KATA PENGANTAR
Berdasarkan penelitian yang ada, pembangunan sanitasi mampu menciptakan multiplier effect yang luar biasa bagi pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan drainase yang optimal sangat berpotensi untuk mendorong peningkatan perekonomian melalui peningkatan kesehatan, peningkatan produktivitas, lingkungan hidup, lapangan kerja, ataupun melalui investasi yang masuk. PPSP 2010-2014 secara umum berhasil mendudukkan paradigma pembangunan sanitasi yang ideal. Selanjutnya untuk merespon target baru pembangunan sanitasi yang lebih menantang di dalam RPJMN 2015-2019, yaitu universal access untuk layanan sanitasi, program PPSP 2015-2019 dirancang dengan penekanan pembangunan sanitasi pada 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu : a) meng-update, memantapkan dan penyesuaian target perencanaan sanitasi; b) memastikan implementasi rencana, serta c) pengembangan dan penerapan sistem insentif dan disinsentif pembangunan sanitasi. Roadmap Sanitasi Nasional ini disusun bersama-sama oleh tim yang terdiri dari perwakilan kementerian terkait dengan mengkomodasikan berbagai hal yang menjadi kesepakatan bersama. Roadmap Sanitasi Nasional menjelaskan secara lengkap tentang detail pelaksanaan seluruh kegiatan PPSP 2015-2019. Dokumen ini juga diharapkan mampu menggambarkan serta pula mampu menjelaskan pada seluruh pemangku kepentingan pembangunan sanitasi : kementerian terkait di tingkat pusat, pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam pembangunan sanitasi di wilayahnya, pemerintah kabupaten/kota sebagai pemangku urusan wajib pembangunan sanitasi sekaligus sebagai penerima efek terdepan terhadap kondisi sanitasi di daerahnya, swasta dan masyarakat sebagai end user dan mitra pemerintah dalam pembangunan sanitasi, dan juga para donor yang tergabung dalam Sanitation Partner Group (SPG), tentang bagaimana PPSP 2015-2019 akan digerakkan dan bagaimana sinergitas yang mungkin ditumbuhkan. Tidak juga kami lupa menyampaikan rasa bangga kami dengan pencapaian pembangunan sanitasi yang begitu pesat, serta terimakasih yang tidak berhingga kepada para pihak yang telah berjuang bersama dalam meningkatkan kondisi sanitasi di Indonesia selama ini. Besar harapan kami kebersamaan yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna mencapai sinergitas yang optimal menuju universal access sanitasi nasional kita pada tahun 2019.
Salam sanitasi hebat,
(Nugroho Tri Utomo)
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ………………………………………………………………………………….. 1.2 Tujuan ……………………………………………………………………………………………. 1.3 Target …………………………………………………………………………………………….. 1.4 Ruang Lingkup …………………………………………………………………………………..
1 1 2 2 3
BAB 2 PERKEMBANGAN PPSP 2.1 Kondisi Layanan Sanitasi sampai dengan Tahun 2014 ………………….……………..….. 2.2 Capaian PPSP ………………..…………………………………………………………………. 2.3 Tantangan ke Depan …………………………………………………..………………………..
5 5 6 7
BAB 3 ESENSI DAN KEGIATAN UTAMA PROGRAM PPSP 2015-2019 3.1 Esensi Program PPSP 2015-2019 ………………………………………….……………..….. 3.2 Kegiatan Utama Program PPSP 2015 – 2019 ………………………………………………. 3.2.1 Pemantapan Rencana Pembangunan Sanitasi …………………………………….. 3.2.2 Memastikan Implementasi Perencanaan Sanitasi ……..…………………………… 3.2.3 Pengembangan dan Penerapan Sistem Insentif dan Disintensif Pembangunan Sanitasi Nasional …………………………………………...…………
10 10 11 11 12
BAB 4 ROADMAP PROGRAM PPSP 2015-2019 4.1 Target Pembangunan Sanitasi ………………………………………….………………....….. 4.2 Pendanaan ………………………………………………………………………………………..
16 16 17
BAB 5 PENGELOLAAN PROGRAM PPSP 2015-2019 5.1 Struktur Pengelolaan …………….……………………………………….………………....….. 5.1.1 Pengelolaan Tingkat Pusat …………………………………………………………….. 5.1.2 Pengelolaan Tingkat Provinsi ………………………………………………………….. 5.1.3 Pengelolaan Tingkat Kabupaten/Kota ……………………………………………….. 5.2 Dukungan Sumber Daya ………..……………………………………….………………....….. 5.2.1 Dukungan Sumber Daya Internal …………………………………………………….. 5.2.2 Dukungan Sumber Daya Eksternal ….……………………………………………….. 5.3 Pelaksana Program PPSP 2015-2019 ………………………………….………………....…..
19 19 20 22 22 23 23 25 29
BAB 6 DETAIL KEGIATAN
31
BAB 7 PENUTUP
34
14
DAFTAR TABEL Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
2.1 2.2 4.1 4.2 4.3
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3
Tingkat Layanan Air Limbah ………..…………………………………………..………………. Roadmap Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 2010-2014 ……....………… Roadmap Program PPSP 2015-2019 ……………………………………………….………… Perkiraan Proporsi Pendanaan Pembangunan Sanitasi hingga tahun 2019………..……. Perkiraan Pendanaan Pemerintah Pusat untuk Pembangunan Sanitasi sampai dengan Tahun 2019 ……….……………………………………………………………. Perkiraan Kebutuhan Pendanaan Fasilitasi dalam PPSP 2015-2019 …………………….. Dukungan Sumber Daya Internal pada setiapTingkatan Pemerintahan ………………….. Alternatif Keahlian TA Support ………………………………………………………………….. Tugas dan Persyaratan Umum Fasilitator Provinsi dan Fasilitator Kabupaten/Kota …….. Kebutuhan Fasilitator Provinsi dan Kabupaten/Kota …………………………………………. Detail Kegiatan Program PPSP 2015-2019 …………………………………………………… Kegiatan Penyiapan PPSP 2015 ……………………………………………………….………. Rencana Kegiatan PPSP 2015 ………………………………………………………………….
5 6 17 18 18 19 23 26 28 29 31 32 33
DAFTAR GAMBAR Gambar 4.1 Perkiraan Proporsi Pendanaan Pembangunan Sanitasi sampai dengan Tahun 2019 ………..……………………………………...…………………. Gambar 5.1 Pengelolaan Program PPSP 2015-2019 ……………………………..……………………… Gambar 5.2 Dukungan Sumber Daya dalam Pelaksanaan Program PPSP 2015-2019 di Pusat ........
5 22 25
BAB 1 : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Bersamaan dengan event Konferensi Sanitasi Nasional (KSN) pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang mengimplementasikan pendekatan strategi sanitasi kabupaten/kota sebagai pendekatan percepatan pembangunan sanitasi yang lebih praktis. Pendekatan ini menyelaraskan kebutuhan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota, dengan kerangka kebijakan dan strategi nasional pembangunan sanitasi yang mengombinasikan top down meet bottomup. Sanitasi permukiman meliputi air limbah domestik, sampah rumah tangga, dan drainase lingkungan.
“…masih diperlukan tindaklanjut agar pembangunan sanitasi yang telah dirintis sejak Program PPSP tahun 2010 – 2014 dapat direalisasikan dengan efektif dan efesien”
Program PPSP 2010-2014 mereplikasikan paradigma baru dalam pembangunan sanitasi ke 330 kabupaten/kota yang telah diidentifikasikan rawan sanitasi. Paradigma baru yang diusung menempatkan pembangunan sanitasi sebagai sistem pembangunan yang komprehensif, objektif dan terintegrasi. Dalam hal ini, pembangunan sanitasi yang awalnya sangat bersifat sektoral, diubah menjadi multisektor mengingat sanitasi yang memberikan efek ke berbagai urusan pemerintahan seperti aspek kesehatan, aspek lingkungan hidup, aspek pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, produktifitas penduduk, indeks pembangunan manusia, keuangan dan ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat secara umum. Pada kurun waktu pelaksanaannya, kabupaten/kota yang mengikuti Program PPSP menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) sebagai dasar pengidentifikasian kebutuhan pembangunan sanitasi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Strategi sanitasi disusun dengan mengkonsolidasikan seluruh stakeholder kabupaten/kota terkait sehingga rencana yang dihasilkan sangat komprehensif dan terintegrasi dari berbagai sudut pandang sektoral. Selanjutnya kebutuhan pembangunan sanitasi yang diidentifikasikan dalam SSK ditindaklanjuti dengan penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) guna memaksimalkan akses pendanaan sanitasi dari berbagai sumber yang ada. Inisiatif perubahan yang dibawa dalam PPSP 2010-2014 mendapatkan sambutan yang luar biasa hal ini terlihat dengan jumlah peserta hingga melampui target 330 kabupaten/kota. Pada akhir pelaksanaannya, terdapat 446 kabupaten/kota telah bergabung dengan Program PPSP dan menyelesaikan penyusunan SSK, 337 kabupaten/kota di antaranya telah berhasil menyusun MPS. Hingga tahun 2014, setidaknya ada 15 kab/kota melakukan pemutakhiran SSK yang telah berakhir masa perencanaannya. Pemutakhiran ini, selain untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan percepatan pembangunan sanitasi di daerah, juga untuk lebih mempertajam rencana pencapaian pembangunan sanitasi jangka menengah berikutnya. Tidak hanya di tingkat kabupaten/kota, perencanaan sanitasi juga dibangun di tingkat provinsi. Diharapkan hingga akhir tahun 2014, 32 provinsi telah memiliki Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) yang
Page | 1
berisikan tentang strategi dan fokus pembangunan sanitasi di wilayah provinsi. RSP sangat membantu pemerintah provinsi dalam menetapkan pola koordinasi, pembinaan, maupun pola alokasi pendanaan APBD Provinsi untuk pembangunan sanitasi di wilayahnya. PPSP 2010-2014 juga berhasil meningkatkan sinergi antar kementerian dalam pembangunan sanitasi melalui mekanisme konsolidasi pembangunan sanitasi, antara lain dengan internalisasi SSK/MPS dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMN dan RKPD, dokumen penganggaran kementerian (konsultasi regional RPIIJM ataupun dalam proses buy-in kementerian dalam lokakarya pendanaan), maupun dalam penetapan pinjaman/hibah oleh Sanitation Partner Group (SPG). Dalam kurun waktu ini juga terbentuk Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) yang didirikan oleh para Bupati/Walikota kabupaten/kota yang telah menyusun SSK. AKKOPSI dengan cepat bertransformasi menjadi motor advokasi yang sangat efektif bagi pengarusutamaan pembangunan sanitasi di daerah. Terlepas dari keberhasilannya, masih diperlukan tindak lanjut agar pembangunan sanitasi yang telah dirintis sejak Program PPSP tahun 2010 – 2014 dapat diimplementasikan dengan efektif dan efesien, termasuk mengoptimalkan beberapa modalitas untuk diimplementasikan secara nyata. Salah satu upaya strategis yang dilakukan provinsi untuk mengimplementasikan pembangunan sanitasi adalah melalui forum Lokakarya MPS dengan tujuan agar program dan kegiatan pembangunan sanitasi yang telah disusun oleh kabupaten/kota dapat diimplementasikan secara terarah sesuai dengan prioritas dan kondisi daerah serta disepakati pihak-pihak terkait dalam dukungan pendanaannya, sehingga Program PPSP 5 (lima) tahun berikutnya modalitas yang belum optimal ini dapat menjadi lebih optimal pada saat implementasi, terutama untuk mendukung realisasi implementasi pembangunan sanitasi. Selain itu, guna memenuhi target pembangunan sanitasi dalam RPJMN 2015-2019, terdapat beberapa hal penting untuk dilaksanakan untuk mencapai universal acces pada tahun 2019.
