KAWASAN BEBAS FREE TRADE ZONE (FTZ)
Landasan Hukum Perlakuan Perpajakan di Kawasan Bebas
KAWASAN BEBAS BATAM
KAWASAN BEBAS BINTAN
KAWASAN BEBAS KARIMUN
PENYERAHAN BKP BERWUJUD DI / KE / DARI KAWASAN BEBAS PULAU BATAM, BINTAN & KARIMUN (Peraturan Pemerintah - 10 TAHUN 2012 2012 jo. jo. PMKPMK-62/PMK.03/2012) EKSPOR BKP
IMPOR BKP
Luar Daerah Pabean Daerah Pabean
Kabes P. Bintan
PPN DI BEBASKAN
PT B
PT A
BKP/JKP
Kabes P. Batam BKP/JKP
PPN/PPnBM DIBEBASKAN
WAJIB DILUNASI PPN/PPnBM
BKP
PT E
Via pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk Badan Pengusahaan Kawasan PPN & PPnBM TIDAK DPUNGUT
Via pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk Badan Pengusahaan Kawasan PPN IMPOR DI BEBASKAN
PT C PPN & PPnBM TIDAK DPUNGUT
BKP
PANAH HIJAU PERLU ENDORSEMENT
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB)
PENYERAHAN JKP / BKP TIDAK BERWUJUD DI / KE / DARI KAWASAN BEBAS PULAU BATAM, BINTAN & KARIMUN (Peraturan Pemerintah - 10 TAHUN 2012 2012 jo. jo. PMKPMK-62/PMK.03/2012) JKP / BKP TIDAK BERWUJUD Luar Daerah Pabean
PANAH HIJAU TIDAK PERLU ENDORSEMENT
PPN /PPnBM DIBEBASKAN
Daerah Pabean
PT A
JKP / BKP TIDAK BERWUJUD PPN/PPnBM DIBEBASKAN
Kabes P. Batam
PT B
Kabes P. Bintan
PT C
JKP /BKP TIDAK BERWUJUD
PPN/PPnBM DIBEBASKAN
WAJIB DILUNASI PPN/PPnBM
PPN/PPnBM TIDAK DPUNGUT
PT E
JKP/BKP TIDAK BERWUJUD
JKP / BKP TIDAK BERWUJUD
WAJIB DILUNASI PPN/PPnBM PPN/PPnBM TIDAK DIPUNGUT
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB)
PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI DI / KE / DARI KAWASAN BEBAS PULAU BATAM, BINTAN & KARIMUN (Peraturan Pemerintah - 10 TAHUN 2012 2012 jo. jo. PMKPMK-62/PMK.03/2012) JASA TELEKOMUNIKASI Luar Daerah Pabean
PPN /PPnBM DIBEBASKAN
Daerah Pabean
PT A
PT B
Kabes P. Bintan
JASA TELEKOMUNIKASI PPN/PPnBM DIBEBASKAN
Kabes P. Batam
PT C
JASA TELEKOMUNIKASI
JASA TELEKOMUNIKASI
PPN/PPnBM DIBEBASKAN
JASA TELEKOMUNIKASI
PANAH HIJAU PPN TIDAK DIPUNGUT JIKA JARINGAN KABEL
WAJIB DILUNASI PPN/PPnBM
PT E
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB)
DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN FTZ • JASA ANGKUTAN UDARA • PPN/PPnBM DILUNASI DENGAN STIKER LUNAS SEPERTI ROKOK, CD/KASET PRODUK REKAMAN ATAU PERFILMAN
FASILITAS FTZ BBK
• Pemasukan TLDDP Dibebaskan dari pengenaan PPN/PPnBM dengan cara tidak dipungut • Impor BKP Dibebaskan dari bea masuk, PPh Pasal 22 Impor, dan PPN/PPnBM Impor
Skema Pemberitahuan Pabean (PP) FTZ Endorsment ….
Luar Daerah Pabean
Daerah Pabean TLDDP PPFTZ-01 KB
LDP PPFTZ-01
Endorsment ….
Endorsment ….
