KATAPENGAIYTAR Fuji syukur kepada Tuhan yang maha Kuasa
atas
rahmat-NYA sehingga dapat
tersusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kefarnenanu tahun 20t3, sebagai pertanggungiawaban dalam bentuk pelaporan kegiatan di bidang Administrasi Umurn dan bidang Adrninistrasi Perkara dalam tahun anggarEm 2013.
Penyarnpaian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas peradilan berdasarkan TUPOKSI yang tersurat dalarn berbagai peraturan sebagaimana juga
yang diisyaratkan dalam Undang dengan Undang
*
-
Undang No.2 Tahun 198,6, yang telah diubah
undang No.8 Tahun 28A4, &ntang peradilan dan juga berdasarkan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pemberlakuan Buku
I
RI Nomor:
143/KMA/SK/VII/2007
pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Pelaporan
Pelaksaan Kegiatan).
Penyelesaian laporan tahunan tahun 4nggarzul 2013 diharapkan dapat memberikan penjelasan yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan
riil yang terjadi pada
Pengadilan Negeri Kefamenanu dan juga diharapkan laporan ini secara tidak langsung dapat menjadi ']rcngawas" yang mengawasi jalannya pekerjaan dalam pelayanan masyarakat Pencari Keadilan.
Dengan
ini
Pengadilan Negeri Kefamenanu mempersembahkan Laporan
Tahunan tahun anggaran 2013, semoga dapat bermanfaat sebagai pedorran ke depan
dalam melaksanakan tugas
di
bidangnya masing-masing dan untuk memujudkan
refonnasi birokrasi Mahkanrah Agung Republik lndouesia.
Kefamenanu, 23 J arruari 20 I 4
I}AFTAR ISI KATA PENGA}ITAR DAF'TAR ISI BAB I Pendahuluan
A. Kabdakan Umum Peradilan B. Vizi dan Misi C.
BAB
II
Rensha
Struktur Organisasi (tupoksi) A. Penyusunan Alur Tupoksi
B.
Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)
A.
Sumber Daya Manusia 1. Sumber Daya Manusia Tekhnis Yudisial Sumber Daya ManusiaNon Tekhnis Yudisial 3. Promosi dan Mutasi Pengisian Jabatan Struktural Penglolaan Saran dan Prasarana 1. Sarana dan Prasaran Gedung a)Pengadaan
BAB III Keadaan Perkara BAB Mengawasan Internal BAB V Pembinaan dan Pengelolaan
2.
B.
C.
4.
b)Pernelihmaan c)Pengbapusan 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a) Pengadaan b) Pemeliharaan c) Panghapusan 3. Pengelolaan Teknologi Inforrnasi a) Perangkatkeras b) Perangkat Lunak Pengelolaan Data Keuangan 1. BelanjaPegawai a) Pagu b) Realisasi c) Sisa 2. Belanja Barang
a) Pagrr b) Realisasi
c)
3.
Belanja Modal a) Pagu b) Realisasi c) Sisa D. Pengelolaan Administrasi Admiristrasi Perkara 2. Adminisfasi Umunn Kesimpulan dan Rekomendasi
l.
B.{B
Y
Sisa
BAB I
PENDAI{ULUAN Kebijakan Umum Peradilan. Penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksaan tugas peradilan umum khususnya Pengadilan Negeri Kefamenaorl kurun waktu satu tahun dalam tahun 2013
pada hakekatnya merupakan bahan informasi kepada Pengadilan Tinggi Kupang selaku kawal depan Mahkamah Agung di daerah serta Mahkamah Agung R[, dan
juga kepada public tentang berbagai kegiatan yang telah dilasanakan dan dicapai selama satu
t*rtrn berkaitan dengan TUPOKSX Fengadilan Negeri Kefarnenanu-
Laporan Pertanggung Jawaban pencapaian
ini
penting selain untuk
di kaji tentang
hasil kinerja juga berbagai hambatan sehingga secara hirarki
mendapatkan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut juga dijadikan pedoman pelaksanaan
padatahun berikutnya. Penyampaian laporan perknggung jawaban pelaksanaan tugas peradilan berdasarkan TIIPOKSI yang tersurat dalam berbagai peraturan sebagaimana juga
yang diisyaratkan dalam Undang dengan Undang
-
-
Undang No.2 Tahun 1986, yang telah diubah
undang No.8 Tahun }AM, tentang peradilan ulnurL dan juga
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1431I
berdasarkan
Penyampaian Pelaporan Pelaksaan Kegiatan), mengisyaratkan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan harustrah dipertanggung jawabkan baik secara administrasi maupun secara hukrn, karena didalamnya menggunakan anggaran Negara.
