Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dalam Pasal 28 Ayat (1) “Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) dalam Pasal 37 Ayat (1) Komisi
Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi
Publik oleh Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun; Ayat (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada Publik. Dalam rangka tersebut, salah satu yang dilakukan Komisi Informasi setiap tahunnya adalah melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi pada Badan Publik. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan UU KIP. Pemeringkatan Keterbukaan informasi Badan Publik merupakan upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi sejauhmana keterbukaan informasi diimplementasikan dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Pemeringkatan keterbukaan informasi pada Badan Publik ini, telah dilakukan oleh Komisi Informasi sejak tahun
2011. Dengan metode
pemeringkatan yang terus dievaluasi dan dikembangkan, Komisi Informasi berharap dapat memperoleh gambaran hasil yang real yang mewakili praktek implementasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Badan Publik di Indonesia. Tahun ini, Komisi Informasi melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi dengan membagi Badan Publik menjadi enam kategori dengan Total Badan Publik 414 yakni: Jumlah Badan Publik yang dikirim instrumen Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questioner) oleh Komisi Informasi Pusat adalah 414 (empat ratus empat belas), sedang Badan Publik yang mengembalikan berjumlah 166 (seratus enam puluh enam), yaitu sebagai berikut:
No 1 2 3 4 5 6
Kategori Badan Publik Kementerian Lembaga/Badan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Partai Politik (Parpol) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Provinsi (Pemprov) TOTAL
Dikirim
Diterima
34 135 138 12 61 34 414
24 53 49 4 16 20 166
Untuk mendapatkan hasil yang presisif sesuai dengan realitas implementasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Badan Publik, Komisi Informasi melakukan 2 (dua) tahapan penilaian, yaitu: Tahap Pertama memiliki bobot nilai 60%, terdiri dari 2 (dua) kuesioner yang masing-masing kuesioner memiliki bobot penilaian, yakni : 1. Penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questioner) ke seluruh Badan Publik dengan bobot nilai 25%. Yakni penilaian yang dilakukan secara mandiri oleh Badan Publik dengan mengisi kuesioner yang dikirimkan oleh Komisi Informasi. 2. Kuesioner (Verifikasi Website) dengan bobot nilai 75%;
seluruh Badan Publik yang
mengembalikan kuesioner tersebut kemudian dinilai oleh Tim Komisi Informasi melalui pemeriksaan dan pembuktian terhadap data dan informasi yang ada di website masingmasing Badan Publik berdasarkan keterangan responden berupa Link atau URL yang tertera pada kuesioner penilaian mandiri yang telah dituliskan oleh responden. Tahap Kedua memiliki bobot nilai 40%, Tahap Visitasi ke Nominasi Badan Publik yang memiliki bobot yang cukup untuk masuk dalam peringkat sepuluh terbaik atau Badan Publik yang memiliki Nilai minimum per kategori berdasarkan penilaian pada tahap satu. Yakni melakukan wawancara dan pembuktian secara langsung dokumen-dokumen atau informasi dalam berbagai format/kemasan berdasarkan keterangan yang diisi oleh responden Badan Publik.
Kedua tahapan penilaian tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk membedah informasi yang dikuasai Badan Publik berdasarkan UU KIP dan PERKI SLIP. Informasi tersebut yakni informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi serta merta, dan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Hal ini penting agar Badan Publik memiliki pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam mengelola informasi publik.
Adapun Kuesioner yang telah dikirim ke Badan Publik terdiri atas 3 Variabel utama yakni; 1. Mengumumkan (40%), 2. Menyediakan (30%), dan 3. Melayani (30%), masing-masing Variabel memiliki beberapa Indikator dan Sub Indikator. Masing-masing Indikator dan sub indikator di setiap kategori memiliki bobot nilai yang berbeda. Berikut Variabel, Indikator, Sub Indikator dan Bobot Nilai masing-masing Kategori; 1.