1.2 Tujuan Sejalan dengan fokus kegiatan implementasi pembangunan sanitasi, maka tujuan PPSP 2015-2019 adalah sebagai berikut : 1. Mendorong percepatan pembangunan sanitasi permukiman melalui penciptaan suasana yang mendukung (enabling environment), yang mampu melibatkan partisipasi berbagai pihak dan menstimulasi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan komitmen dalam pembangunan sanitasi; 2. Memaksimalkan SSK/MPS dalam rangka pencapaian universal acces dengan memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk berkontribusi dan berkomitmen dalam menyiapkan perencanaan yang lebih baik serta implementasi pembangunan yang lebih cepat dan tepat sasaran
1.3 Target Adapun target pelaksanaan PPSP 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : 1. Pemantapan seluruh dokumen SSK/MPS di 506 kabupaten/kota; 2. Peningkatan pendanaan sanitasi permukiman di kabupaten/kota hingga mencapai minimal 2% dari belanja langsung; 3. Terlaksananya fungsi provinsi dalam mengoordinasikan PPSP dan mengalokasikan anggaran APBD Provinsi untuk pembangunan sanitasi di 34 wilayah provinsi; 4. Terlaksananya koordinasi pendanaan tingkat pusat setiap tahun dalam periode 2015-2019 melalui anggaran kementerian;
Page | 2
1.4 Ruang Lingkup Keberhasilan Program PPSP 2010-2014 dalam mendudukkan paradigma baru pembangunan sanitasi, serta menempatkan SSK/MPS sebagai rencana pembangunan sanitasi yang menjadi acuan pembangunan sanitasi dari daerah hingga ke pusat, menjadi dasar tindak lanjut Program PPSP 20152019. Fokus tindak lanjut selain pada implementasi rencana pembangunan dan pemantapan SSK/MPS, adalah membangun solusi terhadap tantangan yang masih tersisa dari pelaksanaan Program PPSP 2010-2014. Fokus kegiatan PPSP 2015-2019 di atas, diterjemahkan ke dalam kegiatan sebagai berikut : 1) Fasilitasi dan pendampingan; 2) Peningkatan kapasitas; 3) Pengembangan komunikasi dan advokasi; 4) Pembangunan dan pengembangan sistem support pembangunan sanitasi, serta 5). Pembentukan kebijakan dan peraturan. Secara detail gambaran kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1) Fasilitasi dan pendampingan. Fasilitasi dan pendampingan terutama ditujukan untuk menjaga proses dan kualitas produk SSK/MPS yang disusun oleh kabupaten/kota. Fasilitasi dan pendampingan kepada kabupaten/kota terutama dilaksanakan oleh provinsi sebagai koordinator pembangunan sanitasi di wilayahnya. Selanjutnya provinsi akan difasilitasi dan didampingi oleh pusat. Fasilitasi dan pendampingan juga dilaksanakan dalam proses implementasi rencana. Fasilitasi dan pendampingan dalam proses ini terutama ditujukan agar readiness criteria dalam proses implementasi dapat dipenuhi dengan baik. Selain itu fasilitasi dan pendampingan masih mungkin dilakukan untuk kegiatan-kegiatan strategis seperti pendampingan pembentukan unit pengelola, penyusunan proposal CSR, atau kegiatan strategis spesifik lainnya. 2) Peningkatan kapasitas Selain peningkatan kapasitas melalui knowledge transfer dari proses fasilitasi dan pendampingan, peningkatan kapasitas juga akan diupayakan melalui sistem pelatihan. Pelatihan terutama dilakukan untuk penyusunan SSK/MPS maupun studi yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan fisik infrastruktur sanitasi di daerah. Peningkatan kapasitas juga masih dimungkinkan untuk meningkatkan pemahaman tentang pendanaan sanitasi, kelembagaan pengelola sanitasi, maupun untuk menyusun kebijakan dan peraturan dalam rangka meningkatkan pembangunan sanitasi di daerah. 3) Pengembangan komunikasi dan advokasi Pengembangan komunikasi dan advokasi dalam Program PPSP 2015-2019 difokuskan untuk mengoptimalkan internalisasi SSK/MPS dalam dokumen perencanaan daerah sehingga program dan kegiatan yang telah disusun oleh kabupaten/kota dalam dokumen SSK/MPS dapat teranggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota maupun APBD Provinsi. Komunikasi dan advokasi vertikal akan dikembangkan guna mendukung koordinasi dari pusat hingga ke daerah dalam rangka pelaksanaan program PPSP 2015-2019, termasuk untuk mengakomodasi implementasi perencanaan dalam mencapai universal access. Selain itu guna mengoptimalkan koordinasi horizontal di masing-masing tatanan pemerintahan, pola komunikasi dan advokasi horizontal akan turut pula dikembangkan dengan memaksimalkan modalitas yang ada ataupun melalui modalitas baru yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. 4) Pembangunan dan pengembangan sistem pendukung pembangunan sanitasi Sistem pendukung pembangunan sanitasi akan terus dikembangkan dalam Program PPSP 20152019 sesuai dengan kebutuhan. Berbagai sistem yang telah ada – seperti sistem kelembagaan, sistem pendampingan, sistem monitoring dan evaluasi akan terus diperkuat sehingga iklim yang terbentuk betul-betul mampu memberikan daya dorong yang maksimum bagi pembangunan sanitasi ke depan. Page | 3
5)
Pembentukan kebijakan dan peraturan. Untuk memperkuat implementasi pembangunan sanitasi, berbagai kebijakan di tingkat pusat hingga daerah akan didorong untuk ditetapkan. Dengan penetapan kebijakan ini diharapkan pengalokasian pendanaan untuk pembangunan sanitasi yang selama ini menjadi salah satu hambatan dapat diminimalkan. Selain semakin menguatkan pendanaan sanitasi, keberadaan kebijakan maupun peraturan pembangunan sanitasi akan mendorong potensi sinergi dalam implementasi pembangunan sanitasi.
Page | 4
BAB 2
: PERKEMBANGAN PPSP
Pembangunan sanitasi sebelum tahun 2009, umumnya termasuk ke dalam kategori urusan pemerintah yang masih termaginalkan. Alokasi pendanaan yang sangat minim dan perencanaan pembangunan sanitasi yang tidak fokus - dimana berbagai sektor terkait belum saling berkoordinasi – merupakan gambaran umum di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini terjadi di seluruh susunan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Sejalan dengan pelaksanaan Program PPSP 2010-2014, gambaran pembangunan sanitasi sedikit demi sedikit mulai berubah menuju gambaran yang lebih baik.
“…sejalan dengan pelaksanaan PPSP 2010-2014, gambaran pembangunan sanitasi sedikit demi sedikit mulai berubah menuju gambaran yang lebih baik ”
2.1 Kondisi Layanan Sanitasi sampai dengan tahun 2014 Pada awal pelaksanaan Program PPSP 2010-2014, masih terdapat 42% penduduk Indonesia (setara dengan 80 juta jiwa) belum mendapatkan layanan air limbah yang layak. Dengan sinergitas berbagai sektor yang diinisiasikan dalam pelaksanaan Program PPSP 2010-2014, terjadi peningkatan cakupan layanan air limbah hingga mencapai 60,9 % pada pertengahan tahun 2013 (lihat Tabel 2.1). Capaian ini menunjukkan potensi yang besar untuk melampui target MDGs untuk layanan sanitasi dasar hingga tahun 2015. Hingga akhir tahun 2014, pembangunan air limbah domestik masih menyisakan beberapa permasalahan, salah satunya adalah lingkup layanan yang dibangun di kebanyakan kabupaten/kota masih berbasis masyarakat. Pembangunan dengan lingkup ini akan sulit untuk meningkatkan skala layanan, oleh karena itu ke depan – terutama untuk kabupaten/kota yang mengemban fungsi strategis nasional – akan didorong untuk mengadakan layanan skala kawasan ataupun skala kota.
Tabel 2.1 Tingkat Layanan Air Limbah Tahun 2010 Tingkat Layanan (%) 55,53
2011 55,60
2012 57,82
2013 60,90
Sumber : Riset Kesehatan Dasar 2013
Komponen sanitasi lainnya, yaitu komponen persampahan yang juga mengalami peningkatan, terutama peningkatan kualitas pengelolaan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA), yaitu dari jenis pengelolaan open dumping (yang mendominasi jenis pengelolaan di hampir seluruh kabupaten/kota) menjadi pengelolaan controlled landfill ataupun sanitary landfill. Pada awal pelaksanaan PPSP, sampah permukiman yang benar-benar terangkut setiap harinya hanya mencapai 20,63% (selebihnya dimusnahkan sendiri oleh masyarakat, dibuang ke badan air, atau tercecer di sembarang tempat). 98% TPA dalam kurun waktu yang sama juga masih dioperasikan secara open dumping. Pada tahun 2013 layanan persampahan mencapai 24,9% (sampah terangkut), yang berarti mengalami kenaikan 1,5% dari data tahun 2010 yang baru mencapai 34,4% (Sumber: Riskesdas 2010 dan 2013). Terlepas dari masih rendahnya layanan
Page | 5
persampahan, sinergi berbagai sector sudah mulai memperlihatkan inisitif yang menggembirakan seperti inisiatif mengonsolidasikan layanan drainase ke dalam kerangka regulasi perizinan permukiman di daerah. Berbeda dengan peningkatan layanan yang umumnya diinisiasikan oleh pemerintah pusat, maka demand masyarakat terhadap sanitasi masih relatif rendah. Ke depan, masih diperlukan solusi bagi tantangan peningkatan demand masyarakat agar cukup mengimbangi pembangunan layanan yang ada. Terlepas dari sinergitas sektor yang semakin baik di tingkat pusat, maka di daerah – dengan segala keterbatasan pendanaannya – sanitasi masih belum mampu menjadi prioritas pembangunan. Walaupun telah terjadi peningkatan pendanaan sanitasi dalam APBD, tetapi APBD murni belum cukup signifikan dalam mendanai pembangunan sanitasi. Solusi bagi pengarusutamaan sanitasi di daerah ini akan menjadi pekerjaan rumah lainnya dalam Program PPSP 2015-2019, termasuk di dalamnya upaya agar APBD murni dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan sanitasi nasional.
2.2 Capaian PPSP Pada awalnya pelaksanaan Program PPSP 2010-2014 direncanakan di 330 kabupaten/kota yang diidentifikasikan rawan sanitasi. Dalam pelaksanaannya – berdasarkan kesepakatan – Program PPSP diperluas hingga di seluruh kawasan permukiman di Indonesia, mengingat umumnya kabupaten/kota masih memiliki permasalahan sanitasi. Didorong dengan antusias kabupaten/kota untuk memperbaiki kondisi sanitasi di daerahnya, hingga tahun 2014, capaian Roadmap PPSP telah jauh melampui jumlah yang ditargetkan (lihat Tabel 2.2 untuk Roadmap Program PPSP 2010-2014).
Tabel 2.2 Roadmap Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 2010 – 2014 Tahapan
Capaian Jumlah Kabupaten/Kota 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan
41/41
49/58
62/104
72/121
82/72
(100)/62
Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Penyusunan Rencana Strategis (SSK)
41/41
49/58
62/104
72/121
82/72
(100)/62
24/21
41/42
49/58
62/104
72/123
82/98
Penyusunan Memorandum Program Implementasi (akumulasi dan dalam proses)
3/0
21/13
35/41
45/58
56/104
65/121
3
24
59
104
160
Monitoring dan Evaluasi
24
41
49
62
72
82
Sumber : Roadmap Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 2010 - 2014
Selama pelaksanaan Program PPSP 2010-2014, banyak hal telah dicapai berkat upaya keras serta dukungan pihak-pihak terkait. Berbagai hasil tangible maupun intangible yang diraih menjadi gambaran iklim kondusif yang terus coba dibangun dalam rentang pelaksanaannya. Hasil capaian PPSP hingga akhir tahun 2014 ditunjukkan secara garis besar sebagai berikut : a. 446 kabupaten/kota memiliki Buku Putih Sanitasi (BPS)/Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK); 337 kabupaten/kota di antaranya telah pula menyusun Memorandum Program Sanitasi (MPS); b. 15 kabupaten/kota telah melakukan pemutakhiran SSK, 41 kabupaten/kota akan melakukan pemutakhiran SSK pada 2015; c. Penerapan paradigma serta metodologi baru dalam pembangunan sanitasi di Indonesia;
Page | 6
d.
e. f.
g.
