PERKIRAAN DAMPAK KEBIJAKAN PROTEKSI DAN PROMOSI TERHADAP EKONOMI HORTIKULTURA INDONESIA

PERKIRAAN DAMPAK KEBIJAKAN PROTEKSI DAN PROMOSI TERHADAP EKONOMI HORTIKULTURA INDONESIA The Impact Estimation of Promotion and Protection Policies on Horticultural Economy in Indonesia Saptana dan Prajogo U. Hadi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161

ABSTRACT Trade liberalization and economic crisis generate greater challenges in agricultural development in Indonesia. Despite the remaining high tariff rate on Indonesian agricultural products as stated in the WTO agreement, this country applied low import tariff rates of 0-5% during the 1998–2004 for almost all its agricultural products, except for rice and sugar which are increased to 25-30%. Since 1 January 2005, Indonesia applies higher tariff rates of 10-40% for a number of agricultural products, including horticultural products. Indonesia also launches policies to promote development of horticultural sector. This paper aims to analyze the impact of protection as well as promotion policies on horticultural economy both at macro and micro level. It is found that he protection policy in terms of increasing tariff rates from 5% to 25% for shallots and oranges would potentially increases wholesale price, producer price, production quantity, producer surplus and farm income, but reduces demand/ consumption, consumer surplus, import and government revenue from import tax. Impact of promotion policy in terms of improved distribution system if the subsidized fertilizers potentially reduces fertilizer cost by Rp 1.37 million for potato farm in Karo (North Sumatera), Rp 0.44 million for potato farm in Tabanan (Bali), and Rp 0.21 million for shallots farm in Majalengka (West Javat) per hectare per season, and by Rp 4.03 million for orange farm in Karo and Rp 1.56 million for mango farm in Majalengka per hectare per year. Meanwhile, import relaxation for potato seeds of french fries and Atlantic varieties is expected to increase production and export of processed products of potato. The future policy perspectives would be maintaining the existing tariff and promotion policies as well as deregulation and de-bureaucratization inclined towards the improved competitiveness of horticultural products and farmer’s income. Key words : policy impact, protection, promotion, economy of horticulture ABSTRAK Liberalisasi perdagangan dan krisis ekonomi menimbulkan tantangan yang semakin berat dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Meskipun komitmen tarif produk pertanian Indonesia dalam forum WTO masih cukup tinggi, selama kurun waktu 1998–2004 Indonesia menerapkan tarif impor 0-5 persen untuk hampir semua produk pertanian, kecuali beras dan gula yang dinaikkan menjadi 25-30 persen. Baru pada tanggal 1 Januari 2005, Indonesia mulai menerapkan kebijakan tarif relatif tinggi (10-40%) untuk beberapa produk pertanian termasuk hortikultura. Indonesia juga

PERKIRAAN DAMPAK KEBIJAKAN PROTEKSI DAN PROMOSI TERHADAP EKONOMI HORTIKULTURA INDONESIA Saptana dan Prajogo U. Hadi

21

menempuh kebijakan promosi untuk pengembangan subsektor hortikultura. Tulisan ini bertujuan mengkaji dampak kebijakan proteksi dan kebijakan promosi terhadap ekonomi komoditas hortikultura di tingkat makro dan mikro. Dampak kebijakan proteksi berupa peningkatan tarif impor dari 5 persen menjadi 25 persen untuk bawang merah dan jeruk berpotensi meningkatkan harga grosir, harga petani, produksi, surplus produsen, dan pendapatan usahatani, tetapi mengurangi konsumsi, surplus konsumen, impor, dan penerimaan pemerintah dari pajak. Dampak kebijakan promosi berupa perbaikan sistem distribusi pupuk berpotensi menurunkan biaya pupuk per hektar per musim pada usahatani kentang di Karo (Sumatera Utara) dan Tabanan (Bali), masing-masing Rp 1,37 juta dan Rp 0,44 juta, usahatani bawang merah di Majalengka (Jawa Barat) Rp 0,21 juta, usahatani jeruk di Karo (Sumatera Utara) Rp 4,03 juta, dan usahatani mangga di Majalengka (Jawa Barat) Rp 1,56 juta. Sementara itu, pelonggaran impor bibit kentang varietas french fries dan Atlantik diharapkan akan meningkatkan produksi dan ekspor hasil olahan keripik kentang. Perspektif kebijakan ke depan adalah mempertahankan kebijakan tarif dan promosi, serta kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang di arahkan untuk meningkatkan daya saing produk hortikultura nasional dan pendapatan petani. Kata kunci : dampak kebijakan, proteksi, promosi, ekonomi hortikultura

PENDAHULUAN Perubahan lingkungan strategis berupa liberalisasi perdagangan, otonomi daerah, perubahan preferensi konsumen dana kelestarian lingkungan menuntut adanya perubahan dalam kebijakan pembangunan. Adanya arus liberalisasi perdagangan di satu pihak dan krisis ekonomi yang berkepanjangan di lain pihak menimbulkan tantangan pembangunan sektor pertanian yang makin berat. Setiap negara yang menjadi anggota organisasi perdagangan dunia (WTO) harus makin membuka pasarnya. Hambatan perdagangan, baik berupa tarif impor maupun nontarif, harus dikurangi hingga akhirnya dihapuskan. Dalam proses menuju perdagangan bebas, negara-negara maju berupaya meningkatkan daya saing produk pertanian melalui penerapan teknologi intensif, skala usaha besar, dan kemampuan manajemen tinggi, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian. Namun, masih ditemui bahwa peningkatan produksi pertanian di negara maju masih sarat dengan pemberian subsidi yang mendistorsi pasar. Dengan adanya subsidi (domestik dan ekspor), surplus produksi mereka dapat dijual dengan harga murah yang menyebabkan harga pasar dunia menjadi sangat rendah. Kenyataan ini harus dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, yang kondisi ekonominya hingga saat ini belum sepenuhnya pulih akibat krisis ekonomi. Indonesia sejak krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 kurang mampu melaksanakan program-program pembangunan sektor pertanian yang telah disusun dalam rangka menghadapi jadwal liberalisasi perdagangan produk pertanian yang telah disepakati dalam WTO. Kondisi paling berat yang terjadi pada tahun 1998 telah memaksa Indonesia pada saat itu harus Jurnal Agro Ekonomi, Volume 26 No.1, Mei 2008 : 21 - 46

22

meliberalisasikan produk-produk pertaniannya jauh lebih cepat daripada yang seharusnya. Meskipun komitmen tarif produk pertanian Indonesia dalam forum WTO masih cukup tinggi, selama kurun waktu 1998–2004, Indonesia telah menerapkan tarif impor 0-5 persen untuk hampir semua produk pertanian, kecuali beras dan gula yang berada di sekitar 25-30 persen dari bound rate 160 persen untuk beras dan 95 persen untuk gula (BP2HP, 2004). Baru pada tanggal 1 Januari 2005, Indonesia mulai menerapkan kebijakan tarif relatif tinggi (10-40%) untuk beberapa produk pertanian strategisnya, termasuk beberapa produk hortikultura. Dengan kondisi pasar domestik yang sangat terbuka bagi produk hortikultura dari luar yang berkualitas dan dengan harga murah karena terdistorsi, menyebabkan produk-produk hortikultura dalam negeri makin terdesak dan terancam pengembangannya. Di sisi lain, perhatian terhadap upaya penguatan daya saing produk pertanian Indonesia masih relatif kurang karena terbatasnya sumberdaya keuangan negara. Dewasa ini, masih ada ruang bagi kebijakan pembangunan sektor pertanian yang lebih mengarah kepada kebijakan promosi dan proteksi, yaitu kebijakan yang mendorong pengembangan komoditas-komoditas pertanian unggulan secara intensif sambil melakukan perlindungan yang memadai untuk mendukung program pembangunan yang sedang diupayakan. Dalam rangka meningkatkan daya saing produk hortikultura Indonesia, masih ada ruang untuk menggunakan intrumen kebijakan proteksi dan promosi yang perlu direncanakan untuk diimplementasikan di lapangan secara lebih operasional. Kebijakan yang diperlukan dapat berupa kebijakan tarif impor, subsidi, dan perizinan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing agribisnis hortikultura. Kebijakan tarif 1 Januari 2005 serta kebijakan subsidi pupuk, dan kebijakan perizinan yang telah diterapkan perlu dievaluasi dampaknya terhadap daya saing produk hortikultura dalam mendukung visi “Mencapai Indonesia Sebagai Eksportir Produk Hortikultura Tropis”. Untuk itu, diperlukan analisis yang dapat memberikan gambaran tentang dampak kebijakan proteksi, subsidi, dan perizinan terhadap ekonomi komoditas hortikultura baik di tingkat makro maupun mikro. Dalam hal kebijakan proteksi, pemerintah (cq Ditjen P2HP) ingin menaikkan tarif bea masuk yang pada tahun 2005 sebesar 5 persen menjadi 25 persen. Kebijakan yang tergolong kebijakan promosi, antara lain adalah pemberian subsidi dan perbaikan sistem distribusi pupuk, dan kemudahan dalam perizinan. Informasi yang dihasilkan diharapkan akan dapat digunakan sebagai referensi penting dalam menyusun kebijakan proteksi dan promosi komoditas hortikultura. Secara lebih rinci tulisan ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi kebijakan proteksi dan promosi pada komoditas hortikultura, (2) menganalisis perkiraan dampak peningkatan kebijakan tarif dari 5 persen menjadi 25 persen dan perbaikan distribusi pupuk terhadap ekonomi hortikultura di tingkat makro


