Kata Pengantar. PENANGGUNG JAWAB: Ir. Tjuk Sasmito Hadi, MSc. DEWAN REDAKSI: Dr. Acep Akbar Marinus K. Harun, MSc Adnan Ardana, S

Kata Pengantar

PENANGGUNG JAWAB: Ir. Tjuk Sasmito Hadi, MSc DEWAN REDAKSI: Dr. Acep Akbar Marinus K. Harun, MSc Adnan Ardana, S.Sos REDAKSI PELAKSANA: Winingtyas W, S.Hut, MT, MSc Noorliani, S.Hut Fauziah, S. Hut Agus Fitrianto, S. Hut DESAIN GRAFIS DAN LAYOUT: Purwanto Budi S Sukma Alamnsyah

Salam rimbawan Setelah sekian lama menghilang, Bekantan terbit lagi, tapi dalam kemasan yang berbeda. Berita Kehutanan Kalimantan yang disingkat

Bekantan awalnya merupakan tabloid Balai Teknologi

Reboisasi (nama Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru pada masa itu). Sekarang Bekantan terbit dalam bentuk majalah dengan

Henda Ambo Basiang

bahasan yang lebih padat dan tampilan yang lebih menarik.

ALAMAT REDAKSI:

Nasalis larvatus adalah sejenis primata berhidung panjang dengan

Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru Jl. A. Yani Km 28,7 Landasan Ulin Banjarbaru - Kalimantan Selatan 70721 Phone. (0511) 4707872, Fax. (0511) 4707872 E-mail : [email protected] DIPA BPK Banjarbaru 2013

Berbicara mengenai Bekantan, sebenarnya

Bekantan

atau

rambut berwarna coklat kemerahan dan merupakan satu dari dua spesies dalam genus tunggal monyet Nasalis. Binantang yang merupakan maskot fauna Propinsi Kalimantan Selatan ini hidup di pulau Kalimantan di hutan bakau, rawa dan pantai. Identik dengan Bekantan, majalah ini diharapkan dapat menjadi majalah populer dan aktual yang mengangkat pembangunan kehutanan khususnya di Kalimantan. Dalam terbitan perdana kali ini Bekantan mengangkat KPH sebagai tajuk utamanya. KPH diharapkan menjadi benteng terakhir kehutanan di Indonesia, yang saat ini kondisinya tak kunjung membaik akibat praktek pengelolaan hutan yang tidak tepat. Selain itu diulas pula beberapa peluang menguntungkan yang timbul dengan menerapkan pengelolaan hutan berbasis KPH. Rubrik profil menampilkan rimbawan senior faounding father BPK Banjarbaru, Ir APS Sagala, yang begitu konsern dengan pengelolaan hutan yang lestari. Hasil-hasil penelitian yang inovatif dan aplikatif, dituangkan dalam rubrik artikel. Rona kekayaan alam khas Kalimantan mendapat tempat dalam rubrik lansekap yang kali ini akan bercerita tentang

Foto Cover: Lahan tambang di sekitar KHDTK Rantau (Hendra AB)

pengelolaan KHDTK Tumbang Nusa. Bekantan juga menyediakan rubrik khusus yang mengulas pengenalan jenis tanaman khas Kalimantan dan rubrik-rubrik lain yang dikemas secara menarik bagi pembaca sekalian. Akhir kata, kami ucapkan selamat menikmati persembahan perdana dari Majalah Bekantan BPK Banjarbaru.

Daftar Isi

02

Salam Redaksi

04

Lansekap

Membangkitkan Primadona Yang Mulai Langka: Kayu Kuku (Pericopsis mooniana Thw) Mengenal KHDTK Tumbang Nusa Sebagai Stasiun Penelitian Hutan Rawa Gambut

13

Profil

Porkas Sagala Sang Pioner

15

Fokus

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Benteng Terakhir Rimbawan Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari KPH dan Perdagangan Karbon

22

Lintas Peristiwa

23

Lensa

32

Artikel

KHDTK Rantau Sebagai Benteng Terakhir Hutan Menghadapi Gerusan Areal Tambang di Rantau Kompos dari Gulma Lahan Gambut Peningkatan Kualitas Penelitian Melalui Pembangunan Data Base

40

Berita

Ekspose Hasil Penelitian BPK Banjarbaru Diskusi Ilmiah dan Kunjungan Perhimpunan Alumni Hannseidel Indonesia (PAHSI)

BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013

3

LANSEKAP

MEMBANGKITKAN PRIMADONA YANG MULAI LLANGKA: ANGKA:

KAYU KUKU

(Pericopsis mooniana Thw) Oleh: Dr. Acep Akbar dan Rusmana, S.Hut. Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru/BPK Banjarbaru

Pendahuluan Pohon kayu kuku merupakan salah satu komponen

album), dahu (Dracontomelon spp), johar (Cassia siamea), kupang (Ormosia spp), Lasi (Adinauclea fagifolia Ridsed),

vegetasi penyusun hutan hujan tropis Indonesia dari

mahoni (Swietenia

4.000 jenis kayu yang diperkirakan tumbuh. Kayu kuku

Miq), membacang (Mangifera spp), mindi (Melia azdarah),

merupakan jenis pohon hutan hujan dataran rendah yang

dan nyirih (Xylocarpus granatum Konig).

spp), melur (Dacridium junghuhnii

tumbuh tidak jauh dari pantai atau rawa hingga ketinggian

Mengingat pentingnya upaya pelestarian jenis kayu

100 meter dari permukaan laut. Kayu kuku pernah menjadi

kuku, maka upaya pengenalan jenis ini sangat diperlukan

primadona di Kalimantan Selatan dan telah dieksploitasi

baik dari aspek status ekologi dan sifat-sifat kayunya

sejak jaman kolonial Belanda. Saat ini tidak teridentifikasi

maupun pola pengembangan budidayanya. Tulisan ini

eksploitasi kayu kuku baik yang dilakukan oleh perusahaan

membahas karakteristik kayu kuku, penyebaran secara

maupun masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan

alami dan teknik budidayanya.

bahwa dalam komunitas hutan Kalimantan Selatan jenis pohon kuku telah mengalami kelangkaan bahkan

Penyebaran di Hutan Alam di Dalam dan Luar Negeri

mungkin potensi keberadaan pada habitatnya telah habis

Nama komersil kayu ini adalah kayu kuku, sedangkan

sama sekali. Kelangkaan kayu kuku juga diperkuat oleh

di Sulawesi disebut kayu besi papua, dan di Papua

laporan Rain Forest Action tahun 2004 dalam Munandar

bernama nani laut. Penyebaran kayu kuku meliputi:

(2010) yang menyatakan bahwa kayu kuku digolongkan

Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

sebagai tanaman hutan yang terancam punah. Penyebab

Penyebaran kayu kuku di Sumatera utamanya di Sumatera

kelangkaan, kemungkinannya adalah telah terjadinya

Selatan (Banyu Asin). Di pulau Kalimantan pohon kuku

overeksploitasi yang tidak termonitor, dan tidak diimbangi

tersebar di bagian selatan, tenggara, dan timur. Di Pulau

dengan peremajaannya baik secara alami maupun buatan.

Sulawesi kayu kuku menyebar di bagian tengah dan utara.

