03, 12:52 PM


Kecenderungan utama bagi para responden adalah mendatangi aparat pemerintah setempat, 27% menyatakan akan meneruskan masalah tersebut ke ketua RT/RW dan 15 % lainnya ke kepala desa. Kendati aparat pemerintah setempat memang bertanggung jawab menangani permasalahan sosial di tingkat lokal, tetapi pengaduan pemilu bukanlah wewenang mereka. Terlebih lagi, kendati mereka akan mengarahkan masyarakat yang mengadu ke komisi pemilu, ada kekhawatiran bahwa mereka sendiri mungkin saja terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dengan begitu mereka bukanlah pihak yang tepat untuk menangani masalah tersebut pada tahap awal. Sekitar 9% dari pemilih menyatakan mereka akan mendatangi pemantau pemilu dan 9% menyebutkan kepolisian. Secara keseluruhan 29% mengatakan mereka tidak tahu ke mana harus mengajukan pengaduan.

Tanggung Jawab Menangani Sengketa Pemilu Jika partai-partai dan Panitia Penyelenggara Pemilu tidak dapat menyelesaikan perselisihan pemilu, Apakah Anda tahu siapa yang akan bertanggungjawab menyelesaikan? [Q.23]

Warga

161103-NAS-CHP3(79-101)

92

KPU

Polisi

Lain-lain

11/19/03, 12:52 PM


Pemahaman tentang prosedur menyampaikan keluhan tentang pemilu ke jenjang yang lebih tinggi bahkan masih lebih rendah dibandingkan dengan pemahaman tentang peran dari komisi pemilu lokal. Lebih dari enam di antara sepuluh pemilih (63%) percaya bahwa masyarakat yang akan bertanggungjawab menangani perselisihan pemilu, jika partai dan komisi pemilihan setempat tak mampu memecahkannya. Tidak jelas apa maksud pernyataan ini tetapi kemungkinannya adalah berdemonstrasi turun ke jalan tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu, seperti yang dilakukan di masa lalu. Mereka yang berpendapat bahwa masyarakat yang akan menyelesaikan perselisihan pemilu adalah mereka yang tidak menamatkan sekolah dasar (74%), dan pemilih berpenghasilan rendah (73%).

Indeks Proses Pengajuan Keluhan Pemilu (Jumlah jawaban yang benar berdasarkan Q22-Q25)

Benar 1

161103-NAS-CHP3(79-101)

93

Benar 2

Benar 3

Benar 4

11/19/03, 12:52 PM


Guna mengukur jumlah pemilih yang mengetahui satu lembaga-lembaga yang khusus menangani keluhan berkaitan dengan pemilu, kami membuat indeks proses pengajuan keluhan pemilu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan nomor 22 hingga 25 yang berkaitan dengan keluhankeluhan dalam pemilu, perselisihan dan organisasi-organisasi pemilu. Indeks kami menunjukkan bahwa kebanyakan pemilih tidak mengenal semua aspek dalam menyelesaikan perselisihan pemilu. Enam di antara sepuluh pemilih (61%) hanya bisa memberikan satu jawaban benar di antara empat pertanyaan yang berkaitan dengan pemilu. Di bawah seperempat (22%) yang memberikan dua jawaban benar, sementara hanya 13% yang bisa menjawab tiga pertanyaan dengan benar. Cuma 6% pemilih yang memiliki cukup pengetahuan untuk menjawab keempat pertanyaan yang berkaitan dengan keluhan dalam pemilu ini dengan benar. Para pemilih ini mengetahui ke mana mereka harus mengalamatkan keluhan dalam pemilu, siapa pihak yang menangani perselisihan pemilu, serta apa saja fungsi-fungsi KPU dan Panwaslu. Dengan kata lain, hampir tak ada pemilih yang mengetahui langkahlangkah penting dalam menangani perselisihan pemilu. Mengingat adanya sejarah di masa lalu yang meragukan kejujuran pemilu di Indonesia, hampir semua pemilih akan butuh pendidikan berkaitan dengan hal ini.

161103-NAS-CHP3(79-101)

94

11/19/03, 12:52 PM


Dampak Hadiah Partai bagai Pemilih [Q.64/65 base 528] Jika ada partai yang menawarkan uang, makanan, atau hadiah untuk rakyat di daerah ini, berapa banyak yang akan memilih partai tersebut karena uang/hadiah itu?

Banyak

Beberapa

Sedikit

Hampir tak ada

Mana di antara pernyataan ini yang cocok dengan pandangan

Boleh menerima, tetapi memilih partai pilihan sendiri

161103-NAS-CHP3(79-101)

95

Bila menerima uang, harus memilih partai yang memberi uang

Tidak tahu

11/19/03, 12:53 PM


Sebagai cerminan dari anggapan umum bahwa “politik uang” akan mempengaruhi hasil pemilu yang akan datang, sekitar empat dari sepuluh pemilih berpendapat bahwa apabila ada partai politik yang menawarkan hadiah berupa uang atau makanan, partai-partai itu akan mendapatkan tambahan dukungan secara signifikan namun hanya 15% yang menyatakan bahwa pemberian tersebut akan mempengaruhi pilihan politik mereka sendiri dan sekitar 24% tidak yakin. Sekitar 39% pemilih berpendapat masyarakat di daerahnya akan cenderung memberikan suara pada partai yang menawarkan uang, hadiah, atau makanan, sementara 36% lainnya percaya partai tersebut hanya akan mempengaruhi pemilih dalam jumlah sedikit. Seperempat pemilih (24%) tidak tahu. Pemilih berusia lebih muda, berpendidikan dan berpenghasilan tinggi3 merasa bahwa hadiah dari partai akan berpengaruh secara signifikan pada pilihan pemberi suara. Pemilih laki-laki, terutama yang berusia lanjut dan mereka yang tidak memiliki akses pada media penyiaran tidak percaya bahwa banyak pemilih akan mendukung partai tertentu karena adanya hadiah. Walaupun dampak terhadap hadiah pemberian partai bervariasi, tetapi sentimen pribadi dalam menyikapi pemberian tersebut cenderung kurang jelas. Lebih dari enam di antara sepuluh pemilih (61%) percaya mereka boleh menerima hadiah dari partai dan tetap memilih partai yang mereka sukai. Meskipun demikian sebanyak 15% pemilih berpendapat pemberian hadiah akan membuat penerimanya berkewajiban memilih partai yang memberikannya, dan 24 % tidak yakin. Fakta ini menunjukkan terbukanya kemungkinan penyuapan terhadap empat di antara sepuluh pemilih. Walaupun berusia lebih muda, pemilih yang lebih berpendidikan dan berpenghasilan tinggi merasa bahwa hadiah dari partai akan berpen-

3 Dengan pengeluaran lebih dari Rp 500,000 perbulan.

161103-NAS-CHP3(79-101)

96

11/19/03, 12:53 PM


garuh terhadap pilihan dalam pemilu di wilayah mereka, mereka juga merasa bukan merupakan masalah untuk menerima hadiah dan tetap memilih partai pilihannya. Pemilih berusia lebih tua dan yang kurang berpendidikan merasa tidak suka dengan gagasan untuk menerima hadiah tanpa adanya balas jasa sesudahnya. Jumlah tertinggi pemilih yang bersedia memberikan suara pada partai yang memberikan mereka hadiah atau yang tidak yakin bahwa mereka memiliki kewajiban memilih partai tersebut, adalah mereka yang buta huruf (65%), yang tidak menamatkan sekolah dasar (53%), perempuan berusia di atas 35 tahun (53%) dan mereka yang tidak menonton televisi secara teratur (51%).

Kehadiran Satgas Parpol dalam Kampanye Selama kampanye Pemilu, pada umumnya partai-partai akan menempatkan para Satgas-nya dalam setiap pertemuan / kampanye. Apakah kehadiran Satgas tersebut membuat anda merasa takut atau lebih aman? [Q.66 base 528]

Takut

Aman

Tidak tahu

Pemilih merasa lebih aman dengan kehadiran Satgas atau petugas keamanan partai politik dalam pertemuan publik atau kampanye partai

161103-NAS-CHP3(79-101)

97

11/19/03, 12:53 PM


politik. Lebih dari delapan di antara sepuluh pemilih (82%) merasa kehadiran Satgas partai akan membuat mereka lebih aman, 9% menyatakan mereka akan menjadi lebih takut, dan 9% lainnya tidak tahu. Kehadiran Satgas dalam pertemuan publik atau kampanye membuat nyaman pemilih laki-laki, terutama yang kurang berpendidikan, dari kelas pekerja. Sementara bagi pemilih perempuan, terutama mereka yang kurang berpendidikan, serta pemilih yang tinggal di pedesaan lebih memiliki perasaan cemas atas kehadiran satgas, walaupun mereka cenderung merasa lebih aman dan bukannya takut berada di sekitar Satgas partai. Angka ini mungkin mengejutkan bagi mereka yang prihatin bahwa Satgas berpotensi mengintimidasi. Orang-orang dari partai yang lain mungkin saja merasa terintimidasi, namun kecil kemungkinan orangorang seperti ini menghadiri pertemuan partai yang mereka tidak dukung. Para pendukung sebuah partai tertentu kemungkinan merasa lebih aman dengan kehadiran Satgas, mengingat masih adanya bayang-bayang kekerasan antar partai yang mewarnai situasi politik di Indonesian saat ini.

Rekomendasi Pendidikan Pemilih bagi Seluruh Pemilih: Perubahan besar berkaitan dengan tata cara pemilihan juga lembaga yang akan dipilih pada Pemilu 2004 akan membutuhkan program pendidikan pemilih mendasar yang harus ditujukan bagi seluruh pemilih. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan pemilih tak mengetahui tentang logistik serta hal-hal detil mengenai pemilu mendatang, termasuk siapa yang akan bersaing dan bagaimana atau kapan pemilih akan diselenggarakan. Pemilih juga kurang mengetahui tenggat waktu pendaftaran, siapa yang akan menyelenggarakan serta mengawasi pemilu, dan prosedur untuk menyelesaikan keluhan terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu.

161103-NAS-CHP3(79-101)

98

11/19/03, 12:53 PM


Karenanya secara umum kampanye pendidikan pemilih harus terarah pada semua pemilih dan meliputi hal-hal penting, yang belum sepenuhnya diinformasikan pada pemilih. Semua pemilih harus memiliki kesempatan mengetahui tentang: • Waktu penyelenggaraan dan lembaga yang akan mereka pilih • Apa dan bagaimana peran DPD • Prosedur pemilu, termasuk cara memilih dan bagaimana menentukan pemenang • Tenggat waktu pendaftaran • Pengaduan masalah-masalah pemilu, serta lembaga dan prosedur pengawasan

Rekomendasi Pendidikan Pemilu bagi Kelompok Sasaran Khusus: Temuan di lapangan mengarahkan bahwa sebagian kampanye pendidikan pemilih harus mampu menyasar kelompok khusus pemilih yang membutuhkan informasi tentang beberapa aspek penting dalam pemberian suara. Kelompok-kelompok ini sangat sedikit mendapatkan informasi ketimbang masyarakat pada umumnya dan kekurangan informasi ini bisa mencegah atau merusak kesempatan mereka memberikan suara. Mengingat jumlahnya yang cenderung sedikit, akan lebih baik kiranya untuk mentargetkan upaya-upaya khusus kepada mereka ketimbang membanjiri seluruh pemilih dengan informasi yang sudah biasa mereka dapatkan.

161103-NAS-CHP3(79-101)

99

11/19/03, 12:53 PM


Bagi pemilih seperti ini, butuh usaha tambahan untuk: • Memastikan mereka tahu bahwa mereka harus mendaftar • Memberitahu mereka bahwa hadiah dari partai tidak membuat mereka wajib memilih partai tersebut. Mereka yang berada dalam kelompok ini cenderung berpendidikan rendah dan juga perempuan yang berusia lanjut. Banyak dari mereka sulit untuk dijangkau: yang paling tinggi kebutuhannya adalah mereka yang buta huruf dan tidak memiliki akses televisi. Merekalah yang nantinya harus menjadi objek dari upaya pendidikan pemilih bagi kelompok khusus, yang butuh lebih banyak pendekatan antar-individu. Kombinasi antara yang buta huruf dan tak memiliki akses televisi berarti kampanye tak bisa hanya bergantung pada media cetak atau televisi. Kontak antarindividu akan menjadi sumber pendidikan yang penting. Pemilih dengan Kebutuhan Tertinggi Terhadap Pendidikan Pemilih Khusus: Sasaran Pendidikan Pemilih

Buta huruf Tidak mengenyam pendidikan dasar Perempuan di atas 35 tahun Tidak nonton TV Semua pemilih

161103-NAS-CHP3(79-101)

100

Pendaftaran: % tak yakin dibutuhkan

Indeks Sasaran Pendidikan Pemilih

47 31

Hadiah dari Partai: % akan memberikan suara bagi pemberi/ tidak 65 53

26 18 17

53 51 39

79 69 56

112 84

11/19/03, 12:53 PM


Rangkuman • Pemahaman pemilih terhadap Pemilu 2004 masih terbatas. • Sebagian besar pemilih tidak mengetahui bulan penyelenggaraan pemilihan DPR atau bahwa mereka akan memilih lembaga lain selain DPR. Sejumlah kecil (namun signifikan) pemilih, merasa bahwa pemilihan presiden akan diadakan bersamaan waktunya dengan pemilihan DPR. • Sembilan dari sepuluh pemilih Indonesia tidak tahu mengenai DPD, lembaga baru yang akan dipilih bersamaan dengan pemilihan DPR. • Sebagian besar pemilih tidak mengerti prosedur pemilu. Hanya sedikit dari mereka mengetahui apakah mereka akan memberikan suara pada partai, kandidat, atau keduanya. Hampir tak ada yang tahu bagaimana kandidat akan dipilih untuk mewakili sebuah wilayah berdasarkan undang-undang pemilu yang baru. • Walaupun mayoritas pemilih mengetahui bahwa presiden akan dipilih secara langsung, tetapi hanya sedikit dari mereka yang mengetahui apa yang akan terjadi bila tak ada yang memperoleh suara mayoritas pada putaran pertama. • Sebagian besar pemilih menyadari bahwa mereka harus mendaftarkan diri untuk dapat mengikuti pemilu 2004. Tetapi, banyak dari para pemilih yang tidak mengetahui adanya tenggat waktu pendaftaran. • Sebagian besar pemilih tidak mengenal organisasi-organisasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemilu 2004, KPU dan Panwaslu.

161103-NAS-CHP3(79-101)

101

11/19/03, 12:53 PM

Kebutuhan Pendidikan pemilih: Kemampuan Mempengaruhi, 103 Lembaga-lembaga, dan Partai-partai Politik

BAB 4 Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Kemampuan Mempengaruhi, Lembaga lembaga, dan Partai-partai Politik • Kemampuan Mempengaruhi Politik • Apa yang Dapat Dicapai lewat Pemilu • Tugas dan Fungsi DPR • Kedekatan dengan Partai • Memilih Partai Politik • Alasan Memilih Partai Tertentu • Perbedaan di antara Partai-Partai • Perbedaan Partai-Partai Islam • Tujuan Partai Islam • Ketertarikan Terhadap Pendidikan Pemilih • Rekomendasi Pendidikan Pemilih bagi semua Pemilih • Rangkuman

161103-NAS-CHP4(103-123)

103

11/19/03, 12:53 PM


161103-NAS-CHP4(103-123)

104

11/19/03, 12:53 PM


Kemampuan Mempengaruhi Politik Seberapa besar, menurut Anda, seseorang seperti Anda dapat mempengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan? Apakah besar, tidak terlalu besar, sangat kecil atau sama sekali tidak berpengaruh? [Q.81 base 528] Sangat/ sama sekali tidak

Besar/tidak terlalu besar: 15%

Sangat kecil/ tidak berpengaruh: 71%

Besar/tidak terlalu besar: 25%

Tidak terlalu besar/sangat kecil

Sangat kecil/ tidak berpengaruh: 61%

Sebagian besar masyarakat Indonesia merasa tak mampu mempengaruhi keputusan politik pemerintah. Sebenarnya perasaan terhadap kemampuan mereka untuk mempengaruhi proses politik tercatat telah menurun semenjak 1999. Saat ini, hanya 15% pemilih yang percaya mereka bisa memberikan pengaruh cukup banyak atau sedikit terhadap pemerintah, dibandingkan dengan 25% pemilih empat tahun yang lalu. Demikian pula, tujuh dari sepuluh pemilih (71%) merasa bahwa mereka hanya mempunyai sangat sedikit pengaruh, atau bahkan tidak sama sekali, terhadap kebijakan pemerintah, dibandingkan 61% pada tahun 1999. Bahkan di antara kelompok yang paling berpengaruh seperti laki-laki berusia muda, mereka yang berpendidikan, pemilih berusia lebih tua yang berpendidikan dan laki-laki di pedesaan – kurang dari seperempat dari mereka yang merasa bahwa mereka memiliki pengaruh.

161103-NAS-CHP4(103-123)

105

11/19/03, 12:53 PM


Baik kesinambungan maupun perubahan merupakan hal-hal yang penting: kami menemukan tingkat kemampuan mempengaruhi politik yang rendah selama masa transisi menuju demokrasi, dan tetap lebih rendah setelah lebih dari empat tahun terbentuknya pemerintahan demokratis. Keyakinan bahwa rakyat bisa mempengaruhi perubahan merupakan aspek penting dalam budaya politik yang demokratis. Titik lemah demokrasi di Indonesia, berkaitan dengan rendahnya harapan pemilih terhadap pemilu, para kandidat serta perwakilan mereka. Semenjak survei tahun 1999, perasaan mampu mempengaruhi politik menurun (hingga 16%) di antara pemilih yang berusia di bawah 35 tahun. Hanya 16% pemilih berusia muda yang percaya bahwa mereka dapat mempengaruhi pemerintah. Penduduk di perkotaan juga mengalami peningkatan kekecewaan cukup tajam, terlihat dengan menurunnya perasaan mampu mempengaruhi politik mereka yang turun hingga 15% sejak tahun 1999. Hal ini juga terjadi pada pemilih perempuan, dengan penurunan hingga 14%.

Apa yang Dapat Dicapai lewat Pemilu Menurut Anda apa yang pemilih bisa dapatkan dari pemilu [Q53 base 528] • Memilih para pemimpin • Menyuarakan aspirasi rakyat • Membuat pemerintah melakukan sesuatu • Lainnya • Tidak tahu

77% 7% 4% 6% 19%

Pemilih Indonesia memiliki pandangan yang sempit tentang apa yang dapat mereka capai melalui pemilu, yaitu memilih pemimpin mereka. Lebih dari tigaperempat pemilih percaya bahwa pemilih dapat meman-

161103-NAS-CHP4(103-123)

106

11/19/03, 12:53 PM


faatkan pemilu untuk memilih pemimpin mereka (67%), memilih wakilwakil mereka ( 6%), atau memilih presiden (4%). Hanya sepersepuluh dari mereka yang dapat memberitahukan fungsi-fungsi lain – apapun itu – dari pemilu, seperti menyuarakan perasaan mereka (7%) atau meminta sesuatu dari pemerintah (4%). Seperlima dari pemilih (19%) tidak tahu persis apa yang bisa dicapai melalui pemilu. Pada dasarnya, harapan pemilih Indonesia terhadap proses pemilu masih rendah dan terbatas pada fungsi mekanisnya: untuk mengisi posisi-posisi dalam lembaga publik. Tidaklah mengherankan jika satu-satunya peran pemilu demokratis yang diketahui pemilih di Indonesia adalah untuk mengganti para pimpinan elit politik. Inilah satu-satunya fungsi pemilihan dan kampanye pemilu di Indonesia yang secara konsisten selalu dilaksanakan. Pemilih di Indonesia jarang memiliki kesempatan untuk mempraktekkan fungsi pemilu lainnya yang rutin dilaksanakan di negara lain – termasuk di antaranya memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyuarakan pendapatnya, mengubah kebijakan, membuat para wakil rakyat dapat dimintai pertanggungjawaban, mengganti pemerintahan, atau bahkan menuntut perlindungan. Hal ini disebabkan karena Indonesia baru mengalami hanya sedikit pemilu yang bebas, dan karena (seperti terlihat di bawah) keterlibatan dalam politik lebih merupakan masalah identitas ketimbang ketertarikan pada isu ataupun kandidat tertentu. Bila masyarakat tak menyadari bahwa proses pemilu menawarkan berbagai jalan untuk membuat suara mereka terdengar, maka tidaklah mengherankan jika banyak yang merasa terabaikan atau tak berdaya meskipun mereka selalu memberikan suaranya setiap lima tahun sekali. Namun demikian, hal ini justru memberikan ruang penting bagi upaya melakukan pendidikan pemilih secara non-partisan untuk memberikan arti lebih pada proses pemilu. Jika hal itu bisa menjadi kenyataan, upaya pendidikan pemilih perlu menunjuk-

161103-NAS-CHP4(103-123)

107

11/19/03, 12:53 PM


kan bahwa pemilu bisa menjadi kesempatan untuk mengekspresikan diri, meminta pertanggungjawaban wakil rakyat dan pemerintah, serta menyalurkan aspirasi lokal. Harapan pemilih yang lebih tinggi ini, pada gilirannya, akan mendorong partai-partai politik untuk mencoba memenangkan pemilih dengan cara memenuhi harapanharapan mereka, bukan cuma mengandalkan mereka yang loyal.

Tugas dan Fungsi DPR Beberapa orang punya pendapat berbeda mengenai tugas/fungsi DPR dan anggotanya. Menurut Anda apa tugas/fungsi mereka? [Q.58 base 528] • Mengawasi presiden • Mewakili para pemilih • Memilih presiden • Membantu masyarakat menyelesaikan masalah • Membuat/mengubah undang-undang • Lainnya

57% 20% 12% 9% 8% 7%

Mayoritas pemilih Indonesia, secara spontan, cuma mengetahui satu peran DPR: mengawasi presiden (57%). Sementara 12% lainnya menyatakan peran DPR adalah membantu pemilihan presiden. (Jawaban-jawaban tersebut menggabungkan tugas-tugas MPR, yang dulu membantu memilih presiden). Memilih dan mengawasi presiden merupakan fungsi yang paling tampak oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sejak pemilu tahun 1999, dengan dipilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden, disusul pencabutan mandatnya serta pemilihan Megawati Soekarnoputri sebagai penggantinya.

161103-NAS-CHP4(103-123)

108

11/19/03, 12:53 PM


Hanya sedikit dari mereka yang bisa memberikan jawaban lain mengenai tugas DPR. Hanya 20% pemilih berpendapat bahwa tugas lainnya adalah mewakili mereka dan 9% menyatakan DPR membantu memecahkan masalah rakyat. Yang cukup mengejutkan, tercatat hanya 8% mengatakan bahwa kekuasaan DPR termasuk membuat dan mengubah undang-undang. Sementara 7% lainnya menyebutkan tugas lain seperti membangun infrastruktur, menyelidiki korupsi, melindungi rakyat dan membuat anggaran. Terbatasnya konsep tentang peran DPR di mata publik sangat mungkin merupakan cerminan dari warisan rezim Orde Baru, ketika DPR hanya menjadi tukang stempel kebijakan eksekutif, serta kegagalannya untuk mendidik publik untuk sadar tentang peran DPR selama ini – lebih dari sekedar memilih dan berseteru dengan para presiden. Hal ini berarti sebagian besar masyarakat tidak terlalu peduli terhadap tugas para wakilnya sebagai badan legislatif, serta terhadap tuntutantuntutan yang dapat dilakukan warga negara terhadap para wakilnya. Termasuk mewakili pandangan-pandangan mereka, meloloskan dan mengamandemen undang-undang serta anggaran, dan menghadirkan berbagai sumberdaya pembangunan, serta bantuan lainnya. Dengan kata lain, tak hanya selama pemilu, dalam fungsi sehari-harinya pun, hanya sedikit pemilih yang menyadari tentang tuntutan-tuntutan yang dapat mereka ajukan pada para pemimpin bangsa. Keterputusan hubungan antara para wakil yang terpilih dengan warga negara saat ini membuat perasaan tak berdaya serta rendahnya harapan pemilih terhadap politik, menjadi mudah dimengerti. Hal ini membuka kesempatan bagi pendidikan pemilih untuk menghubungkan kembali para pemimpin dan yang dipimpin, dengan cara mendidik masyarakat mengenai hal-hal yang bisa mereka harapkan dari para wakilnya.

161103-NAS-CHP4(103-123)

109

11/19/03, 12:53 PM


Kedekatan dengan Partai Apakah Anda menganggap diri anda sebagai pendukung atau simpatisan salah satu partai politik? [Q 109]

Parkindo

Tidak tahu

Walaupun partai politik memiliki posisi yang penting dalam sistem politik serta proses pemilu di Indonesia, basis-basis partai dalam masyarakat secara umum masih cenderung terbatas. Survei ini menemukan bahwa duapertiga (66%) pemilih menyatakan bahwa mereka biasanya tidak mendukung salah satu partai. (Angka ini termasuk mereka yang tidak mengungkapkan partai tertentu yang mereka dukung). Partai dengan jumlah terbesar pendukung setia adalah Golkar dengan 10%, PDI-Perjuangan dengan 6%, PKB dengan 5 %, PPP dengan 3 %, dan PAN dengan 2% pemilih. PBB dan PKI (Partai Kristen Indonesia) masing- masing meraih dukungan 1% pemilih. Laki-laki di bawah 35 tahun yang mengenyam pendidikan menengah, pekerja kantoran, mereka yang pengeluarannya terbesar (Rp. 1,500,000 atau lebih per bulan), atau mereka yang beragama Kristen adalah kelompok yang cenderung memiliki kedekatan dengan partai politik. Namun, penemuan terpenting survei ini adalah tingginya proporsi mereka yang tidak memiliki kedekatan dengan partai manapun atau

161103-NAS-CHP4(103-123)

110

11/19/03, 12:53 PM


“massa mengambang” di antara pemilih. Ini merupakan situasi khas negara demokrasi baru, dimana loyalitas terhadap partai politiknya masih belum terbangun.

Memilih Partai Politik Jika Pemilihan DPR dilakukan hari ini, Anda akan memilih partai yang mana?? JIKA TIDAK YAKIN: Jika Pemilu dilakukan hari ini dan Anda harus memilih sekarang, Anda cenderung memilih partai yang mana? [Q.50 base 528] (Seluruh partai yang mendapatkan 1% atau lebih)

Tidak tahu/tidak menjawab

Saat ditanya partai politik mana yang akan dipilih bila Pemilu DPR berlangsung hari ini, hampir lima dari sepuluh pemilih (47%) mengatakan bahwa mereka tidak tahu, dan sekitar 12% tidak bersedia menjawab pertanyaan. Karenanya, jawaban yang dinyatakan oleh empat dari sepuluh pemilih yang menjawab tidak bisa dijadikan patokan tentang partai mana yang akan memenangkan pemilu bila pemilu memang dilaksanakan hari ini. Namun demikian jawaban ini berguna untuk ditulis dalam laporan ini untuk memperlihatkan betapa minimnya dukungan yang dimiliki partai, dan hal ini menunjukkan bahwa pilihan politik masyakarat masih mencari bentuknya dan karenanya masih bisa dipengaruhi oleh kampanye politik yang efisien.

161103-NAS-CHP4(103-123)

111

11/19/03, 12:53 PM


Alasan Memilih Partai Tertentu Apa alasan utama Anda memberikan suara untuk partai yang Anda pilih? [Q.51 base 279] • Mereka adalah partai saya • Mereka telah melakukan hal-hal baik • Pemimpinnya • Partai Islam • Menjadikan keadaan lebih baik • Kebijakan mereka • Nilai-nilai moral partai tersebut • Mewakili kelompok saya • Lainnya • Tidak tahu

19% 14% 11% 10% 8% 5% 4% 3% 8% 14%

Tidaklah mengherankan ketika pemilih ditanya tentang pilihan partai mereka seandainya pemilu dilangsungkan saat ini, hanya kecil dari mereka akan dengan mudah menjawab bahwa alasan utamanya adalah karena kedekatan mereka dengan partai itu. Hampir seperlima (19%) menyatakan mereka memberikan suara bagi partai tertentu karena “mereka adalah partai saya.” Lebih dari 10% menyatakan bahwa mereka akan memilih partai Islam karena mereka mengidentifikasi dirinya dengan Islam. Alasan lainnya termasuk prestasi partai (14%), pemimpin partai (11%), harapan akan masa depan (8%), kebijakan partai (5%), nilai-nilai (4%), dan kesukuan (3%). Sekitar 14% tak bisa memberikan alasan mengapa mereka memilih partai tertentu. Merinci hasil pilihan partai yang mungkin dipilih responden, kedekatan partai merupakan alasan terpenting yang diberikan oleh para pemilih yang memberikan suaranya pada PDI-Perjuangan dan Golkar, dua partai yang secara umum dianggap sebagai ‘ nasionalis’. Kedekatan dengan Islam adalah alasan paling penting yang diajukan oleh mereka yang memilih PKB dan PPP, keduanya dianggap sebagai partai-partai Islam. (Tidak ada partai lain yang memiliki cukup pendukung dalam survei ini yang memungkinkan analisa terhadap suara mereka).

161103-NAS-CHP4(103-123)

112

11/19/03, 12:53 PM


Meski demikian, sejumlah besar pemilih, hampir mencapai setengah (47%), mengatakan bahwa mereka belum menentukan apa persisnya partai pilihan mereka. (Sekitar 12% menolak memberitahukan pilihan partai mereka). Sebagian besar dari mereka yang belum mengetahui partai pilihan mereka (90%) adalah pemilih yang tak memiliki kedekatan pada salah satu partai tertentu. Dalam situasi seperti ini, kampanye partai yang cuma mengandalkan mobilisasi para pendukung yang loyal akan sulit meraih massa mengambang yang sebelumnya tak memiliki kedekatan dengan partai manapun. Pemilih semacam ini cenderung akan merespon kampanye-kampanye yang menarik bagi mereka yang berkaitan dengan berbagai isu, nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan mereka.

Perbedaan di antara Partai-Partai Perbedaan apa yang anda lihat, apabila ada di antara partai-partai yang ada di DPR saan ini? [Q.54 base 528] • Ideologi • Para pemimpin • Perbedaan kecil • Hal-hal yang menjadi perhatian mereka • Komitmen agama • Jumlah/kekuatan • Tak bisa menyebutkan perbedaan/lainnya • Tidak tahu

10% 5% 4% 2% 2% 2% 9% 66%

Meratanya kekurangtahuan atas partai-partai lain, selain dari partai yang dianggap dekat secara emosional, secara umum dapat dijelaskan oleh fakta bahwa kebanyakan pemilih tidak memahami perbedaan yang ada di antara partai-partai politik. Duapertiga pemilih (66%) menyatakan mereka tidak mengetahui perbedaan di antara partai-partai atau menganggap hal itu tidak ada. Sementara 9% lainnya walau

161103-NAS-CHP4(103-123)

113

11/19/03, 12:53 PM


menyatakan adanya perbedaan, tetapi tak mampu menyebutkan apa perbedaan-perbedaan itu. Dengan kata lain, partai-partai politik telah gagal menunjukkan perbedaan dirinya di mata tigaperempat pemilih yang ada. Hal ini kemungkinan adalah faktor penting yang menyebabkan kurangnya minat terhadap politik dan diskusi politik seperti telah dikemukakan sebelumnya. Jika masyarakat tidak menyadari perbedaan-perbedaan antara partai-partai yang ada, mengapa pula mereka harus tertarik dengan partai-partai tersebut? Hanya satu di antara empat pemilih (25%) yang mampu mengemukakan perbedaan, apa pun itu, di antara partai-partai yang ada. Perbedaaan yang disebutkan meliputi ideologi (10%), pemimpin partai (5%), perbedaan kecil (4%), isu-isu yang diperjuangkan, komitmen agama, dan kekuasaan (masing-masing 2%), sikap tanggap, korupsi, dan lambang partai (masing-masing 1 %). Kelompok pemilih yang paling tidak bisa secara khusus membedakan partai-partai politik adalah: pemililh perempuan, pemilih berusia lanjut, kurang berpendidikan, berpenghasilan rendah, dan mereka yang tidak memiliki akses pada media penyiaran. Kegagalan partai politik di Indonesia untuk membedakan dirinya di mata para pemilih menunjukkan adanya persoalan besar dalam penyusunan materi kampanye pemilu dan tentu saja mengenai demokrasi di Indonesia. Partai-partai politik yang ada terlalu memfokuskan diri secara berlebihan pada basis massa mereka, pada pemilih yang memang sudah dekat dengan mereka, dan kurang mencari dukungan dari massa mengambang, yang merupakan mayoritas. Hal ini mengurangi tingkat kompetisi di antara partai-partai, pemilu serta sistem politik yang tanggap. Di saat partai-partai tak memberikan alasan lain bagi pemilih untuk mendukung mereka, selain kedekatan dengan partai itu, tampaknya kegiatan politik memfokuskan diri pada pendekatan identitas yang emosional. Kegiatan politik seperti ini tidak menyentuh substansi isu dan hal-hal yang menjadi perhatian masyarakan. Hal ini, pada gilirannya,

161103-NAS-CHP4(103-123)

114

11/19/03, 12:53 PM


akan menjadikan proses pemilu tak bisa menjadi jalan untuk mengekspresikan pandangan-pandangan atau meminta pertanggungjawaban para wakil rakyat berdasarkan isu maupun kepentingan. Adalah merupakan kepentingan partai politik sendiri untuk mengubah pendekatan mereka terhadap kampanye agar menjadi lebih berlandaskan isu maupun kepentingan. Sebab, ada potensi suara yang cukup besar dari para pemilih yang belum memutuskan apa yang akan mereka pilih. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendidikan pemilih bisa memberikan kontribusi yang signifikan, dengan menyediakan kesempatan pada para pemilih untuk membanding-bandingkan tawaran yang dijanjikan oleh partai-partai. Pendidikan pemilih dapat menghasilkan situasi non-partisan yang memungkinkan pemilih dapat menimbang apa saja yang sudah dijanjikan oleh partai-partai dan bertanya pada kandidat bagaimana posisi mereka. Hal ini, pada gilirannya, akan menawarkan lebih banyak insentif bagi partai-partai politik untuk menggunakan pendekatan berorientasi isu dan kandidat untuk memenangkan suara dari luar basis tradisional mereka.

