BAB I PENDAHULUAN. dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi publik merupakan hal yang mutlak diketahui oleh suatu masyarakat dalam suatu negara karena hal ini menyangkut apa yang dilakukan negara terhadap mereka. Keterbukaan informasi publik merupakan wacana penting dalam tata kelola pemerintahan dewasa ini. Bahkan, wacana keterbukaan ini dimensinya meluas meluas hampir semua sektor kehidupan; seperti sosial, politik, ekonomi dan lainnya. Keterbukaan informasi publik telah menjadi isu sentral dalam pembahasan mengenai pembangunan nasional. Dimana transparansi atau keterbukaan informasi publik menjadi syarat bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik 1. Dengan adanya keterbukaan informasi publik tentang kinerja pemerintah

dalam

melaksanakan

penyelengaraan

negara

atau

pemerintahannya,membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif mengontrol

1

Idi Dimayanti,Transparansi Informasi Publik Dan Percepatan Pembangunan Di Daerah, Jurnal Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011,hal 224.

12 Universitas Sumatera Utara

setiap

langkah

dan

kebijakan

yang

diambil

pemerintah.

Sehingga

penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pada dasarnya tujuan utama keterbukaan informasi publik di setiap negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Prinsip keterbukaan informasi publik merupakan suatu komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good goverment). Dalam pengaturan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri dari: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggara negara; c. kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efisiensi; i. efektivitas; dan j. keadilan. 2. Namun dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut khususnya terkait dengan asas keterbukaan tidak mengatur perihal bagaimana pelaksanaannya, standar layanan keterbukaan, pengawas dan pengawasannya serta sanksi manakala ketentuan yang juga merupakan asas-asas dalam suatu pemerintahan tersebut dilaksanakan atau ditaati. Untuk menjamin kepastian hukum, serta jaminan pelaksanaan hak rakyat untuk mendapatkan informasi publik khususnya terhadap kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, maka peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni Undang2

Endang Retnowati, Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Goverment (Antara Das Sein Dan Das Solen), Jurnal Perspektif Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, hal 55.


Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tahun 30 April Tahun 2008 dan berlaku 2 tahun sejak tanggal diundangkan, berarti tanggal mulai berlakunya adalah 30 April 2010. Lahirnya rancangan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik itu sendiri dilatar belakangi oleh beberapa pertimbangan yang mengarah pada terbentuknya masyarakat informasi. Pertama, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadidan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Kedua,hak alam memperoleh informasi merupaka hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ketiga, kebebasan

memperoleh

informasi

publik

merupakan

sarana

dalam

mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu. Hingga saat ini sudah 6 tahun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dijalankan, tetapi hal ini tampak tidak memberi dampak yang berarti bagi masyarakat karena masih banyak instansi pemerintah yang tidak bersedia untuk membuka informasi yang menjadi hak masyarakat. Berdasarkan data yang dikeluarkan

oleh

Komisi

Informasi

Pusat

keterbukaan

informasi

yang

dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Kementrian hanya terdapat 11 instansi dari 26


instansi 3. Data ini lagi-lagi membukakan mata kita betapa minimnya keterbukaan informasi yang yang dilakukan oleh pemerintah. FITRA yang didukung USAID meluncurkan Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran. Dalam Laporannya, FITRA mencatat skor rata-rata indeks keterbukaan informasi anggaran pemerintah Kabupaten/Kota hanya 14,1 dari skor ideal 100. 10 Kota Paling Terbuka yaitu a. Kota Semarang dengan skor 45,53, b. Kota Pontianak dengan skor 41,66, c. Kota Salatiga dengan skor 38,52, d. Kota Banda Aceh dengan skor 31,97 e. Kota Surakarta dengan skor 25,58, f. Kota Sabang dengan skor 24,44 g. Kota Madina dengan skor 23,89, h. Kota Pekalongan dengan skor 21,35, i. Kota Singkawang dengan skor 19,73 dan terakhir Kota Binjai dengan skor 17,66. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan keterbukaan informasi yang rendah. Terlihat dari masih banyaknya kabupaten atau kota yang belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Data hingga akhir Desember 2012, baru delapan badan dan lembaga di kabupaten/kota di Sumatera Utara yang membentuk PPID.Yakni Pemko Medan, Siantar, Tobasa, Langkat, Karo, Dairi, Sergei dan Pemko Kota Gunung Sitoli.Sisanya 25 kabupaten/kota belum menunjuk PPID. Pejabat PPID yang ditunjuk di delapan kabupaten/kota di Sumut juga belum optimal. Hasil survey ICW (Indonesia Corruption Watch) di sejumlah badan publik di Sumut menyebutkan, PPID yang jabatannya terkait dengan pelayanan informasi ternyata hanya 23 persen, sedangkan 77 persen responden (pejabat

3

Laporan Komisi Informasi Pusat Tentang Kinerja Badan Publik Dalam Pemenuhan UU Keterbukaan Informasi,hal 1-2.