Berdasarkan berbagai penelitian dan pengelompokan kayu

Selain itu kayu kuku terdapat pula di Maluku, dan pulau

di dalam SK Menteri Kehutanan nomor 163/Kpts-II/2003,

Halmahera. Distribusi penyebaran habitat kayu kuku di luar

kayu kuku dikelompokkan kedalam kayu indah dua atau

negeri adalah meliputi Sri Lanka (Asia Selatan), Malaysia,

termasuk juga jenis kayu mewah setara dengan kayu

Indonesia, Philipina, Myanmar (Asia Tenggara), Papua New

bongin (Irvingia malayana Oliv), bungur (Lagerstroemia

guinea (Oceania) hingga ke Aprika (Prosea, 1994; Yuniarti

speciosa), cempaka (Michelia spp), cendana (Santalum

dan Syamsuwida,2011).

4


Karakteristik, Kegunaan Kayu Kuku dan Data Produksi

air dan tidak kekurangan udara, maka ia tahan sampai

Habitus pohon kayu kuku di alam seperti uraian

15 tahun. Apalagi jika digunakan di bawah atap, tidak

berikut. Tinggi batangnya dapat mencapai 30-40 meter,

berhubungan dengan tanah lembab dan tidak kekurangan

dengan tinggi batang bebas cabang (clear bole) dapat

udara maka keawetannya tak terbatas. Di sisi lain kayu kuku

mencapai ¾ bagian dari tinggi totalnya. Kayu gubal

jarang diserang rayap dan bubuk kayu kering. Penampilan

berwarna lebih cerah daripada kayu terasnya yang

kayu berwarna coklat muda merah, dengan tekstur agak

berwarna coklat kemerahan. Permukaan kayunya licin

halus. Arah serat berpadu atau tidak teratur. Kesan raba

dan mengkilap. Kayu kuku dapat digunakan untuk mebel

licin, kekerasan bersifat keras dengan sifat pengerjaan

(furniture), lantai (flooring), papan dinding (panelling),

agak sukar. Kayu kuku termasuk kelas kuat 1 (satu) yang

perkapalan (shipbuilding), dan finir mewah (fancy veneer).

ditentukan oleh berat jenis, keteguhan lengkung mutlak

Berat jenis kayu= 0,87 dan memiliki kelas awet II, artinya

dan keteguhan tekan mutlak. Kayu kuku juga mempunyai

jika didalam penggunaannya selalu berhubungan dengan

nilai estetika dengan warna dekoratif sehingga biasanya

tanah lembab, maka kayu kuku tahan hingga 5 (lima)

disamakan dengan kayu jati. Dari segi taksonomi,

tahun. Jika hanya dipengaruhi cuaca tetapi tidak terendam

kayu kuku termasuk kedalam famili Papilionaceae. Kelangkaan tegakan di hutan terutama Kalimantan Selatan menyebabkan tidak ada data produksi kayu bulat maupun olahan. Data produksi yang sempat tercatat adalah dari Sulawesi Tenggara itupun terjadi pada tahun 1972 s/d 1974. Di daerah tersebut tercatat 1.433, 51m3 dengan nilai devisa 139.354,49 US $ (Munandar, 2010). Penampilan buah, bibit, pohon, dan kayu kuku disajikan di gambar 1. Teknik Budidaya Pembangunan tanaman jenis kayu kuku perlu dilakukan baik dalam bentuk hutan tanaman untuk industri, kebun benih dan kebun plasma nutfah maupun dalam bentuk hutan kota dan arboretum agar kelestarian kayu mewah tersebut dapat dipertahankan. Teknik budidaya kayu kuku yang meliputi teknik pemanenan, pengelolaan benih, produksi bibit, penanaman, dan perlindungan tanaman dapat diperoleh dari teknologi yang telah diperoleh Badan Litbang Kehutanan. IPTEK budidaya kayu kuku yang telah diketahui seperti uraian berikut. Pertama, jenis pohon kayu kuku berbuah setiap tahun yaitu pada bulan September dan Oktober. Kedua, pengumpulan benih kayu kuku dapat dilakukan dengan cara memanjat atau mengunduh buah secara langsung dari pohon. Ketiga, ciri-ciri kematangan fisiologis buah

Gambar 1. Tampilan buah, semai, tegakan hutan alam, tanaman, arboretum, pohon penaung dan serat kayu kuku.

Keterangan Gambar 1: 1. Benih kayu kuku, 2. Buah kayu kuku, 3. Bibit kayu kuku, 4. Tegakan alam Kuku, 5. Arboretum Kayu Kuku di Kantor BPK Banjarbaru, Guntung payung, 6. Tanaman Kayu Kuku di BPK Banjarnaru, 7. Kayu Kuku sebagai pohon Penaung di BPK Banjarbaru, 8. Serat kayu kuku yang dekoratif (Sumber: Fotografi Acep Akbar, 2013) BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013

5

polong kayu kuku adalah berwarna coklat dengan biji berbentuk kancing, berdiameter 1 cm dan tebal 4 mm. Keempat, buah dijemur selama 2-3 hari sebelum diekstraksi atau dikeluarkan bijinya dari buah yang telah merekah. Kelima, cara mengecambahkan benih kayu kuku diberi perlakuan awal dengan perendaman dalam asam sulfat 0,1 M selama 20 menit. Media

kecambah

dapat

menggunakan

pasir sungai. Keenam, pembiakan vegetatif dapat dilakukan dengan cara stek batang. Ketujuh, hama yang menyerang benih di persemaian yaitu serangga Brachytrypes portentosus. Penanggulangannya dengan penyemprotan

pestisida.

Kedelapan,

setelah kecambah berumur 1-2 bulan atau tinggi semai 5 cm, kemudian disapih di bedeng persemaian dengan menggunakan polybag 20x10 cm,

Pohon Kayu Kuku yang banyak dijumpai di wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Halmahera dan Papua.

bagian bawah dilubangi. Kesembilan, setelah tinggi bibit 16-20 cm atau 5-7 helai daun, bibit siap ditanam di areal tanam. Kesepuluh, penanaman kayu kuku di lahan alangalang (Imperata cylindrica) dimulai dengan persiapan lahan secara mekanis atau menggunakan herbisida. Jarak tanam dapat dibuat 3x3 meter dan ukuran lubang tanam 30x30x40 cm. Waktu penanaman dilakukan pada awal musim hujan (Nopember s/d Januari). Umur tanaman satu bulan baru menunjukkan pertambahan tinggi ratarata 0,5 cm. Kesebelas, tanaman rentan serangan ulat daun dengan gejala berlubang pada daun. Perlakuan insektisida hanya dilakukan pada tanaman yang terserang menggunakan insktisida dengan bahan aktif diazinon. Penutup Sebaran alami kayu kuku cukup luas walaupun keberadaannya mulai langka yaitu meliputi dalam dan luar negeri Indonesia. Sebaran kayu kuku di dalam negeri meliputi Sumatera utamanya di Sumatera Selatan (Banyu Asin), pulau Kalimantan terutama di bagian selatan, tenggara, dan timur, pulau Sulawesi utamanya di bagian tengah dan utara, pulau Maluku, Halmahera, dan Papua. Sebaran kayu kuku di luar negeri meliputi Sri Lanka (Asia Selatan), Malaysia, Indonesia, Philipina, Myanmar (Asia Tenggara), Papua New guinea (Oceania) hingga ke Aprika. Upaya pelestarian kayu kuku dapat ditempuh dengan menginventarisir kembali tegakan di hutan yang menjadi habitat kayu kuku dan membangun tanaman dalam bentuk hutan tanaman untuk industri, kebun benih, kebun flasma nutfah, hutan kota, dan arboretum. Adanya program penanaman massal melalui Program OMOT (one man one tree) dan OBIT (one billion trees) dalam rangka mitigasi