Terbitnya perangkat pengaturan pendukung pembangunan sanitasi di semua tatanan pemerintahan, seperti Alokasi Dana Alokasi Khusus Sanitasi (DAK Sanitasi) sejak tahun 2010, Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD (mengarahkan keberadaan pembangunan sanitasi dalam APBD setiap tahun sejak tahun 2011), SE Mendagri nomor 660/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah, dan ke depan diharapkan terdapat Peraturan Gubernur tentang Roadmap Sanitasi Provinsi, serta Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah terkait dengan pembangunan sanitasi); Peningkatan komitmen pendanaan daerah (APBD) untuk pembangunan sanitasi rata-rata hingga 1,2% dari total APBD; Peningkatan kepedulian para Kepala Daerah dalam pembangunan sanitasi dengan terbentuknya Aliansi Kabupaten Kota Pedulu Sanitasi (AKKOPSI). Anggota AKKOPSI pada tahun 2011 adalah 63 kabupaten/kota, pada tahun 2012 bertambah 121 kabupaten/kota, dan pada tahun 2013 bertambah dengan 225 kabupaten/kota. Hingga akhir tahun 2013 total anggota AKKOPSI mencapai 409 kabupaten/kota; Tersusunnya pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun pengelolaan sanitasi (NSPK, Manual, dll)
Secara detail, sampai dengan akhir tahun 2013 kebutuhan dana dan investasi dalam pembangunan sanitasi dapat digambarkan sebagai berikut: a. Usulan program/kegiatan dari 201 kabupaten/kota yang perlu didanai dalam MPS 2013 sebesar Rp 72,01 Triliun rupiah (usulan 2012-2018); b. Dari realisasi SSK (56 kab/kota) tahun 2013 untuk sumber dana APBD, perbandingan realisasi terhadap rencana di SSK adalah sebagai berikut : ― Air limbah : 11% dari rencana ― Persampahan : 52% dari rencana ― Drainase Perkotaan : 37% dari rencana. c. 78% usulan dalam MPS didanai melalui APBD Kabupaten/Kota; d. Rata-rata belanja APBD Kabupaten/Kota untuk sanitasi masih di bawah 2% dari belanja langsung Kabupaten/Kota.
2.3 Tantangan ke Depan Dalam pelaksanaan Program PPSP 2010-2014, selain keberhasilan masih juga terdapat tantangan yang menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapatkan solusi. Tantangan yang teridentifikasikan ini menjadi masukan dalam pembentukan kegiatan Program PPSP 2014-2019 mendatang. Secara garis besar, tantangan dapat diklasifikasikan menjadi tantangan pada pengelolaan program, pendanaan, kelembagaan, penguatan kapasitas, dan advokasi, yang dijelaskan sebagai berikut ini. a. Pengelolaan Program ― Efektifitas alur informasi kepada pemerintah daerah terkait program/kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan program serta efektifitas penyampaian kebutuhan pembangunan sanitasi di daerah (dari SSK/MPS) kepada pemerintah pusat ― Dukungan pemerintah pusat melalui masing-masing kementerian kepada pemerintah provinsi dan kabuopaten/kota belum terdefinisikan secara jelas dalam pengelolaan program ― Kurang optimalnya pemanfaatan NAWASIS b. Perencanaan-Implementasi ― Penerjemahan target nasional menjadi target spesifik di masing-masing daerah
Page | 7
c.
d.
e.
f.
― Pokja kabupaten/kota masih belum mampu menyusun usulan program/kegiatan (indikatif) sebelum bulan Juli (agar dapat dibawa ke lokakarya MPS di tingkat Provinsi sehingga masuk dalam siklus perencanaan provinsi dan kab/kota itu sendiri) ― Perencanaan infrastruktur masih dalam skala kecil (perencanaan daerah hasil SSK belum progresif) ― Kurangnya kesiapan daerah (pemenuhan readiness criteria) dalam pengusulan program/kegiatan ― Penjaminan kualitas perencanaan kurang optimal Pendanaan ― Pendanaan untuk pembangunan sanitasi dari sumber pendanaan yang ada belum mencukupi untuk melakukan upaya percepatan: diperlukan peningkatan anggaran APBN dan dukungan pendanaan hibah/pinjaman luar negeri. ― Pendanaan melalui APBD Provinsi belum maksimal dimanfaatkan untuk pembangunan sanitasi di kabupaten/kota. ― Minimnya pendanaan sanitasi oleh APBD Kabupaten/Kota. ― Efektivitas penyampaian kebutuhan pembangunan sanitasi di daerah (dari SSK/MPS) kepada pemerintah pusat (pemanfaatan rangkaian lokakarya MPS) yang belum optimal Kelembagaan ― Masih terdapat hambatan-hambatan dari aspek legal/kebijakan, pendanaan dan kelembagaan di tingkat pusat dalam percepatan pembangunan sanitasi ― Masih minimnya regulasi daerah dalam mendorong percepatan pembangunan sanitasi ― Perencanaan sektoral melalui kementerian/lembaga belum secara langsung tersinkronisasikan dengan proses dalam PPSP. ― Internalisasi program/kegiatan yang dihasilkan dalam SSK ke dalam proses perencanaan dan penganggaran formal daerah/nasional belum optimal ― Kelembagaan layanan sanitasi di daerah perlu lebih diperkuat (pemisahan operator-regulator, mekanisme BLU, dll) Penguatan Kapasitas ― Lembaga-lembaga pelatihan maupun organisasi profesi yang ada belum mampu menghasilkan tenaga ahli bidang sanitasi yang cukup ― Masih diperlukan penguatan kapasitas bagi organisasi Pokja untuk meningkatkan comprehensiveness perencanaan pembangunan sanitasi dan pelaksanaannya. ― Pengawasan kinerja dan kapasitas pokja tidak dilaksanakan secara berkala/kontinyu Advokasi ― Masih minimnya demand dari daerah terkait program percepatan pembangunan sanitasi, khususnya terkait dengan sarana prasarana berbasis lembaga dan berskala kota ― Kesadaran sanitasi masyarakat masih rendah ― Masih rendahnya prioritas pembangunan sanitasi di dalam agenda pembangunan daerah.
Page | 8
BAB 3
: ESENSI DAN KEGIATAN UTAMA PROGRAM PPSP 2015 - 2019
Program PPSP 2015-2019 diharapkan dapat terus mengembangkan keberhasilan Program PPSP 20102014, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih nyata dan lebih besar lagi bagi pembangunan sanitasi nasional. Dalam PPSP 2015-2019 fokus utama kegiatan bergeser dari perencanaan menuju implementasi pembangunan sanitasi.
“…Program PPSP 2015-2019 dibangun untuk menjawab tantangan sekaligus menyiapkan segala bentuk support yang dibutuhkan guna mendorong implementasi pembangunan sanitasi sebagaimana direncanakan.”
Program PPSP 2010-2014 telah melakukan upayaupaya mendudukkan pembangunan sanitasi pada posisi semestinya dalam pembangunan nasional maupun pembangunan di daerah. Keberhasilan awal ini masih menyisakan tantangan, yang umumnya bermuara pada pembangunan nyata sanitasi. Program PPSP 20152019 yang dibangun untuk menjawab tantangan sekaligus menyiapkan segala bentuk upaya yang dibutuhkan guna mendorong implementasi pembangunan sanitasi sebagaimana direncanakan.
3.1 Esensi Program PPSP 2015 - 2019 Pada dasarnya Program PPSP 2015-2019 dibangun untuk mengembangkan keberhasilan PPSP 2010-2014, menjawab tantangan Program PPSP 2010-2014 yang masih tersisa, sekaligus menjawab tantangan universal access sanitasi hingga tahun 2019. Dalam hal ini Program PPSP 2015-2019 akan terus menjaga dan mengembangkan iklim kondusif yang telah dirintis sejak Program PPSP 2010-2014, serta berfokus dalam mendorong agar implementasi rencana pembangunan sanitasi dapat direalisasikan. Iklim kondusif yang dikembangkan dalam Program PPSP 2015-2019 akan mendorong terjadinya good governance dalam pembangunan sanitasi di bawah koridor otonomi daerah. Program PPSP 2015-2019 sendiri tidak secara langsung menyediakan program pendanaan pembangunan, tetapi membantu dan mendorong mengoptimalkan pendanaan yang ada dengan menggali potensi pendanaan eksisting – baik di tingkat kabupaten, provinsi, pusat, maupun donor internasional. Program PPSP 2015-2019 juga mengupayakan optimalisasi internalisasi SSK/MPS dalam perencanaan dan penganggaran, baik di kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat salah satu tantangan yang harus bisa dijawab agar universal access sanitasi bisa terwujud adalah terjadinya peningkatan realisasi kebutuhan sanitasi dalam perencanaan dan penganggaran formal pemerintah. Dalam hal ini, dengan segala keterbatasan pendanaan yang ada Program PPSP juga akan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mampu memaksimalkan pendanaan masyarakat terutama dalam menciptakan layanan air limbah dan persampahan yang dapat cost recovery minimal untuk biaya operasional dan pemeliharaan.
Page | 9
Pada tataran praktis, Program PPSP 2015-2019 mendorong terciptanya pembangunan sanitasi dengan skala kawasan dan skala kota. Hal ini juga akan menjadi bagian jawaban terhadap tantangan universal access pada tahun 2019. Skala kawasan dan skala kota penting untuk dikembangkan – terutama di daerah-daerah strategis nasional – jika dilihat dari sisi kelayakan layanan sanitasi di kawasan strategis nasional, maupun dilihat dari sisi efektifitas layanan berbasis masyarakat yang diperkirakan akan sangat sulit untuk dapat mencapai universal access pada tahun 2019.
3.2 Kegiatan Utama Program PPSP 2015 - 2019 Dengan mengacu pada fokus kegiatan maupun esensinya, maka secara garis besar kegiatan dalam Program PPSP 2014-2019 dapat dibagi menjadi : 1) pemantapan rencana pembangunan sanitasi; 2) memastikan implementasi perencanaan sanitasi yang telah disusun, dan 3) membangun sistem insentif dan disinsentif bagi pembangunan sanitasi nasional. 3.2.1 Pemantapan Rencana Pembangunan Sanitasi Walaupun titik berat kegiatan Program PPSP 2015-2019 adalah pada kegiatan implementasi, tetapi kegiatan perencanaan sebagai justifikasi pentingnya suatu kegiatan untuk diimplementasikan, akan menjadi salah satu fokus kegiatan lainnya. Dalam hal ini pemantapan perencanaan meliputi updating perencanaan, pemantapan substansi, dan menyesuaian target perencanaan dengan target pembangunan sanitasi nasional. Rencana pembangunan sanitasi dalam hal ini adalah (SSK) dan (MPS). SSK terdiri dari peta sanitasi skala kabupaten/kota, strategi, serta kebutuhan program/kegiatan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota hingga 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan MPS berisikan kegiatan pembangunan sanitasi (yang telah diidentifikasikan dalam SSK) yang diusulkan untuk didanai melalui APBD Provinsi, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya. Pada tingkat provinsi juga dikembangkan RSP yang berisikan strategi pembangunan sanitasi di wilayah provinsi. Dalam hal ini, pemantapan SSK/MPS terutama dilakukan untuk menjaga keberlanjutan perencanaan sanitasi (terutama untuk SSK/MPS yang telah lewat masa perencanaannya) maupun untuk mengakomodasikan target universal access. Dalam pelaksanaannya internalisasi SSK ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan APBD Kabupaten/Kota sering kali masih belum optimal. Begitu juga dengan serapan MPS dalam APBD Provinsi yang masih sangat minim. Hal serupa juga terjadi dengan pendanaan oleh anggaran kementerian, dimana MPS yang sudah disusun sejauh ini masih belum optimal untuk mengakses sumber pendanaan di kementerian-kementerian yang terkait. Dengan gambaran di atas dan dengan lingkup kegiatan sebagaimana dijelaskan pada bagian awal, maka kegiatan pemantapan rencana pembangunan sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019, sekurangnya mencakup : 1)
Lingkup kegiatan fasilitasi dan pendampingan : a. Fasilitasi pusat: Penyusunan roadmap PPSP 2015-2019 Pembentukan manual dan guideline SSK dan RSP
Page | 10
b.
c.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta quality assurance penyusunan updating SSK dan RSP Fasilitasi provinsi : Koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta quality assurance tentang updating SSK dan RSP Fasilitasi Kabupaten/Kota : Penyusunan updating SSK
2)
Lingkup kegiatan peningkatan kapasitas Pelatihan TOT : SSK dan RSP Pelatihan Provinsi : SSK dan RSP Pelatihan Kab/Kota : SSK dan RSP Pelatihan Fasilitator : SSK dan RSP Coaching SSK dan RSP : provinsi dan regional
3)
Lingkup kegiatan advokasi dan komunikasi : a. Pusat : Advokasi nasional : SSK dan RSP Advokasi ke provinsi/kabupaten/kota untuk penyusunan SSK dan RSP Pendampingan AKKOPSI Advokasi kepada legislatif di DPR dan DPRD b. Provinsi : Advokasi pokja untuk koordinasi perencanaan di wilayah provinsi Advokasi pokja : penyusunan RSP c. Kabupaten/Kota : Advokasi pokja dalam penyusunan SSK
4)
Lingkup kegiatan pembentukan system support : Pengembangan sistrem monitoring penyusunan SSK dan RSP Peningkatan sistem help-desk Peningkatan efektivitas Tim Panel
5)
Lingkup kegiatan pembentukan kebijakan dan peraturan Pembentukan kebijakan tingkat nasional sebagai dasar penyusunan SSK dan RSP Pembentukan pedoman penyusunan peraturan pembangunan sanitasi untuk daerah.