23

dan mikro, dan (3) merumuskan opsi-opsi kebijakan tarif dan promosi serta kebijakan insentif lain pada komoditas hortikultura. METODE PENELITIAN Kerangka Pemikiran Pemerintah dalam perekonomian modern mempunyai tiga fungsi sentral, yaitu (1) meningkatkan efisiensi; (2) menciptakan pemerataan dan keadilan; dan (3) memacu pertumbuhan ekonomi secara makro dan memelihara stabilitasnya (Samuelson dan Nordhaus, 1993). Isu paling relevan dalam hubungan antarnegara di era liberalisasi perdagangan adalah penataan kembali sistem produksi dan perdagangan, sehingga dapat memperkokoh fundamental ekonomi. Kebijakan di bidang produksi seharusnya dikembalikan kepada komoditas-komoditas pertanian yang mempunyai keunggulan komparatif tinggi, seperti komoditas hortikultura (Saptana et al., 2001). Kebijakan di bidang perdagangan diarahkan untuk memacu pertumbuhan komoditas ekspor dan promosi ekspor agar mampu memasuki pasar internasional serta menahan arus masuk komoditas dengan mengembangkan komoditas substitusi impor melalui kebijakan tarif dan insentif lainnya sejauh masih dalam kerangka kesepakatan GATT. Pengenaan tarif di Indonesia sebagai negara importir netto (net importer) untuk komoditas hortikultura, misalnya bawang merah dan jeruk, akan memberikan manfaat bagi para petani produsen karena tarif merupakan pajak bagi barang-barang sejenis yang diproduksi di luar negeri (Lindert and Kindleberger, 1993). Di negara importir netto, harga barang-barang normal di pasar dunia lebih murah daripada harga di pasar dalam negeri. Adanya impor untuk memenuhi defisit permintaan di pasar dalam negeri menyebabkan harga yang berlaku di pasar dalam dan luar negeri menjadi sama. Untuk mengukur dampak kebijakan tarif di tingkat makro (nasional), digunakan pendekatan “Partial Equilibrium Model” yang telah diterapkan oleh beberapa peneliti, antara lain Hadi dan Nuryanti (2005) untuk gula/tebu serta Hadi dan Wiryono (2006) untuk beras/padi. Pada gambar 1 diperlihatkan bahwa di sebuah negara yang perekonomiannya terbuka dan tidak terdapat distorsi (tanpa tarif), harga domestik sama dengan harga luar negeri (Po). Dalam hal ini, Po adalah harga paritas impor dalam mata uang rupiah. Pada posisi harga Po (tanpa tarif), berdasarkan kelerengan (yang mencerminkan elastisitas) kurve penawaran (S) dan kurve permintaan (D), jumlah penawaran/produksi dalam negeri adalah Qso dan permintaan/konsumsi adalah Qdo. Sebagai net importer, Indonesia mengimpor sebesar Qmo = Qdo – Qso. Surplus ekonomi produsen adalah daerah segitiga a-b-Po, sedangkan surplus konsumen adalah daerah segitiga Po-h-v. Terlihat bahwa pada saat harga dunia rendah ini, terjadi ketimpangan yang sangat besar antara surplus produsen dan surplus Jurnal Agro Ekonomi, Volume 26 No.1, Mei 2008 : 21 - 46

24

konsumen, dimana konsumen menikmati surplus jauh lebih besar dibanding produsen. Pada posisi ini, pemerintah tidak mendapatkan penerimaan pajak impor, Gro = 0 Dalam kajian ini ada dua tingkat tarif impor, yaitu tarif awal (Tr1) sebesar 5 persen yang berlaku pada tahun 2005 dan tarif baru yang diinginkan oleh pemerintah (Tr2) sebesar 25 persen. Pada saat tarif impor adalah Tr1 (5%), maka harga akan menjadi P1 = Po + Tr1. Pada posisi harga P1 ini, jumlah produksi domestik akan terdorong meningkat menjadi Qs1, sedangkan permintaan akan tertekan menjadi Qd1, sehingga jumlah impor turun menjadi Qm1 = Qd1 – Qs1. Surplus produsen akan naik menjadi daerah segitiga a-i-P1 sedangkan surplus konsumen akan turun menjadi daerah segitiga P1-m-v. Dengan adanya tarif ini, pemerintah akan mendapatkan penerimaan dari pajak impor sebesar daerah segiempat c-g-m-i atau sebesar Gr1 = Qm1*Tr1. Harga (Rp/kg) v S

P2

n

P1

i

Po

b

j c

e

r k

m f

g

h D

a

0

Qso Qs1 Qs2

Qd2

Qd1 Qdo

Gambar 1. Ilustrasi Dampak Tarif terhadap Ekonomi Komoditas Hortikultura Pada saat tarif impor adalah Tr2 (25%), maka harga domestik akan menjadi P2 = P1 + ΔTr atau P2 = P1 + (Tr2 – Tr1). Pada posisi harga P2 ini, jumlah produksi domestik akan terdorong meningkat lagi menjadi Qs2,


25

sedangkan permintaan akan tertekan lagi menjadi Qd2, sehingga jumlah impor turun lagi menjadi Qm2 = Qd2 – Qs2. Surplus produsen akan naik lagi menjadi daerah segitiga a-n-P2, sedangkan surplus konsumen akan turun lagi menjadi daerah segitiga P2-r-v. Dengan adanya tarif baru ini, pemerintah akan mendapatkan penerimaan dari pajak impor sebesar daerah segiempat e-f-r-n atau sebesar Gr2 = Qm2*Tr2. Dari model grafis tersebut di atas dapat diturunkan model matematika untuk mengestimasi dampak kebijakan tarif impor terhadap ekonomi makro komoditas hortikutlura, yang akan diuraikan dalam bagian berikut ini. Metode Analisis Sesuai dengan tujuannya, analisis mencakup tiga aspek, yaitu (1) dampak kebijakan proteksi (tarif) terhadap ekonomi komoditas substitusi impor (produksi, konsumsi, ekspor, impor, harga petani, dan pendapatan petani produsen); (2) dampak kebijakan subsidi input terhadap biaya dan keuntungan usahatani; dan (3) dampak kebijakan perizinan terhadap kelancaran pedagangan output dan input. Dampak Kebijakan Tarif Estimasi Dampak Makro Dalam analisis ini, starting pointnya adalah kondisi pada tahun 2005, dimana tarif impor yang berlaku pada saat itu adalah sebesar 5 persen (bukan dari tarif 0%). Oleh karena itu, semua data aktual yang menyangkut harga dunia dalam dolar AS, nilai tukar, harga grosir, harga petani, produksi, impor, konsumsi, dan penerimaan pemerintah dari pajak impor adalah untuk kondisi pada saat tarif tarif impor 5 persen. Data untuk kondisi tarif impor 0 persen tidak diperlukan dalam analisis ini, kecuali harga impor (US$ CIF). Selanjutnya adalah menghitung perkiraan perubahan harga grosir, harga petani, produksi, impor, konsumsi, penerimaan pemerintah dari pajak impor, surplus produsen, surplus konsumen dan surplus netto sebagai dampak dari kenaikan tarif impor dari 5 persen menjadi target 25 persen, yaitu tarif impor yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2005. 1. Penghitungan Harga Dunia dan Harga Paritas Impor Harga suatu komoditas hortikultura di pasar dunia yang tercermin pada harga impor (CIF) di pelabuhan Indonesia dalam satuan mata uang rupiah dihitung dengan rumus (1) sebagai berikut: PW = CIF*ER ..................................................................................... (1) dimana :

Jurnal Agro Ekonomi, Volume 26 No.1, Mei 2008 : 21 - 46

26

PW

= Harga impor di pelabuhan Indonesia dalam rupiah (Rp/kg)

PCIF

= Harga impor di pelabuhan Indonesia dalam dolar ($US/kg)

ER

= Nilai tukar ofisial (Rp/$US)

