KATA PENGANTAR
Salam Sejahtera, Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 dapat diselesaikan tepat waktu, sebagai media pertanggung jawaban kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyajikan capaian kinerja Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggung jawaban mengenai keberhasilan ataupun kegagalan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dijabarkan melalui program-program pembangunan. LKIP juga merupakan sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, bebas dari KKN akan menjadi umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya. Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan
realisasi kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 berisi tentang analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 untuk tahun pelaksanaan 2015. Dalam penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam menyajikan informasi kinerja ii
secara lengkap dan sempurna. Untuk itu, semua masukan berupa
saran dan kritik
konstruktif dari berbagai pihak kami menyambut baik. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menjadi media informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan menjadi bahan evaluasi kinerja demi pencapaian dan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.
Ba’a, 19 Maret 2015 BUPATI ROTE NDAO,
DRS. LEONARD HANING, MM
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
alam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi NTT sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2009-2013 yaitu “Terwujudnya masyarakat NTT yang berkualitas, sejahtera, Adil dan Demokratis, dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia”,
maka
berbagai
kebijakan,
program
dan
kegiatan
diimplementasikan. Untuk tahun 2011, prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah “ Peningkatan kesejahteraan dan penguatan kapasitas perekonomian masyarakat melalui pembangunan berbasis desa dan kelurahan”.
Melalui prioritas daerah
tersebut Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencanangkan kebijakan Program “Desa Mandiri Anggur Merah” atau yang popular dengan istilah DEMAM. Penerapan Program Desa Mandiri Anggur Merah adalah tekad Pemerintah Provinsi untuk percepatan penurunan kemiskinan penduduk dan peningkatan ekonomi masyarakat NTT. Kebijakan Program Desa Mandiri Anggur Merah sangat serius dilaksanakan, hal ini dibuktikan dengan dialokasikannya dana Rp.250 juta per Desa/Kelurahan untuk satu desa/Kelurahan per Kecamatan yang disinergikan dan didukung program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/ Kota. Sejalan dengan prioritas pembangunan tahun 2011, ada peningkatan anggaran yang signifikan dalam rangka mendukung pencapaian 8 (delapan) agenda pembangunan dan untuk percepatan pembangunan ekonomi melalui pelaksanaan 4 (empat) tekad pembangunan NTT yaitu menjadikan NTT sebagai Provinsi jagung, Provinsi Koperasi, mengembalikan NTT sebagai gudang ternak dan memulihkan keharuman cendana di Provinsi NTT, serta dibangun strategi pendanaan dari berbagai sumber yaitu APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, dengan tetap menjaga konsistensi pendekatan perencanaan dalam penjabaran program/kegiatan harus berbasis desa dan kelurahan, dilaksanakan secara terpadu, memiliki sasaran dan lokasi yang jelas dan terukur . ii
Untuk itu, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa menjadi komitmen dan tekad Pemerintah Provinsi yang tertuang RPJMD dan Penetapan Kinerja tahun 2011 maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2011, sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dijelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, pembangunan. selain itu, strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang juga di jelaskan secara rinci agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut :
RATA-RATA CAPAIAN NO SASARAN KINERJA (%) AGENDA PEMANTAPAN KUALITAS PENDIDIKAN 123 1 Meningkatnya Angka Kelulusan Meningkatnya Relevansi Pendidikan 125,90 Yang Berdaya Saing, Dalam Percaturan 2 Global Pengembangan Manajemen Pendidikan 113,37 3 Yang Efektif Dan Efisien Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana 135,31 4 Pendidikan 110,23 5 Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Berkurangnya Angka Drop Out Siswa 125 6 Pada Semua Jenjang Pendidikan Meningkatnya Prosentase Warga Yang 119 7 Menamatkan Program Kejar Paket Terpenuhinya Kebutuhan Guru Dan 129 8 Rasio Guru - Murid Meningkatnya Partisipasi Masyarakat 97 9 Dalam Penyelenggaraan Pendidikan
SKALA ORDINAL
Sangat Berhasil Sangat Berhasil
Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil ii
Meningkatnya Mutu Pendidikan PAUD Meningkatnya Mutu Pendidikan Luar 11 Biasa Berkembangnya Budaya Baca 12 Masyarakat AGENDA PEMBANGUNAN KESEHATAN 13 Meningkatnya Angka Harapan Hidup Terpenuhinya kebutuhan sumber daya 14 kesehatan Meningkatnya Budaya Pola Hidup Bersih 15 dan Sehat (PHBS) Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah 16 Sakit Meningkatnya upaya pengendalian dan 17 penanganan penyakit 18 Terkendalinya Angka Kelahiran Meningkatnya pelayanan Kesehatan Ibu 19 dan Anak AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja 20 dan Perlindungan Tenaga Kerja 21 Perluasan Kesempatan Kerja Meningkatnya Realisasi Investasi di 22 Provinsi NTT Meningkatnya Iklim Investasi yang 23 Kondusif di Provinsi NTT Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi 24 Kerakyatan Meningkatnya Kinerja Kelembagaan 25 Koperasi dan UKM Meningkatnya ketersediaan pangan yang 26 cukup baik dari segi jumlah maupun mutu Meningkatnya kualitas pola makan yang 27 sehat Meningkatnya produksi dan produktifitas 28 disektor pertanian Meningkatnya sub sektor pariwisata dan 29 budaya Meningkatnya pertumbuhan output 30 sektor perdagangan 10