Sistem pelayanan publik yang prima dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good gcverment) mauprro transparasi informasi sesrmgguhnyabukan saja
sebagai isyarat tapi kewajiban, maka dengan dasar itulah Pengadilan Negeri Kefamenanu menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas tahun 2013 yang secara sistematis diuraikan lebih lanjut dibawah ini.
A. W$
DAIY KIISI.
Terwujudnya Peradilan Indonesia yang Agung.
1.
Menjaga Kernandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan. 3. Meningkat Kualitas Kepenrimpinan Badan Peradilan. 4. Meningkatkan Kredebilitas dan Transparansi Badan Peradilan. B. RENCANA DAt[ STRATEGI (RENSTRA]. Dalarn rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut diatas, serta terlaksananya tugas pokok dan fungsi
baik kelembagaarl
maupun
personal, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu menetapkan rangakaian rencana staregi.
Penentuan rencana skategi disesuaikan dengan tunfutan dinamika dari berbagai elemen bangsa, dimana memposisikan Pengadilan sebagai ujung tombak penegak hukum dan dapat menjamin adanya suatu bentuk kepastian
hlkum.
Penyusunan rencana strategi pada hakekatrya adalah suafu proses persiapan
yaog seczlfi! sistematis dan terencana, diharapkan pncapaian fujuan dan
sasaran
sesuai dengan harapan penegak sepremasi hukum yaitu: terwujudnya peradilan yang
efisien, bersih, berwibawah dan bermariabat, serta berkualitas, maka penpsunan rellcana tersebut meliputi
tahapan
:
REryCANA
1.1
Tahapan Persiapan Rencana:
Tahap persiapan renc&na dimulai dengan rnengumpulkan berbagai hal dari
hasil evaluasi akhir pelaksanaan program kerja sebelurnnya kemudian menentukan langkah- langkah sebagai berikut:
.
Mengrdentifikasi, menganalisa, merumuskan
dan
menetapkan
kebijakan.
r
Melokalisfu kebijakan disesuaikan dengan keadaan surnber daya maousia, sumber dana yang tersedia serta sarana dan prasarana yang
dimiliki.
1.2 Tahry
Penjabaran dan Pelaksanaan Rencana
Setelah melalui tahapan persiapan rensana, dilanjutkan dengan penetapan penjabaran dan pelaksa{uuul rencana dengan menentukan kebijakan yang tepat, efektif, dan efisien dengan menyesuaikan pada kondisi sumber daya
manusia dan stunber dana yang tersedia pada tahap
dari
:
1.
Rencana Konsentrasi pada sumber daya manusia;
ini kebijakan dimulai
Pertemuan berkala dengan para Hakim dalam rangka peningkatan
kualitas diri untuk mentrju pada kualitas putusan, yang rnemberi rasa kead;ilan, berkualitas, bernnartabat dan berwibawa.
b. Peningkatan kualitas para pejabat Struktural dan Fungsional serta
karyawan/ti dalam bentuk pertemuan bulanan, untuk meningkatkan
kualitas pelayanan, kualitas penyelesaian tugas dalam bidang adrninistrasi perkara dan &dministrasi urnum. Pengawasan dan Pembinaan.
a^
Peningkatan pengawasan yang berjenjang dan berkesinambungan agm pelaksanaan tugas konsisten pada tugas pokok.
Untuk rnempercepat proses penyelesaian tugas dan petrayanan, baik
dalam hal pemeriksaan dan memutuskan perkara, maupun penyelesaian tugas administasi. c.
Untuk memberikan pelayanan yang prima dan trasparan,
d.
Agm tanggap dan bertanggung jawab sebagai abdi masyarakat.
e.
Penjatuhan sanksi pada aparat pelaku penyalagunaan wewenang dan pelanggaxan hukum.
Menumbuh kembangkan budaya malu dan budaya disiplin I tertib antara lain: tertib perkantoran, tertib jam kerja, tertib diri, tertib pengelolaan keuangan negara dan keuangan pihak ketiga" tertib pengguorum dan pemeliharaan barang inventaris
milik
negara serta
tertib penyelesaian tugas dan tertib kearsipan. J.
Pelayanan Publik yang pr.funa;
a. Mengutamakan percepatan penyelesaian perkara
untuk
uemberikan kepastian dan kepuasan bagi pencari keadilan hukum.
b-
Pemutahirab perangkat informasi untuk memberi pelayanan infonnasi hukum kepada publik.
4.
Penambahan/ perbaikan sarana.
a-
Peningkatan sumber dana pada penetapan anggaran tertentu untuk menunjang kegiatan.
DIPA untuk
pos
b.
Peningkatan dan perbaikan sarana pondukung pelaksanaan fugas dan fungsi.
STRATEGI Penetapan strategi di implementasikan melalui 4 pola strategi antara lain:
L. Strategi Stabilitas: a. Strategi stabilitas bertujuan
untuk menunjukan dan rnempertegas arah
kegiatan Pengadilan Negeri Kefamenanu.
b.
