PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA
Prinsip-Prinsip Demokrasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pemisahan kekuasaan; Pemerintahan konstitusional; Pemerintahan berdasarkan hukum; Pemerintahan mayoritas; Pemilihan umum yang bebas; Partai politik lebih dari satu; Pers bebas; Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 9. Pengakuan terhadap hak minoritas; 10.Peradilan yang bebas.
1.Pemisahan Kekuasaan Antitesis Absolutisme kekuasaan John Locke (Two Treatises of Civil Government) membagi 3 kekuasaan: Legislatif: kekuasaan pembentuk UU; Eksekutif: kekuasaan melaksanakan UU termasuk yudikatif; Federatif: kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri dan menyatakan perang perang dan damai. Montesquieu (L’Esprit de Lois) Trias Politica: Legislatif: kekuasaan pembentuk UU; Eksekutif: kekuasaan melaksanakan UU; Yudikatif: kekuasaan kehakiman;
Pemisahan Kekuasaan Formal dan Material Ismail Suny Pemisahan Kekuasaan Formal: apabila pemisahan kekuasaan tersebut tidak dipertahankan secara tegas; Pemisahan kekuasaan material = pemisahan kekuasaan (Trias Politica).
Indikator Trias Politica Wade & Philips: 1. Apakah orang-orang atau badan-badan yang sama merupakan bagian dari kedua badan legislatif dan eksekutif? 2. Apakah badan legislatif yang mengontrol eksekutif, atau badan eksekutif yang mengontrol legislatif? 3. Apakah badan legislatif melaksanakan fungsi eksekutif dan badan eksekutif melaksanakan fungsi legilatif?
Kondisi Indonesia UUD Negara RI Tahun 1945: 1. Fungsi legislatif: DPR bersama-sama dengan Presiden. 2. Fungsi Eksekutif:Presiden dibantu oleh Menteri. 3. Fungsi Yudikatif: MK, MA, dan Badan-badan peradilan. 4. Fungsi Kepenasehatan: DPA (dulu) dan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) (sekarang) di bawah Presiden. 5. Fungsi Peraturan Keuangan: DPRbersama Presiden serta Bank Sentral. 6. Fungsi Pemeriksaan Keuangan Negara: BPK. 7. Fungsi Kepolisian: Polri dan lembaga pemeriksa serta KPK. 8. Fungsi hubungan luar negeri: Presiden bersama dengan DPR.
Indonesia tidak menganut Trias Politica tidak hanya 3 organ dan 3 fungsi.
2.Pemerintahan Konstitusional Sheldon Wolin: Suatu sistem pemerintahan disebut konstitusional atau menganut paham konstitusionalisme, apabila memiliki 4 ciri: 1. Ada prosedur hukum untuk memberi wewenang kepada pejabat; 2. Ada batasan efektif penggunaan kekuasaan; 3. Ada prosedur yang dilembagakan untuk menjamin pertanggungjawaban dan akuntabilitas pejabat pemerintah (pertanggungjawaban politik dari yang memerintah kepada yang diperintah); 4. Ada sistem jaminan hukum bagi hak-hak warga negara.
Tujuan utama pemerintahan konstitusional: adalah untuk membatasi pelaksanaan kekuasaan politik untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Konstitusionalisme menuntut adanya pengaturan yang ketat terhadap organisasi jabatan politik tertentu dan cara-cara pelaksanaan tugas pemerintahan.
3.Pemerintahan Berdasarkan atas Hukum Penjelasan UUD 1945 SISTIM PEMERINTAHAN NEGARA Sistem Pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam Undangundang Dasar ialah: I. Indonesia, ialah Negara yang berdasar atas Hukum (Rechsstaat) Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). II. Sistem Konstitusionil Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi.
