KEBIJAKAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN Kementerian Perdagangan Januari 2017
1
Dasar Hukum Peningkatan Nilai Tambah UU 4/2009 PP No. 23/2010
Pasal 103: Kewajiban bagi Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri
Pasal 170: Kewajiban pemegang KK untuk melakukan pemurnian selambatlambatnya 5 (lima) tahun sejak diundangkan
Pasal 93: Kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan secara langsung maupun melalui kerja sama
Pasal 95: PNT mineral logam dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan logam atau pemurnian logam
Pasal 112: Kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
PP 1/2014 Sejak 12 Januari 2014, penjualan mineral ke luar negeri dapat dilakukan untuk produk hasil pengolahan mineral logam (konsentrat)
Permen ESDM No.1 /2014 Pengaturan batasan minimum pengolahan dan pemurnian Penjualan konsentrat ke luar negeri sampai tanggal 12 Januari 2017 Dicabut dan dirubah
Perubahan keempat
Permen ESDM No. 5 /2017
PP I/2017 Pemegang ijin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan mineral dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri
Pengaturan batasan minimum pengolahan dan pemurnian Konsentrat dan Produk Pertambangan Tertentu berupa Nikel dengan kadar < 1,7 % dan Bauksit dengan kadar Al2O3 ≥ 42 % dapat dilakukan penjualan ke luar negeri paling lama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan (11 Januari 2022)
KEBIJAKAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN SASARAN DAN TUJUAN
Pencegahan eksploitasi berlebihan di bidang pertambangan yang dapat merusak lingkungan. Pengembangan industri hilir (hilirisasi) dalam rangka menciptakan produk olahan tambang yang berdaya saing tinggi
Mendukung ketersediaan bahan baku tambang di dalam negeri Peningkatan investasi (pembangunan smelter dan industri pengolahan) dan peningkatan penyerapan tenaga kerja Traceability produk pertambangan dalam rangka peningkatan pengawasan legalitas pengelolaan pertambangan dan pembayaran royalti (melalui kebijakan verifikasi) The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
3
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SEKTOR PERTAMBANGAN
KEDAULATAN DI BIDANG PERTAMBANGAN
Kedaulatan sebagai hak konstitusional bagi bangsa Indonesia, sebagaimana juga berlaku universal bagi bangsa-bangsa lain, untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan alam, termasuk sektor pertambangan yang dimilikinya untuk sebesar-besarnya mencapai kesejahteraan dan memenuhi kepentingan kehidupan mereka.
HAK HUKUM DAN POLITIK UNTUK MELAKUKAN TATAKELOLA SEKTOR PERTAMBANGAN
Penatakelolaan sektor pertambangan merupakan kehendak rakyat Indonesia yang disampaikan melalui perwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat untuk dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan guna menjamin pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan dapat dijalankan dengan baik, tertib, transparan, efektif dan efisien (good governance) sehingga berimplikasi postif terhadap perekonomian nasional.
PEMBANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Produk pertambangan merupakan kekayaan alam yang tidak terbarukan sehingga pembangunan di bidang pertambangan harus dikelola (managed) secara baik, efektif, efisien dan berkelanjutan (sustainable development). Kebijakan pembangunan di bidang pertambangan ini juga bertujuan untuk mencegah eksploitasi berlebihan di bidang pertambangan yang dapat merusak dan merugikan lingkungan.
PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK PERTAMBANGAN
Atas dasar hal tersebut , perlu ditetapkan suatu program yang komprehensif untuk pengembangan industri hilir (hilirisasi) dalam rangka menciptakan produk olahan tambang yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi. Salah satu diantara kebijakan pemerintah pendukung program ini adalah melalui penetapan kebijakan pelarangan ekspor produk pertambangan yang masih berupa bahan mentah (raw material/ore) dan pengendalian ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian yang memenuhi batasan minimum. 4 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
KEBIJAKAN PENINGKATAN EKSPOR PERTAMBANGAN BERNILAI TAMBAH UU No. 04/2009
PP No. 23/2010 jo 1 /2017
Permen ESDM No. 05/2017
Permendag No. 01/2017
• Peningkatan nilai tambah merupakan suatu kewajiban. • KK dan IUP diberikan waktu transisi 5 tahun untuk menyiapkan fasilitas pemurnian. • Pemegang KK wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. • Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu. • Ketentuan lebih lanjut Mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian serta batasan minimum pengolahan dan pemurnian diatur dengan Peraturan Menteri. • Peningkatan Nilai tambah komoditas tambang Mineral dilakukan melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian; • Ekspor tambang hanya dapat dilakukan setelah memenuhi batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian; • Pemegeng Kontrak Karya Mineral Logam dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri paling lama 5 tahun sejak tanggal berlakuknya permen ESDM no. 5 / 2017 setelah melakukan perubahan bentuk pengusahaannya menjadi IUPK Operasi Produksi Ekspor tambang hanya dapat dilakukan setelah: • Memenuhi batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian; • Verifikasi di pelabuhan muat dan/atau • Persetujuan ekspor setelah mempertimbangkan rekomendasi dari kementerian ESDM (khusus lampiran II dan lampiran III). • Masa Berlaku ekspor produk pertambangan hasil pengolahan (lampiran II) diperpanjang s/d 11 Januari 2022. Produk Pengolahan Mineral Logam
PMK No. 13/PMK.010/2017
Mineral Logam Kriteria Tertentu
Tingkat Kemaujuan Fisik Pembangunan Smelter
Tahap I 0 % s/d 30 %
Tahap I 30 % s/d 50 %
Tahap I 50 % s/d 75 %
Tahap I 75 % s/d 100 %
Bea Keluar
7,5 %
5%
2,5 %
0
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
Nikel Kadar < 1,7 % Ni
10 %
Bauksit yang telah dilakukan pencucian dengan kadar ≥ 42 % AI03
10 %
Kewajiban Pemenuhan & Pengolahan Dalam Negeri
Pasal 3C
UU No. 4 Tahun 2009
“Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atausebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri”
Pasal 9C
Pemenag IUP dan IUPK wajib meningkatkan Nilai tambah sumber daya mineral dan/atau Batubara”
Pasal 102
Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau Batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara
Pasal 170
“Pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5(lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”.
