KEBIJAKAN PEMANFAATAN SISTEM PERINGATAN DINI
DEPARTEMEN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PUM – DIREKTORAT MPPB 1
LATAR BELAKANG HAMPIR 80% WILAYAH INDONESIA RAWAN TERHADAP GEMPA
TEKTONIK KARENA LETAK GEOGRAFISNYA BERADA PADA PERTEMUAN TIGA LEMPENG TEKTONIK UTAMA DUNIA (LEMPENG EURASIA, INDIA AUSTRALIA, SAMUDERA PACIFIC).
EKSPLOITASI TERHADAP SUMBER DAYA ALAM YANG BERLEBIHAN MENYEBABKAN PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN TERGANGGUNYA EKOSISTEM YANG BERDAMPAK PADA BERBAGAI BENCANA;
JENIS BENCANA YANG SERING TERJADI DI INDONESIA: BANJIR,
TANAH LONGSOR, KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN, LETUSAN GUNUNG BERAPI, ANGIN TOPAN, KEKERINGAN, WABAH PENYAKIT, KEGAGALAN TEKNOLOGI DAN KONFLIK SOSIAL; 2
KEBIJAKAN DEPDAGRI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA SE MDN NOMOR 360/991/SJ TGL 22 APRIL 2008 PERINGATAN HARI KESIAPSIAGAAN TSUNAMI DI DAERAH PADA TANGGAL 26 DESEMBER SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT MENGHADAPI TSUNAMI SE MDN NOMOR 360/379/SJ TANGGAL 15 PEBRUARI 2008 TENTANG KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA TSUNAMI PEDOMAN UMUM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA TSUNAMI 3
Bencana Tsunami berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan infrastruktur, dan kerugian bentuk lain, sehingga perlu perhatian dari para Gubernur, Bupati dan Walikota hal-hal sebagai berikut: ¾ Lebih dari 90% tsunami di Indonesia ditimbulkan oleh gempa yang terjadi di dasar laut; ¾ Pengembangan sistem peringatan dini tsunami; 4
¾ Pembangunan shelter dan fasilitas pengungsian; ¾ Pembuatan peta jalur evakuasi dan pemasangan rambu arah evakuasi; ¾ Dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, diharapkan para Gubernur, Bupati, dan Walikota melaksanakan langkah-langkah nyata sebagai berikut:
5
a. Mengefektifkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana; b. Melakukan deteksi dini terhadap daerah rawan bencana tsunami; c. Mengefektifkan sistem peringatan dini sehingga mudah diterima masyarakat; d. Meningkatkan kapasitas sumber daya yang ada, terkait dengan penanggulangan bencana tsunami; e. Meningkatkan peran serta masyarakat; 6
f. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP); g. Pembuatan peta jalur, dan zona evakuasi; h. Pembuatan petunjuk arah evakuasi, dan rambu bahaya tsunami; i. Pembangunan shelter pengungsian, dan sarana prasarana darurat pengungsian; j. Pelatihan evakuasi; k. Sosialisasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bencana dan tsunami. 7
Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 360/379/SJ Tanggal 15 Pebruari 2008
PEDOMAN UMUM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT MENGHADAPI BENCANA TSUNAMI
8
I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Letak geografis Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu lempeng Indo Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik, merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana Setelah kejadian bencana tsunami di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan di berbagai belahan lain dunia pada Desember 2004, dunia internasional sepakat untuk mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system)
9
1.2. Maksud Memberikan petunjuk teknis atau arahan tentang pelaksanaan sistem peringatan dini 1.3. Tujuan a. Memberikan arahan mengenai upaya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana tsunami. b. Meningkatkan upaya pelaksanaan sistem peringatan dini bencana tsunami kepada masyarakat. 10
1.4. Ruang Lingkup Pemasangan server komunikasi dan Sirine, Penyusunan Peta Evakuasi, Pemasangan Rambu Evakuasi, Pelatihan Evakuasi Terstruktur dan Berkala, Pembangunan Shelter, dan Pembangunan Jalan Akses II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1.1. Kebijakan a. Membangun persepsi yang sama bagi semua pihak baik jajaran aparat pemerintah maupun masyarakat. 11
b. Sistem peringatan dini dilaksanakan secara terpadu terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat; c. Mengutamakan upaya preventif; d. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait, melalui peran serta masyarakat, dan swasta.