6


perubahan iklim (climate change) seyogyanya memasukan jenis kuku menjadi salah satu jenis pohon yang ditanam. Dalam rangka pelestarian, pendidikan, dan penelitian, saat ini Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru, Kalimantan Selatan telah memiliki lebih 50 batang pohon kayu kuku yang ditanam di sekitar halaman Kantor Landasan Ulin. Pohon tersebut ditanam dalam bentuk arboretum, plot hutan tanaman, dan sebagai tanaman penaung serta estetika. Pustaka Anonimous, 1979. Pedoman Teknis Penanaman Kayu Kuku (Pericopsis mooniana Thw). Deptan. Dirjen Kehutanan. Jakarta Munandar, 2010. Budidaya Tanaman Kehutanan Jenis Kuku (Pericopsis mooniana Thwaites). Diakses dari mounandar.blogspot.com/2010/06/budidayatanaman-kehutanan-jenis-kuku.html

tanggal

7

September 2013. Kartasujana I.dan A.Martawijaya, 1979. Kayu Perdagangan Indonesia, Sifat dan Kegunaannya. Lembaga Penelitian Hasil Hutan. Bogor. Prosea, 1994. Timber Trees : Major Commercial Timbers. Plant Resources of South East Asia No. 5(2). Yuniarti N. dan D. Syamsuwida. 2011. Kayu Kuku. Dalam Buharman, Dharmawati F.D.,N.Widyani, dan Sudradjat S. (2011), Atlas Benih Tanaman Hutan Indonesia. Vol.5 N0.1. Bogor.

LANSEKAP

Pendahuluan Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Banjarbaru memiliki Hutan Penelitian di lahan rawa gambut Tumbang Nusa sejak tahun 1998. Status hukum Hutan Penelitian adalah Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

MENGENAL KHDTK TUMBANG NUSA SEBAGAI STASIUN PENELITIAN HUTAN RAWA GAMBUT Oleh : Riswan Ariani, Acep Akbar

berdasarkan SK penunjukan Menteri Kehutanan No. 76/ Menhut-II/2005 tanggal 31 Maret 2005. Luas KHDTK Tumbang Nusa 5.000 hektar, terletak di dalam kawasan hutan produksi tetap wilayah propinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Propinsi Kalteng memiliki hutan rawa gambut seluas 1,987 juta ha. Di dalam kawasan hutan tersebut terdapat kawasan Proyek Lahan Gambut (PLG) seluas 1.457.100 ha walaupun tidak semuanya lahan bergambut (Sayuto, 2004). Diantara kawasan tersebut terdapat hutan yang sudah rusak terutama berada di antara sungai Sebangau hingga sungai Barito (Limin, 2004). KHDTK Tumbang Nusa ini sebelumnya merupakan bagian dari kawasan HPH PT. Arjuna Wiwaha berdasarkan SK.08/Kpts/Um/6/1978 tanggal 4 Januari 1978 seluas 92.000 ha, yang izinnya telah berakhir pada 4 Januari 1998.

KHDTK

Tumbang

Nusa

adalah

satu-satunya

hutan penelitian rawa gambut Badan Penelitian dan BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013

7

Pengembangan Kehutanan (Badan litbang Kehutanan) dari

Sejarah

33 KHDTK yang ada di Indonesia.

Tahun 1993-1996 :

Dalam jangka panjang, KHDTK Tumbang Nusa

Tahun 1993 Balai Teknologi Reboisasi Banjarbaru

diharapkan menjadi sumber informasi :

(BTR) Banjarbaru (nama lama BPK Banjarbaru) bekerjasama

1.

2.

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung

dengan HPH PT. Kahayan Lumber di Maliku, melakukan

ragam pemanfaatan dan pendayagunaan hutan rawa

ujicoba bidang silvikultur hutan alam rawa gambut

gambut (HRG) untuk kesejahteraan masyarakat.

terdegradasi. Tahun 1996 kegiatan ujicoba berhenti karena

Pengembangan teknologi rehabilitasi yang sesuai

aktivitas eksploitasi hutan tidak lagi dilakukan oleh PT.

dalam rangka mengembalikan fungsi hutan rawa

Kahayan Lumber dan jalan rel / lori dibongkar perusahaan.

gambut

terdegradasi,

termasuk

perlindungan

terhadap kebakaran. 3.

4. 5.

Tahun 1996-2000 :

Pengembangan model hutan tanaman rawa gambut

Pihak

manajemen

BTR

Banjarbaru

melakukan

dengan jenis-jenis pohon yang sesuai habitatnya dan

penjajakan lokasi baru untuk kegiatan litbang di HPH

bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sekitar HRG.

PT. Arjuna Wiwaha Teluk Umpan, desa Tumbang Nusa,

Pengembangan teknologi persemaian jenis-jenis

selanjutnya dilakukan aktivitas litbang. Tahun 1998

pohon rawa gambut.

kegiatan litbang berpindah ke lokasi dekat jalan propinsi

KHDTK Tumbang Nusa juga dapat dijadikan tempat

trans Kalimantan di Km 30 dari kota Palangka Raya yaitu

pelatihan dan pendidikan lapangan pengelolaan

pada lahan rawa gambut pasca kebakaran tahun 1997.

hutan rawa gambut bagi mahasiswa/siswa dan pengguna lainnya khususnya di Kalimantan.

4

2

1

5

3

6

Tahun 2004-sekarang :

7

X8

9

10

Wiwaha (5.000 hektar) kepada Gubernur Kalteng dengan

Seiring dengan perubahan nama Balai Teknologi

surat Nomor : 392a/IX-BTR/2000 untuk dijadikan stasiun

Reboisasi menjadi Balai Litbang Hutan Tanaman Indonesia

penelitian HRG. Permohonan tersebut direspon oleh

Bagian Timur, maka kegiatan litbang rawa gambut didasari

Gubernur melalui surat Nomor : 522/134/Ek pada tanggal

oleh Rencana Strategis Badan Litbang Kehutanan tahun

5 Pebruari 2001. Selain itu, BTR Banjarbaru menerima

2003-2009 dengan tujuan menghasilkan paket teknologi

tembusan surat Nomor : 17/Kwl-6/2001 tanggal 10 Januari

rehabilitasi hutan rawa gambut terdegradasi. Kegiatan

2001 dari Kanwil Kehutanan dan Perkebunan Propinsi

litbang hutan rawa gambut menjadi riset utama ”Core

Kalteng dan tembusan surat Nomor : 522/1/5746/2.09/

research”, dengan demikian upaya peningkatan status

XII/2000 tanggal 6 Desember 2000 dari Dinas Kehutanan

hutan penelitian semakin diperlukan.