4.Pemerintahan Mayoritas Pemerintahan yang terbentuk berdasarkan dukungan suara terbanyak sehingga memiliki tingkat legitimasi yang kuat karena dikehendaki oleh rakyat. Oleh karena itu, presiden dipilih dengan suara terbanyak. Hal yang sama juga dilakukan dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Prov/Kab/Kota yang menggunakan suara terbanyak.
5.Pemilu yang Bebas Free election: is an electoral process which respects human rights and freedoms, including: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Freedom of speech, Freedom of association, Freedom of register as an elector, a party or a candidate, Freedom from coercion, Freedom of access to the polls, Freedom to vote in secret, Freedom of complain.
Fair election is an electoral process with a level playing field, including: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Non-partisan administration of election, Constitutional protection of electoral law, Universal suffrage and accessible polling places, Balanced reporting by the media, Equitable and non-coercive treatments of parties, candidates, and electors by the government, the police, the military and the judiciary.
Aplikasi di Indonesia Sejak Pemilu 1955 s.d 1998 pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional. Wilayah dibagi dalam dapil, jumlah anggota DPR yang dipilih bagi setiap dapil ditentukan berdasarkan imbangan jumlah penduduk. Tiap 400.000 penduduk memperoleh seorang wakil. Untuk keseimbangan jumlah anggota DPR di Jawa tidak boleh lebih dari luar jawa.
UU No.10 Tahun 2008
Pasal 22E ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945: Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setiap lima tahun sekali. Pemilu untuk memilih 560 anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Pasal 22 C ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945: Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilihan umum diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.
UU No.10 Tahun 2008 Daftar bakal calon memuat paling banyak 120% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan yang harus diverifikasi KPU.
PEMILU DI INDONESIA DALAM ANGKA Pemilu 1955
Pemilu 1971
Pemilu 1977-1997
Pemilu 1999
Pemilu 2004
Pemilu 2009
UU No.5/1975 UU No.2/1980 GOLKAR PDI PPP 69,8 juta (1977) 125,6 (1997)
UU No.3/1999
UU No.12/2003.
UU No.10/2008
48 Partai
24 Partai
38 Partai (Nasional) 6 Partai Lokal (NAD)
Pemilih Terdaftar
UU No.7/1953 UU No.15/1969 UU No.9/1954 172 Partai, 10 Partai organisasi, dan perorangan. 43,1 juta 58,6 juta
117,7 juta
148.000.369,-
171.068.667
Suara Sah
37,8 juta (87,7%)
53,5 (91,4%)
64 juta (91,6%) 112,9 juta (89,9%)
105,7 juta (89,8%)
113.125.750, (76,44%)
Pemenang
PNI (22%) Masyumi (21%) NU (18%) PKI (16%)
GOLKAR (63%) NU (19%) PNI (7%)
Golkar 1977 (62%) 1997 (75%)
PDI-P (33,7%) Golkar (22,4%) PKB (12,6%) PPP (10,7%) PAN (7,1%)
Golkar (21,62%) PDI-P (18,31%) PKB (10,61%) PPP (8,16%) PD (7,46%) PKS (7,20%) PAN (6,41%)
8 Partai
Golkar, PPP, PDI, 21 Partai dan Wakil ABRI.
104.099.785 (60,85%) Partai Demokrat (31) 21.703.137 suara (20,85%) 148 kursi (26,42%) Partai Golkar (23) 15.037.757 suara (14,45%) 108 kursi (19,29%) PDIP (28) 14.600.091 suara (14,03%) 93 kursi (16,61%) PKS (8) 8.206.955 suara (7,88%) 59 kursi (10,54%) PAN (9) 6.254.580 suara (6,01%) 42 kursi (7,50%) PPP (24) 5.533.214 suara (5,32%) 39 kursi (6,96%) PKB (13) 5.146.122 suara (4,94%) 30 kursi (5,36%) Partai Gerindra (5) 4.646.406 suara (4,46%) 26 kursi (4,46%) Partai Hanura (1) 3.922.870 suara (3,77%) 15 kursi (2,68%) 9 Partai
Dasar Hukum Peserta
Partai Di Parlemen 28 Partai
16 Partai
6.Lebih Dari Satu Parpol
They perform their functions: Proposing candidates; Stimulating public opinion; Getting people to vote; Criticism of regime; Responsibility for government; Choosing appointive officers; Unifying the government.