12
1.2. Strategi a. Pemasangan server komunikasi dan sirine; b. Penyusunan Peta Evakuasi; c. Pemasangan Rambu Evakuasi; d. Pelatihan Evakuasi; e. Pembangunan Shelter; f. Pembangunan Jalan Akses
13
III.
PEMASANGAN SERVER KOMUNIKASI DAN SIRINE 1.1. Fungsi a. Fungsi SERVER KOMUNIKASI adalah untuk menerima informasi dini yang disiarkan BMG kemudian menyebarkannya kepada para aparat di daerah. b. Fungsi SIRINE yang dipasang di pantai berfungsi sebagai alat bunyi untuk memerintahkan masyarakat agar segera meninggalkan pantai ke tempat yang tinggi melalui jalur yang sudah ditentukan. 14
1.2. Pemasangan Server dan Sirine, yang dibagi atas beberapa tahap : a. Pemilihan system komunikasi dari BMG ke pusat krisis yang berada di Provinsi, Kabupaten atau Kota seperti di Satkorlak, Pusdalops, satlak dsb. b. Pemilihan teknologi komunikasi dari pusat krisis ke pantai sehingga masyarakat yang berada di pantai mengetahui apa yang sedang mengancam mereka dalam waktu beberapa menit lagi. 15
1.3. Jalur informasi a. Jalur VSAT-Depdagri, (dari Depdagri Jakarta ke provinsi); b. Jalur internet on line; c. Jalur RANET (Radio-interNET). 1.4. Penerimaan dan Penyebaran Informasi (Aplikasi 5 in 1) Teknisi BMG sudah mengembangkan software yang disebut aplikasi 5 in 1, yang berarti ada 5 aplikasi yang bekerja di 1 PC server secara bersamaan. 16
1.5. Jaringan Sirine Sirine merupakan alat bunyi yang biasa digunakan untuk peringatan tanda bahaya seperti peringatan dini tsunami, kebakaran, ambulance dsb. 1.6. Sumber Daya Manusia Perlu pelatihan yang intensif dibawah bimbingan ahli baik dari pusat maupun dari tingkat provinsi. 17
1.7. Mekanisme Penerimaan Informasi Peringatan Dini a. Sedia PC pentium 4, windows, web browser; b. Pilih jalur komunikasi on line Internet, least line atau RANET; c. Download dan install software 5 in 1; d. Registrasi ke BMG; e. Apabila ingin diseminasi/forward informasi Melalui GSM; pasang GSM modem Melalui telpon or fax, pasang line telpon 18
1.8. Sistem pengiriman peringatan ke Masyarakat yang ada di Pantai a. Menyediakan jaringan sirine dengan pusat kendalinya di pusat krisis; b. Menyediakan komunikasi SSB dari pusat krisis ke pos pantai. 1.9. Mekanisme dan Sistem Software Aplikasi 5 in 1 Terdiri dari 5 aplikasi; server SMS, server Fax, server telpon suara, server web dan alarm atau alert. 19
a. Software mampu menerima info BMG melalui saluran komunikasi on line yang tersedia; internet, dedicated line atau RANET. b. Software mengirimkan atau meneruskan info melalui beberapa server ke alamat yang sudah didaftar. c. Tiap pukul 00.00 waktu setempat software mengirimkan status ke BMG.
