Demokrasi Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih). Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).
Demokrasi di Indonesia Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan sebagai pemenang Pemilu.
Hak - Hak Warga Negara Indonesia A. HAK-HAK WARGA NEGARA DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILA Tahukah Anda hak warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila? Nah! Sebelum saya menjelaskan kepada Anda tentang hak-hak warga negara dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam berbagai bidang seperti bidang politik, pendidikan ekonomi dan sosial budaya. Perhatikan lebih dahulu dan pahami secara baik tentang pengertian demokrasi, macammacam demokrasi serta sistem demokrasi, sampai demokrasi Pancasila. Agar Anda lebih mengerti dan memahami bagaimana sesungguhnya demokrasi itu, dan Anda menjadi lebih mengerti serta memahami tentang hak-hak warga negara dalam praktek yang berdasarkan demokrasi. I. DEMOKRASI Pengertian Ada beberapa pendapat tentang arti demokrasi 1. KRANENBURG Demokrasi terbentuk dari dua pokok kata Yunani, yaitu: Demos (rakyat) dan Kratein (memerintah) yang maknanya adalah “Cara memerintah oleh rakyat” 2. Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto Demokrasi adalah: Suatu negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat, maksudnya: suatu sistem dimana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara.
3. ABRAHAM LINCOLN Demokrasi adalah: Pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Democracy is Government of the people, By the people and for the people). II. SISTEM DEMOKRASI Berdasarkan tugas-tugas serta hubungan antara alat-alat perlengkapan negara demokrasi dapat dibedakan dalam 3 bentuk yaitu: 1. Demokrasi dengan sistem Parlementer; 2. Demokrasi dengan sistem Pemisahan Kekuasaan; 3. Demokrasi dengan sistem Referendum. Apakah yang dimaksud dengan Demokrasi Sistem Parlementer? DSP: adalah sistem demokrasi dalam suatu pemerintahan negara yang menuju kepada badan perwakilan atau parlemen. Sedangkan demokrasi sistem pemisahan kekuasaan Adalah sistem demokrasi dimana kekuasaan dalam negara dipisahkan menjadi 3 bidang yang keberadaannya saling terpisah satu sama lain, contoh adalah Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sementara itu, Kepala Negara (Presiden) langsung dipilih oleh rakyat, contoh Amerika Serikat. III. DEMOKRASI PANCASILA : •
•
•
PENGERTIAN Adalah Paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 DASAR Kedaulatan Rakyat (Pembukaan UUD ‘45) Negara yang berkedaulatan - Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 MAKNA Keikutsertaan rakyat kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara ditentukan peraturan perundang-undangan
Keterangan: Dalam demokrasi Pancasila Rakyat adalah Subjek demokrasi Artinya: Rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta aktif “menentukan” keinginan-keinginan dan juga sebagai pelaksana dari keinginan¬keinginan itu. Aturan permainan dalam demokrasi diatur secara melembaga Artinya: Keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada yang dibentuk melalui Pemilihan Umum.
Demokrasi Pancasila sebagai suatu sistem pemerintah yang berdasarkan kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi pemerintahan. Oleh karena itu, rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi pemeritahan yang dikehendaki sesuai dengan hati nuraninya. Dengan konteks ini, pemerintah berkewajiban memfokuskan perhatiannya kepada kepentingan rakyat banyak dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang merata dan berkeadilan. Di samping itu perlu juga kita pahami bahwa demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan bertumpu pada sepuluh pilar demokrasi yang antara lain: • • • • • • • • • •
demokrasi yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa; menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia; berkedaulatan rakyat; didukung oleh kecerdasan warga negara; sistem pemisahan kekuasaan negara; menjamin otonomi daerah; demokrasi yang menerapkan prinsip rule of law; sistem peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak; mengusahakan kesejahteraan rakyat; dan berkeadilan sosial.
Dan Demokrasi Pancasila tidak saja demokrasi dalam politik yang hanya mengatur masalah kekuasaan negara, tetapi juga demokrasi dalam masalah ekonomi, sosial, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Bagi bangsa Indonesia dalam berdemokrasi harus sesuai dengan Pancasila karena: 1. 2. 3. 4. 5.
sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia; meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME; lebih menghargai hak asasi manusia; menjamin kelangsungan hidup bangsa; mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokrasi dan keadilan sosial.
