KATA PENGANTAR. Sejarah terbentuknya desa dimulai ketika Herman Warner Muntinghe, Pembantu

KATA PENGANTAR

Sejarah terbentuknya desa dimulai ketika Herman Warner Muntinghe, Pembantu Gubernur Jenderal Belanda, pada tahun 1817 melaporkan adanya sebuah pemukiman di wilayah pesisir pantai utara Jawa yang terorganisir dengan baik dan dapat mengatur kehidupan masyarakatnya secara mandiri. Komunitas itu disebut ”desa”, berasal dari kata ”swadesi” (bahasa sanksekerta). Pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari elemen yang paling awal yaitu Pembangunan Desa. Desa merupakan elemen paling awal sebagai ukuran atau parameter untuk mewujudkan kestabilan negara di semua bidang. Pembangunan desa akan memperkuat fondasi perekonomian nasional, pengurangan kesenjangan antar wilayah dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Upaya Pengentasan Daerah Tertinggal akan dimungkinkan terjadi jika desa terentaskan terlebih dahulu. Untuk mendukung hal tersebut perlu adanya langkah-langkah konkrit dalam rangka suatu percepatan pembangunan yang dimulai dari desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Dalam konteks pembangunan daerah tertinggal, desa memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan ketertinggalan suatu daerah baik dalam lingkup kecamatan, Kabupaten, Kota maupun Propinsi. Desa yang merupakan penyusun terkecil wilayah administrasi suatu daerah, saat ini masih merupakan determinan bagi kemiskinan dan ketertinggalan suatu daerah tersebut. Jika dilihat secara spasial dapat dikatakan bahwa : “Jika desadesa disuatu wilayah administrasi maju, maka di dilingkaran wilayah administrasi desa itu juga akan maju begitu juga sebaliknya”. Hal ini tentunya dipandang perlu bahwa program-program percepatan pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembanga pelaksanaannya dimulai dari tingkat desa yang didalam konsep pembangunan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi.

Oleh

karena

itu

penulis

mencoba

mengangkat

bagaimana

memformulasikan data ketertinggalan desa terutama desa di pulau jawa dan diluar jawa. Karena standar kemajuan desa bisa dilihat dari sejarah bagaimana kota-kota besar yang ada di pulau jawa yang pada awalnya daerah tersebut merupakan desa-desa menjadi pembentuk kota. Hormat kami,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAN BAGAN BAB

BAB

BAB

BAB

I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Maksud dan Tujuan

1.3

Ruang Lingkup Masalah

1.4

Sistematika Penulisan

II

GAMBARAN KEADAAN

2.1

Ketersediaan Data

2.2

Hasil yang Diinginkan

III

PEMBAHASAN

3.1

Metodologi Penetapan Status Desa

3.2

Teknik Perhitungan

IV

PENUTUP

4.1

Kesimpulan

4.2

Saran

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 3.1 HASIL ANOVA-TUKEY DALAM PENETAPAN SUB KRITERIA UNTUKWILAYAH JAWA DAN SUMATERA –KBI (WILAYAH 1) Tabel 3.2 HASIL ANOVA-TUKEY DALAM PENETAPAN SUB KRITERIA UNTUK WILAYAH LUAR JAWA DAN SUMATERA II - KTI (WILAYAH II) TABEL 3.3 FORMULASI KRITERIA, SUB KRITERIA DAN BOBOT NILAI PENETAPAN DESA TERTINGGAL WILAYAH I ( JAWA DAN SUMATERA ) TABEL 3.4 FORMULASI KRITERIA, SUB KRITERIA DAN BOBOT NILAI PENETAPAN DESA TERTINGGAL WILAYAH II ( BALI, NUSATENGGARA, KALIMANTAN SULAWESI, MALUKU & PAPUA) Tabel 3.5 Hasil Formulasi Menggunakan Teknik Analisis Skoring Tabel 3.6 Persentasi Klasifikasi Desa Wilayah I dan II Grafik 3.1. Klasifikasi Jumlah Ketertinggalan Desa Wilayah I dan Wilayah II Grafik 3.2. Persentase (%) Klasifikasi Jumlah Ketertinggalan Desa Wilayah I dan Wilayah II Grafik 3.3. Persentase (%) Klasifikasi Ketertinggalan Desa Wilayah I dan Wilayah II Grafik 3.4. Persentase (%) Klasifikasi Ketertinggalan dan Kemajuan Desa di Indonesi

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Ketertinggalan desa merupakan suatu kesatuan dari kemiskinan desa dimana terdapat penduduk yang bermukim di suatu desa pasti mengalami ketertinggalan dibandingkan desa-desa yang lain, Berdasarkan Undang Undang No. 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kategori desa tertinggal akan dilihat dari faktor-faktor internal yaitu dari segi : 1. 2. 3. 4.

Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Budaya Kesehatan Kependudukan

Sedangkan dari faktor-faktor eksternal yaitu dari segi : 1. Sumber mata pencaharian Penduduk; 2. Kondisi Geografis wilayah; Selain 2 (dua) faktor tersebut, ada faktor lain yang cukup berpengaruh yaitu hasil campur tangan manusia terhadap alam (faktor buatan) seperti : 1. Infrastruktur seperti Jalan, Listrik, ketersediaan air bersih dan lainnya 2. Sarana dan Prasarana trasnportasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, irigasi dan lain sebagainya.

Setiap faktor memiliki nilai yang berbeda satu sama lain mengingat adanya perbedaan karakteristik daerah, budaya masyarakat setempat dan sebagainya sehingga dipandang perlu dilakukan pemetaan dan pengelompokan wilayahwilayah yang memiliki karakteristik yang hampir mirip menjadi satu bagian penilaian. Dengan adanya penetapan kriteria desa tertinggal ini diharapkan nantinya dapat dijadikan acuan bagi seluruh stakeholder baik pemerintah maupun swasta khususnya bagi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka memberikan prioritas utama programprogram percepatan pembangunan desa, kawasan dan daerah tertinggal di Indonesia dalam skala kabupaten. Dalam pembangunan nasional pembangunan di bidang desa dan perdesaan merupakan bentuk dari Nawakerja Ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Dalam mendukung tujuan ini maka perlu disusun prioritas dalam melaksanakan pembangunan di desa, prioritas ini disusun berdasarkan indikatorindikator ketertinggalan desa yang disusun untuk membentuk tipologi desa sehingga terlihat karakteristik setiap desa yang memudahkan para stakeholder dalam membangun desa dan mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat desa.

1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN Adapun maksud dari formulasi ini adalah untuk mengetahui rumusanrumusan ketertinggalan dari 72.949 desa yang berada dari sabang sampai dengan meruke baik secara karakteristik desa, budaya yang ada dan kebiasaan masyarakat desa.

Dengan demikian akan diharapkan hasil pendekatan formulasi kebutuhan di setiap desa agar dapat dilakukan sasaran pembangunan yang merata yang langsung mengena ke penduduk yang bermukim di desa yang mengalami ketertinggalan. Formulasi ini bertujuan sebagai referensi masukan dan landasan pengambil

keputusan

Kemententerian

dan

Lembaga

untuk

rancangan

pembangunan desa secara merata baik di jawa maupun diluar jawa.

1.3.

RUANG LINKUP MASALAH Formulasi ini akan merumuskan teknik dan analisis penetapan kriteria desa tertinggal di jawa dan diluar jawa yang berstatus desa. Didalam koesioner PODES (Potensi Desa) yang dipublikasikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2014 terdapat 4 (empat) kategori status desa yaitu : 1. 2. 3. 4.

Desa Nagari Kelurahan Lainnya (jorong) Adapun wilayah yang diambil hanyalah yang berstatus Desa, Nagari dan

Lainnya (jorong) sedangkan untuk yang berstatus Kelurahan diasumsinya telah Maju. Hal ini diasumsi bahwa wilayah yang memiliki status kelurahan sudah dianggap memiliki ketersediaan fasilitas baik sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan masyarakat yang bermukim disuatu desa, sedangkan untuk yang berstatus lainnya masih dianggap belum memiliki stuktur pemerintahan yang jelas mengingat biasanya didalam suatu lingkung wilayah yang terbentuk hanyalah sekelompok keluarga-keluarga yang berada jauh dari wilayah pusat

pemerintahan dan atau bisa jadi ini hanyalah calon pemekaran baru dari suatu desa di suatu kecamatan. Sedangkan untuk status nagari/jorong dimasukan kedalam kategori desa adalah karena nagari merupakan kelompok-kelompok kesukuan yang ada di Propinsi Sumatera Barat dan memiliki batasan wilayah dan kepala adat sehingga dapat dimasukan kedalam kategori desa walaupun belum memiliki status pemerintahan yang jelas hal ini dapat dikatakan sebagai pengecualian begitupula untuk yang berstatus lainnya biasa mirip dengan yang berstatus nagari.

1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN

 Bab I: Pendahuluan Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang yang menjadi dasar pentingnya kegiatan Formulasi Data Ketertinggalan Desa di Jawa dan di Luar Jawa, serta berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup masalah , dan sistematika penulisan laporan kegiatan ini.  Bab II: Gambaran Umum Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran ketersediaan data untuk melakukan perhitungan dan hasil yang di inginkan setelah selesai melakukan formulasi ketertinggalan desa jawa dan di luar jawa  Bab III: Metodologi Bab ini berisi penjelasan mengenai metode analisis Kuantitatif yaitu dengan memberikan nilai/scoring pada setiap indikator yang dipakai sesuai dengan tingkat

kebutuhan

suatu

desa.

