KATA PENGANTAR. Sekretaris KPA Nasional, selaku Direktur DKIA. Dr. Kemal N. Siregar

1 | LAPORAN DKIA 2012

KATA PENGANTAR Dana Kemitraan untuk Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia (DKIA) yang diluncurkan pada tahun 2005 telah melewati berbagai fase yang penting dalam perjalanan upaya penanggulangan AIDS di Indonesia. DKIA terus memperbaiki diri untuk menjadi lebih intensif, sistematik, terkoordinir dan komprehensif menjalankan mandat Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006. Tujuh tahun setelah masa itu, kondisi pendanaan telah jauh berbeda. Alokasi dana APBN yang cukup bermakna telah diamankan dalam sistem Keuangan RI melalui Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat. Kementerian/Lembaga (KL) maupun Provinsi, Kabupaten dan Kota terus meningkatkan alokasi dana. Memang, tantangan menuju visi 70% pendanaan domestik untuk HIV dan AIDS masih terus kita temui. Oleh sebab itu, keberadaan DKIA sangat penting dalam mengantarkan Indonesia menuju pembangungan yang berkelanjutan setelah tahun 2015. Kami berterima kasih pada semua pihak yang terus memberi dukungan pada keberhasilan pengelolaan DKIA. Pemberi dana bantuan, AusAID, USAID, yang berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait mengenai status kondisi mutahir, kebutuhan, serta dukungan yang secara strategis dapat mengungkit peningkatan pencapaian perluasan program, mutu layanan program, serta tanggap terhadap situasi epidemi maupun kebutuhan populasi yang paling membutuhkan. Ucapan terima kasih yang sebesarnya juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang melaksanakan program secara efektif, baik dari CSO maupun Kementerian dan Lembaga. Memanfaatkan sumber daya yang ada untuk sebesar-besarnya kebutuhan penanggulangan AIDS yang berbasis hak azasi manusia dan responsif gender, serta terus mencari cara terbaik untuk keberlanjutan program. Kami sampaikan pula penghargaan kepada seluruh staf sekretariat KPA baik di tingkat nasional maupun di provinsi, kabupaten dan kota yang telah bekerja keras mengusung misi pencapaian SRAN.

Sekretaris KPA Nasional, selaku Direktur DKIA Dr. Kemal N. Siregar


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................................. 2 DAFTAR ISI ......................................................................................................................... 3 RANGKUMAN EKSEKUTIF..................................................................................................... 4 DAFTAR SINGKATAN ........................................................................................................... 5 PENDAHULUAN .................................................................................................................. 6 Dinamika upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia tahun 2012 ............................................. 6 LAPORAN KEMAJUAN PROGRAM .......................................................................................... 8 Komponen 1 – Penguatan Komisi Penanggulangan AIDS dan Mitra-nya .............................................. 8 A.

Pengembangan Kebijakan ............................................................................................ 8

B.

Perencanaan Strategis................................................................................................. 8

C.

Koordinasi dan Dukungan ........................................................................................... 9

D.

Penyebarluasan Informasi .......................................................................................... 10

E.

Kemitraan Regional dan Internasional ........................................................................... 13

F.

Data dan Information ............................................................................................... 14

G.

Monitoring and Evaluation ........................................................................................ 14

H.

Provincial and District AIDS Commission Strengthening .................................................... 14

Komponen 2 – Fasilitas Cepat Tanggap ................................................................................... 18 Komponen 3 – Program Hibah untuk LSM ............................................................................... 18 STATUS KEUANGAN .......................................................................................................... 24 Rencana Program Periode Januari - Juni 2013 .............................................................................. 25 Dukungan DKIA untuk 34 Kabupaten/Kota ............................................................................. 25 Program PMTS-LSL .......................................................................................................... 26 Progress Pengembangan Sistem Informasi Strategis Nasional .......................................................... 29 CONCLUSION ................................................................................................................... 30 LAMPIRAN........................................................................................................................ 32


RANGKUMAN EKSEKUTIF Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2005, Dana Kemitraan Indonesia untuk Penanggulangan HIV dan AIDS (DKIA) telah mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran nasional yang tercantum dalam Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) sesuai dengan Peraturan Presiden 75/2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional. Melalui DKIA, Pemerintah Australia dan Pemerintah Amerika Serikat telah berkomitmen untuk melanjutkan pemberian dukungan pendanaan periode tahun 2012-2017. Selama 2005-12, UNDP telah mengelola dana sejumlah USD 56.4, yang dibagi dalam 2 tahap pelaksanaan DKIA. Dana tersebut adalah hibah dari Pemerintah Inggris, Australia dan Amerika Serikat. DKIA menjadi bagian penting dalam mendukung Komisi Penanggulangan AIDS dan mitranya, baik ditingkat nasional maupun daerah. Ketika APBN dan APBD belum tersedia, DKIA telah memberikan dukungan penting untuk KPA Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2007, dana APBN dan APBD terhitung hanya sekitar 27% dari kebutuhan dana untuk penanggulangan HIV dan AIDS. Namun. Pada tahun 2012, dana dalam negeri mengalami banyak peningkatan, mencapai 53% dari seluruh kebutuhan dana. Sejak tahun 2006, hasil audit BPKP terhadap Sekretariat KPA Nasional selalu “wajar tanpa syarat”. Hasil audit tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat KPA Nasional telah secara terus menerus meningkatkan kemampuannya dalam mengelola sejumlah dana besar sesuai standar pengelolaan keuangan nasional dan internasional. Selain itu, Sekretariat KPA Nasional juga telah membuktikan peningkatan kemampuan kelembagaan dan kapasitas manajemennya. Pada tahun 2010, UNDP dan Sekretariat KPA Nasional mulai mendiskusikan pemindahan pengelolaan DKIA dari UNDP ke Sekretariat KPA Nasional. Pada tanggal 19 Juli 2012, pengelolaan DKIA diserahkan secara resmi kepada Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pemberian hibah dan dukungan program melalui 3 komponen. Sementara itu, dukungan DKIA untuk periode Januari–Juni 2013 akan dititik beratkan untuk penguatan KPA di 34 Kabupaten/Kota yang tidak lagi mendapat dukungan dana hibah Global Fund, program PMTS-LSL dan Pengembangan Sistem Informasi Strategis Nasional. Bertahun-tahun, upaya penanggulangan AIDS mendasarkan pada perubahan perilaku individu dan proyek-proyek tertutup, hal ini belum menunjukkan perubahan penting yang diinginkan. Perubahan pola pikir dengan intervensi struktural dilakukan dengan mendasarkan pada interaksi factor-faktor yang mempengaruhi penyebaran epidemi. AIDS tidak dapat dihadapi hanya dengan satu cara yang tertutup. Pelaksanaan pendekatan komprehensif Pencegahan HIV melalui Transmisi Seksual (PMTS) dilakukan tidak hanya pada Pekerja Seks namun juga pada LSL. LSL dan pekerja seks ketika tereksploitasi akan dapat menyuarakan kepedulian, kebutuhan dan aspirasinya untuk membangun hidup yang lebih baik. Pemberdayaan pekerja seks dan LSL, dan keterlibatan pemangku kepentingan lain, pemerintah dan pimpinan daerah didukung dengan ketersediaan kondom dan layanan IMS, diharapkan dapat mencapai hasil yang diinginkan.


DAFTAR SINGKATAN ABAT AG2Z AIDS APBD APBN ATFOA AusAID BP2SDM-K CSO DKIA FK FKM GF GWL-INA HCPI HIV IMS KIE KL KPA KTS LBT LKB LSL LSM MDGs Monev ODHA PKBI PMTS PP-LSL RR SDM SKPD SR SRAN TKH UNDP USAID VCT WPS Yankes

Aku Bangga Aku Tahu ASEAN Cities Getting to Zeroes Acquired Immunodeficiency Syndrome Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ASEAN Task Force on AIDS Bantuan Dana Pemerintah Negara Australia Badan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia untuk Kesehatan Civil Society Organization Dana Kemitraan Indonesia untuk Penanggulangan HIV dan AIDS Fakultas Kedokteran Fakultas Kesehatan Masyarakat Global Fund Jaringan Gay Waria dan Lelaki yang Seks dengan Lelaki Lainnya - Indonesia HIV Cooperation Program for Indonesia Human Immunodeficiency Virus Infeksi Menular Seksual Komunikasi Informasi dan Edukasi Kementerian Lembaga Komisi Penanggulangan AIDS – KPAN (Nasional, KPAP (Provinsi), dan KPAK/K (Kabupaten/Kota) Konseling dan Tes Sukarela Lelaki Berisiko Tinggi Layanan Komprehensif Berkesinambungan Lelaki yang Seks dengan Lelaki Lembaga Swadaya Masyarakat Millenium Development Goals Monitoring dan Evaluasi Orang dengan HIV dan AIDS Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual Pengelola Program LSL Recording and Reporting Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Pemerintah Daerah Sub-Recipient Strategi dan Rencana Aksi Nasional Tes dan Konseling HIV United Nation Development Programme Bantuan Dana Pemerintah Amerika Serikat Voluntary Counseling and Testing Wanita Pekerja Seks Pelayanan Kesehatan


PENDAHULUAN Menurunkan laju epidemi dengan upaya nasional penanggulangan HIV yang efektif dan komprehensif, adalah suatu usaha jangka panjang. Hal ini membutuhkan mekanisme koordinasi tingkat nasional dalam mengembangkan, mengkoordinasikan dan membina berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan. Dana Kemitraan untuk Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia (DKIA) yang diluncurkan pada tahun 2005 sebagai mekanisme pendanaan yang menerima dan menyalurkan dana dari mitra, pemerintah dan sektor swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan tujuan utamanya untuk mendukung dan memperkuat respon multi-sektoral yang efektif dan berkelanjutan untuk epidemi HIV, DKIA mengharapkan untuk melihat peningkatan kapasitas Indonesia untuk menghentikan laju epidemi HIV di negara ini.