Perbedaan Partai Islam Apabila sebuah partai mengatakan bahwa partainya adalah partai Islam, apa yang membuatnya berbeda dengan yang lain? [Q.55 base 528] • Nilai-Nilai Islam • Anggotanya orang Islam • Membela Islam • Untuk Syariat • Moral/tidak korupsi • Para pemimpin agama • Lainnya • Tidak tahu/tidak ada

161103-NAS-CHP4(103-123)

115

13% 12% 11% 3% 2% 2% 4% 53%

11/19/03, 12:53 PM


Kebanyakan pemilih tidak dapat mengetahui perbedaan antara partai Islam dengan partai-partai lainnya. Lebih dari setengah pemilih tidak yakin apa yang membedakan partai Islam dengan partai-partai lainnya (39%), atau mereka tidak percaya bahwa terdapat perbedaan nyata di antara keduanya (14%). Hal mendasar yang membedakan partai Islam dengan partai lainnya, yang disebutkan oleh sejumlah minoritas pemilih, termasuk hal-hal seperti: nilai-nilai islam (13%), bahwa anggota mereka adalah Islam (12%), dan bahwa mereka membela Islam (11%). Bila terkesan tidak jelas, hal ini adalah karena memang seluruh hal yang disebutkan itu merupakan nilai dan pandangan yang sering dikaitkan dengan nilai Islam di Indonesia – dan mayoritas dari seluruh pendukung partai politik manapun di Indonesia beragama Islam, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam. Pemilih jarang menguhubungkan kebijakan atau gagasan tertentu dengan partai Islam. Dari sedikit yang disebutkan, tercatat 3% yang menyatakan hukum Islam, atau Syariat, kepemimpinan yang relijius (2%), bermoral atau tidak korup (2%). Hanya 1% yang masing-masing mengatakan partai-partai Islam mendorong agama atau mendukung negara Islam, simbol-simbolnya, serta ideologinya. Juga hanya sedikit yang menyebutkan bahwa partai-partai tersebut adalah tradisionalis, fundamentalis, atau menentang kebebasan perempuan – kritik yang umum dilontarkan pada partai-partai itu dalam diskusi para elite. Mereka yang paling tak mampu mengenali perbedaan mendasar dari sebuah partai islam adalah pemilih perempuan, mereka yang berusia lanjut, berpendidikan rendah dan berpenghasilan rendah. Selain label Islam yang mereka usung, temuan di lapangan menunjukkan bahwa mereka tidak terbukti lebih berhasil dibandingkan partai-partai lainnya, dalam hal membedakan dirinya dengan partai lain di hadapan publik.

161103-NAS-CHP4(103-123)

116

11/19/03, 12:53 PM


Tujuan Partai Islam Apakah yang Anda perkirakan akan dilakukan oleh sebuah partai Islam? [Q.56 base 528] • Mendukung nilai-nilai Islam • Meningkatkan ketaatan beragama • Penegakan hukum yang lebih baik • Menerapkan Syariat sebagai hukum • Membangun ekonomi • Membersihkan korupsi • Menerapkan gagasan Negara Islam • Tidak tahu

23% 13% 7% 6% 4% 3% 3% 55%

Sebagian besar masyarakat Indonesia juga tidak tahu apa yang mungkin dilakukan partai Islam apabila mereka memenangkan pemilu, walaupun mereka yang memiliki pendapat merasa mengetahui hal yang akan dilakukan partai Islam. Lebih dari setengah pemilih (55%) tidak yakin dengan apa yang akan mereka harapkan untuk dilakukan oleh partai Islam. Mereka yang secara khusus tidak yakin adalah pemilih perempuan (62%), khususnya perempuan lanjut usia (69%), perempuan berusia lanjut di pedesaan (70%), yang kurang berpendidikan (70%), berpenghasilan rendah (71%) dan tidak memiliki akses ke media penyiaran (89%). Di antara mereka yang memberikan pendapatnya berkenaan dengan pertanyaan ini, memberikan titik tekan pada masalah moral dan keberagamaan ketimbang kebijakan partai. Hampir seperempat pemilih Indonesia (23%) menganggap bahwa partai islam akan memperbaiki moral dan menegakkan nilai-nilai Islam. Seperdelapan lainnya (13%) menyebutkan partai Islam akan mendorong orang beribadah. Dengan kata lain, kebanyakan pemilih yang memiliki pendapat tentang apa yang bisa dilakukan oleh partai Islam, mengaitkannya dengan pene-

161103-NAS-CHP4(103-123)

117

11/19/03, 12:53 PM


gakan agama dan moral. Hal ini berlaku bagi pendukung setia partaipartai tersebut, juga bagi mereka yang mendukung partai lain serta bagi yang tidak mendukung partai manapun. Sangat sedikit pemilih yang mengaitkan partai-partai Islam dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Hanya 7% menyebutkan tentang penegakan hukum yang lebih baik atau keadilan bagi semua, sementara hanya 6% yang merujuk pada penegakan Syariat, 4% mengemukakan perbaikan ekonomi dan kualitas hidup, serta 3% beranggapan mereka akan membersihkan korupsi, dan 3% lainnya beranggapan bahwa partai Islam akan mendirikan negara Islam. Namun demikian adalah sebuah kesalahan besar untuk menganggap dukungan terhadap Islam atau partai-partai Islam merupakan sebuah mandat bagi dibentuknya secara formal perangkat hukum syariat atau negara Islam. Di samping persoalan moralitas dan agama, dari kacamata publik, partai-partai Islam tidak mempunyai perbedaan dalam kebijkan-kebijakan khusus.

161103-NAS-CHP4(103-123)

118

11/19/03, 12:53 PM


Ketertarikan Terhadap Pendidikan Pemilih Seberapa tertarik Anda pada hal-hal di bawah ini? [Q.59-63 base 528] Menonton acara TV yang menayangkan anggota DPR mengajukan pertanyaan pada menteri-menteri Menonton acara TV dimana masyarakat umum mengajukan pertanyaan pada calon-calon dari partai yang berbeda selama masa kampanye Menghadiri rapat didaerah anda dimana anggota DPR dari propinsi anda melaporkan apa yang telah dikerjakan Menonton acara TV yang tidak memihak selama masa kampanye yang membandingkan pendapat berbagai partai yang berbeda mengenai masalah indonesia saat ini Membaca brosur yang tidak memihak selama masa kampanye yang membandingkan pendapat berbagai partai yang berbeda mengenai masalah Indonesia saat ini

Sangat tertarik

Agak tertarik

Para pemilih Indonesia sangat berkeinginan untuk menanyakan sekaligus membandingkan ide-ide dan juga penawaran dari para peserta pemilu 2004. Fakta ini menciptakan kesempatan bagi program untuk mempromosikan persaingan yang berorientasi isu dan kepentingan. Patut untuk dicatat, bahwa meskipun mengaku memiliki ketertarikan yang rendah terhadap politik, para pemilih secara umum tertarik untuk mencari tahu lebih banyak tentang partai-partai serta para kandidat yang akan mengikuti pemilu. Hampir duapertiga pemilih (65%) menyatakan tertarik dengan program televisi yang menayangkan para anggota DPR sedang menanyai para menteri. Hampir sama dengan itu, sebanyak 64% akan menyukai program televisi yang menayangkan forum tanya-jawab antara pemilih dengan para calon dari beberapa partai berbeda selama masa kampanye. Sebanyak 61% menyatakan akan tertarik untuk menghadiri rapat

161103-NAS-CHP4(103-123)

119

11/19/03, 12:53 PM


pidato pertanggungjawaban dari anggota DPRD perwakilan propinsi. Jumlah yang sama dari perhitungan kasar (57%) menyatakan akan tertarik pada tayangan televisi yang membandingkan posisi partai-partai politik terhadap berbagai isu yang sedang dihadapi bangsa. Sekitar 45% tertarik dengan brosur-brosur yang bersifat non-partisan atau pandunan bagi pemilih untuk membandingkan pandangan partai-partai terhadap beberapa isu.

Rekomendasi Pendidikan Pemilih bagi Semua Pemilih: Rendahnya kemampuan mempengaruhi politik yang dirasakan pemilih, keterbatasan pemahaman mereka atas fungsi instrumental serta ekspresif (untuk menyalurkan aspirasi) kegiatan kampanye politik maupun DPR, serta kurangnya perbedaan di antara partai-partai politik, dalam persepsi pemilih, menunjukkan adanya suatu kebutuhan untuk menjalankan program pendidikan pemilih yang menitikberatkan pada partai-partai politik maupun lembaga-lembaga politik yang ada. Lewat program semacam ini, pemilih akan mendapatkan informasi mengenai apa saja yang bisa mereka tuntut dalam pemilu serta terhadap para wakil-wakil mereka, di samping untuk membantu para pemilih membandingkan para kandidat dan partai-partai politik. Satu langkah besar yang bisa dilakukan untuk memperbaiki persepsi pemilih berkaitan dengan kemampuan mereka untuk mempengaruhi politik adalah dengan cara memberitahukan hal-hal yang bisa mereka tuntut dari para kandidat selama masa kampanye dan juga pada anggota DPR di parlemen. Hal ini akan membutuhkan upaya pendidikan yang urutan-urutan kepentingannya mesti mencakup: • Bagaimana pemilih bisa memanfaatkan kampanye untuk kepentingan yang bersifat instrumental maupun ekspresif (menyuarakan pandangan mereka tentang berbagai isu, menuntut kebijakan serta

161103-NAS-CHP4(103-123)

120

11/19/03, 12:53 PM


sumber daya yang mereka inginkan, mendukung calon yang pandangan-pandangannya mereka setujui, serta menarik mundur pejabat yang tidak mereka setujui, dan sebagainya). • Apa yang dapat dilakukan oleh para anggota DPR serta apa yang dapat dituntut oleh pemilih dari mereka (menyuarakan pandanganpandangan mereka, membuat undang-undang, mengubah kebijakan, membantu mereka memecahkan masalah bersama pemerintah, menanyai para menteri, meraih sumber daya, dan sebagainya). Upaya-upaya di atas, yaitu dengan meningkatkan tuntutan para pemilih terhadap wakil-wakil mereka, akan membantu mendorong persaingan pemilu yang lebih baik, yang memungkinkan para kontestan akan menarik perhatian para pemilih dengan berlandaskan pada isu, kebijakan, serta kepentingan ketimbang hanya kedekatan dengan partai. Persaingan antar partai yang berorientasi isu juga dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya pendidikan pemilih yang bersifat non-patisan yang bisa membantu para pemilih untuk membandingkan kebijakan serta posisi partai-partai yang ada. Temuan survei ini menunjukkan bahwa kira-kira tigaperlima pemilih akan tertarik pada bentuk pendidikan pemilih seperti berikut: • Program TV yang menayangkan para anggota DPR menanyai para menteri di parlemen. • Program TV yang menayangkan tanya-jawab antara para pemilih dengan para calon dari berbagai partai yang berbeda. • Pertemuan-pertemuan yang menghadirkan para anggota DPR yang sedang melaporkan hasil kerjanya di propinsi yang ia wakili. • Tayangan TV bersifat non-partisan yang menampilkan perbandingan sikap partai-partai politik atas masalah yang sedang dihadapi Indonesia.

161103-NAS-CHP4(103-123)

121

11/19/03, 12:53 PM


Juga terdapat ketertarikan mendasar dari pemilih, walau tercatat dalam tingkat yang lebih rendah, yaitu sekitar 45%, terhadap brosur-brosur bersifat non-partisan yang berisi perbandingan platform berbagai partai yang ada. Adapun tujuan dari program-program tersebut adalah untuk membantu menghubungkan para pemilih dengan para wakilnya serta mendorong program-program kampanye agar lebih sejalan dengan isu-isu maupun kepentingan-kepentingan yang menjadi perhatian pemilih. Dengan cara ini, terbuka kesempatan untuk mengubah pemilu menjadi kesempatan bagi pemilih untuk mengekspresikan diri serta menjadi ajang pertanggungjawaban dari para wakil rakyat, ketimbang hanya menjadi cara untuk mengganti para elite.

Rangkuman • Hanya sedikit pemilih di Indonesia yang menganggap bahwa mereka bisa mempengaruhi keputusan pemerintah, jumlah ini agak lebih sedikit, atau sebenarnya lebih rendah dibandingkan pada pada tahun 1999. • Cuma sedikit pemilih yang memiliki pendapat mengenai hal yang bisa mereka dapatkan melalui pemilu, di luar dari sekedar memilih para pemimpin (seperti mengangkat isu-isu tertentu, menyuarakan pendapat, atau menjadikan para pemimpin untuk dapat dimintai pertanggungjawaban). • DPR lebih dipandang sebagai badan pengawas utama terhadap kekuasaan presiden ketimbang badan legislatif yang tanggap terhadap pemilihnya.

161103-NAS-CHP4(103-123)

122

11/19/03, 12:53 PM


• Lebih dari setengah pemilih Indonesia bukanlah pendukung tetap partai tertentu. Mengingat faktor kedekatan dengan partai merupakan faktor penentu utama dalam memilih, banyak di antara pemilih yang belum memastikan partai apa yang nantinya akan mereka pilih. • Sebagian besar pemilih merasa tidak ada perbedaan di antara partai-partai serta tidak yakin jika memang ada perbedaan. • Sebagian besar juga tidak yakin hal yang membedakan partai Islam dari partai-partai lainnya, serta apa yang harus diharapkan dari partai Islam. Terdapat ketertarikan yang cukup merata terhadap program pendidikan pemilih, yang dapat membantu para pemilih untuk membandingkan sikap partai-partai dan bertanya pada para kandidat, baik melalui TV atau secara langsung. Program TV yang menayangkan para anggota DPR menanyai para menteri memiliki daya tarik yang besar dan luas, disusul oleh penayangan program tanya-jawab antara masyarakat dengan para kandidat dari berbagai partai.

161103-NAS-CHP4(103-123)

123

11/19/03, 12:53 PM

Kebutuhan Pendidikan Warganegara 125

BAB 5 Kebutuhan Pendidikan Kewarganegaraan • Ciri-Ciri Negara Demokrasi • Konsekwensi Langsung Demokrasi • Prinsip-Prinsip Demokrasi • Indeks Pemahaman Demokrasi • Dukungan Terhadap Perluasan Kekuasaan Militer • Dukungan Terhadap Kepemimpinan Otoriter • Perempuan Menentukan Pilihannya Sendiri • Toleransi Politik: Rapat Partai • Toleransi Politik: Calon dari Kelompok Masyarakat Yang Sering Mendapatkan Perlakuan Diskriminatif • Menghapus Larangan Bagi Bekas Anggota PKI • Saran Untuk Program Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Kelompok Target Khusus • Rangkuman

161103-NAS-CHP5(125-144)

125

11/19/03, 12:54 PM


161103-NAS-CHP5(125-144)

126

11/19/03, 12:54 PM


Ciri-Ciri Negara Demokrasi Apabila sebuah negara dikatakan negara demokrasi, apakah artinya hal itu bagi Anda? • Tidak Tahu/Tidak Menjawab: 53% • Hak-hak Politik: 49% – Kebebasan – berbicara, berkumpul, berunjukrasa, beragama, mengkritik, seluruhnya: 24% – Pemilu – memlilih dalam pemilu, bebas memilih pemimpin, pemerintah dari/oleh/untuk rakyat. Pemilu: 15% – Persamanaan Hak– hak untuk keadilan bagi semua, melindungi hak warga negara. Hak asasi: 5% – Pemerintah yang Tanggap– diskusi, mendengarkan, untuk rakyat, memperbaiki kesalahan: 5% • Kedamaian, Keamanan: 5% Walaupun banyak pemilih yang memiliki pengetahuan secara relatif terbatas mengenai karakteristik demokrasi, tetapi mereka masih mempertahankan pemahaman yang dipelakari melalui pendidikan kewarganegaraan sebelum pemilu 1999. Selama kampanye pendidikan kewarganegaraan itu, jumlah mereka yang tak mampu menyebutkan arti demokrasi turun dari 61% hingga 50%4. Namun, lebih dari sebagian pemilih (53%) masih tak mampu menyebutkan satupun ciri-ciri demokrasi, termasuk di antaranya sejumlah besar pemilih perempuan, mereka yang berusia lanjut, berpendidikan rendah, dan mereka tanpa akses ke media. Karenanya program pendidikan kewarganegaraan masih sangat diperlukan. Hak-hak politik masih merupakan hal utama yang dikaitkan dengan demokrasi oleh mereka yang mampu mengemukakan arti demokrasi. Hal ini dikemukakan oleh 49% pemilih. Kebebasan – terutama kebebasan berbicara, walau disebutkan juga aspek lain dari kebebasan – masih mendominasi jawaban mereka. Juga terdapat jawaban yang mengaitkan demokrasi dengan pemilu, jumlahnya jauh lebih banyak

4 For a discussion of these gains, and evidence demonstrating their connection to voter education efforts, see our previous report, Follow-Up Survey: Indonesian National Voter Education Campaign (Jakarta, The Asia Foundation: 1999).

161103-NAS-CHP5(125-144)

127

11/19/03, 12:54 PM


daripada pemilu 1999, tetapi masih terbilang sangat kecil. Pada survei paska pemilu empat tahun yang lalu, tercatat hanya 3% yang mengaitkan antara kedua hal tersebut, sementara survei ini mencatat 15% yang menyebutkan ”kebebasan untuk memberikan suara pada pemilu/ politik”, ”Pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat”, dan ”kebebasan bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka”. Sekitar 5% menyinggung persamaan hak, dan 5% lainnya menyebutkan hal yang sama sekali baru, ”pemerintahan yang tanggap”. Jumlah pemilih yang mendefinisikan demokrasi dalam kaitannya dengan ketenangan dan keamanan telah menurun dari 15% hingga 5%. Sementara hanya 2% yang mengaitkan demokrasi dengan peningkatan ekonomi, turun dari 11% pada tahun 1999.

Konsekwensi Langsung Demokrasi Hal apakah, bila ada, yang paling penting yang harus diberikan oleh demokrasi untuk Anda? Ada yang lain? [Q.68 base 264] • Tidak Tahu/Tidak Menjawab: 53% • Hak-hak Politik: 49% – Kebebasan – berbicara, berkumpul, berunjukrasa, beragama, mengkritik, seluruhnya: 24% – Pemilu – memlilih dalam pemilu, bebas memilih pemimpin, pemerintah dari/oleh/untuk rakyat. Pemilu: 15% – Persamanaan Hak– hak untuk keadilan bagi semua, melindungi hak warga negara. Hak asasi: 5% – Pemerintah yang Tanggap– diskusi, mendengarkan, untuk rakyat, memperbaiki kesalahan: 5% • Kedamaian, Keamanan: 5% Sebagian pemilih Indonesia (52%) masih tidak mengerti apa implikasi langsung demokrasi atas kehidupan mereka. Fakta ini sekaligus meng-

161103-NAS-CHP5(125-144)

128

11/19/03, 12:54 PM


ingatkan pada kemajuan yang dicatat semenjak kampanye pendidikan pemilih dan pendidikan kewarganegaraan tahun 1999, saat jumlah mereka yang tidak bisa menjawab turun dari 63% menjadi 49%. Para pemilih perempuan, berpendidikan rendah, dan mereka yang tak memiliki akses media adalah kelompok yang paling minim mendapatkan informasi dan paling jarang berhubungan dengan ha-hal yang berkaitan dengan konsekuensi demokrasi bagi individu. Mereka yang mampu menyebutkan hal yang bisa diberikan demokrasi kebanyakan menjawab hak-hak politik (39%). Topik-topik yang sama sekali baru dan tidak pernah disinggung pada tahun 1999 muncul di sini. Keadilan dan hak-hak, termasuk diantaranya kesetaraan di mata hukum dan mengakhiri korupsi, merupakan hal yang paling sering dikemukakan, kemudian disusul dengan pemerintahan yang tanggap. Hal ini merupakan cerminan keprihatinan publik. Selanjutnya adalah kebebasan, yang merupakan hak politik utama dalam survei lampau. Sementara pemilu berada di posisi lebih rendah dalam konteks makna demokrasi bagi pribadi ketimbang dalam konteks makna demokrasi bagi negara secara keseluruhan. Peningkatan ekonomi menempati tempat kedua, sebagaimana dikemukakan oleh 19%. Hal ini menggambarkan rendahnya pengharapan bahwa demokrasi membawa perubahan pada keadaan ekonomi, setelah pemilih merasakan kesulitan ekonomi di bawah pemerintahan paska Suharto. Kedamaian, stabilitas, dan keamanan menempati urutan selanjutnya, disebut oleh 9%. Hasil ini berbeda dengan empat tahun lalu, pada saat itu persepsi pemilih masih menempatkan peningkatan keadaan ekonomi lebih tinggi daripada hak-hak politik saat ditanya makna langsung demokrasi pada kehidupan mereka.

161103-NAS-CHP5(125-144)

129

11/19/03, 12:54 PM


Prinsip-Prinsip Demokrasi Sekarang saya akan membacakan beberapa pernyataan. Banyak orang tidak yakin jika hal-hal ini merupakan bagian dari demokrasi. Beritahu apabila menurut Anda pernyataan ini adalah bagian dari demokrasi. Bila tak yakin, katakan tak yakin [Q.69-75] Pengadilan yang menerapkan hukum untuk semua

Bagian dari Demokrasi

lebih dari satu partai dalam Pemilu

Bukan bagian dari Demokrasi Tidak tahu

Koran bisa mengkritisi pemerintah Orang bisa bebas memilih cara berpakaian dan dengan siapa dia bepergian di tempat umum

Kelompok masyarakat bisa mengomentari rancangan undang-undang sebelum dipisahkan Pejabat pemerintahan sipil terpilih dapat mengendalikan TNI

Mayoritas memaksakan kehendaknya atas minoritas

Sebagian pemilih Indonesia (52%) masih tidak mengerti apa implikasi langsung demokrasi atas kehidupan mereka. Fakta ini sekaligus mengingatkan pada kemajuan yang dicatat semenjak kampanye pendidikan pemilih dan pendidikan kewarganegaraan tahun 1999, saat jumlah mereka yang tidak bisa menjawab turun dari 63% menjadi 49%. Para pemilih perempuan, berpendidikan rendah, dan mereka yang tak memiliki akses media adalah kelompok yang paling minim mendapatkan informasi dan paling jarang berhubungan dengan ha-hal yang berkaitan dengan konsekuensi demokrasi bagi individu Mereka yang mampu menyebutkan hal yang bisa diberikan demokrasi kebanyakan menjawab hak-hak politik (39%). Topik-topik yang sama sekali baru dan tidak pernah disinggung pada tahun 1999 muncul di

161103-NAS-CHP5(125-144)

130

11/19/03, 12:54 PM


sini. Keadilan dan hak-hak, termasuk di antaranya kesetaraan di mata hukum dan mengakhiri korupsi, merupakan hal yang paling sering dikemukakan, kemudian disusul dengan pemerintahan yang tanggap. Hal ini merupakan cerminan keprihatinan publik. Selanjutnya adalah kebebasan, yang merupakan hak politik utama dalam survei lampau. Sementara itu pemilu berada di posisi lebih rendah dalam konteks makna demokrasi bagi pribadi ketimbang dalam konteks makna demokrasi bagi negara secara keseluruhan. Peningkatan ekonomi menempati tempat kedua, sebagaimana dike. mukakan oleh 19%. Hal ini menggambarkan rendahnya pengharapan bahwa demokrasi membawa perubahan pada keadaan ekonomi, setelah pemilih merasakan kesulitan ekonomi di bawah pemerintahan paska Suharto. Kedamaian, stabilitas, dan keamanan menempati urutan selanjutnya, disebut oleh 9%. Hasil ini berbeda dengan empat tahun lalu, pada saat itu persepsi pemilih masih menempatkan peningkatan keadaan ekonomi lebih tinggi daripada hak-hak politik saat ditanya makna langsung demokrasi pada kehidupan mereka.

Indeks Pemahaman Demokrasi [Berdasarkan pertanyaan 69-75, base 528]

Rendah

161103-NAS-CHP5(125-144)

131

Sedang

Tinggi

11/19/03, 12:54 PM


Kami merancang sebuah indeks pemahaman demokrasi berdasarkan jawaban benar dari responden untuk setiap tujuh pertanyaan yang merupakan kumpulan dari prinsip demokrasi. Indeks ini menunjukan bahwa walaupun mayoritas responden dapat mengenali semua kecuali satu dari tujuh prinsip demokrasi, tetapi hanya sepertiganya yang mengenali empat dari tujuh prinsip. Sebanyak dua pertiga (67%) mampu mengidentifikasi dengan benar satu hingga tiga dari ketujuh prinsip. Kurang dari seperlma pemilih (17%) memiliki pemahaman yang sedang atas empat atau lima dasar-dasar demokrasi tersebut. Hanya 16% yang memiliki pemahaman cukup tinggi atas hal-hal yang mendasar dalam demokrasi – mereka mengenali sedikitnya enam dari tujuh prinsip demokrasi Pemilih buta aksara di Indonesia adalah kelompok dengan pemahaman demokrasi paling rendah, di antara mereka 96% masuk dalam kategori yang rendah dalam indeks. Kelompok lainnya yang masuk dalam kategori rendah adalah kelompok pemilih usia diatas 35 tahun (71% dari mereka menempati posisi rendah dalam indeks), terutama pemilih perempuan usia lanjut (76% di antara mereka memiliki pemahaman rendah), tanpa pendidikan dasar (87% mempunyai pemahaman rendah), dan tanpa akses televisi (82% mempunyai pemahaman rendah). Juga yang masuk dalam kategori ini adalah hampir delapan dari sepuluh pemilih perempuan dengan pendidikan lebih rendah dari sekolah dasar (78% rendah) dan berpendapatan rendah (79% mempunyai pemahaman rendah). Yang menarik adalah bahwa kelompok dengan tingkat pemahaman paling tinggi tentang demokrasi adalah mereka yang menyatakan bahwa mereka sering berdiskusi tentang politik (di antara mereka 47% memiliki pemahaman tinggi, dan 22% memiliki pemahaman rendah), serta mereka yang memiliki ketertarikan pada politik (tinggi 44%, rendah 20%). Hal ini memperlihatkan upaya memasyarakatkan ketertarikan pada politik dan diskusi tentang politik, serta merencanakan kampanye yang lebih kompetitif bisa menempatkan rakyat di posisi yang lebih baik untuk menyerap prinsip-prinsip demokrasi.

161103-NAS-CHP5(125-144)

132

11/19/03, 12:54 PM


Dukungan Terhadap Perluasan Kekuasaan Militer TNI telah mengajukan Undang-undang yang mengijinkan Panglima TNI, dalam keadaan darurat, untuk mengerahkan anggotanya tanpa persetujuan dari Presiden terpilih. Apakah anda mendukung atau menolak Undang-undang seperti?Sangat atau tidak [Q.78 base] Sangat

Agak

Mendukung: 38%

Tidak mendukung: 40%

Pendapat para pemilih di Indonesia terbagi dalam jumlah yang hampir sama berkenaan dengan pengajuan undang-undang yang memberikan kekuasaan pada Panglima Tinggi militer untuk mengerahkan pasukan dalam keadaan genting tanpa persetujuan presiden terpilih. Empat di antara sepuluh (40%) menolak undang-undang tersebut (23% di antaranya sangat menolak), sementara 38% mendukung 18% di antaranya sangat mendukung). Lebih dari seperlima (22%) pemilih tidak yakin. Penemuan ini merupakan gambaran lain kontroversi dan bagian dari peran militer dalam peta perpolitikan di masyarakat Indonesia. Pemilih terpelajar adalah mereka yang paling terbagi pendapatnya soal perluasan kekuasaan militer. Pemilih laki-laki yang terpelajar dan pemilih terpelajar yang berusia lebih tua adalah mereka yang paling menolak perluasan kekuasaan militer, sementara pemilih perempuan yang terpelajar dan mereka yang terpelajar serta berusia lebih muda mendukung undang-undang tersebut

161103-NAS-CHP5(125-144)

133

11/19/03, 12:54 PM


Dukungan terhadap perluasan kekuasaan milter juga datang dari pemilih berusia lebih muda (43%), terutama pemilih berusia muda serta mereka yang tinggal di perkotaan (masing-masing 45%), dan pemilih dengan penghasilan tinggi (48%). Pemilih yang religius menolak (47%). Ketidak jelasan mengenai isu tersebut umum terjadi di antara pemilih yang tak menamatkan pendidikan dasar (46%), pemilih berpenghasilan rendah (39%), perempuan di pedesaan yang berusia lebih tua (44%), dan mereka yang tidak memiliki akses radio (31%)

Dukungan Terhadap Kepemimpinan Otoriter Beberapa orang mengatakan, “ Pemerintahan demokrasi terlalu lemah. Kita memerlukan pemimpin kuat seperti Suharto yang dapat mengambil keputusan dan memperbaiki ketertiban, walaupun hal itu mengurangi hak dan kebebasan.” [Q.79 base 528] Sangat Agak

Setuju: 53%

Tidak setuju:29%

Setelah empat tahun berada di era yang lebih demokratis, mayoritas pemilih Indonesia mendukung pemerintahan kuat, yang mampu meciptakan ketertiban, walaupun dengan itu mereka harus mengorbankan kebebasan. Sekitar 53% pemilih ingin mendukung pemimpin kuat

161103-NAS-CHP5(125-144)

134

11/19/03, 12:54 PM


seperti Suharto, walau nantinya mereka harus mengurangi kebebasan dan hak mereka. Tiga diantara sepuluh (30%) pemilih tidak setuju akan hal ini, dan 17% tidak yakin Kelompok pemilih berpendidikan adalah mereka yang paling mungkin untuk mempunyai pendapat dalam hal ini. Dan di antara mereka terlihat pandangan yang bertolak belakang satu dan lainnya. Hampir enam dari sepuluh (58%) pemilih yang memiliki latar pendidikan sekolah menengah atas atau lebih mendukung pemerintahan yang kuat, walau harus mengorbankan hak dan kebebasan mereka, termasuk juga di antaranya 64% dari perempuan berpendidikan. Sementara 38% pemilih berpendidikan menolak hal hal tersebut, termasuk di antaranya lakilaki yang berpendidikan (44%) Penemuan ini, walau terasa mengganggu, mungkin mesti dimengerti sebagai suatu bentuk penolakan pada pemerintah yang tidak efektif, dan bukanlah penolakkan pada demokrasi. Temuan ini juga tidak bisa diartikan bahwa ada kerinduan terhadap pemerintahan otoriter Suharto yang represif. Bila dilihat lebih jauh, mereka yang lebih mendukung pemerintahan yang kuat justru datang dari kelompok yang mempunyai pengetahuan lebih tentang demokrasi. Demikian juga bila kita lihat di antara pemilih yang mampu menyatakan makna langsung demokrasi bagi mereka: dukungan pada sistim pemerintah yang lebih kuat lebih besar terlihat di antara mereka yang mampu menyatakan makna demokrasi. Dengan kata lain, mereka yang paling mengetahui dan paling peduli tentang demokrasi adalah mereka yang menyatakan pentingnya dibentuk pemerintahan yang efektif sekaligus kuat.

161103-NAS-CHP5(125-144)

135

11/19/03, 12:54 PM


Perempuan Menentukan Pilihannya Sendiri Apakah menurut Anda, perempuan yang sudah menikah bisa menentukan pilihannya sendiri dalam Pemilu, walaupun pilihannya berbeda dengan suaminya, atau seharusnya ia mengikuti suaminya? [Q.93] Menentukan pilihan sendiri Mengikuti pilihan suami

Usaha pendidikan pemilih tahun 1999 yang mendorong perempuan untuk mengambil keputusan politik sendiri tampak masih membekas hasilnya empat tahun kemudian. Sekitar tiga perempat pemilih (75%) masih percaya bahwa perempuan yang telah menikah harus menentukan pilihannya sendiri, walaupun pilihannya berbeda dengan suaminya. Hanya dibawah seperempat (24%) yang tidak setuju. Angka-angka ini hampir sama dengan hasil jajak pendapat paska pemilu tahun 1999 yang mencatat 76% beranggapan bahwa perempuan harus memiliki pilihan sendiri, sementara 23% menganggap perempuan harus mengikuti pilihan suaminya. Survei yang sama menemukan jumlah mereka yang mendukung otonomi politik perempuan lebih tinggi secara signifikan di antara mereka yang terjangkau oleh kampanye televisi dan media cetak yang mendapat dukungan USAID kampanye tersebut menghimbau perempuan untuk mengambil keputusan sendiri: “Putuskan Sendiri !”

161103-NAS-CHP5(125-144)

136

11/19/03, 12:54 PM


Dalam menentukan apakah perempuan harus membuat pilihan politik tampak bahwa faktor usia dan latar belakang pendidikan lebih menentukan daripada faktor gender. Hampir sembilan dari pemilih berpendidikan (88%) membela otonomi politik perempuan, dibandingkan dengan mereka yang tidak menamatkan pendidikan dasar (hanya 57% di antara mereka setuju). Depalan dari sepuluh pemilih berusia dibawah 35 tahun (81%) mendukung dibandingkan 69% di antara mereka yang berusia lebih dari 35 tahun. Laki-laki berusia lebih muda lebih mendukung (86% mendukung) daripada perempuan berusia muda (78%)

Toleransi Politik: Rapat Partai Apakah menurut Anda, seluruh partai politik, bahkan juga partai yang tidak disukai banyak orang, boleh diijinkan untuk mengadakan acara kumpul-kumpul, pidato atau rapat partai di daerah Anda? [Q.84 base 528]

Ya Tidak Tidak tahu

Hasil usaha pendidikan pemilih yang dilakukan sebelum tahun 1999 tentang toleransi politik tampaknya telah terkikis, walau sedikit dampaknya masih tersisa.

161103-NAS-CHP5(125-144)

137

11/19/03, 12:54 PM


Setelah kampanye pendidikan pemilih dan pemilu 1999 berakhir, tercatat jumlah yang cukup besar (70%) yang menyatakan bahwa semua partai bahkan yang kurang disenangi sekalipun harus diperbolehkan mengadakan pertemuan di daerah mereka. Dalam survei kali ini jumlah ini turun hingga 57%. Hasil ini mencerminkan penurunan 13 poin selama kurun waktu empat tahun saat penelitian paska pemilu dilaksanakan, tetapi angka ini tetap tinggi daripada sebelum kampanye pendidikan 1999 (49%). Penurunan ini mencerminkan keprihatinan yang berkelanjutan terhadap konflik kekerasan dan politik, yang menurut hasil riset kami terdahulu berkaitan erat dengan tak adanya rasa toleransi terhadap partai yang tidak disenangi Faktor usia dan latar belakang pendidikan merupakan dua faktor yang paling menentukan dalam hal ini: pemilih yang berusia lebih muda dan berpendidikan lebih dapat menerima partai-partai politik yang berbeda, dibandingkan pemilih berusia lebih tua yang cenderung kurang toleran – walau beberapa dari merekapun terlihat mendukung diperbolehkannya partai-partai mengadakan rapat umum dengan bebas. Mereka yang tidak terjangkau oleh media, adalah mereka yang paling tidak pasti dalam menentukan sikapnya soal masalah ini. Semenjak tahun 1999, toleransi politik tampak menurun di antara mereka yang buta aksara (hingga 26 poin). Empat tahun lalu, 57% masyarakat buta aksara di Indonesia memperbolehkan partai-partai yang tidak mereka senangi untuk mengadakan rapat di wilayah mereka, tetapi saat ini tercatat hanya 31% yang memperbolehkan hal itu. Penurunan toleransi lainnya ditemukan diantara penduduk desa (penurunan mencapai 17 poin) dan mereka yang berusia di atas 35 tahun (penurunan 15 poin)

161103-NAS-CHP5(125-144)

138

11/19/03, 12:54 PM


Toleransi Politik: Calon dari Kelompok Masyarakat Yang Sering Mendapatkan Perlakuan Diskriminatif Apakah menurut Anda, seluruh partai politik, bahkan juga partai yang tidak disukai banyak orang, boleh diijinkan untuk mengadakan acara kumpul-kumpul, pidato atau rapat partai di daerah Anda? [Q.84 base 528]

Perempuan

Keturunan Cina

Mantan tahanan poltik

Pemilih Indonesia lebih kurang toleran terhadap kelompok masyarakat yang sering diperlakukan secara diskriminatif ketimbang terhadap partai politik yang juga kurang mereka senangi. Kurang dari setengah pemilih (46%) mau mempertimbangkan untuk memberikan suara pada perempuan. Hanya 8% yang bersedia mendukung calon wakil rakyat dari keturunan Tionghoa, dan hanya 6% yang akan bersedia untuk mendukung bekas tahanan politik. Hampir empat di antara sepuluh pemilih (37%) tidak akan memberikan suaranya kepada satupun diantara calon-calon ini, dan 15% lainnya tidak memberikan jawaban Pemilih perempuan, berusia muda, tinggal di perkotaan, berpendidikan, dan lebih kaya termasuk di antara mereka yang paling toleran terhadap kelompok marjinal ini. Pemilih laki-laki, terutama yang kurang berpendidikan, berpenghasilan rendah, agamis dan mereka yang tidak memiliki akses media, adalah mereka yang paling tipis rasa toleransinya pada kelompok masyarakat marjinal tersebut di atas.