Mejelaskan

langkah-langkah

Formulasi

ketertinggalan desa dan mengulas bagaimana teknik perhitungannya dan alngkah-langkah melakukan perhitungan formulasi.  BAB IV: Kesimpulan dan Rekomendasi Merupakan bagian penutup, yang berisikan tentang intisari dari capaian atau hasil yang diperoleh berdasarkan tujuan kegiatan, juga berisikan saran atau rekomendasi setelah melakukan formulasi ketertinggalan desa jawa dan di luar jawa.

BAB II GAMBARAN KEADAAN 2.1.

KETERSEDIAAN DATA Hingga saat ini belum terdapat data-data yang menunjukan jumlah desa tertinggal di Indonesia yang valid, hal ini dikarenakan kriteria desa tertinggal yang digunakan cukup beragam dan dikeluarkan oleh masih-masing daerah. Keragaman kriteria yang digunakan ini tentu saja akan menjadikan hasil yang bisa jika digunakan di daerah-daerah lainnya, hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakterisik daerah, tujuan dikelurkannya data desa tertinggal oleh masingmasing daerah dan adanya unsur-unsur politis dalam penetapannya. Sebelumnya pada tahun 1993, 1994 dan 1995 BPS telah melakukan perhitungan sebagai proksi identifikasi daerah kantong-kantong kemiskinan. Pada waktu itu identifikasi desa tertinggal dilakukan dalam rangka alokasi dana Inpres Desa Tertinggal tahun anggaran 1994/1995, 1995/1996 dan tahun anggaran 1996/1997 dan pada tahun 2008 KPDT (Kementerian Daerah Tertinggal) mengeluarkan data desa tertinggal akan tetapi hanya ruanglingkup pada 199 kabupaten tertinggal. Keterbatasan dalam penyediaan data statistik pada wilayah kecil memang sudah lama dirasakan. Di sisi lain dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sejak tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi banyak sekali pemekaran wilayah dan hingga saat ini tercatat bahwa dengan disetujuinya pembentukan Kabupaten baru, ketersedian data statistik wilayah kecil semakin dibutuhkan karena kebijakankebijakan lokal merupakan wewenang pemerintah kabupaten/ kota. Kebutuhan

ini dirasa semakin mendesak karena sejak terjadinya krisis ekonomi, banyak sekali perubahan terjadi di masyarakat dan perubahan tersebut belum dipantau secara khusus pada cakupan wilayah kecil (desa). Sehingga diperlukan suatu alat analisis perbandingan yang sama dan fleksibel digunakan oleh setiap daerah dalam hal penetapan desa tertinggal tersebut. Selanjutnya penulis juga mencoba mengkonfirmasi ketersediaan data jumlah desa tertinggal di Indonesia dengan BPS Pusat, pada akhir tahun 2008, jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia adalah 456 Kabupaten/kota dengan jumlah desa sebanyak 75.410 desa (Sumber : BPS, PODES 2008) dan data terakhir yang diperoleh dari BPS disebutkan bahwa Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia saat ini adalah 511 Kabupaten dan Kota dengan Jumlah desa 82.190 Desa/Kelurahan (Sumber : BPS, Survey PODES 2014). Angka ini cukup mencengangkan melihat terjadinya pemekaran wilayah yang cukup signifikan dalam kurun waktu kurang dari 6 tahun. Disisi lain lagi kebutuhan akan data desa tertinggal sangatlah diperlukan baik bagi Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga maupun Stakholder terkait yang berhubungan dengan pembangunan berbasis kewilayah sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan program-program kegiatan khususnya dalam pengalokasian kegiatan sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan tepat kegiatan. 2.2.

HASIL YANG DIINGINKAN Adapun kondisi yang diinginkan dalam penyusunan penetapan jumlah desa tertinggal di Indonesia Tahun 2015 ini adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya suatu kriteria penilaian desa tertinggal di Indonesia sebagai pedoman/langkah-langkah dalam menetapkan desa-desa tertinggal di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2014 yang nantinya hasil dari penilai akan dijadikan dasar penetapan desa tertinggal di Indonesia. 2. Mengetahui teknik dan cara menganalisis ketertinggal suatu desa; 3. Bagi

Kementerian

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi dapat mengetahui mana saja desa tertinggal di 122 Kabupaten tertinggal di Indonesia; 4. Mengetahui mana saja desa tertinggal yang ada di Kabupaten/Kota maju di Indonesia.

Dengan adanya pedoman/langkah-langkah yang dapat digunakan dalam penetapan desa tertinggal ini seyogyanya dapat diadobsi oleh seluruh pihak yang membutuhkan dalam hal ini yang berkaitan langsung yaitu K/L, pemerintah daerah dalam menetapkan desa tertinggal didaerahnya sehingga tidak ada lagi perbedaan kriteria ketertinggalan desa disetiap daerah.

BAB III PEMBAHASAN 3.1.

METODOLOGI PENETEPAN STATUS DESA Metode yang dipakai dalam penetapan desa tertinggal ini adalah dengan metode analisis Kuantitatif yaitu dengan memberikan nilai/scoring pada setiap indikator yang dipakai sesuai dengan tingkat kebutuhan suatu desa. Hasil dari penilaian/scoring tersebut kemudian akan dibandingkan dengan rata-rata nilai keseluruhan desa yang ada. Teknik Penyusunan penetapan desa tertinggal ini dilakukan dengan pemetaan kewilayahan yang terbagi menjadi 2 (dua) wilayah yaitu Desa Tertinggal di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Desa Tertinggal di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang akan dijabarkan dalam pembagian wilayah kepulauan. Dimana rumus formulasi desa di pulau jawa disamakan dengan pulau sumatera, dilihat dari kondisi profil desa, dan pemerataan pembangunan selama beberapa periode pulau jawa dan sumatera tidak jauh berbeda, sebagai contohnya pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan masih seimbang bahkan pembiayaan dan adminitratif lebih mudah di bandingkan pulau yang lain. Berbeda dengan di kawasan Kawasan Timur Indonesia seperti pulau Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, maluku dan papua pembangunan bagaikan langit dan bumi. Pembagian kewilayah KBI dan KTI dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan nilai rata-rata pembanding yang digunakan mengingat wilayah barat Indonesia secara spasial sudah lebih maju dibandingkan wilayah timur Indonesia

dan jika rata-rata yang digunakan secara menyeluruh tentu saja tidak akan terdapat desa maju di Wilayah timur Indonesia. Seluruh kriteria

yang digunakan adalah data-data dari Potensi Desa

(Podes) tahun 2014 yang kemudian di ambil beberapa data yang dianggap berhubungan langsung dengan maju dan tertinggalnya pembangunan di desa tersebut. Adapun indikator dan sub indikator yang dipergunakan lebih pada kebutuhan dasar yang seyogyanya tersedia bagi suatu desa untuk kesejahteraan masyarakat.

3.2.

Teknik Perhitungan 1. Indikator dan Sub Indikator Ketertinggalan Suatu Desa Didalam koesioner PODES tahun 2014 terdapat 718 pertanyaan yang disurvey dalam melihat potensi suatu desa, dari 718 pertanyaan tersebut kemudian dipilah beberapa pertanyaan yang terkait langsung dengan kebutuhan dasar yang seharusnya dimiliki oleh suatu desa dengan membagi menjadi beberapa kriteria utama dan memberikan nilai/scoring pada setiap kriteria dan sub kriteria. Dalam penetapan Kriteria Utama masih mengacu pada Kriteria utama yang dipergunakan BPS dalam menetepkan status desa pada tahun 1994 dan tidak berpatokan pada desa urban maupun desa rural, hal ini dikarenakan masih adanya perbedaan antara BPS dan DUKCAPIL (Kementerian Dalam Negeri) dalam hal menetapkan kriteria desa rural dan urban. Bahkan bisa dikatakan surve PODES lebih lengkap dibandingkan dengan data-data yang lain yang mengupas tentang kondisi desa di Indonesia. Adapun Kriteria Utama yang digunakan saat ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk 2. Sumber Penghasilan Utama Penduduk 3. Prosentase (%) Rumah Tangga Pengguna Listrik 4. Bahan Bakar untuk Memasak 5. Tempat Buang Air Besar 6. Fasilitas Pendidikan 7. Fasilitas Kesehatan 8. Rata-rata jarak mencapai Fasilitas Kesehatan 9. Kemudahan mencapai fasilitas Kesehatan 10. Ketersediaan Tenaga Kesehatan 11. Jenis Air Bersih yang digunakan 12. Jenis Permukaan Jalan Desa 13. Sarana Komunikasi 14. Keberadaan Pasar Setelah menetapkan Kriteria Utama yang digunakan dalam penetapan status desa ini, langkah selanjutnya adalah menentukan sub kriteria dari masing-masing kriteria utama sehingga hasil yang didapat akan lebih fokus dan memiliki nilai. Adapun dalam penetepan sub kriteria ini didasarkan pada hubungan antara kondisi desa dalam hal ini ditunjukkan oleh 14 kriteria yang digunakan dalam penetapan desa tertinggal. Pertama-tama hasil tabulasi frekuensi data diteliti untuk menentukan klasifikasi

jawaban yang baik. Metode yang

digunakan dalam pengklasifikasian jawaban dengan melihat rata-rata, standard deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum dari hasil datanya, supaya jawaban tidak mengelompok pada satu atau dua kelas/kelompok saja. Kelas-kelas yang terbentuk juga diuji dengan menggunakan metode ANOVA untuk mengetahui signifikansi perbedaan antar kelas.

Hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 HASIL ANOVA-TUKEY DALAM PENETAPAN SUB KRITERIA UNTUK WILAYAH JAWA DAN SUMATERA –KBI (WILAYAH 1)

No

1

Kriteria Jumlah Penduduk

Sumber B.IV R.401ab

Tuckey Grouping

Klasifikasi 1. ≤ 1.008

1

2. 1.009-2.337

1 2

3. 2.338-4.184

2 3

4. ≥ 4.185 2

Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk

B.IV R.404a

3 4

1. Pertanian

1

2. Pertambangan dan Penggalian

1

3. Industri Pengolahan 4. Perdagangan Besar/ Eceran/ Rumah Makan 5. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi

Sub Kriteria

4 1

2 2

2 3

3

6. Jasa 7. Lainnya (Gas, Listrik, Perbankan, dll)

3 3 3

3

Persentase rumahtangga pengguna listrik

B.Va R501ab

1. ≤ 74,88

1

2. 74,89-96,00

1 2

3. ≥ 96,01 4

5

Bahan bakar untuk memasak

Tempat buang air besar

B.Va R.503

B.Va R.504

1. Gas kota/LPG

3

1

2. Minyak Tanah

2

3. Kayu Bakar

2

4. Lainnya (Batu bara, arang, dll)

2

1. Jamban sendiri

1

2. Jamban bersama

1

Fasilitas pendidikan

0. Tidak ada fasilitas pendidikan

2

1 2

2 3

3. Min SMA Fasilitas kesehatan

3

1

2. Maks SMP

7

2 3

1. Maks SD

B.VI R.704am K.1-3

2

1

4. Bukan jamban 6

3

1

3. Jamban umum B.VI R.701bd K.1-4

2

3 4

0. Rumah Sakit

1

1. Rumah Sakit Bersalin/Rumah Bersalin

1

4 1

2. Poliklinik/Balai Pengobatan 3. Puskesmas

2

2

No

Kriteria

Sumber

Tuckey Grouping

Klasifikasi 4. Puskesmas Pembantu

2

5. Tempat praktek dokter

2

0. Tidak ada fasilitas kesehatan

2

Sub Kriteria

3 8

Jarak mencapai fasilitas kesehatan

B.VI R.704 K.4

1. ≤ 5,55 km

1

2. 5,56 - 12,18 km

1

3. 12,19 - 21,77 km

1

2

4. ≥ 21,78 km 9

Kemudahan mencapai fasilitas kesehatan

B.VI R.704 K.5

1. Sangat mudah

2 3

1 2

3. Sulit

2 3

4. Sangat Sulit Tenaga Kesehatan

B.VI R.706 1. Kode a+b 2. Kode c 3. Kode d

11

Jenis permukaan jalan terluas desa

4. Kode e 0. Kode ad kosong B.X R.1001b1 1. Kode 1 2. Kode 2 3. Kode 34

12

Sumber air minum/memasak

B.V R.507a 1. Kode 1+3+4+6 2. Kode 5,6 3. Kode 8,9

1. Dokter

3

1

2. Mudah

10

3

3 4

1

2. Bidan

1 2

3. Tenaga kesehatan lainnya (mantri kesehatan) 4. Dukun bayi

2 3

0. Tidak ada

3 4

1. Aspal/Beton

1

2. Diperkeras (kerikil, batu, dsb)

2 2

3. Tanah

Sarana komunikasi

5 1

3 3

2

4. Lainnya

1

3

1. Air dlm kemasan

1

1

2. Ledeng dgn Meteran (PAM/PDAM)

2

2

3. Ledeng tanpa metereran

3

4. sumur bora tau pompa

3

5. sumur

3

3

4

7. sungai/danau/kolam 8. air hujan 9. lainnya

13

4 5

6. mata air

B.X R.1003,1004 ,1005,1006, 1007a,1008, 1009a

4

0. Tidak ada sarana komunikasi

5 5 5

1

2

2. Tersedia maks 2 sarana komunikasi

2

4. Tersedia 4 sarana komunikasi

5 5 5

1

1. Tersedia maks 1 sarana komunikasi 3. Tersedia maks 3 sarana komunikasi

4

2 3

3 4

4

No

Kriteria

14

Keberadaan pasar

Sumber B.XII R.1204a1205

Tuckey Grouping

Klasifikasi 1. Tidak ada Pasar

Sub Kriteria

1

1

2. Pasar tanpa bangunan

2

3. Pasar dengan bangunan permanen

2

2

Tabel 3.2 HASIL ANOVA-TUKEY DALAM PENETAPAN SUB KRITERIA UNTUK WILAYAH LUAR JAWA DAN SUMATERA II - KTI (WILAYAH II) No 1

Kriteria Utama Jumlah Penduduk

Sumber B.IV R.401ab

Tuckey Grouping

Sub Kriteria Utama 1. ≤ 509

1

2. 510-972

1 2

3. 973-1.736

2 3

4. ≥ 1.737 2


B.IV R.401ab

3 4

1. Pertanian

1

2. Pertambangan dan Penggalian

1

Klasif ikasi

4 1

2

2

3. Industri Pengolahan 4. Perdagangan Besar/ Eceran/ Rumah Makan

2

5. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi

2

6. Jasa

2

7. Lainnya (Gas, Listrik, Perbankan, dll)

2 2

3

4

5

6





B.Va R501ab

B.Va R.503

B.Va R.504

B.VI R.701b-d K.1-4

1. ≤ 27,41

1

1

2. 27,42 - 64,32

2

3. 64,33-94,25

2

4. ≥ 94,26

2

1. Gas kota/LPG

1

1

2. Minyak Tanah

2

3. Kayu Bakar

2

4. Lainnya (Batu bara, arang, dll)

2

1. Jamban sendiri

1

2. Jamban bersama

1 2

4. Bukan jamban

2

1. Maks SD

2

1

3. Jamban umum


2

2

1

1 2

2. Maks SMP 3. Min SMA

2 3

3

No

7

Kriteria Utama

Fasilitas kesehatan

Sumber

B.VI R.704a-m K.1-3

Tuckey Grouping 3

Sub Kriteria Utama

1. Rumah Sakit

1

2. Rumah Sakit Bersalin/Rumah Bersalin

1

Klasif ikasi 1

3. Poliklinik/Balai Pengobatan 4. Puskesmas

2

5. Puskesmas Pembantu

2

6. Tempat praktek dokter

2


2

2

3 8

9

10



Tenaga Kesehatan

B.VI R.704 K.4

B.VI R.704 K.5

B.VI R.706 1. Kode a+b 2. Kode c

1. ≤ 20,19 km

1

2. 20,20 - 37,00 km

1

1

3. 37,01 - 62,18 km

2

4. ≥ 62,19 km

2

1. Sangat mudah

1

2. Mudah

1 2

4. Sangat Sulit

2

4. Kode e

0. Tidak ada

1 2

3. Tenaga kesehatan lainnya (mantri kesehatan) 4. Dukun bayi

2

1

2. Bidan

3. Kode d

2

1

3. Sulit 1. Dokter

2

2

3

0. Kode a-d kosong 11

12



B.X R.1001b1

3

3 4

1. Aspal/Beton

1

1. Kode 1

2. Diperkeras (kerikil, batu, dsb)

1

2. Kode 2

3. Tanah

3. Kode 3-4

4. Lainnya

B.V R.507a

1. PAM/Air dlm kemasan

1. Kode 1+3+4+6

2. Pompa listrik/tangan

4

2

1

2

2 3

1

3 1

3

2. Kode 5,6

3. Sumur

2

3

3. Kode 8,9

4. Mata air

2

3

5. air hujan

2

3

6. Sungai/danau

2

7. lainnya

2

3

2

3

No

13

Kriteria Utama

Sumber B.X R.1003,1004,1 005,1006,100 7a,1008,1009 a

Sarana komunikasi

Tuckey Grouping

Sub Kriteria Utama


1

1


2


2


2

5. Tersedia 4 sarana komunikasi 14

B.XII R.1204a1205

Keberadaan pasar

1. Tidak ada Pasar

2

desa Subset for alpha = 0.05 N

1

>=4.185

10922

7.4865

2.338-4.184

10914

1.009-2.337

10925

<=1.008

10927

Sig.

2

3

4

8.8389 12.0843 20.2258 1.000

1.000

1.000

1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10921,998. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

3

3

1 2

Tukey HSDa,,b k1

1

3. Pasar dengan bangunan permanen

1. Jumlah penduduk

2

3

2. Pasar tanpa bangunan

ANOVA Indonesia Wilayah I (Jawa & Sumatera)

Klasif ikasi

2

2. Sumber penghasilan utama desa Tukey HSDa,,b k2

Subset for alpha = 0.05

N

1

Pertambangan dan Penggalian/Industri Pengolahan

1227

Perdagangan Besar/Eceran/Rumah Makan/Angkutan, Pergudangan, Komunikasi/Jasa/Lainnya

1979

Pertanian

2

3

9.4091 10.9576

40482

Sig.