97 100
Sangat Berhasil Sangat Berhasil
95,92
Sangat Berhasil
95,12 98,05
Sangat Berhasil Sangat Berhasil
92,77
Sangat Berhasil
91,22
Sangat Berhasil
91,62
Sangat Berhasil
87,49 77,31
Sangat Berhasil Berhasil
97,25
Sangat Berhasil
89,54 45,28
Berhasil Belum Berhasil
90
Sangat Berhasil
116,36
Sangat Berhasil
120,36
Sangat Berhasil
76,43
Berhasil
91,99
Sangat Berhasil
97,35
Sangat Berhasil
88,02
Berhasil
88,33
Sangat Berhasil
ii
Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah sebagai penggarak ekonomi daerah
81,42
Berhasil
88,38
Berhasil
91,56
Sangat Berhasil
84
Berhasil
80,03
Berhasil
77,52
Berhasil
96,26
Sangat Berhasil
31
AGENDA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Meningkatnya Pemenuhan Terhadap 32 Kebutuhan dan Kualitas Jalan dan Jembatan Meningkatnya Aksesibilitas dan 33 Mobilitas Orang/Barang Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan 34 Prasarana Irigasi Meningkatnya Akses Masyarakat 35 Terhadap Air Bersih Meningkatnya Cakupan Pelayanan 36 Listrik Bagi Masyarakat Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan 37 Prasarana Pengendali Banjir pada Daerah-Daerah Rawan Banjir
AGENDA PEMBENAHAN SISTEM HUKUM (DAERAH) DAN KEADILAN Terbentuknya Sistem Hukum Daerah 170,2 Sangat Berhasil Yang Terarah Untuk Menyelesaikan Berbagai Masalah Sosial Di NTT, 38 Terciptanya Sinkronisasi Hukum, Dan Hukum Yang Berpihak Pada Kepentingan Rakyat Meningkatnya Komitmen Dan 121 Sangat Berhasil Koordinasi Aparat Penegak Hukum 39 Dalam Pemberantasan KKN & Pelanggaran HAM Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat 100 Sangat Berhasil 40 Dalam Pembentukan Produk Hukum Memberikan Perlindungan Dan 100 Sangat Berhasil 41 Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia Meningkatnya Kualitas Pemerintahan 94,94 Sangat Berhasil Yang Baik Melalui Tertib Administrasi, Tertib Fungsi Pengawasan, Tindak 42 Lanjut Hasil Pengawasan Serta Penerapan Sanksi Yang Tegas Sesuai Dengan Kewenangan 81,5 Berhasil 43 Meningkatnya Kualitas Kinerja ii
44
Kelompok Jejaring RAN-HAM dan Percepatan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi Penyediaan Dan Penyebarluasan Akses Informasi Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
60,84
Cukup Berhasil
AGENDA KONSOLIDASI TATA RUANG DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan 53,85 Belum Berhasil 45 Ruang Pada Pola Tata Ruang Meningkatnya Upaya Rehabilitasi 75,00 Berhasil 46 Perbaikan Daerah/Kawasan hutan lindung /budidaya dan Sumberdaya Alam Meningkatnya Luas Kawasan 69,00 Cukup berhasil 47 Rehabilitasi/Konservasi Laut Meningkatnya Pengendalian Pencemaran 68,44 Cukup Berhasil 48 Air, Udara dan Limbah Meningkatnya Pengawasan Terhadap 54,00 Belum Berhasil 49 Pelaksanaan AMDAL AGENDA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN PEMUDA Meningkatnya Keikutsertaan Perempuan 100 Sangat Berhasil 50 di Bidang Politik dan Pembangunan Menurunnya Tindak Kekerasan Terhadap 97,22 Sangat Berhasil 51 Perempuan Dan Anak 100 Sangat Berhasil 52 Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda Meningkatnya Generasi Muda Yang 100 Sangat Berhasil 53 Berprestasi Meningkatnya Pengembangan dan 91,88 Sangat Berhasil 54 Pembinaan Keolahragaan AGENDA KHUSUS: PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN, PEMBANGUNAN DAERAH KEPULAUAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA 98,85 Sangat Berhasil 55 Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Meningkatnya Koordinasi Dengan 100 Sangat Berhasil Kabupaten/Kota Dalam Rangka Menyelesaikan Berbagai Permasalahan, 56 Terutama Penyelesaian Batas Administrasi Antara Negara/Kabupaten/kota Tersedianya Tenaga Siaga Bencana yang 100 Sangat Berhasil 57 terlatih
ii
Walaupun secara keseluruhan capaian kinerja sasaran tercapai dan berhasil namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi seperti : 1. Pada bidang pendidikan, kesehatan sarana dan prasarana umum masih perlu ditingkstkan baik secara kwalitas maupun kwantitas; 2. Pencapaian rencana anggaran yang ditinjau dari segi dana pembangunan masih banyak bergantung dari sumber dana yang berasal dari pusat; 3. Keterbatasan kemampuan SDM dalam mengelola Sumber Daya Alam yang ada maupun dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. Belum seluruh SKPD menerapkan Sistem AKIP dengan baik.
Sedangkan strategi pemecahan masalah yang diambil adalah : 1. Program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan lebih banyak kepada pemberdayaan masyarakat; 2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali sumber daya alam yang ada serta mengharapkan perhatian pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan di NTT; 3. Membantu dan mendorong SDM NTT agar terus bersaing menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan beasiswa kepada anak daerah yang mmpunyai kemampuan lebih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebik tinggi,
memberikan pendidikan dan pelatihan agar SDM NTT mampu dan
menguasai teknologi; 4. Mendorong dan memberikan sosialisasi, pelatihan bagi Aparatur agar mampu menerapkan Sistem AKIP dengan di SKPD
Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi NTT tahun 2011 telah mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara makro pada tahun ketiga dalam pembangunan lima tahun sesuai (RPJMD 20092013). Dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas kita
Sehati Sesuara
Membangun NTT Baru .
ii