Dinamika upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia tahun 2012 Perubahan strategi penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia diperlukan untuk menjawab tantangan perubahan pola tramisi HIV: Dominasi penularan HIV di Indonesia saat ini, melalui 1) perilaku seksual berisiko terutama diantara orang-orang yang memilki pasangan seks lebih dari satu, dan 2) perilaku menyuntik yang tidak aman. Dengan menggunakan pemodelam matematik, epidemi HIV di Indonesia diperkirakan apabila tidak ada akselerasi pencegahan maka 541,700 orang akan terinfeksi HIV pada tahun 2014. Infeksi baru diperkirakan dapat menurun dari 40% di tahun 2008 menjadi 28% di tahun 2014, sementara itu infeksi HIV melalui transmisi seksual akan meningkat dari 43% menjadi 58% (sumber: Model Matematika Epidemi HIV di Indonesia, 2008-2014). Laporan kumulatif kasus HIV dan AIDS yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan menunjukan bahwa penularan terbesar pada heteroseksual, naik dari 37% (2007-2005) menjadi 71% (2011), sementara itu pada periode yang sama, penggunaan napsa suntik menurun dari 53% menjadi 34%. Prevalensi HIV menurut STHP tahun 2011 menunjukkan bahwa diantara pekerja seks (43%), pekerja seks laki-laki (34%) dan pekerja seks perempuan (10%). Prevalensi infeksi HIV pada Penasun menurun dari 52% (STHP 2007) menjadi 36% (STHP 2011). Angka prevalensi penggunaan jarum suntik tidak aman memang lebih rendah dibandingkan angka perilaku seksual berisiko. Namun demikian, prevalensi HIV diantara penasun dari waktu ke waktu masih tinggi. Menuju 2012, epidemi AIDS di Indonesia mengalami perubahan, dimana sebelumnya didorong oleh penggunaan napza suntik, saat ini infeksi melalui transmisi seksual lebih besar. Berdasarkan tren tersebut, seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun LSM mulai fokus untuk memberikan perhatian dan dukungan untuk program PMTS (Pencegahan HIV melalui Transmisi Seksual). Pendekatan diintegrasikan dengan kebijakan dan system layanan komprehensif yang mendekatkan diri kepada komunitas. DKIA memberikan dukungan untuk meningkatkan dampak dan jangkauan program yang didukung oleh sumber dana lainnya. Pada akhirnya diharapkan program ini dapat didukung oleh APBD. Guna menilai dampak dari dukungan DKIA terhadap penanggulangan AIDS di Indonesia hingga akhir tahun 2012, pemimpin dan penanggung jawab kegiatan Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional melakukan proses evaluasi yang intensif, di Sentul pada bulan Oktober 2012. Kegiatan ini 6 | LAPORAN DKIA 2012

merupakan salah satu tanggapan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat No. 30/2012 tentang Pengangkatan Dr. Kemal Nazarudin Siregar sebagai Sekretaris merangkap Anggota Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Proses ini kemudian diteruskan dengan komunikasi yang intensif bersama Kementerian dan Lembaga (KL) yang merupakan anggota Tim Pelaksana KPAN, untuk mengidentifikasikan tantangan dan strategi penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2013 secara khusus maupun untuk periode selanjutnya. Lokakarya Tim Pelaksana ini dilakukan pada bulan November 2012. Setelah dirangkum, dokumen mengenai situasi, kebutuhan dan langkah-langkah strategis disampaikan kepada mitra internasional pada bulan Desember 2012 dan awal Januari 2013 agar komunikasi dengan semua pihak terus terjaga, khususnya mengenai situasi penanggulangan mutahir, arah kebijakan dan strategi dengan tujuan meningkatkan sinergi multi-pihak.


LAPORAN KEMAJUAN PROGRAM Komponen 1 – Penguatan Komisi Penanggulangan AIDS dan Mitranya A. Pengembangan Kebijakan

Pada semester 1 tahun 2012, DKIA mendukung pencetakan Laporan 5 Tahun Pelaksanaan Peraturan Presiden No 75 Tahun 2006 tentang KPA Nasional. Laporan ini dibuat oleh KPA Nasional untuk disampaikan kepada Presiden RI. Laporan ini berisikan informasi upaya yang dilakukan oleh mitra baik nasional maupun internasional dalam upaya untuk menanggulangi HIV dan AIDS di Indonesia. Laporan ini bermanfaat sebagai referensi mengenai gambaran epidemi di Indonesia.

Pada semester kedua, dana telah dialokasikan untuk melakukan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20/2007 tentang KPA Provinsi dan Kab/Kota, terutama pada bagian struktur dan sistem kerjanya, namun pada akhirnya kegiatan dilaksanakan menggunakan dana APBN. B. Perencanaan Strategis

DKIA mendukung Sekretariat KPA Nasional dalam penyusunan laporan Kajian Organisasional Sekretariat KPA Nasional yang dibuat oleh PMK Consulting, sebuah perusahaan manajemen yang telah membantu pertemuan konsultasi KPA Nasional pada tahun 2010 dan 2011. Laporan ini berisikan temuan dan rekomendasi yang bermanfaat untuk evaluasi organisasi dan manajemen Sekretariat KPA Nasional.


Pada semester kedua telah direncanakan untuk mendukung perencanaan strategis Sekretariat KPA Nasional, namun pelaksanaannya kemudian dapat didukung dengan dana APBN dan HCPI. Perencanaan Strategis adalah tindak lanjut dari proses perencanaan dan penganggaran di 33 provinsi, dimana tidak hanya memasukan HIV dan AIDS dalam perencanaan tersebut, namun juga telah responsif gender. C. Koordinasi dan Dukungan

Disamping menyediakan dukungan operasional untuk penanggulangan HIV dan AIDS, DKIA juga mendukung training manajemen outlet kondom pada semester 1 tahun 2012. Training ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yang dihadiri oleh perwakilan KPAP/K/K dan LSM. Materi yang diberikan untuk: • Meningkatkan kemampuan dalam distribusi kondom; • Menjamin efektifitas dan efisiensi manajemen pengadaan kondom di area hotspot; • Identifikasi hotspot potensial; • Memahami perlunya kondom dalam pencegahan IMS dan HIV; • Pendekatan persuasive dalam perubahan perilaku; • Mobilisasi masyarakat dalam pemasaran sosial kondom; • Pemetaan untuk menentukan tempat outlet kondom baru; • Meningkatkan kapasitas dalam memberikan asistensi teknis dan kemitraan dengan pengelola outlet kondom baru. Kegiatan utama dalam area koordinasi dengan dukungan adalah terus menerus menyediakan dukungan operasional dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.


D. Penyebarluasan Informasi

a. Pertemuan penjajakan Pokja Komunikasi & Media yang menghasilkan penunjukan

kepengurusan strukturisasi Pokja. Pokja akan bertindak antara lain: • mengkoordinasi kegiatan komunikasi perubahan perilaku untuk PMTS khususnya LBT • Mengembangkan Database/katalog materi dari berbagai sumber • Menyusun pedoman pengembangan kegiatan dan materi di daerah • Mengembangkan pola komunikasi perubahan perilaku di media social. Sejak tahun 2011, Sekretariat KPA Nasional memulai mengintensifkan pencegahan HIV melalui transmisi seksual. Materi komunikasi perubahan perilaku berisikan informasi strategis untuk mencegah infeksi HIV. Lelaki Berisiko Tinggi (LBT) adalah laki-laki yang mobile dan memiliki banyak uang, seringkali jauh dari rumah, kebanyakan dari mereka bekerja pada bidang konstruksi sepanjang jalur pantai Indonesia, area pertambangan dan industri besar lainnya. LBT lainnya adalah LSL. Estimasi nasional jumlah LSL adalah 600,000 (antara: 348,320 – 1,149,270). Prevalensi HIV antara LSL menurut hasil survei antara 0%2.5%. Sementara itu, menurut estimasi 28,000 waria (antara: 20,960 – 35,300) tinggal di Indonesia. Hal ini memerlukan strategi bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan tingkat lokal untuk melakukan pendekatan komprehensif melalui Program Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS Paripurna). b. Mendukung pengadaan VCD VCD untuk Program PMTS untuk LBT, yang diberikan bersama dengan materi KIE.

Program intervensi kepada LBT relative baru. Efektifitas program LBT akan memberikan efek luar biasa, tidak hanya mencegah infeksi diantara Pekerja Seks Wanita, namun juga pada pasangan klien WPS seperti Ibu Rumah Tangga, yang menduduki tingkat tertinggi pada laporan kasus HIV dan AIDS menurut pekerjaan.

c. Mendukung rangkatan kegiatan Hari AIDS Sedunia 2012. HAS adalah salah satu momen strategis untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, Rangkaian kegiatan HAS dilaksanakan oleh pemerintah, LSM, perusahaan dan lembaga nirlaba lainnya. Sejalan dengan peringatan HAS 2012, DKIA mendukung dilaksanakannya Kampanye HIV dan AIDS di 5 Mall di Jakart, dukungan kepada Kementerian dan Lembaga yang melaksanakan HAS, pencatakan dan distribusi pedoman HAS 2012, produksi dan penyiaran video pesan dari Ibu Negara selaku Duta AIDS Indonesia, dan acara puncak HAS di Taman Mini Indonesia Indah. Peringatan HAS 2012 dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) dan tema besar yang diangkat adalah “Lindungi Perempuan dan Anak dari Infeksi HIV”.


Sebagai bagian dari acara puncak HAS tersebut, ditandatangani Nota Kesepahaman antara Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung kampanye program Aku Bangga Aku Tahu (ABAT).


d. Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Tranparansi Publik dan kebutuhan informasi, DKIA mendukung pengembangan dan peremajaan website KPA Nasional. Desain www.aidsindonesia.or.id terdiri dari informasi detail tentang profil organisasi KPA Nasional dan informasi HIV dan AIDS secara umum. Proses ini dimulai dari Oktober 2012 dan berakhir pada bulan Februari 2013. Komponen utama pada desain baru website ini adalah pada layanan informasi publik. Saat ini masyarakat dapat mengakses informasi sesuai dengan aturan yang ada pada UU No. 14/2008 tersebut. Selain itu, peremajaan desain juga dimaksudkan untuk memperluas jangkauan website KPA kepada jaringan media sosial dan memperlihatkan semangat baru dalam melawan epidemi HIV dan AIDS di Indonesia.