Selanjutnya perhatikanlah uraian berikut ini tentang hak-hak warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila di bidang politik, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Indonesia sebagai negara yang mempraktekkan serta menjunjung tinggi pemerintahan yang demokratis, melindungi, dan menjamin hak-hak warga negara dalam berbagai bidang: a. Bidang Politik Hak warga negara di bidang politik yaitu hak yang diakui dalam kedudukannya sebagai warga yang sederajat. Oleh karena itu setiap warga negara wajar mendapat hak ikut serta dalam pemerintahan: yakni hak
memilih dan dipilih, mendirikan organisasi atau partai politik, serta mengajukan petisi dan kritik atau saran. b. Hak Warga Negara dalam bidang Pendidikan Untuk memahami hak warga negara dalam bidang pendidikan, perhatikanlah arti dan makna yang terkandung dalam Pasal 31 UUD 1945. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran” Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan Undang-undang” Makna isi Pasal 31 (1) UUD 1945 tersebut merupakan pengakuan bangsa Indonesia atas hak memperoleh pengajaran. Dalam hal ini berarti pemerintah dituntut untuk mengadakan sekolah-sekolah baik umum maupun kejuruan, dengan mengingat kemampuan pembiayaan dan perlengkapan lain yang dapat disediakan oleh pemerintah. Menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengandung maksud “Pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional, sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan. Undang-undang yang mengatur Pasal 31 itu adalah UU No. 2 Tahun 1989 yang masih berlaku saat ini, sedangkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendidikan antara lain: Peraturan Pemerintah (PP) No. 27, No. 28, 29, dan No. 30 Tahun 1990. Dalam UU No. 2 Tahun 1989 itu antara lain disebutkan fungsi Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Sedangkan tujuan Pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. c. Hak Warga Negara dalam Bidang Ekonomi Dalam bidang ekonomi, negara Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi; artinya perekonomian itu dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pengawasan anggota masyarakat. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam hal ini perekonomian jangan sampai jatuh ke tangan orang yang berkuasa, dan rakyat banyak yang tertindas. Apa sajakah hak-hak ekonomi itu? Hak-hak berekonomi antara lain ialah hak untuk memiliki harta benda atau bidang usaha, misal hak jual beli suatu benda, hak membuka
usaha, dan hak mengadakan perjanjian dagang. Kita kembali pada kalimat “jangan sampai jatuh ke tangan orang yang berkuasa dan rakyat banyak yang tertindas” Dalam bidang ekonomi ini, perlu sekali wujud dari pelaksanaannya, seperti dengan adanya kesadaran yang tinggi untuk terciptanya kemakmuran rakyat banyak. Untuk itu, perlu adanya wujud pelaksanaan pengamalan demokrasi Pancasila secara benar, terutama sila ke lima ataupun pasal 33 UUD 1945 tentang Perekonomian. Cobalah Anda renungkan! Anda masih ingatkan isi dan makna pasal 33 UUD 1945. dan isi dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia,dimana dalam pasal 33 dikatakan “Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian jika kita lihat dan pahami pasal 32 UUD 1945 menyatakan “Bahwa pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia”, pasal ini mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengusahakan agar Kebudayaan Nasional dapat maju dan berkembang. Sedang warga negara berhak ikut serta mengembangkan kebudayaan Nasional tersebut dengan kemampuan dan keinginannya. Semangat isi pasal 31 dan pasal 32 itu merupakan pengamalan Sila ke 2, ke 4, dan ke 5 Pancasila karena pasal ini menjamin hak asasi manusia dalam bidang sosial budaya. Kembali pada kalimat di atas “Seandainya keluarga Anda dapat musibah”, bila memang itu terjadi, kita tidak bisa memungkiri itulah suatu kenyataan hidup yang kita jalani. Kita harus sadar bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, ia sangat membutuhkan orang lain, begitu juga sebaliknya mungkin orang lain membutuhkan kita. Dalam kehidupan di masyarakat akan terjadi timbal balik antara individu yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing individu mempunyai hak dan kewajiban. Kepentingan-kepentingan individu serta kewajiban antara yang satu dengan lainnya sering berbenturan, berselisih atau perbedaan paham yang menjurus pada perpecahan dan retaknya hubungan persahabatan yang harmonis. Oleh karena itu marilah kita semua memperhatikan serta menjalankan atau mengamalkan nilai-nilai hak sosial dan budaya seperti, toleransi, kerjasama, maupun bergotong royong sehingga terwujud kehidupan yang tentram dan berbudaya. B. JAMINAN KEBEBASAN UNTUK MENGELUARKAN PENDAPAT YANG DIATUR DALAM PASAL 28 UUD 1945 Setiap pendapat harus disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu melalui saluran yang resmi atau konstitusional.