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
Relaksasi Ekspor Konsesntrat Mineral dan Produk Pertambangan tertentu Mineral s/d 11 Januari 2022 Pasal 112 C Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu.
Pasal 17 Permen ESDM Nomor 05 Tahun 2017 Penjualan ke LN dalam jumlah tertentu hasil pengolahan, dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 5 tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. Pasal 5 Permendag No 01/M-DAG/PER/1/2017 Tahun 2017 Produk Pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian (Lampiran II) dan Produk Pertambangan tertentu (Lampiran III) hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.
Lampiran II PMK No . 13/PMK.010/2017 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
INSTRUMEN KEBIJAKAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN SESUAI PERMENDAG NO. 01 TAHUN 2017 I. Ekspor produk pertambangan pada Lampiran I Mineral logam yang sudah mencapai batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian, serta mineral bukan logam dan batuan yang sudah mencapai batasan minimum pengolahan : • Verifikasi oleh Surveyor II. Ekspor produk pertambangan pada Lampiran II : Mineral logam yang sudah mencapai tahap pengolahan : • Persetujuan Ekspor (PE) • Verifikasi oleh Surveyor • Hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 11 Januari 2022. III. Ekspor Produk pertambangan pada lampiran III produk pertambangan tertentu berupa nikel dengan kadar < 1,7% Ni dan bauksit yang telah dilakukan pencucian dengan kadar ≥ 42 % AI2O3 : • Persetujuan Ekspor (PE) • Verifikasi oleh Surveyor • Hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 11 Januari 2022. IV.Produk pertambangan pada lampiran IV Mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dilarang diekspor jika masih dalam bentuk ore/raw material dan belum mencapai batasan minimum. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
8
PROSES BISNIS EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN BUSINESS01PROCESS FOR EXPORT OF MINING PRODUCTS PEMURNIAN PERMENDAG TAHUN 2017 Lampiran I • 112 Jenis Mineral Logam dan Bukan Logam • 12 Jenis Batuan
Lampiran IV
Lampiran II dan III
• 10 Jenis Konsentrat Mineral Logam • Dan 1 Jenis Anoda Slime • Nikel dan bauksit tertentu
fotokopi IUPK, IUP, IUI, TDP, NPWP rekomendasi Dirjen Minerba
SURAT PESETUJUAN EKSPOR (SPE)
Hanya sampai 11 Januari 2022
VERIFIKASI (LS)
LS
LC
IUP OP/ IUPK OP/ IUPK Pengolahan Pemurninan dilengkapi sertifikat CNC IUI/TDI KK
Keabsahan administrasi Jumlah dan nilai barang Negara dan pelabuhan tujuan Jenis dan spesifikasi barang Waktu pengapalan dan pelabuhan muat Bukti pelunasan royalti LC
EKSPOR
Peran surveyor untuk memastikan legalitas asal tambang, lunas royalti dan spesifikasi minimum yang dibolehkan ekspor, serta pelaku usaha The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
KETENTUAN DALAM PERMENDAG TIDAK BERLAKU TERHADAP:
barang pameran
PENGECUALIAN
barang bawaan penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman Barang seni atau kerajinan berbahan batuan yang telah mengalami proses pengolahan
Produk industri berbahan baku impor atau Produk industri berbahan baku skrap
Ekspor Barang Contoh uji mineral dalam rangka kerjasama penelitian dan pengembangan.
Pengecualian Batasan Pengolahan dan /atau pemurnian .
Harus mendapat persetujuan dari Dirjen sesuai pertimbangan teknis dari instansi pembina. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
PERSETUJUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
Sumber. Kemendag up date 27 Febrauari 2017 The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar;
Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada : • harga rata-rata tertinggi pada bursa internasional (LME/ Asian Metal); • harga rata-rata tertinggi Free On Board (FOB), • harga rata-rata tertinggi yang berlaku di pasar dalam negeri atau • harga rata-rata tertinggi di negara pengimpor produk pertambangan hasil HPE ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait dan diterbitkan tiap bulan sampai tanggal 11 Januari 2022
Okt - Des 2016
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
Mar 2017
% Au
15,25 ppm
25,30 ppm
% Ag
52,07 ppm
68,48 ppm
Market Share & Progress Pembangunan Smelter Market Share Volume Ekspor Konsentrat
100
1%
80
13%
60 40
20
KK
21%
0
65%
SEBUKU IRON LATERITIC ORES, PT FREEPORT INDONESIA, PT NEWMONT NUSA TENGGARA, PT Lain-Lain
Dengan adanya kebijakan yang baru, perhitungan oleh verifikator independen atas progres pembangunan smelter akan dimulai dari awal lagi dengan tanpa memasukkan Jaminan Kesungguhan. Sebagian besar perusahaan pertambangan existing besaran progress pembangunan smelter akan terkoreksi negatif dikarenakan dihitung berdasarkan pembangunan fisik dan resapan biaya (sebelumnya hanya berdasarkan serapan biaya). Pada tahun 2016, PT FI dan PT Newmont dalam kalkulasi penerimaan BK sektor mineral memberikan kontribusi hampir 100%.
Penerimaan BK Mineral Tahun 2016 (triliun rupiah) 0.01
PT FI Sumber. BKF
1.2
1.2
PT Newmont
Lain-Lain
13
THANK YOU