20
c. Proses instalasi mengharuskan registrasi aktifasi system ke BMG, sehingga Master Control BMG akan mencatat posisi alat dan kontak person dimana alat tersebut dipasang. Hal ini sangat berguna untuk updating software dan status peralatan penerima. d. Akan melibatkan penyebaran info BMG lainnya secara reguler berupa data prakiraan cuaca, fdrs, dan info BMG lainnya yang disepakati. 21
1.10. Sistem Jaringan Sirine a. Tower sirine b. Modulator Sirine c. Pusat kendali IV. PEMBANGUNAN SHELTER ¾ evakuasi horisontal ¾ evakuasi vertikal Bangunan penyelamat dapat berupa suatu bangunan baru yang khusus dirancang untuk menjadi suatu bangunan penyelamat, atau bangunan yang ada, setelah melalui penelitian, ditetapkan menjadi suatu bangunan penyelamat22
1.1. Pedoman Penilaian Bangunan yang sudah ada untuk ditetapkan sebagai Bangunan Penyelamat Penetapan bangunan untuk dijadikan calon temporary shelter harus didasarkan pada suatu uji dan/atau penilaian kelayakan bangunan tersebut, yang mencakup aspek kelayakan struktur (dalam kondisi beban Tsunami) dan kemudahan pencapaiannya (aksesabilitas) bagi para korban bencana 23
1.2. Tujuan Kegiatan Memperoleh gambaran umum tentang potensi fasilitas umum yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi pengungsi akibat kejadian bencana dan secara cepat mendapatkan informasi umum mengenai kondisi struktur bangunan-bangunan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan penetapannya sebagai tempat penampungan sementara (temporary shelter). 24
1.3. Ruang Lingkup a. Ruang lingkup penilaian cepat bangunan ini mencakup perumusan tahap persiapan: yang meliputi perencanaan kegiatan survey lapangan, persiapan personil, peralatan dan logistik sesuai dengan panduan baku yang ada. b. Tahap pelaksanaan: dilakukan di daerah/wilayah survey yang telah ditetapkan dengan menggunakan metoda dan formulir survey yang telah disetujui oleh pemberi tugas. 25
c. Tahap analisis dan penyusunan rekomendasi: kegiatan ini dilakukan berdasarkan metoda yang telah ditetapkan sebelumnya, dan bersamasama pihak pemberi tugas menetapkan wilayah dan lokasi bangunan temporary shelter, serta penetapan jalur evakuasinya. d. pendekatan/metoda studi dan peralatan survey, analisis hasil survey, dan perumusan rekomendasi bangunan temporary shelter. 26
1.4. Formulir Penilaian Cepat Yang berwenang mengisi formulir tersebut adalah aparat dengan kualifikasi sebagai berikut: a) Ahli struktur bangunan berpendidikan minimal S1 di bidang teknik sipil dengan pengutamaan rekayasa struktur dan pengalaman minimum 5 tahun dalam perancangan bangunan, dan b) Tenaga pendukung dengan pengalaman minimum 5 tahun dalam melakukan survey kondisi struktur bangunan dan berpendidikan minimum D3 Teknik Sipil. 27
• Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara kontinyu disuatu daerah rawan bencana dengan tujuan agar persiapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. • Peringatan dini tersebut disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dengan tujuan memberikan kesadaran masyarakat dalam menghindarkan diri dari bencana. Peringatan dini dan hasil pemantauan daerah rawan bencana berupa saran teknis dapat berupa antara lain pengalihan jalur jalan (sementara atau seterusnya), pengungsian dan atau relokasi, dan saran penanganan lainnya. 28
TABEL : DAERAH / WILAYAH RAWAN BENCANA TSUNAMI Sumber : Kementerian Negara Ristek dan Teknologi
NO 1
2
PROVINSI Nangroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
KABUPATEN
KOTA
1 2 3 4 5 6 7
Aceh Besar Aceh Jaya Aceh Barat Nagan Raya Aceh Barat Daya Aceh Selatan Aceh Singkil
1
Subulussalam
1 2 3 4
Mandailing Natal Nias Nias Selatan Tapanuli Tengah
1
Sibolga
29
PROVINSI
NO
KABUPATEN
KOTA
3.