161103-NAS-CHP5(125-144)

139

11/19/03, 12:54 PM


Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa usaha pendidikan pemilih mesti juga mensosialisasikan rasa toleransi – bukan hanya toleran pada partai yang kurang disenangi tetapi juga keterbukaan pada masyarakat yang dianggap datang dari kelompok ”yang lain.”

Menghapus Larangan Bagi Bekas Anggota PKI Ada usulan melakukan penghapusan larangan bagi bekas anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk menjadi calon anggota DPR dalam Pemilu tahun 2004. Apakah Anda mendukung atau menolak penghapusan larangan tersebut? SETELAH MENJAWAB: Sangat atau agak ? [Q.77 base 528] Sangat Agak

Mendukung: 18%

Menolak: 68%

Walau terlihat peningkatan yang patut dicatat sehubungan dengan toleransi politik ketimbang masa Suharto, masyarakat Indonesia belum siap untuk sepenuhnya terbuka secara politik. Duapertiga pemilih (66%) menolak memperbolehkan bekas anggota PKI ( Partai Komunis Indonesia) untuk mencalonkan diri di DPR, dan lebih dari setengah (54%) sangat menolak. Hanya 18% yang mendukung dihapuskannya larangan bagi mantan anggota PKI, dan 16% tidak bisa memutuskan

161103-NAS-CHP5(125-144)

140

11/19/03, 12:54 PM


Lebih dari tujuh di antara sepuluh pemilih laki-laki berusia muda, berpendidikan dan berpenghasilan tinggi menolak menempatkan mantan anggota PKI untuk menjadi calon, walaupun beberapa dari mereka yang sangat toleran juga berasal dari latar belakang kelompok demografi yang sama. Sementara mereka yang paling tidak yakin mengenai hal ini adalah kelompok pemilih berusia lebih tua, termasuk pemilih perempuan berusia lanjut, kurang berpendidikan, dan mempunyai pengeluaran per-bukan yang rendah.

Saran Untuk Program Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Kelompok Target Khusus Hasil-hasil survei menunjukkan bahwa untuk Pendidikan Kewarganegaraan terdapat dua tema yang agak saling tumpang tindih, namun berbeda satu sama lainnya. Yang pertama menitikberatkan perluasan nilai-nilai demokrasi : • Ciri-ciri dan makna demokrasi • Prinsip-prinsip demokrasi • Mendorong perempuan untuk menentukan sendiri pilihannya • Mendorong diskusi politik Kedua, program yang menitikberatkan peningkatan toleransi politik: • Toleransi terhadap partai-partai yang tidak disenangi • Toleransi terhadap para kandidat dari kelompok (perempuan, keturunan Tionghoa, bekas anggota PKI) Kami menyusun sebuah target indeks berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di sekitar masalah tersebut di atas. Kelompok-kelompok paling banyak memberikan jawaban yang bermasalah kami tetapkan menjadi target pendidikan kewarganegaraan. Kelompok tersebut adalah mereka yang buta aksara, tak memiliki media televisi, petani, pemilih dengan latar belakang pendidikan tidak tamat sekolah dasar, dan pengeluaran rutinnya rendah.

161103-NAS-CHP5(125-144)

141

11/19/03, 12:54 PM

perbulan

Semua pemilih

Indeks target tentang toleransi

Rp500.000

Indeks target tentang nilai Demokrasi

dibawah

Toleransi pafa kelompok ”yang lain” % yang tidak akam memilih mereka

TV

Toleransi pada partai politik % yang mengatakan todak/ tidak tahu

memiliki

Diskusi poltik % yang tidak pernah

Tak

Pilihan politik perempuan% yang mengatakan suami/ tidak tahu

kan dasar

Prinsip demokrasi % yang rendah pengetahuannya

Grup Ciri demokrasi % yang tidak tahu


Buta huruf

80 96 45 76 69 39 297 108

76 87 43 77 57 38 283 95

79 82 45 71 62 42 277 104

Petani

66 71 33 67 57 45 237 102

Pengeluaran

64 72 30 64 52 43 230 95

53 67 25 59 43 37 204 80

161103-NAS-CHP5(125-144)

142

11/19/03, 12:54 PM


Rangkuman • Mayoritas masyarakat Indonesia masih tak bisa menyebutkan ciri demokrasi atau konsekuensi langsung demokrasi bagi individu, walaupun angka peningkatan pemahaman berkenaan dengan topik ini sebagai hasil pendidikan pemilih dan pendidikan kewarganegaraan tahun 1999 masih bertahan. • Para pemilih yang mampu ciri-ciri demokrasi memiliki pemahaman lebih baik saat ini, dan mereka menyebutkan hal-hal seperti pemilihan umum, hak dan keadilan, serta pemerintah yang tanggap, selain topik kebebasan yang paling teratas empat tahun lalu. • Mayoritas pemilih mengenali enam dari tujuh prinsip demokrasi. Termasuk diantaranya kesetaraan di mata hukum, pemilu yang kompetitif, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, konsultasi dan debat, serta kebebasan beragama. • Meskipun demikian, masih tercatat sejumlah besar dari minoritas yang tetap tak mengenali prinsip-prinsip demokrasi tersebut, dan hanya sepertiga dari pemilih mengenal empat atau lebih prinsip • Pemilih terbagi berkenaan dengan pertanyaan apakah pemerintah sipil menguasai militer adalah bagian dari demokrasi, dan mereka juga berbeda padangannya dalam hal diperkenan/tidaknya Panglima Tinggi TNI untuk mengerahkan pasukan tanpa persetujuan presiden di saat yang dianggap genting. • Mayoritas pemilih mendukung pemerintahan yang kuat, walau harus mengorbankan hak dan kebebasan, fakta ini adalah gambaran kekecewaan terhadap pemerintahan yang tidak efektif ketimbang sebagai bentuk penolakan terhadap demokrasi

161103-NAS-CHP5(125-144)

143

11/19/03, 12:54 PM


• Hasil upaya pendidikan kewargarnegaraan tahun 1999 mendorong perempuan masih terlihat menentukan pilihannya sendiri cenderung bertahan, dengan dukungan luas terhadap gagasan tersebut. Namun sejumlah pemilih tetap merasa tidak yakin, dan karenanya upaya yang lebih jauh masih diperlukan. • Walaupun peningkatan toleransi antar partai yang dihasilkan kampanye pendidikan empat tahun lalu telah agak terkikis, tetapi mayoritas masyarakat Indonesia tetap akan memperbolehkan partai-partai yang tidak disenanginya mengadakan rapat umum • Meskipun demikian, sebagian besar jumlah mayoritas terlihat tidak toleran terhadap partai-partai yang tidak disenanginya maupun terhadap para kandidat dari kelompok yang memang sering mendapatkan perlakukan diskriminatif (perempuan , keturunan Tionghoa dan mantan tahanan politik). • Sejumlah besar mayoritas menolak pencabutan larangan bagi pencalonan dari mereka yang pernah terkait dengan PKI ( Partai Komunis Indonesia)

161103-NAS-CHP5(125-144)

144

11/19/03, 12:54 PM

Jender dan Partisipasi Politik

BAB 6 Jender dan Partisipasi Politik • Persoalan yang dihadapi perempuan • Isu Jender dalam Politik dan Pemilu • Pengaruh Kepentingan Perempuan dalam Keputusan Pemberian Suara • Isu-isu Perempuan dan Pemberian Suara • Memberi Suara bagi Calon Perempuan • Jender dan Perwakilan dalam Pemilu • Mengapa Menyukai Perwakilan Laki-laki/Perempuan? • Dukungan bagi Partai dengan Kuota Perempuan 30% • Rangkuman

151103-NAS-CHP6(147-162)

147

11/19/03, 12:55 PM

147


151103-NAS-CHP6(147-162)

148

11/19/03, 12:55 PM


Persoalan yang dihadapi perempuan Menurut Anda, masalah terbesar apakah yang sedang dihadapi oleh kaum perempuan di daerah ini? [Q.88] • Kemiskinan 36% • Masalah keluarga/kekerasan dalam rumah tangga 9% • Pendidikan 8% • Hak-hak perempuan 6% • Perkosaan 5% • Terlalu bebas 4% • Pelacuran 3% • Lainnya 6% • Tidak ada persoalan 23% • Tidak tahu 25% Menarik untuk diperhatikan di sini bahwa perempuan dan laki-laki pada umumnya bersepakat tentang hal-hal yang dianggap menjadi persoalan perempuan di Indonesia. Keduanya mengemukakan persoalan yang sama, dengan urutan yang nyaris serupa. Meskipun lebih sedikit laki-laki mengatakan yang menyebut-nyebut tentang kemiskinan dan agak lebih banyak yang menyebut bahwa perempuan tak menghadapi banyak persoalan, perbedaan itu tidaklah terlalu menonjol. Secara keseluruhan 36% pemilih percaya bahwa kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia saat ini. Hal diungkapkan pula oleh empat dari sepuluh perempuan (41%). Perempuan muda (46%) dan perempuan dengan pendidikan menengah (45%) adalah mereka yang paling prihatin terhadap tekanan masalah ekonomi yang dihadapi perempuan. Temuan ini tidaklah mengherankan, mengingat ekonomi merupakan masalah utama yang dihadapi Indonesia secara keseluruhan (seperti dijelaskan dalam bagian awal penelitian ini).

151103-NAS-CHP6(147-162)

149

11/19/03, 12:55 PM

149


Kendati demikian, sejumlah masalah yang secara khusus dihadapi perempuan juga turut disebutkan, yang jumlah keseluruhan peringkatnya sama dengan masalah kemiskinan. Hal ini termasuk pendidikan (8%), hak-hak perempuan (6%), perkosaan (5%) dan kekerasan dalam rumah tangga (4%). Sekitar 7% pemilih menyebutkan masalah-masalah yang terkait dengan prilaku moral yang buruk, kebebasan yang berlebihan, dan pelacuran. Secara bersamaan, hal-hal ini disebutkan oleh sekitar 35% dari pemilih, hampir sebanyak masalah ekonomi yang dianggap sebagai masalah utama. Hampir seperempat dari pemilih (23%) tidak merasa bahwa perempuan sedang menghadapi masalah, sementara seperempat lainnya tidak yakin masalah apa yang sedang dihadapi perempuan, jika memang ada.

Isu Jender dalam Politik dan Pemilu Beberapa orang mengatakan bahwa perempuan sebagai kelompok, punya kebutuhan yang sama sebagaimana halnya kelompok-kelompok agama, tani, ataupun pengusaha yang mempunyai kepentingan masing-masing. Kebutuhan ini bisa disalurkan di dalam politik dan pemilu. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Sangat atau agak? [Q.89] Sangat Agak

Setuju: 60%

151103-NAS-CHP6(147-162)

150

Tidak setuju: 25%

11/19/03, 12:55 PM


Sebagian besar pemilih menganggap perempuan sebagai kelompok kepentingan dalam politik yang cukup penting, walaupun hanya 46% saja yang benar-benar bersedia memilih perempuan bila perempuan bertarung sebagai calon legislatif (Lihat: Toleransi Politik: Calon dari Kelompok Masyarakat Yang Sering Mendapatkan Perlakuan Diskriminatif). Enam pemilih dari sepuluh (60%) setuju bahwa perempuan sebagai sebuah kelompok memiliki kebutuhan bersama yang harus diekspresikan dalam politik dan pemilu, sementara 25% lainnya tidak setuju. Lebih dari seperempat pemilih (27%) merasa bahwa isu-isu jender sangat penting dalam politik. Mereka yang paling mendukung perempuan sebagai kelompok kepentingan tersendiri cenderung berasal dari kaum muda dan terpelajar, termasuk di antaranya 68% dari mereka yang berusia di bawah 35 tahun, tujuh dari sepuluh perempuan berusia muda (71%) dan pemilih dengan pendidikan sekolah menengah atas atau lebih (71%). Di sinipun hampir tidak terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Sekitar 61% laki-laki menganggap perempuan berbagi kepentingan politik yang sama. Sekitar 15% pemilih tidak begitu yakin tentang isu-isu jender dalam politik. Mereka yang mengatakan demikian cenderung berusia lebih tua dan kurang berpendidikan, termasuk perempuan berusia lebih tua (27%), pemilih yang berpendidikan kurang dari sekolah dasar (32%), pemilih berpenghasilan rendah (28%), dan mereka yang tak memiliki akses pada radio dan TV (45%).

151103-NAS-CHP6(147-162)

151

11/19/03, 12:55 PM

151


Pengaruh kepentingan Perempuan dalam Keputusan Pemberian Suara Apabilan dua orang dengan kemampuan sama menjadi calon anggota DPR, tetapi satu calon menyuarakan kebutuhan perempuan sedangkan calon lainnya menyuarakan hal lainnya, calon manakah yang akan Anda pilih? Sangat mendukung, atau agak mendukung? [Q.90] Kebutuhan perempuan Hal lain

Perempuan: 54%

Laki-laki: 25%

Perempuan: 52%

Laki-laki: 24%

Para pemilih terbagi dua berdasarkan jender ketika ditanyakan dukungannya terhadap seorang kandidat untuk DPR yang memperjuangkan kepentingan perempuan. Hal-hal lainnya cenderung sama, perempuan cenderung akan mendukung kandidat yang memperjuangkan kepentingan perempuan dengan perbandingan sangat besar, 54% berbanding 24% yang mendukung kandidat yang memperjuangkan hal-hal lain. Di antara laki-laki, sebaliknya, 52% cenderung akan mendukung kandidat yang memperjuangkan isu-isu lain, sementara 25% saja yang akan mendukung kandidat yang memperjuangkan perempuan. Pendukung terkuat bagi kandidat yang memperjuangkan perempuan termasuk perempuan muda (57%) dan perempuan berpendidikan (60%). Secara simetris, pendukung terkuat bagi kandidat yang memperjuangkan hal-hal lain adalah laki-laki muda (58%) dan laki-laki berpendidikan (59%).

151103-NAS-CHP6(147-162)

152

11/19/03, 12:55 PM


Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis jender secara terbuka mungkin akan kurang efektif bagi publik di Indonesia di saat sekarang ini. Polarisasi pendapat untuk isu ini terbagi berdasarkan jender, yang berarti bahwa kemenangan di kubu kaum perempuan akan diimbangi oleh kekalahan di kubu laki-laki. Namun, tidak berarti bahwa “isu-isu perempuan” bukan merupakan potensi untuk mendapatkan suara yang besar dalam pemilu. Mengingat baik laki-laki maupun perempuan mengakui tentang masalah yang dihadapi perempuan, pendekatan menarik terhadap isu-isu itu – ketimbang menonjolkan aspek identitas jender – sangat mungkin bisa meraih banyak suara.

Isu-Isu Perempuan dan Pemberian Suara Ada beberapa pemikiran yang dibawah oleh para calon anggota Dewan. Tolong beritahu saya, apabila ada, pemikiran manakah yang membuat Anda lebih suka memilih mereka? [Q.91/92]

Pendidikan lanjutan untuk perempuan Keluarga Berencana Pinjaman uang untuk membantu perempuan memulai usaha Mendengarkan apa yang diinginkan perempuan Menentang penyiksaan terhadap istri & anak Lebih banyak pekerjaan untuk perempuan Hukum yang melarang perempuan di nomor duakan Tidak satupun

151103-NAS-CHP6(147-162)

153

Lebih memberikan suara untuk mereka

Lebih penting untuk Anda

59% 59% 45%

22% 14% 16%

44%

11%

36% 36% 32%

12% 9% 7%

8%

6%

11/19/03, 12:55 PM

153


Temuan dalam survei ini juga menunjukkan bahwa sejumlah isu perempuan bisa membantu para kandidat memperoleh dukungan. Kami menanyai para pemilih bagaimana reaksi mereka terhadap tujuh hal berkaitan dengan perempuan yang bisa diusung dalam kampanye politik di Indonesia. Empat di antaranya cukup potensial untuk membuat setidaknya 40% pemilih mendukung kandidat yang akan mengangkat isu-isu tersebut. Sepertiga pemilih merasa bahwa mereka akan mendukung para kandidat yang mengusung ketujuh isu itu. Yang menarik, ketika ide-ide ini ditunjukkan, hampir seluruhnya mendapat dukungan yang hampir sama dari laki-laki maupun perempuan. Meskipun laki-laki kurang mau memberikan tanggapan positif terhadap kandidat-kandidat yang mencap dirinya sebagai pendukung “kepentingan-kepentingan perempuan”, umumnya laki-laki menyukai kandidat yang berbicara tentang persoalan yang dihadapi kaum perempuan dan keluarganya. (Bagaimanapun, perempuan adalah bagian dari keluarga mereka juga!). Dua isu yang paling kuat adalah pendidikan yang lebih tinggi pada perempuan dan keluarga berencana. Kedua hal ini dianggap dianggap penting oleh para pemilih (masing-masing 59% dan 53%), yang cenderung akan memilih para kandidat yang mengusungnya. Kedua isu ini dianggap penting oleh para pemilih berusia muda dan mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. Dilihat dari berbagai kategori pemilih, kedua isu ini memang dianggap paling penting – termasuk bagi para pemilih yang menggunakan jilbab, mereka yang rajin beribadah, atau pernah belajar di sekolah agama. Isu perempuan lain yang dianggap menarik bagi pemilih di Indonesia termasuk: memberikan pinjaman ringan bagi pengusaha perempuan (45% cenderung akan memilih kandidat yang mengangkat isu ini); mendengarkan apa yang dimaui perempuan (44%), lebih banyak pekerjaan untuk perempuan (36%), menolak kekerasan dalam rumah tangga (36%) dan undang-undang anti-diskriminasi (32%). Sekali lagi,

151103-NAS-CHP6(147-162)

154

11/19/03, 12:55 PM


ukuran-ukuran ini mendapat dukungan dari laki-laki dan perempuan melintasi spektrum politik maupun agama. Fakta bahwa pendidikan terhadap perempuan serta keluarga berencana yang mencerminkan titik-titik kesepakatan sosial yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan dan keluarganya di Indonesia, merupakan salah satu fakta penting bagi perpolitikan dan masyarakat saat ini. Jauh dari keinginan untuk membatasi peran perempuan dari peran tradisional mereka sebagai ibu, para pemilih di Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai latar belakang politik, menginginkan perempuan untuk mendapatkan akses lebih besar terhadap perkembangan dunia melalui sekolah dan program keluarga berencana. Adalah sebuah kekeliruan untuk mengartikan meningkatnya politik Islam dan penggunaan busana Muslim sebagai meningkatnya dukungan terhadap peranan berdasarkan jender yang konservatif maupun tradisionalis. Apakah laki-laki atau perempuan, tua dan muda, pendukung partai nasionalis atau Islam, umumnya masyarakat Indonesia menginginkan perempuan untuk maju memasuki arena publik. Politisi bijak yang tanggap terhadap hal ini, mungkin saja meraih dukungan yang berarti dalam pemilu.

151103-NAS-CHP6(147-162)

155

11/19/03, 12:55 PM

155


Memberi Suara bagi Calon Perempuan Untuk lembaga perwakilan manapun, apakah Anda pernah terpikir untuk memberikan suara untuk perempuan? (% mereka yang mempertimbangkan untuk memilih kandidat perempuan) [Q.76 base]

Responden Perempuan

Responden Laki-laki

Calon legislatif perempuan yang mencalonkan diri akan menghadapi keadaan yang sulit dalam perpolitikan di Indonesia. Kurang dari separuh pemilih (46%) yang mempertimbangkan untuk memberikan suara pada calon perempuan untuk lembaga perwakilan manapun. Terdapat kesenjangan jender yang cukup signifikan untuk isu ini. Sekitar 51% perempuan cenderung untuk memilih perempuan, dibandingkan 42% yang akan memilih perempuan dari kelompok laki-laki. Dengan demikian, proporsi kesediaan untuk memilih perempuan cukup rendah bagi keduanya. Perempuan, pemilih berusia lebih muda, mereka yang berpendidikan sekolah menengah, dan pemilih yang berpenghasilan cukup tinggi cenderung mau memilih kandidat perempuan. Kebanyakan perempuan yang merasa dekat dengan PDI-Perjuangan, yang dipimpin oleh seorang presiden perempuan, menunjukkan kesediaannya untuk memilih kandidat perempuan.

151103-NAS-CHP6(147-162)

156

11/19/03, 12:55 PM


Laki-laki, pemilih berusia lebih tua, mereka yang berpendidikan kurang dari sekolah dasar, pemilih berpenghasilan rendah dan pemilih yang tak memiliki akses ke TV adalah yang kurang mendukung kandidat perempuan. Demikian pula dengan mereka yang pernah bersekolah di sekolah agama atau menggunakan jilbab. Para pendukung Golkar pun cenderung tidak akan memilih perempuan. Karena itu, perempuan yang mencalonkan diri akan menghadapi tantangan berat dari banyak segmen pemilih di Indonesia. Penempatan yang tepat dalam daftar calon legislatif milik partai politik, karenanya, merupakan cara yang lebih efektif untuk meningkatkan perwakilan politik perempuan.

Jender dan Perwakilan dalam Pemilu Bila hal-hal lainnya sama, apakah Anda lebih memilih punya wakil perempuan atau wakil laki-laki di dalam DPR untuk mewakili Anda? [Q.94]

Laki-laki

Perempuan

Tidak ada pengaruh

Tidak tahu

Sebagian besar pemilih – termasuk mayoritas laki-laki dan perempuan – cenderung untuk diwakili oleh laki-laki di DPR, meskipun lebih

151103-NAS-CHP6(147-162)

157

11/19/03, 12:55 PM

157


banyak laki-laki yang berpandangan demikian. Enam dari sepuluh pemilih (62%) menginginkan laki-laki yang mewakili mereka di DPR, bila hal-hal lainnya sama. Ini termasuk tujuh dari sepuluh laki-laki (72%) dan lebih dari separuh perempuan (53%). Hanya 13% pemilih lebih menyukai kandidat perempuan untuk kursi DPR. Kandidat perempuan akan mendapat dukungan paling kuat dari perempuan sendiri (22%) dan pemilih berusia muda (17%). Lebih dari seperempat perempuan muda (26%) dan tiga dari sepuluh perempuan yang berpendidikan sekolah menengah (29%) pun lebih menyukai kandidat perempuan. Seperlima pemilih (19%) percaya bahwa jender tidak berpengaruh apa-apa dalam hal perwakilan di DPR. Yang berpandangan demikian cenderung berusia lebih tua, berpendidikan dan lebih kaya. Sekitar 6% tidak begitu yakin apakah mereka menyukai perempuan atau laki-laki untuk mewakili mereka. Kecenderungan untuk memilih perwakilan laki-laki menggambarkan rintangan bagi kandidat perempuan untuk bersaing secara langsung dengan kandidat laki-laki di Indonesia. Dampak dari kendala ini dapat dikurangi melalui penggunaan daftar calon legislatif yang akan dibuat oleh partai-partai politik, sebab persaingan antar individu tidaklah langsung untuk semua lembaga perwakilan. Hanya saja, peluang untuk memilih individu dan juga partai politik tetap akan menguntungkan kandidat laki-laki, sebagaimana terlihat dalam hasil survei ini.

151103-NAS-CHP6(147-162)

158

11/19/03, 12:55 PM


Mengapa Menyukai Perwakilan Laki-Laki/Perempuan? Mengapa Anda mengatakan lebih memilih wakil laki-laki? [Q.95 base 137] • Laki-laki lebih kuat/tangguh • Laki-laki adalah pemimpin alami • Laki-laki lebih pintar • Laki-laki lebih tertarik politik • Perempuan memiliki tanggung jawab keluarga • Lainnya • Tidak tahu

67% 35% 19% 5% 5% 8% 4%

Mengapa Anda mengatakan lebih memilih wakil perempuan? [Q.96 base 659] • Untuk memberikan suara bagi perempuan • Untuk kesamaan derajat • Perempuan lebih cocok untuk beberapa masalah • Perempuan lebih tanggap pada kebutuhan masyarakat • Perempuan lebih mempunyai etika • Perempuan lebih punya tanggung jawab • Lainnya

37% 28% 17% 14% 12% 5% 16%

Alasan utama mengapa perwakilan laki-laki lebih disukai adalah karena mereka dianggap lebih kuat, tangguh dan tegas. Sekitar duapertiga (67%) dari mereka yang menyatakan kecenderungan untuk memilih laki-laki di DPR memberikan alasan ini bagi pilihan mereka. Laki-laki juga dianggap sebagai pemimpin secara alami (35%) dan lebih pintar (19%). Hampir tidak ada perbedaan alasan antara laki-laki dan perempuan yang lebih menyukai laki-laki untuk mewakili mereka di DPR. Mereka yang menyukai perwakilan perempuan memiliki beragam alasan untuk mendukung pilihannya. Bagi perempuan, alasan terpenting adalah untuk memberikan suara bagi para perempuan, sementara bagi sebagian kecil pemilih laki-laki yang menyukai kandidat perempuan di DPR, beranggapan bahwa perempuan lebih kurang korup dan lebih tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Di samping itu, baik laki-laki maupun perempuan menyebutkan alasan peningkatan kesetaraan perempuan dan kecocokan perempuan untuk berbagai isu tertentu, yang mendasari pilihan mereka terhadap kandidat perempuan.

151103-NAS-CHP6(147-162)

159

11/19/03, 12:55 PM

159


Dukungan bagi Partai dengan kuota 30% Perempuan Ada undang-undang baru yang menyarankan semua partai politik untuk mempunyai 30% calon untuk DPRD dan DPR. Apabilan sebuah partai melakukan hal itu, apakah Anda lebih mungkin memilih partai tersebut atau tidak? Sangat atau agak? [Q.97] Sangat Agak

Lebih mungkin: 49%

Lebih tidak mungkin: 26%

Para pemilih mendukung partai yang menyisihkan 30% kuota untuk perwakilan perempuan di DPR dan DPRD. Meskipun terkesan paradoksal, namun mengingat preferensi mereka untuk kandidat laki-laki dibandingkan perempuan dalam tingkat individual, sesungguhnya hal ini cukup masuk akal. Kebanyakan pemilih yang lebih menyukai lakilaki dan perempuan berada dalam persaingan langsung tampaknya merasa bahwa proporsi perempuan di lembaga-lembaga legislatif tidak perlu ditambah lagi. Hampir separuh dari pemilih (49%) mengatakan bahwa mereka akan mendukung partai politik yang mengenakan 30% kuota bagi kandidat perempuan, sebagaimana disarankan melalui udang-undang pemilu. Hanya sekitar seperempat (26%) yang tidak akan mendukung partai yang mengenakan kuota, sementara sekitar 22% tidak yakin. Dengan kata lain, kuota itu bisa memberikan tambahan suara bagi partai-partai politik yang menerapkannya. Hal ini berlaku bagi para pendukung bagi semua partai politik.

151103-NAS-CHP6(147-162)

160

11/19/03, 12:55 PM


Mereka yang akan mendukung partai yang menerapkan kuota untuk perempuan adalah perempuan sendiri (53%), pemilih berusia muda (59%) dan pemilih yang berpendidikan (60%). Perempuan muda (64%) dan perempuan berpendidikan (70%) kemungkinan akan mendukung partai yang mencalonkan 30% perempuan untuk posisi legislatif. Di antara para pemilih, tingkat di mana partai-partai politik akan mendapatkan tambahan dukungan melalui penerapan kuota sangatlah mengesankan. Hal ini terlihat dari hampir setiap kelompok sosial dalam survei ini. (Pengecualian terjadi hanya pada mereka yang buta huruf, mereka yang tidak memiliki akses ke TV dan laki-laki di perkotaan yang berusia di atas 35 tahun). Hal ini juga berlaku bagi laki-laki yang berpendidikan sekolah dasar atau kurang, petani, pemilih berpenghasilan paling rendah, mereka yang taat beribadah dan menggunakan busana Muslim, meskipun tingkatnya paling rendah di dalam kelompok-kelompok ini. Karena itu, mengikuti anjuran undang-undang untuk menerapkan kuota bagi kandidat perempuan bisa menghasilkan sesuatu yang berarti, khususnya suara perempuan, bagi partai yang menerapkannya.

Rangkuman • Persoalan paling berat yang dihadapi perempuan di Indonesia adalah ekonomi, khususnya kemiskinan dan lapangan pekerjaan. Meskipun demikian, isu-isu jender, termasuk pendidikan, hak-hak perempuan, perkosaan, persoalan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan moralitas seksual, berada dalam tingkat yang hampir sama, jika digabungkan bersama-sama. Baik laki-laki maupun perempuan setuju bahwa inilah masalah-masalah yang dihadapi perempuan.

151103-NAS-CHP6(147-162)

161

11/19/03, 12:55 PM

161


• Perempuan dianggap sebagai sebuah kelompok kepentingan dalam politik maupun pemilu, namun para pemilih berbeda pendapat – yang terbagi berdasarkan jender – mengenai apakah mereka akan mendukung kandidat yang memperjuangkan kepentingan perempuan lebih dari pada kandidat yang mengusung isu-isu lain yang berbeda. • Para kandidat mungkin takkan meraih dukungan dengan menyebut diri mereka sendiri sebagai kandidat yang memperjuangkan kepentingan perempuan, namun berbagai isu yang berkaitan dengan perempuan dan keluarga, khususnya pendidikan bagi perempuan dan keluarga berencana, bisa memenangkan banyak suara. Terlepas dari latar belakang agama dan sikap politiknya, para pemilih lebih menyukai perempuan untuk memasuki dunia modern, dan tidak mundur kembali ke masa lalu yang tradisional. • Kebanyakan pemilih lebih menyukai perwakilan laki-laki di DPR ketimbang perempuan dan kurang dari separuh pemilih mempertimbangkan untuk memilih perempuan untuk posisi-posisi di legsilatif. Baik laki-laki maupun perempuan menganggap laki-laki lebih kuat, tangguh, pintar dan pemimpin alami. • Meskipun preferensi mereka terhadap kandidat laki-laki, jika diminta untuk memilih secara langsung, para pemilih akan mendukung peningkatan perwakilan perempuan di DPR dan DPRD. Sejumlah besar pemilih juga cenderung akan mendukung partai politik yang menerapkan 30% kuota bagi kandidat perempuan.

151103-NAS-CHP6(147-162)

162

11/19/03, 12:55 PM

Kriminalitas, Keadilan, dan Korupsi 165

BAB 7

Kriminalitas, Keadilan, dan Korupsi • Kekahawatiran atas Keselamatan Diri • Kejahatan Kriminal • Kepercayaan terhadap Penegakan Hukum • Dugaan Korupsi dalam Pemerintahan • Penyuapan • Rangkuman

161103-NAS-CHP7(165-173)

165

11/19/03, 12:56 PM


161103-NAS-CHP7(165-173)

166

11/19/03, 12:56 PM


Kekhawatiran atas Keselamatan Diri Seberapa sering Anda merasa takut terhadap keselamatan diri anda atau keselamatan keluarga anda? Sering, kadang-kadang, jarang, atau tidak pernah? [Q.36] Sering/Tidak pernah Kadang-kadang/Jarang

Sering/kadang kadang: 17%

Jarang/Tidak Pernah: 82%

Meskipun terjadi peningkatan angka kekerasan kriminal dalam beberapa tahun terakhir, para pemilih secara umum tidak merasa takut akan keselamatan diri atau keluarga mereka. Delapan dari sepuluh pemilih (83%) sama sekali tak merasa tidak aman, termasuk duapertiga (68%) yang tak terlalu prihatin dengan masalah keselamatan diri. Hanya 17% pemilih yang mencemaskan keselamatan mereka secara cukup sering atau sekali-sekali, termasuk di dalamnya 5% yang sering merasa khawatir. Kendati hal ini mungkin merupakan hal yang baru dan merupakan tingkat ketidakamanan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, angka ini masih termasuk rendah dalam ukuran internasional. Sekedar perbandingan, sekitar 61% penduduk kota New York dan 25% hingga 45% dari mereka yang tinggal di sekitar kota itu mengaku sering atau kadang-kadang merasa terancam keselamatan pribadinya4.

4 Craig Charney, Long Islanders: Who Are We? A Quality of Life Survey of Long Island and the New York Metropolitan Region (Garden City, Rauch Foundation/New School University: 2003).

161103-NAS-CHP7(165-173)

167

11/19/03, 12:56 PM


Kejahatan Kriminal Apakah Anda atau salah satu anggota keluarga anda pernah menjadi korban tindak kekerasan atau bentuk tindak kriminal lainnya di rumah atau lingkungan anda dalam tahun terakhir? [Q.37]

Ya

Tidak

Tidak tahu

Sekitar 5% pemilih melaporkan bahwa mereka sendiri atau anggota keluarga mereka pernah menjadi korban tindak kekerasan atau bentuk kriminalitas lainnya di rumah ataupun di lingkungan mereka selama setahun terakhir. Sementara sembilan dari sepuluh pemilih (95%) tidak melaporkan adanya pengalaman menjadi korban tindak kriminal selama tahun terakhir. Sekali lagi, meskipun hal ini merupakan peningkatan dibandingkan sebelumnya, namun tetap masih berada dalam tingkat yang lebih rendah dibandingkan standar internasional. Dibandingkan dengan di Amerika Serikat: sekitar 17% menyatakan bahwa mereka pernah menjadi korban kekerasan kriminal (2%) dan kejahatan atas hartabenda mereka (15%) di tahun 20025.