Meningkatkan bahwa segala daya dan dan4 diarahkan pada peningkatan efesiensi agm terwujud kondisi Pengadilan Negeri Kefamenanu pada posisi yang stabil dan berjatan sebagaimana yang diharapkan.
2.
Strategi Pembangunan
Strategi
ini berorieatasi untuk
menambah kegiatan dan skala prioritas bagi
kegiatan oprasional Pengadilan Negeri Kefamenanu, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran pembangunan dalam DIPA.
3.
Strategi Efesiensi
Strategi
ini berorientasi
kepada prioritas dengan memilah kebuhrtran yang
paling mendesak dan mendasm yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri Kefamenaou yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.
4.
Strategi Petrayanan Publik
Pembinaan pelayanan inforrnasi dari Mahkamah Agung terhadap badan
peradilan
di bawahnya
termasuk Peradilan Umum, merupakan salah satu
indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan modern.
Kebijakan
dalam bidang
ini,
merupakan keharusan sebagai
implementasi Undang:Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung 1
RI
Nomor:
44/Y\NINSK/VIIU2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung
R[ tersebut,
telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumanan
informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.
5. Strategi Kombinasi
Strategi
ini
rnerupakan perpaduan dari keempat kombinasi
di
atas. Dengan
tetap memperioritaskan prograrn mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan samna tetap memegang prinsip porporsionalitas.
Kemudian rencarl:r strategis Pengadilan Negeri Kefamenanu ini didorong oleh
visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target startegis, langkah yang harus diambil dalarn menLghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang
efekrif. Rencana strategis
ini
dengan program yang
terkait memberi inisiatif awal
dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi. Tantangan utama meliputi
1.
:
Mernelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan.
a- Kepercayaan
dan keyakinan dalam sistem peradilan di lndonesia pada
umrmmya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara" persepsi tentang kcrupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayarran peradilam, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.
b.
Rencana strategis akan menrberi prioritas pada sistem dan prosedur
peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atat operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilag pada kejujuran
dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilarS Transparansi dan integdtas dmi proses peradilan yang efisien.
c,
Lebih jauh program
ini
akan
dan mengkoordinasikan
berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.
2.
Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan keoaampuan sumber daya yang tersedia.
Fengadilan Negeri Kefarnenanu berusaha untuk memperioritaskan pembangunan sistem peradilan datram aftggaran yang tersedia, di samping
itu Pengadilan Negeri Kefarnenaou akan memabilisasi dan menggunakan secara efisien senrua sumber daya internal dan eksternal dalarn operasional
rutin guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan.
Dmi rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan
yang
dirurnuskan melalui rencnna Strategis Pengadilan Negeri Kefamenanu kedepan dapat dirumuskan dalarn 4 aspek yaitu:
1.
Ketenagaanmencakup:
a. b.
Penambahan jumlah tntagateknis dan tenaga administrasi
Peningkatan kuatitas nrelalui pendidikan dan pelatihan.
c. Penataan kembali
sistem pembinaan karir pegawai menunrt alur
karir yang ada.
d.
Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan
adminisfasi.
2.
Sarana meucakup
:
a. b.
Pembangrman kantor sesnai dengan standar dan representatif.
c.
Pengembangan kepustakaanl kemsipan/ dokumentasi/
Pengadaan sarrma dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
pernberkasan, sar?ula dan prasaran4 berikut sistem pelayanannya
melalui sistem aplikasi.
d.
Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebuhrhan fisik Pengadilan Negeri Kefarnenanu.
3.
Ketatalaksanaan mencakup
a.
:
Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seffra optimal.
b,
Melaksanakan progrirm Fengadilan Negeri Kefamenanu yang telah
disusun dengan tetap berdasa*an kepada ketentuan undangundang, peraturanpemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.
4.
Hukum noateriil mencakup
a. b.
:
Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
Memaryarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan
dialog terhadap masyarakat umtun khususnya para keadilan.
pencari
z B U frl A I-l
E
z
z zfrl
(a t4
ti
F{
f*
ilM
a f-1
M H
ilF{ (, frl
z
z t1 F.i
a rh
(a l-'1
4
Fr
Fi
fr
z
Z fr1
!1
FI
I..{
fr1
(a
ir
&
td
a (,
EZ
9E naa u) ll
z
rd
M FI FI
v
a
* p
rd
z
rd (t)
Z
j 51
H
g
Z g?
il;)
ftr
Fr li-
z
Ai
F
(, ,4
t4 t-r
M lV F{
a
3 o il
f.1
Fi
Z
ilfEI F<
z
Fi
rl
M
z g
z H
F
z
P{
ri