12.3026 1.000

1.000

1.000


3. Persentase rumah tangga pengguna listrik desa Tukey HSDa,,b Subset for alpha = 0.05 k41

N

Gas Kota/LPG

1 922

Minyak Tanah/Kayu Bakar

13273

Lainnya

29493

2

10.6779 12.1509 12.2110

Sig.

1.000

.986


4. Bahan bakar untuk memasak desa Tukey HSDa,,b Subset for alpha = 0.05 s5

N

Bukan Jamban

26302

Jamban Sendiri/Bersama

15034

Jamban Umum Sig.

1

2

3

10.8228 13.6968

2352

17.2976 1.000

1.000

1.000


5. Tempat buang air besar desa Tukey HSDa,,b Subset for alpha = 0.05 k5

N

1

Jamban Sendiri/Bersama

26302

Bukan Jamban

15034

Jamban Umum

2352

2

3

10.8228 13.6968 17.2976

Sig.

1.000

1.000

1.000


6. Fasilitas pendidikan desa Tukey HSDa,,b Subset for alpha = 0.05 k6

N

1

3.00

7552

2.00

19068

1.00

13572

.00

3496

2

3

4

9.5663

Sig.

10.5635 12.7804 24.0672 1.000

1.000

1.000

1.000


7. Fasilitas kesehatan desa Tukey

HSDa,,b Subset for alpha = 0.05

faskes Tempat Praktek Dokter Puskesmas/Puskesmas Pembantu Poliklinik/Balai Pengobatan Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin/Rumah Bersalin Tidak ada fasilitas kesehatan

N

1

2

1754 3338

8.9932 9.0533

13013

9.4030

1536

10.3366

24047

Sig.

3

14.4314 .742

1.000

1.000


8. Jarak mencapai fasilitas kesehatan desa Tukey HSDa,,b Subset for alpha = 0.05 k81

N

1

<=12.18

10942

9.9905

5,56-12,18

10837

10.3887

12,19-21,77

10916

>=21,78

10914

Sig.

2

3

13.3977 14.8593 .118

1.000

1.000


9. Kemudahan mencapai fasilitas kesehatan desa Tukey


k9 Sangat Mudah Mudah

N

1 4057 7653

Sangat Sulit

1499

Sig.

3

4

10.1629

30474

Sulit

2 11.8277

13.7857 16.0507 1.000

1.000

1.000

1.000


10. Tenaga kesehatan desa Tukey HSDa,,b Subset for alpha = 0.05 R706

N

1

Dokter

6732

Bidan

27851

Tenaga Kesehatan Lainnya (Mantri Kesehatan)

2189

Dukun Bayi

3928

Tidak ada tenaga kesehatan

2988

Sig.

2

3

4

5

9.3032 11.2531 12.5820 15.8322 21.9193 1.000

1.000

1.000

1.000


1.000

11. Jenis permukaan jalan utama desa desa Tukey HSDa,,b Subset for alpha = 0.05 R1001b1

N

1

Lainnya

2

91

9.7363

Aspal/Beton

27083

11.1462

Diperkeras (Kerikil, Batu, dsb)

11916

Tanah

3

11.1462 13.4777

13.4777

4292

14.9893

Sig.

.497

.093

.435


12. Jenis air bersih yang digunakan desa Tukey HSDa,,b Subset for alpha = 0.05 k12_PAM1

N

1

2

3

Pampa Listrik/TAngan

3549

Air Hujan

1187

11.0447

33675

12.2464

Sumur/Mata Air Lainnya Sungai/Danau

4

8.9496

372

12.2464 13.2392

2002

Sig.

16.5954 1.000

.199

.387

1.000


13. Sarana komunikasi desa Tukey HSDa,,b Subset for alpha = 0.05 R1003_10 Tersedia Min 4 Sarana Komunikasi

N

1 876

2

3

4

8.7386

Tersedia Maks 3 Sarana Komunikasi

2673


4700

15.1932


14595

15.6852

Tidak ada sarana komunikasi Sig.

10.8193

1413

19.2335 1.000

1.000

.880

1.000


14. Keberadaan pasar desa Tukey HSDa,,b Subset for alpha = 0.05 b9r1104a

N

1

2

Pasar tanpa bangunan

5439

9.0765

Pasar dengan bangunan permanen

5052

9.3664

Tidak ada Pasar

33197

13.0909

Sig.

.387

1.000


ANOVA Indonesia Wilayah II – Luar Jawa & Sumatera (Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua)

1. Jumlah penduduk desa Tukey HSDa,,b Subset for alpha = 0.05 k1

N

1

>=1737

5956

973-1736

5958

510-972

5954

<=509

5961

Sig.

2

3

4

7.8009 9.0146 10.0687 12.4338 1.000

1.000

1.000

1.000


2. Sumber penghasilan utama ANOVA Table Mean Sum of Squares desa * k2 Between Groups (Combined)

df

Square

9.195

1

9.195

Within Groups

2408909.783

23827

101.100

Total

2408918.978

23828

F .091

Sig. .763

3. Persentase rumah tangga pengguna listrik desa Tukey HSDa,,b Subset for alpha = 0.05 k31

N

1

2

>=94,26

4960

9.2538

27,42-64,32

4966

9.5139

64,33-94,25

4966

9.5304

<=27,41

4966

9.5304 9.9855

Sig.

.410

.054


4. Bahan bakar untuk memasak desa Tukey


r503 Gas/LPG Lainnya Minyak Tanah Kayu Bakar

N

1

2

131

7.8397

230 3010

8.5435 8.8196

8.5435 8.8196

20458

Sig.

10.0058 .601

.249


5. Tempat buang air besar desa Tukey HSDa,,b Subset for alpha = 0.05 k51

N

Jamban Sendiri

10577

9.5749

2143

9.7266

9.7266

.749

10.0927 .187

Jamban Bersama Jamban Umum Sig.

1

2

11109


6. Fasilitas pendidikan desa Tukey HSDa,,b Subset for alpha = 0.05 k61

N

1

2

Minimum SMA

2701

8.3365

Maksimum SMP

5320

8.4801

Maksimum SD Tidak ada fasilitas pendidikan

12876 2932

3

9.7606 13.9594

Sig.

.914

1.000

1.000


7. Fasilitas kesehatan desa Tukey HSDa,,b Subset for alpha = 0.05 faskes

N

1

2

Tempat Praktek Dokter

2701

8.3365

Poliklinik/Balai Pengobatan

4359

8.3735

961

8.9636

Puskesmas/Puskesmas Pembantu Rumah Sakit/Ruma Sakit Bersalin/Rumah Bersalin Tidak ada fasilitas kesehatan

12876

9.7606

2932

Sig.

3

13.9594 .178

1.000

1.000


8. Jarak mencapai fasilitas kesehatan desa Tukey HSDa,,b Subset for alpha = 0.05 k81

N

1

2

<=20,19

5955

9.5439

20,20-37

5961

9.5622

>=62,19

5949

9.9891

37-62,18

5952

Sig.

9.9891 10.2213

.074

.588


9. Kemudahan mencapai fasilitas kesehatan desa Tukey


k91

N

1

2

Mudah

8457

9.5088

Sangat Maju

5657

9.6449

9.6449

878

9.7301

9.7301

Sangat Mudah Maju

8837

10.2657

Sig.

.858

.118


10. Tenaga kesehatan desa Tukey HSDa,,b Subset for alpha = 0.05 R706

N

1

2

3

Dokter

2350

Tenaga Kesehatan Lainnya (Mantri Kesehatan)

3238

8.8857

10097

9.0680

Bidan Dukun Bayi Tidak ada Tenaga Kesehatan

8.2370

5718 2426

Sig.

4

11.1368 12.7242 1.000

.940

1.000

1.000


11. Jenis permukaan jalan utama desa desa Tukey


R1001b1

N

1

2

Diperkeras (Kerikil, batu, dsb)

5338

9.0021

Aspal/Beton

9417

9.6540

Tanah

7053

Lainnya

3

9.6540 10.2191

221

Sig.

12.9231 .508

.626

1.000


12. Jenis air bersih yang digunakan desa Tukey HSDa,,b Subset for alpha = 0.05 R507a

N

1

2

3704 1501

9.2028 9.4684

9.4684

Lainnya

270

9.4926

9.4926

Sumur

8134

9.5566

9.5566

Mata Air

7726

10.5014

10.5014

Sungai/Danau Air Hujan

Pompa Listrik/Tangan

910

10.5582

Sig.

.050

.160


13. Sarana komunikasi desa Tukey


R1009_10

N

1

2

3

Tersedia maksimal 4 sarana komunikasi

311

7.9164


1153

8.6930


2746

9.4334


12093

9.4693

Tidak ada sarana komunikasi

8.6930

7526

10.8075

Sig.

.378

.378

1.000


14. Keberadaan pasar desa Tukey HSDa,,b Subset for alpha = 0.05 B10r1204a

N

1

2

Pasar tanpa bangunan

2613

7.9966

Pasar dengan bangunan permanen

2504

8.4916

Tidak ada pasar

18712

Sig.