Harga paritas impor di tingkat grosir (P1) diperoleh melalui pengalian PW dengan bilangan 1,2 dimana bilangan 0,2 (atau 20%) adalah persentase biaya bongkar dan biaya administrasi di pelabuhan Indonesia dan keuntungan importir, yaitu : P1 = 1,2*PW ...................................................................................... (2) 2. Kenaikan Tarif Impor Perubahan tarif ad-valorem (%dT) merupakan persentase selisih antara tarif baru setelah kenaikan (Tr2) dan tarif lama (Tr1), yaitu : %dT = %Tr2 – %Tr1.......................................................................... (3) 3. Estimasi Dampak Kenaikan Tarif (a) Perubahan Harga Grosir dan Jumlah Permintaan Harga sebelum tarif naik adalah P1. Dengan naiknya tarif, maka harga grosir juga akan naik. Diasumsikan bahwa perubahan tarif seluruhnya ditransmisikan ke harga grosir. Dengan kata lain, elastisitas transmisi tarif (ET) sebesar 1. Persentase perubahan harga grosir (%dP) sebagai akibat perubahan tarif (%dT) dihitung dengan rumus (4): %dP = %dT*ET ................................................................................. (4) Perubahan absolut harga grosir dihitung dengan rumus (5) dan harga grosir setelah perubahan tarif adalah P2 yang dihitung dengan rumus (6) sebagai berikut : dP = (P1*%dP)/100 .......................................................................... (5) P2 = P1 + dP .................................................................................... (6) Persentase perubahan jumlah permintaan (%dQd) sebagai akibat dari naiknya harga grosir (%dP) karena naiknya tarif adalah : %dQd = %dP*Ed .............................................................................. (7) Ed pada persamaan (7) adalah elastisitas permintaan, yang dihitung dengan fungsi permintaan (8) sebagai berikut: lnQdit = i + ilnQdit-1 + ilnPit + (ijlnPijt) + ilnYt .............................. (8) dimana : Qdit

= Jumlah permintaan komoditas i tahun t (ton)


27

Qdit-1 = Jumlah permintaan komoditas i tahun t-1 (ton) Pit

= Harga grosir riil komoditas i tahun t (Rp/kg)

Pjt

= Harga grosir riil komoditas substitusi/komplemen j tahun t (Rp/kg)

Yt

= Pendapatan (GDP) riil tahun t (Rp)

i

= Elastisitas permintaan komoditas i terhadap harga sendiri (Ed)

Perubahan absolut jumlah permintaan (dQd) merupakan perkalian persentase perubahan permintaan (%dQd) dengan jumlah permintaan awal sebelum tarif naik (Qd1) : dQd = %dQd*Qd1 ............................................................................ (9) Jumlah permintaan setelah kenaikan tarif (menjadi Qd2) adalah : Qd2 = Qd1 + dQd.............................................................................(10) (b) Perubahan Harga Produsen dan Jumlah Penawaran Dengan naiknya harga di tingkat grosir dari P1 ke P2 karena naiknya tarif impor, maka harga di tingkat produsen (Pf) juga naik melalui mekanisme transmisi harga yang diestimasi dengan persamaan (11) di bawah ini (1 adalah elastisitas transmisi harga, EP): lnPft = 0 + 1lnPt .............................................................................(11) Persentase perubahan harga produsen (%dPf) sebagai akibat dari naiknya harga grosir (%dP) dihitung dengan rumus (12) berikut : %dPf = %dP*EP ...............................................................................(12) Perubahan absolut harga produsen (dPf) merupakan perkalian persentase perubahan harga produsen (%dPf) dengan harga produsen awal (Pf1), yaitu: dPf = %dPf*Pf1 ............................................................................... (13) Harga produsen setelah terjadi perubahan (Pf2) adalah : Pf2 = Pf1 + dPf................................................................................ (14) Persentase perubahan jumlah penawaran (%dQs) sebagai akibat dari naiknya harga produsen (%dPf) karena naiknya tarif adalah : %dQs = %dPf*Es ............................................................................(15) Es pada persamaan (15) adalah elastisitas penawaran, yang diestimasi dengan persamaan (16) sebagai berikut : LnQsit = i + ilnQsit-1 + ilnPfit + (ijlnPfijt) + (ilnPfjt) + T ............(16)


28

dimana : Qsit

= Jumlah penawaran komoditas i tahun t (ton)

Qsit-1 = Jumlah penawaran komoditas i tahun t-1 (ton) Pf it

= Harga jual produsen riil komoditas i tahun t (Rp/kg)

Pf jt

= Harga jual produsen riil komoditas pesaing j tahun t (Rp/kg)

Pf xt

= Harga beli produsen riil input x tahun t (Rp/kg)

T

= Trend (proksi teknologi)

i

= Elastisitas penawaran komoditas i terhadap harga sendiri (Es)

Perubahan absolut jumlah penawaran (dQs) merupakan perkalian persentase perubahan penawaran (%dQs) dengan jumlah penawaran awal (Qs1), yaitu: dQs = %dQs*Qs1............................................................................ (17) Jumlah penawaran setelah kenaikan tarif (Qs2) adalah: Qs2 = Qs1 + dQs .............................................................................(18) (c) Perubahan Jumlah Impor Jumlah impor sesudah kenaikan tarif (Qm2) adalah : Qm2 = Qd2 – Qs2 ............................................................................(19) Perubahan jumlah impor (dQm) adalah selisih antara jumlah impor setelah perubahan tarif (Qm2) dan jumlah impor awal sebelum tarif naik (Qm1), yaitu : dQm = Qm2 – Qm1..........................................................................(20) (d) Perubahan Surplus Ekonomi Surplus ekonomi terdiri dari surplus produsen, surplus konsumen, penerimaan pemerintah dari pajak impor, yang jumlah seluruhnya merupakan surplus ekonomi netto. Perubahan surplus produsen (dPS), perubahan surplus konsumen (dCS), perubahan penerimaan pemerintah dari pajak impor (dGR) dan perubahan surplus ekonomi netto (dNS) dihitung dengan rumus (21) sampai dengan (25) sebagai berikut : dPS = dP*(Qs1 + dQs/2) .................................................................. (21) dCS = dP*(Qd1 – dQd/2)...................................................................(22)


29

dGR = Qm2*Tr2 – Qm1*Tr1 ............................................................. (23) dNS = dPS + dCS + dGR ................................................................ (24)

Estimasi Dampak Mikro Peningkatan harga produsen sebagai akibat dari naiknya harga grosir karena naiknya tarif impor akan meningkatkan keuntungan petani. Dengan asumsi faktor lain tetap (ceteris paribus) maka naiknya keuntungan usahatani hanya disebabkan oleh naiknya harga produsen. Perubahan keuntungan usahatani per hektar dihitung dengan rumus (25) sebagai berikut : d = QY*(Pf2 – Pf1)............................................................................(25) dimana : d Qy Pf 1 Pf 2

= Perubahan keuntungan usahatani (Rp/ha) = Produksi (GKG) (kg/ha) = Harga di tingkat produsen pada tarif awal (Rp/kg) = Harga di tingkat produsen sesudah kenaikan tarif (Rp/kg)

Dampak Perbaikan Distribusi Pupuk Untuk mendorong pertumbuhan produksi, pemerintah memberikan subsidi harga pupuk kepada pertanian rakyat untuk jenis pupuk urea, ZA, SP36 dan NPK. Pada tahun 2005, harga eceran tertinggi (HET) pupuk per kg di tingkat kios adalah Rp 1.050 untuk urea, Rp 950 untuk ZA, Rp 1.400 untuk SP36 dan Rp 1.600 untuk NPK. Namun dalam kenyataannya, harga pupuk yang dibayar petani jauh lebih tinggi daripada HET tersebut karena sistem distribusi pupuk yang belum efisien. Analisis ini mengestimasi dampak perbaikan sistem distribusi pupuk terhadap biaya dan pendapatan usahatani. Diasumsikan bahwa perbaikan sistem distribusi pupuk tersebut dapat menurunkan harga pupuk yang dibayar petani sehingga harga di tingkat petani hanya 10 persen lebih tinggi daripada HET untuk wilayah Jawa dan Bali dan 20 persen lebih tinggi daripada HET untuk wilayah lainnya (Sumatera Utara). Untuk analisis tersebut digunakan persamaan (26) sebagai berikut : CF = {Qx*(Pxi – c*HETx)} ..............................................................(26) dimana : CF Qx Px HETx

= Penurunan jumlah biaya pupuk (Rp/ha) = Jumlah penggunaan pupuk x (kg/ha) = Harga pupuk x yang dibayar petani (Rp/kg) = Harga eceran tertinggi pupuk x (Rp/kg)


30

c x

= Koefisien harga pupuk (0,1 untuk Jawa/Bali, 0,2 untuk lainnya) = Jenis pupuk (Urea, ZA, SP36 dan NPK)