A. Kemitraan Regional dan Internasional

a. DKIA mendukung kehadiran Sekretaris KPA Nasional pada Pertemuan ASEAN Cities Getting to Zero di Bangkok Thailand, pada tanggal 21 Februari 2012. Indonesia adalah negara yang mengusulkan dan memimpin dilaksanakannya program Asean Cities Getting to Zero. Tujuan dari pertemuan adalah untuk mendiskusikan strategi untuk melaksanakan ASEAN yang bebas infeksi HIV baru, bebas diskriminasi dan bebas kematian karena HIV di tingkat kota. Asean Task Force on AIDS (ATFOA) dibentuk untuk bertanggung jawab memilih dan menominasikan kota-kota yang dapat ikut pada program ASEAN Cities Getting to Zero. Selain itu, Focal Point ATFOA juga bertanggung jawab untuk memberikan data dasar, mengidentifikasi kekurangan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kapasitas dan identifikasi kemampuan yang ada di dalam negeri.

b. DKIA mendukung kehadiran Koordinator Kemitraan dan Hubungan Internasional KPA Nasional untuk hadir pada ASEAN Task Force on AIDS (ATFOA) di Bangkok pada bulan Maret 2012. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyusun konsep dan kerangka kerja ASEAN Cities Getting to Zero. Negara-negara anggota ASEAN telah melewati beberapa masa dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Diperlukan upaya yang terus menerus untuk dapat bebas infeksi baru, bebas kematian karena AIDS dan bebas diskriminasi. c. Dari keseluruhan anggaran Rp. 200.000.000, sejumlah Rp. 79.372.100 digunakan untuk kemitraan internasional, khususnya keikutsertaan delegasi Indonesia pada pertemuan AFTOA (ASEAN Task Force on AIDS) di Luang Prabang, Laos.. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Kesehatan RI sebagai focal point. Republik Indonesia memegang peran sebagai Ketua AFTOA sampai September 2013. Salah satu agenda penting pada pertemuan ini adalah laporan kemajuan Asean Cities Getting to Zero yang diinisiasi oleh Indonesia. Pertemuan ini menghasilkan komitmen kuat untuk melaksanakan Asean cities getting to zero di 13 kota di 8 negara. Langkah pertama dari seluruh proses adalah pemilihan di tingkat negara. Persiapan kegiatan ini telah diawali pada workshop di Jakarta pada bulan Februari 2012.


E. Data dan Information

Untuk data dan informasi, sampai bulan Desember 2012 belum ada pengeluaran pada area ini. Kegiatan terkait data dan informasi pada periode ini lebih banyak menggunakan dana yang bersumber dari Global Fund dan APBN. F.

Monitoring and Evaluasi

Pengembangan SDM untuk HIV dan AIDS diarahkan untuk mengintegrasikan kurikulum HIV dan AIDS pada institusi pendidikan yang akan mengeluarkan tenaga kesehatan, atau kita sebut dengan tenaga kerja pra-pelayanan. Sebuah Kelompok Kerja untuk pengembangan kurikulum ini telah dibentuk dengan 3 sub-kelompok: (1) Fakultas Kedokteran, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Suharto, (2) Fakultas Kesehatan Masyarakat, yang dipimpin oleh Zahroh Saluhiya, PhD, dan (3) Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan yang dipimpin oleh Ibu Purwaningsih, Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Dukungan DKIA diarahkan pada persiapan Pelatihan untuk Pelatih Dosen dari 3 bidang studi di atas pada 22 peserta dari 7 FK, 19 peserta dari FKM, dan 23 peserta dari Pendidikan Kebidanan dan Keperawatan. Pelatihan ini diakreditasi dan disertifikasi oleh BP2SDM-K, Kemkes RI. Dana utama dikeluarkan dari APBN. Anggaran besar Rp 4.500.000.000 untuk pengembangan Strategi Monitoring nasional belum dikeluarkan, namun demikian, kita sudah melakukan pembicaraan pendahuluan termasuk beberapa pertemuan dengan Pusdatin Melalui monitoring dan evaluasi anggaran, Sekretariat KPA Nasional mengembangkan dokumentasi tahunan pada best practice. Dokumentasi dilakukan oleh tim penulis KPA Nasional. Laporan kualitatif dikembangkan untuk memberikan penjelasan kepada keberhasilan program. Pertemuan tim penulis dilakukan 3 kali setahun. Para anggota tim adalah perwakilan dari instansi pemerintah, jaringan populasi kunci, dan organisasi masyarakat sipil. G. Penguatan KPA Provinsi/Kabupaten/Kota

a. Pengembangan kebijakan untuk mendukung target program Lelaki Berisiko Tinggi. Dalam rangka pengarus-utamaan HIV di proyek-proyek infrastruktur, IPF/DKIA secara strategis telah mendukung pertemuan-pertemuan dalam rangka memetakan dan menganalisa serta mengembangkan langkah-langkah intervensi yang inovatif dan tepat sasaran. Dalam rangka ini IPF/DKIA telah mendukung pertemuan pemangku kepentingan dalam lokakarya di daerah rintisan di Kabupaten Kutai Timur pada bulan Februari serta di Kabupaten Siak pada bulan Maret lalu. Lokakarya untuk menyusun panduan implementasi PMTS-LBT diselenggarakan dalam bulan Februari 2012 di Sanggata – Kab. Kutai Timur, dihadiri oleh 21 peserta, a.l dari Dinas Nakertrans, Kesehatan, Sosial dan Pariwisata Kab/Kota Kutai, serta wakil-wakil dari Organisasi Masyarakat dan Media setempat serta perwakilan dari KCP. Akhir lokakarya para peserta sepakat untuk membentuk POKJA untuk menangani upaya Penanggulangan HIV dan AIDS secara berkesinambungan dan komprehensif. Bupati Kutai Timur memberikan komitmennya untuk mendukung upaya penanggulangan di wilayahnya 14 | LAPORAN DKIA 2012

dengan menerbitkan peraturan-peraturan secara spesifik. Status terakhir yang diketahui adalah bahwa SK Bupati telah berada pada bagian Hukum. Hal yang serupa juga tercapai dalam lokakarya yang diselenggarakan di Siak – Kabupaten Riau, yang a.l dihadiri juga oleh pejabat dari PT Indah Kiat Pulp & Paper. Proses di Kab. Siak diketahui telah menentukan lokasi Hotspot sebagai pilot yang didukung oleh

PT. Indah Kiat.

b. IPF/DKIA juga mendukung Lokakarya untuk Penyusunan Panduan Program PMTS Paripurna di Hotel Cemara, Jakarta pada tanggal 20-22 Maret 2012. Inisiatif ini diambil berdasarkan data yang menyatakan bahwa tingkat penularan tertinggi terjadi melalui transmisi seksual (57,7%) dengan kelompok umur 20 – 29 tahun (46,4%) disusul dengan kelompok umur 29 – 30 tahun (31,5%) , bila ditelusuri lebih mendalam akan tercatat bahwa sekitar 35% kasus HIV yang terdeteksi timbul dalam VCT. Fokus lokakarya ini adalah kepada sasaran penanganan LBT secara komprehensif ditempat kerjanya melalui pendekatan yang berbasis perusahaan serta komunitas. Jumlah peserta yang hadir dalam lokakarya ini adalah sebanyak 30 orang, berasal dari KPAN, FHI, SUM2, HCPI, LSM beberapa kementerian dan lembaga pemerintah. c. Dalam periode ini IPF/DKIA juga telah mendukung Pelatihan Intensif yang Terarah kepada Sekretaris KPA tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, dengan pokok-pokok pembahasan: • Penekanan kepada tugas pokok, tanggung jawab dan fungsi dari KPA; • Penyusunan kerangka kerja, anggaran dan penekanan kepada pelaporan yang benar serta tepat waktu; • Bekerja bersama dengan Bappeda dalam usaha mendapatkan/ meningkatkan alokasi anggaran Pemda terhadap usaha penanggulangan di daerahnya secara berkesinambungan; • Meningkatkan kesadaran masyarakat umum terhadap ancaman HIV dan AIDS di wilayah kerjanya, termasuk pendekatan kepada organisasi keagamaan; • Mengusahakan pengesahan Perda/PerGub sehubungan dengan aksi penanggulangan HIV dan AIDS di wilayahnya. Workshop ini juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk membahas dan mendiskusikan permasalahan dan solusi-solusi diantara mereka sendiri, memaparkan lessons learned serta memberikan para peserta pandangan yang lebih luas dan KCP. Akhir lokakarya para peserta sepakat untuk membentuk POKJA untuk menangani upaya Penanggulangan HIV dan AIDS secara berkesinambungan dan komprehensif. Bupati Kutai Timur memberikan komitmennya untuk mendukung upaya penanggulangan di wilayahnya dengan menerbitkan peraturan-peraturan secara spesifik. Status terakhir yang diketahui adalah bahwa SK Bupati telah berada pada bagian Hukum. Hal yang serupa juga tercapai dalam lokakarya yang diselenggarakan di Siak – Kabupaten Riau, yang a.l dihadiri juga oleh pejabat dari PT Indah Kiat Pulp & Paper. Proses di Kab. Siak diketahui telah menentukan lokasi Hotspot sebagai pilot yang didukung oleh