Mengumumkan
Kategori
No 1 2 3 4 5 6 7
: Kementerian, Lembaga/Badan, PTN, Pemprov, Parpol & BUMN
Nama Indikator Profil Laporan keuangan Kinerja Laporan akses informasi Pengaduan Penyalahgunaan dan pertanggungjawaban wewenang & Pengaduan BP Barang dan jasa Regulasi TOTAL
2. Menyediakan Kategori
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
40%
Bobot 10% 30% 15% 10% 10% 15% 10% 100%
30%
: Kementerian, Lembaga/Badan, PTN & Pemprov
Nama Indikator Daftar Informasi Publik (DIP) Peringatan dini Keputusan BP Surat perjanjian dengan pihak ketiga Data statistik Surat menyurat Rencana strategis SOP pelayanan masyarakat Informasi mengenai PPID (SK, struktur PPID) Informasi mengenai penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik Daftar penelitian Hasil penelitian Informasi mengenai LHKPN yang telah diverifikasi oleh KPK TOTAL
Bobot 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 15% 20% 5% 5% 5% 10% 100%
Kategori
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nama Indikator DIP Peringatan dini Keputusan Parpol Pengelolaan dan Penggunaan dana Laporan Dana Kampanye Surat menyurat Rencana strategis Parpol Informasi mengenai PPID (SK, struktur PPID) Informasi mengenai penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus ADRT Parpol Keputusan Muktamar/kongres/munas dan forum partai lainnya TOTAL
Kategori
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
: Partai Politik
Bobot 10% 5% 5% 15% 15% 5% 5% 20% 5% 5% 10% 100%
: BUMN
Nama Indikator DIP Peringatan dini Surat perjanjian dengan pihak ketiga Data statistik Surat menyurat Rencana strategis SOP pelayanan masyarakat Informasi mengenai PPID (SK, struktur PPID) Informasi mengenai penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik Laporan CSR Hasil penelitian auditor eksternal Sistem dan alokasi dana remunerasi Mekanisme penetapan Kasus hukum Pedoman pelaksanaan tata kelola Penerbitan efek yang bersifat utang Pergantian akuntan Perubahan tahun fiskal Penugasan pemerintah TOTAL
Bobot 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 100%
3. Melayani Kategori
No 1 2 3
30% : Kementerian, Lembaga/Badan, PTN, Pemprov, Parpol & BUMN
Nama Indikator Sarana layanan informasi (Meja Informasi, Petugas Informasi, Papan pengumuman) Laporan layanan informasi publik ke Komisi Informasi Mengembangkan sistem informasi TOTAL
Bobot 30% 30% 40% 100%
Secara keseluruhan, pemeringakatan Badan Publik ini dilaksanakan sejak tanggal 19 September s/d 12 Desember 2014. Penilaian dilakukan oleh tim dari Komisi Informasi Pusat yang terdiri dari Komisoner Komisi Informasi Pusat sebagai pengarah, Tenaga Ahli, Asisten Ahli, dan Staf Administrasi sebagai pelaksana teknis lapangan. Setelah melalui proses dan tahapan penilaian yang cukup panjang tersebut, diperolehlah hasil pada tahap 1 dan Tahap 2 sebagai berikut:
HASIL PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2014 KATEGORI : KEMENTERIAN
No.