5Bureau of Justice Statistics, National Crime Victimization Survey, 2002 (Washington, DC, US Department of Justice: 2003)

161103-NAS-CHP7(165-173)

168

11/19/03, 12:56 PM


Kepercayaan terhadap Penegakan Hukum Sekarang saya ingin menanyakan tentang orang-orang yang kerjanya adalah menegakkan hukum. Katakan jika Anda sangat percaya, cukup percaya, tak terlalu percaya, tidak percaya sama sekali bahwa mereka akan menegakkan hukum secara adil. [Q.38-40][% mereka yang sangat atau cukup percaya]

Polisi Pengadilan Pengadilan Agama

2003 49% 56% 74%

1999 50% 54% NA

Masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan yang cukup terhadap penegakan hukum, meskipun ada sebagian yang mengkritisi kinerja penegakan hukum di Indonesia. Kendati banyak kritik yang ditujukan pada aparat penegak hukum selama empat tahun terakhir, tingkat kepercayaan terhadap pihak kepolisian hampir tidak berubah. Sekitar 49% mengatakan bahwa mereka sangat atau cukup yakin bahwa polisi akan menegakan hukum secara cukup adil, dibandingkan 50% di tahun 1999. Hanya saja, 43% mengatakan tidak percaya bahwa polisi bisa berlaku adil. Kecurigaan pada polisi umumnya lebih tinggi di antara pemilih yang tinggal di kota-kota besar (sebesar 55% dari penduduk kota yang berpenduduk di atas 1 juta jiwa). Angka yang cukup tinggi juga dapat ditemukan di antara para pemilih yang berpotensi besar menjadi korban: pemilih dengan pendidikan sekolah menengah atas (49%) dan khususnya mereka yang berpenghasilan tinggi (60% di antara mereka yang pengeluarannya lebih dari Rp. 1.500.000 per bulan). Secara umum pengadilan di Indonesia cukup mendapatkan kepercayaan dari pemilih; 56% percaya bahwa pengadilan menegakkan hukum dengan cukup adil, sementara sepertiga (34%) tidak percaya. Seperti sebelumnya, pemilih dengan pendidikan sekolah menengah atas (46%) merasa tidak percaya, begitu juga dengan pemilih di perkotaan (42%) dan mereka yang berpenghasilan tinggi (54%) yang kurang mempercayai pengadilan negeri di Indonesia.

161103-NAS-CHP7(165-173)

169

11/19/03, 12:56 PM


Pengadilan agama, yang hanya berwewenang menyelesaikan sengketa perkawinan dan warisan, mendapatkan kepercayaan yang cukup tinggi dari sebagian besar masyarakat Indonesia: 73% mengemukakan kepercayaannya, sementara hanya 15% yang kurang percaya. Pemilih muda (82%) secara khusus mempercayai kejujuran pengadilan agama, seperti halnya perempuan muda (79%) dan mereka yang berpendidikan sekolah menengah atas. Hal ini menunjukkan dukungan yang nyata terhadap kinerja pengadilan agama dalam menjalankan peran relijiusnya. Kendati demikian, jangan disalahartikan bahwa pengadilan agama juga akan dipercayai untuk menghakimi masalah-masalah perdata atau pidana, juga tidak bisa diartikan bahwa ada dukungan yang besar untuk memperluas yurisdiksi pengadilan agama ke semua persoalan pidana maupun perdata.

Dugaan Korupsi Dalam Pemerintahan Seberapa umum menurut Anda korupsi di antara pejabat pemerintah: sangat umum, cukup umum, cukup jarang atau sangat jarang? [Q.34] Sangat

Agak

Umum: 69%

161103-NAS-CHP7(165-173)

170

Jarang: 11%

11/19/03, 12:56 PM


Masyarakat Indonesia percaya bahwa korupsi dalam pemerintahan sudah meluas. Hampir tujuh dari sepuluh pemilih (69%) berpikir bahwa korupsi di antara pejabat pemerintahan sudah merupakan keadaan yang umum. Bahkan, 41% mengatakan bahwa korupsi di antara para pejabat sudah sangat umum. Hanya 11% pemilih yang mengatakan bahwa korupsi di pemerintahan masih jarang. Pemilih berpendidikan sekolah menengah atas (54%), pekerja kantoran (52%), mereka yang berpenghasilan tinggi (71%), penduduk di kota-kota yang berpenduduk di atas 1 juta jiwa (63%), serta laki-laki di bawah 35 tahun (50%), adalah mereka yang mengatakan bahwa korupsi dalam pemerintahan sudah sangat umum.

Penyuapan Selama lima tahun terakhir, pernahkah Anda secara pribadi mengetahui seseorang yang menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang layak atau adil dari pemerintah atau polisi? [Q.35]

Ya

161103-NAS-CHP7(165-173)

171

Tidak

Tidak tahu

11/19/03, 12:56 PM


Penyuapan terhadap pejabat negara tampaknya merupakan hal lazim di berbagai tempat di Indonesia. Lebih dari sepertiga pemilih (35%) mengatakan bahwa mereka secara pribadi mengetahui seseorang yang menyuap pejabat pemerintah atau aparat kepolisian untuk mendapatkan pelayanan atau perlakuan adil, selama lima tahun terakhir. Hanya 34% yang benar-benar tidak memiliki kontak dengan seseorang yang tidak terlibat dengan tindak penyuapan. (Sisanya sebesar 31%, merasa tidak yakin). Mereka yang mengetahui adanya orang yang melakukan penyuapan adalah para pekerja kantoran (55%), pemilih berpenghasilan tinggi (54%), pemilih berpendidikan sekolah menengah atas dan penduduk kota-kota besar (keduanya 51%), dan laki-laki berusia di bawah 35 tahun (45%). Pemilih yang kurang berpendidikan dan yang berpenghasilan rendah, bersama mereka yang tidak bisa mengakses TV, kurang tahu mengenai adanya kasus penyuapan. Terdapat hubungan yang hampir sempurna antara kelompok yang mengetahui secara pribadi terjadinya penyuapan dan mereka yang percaya bahwa korupsi merupakan hal yang umum. Ini menunjukkan bahwa meluasnya persepsi mengenai korupsi di kalangan pemerintah merupakan hasil dari pengalaman pribadi, di samping pemberitaan media tentang kasus-kasus korupsi yang spektakuler.

161103-NAS-CHP7(165-173)

172

11/19/03, 12:56 PM


Rangkuman • Masyarakat Indonesia jarang yang merasa khawatir atas keselamatan diri mereka atau keluarganya, meskipun terjadi peningkatan tindak kriminal dalam beberapa tahun terakhir. • Sangat sedikit yang menjadi korban dari tindak kekerasan atau tindak kriminal di rumah mereka. • Masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang cukup terhadap pengadilan negeri serta polisi – pandangan mereka hanya sedikit berubah dibandingkan dengan empat tahun lalu. • Masyarakat memilki kepercayaan cukup tinggi terhadap kinerja pengadilan agama. Namun, pengadilan agama hanya mempunyai yurisdiksi dalam sengketa perkawinan dan warisan – karena itu penilaian tinggi atas kinerja pengadilan agama tak bisa diartikan bahwa pengadilan agama akan mendapat kepercayaan yang sama untuk mengadili masalah perdata dan pidana. • Sebagian besar masyarakat berpikir bahwa korupsi di pemerintahan adalah hal yang lazim di Indonesia. • Lebih dari duapertiga masyarakat mengaku mengetahui seseorang yang pernah menyuap pejabat pemerintah atau polisi selama lima tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa persepsi tentang korupsi dalam pemerintahan merupakan cerminan dari pengalaman pribadi maupun pemberitaan dari kasus-kasus besar oleh media.

161103-NAS-CHP7(165-173)

173

11/19/03, 12:56 PM

Sumber-sumber Informasi, Penggunaan Media dan Bahasa 175

BAB 8 Sumber-Sumber Informasi, Penggunaan Media dan Bahasa • Pengantar Sumber-Sumber Pendidikan Pemilih dan Media • Sumber-Sumber Informasi: Berbagai Peristiwa Nasional • Sumber-Sumber informasi: Prosedur Pemilu • Kebiasaan Menonton TV • Waktu Menonton TV • Stasiun TV Pilihan • Kebiasaan Mendengarkan Radio • Waktu Mendengarkan Radio • Stasiun Radio Pilihan • Sumber-Sumber Informasi yang Diminati: Prosedur Pemilu • Organisasi Pendidikan Pemilih yang lebih Diminati: Informasi Pemilu • Penggunaan Bahasa • Bahasa yang Diminati untuk pendidikan Pemilih • Rangkuman

161103-NAS-CHP8(175-190)

175

11/19/03, 12:57 PM


161103-NAS-CHP8(175-190)

176

11/19/03, 12:57 PM


Pengantar – Sumber-Sumber Pendidikan Pemilih dan Media Bagian ini mencoba meneliti berbagai sumber dan media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan pemilih serta pendidikan warga negara bagi kelompok masyarakat yang membutuhkannya. Bagian ini dapat digunakan secara bersamaan dengan informasi yang terdapat dalam bagian Lampiran untuk membuat pe rencanaan media secara lebih rinci bagi program kampanye pendidikan pemilih dan pendidikan warga negara. Di bagian ini, serta di bagian Lampiran, target-target utama kampanye didefinisikan seperti di bawah ini: • Semua: Seluruh populasi penduduk, sasaran kampanye pendidikan pemilih dan warga negara secara umum. • Sasaran Pendidikan Pemilih: mereka yang buta huruf, mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar, perempuan berusia di atas 35 tahun, dan yang tidak mengakses media TV. • Sasaran Pendidikan Warga Negara: mereka yang buta huruf, mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar, yang tidak mengakses media TV, petani, serta pemilih yang rendah tingkat pengeluarannya (di bawah Rp. 500,000 per bulan).

161103-NAS-CHP8(175-190)

177

11/19/03, 12:57 PM


Sumber-Sumber Informasi: Berbagai Peristiwa Nasional Bagaimana Anda biasanya mendapatkan informasi/ berita tentang Negara ini? [Q.10]

TV

Radio

Teman/Keluarga/ Tetangga

Tidak tahu

Televisi merupakan sumber informasi utama bagi para pemilih di Indonesia, baik yang menyangkut peristiwa-peristiwa nasional atau untuk pendaftaran maupun pemilihan dalam pemilu. Tigaperempat pemilih (74%) mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam negeri melalui TV, dibandingkan 8% yang mendapatkan informasi semacam itu melalui radio serta 4% melalui keluarga dan teman. TV bahkan lebih dominan sebagai sumber informasi dibandingkan empat tahun lalu, yang ketika itu menjadi media pilihan bagi 65% pemilih – sementara pentingnya sumber-sumber informasi lisan dari teman dan keluarga menurun dari angka 13% pada saat itu. Delapan dari sepuluh pemilih berusia muda serta pemilih dengan pendidikan menengah mendapatkan informasi tentang hal-hal aktual dari TV. Pemilih yang berusia lebih tua, kurang berpendidikan serta pemilih di pedesaan kurang memiliki akses ke TV, namun sekitar 6 dari 10 pemilih seperti ini mengandalkan TV sebagai sumber informasi peristiwa-peristiwa terkini. Setengah (50%) dari pemilih termiskin di Indonesia juga mendapatkan informasi semacam itu dari televisi.

161103-NAS-CHP8(175-190)

178

11/19/03, 12:57 PM


Sumber-Sumber Informasi: Prosedur Pemilu Bagaimana Anda mendapatkan informasi/berita tentang cara mendaftarkan diri dan memilih pada pemilu? [Q.11] Semua pemilih

Target pendidikan pemilih

Target pendidikan Kewarga negaraan

TV Ketua RT/RW

46% 36%

31% 41%

42% 37%

Panitia Pemilu Lokal/KPU

16%

14%

15%

Teman/tetangga/keluarga Radio Koran

14% 10% 9%

13% 7% 4%

14% 10% 6%

TV juga menjadi media informasi utama bagi informasi mengenai pemilu, namun sumber-sumber lain juga tak kalah pentingnya. TV dapat menginformasikan pada hampir separuh pemilih (46%) tentang pendaftaran dan pemilihan. Ketua RT/RW menempati urutan kedua sebagai sumber informasi yang disukai (36%), diikuti oleh lembaga pemilu setempat (16%) serta teman, keluarga dan tetangga (14%). Hanya 10% yang mengandalkan informasi pemilu pada radio serta hanya 8% yang menggunakan radio untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa-peristiwa aktual. Lebih dari separuh laki-laki, mereka yang berusia muda serta berpendapatan tinggi mengandalkan televisi sebagai sumber informasi untuk pendaftaran dan pemilu, begitu pula dengan 6 dari 10 pemilih yang berpendidikan menengah. Perempuan, khususnya yang berusia lebih tua, mereka yang kurang berpendidikan (sekolah dasar atau lebih rendah dari itu) dan pemilih berpenghasilan rendah sering mengandalkan Ketua RT/RW sebagai sumber informasi pemilu, sesering mereka mengandalkan televisi. Sementara komisi pemilu setempat lebih bisa diandalkan oleh laki-laki berpendidikan, mereka yang relijius serta berpenghasilan tinggi.

161103-NAS-CHP8(175-190)

179

11/19/03, 12:57 PM


Di antara kelompok kecil pemilih yang menjadi sasaran informasi pendidikan pemilih mengenai pendaftaran dan pemberian suara, ketua RT/RW adalah sumber informasi pemilu yang lebih penting ketimbang TV. Pendidikan warga negara secara umum dapat menyasar semua pemilih, kendati mereka sedikit kurang menyukai informasi dari TV.

Kebiasaan Menonton TV Berapa hari dalam seminggu Anda menonton TV? 3-4 hari/minggu 1-2 hari/minggu

Sekali seminggu

Tidak pernah

Setiap hari/ hampir setiap hari

TV tetap menjadi media paling berpengaruh untuk menjangkau pemilih di Indonesia. Duapertiga pemilih (66%) menonton TV setiap hari atau hampir setiap hari. Hanya mereka yang berusia tua (56% dari yang berusia antara 50-85), pemilih yang kurang berpendidikan (48% dari mereka yang tidak menamatkan pendidikan dasar), pemilih berpenghasilan rendah (37% dari mereka yang belanja perbulannya kurang dari Rp. 300,000) dan pemilih di pedesaan yang memiliki angka rata-rata menonton TV di bawah duapertiga. Duabelas persen (12%) pemilih menonton TV tiga hingga empat kali seminggu. Dan 10% pemilih menonton TV hanya sekali atau dua kali dalam seminggu. Duabelas persen lainnya mengakses TV kurang dari

161103-NAS-CHP8(175-190)

180

11/19/03, 12:57 PM


seminggu atau bahkan tidak pernah. Mayoritas dari mereka yang tidak memiliki akses pada televisi adalah yang berusia 50-85 tahun dan berpendidikan kurang dari sekolah dasar; setengah dari mereka adalah laki-laki, setengahnya lagi perempuan.

Waktu Menonton TV Pada jam berapakah Anda biasanya menonton TV? (Responden yang menonton TV)

08.00 - 12.00

12.00 - 17.00

17.00 - 21.00

21.00 - 23.00

Sore hari adalah waktu yang tepat untuk menjangkau paling banyak penonton TV di Indonesia. Lebih dari tigaperempat (78%) penonton TV menonton TV antara jam 5 sore hingga 9 malam. Ini merupakan waktu yang paling efektif untuk menjangkau perempuan berusia lebih tua (83%) dan mereka yang kurang berpendidikan (86%). Tiga dari sepuluh pemilih menonton TV pada waktu yang lebih larut antara jam 9 hingga 11 malam. Ini merupakan saat yang tepat untuk berkomunikasi dengan para laki-laki (40%), khususnya laki-laki berusia muda (46%) dan laki-laki berpendidikan (43%). Banyak di antara pemilih berpenghasilan rendah (37%) juga menonton TV pada waktuwaktu seperti ini.

161103-NAS-CHP8(175-190)

181

11/19/03, 12:57 PM


Stasiun TV Pilihan Stasiun TV mana yang paling sering Anda tonton? [Q. 5 Base 990]

INDOSIAR RCTI SCTV Trans TV TVRI

Seluruh Pemilih

Sasaran pendidikan pemilih

45% 19% 12% 5% 4%

41% 15% 11% 5% 3%

Sasaran Pendidikan Kewarga negaraan 47% 16% 11% 5% 4%

Secara nasional, empat dari sepuluh pemilih (45%) menonton Indosiar, termasuk separuh dari pemilih muda (51%), perempuan muda (51%) dan pemilih muda di pedesaan (52%). Seperlima (19%) menonton RCTI, khususnya laki-laki muda (25%), mereka yang berpendidikan (23%) serta pemilih yang lebih kaya (29%). SCTV adalah stasiun ketiga yang paling banyak ditonton (12%). Dalam kaitannya dengan kelompok sasaran, 41% sasaran pendidikan pemilih menonton Indosiar; dan 47% sasaran pendidikan warga negara pun demikian halnya.

161103-NAS-CHP8(175-190)

182

11/19/03, 12:57 PM


Kebiasaan Mendengarkan Radio Berapa hari dalam seminggu Anda mendengarkan radio?

1-2 hari/minggu

< sekali seminggu

tidak pernah

3-4 hari/minggu

setiap hari/ hampir setiap hari

tidak tahu

Radio bukan merupakan sarana komunikasi paling efektif bagi pemilih di Indonesia. Hampir separuh pemilih (44%) tak pernah mendengarkan radio dan hampir sepertiga (30%) mendengarkannya setiap hari. Namun demikian, untuk pesan-pesan yang mentargetkan kelompok tertentu, radio bisa menjadi media yang penting. Pendengar radio yang cukup sering cederung berusia muda, tinggal di perkotaan dan berpendidikan, atau yang berlokasi di daerah tertentu yang kurang dapat dijangkau oleh TV. Radio juga bisa dipergunakan di tingkat daerah atau propinsi, mengingat kebanyakan stasiun radio berbasis lokal.

161103-NAS-CHP8(175-190)

183

11/19/03, 12:57 PM


Waktu Mendengarkan Radio Pada jam berapakah Anda biasanya mendengarkan radio? (Responden yang mendengarkan radio) [Q. 9 Base 579]

08.00 - siang

siang - 17.00

17.00 - 21.00

21.00 - 23.00

Pendengar radio tertinggi adalah di waktu pagi dan menjelang siang (32%), di siang hari menurun (27%) dan menurun drastis pada malam hari (16%). Enam dari sepuluh pendengar (61%) mendengarkan radio sebelum siang. Pola pendengar radio memiliki kesamaan baik bagi kelompok sasaran pendidikan pemilih maupun pendidikan warga negara.

161103-NAS-CHP8(175-190)

184

11/19/03, 12:57 PM


Stasiun Radio Pilihan Apakah nama stasiun radio yang paling sering Anda dengarkan? [Q.8 Base 579]

RRI Daerah RRI Program Pusat Mega Swara Suara Giri FM Pop FM

Semua pemilih


11% 3% 2% 2% 2%

16% 4% 2% 3% 2%

Sasaran pendidikan kewarga negaraan 12% 3% 2% 3% 2%

Tidak seperti televisi, stasiun-stasiun radio biasanya kecil dan bersifat lokal. RRI Daerah merupakan stasiun radio yang umumnya didengarkan secara meluas (11%). Kelompok sasaran mendengarkan RRI Daerah dalam angka yang lebih tinggi: 16% dari sasaran pendidikan pemilih mendengarkannya, seperti halnya 12% yang merupakan sasaran pendidikan warga negara.

Sumber-Sumber Informasi yang Diminati: Prosedur Pemilu Sekarang saya akan membacakan beberapa sumber berita/informasi. Dari setiap sumber informasi ini, tolong katakan sumber mana yang lebih Anda senangi untuk mendapatkan informasi tentang pendaftaran dan cara memberikan suara. [Q.26] • TV • Ketua RT/RW • Kunjungan ke rumah • Radio • Pertemuan keluarga • Koran • Kepala pemilihan/komisi pemilu setempat • Pemimpin agama • Drama TV • Brosur • Poster • Pertunjukan wayang

161103-NAS-CHP8(175-190)

185

80% 54% 44% 37% 36% 33% 32% 31% 16% 15% 14% 14%

11/19/03, 12:57 PM


Dengan tigaperempat pemilih menontonnya secara sering, tidaklah mengherankan jika televisi menjadi sumber informasi paling di senangi tentang prosedur pemilu. Delapan dari 10 pemilih (80%) ingin mendapatkan informasi tentang pemilu dari TV. Hanya lebih dari separuh (54%) pemilih memilih mendapatkan informasi itu dari ketua RT/RW di tempat mereka. Kurang dari setengah dari pemilih (44%) berpendapat bahwa kunjungan ke rumah merupakan cara yang menarik bagi mereka untuk mendapatkan informasi pemilu. Sumber lain yang juga dapat diterima meskipun kurang begitu populer adalah radio (37%), pertemuan warga (36%), koran (33%), kepala pemilihan atau komisi pemilihan setempat (32%), dan pemimpin agama (31%). Brosur dan poster mendapat angka relatif lebih rendah, yaitu masingmasing sebesar 15% dan 14%. (Poster secara khusus dianggap kurang menarik bagi mereka yang buta huruf atau yang berpendidikan kurang dari sekolah dasar). Tak banyak yang tertarik – dan lebih sedikit diban dingkan tahun 1999 – untuk menerima informasi pemilu dari sumbersumber seperti drama di TV (16%) serta pertunjukan wayang (14%). Hasil-hasil ini juga konsisten dalam konteks kelompok sasaran. Televisi juga merupakan sumber informasi yang lebih dipilih oleh kelompokkelompok sasaran: 69% untuk sasaran pendidikan pemilih dan 78% untuk pendidikan warga negara. Sumber terbaik kedua adalah ketua RT/RW: 62% sasaran untuk pendidikan pemilih memilih mereka, begitu pula 54% dari sasaran pendidikan warga negara. Bagi kelompok-kelompok sasaran ini, metode yang paling kurang diminati adalah memperoleh informasi melalui poster (14%) maupun internet (2%).

161103-NAS-CHP8(175-190)

186

11/19/03, 12:57 PM


Organisasi Pendidikan Pemilih yang lebih Diminati: Informasi Pemilu Di sini ada nama beberapa organisasi. Tolong katakan dari organisasi manakah Anda lebih senang mendapatkan informasi tentang pendaftaran dan cara memberikan suara. [Q.27]

Organisasi Organisasi KPU agama sosial

Partai poltik

Kelompok pemberi pendidikan dalam pemilu non-partisan

Kelompok-kelompok berbasis keagamaan serta lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang paling disukai untuk melaksanakan pendidikan mengenai pemilu. Hampir separuh pemilih (49%) beranggapan bahwa organisasi berbasis agama merupakan sumber informasi yang kredibel dan menarik untuk mengetahui soal pendaftaran dan pemberian suara dalam pemilu. Pemilih lebih tua (54%), khususnya perempuan (58%), perempuan berusia lebih tua di pedesaan (64%), pemilih yang relijius (65%), pemilih berpendidikan rendah (63%) serta mereka yang tidak memiliki akses ke TV (57%) menyetujui kelompok-kelompok relijius ini. Empat dari sepuluh pemilih (40%), khususnya yang berusia muda, yang berpendidikan, cenderung memilih organisasi sosial untuk menyebarluaskan informasi tentang pendaftaran dan pemilu.

161103-NAS-CHP8(175-190)

187

11/19/03, 12:57 PM


Lebih dari sepertiga pemilih (36%) percaya bahwa KPU merupakan organisasi yang tepat untuk memberikan informasi pemilu. Laki-laki (43%), khususnya yang berusia muda (50%), pemilih yang berpendidikan (53%), berpenghasilan tinggi (56%) serta pemilih di perkotaan (44%) cenderung memilih untuk mendengarkan informasi itu dari KPU. Hanya seperlima pemilih (20%) ingin mendapatkan informasi dari partai politik (khususnya laki-laki muda berpendidikan) dan jumlah yang hampir sama (18%) lebih memilih kelompok pendidikan pemilih nonpartisan yang mempublikasikan informasi pemilu. Mayoritas dari kedua kelompok sasaran memilih untuk mendapatkan informasi pemilu dari organisasi-organisasi berbasis keagamaan: 58% kelompok sasaran untuk pendidikan pemilih memilih mereka, sebagaimana 53% kelompok sasaran untuk pendidikan warga negara. Setelah organisasi keagamaan, kedua kelompok sasaran juga lebih memilih mendapatkan informasi dari organisasi sosial, lalu dari KPU.

Penggunaan Bahasa [Q.1/2/3/28]

Bahasa Indonesia Bahasa daerah - bukan Bahasa Indonesia

Bahasa ibu 16% 77%

Baca 91% 72%

Lebih sukar 71% 28%

Hampir semua pemilih di Indonesia berbicara Bahasa Indonesia (94%) dan sembilan dari sepuluh (91%) bisa membaca-tulis dengan bahasa ini. Meskipun hanya 16% yang menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama mereka, tujuh dari sepuluh (71%) memilihnya untuk digunakan dalam mengkomunikasikan pemilu.

161103-NAS-CHP8(175-190)

188

11/19/03, 12:57 PM


Bahasa yang Diminati untuk Pendidikan Pemilih Sembilan Bahasa Teratas Q.1/2/3/28

Bahasa Indonesia Bahasa Java Bahasa Sunda Bahasa Madura Bahasa Minang Bahasa Bugis Bahasa Bali Bahasa Batak Bahasa Maluku

Semua pemilih

Sasaran Pendidikan pemilih

71% 13% 7% 2% 1% 1% 1% 1% 1%

50% 23% 11% 4% 2% 2% 1% 1% 0%

Sasaran Pendidikan Kewarga negaraan 64% 17% 8% 3% 1% 1% 1% 1% 1%

Bahasa Indonesia masih merupakan bahasa yang paling disukai di antara 71% pemilih secara keseluruhan, naik hingga 4% dibandingkan pada tahun 1999. Untuk bahasa lainnya, yang paling populer untuk digunakan sebagai materi pemilu adalah Bahasa Jawa (13%), dan Bahasa Sunda (7%). Bahasa Madura disukai oleh 2% dan Bahasa Bali, Batak, Minang dan Sasak disukai masing-masing oleh 1%. (Tidak mengherankan, proporsi yang disukai memang bervariasi berdasarkan daerah: lihat bagian Perbandingan Antar Daerah). Mereka yang berada dalam kelompok sasaran pun memilih Bahasa Indonesia, meskipun tidak sesering populasi secara umum. Setengah (50%) dari kelompok sasaran untuk pendidikan pemilih lebih menyukai Bahasa Indonesia; 23% menyukai Bahasa Jawa dan 11% Bahasa Sunda. Untuk kelompok sasaran pendidikan warga negara, 64% memilih Bahasa Indonesia, sementara 17% lainnya memilih Bahasa Jawa. Sekitar 8% sasaran pendidikan warga negara memilih Bahasa Sunda sebagai bahasa yang diminati.

161103-NAS-CHP8(175-190)

189

11/19/03, 12:57 PM


Rangkuman • Bahkan setelah lebih dari empat tahun, televisi masih merupakan sumber informasi utama bagi masyarakat dan merupakan media yang paling bisa menjangkau pemilih. • Mayoritas pemilih menonton televisi setiap hari, dan sore hari (jam 5 sore hingga 9 malam) merupakan waktu yang tepat untuk menjangkau banyak penonton. Separuh dari pemilih menonton Indosiar. • TV merupakan media utama bagi informasi mengenai pemilu. TV sanggup memberi informasi pada hampir setengah pemilih di Indonesia mengenai pendaftaran dan pemilu, dan nyatanya kebanyakan pemilih cenderung ingin mendapatkan informasi mengenai pemilu dari TV. • Setelah TV, pemilih mengandalkan ketua RT/RW mereka untuk mendapatkan informasi pemilu. • Sangat sedikit pemilih yang mengandalkan radio sebagai sumber informasi pemilu. Mereka yang mendengarkan radio, biasanya menyetel radio pada pagi hari. • RRI Daerah adalah radio yang memiliki jangkauan pendengar pa ling luas. • Organisasi berbasis keagamaan serta sosial adalah sumber-sumber yang populer untuk mendapatkan informasi mengenai pemilu. Sementara brosur, poster, pertunjukan wayang serta internet adalah sumber-sumber yang paling tidak populer.

161103-NAS-CHP8(175-190)

190

11/19/03, 12:57 PM

Rekomendasi Bagi Kampanye Pendidikan 193

BAB 9 Rekomendasi Bagi Kampanye Pendidikan • Pendidikan Pemilih: Tahap Pertama, Proses Pemilu • Pendidikan Pemilih: Tahap Kedua, Lembaga-lembaga dan Partai-Partai Politik • Pendidikan Warga Negara: Nilai-Nilai Demokrasi dan Toleransi • Kesimpulan • Rangkuman • Demografi Kelompok Sasaran: Jender & Usia Pekerjaan Status Perkawinan & Pendidikan Pekerjaan & Penghasilan Wilayah & Daerah Propinsi

1611-NAS-CHP9(193-206)

193

11/19/03, 12:58 PM


1611-NAS-CHP9(193-206)

194

11/19/03, 12:58 PM


Kebutuhan-kebutuhan pendidikan pemilih dan warga negara yang telah dikemukakan dalam survei ini memberikan gagasan tentang perlunya mengadakan kegiatan kampanye pada tiga hal khusus berikut ini: Yang pertama titik beratnya adalah pendidikan pemilih yang berorientasi pada penyebaran informasi mengenai proses pemilu itu sendiri; Yang kedua, pendidikan pemilih yang tentang lembaga-lembaga politik serta partai-partai politik; dan ketiga, pendidikan warga negara tentang nilai-nilai demokrasi dan toleransi politik. Masing-masing bagian akan memerlukan pesan, sasaran, waktu dan media secara khusus, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pendidikan Pemilih: Tahap Pertama, Proses Pemilu Tahap awal dari pendidikan pemilih akan berfokus pada mekanisme dan jadwal waktu pemilu-pemilu, serta himbauan agar para pemilih berpartisipasi – mengingat rendahnya pengetahuan mereka tentang hal-hal tersebut. Di tahap awal ini, harus disampaikan secara langsung pada seluruh pemilu semua hal menyangkut: • Kapan pemilu dilangsungkan dan lembaga-lembaga apa yang akan dipilih. • Apa itu DPD dan bagaimana perannya. • Prosedur pemilu, termasuk bagaimana memberikan suara dan bagaimana para pemenang akan ditentukan. • Tenggat waktu pendaftaran. • Prosedur pengaduan masalah-masalah pemilu serta badan-badan pengawasnya.

1611-NAS-CHP9(193-206)

195

11/19/03, 12:58 PM


Di samping itu, pesan-pesan tertentu harus diarahkan pada kelompok sasaran khusus pemilih (mereka yang buta huruf, berpendidikan kurang dari sekolah dasar, yang tidak bisa mengakses TV serta perempuan berusia di atas 35 tahun). Diperlukan pesan-pesan berikut ini pada para pemilih semacam itu: • Mereka perlu mendaftar lagi agar bisa memberikan suara. • Mereka tidak harus memberikan suara pada partai tertentu yang memberikan mereka hadiah atau uang. Tahap kampanye ini harus dilakukan sesegara mungkin, mengingat rendahnya tingkat pengetahuan mereka tentang pemilu serta jadwal pemilu yang makin dekat. Media atau saran yang penting untuk dilibatkan dalam kampanye ini, di antaranya adalah TV dan ketua RT/RW, khususnya untuk semua segmen pemilih dari tahap pertama. Organisasi berbasis keagamaan serta sosial juga akan memainkan peranan penting di samping penggunaan media. Secara khusus, mereka akan berperan penting untuk menjangkau kelompok sasaran yang membutuhkan kunjungan ke rumah, distribusi bahan bacaan, serta pertemuan-pertemuan warga – mengingat banyak di antara mereka yang tidak menonton TV.

Pendidikan Pemilih: Tahap Kedua, Lembaga-lembaga dan Partai-Partai Politik Tahap kedua dari pelaksanaan pendidikan pemilih akan berusaha untuk memberikan lebih banyak kesempatan pada para pemilih untuk: mempelajari apa-apa saja yang dapat mereka harapkan dari partai politik dan lembaga-lembaga perwakilan; membandingkan para kontestan; dan menyuarakan keinginan pada mereka.

1611-NAS-CHP9(193-206)

196

11/19/03, 12:58 PM


Tahap ini akan menyasar seluruh pemilih, mengingat rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap peran lembaga-lembaga perwakilan serta perbedaan di antara partai-partai politik. Salah satu bagian dari Tahap kedua ini adalah kampanye informasi pada publik, yang berisi pesan-pesan untuk meningkatkan harapan para pemilih kepada para kandidat mereka serta lembaga-lembaga yang akan dipilih. Pesan-pesan itu akan memberitahukan pemilih me ngenai: • Bagaimana mereka dapat menggunakan kampanye untuk tujuan instrumental dan media ekspresi: dengan menyuarakan pandangan mereka terhadap berbagai isu, menuntut kebijakan serta sumbersumber daya yang mereka inginkan, mendukung para kandidat yang pandangan-pandangannya mereka setujui, dan menarik mundur pejabat yang tidak mereka setujui. • Apa yang dapat dilakukan oleh para anggota DPR dan kemudian apa yang dapat dituntut para pemilih pada mereka: mengekspresikan pandangan-pandangan para pemilih, membuat undang-undang, mengganti kebijakan, membantu mereka memecahkan masalah dengan pemerintahan, menanyai para menteri, mendapatkan sumberdaya, dan sebagainya. Bagian lain dari fase kedua ini adalah untuk memperkuat keterkaitan antara para pemilih dan para kontestan. Ini harus terdiri dari upayaupaya non-partisan untuk membantu para pemilih menemukan dan membandingkan pemikiran partai-partai politik serta para kandidat berkaitan dengan isu-isu yang sangat penting dari kacamata pemilu. Hal ini, termasuk: • Menayangkan acara TV yang menampilkan para pemilih yang sedang bertanya pada para kandidat dari partai-partai yang berbeda.

1611-NAS-CHP9(193-206)

197

11/19/03, 12:58 PM


• Pertemuan-pertemuan yang memfasilitasi pemilih untuk menanyai para kandidat dari partai-partai yang berbeda. • Tayangan TV yang non-partisan yang memberikan perbandingan pernyataan dari partai-partai yang berbeda mengenai masalah yang sedang dihadapi Indonesia. Kampanye ini harus diadakan pada saat kampanye pemilu untuk memilih DPR sedang berjalan dan pada saat tahap pertama telah mampu memberikan informasi-informasi dasar tentang pemilu. Artinya, kampanye ini sebaiknya dimulai pada awal Februari atau Maret dan terus berjalan hingga dilaksanakannya pemilihan DPR. Media yang penting untuk dilibatkan antara lain adalah TV, radio bagi kandidat DPRD, serta pertemuan-pertemuan warga. Pelaksananya bisa organisasi berbasis keagamaan atau sosial atau media sendiri.