Ceteris paribus, pengurangan total biaya pupuk sebesar CF merupakan penambahan keuntungan petani. Data Untuk analisis dampak makro digunakan data sekunder (time series data) yang terdiri dari data perkembangan produksi dalam negeri, volume impor dan ekspor, nilai impor dan ekspor, harga grosir, pendapatan nasional riil per kapita, dan jumlah penduduk selama 1997-2004 dari Badan Pusat Statistik dan Ditjen Bina Produksi Hortikultura di Jakarta. Data volume impor dan ekspor serta nilai impor dan ekspor tahun 2004-2005 diperoleh dari data FAO tahun 2005. Untuk analisis transmisi harga dari pedagang besar (grosir) ke produsen digunakan harga perdagangan besar di provinsi, daerah sentra produksi lokasi penelitian dari Dinas Pertanian Sumatera Utara, Bali, dan Jawa Barat (tahun 2004). Data volume, harga eceran, dan besarnya subsidi pupuk digunakan data dari Departemen Pertanian. Untuk analisis dampak mikro digunakan data primer di tingkat usahatani yang dikumpulkan dari lapangan di Kabupaten Karo (Sumatera Utara), Kabupaten Tabanan (Bali), dan Kabupaten Majalengka (Jawa Barat) oleh Saptana et al. (2005). Jumlah petani contoh pada masing masing komoditas yang dianalisis adalah sebagai berikut : (1) bawang merah di Majalengka 15 responden; (2) kentang di Kabupaten Karo dan Tabanan masing-masing 10 responden; (3) jeruk di Kabupaten Karo 15 responden; dan (4) mangga gedong di Kabupaten Majalengka 5 responden. Jumlah petani secara keseluruhan adalah 45 responden. Jenis lahan yang diusahakan adalah: lahan sawah irigasi perdesaan untuk bawang merah, lahan kering dataran rendah untuk mangga, dan lahan kering dataran tinggi untuk kentang dan jeruk. HASIL DAN PEMBAHASAN Identifikasi Kebijakan Kebijakan Proteksi Untuk melindungi komoditas hortikultura domestik terhadap ancaman produk sejenis dari luar negeri, pemerintah Indonesia menempuh kebijakan proteksi, namun masih dalam batas toleransi GATT. Untuk empat komoditas hortikultura yang dianalisis, yaitu bawang merah, kentang, mangga, dan jeruk, pemerintah menetapkan tarif impor baru untuk tahun 2005, seperti terlihat pada tabel 1. PERKIRAAN DAMPAK KEBIJAKAN PROTEKSI DAN PROMOSI TERHADAP EKONOMI HORTIKULTURA INDONESIA Saptana dan Prajogo U. Hadi

31

Tabel 1. Tarif Bea Masuk (TBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Empat Komoditas yang Dianalisis, 2005 (%) Kode HS

Deskripsi barang

TBM

PPN

Bawang Merah: 0703102100

Umbi untuk dibudidayakan (bibit)

0703102900

Lain-lain Kentang:

0701100000

Bibit

0701900000 0804500020

Lain-lain Mangga Orange:

0

10

25

10

0

10

25 25

10 10

0805100010 Segar 5 10 0805100020 Kering 5 10 0805200000 Mandarin 25 10 Sumber : Buku Tarif Bea Masuk Indonesia Berdasarkan AHTN 2004 (Ditjen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan), yang telah dilengkapi dengan ralat 01 2004.

Untuk bibit, baik bawang merah maupun kentang, pemerintah tidak mengenakan tarif impor atau tarif bea masuk (TBM), dengan tujuan untuk mendorong kemajuan teknologi produksi dari aspek pembibitan (bibit berkualitas dengan produktivitas tinggi dan kualitas hasil prima). Untuk yang bukan bibit, tarif bea masuk yang dikenakan adalah 25 persen untuk bawang merah, kentang, mangga, dan jeruk mandarin, sedangkan untuk orange hanya 5 persen. Namun, semua komoditas impor dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen, baik untuk bibit maupun nonbibit. Data aktual pada kondisi tarif impor 5 persen (tahun 2005) yang menyangkut harga grosir, harga petani, produksi, impor, permintaan, dan penerimaan pemerintah dari pajak impor diperlihatkan pada tabel 2. Tabel 2. Data Aktual pada Kondisi Tarif Impor 5% (2005) Uraian

Bawang merah

Jeruk

Harga grosir pada tarif impor 5% (Rp/kg)

3.747

10.431

Harga petani pada tarif impor 5% (Rp/kg)

3.823

4,107

701.560

1.372.341

Impor netto (ton)

36.606

56.265

Permintaan (ton)

738.166

1.428.606

6,5

28,0

Produksi (ton)

Penerimaan pemerintah (Rp milyar)


32

Kebijakan Promosi Subsidii Harga dan Perbaikan Sistem Distribusi Pupuk Pemerintah menempuh kebijakan subsidi harga pupuk untuk meringankan beban biaya petani dalam melakukan usahataninya dengan tujuan agar petani mampu menerapkan teknologi anjuran untuk meningkatkan produksi dan pendapatan. Kebijakan subsidi yang selama ini ditempuh pemerintah, khususnya untuk sektor pertanian, adalah untuk pupuk kimia (urea, ZA, SP36, dan NPK). Jumlah pupuk yang disubsidi, harga eceran tertinggi (HET), dan jumlah subsidi untuk sektor pertanian pada tahun 2005 ditunjukkan pada tabel 3. Terlihat bahwa jumlah pupuk yang mendapat subsidi terbesar adalah urea, kemudian disusul SP36, ZA, dan yang terkecil adalah NPK. Jumlah subsidi pupuk seluruhnya pada tahun 2005 mencapai sekitar Rp 2,269 triliun. Jika ditambah dengan biaya transportasi untuk distribusi dan pengawasan, maka total biaya subsidi pupuk mencapai Rp 3,125 triliun. Tabel 3. Volume, Harga Eceran Tertinggi dan Subsidi Pupuk 2005 Jenis Pupuk Urea ZA SP36 NPK Jumlah subsidi pupuk Transportasi Pengawasan

Volume (ton) 4.027.415 600.000 750.000 230.000

HET (Rp/kg) 1.050 950 1.400 1.600

Total

Subsidi (Rp juta) 1.491.486 260.517 329.019 187.988 2.269.010 81.761 20.000 3.125.404

Sumber : Deptan (2005) dalam BP2HP (2005).

Subsidi pupuk tersebut di atas didasarkan pada kondisi sebelum kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005 dengan nilai tukar Rp 8.600/US$. Dengan naiknya harga BBM secara signifikan pada bulan Oktober 2005 dan menurunnya nilai tukar rupiah, diperkirakan jumlah subsidi yang diperlukan untuk pupuk di sektor pertanian akan lebih besar lagi. Walaupun jumlah subsidi naik, HET pupuk masih tetap tidak berubah, sehingga kebijakan ini sangat menolong petani yang kemampuan modalnya masih sangat lemah. Jenis subsidi lain yang diberikan kepada masyarakat umum adalah subsidi harga BBM. Namun sejak 1 Oktober 2005, subsidi harga BBM dikurangi secara drastis sehingga harga premium per liter yang semula Rp 1.800 naik menjadi Rp 2.400 dan kemudian naik lagi menjadi Rp 4.500. Kenaikan harga ini disebabkan oleh meningkatnya harga minyak mentah dunia secara signifikan, melemahnya nilai tukar rupiah, dan makin terbatasnya kemampuan keuangan PERKIRAAN DAMPAK KEBIJAKAN PROTEKSI DAN PROMOSI TERHADAP EKONOMI HORTIKULTURA INDONESIA Saptana dan Prajogo U. Hadi

33

negara. Kenaikan harga BBM ini dipastikan akan meningkatkan biaya produksi dan transportasi hasil pertanian. Jika sebagian dana kompensasi kenaikan harga BBM bisa dialokasikan untuk subsidi harga pupuk dan pembangunan infrastruktur pedesaan, diharapkan sektor pertanian akan mampu bertahan. Promosi Ekspor Untuk memperkenalkan produk hortikultura nasional di pasar dunia perlu dilakukan promosi ekspor. Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri. Beberapa temu bisnis yang dimotori oleh Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Dinas Pertanian di Batam dengan mengundang pelaku agribisnis di daerah lain serta pembeli dari Singapura dan Malaysia yang ditujukan untuk mempromosikan produk hortikultura KAHS telah dilakukan. Para atase bidang pertanian di kantor-kantor kedutaan besar atau konsulat di berbagai negara perlu aktif melakukan promosi, baik melalui pameran maupun penyebaran brosur-brosur dan website yang menarik perhatian konsumen luar negeri. Seperti yang pernah dilakukan oleh Pemda Riau di Singapura. Di dalam negeri sendiri, promosi produk-produk hortikultura unggulan perlu dilakukan, baik melalui media elektronik (TV, radio, website) maupun media cetak (koran, majalah, brosur) karena potensi pasar domestik sendiri sangat besar. Oleh karena itu, masing-masing instansi terkait, baik di pusat maupun di daerah, perlu melakukan promosi produk-produk unggulan nasional maupun unggulan daerah masing-masing. Pembangunan Infrastruktur Pemerintah sudah banyak membangun infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, namun masih belum mencukupi. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur perlu terus dilakukan, untuk membuka isolasi daerah, sehingga dapat berkembang lebih cepat. Produksi pertanian untuk komoditas yang tahan kondisi alam berat (lahan marginal, kering), seperti mangga dan jeruk, dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan lahan-lahan tersebut. Dengan meluasnya dan membaiknya jaringan infrastruktur jalan, maka arus barang berupa hasil-hasil pertanian juga dapat lebih cepat dikirim dengan biaya lebih murah dan lebih cepat, sehingga kerugian karena kerusakan atau mahalnya biaya angkut dapat dikurangi. Dampak Kebijakan Proteksi Kebijakan proteksi yang ditempuh oleh pemerintah untuk komoditas hortikultura adalah peningkatan tarif impor dari 5 persen menjadi 25 persen bagi komoditas substitusi impor. Komoditas hortikultura dalam kajian ini yang