10.2651 .091

1.000


Penentuan bobot nilai setiap kelas jawaban dibuat dengan meneliti pola hubungan antara variabel yang diteliti, kemudian diurutkan tingkatan kelas di masing-masing kriteria dan diurutkan dari nilai 1 ke nilai sesuai jumlah tingkatan kelas. Nilai tersebut dipakai sebagai dasar penentuan besarnya bobot nilai masing-masing kelas kriteria. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.3 FORMULASI KRITERIA, SUB KRITERIA DAN BOBOT NILAI PENETAPAN DESA TERTINGGAL WILAYAH I ( JAWA DAN SUMATERA ) No 1

2

Nama Variabel Jumlah Penduduk


Sumber B.IV R.401ab

B.IV R.404a

Klasifikasi 1. ≤ 1.008

1

2. 1.009-2.337

2

3. 2.338-4.184

3

4. ≥ 4.185

4

1. Pertanian

1

2. Pertambangan dan Penggalian/Industri Pengolahan 3. Perdagangan Besar/ Eceran/ Rumah Makan/Angkutan, Pergudangan, Komunikasi/Jasa/Lainnya 3

4

5

6

7





Fasilitas kesehatan

B.Va R501ab

B.Va R.503

B.Va R.504

B.VI R.701b-d K.1-4

B.VI R.704a-m K.1-3

Skor

2

3

1. ≤ 74,88

1

2. 74,89-96,00

2

3. ≥ 96,01

3

1. Gas kota/LPG

2

2. Minyak Tanah/Kayu Bakar/Lainnya (Batu bara, arang, dll) 1. Jamban sendiri/Jamban bersama

1 3

2. Jamban umum

2

3. Bukan jamban

1


1

1. Maks SD

2

2. Maks SMP

3

3. Min SMA

4


1

1. Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin/Rumah Bersalin

2

No

8

9

10

11

12

13

Nama Variabel



Tenaga Kesehatan



Sarana komunikasi

Sumber

B.VI R.704 K.4

2. Poliklinik/Balai Pengobatan/Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/ Tempat praktek dokter

3 3

2. 12,19-21,77 km

2

3. ≥ 21,78 km

1

1. Sangat mudah

4

2. Mudah

3

3. Sulit

2

4. Sangat Sulit

1

B.VI R.706

1. Dokter

5

1.

Kode a+b

2. Bidan

4

2.

Kode c

3.

Kode d

4. Dukun bayi

2

4.

Kode e

0. Tidak ada

1

5.

Kode a-e kosong

B.VI R.704 K.5

B.X R.1001b1

3. Tenaga kesehatan lainnya (mantri kesehatan)

1. Aspal/Beton/Diperkeras (kerikil, batu, dsb)

3

3

1.

Kode 1

2. Tanah

2

2.

Kode 2

3. Lainnya

1

3.

Kode 3-4 1. PAM/Air dlm kemasan/

5

B.V R.507a 1.

Kode 1+3+4+6+7

2. Pompa listrik/tangan

4

2.

Kode 2

3. Sumur/Mata air/air hujan

3

3.

Kode 5

4. Sungai/danau

2

5. lainnya

1


1

B.X R.1003,1004,1005,1006,1007a, 1008,1009a

1. Telepon kabel/Telepon umum/koin/kartu 2. Wartel/kiospon/ warpostel/warparpostel/warne t 3. Kantor pos/pos pembantu/rumah pos/pos keliling 4. Sinyal telepon genggam/hand phone/mobile phone Keberadaan pasar

Skor

1. ≤ 12,18 km

Jenis fasilitas:

14

Klasifikasi

B.XII R.1204a-1205


2


3

4. Tersedia semua sarana komunikasi

4

1. Tidak ada Pasar

1

2. Ada Pasar

2

TABEL 3.4 FORMULASI KRITERIA, SUB KRITERIA DAN BOBOT NILAI PENETAPAN DESA TERTINGGAL WILAYAH II ( BALI, NUSATENGGARA, KALIMANTAN SULAWESI, MALUKU & PAPUA) No 1

2

3

4

Nama Variabel Jumlah Penduduk


Persentase rumahtangga pengguna listrik Bahan bakar untuk memasak

Sumber B.IV R.401ab

B.IV R.404a 1.

Kode 1

2.

Kode selain 1

B.Va R501ab

B.Va R.503

Klasifikasi 1. ≤ 509

1

2. 510-972

2

3. 973-1.736

3

4. ≥ 1.737

4

1. Pertanian

1

2. Non Pertanian

2

1.

1

≤ 27,41

2. ≥ 27,42

2

1. Gas kota/LPG

2

2. Minyak tanah/Kayu bakar/lainnya 5

6



B.Va R.504 1.

Kode 1-3

2.

Kode 4

B.VI R.701b-d K.1-4 0. tidak ada fasilitas 1. maks SD 2. Maks SMP/Maks Pondok/Min SMA

7

8

9

Fasilitas kesehatan

Jarak mencapai fasilitas kesehatan Kemudahan mencapai fasilitas kesehatan

B.VI R.704 K.5 1. Kode 1-2

1

1. Jamban sendiri/Jamban bersama

2

2. Jamban umum/Bukan jamban

1


1

1. Maksimum SD

2

2. Minimun SMP

3

B.VI R.704a-m K.1-3

B.VI R.704 K.4

Skor


1

1. Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin/Rumah Bersalin

2

2. Poliklinik/Balai Pengobatan/Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/ Tempat praktek dokter

3

1. ≤ 37

2

2. > 37

1

1. Mudah

2

2. Sulit

1

1.

4

2. Kode 3-4 10

Tenaga Kesehatan

B.VI R.706 1. Kode a+b

Dokter

2. Bidan/Tenaga kesehatan lainnya (mantri kesehatan)

3

2. Kode c

3. Dukun bayi

2

3. Kode d

0. Tidak ada

1

4. Kode e 0. Kode a-e kosong 11


B.X R.1001b1

1. Aspal/Beton/diperkeras (kerikil, batu, dsb)

3

No

12

13

14

Nama Variabel


Sarana komunikasi

Keberadaan pasar

Sumber

Klasifikasi

Skor

1.

Kode 1-2

2. Tanah

2

2.

Kode 3-4

3. Lainnya

1

1. PAM/Air dlm kemasan

3

B.V R.507a 1.

Kode 1

2.

Kode 2-4

3.

Kode 5-7

2. Pompa listrik/tangan/Sumur/mata air 3. Sungai/danau/air hujan/lainnya

B.X R.1003,1004,1005,1006,1007a,100 8,1009a Jenis fasilitas 1. Telepon kabel/Telepon umum/koin/kartu 2. Wartel/kiospon/warpostel / warparpostel/warnet 3. Kantor pos/pos pembantu/rumah pos/pos keliling 4. Sinyal telepon genggam/hand phone/mobile phone B.XII R.1204a-1205

1


1

1. Tersedia maksimal 2 sarana

2

komunikasi

3

2. Tersedia minimal 3 sarana komunikasi

0. Tidak ada Pasar

1

1. Ada Pasar

2

Batasan bobot nilai yang digunakan mengacu pada nilai mutlak artinya bahwa semakin tinggi nilai/bobot nilai yang diperoleh oleh suatu desa, maka desa tersebut memiliki potensi yang baik. Total bobot nilai untuk masing-masing desa menjadi patokan dalam hal ketertinggalan dan kemajuan desa.

2

Dalam menentukan batasan nilai

ketertinggalan, nilai rata-rata disesuaikan dengan masing-masing kawasan. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan penulis dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan menggunakan Kriteria dan Sub Kriteria serta bobot nilai pada tabel diatas didapatkan range rata-rata nilai pembanding.

2. Langkah-langkah dalam melakukan Perhitungan Perhitungan didasarkan dari data-data hasil survey Podes tahun 2014, dimana Kriteria yang dipakai adalah beberapa pertanyaan pada quesioner Podes yang berkaitan langsung dengan kebutuhan minimal suatu desa. Adapun langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut : 1. Jumlah Penduduk a. Pertanyaan Podes : 401. Penduduk dan Keluarga a. Jumlah penduduk laki-laki .......................... Orang b. Jumlah Penduduk Perempuan ................... Orang c. Jumlah Keluarga .................. Keluarga d. Persentase Keluarga Pertanian ............ Persen e. Jumlah Keluarga yang anggotanya menjadi buruh tani ............ orang (401 adalah Nomor Pertanyaan pada Quesioner Podes Tahun 2014)

b. Perhitungan : 401a – 401b Jawaban yang digunakan sebagai perhitungan hanya a dan b, maka (401.a + 401.b = Jumlah Penduduk), jika : 1. Jumlah penduduk < 1.008 Orang untuk KBI dan < 509 Orang untuk KTI Orang maka nilai Ketertinggalan adalah 1 2. Jumlah penduduk 1.009–2.337 Orang untuk KBI dan 510-972 Orang maka nilai Ketertinggalan adalah 2 3. Jumlah penduduk 2.338-4.184 Orang untuk KBI dan 973-1.736 Orang untuk KTI maka nilai Ketertinggalan adalah 3 4. Jumlah penduduk > 4.185 Orang untuk KBI dan > 1.737 Orang untuk KTI maka nilai Ketertinggalan adlah 4 2. Sumber Penghasilan Utama Penduduk a.

Pertanyaan Podes : 404a. Sumber Penghasilan utama sebagian besar penduduk 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Perdagangan Besar/Eceran, Rumah makan 5. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi 6. Jasa 7. Lainnya (Gas, Listrik, Perbankan, dll)

b.