Nama Kementerian
Tahap 1 (60%)
TAHAP 2 (40%)
SAQ* (25%)
VW* (75%)
Visitasi
1
Kementerian Agama
23
67
28
2
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
18
45
−
3
Kementerian Dalam Negeri
25
31
−
4
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
22
37
−
5
Kementerian Kesehatan
25
69
28
6
Kementerian Keuangan
25
75
40
7
Kementerian Komunikasi dan Informatika
25
64
30
8
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
23
55
−
9
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
24
54
−
10
Kementerian Luar Negeri
17
56
−
11
Kementerian Pariwisata
21
41
−
12
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24
56
37
13
Kementerian Pemuda dan Olahraga
23
20
−
14
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
24
72
22
15
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
18
39
−
16
Kementerian Perdagangan
20
46
−
17
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
22
58
28
18
Kementerian Perhubungan
25
72
37
19
Kementerian Perindustrian
25
72
40
20
Kementerian Pertahanan
18
36
−
21
Kementerian Pertanian
25
72
34
22
Kementerian Sekretariat Negara
24
69
38
23
Kementerian Sosial
24
48
−
24
Kementerian Tenaga Kerja
43
20
−
Keterangan : *SAQ : Self Assesment Questionnaire (Penilaian Mandiri) *VW : Verifikasi Website *( - ) tidak masuk dalam Tahap 2 atau tidak divisitasi karena tidak memenuhi dalam kategori Kementerian nilai minimum adalah 80 pada tahap 1 (SAQ + VW).
Berikut hasil akhir (Tahap 1 + Tahap 2) :
No Nama Badan Publik
Nilai Akhir
1
Kementerian Keuangan
100
2
Kementerian Perindutrian
98,2
3
Kementerian Perhubungan
95,2
4
Kementerian Sekretariat Negara
93,8
5
Kementerian Pertanian
93,8
6
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
92,2
7
Kementerian Kesehatan
84,4
8
Kementerian Komunikasi dan Informatika
83,4
9
Kementerian Agama
10
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)
82 79,6
Pada saat proses penilaian tahap yang kedua kategori kementerian, Badan Publik yang dilakukan visitasi berjumlah 11 kementerian. Hal ini terjadi karena berdasarkan akumulasi penilaian tahap pertama (penilaian mandiri dan verifikasi website), terdapat kementerian yang memiliki bobot nilai yang sama persis dengan kementerian lainnya. Namun, setelah dilakukan visitasi oleh Tim Komisi Informasi, perolehan nilai jadi berubah. Tidak ada lagi kementerian yang memiliki nilai serupa. Adapun kementerian yang bobot nilainya tidak masuk dalam 10 terbaik setelah dilakukan visitasi adalah Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional dengan nilai akhir 76.
HASIL PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2014 KATEGORI : LEMBAGA
No.
Nama Lembaga
Tahap 1 (60%)
TAHAP 2 (40%)
SAQ (25%)
VW (75%)
Visitasi
1
Arsip Nasional Republik Indonesia
25
69
38
2
Badan Informasi Gespasial (BIG)
20
31
−
3
Badan Intelijen Negara
8
11
−
4
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
25
75
34
5
Badan Ketahanan Pangan (BKP)
16
22
−
6
Badan Koordinasi Keamanan Laut
7
13
−
7
Badan Koordinasi Penanaman Modal
18
65
32
8
Badan Nasional Pengelola Perbatasan
18
30
−
9
Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
17
0
−
10
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
17
35
−
11
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
25
72
34
12
Badan Pengawasan Obat dan Makanan
22
39
−
13
Badan Pengelola Dana Abadi Umat
6
0
−
14
Badan Pengembangan Wilayahan Surabaya-Madura
8
28
−
15
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