34

termasuk komoditas substitusi impor adalah bawang merah dan jeruk. Pada saat tarif impor 5 persen, semua data harga impor dalam dolar AS, nilai tukar, harga grosir, harga produsen. Hasil estimasi dampak makro dan mikro dari peningkatan tarif impor terhadap ekonomi kedua komoditas tersebut adalah sebagai berikut Dampak Makro - Nasional Hasil analisis dampak kebijakan peningkatan tarif impor dari 5 persen menjadi 25 persen terhadap ekonomi komoditas bawang merah dan jeruk pada tingkat nasional ditunjukkan pada tabel 4 (penyajian lebih rinci ditunjukkan pada lampiran 1). Sisi ekonomi yang dilihat adalah jumlah permintaan, penawaran, impor, dan surplus ekonomi. Bawang Merah Peningkatan tarif impor dari 5 persen menjadi 25 persen akan meningkatkan harga grosir sebesar Rp 749/kg, yang selanjutnya akan berdampak sebagai berikut. Pertama, jumlah permintaan/konsumsi akan turun 134.199 ton, yaitu dari 738.166 ton menjadi 603.967 ton. Kedua, harga produsen akan naik Rp 455/kg, yaitu dari Rp 3.823 menjadi Rp 4.278, yang selanjutnya akan meningkatkan produksi nasional sebesar 47.309 ton, yaitu dari 701.560 ton menjadi 751.234 ton. Ketiga, impor netto akan turun sebesar 36.606 ton, yaitu dari 36.606 ton menjadi 0 (tidak ada impor lagi), sehingga mencapai swasembada bawang merah, bahkan berpotensi untuk ekspor. Keempat, surplus konsumen akan menurun sebesar Rp 503,0 milyar, surplus produsen akan meningkat sebesar Rp 353,1 milyar, penerimaan pemerintah dari pajak impor sebesar Rp 6,5 milyar akan hilang karena tidak ada impor lagi, dan surplus ekonomi netto akan menurun sebesar Rp 156,4 milyar. Pada saat tarif sebesar 5 persen, besarnyanya tarif impor adalah Rp 178/kg dan jumlah impor adalah 36.606 ton, yang berarti penerimaan pemerintah dari pajak impor adalah Rp 6,5 milyar. Pada saat tarif naik menjadi 25 persen, besarnya tarif adalah Rp 497/kg, tetapi jumlah impor bawang merah akan menjadi nol (tidak ada impor lagi) karena produksi menjadi lebih besar daripada konsumsi, bahkan telah menciptakan surplus produksi. Ini berarti jumlah penerimaan pemerintah dari pajak impor menjadi nol karena pajak impor sebesar Rp 28 milyar pada saat tarif 5 persen menjadi hilang. Dapat dinyatakan bahwa kenaikan tarif impor bawang menjadi 25 persen sesungguhnya terlalu tinggi. Meskipun demikian fenomena impor bawang merah (terutama dari Filipina) dalam kenyataannya bisa tetap terjadi karena adanya perbedaan kualitas produk bawang domestik dengan produk bawang merah luar negeri, serta adanya fenomena segmentasi pasar.


35

Tabel 4. Perkiraan Dampak Kebijakan Peningkatan Tarif Impor dari 5% Menjadi 25% terhadap Ekonomi Bawang Merah dan Jeruk di Tingkat Makro Nasional Uraian % Tarif impor t0 Tarif impor t0 (Rp/kg) Harga grosir t0 (Rp/kg) % Tarif impor t1 Perubahan harga grosir Harga grosir t1 (Rp/kg) % Perubahan harga grosir

Bawang merah 5 178 3.747 25 749 4.497 20

Jeruk

3.823 701.560 36.606 738.166 6,5

4.107 1.372.341 56.265 1.428.606 27,9

11,90 455 4.278

13,06 536 4.643

% Perubahan permintaan Perubahan permintaan (ton) Permintaan t1 (ton)

-18,18 -134.199 603.967

-16,30 -232.863 1.195.743

% Perubahan penawaran Perubahan penawaran (ton) Produksi t1 (ton)

7,08 49.674 751.234

8,53 111.463 1.483.803

Impor netto t1 (ton) Perubahan impor netto (ton) Penerimaan pemerintah t1 (Rp milyar)

0 -36.606 0,0

0 -56.265 0,0

Perubahan surplus konsumen (Rp milyar) -503,0 Perubahan surplus produsen (Rp milyar) 353,1 Perubahan penerimaan pemerintah (Rp milyar) -6,5 Perubahan surplus netto (Rp milyar) -156,4 Keterangan: :Penyajian lebih detil diperlihatkan pada lampiran 1.

-2737,3 825,8 -27,9 -1939,5

Harga produsen t0 (Rp/kg) Produksi t0 (ton) Impor netto t0 (ton) Permintaan t0 (ton) Penerimaan pemerintah t0 (Rp milyar) Dampak Peningkatan Tarif : % Perubahan harga produsen Perubahan harga produsen (Rp/kg) Harga produsen t1 (Rp/kg)

5 497 10.430 25 2.086 12.517 20

Jeruk Peningkatan tarif impor dari 5 persen menjadi 25 persen akan meningkatkan harga grosir sebesar Rp 2.086/kg, yang selanjutnya akan berdampak sebagai berikut. Pertama, menurunkan jumlah permintaan/konsumsi sebesar 232.863 ton, yaitu dari 1.428.606 ton menjadi 1.195.743 ton. Kedua, meningkatkan harga produsen sebesar Rp 536/kg, yaitu dari Rp 4.107 menjadi Rp 4.643, yang selanjutnya akan meningkatkan produksi nasional sebesar 111.463 ton yaitu dari 1.372.341 ton menjadi 1.483.803 ton. Namun,


36

perubahan produksi tersebut tidak terjadi segera (immediate response), tetapi membutuhkan waktu (lagged response), karena tanaman jeruk hasil perluasan baru mulai berproduksi sesudah berumur 4 tahun. Hal ini berbeda dari bawang merah, yang dapat meningkat segera karena merupakan komoditas semusim. Ketiga, impor netto akan turun sebesar 56.265 ton, yaitu dari 56.265 ton menjadi 0 (tidak ada impor lagi), yang berarti mencapai swasembada jeruk, bahkan berpotensi untuk ekspor. Namun, bukan berarti bahwa Indonesia tidak akan mengimpor jeruk sama sekali, karena ada segmen pasar tertentu, yaitu konsumen kaya (golongan pendapatan tinggi) dan konsumen institisi, terutama hotel berbintang yang mampu membeli jeruk impor varietas tertentu yang harganya mahal, namun jumlahnya tidak besar. Keempat, surplus konsumen akan menurun sebesar Rp 2.737,3 milyar, surplus produsen akan meningkat sebesar Rp 825,8 milyar, penerimaan pemerintah dari pajak impor sebesar Rp 27,9 milyar akan hilang karena tidak ada impor lagi, dan surplus ekonomi netto akan menurun sebesar Rp 1.939,5 milyar. Pada saat dikenakan tarif 5 persen, besarnya tarif impor adalah Rp 497/ kg dan jumlah impor adalah 56.265 ton, yang berarti penerimaan pemerintah dari pajak impor adalah Rp 27,9 milyar. Pada saat tarif naik menjadi 25 persen, besarnya tarif adalah Rp 2.069,5/kg, tetapi jumlah impor jeruk menjadi nol (tidak ada impor lagi) karena produksi menjadi lebih besar daripada konsumsi, bahkan telah menciptakan surplus produksi. Ini berarti jumlah penerimaan pemerintah dari pajak impor menjadi nol karena pajak impor sebesar Rp 27,9 milyar pada saat tarif 5 persen menjad hilang. Dapat dinyatakan bahwa kenaikan tarif impor jeruk mejadi 25 persen sesungguhnya juga terlalu tinggi. Meskipun demikian impor jeruk dalam kenyataannya bisa tetap terjadi (terutama jeruk mandarin dari China) karena adanya perbedaan kualitas produk jeruk domestik dengan produk jeruk luar negeri, serta adanya fenomena segmentasi pasar menurut golongan pendapatan di Indonesia. Dampak Mikro - Usahatani Hasil analisis makro di atas menunjukkan bahwa kenaikan tarif impor akan berdampak menaikkan harga komoditas bawang merah dan jeruk di tingkat petani. Kenaikan harga untuk komoditas bawang merah adalah sebesar 11,90 persen atau Rp 455/kg, yaitu dari Rp 3.823/kg menjadi Rp 4.278/kg, sedangkan untuk jeruk adalah 13,06 persen atau Rp 536/kg, yaitu dari Rp 4.107/kg menjadi Rp 4.643 kg. Dengan asumsi faktor-faktor lain konstan (ceteris paribus), kenaikan tarif dari 5 persen menjadi 25 persen akan meningkatkan keuntungan petani bawang merah sebesar Rp 3,0 juta/ha/musim dan petani jeruk sebesar Rp 4,3 juta/ha/tahun (Tabel 5). Dengan demikian, maka tingkat pendapatan petani akan meningkat secara signifikan karena kebijakan kenaikan tarif impor tersebut. PERKIRAAN DAMPAK KEBIJAKAN PROTEKSI DAN PROMOSI TERHADAP EKONOMI HORTIKULTURA INDONESIA Saptana dan Prajogo U. Hadi

37

Tabel 5. Dampak Kenaikan Tarif 25% terhadap Keuntungan Usahatani Bawang Merah dan Jeruk per Hektar Tahun 2005 Uraian

Bawang merah

Produksi (kg) 6.600 Harga to (Rp/kg) 3.823 Harga t1 (Rp/kg)*) 4.278 Perubahan harga (Rp/kg) 455 Perubahan keuntungan (Rp ribu) 3.003 Keterangan: *) Prosedur penghitungan lihat lampiran 1.

