KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA
Kuliah SEI pertemuan 11
NANANG HARYONO, S.IP., M.Si DEPARTEMEN ADMINISTRASI FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA 2012 http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
ARTHUR LEWIS dalam buku “DEVELOPMENT PLANNING”, membagi perencanaan kedalam 6 pengertian : 1. Berarti faktor letak geografis, bangunan, tempat tinggal dll. Perencanaan kota & negara (Town & Country Planning) Perencanaan tata guna tanah (Land-use Planning) Perencanaan fisik (Physical Planning) Perencanaan kota & daerah (Urban & Regional Planning) 2. Berarti keputusan penggunaan dana pemerintah di masa datang 3. Berarti ekonomi berencana 4. Perencanaan kadangkala setiap penentuan sasaran produksi pemerintah 5. Penetapan sasaran perekonomian secara keseluruhan 6. Perencanaan kadangkala untuk menggambarkan sarana pemerintah
Ciri-ciri perencanaan pembangunan ekonomi 1.
2. 3.
4. 5.
6. 7.
Usaha mencapai perkembangan sosial ekonomi mantap (Steady social economic growth). Tercermin pada pertumbuhan ekonomi positif. Usaha meningkatkan pendapatan Usaha perubahan struktur ekonomi ; Usaha diversifikasi ekonomi Usaha perluasan kesempatan kerja Usaha pemerataan pembangunan ; DISTRIBUTIVE JUSTICE Usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi
Perencanaan Pembangunan Ekonomi pada Suatu Negara
Paduan antara perencanaan makro ekonomi dan mikro ekonomi
Mikro ekonomi
1.
2.
3.
Teori mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian - bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Dalam teori mikroekonomi masalah ekonomi dibedakan menjadi 3 persoalan yang dinyatakan dengan : Apakah jenis – jenis barang dan jasa yang perlu diproduksi? Bagaimanakah barang dan jasa yang diperlukan masyarakat akan dihasilkan? Untuk siapakah barang dan jasa perlu dihasilkan?
Makro ekonomi
1.
2. 3. 4.
Teori makroekonomi menganalisis masalah tentang keseluruhan kegiatan perekonomian. Aspek pertama yang dibahas dalam teori makrokonomi adalah mengenai penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Analisis ini menerangkan tentang sampai dimana suatu perekonomian akan menghasilkan barang dan jasa. Dalam makroekonomi juga merinci tentang analisis mengenai pengeluaran agregat kepada 4 komponen yaitu : Pengeluaran rumah tangga ( konsumsi rumah tangga ) Pengeluaran pemerintah Pengeluaran perusahaan ( investasi ) Ekspor dan impor
Kebijakan Fiskal
Yaitu kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengolah / mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah peneriamaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan Fiskal mempunyai kebijakan yang sama dengan Kebijakan Moneter. Perbedaannya terletak pada isntrument kebijakannya. Jika dalam Kebijakan Moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar, maka dalam Kebijakan Fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluaran .
Pajak
Secara hukum Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal ( berdasarkan undang-undang ), sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum ( misalnya denda atau kurungan penjara ) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban. Secara Ekonomi Pajak didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan ( dunia usaha ) ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa memberi balas jasa langsung. Besarnya pajak yang diterima pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sebaliknya pajak dapat mempengaruhi pola laku produksi atau konsumsi.
Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional
Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah
Anggaran Pembangunan
Politik anggaran dibagi menjadi : a. Anggaran Defisit ( Deicit Budget ) Adalah anggaran yang direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah ( T
G atau G>T ). Politik anggaran surplus dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap memanas. Melalui anggaran ini pemerintah mengerem pengeluarannya untuk menurunkan tekanan pemerintah atau mengurangi daya beli dengan menaikkan pajak. c. Anggaran Berimbang ( Balance Budget ) Adalah anggaran yang apabila pengeluaran sama dengan penerimaan (G=T atau T=G )
Tantangan pembangunan Ekonomi 2012
1. MENDORONG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI. Dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi, industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, penguatan penyerapan belanja negara, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi. 2. MENJAGA STABILITAS EKONOMI. Perhatian akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar dihadapkan pada tingginya resiko harga komoditi baik migas maupun nonmigas serta arus modal yang dapat membahayakan perekonomian. 3. MEMPERCEPAT PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN. Langkah-langkah akan dipusatkan pada upayaupaya yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan yang tepat.
ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO
“Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”.
SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2012 1.
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBUTUHAN INVESTASI Pertumbuhan ekonomi didorong dengan meningkatkan investasi, menjaga ekspor nonmigas, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertajam belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dalam tahun 2012 , perekonomian diperkirakan tumbuh sebesar 6,7 persen, lebih tinggi dibandingkan sasaran tahun 2011 (6,4 persen).
2. MONETER Kebijakan moneter terus diarahkan untuk menjaga likuiditas perekonomian agar sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian. Efektivitas kebijakan moneter akan terus ditingkatkan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah. Dengan nilai tukar Rupiah yang stabil serta pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga, laju inflasi pada tahun 2012 diperkirakan sekitar 5,0 – 6,0 persen
3. NERACA PEMBAYARAN Penerimaan ekspor tahun 2012 diperkirakan meningkat sebesar 12,8 persen, didorong oleh peningkatan ekspor migas dan non-migas yang masing-masing naik 10,1 persen dan 13,5 persen. Sementara itu impor non-migas dan migas diperkirakan naik masing-masing sebesar 16,0 persen dan 5,6 persen. Dengan defisit sektor jasajasa yang diperkirakan masih tetap tinggi, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2012 diperkirakan menurun menjadi USD 2,1 miliar.
4. KEUANGAN NEGARA Pada tahun 2012 pendapatan negara dan hibah diperkirakan mencapai Rp 1.259,5 trilliun, yang didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp 997,0 trilliun dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp 261,4 trilliun. Sementara itu, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 1.370,5 trilliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 924,7 trilliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 445,8 trilliun
PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka menurun. Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi sekitar10,5-11,5 persen dan pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi berkisar antara 6,4-6,6 persen dari angkatan kerja. Dengan harapan ekonomi tumbuh sebesar 6,7 persen, maka secara ringkas gambaran ekonomi makro dan neraca pembayaran tahun 2012
Bagaimana dengan di Daerah?
PENDANAAN MELALUI TRANSFER KE DAERAH
Sedangkan tujuan dari dana transfer ke daerah ini adalah untuk: 1. meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat, daerah dan antardaerah; 2. menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota; 3. meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; 4. meningkatkan daya saing daerah; 5. mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro; 6. meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal daerah; serta 7. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional dan meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.
Untuk meningkatkan ekonomi di tingkat pemerintahan lokal terdapat dana perimbangan
Dasar hukum: Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam hal ini, alokasi Dana Perimbangan dimaksudkan termasuk untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta antar-Pemerintah Daerah.
Dana perimbangan diklasifikasikan menjadi: 1. Dana Alokasi Umum (DAU), 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 3. Dana Bagi Hasil (DBH)
Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum. DAU merupakan instrumen untuk mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.
Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari pajak penghasilan dan sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas dan panas bumi). DBH dialokasikan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal kemampuan keuangan (kapasitas fiskal).
Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional.
FIN