3.2.2 Memastikan Implementasi Perencanaan Sanitasi Program PPSP menekankan proses yang terstruktur dalam melakukan implermentasi rencana pembangunan sanitasi, didahului dengan pelaksanaan studi maupun kegiatan pendahuluan hingga pengadaan lahan. Dalam realisasinya kabupaten/kota sering kali sulit memenuhi readiness criteria yang dipersyaratkan oleh provinsi ataupun kementerian, dalam kaitannya dengan pendanaan sanitasi oleh APBD Provinsi ataupun anggaran kementerian. Pemenuhan readiness criteria yang dimaksud meliputi rencana kegiatan yang rinci, penetapan indikator kinerja, ataupun kesiapan lahan. Kriteria lainnya adalah tersedianya Detail Engineering Design (DED), kejelasan unit pelaksana kegiatan, serta kejelasan institusi pengelola pasca konstruksi. Khusus pembangunan infrastruktur sanitasi tertentu, harus juga sudah tersedia dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Page | 11
Masih diperlukan fasilitasi maupun pendampingan dalam menyusun rencana maupun studi pendahuluan, agar rencana maupun studi yang disusun dapat memenuhi kualitas yang dibutuhkan. Fasilitasi dan pendampingan juga masih diperlukan, terutama untuk menumbuhkan pemikiran-pemikiran terobosan guna memenuhi persyaratan pembebasan lahan, penyediaan dana pendamping, ataupun dalam penyediaan dana operasional dan perawatan infrastruktur yang dibutuhkan. Selain itu fasilitasi dan pendampingan juga masih dirasa perlu untuk keperluan monitoring guna memastikan terimplementasikannya program dan kegiatan yang telah direncanakan serta keberlanjutan keberadaan dan operasionalisasi layanan infrastruktur yang dibangun. Dengan pertimbangan seperti di atas, maka kegiatan memastikan implementasi dari perencanaan santasi dalam Program PPSP 2015-2019, sekurangnya mencakup kegiatan sebagai berikut : 1)
Lingkup kegiatan fasilitasi dan pendampingan : a. Fasilitasi pusat : Pembentukan manual dan pedoman implementasi dan pasca implementasi Internalisasi SSK dalam APBN Pelaksanaan monitoring evaluasi terhadap internalisasi SSK dalam APBN dan APBD b. Fasilitasi provinsi : Internalisasi SSK dalam APBD Provinsi (salah satunya melalui rangkaian lokakarya MPS) Pelaksanaan monev implementasi di wilayah c. Fasilitasi Kabupaten/Kota : Internalisasi SSK dalam APBD Kabupaten/Kota Penguatan kelembagaan layanan sanitasi (termasuk regulasi) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi Pemenuhan readiness criteria di tingkat kabupaten/kota dan provinsi Pelaksanaan monitoring evaluasi implementasi
2)
Lingkup kegiatan peningkatan kapasitas : Pelatihan TOT PMU/PIU : internalisasi, advokasi-komunikasi, implementasi dan pasca implementasi Pelatihan Provinsi/Kabupaten/Kota : internalisasi, advokasi-komunikasi, implementasi dan pasca implementasi
3)
Lingkup kegiatan advokasi dan komunikasi : a. Pusat : Advokasi nasional implementasi dan pasca implementasi Advokasi ke provinsi dan kabupaten/kota untuk implementasi dan pasca implementasi Advokasi implementasi dan pasca implementasi oleh AKKOPSI b. Provinsi : Advokasi pokja untuk implementasi dan pasca implementasi c. Kabupaten/Kota : Advokasi pokja untuk implementasi dan pasca implementasi
Page | 12
4)
Lingkup kegiatan pembentukan system support : Pengembangan sistem monitoring untuk monitoring kegiatan SSK yang telah terlaksana Identifikasi kebutuhan advokasi dan komunikasi Mendukung internalisasi ke dalam sistem penganggaran kementerian (konsolidasi regional kementerian)
5)
Lingkup kegiatan pembentukan kebijakan dan peraturan Streamline SSK dan RSP dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan Pembentukan payung hukum pembangunan sanitasi
3.2.3 Membangun Sistem Insentif dan Disinsentif Pembangunan Sanitasi Nasional Dalam Program PPSP 2015-2019, sanitasi perlu mendapat perhatian lebih serius lagi dari para pemangku kepentingan. Pembangunan sanitasi seringkali menjadi bagian dari kegiatan yang lebih luas, seperti program Adipura, Kota Sehat, Rumah Sehat, Peningkatan Permukiman Kumuh, Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) maupun program-program lainnya. Hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu usaha pengarusutamaan sanitasi dalam setiap program terkait, agar pembangunan sanitasi dapat menjadi bagian dari sistem insentif yang sudah ada. Selain pengarusutamaan sanitasi dalam program-program yang ada, perlu juga dilakukan konsolidasi terhadap pendanaan sanitasi terutama pendanaan APBN agar pola pendanaan sanitasi dapat menjadi bagian dari sistem insentif dan disinsentif yang komprehensif. Selain APBN, konsolidasi pendanaan melalui APBD Provinsi juga masih harus dikembangkan lebih jauh agar dapat melengkapi sistem insentif pembangunan sanitasi di atas. Dengan pertimbangan seperti di atas, maka kegiatan dalam membangun system insentif dan disinsentif dalam Program PPSP 2015-2019 sekurangnya mencakup : 1)
Lingkup kegiatan fasilitasi dan pendampingan : a. Fasilitasi pusat : Pengarusutamaan sanitasi dalam sistem insentif/disinsentif eksisting Koordinasi pelaksanaan insentif/disinsentif hasil pengarusutamaan Membuka akses pendanaan alternatif dengan pengarusutamaan indikator sanitasi dalam penetapannya. Pelaksanaan studi : Identifikasi modalitas insentif/disinsetif Efektifitas sistem insentif/disinsentif b. Fasilitasi provinsi : Pengarusutamaan sanitasi dalam modalitas pendanaan provinsi dan kabupaten/kota
2)
Lingkup kegiatan peningkatan kapasitas : Pelatihan Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang modalitas insentif/disinsentif Pelatihan fasilitator provinsi tentang system insentif dan disinsentif sanitasi
Page | 13
3)
Lingkup kegiatan advokasi dan komunikasi : a. Pusat : Advokasi pengarusutamaan sanitasi dalam modalitas insentif/disinsentif nasional (eksisting) Sosialisasi materi modalitas insentif/disinsentif b. Provinsi : Advokasi pokja untuk modalitas insentif/disinsentif provinsi dan kabupaten/kota
4)
Lingkup kegiatan pembentukan system support : Pengembangan sistem monitoring pelaksanaan insentif dan disinsentif
5)
Lingkup kegiatan pembentukan kebijakan dan peraturan Streamline pembangunan sanitasi dalam system penilaian / penghargaan / pendanaan pembangunan eksisiting
Page | 14
BAB 4 : ROADMAP PROGRAM PPSP 2015-2019
Pada pelaksanaan tahun 2010-2014, tahapan Program PPSP dikembangkan menjadi 6 (enam) tahapan yang masing-masingnya dilaksanakan secara berurutan pada tahun yang berbeda, yaitu : 1) Kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan; 2) Pengembangan kelembagaan dan pengaturan; 3) Penyusunan SSK; 4) Penyusunan Memorandum Program; 5) Implementasi, dan 6) Monitoring dan evaluasi. Pada pelaksanaan PPSP 2015-2019 tahapan lebih ditingkatkan efektivitasnya guna memaksimalkan implementasi.
“…tahapan PPSP dalam kurun waktu 2015-2019 lebih dioptimalkan dengan menyederhanakan tahapan PPSP.”
4.1 Target Pembangunan Sanitasi Target nasional pembangunan sanitasi 5 (lima) tahun ke depan telah termasuk dalam Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019, yaitu akses layanan sanitasi 100% (universal access) pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian 85% akses layanan sanitasi sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan 15% akses layanan sanitasi dasar. Detail pencapaian target dirinci sebagai berikut :
Stop buang air besar sembangan (stop BABS 100%); Pengembangan akses layanan air limbah domestik sistem setempat (on-site system) hingga 85% dan sistem terpusat (off-site system) hingga 15% dengan kebutuhan pengembangan sistem sebagai berikut: a. penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat di 430 kota/kab (33,9 juta jiwa), b. penambahan pengolahan air limbah komunal di 227 kota/kab (2,99 juta jiwa), c. peningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaan melalui pembangunan IPLT di 409 kota/kab; Peningkatan dan perbaikan manajemen persampahan melalui: ― Peningkatan cakupan pengangkutan persampahan di daerah perkotaan hingga 80%. ― Melakukan pengelolaan secara 3R terhadap 20% timbulan sampah. Kebutuhan pembangunan infrastrukturnya adalah sebagai berikut: a. pembangunan TPA sanitary landfill di 341 kota/kab, b. fasilitas 3R terpusat di 112 kota/kab c. penyediaan fasilitas 3R komunal di 334 kota/kab,
Untuk mendorong percepatan pembangunan sanitasi guna mencapai target nasional di atas, maka tahapan Program PPSP dalam kurun waktu 2015-2019 lebih dioptimalkan dengan menyederhanakan tahapan yang sudah ada. Dalam hal ini, penyederhanaan dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa tahapan sebagai berikut :
Page | 15
― Penggabungan tahap 1 (Kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan) dan 2 (Pengembangan kelembagaan dan peraturan). Pada Program PPSP 2015-2019 kedua tahapan dijadikan satu tahapan yang dilaksanakan pada tahun yang sama, yaitu tahun sebelum kabupaten/kota menyusun SSK ― Penggabungan Tahap 3 (Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota / SSK) dengan Tahap 4 (Penyusunan Memorandum Program Sanitasi / MPS). Dalam Program PPSP 2015-2019 kedua tahapan disatukan melalui peningkatan substansi SSK dan MPS sehingga lebih efektif dan efisien, baik dari sisi substansi maupun waktu yang dibutuhkan untuk penyusunannya. Selain faktor efisiensi waktu penyusunan, pengintegrasian ini akan mempercepat proses pengaksesan dana APBN dan APBD Provinsi. Khusus untuk kabupaten/kota yang masih belum mengikuti Program PPSP pada kurun waktu 2010-2014 (terdapat 62 kabupaten/kota untuk kategori ini), maka pada pelaksanaan Program PPSP 2015-2019 seluruh 62 kabupaten/kota tersebut akan tetap menjalankan tahapan Program PPSP secara utuh. Hal ini dimaksudkan agar kabupaten/kota dapat benar-benar memahami esensi paradigma baru dalam membangun sanitasi. Dengan gambaran seperti ini, maka Roadmap Program PPSP 2015-2019 dijelaskan seperti Tabel 4.2 berikut. Tabel 4.1 Roadmap Program PPSP 2015-2019 Tahapan
Jumlah Kab/kota Sasaran 2015
2016
2017
2018
2019
PPSP Siklus 1 (2010-2014) Kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Penyusunan Rencana Strategis (SSK) Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Implementasi (akumulasi dan dalam proses)
62 98 123
62 98
62
135 131 8 506
106 135 131 506
58 106 135 506
PPSP Siklus 2 (2015-2019) Kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan Siklus 2 Penyusunan SSK dan MPS Siklus 2*) Implementasi Siklus 2 Monitoring dan Evaluasi
62 58 106 506
62 58 506
*) Pendekatan Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), SSK dan MPS dalam 1(satu) dokumen dalam satu tahun anggaran.