PT. Indah Kiat. 15 | LAPORAN DKIA 2012

d. IPF/DKIA juga mendukung Lokakarya untuk Penyusunan Panduan Program PMTS Paripurna di Hotel Cemara, Jakarta pada tanggal; 20-22 Maret 2012. Inisiatif ini diambil berdasarkan data yang menyatakan bahwa tingkat penularan tertinggi terjadi melalui transmisi seksual (57,7%) dengan kelompok umur 20 – 29 tahun (46,4%) disusul dengan kelompok umur 29 – 30 tahun (31,5%) , bila ditelusuri lebih mendalam akan tercatat bahwa sekitar 35% kasus HIV yang terdeteksi timbul dalam VCT. Fokus lokakarya ini adalah kepada sasaran penanganan LBT secara komprehensif ditempat kerjanya melalui pendekatan yang berbasis perusahaan serta komunitas. Jumlah peserta yang hadir dalam lokakarya ini adalah sebanyak 30 orang, berasal dari KPAN, FHI, SUM2, HCPI, LSM beberapa kementerian dan lembaga pemerintah. e. Dalam periode ini IPF/DKIA juga telah mendukung Pelatihan Intensif yang Terarah kepada Sekretaris KPA tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, dengan pokok-pokok pembahasan: • Penekanan kepada tugas pokok, tanggung jawab dan fungsi dari KPA; • Penyusunan kerangka kerja, anggaran dan penekanan kepada pelaporan yang benar serta tepat waktu; • Bekerja bersama dengan Bappeda dalam usaha mendapatkan/ meningkatkan alokasi anggaran Pemda terhadap usaha penanggulangan di daerahnya secara berkesinambungan; • Meningkatkan kesadaran masyarakat umum terhadap ancaman HIV dan AIDS di wilayah kerjanya, termasuk pendekatan kepada organisasi keagamaan; • Mengusahakan pengesahan Perda/PerGub sehubungan dengan aksi penanggulangan HIV dan AIDS di wilayahnya. Workshop ini juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk membahas dan mendiskusikan permasalahan dan solusi-solusi diantara mereka sendiri, memaparkan lessons learned serta memberikan para peserta pandangan yang lebih luas dan mendalam yang didasarkan kepada objektif SRAN yang menjadi landasan kerja KPAN yang antara lain mendukung pencapaian objektif MDG. Hingga Juni 2012, 19 diantara 33 provinsi di Indonesia sudah memiliki Peraturan Daerah sehubungan dengan HIV dan AIDS, dengan 26 provinsi memiliki Renstra (Rencana Strategi dan Aksi sebagai kerangka kerja. IPF/DKIA secara aktif mendukung usaha KPAN agar semua Provinsi minimal memiliki PerGub yang menjasi dasar bagi penyusunan RENSTRA dan RAD khusus HIV dan AIDS di wilayahnya. f. Total anggaran untuk area adalah Ro. 3.347.500.000, sejumlah Rp. 1.442.013.955 diberikan untuk mendukung Yayasan Spiritia. Yayasan Spiritia melaporkan bahwa pengeluaran sebesar Rp. 698.442.535, untuk menguatkan 10 KP (Kelompok Penggagas) dan 65 KDS (Kelompok Dukungan Sebaya – Peer Support Group) agar dapat memegang peranan mereka dalam mendukung program pemberdayaan ODHA di 64 Kab/Kota, 12 Provinsi. Sebagaimana tercantum dalam laporan nya, program pemberdayaan ODHA dilaksanakan melalui kegiatan dukungan, konseling sebaya, pertemuan kelompok dan diskusi.


Sampai dengan Desember 2012, Yayasan Spiritia, bersama dengan KP dan KDS telah mendukung lebih dari 41,800 ODHA di Indonesia. Tidak semua orang menerima dukungan setiap tahun, namun selama 2012, Spritia dengan KP dan KDS telah mampu memberikan dukungan kepada 12,538 ODHA dan 21,517 ODHA yang telah mendapatkan dukungan di tahun sebelumnya. Data ini tidak termasuk data dari Papua, Sulawesi Barat dan Maluku Utara. Dari 12,538 ODHA yang mengetahui status HIV mereka pada tahun 2012, mayoritas (90%) berusia antara 20-49 tahun, dimana 2% berusia 15-19 tahun. 125 anak dibawah umur lima tahun yang terinfeksi HIV menerima dukungan dari KP dan KDS.

H. DKIA memberikan dukungan kepada Sekretaris Kab/Kota sejumlah Rp. 427.089.555; ini sangat penting karena DKIA memberikan dukungan kepada Sekretaris di Kab/Kota mandiri – dimana dana operasional dan kegiatannya sebagian besar didukung dari APBD. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia adalah kunci untuk menentukan efektifitas program di daerah, oleh karena itu mereka juga membutuhkan informasi dan pengetahuan yang cukup dalam menjalankan tugas. I.

Dalam rangka penguatan KPA Provinsi dan Kabupaten/Kota serta untuk mendukung pelaksanaan kampanye ‘Aku Bangga, Aku Tahu’ (ABAT), DKIA memberikan dukungan pendanaan sebesar Rp. 550.000.000. ABAT merupakan salah satu bagian dari kebijakan Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan komprehensif mengenai HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-24 tahun, untuk mencapai target MDGs atau Inpres No.3/2010 mengenai percepatan pencapaian MDGs, dari 11,4% pada tahun 2011 menjadi 95% pada tahun 2014. Hingga akhir tahun 2012, telah tercatat penggunaan dana sebesar Rp. 37.865.100,- sehingga sejumlah dana sekitar Rp. 512.134.900,-akan diteruskan sampai dengan Juni 2013. Cakupan dukungan untuk kegiatan orientasi kampanye ABAT di 6 Provinsi dan 24 Kab/kota diprioritaskan kepada KPAK yang tidak mendapat dukungan GF ( di wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Riau dan Kalbar) dan berjumlah 24 kabupaten/kota. Dukungan diberikan melalui mekanisme SPK kepada 6 KPA Provinsi untuk mengelola dana, mengatur serta memantau kegiatan orientasi dan penyuluhan di lokasi sasaran. Dengan mekanisme ini, diharapkan KPAP dapat mendorong peran serta SKPD di tingkat Kabupaten/Kota untuk terus melakukan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai HIV dan AIDS.


J.

Dukungan yang relatif lebih kecil Rp. 23.452.500,tetapi memiliki dampak yang sangat besar adalah, dukungan pertemuan Tim Pelaksana KPA Nasional. Melalui pertemuan rutin dan sistematis, Tim Pelaksana KPA Nasional telah berperan sebagai tulang punggung upaya penanggulangan AIDS Nasional. Forum yang terdiri dari Kementerian dan Lembaga yang merupakan anggota dari KPAN ini berfungsi untuk membahas dan menetapkan kebijakankebijakan terkait penanggulangan HIV dan AIDS yang akan dikeluarkan sebagai bagian dari respons nasional. Melalui forum ini, komitmen pemerintah, baik dalam bentuk peraturan perundangan serta kebijakan lain, seperti pendanaan, kepemilikian program, maupun koordinasi yang lebih intensif, dimungkinkan untuk terus diperkuat.

K. Untuk komponen dukungan kepada pemerintah dan sektor telah dikeluarkan sebesar Rp 255.164.265 yang meliputi No Cost extension dari kontrak sebelumnya yang berakhir sampai Juni 2012 ke beberapa lembaga masyarakat sipil, atau CSO (Yayasan Mata Hati , Bambu Nusantara, yayasan Kembang, yayasan Resik Subang, Yayasan Hotline dan Yayasan Paramitra) sebesar Rp 169.995.265 serta, dukungan kepada KPAP Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 85.169.000 guna mendukung pengembangan Strategi Rencana Aksi daerah di kabupaten Sumbawa.

Komponen 2 – Fasilitas Cepat Tanggap Pada Komponen ini, telah dianggarkan dana sebesar US$ 250,000, atau Rp. 1.900.000.000 untuk dana cepat tanggap, dan dana ini tidak dimanfaatkan pada periode ini.

Komponen 3 – Program Hibah untuk LSM

Diskusi dengan kelopok sebaya

Pertemuan Pokja Lokasi

Program Hibah DKIA Ronde 3 ‘Undangan Proposal’ untuk Program Hibah kepada LSM dukungan DKIA Komponen 3 telah diluncurkan pada bulan Maret 2001. Program Hibah DKIA Ronde 3 ini mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2011 dan berakhir di bulan Oktober 2012, fokus utamanya adalah untuk mendukung pelaksanaan program PMTS. Dana hibah diberikan kepada LSM yang bekerja bukan pada lokasi yang mendapat dukungan Global Fund, wilayah dengan angka epidemi tinggi, dan Dinas Kesehatan setempat memiliki komitmen untuk mendukung program pencegahan IMS dan HIV. Fokus wilayah dukungan diberikan kepada 5 provinsi: Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Kab/Kota wilayah intervensi dipilih berdasarkan rekomendasi dari KPA 18 | LAPORAN DKIA 2012

Provinsi/Kab/Kota. Penerima hibah diharapkan dapat melaksanakan program PMTS dengan memegang 4 pilar program PMTS: a. peningkatan peran pemangku kepentingan; b. komunikasi perubahan perilaku; c. supply dan manajemen kondom; d. manajemen IMS. DKIA menerima 33 proposals dan hanya 31 proposal yang dianggap memenuhi syarat. Dari 31 proposal tersebut, 13 LSM diterima untuk melaksanakan program PMTS di 20 Kab/Kota, 5 Provinsi di Jawa.

Table 1 : LSM penerima hibah ronde 3 No

Nama Organisasi

1

Yys. Resik Subang

2

Yys. Srikandi Pasundan

3

LSM Sumedang Sehat Sejahtera

4

PKBI Jabar

5

Yys. Maha Kasih

6

YYs. Mata Hati

7

Yys. Lembaga kasih Indonesia

8

LSM Kembang

9

LSM Graha Mitra

10

Yys. Hotline Surabaya

11

Lembaga Paramitra Jawa Timur

12

Yys. Bambu Nusantara

13

Yys. Kapeta

Kegiatan Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual di Kabupaten Subang Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual di Kabupaten Garut, Kuningan, Subang, Sumedang dan Cimahi, Sukabumi, Tasikmalaya Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual di Kabupaten Sumedang Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual di Kabupaten Cimahi Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual di Kabupaten Kuningan Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual di Kabupaten Garut dan Tasikmalaya Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual di Kabupaten Sukabumi Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual di Gunung Kidul Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual di Kabupaten Salatiga and Jepara Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual di Kabupaten Gresik, Jombang, Probolinggo Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual di Kabupaten Malang, Batu, Pasuruan Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual di Kabupaten Madiun, Madiun dan Nganjuk Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual di Kabupaten Tangerang Selatan Total budget

Anggaran (IDR) 390,265,000

480,725,000

248,827,400 243,540,000 241,230,000 389,280,000 233,590,000 250,658,000 413,730,000 658,925,000 506,865,000 406,550,000 212,196,000 4,676,381,400