PPID) mengaku hanya mendapat tugas tambahan. (wil. Survey badan publik di Sumut, Medan, dan Binjai.Jumlah responden 300 orang). Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten yang telah membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada 18 Juli tahun 2014 dan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Pemerintah Kabupaten Dairi. Dilihat dari tahun pembentukan PPID Kabupaten Dairi mengalami keterlambatan empat tahun. Dalam perjalanannya banyak masalah yang dididapati peneliti di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, diantaranya yaitu kurangnya pemahaman aparat pemerintah daerah tentang tugas dan fungsi PPID itu sendiri. Peneliti juga melihat kurangnya penyampaian informasi publik termasuk informasi yang wajib tersedia setiap saat, terlihat dari tidak updatenya situs resmi Pemerintah Kabupaten Dairi Dan Papan Informasi Yang Berada Di Sekita Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi. Masalah diatas menjadi acuan penelitian saya sehingga judul penelitian saya adalah “Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Dairi. B. Perumusan Masalah Sebagai upaya untuk membuat masalah penelitian dalam penelitian ini lebih sistematis, maka perlu adanya batasan-batasan masalah agar masalah yang akan diteliti menjadi jelas, terarah, dan konsisten. Pembatasan ini berguna untuk


mengindentifikasi perihal apa yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Dairi. C. Tujuan Penelitian Dalam sebuah kegiatan yang dilaksanakan memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Dairi. D. Manfaat Penelitian Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah : 1.

Secara

subyektif,

bermanfaat

bagi

peneliti

dalam

melatih

dan

mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, dan sistematis dalam mengembangkan kemampuan penulis dalam karya ilmiah. 2.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna bagi instansi terkait.

3.

Secara akademis, peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.


E. TINJAUAN PUSTAKA 1. Kebijakan Publik Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan defenisi kebijakan publik merupakan suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu. 4 Menurut Carl Friedrich yang dikutip dalam Wahab bahwa: “kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.” 5 Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana kebijakan publik digambarkan sebagai suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. Pangan merupakan suatu yang vital bagi kelangsungan Negara terutama sebagai bahan makanan kelangsungan hidup rakyat. Oleh karena pentingnya pangan, dan agar terciptanya keterediaan pangan maka harus dibuat kebijakan yang mengatur tentang pangan. Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin

dapat dibedakan

dalam tiga tingkatan:

4

Riant Nugroho,Public Policy,(Jakarta: PT Elex Media Computindo,2012),hal.119 Solichin, Wahab. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan (Jakarta: Bumi Aksara,2001),Hal 3

5


1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. 2. Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undangundang. 3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Anderson memberikan defenisi kebijakan publik sebagai kebijakankebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan penjabat-penjabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah: 1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. 2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah. 3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar di lakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan. 4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tersebut atau bersifat


negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Analisis Kebijakan diartikan William Dunn sebagai serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktifitas politik itu Nampak pada serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Maka dapat dikatakan bahwa dalam pembuatan kebijakan terdapat terdapat empat rangkaian kesatuan penting didalam analisis kebijakan publik yang perlu dipahami, yaitu penyusunan agenda (agenda setting), formulasi kebijakan (policy formulation), implementasi kebijakan (policy implementation). 6 1.

Penyusunan Agenda (Agenda Setting) Proses

kebijakan

publik

diawali

dengan

penyusunan

agenda

(agenda setting ) yaitu sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses ini memiliki ruang untuk memaknai suatu masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Isu kebijakan lazimnya muncul karena telah terjadi 6

William Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1998), Hal.24


silang pendapat antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan itu sendiri. 2.

Formulasi Kebijakan (policy formulation) Langkah kedua dalam proses kebijakan setelah agenda setting adalah

formulasi kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah yang masuk diidentifikasi untuk kemudian di cari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Formulasi kebijakan memiliki aktivitas yang sangat penting dalam kerangka peramalan. Formulasi kebijakan akan memberi gambaran mengenai konsekuansi di masa mendatang dari diterapkannya kebijakan tersebut.

3.

Implementasi Kebijakan (policy implementation) dan Evaluasi Kebijakan Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran

implementasinya. Sering dijumpai bahwa proses perencanaan kebijakan yang baik sekalipun

tidak

dapat

menjamin

keberhasilan

dalam

implementasinya.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah


ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Tahap paling akhir dalam proses kebijakan adalah penilaian kebijakan. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi implementasi dan dampak. Menurut Ripley bahwa tahapan kebijakan publik terdiri dari (1) Penyusunan agenda kebijakan, (2) Formulasi dan legitimasi kebijakan, (3) Implementasi kebijakan dan (4) Evaluasi terhadap implementasi, kinerja, & dampak kebijakan 7. Dalam tahap penyusunan agenda kebijakan, menurut Ripley dalam menyatakan bahwa terdapat tiga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu:

a.