Perhitungan : 404a untuk KBI 1. Jika jawaban yang diperoleh adalah point 1, maka nilai Ketertinggalan adalah 1 2. Jika jawaban yang diperoleh adalah salah satu dari point 2 s/d 3, maka nilai Ketertinggalan adalah 2, dan

3. Jika jawaban yang diperoleh adalah salah satu dari point 4 s/d 7, maka nilai Ketertinggalan adalah 3 c.

Perhitungan : 404a untuk KTI 1. Jika jawaban yang diperoleh adalah point 1, maka nilai Ketertinggalan adalah 1 2. Jika jawaban yang diperoleh adalah salah satu dari point 2 s/d 7, maka nilai Ketertinggalan adalah 2.

3. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik a.

Pertanyaan Podes : 501ab. Penduduk dan Keluarga a. Jumlah penduduk laki-laki .......................... Orang b. Jumlah Penduduk Perempuan ................... Orang c. Jumlah Keluarga .................. Keluarga d. Persentase Keluarga Pertanian ............ Persen e. Jumlah Keluarga yang anggotanya menjadi buruh tani ............ orang ( Jawaban yang dipergunakan hanya point c ) 501. a. Keluarga Pengguna Listrik Ada (1) Tidak (2) b. Jika R501a=1, Jumlah Keluarga Pengguna Listrik : 1. PLN ............. Keluarga 2. Non PLN ............. Keluarga ( Jawaban yang dipergunakan hanya point b)

b.

Perhitungan : 401c, 501b Rumusan yang digunakan ((501b/401c) x 100% ) = % Keluarga Pengguna Listrik. 1. Jika hasil perhitungan < 74,88% untuk KBI dan < 27,41% untuk KTI maka nilai Ketertinggalan adalah 1 2. Jika hasil perhitungan 74,89% - 96,00% untuk KBI dan > 27,42% untuk KTI maka nilai Ketertinggalan adalah 2 3. Jika hasil perhitungan > 96,01% untuk KBI maka nilai Ketertinggalan adalah 3

4. Bahan Bakar untuk Memasak a.

Pertanyaan Podes : 503. Bahan bakar yang digunakan oleh sebagian besar keluarga untuk memasak. 1. Gas kota / LPG 2. Minyak Tanah 3. Kayu Bakar 4. Lainnya (batubara, arang,dll) b. Perhitungan : 503 1. Jika jawaban yang diperoleh adalah point 1, maka nilai Ketertinggalan yang diperoleh adalah 2

2. Jika jawaban yang diperoleh adalah point 2 atau point 3 dan 4, maka nilai Ketertinggalan yang diperoleh adalah 1 5. Tempat Buang Air Besar a.

Pertanyaan Podes : 505. Tempat buang air besar sebagian besar keluarga 1. Jamban Sendiri 2. Jamban Bersama 3. Jamban Umum 4. Bukan Jamban b. Perhitungan : 505 1. Jika jawaban yang diperoleh adalah point 1 dan 2 untuk KBI, maka nilai yang Ketertinggalan diperoleh adalah 3 2. Jika jawaban yang diperoleh adalah point 3 untuk KBI dan Point 13 untuk KTI, maka nilai Ketertinggalan yang diperoleh adalah 2 3. Jika jawaban yang diperoleh adalah point 4, maka nilai Ketertinggalan yang diperoleh adalah 1 6. Fasilitas Pendidikan a.

Pertanyaan Podes : 601. Jenis Pendidikan Jumlah Sekolah a. TK/Sederajat …………… Negeri ……….. Swasta b. SD/Sederajat …………… Negeri ……….. Swasta c. SMP/Sederajat …………… Negeri ……….. Swasta d. SMU/Sederajat …………… Negeri ……….. Swasta e. Akademi/PT/Sederajat …………… Negeri ……….. Swasta f. Sekolah Luar Biasa …………… Negeri ……….. Swasta g. Pondok Pesantren …………… Negeri ……….. Swasta h. Madrasah Diniyah …………… Negeri ……….. Swasta i. Seminar/sejenisnya …………… Negeri ……….. Swasta b. Perhitungan : 601 1. Pertama, menjumlahkan antara sekolah negeri dan swasta, 2. Kedua, menggabungan menjadi 4 kriteria yaitu : a) Jika tidak ada fasilitas pendidikan baik di KBI maupun KTI, maka nila ketertinggalan adalah 1 b) Maksimal SD/Sederajat termasuk TK untuk KBI dan KTI, jika Point a dan b terisi maka nilai Ketertinggalan adalah 2 c) Maksimal SMP/Sederajat termasuk TK dan SD untuk KBI dan KTI, jika Point a, b dan c terisi maka nilai Ketertinggalan adalah 3 d) Minimal SMA/Sederajat untuk KBI, jika Point d, e, atau e terisi atau semua point terisi maka nilai Ketertinggalan adalah 4

7. Fasilitas Kesehatan a. Pertanyaan Podes : 604. Keberadaaan Sarana Kesehatan (Kolom 1) a. Rumah sakit b. Rumah sakit bersalin/Rumah bersalin c. Poliklinik/Balai Pengobatan d. Puskesmas e. Puskesmas Pembantu f. Tempat Praktek Dokter g. Tempat Praktek Bidan h. Poskesdes i. Polindes j. Posyandu k. Apotek b. Perhitungan : 604 1. Jika tidak terisi data atau data kosong, maka dianggap tidak ada fasilitas kesehatan, maka nilai ketertinggalan adalah 0 (nol) 2. Jika Point a s/d point b terisi atau hanya terisi point a atau b saja untuk KBI dan KTI , maka nilai Ketertinggalan yang didapat adalah 2 3. Jika Point c s/d point f terisi atau hanya terisi point c atau d,e,f,atau salah satunya, maka nilai Ketertinggalan yang didapat adalah 3 8. Jarak Mencapai Fasilitas Kesehatan a. Pertanyaan Podes : 604. SaranaKesehatan (kolom 4, Jarak kesarana kesehatan terdekat (km)) a. Rumah sakit b. Rumah sakit bersalin/Rumah bersalin c. Poliklinik/Balai Pengobatan d. Puskesmas e. Puskesmas Pembantu f. Tempat Praktek Dokter g. Tempat Praktek Bidan h. Poskesdes i. Polindes j. Posyandu k. Apotek l. Toko Khusus Obat/Jamu b. Perhitungan : 604 1. Setiap sarana kesehatan yang ada akan dinilai satu persatu dengan patokan nilai sebagai berikut : a. < 12,18 km untuk KBI, maka Nilai ketertinggalan adalah 3 b. 12,19 – 21,77 km untuk KBI dan < 37 untuk KTI, Maka Nilai ketertinggalan adalah 2

c.

> 21,78 km untuk KBI dan > 37 km untuk KTI, maka Nilai ketertinggalan adalah 1

2. Kemudian semua dijumlahkan, dan diambil range nilai sebagai berikut : a. Jika total nilai adalah < 12, maka nilai Ketertinggalan diperoleh adalah 3 b. Jika total nilai adalah < 24, maka nilai Ketertinggalan diperoleh adalah 2 c. Jika total nilai adalah > 24, maka nilai Ketertinggalan diperoleh adalah 1 9. Kemudahan Mencapai Fasilitas Kesehatan a. Pertanyaan Podes : 604. SaranaKesehatan (kolom 5, Kemudahan untuk mencapai kesarana kesehatan), I. Jenis Fasilitas : a. Rumah sakit b. Rumah sakit bersalin/Rumah bersalin c. Poliklinik/Balai Pengobatan d. Puskesmas e. Puskesmas Pembantu f. Tempat Praktek Dokter g. Tempat Praktek Bidan h. Poskesdes i. Polindes j. Posyandu k. Apotek l. Toko Khusus Obat/Jamu II. Point Pencapaian : 1. Sangat Mudah 2. Mudah 3. Sulit 4. Sangat Sulit b. Perhitungan : 604 1. Setiap Point a s/d point l dinilai dengan point nilai untuk KBI sebagai berikut : a. Jika point yang terisi adalah 1 maka nilai yang diperoleh 4 b. Jika point yang terisi adalah 2 maka nilai yang diperoleh 3 c. Jika point yang terisi adalah 3 maka nilai yang diperoleh 2 d. Jika point yang terisi adalah 4 maka nilai yang diperoleh 1 2. Setiap Point a s/d point l dinilai dengan point nilai untuk KTI sebagai berikut : a. Jika point yang terisi adalah 1 dan atau 2 maka nilai yang diperoleh 2 b. Jika point yang terisi adalah 3 dan atau 4 maka nilai yang diperoleh 1