Jeruk 8.000 4.107 4.643 536 4.288

Dampak Kebijakan Promosi Dampak kebijakan promosi yang dapat diukur secara kuantitatif adalah perbaikan sistem distribusi pupuk bersubsidi. Sampai dengan tahun 2006, pemerintah masih tetap memberikan subsidi harga pupuk dalam jumlah besar dan menetapkan HET untuk urea, ZA, SP36, dan NPK (tidak ada HET untuk KCl) masing-masing Rp 1.050, Rp 950, Rp 1.400, dan Rp 1.600 per kg. Namun dalam kenyataannya, harga beli pupuk di tingkat petani jauh di atas HET, terutama di luar Jawa/Bali seperti di Kabupaten Karo (Sumatera Utara), yang disebabkan oleh sistem distribusi yang belum baik. Oleh karena itu, perlu perbaikan sistem distribusi pupuk agar harga beli di tingkat petani tidak terlalu mahal. Dalam analisis ini dibuat simulasi bahwa perbaikan sistem distribusi pupuk akan menurunkan harga beli pupuk di tingkat petani sehingga harga pupuk di tingkat petani maksimal 10 persen di atas HET untuk Jawa dan Bali, dan 20 persen di atas HET untuk daerah lainnya, termasuk Sumatera Utara. Perbedaan skenario ini didasarkan pada kenyataan bahwa fasilitas transportasi di Jawa dan Bali lebih baik sehingga biaya transportasi lebih murah daripada di Sumatera Utara. Hasil simulasi ditunjukkan pada tabel 6, yang memberikan gambaran sebagai berikut: (1) Untuk usahatani kentang kasus di Kabupaten Tanah Karo (Sumatera Utara), biaya pupuk per hektar per musim akan turun sebesar Rp 1,37 juta, sedangkan di Kabupaten Tabanan (Bali) akan turun sebesar Rp 0,44 juta. Jauh lebih besarnya penurunan biaya pupuk di Kabupaten Tanah Karo disebabkan penggunaan pupuk dan harga beli pupuk sebelum perbaikan sistem distribusi di daerah ini jauh lebih besar daripada di Kabupaten Tabanan. (2) Untuk usahatani bawang merah di Kabupaten Majalengka (Jawa Barat), biaya pupuk akan turun sebesar Rp 0,21 juta/ha/musim. Kecilnya penurunan biaya pupuk ini terutama disebabkan harga beli pupuk sebelum perbaikan sistem distribusi tidak terlalu jauh dari HET.


38

(3) Untuk usahatani jeruk (tanaman menghasilkan) di Kabupaten Tanah Karo (Sumatera Utara), biaya pupuk akan turun secara signifikan yaitu sebesar Rp 4,03 juta/ha/tahun. Penurunan biaya pupuk yang besar ini disebabkan oleh penggunaan pupuk yang besar dan harga pupuk yang jauh di atas HET sebelum perbaikan sistem distribusi pupuk. (4) Untuk usahatani mangga di Kabupaten Majalengka (Jawa Barat), biaya pupuk akan turun sebesar Rp 1,56 juta/ha/tahun. Penurunan biaya pupuk yang cukup besar ini terutama disebabkan oleh penggunaan pupuk yang besar, sedangkan harga beli pupuk sebelum perbaikan sistem distribusi tidak terlalu jauh dari HET. Tabel 6. Perkiraan Dampak Perbaikan Sistem Distribusi Pupuk terhadap Biaya Pupuk pada Usahatani Kentang, Bawang Merah, Jeruk dan Mangga Tahun 2005 Uraian

Urea

ZA

TSP/SP36

KCl *)

NPK

Total

HET (Rp/kg) 1050 950 1400 1600 1600 Kentang (Tanah Karo): 1. Penggunaan (kg/ha) 333,3 663,9 397,6 214,8 241,8 1851,4 2. Harga petani (Rp/kg) 1500 1638 2507 2272 4218 3. HET*1.2 (Rp/kg) 1260 1140 1680 1920 1920 4. Perubahan harga (Rp/kg) -240 -498 -827 -352 -2298 5. Perubahan biaya (Rp/ha) -79992 -330622 -328815 -75610 -555656 -1370695 Kentang (Tabanan): 1. Penggunaan (kg/ha) 217 177.5 178.3 166.4 242.5 981.7 2. Harga petani (Rp/kg) 1175 1100 1500 2250 3200 3. HET*1.1 (Rp/kg) 1155 1045 1540 1760 1760 4. Perubahan harga (Rp/kg) -20 -55 40 -490 -1440 5. Perubahan biaya (Rp/ha) -4340 -9763 7132 -81536 -349200 -437707 Bw. Merah (Majalengka): 1. Penggunaan (kg/ha) 120 450 250 250 48,5 1118,5 2. Harga petani (Rp/kg) 1200 1200 1700 1900 3000 3. HET*1.1 (Rp/kg) 1155 1045 1540 1760 1760 4. Perubahan harga (Rp/kg) -45 -155 -160 -140 -1240 5. Perubahan biaya (Rp/ha) -5400 -69750 -40000 -35000 -60140 -210290 Jeruk (Tanah Karo): 1. Penggunaan (kg/ha) 577,3 1021,3 356,7 301,7 70 2327 2. Harga petani (Rp/kg) 2408 3219 3729 3123 4000 3. HET*1.2 (Rp/kg) 1260 1140 1680 1920 1920 4. Perubahan harga (Rp/kg) -1148 -2079 -2049 -1203 -2080 5. Perubahan biaya (Rp/ha) -662602 -2123718 -730744 -362903 -145600 -4025567 Mangga (Malajengka): 1. Penggunaan (kg/ha) 360 0 150 270 0 780 2. Harga petani (Rp/kg) 1400 0 1500 2033 0 3. HET*1.1 (Rp/kg) 1155 1045 1540 1760 1760 4. Perubahan harga (Rp/kg) -245 1045 40 -273 1760 5. Perubahan biaya (Rp/ha) -88200 0 6000 -73710 0 -155910 Keterangan : *) Karena pada tahun 2005 tidak ada HET untuk KCl, maka HET pupuk ini dianggap sama dengan HET untuk pupuk NPK.


39

Dari analisis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbaikan sistem distribusi pupuk akan menurunkan biaya pupuk secara signifikan untuk usahatani kentang dan jeruk di Kabupaten Tanah Karo, serta usahatani mangga di Kabupaten Majalengka. Penghematan biaya pupuk ini akan menambah keuntungan usahatani ketiga komoditas tersebut. Permasalahan dalam Pengembangan Perizinan Impor Bibit Kentang Salah satu kebijakan perizinan yang perlu dicatat, yang berkaitan dengan komoditas hortikultura adalah yang berkenaan dengan impor bibit kentang varietas tertentu, yaitu atlantik. Selama ini, impor bibit kentang jenis ini memang tidak dikenakan tarif bea masuk, tetapi tidak diberikan izin impor, terutama bibit dari Belanda dan negara Eropa lainnya dengan tujuan untuk mencegah penularan hama cacing mas (gold worm). Kebijakan perizinan yang masih dirasakan sebagai faktor penghambat pengembangan agribisnis kentang adalah belum diberikannya izin untuk mengimpor bibit kentang varietas french fries dan atlantik. Beberapa alasan pemerintah adalah (1) adanya infeksi penyakit cacing emas (gold worm) di Belanda dan beberapa negara Eropa lainnya, (2) adanya keinginan agar industri perbenihan kentang dalam negeri berkembang melalui lembaga penelitian bekerja sama dengan kelompok penangkar, dan (3) dalam rangka menghemat devisa negara yang semakin langka. Namun sayangnya, jumlah bibit yang dihasilkan oleh penangkar dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan bibit kentang kedua komoditas tersebut. Untuk kasus PT Indofood Fritoley Makmur (PT IFM), yang banyak menggunakan varietas atlantik untuk memproduksi berbagai produk snack keripik kentang, dari potensi luas 515 ha pada tahun 2004 dan 535 ha pada tahun 2005 di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan yang dimitrakan dengan petani, hanya dapat direalisasikan masing-masing seluas 33 hektar (6%) dan 60,1 hektar (11%). Kendalanya adalah bahwa pasokan bibit varietas atlantik sangat terbatas. Demikian juga yang dijumpai pada PT Selectani yang khusus mengadakan dan memproduksi kentang french fries sebagai bahan baku kentang goreng, juga mengalami kendala dalam memperoleh bibit yang dibutuhkan, yang sebenarnya biasa didatangkan dari Belanda. Rendahnya realisasi tanam tersebut sangat mengganggu pencapaian target produksi kentang kedua jenis varietas tersebut, yang akhirnya mengganggu pencapaian target produk olahan akhir PT IFM. Akibatnya, perkembangan produksi kentang varietas tersebut yang digunakan sebagai bahan baku industri snack menjadi terhambat, padahal potensi pasar produk olahan PT IFM di pasar domestik dan ekspor (Asia) sangat besar. Disamping