Propinsi Kalteng yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Banjarbaru

Kalteng dengan isi surat ”Bapak Gubernur Kalteng dan

mengajukan permohonan areal eks HPH PT. Arjuna

Tanggal

Kanwil Kehutanan Propinsi Kalteng serta Dinas Kehutanan

8

12

September


2000,

BPK

Propinsi Kalteng menyambut baik dan mendukung BTR

ORDO HISTOSOL dengan pH tanah 3,5. Areal KHDTK

Banjarbaru untuk mendapatkan areal seluas 5.000 hektar

Tumbang Nusa berdasarkan Peta Citra ALOS tahun 2007

guna melaksanakan berbagai penelitian pada ekosistem

dan Peta RTRWP Kalteng tahun 2008 dapat dikelompokkan

hutan dan lahan rawa gambut. Melalui proses peningkatan

dalam lima tipe kondisi suksesi yaitu : hutan lebat 80 %,

kekuatan hukum lokasi tersebut, akhirnya terbit SK Menteri

vegetasi jarang 9 %, semak belukar 5 %, padang kelakai 4

Kehutanan No. 76/Menhut-II/2005 tanggal 31 Maret 2005

%, dan vegetasi sedang 2 %.

yang menyatakan Hutan Penelitian Tumbang Nusa seluas 5.000 hektar ditunjuk sebagai KHDTK.

Vegetasi tumbuhan bawah didominasi oleh pakispakisan dan kelakai, karamunting, epatorium, dan jenis rumputan lainnya. Jenis permudaan alam dari tingkat

Kondisi Umum Lokasi

semai hingga tingkat pohon, diantaranya adalah : Meranti

Secara administratif pemerintahan, KHDTK Tumbang

bunga (Shorea teysmanniana), Merapat (Combretocarpus

Nusa terletak di desa Tumbang Nusa dan desa Tanjung

rotundus), Nyatoh (Palaquium cochlearia), Meranti batu/

Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau,

tembaga (Shorea parvifolia), Ramin (Gonystylus bancanus),

Propinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Tata Guna Hutan

Terentang (Campnosperma auriculata), Malam-malam

Kesepakatan areal KHDTK Tumbang Nusa termasuk dalam

(Diospyros malam), Bintangur (Calophyllum kunstleri),

wilayah kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

Keruing (Dipterocarpus caudiferus), Mandarah (Horsfieldia

Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dan berada

sp),

dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Pulang Pisau.

telur (Stemonurus scorpiodes), Pantung/jelutung (Dyera

Secara geografis terletak pada titik koordinat 02°18’37” -

polyphylla), dan jenis non komersil lainnya.

Gerunggang

(Crotoxylon

arborescens),

Medang

02°22’34” LS dan 114°02’48” - 114°06’46” BT. Jarak tempuh KHDTK Tumbang Nusa dari BPK Banjarbaru adalah 200 km

Obyek Penelitian

sedangkan jarak tempuh dari kota Palangka Raya adalah 35 km.

Ruang lingkup kegiatan penelitian yang telah dan sedang dilakukan, diantaranya :

KHDTK Tumbang Nusa menurut klasifikasi iklim

1.

Kesesuaian jenis dengan tapak

Schmidt dan Ferguson termasuk tipe A. Data cuaca tahun

2.

Teknik budidaya jenis-jenis pohon HRG

1998-2008 adalah suhu rata-rata 27°C, suhu minimum

3.

Teknik persiapan lahan di rawa gambut

23°C dan suhu maksimum 33°C (Anonim, 2008). Rata-rata

4.

Teknologi agroforestry

curah hujan tahun 1998-2012 adalah 3.383 mm/tahun,

5.

Kajian sosial ekonomi

curah hujan tahun 2011, 6.848 mm, dan tahun 2012,

6.

Teknik pemeliharaan permudaan alam

6.678 mm. Bulan kering terjadi antara bulan Juli hingga

7.

Teknologi dan aplikasi mikroba tanah

September (tahun 1997-2012).

8.

Dinamika tegakan hutan rawa gambut

9.

Teknik pengendalian kebakaran hutan

Ketinggian tempat KHDTK Tumbang Nusa antara 0 - 5 m dpl dengan elevasi antara 0 - 18 %, sedangkan

10. Studi sumber benih jenis-jenis rawa gambut

kedalaman gambut ≥ 3 m. Jika musim hujan, ketinggian

11. Plot-plot penelitian jenis tanaman HRG yang dapat

air mencapai 25 cm di atas permukaan tanah. Jenis tanah

dijumpai di KHDTK Tumbang Nusa, antara lain :

23 25 11 12

14

24 26

15 16 21 22

13

17 19 18 20


9

- Kahui (Shorea belangeran) 2004 (tegakan jalur

di permudaan alam)

terbuka di permudaan alam)

- Kahui (Shorea belangeran) 2008 (tegakan jalur di

- Ramin (Gonystylus bancanus) 2005 (tegakan jalur

kelakai/pakis)


- Nyatoh (Palaquium cochlearia) 2009 (tegakan jalur

- Punak (Tetrameristra glabra) 2005 (tegakan jalur

di kelakai/pakis)


- Pulai rawa (Alstonia pneumatophora) 2009 (tegakan

- Pantung (Dyera polyphylla) 2005 (tegakan jalur

jalur di kelakai/pakis)


- Ramin ITTO (Gonystylus bancanus) 2009 (tegakan

- Nyatoh (Palaquium cochlearia) 2006 (tegakan jalur

jalur terbuka di per-mudaan alam)

terbuka di permudaan alam) - Medang

telur

- Ramin kebun pangkasan (Gonystylus bancanus)

(Stemonurus

scorpiodes)

2006

2010 (tegakan jalur terbuka di permudaan alam)

(tegakan jalur terbuka di per-mudaan alam)

- Ramin

- Bintangur (Calophyllum kunstleri) 2006 (tegakan

- Pantung (Dyera polyphylla) 2010 (tegakan rumpang

macrocarpum)

2007

di permudaan alam)

(tegakan jalur terbuka di per-mudaan alam)

- Ramin kebun pangkas (Gonystylus bancanus) 2011

- Alau (Dacridium becarii) 2008 (tegakan jalur terbuka

(tegakan rumpang di permudaan alam)

27

30

33

36

28

31

34

37 39

29

32

35

38

- Kapur naga (Calophyllum macrocarpum) 2011

3.

Cotylilebium sp

4.

Krasikarpa (Acacia crassicarpa)

- Ramin 2011 (tegakan rumpang di permudaan alam)

5.

Kahui (Shorea belangeran)

- Bintangur (Calophyllum kunsthori) 2012 (tegakan

6.

Rotan manau (Calamus manan)

7.

Rotan taman (Calamus caesius)

8.

Rotan irit (Calamus tracycoleus)

9.

Ilatung (Dacmonorops sp)

(tegakan rumpang di permudaan alam)

rumpang di permudaan alam) telur

(Stemonurus

scorpiodes)

2012

(tegakan rumpang di per-mudaan alam)

10. Gaharu (Aquilaria sp) Jenis Pohon yang Ditanam Beberapa jenis pohon HRG dan beberapa jenis pohon

11. Gemor (Nothaphoebe coriacea) 12. Gerunggang (Cratoxylon arborescens)

lahan kering mineral telah ditanam di KHDTK Tumbang

13. Kapur naga (Calophyllum macrocarpum)

Nusa. Jenis-jenis tanaman tersebut adalah :

14. Ketiau (Palaquium sp)

1.