Pendidikan Warga Negara: Nilai-Nilai Demokrasi dan Toleransi Kampanye pendidikan warga negara dalam Pemilu 2004 harus memfokuskan diri pada promosi nilai-nilai demokrasi dan toleransi pada sektor-sektor penduduk yang pemahamannya terhadap nilai-nilai ini masih relatif lemah. Pesan-pesan untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, harus mendiskusikan hal-hal berikut: • Karakter dan arti dari demokrasi • Prinsip-prinsip utama demokrasi • Mendorong perempuan untuk menentukan pilihannya sendiri • Mendorong terjadinya diskusi-diskusi mengenai politik

1611-NAS-CHP9(193-206)

198

11/19/03, 12:58 PM


Pesan-pesan yang bertujuan meningkatkan toleransi politik diharapkan bisa membangun: • Sikap toleran terhadap pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh partai yang tidak disenangi. • Sikap toleran terhadap kandidat dari kelompok yang sering mendapat perlakuan diskriminatif (perempuan, warga keturunan Cina, dan sebagainya). Pesan-pesan tersebut akan diarahkan pada kelompok-kelompok sasaran khusus yang kurang mampu secara meluas. Termasuk di dalamnya mereka yang buta huruf, pemilih yang tidak bisa mengakses TV, petani, yang berpendidikan kurang dari sekolah dasar, dan yang berpenghasilan rendah. Mengingat adanya tumpang-tindih antara kelompok-kelompok ini de ngan salah satu kelompok sasaran dalam tahap pertama pendidikan pemilih, maka masuk akal untuk menjalankan program ini setelah tahap pertama selesai (atau menjalankannya secara bersamaan). Program ini harus dijalankan pada saat kampanye pemilu sudah berjalan dan ketika para pemilih sudah memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah pemilu. Pelaksanaannya bisa di bulan Februari atau Maret bersamaan dengan tahap kedua pelaksanaan pendidikan pemilih, namun dapat terus berlanjut hingga di akhir proses pemilihan presiden. Sebagaimana dalam pendidikan pemilih, media terpenting yang harus digunakan adalah televisi. Sementara organisasi berbasis keagamaan dan sosial memiliki peranan amat penting, terutama dalam hal kontak antar-individu yang dilakukan melalui kunjungan ke rumah maupun pertemuan warga, khususnya untuk kelompok-kelompok yang kurang

1611-NAS-CHP9(193-206)

199

11/19/03, 12:58 PM


bisa mengakses media penyiaran. Pelaksanaannya juga perlu memperhatikan bagaimana menjangkau para pemilih di pedesaan dan daerah terpencil, jangan hanya di kota-kota serta kepulauan yang besar.

Kesimpulan Kampanye pendidikan pemilih dan warga negara yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia menyambut Pemilu 2004, memiliki perbedaan dengan kebutuhan pada pemilu tahun 1999. Dalam pemilu sebe lumnya, prioritas bagi pendidikan pemilih adalah memberikan jaminan pada para pemilih bahwa pemilu akan berlangsung secara bebas dan adil, tidak seperti pemilu-pemilu di bawah Soeharto dan Rezim Orde Baru6. Saat ini, pendidikan pemilih dibutuhkan untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang telah terjadi di dalam sistem pemilu, dengan demikian pemilih bisa memahami bagaimana sistemnya akan bekerja, di samping untuk mempromosikan persaingan pemilu berlandaskan isu, sehingga pemilih bisa merasa bahwa mereka bisa melakukan perubahan. Pendidikan warga negara haruslah beranjak dari hal-hal yang paling mendasar – makna demokrasi, otonomi politik perempuan, dan toleransi terhadap partai lainnya. Harus pula dimasukkan topiktopik seperti prinsip-prinsip demokratis serta penerimaan terhadap kandidat dari kelompok yang tidak disenangi. Singkatnya, di tahun 2004, prioritas pendidikan pemilih di Indonesia bukan lagi memba ngun kredibilitas proses pemilu, namun untuk mempromosikan konsolidasi demokrasi dalam konteks ketika pemilu yang bebas merupakan fakta yang sudah ada.

Rangkuman • Kami menyarankan sebuah kampanye pendidikan pemilih dengan dua tahap, yang dilaksanakan bersamaan dengan pendidikan warga negara.

6 Lihat Survei Nasional pendidikan pemilih Indonesia (Jakarta, The Asia Foundation, 1999).

1611-NAS-CHP9(193-206)

200

11/19/03, 12:58 PM


• Tahap pertama kampanye pendidikan pemilih akan menitikberatkan pada mekanisme dan jadwal waktu pemilu, termasuk pendaftaran pemilih. Pelaksanaannya harus ditujukan bagi semua pemilih dan harus dimulai dengan segera. • Salah satu kelompok sasaran pemilih yang kurang mampu akan mendapatkan tambahan informasi tentang pentingnya mendaftarkan diri dan ajakan untuk menolak pembelian suara. • Televisi, ketua RT/RW, dan organisasi keagamaan dan sosial akan berperanan penting dalam kegiatan kampanye ini. • Tahap kedua kampanye akan memfokuskan diri untuk membantu menyiapkan pemilih agar mengambil keuntungan dari masa kampanye, dengan cara memberitahukan mereka apa yang dapat mereka tuntut dari kegiatan kampanye dan dari wakil-wakil yang terpilih serta menawarkan mereka kesempatan untuk menanyakan dan membandingkan partai-partai serta kandidat-kandidat yang ada. Tahap ini akan dimulai pada awal Februari atau Maret dengan menyasar semua pemilih. • Tahap kampanye ini akan melibatkan TV, radio dan pertemuan-pertemuan warga. • Pendidikan warga negara yang menyasar pemilih kurang mampu juga harus diadakan. Tujuannya untuk mempromosikan pemahaman tentang nilai-nilai demokratis dan meningkatkan toleransi dalam politik. Kampanye ini juga harus diselenggarakan pada bulan Februari dan terus dilangsungkan hingga berakhirnya putaran pemilihan presiden. • Tahap ini membutuhkan media TV serta keterlibatan organisasi keagamaan dan sosial untuk menjalankan kunjungan ke rumah-rumah dan pertemuan-pertemuan warga.

1611-NAS-CHP9(193-206)

201

11/19/03, 12:58 PM


Lampiran: Demografi Kelompok Sasaran Jender & Usia Semua pemilih

Kelompok sasaran pendidikan pemilih

Kelompok Sasaran pendidikan warga negara

50% 50%

34% 66%

46% 54%

25% 27% 27% 21%

8% 12% 43% 37%

23% 25% 30% 23%

Jender Laki-laki Perempuan Umur di bawah 25 25-34 35-49 Lebih dari 50

Pekerjaan

Pekerjaan Petani pemilik tanah Buruh lokal Pemilik Usaha Kecil Buruh Tani Pekerja ahli Pekerja/pegawai kantor Pedagang Informal Pedagang Lain-lain

1611-NAS-CHP9(193-206)

202

Semua pemilih



27% 14% 14% 12% 12% 6%

34% 15% 15% 15% 6% 2%

33% 15% 12% 15% 10% 3%

4% 4% 6%

4% 5% 3%

3% 4% 3%

11/19/03, 12:58 PM


Status Perkawinan & Pendidikan

Status perkawinan Belum menikah Menikah Pendidikan Tidak ada SD SMP/SMA Universitas

Semua pemilih



17% 83%

7% 93%

13% 87%

7% 52% 37% 4%

17% 68% 15% 1%

8% 60% 30% 2%

Pekerjaan & Pendapatan Semua pemilih



59% 41% 86% 2% 4% 8%

60% 40% 93% 2% 0% 6%

60% 40% 89% 15% 25% 85%

10% 31%

16% 31%

13% 38%

42% 9% 6%

39% 7% 5%

42% 4% 3%

Kegiatan Ekonomi Bekerja Tidak bekerja Ibu Rumah Tangga Pensiun Pelajar Pengangguran Pengeluaran dibawah Rp.300.000 Rp.500.000 1.000.000 Rp.300.000 - 500.000 Rp 1 - 1,5 juta lebih dari Rp1,5 juta

1611-NAS-CHP9(193-206)

203

11/19/03, 12:58 PM


Wilayah & Daerah Semua pemilih Tipe Daerah Kota Penduduk 1 Juta Kota250ribu - 1 Juta Kota: 50ribu 250ribu perkotaan <50 ribu Pedesaan Pulau Jawa Sumatra Sulawesi Kalimantan Papua Pulau Lain

1611-NAS-CHP9(193-206)

204

Kelompok sasa- Kelompok Sasaran pendidikan ran pendidikan pemilih warga negara

15%

11%

11%

22% 6%

19% 5%

19% 6%

1% 56%

1% 64%

1% 64%

61% 20% 7% 5% 1% 7%

64% 17% 8% 4% 1% 5%

64% 17% 7% 5% 1% 7%

11/19/03, 12:58 PM


Propinsi Semua Kelompok saKelompok pemilih saran pendidi- Sasaran penkan pemilih didikan warga negara Propinsi Bali NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selattan Sulawesi Tenggara Maluku Papua Gorontalo

1611-NAS-CHP9(193-206)

205

2% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 1%

1% 1% 4% 2% 1% 1% 1% 2% 0% 5% 1% 0% 1% 0%

2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 1% 1% 1% 1%

11/19/03, 12:58 PM


Propinsi Semua pemilih Propinsi Sumatra Utara Sumatra Barat Riau Jambi Sumatra Selatan Bengkulu Lampung Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Yogyakarta Jawa timur Banten Bangka Belitung

1611-NAS-CHP9(193-206)

206

6% 2% 2% 1% 4% 1% 3% 4% 18% 15% 2% 17% 4% 1%

Kelompok sasa- Kelompok Sasaran pendidikan ran pendidikan pemilih warga negara 3% 3% 2% 1% 4% 0% 3% 3% 18% 19% 2% 20% 2% 1%

4% 2% 2% 1% 4% 1% 3% 3% 19% 17% 2% 19% 4% 1%

11/19/03, 12:58 PM

Perbandingan Antar Daerah 209

LAPORAN REGIONAL

inter-regional

209

11/19/03, 12:59 PM


inter-regional

210

11/19/03, 12:59 PM


Bab 1 Perbandingan Antar Daerah • Suasana Daerah • Arah Negara • Masalah Terbesar yang Dihadapi Indonesia • Pengetahuan Mengenai Pemilu Mendatang • Pengetahuan tentang Tata Cara Pemilihan • Pengetahuan tentang Pentingnya Pendaftaran • Penanganan Masalah-Masalah Pemilu • Makna Demokrasi • Pengetahuan mengenai Prinsip-Prinsip Demokrasi • Perempuan Menentukan Pilihannya Sendiri • Toleransi terhadap Partai Politik • Sumber-Sumber Informasi tentang Prosedur Pemilu • Kebiasaan Menonton Televisi • Kebiasaan Mendengarkan Radio • Pilihan Bahasa

inter-regional

211

11/19/03, 12:59 PM


inter-regional

212

11/19/03, 12:59 PM


Arah Negara Secara umum, apakah menurut Anda keadaan di Indonesia saat ini sedang bergerak menuju ke arah yang benar, ataukah Anda merasa keadaan sedang berge rak ke arah yang salah? (Persentase yang memilh jawaban ke arah yang lebih baik)

Jawa

Sumatera

Di Indonesia terdapat perbedaan kecenderungan yang mendasar dalam menyikapi suasana negara antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Kecenderungan di Sulawesi (daerah yang 46% menyatakan bahwa negara sedang bergerak menuju arah yang benar), dan Sumatera (45%) sama dengan kecenderungan rata-rata dalam nasional (secara keseluruhan 44% pemilih merasa negara sedang menuju ke arah yang benar). Pada 1999 daerah-daerah tersebut memang tercatat cenderung lebih positif. Jawaban memilih bergerak menuju arah yang benar di Sulawesi turun hingga 15 poin dibandingkan dengan survei paska pemilu yang kami laksanakan dan hampir sama dengan survei pra-pemilu. Penurunan jawaban positif di Sumatera, mencapai 20 poin semenjak jajak pendapat tahun 1999.

inter-regional

213

11/19/03, 12:59 PM


Hasil di Papua, daerah dengan 52% jawaban negera bergerak menuju ke arah yang benar, tercatat sebagai angka yang lebih baik 7 poin daripada hasil survei paska pemilu 1999, dan merupakan satu-satunya daerah yang mencatat peningkatan sikap positif seperti ini. Bahkan, dibanding pra-pemilu 1999, peningkatan sikap positif ini tercatat sampai 16 poin. Sementara sikap positif di Kalimantan jatuh hingga 19 poin semenjak Juli 1999, walaupun masih tercatat lebih tinggi 19 poin daripada bulan Januari pada tahun yang sama. Kecenderungan di Jawa sedikit lebih tidak pasti dan pesimis dibandingkan kecenderungan rata-rata dalam skala nasional. Empat dari sepuluh orang di Jawa (40%) beranggapan bahwa negara sedang menuju ke arah yang benar, sementara 35% lainnya merasa bahwa negara berge rak ke arah yang salah dan seperempat dari mereka (25%) tidak yakin ke arah mana negara bergerak. Angka-angka tersebut menggambarkan penurunan masing-masing 4 poin sejak Januari 1999 dan penurunan 29 poin semenjak Juli 1999, penurunan yang terhitung paling besar di antara semua daerah.

Masalah Terbesar yang Dihadapi Indonesia

Masalah ekonomi masih menjadi keprihatinan yang dominan di antara para pemilih di seluruh negara, dengan sedikit perbedaan di antara beberapa daerah. Enam dari sepuluh pemilih di Sumatera dan Kalimantan (masing-ma sing 61%) mengkhawatirkan masalah ekonomi (mendekati rata-rata pemilih nasional 59%). Keprihatinan akan masalah ekonomi hanya sedikit mendominasi di Sulawesi (54%), Papua (51%) dan Jawa (51%).

inter-regional

214

11/19/03, 12:59 PM


Masalah kekerasan menjadi keprihatinan di Papua (28%), Sulawesi (26%), Kalimantan dan Sumatera masing-masing (24%) serta terhitung kurang di Jawa (18%). Konflik Aceh dianggap sebagai masalah yang cukup mengganggu bagi para pemilih di Papua, sementara daerah lain merasa terganggu de ngan kekerasan bersenjata dan kaum separatis. Ada sekitar 20% pemilih menyebutkan hal ini sebagai salah satu dari dua masalah utama di Indonesia.

Pengetahuan Mengenai Pemilu Mendatang Diseluruh bagian Indonesia para calon pemilih sangat kurang mendapatkan informasi mengenai Pemilihan Umum 2004. Pemilih di Jawa (8% menjawab pertanyaan mengenai tanggal pemilihan, jatuh pada bulan April 2004) dan Sumatera (9%) terhitung sebagai daerah yang sedikit memperoleh informasi tentang tanggal pemyelenggaran Pemilu. Sementara pemilih di Kalimantan (15%), Sulawesi (13%) dan Papua (19%) lebih mengetahui, bahkan di daerah yang penduduknya masih membutuhkan pendidikan pemilih mengenai pemilu. Tidak ada satu daerah pun yang mencapai angka 20% lebih berkaitan dengan pertanyaan tentang jadwal penyelenggaraan pemilu yang jatuh pada bulan April tahun depan. Tujuh dari sepuluh orang Indonesia (71% dari total nasional) tidak yakin lembaga-lembaga mana yang nantinya akan dipilih untuk pemilihan mendatang. Dalam skala regional, angka ketidaktahuan ini mencapai 80% di antara para pemilih di Sumatera.

inter-regional

215

11/19/03, 12:59 PM


Duapertiga pemilih (65%) tidak yakin mengenai definisi DPD atau tak pernah mendengar tentang DPD. Jumlah tertinggi ditemukan di Papua, terhitung hampir tigaperempat pemilih (73%). Semua daerah mencatat angka lebih dari 50% berkaitan dengan ketidaktahuan terhadap lembaga yang nanti akan dipilih dalam pemilu atau tentang tugas DPD.

Pengetahuan tentang Tata Cara Pemilihan Sebagian besar pemilih bingung antara memilih partai, calon atau keduanya pada pemilhan DPR mendatang, gejala ini merata di setiap daerah. Jumlah pemilih yang mengetahui bahwa mereka akan memberikan suara bagi partai maupun calon tercatat 30% pada setiap daerah. Tertinggi tercatat di Kalimantan dan Sumatera, 29% mengetahui tentang pilihan ini. Sementara paling rendah tercatat di Papua, hanya 18% dari pemilih yang mengetahui hal tersebut. Pemahaman tata cara penentuan pemenang dari setiap daftar calon partai terhitung nihil di setiap daerah. Dalam skala nasional, enam dari sepuluh pemilh (61%) mengetahui bahwa mereka akan memilih presiden secara langsung pada pemilihan presiden mendatang. Pemilih di Kalimantan adalah yang paling banyak memperoleh informasi (69% mengetahui adanya pemilihan langsung), menyusul Sulawesi (53%) dan Papua (54%) sebagai daerah yang paling minim mendapatkan informasi.

inter-regional

216

11/19/03, 12:59 PM


Sebagian kecil responden di setiap daerah yakin mengenai yang akan terjadi apabila tidak ada calon presiden mendapatkan suara mayoritas. Pemilih di Sumatera (25%) menyatakan pemilihan ulang akan dilakukan. Sementara pemilih di Sulawesi (14%) dan Papua (20%) menganggap kemungkinan besar calon peraih suara terbanyak akan menang. Namun tak ada daerah yang secara mayoritas menjawab dengan benar mengenai prosedur selanjutnya.

Pengetahuan tentang Pentingnya Pendaftaran Menurut berita, Pemilu untuk memilih DPR akan diselenggarakan pada bulan April 2004 Menurut Anda, apakah perlu mendaftarkan diri untuk Pemilu? (Q.44). Apakah Anda tahu bahwa masyarakat bisa mendaftar pada hari pemilihan atau akan ada tenggat waktu saat mereka tidak bisa mendaftar lagi? (Q.48) (presentase yang memberikan jawaban benar) Perlu untuk mendaftar Batas waktu pendaftaran

Jawa

Sumatera

Terdapat perbedaan mendasar dalam skala regional berkaitan dengan pemahaman pentingnya pendaftaran pemilih sekaligus kebutuhan informasi mengenai topik ini.

inter-regional

217

11/19/03, 12:59 PM


Pemilih di Sumatera (98%) adalah mereka yang paling banyak menerima informasi mengenai pentingnya pendaftaran pemilih, dan hal tersebut tidak menjadi masalah di daerah ini. namun, hanya 57% dari pemilih di Papua tahu bahwa mereka harus mendaftar ulang. Kesadaran di Jawa (79%), Kalimantan (76%) dan Sulawesi (72%) berada sedikit di bawah rata-rata total nasional yang mencapai 83%. Jelas, usaha sosialisasi informasi pendaftaran akan dibutuhkan di daerah-daerah tersebut. Hanya empat dari sepuluh orang Indonesia (43%) mengetahui adanya batas akhir pendaftaran. Dalam hal ini tercatat perbedaan pada beberapa daerah. Pemilih di Sumatera (62%) adalah yang paling banyak mengetahui adanya batas akhir, sementara di pemilih di Jawa dan Kalimantan (masing-masing 39%) adalah yang paling sedikit mengetahui hal tersebut. Persentase terhitung besar dari pemilih di Kalimantan (25%) dan Papua (31%) yang percaya bahwa pemilih dapat mendaftar ulang hingga hari pemilihan. Jumlah sepertiga pemilih yang tidak me ngetahui adanya batas akhir ini bisa menimbulkan masalah di semua daerah.

Penanganan Masalah-Masalah Pemilu Sebagian besar pemilih di Indonesia tidak mengenal lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu. Lebih dari tiga perempat (77%) tidak pernah mendengar tentang KPU atau mengetahui apa yang dilakukan lembaga tersebut. Lebih dari dua pertiga (68%) tidak mengetahui Panwaslu. Pemilih di Papua adalah yang paling tidak mengenal lembaga tersebut, sementara para pemilih di Sumatera merupakan yang paling mengenalnya.

inter-regional

218

11/19/03, 12:59 PM


Juga terdapat kebingungan menanggapi timbulnya perselisihan pada pemilu di beberapa daerah. Seperempat dari total pemilih nasional (23%) akan mengajukan keluhan kepada Komisi Pemilihan Umum setempat. Pemilih di Sumatera kemungkinan besar memilih jalur ini, walaupun jumlahnya tak lebih dari 27%. Lebih dari seperempat orang Indonesia (27%) merasa paling nyaman mengadukan perselisihan pemilu kepada ketua RT/RW setempat. Tak cuma itu, tercatat persentase yang jauh lebih besar dari pemilih di Sumatera (31%), Sulawesi (34%) dan Kalimantan (38%) akan melakukan hal yang sama. Sebanyak lima belas (15%) akan mengadu ke kepala desa. Pemilih di Sulawesi (36%) kemungkinan akan berbuat demikian. Secara keseluruhan hanya sembilan persen akan mengadu ke pihak kepolisian. Daerah-daerah seperti Kalimantan (21%) dan Papua (41%) terhitung memiliki angka yang cukup tinggi untuk melakukan hal serupa, sekaligus merupakan daerah-daerah dengan pemilih yang menganggap bahwa pihak kepolisian sebagai jalur yang tepat untuk melaporkan pelanggaran pemilu. Pemantau pemilu dipilih sebagai jalur lain pengaduan permasalahan pemilu (dipilih oleh 9% total pemilih nasional), pemilih di Kalimantan (14%) kemungkinan besar akan mengadukan permasalahan pemilu ke pemantau pemilu.

inter-regional

219

11/19/03, 12:59 PM


Makna Demokrasi Apabila sebuah negara dikatakan negara demokrasi, apakah artinya itu bagi Anda? (Q.67). Hal apakah, apabila ada, yang paling penting bagi Anda yang harus dibawa oleh demokrasi di Indonesia? (Q.68) ( persentase yang tidak tahu ) Negara demokrasi Makna secara tertentu

Jawa

Sumatera

Secara nasional, sekitar 53% rakyat Indonesia tidak mampu menyebutkan ciri-ciri negara demokrasi, dan 52% lainnya tidak dapat memberitahukan hal-hal yang ditawarkan oleh demokrasi kepada mereka sebagai individu. Walaupun terdapat perbedaan di beberapa daerah berkaitan dengan pertanyaan ini, sedikitnya sepertiga responden di setiap daerah tidak mampu menyebutkan ciri-ciri negara demokrasi dan sedikitnya 40% dari mereka tidak menyadari hal yang dapat ditawarkan pada mereka sebagai individu. Jumlah mereka yang tidak mampu menjawab kedua pertanyaan tersebut terhitung berada di atas rata-rata nasional di Jawa (masingmasing 56% and 57%) dan Sulawesi (58% untuk kedua pertanyaan). Sekitar 54% responden di Sumatera tidak mengetahui ciri-ciri negara demokrasi, tetapi hanya 45% yang tidak tahu sama sekali hal yang

inter-regional

220

11/19/03, 12:59 PM


ditawarkan oleh demokrasi untuk mereka. Pola sebaliknya terjadi di Kalimantan, masing-masing persentasenya 34% and 44%. Perbedaan paling besar ditemukan di Papua, hanya 40% dari mereka tidak mampu menyebutkan ciri-ciri negara demokrasi, tetapi 65% tidak yakin hal yang bisa ditawarkan demokrasi pada mereka sebagai individu.

Pengetahuan mengenai Prinsip-Prinsip Demokrasi [Di dasarkan pada jawab atas 69-75] % Angka rendah dalam indeks pengetahuan (0-3 jawaban benar)

Jawa

Sumatera

Di seluruh daerah, jumlah mereka yang mengetahui tiga dari tujuh prinsip demokrasi sangat rendah. Untuk membuat indeks pengetahuan tentang ciri-ciri demokrasi, kami bertanya pada pemilih apakah halhal berikut adalah bagian dari demokrasi: kesetaraan hukum, pemilu multi-partai, kebebasan pers, kebebasan memilih cara berpakaian dan berkumpul, debat publik soal perundangan, kontrol sipil atas militer, serta kebebesan beragama. Di setiap daerah, tiga dari lima pemilih

inter-regional

221

11/19/03, 12:59 PM


mengetahui hanya tiga atau bahkan kurang dari tiga prinsip-prinsip yang merupakan bagian dari demokrasi ini. Yang paling rendah adalah di Sulawesi (73% mengetahui hanya tiga atau kurang dari tiga), serta Papua (72%) – namun bahkan di antara mereka yang sepertinya paling tahu, sekitar 60% pemilih tidak mengetahui lebih dari tiga prinsip demokrasi.

Perempuan Menentukan Pilihannya Sendiri Apakah menurut Anda perempuan yang sudah menikah bisa menentukan pilihannya sendiri dalam pemilu, walaupun pilihannya berbeda dengan suaminya, atau seharusnya ia mengikuti suaminya? (Q.93) (persentase yang berpikir bahwa peremuan yang sudah menikah bisa menentukan pilihannya sendiri)

Jawa

Sumatera

Tiga perempat pemilih di Indonesia (75%) mendukung pemikiran bahwa perempuan yang sudah menikah bisa menentukan pilihan politiknya sendiri. Terdapat perbedaan di berbagai daerah berkaitan dengan isu ini, tetapi cenderung kecil. Pemilih di Kalimantan (81%) dan Sumatera voters (79%) terhitung pa ling mendukung otonomi perempuan, sementara pemilih di Sulawesi paling sedikit mendukung (64%).

inter-regional

222

11/19/03, 12:59 PM


Toleransi terhadap Partai Politik Apakah menurut Anda seluruh partai politik, bahkan juga partai yang tidak disukai banyak orang, boleh diizinkan untuk mengadakan acara kumpul-kumpul, pidato atau rapat partai di daerah anda?(Q.84) ( persentase yang membolehkan )

Jawa

Sumatera

Jumlah masyarakat di seluruh Indonesia yang mengizinkan partai apapun untuk mengadakan pertemuan di daerah mereka tercatat 57%, tetapi beberapa perbedaan antar daerah mesti diperhatikan. Pemilih di Sumatera (65%) dan Kalimantan (61%) terhitung paling toleran terhadap pertemuan partai-partai yang tidak disenangi. Pemilih di Sulawesi (41%) dan Papua (39%) paling tipis toleransinya; daerahdaerah ini telah mengalami perselisihan politik dan mengidap rasa takut pada konflik yang berakibat tak adanya toleransi bagi partai-partai yang tidak disenangi.

inter-regional

223

11/19/03, 12:59 PM


Sumber-Sumber Informasi tentang Prosedur Pemilu Bagaimana Anda mendapatkan informasi/berita tentang cara mendaftarkan diri dan memilih pada pemilihan umum? (Q.11) Televisi Ketua RT/RW Penyelenggara Pemilu

Jawa

Sumatera

Sejumlah besar pemilih di semua daerah kecuali di Papua, bergantung pada televisi sebagai sumber informasi tentang pemilu, walaupun pegawai pemerintah setempat juga dianggap sebagai sumber yang penting. Kalimantan adalah satu-satunya daerah yang lebih dari setengah pemilihnya (54%) tergantung pada media televisi sebagai sumber informasi; selanjutnya 27% mempercayakannya ketua RT/RW dan 23% keluarga, teman dan tetangga. Di Jawa hampir setengah (47%) tergantung pada media televisi TV; 36% memilih pergi ke ketua RT/RW dan 15% Penyelenggara Pemilu. Pemilih di Sumatera, 45% memilih televisi, sementara 42% mendapatkan informasi dari ketua RT/RW dan 21% dari Penyelenggara Pemilu.

inter-regional

224

11/19/03, 12:59 PM


Empat dari sepuluh (44%) pemilih di Sulawesi tergantung pada media televisi, dan 36% mendapatkan informasi dari ketua RT/RW. Di Papua, ketua RT/RW adalah sumber informasi utama mengenai Pemilu (42%), diikuti selanjutnya oleh TV (29%), radio (22%), kepala desa atau pemimpin agama (masing-masing 12%).

Kebiasaan Menonton Televisi Berapa hari dalam seminggu Anda menonton TV? (Q.4). Berapa hari dalam seminggu Anda mendengarkan Radio? (Q.7) (persentase yang mengakses setidaknya 3 hari dalam seminggu)

Jawa

Sumatera

Hampir delapan dari sepuluh orang (78%) menonton TV sedikitnya tiga kali seminggu, tetapi terdapat variasi di setiap daerah. Persentase penonton TV terbanyak ditemukan di Jawa (82%), Kalimantan (81%) dan Sumatera (78%). Indosiar sebagai stasiun TV pa ling dominan di daerah-daerah ini, menjangkau empat atau lebih dari sepuluh penonton.

inter-regional

225

11/19/03, 12:59 PM


Enam dari sepuluh pemilih di Sulawesi (59%) menonton TV sedikitnya tiga kali seminggu dan stasiun TV yang mereka tonton terbagi antara Indosiar (32%) dan RCTI (28%). Pemilih di Papua terhitung sebagai paling minim menonton TV (48%) dan di antara mereka yang menonton terlihat kecenderungan menonton RCTI (33%).

Kebiasaan Mendengarkan Radio Berapa hari dalam seminggu Anda menonton TV? (Q.4). Berapa hari dalam seminggu Anda mendengarkan Radio? (Q.7) (persentase yang mengakses setidaknya 3 hari dalam seminggu)

Jawa

Sumatera

Hanya sepertiga masyarakat Indonesia (34%) mendengarkan radio sedikitnya tiga kali seminggu. Stasiun radio paling utama adalah RRI Daerah.

inter-regional

226

11/19/03, 12:59 PM


Hanya di Papua jumlah pendengar tetap radio (44%) bersaing dengan penonton TV. Di Papua pendengar radio paling sering mendengarkan stasiun RRI Daerah (77%) dan RRI Programa Pusat (22%). Tidak ada daerah lain yang memiliki kelebihan dari rata-rata nasional berkaitan dengan kebiasaan mendengarkan radio.

Pilihan Bahasa (% mereka yang lebih memilih bahasa setempat sebagai bahasa pengantar infomasi)

Jawa

inter-regional

227

Sumatera

Papua

Kalimantan Sulawesi

11/19/03, 12:59 PM


Bagi tujuh dari sepuluh pemilih (71%), Bahasa Indonesia adalah bahasa yang lebih diinginkan untuk menjelaskan informasi pemilu. Walaupun demikian, di beberapa daerah terdapat jumlah cukup besar yang me nginginkan penggunaan bahasa lokal untuk pendidikan pemilih. Pemilih di Jawa adalah mereka yang lebih memilih penggunaan bahasa setempat (37% dari mereka menginginkan bahasa lokal) – terutama Bahasa Jawa (22%) dan Bahasa Sunda (11%) – walaupun jumlah tersebut telah menurun semenjak tahun 1999 saat 44% lebih memilih bahasa setempat. Angka-angka yang berkaitan dengan hal ini di daerah lainnya adalah sebagai berikut: 28% di Sulawesi, 19% di Kalimantan, 14% di Papua, dan 10% di Sumatera.

inter-regional

228

11/19/03, 12:59 PM

Jawa 231

Jawa Suasana Daerah • Arah Negara • Masalah Terbesar yang Dihadapi Indonesia Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Prosedur Pemilu dan Pemberian Suara • Pengetahuan mengenai Pemilu Mendatang • Pemahaman tentang DPD • Pemilihan Presiden • Pengetahuan tentang Lembaga-Lembaga Pemilu • Pengaduan Masalah-Masalah Pemilu • Tanggung Jawab Menangani Sengketa Pemilu Kebutuhan Pendidikan Warga Negara • Ciri-ciri Sebuah Negara Demokrasi • Indeks Pengetahuan tentang Ciri-Ciri Demokrasi • Perempuan Menentukan Pilihannya Sendiri • Toleransi Politik: Rapat-Rapat Umum • Toleransi Politik: Calon-Calon dari Kelompok yang Sering Diperlakukan Diskriminatif Jender dan Partisipasi Politik • Persoalan yang Dihadapi Perempuan • Isu Jender dalam Politik dan Pemilu • Pengaruh Kepentingan Perempuan dalam Keputusan Pemberian Suara • Isu-Isu Perempuan yang Penting Sumber-Sumber Informasi, Penggunaan Media, dan Bahasa • Kebiasaan Mengakses TV & Radio • Kebiasaan Menonton TV & Mendengarkan Radio • Sumber-Sumber Pendidikan Pemilih • Bahasa Pilihan

java

231

11/19/03, 1:24 PM


java

232

11/19/03, 1:24 PM

Jawa 233

Suasana Daerah Arah Negara Secara umum, apakah menurut Anda keadaan di Indonesia saat ini sedang berge rak menuju ke arah yang benar, ataukah Anda mereasa keadaan sedang bergerak ke arah yang salah? (Persentase yang memilih jawaban ke arah yang lebih baik)

Benar

Salah

Tidak tahu

Seperti pada tahun 1999, di Jawa terlihat kecenderungan yang lebih tidak menentu dan pesimis daripada secara rata-rata diseluruh daerah. Empat dari sepuluh orang yang tinggal di Jawa (40%) berpendapat negara menuju ke arah yang benar, sementara 35% dari mereka merasa negara bergerak menuju ke arah yang salah, dan seperempat sisanya (25%) menjawab tidak yakin tentang hal ini. Kenyataan ini menarik untuk dibandingkan dengan persentase nasional di mana 44% positif, 34% negatif, dan 18% tidak yakin. Angka-angka yang diperoleh di pulau Jawa menggambarkan penurunan pandangan positif sebanyak 4 poin semenjak Januari 1999 dan penurunan mencapai 29 poin sejak bulan Juli 1999 – ini adalah angka penurunan terbesar di antara seluruh daerah.

java

233

11/19/03, 1:24 PM


Masalah Terbesar yang Dihadapi Indonesia Menurut pendapat Anda, apakah masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini? Sesudah masalah yang Anda sebutkan tadi, manakah yang menjadi masalah terbesar kedua? [Q. 32/33]

Ekonomi

Kerusuhan/ kekerasan

Aceh

Korupsi

Kriminalitas

Ekonomi merupakan masalah terbesar yang dihadapi penduduk di Jawa, sebagaimana daerah lainnya. Masalah ini disebut oleh 58% penduduk di Jawa dan merupakan salah satu dari dua masalah utama di Indonesia. Secara nasional 59% pemilih yang mengatakan hal yang sama. Proporsi mereka yang mengatakan bahwa ekonomi adalah masalah terbesar di Jawa memang turun dari 70% di bulan Januari 1999, namun sama dengan bulan Juli 1999. Sebelum Pemilu 1999, seperempat penduduk Jawa tidak terlalu memikirkan politik, dan jajak pendapat setelah pemilu mencatat bahwa sejumlah 42% saat itu memikirkan politik. Persoalan politik sekarang tidak masuk dalam lima besar masalah utama pemilih Indonesia. Sebaliknya, pemilih kini mengkhawa tirkan masalah kekerasan (19%), perang di Aceh (15%), korupsi (9%), dan kriminalitas (8%). Tiga isu terakhir tidak tercatat sebagai masalah utama di tahun 1999.

java

234

11/19/03, 1:24 PM

Jawa 235

Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Prosedur Pemilu dan Pemberian Suara Pengetahuan mengenai Pemilu Mendatang Beberapa orang tidak yakin kapan pemilu untuk DPR mendatang akan diselenggarakan, bagaimana dengan Anda? Pada bulan apa akan diselenggarakan pemilihan DPR? Apakah Anda tahu selain anggota DPR, ada yang akan dipilih pada hari yang sama? [Q. 12/13]

• Presiden • DPR • Wakil presiden • DPRD/DPRD I/DPRD II • DPD • Tidak tahu

Total 25% 4% 3% 3% 1% 69%

April 2004 Lain-lain Tidak tahu

Sebagaimana masyarakat Indonesia umumnya, para pemilih di Jawa belum mengetahui banyak informasi mengenai pemilu mendatang. Hanya (8%) pemilih mengetahui tanggal pelaksanaan pemilu dan hanya (4%) yang menjawab dengan benar lembaga yang anggotanya akan dipilih pada tanggal tersebut.

java

235

11/19/03, 1:24 PM


Pemahaman tentang DPD Menurut berita, rakyat akan memilih sebuah lembaga baru pada hari yang sama saat diadakannya Pemilihan DPR. Lembaga baru ini disebut DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Apakah Anda pernah mendengar tentang lembaga baru ini? JIKA YA: Apakah yang Anda pernah dengar tentang tugas/kerja lembaga baru ini? • Ya: 36% – Pernah mendengar tentang DPD tapi tidak tahu tugasnya: 27% – Akan mempertimbangkan perundang-undangan soal otonomi daerah : 5% – lainnya: 4% • Tidak: 47% • Tidak tahu: 18% Duapertiga pemilih di Jawa tidak mengetahui tentang DPD atau tidak yakin apakah mereka pernah mendengarnya atau tidak

Pemilihan Presiden Siapakah yang akan memilih presiden mendatang? Apabila tidak ada calon pre siden yang memperoleh suara terbanyak, menurut Anda bagaimana langkah selanjutnya? [Q.17 and Q.18, Base 401]

• Pemilihan ulang • Yang teratas menang • KPU yang memutuskan • Tidak tahu

Rakyat

java

236

MPR

DPR

Tidak tahu

11/19/03, 1:24 PM

Total 30% 19% 10% 40%

Jawa 237

Hanya 23% pemilih di Jawa yang mengetahui bahwa dalam pemilu mendatang mereka harus memilih partai dan calon legislatif. Jumlah terbesar pemilih (31%) menganggap masih sistem pemilihan lama masih akan berlaku partai yang lama, sementara 24% beranggapan mereka akan memberikan suara hanya untuk calon legislatif, dan 21% tidak yakin. Lebih dari tigaperlima pemilih di Jawa (62%) mengetahui bahwa masyarakat akan memilih presiden secara langsung pada pemilihan pre siden mendatang, tetapi empat dari sepuluh pemilih (40%) tidak me ngetahui apa langkah selanjutnya bila tak ada calon yang mendapatkan suara mayoritas.