40

itu, mutu bibit hasil penangkaran lokal dinilai masih belum optimal sehingga produktivitas usahatani kentang ini juga belum optimal. Oeh karena itu, izin untuk mengimpor benih kentang varietas french fries dan atlantik dalam jumlah lebih besar perlu diberikan dengan pengawasan yang ketat. Namun tidak berarti bahwa seluruh kebutuhan benih itu dicukupi dari impor. Industri perbenihan nasional perlu tetap dikembangkan. Dengan kata lain, perlu ada kuota impor benih kentang varietas atlantik dalam jumlah lebih besar. Prosedur Perizinan Usaha Untuk dapat melakukan investasi (membuka usaha baru) dan pelaksanaan kegiatan usaha seperti ekspor dan impor, pemerintah menetapkan prosedur standar. Surat izin diberikan oleh beberapa instansi terkait, seperti Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Dalam Negeri, dan lain-lain. Masing-masing instansi memberikan izin sesuai dengan kewenangannya atau tugas pokok dan fungsinya. Secara umum, prosedur perizinan usaha masih dirasakan terlalu panjang, lama, dan mahal oleh pihak perusahaan. Rantai yang harus dilewati sampai dengan mendapatkan izin terlalu panjang karena menyangkut beberapa departemen dan beberapa instansi dalam departemen yang sama. Masalah lainnya adalah jika ada penggantian pejabat yang terkait dengan perizinan tersebut, pihak perusahaan harus mulai dari awal (nol) lagi karena semua file dibawa oleh pejabat yang pindah. Kalaupun file itu masih ada, pejabat yang baru yang menjadi penggantinya tidak memahami permasalahannya. Hal tersebut di atas menyebabkan tingginya biaya perizinan yang merupakan salah satu penyebab terjadinya “high cost economy” di Indonesia, yang menyebabkan produk agribisnis Indonesia menjadi kurang kompetitif dalam perdagangan dunia yang makin bebas. Jika rantai prosedur perizinan dapat dibuat sederhana-mudah, cepat dan murah, maka kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran komoditas hasil pertanian dapat berjalan lancar, sehingga menjadi lebih efisien dan produk yang dihasilkan akan mempunyai daya saing yang lebih tinggi. Kebijakan Perdagangan Jeruk Jeruk siam pontianak dan jeruk keprok di beberapa daerah sentra produksi pernah menjadi primadona buah jeruk nasional, tetapi hancur karena kebijakan pemerintah di bidang perdagangan jeruk yang sangat tidak rasional, disamping adanya serangan virus CVPD. Kini, jeruk siam pontianak mulai bangkit lagi. Pemerintah perlu mendukung revitalisasi kebun jeruk tersebut melalui program/proyek penyediaan bibit bebas penyakit dan bantuan modal


41

untuk membangun kebun. Hal ini penting agar kebijakan peningkatan tarif impor dari 5 persen menjadi 20 persen dapat direspon oleh produsen secara lebih cepat. Dari segi rasa, jeruk siam pontianak dan jeruk keprok di beberapa daerah (Garut dan Tawangmangu) tidak kalah dibanding jeruk impor yang berasal dari beberapa negara yang warnanya menarik tetapi rasanya terlalu asam. Pengembangan teknologi greening process perlu disosialisasikan agar jeruk domestik bisa disandingkan dengan jeruk impor. Perlakuan Pascapanen Produk hortikultura masih menghadapi masalah dalam penanganan pascapanen (post-harvest handling). Penelitian mengenai teknologi pascapanen sudah banyak dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Hasil-hasil penelitian ini perlu disampaikan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan agribisnis, terutama petani, pedagang, dan pengusaha jasa penanganan pascapanen, pengusaha jasa ekspedisi dan eksportir agar produk hortikultura yang secara alamiah memang cepat rusak, terutama produk segar, tidak cepat rusak. Namun, para pelaku agribisnis pada umumnya belum menyadari pentingnya penanganan pascapanen. Para pengusaha, seperti eksportir, pada umumnya sudah mengenal secara baik teknologi penyimpanan dan pengangkutan, antara lain dengan menggunakan container yang dilengakapi dengan alat pendingin dan modified atmosphere. Hasil kajian Saptana et al (2004) tentang pemetaan permintaan, perdagangan, dan produksi hortikultura menunjukkan tingginya kerusakan dalam pengangkutan dan bongkar dipelabuhan hingga 10-20 persen. Menurut pengusaha ekspor-impor hortikultura di Kawasan Agribisnis Hortikultura Sumatera (KAHS) diperoleh informasi bahwa kerusakan dan susut produk hortikultura asal KAHS yang diekspor ke Singapura jauh lebih besar dibandingkan produk impor yang berasal dari China, yang hanya rusak dan susut sekitar 5 persen. Tansportasi jarak jauh yang menggunakan truk untuk produk-produk hortikultura yang sangat mudah rusak, sebaiknya truk dilengkapi dengan sekat penyangga secara berlapis-lapis atau dengan mobil angkut dengan cold storage. Dengan cara demikian, maka tidak ada lagi tekanan terhadap barang yang ada di atas terhadap barang yang ada di bawahnya karena ada lapisan papan penyangga. Aerasi dalam bak truk dan mobil boks berpendingin juga harus cukup. Cara pengangkutan dengan truk dengan papan penyangga sudah dipraktekkan oleh pedagang besar untuk mengangkut jeruk dari Brastagi (Sumatera Utara) ke Pasar Induk Kramat Jati (Jakarta). Penggunaan jaring untuk kentang dan kertas koran untuk membungkus kubis untuk mengurangi gesekan juga sudah banyak dilakukan oleh pedagang dan eksportir. Namun, cara-cara ini masih konvensional dibandingkan dengan cara negara pesaing seperti China dan Thailand. Jurnal Agro Ekonomi, Volume 26 No.1, Mei 2008 : 21 - 46

42

Perlakuan yang lebih baik terhadap buah yang masih ada di pohon, yaitu pembrongsongan buah, dapat mencegah infeksi jamur dan serangan serangga (lalat buah), sehingga kulit buah tidak kotor dan buah tetap sehat. Ini sudah dilaksanakan oleh PT Indofresh yang bermitra dengan petani mangga, sehingga buah mangganya layak untuk ekspor. Cara yang sama juga dapat dilakukan untuk buah jeruk lokal (medan dan pontianak), sehingga kulit buah jeruk yang biasanya berwarna hijau tua dan kotor karena jamur atau berbintikbintik, bisa menjadi bersih sehingga layak untuk ekspor dalam jumlah yang lebih besar. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Kesimpulan Perubahan kebijakan proteksi berupa peningkatan tarif impor dari 5 persen menjadi 25 persen untuk bawang merah dan jeruk pada skala makronasional berpotensi meningkatkan harga grosir, harga petani, produksi, dan surplus produsen tetapi menurunkan jumlah impor (impor menjadi nol dan berpotensi untuk ekspor), jumlah permintaan, surplus konsumen, penerimaan pemerintah dari pajak impor, dan surplus ekonomi netto dalam jumlah besar, di mana efek terhadap jeruk lebih besar dibandingkan terhadap bawang merah. Pada skala mikro-usahatani, peningkatan tarif impor tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan bersih (keuntungan) usahatani bawang merah dan jeruk. Seperti halnya pada skala nasional, pada skala mikro ini efek terhadap jeruk juga lebih besar dibanding terhadap bawang merah. Dampak kebijakan promosi berupa perbaikan sistem distribusi pupuk adalah menurunkan biaya pupuk, yaitu Rp 1,37 juta/ha/musim untuk usahatani kentang di Kabupaten Tanah Karo (Sumatera Utara), Rp 0,44 juta/ha/musim untuk usahatani kentang di Kabupaten Tabanan (Bali), Rp 0,21 juta/ha/musim untuk usahatani bawang merah di Majalengka (Jawa Barat), Rp 4.03 juta/ha/tahun untuk usahatani jeruk di Kabupaten Tanah Karo, dan Rp 2,56 juta/ha/tahun untuk usahatani mangga di Kabupaten Majalengka (Jawa Barat). Permasalahan penting yang dihadapi dalam pengembangan komoditas yang dianalisis adalah kebijakan izin impor bibit kentang yang belum kondusif, prosedur izin usaha yang belum efisien, kehancuran kebun jeruk karena kebijakan perdagangan domestik yang tidak rasional, dan belum baiknya perlakuan pascapanen. Implikasi Kebijakan Kebijakan proteksi berupa peningkatan tarif impor dan kebijakan promosi berupa pemberian subsidi dan perbaikan sistem distribusi pupuk perlu dilanjutkan karena mempunyai dampak positif bagi perkembangan produksi dan PERKIRAAN DAMPAK KEBIJAKAN PROTEKSI DAN PROMOSI TERHADAP EKONOMI HORTIKULTURA INDONESIA Saptana dan Prajogo U. Hadi