Pasal 28 E (3) UUD 1945 hasil amandemen atau revisi pada Sidang Tahunan tanggal 7 – 18 Agustus 2000 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal 28 F UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Makna dari pasal 28 UUD 1945 tersebut berarti setiap warga negara diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sesuai dengan alam pikirannya. Akan tetapi kebebasan itu jangan diartikan bebas sebebas-bebasnya, melainkan kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan YME, sesama manusia, maupun pada bangsa dan negara. Contoh kebebasan yang Anda miliki sebagai seorang siswa di dalam kelas, kebebasan itu tidak berarti bahwa Anda bebas berbuat sekehendak hati, dan Anda boleh ribut dan mengangkat kaki serta meletakkannya di atas meja. Anda harus menghargai orang lain. Contoh lain dalam organisasi politik, seorang pemimpin tidak bisa berbuat sekehendak hatinya, walaupun dalam organisasi itu Ia pimpinannya. Begitu juga bila kita akan mengajukan sumbangan pemikiran terhadap negara, maka kita harus melalui badan-badan atau lembaga yang telah ditetapkan, kepada wakil rakyat atau bisa juga melalui media massa, dan organisasi massa, ataupun organisasi sosial politik. Mengapa kebebasan mengeluarkan pendapat perlu ada aturan? Ya, karena setiap orang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, yang tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Sekali lagi agar kita semua sebagai bangsa Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam berdemokrasi, perlu kita pelajari dan kita hayati lalu kita amalkan pasal 28 UUD 1945 berikut aturan lainnya seperti: a. UU No. 2 tahun 1999 tentang Parpol; b. UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu; c. UU No. 4 tahun 1999 tentang sususan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; dan d. UU No. 9 tahun 1998 tentang tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. C. PERAN SERTA WARGA NEGARA SEBAGAI INSAN SOSIAL POLITIK Pada uraian atau penjelasan sebelumnya saya katakan kita sebagai manusia,
mahluk di muka bumi ini tidak bisa hidup sendiri kita pasti membutuhkan orang lain. Begitu pula sebaliknya orang lain mungkin akan membutuhkan kita. Contoh kita sebagai warga negara butuh perlindungan ataupun jaminan kebebasan dari negara. Sebaliknya negara membutuhkan warga masyarakatnya turut berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang politik. Jika kita melihat peran warga negara sebagai insan sosial politik, sebetulnya kita sebagai bangsa harus bangga dan bersyukur karena sejak zaman penjajahan Belanda kesadaran itu sudah ada, contoh bangsa Indonesia mendirikan partai politik seperti PNI yang dipimpin oleh Ir. Soekarno yang akhirnya menjadi Presiden RI pertama, walaupun beliau pernah di tangkap oleh pemerintah Belanda karena pergerakan-pergerakannya. Oleh karena itulah berdasarkan pengalaman sejarah jaminan kebebasan atas hak-hak politik perlu diatur guna menjamin ada kepastian ataupun perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia). Dengan dibuatnya Undang-undang jaminan kebebasan menyatakan pendapat atau politik, agar pemerintah tidak sewenang-wenang. Begitu juga rakyat supaya tidak bertindak anarkis ataupun kebebasan yang tidak berdasarkan norma. Sesuai dengan ketentuan pasal 28 UUD 1945 maka DPR bersama Presiden telah membentuk Undang-undang yang menjamin lebih lanjut hakhak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab harus berusaha mencari titik temu keinginan, cita-cita, pendapat, dan pendirian yang berbeda-beda dalam mencapai kesejahteraan. Itu semua bisa dilakukan melalui organisasi-organisasi sosial atau parpol yang dibentuk oleh masyarakat. Dan untuk mencapai cita-cita tersebut dalam mengeluarkan pendapat di samping partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan, rakyat juga dapat menyalurkan pendapatnya melalui media massa (surat kabar, radio, TV dan sebagainya). Melalui media massa rakyat dapat menyatakan pendapat, saran, atau bahkan kritik terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Uraian di bawah ini cobalah Anda renungkan peran apa saja yang harus Anda lakukan sebagai insan sosial politik dengan contoh-contoh lainnya di bawah ini seperti: 1. 2. 3. 4. 5.
mengisi pembangunan, menjunjung tinggi norma yang berlaku di masyarakat, menjaga ketertiban serta mematuhinya, aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, dan mendukung pemerintah yang sah.