Membangun persepsi di kalangan stake holder bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap masalah

b.

Membuat batasan masalah dan

7

Subarsono. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009),hal. 11


c.

Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut bisa masuk dalam agenda pemerintah. 8

Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, Ripley mengatakan bahwa : “analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisa informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih” . 9 Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Ripley mengatakan : “Pada tahap ini diperlukan dukungan sumber daya dan penusunan organisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik” Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan. Menurut Riplye bahwa “hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang”. Tahapan kebijakan publik menurut Ripley dapat digambarkan sebagai berikut :

8 9

Ibid., h. 11. Ibid., h.12.


Hasil

Penyusunan Agenda

Agenda Pemerintah

Diikuti

Formulasi & Legitimasi Kebijakan

Kebijakan Hasil Diperlukan

Implementasi Kebijakan Evaluasi thd implementasi, kinerja, & dampak kebijakan

Tindakan Kebijakan

Hasil

Mengarah ke

Diperlukan

Kinerja dan Dampak Kebijakan

Kebijakan Baru

Gambar 1. Tahapan Kebijakan Publik menurut Ripley

2. Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. 10 Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan

10

Samudra, Wibawa. Kebijakan Publik (Jakarta: Intermedia,1994) hal 68


yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaanya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan yang didalam nya terkandung suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut harus dilakukan oleh para mobiliastor atau para aparat yang berkepentingan. Suatu Kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan- tujuan atau target-target yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan output atau outcomes bagi masyarakat. Proses menghasilkan implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaanya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Sedangkan menurut Mazmadian: “implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang atau bentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif. ” 11 Menurut Lane, implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, implementation = F (Intention, Output, Outcome). Sesuai

11

Ibid.,hal.108


definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu. 3. Model Implementasi Kebijakan Menurut teori George C. Edwards III, 12 Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: 1. Komunikasi Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi 2.

Sumber Daya Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,

tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut akan berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. 3.

12

Disposisi

Subarsono. Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Hal 90-92


Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Apabila implementator memiliki disposisisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 4.

Struktur Birokrasi Struktur

organisasi

yang

bertugas

mengimplementasikan

kebijakan

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang telah panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Gambar 2. Model Implementasi Menurut G. C. Edward III Komunikasi

Sumber Daya

Implementasi Sikap Struktur Birokrasi


G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

13

menyatakan bahwa ada empat

variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dampak suatu program, yaitu : 1.

Kondisi lingkungan yang terdiri dari : Tipe system Pol ; Struktur

kebijakan ; karakteristik struktur politik lokal; kendala sumberdaya; sosial cultural; Derajad keterlibatan para penerima program; Tersedianya infrastruktur fisik yg cukup. 2). Hubungan antar organisasi terdiri dari : Kejelasan & konsistensi sasaran program; Pembagian fungsi antar instansi yg pantas; Standardisasi prosedur perencanaan, anggaran,; implementasi & evaluasi; Ketepatan, konsistensi & kualitas komunikasi antar instansi; Efektivitas jejaring untuk mendukung program 3). Sumberdaya organisasi untuk implementasi program; control terhadap sumber dana; keseimbangan antara pembagian anggaran & kegiatan program; Ketepatan

alokasi anggaran; pendapatan

yg

cukup utk

pengeluaran; Dukungan pemimpin politik pusat dukungan pemimpinpolitik lokal; komitmen birokrasi 4). Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana antara lain : Ketrampilan teknis, manajerial & politis petugas; Kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol & mengintegrasikn kepututsan.; Dukungan & sumberdaya instansi; Sifat komisi internal; Hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran; Hubungan instansi dengan pihak diluar pemerintah &

13

Subarsono. Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Hal 101


NGO; Kualitas pemimpin instansi yg bersangkutan; komitmen petugas terhadap program kedudukan instansi dalam hirarki sistem administrasi. Proses implementasi program dari G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli sebagaimana gambar berikut : Gambar 3. Proses Implementasi Program menurut G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Kondisi Lingkungan 1. Tipe system Pol 2. Struktur pemb kebijakan 3. karakteristik struktur pol local 4. kendala sumberdaya 5. sosio cultural 6. Derajad keterlibatan para penerima program 7. Tersedianya infrastruktur fisik yg cukup

Hub. Antar Organisasi 1. Kejelasan & konsistensi sasaran program 2. Pembagian fungsi antar instansi yg pantas 3. Standardisasi prosedur perencanaan, anggaran, implementasi & evaluasi 4. Ketepatan, konsistensi & kualitas komunikasi antar instansi 5. Efektivitas jejaring utk mendukung program