Alau (Dacridium becarii)

15. Mangium (Acacia mangium)

2.

Bintangur (Calophyllum kunstleri)

16. Medang telur (Stemonurus scorpiodes)

10


2010

di permudaan alam)

terbuka di per-mudaan alam)

- Medang

bancanus)

- Kahui (Shorea belangeran) 2010 (tegakan rumpang

- Meranti batu (Shorea parvifolia) 2007 (tegakan jalur (Calophyllum

(Gonystylus

(tegakan jalur terbuka di permudaan alam)

jalur terbuka di per-mudaan alam)

- Kapurnaga

genepool

40 42

41 43

17. Meranti (Shorea pauciflora)

4.

Punak (Tetramerista glabra)

18. Meranti batu (Shorea parvifolia)

5.

Ramin (Gonystylus bancanus)

19. Meranti bunga (Shorea teysmanniana)

6.

Medang telur (Stemonurus scorpiodes)

20. Nyatoh (Palaquium cochlearia)

7.

Bintangur (Calophyllum kunstleri)

21. Pantung (Dyera polyphylla) 22. Pulai rawa (Alstonia pneumathophora)

Luas Tanaman dan Permudaan Alam

23. Punak (Tetramerista glabra)

(31 Desember 2012) 1. Plot penelitian & eks penelitian, dan tanaman (pilot plantation) ...................................................................... 2. Plot permudaan alam merapat dan jenis pioner .............................................. 3. Tegakan benih teridentifikasi (lihat Tabel 1) ...................................................... JUMLAH

24. Ramin (Gonystylus bancanus) 25. Jingah (Gluta renghas) 26. Resak (Vatica rassak) 27. Terentang (Campnosperma auriculata) Jenis Pohon yang Paling Potensial Berdasarkan hasil uji tanaman di lahan gambut, maka tujuh jenis diketahui sangat potensial dikembangkan dan ditanam di lahan rawa gambut, yaitu : 1.

Pantung/Jelutung (Dyera polyphylla)

2.

Kahui (Shorea belangeran)

3.

Kapurnaga (Calophyllum macrocarpum)

= 67,15 Ha = 24,30 Ha = 5,00 Ha = 96,45 Ha

Potensi Jenis Pohon Induk (Desember 2012) Tiga puluh empat jenis pohon induk yang dapat berperan dalam perkembangan suksesi alam sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pengamatan masa berbuah jenis pohon induk tegakan benih teridentifikasi dari tahun 2010 s/d 2012 di KHDTK Tumbang Nusa, Kalteng. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Nama Lokal Meranti Bunga Merapat Nyatoh Ramin Terentang Malam-malam Mertibu Jambu-jambu Pantung Mandarah Gerunggang Pisang-Pisang Medang telor Rahanjang Meranti batu Bintangur Keruing Maharuang Kapurnaga jangkar Perupuk Lilin-lilin Punak Kapurnaga banyu Rambutan hutan Galam tikus Kempas Resak Kahui Palawan Tampang Gemor Kayu bawang Nangka-nangka Papung

Nama Latin Shorea teysmanniana Combretocarpus rotundatus Palaquium cochlearia Gonystylus bancanus Campnosperma auriculata Diospyros malam Eugenia sp Eugenia sp Dyera polyphylla Horsfieldia sp Cratoxylon arborescens Microcos saccifera Stemonurus scorpiodes Xylopia sp Shorea parvifolia Calophyllum kunstleri Dipterocarpus caudiferus Diospyros sp Calophyllum macrocarpum Meliocope sp Paratocarpus triandus Tetramerista glabra Calophyllum sp Naphelium sp Eugenia sp Koompassia malaccensis Vatica resak Shorea belangeran Tristaniopsis maingayi Nothaphoebe coriacea Neoscortechimia kinggi Sandoricum bornensis JUMLAH

Jumlah (btg) 66 37 28 25 22 27 26 19 17 13 12 13 9 9 10 7 9 7 7 7 7 7 4 5 3 3 4 3 1 2 1 1 1 1 414

Persentase (%) 15,9 8,9 6,8 6,0 5,3 6,5 6.3 4,6 4,3 3,1 2,9 3,1 2,2 2,2 2,4 1,7 2,2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,0 1,2 0,7 0,7 1,0 0,7 0,2 0,5 0.2 0.2 0.2 0.2 100

Berbuah (bulan) (4) (8) (12) (11) (3) (10) (4) (8) (12) (8) (12) (2) (12) (4) (8) (4) (6) (8) (12) (4) (8) (12) (8) (12) (4) (8) (12) (11) (12) (4) (8) (12) (4) (8) (12) (4) (8) (12) (4) (8)

(7) (12)


11

Sarana Prasarana

Penutup

•

Aktivitas penelitian di KHDTK Tumbang Nusa telah

KHDTK Tumbang Nusa telah menjadi tempat ideal

ditunjang oleh sarana prasarana penelitian yang disajikan

bagi penelitian rehabilitasi dan konservasi hutan rawa

dalam Gambar 1 sebagai berikut :

gambut. KHDTK tersebut dikelola oleh Balai Penelitian

1.

Pondok kerja / camp

Kehutanan Banjarbaru sebagai unit pelaksana teknis

2.

Jembatan dan jalan titian

Badan Litbang Kehutanan.

3.

Jalan induk dan jalan cabang

4.

Sekat bakar dan sumur gali

Tumbang Nusa adalah pengembangan jenis pohon

5.

Generator listrik

rawa gambut, agroforestry lahan gambut, perlakuan

6.

Gudang

silvikultur, pengendalian kebakaran hutan, silvikultur

7.

Sumur bor

teknik pemeliharaan permudaan alam, teknologi

8.

Persemaian permanen dan kantor

pembibitan pohon jenis rawa gambut, dan penelitian

9.

Shelter

•

Aktivitas

penelitian

yang

dilakukan

di

KHDTK

karbon hutan.

•

10. Gerobak

Status hukum KHDTK Tumbang Nusa adalah Surat

11. Mesin pemadam kebakaran

Keputusan Penunjukan Menteri Kehutanan No. 76/

12. Kendaraan dinas roda dua

Menhut-II/2005 tanggal 31 Maret 2005 dengan luas

13. Handy receiver

total KHDTK 5.000 hektar yang terletak pada kawasan Hutan Produksi Tetap. Status kawasan telah diperkuat menjadi

kawasan Hutan Lindung berdasarkan SK

Menhut Nomor: 529/Menhut-II/2012 tanggal 28 September 2012.