4.2 Pendanaan Berdasarkan studi yang telah dilakukan, pendanaan pembangunan sanitasi untuk mencapai kondisi universal access di atas diperkirakan mencapai Rp. 273,7 Triliun. Dari jumlah tersebut, 78% dari total pendanaan dibutuhkan untuk membangun komponen air limbah domestik, 18% dibutuhkan untuk membangun komponen sampah rumah tangga, dan 4% sisanya dibutuhkan untuk membangun drainase lingkungan. Gambaran perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut. Sedangkan Tabel 4.3 menjelaskan khusus perkiraan pendanaan pusat untuk pembangunan sanitasi hingga tahun 2019.
Page | 16
Tabel 4.2 Perkiraan Proporsi Pendanaan Pembangunan Sanitasi sampai dengan Tahun 2019 Angka dalam Triliun Rupiah APBN APBD (Kabupaten/Kota & Provinsi) Masyarakat Total Persentase
Air Limbah
Persampahan
Drainase
Total
Kontribusi
106,5
30,4
5,7
142,6
52,18%
24,3 71,6
25 2,2
8,0 0
57,3 73,8
20,97% 27,00%
202,4
57,7
13,7
273,7
100%
74%
21%
5%
100%
Sumber : Studi USDP
Gambar 4.1 Perkiraan Proporsi Pendanaan Penbangunan Sanitasi sampai dengan Tahun 2019.
Tabel 4.3
Perkiraan Pendanaan Pemerintah Pusat untuk Pembangunan Sanitasi sampai dengan Tahun 2019
Elaborasi Pendanaan Pusat Kemen PU (infrastruktur) Kemen PU (desain dan studi) Kemenkes dan Kemendagri (advocacy/campaign dan kelembagaan/pendanaan)
Total
Air Limbah
Persampahan
Drainase
Total
Kontribusi
87,0
27,4
5,4
119,8
84,0%
4,4
2,2
0,2
6,7
4,7%%
15,1
0,9
0,1
16,1
11,3%
106,5
30,5
5,7
142,6
100.00%
Sumber : Studi USDP 2014
Program PPSP 2015-2019 mengupayakan agar dana-dana yang diperhitungkan di atas dapat terealisir di lapangan dengan tepat guna dan tepat sasaran, yaitu dengan menempatkan SSK/MPS sebagai pedoman untuk : ― pembangunan sanitasi di daerah oleh pemerintah kabupaten/kota;
Page | 17
― landasan penetapan bantuan keuangan, hibah, maupun pinjaman untuk pembangunan sanitasi di wilayahnya oleh pemerintah provinsi, serta ― membangun sanitasi di daerah/kawasan strategis nasional oleh pemerintah pusat. Untuk keperluan pelaksanaan Program PPSP 2015-2019 sendiri diperlukan pendanaan yang diperkirakan seperti perhitungan dalam Tabel 4.4 berikut ini.
Tabel 4.4
Perkiraan Kebutuhan Pendanaan untuk fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Program PPSP 2015-2019 Item Kebutuhan
Pengadaan fasilitator Pengadaan inhouse- consultant* Operasional PPSP di pusat** Operasional PPSP di provinsi Operasional PPSP di kab/kota* Total Sumber Catatan
Total
Kebutuhan Pendanaan (milyar rupiah) 2015
2016
2017
2018
2019
(milyar rupiah)
62.88 6.00 20.66 0.50 130.05
63.36 6.60 20.99 0.50 96.85
48.60 7.26 23.09 0.50 67.18
31.92 7.99 25.40 0.50 53.98
19.20 8.78 27.94 0.50 38.03
225.96 36.63 118.07 2.50 386.08
220.09
188.30
146.62
119.78
94.44
769.23
Hasil perhitungan : * termasuk perjalanan ke luar kota ** belum termasuk event dan perhitungan pengadaan supporting (barang dan kegiatan)
Perhitungan kebutuhan di atas akan menjadi benchmark alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program PPSP 2015-2019 setiap tahunnya. Dalam hal ini, kementerian terkait harus dapat mengalokasi dana operasional sesuai perhitungan di atas, agar PMU dan PIU pelaksana kegiatan dapat berjalan dengan baik. Demikian juga halnya provinsi dan kabupaten, di luar pendanaan pembangunan sanitasi juga harus mempersiapkan dana operasional Program PPSP agar koordinasi pembangunan lintas susunan pemerintahan tidak terkendala. Khusus untuk kelembagaan PMU dan PIU ataupun koordinasi pelaksanaan Program PPSP akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.
Page | 18
BAB 5 : PENGELOLAAN PROGRAM PPSP 2015-2019
Pelaksanaan harian Program PPSP 2015-2019 dikelola oleh PMU (Program Management Unit) dan 3 (tiga) unit PIU (Program Implementation Unit), yaitu 1) PIU Advokasi dan Pemberdayaan, 2) PIU Kelembagaan dan Pendanaan, dan 3) PIU Terknis. Secara garis besar fungsi yang diemban oleh masing-masing PMU dan PIU dalam pelaksanaan PPSP 2015-2019 diarahkan pada pengoptimalan implementasi SSK/MPS, termasuk pengoptimalan internalisasi SSK/MPS dalam proses perencanaan dan penganggaran formal pemerintahan.
“…fungsi yang diemban oleh masing-masing PMU dan PIU dalam pelaksanaan Program PPSP 2015-2019 diarahkan pada pengoptimalan implementasi SSK/MPS…”
5.1 Struktur Pengelolaan Mengikuti lingkup Program PPSP 2015-2019 yang berskala nasional, maka struktur pengelolaan yang dikembangkan juga berskala nasional, yaitu berjenjang dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Secara garis besar gambaran struktur pengelolaan PPSP 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 5.1 di bawah.
Gambar 5.1 Pengelolaan Program PPSP 2015-2019
Page | 19
5.1.1 Pengelolaan Tingkat Pusat Koordinasi utama pelaksanaan PPSP 2015-2019 adalah Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Nasional (Pokja AMS Nasional). Masukan strategis yang membutuhkan penetapan secara strategis akan disampaikan oleh Pokja AMS Nasional kepada Tim Pengarah Pembangunan Airf Minum dan Sanitasi (TPPAMS). Selanjutnya TPPAMS akan memutuskan hal-hal strategis untuk kepentingan pembangunan sanitasi secara nasional. Masukan-masukan strategis untuk pembangunan sanitasi umunya dikelola dan diidentifikasikan dalam pengelolaan harian PPSP 2015-2019 (lesson learned dan best practices). Sebagaimana digambarkan di atas, pengelolaan harian Program PPSP 2015-2019 dilakukan oleh PMU dan 3 PIU. Dalam hal ini PMU berkedudukan di bawah Bappenas (Direktorat Perumahan dan Permukiman), PIU Advokasi dan Pemberdayaan berada di bawah Kementerian Kesehatan (Direktorat Penyehatan Lingkungan), PIU Kelembagaan dan Pendanaan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Penataan Perkotaan), dan PIU Terknis berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman). Tugas masing-masing lembaga pengelola adalah sebagai berikut : ― PMU 1) Struktur : PMU dipimpin Ketua yang sekaligus berlaku sebagai Program Director. Ketua PMU adalah pejabat Bappenas Eselon 3 aktif dari direktorat terkait. Anggota PMU berasal dari perwakilan direktorat terkait dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. 2) Tugas : Mendorong pelaksanaan PPSP 2015-2019 untuk dapat mendukung pencapaian target pembangunan sanitasi nasional. Mendorong terwujudnya sistem pengawasan pembangunan sanitasi yang komprehensif dan terintegrasi. Mewujudkan modalitas nasional pembangunan sanitasi skala nasional. Mengembangkan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan, penyusunan rencana, pemrograman, anggaran, serta evaluasi kinerja pelaksanaan PPSP 2015-2019 melalui Pokja AMPL Nasional. Mendorong penumbuhan sinergitas lintas kementerian dalam pelaksanaan PPSP 2015-2019. Mensinergikan dukungan donor internasional dalam rangka pencapaian target pembangunan sanitasi nasional melalui pelaksanaan PPSP 2015-2019. 3) Fungsi : Pengoordinasian program PPSP 2015-2019 secara keseluruhan terutama dalam pencapaian target pembangunan sanitasi nasional. Penyusunan perencanaan dan pengembangan program PPSP 2015-2019. Pengembangan kegiatan strategis program PPSP 2015-2019 skala nasional. Pengembangan kebijakan pembangunan sanitasi nasional. Pengembangan sistem pengawasan pembangunan sanitasi yang komprehensif dan terintegrasi. Penembangan dan perwujudan modalitas nasional pembangunan sanitasi skala nasional.
Page | 20
― PIU Advokasi dan Pemberdayaan (PIU AE) : 1) Struktur : PIU AE dipimpin Ketua yang merupakan pejabat Kementerian Kesehatan Eselon 3 aktif dari direktorat terkait. Anggota PIU AE berasal dari perwakilan direktorat terkait dari Kementerian Kesehatan. 2) Tugas : Mendorong mewujudkan sistem komunikasi dan advokasi yang efektif dalam pembangunan sanitasi guna pencapaian target pembangunan sanitasi nasional. Mengembangkan dan mewujudkan sistem pemicuan kesadaran masyarakat yang efektif dalam pembangunan sanitasi di daerah. Mengembangkan dan mendorong pelaksanaan studi primer sebagai salah satu dasar pembangunan sanitasi di daerah. 3) Fungsi : Pengoordinasian identifikasi kebutuhan pengembangan sistem komunikasi dan advokasi dalam pelaksanaan PPSP 2015-2019 di daerah Pengoordinasian, pengembangan, dan pelaksanaan sistem komunikasi dan advokasi untuk mengoptimalkan internalisasi SSK/MPS dalam perencanaan dan penganggaran di daerah, kesiapan daerah, implementasi, serta keberlanjutan layanan pasca implementasi. Penginternalisasian kegiatan PPSP 2015-2019 dalam perencanaan dan penganggaran Kementerian Kesehatan. ― PIU Kelembagaan dan Pendanaan (PIU KP): 1) Struktur : PIU KP dipimpin Ketua yang merupakan pejabat Kementerian Dalam Negeri Eselon 3 aktif dari direktorat terkait. Anggota PIU KP berasal dari perwakilan direktorat terkait dari Kementerian Dalam Negeri. 2) Tugas : Mendorong terbentuknya pemahaman di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan PPSP 2015-2019. Mendorong dan mengembangkan sistem kelembagaan dan pendanaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam pembangunan sanitasi di daerah. Mendorong dan memperkuat internalisasikan pelaksanaan PPSP 2015-2019 dalam modalitas perencanaan dan penganggaran formal. Mengembangkan sistem pengawasan kelembagaan dan pendanaan pembangunan sanitasi. 3) Fungsi : Pengoordinasian dan pelaksanaan peningkatan kapasitas terkait dengan pelaksanaan PPSP 2015-2019 di pusat dan di daerah Pengoordinasikan dan pelaksanaan pengembangan dan penyiapan kelembagaan dan pendanaan pembangunan sanitasi di daerah. Pengoordinasian dan pelaksanaan penyiapan kelembagaan dan pendanaan untuk realisasi SSK/MPS dan operasionalisasi serta keberlanjutan layanan infrastruktur sanitasi terbangun di daerah.