Pengetahuan tentang Lembaga-Lembaga Pemilu Pernahkah Anda mendengar Komite Pemilihan Umum, atau KPU?

[Q. 24,25]


java

237

Ya, tapi tidak tahu apa tugas mereka

Lain lain

Tidak

11/19/03, 1:24 PM


Pernahkah Anda mendengar Panita Pengawas Pemilu, atau Panwaslu?

Ya, mereka mengawasi jalannya pemilu

Ya,tapi tidak tahu apa tugas mereka

Lainlain

Tidak

Sekitar 79% penduduk di Jawa mengetahui bahwa setiap orang harus mendaftar ulang untuk dapat ikut pada pemilu mendatang. Namun hanya 39% yang mengetahui adanya batas akhir pendaftaran, menyamai jumlah yang tercatat di Kalimantan, tingkat terendah pengetahuannya mengenai hal ini dibanding daerah-daerah lainnya. Setengah dari pemilih (49%) tidak pernah mendengar tentang KPU dan lebih dari setengah (56%) tidak pernah mendengar tentang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

java

238

11/19/03, 1:24 PM

Jawa 239

Pengaduan Masalah-Masalah Pemilu Jika ada masalah yang berkaitan dengan tata cara pemilu di daerah Anda, apakah Anda tahu kepada siapa Anda dapat mengadu? [Q.22,]

Ketua RT/RW

Panitia Pemilu

Pemerintahan Pemantau Pemilu/ peneliti

Polisi

Lain lain

Tidak/ tidak tahu

Sepertiga pemilih di Jawa (32%) tidak yakin ke mana mengadukan kecurangan yang berkaitan dengan pemilu, sementara 22% yang akan mendatangi penyelenggara pemilu.

java

239

11/19/03, 1:24 PM


Tanggung Jawab Menangani Sengketa Pemilu Jika partai-partai dan panitia Penyelenggara Pemilu lokal tidak dapat menyelesaikan perselisihan mengenai pemilu, apakah Anda tahu siapa yang berwenang menyelesaikannya? [Q.23]

Warga

KPU

Polisi

Lain-lain

Sekitar 64% dari pemilih di Jawa, hampir duapertiga, yakin bahwa masyarakat berwenang untuk menyelesaikan perselisihan pemilu yang tak dapat diselesaikan di tingkat lokal. Ketidakyakinan para pemilih di Jawa mengenai tata cara pemilihan presiden mendatang, perwakilan partai-partai, dan organisasi-organisasi pemilu jumlahnya hampir sama dengan jumlah di tingkat nasional.

java

240

11/19/03, 1:24 PM

Jawa 241

Kebutuhan Pendidikan Warga Negara Ciri-Ciri Sebuah Negara Demokratis Jika sebuah negara disebut negara demokrasi, apakah artinya bagi Anda? Apakah ada yang lainnya? [Q.67, base 158] • Tidak Tahu/ Tidak Menjawab: 56% • Hak-Hak Politik: 62% – “Kebebasan,” “rakyat memiliki hak-hak,” “dapat melakukan yang mereka inginkan,”, “kebebasan”: 5% – “Kebebasan berbicara,” “Kebebasan mengungkapkan pendapat,” “Suara rakyat yang didengar,” “Hak untuk memberikan suara” “Rakyat memiliki kekuatan” : 45% – “Kesetaraan”, “Kesetaraan di mata hukum”,”Ketidakberpihakan”, “Keadilan” : 7% – Lainnya: 5% • Peningkatan Ekonomi : 2% • Kedamaian, Keselamatan, Keamanan: 6% Jumlah penduduk di Jawa yang tak mampu mengenali ciri-ciri negara demokrasi, 56%, meningkat dari angka 48% yang ditemukan tak lama setelah pemilu1999, tetapi masih di bawah 63%, angka yang tercatat di jajak pendapat bulan Januari 1999. Hal ini menunjukan dampak nyata dari usaha pendidikan pemilih yang dilakukan pada tahun itu.

java

241

11/19/03, 1:24 PM


Indeks Pengetahuan tentang Ciri-Ciri Demokrasi [Berdasarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 69-75, base 322]

Rendah

Sedang

Tinggi

Tingkat pemahaman prinsip-prinsip dasar demokrasi di Jawa juga rendah. Ketika diminta untuk mengenali tujuh prinsip utama demokrasi, sekitar 70% pemilih di Jawa hanya mengenali tidak lebih dari tiga prinsip.1 Sekitar15% mengenali empat atau lima prinsip, sementara hanya15% yang mengetahui enam atau tujuh, keseluruhan prinsip tersebut.

1 daftarnya dapat dilihat pada halaman 11 dari laporan ini

java

242

11/19/03, 1:24 PM

Jawa 243

Perempuan Menentukan Pilihannya Sendiri Apakah menurut Anda, perempuan yang sudah menikah bisa menentukan pilihannya sendiri dalam Pemilu, walaupun pilihannya berbeda dengan suaminya atau seharusnya ia mengikuti suaminya? [Q. 93] Menentukan pilihan sendiri Mengikuti pilihan suami Tidak tahu

Tigaperempat pemilih di Jawa (76%) beranggapan bahwa perempuan harus menentukan pilihan politiknya sendiri. Jumlah ini sama dengan pemilih secara nasional.

java

243

11/19/03, 1:24 PM


Toleransi Politik : Rapat-Rapat Umum Apakah menurut Anda seluruh partai politik, bahkan juga yang tidak disukai ba nyak orang boleh diijinkan untuk mengadakan acara kumpul-kumpul, pidato atau rapat partai di daerah Anda?

Ya

Tidak

Saat ini lebih dari setengah pemilih di Jawa (56%) akan memberikan toleransi pada rapat umum partai-partai yang tidak disukai. Fakta ini adalah penurunan dari angka 68% yang ditemukan setelah pemilu 1999, tetapi peningkatan dari angka 51% yang tercatat pada bulan Jamuari 1999. Meskipun demikian, seperempat dari pemilih tidak mau menerima bila rapat umum dari partai yang tidak disukai diselenggarakan di tempat mereka. Angka mengenai hal ini adalah 19% di kedua jajak pendapat 1999. Jelas, merupakan masalah toleransi yang masih tetap ada tersisa.

java

244

11/19/03, 1:24 PM

Jawa 245

Toleransi Politik: Calon-Calon dari Kelompok yang Sering Diperlakukan Diskriminatif Untuk lembaga manapun, apakah Anda pernah terpikir untuk memberikan suara untuk seorang perempuan? Seorang keturunan etnis Tionghoa? Bekas tahanan politik? [Q.76, base 322]

Perempuan

keturunan Cina

Bekas tahanan politik

Dukungan potensial bagi calon perempuan (45%), calon keturunan etnis Tionghoa (8%) atau seorang bekas tahanan politik (6%) di daerah ini sama rendahnya dengan hasil di seluruh Indonesia.

java

245

11/19/03, 1:24 PM


Jender dan Partisipasi Politik Persoalan yang Dihadapi Perempuan Menurut Anda, masalah terbesar apakah yang sedang dihadapi oleh kaum perempuan di daerah ini? [Q.88] • Kemiskinan/Ekonomi 34% • Pendidikan: 8% • Perkosaan: 5% • Hak-hak Perempuan: 5% • Permasalahan Keluarga/Kekerasan dalam rumah tangga: 9% • Lainnya: 10% • Tidak Tahu/Tak ada masalah: 50% Masalah yang di Jawa dianggap merupakan masalah utama perempuan di Jawa terlihat sama dengan masalah yang dianggap merupakan masalah utama perempuan di seluruh Indonesia. Lebih sedikit dari sepertiga pemilih di Jawa (34%) menganggap bahwa kemiskinan adalah masalah utama yang dihadapi perempuan, dan angka ini sama dengan presentase nasional (36%). Setengah dari pemilih di Jawa (50%) merasa perempuan tidak menghadapi masalah apa pun atau tidak yakin, berbanding dengan persentase nasional 46%.

java

246

11/19/03, 1:24 PM

Jawa 247

Isu Jender dalam Politik dan Pemilu Beberapa orang mengatakan, bahwa perempuan sebagai kelompok yang sama se bagaimana halnya kelompok-kelompok agama, tani, dan pengusaha yang mempu nyai kepentingannya masing-masing yang bisa disalurkan dalam politik dan Pemilu. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Sangat atau agak setuju? [Q.89] Sangat Agak

Setuju: 56%

Tidak setuju: 26%

Dibandingkan pemilih Indonesia secara menyeluruh, lebih sedikit pemilih di Jawa yang memandang bahwa perempuan dapat membentuk kelompok kepentingan bersama. Lima puluh enam persen pemilih di Jawa (56%) setuju bahwa perempuan memiliki kepentingan yang harus disalurkan melalui dunia perpolitikan, termasuk di antaranya 23 persen yang sangat menyetujui pernyataan tersebut. Dalam skala nasional angka yang menyetujui pernyataan tersebut mencapai 60%, termasuk 27% yang sangat setuju.

java

247

11/19/03, 1:24 PM


Pengaruh Kepentingan Perempuan dalam Keputusan Pemberian Suara Apabila dua orang dengan kemampuan sama menjadi calon anggota DPR, tetapi satu calon menyuarakan kebutuhan perempuan, sedangkan calon lainnya menyuarakan hal lainnya, calon manakah yang akan Anda pilih? Sangat atau agak? [Q.90]

Sangat Agak

Kepentingan perempuan: 36%

Kepentingan lain: 40%

Sekitar 36% pemilih di Jawa menunjukkan kecenderungan untuk memilih calon yang mengatakan bahwa mereka akan memperjuangkan kepentingan perempuan. Sekitar 40% menyatakan bahwa mereka ingin memilih calon yang memperjuangkan kepentingan lain. Tingkat dukungan untuk calon yang memperjuangkan kepentingan perempuan di Jawa tercatat agak lebih rendah dari dukungan secara nasional.

java

248

11/19/03, 1:24 PM

Jawa 249

Isu-Isu Perempuan yang Penting Berikut ini adalah pemilihan yang dibawa oleh para calon anggota dewan, tolong beritahukan saya, apabila ada yang membuat Anda lebih suka memilih mereka. [Q.91] Pendidikan lebih tinggi untuk perempuan Keluarga Berencana Pinjaman bunga rendah untuk perempuan memulai bisnis Mendengarkan keinginan perempuan Lebih banyak lapangan kerja untuk perempuan Melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak Hukum yang melarang diskriminasi terhadap perempuan

Isu- isu perempuan yang dianggap menarik oleh pemilih di Jawa adalah pendidikan untuk perempuan (62%), keluarga berencana (60%), pinjaman bagi usaha kaum perempuan (49%), mendengarkan keprihatinan perempuan(46%).

java

249

11/19/03, 1:24 PM


Sumber-Sumber Informasi, Penggunaan Media, dan Bahasa Kebiasaan Mengakses TV dan Radio Berapa hari dalam seminggu Anda menonton TV/mendengarkan radio? [Q.4/7] (Di antara mereka yang menggunakan media 3 hari/ seminggu atau lebih)

TV Radio

Semua pemilih

Sasaran pendidikan Pemilih

82% 34%

69% 28%

Sasaran pendidikan Kewarga negaraan 79% 34%

Lebih dari delapan di antara sepuluh pemilih di Jawa (82%) menonton TV tiga hari dalam seminggu atau lebih. Termasuk dalam angka ini adalah 69% kelompok sasaran pendidikan pemilih dan 79% sasaran pendidikan warga negara. Hanya sepertiga (34%) dari pemilih di Jawa mendengarkan radio tiga hari dalam seminggu atau lebih. Termasuk dalam angka ini adalah 28% kelompok sasaran pendidikan pemilih dan 34% sasaran pendidikan warga negara.

java

250

11/19/03, 1:24 PM

Jawa 251

Kebiasaan Menonton TV Stasiun TV manakah yang paling sering Anda tonton? [Q.5]

Indosiar RCTI SCTV Trans TV TPI TVRI Stasiun Daerah

Semua pemilih


50 15 15 6 4 3

48 12 15 6 3 2

Sasaran pendidikan Kewarga negaraan 53 12 14 5 3 3

Indosiar merupakan stasiun TV yang disukai di Jawa (50% adalah pemirsa tetap), diikuti oleh RCTI (15%) dan SCTV (15%).

Kebiasaan Mendengarkan Radio Stasiun radio manakah yang paling sering Anda dengarkan? [Q.8, base 374]

RRI daerah Pop FM Suara Giri FM

java

251

Semua pemilih


6% 3% 3%

9% 3% 4%

Sasaran pendidikan Kewarga negaraan 6% 3% 4%

11/19/03, 1:24 PM


Tak ada stasiun radio yang mampu menarik perhatian lebih dari enam persen pendengar di Jawa. Stasiun radio paling popular adalah RRI Daerah, didengar oleh 6% dari pendengar radio, sementara Pop FM dan Suara Giri FM masing-masing didengar oleh 3%.

Sumber-Sumber Pendidikan Pemilih Bagaimana Anda mendapatkan informasi cara mendaftarkan dan memberikan suara pada pemilu? [Q.11] Semua pemilih


TV Ketua RT/RW Penyelenggara pemilu setempat Teman/Keluarga/Tetangga Radio Koran Kelurahan

47% 36% 15%

34% 41% 14%

Sasaran pendidikan Kewarga negaraan 44% 37% 15%

13% 9% 8% 6%

12% 6% 4% 6%

13% 8% 4% 5%

Kepala Desa Lainnya/tidak tahu

3% 18%

2% 18%

3% 18%

Hampir setengah dari pemilih di Jawa (47%) lebih suka mendapatkan informasi pemilu dari televisi. Hal yang hampir sama juga terlihat untuk kelompok target pendidikan kewarganegaraan, di mana 44% dari mereka lebih suka memperoleh informasi pemilu dari TV. Lebih dari sepertiga (36%) memilih informasi didapatkan dari ketua RT/RW. Meskipun demikian, ketua RT/RW adalah sumber informasi yang lebih disukai oleh kelompok sasaran pendidikan pemilih (41%), diikuti selanjutnya oleh TV (34%).

java

252

11/19/03, 1:24 PM

Jawa 253

Bahasa Pilihan Empat bahasa pilihan [Q. 1/2/3/28] Bahasa ibu 48% 31% 13% 6%

Jawa Sunda Indonesia Madura

Mengerti

Baca

58% 35% 91% 8%

47% 31% 88% 3%

Lebih suka 22% 11% 63% 3%

Jawa adalah daerah dengan kebutuhan linguistik cukup besar dan materi kampanye harus dapat mengakomodasikan ini. Sekitar 22% pemilih mengingkan materi pendidikan pemilih menggunakan Bahasa Jawa, 11% ingin dalam Bahasa Sunda, dan 3% dalam Bahasa Madura. Tetapi kecenderungan menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia sudah menurun menjadi total 36%, dari sebelumnya 45% di tahun 1999.

java

253

11/19/03, 1:24 PM

Kalimantan 255

Kalimantan Suasana Daerah • Arah Negara • Masalah Terbesar yang Dihadapi Indonesia Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Prosedur Pemilu dan Pemberian Suara • Pengetahuan mengenai Pemilu Mendatang • Pemahaman tentang DPD • Pemilihan Presiden • Pengetahuan tentang Lembaga-Lembaga Pemilu • Pengaduan Masalah-Masalah Pemilu • Tanggung Jawab Menangani Sengketa Pemilu Kebutuhan Pendidikan Warga Negara • Ciri-ciri Sebuah Negara Demokrasi • Indeks Pengetahuan tentang Ciri-Ciri Demokrasi • Perempuan Menentukan Pilihannya Sendiri • Toleransi Politik: Rapat-Rapat Umum • Toleransi Politik: Calon-Calon dari Kelompok yang Sering Diperlakukan Diskriminatif Jender dan Partisipasi Politik • Persoalan yang Dihadapi Perempuan • Isu Jender dalam Politik Dan Pemilu • Pengaruh Kepentingan Perempuan dalam Keputusan Pemberian Suara • Isu-Isu Perempuan yang Penting Sumber-Sumber Informasi, Penggunaan Media, dan Bahasa • Kebiasaan Mengakses TV & Radio • Kebiasaan Menonton TV & Mendengarkan Radio • Sumber-Sumber Pendidikan Pemilih • Bahasa Pilihan

kalimantan

255

11/19/03, 1:27 PM


kalimantan

256

11/19/03, 1:27 PM

Kalimantan 257

Suasana Daerah Arah Negara Secara umum, apakah menurut Anda keadaan di Indonesia saat ini sedang bergerak menuju ke arah yang benar, ataukah Anda merasa bahwa keadaan sedang bergerak menuju ke arah yang salah? [Q.29]

Benar

Salah

Tidak tahu

Masyarakat di Kalimantan lebih positif menyikapi arah negara Indonesia dibandingkan dengan pemilih dalam skala nasional. Lebih dari dua pertiga (68%) merasa bahwa negara bergerak menuju ke arah yang benar, sementara 21% merasa bahwa negara bergerak ke arah yang salah, dan 12% tidak yakin. Angka ini cukup tinggi dibandingkan hasil yang didapat secara nasional, yang mencatat 44% pemilih merasa optimis dan 34% lainnya bersikap pesimis. Walau terlihat penurunan sikap optimistis ketimbang pemilu di tahun1999 (ketika itu tercatat angka 87% optimis) tetapi masih lebih tinggi daripada bulan Januari 1999, ketika kurang dari setengah pemilih di Kalimantan (49%) beranggapan bahwa Indonesia bergerak menuju arah yang benar.

kalimantan

257

11/19/03, 1:27 PM


Masalah Terbesar yang Dihadapi Indonesia Menurut pendapat Anda, apakah masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini?Dan sesudah masalah yang Anda sebutkan tadi, manakah yang jadi masalah kedua terbesar? [Q.32/33]

Ekonomi


Perang di Aceh

Korupsi

Kepemimpinan Kriminalitas

Keprihatinan atas masalah ekonomi dikemukakan oleh 61% sebagai salah salah satu dari dua masalah utama negara, jumlah yang sama tercatat pada bulan Juli 1999. Diikuti kemudian dengan masalah kekerasan (24%, turun 10 poin pada bulan Juli 1999) dan perang di Aceh (19%), selanjutnya korupsi disebutkan oleh 9% dan masalah kepemimpinan dan kriminalitas, masing-masing dikemukakan oleh 5%.

kalimantan

258

11/19/03, 1:27 PM

Kalimantan 259

Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Prosedur Pemilu dan Pemberian Suara Pengetahuan Mengenai Pemilu Mendatang Beberapa orang tidak yakin kapan Pemilihan/Pemilu DPR mendatang akan diselenggarakan. Bagaimana dengan Anda? Pada bulan apa akan diselenggarakan Pemilihan DPR Apakah Anda tahu bahwa selain anggota DPR, ada yang lain yang akan dipilih pada hari yang sama? [Q.12/13]

• Presiden • Wakil Presiden • MPR • DPRD/DPRD I/DPRD II • Kepala Desa • Lain-lain • Tidak tahu

April 2004

Lain lain

Total 41% 10% 9% 6% 5% 2% 48%

Tidak tahu

Enam dari sepuluh pemilih di Kalimantan (60%) tidak yakin kapan pemilihan DPR akan dilaksanakan, sementara secara nasional angka ketidaktahuan ini adalah 69%. Selain itu seperempatnya (26%) menyebutkan tanggal yang salah. Empat dari sepuluh (41%) yakin bahwa pemilihan presiden akan dilaksanakan pada hari yang sama, diban dingkan dengan 23% pemilih Indonesia secara keseluruhan yang berpendapat demikian.

kalimantan

259

11/19/03, 1:27 PM


Pemahaman tentang DPD Menurut berita, rakyat akan memilih sebuah lembaga baru pada hari yang sama saat diadakannya pemilihan DPR. Lembaga baru ini disebut Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Apakah Anda pernah mendengar tentang lembaga baru ini? JIKA YA: Apa yang pernah Anda dengar tentang tugas/kerja lembaga baru ini ? [Q.14] • Ya: 37% – Sudah mendengar tapi tidak tahu tugasnya: 29% – Akan mempertimbangkan perundangan yang berhubungan de ngan otonomi daerah: 6% – Lainnya: 2% • Tidak: 56% • Tidak tahu: 7% Lebih dari tigaperlima (63%) pemilih di Kalimantan tidak pernah mendengar apapun mengenai DPD atau tak yakin jika mereka pernah mendengarnya.

kalimantan

260

11/19/03, 1:27 PM

Kalimantan 261

Pemilihan Presiden Banyak orang yang tidak yakin tentang siapa yang akan memilih Presiden mendatang. Bagaimana dengan Anda? Menurut Anda, siapakah yang akan memilih Presiden mendatang? Apabila tidak ada calon presiden yang mendapat suara terbanyak (mayoritas), menurut peraturan bagaimana langkah selanjutnya? [Q.17/18, base 78]

• Pemilihan ulang • Yang mendapat suara terbanyak • KPU menentukan • Lain-lain • Tidak tahu

Masyarakat

DPR

MPR

Total 21% 15% 8% 9% 25%

Tidak tahu

Di Kalimantan sekitar 29% pemilih mengetahui dalam pemilihan DPR mendatang pemilih akan memberi suara bagi baik kepada calon – angka yang sama juga tercatat Sumatera. Meskipun demikian, 30% pemilih menganggap pemberian suara hanya untuk sebuah partai sebagaimana pemilu sebelumnya, 30% berpendapat pemberian suara hanya untuk calon saja, dan 11% tak mengetahui sistem pemilu mendatang. Lebih dari duapertiga (69%) pemilih di Kalimantan mengetahui bahwa presiden akan dipilih secara langsung pada pemilu mendatang, tetapi hanya 21% yang mengetahui akan adanya pemilihan ulang apabila tak ada satu calon yang mendapatkan suara mayoritas pada pemilihan putaran pertama.

kalimantan

261

11/19/03, 1:27 PM


Pengetahuan tentang Lembaga-Lembaga Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apakah Anda pernah mendengarnya?BILA YA: Apakah Anda tahu apa tugas KPU?Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Apakah Anda pernah mendengarnya?BILA YA: Apakah Anda tahu apa tugas Panwaslu?[Q.24/25] Pernahkah Anda mendengar KPU?



Lainlain

Tidak

Pernahkah Anda mendengar Panwaslu?

Ya, mereka mengawasi jalannya pemilu

kalimantan

262


Lainlain

Tidak

11/19/03, 1:27 PM

Kalimantan 263

Sekitar 76% pemilih di Kalimantan menyadari bahwa mereka harus mendaftar ulang untuk dapat berpartisipasi pada pemilu 2004. Meskipun demikian hanya 39% yang mengetahui bahwa ada tenggat waktu di mana mereka masih bisa mendaftar, angka ini menyamai angka di Jawa sebagai jumlah paling rendah di antara semua daerah. Lebih dari setengah pemilih di Kalimantan tidak mengetahui mengenai KPU (54%) dan setengahnya mengatakan lembaga tersebut sama dengan Panwaslu. Seperlima lainnya pernah mendengar tentang kedua organisasi tersebut, tetapi tidak yakin tentang tugas yang mereka lakukan. Hanya sekitar seperempat yang mengenal organisasi-organisasi tersebut dan masing-masing perannya.

Pengaduan Masalah-Masalah Pemilu Jika ada masalah yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan Pemilu di daerah anda, apakah Anda tahu kepada siapa Anda dapat mengadu? JIKA YA:Kepada siapa? [Q.22]

Ketua RT/RW

kalimantan

263

Panitia Pemilu

Kepala Polisi Pemantau Laindesa Pemilu lain

Tidak tahu/ tidak ada jawaban

11/19/03, 1:27 PM


Apabila mereka ingin melaporkan kecurangan pemilu, 21% dari pemi lih di Kalimantan akan pergi ke komisi pemilu lokal. Empat dari sepuluh pemilih (39%) akan mendatangi ketua RT/RW, 21% akan pergi ke kantor polisi, 17% akan mendatangi kepala desa, dan 14% menemui para pemantau pemilu.

Tanggung Jawab Menangani Sengketa Pemilu Jika partai-partai dan Panitia Penyelenggara Pemilu tidak dapat menyelesaikan perselisihan mengenai Pemilu, apakah Anda tahu siapa yang akan bertanggung jawab menyelesaikannya? [Q.23]

Warga

KPU

Partai politik

Kepala desa

Polisi

DPR

Lain lain

Sekitar 58% pemilih di Kalimantan beranggapan bahwa, masyarakat bertanggungjawab memecahkan perselisihan yang tak bisa diselesaikan di tingkat lokal, sementara 27% menganggap KPU berwenang secara hukum melakukan hal tersebut. Secara keseluruhan pemilih di Kalimantan agak lebih banyak mengetahui tentang pemilu mendatang, namun kebutuhan pendidikan pemilih masih sangat dirasakan.

kalimantan

264

11/19/03, 1:27 PM

Kalimantan 265

Kebutuhan Pendidikan Warga Negara Indeks Pengetahuan tentang Ciri-Ciri Demokrasi [Berdasarkan jawaban atas pertanyaan 69-75, base 61]

Rendah

Sedang

Tinggi

Terlalu sedikit pemilih di Kalimantan diwawancara tentang makna demokrasi, mengingat pertanyaan ini hanya diajukan pada seperempat sampel – karenanya analisa berdasarkan pertanyaan ini tidak bisa dilakukan. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi terbilang rendah, meski sedikit lebih tinggi di antara daerah lainnya. Ketika diminta untuk mengenali tujuh hal yang termasuk dalam dalam indeks prinsip demokrasi, 60% pemilih di Kalimantan mengenali tiga atau kurang dari prinsip-prinsip tersebut secara keseluruhan. Sekitar 22% dapat mengenali empat atau lima, sementara 19% mengetahui enam atau tujuh prinsip sebagai bagian dari demokrasi.

kalimantan

265

11/19/03, 1:27 PM


Perempuan Menentukan Pilihannya Sendiri Apakah menurut Anda, perempuan yang sudah menikah bisa menentukan pilihannya sendiri dalam pemilu, walaupun pilihannya berbeda dengan suaminya, atau seharusnya ia mengikuti suaminya? [Q.93] Menentukan pilihan sendiri Mengikuti pilihan suami Tidak tahu

Lebih dari delapan di antara sepuluh pemilih di Kalimantan (81%) yakin bahwa, perempuan harus menentukan pilihannya sendiri, diban dingkan dengan 79% pemilih dalam skala nasional.

1 lebih detil tentang Indeks ini, lihat halaman 11 dari laporan ini

kalimantan

266

11/19/03, 1:27 PM

Kalimantan 267

Toleransi Politik: Rapat-Rapat Umum Apakah menurut Anda, seluruh partai politik, bahkan juga partai yang tidak disukai banyak orang, boleh diijinkan untuk mengadakan acara kumpul-kumpul, pidato atau rapat partai di daerah Anda? [Q.84, base 61]

Ya

Tidak

Toleransi politik di Kalimantan telah meningkat cukup besar sejak awal 1999. Pada bulan Januari tahun yang sama, hanya 40% pemilih bersikap toleran pada partai-partai yang tidak disenangi, dan pada bulan Juli, setelah pemilu, 57% bersikap toleran. Peningkatan yang didapat dari pendidikan warga nergara selama pemilu tetap terjaga di Kalimantan, sekaligus membuatnya sebagai daerah yang secara politis pa ling toleran di negeri ini. Saat ini 61% yakin bahwa semua partai harus diperbolehkan mengadakan di pertemuan umum daerah mereka.

kalimantan

267

11/19/03, 1:27 PM


Toleransi Politik: Calon dari Kelompok yang sering Diperlakukan Diskriminatif Untuk lembaga pemerintahan manapun, apakah Anda pernah terpikir untuk memberikan suara untuk: Seorang perempuan? Seorang keturunan Cina? Eks tapol (Bekas tahanan politik)? [Q.76, base 61]

Perempuan

Keturunan Cina

Bekas Tahanan Politik

Sekitar 48% pemilih di Kalimantan mau mempertimbangkan kemungkinan memberi suara pada calon perempuan, 15% bersedia mempertimbangkan memberi suara pada calon keturunan etnis Tionghoa, dan sembilan persen (9%) untuk bekas tahanan politik. Angka-angka ini sedikit lebih baik daripada hasil nasional, tapi masih menunjukan kebutuhan yang mendasar atas pendidikan warga negara.

kalimantan

268

11/19/03, 1:27 PM

Kalimantan 269

Jender dan Partisipasi Politik Persoalan yang Dihadapi Perempuan Sekarang mari kita membicarakan hal lain. Menurut Anda, masalah terbesar apakah yang sedang dihadapi oleh kaum perempuan di daerah ini? [Q.88] • Kemiskinan/Ekonomi: 39% • Pendidikan: 14% • Pelacuran 9% • Perkosaan: 8% • Masalah keluarga/kekerasan dalam rumah tangga: 7% • Terlalu bebas: 7% • Lain-lain: 8% • Tidak ada persoalan/Tidak tahu: 33% Empat dari sepuluh pemilih (39%) menyebutkan kemiskinan sebagai masalah utama yang dihadapi oleh perempuan Indonesia. Pendidikan (14%), pelacuran (9%) dan pemerkosaan (8%) juga sering disebutkan oleh penduduk di Kalimantan. Sepertiga (33%) dari pemilih di daerah ini tidak mengetahui masalah yang dihadapi kaum perempuan, dan angka nasional tercatat 46%.

kalimantan

269

11/19/03, 1:27 PM


Isu Jender dalam Politik dan Pemilu Beberapa orang mengatakan, bahwa perempuan sebagai kelompok, punya kebutuhan yang sama sebagaimana halnya kelompok-kelompok agama, tani, ataupun pengusaha yang mempunyai kepentingannya masing-masing. Kebutuhan ini bisa disalurkan di dalam politik dan Pemilu. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Sangat atau agak? [Q.89] Sangat Agak

Setuju: 74%

Tidak setuju: 21%

Dibanding pemilih di daerah lain, para pemilih di Kalimantan paling mendukung isu jender sebagai satu kepentingan baik di politik maupun pemilu di Indonesia. Tigaperempat (74%) berpandangan bahwa perempuan adalah kelompok kepentingan politik yang penting, angka ini sudah termasuk 45% yang merasa sangat setuju bila kepentingan perempuan harus diungkapkan dalam politik. Angka ini menunjukkan jumlah yang berada di atas persentase nasional, (56%).

kalimantan

270

11/19/03, 1:27 PM

Kalimantan 271

Pengaruh Kepentingan Perempuan dalam Keputusan Pemberian Suara Apabila dua orang dengan kemampuan sama menjadi calon anggota DPR, tetapi satu calon menyuarakan kebutuhan perempuan sedangkan calon lainnya menyuarakan hal lainnya, calon manakah yang akan Anda pilih? [Q.90] Sangat Agak

Kebutuhan perempuan: 51%

Kebutuhan lain: 35%

Lebih dari setengah pemilih di Kalimantan (51%) lebih menyukai calon yang menekankan masalah-masalah perempuan ketimbang calon yang memperjuangkan hal lainnya – termasuk dalam angka ini adalah 37% dari mereka yang sangat menyukai calon perempuan dengan fokus ‘kepentingan perempuan’. Angka ini juga menunjukkan jumlah yang lebih besar daripada angka persentase nasional dari mereka yang berpendapat demikian (40%). Sekitar 35% pemilih di daerah ini lebih menyukai calon yang menitikberatkan pada permasalahan lainnya.

kalimantan

271

11/19/03, 1:27 PM


Isu-Isu Penting Perempuan Ada beberapa pemikiran yang dibawa oleh para calon anggota Dewan. Tolong beritahu saya, apabila ada, pemikiran manakah yang membuat Anda lebih suka memilih mereka? [Q.91] Pendidikan lanjutan untuk perempuan Mendengarkan suara perempuan Keluarga Berencana Pinjaman uang untuk perempuan untuk memulai usaha Peraturan yang melarang diskriminasi terhadap perempuan Menentang pemukulan terhadap istri dan anak Lebih banyak lapangan kerja untuk perempuan Tidak satupun

Duapertiga pemilih di Kalimantan (67%) lebih mendukung calon yang memperjuangkan pendidikan lanjutan bagi anak perempuan. Permasalahan-permasalahan lain yang dianggap menarik oleh pemilih adalah soal keluarga berencana (58% lebih suka pemilih yang membahas soal keluarga berencana), mendengarkan permasalahan perempuan (58%), pinjaman bagi usaha yang dijalankan oleh perempuan (52%), hukum melawan kekerasan rumah tangga (48%), dan diskriminasi (49%) serta lebih banyak lapangan pekerjaan bagi perempuan (44%).

kalimantan

272

11/19/03, 1:27 PM

Kalimantan 273

Sumber-Sumber Informasi, Penggunaan Media dan Bahasa Kebiasaan Mengakses TV dan Radio Berapa hari dalam seminggu Anda menonton TV? (Menonton/mendengarkan lebih dari tiga hari/seminggu atau lebih)[Q.4/7]

TV Radio

Semua Pemilih

Sasaran Pendidikan Pemilih

80% 21%

60% 21%

Sasaran pendidikan kewarga negaraan 76% 22%

TV memiliki jangkauan luas di daerah ini: 81% pemilih di Kalimantan menonton TV sedikitnya tiga kali dalam seminggu. Waktu menonton cenderung lebih rendah di antara sasara pendidikan pemilih (60%), demikian juga dengan kelompok sasaran pendidikan warga negara (76%). Hanya sekitar seperlima pemilih atau pemilih dari kelompok sasaran pendidikan pemilih yang mendengarkan radio secara teratur.

kalimantan

273

11/19/03, 1:27 PM


Stasiun TV Pilihan Stasiun TV manakah yang paling sering Anda tonton? [Q.5, base 108]

Indosiar RCTI SCTV TVRI 1 Metro TV

Semua Pemilih


42% 21% 11% 10% 4%

44% 18% 7% 7% 0%

Sasaran pendidikan kewarga negaraan 46% 17% 9% 5% 2%

Empat dari sepuluh pemirsa TV di Kalimantan (42%) menonton Indosiar, sementara 22% menyimak RCTI and 12% menonton SCTV. Stasiun Radio Pilihan Stasiun radio manakah yang paling sering Anda dengarkan? [Q.8, base 53]

RRI Daerah RRI Programa Pusat Gema Nirvana Polareksa Sabilal Muhtadien

kalimantan

274

Semua Pemilih


32% 12%

30% 17%

Sasaran pendidikan kewarga negaraan 31% 15

5% 4% 4%

6% 7% 0%

2% 3% 5%

11/19/03, 1:27 PM

Kalimantan 275

Di antara pendengar radio di Kalimantan, RRI Daerah merupakan stasiun paling populer (32% dari seluruh pendengar, 30% sasaran pendidikan pemilih,31% sasaran pendidikan warga negara), diikuti oleh RRI Program Pusat (12% dari seluruh pemilih, sedikit lebih sedikit dari target pendidikan pemilih dan warga negara). Stasiun radio lokal dengan jumlah pendengar terbanyak adalah Gema Nirwana, Polareksa, dan Sabilal Muhatadien.