18
7
−
16
Badan Perlindungan Konsumen Nasional
21
15
−
17
Badan Pusat Statistik
20
33
−
18
Badan SAR Nasional
19
30
−
19
Badan Standardisasi Nasional
22
49
−
20
Badan Tenaga Nuklir Nasional
24
56
39
21
Bank Indonesia
17
37
−
22
BPJS Ketenagakerjaan
24
42
−
23
Dewan Gula Nasional
0
0
−
24
Dewan Jaminan Sosial Nasional
8
15
−
25
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
17
32
−
26
Dewan Kelautan Indonesia
10
28
−
27
Dewan Ketahanan Nasional
17
38
−
28
Dewan Pertimbangan Presiden
14
51
−
29
Dewan Perwakilan Rakyat
25
65
11
30
Kejaksaan Agung
22
36
−
31
Kepolisian Negara Republik Indonesia
21
55
25
32
Komisi Nasional Lanjut Usia
11
5
−
33
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
21
65
34
34
Komisi Penyiaran Indonesia
12
22
−
35
Komisi Yudisial
21
68
26
36
Komite Standar Akuntansi Pemerintah
6
11
−
37
Konsil Kedokteran Indonesia
13
17
−
38
Lembaga Administrasi Negara
18
31
−
39
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
24
55
25
40
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
23
42
−
41
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
19
16
−
42
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
16
35
−
43
Lembaga Sandi Negara
17
32
−
44
Lembaga Sensor Film
13
25
−
45
Mahkamah Agung
23
56
33
46
Mahkamah Konstitusi
22
69
34
47
Majelis Permusyawaratan Rakyat
8
22
−
48
Ombudsman Republik Indonesia
11
23
−
49
Otoritas Jasa Keuangan
22
43
−
50
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
12
24
−
51
Sekretariat Kabinet
17
29
−
52
Tentara Nasional Republik Indonesia
20
38
−
53
Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
13
4
−
Keterangan : *SAQ : Self Assesment Questionnaire (Penilaian Mandiri) *VW : Verifikasi Website *( - ) tidak masuk dalam Tahap 2 atau tidak divisitasi karena tidak memenuhi dalam kategori Lembaga nilai minimum adalah 76 pada tahap 1 (SAQ + VW).
Berikut hasil akhir (Tahap 1 + Tahap 2) : No
Nama Badan Publik
Nilai Akhir
1
Arsip Nasional Republik Indonesia
94,4
2
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
3
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
4
Mahkamah Konstitusi
88
5
Badan Tenaga Nuklir Nasional
87
6
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
85,6
7
Badan Koordinasi Penanaman Modal
81,8
8
Mahkamah Agung
80,4
94 92,2
9
Komisi Yudisial
79,4
10
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
72,4
Sebagaimana halnya kategori kementerian, dalam rentang nilai sepuluh terbaik pasca penilaian tahap pertama (penilaian mandiri dan verifikasi website), terdapat 2 (dua) badan/lembaga yang memiliki bobot nilai yang sama persis. Oleh karenanya, jumlah Badan Publik yang kemudian divisitasi adalah 12 (dua belas) badan/lembaga. Adapun badan/lembaga yang bobot nilainya tidak masuk dalam 10 terbaik setelah dilakukan visitasi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan nilai akhir 70,6 di peringkat 11. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan nilai akhir 65,5 di peringkat 12.
HASIL PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2014 KATEGORI : Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
No.
Nama BUMN
Tahap 1 (60%)
TAHAP 2 (40%)
SAQ (25%)
VW (75%)
Visitasi
1
Perum Jasa Tirta II
15
22
−
2
Perum Perikanan Indonesia (Perindo)
19
31
−
3
PT Adhi Karya Tbk
11
27
−
4
PT Angkasa Pura I
16
43
−
5
PT Asuransi Jiwasraya
13
30
−
6
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
10
9
−
7
PT Balai Pustaka
12
10
−
8
PT Bank Mandiri Tbk