Page | 21
― PIU Teknis (PIU T): 1) Struktur : PIU T dipimpin Ketua yang merupakan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum Eselon 3 aktif dari direktorat terkait. Anggota PIU T berasal dari perwakilan direktorat terkait dari Kementerian Pekerjaan Umum. 2) Tugas : Mendorong terbentuknya perencanaan sanitasi daerah yang komprehensif dan terintegrasi dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional. Mendorong kemampuan daerah dalam memenuhi readiness criteria pendanaan sanitasi oeh pemerintah pusat. Memperkuat kemampuan daerah dalam penyusunan rencana teknis/detail sanitasi. 3) Fungsi : Pengoordinasian pengembangan sistem pembinaan teknis yang efektif dan efisien dalam penyusunan SSK/MPS. Pengoordinasikan pengembangan inovasi dan pilihan teknologi sanitasi di daerah. PMU menerima laporan perkembangan kegiatan PPSP di daerah melalui Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi secara berkala (berdasarkan SE Mendagri no. 660/2012 hal. 9 : “Gubernur” menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Program PPSP kepada Menteri Dalam Negeri”; hal 10 : “Bupati/Walikota menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan PPSP kepada Gubernur”). Berdasarkan laporan perkembangan provinsi dan perkembangan pelaksanaan pengelolaan Program PPSP 2015-2019 di pusat, secara berkala PMU menyampaikan laporan kegiatan Program PPSP kepada Pokja Air Minum dan Sanitasi Nasional (Pokja AMPL Nasional) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan. Berdasarkan masukan dan laporan dari PMU, Pokja AMPL berkoordinasi kepada kementerian untuk menindaklanjuti hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh kementerian. 5.1.2 Pengelolaan Tingkat Provinsi Pengelolaan Program PPSP 2015-2019 di provinsi dikoordinasikan oleh Pokja Provinsi yang ketua dan anggotanya mengikuti arahan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 660/4919/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. Berdasarkan progres kegiatan (sesuai tugas) di masing-masing bidang kerja pokja, seluruh Ketua Bidang Pokja Provinsi menyampaikan laporan secara periodik kepada Ketua Pokja. Bersama dengan laporan kegiatan Pokja Kabupaten/Kota yang juga dikirimkan secara periodik, Ketua Pokja Provinsi mengonsolidasikan laporan kegiatan PPSP di wilayahnya dan menyampaikannya kepada PMU dengan tembusan kepada Gubernur. 5.1.3 Pengelolaan Tingkat Kabupaten/Kota Sebagaimana di provinsi, pengelolaan Program PPSP 2015-2019 di kabupaten/kota juga dikoordinasikan oleh Pokja Kabupaten/Kota yang ketua dan anggotanya mengikuti arahan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 660/4919/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman.
Page | 22
Berdasarkan progres kegiatan (sesuai tugas) di masing-masing bidang kerja pokja, seluruh Ketua Bidang Pokja Kabupaten/Kota menyampaikan laporan secara periodik kepada Ketua Pokja. Selanjutnya Ketua Pokja Kabupaten/Kota mengonsolidasikan seluruh laporan kegiatan PPSP di daerahnya dan mengirimkannya secara periodik kepada Pokja Provinsi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.
5.2 Dukungan Sumber Daya Dalam menjalankan kegiatan Program PPSP 2015-2019, diperlukan dukungan sumberdaya disebabkan karena berbagai limitasi yang ada di pusat maupun di daerah. Secara garis besar dukungan sumber daya dapat dibagi menjadi dukungan sumberdaya internal dan dukungan sumberdaya eksternal. 5.2.1 Dukungan Sumber Daya Internal ― Tingkat Pusat Dukungan sumberdaya internal di tingkat pusat menyangkut pengadaan sekretariat di masing-masing PMU dan PIU, serta pejabat struktural yang menjadi kelengkapan organisasi pengelola PMU dan PIU. Sekretariat akan berlokasi di masing-masing kementerian yang menaungi PMU dan PIU. Dukungan internal juga mencakup pengadaan in-house consultan untuk medukung pelaksanaan harian PPSP terkait dengan tugas masing-masing PMU dan PIU. Selain itu dukungan internal lainnya adalah berupa dana operasional yang tersedia untuk masing-masing PMU dan PIU guna menjalankan kegiatan Program PPSP 2015-2019. Dukungan sumberdaya internal juga ditujukan untuk pengadaan ataupun perekrutan fasilitator provinsi maupun fasilitator kabupaten/kota. ― Tingkat Provinsi Dukungan sumberdaya internal di provinsi meliputi pengadaan sekretariat Pokja Provinsi (sesuai dengan arahan Surat Edaran) serta dana operasional Pokja untuk menjalankan kegiatan koordinasi Program PPSP di wilayahnya. Termasuk juga dalan dukungan internal di tingkat provinsi adalah penyertaan pejabat struktural dalam organisasi pengurus Pokja sebagai pengelola Program PPSP di wilayah provinsi. ― Tingkat Kabupaten/Kota Dukungan sumber daya internal di kabupaten/kota meliputi pengadaan sekretariat Pokja Kabupaten/Kota (sesuai dengan arahan Surat Edaran) serta dana operasional Pokja untuk melakukan penyusunan SSK/MPS. Dukungan internal lainnya di tingkat kabupaten./kota adalah penyertaan pejabat struktural kabupaten/kota dalam kepengurusan Pokja sebagaimana diatur dalam Surat Edaran di atas. Secara garis besar dukungan sumberdaya internal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PPSP 2015-2019 digambarkan pada Tabel 5.1 di bawah.
Tabel 5.1 Dukungan Sumberdaya Internal pada setiap Tingkatan Pemerintahan. No. 1 1.a
Lembaga
Jenis Dukungan Sumberdaya Internal
Keterangan
Pusat PMU
i. Pengadaan sekretriat PMU ii. Pengadaan in-house consultant : ― Tenaga ahli komunikasi; ― Tenaga ahli keuangan; ― Tenaga ahli teknis;
Pusat kegiatan PMU Tugas : 1) Mendukung tugas harian PMU untuk pelaksanaan harian PPSP 2015-2019. 2) Mengelola operasional kesekretariatan
Page | 23
No.
Lembaga
Jenis Dukungan Sumberdaya Internal ― Tenaga ahli monev; ― Tenaga ahli knowledge management dan sistem informasi; ― Tenaga ahli pengelolaan pendataan
1.b
1.c
1.d
PIU AE
PIU KP
PIU Teknis
iii. Dana operasional PMU i. Pengadaan sekretariat PIU AE ii. Pengadaan in-house consultant ― Tenaga ahli komunikasi; ― Tenaga ahli pengembangan media; ― Tenaga ahli kampanye sosial ― Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat / gender ― Tenaga ahli pengelolaan pendataan iii. Dana operasional PIU AE i. Pengadaan sekretariat PIU KP ii. Pengadaan in-house consultant ― konsultan kelembagaan & kebijakan publik, ― konsultan keuangan publik, ― peningkatan kapasitas, ― konsultan pengelolaan pendataan iii. Dana operasional PIU KP i. Pengadaan sekretariat PIU T ii. Konsultan pendamping yang terdiri dari : ― konsultan teknis; ― konsultan kebijakan publik; ― konsultan keuangan; ― konsultan sistem informasi; ― konsultan pengelolaan pendataan
iii. Dana operasional PIU T iv. Pengadaan fasilitator provinsi fasilitator kabupaten/kota.
dan
Keterangan PMU. Jumlah in-house consultant disesuaikan dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan kegiatan PMU Pusat kegiatan PIU AE Tugas : 1) Mendukung tugas PIU-AE untuk pelaksanaan harian PPSP 2015-2019. 2) Mengelola operasional kesekretariatan PIU-AE. Jumlah in-house consultant disesuaikan dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan kegiatan PIU AE Pusat kegiatan PIU KP Tugas : 1) Mendukung tugas PIU-KP untuk pelaksanaan harian PPSP 2015-2019. 2) Mengelola operasional kesekretariatan PIU-KP. Jumlah in-house consultant disesuaikan dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan kegiatan PIU KP Pusat kegiatan PIU T Tugas : 1) Memonitoring dan mendukung penyusunan dokumen SSK; 2) Memonitoring tahap implementasi perencanaan di daerah; 3) Memonitoring kinerja fasilitator provinsi dan fasilitator kab/kota; 4) Memberikan input kepada PIU T untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas PIU T. 5) Peningkatan kinerja fasilitator di daerah. Jumlah in-house consultant disesuaikan dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan kegiatan PIU T Tugas : 1) mendampingi provinsi dalam menjalankan fungsi koordinasi pembangunan sanitasi di wilayahnya, internalisasi SSK dalam APBD provinsi, advokasi sanitasi di tingkat provinsi 2) mendampingi kab/kota dalam penyusunan SSK, internalisasi SSK dalam APBD Provinsi, konsolidasi SSK ke provinsi. Jumlah fasilitator kebutuhan
disesuaikn
dengan
2
Provinsi
i. Pengadaan sekretariat Pokja Provinsi ii. Dana operasional Pokja Provinsi iii. Anggaran APBD Provinsi untuk pembangunan sanitasi
Pusat koordinasi Pokja Provinsi Disesuaikan dengan kegiatan Pokja Disesuaikan dengan kemampuan APBD Provinsi dan MPS konsolidasi
3
Kabupaten/Kota
i. Pengadaan sekretariat Pokja Kab/Kota
Pusat koordinasi Pokja Kab/Kota
Page | 24
No.
Lembaga
Jenis Dukungan Sumberdaya Internal
Keterangan
ii. Dana operasional Pokja Kab/Kota iii. Anggaran APBD Kab/Kota untuk pembangunan sanitasi
Disesuaikan dengan kegiatan Pokja Disesuaikan dengan kemampuan APBD Kab/Kota
5.2.2 Dukungan Sumber Daya Eksternal Dukungan eksternal adalah sebagai sumberdaya yang disediakan oleh pihak lain di masingmasing susunan pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut : ― Tingkat Pusat Dukungan sumberdaya eksternal di tingkat pusat meliputi dukungan mitra pembangunan, baik berupa Technical Assistance (TA) ataupun dukungan pelaksanaan kegiatan strategis yang tidak mampu didanai melalui anggaran kementerian. TA diharapkan dapat membantu lahirnya pemikiran maupun upaya-upaya terobosan yang diperlukan agar pelaksanaan Program PPSP 2015-2019 dapat diselenggarakan dengan optimal (lihat Gambar 5.2). keberadaan TA Support dalam hal ini harus memenuhi persyaratan dan approval dari PMU/PIU.