Sumber-Sumber Pendidikan Pemilih Bagaimana Anda biasanya mendapatkan informasi/berita tentang negara ini? [Q.11] Semua Pemilih


TV Kepala RT/RW Teman/keluarga/ tetangga

54% 27% 23%

42% 31% 31%

Sasaran pendidikan kewarga negaraan 52% 26% 26%

Panitia Pemilu Lokal Radio Koran Kepala desa Lainnya/tidak tahu

16% 14% 14% 8% 20%

8% 13% 11% 6% 28%

16% 14% 16% 9% 13%

Lebih dari setengah pemilih di Kalimantan (54%) memperoleh informasi dari televisi, sumber informasi yang paling disukai. Televisi juga merupakan sumber yang disukai bagi sasaran baik pendidikan pemilih maupun warga negara.

kalimantan

275

11/19/03, 1:27 PM


Lebih dari seperempat pemilih di Kalimantan (27%) memperoleh informasi pemilu dari ketua RT/RW mereka, diikuti oleh 23% mereka yang mendapatkannya dari teman, keluarga, dan tetangga, dan 16% memperoleh informasi dari penyelenggara pemilu lokal. Hanya 14% memperoleh informasi pemilu dari radio.

Bahasa Pilihan Tujuh Bahasa Pilihan [Q.1/2/3/28]

Indonesia Banjar Malaysia Kutai Dayak Bakumpai Banjar Hulu Sungai

Bahasa Ibu 23% 21% 21% 6% 5% 5% 5%

Paham

Baca

Lebih sukar

98% 36% 27% 11% 8% 6% 5%

95% 19% 13% 4% 4% 1% 2%

82% 10% 3% 2% 0% 1% 2%

Bahasa Indonesia lebih dipilih sebagai bahasa pengantar pendidikan pemilih oleh 82% pemilih di Kalimantan. Pilihan bahasa lain termasuk di antaranya Bahasa Banjar (10%), Bahasa Melayu (3%), Bahasa Kutai (2%), Bahasa Banjar Hulu Sungai (2%), Bahasa Bakumpai (1%).

kalimantan

276

11/19/03, 1:27 PM

Papua 279

Papua Suasana Daerah • Arah Negara • Masalah Terbesar yang Dihadapi Indonesia Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Prosedur Pemilu dan Pemberian Suara • Pengetahuan mengenai Pemilu Mendatang • Pemahaman tentang DPD • Pemilihan Presiden • Pengetahuan tentang Lembaga-Lembaga Pemilu • Pengaduan Masalah-Masalah Pemilu • Tanggung Jawab Menangani Sengketa Pemilu Kebutuhan Pendidikan Warga Negara • Ciri-ciri Sebuah Negara Demokrasi • Indeks Pengetahuan tentang Ciri-Ciri Demokrasi • Perempuan Menentukan Pilihannya Sendiri • Toleransi Politik: Rapat-Rapat Umum • Toleransi Politik: Calon-Calon dari Kelompok yang Sering Diperlakukan Diskriminatif Jender dan Partisipasi Politik • Persoalan yang Dihadapi Perempuan • Isu Jender dalam Politik Dan Pemilu • Pengaruh Kepentingan Perempuan dalam Keputusan Pemberian Suara • Isu-Isu Perempuan yang Penting Sumber-Sumber Informasi, Penggunaan Media, dan Bahasa • Kebiasaan Mengakses TV & Radio • Kebiasaan Menonton TV & Mendengarkan Radio • Bahasa Pilihan • Sumber-Sumber Pendidikan Pemilih

papua

279

11/19/03, 1:02 PM


papua

280

11/19/03, 1:02 PM

Papua 281


Benar

Salah

Tidak tahu

Suasana daerah Papua, di mata para warganya, telah mengalami pe ningkatan cukup berarti dbandingkan suasana pada empat tahun terakhir. Lebih dari setengah pemilih (52%) di daerah ini percaya bahwa Indonesia sedang bergerak menuju arah yang benar, lebih baik dari angka rata-rata secara nasional yang mencapai 44%. Hal ini merupa kan peningkatan sebesar 16 poin dibandingkan pada bulan Januari 1999 ketika hanya 36% pemilih di daerah yang dulu bernama Irian Jaya ini menyatakan optimistis dan 6 poin lebih tinggi setelah pelaksanaan Pemilu 1999, yang menjadikan Papua sebagai satu-satunya daerah yang lebih optimistis pada saat ini dibandingkan sebelumnya. Saat ini, 29% percaya bahwa Negara berada di jalan yang salah, sementara 19% lainnya tidak yakin.

papua

281

11/19/03, 1:02 PM


Masalah Terbesar yang Dihadapi Indonesia Menurut Anda, apakah masalah terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini? Dan sesudah itu, apakah yang menjadi masalah terbesar selanjutnya? [Q.32/33] (Jawaban disatukan, disebut oleh 5% responden atau lebih)

Ekonomi Kerusuhan/ Aceh Ketegasan kekerasan

Konflik Kriminalitas Kesatuan Pembangunan Politik Nasional

Meskipun ekonomi tetap mendominasi daftar masalah-masalah nasional menurut warga Papua (51%), namun tidak sebesar anggapan pemilih secara nasional yang mencapai 59%. Di Papua, isu ini memiliki bobot yang sama seperti pada bulan Juli 1999, ketika hal ini disebutsebut oleh 48% pemilih sebagai satu dari dua masalah utama negara. Para pemilih di Papua juga amat mengkhawatirkan masalah kekerasan (28%), perang di Aceh (20%), represi dan konflik politik (masing-masing 15%) serta kriminalitas (12%).

papua

282

11/19/03, 1:02 PM

Papua 283

Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Prosedur Pemilu dan Pemberian Suara Pengetahuan Mengenai Pemilu Mendatang Banyak orang tak tahu kapan pemilihan untuk DPR akan berlangsung. Bulan apa pemilu itu akan berlangsung? Apakah Anda tahu bahwa selain anggota DPR ada yang lain yang harus Anda pilih pada hari yang sama? [Q.12/13] • Presiden • DPRD/DPRD I/DPRD II • MPR • DPD • Lainnya • Tidak tahu

April 2004 Lain lain

Total 27% 7% 5% 3% 3% 62%

Tidak tahu

Hanya seperlima pemilih di Papua mengetahui waktu penyelenggaraan pemilihan DPR – jumlah yang cukup rendah, namun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional (20%). Delapan dari sepuluh pemilih (81%) tidak mengetahui waktu pelaksanaan pemilu atau mendapatkan informasi yang salah soal waktu ini. Hanya 10% yang mengetahui akan adanya pemilihan lembaga perwakilan lain bersamaan dengan pemilihan DPR, sementara lebih dari enam di antara sepuluh pemilih (62%) tidak yakin tentang adanya lembaga lain yang akan dipilih selain DPR.

papua

283

11/19/03, 1:02 PM


Pemahaman tentang DPD Menurut berita, rakyat akan memilih sebuah lembaga baru pada hari yang sama dengan Pemilihan DPR, yang disebut Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Pernahkah Anda mendengar tentang lembaga ini. JIKA YA: Apa yang pernah Anda dengar tentang tugas/kerja lembaga baru ini? [Q.14] • YA: 28% - Pernah mendengar tapi tidak tahu apa tugasnya: 23% - Akan mempertimbangkan perundangan untuk otonomi daerah: 2% - Komentar lain tentang kekuasaan DPD: 3% • TIDAK: 46% • Tidak tahu/tidak ada jawaban: 27% Pemilih di Papua memiliki pengetahuan yang sangat rendah mengenai DPD – 73% dari mereka tidak pernah mendengar apapun tentang DPD atau tidak yakin mereka pernah mendengar. Sementara 23% lainnya pernah mendengar tentang DPD, tapi tak mengetahui tugas yang akan dilakukannya.

papua

284

11/19/03, 1:02 PM

Papua 285

Pemilihan Presiden Menurut Anda siapakah yang akan memilih presiden mendatang? Apabila tidak ada calon presiden yang mendapat suara terbanyak, menurut peraturan bagaimana langkah selanjutnya? [Q. 17/18]

Total • Yang mendapat suara terbanyak menang 38% • Melakukan pemilihan berikutnya /pemilihan ulang 26% • KPU yang memutuskan 3% • Lainnya 2% • Tidak tahu 31%

Masyarakat DPR MPR Tidak tahu

Papua merupakan daerah dengan tingkat pemahaman terendah tentang sistem pemilihan DPR dibandingkan daerah-daerah lain: hanya 18% yang memahami bahwa pemilih akan memberikan suara pada partai maupun salah seorang calon legislatif dari partai yang dipilih. Sebagian besar berpikir bahwa mereka hanya akan memilih seorang calon legislatif (32%), sementara 22% beranggapan bahwa sistem lama dengan memilih partai politik saja yang akan tetap berlaku, dan 28% lainnya tidak tahu apa yang akan berlaku. Lebih dari separuh pemilih di Papua (54%) mengetahui bahwa pemilihan presiden mendatang akan dilangsungkan secara langsung oleh rakyat. Hanya saja, 31% tidak tahu apa yang akan terjadi bila tak ada kandidat yang mendapatkan suara mayoritas, sementara lebih dari seperempat (26%) percaya bahwa akan ada pemilihan ulang.

papua

285

11/19/03, 1:02 PM


Pengetahuan tentang Lembaga-Lembaga Pemilu [Q.24/25] Pernahkah Anda mendengar tentang Komite Pemilihan Umum, atau KPU?

Ya, mereka pelaksana Pemilu


Lainlain

Tidak

Pernahkah Anda mendengar tentang Panita Pengawas Pemilu, atau Panwaslu?

Ya, mereka Ya, mereka Lain- Ya, tapi Tidak mengawasi pelaksana lain tidak tahu jalannya Pemilu apa tugas Pemilu mereka

papua

286

11/19/03, 1:02 PM

Papua 287

Pemahaman tentang pentingnya pendaftaran ulang agar dapat memberikan suara pada Pemilu 2004 tercatat cukup rendah di Papua (56%) dibandingkan dengan angka rata-rata secara nasional (83%). Tiga dari sepuluh pemilih di Papua (30%) beranggapan mereka dapat mendaftar hingga hari pemilihan, sementara 41% yakin akan adanya tenggat waktu lebih awal, dan 29% lainnya tidak yakin. Lebih dari delapan di antara sepuluh pemilih di Papua (82%) tak pernah mendengar KPU atau pernah mendengar tetapi tak mengetahui apa yang akan dilakukan lembaga itu. Lebih dari tujuh di antara sepuluh (71%) tak pernah mendengar tentang Panwaslu atau tak me ngetahui apa tugas-tugasnya. Kurang dari 20% yang mengenal serta mengetahui peran dari kedua organisasi tersebut.

Pengaduan Masalah-Masalah Pemilu Jika ada masalah yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pemilu di daerah anda, apakah Anda tahu kepada siapa Anda dapat mengadu? [Q.22]

Polisi

papua

287

Ketua Kepala Pemantau Panitia RT/RW desa Pemilu Pemilu lokal

Lain Tidak tahu/ lain tidak menjawab

11/19/03, 1:02 PM


Tidak seperti kebanyakan masyarakat Indonesia, pilihan pertama para pemilih di Papua sebagai tempat untuk melaporkan kecurangan pemilu adalah kantor polisi (41%), diikuti dengan ketua RT/RW ( 30%), kepala desa (12%), dan para pemantau pemilu (8%). Terdapat 6 % yang akan mendatangi komisi pemilu lokal. Seperlima pemilih di Papua (20%) tidak yakin ke mana harus mengadukan persoalan yang berkaitan de ngan pemilu.

Tanggung Jawab Menangani Sengketa Pemilu Jika partai-partai dan Panitia Penyelenggara Pemilu tidak dapat menyelesaikan perselisihan pemilu, apakah Anda tahu siapa yang akan bertanggung jawab menyelesaikan? [Q.23]

Warga

KPU

Polisi/ Militer

Kepala desa

Lain lain

Sekitar 41% penduduk Papua memandang masyarakat berwenang menyelesaikan keluhan berkaitan dengan pemilu bila tak terselesaikan di tingkat lokal, sementara 25% menyebutan KPU. Tempat pengaduan lain, termasuk di dalamnya, pihak kepolisian atau militer (17%), dan kepala desa (8%).

papua

288

11/19/03, 1:02 PM

Papua 289

Kebutuhan Pendidikan Warga Negara Indeks Pengetahuan tentang Ciri-Ciri Demokrasi [Berdasarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan 69-75, base 57]

Rendah

Sedang

Tinggi

Karena pemisahan sampling, terlalu sedikit pemilih di Papua yang ditanyakan tentang ciri-ciri negara sebuah negara yang demokratis, sehingga tidak memungkinkan analisis atas jawaban-jawaban mereka di tingkat daerah. Saat diminta untuk mengenali tujuh prinsip dasar yang merupakan bagian dari demokrasi (yang ditunjukkan pada mereka), masyarakat Papua termasuk di antara mereka yang sangat kurang pengenalannya. Sekitar 72% mengenali tiga atau kurang dari prinsip-prinsip demokrasi yang disebutkan, sementara 16% mengetahui empat dari lima prinsip itu merupakan bagian dari demokrasi, dan hanya 12% yang menyebut enam atau ketujuhnya sebagai aspek demokrasi. Yang terakhir ini, merupakan yang terkecil dibandingkan daerah-daerah lain yang disurvei.

1 lebih detil tentang indeks ini lihat halaman 11 dari laporan ini

papua

289

11/19/03, 1:02 PM


Toleransi Politik: Rapat-Rapat Umum Apakah menurut Anda, seluruh partai politik, bahkan juga partai yang tidak disukai banyak orang, boleh diijinkan untuk mengadakan acara kumpul-kumpul, pidato atau rapat partai di daerah anda? [Q.84, base 57]

Ya

Tidak

Sikap tidak toleran dalam konteks politik di Papua masih merupakan persoalan yang sangat serius, meskipun sudah ada tren positif terlihat sejak tahun 1999. Saat ini, hanya 39% pemilih di Papua yang memperbolehkan partai-partai politik mengadakan rapat umum di daerah mereka, salah satu yang terendah di antara daerah-daerah lain yang disurvei. Kendati demikian, telah terjadi perbaikan semenjak tahun 1999, ketika hanya 25% yang mau mendukung pertemuan-pertemuan partai di bulan Januari serta 19% di bulan Juli. Sekarang ini, sejumlah cukup besar pemilih di Papua (42%) tak berkenan dengan rapat-rapat dari semua partai politik. Dalam survei sebelumnya, sikap tidak toleran ini diasosiasikan dengan kekhawatiran akan terjadi konflik dan kekerasan.

papua

290

11/19/03, 1:02 PM

Papua 291

Toleransi Politik: Calon dari Kelompok yang Sering Diperlakukan Diskriminatif Untuk lembaga perwakilan manapun, apakah Anda pernah terpikir untuk memberikan suara untuk: Seorang perempuan? Seorang keturunan Cina? Eks tapol? [Q.76, base 57]

Perempuan

Keturunan Mantan tahanan Cina politik

Yang menarik, pemilih di Papua agak lebih toleran terhadap para calon dari kelompok-kelompok yang sering mendapatkan perlakuan diskriminatif, dibandingkan rata-rata masyarakat Indonesia. Sekitar 51% bersedia memberikan suara bagi seorang perempuan, sementara 16% berpikir untuk memberikan suara bagi calon dari keturunan Tionghoa, dan 11% mau memilih seorang bekas tahanan politik. Kendati proporsi tersebut masih relatif rendah.

papua

291

11/19/03, 1:02 PM


Perempuan Menentukan Pilihannya Sendiri Apakah menurut Anda perempuan yang sudah menikah bisa menentukan pilihannya sendiri dalam pemilu, walaupun pilihannya berbeda dengan suaminya, atau seharusnya ia mengikuti suaminya? [Q.93] Membuat pilihan sendiri Mengikuti pilihan suami Tidak tahu

Jumlah pemilih di Papua yang menganggap perempuan yang telah menikah harus menentukan pilihannya sendiri mencapai 76%, angka yang hampir sama dengan rata-rata nasional (75%).

papua

292

11/19/03, 1:02 PM

Papua 293

Jender dan Partisipasi Politik Isu Jender dalam Politik dan Pemilu Beberapa orang mengatakan bahwa perempuan sebagai kelompok, punya kebutuhan yang sama sebagaimana halnya kelompok-kelompok agama, tani ataupun pengusaha yang mempunyai kepentingannya masing-masing yang bisa disalurkan dalam politik dan pemilu. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Sangat atau agak? [Q.89] Sangat Agak

Setuju: 74%

Tidak setuju: 8%

Para pemilih di Papua termasuk di antara mereka yang mendukung tersalurnya kepentingan perempuan dalam politik dan pemilu. Tigaperempat dari mereka (74%) menganggap kaum perempuan sebagai kelompok kepentingan politik yang penting, termasuk di antaranya: lebih dari separuh (53%) yang sangat setuju untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan dalam politik. Pada skala nasional jumlah mereka yang menganggap perempuan sebagai suatu kelompok kepentingan adalah 60%, dengan hanya 27% yang menyatakan sangat setuju.

papua

293

11/19/03, 1:02 PM


Persoalan yang Dihadapi Perempuan Menurut Anda, masalah terbesar apakah yang dihadapi oleh kaum perempuan di daerah ini? [Q.88] • Perkosaan: • Masalah keluarga/kekerasan dalam rumah tangga: • Kemiskinan: • Hak-hak perempuan: • Pelacuran: • Pendidikan: • Terlalu bebas: • Lainnya: • Tidak tahu/tak ada masalah:

35% 34% 19% 13% 12% 11% 5% 27% 21%

Permasalahan yang dihadapi kaum perempuan di Papua diurutkan secara berbeda dibandingkan daerah-daerah lainnya, dengan menempatkan masalah kekerasan terhadap perempuan sebagai titik perhatian. Lebih dari sepertiga pemilih di Papua (35%) yakin bahwa pemerkosaan adalah masalah paling serius yang dihadapi perempuan, diikuti dengan perbedaan yang tipis: kekerasan dalam rumah tangga (34%). Kemiskinan, yang menempati posisi pertama di daerah-daerah lain, menempati posisi ketiga (19%) di Papua. Hak-hak perempuan disebut-sebut oleh 13%, pelacuran oleh 12%,dan pendidikan oleh 11%.

papua

294

11/19/03, 1:02 PM

Papua 295

Pengaruh Kepentingan Perempuan dalam Keputusan Pemberian Suara Apabila dua orang dengan kemampuan sama menjadi calon anggota DPR, tetapi satu calon menyuarakan kebutuhan perempuan sedangkan calon lain menyuarakan hal lainnya, calon manakah yang akan Anda pilih? Sangat mendukung atau agak mendukung? [Q.90] Sangat Agak


Kebutuhan lain: 15%

Lebih dari enam di antara sepuluh pemilih di Papua (63%) mau memi lih calon yang memperjuangkan permasalahan perempuan ketimbang calon yang mengangkat permasalahan lainnya, termasuk di antaranya jumlah mengesankan 58% yang sangat menyukai calon yang memperjuangkan “kepentingan-kepentingan perempuan”.

papua

295

11/19/03, 1:02 PM


Isu-Isu Perempuan yang Penting Ada beberapa pemikiran yang mungkin dibawakan oleh para calon anggota Dewan. Tolong beritahu saya, apabila ada, pemikiran manakah yang membuat Anda lebih suka memilih mereka? [Q.91] Pendidikan lanjutan untuk perempuan Menentang pemukulan terhadap istri dan anak Pinjaman ringan untuk membantu perempuan memulai usahanya Keluarga Berencana Peraturan yang melarang diskriminasi terhadap perempuan Lebih banyak lapangan kerja untuk perempuan Mendengarkan suara perempuan Tak satupun yang disni

Sebagaimana pandangan mereka yang berbeda terhadap masalah-masalah perempuan, begitu pula reaksi warga Papua dalam melihat berbagai isu yang akan diusung oleh para calon legislatif. Seperti di daerah lainnya, pendidikan bagi anak perempuan ada di daftar pertama, yang dianggap menarik bagi 70% pemilih dan terbukti sebagai hal yang paling menarik bagi mayoritas. Dua isu selanjutnya berkaitan dengan kebebasan perempuan: melawan kekerasan dalam rumah tangga serta pemberian pinjaman bagi usaha kecil milik kaum perempuan yang disebut-sebut oleh masing 48% dan 37% pemilih. Keluarga Berencana, isu kedua terbesar di daerah-daerah lain, hanya menarik bagi satu dari tiga pemilih (33%) di Papua. Isu-isu lainnya dianggap lebih kurang menarik (hukum anti diskriminasi menarik bagi 24%, lapangan kerja bagi perempuan 16%, dan mendengarkan suara perempuan 14%).

papua

296

11/19/03, 1:02 PM

Papua 297

Sumber-Sumber Informasi, Penggunaan Media dan Bahasa Kebiasaan Mengakses TV dan Radio Berapa hari dalam seminggu Anda menonton TV/mendengarkan radio? [Q.4/7] (Di antara mereka yang menggunakannya selama 3 hari per minggu atau lebih)

TV Radio

Sasaran Pemilih


47% 44%

27% 38%


Papua masih memiliki kendala keterbatasan jangkauan media pen yiaran seperti terjadi di tahun 1999. Kurang dari setengah pemilih di daerah ini (47%) menonton televisi tiga kali seminggu atau lebih, dan persentase yang hampir sama (44%) mendengarkan radio. Ini merupakan gambaran kecilnya peningkatan yang terjadi dari angka di tahun 1999, ketika 38% menonton TV dan 37% mendengarkan radio. Sasaran pendidikan pemilih terlihat kurang dapat dijangkau oleh TV (27%) dan radio (38%). Oleh karena itu dibutuhkan usaha yang lebih menitikberatkan pendidikan pemilih melalui pendekatan antar individu.

papua

297

11/19/03, 1:02 PM


Stasiun TV Pilihan Stasiun TV manakah yang paling sering Anda tonton? [Q.5, base 87]

RCTI TVRI 1 Indosiar TVRI Stasiun Daerah

Sasaran Pemilih


33% 27% 8% 7%

31% 19% 8% 6%

Sasaran pendidikan kewarga negaraan 32% 27% 8% 5%

Di antara mereka yang menonton TV, stasiun TV yang lebih disukai adalah RCTI (43%) dan TVRI 1 (35%).

Stasiun Radio Pilihan Radio manakah yang paling sering Anda dengarkan? [Q.6, base 72]

RRI Daerah RRI Programa Pusat

Sasaran Pemilih


76% 22%

83% 17%


RRI Daerah (didengarkan oleh 76% dari jumlah pendengar radio) dan RRI Programa Pusat (22%) adalah dua stasiun radio utama di Papua.

papua

298

11/19/03, 1:02 PM

Papua 299

Bahasa Pilihan Lima Bahasa Pilihan [Q.1/2/3/28] Bahasa Ibu 57% 16% 9% 4% 4%

Indonesia Jawa Irian Biak Bugis

Paham 98% 24% 20% 8% 7%

Baca 89% 10% 14% 6% 5%

Lebih suka 87% 3% 4% 1% 2%

Bahasa Indonesia dimengerti dan digunakan hampir secara sangat luas di Papua. Hampir sembilan dari sepuluh pemilih di Papua (87%) lebih menyukai Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar untuk informasi pemilu. Sekitar 13% menginginkan pendidikan pemilih disampaikan melalui bahasa lainnya. Di antara angka tersebut, 4% menginginkan informasi dalam Bahasa Irian, 3% dalam Bahasa Jawa, 2% dalam Bahasa Bugis, dan 1% dalam Bahasa Biak.

papua

299

11/19/03, 1:02 PM


Sumber-Sumber Pendidikan Pemilih Bagaimana Anda mendapatkan informasi/berita tentang cara mendaftarkan diri dan memilih pada pemilihan umum? [Q.11]

Ketua RT/RW TV Radio Teman/keluarga/ tetangga Penyelenggara pemilu lokal Pemimpin agama Kepala desa Lainnya/tidak tahu

Sasaran Pemilih


42% 29% 22% 15%

43% 22% 19% 15%

Sasaran pendidikan kewarga negaraan 44% 28% 22% 12%

13%

10%

10%

12% 12% 27%

18% 18% 32%

14% 13% 28%

Lebih dari 40% pemilih di Papua mendapatkan pengetahuan tentang pemilu dari ketua RT/RW mereka, menjadikannya sebagai sarana informasi bagi pemilih yang paling populer, termasuk untuk sasaran pendidikan pemilih dan warga negara. Hampir mendekati tiga dari sepuluh pemilih (29%) bergantung pada media televisi, sementara 22% lainnya mengandalkan media radio, 15% meperoleh informasi dari keluarga dan teman-teman, dan 12% masing-masing mengandalkan pemimpin agama atau kepala desa (sasaran pendidikan pemilih agak kurang mengandalkan TV dan lebih banyak mengandalkan pemimpin agama atau kepala desa dibandingkan pemilih yang lain).

papua

300

11/19/03, 1:02 PM

Sumatera 303

Sumatera Suasana Daerah • Arah Negara • Masalah Terbesar yang Dihadapi Indonesia Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Prosedur Pemilu dan Pemberian Suara • Pengetahuan mengenai Pemilu Mendatang • Pemahaman tentang DPD • Pemilihan Presiden • Pengetahuan tentang Lembaga-Lembaga Pemilu • Pengaduan Masalah-Masalah Pemilu • Tanggung Jawab Menangani Sengketa Pemilu Kebutuhan Pendidikan Warga Negara • Ciri-ciri Sebuah Negara Demokrasi • Indeks Pengetahuan tentang Ciri-Ciri Demokrasi • Perempuan Menentukan Pilihannya Sendiri • Toleransi Politik: Rapat-Rapat Umum • Toleransi Politik: Calon-Calon dari Kelompok yang Sering Diperlakukan Diskriminatif Jender dan Partisipasi Politik • Persoalan yang Dihadapi Perempuan • Isu Jender dalam Politik Dan Pemilu • Pengaruh Kepentingan Perempuan dalam Keputusan Pemberian Suara • Isu-Isu Perempuan yang Penting Sumber-Sumber Informasi, Penggunaan Media, dan Bahasa • Kebiasaan Mengakses TV & Radio • Kebiasaan Menonton TV & Mendengarkan Radio • Bahasa Pilihan • Sumber-Sumber Pendidikan Pemilih

sumatra

303

11/19/03, 1:34 PM


sumatra

304

11/19/03, 1:34 PM

Sumatera 305


Benar

Salah

Tidak tahu

Persepsi tentang suasana daerah di Sumatera adalah yang paling berimbang dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Lebih dari duaperlima (45%) pemilih merasa optimistis tentang arah negara, namun 42% memiliki kesan yang negatif. Suasana daerah jelas menunjukkan penurunan sejak tahun 1999, ketika 66% beranggapan bahwa negara bergerak ke arah yang benar di bulan Januari dan 67% berpandangan demikian di bulan Juli tahun yang sama.

sumatra

305

11/19/03, 1:34 PM


Masalah Terbesar yang Dihadapi Indonesia Menurut Anda, apakah masalah terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini? Dan sesudah itu, apakah yang menjadi masalah terbesar selanjutnya? [Q.32/33] (Jawaban disatukan, disebutkan oleh 5% responden atau lebih)

Ekonomi Kerusuhan Aceh Korupsi Kepemimpinan Kriminalitas kekerasan

Sebagaimana daerah lainnya, ekonomi juga menjadi permasalahan utama di Sumatera, saat enam dari sepuluh pemilih (61%) menyebutkannya sebagai satu dari dua masalah utama, dibandingkan dengan angka 59% secara nasional. Meskipun begitu, jumlah yang khawatir akan masalah ekonomi menurun semenjak 1999, ketika pada bulan Januari tercatat angka 76% dan 69% di bulan Juli. Sekitar 24% pemilih mengkhwatirkan masalah kekerasan, angka ini berada di atas rata-rata nasional. Masalah besar lain bagi pemilih di Sumatera adalah konflik Aceh (19%), korupsi (9%), kepemimpinan dan kriminalitas (masingmasing 5%).

sumatra

306

11/19/03, 1:34 PM

Sumatera 307

Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Prosedur Pemilu dan Pemberian Suara Pengetahuan Mengenai Pemilu Mendatang Beberapa orang tidak yakin kapan Pemilihan DPR mendatang akan diselenggarakan. Pada bulan apa, menurut Anda, akan diselenggarakan Pemilihan DPR? Apakah Anda tahu bahwa selain anggota DPR, ada yang lain yang akan dipilih pada hari yang sama? [Q. 12/13]

Total • Presiden

April 2004

Lain Tidak tahu lain

13%

• DPRD/DPRD I/DPRD II

4%

• MPR

3%

• Tidak tahu

81%

Pengetahuan tentang pemilihan legislatif di Sumatera tercatat cukup rendah. Lebih dari duapertiga pemilih (67%) tidak mengetahui waktu pelaksanaan pemilihan DPR dan delapan dari sepuluh (81%) tidak yakin jika mereka akan memilih lembaga-lembaga lain selain DPR.

sumatra

307

11/19/03, 1:34 PM


Pemahaman tentang DPD Menurut berita, rakyat akan memilih sebuah lembaga baru pada hari yang sama saat diadakannya pemilihan DPR. Lembaga baru ini disebut Dewan Perwakian Daerah, atau DPD. Apakah Anda pernah mendengar tentang lembaga baru ini? JIKA YA: Apa yang pernah Anda dengar tentang tugas/kerja lembaga baru ini? [Q.14] • YA: 38% – Pernah mendengar tapi tidak tahu apa tugasnya: 28% – Akan mempertimbangkan perundangan untuk otonomi daerah: 6% – Komentar lain: 4% • TIDAK: 53% • Tidak tahu: 10% Lebih dari enam di antara sepuluh pemilih di Sumatera (63%) tidak pernah mendengar apa pun mengenai DPD atau tak yakin mereka pernah mendengarnya, dan 28% lainnya pernah mendengar tentang lembaga baru ini, tetapi tidak mengetahui tentang lembaga itu. Hanya 6% yang mampu mengetahui secara detil peran lembaga ini.

sumatra

308

11/19/03, 1:34 PM

Sumatera 309

Pemilihan Presiden Menurut Anda, siapakah yang akan memilih presiden mendatang? Apabila tidak ada calon presiden yang mendapat suara terbanyak, menurut peraturan, bagaimana langkah selanjutnya? [Q.17/18]

Total • Pemilihan ulang

Warga DPR MPR

Tidak tahu

41%

• Ditentukan KPU

9%

• Calon dengan suara terbanyak

5%

• Tidak tahu

42%

Para pemilih di Sumatera, seperti halnya di Kalimantan, adalah mereka yang paling mengetahui sistem baru pemilihan DPR, dengan 29% pemiliha dari kedua daerah ini menyebutkan bahwa akan memberikan suara pada partai dan seorang calon. Meskipun demikian, masih terdapat 28% yang beranggapan bahwa sistem pemilihan partai yang lama masih berlaku, 25% berpendapat mereka akan hanya memberikan suara pada para calon, dan 18% tidak yakin sistem apa yang nanti akan diterapkan. Mayoritas pemilih di Sumatera mengetahui akan adanya pemilihan presiden secara langsung (61%), tetapi hanya empat dari sepuluh (41%) menganggap akan adanya pemilihan ulang apabila tak ada calon yang mendapatkan suara mayoritas.

sumatra

309

11/19/03, 1:34 PM


Pengetahuan tenang Lembaga-Lembaga Pemilu [Q. 24,25] Pernahkah Anda mendengar tentang Komite Pemilihan Umum, atau

Ya, me Ya, tapi nyelenggarakan tidak Pemilu tahutugasnya

Lain lain

Tidak tahu


Ya, mengawasi Ya, tapi Lain Pemilu tidak tahu lain apa tugasnya

sumatra

310

Tidak tahu

11/19/03, 1:34 PM

Sumatera 311

Pesan mengenai pendaftaran pemilih telah tersebar luas di antara pemilih Sumatera semenjak pemilu tahun 1999. Saat ini 98% diperkirakan akan mendaftar, angka ini lebih tinggi dari angka rata-rata nasional 83%. Lebih dari enam di antara sepuluh pemilih (62%) mengetahui adanya batas akhir pendaftaran, angka ini berada di atas rata-rata nasional (43%), kendati sejumlah besar sisanya tetap belum menyadari adanya tenggat waktu pendaftaran, yang menandai adanya kebutuhan pendidikan pemilih. Pemilih di Sumatera juga cukup punya pengetahuan tentang orga nisasi-organisasi pemilu, 22% mengetahui apa itu KPU (dibandingkan angka nasional yang mencapai 17%) dan 35% mengetahui Panwaslu (dibandingkan 27% secara nasional). Meskipun demikian, pendidikan pemilih masih tetap perlu dilakukan.