10. Tenaga Kesehatan a. Pertanyaan Podes : 606. Tenaga kesehatan yang tinggal didesa/kelurahan ini a. 1. Dokter Pria : ……………… Orang 2. Dokter Wanita : ……………… Orang b. Dokter Gigi : ……………… Orang c. Bidan : ……………… Orang d. Tenaga kesehatan lainnya : ……………… Orang e. Dukun bayi : ……………… Orang b. Perhitungan : 606 untuk KBI 1. Setiap Point a dan point b dijumlahkan, kemudian dinilai dengan point nilai, Jika point a+b terisi adalah maka nilai yang diperoleh 5 2. Setiap Point c dinilai dengan point nilai Jika point c terisi maka nilai yang diperoleh 4 3. Setiap Point d dinilai dengan point nilai Jika point d terisi maka nilai yang diperoleh 3 4. Setiap Point e dinilai dengan point nilai jika point e terisi maka nilai yang diperoleh 2 5. Jika Setiap Point a s/d ponit e tidak terisi, maka nilai yang diperoleh 1 c. Perhitungan : 606 untuk KTI 1. Setiap Point a dan point b dijumlahkan, kemudian dinilai dengan point nilai, Jika point a+b terisi adalah maka nilai yang diperoleh 4 2. Setiap Point c dan point d dinilai dengan point nilai Jika point c dan atau point d terisi maka nilai yang diperoleh 3 3. Setiap Point d dinilai dengan point nilai Jika point e terisi maka nilai yang diperoleh 1 4. Jika Setiap Point a s/d ponit e tidak terisi, maka nilai yang diperoleh 1

11. Jenis Air Bersih yang digunakan a. Pertanyaan Podes : 612. a. Keperluan air untuk minum/memasak pada umumnya bersumber dari : 1. PAM/Air dalam kemasan 2. Pompa Listrik / tangan 3. Sumur 4. Mata air 5. Sungai/danau 6. Air Hujan 7. Lainnya

b. Penduduk desa/kelurahan minum/memasak 1. ada 2. Tidak

ini

yang

membeli

air

untuk

(pertanyaan yg digunakan sebagai indikator ketertinggalan adalah point a)

c. Perhitungan : 612.a 1. Jika point yang terisi adalah Point a.1 dan atau point a.2, maka nilai ketertinggalan adalah 4 2. Jika point yang terisi adalah Point a.3 dan atau point a.4, maka nilai ketertinggalan adalah 3 3. Jika point yang terisi adalah Point a.5 dan atau point a.6, point a.7, maka nilai ketertinggalan adalah 2 12. Jenis Permukaan Jalan a. Pertanyaan Podes : 901. Sarana dan Prasarana transportasi antar desa / kelurahan a. Lalu lintas dari dan ke desa/kelurahan melalui : 1. Darat 2. Air 3. Darat dan Air b. Jika R901a=1 atau 3, 1. Jenis permukaan jalan yang terluas a. Aspal/Beton b. Diperkeras (Kerikil, Batu, dsb) c. Tanah d. Lainnya 2. Apakah dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun? a. Ya b. Tidak (pertanyaan yg digunakan sebagai indikator ketertinggalan adalah point b) c. Perhitungan : 901b 1. Jika point yang adalah 4 2. Jika point yang adalah 3 3. Jika point yang adalah 2 4. Jika point yang adalah 1

terisi adalah Point 1, maka nilai ketertinggalan terisi adalah Point 2, maka nilai ketertinggalan terisi adalah Point 3, maka nilai ketertinggalan terisi adalah Point 4, maka nilai ketertinggalan

13. Sarana Komunikasi a. Pertanyaan Podes : 904. Telepon Umum Koin/kartu yang masih aktif 1. Ada 2. Ya

907. a. Kantor pos / pos pembantu / Rumah Pos : 1. Ada 2. Tidak b. Jika R907a = 2, jarak ke kantor pos terdekat : ……… Km 910. Sinyal telepon genggam / hand phone / mobile phone di Desa / kelurahan ini : 1. Ada kuat 2. Ada lemah 3. Tidak ada (Pada pertanyaan 907, indikator yang digunakan hanya pada point a)

b. Perhitungan : 904, 907a dan 910 1. Pada pertanyaan 904 dinilai dengan ketentuan sebagai berikut a. Jika point yang terisi adalah 1, maka nilai yang diperoleh adalah 2 b. Jika point yang terisi adalah 2, maka nilai yang diperoleh adalah 0 2. Pada pertanyaan 907a dinilai dengan ketentuan sebagai berikut a. Jika point yang terisi adalah 1, maka nilai yang diperoleh adalah 2 b. Jika point yang terisi adalah 2, maka nilai yang diperoleh adalah 0 3. Pada pertanyaan 910 dinilai dengan ketentuan sebagai berikut a. Jika point yang terisi adalah 1, maka nilai yang diperoleh adalah 6 b. Jika point yang terisi adalah 2, maka nilai yang diperoleh adalah 5 c. Jika point yang terisi adalah 3, maka nilai yang diperoleh adalah 0 4. Kemudian dari hasil penilaian 904, 907a dan 910 semua dijumlahkan, selanjutnya hasil dari penjumlahan dijadikan patokan penilaian ketertinggalan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Jika jumlah nilai adalah 0, maka nilai ketertinggalan adalah 0 b. Jika jumlah nilai adalah < 2, maka nilai ketertinggalan adalah 2 c. Jika jumlah nilai adalah < 4, maka nilai ketertinggalan adalah 3 d. Jika jumlah nilai adalah > 4, maka nilai ketertinggalan adalah 4

14. Keberadaan Pasar a. Pertanyaan Podes : 1104. a. Pasar dengan bangunan permanen/semi permanen 1. Ada 2. Tidak b. Jika R110a = 2, jarak kepasar terdekat : …………… km (pertanyaan yg digunakan sebagai indikator ketertinggalan adalah point a)

c. Perhitungan : 1104 1. Jika point yang terisi adalah Point 1, maka nilai ketertinggalan adalah 4 2. Jika point yang terisi adalah Point 2, maka nilai ketertinggalan adalah 2 3. Formula Ketertinggalan Desa Dari hasil nilai ketertinggalan point 1 sampai dengan point 14, kemudian semua hasil nilai dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil score dari 1-14 variabel ketertinggalan. Hasil dari penjumlahan tersebut merupakan nilai ketertinggalan dari suatu desa.

Skore Desa = V1+V2+V3………………….. V14

Setelah semua desa diberikan nilai/scoring dari 1 – 14 Variabel, langkah selanjutnya adalah mencari Nilai Maximum dan Nilai Minimum dan untuk mencari skla dibagi 4 klasifikasi. Adapun kategori 4 klasifikasi ketertinggalan Desa yaitu : 1. Desa Mandiri 2. Desa Berkembang 3. Desa Tertinggal 4. Desa Sangat Tertinggal

Nilai Max = Maximal Nilai Skore Desa 73.709

Nilai Min = Minimal Nilai Skore Desa 73.709 Perhitungan berikutnya adalah mencari range (n) dalam 4 variabel ketertinggalan Desa dan mendapatkan Range Rata-rata di masing-masing kewilayahan, dari hasil exercise yang dilakukan maka diperoleh nilai-nilai Batasan Score penetapan ketertinggalan dan kemajuan dengan diawali dari nilai batasan paling rendah (nilai Minimal) dijumlahkan dengan nilai n (nilai Pembatas) sampai didapat hasil batasan paling tinggi (Nilai Max) formulasinya adalah sebagai berikut :

n = (Nilai Max – Nilai Min)/4

Cara Membagi Range pada 4 Klasifikasi Ketertinggalan Desa. Sangat Tertinggal Tertinggal Berkembang Mandiri

Min X Batas 1 Batas 2 Batas 3

Batas 1 = Min X + n Batas 2 = Batas1 + n Batas 3 = Batas2 + n Batas 4 = Batas3 + n | Nilai Max

Setelah Mendapatkat Nilai range 4 Kalasifikasi Ketertinggalan desa berikutnya membagi kewilayahan yaitu sebagai berikut :

1. Wilayah di Kawasan Barat Indonesia yaitu a. Propinsi yang berada di Pulau Jawa b. Propinsi yang berada di Pulau Sumatera Dengan Nilai dari 4 Kalsifikasi Ketertinggalan dan Kemajuan Desa Sebagai Berikut :

Sangat Tertinggal Tertinggal Berkembang Mandiri

53 64.5 76 87.5

64.4 76 87.4 99

2. Wilayah di Kawasan Timur Indonesia yaitu c. Propinsi yang berada di Pulau Kalimantan d. Propinsi yang berada di Pulau Sulawesi e. Propinsi yang berada di Pulau Papua f. Propinsi yang berada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara g. Dan Propinsi yang berada di pulau Maluku Dengan Nilai dari 4 Kalsifikasi Ketertinggalan dan Kemajuan Desa Sebagai Berikut : Sangat Tertinggal Tertinggal Berkembang Mandiri

46 59.25 72.5 85.75

59.24 7.24 85.74 99

Catatan : -

Range ketertinggalan dan kemajuan desa antara KBI dan KTI dibedakan karna tingkat ketertinggalan sangat jauh berbeda antara KBI dan KTI

-

Kemungkinan nilai minimal skore desa berbeda antara KBI dan KTI tetapi untuk nilai maximal atara KBI dan KTI sama.