Program Hibah DKIA Ronde 4 Dari total 56 proposal yang masuk, sebanyak empat belas (14) proposal yang diajukan oleh CSO yang berasal dari 14 kabupaten/kota (Tasikmalaya, Bandung, Subang, Semarang, Tegal, Madiun, Surabaya, Batu, DIY Yogyakarta, Banjarmasin, Sangata, Kota Mataram, Kab. Sikka, Serdang Bedagai) dinyatakan 19 | LAPORAN DKIA 2012

lolos seleksi. Periode kontrak kerja mulai dari 1 November 2012 hingga 31 Oktober 2013. Ke-14 CSO terpilih bekerja di total 21 area kerja Table 2. Status Penggunaan dana komponen 3 hingga akhir bulan Desember 2012 No

Organisasi

Dana yang disetujui (Rp)

Pengeluaran s.d Des 2012 (Rp)

Sisa Dana (Rp)

%

1

Yayasan Resik Subang

310.180.000

50.610.500

259.569.500

16%

2

PKBI Jabar

333.950.000

33.643.000

300.307.000

10%

3

LSM Mata Hati

610.830.000

173.319.400

437.510.600

28%

4

LSM Pelita Tegal

214.500.000

37.257.321

177.242.679

17%

5

LSM Graha Mitra

580.790.000

100.017.050

480.772.950

17%

6

Organisasi Kembang

419.150.000

34.613.600

384.536.400

8%

7

Yayasan Bambu Nusantara

670.250.000

79.813.800

590.436.200

12%

8

Yayasan Paramitra Jatim

503.940.000

43.326.350

460.613.650

9%

9

Yayasan Hotline Surabaya

512.675.000

33.871.500

478.803.500

7%

10

Yayasan Inset

376.655.000

56.583.500

320.071.500

15%

11

Yakkestra

492.637.000

96.942.500

395.694.500

20%

12

Yayasan SP2S

233.160.000

31.747.100

201.412.900

14%

13

PKBI Kalimantan Selatan

289.420.000

36.872.800

252.547.200

13%

14

Yayasan OASE

354.645.000

47.462.628

307.182.372

13%

Total

5.902.782.000

856.081.049

5.046.700.951

15%

Total (USD)

$ 621,345.47

$ 90,113.79

$ 531,231.68

Disamping dukungan kepada CSO dalam melalui komponen 3 juga dilakukan kegiatan yaitu Lokakarya Pengembangan Proposal untuk calon mitra DKIA periode 2012 sampai dengan 2013 yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2012 dengan biaya sebesar Rp. 189.366.500. Adapun proses dan keluaran dari Lokakarya Pengembangan Proposal adalah: 1. Diikuti oleh 37 peserta yang terdiri dari masing-masing 2 peserta dari 14 lembaga calon mitra DKIA dan 1 orang dari KPA Propinsi di mana 14 lembaga tersebut berdomisili. 2. Difasilitasi oleh tim Program PMTS dan Binwil KPAN serta didukung oleh fasilitator dari tim Monev Nahdlatul Ulama. 3. Dihasilkannya draft final proposal PMTS disertai dengan anggarannya. 4. Terbangunnya koordinasi yang lebih dekat antara lembaga calon mitra IPF dengan KPA Propinsi, serta kesepakatan bahwa KPA Propinsi akan berperan dalam mendukung dan memberi asistensi terhadap Lembaga yang akan terpilih melaksanakan program PMTS di wilayah masing-masing.


5. Disepakatinya draft proposal final yang dihasilkan yang akan disempurnakan oleh masing-masing lembaga, dan akan dikirimkannya kembali kepada DKIA untuk penilaian akhir. Pada tanggal 22 November 2012 dilakukan Pelatihan Prosedur Keuangan dan Program kepada 14 CSO terpilih yang dilakukan di Surabaya dengan biaya sebesar Rp. 274.922.300: 1. Diikuti oleh 14 lembaga terpilih yang mengirimkan masing-masing 2 peserta yakni staf program dan keuangan. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan dari KPA K/K dan Dinas Kesehatan wilayah kerja masing-masing LSM, yaitu dari 21 Kabupaten/Kota. 2. Terjadi peningkatan kapasitas peserta, dimana berdasarkan hasil pre dan post test, peserta meningkat, dari kisaran 7,5 sampai 14,5; menjadi 12 sampai 16,5. 3. Terjadi jalinan koordinasi yang lebih erat antara KPA Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan dan LSM di masing-masing daerah serta terjadi memperkuat jaringan antar daerah. Semua pihak menyatakan komitmen untuk bersama-sama melaksanakan program sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.

Proposal Development Workshop

Financial and Program Training for CSOs

Mobile Clinic: Patient Registration

Sampai dengan akhir Desember 2012, lembaga-lembaga mitra DKIA telah melakukan persiapan internal dan membangun hubungan dengan pihak-pihak terkait. Kegiatan selain itu adalah pemetaan di wilayah lokasi kerja. Sementara itu, kegiatan penjangkauan dan pendampingan baru mulai efektif pada pertengahan bulan kedua setelah program mulai berjalan. Pencapaian masing-masing lembaga sampai dengan triwulan pertama program berjalan adalah pada Tabel 3.


Table 3. Pencapaian Mitra CSO sampai dengan triwulan pertama program berjalan No

Indikator

PKBI Kalsel 0

Mata Hati 0

PKBI Jabar 0

Pelita Tegal 0

Resik Subang 0

Kembang 0

Bambu 53

Inset 0

Oase 0

Hotline 0

Yakkestra 0

Graha Mitra 0

Paramitra 0

SP2S 0

1

PWID reached

2

New DFSW reached

89

55

5

60

5

8

51

0

54

138

6

6

106

46

3

DFSW utilize STI clinic

678

9

0

0

0

0

4

0

0

0

0

16

35

50

4

DFSW utilize VCT

185

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

16

25

53

6

52

90

3

26

44

2

8

30

6

54

94

22

0

0

0

0

0

0

0

0

1

9

10

5

New IFSW reached

0

6

IFSW utilize STI clinic

0

0

0

7

IFSW utilize VCT

0

0

0

0

0

0

21

0

1

0

0

0

6

10

8

New Waria reached

0

4

6

59

3

0

11

0

4

4

16

13

13

34

9

Waria utilize STI clinic

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Waria utilize VCT

0

0

0

13

0

0

16

0

0

0

0

0

0

13

11

New MSM reached

0

1

0

48

0

0

12

0

0

0

0

15

4

14

12

LSL utilize STI clinic

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

13

LSL utilize VCT

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

14

New HRM reached

16

91

4

373

30

0

760

227

0

450

211

2

98

800

15

HRM utilize STI clinic

0

2

0

0

0

0

7

0

0

0

1

0

0

0

16

HRM utilize VCT

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

1

0

0

0

17

Prisoners reached

0

0

0

140

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

18

Prisoners utilize VCT

10

0

0

0

74

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

161

134

234

111

0

1093

282

132

2

323

406

65

50

14

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

19

Other population reached

954

20

Other pop. utilize STI clinic

0

21

Other pop. utilize VCT

12

0

0

44

0

0

7

0

0

0

0

12

0

0

Other pop. receive condom

703

244

71

400

111

27

711

0

0

283

301

356

284

579

Total terjangkau

1059

318

201

1004

152

34

2024

511

198

624

562

521

380

966

Total akses lay IMS

678

26

0

0

0

0

14

0

0

0

1

40

44

60

Total akses VCT

197

0

0

131

0

0

101

0

1

0

1

53

31

76

Pop. Yg menerika kondom

703

244

71

400

111

27

711

0

0

283

301

356

284

579

22


Figure 1. Jangkauan Mitra CSO sampai Triwulan I Program Berjalan

Gambar di atas menunjukkan bahwa, terdapat kesenjangan yang cukup bermakna antara jumlah populasi terjangkau dengan jumlah populasi yang mendapatkan layanan IMS dan pemeriksaan VCT. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, antara lain: - Belum tersedianya layanan IMS dan VCT yang terjangkau oleh masyarakat atau populasi kunci. - Kualitas pendampingan yang dilakukan petugas penjangkau masih sangat perlu ditingkatkan guna terjadinya perubahan perilaku populasi kunci. - Keterbatasan sumberdaya CSO dalam melaksanakan program dengan kondisi wilayah yang sulit diakses dan sebagian CSO memiliki wilayah intervensi yang sangat luas. - Dukungan dari KPA Kabupaten/Kota dalam meningkatkan peran pemangku kepentingan serta dukungan kepada LSM dalam pengembangan program masih lemah. Dengan demikian, ke depan, akan dilakukan koordinasi yang lebih intensif, dimulai dari tingkat nasional dengan menginformasikan kepada pihak-pihak terkait agar dapat memberikan dukungan bagi pelaksanaan program di kabupaten/kota terkait, dan juga pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara langsung. Koordinasi di wilayah akan dilakukan oleh Pembina Wilayah masing-masing.


STATUS KEUANGAN Untuk periode Januari - Juni 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.951.072.667 ($ 1,994,850) dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1. Ketersediaan Anggaran periode Januari – Juni 2013

Sebagaimana dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, perencanaan dilakukan dengan mengalokasikan dana untuk masing-masing komponen. Karena pada periode Januari-Juni 2013, ada dua program yang relatif baru dalam pengelolaan DKIA, Program PMTS-LSL, dan Pengembangan Sistem Informasi Strategis Nasional, maka laporan ini akan lebih banyak deskripsikan rencana tersebut. Sebelum sampai pada kedua kegiatan tersebut bagian ini akan menjelaskan terlebih dahulu dukungan kepada kabupaten/kota prioritas yang mulai Januari 2013 sudah tidak lagi menerima bantuan dana GF dikarenakan adanya penelaahan ulang dari keseluruhan bantuan dana GF terhadap kabupaten/kota terpilih agar diperoleh dampak yang lebih tinggi pada akhir masa bantuan GF, yaitu pada pertengahan tahun 2015.


Rencana Program Periode Januari - Juni 2013 Melanjutkan kegiatan yang telah dicanangkan pada awal perencanaan untuk periode Juli 2012 – Juni 2013, dukungan DKIA akan dititikberatkan pada beberapa program strategis. Di semester dua, yaitu periode Januari – Juni 2013, akan difokuskan pada keberlanjutan pelaksanaan program yang pendanaannya efektif per Januari 2013.