Ketua RT/RW

sumatra

311

Komisi Pemilu

Kepala desa

Polisi Pengamat Lain Tidak tahu/ Pemilu lain tidak ada jawaban

11/19/03, 1:34 PM


Terdapat 27% pemilih di Sumatera yang akan mendatangi komisi pemilu lokal apabila mereka memiliki keluhan tentang kecurangan pemilu. Mereka juga lebih memilih untuk mengadukannya ke ketua RT/ RW (31%). Sementara yang lainnya akan pergi ke kepala desa (11%), kepolisian (8%),atau pemantau pemilu (6%).

Tanggung Jawab Menangani Sengketa Pemilu Jika partai-partai dan Panitia Penyelenggara Pemilu tidak dapat menyelesaikan perselisihan mengenai pemilu, apakah Anda tahu siapa yang akan bertanggung jawab menyelesaikannya? [Q.23]

Warga

KPU Kepala desa

Polisi

MPR

Lain lain

Sekitar 64% pemilih di Sumatera beranggapan bahwa masyarakat bertanggung jawab memecahkan permasalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat lokal, 19% akan menyerahkannya pada KPU.

sumatra

312

11/19/03, 1:34 PM

Sumatera 313

Kebutuhan Pendidikan Warga Negara Ciri-Ciri Negara Demokratis Apabilan sebuah Negara dikatakan Negara demokrasi, apakah artinya hal itu bagi Anda? Apakah ada yang lain? [Q.67, base 52] • Tidak tahu/Tak ada jawaban: 54% • Hak-hak politik: 64% – “Kebebasan,” “rakyat memiliki hak-hak,” “dapat melakukan yang mereka inginkan”, “keleluasaan”: 5% – “Kebebasan berbicara,” “kebebasan mengungkapkan pendapat,” “suara rakyat yang didengar,” “hak untuk memberikan suara” “rakyat memiliki kekuatan” : 45% – “Kesetaraan”, “kesetaraan di mata hukum”,”ketidakberpihakan”, “keadilan”: 5% – Lainnya: 9% • Peningkatan Ekonomi: 1% • Kedamaian, Stabilitas, Keamanan: 0% Lebih dari setengah pemilih di Sumatera (54%) tidak mampu menyebutkan ciri-ciri negara demokrasi. Namun bila angka ini dengan angka 50% di bulan Juli 1999 dan 70% pada bulan Januari, sebelumnya, terlihat bahwa para pemilih telah mampu mempertahankan apa yang mereka dapatkan dari kampanye pendidikan pemilih pada tahun tersebut. Cukup banyak jawaban yang mengaitkan demokrasi dengan bentukbentuk hak politik, yang disebutkan oleh 64% dari mereka yang menjawab, dibandingkan dengan hanya 30% pada bulan Januari 1999.


sumatra

313

11/19/03, 1:34 PM


Indeks Pengetahuan tentang Ciri-Ciri Demokrasi [Berdasarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan 69-75, base 105]

Rendah

Sedang

Tinggi

Pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi di Sumatera juga cukup rendah, kendati sedikit lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya. Sekitar 60% pemilih di Sumatera dapat mengenali tiga atau lebih azas demokrasi dalam Indeks Prinsip-Prinsip Demokrasi kami. Jumlah ini, walaupun terlihat besar, tetapi masih 10 poin lebih rendah dibandingkan seluruh daerah lain kecuali Kalimantan. Empat atau lima prinsip dikenali oleh 23% pemilih di Sumatera, sementara 17% mengetahui enam atau seluruhnya tujuh prinsip itu.

sumatra

314

11/19/03, 1:34 PM

Sumatera 315

Perempuan Menentukan Pilihannya Sendiri Apakah menurut Anda, perempuan yang sudah menikah bisa menentukan pilihannya sendiri dalam pemilu, walaupun pilihannya berbeda dengan suaminya, atau seharusnya ia mengikuti suaminya? [Q.93] Membuat keputusan sendiri Mengikuti keputusan suami Tidak tahu

Sekitar 79% pemilih di Sumatera, lebih besar dari angka nasional (74%), menyatakan bahwa perempuan yang telah menikah harus menentukan pillihannya sendiri. Meskipun demikian, 21% masih tetap tidak setuju.

sumatra

315

11/19/03, 1:34 PM


Toleransi Politik: Rapat-Rapat Umum Apakah menurut Anda, seluruh partai politik, bahkan juga partai yang tidak disukai banyak orang, boleh diijinkan untuk mengadakan acara kumpul-kumpul, pidato atau rapat partai di daerah anda? [Q.84, base 105]

Ya

Tidak

Duapertiga pemilih di Sumatera (65%) bisa menerima diadakannya rapat umum oleh partai yang kurang disukai (dibandingkan dengan 57% secara nasional). Jumlah ini sebetulnya lebih rendah daripada angka 79% yang tercatat pada bulan Juli 1999, namun lebih baik daripada 50% pada bulan Januari tahun yang sama, suatu indikasi dari keberhasilan kegiatan pendidikan warga negara pada tahun itu.

sumatra

316

11/19/03, 1:34 PM

Sumatera 317

Toleransi Politik: Calon dari Kelompok yang Sering Diperlakukan Diskriminatif Untuk lembaga perwakilan manapun, apakah Anda pernah terpikir untuk memberikan suara untuk: Seorang perempuan? Seorang keturunan Cina? Eks tapol? [Q.76, base 105]

Perempuan Keturunan Mantan Cina tahanan politik

Lebih dari setengah (53%) pemilih di Sumatera bersedia memberikan suara pada seorang perempuan (dibandingkan dengan 46% angka ratarata nasional). Meskipun demikian, sikap toleran ini tidak berlaku pada calon keturunan Cina (5%) atau bekas tahanan politik (4%).

sumatra

317

11/19/03, 1:34 PM


Jender dan Partisipasi Politik Persoalan yang Dihadapi Perempuan Menurut Anda, masalah terbesar apakah yang sedang dihadapi oleh kaum perempuan di daerah ini? [Q. 88] • Kemiskinan/Ekonomi: • Pendidikan: • Hak-hak perempuan: • Perkosaan: • Kekerasan dalam rumah tangga: • Masalah keluaraga: • Terlalu bebas: • Pelacuran: • Lainnya: • Tak ada masalah/tidak tahu:

41% 8% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 6% 44%

Pendapat para pemilih di Sumatera berkenaan dengan isu-isu perempuan dan politik jender cenderung mengikuti tren nasional. Kemiskinan dianggap sebagai isu yang paling utama bagi kaum perempuan (41%), yang lainnya adalah pendidikan (8%), hak-hak perempuan (7%), perkosaan (6%), kekerasan dalam rumah tangga (6%), serta isu-isu lainnya. Sekitar 44% menyatakan perempuan tidak memiliki masalah.

sumatra

318

11/19/03, 1:34 PM

Sumatera 319

Isu Jender dalam Politik dan Pemilu Beberapa orang mengatakan bahwa perempuan sebagai kelompok punya kebutuhan yang sama sebagaimana halnya kelompok-kelompok agama, tani, ataupun pengusaha yang mempunyai kepentingannya masing-masing yang bisa disalurkan dalam politik dan pemilu. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Sangat atau agak? [Q.89] Sangat Agak

Setuju:

sumatra

319

Tidak setuju:

11/19/03, 1:34 PM


Pengaruh Kepentingan Perempuan dalam Keputusan Pemberian Suara Apabila dua orang dengan kemampuan sama menjadi calon anggota DPR, tetapi satu calon menyuarakan kebutuhan perempuan sedangkan calon lainnya menyuarakan hal lainnya, calon manakah yang akan Anda pilih? Sangat mendukung atau agak mendukung? [Q.90] Sangat Agak


Hal lain: 40%

Potensi dukungan bagi seorang calon yang mengusung isu-isu yang menyangkut “kepentingan perempuan” kira-kira seperti angka secara nasional (42%), sementara 40% lebih memilih calon dengan isu-isu lainnya.

sumatra

320

11/19/03, 1:34 PM

Sumatera 321

Isu-Isu Penting Perempuan Ada beberapa pemikiran yang mungkin dibawa oleh para calon anggota Dewan. Tolong beritahu saya, apabila ada, pemikiran manakah yang membuat Anda lebih suka memilih mereka? [Q.91] Pendidikan lanjutan untuk perempuan Keluarga Berencana Mendengarkan apa yang diinginkan perempuan Pinjaman uang untuk membantu perempuan memulai usaha Melawan kekerasan dalam rumah tangga Hukum yang melarang perempuan di nomor duakan Lebih banyak pekerjaan untuk perempuan Tidak satupun

Isu-isu perempuan cenderung kurang menarik perhatian bagi pemilih di Sumatera. Hanya pendidikan bagi anak perempuan yang menarik bagi lebih dari setengah pemilih di Sumatera (54%). Selanjutnya isuisu yang paling menarik adalah keluarga berencana dan pinjaman bagi usaha kecil milik perempuan (masing-masing menarik bagi 44%).

sumatra

321

11/19/03, 1:34 PM


Sumber-Sumber Informasi, Penggunaan Media dan Bahasa Kebiasaan Mengakses TV dan Radio Berapa hari dalam seminggu Anda menonton TV/mendengarkan radio? (Di antara mereka yang menggunakannya 3 hari per minggu atau lebih) [Q.4/7] Semua Pemilih

Sasaran Sasaran Pendidikan Pendidikan Pemilih Pemilih TV 78% 57% 69% Radio 35% 33% 34% TV menjangkau 78% pemilih di Sumatera, tetapi jangkauannya lebih rendah untuk kelompok sasaran pendidikan pemilih (57%) dibandingkan kelompok sasaran pendidikan warga negara (69%). Radio menjangkau sepertiga dari ketiga kelompok ini.

Stasiun TV Pilihan Stasiun TV manakah yang paling sering Anda tonton? [Q.5] Semua Pemilih Indosiar RCTI SCTV TVRI 1 TVRI stasiun daerah Trans TV

41% 28% 9% 6% 4% 3%

Sasaran Sasaran Pendidikan Pendidikan Pemilih Pemilih 33% 45% 23% 26% 7% 5% 6% 7% 8% 4% 3% 3%

Lebih dari empat di antara sepuluh pemirsa (43%) menonton Indosiar, 30% menonton RCTI, dan SCTV menarik bagi 10% pemirsa.

sumatra

322

11/19/03, 1:34 PM

Sumatera 323

Stasiun Radio Pilihan Stasiun radio manakah yang paling sering Anda dengarkan? [Q.8, base 105] Semua Pemilih RRI Daerah RRI Programa Pusat Papeja FM Kiss FM RAU FM BOSS FM

8% 6%

Sasaran Pendidikan Pemilih 13% 12%

Sasaran Pendidikan Pemilih 9% 8%

6% 5% 4% 4%

6% 0% 3% 4%

6% 0% 2% 6%

Tak ada stasiun radio yang dianggap menarik oleh lebih dari 8% pendengar. Stasiun radio paling populer adalah RRI Daerah, dengan jumlah pendengar 8%. RRI Pusat dan PAPEJA FM masing-masing 6%, Kiss FM 5%, serta RAU FM dan BOSS FM masing-masing 4%. Dua program dari RRI memiliki jumlah pendengar yang cukup besar di bagi kelompok sasaran pendidikan pemilih dibandingkan dengan pemilih secara umum.

sumatra

323

11/19/03, 1:34 PM


Bahasa Pilihan Tujuh bahasa pilihan [Q. 1/2/3/28]

Jawa Indonesia Batak Minang Palembang Musirawas Cul Melayu

Bahasa Ibu 24% 23% 12% 12% 6% 4%

Mengerti

Memilih

34% 100% 16% 20% 11% 4%

Bisa membaca 23% 100% 13% 17% 2% 1%

4%

6%

5%

2%

1% 90% 3% 4% 0% 0%

Bahasa Indonesia dimengerti secara luas dan disukai sebagai bahasa pengantar bagi informasi pendidikan pemilih oleh 90% pemilih. Bahasa Batak (3%) dan Minang (4%) dipilih oleh sejumlah kecil pemilih, sementara kelompok yang lebih kecil menginginkan informasi dalam Bahasa Melayu (2%) serta Jawa (1%). Pada tahun 1999, Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa pengantar informasi pendidikan pemilih oleh 91% dan digunakan oleh 94% responden.

sumatra

324

11/19/03, 1:34 PM

Sumatera 325

Sumber-Sumber Pendidikan Pemilih Bagaimana Anda mendapatkan informasi/berita tentang cara mendaftarkan diri dan memilih pada pemilihan umum? [Q.11] Semua Pemilih TV Ketua RT/RW Penyelenggara pemilu lokal Teman/ keluarga/ tetangga Radio Koran Lainnya/tidak tahu

45% 42% 21%

Sasaran Pendidikan Pemilih 24% 46% 19%

Sasaran Pendidikan Pemilih 37% 43% 18%

18%

9%

18%

10% 10% 18%

9% 5% 25%

18% 9% 25%

Informasi mengenai pemilu di Sumatera banyak disebarkan oleh televisi (45%) dan melalui ketua RT/RW (42%). Sumber lainnya memberikan kontribusi lebih kecil: termasuk di antaranya penyelenggara pemilu lokal (21%), keluarga, teman, dan tetangga (18%), radio dan surat kabar (masing-masing 10%). Bagi kelompok sasaran pendidikan pemilih dan warga negara, ketua RT/RW tetap merupakan sumber pendidikan pemilih yang lebih penting daripada televisi.

sumatra

325

11/19/03, 1:34 PM

Sulawesi 327

Sulawesi Suasana Daerah • Arah Negara • Masalah Terbesar yang Dihadapi Indonesia Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Prosedur Pemilu dan Pemberian Suara • Pengetahuan mengenai Pemilu Mendatang • Pemahaman tentang DPD • Pemilihan Presiden • Pengetahuan tentang Lembaga-Lembaga Pemilu • Pengaduan Masalah-Masalah Pemilu • Tanggung Jawab Menangani Sengketa Pemilu Kebutuhan Pendidikan Warga Negara • Ciri-ciri Sebuah Negara Demokrasi • Indeks Pengetahuan tentang Ciri-Ciri Demokrasi • Perempuan Menentukan Pilihannya Sendiri • Toleransi Politik: Rapat-Rapat Umum • Toleransi Politik: Calon-Calon dari Kelompok yang Sering Diperlakukan Diskriminatif Jender dan Partisipasi Politik • Persoalan yang Dihadapi Perempuan • Isu Jender dalam Politik Dan Pemilu • Pengaruh Kepentingan Perempuan dalam Keputusan Pemberian Suara • Isu-Isu Perempuan yang Penting Sumber-Sumber Informasi, Penggunaan Media, dan Bahasa • Kebiasaan Mengakses TV & Radio • Kebiasaan Menonton TV & Mendengarkan Radio • Bahasa Pilihan • Sumber-Sumber Pendidikan Pemilih

sulawesi

327

11/19/03, 1:39 PM


sulawesi

328

11/19/03, 1:39 PM

Sulawesi 329


Benar

Salah

Tidak tahu

Masyarakat di Sulawesi memiliki pandangan yang agak lebih positif dibandingkan masyarakat Indonesia pada umumnya: 46% yakin bahwa Indonesia bergerak menuju ke arah yang benar, sementara 29% berpendapat sebaliknya, dan seperempatnya (25%) tak yakin. Secara nasional, 44% yang menyatakan negara bergerak menuju ke arah yang benar. Pandangan masyarakat Sulawesi ini sebenarnya lebih pesimistis dibandingkan empat tahun yang lalu; pada bulan Januari dan Juni 1999 terdapat tigaperlima pemilih di daerah ini yang beranggapan bahwa negara bergerak menuju arah yang benar.

sulawesi

329

11/19/03, 1:39 PM


Masalah Terbesar yang Dihadapi Indonesia Menurut Anda, apakah masalah terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini? Dan sesudah itu, apakah yang menjadi masalah terbesar selanjutnya? [Q.32/33] (Jawaban disatukan, disebut oleh 5% responden atau lebih)

Ekonomi


Aceh

Korupsi

Warga Sulawesi melihat bahwa ekonomi merupakan masalah utama di Indonesia (54%), namun tidak sebesar di tahun 1999, ketika tujuh dari sepuluh di bulan Januari dan enam dari tujuh di bulan Juli menyebut ekonomi sebagai satu dari dua masalah utama yang dihadapi negara. Seperempat pemilih di Sulawesi mengkhawatirkan kekerasan (26%) dan 19% memprihatinkan masalah Aceh, sementara 10% lainnya menganggap korupsi sebagai masalah utama.

sulawesi

330

11/19/03, 1:39 PM

Sulawesi 331

Kebutuhan Pendidikan Pemilih: Prosedur Pemilihan dan Pemberian Suara Pengetahuan Mengenai Pemilu Mendatang Banyak orang tak tahu kapan pemilihan untuk DPR akan berlangsung. Bulan apa pemilu itu akan berlangsung? Apakah Anda tahu bahwa selain anggota DPR ada yang lain yang harus Anda pilih pada hari yang sama? [Q.12/13]

Total • Presiden 13% • DPRD/DPRD I/DPRD II 4% • Wakil Presiden 3% • Tidak tahu 81%

April 2004

Lain lain

Tidak tahu

Dalam hal pengetahuan tentang pemilu mendatang, para pemilih di Sulawesi cenderung sama dengan para pemilih daerah lain. Hanya 13% mengetahui tanggal pelaksanaan pemilu dan 72% tidak yakin dengan lembaga-lembaga perwakilan yang akan dipilih pada hari pelaksanaan pemilu.

sulawesi

331

11/19/03, 1:39 PM


Pemahaman tentang DPD Menurut berita, rakyat akan memilih sebuah lembaga baru pada hari yang sama dengan Pemilihan DPR yang disebut Dewan Perwakian Daerah, atau DPD. Pernahkah Anda mendengar tentang lembaga ini? JIKA YA: Apa yang pernah Anda dengar tentang tugas/kerja lembaga baru ini? [Q.14] • Ya: 34% – Pernah mendengar tapi tidak tahu apa tugasnya: 24% – Akan mempertimbangkan perundangan untuk otonomi daerah: 7% – Komentar lain: 3% • Tidak: 52% • Tidak tahu: 14% Dua pertiga (66%) pemilih di Sulawesi tidak pernah mendengar tentang DPD atau tidak yakin jika mereka pernah mendengarnya; seperempat lainnya (24%) pernah mendengar tentang DPD, tapi tidak tahu apa yang akan dilakukan lembaga itu. Hanya 7% yang mengetahui tentang tugas lembaga ini. Para pemilih di Sulawesi termasuk kedalam masyarakat yang cukup mengetahui bahwa pada pemilihan DPR mendatang masyarakat akan memilih sebuah partai politik beserta seorang calon legislatif. Namun demikian, hanya 28% yang mengetahui hal ini, sementara 28% lainnya beranggapan bahwa sistem yang lama, yaitu hanya memilih partai, masih berlaku, serta terdapat 18% yang tidak yakin.

sulawesi

332

11/19/03, 1:39 PM

Sulawesi 333

Pemilihan Presiden Menurut Anda, siapakah yang akan memilih presiden mendatang? Apabila tidak ada calon presiden yang mendapat suara terbanyak, menurut peraturan, bagaimana langkah selanjutnya? [Q.17/18]

Total

Warga MPR DPR Tidak tahu

• Yang menang adalah mendapat suara terbanyak • melakukan pemilihan berikutnya • KPU yang memutuskan • Koalisi Partai • Mengadakan dialog untuk mengambil keputusan • Tidak tahu

27% 26% 16% 1% 1% 29%

Para pemilih di Sulawesi agak sedikit menyadari, dibandingkan pemilih di daerah lainnya, bahwa mereka akan berkesempatan memilih presiden secara langsung pada pemilihan presiden mendatang. Hanya 53% yang mengetahui tentang pemilihan presiden, dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 61%. Terdapat kebingungan tentang apa yang akan terjadi apabila tak ada calon yang mendapatkan suara mayoritas, hanya 26% yang menyadari akan adanya pemilihan ulang.

sulawesi

333

11/19/03, 1:39 PM


Pengetahuan tentang Lembaga-Lembaga Pemilu [Q.24/25] Pernahkah Anda mendengar tentang Komite Pemilihan Umum, atau KPU?

Ya, menyeleng- Ya, tapi garakan tidak Pemilu tahu

Lain lain

Tidak


Ya, mengawasi Pemilu

sulawesi

334

Ya, tapi tidak tahu apa tugasnya

Lain lain

Tidak

11/19/03, 1:39 PM

Sulawesi 335

Lebih dari tujuh di antara sepuluh pemilih di Sulawesi (72%) mengetahui bahwa mereka harus mendaftar ulang untuk pemilu mendatang. Angka ini berada di bawah angka rata-rata nasional yang sebesar 83%. Pengetahuan pemilih di Sulawesi akan adanya tenggat waktu pendaftaran merupakan cerminan dari angka nasional, dimana hanya lebih dari empat di antara sepuluh pemilih yang menyadari hal ini. Hampir delapan dari sepuluh pemilih di Sulawesi (78%) tak pernah mendengar tentang KPU atau tidak yakin tentang tugas lembaga ini dan tujuh dari sepuluh (71%) tidak pernah mendengar mengenai Panwaslu atau tidak yakin mengenai apa yang akan dilakukannya. Satu dari tujuh pemilih mengetahui tentang peran KPU dan satu dari empat mengetahui tugas Panwaslu.


Pemerintahan

sulawesi

335

Ketua RT/RW

KPU

Pemantau/ Polisi pengawas Pemilu

DPR/ DPRD

Lain lain

Tidak ada jawaban/ tidak tahu

11/19/03, 1:39 PM


Tercatat 13% penduduk Sulawesi yang akan mengadukan permasalahan pemilu pada komisi pemilu lokal. Sekitar 36% akan membawanya ke “pemerintah” tanpa penjelasan spesifik lebih lanjut, sementara 34% akan pergi ke ketua RT/RW dan masing-masing 9% akan pergi ke pemantau pemilu atau pihak kepolisian.

Tanggung Jawab Menangani Sengketa Pemilu Jika partai-partai dan Panitia Penyelenggara Pemilu tidak dapat menyelesaikan perselisihan mengenai pemilu, apakah Anda tahu siapa yang akan bertanggung jawab menyelesaikannya? [Q.23]

Warga KPU Kepala Polisi negara Desa

DPR

Lain lain

Apabila permasalahan pemilu tak dapat diselesaikan di tingkat lokal, sekitar 52% pemilih di Sulawesi berpendapat masyarakat harus mengambil alih tanggung jawab itu, sementara 21% beranggapan bahwa KPU adalah pihak yang berwenang untuk itu.

sulawesi

336

11/19/03, 1:39 PM

Sulawesi 337

Kebutuhan Pendidikan Warga Negara Indeks Pengetahuan tentang Ciri-Ciri Demokrasi [Berdasarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan 69-75, base 64]

Rendah

Sedang

Tinggi

Terlalu sedikit pemilih di Sulawesi yang ditanyakan mengenai ciri-ciri negara demokrasi untuk dapat menganalisa jawaban yang diperoleh, karena pertanyaan ini hanya ditanyakan pada seperempat kebutuhan. Di Sulawesi, pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi tercatat yang paling rendah dari seluruh daerah dalam survei. Sekitar 73% penduduk di Sulawesi mengenali tiga atau kurang dari tujuh poin dalam Indeks Prinsip-Prinsip Negara Demokratis sebagai bagian dari demokrasi. Di antara sisanya, 11% mengenali empat atau lima prinsip, sementara 16% mengenali enam atau ketujuh prinsip tersebut.


sulawesi

337

11/19/03, 1:39 PM


Perempuan Menentukan Pilihannya Sendiri Apakah menurut Anda, perempuan yang sudah menikah bisa menentukan pilihannya sendiri dalam pemilu, walaupun pilihannya berbeda dengan suaminya, atau seharusnya ia mengikuti suaminya? [Q.93] Membuat keputusan sendiri Mengikuti suami Tidak tahu

Sekitar 63% penduduk di Sulawesi berpendapat perempuan Indonesia harus menentukan pilihan sendiri dalam pemberian suara, tetapi lebih dari sepertiga (34%) menganggap suami harus menasihati mereka, persentase yang terhitung lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 24%.

sulawesi

338

11/19/03, 1:39 PM

Sulawesi 339

Toleransi Politik: Rapat-Rapat Umum Apakah menurut Anda, seluruh partai politik, bahkan juga partai yang tidak disukai banyak orang, boleh diijinkan untuk mengadakan acara kumpulkumpul, pidato atau rapat partai di daerah anda? [Q.84, base 64]

Ya

Tidak

Sulawesi adalah salah satu daerah dengan sikap tidak toleran yangmeningkat semenjak 1999. Hanya empat dari sepuluh pemilih (41%) medukung diperbolehkannya semua partai mengadakan rapat umum, angka ini menurun dari angka 53% pada bulan Januari 1999 dan 71% di bulan Juli pada tahun yang sama. Lebih dari sepertiga (35%) tak bersedia memperbolehkan partai yang tidak disukai untuk mengadakan pertemuan, angka ini naik dari sebelumnya 21% di awal tahun 1999. Riset kami terdahulu menunjukkan sikap tidak toleran ini berkaitan dengan rasa takut akan konflik dengan kekerasan, sebagaimana telah terjadi di beberapa wilayah Sulawesi.

sulawesi

339

11/19/03, 1:39 PM


Toleransi Politik: Calon dari Kelompok yang sering Diperlakukan Diskriminatif Untuk lembaga perwakilan manapun, apakah Anda pernah terpikir untuk memberikan suara untuk: Seorang perempuan? Seorang keturunan Cina? Eks Tapol? [Q.76, base 64]

Perempuan

Keturunan Cina

Mantan tahanan politik

Sikap tidak toleran terhadap mereka yang berasal dari kelompok yang sering mendapat perlakuan diskriminatif di Sulawesi juga tampak jelas dibandingkan daerah lainnya di negara ini. Hanya sepertiga pemilih di Sulawesi (34%) mempertimbangkan untuk memberikan suaranya pada perempuan, hanya enam persen (6%) mau mendukung calon dari keturunan etnis Tionghoa, dan tujuh persen (7%) mendukung bekas tahanan politik untuk mencalonkan diri.

sulawesi

340

11/19/03, 1:39 PM

Sulawesi 341

Jender dan Partisipasi Politik Persoalan yang Dihadapi Perempuan Menurut Anda, masalah terbesar apa yang sedang dihadapi perempuan di daerah ini? [Q.88] • Kemiskinan/Ekonomi: • Masalah keluarga/Kekerasan dalam rumah tangga: • Pendidikan: • Perkosaan: • Hak-Hak perempuan: • Keluarga Berencana: • Lainnya: • Tidak tahu/Tak ada masalah:

26% 17% 9% 5% 5% 4% 9% 52%

Para pemilih di Sulawesi tidak menganggap perempuan memiliki persoalan-persoalan berbeda, dibandingkan dengan para pemilih di daerah lainnya. Lebih dari setengah pemilih di daerah ini (52%) tidak yakin atau tidak merasa perempuan memiliki permasalahan. Seperempat pemilih (25%) mengungkapkan kemiskinan sebagai masalah utama yang dihadapi perempuan, 17% menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga dan sembilan persen (9%) menyebutkan pendidikan.

sulawesi

341

11/19/03, 1:39 PM


Isu Jender dalam Politik dan Pemilu Beberapa orang mengatakan bahwa perempuan sebagai kelompok punya kebutuhan yang sama sebagaimana halnya kelompok agama, tani, ataupun pengusaha yang mempunyai kepentingannya masing-masing, yang harus disalurkan di dalam politik dan pemilu. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Sangat atau agak? [Q.89] Sangat Agak

Setuju: 61%

Tidak setuju: 21%

Meskipun tingkat pengetahuan terhadap persoalan-persoalan khusus perempuan cenderung rendah, tetapi jumlah pemilih yang mendukung diangkatnya isu-isu jender dalam politik secara umum hampir sama dengan para pemilih di tingkat nasional. Enam dari sepuluh pemilih di Sulawesi(61%) memandang kaum perempuan sebagai kelompok kepentingan politik yang penting, termasuk di dalamnya 36% yang merasa sangat setuju bahwa kepentingan perempuan harus disalurkan melalui jalur politik.

sulawesi

342

11/19/03, 1:39 PM

Sulawesi 343

Pengaruh Kepentingan Perempuan dalam Keputusan Pemberian Suara Apabila ada dua orang dengan kemampuan sama menjadi calon anggota DPR, tetapi satu calon menyuarakan kebutuhan perempuan sedangkan calon lainnya menyuarakan hal lainnya, calon manakah yang akan Anda pilih? Sangat mendukung atau agak mendukung? [Q.90] Sangat Agak


Hal lain: 22%

Hampir separuh pemilih di Sulawesi (47%) mau memilih calon yang menitikberatkan perjuangannya pada isu-isu perempuan, sementara 22% merasa lebih suka mendukung calon yang memperjuangkan isuisu lainnya. Hal ini dapat dibandingkan dengan angka yang hampir berimbang yang dicapai di tingkat nasional (40% mendukung calon yang mengangkat isu-isu perempuan, 38% isu-isu lainnya).

sulawesi

343

11/19/03, 1:39 PM


Isu-Isu Penting Perempuan Ada beberapa pemikiran yang mungkin dibawa oleh para calon anggota Dewan. Tolong beritahu saya, apabila ada, pemikiran manakah yang membuat Anda lebih suka memilih mereka? [Q.91] Pendidikan lanjutan untuk perempuan Lebih banyak pekerjaan untuk perempuan Keluarga Berencana Mendengarkan apa yang diinginkan perempuan Pinjaman uang untuk membantu perempuan memulai usaha Melawan kekerasan dalam rumah tangga Hukum yang melarang perempuan di nomor duakan Tidak satupun

Namun demikian, tak ada isu-isu perempuan yang dianggap cukup menarik untuk mendorong mayoritas pemilih di Sulawesi mendukung calon yang mengusung isu-isu tersebut. Empat puluh lima persen merasa pendidikan lebih tinggi untuk kaum perempuan sebagai hal yang penting, tetapi tak ada isu lain yang bisa menarik lebih dari sepertiga pemilih di Sulawesi. Keluarga Berencana, hal paling menarik kedua dalam skala nasional, hanya menempati posisi ketiga di Sulawesi, yaitu sebesar 33%.

sulawesi

344

11/19/03, 1:39 PM

Sulawesi 345

Sumber-Sumber Informasi, Penggunaan Media dan Bahasa Kebiasaan Mengakses TV dan Radio Berapa hari dalam seminggu Anda menonton TV/mendengarkan radio/membaca suratkabar? (Di antara mereka yang menggunakannya 3 hari per minggu atau lebih) [Q.4/7] Semua Pemilih TV Radio

59% 37%

Sasaran pendidikan pemilih 39% 24%

Sasaran pendidikan warga 53% 33%

TV menjangkau wilayah yang cukup luas di Sulawesi (59%), walau masih terhitung sedikit lebih rendah dibandingkan secara nasional. Radio menjangkau lebih sedikit orang (24%). Relatif sedikit sasaran pendidikan pemilih yang terjangkau TV (39%) atau radio (24%), yang menggarisbawahi pentingnya pendidikan pemilih melalui komunikasi antar individu bagi kelompok ini. Profil media untuk sasaran pendidikan warga negara cenderung sama seperti untuk keseluruhan daerah.

sulawesi

345

11/19/03, 1:39 PM


Stasiun TV Pilihan Stasiun TV manakah yang paling sering Anda tonton? [Q.5, base 108] Semua Pemilih Indosiar RCTI TVRI 1 Trans TV SCTV Metro TV

32% 28% 10% 6% 4% 4%

Sasaran pendidikan pemilih 28% 24% 9% 10% 4% 0%

Sasaran pendidikan warga 32% 25% 12% 6% 4% 2%

Stasiun TV Indosiar dianggap palin menarik bagi sejumlah pemirsa TV di Sulawesi (36%), sementara pemirsa lain memilih RCTI (28%) dan TVRI I (11%).

Stasiun Radio Pilihan Stasiun radio manakah yang paling sering Anda dengarkan? [Q.8, base 72] Semua Pemilih RRI Daerah Sion Tomohon Poliyama

43% 7% 7%

Sasaran pendidikan pemilih 44% 8% 4%

Sasaran pendidikan warga 46% 7% 5%

RRI Daerah mendominasi pasar radio di Sulawesi (43%); Tak ada radio stasiun lain yang mampu menarik perhatian lebih dari angka 7% seperti yang diperoleh oleh stasiun radio seperti Sion Tomohon dan Poliyama.

sulawesi

346

11/19/03, 1:39 PM

Sulawesi 347

Bahasa Pilihan Sembilan Bahasa Pilihan [Q.1/2/3/28]

Indonesia Bugis Gorontalo Toraja Konjo Makasar Sangir Kaledupa Manado

Bahasa Ibu 25% 19% 8% 8% 7% 5% 5% 5% 5%

Mengerti 96% 29% 16% 10% 7% 11% 6% 6% 15%

Bisa membaca 84% 12% 10% 4% 4% 5% 3% 0% 11%

Memilih 72% 10% 2% 2% 3% 1% 4% 0% 3%

Bahasa Indonesia dimengerti oleh 96% masyarakat di daerah ini dan dipilih oleh 72% sebagai bahasa pengantar bagi informasi pendidikan pemilih. Terdapat 28% yang menginginkan bahasa lain sebagai pengantar: sekitar 10% lebih menyukai Bahasa Bugis, 4% Bahasa Sangir, dan 3% Bahasa Konjo dan Manado. Sulawesi merupakan daerah dengan keragaman bahasa terbesar.

sulawesi

347

11/19/03, 1:39 PM


Sumber-Sumber Pendidikan Pemilih Bagaimana Anda mendapatkan informasi/berita tentang cara mendaftarkan diri dan memilih pada pemilihan umum? [Q.11] Semua Pemilih TV Ketua RT/RW Kepala Desa Radio Teman/ Keluarga/ Tetangga Koran Pemilu Lokal Lain-lain/ Tidak tahu

44% 36% 23% 18% 14%

Sasaran pendidikan pemilih 28% 43% 22% 10% 15%

Sasaran pendidikan warga 40% 38% 23% 15% 14%

9% 8% 19%

5% 7% 16%

5% 9% 22%

Sejumlah pemilih di Sulawesi (44%) memperoleh informasi pemilu dari televisi. Selain TV, 36% pemilih di Sulawesi mengandalkan ketua RT/ RW mereka untuk mendapatkan informasi, 23% mendapatkannya dari kepala desa, 18% dari radio dan 14% dari keluarga dan teman. Meskipun demikian, fungsi media informasi berbeda untuk setiap kelompok sasaran. Ketua RT/RW (43%) lebih penting bagi sasaran pendidikan pemilih daripada TV (28%), sementara bagi kelompok sasaran pendidikan warga negara, angka persentasenya masing-masing hampir sama (38% ketua RT/RW dan 40% TV).

sulawesi

348

11/19/03, 1:39 PM

Demokrasi di Indonesia. Sebuah Survei Pemilih Indonesia 2003

Recommend Documents