47 48 44

45 46 49 50

Keterangan Foto: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

12

Pondok kerja / camp MCK Jalan titian kayu KHDTK Tumbang Nusa Gudang Kamar tidur Generator listrik Tandon penampungan air Mesin pompa air Jembatan Pengukur curah hujan Persemaian permanen Pengukur suhu Pengukur tinggi air gambut Jalan induk Shelter Tetramerista glabra umur 9 tahun ( jalur terbuka) Gonystylus bancanus umur 7,5 tahun ( jalur terbuka)


19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Gonystylus bancanus umur 9 tahun ( jalur terbuka) Kebun pangkasan Gonystylus bancanus umur 3 tahun. Jalan cabang Dyera polyphylla umur 4,5 tahun ( jalur terbuka). Dyera polyphylla umur 10,5 tahun (terbuka). Dacridium becarii umur 12 tahun (rumpang) Shorea sp umur 9 tahun Pemadaman kebakaran di lahan rawa gambut . Kunjungan kerja Sekbadan Litbang Kehutanan RI. Burung cicakrowo salah satu jenis burung di KHDTK. Patok batas KHDTK dengan APL. Sekat bakar ( jalur terbuka)

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Kunjungan kerja Kapus KP3HKA Kehutanan RI. Kunjungan kerja Kapus Produktivitas Hutan Kehutanan RI. Unit mesin pompa pemadam kebakaran. Ular salah satu jenis fauna melata di KHDTK. Palaquium cochlearia umur 3,5 tahun ( jalur terbuka) Shorea balangeran umur 3,5 tahun (rumpang). Dyera polyphylla umur 3,5 tahun (rumpang). Bangkai orang utan (Pongo pigmaeus) Sarang orang utan (Pongo pigmaeus) pada pohon induk pisang-pisang.

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Buah/benih Calophyllum macrocarpum Ketergenangan air gambut musim hujan. Kekeringan musim kemarau. Shorea balangeran umur 1,5 tahun (terbuka). Pohon induk Tetramerista glabra. Buah/benih Dyera polyphylla dari APB. Buah/benih Calophyllum kunstleri Sumber air (sumur) pemadaman kebakaran. Pengunduhan buah Nothaphoebe coriacea Pohon induk Gonystylus bancanus Kunjungan kerja Menteri Kehutanan RI.

PROFIL

ARIF PORKAS SIHULAMBU SAGALA

SANG PIONER!

A

rif Porkas Sihulambu Sagala lahir tidak

Field Manager Project Reforestation and Tropical Forest

jauh dari batas hutan lindung Gunung

Management Kerjasama RI-Finlandia di Kalsel (ATA-

Sibualbuali di Tanah Batak. Tamat SMA Negeri

267). Selama perjalanan karirnya, beliau sudah banyak

Sipirok, kemudian melanjutkan pendidikan

mengunjungi beberapa negara untuk melakukan studi

di Universitas Indonesia di Bogor Tahun 1961, dan tamat

banding, workshop maupun seminar internasional. Beliau

dari Fakultas Kehutanan IPB tahun 1969. Tahun 1973-1978

juga dikenal sebagai pekerja keras, tak jarang ke pelosok

bertugas sebagai counterpart proyek Pengembangan

hutan sekalipun didatangi untuk melihat dan mengikuti

Kehutanan Indonesia kerjasama RI-FAO di Bogor (Proyek

kegiatan lapangan yang sedang dikerjakan. Di lapangan,

INS/054). Tahun 1979-1983 bertugas sebagai C0-Project

beliau sering mengajak diskusi dan mengarahkan para

Manager Proyek Reboisasi Mekanis lahan alang-alang di

peneliti dan teknisi agar kegiatan di lapangan dapat

Benakat Kerjasama RI-Jepang (Proyek ATA-186). Tahun

berjalan dengan baik. Pak Sagala juga menulis beberapa

1983-1997, selama 14 tahun beliau

bertugas sebagai

ide dan pendapat beliau di beberapa kesempatan. Salah

Kepala Balai Teknologi Reboisasi Banjarbaru merangkap

satu buku yang beliau telah dihasilkan adalah “Desain BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013

13

Kehutanan Holistik” yang diterbitkan oleh Yayasan Obor

pengelolaan. Seorang manajer yang sukses adalah mereka

Indonesia. Kontribusi pemikiran beliau untuk kelestarian

yang paham untuk mengelola. Mengelola hutan, artinya

hutan produksi alam dan

yang cukup dikenal adalah

harus ada obyek yang harus ditingkatkan mutu secara terus

“tebang rumpang”. Selama berkarya, beliau juga sebagai

menerus. Jadi, mengelola terdiri dari 3 elemen yaitu obyek,

peneliti selama 20 tahun dengan spesialisasi penelitian

hasil dan proses. Obyek harus bisa diukur atau terukur,

tentang aspek manajemen hutan. Meski sudah pensiun,

sehingga harus homogen. Yang heterogen tidak bisa

dengan gaya

diukur atau dikelola. Sehingga untuk mengelola sesuatu,

bicara yang lugas

beliau masih

aktif

menyuarakan gagasan tentang pengelolaan kehutanan.

harus dibagi pada unit-unit yang homogen atau yang disebut sebagai basis perencanaan. Hasil adalah obyek

Menurut bapak, siapakah Porkas Sagala itu ?

yang sudah ditingkatkan mutunya dan masih akan terus

Saya adalah seorang yang dilahirkan di tengah hutan,

ditingkatkan lagi. Hasil dan obyek harus dituangkan dalam

dan bekerja dan mengabdikan hidupnya untuk hutan dan

rencana desain (spek). Dalam ilmu membuat tegakan,

itu adalah saya.

menurut saya terdapat 3 kesalahan yaitu: pertama, tidak mempunyai obyek sehingga basis perencanaan

Mengapa bapak masih istiqomah terhadap kehutanan Indonesia? Saya

ingin

kehutanan

melihat

ditangani

tidak dapat dibuat dan sistem perencanaan tidak jelas. Kedua, tidak mempunyai spek

bahwa

(rencana desain) sehingga standar

dengan

mutu pekerjaan tidak jelas, evaluasi

baik, baik untuk produksi dan kelestariannya.

Saya

sulit dilakukan. Ketiga, hasilnya

yakin

heterogen,

tidak banyak orang yang tahu

tidak bisa dibuat.

Dalam tulisan dan statement bapak di beberapa pertemuan sering mengatakan bahwa ilmu kehutanan salah, apa maksudnya pak ? praktik

tidak

terukur, identitas dan database

menangani kehutanan ini.

Dalam

sehingga

Apa yang Bapak maksud manajemen terukur? Manajemen

terukur

maksudnya hutan yang akan dikelola dibagi berdasarkan bagian-bagian yang dapat di

ilmu

manajemen

seperti

manajemen tingkat tegakan

kehutanan di lapangan, obyek

rumpang

yang jelas adalah suatu keharusan,

petak

objek harus terukur standarnya

atau

dan

dalam

kuvio,tingkat satu

unit

pengelolaan.

(besteknya) dan peningkatan mutu

Apa beda rumpang dan kuvio?

terus menerus (continual development).

Rumpang dan kuvio sama, kalau

Contohnya adalah HTI, sebelum melakukan

rumpang dari istilah bahasa Indonesia, sedang

penananam harus sudah ditentukan besteknya, berapa pertumbuhannya per tahun, berapa hasil

kuvio dari bahasa finlandia.

panennya dsb. Selama ini fakultas kehutanan mengajarkan ilmu ukur dan silvikutur namun tidak mengajarkan apa saja yang harus diukur dan membaginya berdasarkan bestek. Harusnya ilmu kehutanan mengikuti ilmu kedokteran yang

Apa cita-cita Bapak yang selama ini diidamkan tentang hutan Indonesia? Saya

ingin

hutan

Indonesia

dikelola

dengan

membagi ilmunya berdasarkan bagian-bagian yang bisa

manajemen yang terukur, dibagi berdasarkan bestek yang

terukur seperti penyakit jantung, anak, dalam, THT, dll.

sama. Sehingga dapat diukur dan dikelola dengan baik.