Definisi Parpol Carl J Friedrich: Parpol adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan. Sigmund Neumann: Parpol adalah organisasi dari aktivitas politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat dengan bersaing. UU No. 10 Tahun 2008: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hak dan Pembatasan Parpol Hak Warga negara: UUD Negara RI Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum. Pembatasan: Larangan bagi Parpol untuk menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPRS Nomor XXV /MPRS/Tahun 1966. Ketetapan MPRS ini diberlakukan dengan memegang teguh prinsip berkeadilan dan menghormati hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Fungsi Parpol dlm Negara yang Demokratis
1. Sebagai menjadi 2. Sebagai 3. Sebagai 4. Sebagai
sarana komunikasi politik karena agregasi kepentingan; sarana sosialisasi politik; sarana rekrutmen politik; sarana pengatur konflik.
Hak Parpol 1. 2. 3.
memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara; mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri; memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik; 4. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah; 5. membentuk fraksi di tingkat MPR, DPR, DPRD provinsi/kabupaten/kota; 6. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPR dan DPRD; 7. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di DPR dan DPRD (sesuai UU No.27 Tahun 2009 ttg MPR,DPR, DPD dan DPRD (Susduk)); 8. mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR dan DPRD; 9. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota; 10. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; 11. memperoleh bantuan keuangan dari APBN /APBD.
Wewenang Parpol Melakukan rekrutmen terhadap WNI untuk menjadi: anggota Partai Politik; bakal calon anggota DPR dan DPRD; bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
Sumber Keuangan Parpol iuran anggota; sumbangan yang sah menurut hukum berupa uang, barang, dan/atau jasa; bantuan keuangan dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
Klasifikasi Parpol Partai Massa yang mengutamakan kekuatan pada berdasarkan jumlah anggota partai. Partai Kader yang mengutamakan pengkaderan anggota dengan menekankan pada kesamaan ideologi dan loyalitas pada partai.
Dampak Putusan MK 13 Parpol mengajukan pengujian materiil atas UU PEMILU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 mengenai persyaratan partai politik peserta Pemilu karena partai politik yang tidak memenuhi Electoral Threshold (ET) tetapi mempunyai kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004 secara otomatis dapat mengikuti Pemilu 2009. Ketentuan Pasal 316 huruf d menyebutkan: Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan: (d) memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004. Ketentuan ini bersifat dibatalkan oleh MK.
diskriminatif
dan
akhirnya
JUMLAH PARPOL PESERTA PEMILU 2009
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
PARTAI HATI NURANI RAKYAT PARTAI KARYA PEDULI BANGSA PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PARTAI BARISAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU PARTAI KEDAULATAN PARTAI PERSATUAN DAERAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PARTAI PEMUDA INDONESIA PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN PARTAI KARYA PERJUANGAN PARTAI MATAHARI BANGSA PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN PARTAI REPUBLIK NUSANTARA (RepublikaN) PARTAI PELOPOR
23. PARTAI GOLONGAN KARYA 24. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 25. PARTAI DAMAI SEJAHTERA 26. PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA 27. PARTAI BULAN BINTANG 28. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 29. PARTAI BINTANG REFORMASI 30. PARTAI PATRIOT 31. PARTAI DEMOKRAT 32. PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA 33. PARTAI INDONESIA SEJAHTERA 34. PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA
TAMBAHAN SETELAH PUTUSAN MK: 41. PARTAI MERDEKA 42. PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA 43. PARTAI SARIKAT INDONESIA 44. PARTAI BURUH