Dukungan DKIA untuk 34 Kabupaten/Kota Perubahan dalam pemberian dana GF, dari 137 kabupaten/kota menjadi 141 kabupaten/kota yang mulai diberlakukan pada awal tahun 2013 memberi dampak adanya beberapa kabupaten/kota yang harus berhenti menerima dukungan dana GF. Setelah diidentifikasikan ada 37 kabupaten/kota tersebut, dan semua dinilai sebagai KPAK aktif, dengan ciri-ciri: memiliki kantor, SDM terlatih, menyelenggarakan kegiatan operasional dan koordinasi rutin, serta, di beberapa kabupaten/kota sudah memiliki dukungan dana lokal (APBD). Dari 37 KPAK ini, sejumlah 34 KPAK menyerahkan proposal untuk mendapatkan dukungan dana dari KPAN dari sumber DKIA. Dukungan DKIA kepada KPAK ini penting karena secara epidemiologis, merupakan daerah dengan tingkat risiko yang relatif tinggi. Di area tersebut juga telah dipetakan jumlah WPS yang cukup tinggi, terlokalisir serta perlu untuk terus dipantau program intervensinya. Dana yang diajukan untuk keberlanjutan akan lebih fokus pada pencegahanan HIV melalui transmisi seksual (PMTS) dengan beberapa kegiatan utama antara lain, forum kemitraan dan distribusi kondom. Forum kemitraan dalam pelaksanaan PMTS berfungsi sebagai wadah bagi KPAK dan mitra terkait untuk berkoordinasi dan terus melakukan pemantauan terhadap kualitas program. Salah satu bahasan penting dalam forum ini adalah distribusi kondom yang tepat sasaran melalui outlet-outlet kondom. Hingga saat ini, KPAN masih mengadakan kondom dan lubrikan, serta mengelola pendistribusiannya ke seluruh provinsi di Indonesia, khususnya dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Dana dukungan DKIA akan diberikan kepada kabupaten/kota untuk digunakan selama masa satu tahun, Januari-Desember 2013. Evaluasi kinerja kabupaten/kota ini akan dievalausi pada tengah semester. Dasar dari evaluasi tersebut adalah dengan menilai pencapaian target untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan atas keberlanjutan dukungan. Setelah akhir tahun 2013, tanggung jawab pendanaan akan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Adapun, indikator penilaian yang telah ditetapkan untuk kabupaten/kota ini adalah: a. Forum kemitraan di tingkat kabupaten/kota berfungsi sesuai pedoman b. Jumlah kondom yang didistribusikan c. Ketepatan waktu pengiriman laporan


Program PMTS-LSL Program PMTS-LSL sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 dengan dukungan AusAID. Awalnya dilaksanakan di 10 kota (Kota Medan. Kota Pekanbaru. Kota Batam. Kota Jakarta Barat. Kota Bandung. Kota Surabaya. Kota Denpasar. Kota Balikpapan. Kota Pontianak dan Kota Makassar). Pada September 2011, setelah proses evaluasi dengan provinsi dan kebupaten/kota, disepakati untuk dikembangkan menjadi 37 kota/kabupaten di 10 provinsi. Daftar Provinsi dan Kabupaten Kota yang menerima dukungan dana DKIA ada pada Tabel 4 di bahwa ini. Tabel 2. Daftar Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerima Dukungan DKIA untuk Program PMTS - LSL No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Provinsi Sumut

Riau

Kepri

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Timur

Bali

Sulsel

Kaltim

Kalbar


Kota/Kab Kota Medan Kota Pematangsiantar Deli Serdang Kota Pekanbaru Indragiri Hilir Rokan Hilir Kota Batam Kota Tanjungpinang Karimun Jakarta Barat Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Selatan Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon Indramayu Kota Surabaya Sidoarjo Malang Kediri Gresik Kota Denpasar Badung Buleleng Kota Makassar Kota Pare-pare Jeneponto Kota Balikpapan Kota Samarinda Kota Tarakan Kota Pontianak Kota Singkawang Sambas Ketapang

Dukungan DKIA untuk kelanjutan Program PMTS-LSL ini akan dibagi menjadi 3 yaitu: 1. Kegiatan di tingkat Nasional 2. Kegiatan di tingkat Provinsi dan kota/kabupaten 3. Kegiatan yang dilaksanakan oleh GWL-INA Kegiatan di tingkat Nasional antara lain: a. Pertemuan rutin pemangku kepentingan di tingkat nasional Pertemuan ini untuk membahas kemajuan program dan mendapatkan masukan-masukan dari pemangku kepentingan dan jaringan komunitas untuk perbaikan program. b. Lokakarya penyusunan rencana kerja program PMTS-LSL tahun 2013 Kegiatan ini digunakan untuk menyusun perencanaan kelanjutan program PMTS-LSL. c. Pertemuan Konsultasi dengan Komunitas GWL Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk melakukan review terhadap SRAN GWL. d. Dukungan Pelatihan Penatalaksanaan IMS Dukungan diberikan dalam bentuk bantuan anoscopy bagi layanan kesehatan yang sudah melayani GWL namun belum mempunyai cukup anoscopy. e. Penguatan Kapasitas Pemangku Kepentingan non medis Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi dari pemangku kepentingan non-medis. Metode pengurangan stigma dan diskriminasi dilakukan dengan mengkomunikasikan isu kesehatan reproduksi dan seksual termasuk di dalamnya mengenai seksualitas dan gender. f. Pelatihan Monev PP-LSL dan Pengelola Monev Provinsi Kegiatan ini bersifat penguatan kepada PP-LSL dalam hal pelaporan dan penguatan koordinasi untuk pelaporan dari KPA Provinsi kepada KPA Kota terutama terkait program PMTS-LSL. g. Pertemuan Evaluasi Nasional Kegiatan ini untuk mengevaluasi Program PMTS-LSL yang sudah berjalan di tingkat provinsi dan kota/kabupaten dan bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan program. h. Supervisi Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan monitoring dan memberikan bantuan teknis untuk kemajuan program PMTS-LSL di provinsi dan kota/kabupaten. i. Survei Cepat Perilaku LSL Survei ini dilakukan untuk mendapatkan data baseline mengenai status program. Data yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki kualitas program ke depan. j. Penelitian Dukungan untuk penelitian ini merupakan kelanjutan dukungan dana kepada Universitas La Trobe dan Universitas Indonesia dalam melakukan penelitian tentang LSL di Indonesia yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2011. Implementasi Program PMTS-LSL dilaksanakan di tingkat daerah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kegiatan di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten antara lain adalah: 1. Dukungan Penguatan Kelembagaan & Manajemen Dana ini digunakan untuk gaji PP-LSL, insentif dan tambahan operasional kantor yang dananya akan dikelola oleh KPA Provinsi dan Kota/kabupaten. 27 | LAPORAN DKIA 2012

2. Pertemuan 3 bulanan Provinsi Dana ini digunakan untuk mengundang PP-LSL dalam pertemuan 3 bulanan yang didanai oleh GF SSF Fase II. PP-LSL terlibat secara aktif untuk menyampaikan capaian dan diskusi tentang program PMTS khususnya pada populasi kunci GWL. Output: Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk program LSL. 3. Supervisi Dana ini digunakan oleh KPAP untuk melakukan monitoring dan memberikan bantuan teknis khususnya untuk kemajuan program LSL di kota/kabupaten. Output: Laporan hasil supervisi dan bantuan teknis KPAP ke KPAK tentang Program LSL. 4. Pertemuan Bulanan di Layanan Kesehatan Dana ini digunakan untuk memfasilitasi pertemuan antara komunitas GWL dengan layanan (IMS, testing dan konseling HIV –TKH, atau perawatan dukungan dan pengobatan - PDP). Petugas kesehatan dapat memberikan materi dan mempromosikan layanan ke komunitas GWL. Output: (1) Komunitas GWL mendapatkan informasi mengenai layanan dan (2) akses komunitas GWL ke layanan meningkat. 5. Pertemuan Monitoring Implementasi Layanan Ramah GWL Dana ini digunakan untuk pertemuan monitoring dari layanan – layanan yang telah mendapatkan pelatihan klinik ramah GWL yang didukung oleh UNDP dan Kementerian Kesehatan. Kegiatan ini hanya dilaksanakan di Kota Bandung. Kota Surabaya dan Kota Medan. Output: Adanya informasi perkembangan mengenai layanan-layanan yang sudah dilatih dan RTL/rekomendasi dari pertemuan. 6. Pelatihan Pendidik Sebaya Dana ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas Pendidik Sebaya GWL. Pelatih yang telah dilatih di tingkat nasional bertugas memberikan pelatihan kepada komunitas yang dapat dijadikan pendidik sebaya sesuai dengan kriteria yang disepakai di tingkat daerah. Output: Adanya pendidik sebaya terlatih yang dapat memberikan informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS dasar dan akses layanan terkait HIV. 7. Pertemuan Monitoring dan evaluasi rutin Dana ini digunakan untuk pertemuan monev bulan pertama dan ke-2 di kota/kabupaten untuk koordinasi dan menyepakati data bulanan tingkat kota/kabupaten. Output: Adanya data bulanan yang disepakati dan rekomendasi/RTL pertemuan. Peran jaringan komunitas sangat penting dalam mencapai efektivitas program. Dalam hal ini, GWLINA perlu memperkuat jaringannya di 10 provinsi implementasi program di bidang pengelolaan program, kelompok dukungan sebaya, dan penguatan program di lapangan. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh GWL-INA adalah sebagai berikut: a. Lokakarya penulisan dan pendokumentasian bagi organisasi anggota jaringan GWL-INA di 10 provinsi b. Lokakarya peningkatan staf keuangan organisasi anggota jaringan GWL-INA di 10 Provinsi c. Pertemuan pembuatan draft modul pembentukan dan penguatan KDS d. Pertemuan pembuatan finalisasi draft modul pembentukan dan penguatan KDS e. Lokakarya penguatan dan pembentukan KDS bagi organisasi anggota jaringan GWL-INA di 10 provinsi f. Pengelolaaan website www.proyekcinta.com 28 | LAPORAN DKIA 2012

g. h. i. j. k.

Pelibatan dan penguatan sistem komunitas: kontributor lepas Pertemuan konsultasi dan revisi buku panduan kesehatan waria Pertemuan assessment pra pertemuan advokasi program GWL Muda Pertemuan advokasi program GWL Muda Pengadaan pojok informasi dan mobile pelayanan layanan tes HIV pada kegiatan Q-Festival 2013 di kota Jakarta l. Pertemuan konsultasi program GWL pada kelompok waria m. Pertemuan konsultasi kegiatan supervisi n. Kunjungan supervisi dan assessment program internal jaringan GWL-INA di 10 kota di 10 provinsi.