PIU ADVOKASI & PEMBERDAYAAN Sekretariat Pelaksanaan kegiatan komunikasi dan advokasi untuk implementasi sanitasi, (dibantu dengan inhouse consultant)
TA Support SPG Pengembangan sistem, pola, dan content advokasi & komunikasi
PMU
PIU TEKNIS Sekretariat TA SUPPORT SPG Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas Pengembangan sistem perencanaan & perencanaan dan penyiapan penyiapan implementasi (dibantu implementasi dengan in-house pembangunan sanitasi consultant)
Sekretariat pelaksanaan pengendalian dan koordinasi program (dibantu dengan inhouse consultant)
TA Support SPG Pengembangan pola koordinasi dan mekanisme pembangunan sanitasi nasional
PIU KELEMBAGAAN & PENDANAAN Sekretariat TA Support SPG Pelaksanaan kegiatan penyiapan Pengembangan sistem kelambagaan & kelembagaan dan pendanaan untuk mekanisme pendanaan sanitasi (dibantu dalam pembangunan dengan in-house sanitasi consultant)
Gambar 5.2 Dukungan sumberdaya dalam pelaksanaan Program PPSP 2015-2019
TA juga dapat berupa dukungan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan spesifik yang dibutuhkan untuk menunjang pembangunan sanitasi, seperti pengembangan sistem monitoring dan evaluasi, peningkatan demand masyarakat, IPP-STBM, pengembangan lembaga pengelola sanitasi, pengembangan percepatan pembangunan infrastruktur skala kawasan dan skala kota, ataupun kegiatan spesifik lainnya. ― Tingkat Provinsi Dukungan sumberdaya eksternal di provinsi meliputi pengadaan fasilitator Program PPSP guna membantu provinsi dalam mengoordinasikan kegiatan Program PPSP 2015-2019 di
Page | 25
wilayahnya. Diperkirakan rata-rata jumlah fasilitator di setiap provinsi adalah 3 orang “ Mengingat strategisnya fasilitator setiap tahunnya dengan kemampuan kedudukan provinsi dalam yang disesuaikan dengan kebutuhan. Fasilitator provinsi akan diadakan oleh pusat. Untuk PPSP, maka direncanakan menjamin kualitas fasilitator, seluruh fasilitator adanya TA Support berupa provinsi akan dilatih untuk mampu menjalankan tenaga ahli yang akan fasilitasi kegiatan PPSP. Dalam hal ini pelatihan fasilitator provinsi akan dikoordinasikan oleh PIU berkedudukan di provinsi ” KP dan PIU T dengan dukungan PMU dan PIU AE. Mengingat strategisnya kedudukan provinsi dalam PPSP, maka direncanakan adanya TA Support berupa pengadaan tenaga ahli yang akan berkedudukan di provinsi. TA Support diharapkan akan membantu provinsi untuk dapat menjalankan fungsi strategisnya sebagai perwakilan pemerintah pusat di wilayahnya dan sebagai koordinator pembangunan sanitasi di wilayahnya. Dengan keberadaan TA Support ini, maka komposisi dukungan eksternal untuk provinsi adalah fasilitator provinsi yang akan direkrut oleh pemerintah pusat dan tenaga ahli yang akan diadakan oleh donor. Dalam hal ini tenaga ahli dalam TA Support harus memenuhi persyaratan dan approval dari PMU/PIU. ― Tingkat Kabupaten/Kota Dukungan sumber daya eksternal di kabupaten/kota berupa pengadaan fasilitator yang akan memfasilitasi Pokja Kabupaten/Kota dalam menyusun SSK/MPS. Sebagaimaan fasilitator provinsi, maka fasilitator kabupaten/kota juga akan direkrut dan dilatih oleh pusat yang dikoordinir oleh PIU Teknis. Secara umum, potensi TA Support yang dibutuhkan di masing-masing PMU dan PIU digambarkan pada Tabel 5.2 di bawah. Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan disesuaikan dengan beban kerja di masingmasing PMU dan PIU. Tabel 5.2 Alternatif Keahlian TA Support. No.
Lembaga
Alternative Jenis Keahlian dalam TA Support Jenis Keahlian (jumlah)
Tugas
1
PMU
1) Tenaga ahli kelembagaan dan kebijakan public (2) 2) Tenaga ahli keuangan publik (1) 3) Tenaga ahli komunikasi dan advokasi (2) 4) Tenaga ahli monev (1)
a. Mengidentifikasikan permasalahan kelembagaan, kebijakan, keuangan, komunikasi, dan monev dalam pelaksanaan PPSP 2015-2019. b. Mengembangkan solusi kelembagaan, kebijakan, keuangan, komunikasi, dan monev untuk membantu kelancaran pelaksanaan PPSP 2015-2019. c. Mendukung pelaksanaan tugas TA support di PIU lain terkait kelembagaan, kebijakan, keuangan, komunikasi, dan monev untuk menjamin harmonisasi pelaksanaan pembangunan sanitasi nasional. d. Mendukung pelaksanaan tugas strategis PMU.
2
PIU Advokasi dan Pemberdayaan
1) Tenaga ahli komunikasi (2) 2) Tenaga ahli kampanye pengembangan media (1)
a. Mengidentifikasikan permasalahan komunikasi dan advokasi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
dan
Page | 26
No.
Lembaga
Alternative Jenis Keahlian dalam TA Support Jenis Keahlian (jumlah)
Tugas b. Mengembangkan solusi komunikasi dan advokasi tingkat provinsi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sanitasi. c. Berkoordinasi dengan PIU-KP mengembangkan system advokasi pembangunan sanitasi di daerah. d. Mendukung pelaksanaan tugas strategis PIU AE
3
PIU Kelembagaan dan Pendanaan
1) Tenaga ahli kelembagaan & kebijakan public (2) 2) Tenaga ahli keuangan public (2) 3) Tenaga ahli peningkatan kapasitas (2)
a. Mengidentifikasikan permasalahan kelembagaan, pendanaan, dan peningkatan kapasitas dalam implementasi pembangunan sanitasi di daerah. b. Mengembangkan solusi kelembagaan, pendanaan, dan peningkatan kapasitas tingkat provinsi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sanitasi c. Mendukung pelaksanaan tugas strategis PIU KP.
4
PIU Teknis
1) Tenaga ahli teknis (2) 2) Tenaga ahli keuangan (1)
a. Mengidentifikasikan permasalahan dalam penyusunan dan implementasi SSK dalam implementasi pembangunan sanitasi di daerah. b. Mengembangkan solusi komunikasi dan advokasi tingkat provinsi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sanitasi c. Mendukung pelaksanaan tugas strategis PIU T.
5
Provinsi
1) Tenaga ahli kelembagaan/pendanaan publik/kebijakan/teknis
a. Mendampingi Pokja Provinsi dalam menjalankan fungsi koordinasi pembangunan sanitasi di wilayahnya. b. Memberikan input untuk kelancaran pelaksanaan fungsi provinsi. c. Mengidentifikasikan kebutuhan support spesifik di provinsi. d. Membantu komunikasi dan koordinasi pelatihan/coaching dari PMU/PIU sesuai dengan identifikasi kebutuhan.
Sumber : Hasil analisis
Adapun gambaran tugas dan latar belakang fasilitator provinsi dan fasilitator kabupaten/kota secara umum dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut.
Page | 27
Tabel 5.3 Tugas dan Persyaratan Umum Fasilitator Provinsi dan Fasilitator Kabupaten/Kota No.
Fasilitator
Tugas (umum)
Persyaratan (umum)
1
Fasilitator SSK 1st cycle
Memfasilitasi pokja kab/kota dalam menyusun SSK 1st cycle
2
Fasilitator MPS 1st cycle
Memfasilitasi pokja kab/kota dalam menyusun MPS 1st cycle Memfasilitasi pokja kab/kota dalam mengikuti lokakarya MPS
3
Fasilitator SSK/MPS cycle)
Memfasilitasi pokja kab/kota dalam menyusun SSK/MPS 2nd cycle Memfasilitasi pokja kab/kota dalam mengikuti lokakarya MPS
Memiliki pengetahuan tentang sanitasi Memiliki kemampuan analisis data Pengalaman fasilitasi sanitasi minimal 3 tahun Pengalaman fasilitasi birokrasi di atas 3 tahun lebih diutamakan Latar belakang studi : penyehatan lingkungan, perencanaan kota dan wilayah, ekonomi, administrasi pembangunan Diutamakan fasilitator yang sudah pernah memfasilitasi PPSP Memiliki pengetahuan tentang sanitasi Memiliki kemampuan analisis teknis Pengalaman fasilitasi sanitasi minimal 3 tahun Pengalaman fasilitasi birokrasi di atas 3 tahun lebih diutamakan Latar belakang studi : sipil, penyehatan lingkungan, atau ekonomi manajemen Diutamakan fasilitator yang sudah pernah memfasilitasi PPSP Memiliki pengetahuan tentang administrasi perencanaan dan penganggaran formal Memiliki kemampuan analisis teknis dan non-teknis Pengalaman fasilitasi sanitasi minimal 3 tahun Pengalaman fasilitasi birokrasi minimal 5 tahun Latar belakang studi : penyehatan lingkungan, perencanaan kota dan wilayah, atau ekonomi/manajemen Diutamakan fasilitator yang sudah pernah memfasilitasi PPSP Memiliki pengetahuan tentang administrasi perencanaan dan penganggaran formal Memiliki kemampuan analisis teknis dan non-teknis Pengalaman fasilitasi sanitasi minimal 3 tahun Pengalaman fasilitasi birokrasi minimal 5 tahun Latar belakang studi : penyehatan lingkungan, perencanaan kota dan wilayah, atau ekonomi/manajemen Diutamakan fasilitator yang sudah pernah memfasilitasi PPSP
(2nd
4
Fasilitator implementasi
5
Fasilitator provinsi
Memfasilitasi pokja kab/kota dalam mengawal implementasi dan melaporkan hasil internalisasi SSK/MPS memfasilitasi kab/kota dalam menegosiasikan MPS kepada provinsi memfasilitasi kab/kota untuk aktif dalam mendapatkan bantuan pendanaan dari kementerian/CSR Menginventarisir dan menyampaikan permasalahan teknis / nonteknis yang dihadapi kab/kota dalam proses implementasi kegiatan SSK Memfasilitasi kab/kota dalam pemenuhan readiness criteria (MP, FS, DED, penyediaan lahan, dan studi pendukung lainnya) Memfasilitasi pemenuhan kualitas dokumen SSK/MPS memfasilitasi pokja provinsi dalam menjalankan monev memfasilitasi pokja provinsi dalam merealisasikan kebijakan roadmap sanitasi provinsi minimal dalam perencanaan dan penganggaran tahun berjalan di provinsi
Mempunyai kemampuan advokasi dan komunikasi Memiliki pengetahuan tentang administrasi perencanaan dan penganggaran formal Memiliki kemampuan analisis teknis dan non-teknis yang mencukupi Pengalaman fasilitasi sanitasi minimal 5 tahun Pengalaman fasilitasi birokrasi minimal 5
Page | 28
No.
Fasilitator
Tugas (umum)
Persyaratan (umum)
Fasilitasi Pokja dalam menginternalisasikan MPS dalam APBD provinsi memfasilitasi pokja provinsi dalam merekapitulasikan MPS di wilayah provinsi untuk disampaikan kepada pusat Support kepada fasilitator kab/kota
tahun Latar belakang studi : penyehatan lingkungan, perencanaan kota dan wilayah, adminstrasi pemerintahan, komunikasi atau ekonomi/manajemen Diutamakan fasilitator yang sudah pernah memfasilitasi PPSP
Sumber : Hasil analisis
5.3 Pelaksanaan Program PPSP 2015-2019 Pelaksanaan Program PPSP 2015-2019 juga dirancang mengikuti koridor otonomi daerah agar tercipta kondisi good governance dalam pembangunan sanitasi. Pelaksanaan dirancang agar dapat terwujud hal berikut : a. Pemerintah kabupaten/kota adalah subjek dalam pembangunan sanitasi Untuk memungkinkan hal ini, maka pemerintah kabupaten/kota akan difasilitasi dalam menyusun SSK/MPS yang berkualitas. Fasilitator kabupaten/kota akan ditempatkan di setiap kabupaten/kota yang sedang menyusun SSK/MPS. Selain itu pada tahun pertama implementasinya, kabupaten/kota juga masih difasilitasi oleh fasilitator, sedangkan implementasi tahun-tahun selanjutnya akan difasilitasi dari provinsi. Dalam hal ini provinsi turut memfasilitasi kabupaten/kota di wilayahnya untuk memastikan SSK/MPS disusun dengan baik. Selanjutnya untuk tahap implementasi, provinsi juga akan memfasilitasi mengkonsolidasikan MPS untuk dapat diserap dalam APBD Provinsi maupun APBN. Gambaran kebutuhan fasilitator dengan pola fasilitasi di atas dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut.
Tabel 5.4 Kebutuhan Fasilitator Provinsi dan Kabupaten/Kota
Kebutuhan Fasilitator
Tahun 2015
2016
2017
2018
2019
62 98
0 62
0 0
0 0
0 0
Fasilitator penyusunan SSK/MPS 2nd cycle Fasilitator implementasi
131 0
135 131
106 135
58 106
0 58
Fasilitator provinsi
102
102
102
102
102
393
430
343
266
160
Fasilitator penyusunan SSK 1st cycle Fasilitator penyusunan MPS 1st cycle
Total Sumber : Perhitungan PMU
b.