14
10
−
9
PT Bank Negara Indonesia Tbk
20
52
23
10
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
17
44
−
11
PT Bank Tabungan Negara
19
43
−
12
PT Bhanda Ghara Reksa
9
36
−
13
PT Bio Farma
25
68
30
14
PT Brantas Abipraya
12
28
−
15
PT Danareksa
23
44
−
16
PT Dirgantara Indonesia
13
43
−
17
PT Djakarta Lloyd
0
0
−
18
PT Industri Kapal Indonesia
12
17
−
19
PT INTI
24
47
20
20
PT Jasa Marga Tbk
18
44
−
21
PT Jasa Raharja
18
53
22
22
PT Kawasan Industri Makassar
11
4
−
23
PT Kawasan Industri Wijayakusuma
12
24
−
24
PT Kereta Api Indonesia
18
50
−
25
PT Kimia Farma Tbk
21
67
12
26
PT Kliring Berjangka Indonesia
12
32
−
27
PT Nindya Karya
13
44
−
28
PT Pegadaian
18
53
8
29
PT Pelabuhan Indonesia II
21
18
−
30
PT Pelabuhan Indonesia III
16
49
−
31
PT Perikanan Nusantara
11
10
−
32
PT Perkebunan Nusantara II
14
43
−
33
PT Perkebunan Nusantara IV
22
53
12
34
PT Perkebunan Nusantara IX
15
54
−
35
PT Perkebunan Nusantara V
21
54
15
36
PT Perkebunan Nusantara VI
0
0
−
37
PT Perkebunan Nusantara VII
19
47
−
38
PT Perkebunan Nusantara VIII
18
30
−
39
PT Perkebunan Nusantara XI
15
4
−
40
PT Perkebunan Nusantara XII
17
24
−
41
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
23
68
13
42
PT PLN
22
71
23
43
PT Pupuk Indonesia Holding Company
16
44
−
44
PT Rajawali Nusantara Indonesia
17
58
13
45
PT Reasuransi Umum Indonesia
2
0
−
46
PT TASPEN
25
45
28
47
PT Virama Karya
5
8
−
48
PT Waskita Karya
7
28
−
49
PT Yodya Karya
21
10
−
Keterangan : *SAQ : Self Assesment Questionnaire (Penilaian Mandiri) *VW : Verifikasi Website *( - ) tidak masuk dalam Tahap 2 atau tidak divisitasi karena tidak memenuhi dalam kategori BUMN nilai minimum adalah 70 pada tahap 1 (SAQ + VW).
Berikut hasil akhir (Tahap 1 + Tahap 2) : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nama Badan Publik PT Bio Farma PT PLN PT Taspen PT Perusahaan Gas Negara PT Bank Negara Indonesia PT Kimia Farma PT Jasa Raharja PT Inti PT Perkebunan Nusantara V PT Rajawali Nusantara Indonesia
Nilai Akhir 85,8 78,8 70 67,6 66,2 64,8 64,6 62,6 60 58
Jumlah Badan Publik yang dilakukan visitasi berdasarkan penilaian tahap pertama (penilaian mandiri dan verifikasi website) untuk kategori ini adalah 12 BUMN. Hal ini karena terdapat 2 (dua) BUMN yang masuk 10 peringkat terbaik memiliki nilai yang sama persis. 2 (dua) BUMN yang terlempar dari 10 (sepuluh) terbaik pasca dilakukannya visitasi adalah PT. Perkebunan Nusantara IV dengan skor 57 di peringkat 11, dan PT. Pegadaian dengan skor 50,6 di peringkat 12.
HASIL PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2014 KATEGORI : PEMERINTAH PROVINSI
No.
Tahap 1 (60%)
Nama Provinsi
TAHAP 2 (40%)
SAQ (25%)
VW (75%)
Visitasi
1
Aceh
24
68
38
2
Bali
22
48
25
3
Banten
25
66
33
4
Daerah Istimewa Yogyakarta
16
45
−
5
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
17
43
30
6
Jawa Barat
25
45
21
7
Jawa Tengah
25
39
21
8
Jawa Timur
21
43
20
9
Kalimantan Barat
24
34
−
10
Kalimantan Tengah
25
41
−
11
Kalimantan Timur
25
70
34
12
Kepulauan Riau
25
47
16
13
Lampung
17
25
−
14
Maluku
3
2
−
15
Nusa Tenggara Barat
25
75
38
16
Riau
21
8
−
17
Sulawesi Tengah
18
34
−
18
Sulawesi Utara
24
2
−
19
Sumatera Barat
20
36
−
20
Sumatera Utara
14
41
−
Keterangan : *SAQ : Self Assesment Questionnaire (Penilaian Mandiri) *VW : Verifikasi Website *( - ) tidak masuk dalam Tahap 2 atau tidak divisitasi karena tidak memenuhi dalam kategori Pemerintah Provinsi nilai minimum adalah 60 pada tahap 1 (SAQ + VW).