Pengusaha di Kawasan bebas Non PKP sehingga tidak berlaku pemusatan PPN/PPnBM
PPFTZ-02
KB lain
TPB/KEK
PP FTZ-01
• • • • • •
Lembar ke-1 untuk KPBC Lembar ke-2 untuk BI FTZ-01 Lembar ke-3 untuk BPS Lembar ke-4 untuk DJP Lembar ke-5 untuk Penjual Lembar ke-6 untuk Penerima Barang melalui Penjual
PP FTZ-02 • • • • • •
Lembar ke-1 untuk Kantor Pabean Pendaftaran Lembar ke-2 untuk Kantor Pabean Pengawas TPB Lembar ke-3 untuk Kantor Pabean Tujuan Lembar ke-4 untuk DJP Lembar ke-5 untuk Penerima Barang Lembar ke-6 untuk Pengirim Barang /Penjual melalui Penerima Barang FTZ-02
PP FTZ-03
• • • • • •
Lembar ke-1 untuk KPBC FTZ-03 Lembar ke-2 untuk BI Lembar ke-3 untuk BPS Lembar ke-4 untuk DJP Lembar ke-5 untuk Penerima Barang Lembar ke-6 untuk Pengirim Barang /Penjual melalui Penerima Barang
ENDORSEMENT
Endorsement adalah pernyataan mengetahui dari pejabat/ pegawai Direktorat Jenderal Pajak atas pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, berdasarkan penelitian formal atas dokumen yang terkait dengan pemasukan Barang Kena Pajak tersebut.
Arus Dokumen dan Barang Berdasarkan Aturan
WP Barang & Dokumen Pengiriman dan Kepelabuhan
BC Dokumen Kepabeanan PPFTZ-03/02
Barang Keluar dari Pelabuhan
Pajak Endorsemen PPFTZ-03/02
Batas kawasan Pelabuhan
Alur Dokumen PP FTZ 03 Barang dari TLDDP KAWASAN BEBAS (KB) BATAM 1. Manifest + PP-FTZ03/02 Kantor Pabean tempat Endorsement 2. Penomoran PP-FTZ03/02 oleh DJBC 3. Endorsement PP-FTZ03/02 oleh DJP (disandingkan dgn manifest – bila tidak ada di manifest Barang tetap bisa keluar, namun tidak mendapat fasilitas)
Pengusaha di KB
5. Barang masuk ke KB
POS DJBC
PELABUHAN DI KB TLDDP
Tata cara Endorsement • Dokumen yang Diperlukan secara Umum (PMK 62/PMK.03/2012): 1. PPFTZ-03/02 yang sudah didaftarkan dan mendapat nomor di kantor Bea dan Cukai 2. Fotokopi Bill Of Lading, Airway Bill atau Delivery Order; dan 3. Fotokopi Invoice 4. Fotokopi Faktur Pajak • Data dalam dokumen tersebut diatas harus lengkap dan sesuai satu sama lainnya, apabila salah satu atau seluruhnya tidak dipenuhi maka barang tetap dapat dikeluarkan dari pelabuhan namun tidak mendapat fasilitas PPN Tidak dipungut • Endorsement untuk PPBTT: PPBTT yg telah disetujui oleh Kepala KPP tempat Pengusaha di TLDDP terdaftar beserta lampirannya dan fotokopi Bill Of Lading, Airway Bill atau Delivery Order. • Penyampaian dokumen2 diatas harus disertai dengan menunjukkan dokumen aslinya
Cap Endorsement PP FTZ-02/03 CATATAN DITJEN PAJAK DAPAT DIBERIKAN “FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT”
FTZ-03
........................... , (tanggal, bulan, tahun) Mengetahui, Pejabat/Pegawai DJP CATATAN DITJEN PAJAK Nama NIP
DATA TIDAK SESUAI, TIDAK DAPAT DIBERIKAN “FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT” ........................... , (tanggal, bulan, tahun) Mengetahui, Pejabat/Pegawai DJP
Nama NIP
Ketentuan Umum PPBTT
Pemasukan/pengeluaran BKP untuk transaksi tertentu menggunakan dokumen PPBTT dan Surat Persetujuan Keterangan Asal Barang dari Badan Pengusahaan Kawasan (BP Kawasan). Pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean (TLDDP) mengajukan permohonan persetujuan atas PPBTT kepada Kepala KPP tempat pengusaha terdaftar. Permohonan dilakukan dengan menyampaikan PPBTT dalam rangkap 5 dilampiri dengan: Copy lembar depan, lembar transaksi, dan lembar tanda tangan, atau copy dokumen lain. Invoice, dalam hal harus diterbitkan invoice. Foto terbaru barang ukuran 4R. Batas waktu untuk pemasukan/pengeluaran BKP untuk transaksi tertentu paling lama 12 bulan sejak tanggal Pemberitahuan Pabean. Pengenaan sanksi administratif 2% perbulan paling lama 24 bulan (Pasal 3 ayat (6) PMK 62/2012)
PPBTT UNTUK MESIN DAN PERALATAN
• kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur; • keperluan perbaikan, pengerjaan, pengujian, atau kalibrasi; dan/atau • keperluan peragaan atau demonstrasi;
PPBTT • lembar ke-1 untuk pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean; • lembar ke-2 untuk pengusaha di Kawasan Bebas; • lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak di Kawasan Bebas melalui Unit Pelaksana Kawasan Bebas; • lembar ke-4 untuk Kantor Pabean di Kawasan Bebas; • lembar ke-5 untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha di Tempat Lain Dalam Daerah Paben terdaftar.