Bapak sering mengatakan hutan harus dikelola, apa arti mengelola itu pak?

Apa pesan-pesan Bapak untuk para rimbawan saat ini?

Pada abad 18 lahir ilmu manajemen yang berfungsi

Saya

ingin

semua

rimbawan

bekerja

dengan

merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan

manajemen yang terukur, sehingga hutan dapat terkelola

mengawasi pekerjaan. Dalam manajemen, juga dilakukan

dengan baik.

14


FOKUS

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH):

BENTENG TERAKHIR RIMBAWAN MEWUJUDKAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI Oleh: Marinus Kristiadi Harun, S.Hut., M.Si.

C

tapak, (d) ketidakjelasan perbedaan tupoksi antara institusi pelestari dengan institusi pemanfaat dan (e) orientasi pengelola hanya pada areal yang menghasilkan kayu. Kelima faktor tersebut menyebabkan kegiatan kehutanan, seperti pengamanan areal hutan dan praktek-praktek silvikultur lainnya, serta rehabilitasi hutan dan lahan tidak berhasil. Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan sistem pengelolaan hutan di Indonesia yang mampu menjawab kelemahan tersebut. Sistem yang diharapkan mampu menjawab permasalahan di atas adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pengertian KPH secara umum adalah merupakan areal/wilayah yang didominasi oleh hutan dan mempunyai batas yang jelas, yang dikelola untuk memenuhi serangkaian tujuan yang ditetapkan

Pendahuluan

secara eksplisit sesuai dengan rencana pengelolaan jangka

ita-cita mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari

panjang. Keseluruhan wilayah KPH akan mempunyai batas

(PHL) pada sebagian besar kawasan hutan

yang jelas baik di lapangan maupun di peta. Suatu KPH

khususnya di luar Pulau Jawa sampai saat

mempunyai tujuan yang luas bagi keseluruhan unit KPH

ini masih belum tercapai. Faktor-faktor yang

dan dalam sub-sub unit KPH dimungkinkan untuk dikelola

menyebabkan belum tercapainya cita-cita mewujudkan

dalam regime manajemen yang berbeda dan terpisah

PHL antara lain adalah (Sirang, 2008): (a) lemahnya

(Sirang, 2008).

peranan dan fungsi lembaga pengelola di tingkat tapak,

Melalui pembangunan KPH diharapkan dapat dicapai

(b) belum adanya kepastian batas lokasi yang diketahui

sasaran-sasaran berikut: (1) mengurangi degradasi hutan;

dan diakui dengan baik oleh masyarakat sehingga status

(2) tercapainya PHL; (3) meningkatnya kesejahteraan

kawasan kurang jelas, (c) ketiadaan manajemen di tingkat

masyarakat lokal; (4) stabilisasi penyediaan hasil hutan; (5) BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013

15

mengembangkan tata pemerintahan

kelestarian lingkungan (environmetal

swasta/daerah, organisasi-organisasi

yang baik dalam pengelolaan hutan;

sustainability).

non

(6)

aspirasi

percepatan

rehabilitasi

dan

Secara

konseptual,

pemerintah,

dan

lembaga-

tersebut

lembaga penyuluh. Pada prinsipnya,

reforestasi; (7) memfasilitasi akses

memberikan kesan positif bahwa

jika para pihak memiliki komitmen,

pada pasar karbon. Namun dalam

KPHP Model Banjar sebaiknya dikelola

maka komitmen itulah yang akan

implementasinya,

dengan

membuka

pembangunan

para

pihak

pendekatan

Pengelolaan

banyak

peluang

bagi

KPH tersebut (khususnya di luar

Hutan Berbasis Ekosistem. Kedua,

semua

Pulau

menghadapi

Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar

jawaban-jawaban

permasalahan. Berdasarkan uraian

telah memiliki modal awal bagi

terhadap

tersebut

ini

suatu proses pembentukan KPHP

pengurusan

dibahas prospek dan tantangan KPH

Model Banjar. Hal ini ditunjukkan

Banjar. Hal ini termasuk komitmen

sebagai benteng terakhir rimbawan

dengan

yang

seluruh pihak yang berada dan terkait

dalam mewujudkan PHL.

kuat dari para pihak yang terlibat

dengan penggunaan ruang dalam

(stakeholders), yang telah berhasil

setiap kesatuan ekosistem (DAS)

Jawa)

masih

maka

pada

tulisan

adanya

komitmen

pihak

untuk

mengetahui

yang

skenario hutan

tepat

harmonisasi di

Kabupaten

Hasil Penelitian BPK Banjarbaru

untuk mempertahankan tata ruang

Terkait dengan KPH

yang

Beberapa hasil penelitian terkait

sudah

disepakati

bersama

secara

konsisten.

dengan KPH (dengan studi kasus

sampai

sejauhmana

Persoalannya

KPHP Model Banjar) yang telah

kompromi para pihak bisa ditemukan

kompromi-

pada suatu muara untuk mencapai PHL. Keempat, dalam perspektif multipihak, stakeholder yang terlibat tersebut

diskenariokan

sebagai

para penentu kebijakan sehingga

memetakan

permasalahan

dan

memiliki harapan-harapan ke arah pengurusan hutan yang efektif dan efisien dilakukan oleh Kehutanan

Balai Penelitian

(BPK)

Banjarbaru

dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, orientasi dari para pihak yang terlibat dalam pembentukan KPHP Model Banjar mencerminkan harapan bahwa pengelolaan hutan sebaiknya

bersifat

menyeluruh

(komprehensif) dengan berlandaskan pada dimensi kelestarian ekonomi (economic sustainability), kelestarian sosial

16

(social

sustainability)


dan

yang

berlandaskan

pada

aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan

tatanan

kebijakan

yang

Ketiga,

realita

menunjukkan

bahwa

mendukungnya. yang

ada

banyak pihak yang berkepentingan dengan

pembentukan

KPHP

Model Banjar, yakni: masyarakat, aparat

desa,

pemerintah

pusat,

DPRD, Pemerintah Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan, Dinas Permukiman dan Transmigrasi, Litbang

Kehutanan,

perusahaan

memunculkan posisi peranan semua pihak dalam suatu proses konsultasi dan

partisipasi

dalam

setiap

perumusan unit (kawasan), rencana dan pengelola secara detail terhadap areal-areal yang terkait pada calon unit-unit pengelolaan. Kelima, dalam

perspektif kelembagaan, suatu analisis

lahan baik masyarakat lokal maupun

terhadap

diperlukan

negara tidak dapat dibuktikan secara

untuk tujuan menemukenali pihak

legal yang disepakati bersama, (c)

Model

mana saja yang berhak dan/atau

praktek pemanfaatan sumberdaya

merupakan kawasan milik negara

memiliki minat atas hutan. Analisis

alam khususnya hasil hutan kayu

(state

tersebut diarahkan pada hak (right),

dan non kayu cenderung eksploitatif

pemukiman

tanggungjawab

sedangkan

desa di dalam kawasan yang belum

stakeholder

(responsibilities),

pengelolaan

lahan

Model Banjar sebagai berikut. Pertama,

lahan

Banjar

hutan

secara

property),

de

namun

warga

KPHP

yang

jure

adanya berupa

pendapatan (return), dan hubungan

bersifat ekstensif, (d) pengaturan

dilakukan

(relationships) antar mereka sehingga

hak-hak sumberdaya alam dalam

status state property yang close access

model kelembagaan dan aturan/tata

kawasan hutan merupakan sistem

secara de jure berubah menjadi

nilai dapat ditentukan berdasarkan

kelembagaan masyarakat lokal yang

open acces secara de facto. Kondisi

pertimbangan

bersifat dinamis sesuai perkembangan

ini menimbulkan opportunity sets

(Budiningsih, 2008; Budiningsih et al.

yang terjadi di masyarakat, (e) konflik

ikut mengambil sumberdaya lahan

2010).

lahan terjadi antar warga desa, antar

tersebut.