Sumatera Barat
1 2 3 4 5
Padang Pariaman Agam Pasaman Barat Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan
1 2
Padang Panjang Padang
4.
Bengkulu
1 2 3 4 5
Muko-Muko Bengkulu Selatan Bengkulu Utara Seluma Kaur
1
Bengkulu
5.
Lampung
1 2 3
Lampung Selatan Lampung Barat Tanggamus
1
Bandar Lampung
30
PROVINSI
NO
KABUPATEN
KOTA
6.
Banten
1 2 3
Pandeglang Serang Lebak
1
Cilegon
7.
Jawa Barat
1 2 3 4 5
Sukabumi Cianjur Garut Ciamis Tasikmalaya
1
Banjar
8.
Jawa Tengah
1 2 3
Cilacap Purworejo Kebumen
9.
DIY Yogyakarta
1 2 3
Bantul Kulonprogo Gunung Kidul 31
PROVINSI
NO
KABUPATEN
10.
Jawa Timur
1 2 3 4 5 6 7 8
Lumajang Banyuwangi Trenggalek Tulung Agung Pacitan Blitar Jember Malang
11.
Bali
1 2 3 4 5
Badung Tabanan Jembrana Karangasem Klungkung
KOTA
32
PROVINSI
NO
KABUPATEN
12.
NTB
1 2 3 4 5 6
Lombok Timur Lombok Barat Lombok Tengah Sumbawa Bima Dompu
13.
NTT
1 2 3 4 5 6 7
Kupang Timur Tengah Selatan Sikka Ende Ngada Manggarai Manggarai Barat
KOTA 1.
Bima
33
NO
PROVINSI
KABUPATEN 8 9 10 11 12 13 14 15
Flores Lembata Alor Timor Tengah Utara Belu Rote Ndau Sumba Timur Sumba Barat
14.
Kalimantan Timur
1 2 3 4 5
Paser Penajam Paser Utara Berau Kutai Kertanegara Kutai Timur
15.
Kalimantan Selatan
1 2 3
Kota Baru Tanah Laut Tanahbumbu
KOTA
1 2
Balikpapan Bontang
34
NO
PROVINSI
KABUPATEN
16.
Sulawesi Barat
1 2
Majene Mamuju Utara
17.
Sulawesi Tengah
1 2 3 4 5 6 7 8
Banggai Buol Donggala Poso Toli-Toli Parigimoutong Tojo Unauna Morowali
18.
Sulawasi Utara
1 2 3 4 5
Bolaang Mongondow Minahasa Minahasa Selatan Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaud
KOTA
35
NO
PROVINSI
KABUPATEN
19.
Sulawesi Tenggara
1 2 3 4 5 6 7 8
Buton Konawe Kanawe Selatan Kolaka Kolaka Utara Muna Bombana Wakatobi
20.
Sulawesi Selatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sinjai Bantaeng Bulukumba Bone Jeneponto Takalar Wajo Luwu Luwu Utara Luwu Timur
KOTA
36
PROVINSI
NO
KABUPATEN
21.
Gorontalo
1 2 3 4
Gorontalo Boalemo Pohuwato Bonebolango
22.
Maluku
1 2 3 4 5 6
Maluku Tengah Seram Barat Seram Timur Maluku Tenggara Maluku Tenggara Barat Buru
23.
Maluku Utara
1 2 3 4 5
Halmahera Barat Tidore Kepulauan Kepulauan Sula Halmahera Timur Halmahera Utara
KOTA
37
PROVINSI
NO
KABUPATEN
24.
Papua Barat
1 2 3 4
Fakfak Sorong Manokwari Kaimana
25.
Papua
1 2 3 4 5 6
Jayapura Merauke Nabire Biak Numfor Yapen Waropen Sarmi
KOTA
38
INGAT !!!..... BENCANA BISA DATANG……. KAPAN SAJA…… DIMANA SAJA….. DAN DAPAT MENIMPA…. SIAPA SAJA…… LEBIH BAIK SIAP SIAGA DARIPADA PORAK PORANDA 39
40