SURAT PERSETUJUAN KETERANGAN ASAL BARANG • Dibuat oleh Badan Pengelola Kawasan (dh. Otorita Batam) • berisi pernyataan yang menerangkan bahwa Barang Kena Pajak yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas tersebut tidak berasal dari luar Daerah Pabean atau selama berada di Kawasan Bebas tidak ada komponen atau bagian dari Barang Kena Pajak tersebut berasal dari luar Daerah Pabean; • dibuat sebelum Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Kawasan Bebas; • dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan peruntukan sebagai berikut: 1. lembar ke-1 untuk pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean; 2. lembar ke-2 untuk pengusaha di Kawasan Bebas; 3. lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak di Kawasan Bebas melalui Unit Pelaksana Kawasan Bebas; 4. lembar ke-4 untuk Kantor Pabean di Kawasan Bebas; 5. lembar ke-5 untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar; 6. lembar ke-6 untuk Badan Pengusahaan Kawasan.
Cap Endorsement PPBTT CATATAN DITJEN PAJAK DATA SESUAI Barang Kena Pajak yang dimasukkan untuk transaksi tertentu
......................., (tanggal, bulan, tahun) Mengetahui, CATATAN DITJEN PAJAK Pejabat/Pegawai DJP DATA TIDAK SESUAI Barang Kena Pajak yang dimasukkan bukan untuk transaksi tertentu Nama NIP
......................., (tanggal, bulan, tahun) Mengetahui, Pejabat/Pegawai DJP
Nama NIP
MEKANISME PELUNASAN PPN • BKP -> PPN/PPnBM disetor oleh Pengusaha di Kawasan Bebas atas nama Pembeli di TLDDP paling lambat sebelum barang dikeluarkan dari Kawasan Bebas, dengan demikian di kolom atas SSP dicantumkan Nama, NPWP, dan alamat pembeli sedangkan di penyetor dicantumkan nama dan NPWP pengusaha Kawasan bebas. Bagi PKP di TLDDP sebagai Pajak Masukan sedangkan bagi non PKP sebagai biaya dan dilaporkan SSP lembar ke-3 ke KPP Terdaftar • BKP Tidak Berwujud/JKP -> Disetorkan sendiri oleh PKP di TLDDP, bagi PKP sebagai Pajak Masukan sedangkan Non PKP sebagai biaya dan non PKP mempunyai kewajiban melaporkan SSP Lembar ke-3 ke KPP terdaftar. • Penyerahan yang tidak melalui endorsement atau endorsementnya tidak mendapatkan fasilitas -> membuat faktur pajak pengganti mengubah kode transaksi dari 070 menjadi 011 dan PPN berlaku PPN umum • PPBTT -> Disetorkan PPN menggunakan SSP dan sanksi dengan penerbitan STP (sanksi dihitung dari barang dikeluarkan dari kawasan bebas s.d. dibayarkan PPN/diterbitkan ketetapan
ISU…ISU…ISU… • PPBTT untuk service mesin/ kendaraan atas jasa-nya berlaku tentang penyerahan JKP • Impor kendaraan diperbolehkan namun kenyataan harga jualnya tidak jauh berbeda dengan Jakarta
Terima Kasih Atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian
[email protected]