Berikut hasil akhir (Tahap 1 + Tahap 2) : No
Nama Badan Publik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nusa Tenggara Barat Aceh Kalimantan Timur Banten Bali DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Kepulauan Riau Jawa Timur
Nilai Akhir 98 93,2 91 87,6 67 66 63 59,4 59,2 58,4
Dalam kategori ini, terdapat 2 (dua) pemerintah provinsi di luar 10 terbaik di atas yang memperoleh bobot nilai yang sama persis sebelum dilakukannya visitasi. Setelah dilakukan visitasi oleh Tim Komisi Informasi, terdapat pergeseran peta perolehan nilai. Adapun 2 (dua) pemerintah provinsi yang berada diluar 10 terbaik adalah Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai akhir 56,6 yang duduk di peringkat 11. Dan Pemerintah DI Yogyakarta dengan nilai akhir 53,6 berada di peringkat 12.
HASIL PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2014 KATEGORI : PERGURUAN TINGGI NEGERI HASIL
No.
Nama PTN
Tahap 1 (60%)
TAHAP 2 (40%)
SAQ (25%)
VW (75%)
Visitasi
1
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
19
47
21
2
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
17
32
20
3
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
13
27
−
4
UNIVERSITAS BENGKULU
12
29
−
5
UNIVERSITAS BRAWIJAYA - MALANG
22
49
22
6
UNIVERSITAS INDONESIA
22
56
31
7
UNIVERSITAS MULAWARMAN - KALTIM
13
29
−
8
UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE
11
9
−
9
UNIVERSITAS NEGERI LAMPUNG
14
17
−
10
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
14
7
−
11
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
18
18
−
12
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
13
28
−
13
UNIVERSITAS NEGERI PAPUA
9,9
4
−
14
UNIVERSITAS NUSA CENDANA - KUPANG
24
24
18
15
UNIVERSITAS RIAU
21
32
13
16
UNIVERSITAS UDAYANA
22
50
10
Keterangan : *SAQ : Self Assesment Questionnaire (Penilaian Mandiri) *VW : Verifikasi Website *( - ) tidak masuk dalam Tahap 2 atau tidak divisitasi karena tidak memenuhi dalam kategori Perguruan Tinggi Negeri nilai minimum adalah 48 pada tahap 1 (SAQ + VW).
Berikut hasil akhir (Tahap 1 + Tahap 2) : No 1 2 3 4 5 6 7
Nama Badan Publik Universitas Indonesia Universitas Brawijaya Institut Pertanian Bogor Universitas Udayana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Universitas Nusa Cendana Kupang Universitas Riau
Nilai Akhir 77,8 64,6 60,7 53,2 49,4 46,8 44,8
Sebagaimana halnya dengan partai politik, pengembalian kuesioner untuk kategori Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sangatlah rendah. Dari 61 PTN yang dikirimkan kuesioner penilaian mandiri, tercatat hanya 16 PTN saja yang mengembalikan sesuai dengan jadwal penilaian. Ditambah 2 PTN yang tidak dinilai karena mengembalikan kuesioner diluar jadwal yang telah ditetapkan (kuesioner baru diterima panitia pasca proses visitasi selesai dilakukan). Oleh karenanya, hasil di atas merupakan nilai akhir PTN yang telah melalui dua tahapan penilaian keterbukaan informasi publik karena mengembalikan kuesioner penilaian mandiri sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan juga memiliki bobot nilai yang cukup untuk dilakukan visitasi.