Tabel di bawah adalah rangkuman dana untuk program PMTS-LSL. Tabel. Ringkasan Rencana Penggunaan Anggaran Program PMTS-LSL No. 1 2 3

Keterangan Kegiatan di Tingkat Nasional Kegiatan di Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten Kegiatan yang dilakukan oleh GWl-INA TOTAL

Jumlah (Rp.) 2.282.607.500 963.357.500 1.254.035.000 4.500.000.000

Progress Pengembangan Sistem Informasi Strategis Nasional Informasi stategis dalam program penanggulangan HIV dan AIDS sangat penting untuk proses perencanaan, termasuk penetapan strategi pelaksanaan program yang tepat sasaran dan efisien, serta proses pengendalian pelaksanaan program, maupun evaluasi keberhasilan program. Untuk mendapatkan informasi strategis yang mendukung pelaksanaan program, dibutuhkan data dasar yang mewakili kondisi populasi terkait di wilayah tempat program dilaksanakan. Kegiatan untuk pengembangan sistem informasi strategis adalah: 1. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan (RR) secara berjenjang, dari tingkat layanan, tingkat kabupaten/kota dan provinsi, dan dilanjutkan ke tingkat nasional. Dalam hal ini, RR di tingkat layanan yang berkaitan dengan komunitas dan pengelolaan programnya adalah RR yang masih kurang tertangani secara komprehensif. Oleh sebab itu, dukungan DKIA salah satunya akan diarahkan pada pengembangan di tingkat ini. a. Tingkat layanan Latar belakang: Sehubungan dengan dilaksanakannya Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) secara bertahap, diperlukan sistem pencatatan dan pelaporan (RR – Recording & Reporting) yang terstandar dari tingkat kader (yang secara langsung berhubungan dengan komunitas) sampai ke pelayanan kesehatan (Yankes, termasuk Puskesmas, klinik, dan rumah sakit). Tujuan: Memperoleh sistem pencatatan dan pelaporan yang tepat guna dan terstandar dari tingkat kader sampai ke tingkat Yankes. Output: Alur, format, dan panduan RR


b. Tingkat komunitas Latar belakang: Sistem RR terkait penanggulangan HIV AIDS dari tingkat komunitas (LSM, komunitas populasi kunci, dan lain-lain) masih belum tertata dengan baik, sehingga data yang dilaporkan lembaga terkait (Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota) tidak akurat. Tujuan: Memperbaiki sistem RR dari tingkat komunitas sehingga Dinas Kesehatan di provinsi/kabupaten/kota memiliki data yang tepat dan akurat atau bahkan tidak tersedia. Output: Alur sistem pencatatan dan pelaporan dari tingkat komunitas sampai ke tingkat Dinas Kesehatan wilayah dan KPA setempat c. Tingkat Manajemen Latar belakang: Data hasil pemantauan yang sudah dikumpulkan di semua tingkat, nasional/provinsi/kabupaten/kota masih jarang atau bahkan tidak pernah digunakan untuk analisis lebih lanjut bagi kepentingan daerah. Tujuan: Mengembangkan sistem yang dapat menganalisis data yang masuk untuk menjadi informasi siap pakai dalam pengambilan Output: Informasi yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang disusun sebagai dashboard. 2. Pengembangan sistem integrasi data hasil survey, penelitian, dan hasil studi. Latar belakang: KPAN telah memiliki kumpulan data dan informasi yang sangat banyak, termasuk di antaranya data pemantauan bulanan, data estimasi, hasil pemetaan, hasil STBP, laporan sero survei serta data yang dihasilkan dari survei dan penelitian lainnya. Kumpulan data tersebut masih berdiri sendiri dan belum dilakukan analisis lanjut. Tujuan: Mengembangkan sistem yang dapat memungkinkan dilakukannya analisis data hasil survey, penelitian, dan hasil studi lainnya untuk menjadi informasi yang siap pakai dalam pengambilan keputusan. Output: Informasi yang disajikan dalam bentuk table dan grafik yang disusun sebagai dashboard. 3. Integrasi data HIV AIDS Nasional berbasis web. Latar belakang: Untuk menelaah informasi dan data hasil pemantauan yang telah ada dalam sistem RR dari semua sektor/lembaga yang melaksanakan program penanggulangan HIV AIDS, akan dilakukan integrasi data yang berbasis web. Tujuan: Memilih indikator yang akan menjadi indikator nasional (indikator utama dan indikator tambahan), melakukan pengkategorian indikator, dan mengembangkan diagram alur RR. Output: Indikator nasional (indikator utama dan indikator tambahan)


KESIMPULAN Laporan ini adalah Laporan Semester Pertama Dukungan DKIA, yaitu periode Juli-Desember 2012, yang juga telah menggambarkan perencanaan kegiatan periode Januari – Juni 2013. Dokumen ini dikeluarkan oleh Sekretariat KPA Nasional sebagai bahan untuk laporan resmi baik dalam forum Kelompok Kerja DKIA maupun dalam forum Komite Pengarah DKIA. Laporan ini bertujuan untuk menyarikan serangkaian kejadian dan kegiatan dalam satu dokumen. Dengan demikian, informasi lebih lanjut dapat diberikan oleh pihak terkait dalam koordinasi Sekretariat KPA Nasional. Hasil kegiatan yang telah dijabarkan dalam bagian rencana Januari – Juni 2013 akan dilaporkan kemudian setelah program berjalan pada laporan semester setelah ini. Sepanjang waktu tersebut, komunikasi intensif dari semua pihak terkait, khususnya dari kedua forum DKIA untuk perbaikan program sangat dibutuhkan. Pemantauan secara sistematis dilakukan baik oleh KPA Nasional maupun oleh anggota forum pada waktu yang disepakati.


LAMPIRAN


Lampiran 1. Kegiatan di Tingkat Nasional Program PMTS-LSL No.

Kegiatan

Tujuan

Mekanisme

Pelaksana/Peserta

Tempat

1

Pertemuan rutin Membahas perkembangan program Rapat pemangku kepentingan di dan mendapatkan masukantingkat nasional masukan

KPAN. Kemkes. GWL- KPAN INA. AusAID. UNAIDS. WHO. CHAI. UNDP

2

Lokakarya penyusunan Menyusun rencana kerja kelanjutan Rapat rencana kerja program program tahun 2013 PMTS-LSL tahun 2013

KPAN. KPAP. KPAK/K. Jakarta GWL-INA. Kemkes

3

Pertemuan Konsultasi Mendapatkan masukan-masukan Rapat dari anggota jaringan GWL-INA dengan Komunitas GWL mengenai program

GWL-INA

4

Dukungan Pelatihan Memberikan bantuan awal berupa Pengadaan dan KPAN anuscopy kepada layanan IMS yang pengiriman Penatalaksanaan IMS sudah aktif melayani GWL.

5

Penguatan Pemangku non Medis

6

Pelatihan Monev PP-LSL Menguatkan PP-LSL dalam hal Penguatan dan Pengelola Monev pelaporan dan koordinasi pelaporan Kapasitas Provinsi dengan KPAP.

PP-LSL dan Pengelola Jakarta Monev KPAP

7

Pertemuan Nasional

KPAN. GWL-INA. Jakarta Kemkes. KPAP. KPAK.

Kapasitas Mengurangi stigma dan diskrimasi Penguatan Kepentingan tentang keragaman gender dan kapasitas seksualitas pada pemangku kepentingan non Medis


Evaluasi Mengevaluasi kegiatan yang Rapat dilaksanakan oleh KPAP dan KPAK/K

KPAN. GWL-INA. Ke

Jakarta

Jakarta

dan mendapatkan rekomendasi untuk perbaikan program 8

Supervisi

Melakukan monitoring dan Kunjungan memberikan bantuan teknis untuk Lapangan kemajuan program

9

Survei Cepat Perilaku LSL

Mendapatkan data baseline perilaku Rapat. Pelatihan. LSL Pengambilan data lapangan

10

Penelitian

Melanjutkan dukungan penelitian yang sudah dilaksanakan sejak 2011.


KPAN

10 Provinsi

10 kota prioritas

La Trobe University dan 5 kota Pusat Kajian Gender FISIP Universitas Indonesia

Lampiran 2. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan di tingkat layanan (LKB) No Kegiatan

1 Analisis situasi

Tujuan

Memahami berbagai macam sistem RR yang berlaku saat ini

Mekanisme

Workshop, 3 hari efektif

Perjalanan

2

Kunjungan lapangan

3

Pengembangan sistem

Melihat dari dekat pelaksanaan sistem RR yang ada di lapangan

Mengembangkan draft sistem RR yang baru

Pertemuan koordinasi di KPA kab/kota (snack dan makan siang)

Workshop, 1 hari penuh

Perjalanan 4

5


Ujicoba

Mencoba draft sistem RR yang baru

Finalisasi dan implementasi

Melakukan finalisasi terhadap sistem RR yang sudah disempurnakan dengan masukan dari Workshop, 1 hari penuh lapangan

6 Monitoring & evaluasi


Mengevaluasi sistem RR yang baru

Deskreview

Peserta/Pelaksana Tempat KPAN; PIC program (3), Konsultan KPAN (2), staf Monev (4), Admin (1) Nara sumber (2 orang) Kemkes, NU, PKBI @ 2 orang Jakarta, hotel Peserta prov (Jabar, Sumsel, NTT) @ 3 orang (staf KPAK/K, petugas lapangan, kader atau yang relevan) 2 konsultan M&E Konsultan M&E KPAN (2) KPAP: PM KPAK/K: Sekretaris, PP, Admin Petugas lapangan atau yang relevan: 2 org KPAN; PIC program (3), Konsultan KPAN (2), staf Monev (4), Admin (1) Nara sumber (2 orang) Kemkes, NU, PKBI @ 2 orang 2 konsultan M&E Konsultan M&E KPAN (2) Puskesmas: 4 org Perwakilan CO: 4 org Perwakilan 3 SSR: @ 2 org Admin KPAN; PIC program (3), Konsultan KPAN (2), staf Monev (4), Admin (1) Nara sumber (2 orang) Kemkes, NU, PKBI @ 2 orang Konsultan M&E KPAN