Sumberdaya Organisasi 1. control terhadap sumber dana. 2. keseimbangan antara pembagian anggaran & kegiatan program 3. Ketepatan alokasi angg 4. pendapatan yg cukup utk pengeluaran 5. Dukungan pemimpin pol pusat 6. dukungan pemimpin politik lokal 7. komitmen birokrasi

Kinerja dan Dampak 1. Tingkat sejauh mana program dpt mencapai sasaran 2. adanya perubahan kemampuan adm pd orgs lokal 3. Berbagai keluaran & hsl yg lain

Karakteristik & Kapabilitas Instansi Pelaksana : 1. Ketrampilan teknis, manajerial & politis petugas 2. Kemampuan utk mengkoordinasi, mengontrol & mengintegrasikn kepts. 3. Dukungan & sumberdaya pol instansi 4. 4. Sifat kom internal 5. Hub yg baik antara instansi dg kel sasaran 6. Hub instansi dg pihak diluar pemt & NGO 7. Kualitas pemimpin instansi yg bersangkutan 8. komitmen petugas terhadp program 9. kedudukan instansi dlm hirarki sistem adm


Adapun Van Metter dan Van Horn 14 menyebutkan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implemantasi, yaitu : a. Standar dan sasaran kebijakan; b. Sumberdaya; c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; d. Karakteristik agen pelaksana; e. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Model implementasi kebijakan dari Van Matter dan Van Horn dapat dilihat dalam gambar berikut: Gambar 4. Model Implementasi Kebijakan Van Matter dan Van Horn Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan pelaksnaan Ukuran dan tujuan kebijakan

Karakteristik Badan pelaksanaan

Disposisi Pelaksanaan

Kinerja Kebijak an

Sumber daya Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik

14

Subarsono. Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Hal 42


4. Defenisi Informasi Publik Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. 15 Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 16 5. Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud meliputi: 17 a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

15

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bab I, pasal 1 ayat 1, hal. 2. 16 Ibid. 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008.Ibid, bab IV, pasal 9 ayat 2, hal. 5.


d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Informasi yang wajib disediakan informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta, yaitu: 18 1. Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. 2. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, yaitu: 19 a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

18 19

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008.Ibid, bab IV, pasal 10 ayat 1, hal. 6 Ibid.


f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 6. Defenisi, Hak Dan Kewajiban Badan Publik Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 20Kewajiban yang dimiliki badan publik, yaitu: 21 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

20

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008.Ibid, bab I, pasal 1 ayat 3, hal. 12.

21

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008.Ibid, bab III, pasal 7 ayat 1, hal. 5.


2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. 4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. 5.Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. 6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. Hak-hak yang dimiliki badan publik terdiri dari: 22 1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 22

Ibid.


3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. F. Defenisi Konsep Konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial. 23 Selain itu, tujuan adanya konsep adalah untuk mendapatkan batasan yang jelas dari setiap konsep yang diteliti. Maka untuk mendapatkan batasan yang jelas, defenisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Menurut Van Metter dan Van Horn Implementasi kebijakan adalah Tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 23

Singarimbun, Masri. Metode Penelitian Survei. (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 33


keputusan kebijaksanaan. Tindakan tindakan yang dimaksud mencakup usaha usaha untuk mengubah keputusan keputusan menjadi tindakan tindakan operasional Pelaksanaan kebijakan atau keputusan tersebut oleh instansi pelaksana; 1. Ada 6 variabel, menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi implementasi publik yaitu : a. Standar dan sasaran kebijakan yaitu setiap kebijakan public harus mempunyai standard an suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standard an sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bias terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik di antara para agen implementasi. b. Sumberdaya yaitu dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumber daya materi (matrial resources) nsumberdaya metoda (method resources). c. Hubungan antar organisasi yaitu dalam banyak program implementasi

kebijakan,

sebagai

realitas

dari

program

kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi.

Untuk itu,

diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi


keberhasilan suatu program tersebut.

Komunikasi dan

koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi

agar

program-programnya

tersebut

dapat

direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya. d. Karakteristik agen pelaksana yaitu dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasikan dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. e. Disposisi implementor yaitu dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut. f. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi dalam variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi


implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatubadan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.


G. Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN Bab Ini Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Definisi Konsep dan Sistematika Penulisan.

BAB II

METODE PENELITIAN Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang gambaran atau karakteristik lokasi penelitian berupa sejarah singkat, visi dan misi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB IV

PENYAJIAN DATA Bab ini memuat memuat hasil pengumpulan data di lapangan. Dalam bab ini akan dicantumkan semua data yang diperoleh dari lapangan atau dari lokasi penelitian selama proses penelitian.

BAB V

ANALISIS DATA Bab ini memuat analisis data - data yang diperoleh saat penelitian dilakukan dan memberikan interpretasi terhadap masalah yang diteliti.

BAB VI

PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan.


BAB I PENDAHULUAN. dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan

Recommend Documents