43

pendapatan petani. Namun, karena dampak negatif yang terlalu besar pada tingkat makro-nasional, maka peningkatan tarif impor menjadi 25 persen dinilai terlalu tinggi. Perlu adanya pelonggaran impor bibit kentang varietas french fries dan atlantik yang diharapkan akan dapat lebih meningkatkan produksi sehingga pasokan bahan baku industri pengolahan domestik meningkat yang selanjutnya akan meningkatkan pasokan hasil olahan kentang goreng dan kripik kentang di pasar domestik dan ekspor, khususnya untuk wilayah Asia. Demikian pula, kemudahan prosedur izin investasi dan kegiatan operasional ekspor yang efisien (sederhana-mudah, cepat, dan murah) diharapkan akan merangsang investasi PMDN dan PMA di bidang agribisnis terutama pada industri pengolahan dan ekspor. Upaya penguatan daya-saing komoditas hortikultura melalui revitalisasi kebun jeruk siam pontianak dan pengembangan kawasan sentra produksi, seperti Kawasan Agribisnis Hortikultura Sumatera (KAHS), KAHORTI Krakatau (Jawa Barat, Banten, dan Lampung) dan KAHORTI Jabalsukanusa (Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara), perlu ditingkatkan dan disertai dengan program pengembangan teknologi spesifik lokasi dan koordinasi antarpelaku agribisnis untuk komoditas hortikultura unggulan nasional. Pengembangan penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil diperlukan dengan memanfaatkan infrastruktur pasar yang telah dibangun pemerintah (subterminal agribisnis, terminal agribisnis, pasar lelang, pasar petani, cold storage, dan pasar induk hortikultura). Pengembangan kantor sekretariat dan lapak-lapak atau tempat penjualan dan promosi di Singapura sebagai negara tujuan ekspor utama juga perlu dipertimbangkan. DAFTAR PUSTAKA BP2HP. 2004. Ekspor-Impor Hortikultura di Pasca Krisis. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Jakarta. BP2HP. 2005. Analisis Kebijakan Subsidi dan Insentif Ekspor dan Impor Produk Hortikultura. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Jakarta. Ditjen Bea dan Cukai. 2004. Buku Tarif Bea Masuk Indonesia Berdasarkan AHTN 2004, telah dilengkapi dengan ralat 01 2004. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan. Jakarta. Ditjen Bina Produksi Hortikultura. 2005. Statistik Komoditas Hortikultura. Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura. Departemen Pertanian. Jakarta. FAO, 2000-2005. Trade Year Book. Food and Agriculture Organization. United Nation. Rome. Hadi, P.U. dan B. Wiryono. 2006. Dampak Kebijakan Proteksi Terhadap Ekonomi Beras di Indonesia. Jurnal Agro Ekonomi 23(2):176-190. Jurnal Agro Ekonomi, Volume 26 No.1, Mei 2008 : 21 - 46

44

Hadi, P.U. dan S. Nuryanti. 2005. Dampak Kebijakan Proteksi terhadap Ekonomi Gula di Indonesia. Jurnal Agro Ekonomi 23(1):82-99. Lemlit, IPB. 1997/1998. Evaluasi Keunggulan Komparatif Produk Pangan dalam Rangka Pemantapan Kemandirian Pangan. Kerja sama Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor Dengan Proyek Peningkatan Ketahanan Pangan, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan. Bogor. Lindert, P. H. dan Ch. P. Kindleberger. 1993. Ekonomi Internasional. Edisi Kedelapan. Alih Bahasa Burhanuddin Abdullah, Bagian Penelitian Bank Indonesia. Erlangga. Jakarta. Saptana, K. S. Indraningsih, Ashari, S. Friyatno, E. L. Hastuti, Sunarsih, dan V. Darwis. 2005. Laporan Penelitian Pengembangan Model Kelembagaan Kemitraan Usaha yang Berdayasaing Di Kawasan Sentra Produksi Hortikultura. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor. Saptana, M. Siregar, S. Wahyuni, S.K. Dermoredjo, E. Ariningsih dan V. Darwis. 2004. Pemantapan Model Pengembangan Kawasan Agribisnis Sayuran Sumatera (KASS). Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. Saptana, Sumaryanto, M. Siregar, H. Mayrowani, I. Sadikin, dan S. Friyatno. 2001. Analisis Keunggulan Kompetitif Komoditas Unggulan Hortikultura. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.


45

Lampiran 1. Perkiraan Dampak Kebijakan Peningkatan Tarif Impor Dari 5% Menjadi 25% terhadap Ekonomi Bawang Merah dan Jeruk di Tingkat Makro Nasional, 2005 Uraian

Notasi

Sumber *)

Bawang Merah 0,29447 10.100 2.974

0,81962 10.100 8.278

3.569 5 178 3.747 25 749 4.497 20

9.934 5 497 10.430 25 2.086 12.517 20

3.823 701.560 36.606 738.166 6,5

4.107 1.372.341 56.265 1.428.606 27,9

-0.909 0.595 1.045

-0.815 0.653 1.018

11.90 455 4.278

13.06 536 4.643

Jeruk

Harga impor – CIF (US$/kg) Nilai tukar (Rp/US$) Harga impor – CIF (Rp/kg) Harga paritas impor tk distributor (Rp/kg) % Tarif impor t0 Tarif impor t0 (Rp/kg) Harga grosir t0 (Rp/kg) % Tarif impor t1 Perubahan harga grosir Harga grosir t1 (Rp/kg) %Perubahan harga grosir

PWD ER PWR

Data Data PWR*ER

PID T0 TR0 PG0 T1 dPG PG1 %dPG

PWR*1.20 Data PID*T0/100 PID+TR0 Data (T1-T0)/100*PG0 PG0+dPG dPG/PG0*100

Harga produsen t0 (Rp/kg) Produksi t0 (ton) Impor netto t0 (ton) Permintaan t0 (ton) Penerimaan pemerintah t0 (Rp milyar)

PF0 QS0 QM0 QD0 GR0

Data Data Data QS0-QM0 QM0*TR0

Elasitisitas permintaan Elastisitas penawaran Elastisitas transmisi harga PG ke PF

Ed Es Ep

Regresi Regresi Regresi

Dampak Peningkatan Tarif : % Perubahan harga produsen Perubahan harga produsen (Rp/kg) Harga produsen t1 (Rp/kg)

%dPF dPF PF1

%dPG*Es %dPF*PF PF0+dPF

% Perubahan permintaan Perubahan permintaan (ton) Permintaan t1 (ton)

%dQD dQD QD1

%dPG*Ed %dQD*QD0/100 QD0+dQD

-18.18 -134.199 603.967

-16.30 -232.863 1.195.743

% Perubahan penawaran Perubahan penawaran (ton) Produksi t1 (ton)

%dQS dQS QS1

%dPF*Es %dQS*QS0/100 QS0+dQS

7,08 49.674 751.234

8,53 111.463 1.483.803

Impor netto t1 (ton) Perubahan impor netto (ton) Penerimaan pemerintah t1 (Rp milyar)

QM1 dQM GR1

QD1-QS1 QM1-QM0 QM1*TR1

0 -36.606 0,0

0 -56.265 0,0

Perubahan surplus konsumen (Rp milyar) dCS -dPG*(QD1-dQD/2) -503.0 -2737.3 Perubahan surplus produsen (Rp milyar) dPS dPF*(QS1+dQS/2) 353.1 825.8 Perubahan penerimaan pemerintah (Rp milyar) dGR GR1-GR0 -6,5 -27,9 Perubahan surplus netto (Rp milyar) dNS dCS+dPS+dGR -156,4 -1939,5 Keterangan: *) Data berarti data aktual, sedangkan rumus dan regresi digunakan untuk estimasi.


46

PERKIRAAN DAMPAK KEBIJAKAN PROTEKSI DAN PROMOSI TERHADAP EKONOMI HORTIKULTURA INDONESIA

Recommend Documents