Bogor dan Makassar @ 4 hari

KPA Kab/kota

Jakarta, hotel

Bandung @ 3 hari

Ruang pertemuan

Jakarta, hotel

Sekretariat KPAN

Lampiran 3. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan di tingkat komunitas (KPAP/K/K) No

Kegiatan

1 Analisis situasi

Tujuan

Memahami berbagai macam alur dan format yang digunakan pada sistem RR dari tingkat komunitas yang berlaku saat ini

Mekanisme

Workshop, 3 hari efektif

Perjalanan

2

Kunjungan lapangan

3

Pengembangan sistem

Melihat dari dekat pelaksanaan sistem RR dari Pertemuan koordinasi di KPA tingkat komunitas yang ada di lapangan kab/kota (snack dan makan siang)

Mengembangkan draft sistem RR yang baru (alur dan format)

Workshop, 3 hari

Perjalanan

4

5

Ujicoba

Mencoba draft sistem RR yang baru


Melakukan finalisasi terhadap sistem RR yang sudah disempurnakan dengan masukan dari Workshop, 1 hari penuh lapangan



Mengevaluasi sistem RR yang baru


Deskreview

Peserta/Pelaksana Tempat KPAN; PIC program (3), Konsultan KPAN (2), staf Monev (4), Admin (1) Nara sumber (2 orang) Kemkes, NU, PKBI @ 2 orang Jakarta, hotel Peserta prov (Jatim, Makassar, Sumut) @ 3 orang (staf KPAK/K, petugas lapangan, perwakilan komunitas atau yang relevan) 2 konsultan M&E Konsultan M&E KPAN (2) KPAP: PM KPAK/K: Sekretaris, PP, Admin Petugas lapangan atau yang relevan: 2 org

Bandung, Jawa Tengah

KPA Kab/kota

KPAN; PIC program (3), Konsultan KPAN (2), staf Monev (2), Admin (1) Nara sumber (2 orang) Bogor, hotel Kemkes, NU, PKBI @ 2 orang HCPI (1 orang) SUM2 (1 orang) Bandung dan Surabaya @ 3 2 konsultan M&E hari Konsultan M&E KPAN (2) Puskesmas: 4 org Perwakilan CO: 4 org Ruang pertemuan Perwakilan 3 SSR: @ 2 org Perwakilan Dinkes setempat (2 orang) Admin (1 orang) KPAN; PIC program (3), Konsultan KPAN (2), staf Monev (4), Admin (1) Nara sumber (2 orang) Jakarta, hotel Kemkes, NU, PKBI @ 2 orang HCPI SUM2 Konsultan M&E KPAN Sekretariat KPAN

Lampiran 4. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan di tingkat manajemen No

Kegiatan

1 Analisis situasi

2 Kunjungan lapangan

Tujuan Memperoleh gambaran awal bentuk analisis apa yang dibutuhkan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota

Memperoleh format informasi yang akan digunakan di tingkat provinsi dan kab/kota Menambahkan menu informasi pada RR 4 Rekrutmen konsultan web online KPA Membuat manual cara menggunakan menu Pembuatan manual sistem informasi yang baru dikembangkan

5




Uji coba menu sistem informasi yang baru dikembangkan

Tempat

2 konsultan M&E

Sekretariat KPAN

Perjalanan

2 konsultan M&E

4 provinsi @ 2 kab/kota @ 3 hari

Konsultan M&E KPAN (2) KPAP: Sekretaris, PP, PM 2 KPAK/K: @ Sekretaris, PP, PK Admin

Ruang pertemuan

Deskreview

2 konsultan M&E

Sekretariat KPAN

Kontrak selama 15 hari @ 1 juta/hari

Staf pengadaan KPAN

Sekretariat KPAN

Pembuatan manual

Konsultan web

Sekretariat KPAN

KPAN: pelatihan menu yang baru dikembangkan kepada pimpinan dan staf KPAN KPAP/K/K: Pemberitahuan melalui email disertai dengan Manual penggunaan menu baru dan meminta masukkan

KPAN: pelatihan dilakukan oleh Konsultan web Masing-masing sekretariat Seluruh KPA prov/kab/kota dan KPAN

Melakukan finalisasi terhadap sistem RR yang sudah disempurnakan dengan masukan dari Workshop, 1 hari penuh lapangan Mengevaluasi sistem RR yang baru

Peserta/Pelaksana

Deskreview

Mendapatkan masukan dari provinsi/kab/kota mengenai informasi yang dibutuhkan Pertemuan satu penuh di KPA provinsi

3 Pengembangan sistem

4 Ujicoba

Mekanisme

Deskreview

KPAN; PIC program (3), Konsultan KPAN (2), staf Monev (4), Admin (1) Jakarta, hotel Nara sumber (2 orang) Kemkes, NU, PKBI @ 2 orang Konsultan M&E KPAN & Sekretariat KPAN konsultan web

Lampiran 5. Pengembangan sistem integrasi data hasil survei, penelitian, dan hasil studi No

Kegiatan

Tujuan Mengumpulkan dan melakukan listing 1 Analisis situasi terhadap data yang ada di KPAN Membuat rancangan awal triangulasi data yang tersedia 2 Pengembangan sistem Memaparkan dummy rancangan awal kepada pimpinan dan staf KPAN yang terkait untuk mendapatkan masukan Menambahkan menu informasi triangulasi 3 Rekrutmen konsultan web data pada RR online KPA Membuat manual cara menggunakan menu Pembuatan manual sistem informasi yang baru dikembangkan

4 Ujicoba

5




Uji coba menu sistem informasi yang baru dikembangkan Melakukan finalisasi terhadap menu sistem triangulasi yang sudah disempurnakan setelah mendapatkan masukan Mengevaluasi menu data triangulasi yang baru

Mekanisme

Peserta/Pelaksana

Tempat

Interview terhadap para PIC

2 konsultan M&E

Sekretariat KPAN

Bekerja sendiri

2 konsultan M&E

Sekretariat KPAN

Paparan

Pimpinan dan staf terkait KPAN Sekretariat KPAN

Kontrak selama 15 hari @ 1 juta/hari

Staf pengadaan KPAN

Sekretariat KPAN

Pembuatan manual

Konsultan web

Sekretariat KPAN

Pelatihan penggunaan menu triangulasi data yang baru dikembangkan serta meminta masukan (snack dan makan siang)

Pimpinan dan staf terkait KPAN Sekretariat KPAN (lebih kurang 30 orang)

Paparan

Konsultan web dan konsultan M&E KPAN

Sekretariat KPAN

Deskreview

Konsultan M&E KPAN & konsultan web

Sekretariat KPAN

Lampiran 6. Integrasi data HIV dan AIDS Nasional berbasis web No

Tujuan Konsultan/lembaga pengembang web bertugas untuk mengembangkan web di 1 Rekrutmen konsultan web mana semua data HIV AIDS yang ada terkumpul ke dalam satu tempat yang akan bermuara di server Pusdatin

2

Kegiatan

Mekanisme

Proses pengadaan


Tempat

Tim pengadaan

Sekretariat KPAN

Tim kecil terdiri dari: 2 orang konsultan M&E KPAN 4 orang staf monev KPAN 3 orang staf program KPAN Perwakilan 3 PR @ 2 orang 3 orang perwakilan lembaga donor @ 1 orang 2 orang narasumber

Hotel, Jakarta

Kerja di kantor

Tim konsultan M&E KPAN

Sekretariat KPAN

Workshop 4 hari efektif

60 orang, TBD

Hotel, Bandung

Workshop 4 hari efektif Kerja di kantor

60 orang, TBD Tim konsultan M&E KPAN

Hotel, Bandung Sekretariat KPAN

Menelaah sistem RR yang ada di semua Telaah sistem pencatatan sektor/lembaga yang melaksanakan program Workshop dua hari dan pelaporan penanggulangan HIV AIDS

Mengumpulkan semua indikator yang digunakan Menghimpun seluruh indikator yang 3 oleh seluruh stakeholder digunakan saat ini untuk kemudian memilah yang akan diikutsertakan dan mengelompokkannya pada kegiatan Pemilihan indikator yang akan menjadi indikator nasional (indikator utama dan Mengembangkan draft indikator tambahan); 4 sistem RR nasional Pengkategorian indikator; konten Pengembangan diagram alur RR Penyamaan indikator, ID Code Rekapitulasi seluruh bahan hasil workshop

Peserta/Pelaksana

No

Kegiatan

Mengembangkan draft 5 sistem RR nasional - web

Ujicoba dan pemantauan perkembangan 6 pengembangan web sistem RR nasional

Ujicoba

Evaluasi sistem


Tujuan

Mekanisme

Peserta/Pelaksana

Kunjungan lapangan ke mitra terkait di Jakarta Perjalanan dalam kota

Konsultan web

Kunjungan lapangan ke mitra terkait di luar Jakarta

Perjalananan @3 hari

Konsultan web

Menilai dan menyempurnakan konten dan tampilan web yang sedang dikembangkan

Tim kecil terdiri dari: 2 orang konsultan M&E KPAN 4 orang staf monev KPAN 6 kali pertemuan koordinasi (2x 3 orang staf program KPAN Perwakilan 3 PR @ 2 orang sncak dan makan siang) 3 orang perwakilan lembaga donor @ 1 orang 2 orang narasumber

Mencoba sistem yang baru dikembangkan

Melakukan evaluasi sistem yang sudah diberlakukan

Tempat Mitra terkait (transport sudah masuk dalam paket konsultan) Bandung, Bali, satu provinsi di Sulawesi, satu provinsi di Sumatera

Sekretariat KPAN

Sekretariat KPAN

Pertemuan koordinasi

Tim kecil terdiri dari: 2 orang konsultan M&E KPAN 4 orang staf monev KPAN 3 orang staf program KPAN Perwakilan 3 PR @ 2 orang 3 orang perwakilan lembaga donor @ 1 orang 2 orang narasumber

KATA PENGANTAR. Sekretaris KPA Nasional, selaku Direktur DKIA. Dr. Kemal N. Siregar

Recommend Documents