Jakarta,
Mei 2017
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN KEMENTAN YANG SWASEMBADA PANGAN ADALAH:
TERKAIT
TERWUJUDNYA
a. MEWUJUDKAN SISTEM PERTANIAN BERKELANJUTAN YANG EFISIEN b. MENCIPTAKAN KESEIMBANGAN EKOSISTEM PERTANIAN YANG MENDUKUNG KEBERLANJUTAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PANGAN. c. MENJADIKAN PETANI YANG KREATIF, INOVATIF, DAN MANDIRI UNTUK MENGHASILKAN PRODUK PERTANIAN BERDAYA SAING TINGGI.
TUJUAN MELAKSANAKAN PENGENDALIAN PUPUK DAN PESTISIDA YG BEREDAR DI DLM NEGERI DG MEMPERHATIKAN ; 1. 2. 3.
PERIZINAN STANDARISASI PELARANGAN DAN PEMBATASAN
PERMASALAHAN 1.
ADANYA BARANG BEREDAR TANPA IZIN
2.
ADANYA BARANG BEREDAR TANPA STANDAR YG DITENTUKAN (SNI WAJIB)
3.
ADANYA BEREDAR TERDAFTAR
4.
ADANYA BARANG BEREDAR TDK SESUAI DG DAFTAR
5.
ADANYA TAKARAN ATAU TIMBANGAN YG TIDAK SESUAI
BARANG YG BLM
DASAR HUKUM
1
UNDANG-UNDANG RI NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
2
UNDANG-UNDANG RI NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
3
UNDANG-UNDANG RI NO. 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN
4
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTAN DENGAN POLRI
5
PERATURAN PEMERINTAH LAINNYA
LAPORAN POLISI
TINDAK PIDANA
• • • • • • • •
PEMANGGILAN PENAHANAN PENANGKAPAN PENGGELEDAHAN PENYITAAN PEMERIKSAAN PEMBERKASAN PELIMPAHAN PERKARA
BUKAN TINDAK PIDANA
ADMIN INSTANSI TERKAIT
PENUNTUTAN
PENGADILAN
BARANG WAJIB SNI
WAJIB LABEL BHS INDONESIA
WAJIB TERDAFTAR DAN IJIN EDAR
PELANGGARAN HAKI
TIDAK DILAKS OLEH PELAKU USAHA
PENINDAKAN BARANG WAJIB SNI
UU RI NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN UU RI NO 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN REGULASI SNI WAJIUB
WAJIB LABEL BHS INDONESIA
UU RI NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN UU RI NO 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN REGULASI WAJIB LABEL BHS IND.
WAJIB TERDAFTAR
UU RI NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN UU RI NO 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN REGULASI WAJIB LABEL BHS IND.
UU RI NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MERK DAN INDIKASI GEOGRAFIS REGULASI LAINNYA.
PELANGGARAN HAKI
LANDASAN HUKUM PUPUK
UU No.12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman PASAL 37 ayat 1
Pupuk Yang Beredar Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Wajib Memenuhi Standart Mutu Dan Terjamin Efektivitasnya Serta Diberi Label
PASAL 60 ayat 1 huruf (f) Mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) ; di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
LANDASAN HUKUM PESTISIDA UU No.12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
PASAL 38 Pestisida yang akan diedarkan di dalam wilayah negara RI wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label.
PASAL 60 ayat 1 huruf (g) Mengedarkan pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dg label sbgmn dimksd dalam pasal 38 ayat (1); dipidana kurungan paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
7
PENYELIDIKAN
OPERASI KERJASAMA
PENYIDIKAN
SOSIALISASI
STAKE HOLDER KOORDINATOR
1. PERIZINAN 2. STANDARISASI KEMENTERIAN PERTANIAN RI
KOORDINASI PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYIDIKAN DIKOORDINASIKAN BERSAMA
PPNS
POLRI DIKEDEPANKAN PPNS
PENYIDIK POLRI MEM-BACK UP SEBAGAI WUJUD FUNGSI KORWAS
P E R A N
P O L R I
PRE EMTIF
1. 2. 3.
TINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT. SEMINAR, WORKSHOP, RAKOR KOORDINASI
PREVENTIF
1. 2. 3.
CEGAH TERJADINYA PELANGGARAN / PIDANA SOSIALISASI PENGAWASAN DI TEMPAT TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU
GAKKUM
1. 2. 3.
PENYIDIKAN OLEH PPNS / POLRI POLRI MEMBERIKAN BANTUAN PENYIDIKAN POLRI MEMBERIKAN BANTUAN PENGAMANAN KEPOLISIAN
1. 2.
KERJA SAMA PENDIDIKAN, KURSUS, PELATIHAN BERIKAN BANTUAN UNTUK PENDIDIKAN, KURSUS, PELATIHAN
1. 2. 3.
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI PENGEMBANGAN INFORMASI SOSIALISASI UTK BANGUN PERSEPSI YG SAMA, GUNA KETERPADUAN STAKE HOLDER
KERJASAMA
SHARING INFORMASI
14