Pemerintah provinsi memastikan keseimbangan pembangunan sanitasi di wilayahnya. Sebagai koordinator pembangunan di wilayahnya yang sekaligus juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, provinsi harus memastikan keseimbangan dan keadilan dalam pembangunan sanitasi di wilayahnya. Dalam hal ini, provinsi harus mampu berkoordinasi dengan seluruh kabupaten/kota di wilayahnya, dan juga berkoordinasi dengan pusat untuk memastikan pelaksanaan kebijakan nasional sanitasi di wilayahnya. Mengingat strategisnya fungsi provinsi ini, maka dalam pelaksanaan Program PPSP 2015-2019 provinsi setiap tahunnya akan difasilitasi oleh rata-rata 3 (orang) fasilitator. Dengan dukungan dari fasilitator ini diharapkan provinsi mampu menjalankan tupoksinya dalam pembangunan sanitasi. Selain fasilitator provinsi, pemerintah pusat Page | 29
c.
juga akan turut memfasilitasi provinsi dalam mengoordinasikan Program PPSP 2015-2019 maupun pembangunan sanitasi secara umum di wilayahnya. Pemerintah pusat mendorong pembangunan sanitasi. Dalam pelaksanaan Program PPSP 2015-2019, pemerintah pusat diarahkan sebagai pendorong pembangunan sanitasi. Untuk itu pendampingan TA (Technical Assistance) di tingkat pusat masih sangat dibutuhkan guna memaksimalkan dorongan pemerintah pusat dalam pembangunan sanitasi, seperti pembentukan dan penerapan kebijakan nasional, pembentukan sistem insentif maupun disinsentif, pengoptimalan pendanaan sanitasi, peningkatan koordinasi lintas kementerian maupun terobosan-terobosan di berbagai aspek pengelolaan sanitasi lainnya. Proposal pendampingan TA di tingkat pusat akan diajukan kepada pihak mitra pembangunan yang tergabung dalam Sanitation Partner Group (SPG). TA selain mendampingi, juga akan bersinergi dengan anggota PMU/PIU dan in-house consultant dalam memperkuat provinsi agar mampu menjalankan fungsinya sebagai koordinator pembangunan sanitasi di wilayahnya.
Pada tahun pertama PPSP 2015-2019, sangat berpotensi terjadi kekosongan fasilitasi. Hal ini disebabkan karena kemungkinan besar pendanaan TA dari SPG belum dapat diadakan sejak awal tahun yang disebabkan karena waktu yang sangat sempit untuk melengkapi keseluruhan adminsitrasi pendanaan yang dibutuhkan. Mengingat pentingnya keberlanjutan fasilitasi Program PPSP, maka keberlangsungan fasilitasi akan dijembatani dengan perpanjangan Urban Sanitation Development Program (USDP) di tahun pertama Program PPSP 2015-2019. Pertimbangan ini diambil atas dasar pemikiran efektifitas dan efisiensi, bahwa lanjutan fasilitasi harus dilakukan oleh fasilitator yang sudah menguasai dan memahami Program PPSP.
Page | 30
BAB 6 : DETAIL KEGIATAN
Gambaran tentang Program PPSP 2015-2019 sebagaimana dijelaskan di atas, akan dilengkapi dengan rincian detail kegiatan yang antara lain diterjemahkan dalam Tabel 6.1 di bawah. Tabel 6.1 Detail kegiatan Program PPSP 2015-2019
No.
Fokus Kegiatan
Kegiatan
1
Pemantapan rencana pembangunan sanitasi
2
Memastikan implementasi perencanaan sanitasi
3
Membangun system insentif dan disinsentif pembangunan
Advokasi pembangunan sanitasi di kabupaten/kota Advokasi pembangunan sanitasi kepada masyarakat Pemutakhiran manual SSK/MPS Pelatihan penyusunan SSK/MPS Fasilitasi penyusunan SSK/MPS Monev penyusunan dan kualitas SSK/MPS Fasilitasi internalisasi SSK dalam RKPD dan APBD Kabupaten/Kota Fasilitasi pelaksanaan Pra-Lokakarya MPS Fasilitasi pelaksanaan Lokakarya MPS Fasilitasi pelaksanaan Pasca Lokakarya MPS Advokasi pembangunan sanitasi di provinsi Pemutakhiran manual RSP Pelatihan penyusunan RSP Fasilitasi penyusunan/pemutakhiran RSP Monitoring penyusunan RSP Konsolidasi pembangunan sanitasi dalam pedoman penyusunan APBD Fasilitasi internalisasi RSP dan MPS dalam RKPD dan APBD Provinsi Fasilitasi dan pendampingan MPS terkonsolidasi dalam lokakarya pendanaan pusat Konsolidasi pembangunan sanitasi dalam petunjuk teknis DAK terkait sanitasi Monitoring penyusunan dan internalisasi SSK/MPS Advokasi pembangunan infrastruktur skala kawasan dan skala kota di kab/kota Pendampingan pemenuhan readiness criteria di kabupaten/kota Pemutakhiran manual opsi teknologi Pendampingan teknis penyusunan studi dan desain teknis infrastruktur sanitasi Pemutakhiran manual kelembagaan pasca implementasi Fasilitasi dan pendampingan pembentukan lembaga pengelola layanan sanitasi Advokasi penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan asset sanitasi di kab/kota Monitoring dan evaluasi biaya operasional dan pemeliharaan asset sanitasi kab/kota Monitoring dan evaluasi biaya operasional dan pemeliharaan asset sanitasi provinsi di kabupaten/kota Monitoring dan evaluasi biaya operasional dan pemeliharaan asset sanitasi pusat di kabupaten/kota Monitoring keberlanjutan layanan sanitasi setelah infrastrukur terbangun Pemutakhiran guideline CSR untuk sanitasi Advokasi pembangunan sanitasi kepada perusahaan pemilik CSR Fasilitasi dan pendampingan pembentukan/pengoptimalan forum CSR untuk pembangunan sanitasi Pemutaklhiran guideline PPP/PSP sanitasi Advokasi PPP/PSP sanitasi kepada kabupaten/kota Fasilitasi & pendampingan pelaksanaan PPP/PSP sanitasi di kabupaten/kota & provinsi Fasilitasi & pendampingan penyusunan peraturan sanitasi di kab/kota, provinsi, & pusat Fasilitasi dan pendampingan persiapan dan pelaksanaan event sanitasi nasional Fasilitasi dan pendampingan dalam event advokasi AKKOPSI Monitoring dan evaluasi implementasi SSK/MPS Pemutakhiran manual monitoring dan evaluasi kinerja sanitasi Monitoring dan evaluasi kegiatan SSK yang didanai melalui APBD Kabupaten/Kota
Page | 31
No.
Fokus Kegiatan sanitasi
Kegiatan Monitoring dan evaluasi pendanaan sanitasi yang didanai APBD Kabupaten/Kota Monitoring dan evaluasi kegiatan SSK/MPS yang didanai melalui APBD Provinsi Monitoring dan evaluasi pendanaan sanitasi yang didanai APBD Provinsi Monitoring dan evaluasi pendanaan sanitasi yang didanai APBN Monitoring dan evaluasi kinerja transfer dari APBD Provinsi ke kabupaten/kota Monitoring dan evaluasi kinerja transfer dari APBN ke kabupaten/kota Monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi nasional Fasilitasi dan pendampingan replikasi secara nasional system penilaian NSCR Konsolidasi sanitasi dalam program nasional yang lebih besar/penghargaan nasional Konsolidasi pembangunan sanitasi dalam forum internasional
Untuk persiapan pelaksanaan PPSP tahun 2015, berbagai kegiatan telah dilaksanakan. Detail kegiatan persiapan dijelaskan pada Tabel 6.2. Tabel 6.3 menjelaskan secara garis besar kegiatan yang akan dilakukan dalam program PPSP pada tahun 2015.
Tabel 6.2 Kegiatan penyiapan PPSP 2015 No
KEGIATAN TAHUN 2014
JUL
PIU KP
x
PIU KP
x
AGST
SEPT
OKT
NOV
DES
x
X
x
x
x
3
Surat Penyiapan Kepesertaan PPSP (62 +131) SE Mendagri terkait Pengelolaan di daerah (REVISI 660/2012) Surat Persiapan EHRA ke Provinsi
PIU AE
x
4
Coaching EHRA kepada Provinsi
PIU AE
x
5
Penyiapan materi Universal Access
PIU AE
6
PIU AE
8
Training IPP-STBM Sosialisasi PPSP (62 kab/kota + 34 Provinsi + 34 DPRD) Verifikasi kepesertaan 62 non PPSP
PIU KP
X
9
Verifikasi kepesertaan 131 pemutakhiran
PIU KP
X
1 2
7
2015
PJ
PPSP
PIU KP
x
10 Surat Penetapan Kepesertaan PPSP 2015
PIU KP
x
11 Panduan RKA Pemutakhiran
PIU KP
x
12 Modul Nawasis Pemutakhiran
PMU
x
13 Modul QA dan Panduan QA Pemutakhiran
PMU
x
14 Panduan Praktis Pemutakhiran
PIU T
x
15 TOR's Fasilitator
PIU T
x
16 Lelang Fasilitator
PIU T
x
17 Lelang EO Training Fasilitator
PIU T
x
18 Lelang EO Training Pokja
PIU T
x
19 Modul Pelatihan Training Fasilitator (updated SSK)
PIU T
x
20 Modul Pelatihan Training Pokja (updated SSK)
PIU T
21 Penetapan Pemenang Fasilitator
PIU T
x
22 Penetapan Pemenang Training Fasilitator
PIU T
x
23 Penetapan Pemenang Training Pokja
PIU T
x
USDP
x
24 TOT PMU-PIU Sumber : Rencana persiapan pelaksanaan PPSP
x
Page | 32
Tabel 6.3 Rencana Kegiatan PPSP 2015 KEGIATAN
PJ
Kick-off Nasional Provinsi PMU Training Fasilitator PIU T Mobilisasi Fasilitator PIU T Training Pokja (BPS-SSK-MPS, Update SSK) PIU T Training Pokja (Kelembagaan, Pendanaan) PIU KP Kick-off Provinsi --> Kab/Kota * PROVINSI Pelatihan/Coaching EHRA PIU AE Training EHRA oleh Provinsi --> Kab/Kota* PROVINSI Lokakarya MPS PROVINSI Sumber : Rencana pelaksanaan PPSP 2015
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES x x
x x
x
x
x x x
x x
x
x x
x
Page | 33
BAB 7 : PENUTUP
Dokumen Roadmap Program PPSP 2015-2019 disusun untuk memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman yang terintegrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sampai dengan tahun 2019. Dengan gambaran ini diharapkan sinergitas pembangunan sanitasi permukiman dapat terjaga dan semakin ditingkatkan. Dokumen ini juga dapat menjadi bagian dari serial advokasi pembangunan sanitasi yang akan dikembangkan kemudian. Dokumen Program PPSP 2015-2019 juga ditujukan sebagai pedoman seluruh stakehoilder terkait, baik stakeholder pemerintah Indonesia, maupun stakeholder Sanitation Partner Group. Dengan mengacu pada dokumen ini, maka seluruh stakeholder akan dapat dengan mudah mengoptimalkan kontribusi masingmasing dalam pembangunan sanitasi ke depan sehingga sinergi pembangunan sanitasi dapat betul-betul direalisasikan. Adapun perhitungan-perhitungan yang dibuat di dalam dokumen Roadmap ini merupakan perkiraan yang ke depan masih dapat berubah mengikuti dinamika perkembangan yang ada. Walaupun demikian perkiraan di atas menjadi benchmark bagi realisasi roadmap setiap tahunnya. Dokumen Program PPSP 2015-2019 akan segera direvisi jika diperkirakan dinamika yang terjadi telah secara signifikan berbeda dengan gambaran pada Dokumen Roadmap Program PPSP 2015-2019 versi pertama ini.
Page | 34