Pembagian kewilayahan ini didasarkan oleh penetapan kewilayahan yang tertuang di dalam RPJMN Tahun 2015-2019 karena Didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 dan Strategi Nasional (Stranas) PDT, telah ditetapkan 122 Kabupaten sebagai daerah kabupaten tertinggal yang lokasinya tersebar di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Dari hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode perhitungan diatas dan menggunakan data dasar PODES Tahun 2014 dari BPS yang telah dilakukan uji coba oleh penulis dan kemudian membandingkan hasil score masing-masing desa dibandingan rata-rata sesuai kewilayahan tersebut dengan menggunakan software SPSS, serta memadukan dengan hasil info dari daerah maka didapatkan hasil sebagai berikut : Tabel 3.5 Hasil Formulasi Menggunakan Teknik Analisis Skoring Wilayah I (KBI)

II (KTI)

Nama Pulau

Jumlah Desa

Mandiri

Berkembang

Tertinggal

Sangat Tertinggal

PULAU JAWA

22.480

5.008

16.687

785

PULAU SUMATERA

23.005

1.386

15.522

5.874

223

NUSA TENGGARA & BALI

4.582

420

2.799

1.358

5

PULAU KALIMANTAN

6.580

290

3.376

2.729

185

PULAU MALUKU

2.116

39

861

1.154

62

PULAU PAPUA

6.269

25

681

2.384

3.179

8.677 Jumlah Desa

414 Mandiri

6.318 Berkembang

1.915 Tertinggal

30 Sangat Tertinggal

46.244

16.199

3.684

PULAU SULAWESI Grand Total

73.709

7.582

Dari hasil formulasi perhitungan menggunakan teknik analisis skoring ini bisa dilihat ketertinggalan suatu desa di pulau besar di kawasan Indonesia, seperti tabel 3.5, rata-rata jumlah desa mandiri dan desa berkembang dan desa sangat tertinggal paling sedikit berada pada pulau Jawa dan sumatera pada Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan sementara desa mandiri dan berkembang paling rendah dan memiliki desa sangat tertinggal paling banyak berada pada wilayah pulau maluku dan pulau papua. Persentase klasifikasi bisa dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini

Tabel 3.6 Persentasi Klasifikasi Desa Wilayah I dan II Persentase % Wilayah

I (KBI)

II (KTI)

Nama Pulau

Jumlah Desa

Mandiri

Berkembang

Sangat Tertinggal

Tertinggal

PULAU JAWA

30.50%

22.28%

74.23%

3.49%

0.00%

PULAU SUMATERA

31.21%

6.02%

67.47%

25.53%

0.97%

NUSA TENGGARA & BALI

6.22%

9.17%

61.09%

29.64%

0.11%

PULAU KALIMANTAN

8.93%

4.41%

51.31%

41.47%

2.81%

PULAU MALUKU

2.87%

1.84%

40.69%

54.54%

2.93%

8.51%

0.40%

10.86%

38.03%

50.71%

11.77%

4.77%

72.81%

22.07%

0.35%

PULAU PAPUA PULAU SULAWESI

Grafik 3.1. Klasifikasi Jumlah Ketertinggalan Desa Wilayah I dan Wilayah II

Jumlah

Klasifikasi Jumlah Ketertinggalan desa Wilayah I dan Wilayah II 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Jumlah Desa

Mandiri

Berkembang

Tertinggal

Sangat Tertinggal

Wilayah I

45,485

6,394

32,209

6,659

223

Wilayah II

28,224

1,188

14,035

9,540

3,461

Grafik 3.2. Persentase (%) Klasifikasi Jumlah Ketertinggalan Desa Wilayah I dan Wilayah II

Persentase (%)

Persentase (%) Klasifikasi Ketertinggalan desa Wilayah I dan Wilayah II 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

Jumlah Desa

Mandiri

Berkembang

Tertinggal

Sangat Tertinggal

Wilayah I

61.71%

14.06%

70.81%

14.64%

0.49%

Wilayah II

38.29%

4.21%

49.73%

33.80%

12.26%

Grafik 3.3. Persentase (%) Klasifikasi Ketertinggalan Desa Wilayah I dan Wilayah II

Persentase (%)

Persentase (%) Klasifikasi Ketertinggalan Desa di Kabupaten Non - DT dan DT 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

Mandiri

Berkembang

Tertinggal

Non-DT

Sangat Tertinggal

12.66%

70.01%

16.59%

0.74%

DT

3.06%

40.61%

38.37%

17.96%

Setelah di analisis podes 2014 menggambarkan 431 kabupaten/Kota yang status memiliki desa, dimana 122 kabupaten DT mimiliki desa tertinggal lebih besar 17.96 % dengan jumlah desa 3.272, sementara pada kabupaten Non-DT 0.74 % dengan jumlah desa 412.

Grafik 3.4. Persentase (%) Klasifikasi Ketertinggalan dan Kemajuan Desa di Indonesi

Persentase (%) Klasifikasi Ketertinggalan Desa di Indonesia Sangat Tertinggal 5% Mandiri Tertinggal 22%

10%

Berkembang 63%

BAB IV PENUTUP 4.1.

Kesimpulan Dari hasil pengujian diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai beikut : 1. Hasil analisis dalam menetapkan nama dan jumlah desa tertinggal yang telah dijelaskan dapat dijadikan panduan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Seluruh Kementerian dan Lembaga terkait serta pemerintah daerah dalam penetapan desa tertinggal di suatu daerah. 2. Jika Telah ditetapkan sebagai desa tertinggal, maka data jumlah desa ini dapat di share ke Kementerian, Lembaga dan Stackholder untuk dapat dipergunakan sebagai acuan alokasi kegiatan mereka. 3. Jumlah desa tertinggal ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah ataupun berkurang dikemudian hari, mengingat masih banyaknya pemekaran wilayah serta adanya bencana alam seperti meletusnya gunung merapi, tsunami, gempa, banjir dan lain sebagainya. 4. Mengingat cakupan kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Direktorat Jendral PDT pada 122 Kabupaten Tertinggal, maka hasil ini perlu dipersempit lingkupnya khusus untuk desa-desa tertinggal di 122 Kabupaten tertinggal, dimana didalamnya perlu dianalisis apa yang menyebabkan desa itu tertinggal dan apa yang dibutuhkan oleh desa-desa tertinggal tersebut untuk di intervensi agar setara dengan desa maju lainnya.

5. Dari hasil Execise yang penulis lakukan dengan menggunakan teknik dan metode analisis yang disampaikan dengan data dasarnya menggunakan Podes tahun 2014, maka didapatkan hasil sebagai berikut a. Saat ini di Indonesia secara administratif terdiri dari 34 Propinsi, 511 Kabupaten/Kota dan 73.709 desa Tanpa Kelurahan b. Dari jumlah 73.709 desa tersebut, berdasarkan hasil perhitungan terdapat persentase desa sangat tertinggal 5 % , desa tertinggal 22 %, Desa berkembang 63 % dan desa mandiri hanya 10 % dari 73.709 jumlah desa yang ada di wilayah KBI dan KTI c. Yang lebih parah dan yang perlu diperhatikan jika dilihat dari keseluruhan jumlah desa di papua yaitu sebanyak 6.269 desa pada tahun 2014, Jumlah desa mandiri dan berkembang 11.26 % dan lebihnya masih tertinggal dan sangat tertinggal 80.74 % yang perlu segera dibenahi dan ini merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh pihak baik pemerintah dan swasta.

4.2.

Saran 1. Perlu dilakukan analisis yang lebih detil dan terjun langsung ke lokasi desadesa khususnya tentang hal-hal yang menjadikan suatu desa tertinggal dan sangat tertinggal selanjutnya membedakan langsung desa berkembang di kawasan KBI dan KTI, supaya mengetahui dimana range perbedaan tersebut agar tidak melakukan asumsi-asumsi saja. 2. Perlu dilakukannya sosialisasi klasifikasi ketertinggalan desa dan mengudang secara langsung K/L dan stackholder yang bergerak menangani langsung mengenai pembangunan kewilayahan ataupun desa secara adil dan merata

3. Segera menetapkan desa-desa yang menjadi prioritas pembangunan untuk di tangani secara langsung oleh K/L dan stackholder pemerintah dan swasta. 4. Untuk Daerah Kabupaten tertinggal yang dimekarkan, ada dugaan kuat kabupaten baru ini dapat dikatagorikan sebagai daerah tertinggal termasuk desa-desa yang ada dibawahnya 5. Perlu adanya suatu aplikasi yang memuat tentang teknik perhitungan, indikator dan sub indikator penetapan desa tertinggal sehingga jumlah desa tertinggal dapat di up date setiap tahun. 6. Perlu adanya dukungan dari semua pihak baik Internal Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi maupun Pihak Eksternal

yang

berkompeten

Kementerian/Lembaga

maupun

terhadap

kemajuan

stackholder

terkait

desa

baik

pembangunan

Indonesia. 7. Dengan adanya dana desa dan pendamping desa, di harapkan data-data setiap desa lebih akurat dan terupdate agar penanganan kebutuhan pembangunan desa diseluruh wilayah Indonesia agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. 8. Dengan adanya pendamping desa, menurut SOP yang dikeluarkan oleh Menteri Desa,PDTT Tahun 2015 mengenai pendamping desa 1 orang untuk menangani 3 desa untuk sementara dan pada akhirnya akan menangani 1 orang pendamping untuk 1 Desa, seharusnya Kementerian Desa merumuskan dan membuat kuesioner ketertinggalan desa yang di isi langsung oleh pendamping desa, dalam hal ini data-data desa bisa lebih akurat untuk menangani ketertinggalan di periode berikutnya.

KATA PENGANTAR. Sejarah terbentuknya desa dimulai ketika Herman Warner Muntinghe, Pembantu

Recommend Documents