Hasil

penelitian

kolaboratif

enclave,

menyebabkan

Budiningsih

desa, desa dengan perusahaan, desa

Kedua, isu pokok dalam konflik

et al. (2010) yang menganalisis

dengan desa tetangganya, antar

lahan di KPHP Model Banjar ada 5,

tentang pengaruh hak atas lahan

warga desa dengan pendatang dan

yakni: (a) dualisme administrasi (satu

(land tenure) dalam pembangunan

(f) Penyelesaian konflik sumberdaya

tapak dua kewenangan), (b) IUPHHK

KPHP Model Banjar menyebutkan

cenderung bersifat normatif yang

tidak

beberapa hal berikut: (a) masyarakat

berarti penyelesaian konflik dilakukan

ekonomi

lokal secara de facto “menguasai”

oleh aparat desa yang didampingi

(d) potensi Pendapatan Asli Daerah

sumberdaya alam (kayu maupun

oleh tokoh masyarakat.

(PAD) dan (e) penegakan hukum

aktif,

(c)

pemberdayaan

masyarakat

terabaikan,

masih lemah.

non kayu) termasuk sumberdaya

Terkait dengan adanya konflik

lahan di dalam kawasan hutan, (b)

lahan, Harun et al (2012) menjelaskan

Ketiga, masalah yang timbul

kepastian

karakteristik konflik lahan di KPHP

dalam konflik lahan di KPHP Model

kepemilikan

hak

atas


17

Banjar

merupakan

masalah

atau

konflik struktural, yakni aktor yang

stakeholders tersebut.

institusi; (4) communication, upaya kebijakan

pembentukan KPHP Model Banjar

terlibat tidak berada pada tataran

pembentukan KPHP Model Banjar

secara nyata hadir setelah sebagian

yang

sesuai

besar hutan alam produksi telah

sama.

Konflik

struktural

Kelima,

analisis

dengan

metode

ROCCIPI

(structural conflict) adalah keadaan

adalah seperti uraian berikut:

dimana secara struktural atau keadaan

rule, point penting dari peraturan

mewujudkannya diperlukan berbagai

di luar kemampuan kontrolnya pihak-

perundangan terkait dengan KPH

strategi. Dalam hubungan ini dikenal

pihak yang berurusan mempunyai

adalah: (a) seluruh kawasan hutan

strategi pembentukan KPHP melalui

perbedaan status kekuatan, otoritas,

di Indonesia akan terbagi dalam

2 (dua) pendekatan atau alternatif,

kelas atau kondisi fisik yang tidak

wilayah-wilayah

akan

yakni: (a) alternatif komunikasi berupa

berimbang.

menjadi

KPH,

HPH,

sehingga

untuk

penguatan

deliniasi hutan produksi yang ada

sistem pengurusan hutan nasional,

di setiap kabupaten/kota se Provinsi

belas) stakeholders yang memiliki

provinsi, kabupaten/kota, (b) pada

Kalimantan Selatan ke dalam calon-

kepentingan dan pengaruh dalam

setiap wilayah KPH dibentuk institusi

calon unit KPHP dan (b) alternatif

pengelolaan

pengelola

komunikasi yang dilakukan untuk

terdapat

15

kawasan

hutan

di

KPHP Model Banjar yang dapat

jawab

dibedakan yaitu

dalam

kelompok

stakeholders

dari

dibebani

(lima

Keempat,

bagian

serta

(1)

yang

terhadap

bertanggung penyelenggaraan

mengantisipasi

kondisi

IUPHHK

berjalan,

dengan

tiga

kelompok

pengelolaan hutan. Institusi penge-

yang

yang

mewakili

lola ini merupakan Organisasi tingkat

prioritas kepada: IUPHHK yang telah

pemerintah,

tengah

dunia

tapak, (c) pemerintah, pemerintah

diperpanjang masa ijinnya, IUPHHK

usaha, dan masyarakat. Kebanyakan

provinsi dan pemerintah kab/kota,

yang

stakeholders

diserahkan

pada

posisi

sesuai kewenangannya bertanggung

kepada BUMN, IUPHHK yang atas

atau

pihak

jawab terhadap pembangunan KPH

keinginan

yang menentang kuat terjadinya

dan infrastrukturnya; (2) opportunity,

pembentukan KPHP terkait pada

perambahan lahan yang terjadi pada

pembangunan KPHP Model Banjar

areal kerjanya dan IUPHHK yang

pengelolaan lahan di KPHP Model

mempunyai peluang untuk resolusi

akan berakhir masa ijinnya, tetapi

Banjar, stakeholders tersebut yakni:

konflik

pertimbangan

dinilai masih layak untuk diusahakan

Polsek, Polhut, Dinas Pertambangan,

KPH dibangun dan dibentuk “lokal

kembali; (5) interest, pengelolaan

Kementerian Transmigrasi, IUPHHK,

specifik”, sehingga diharapkan dapat

hutan produksi ke dalam sistem KPHP

UPT KPHP Model Banjar (Dinas

lebih mengakomodasi kepentingan

adalah merupakan penyempurnaan

Kehutanan Kabupaten Banjar), BPKH,

masyarakat sekitar. Selain itu, KPH

dari

Penyuluh Kehutanan, dan Bapedda.

dapat

rutin

pengaturan tegakan, dan pengaturan

Posisi strong suports ditempati oleh

dengan

setempat,

kelembagaan yang dapat mendukung

Peladang

Kades/Pambakal.

sehingga diharapkan dapat segera

terwujudnya

mendukung

mengetahui dan merespon inspirasi

hutan

lapangan

dari masyarakat sekitar dan para

berwawasan

pihak

proceess,

strong

berada

pengelolaannya

opponent

dan

Stakeholders permasalahan disebabkan

ini riil

di

karena

menikmati

dengan

menjalin

komunikasi

masyarakat

terkait.

KPH

diharapkan

sendiri

melaksanakan

pengaturan

kawasan,

suatu

yang

pengelolaan

berkelanjutan lingkungan;

pembentukan

dan (6) KPHP

keuntungan secara ekonomi. Pada

mampu

menciptakan

alternatif

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:

posisi weak supports hanya ditempati

peluang

pemberdayaan

ekonomi

identifikasi dan deliniasi kawasan

oleh

LSM,

pada

dasarnya

LSM

lokal;

(3)

capacity,

titik

berat

hutan,

pembentukan

mendukung terhadap penyelesaian

pengelolaan KPHP Model Banjar

Bangun

KPHP,

Rancang

penetapan

KPHP,

masalah yang terjadi pada konflik

adalah profesionalisme di bidang

penataan hutan, dan pembuatan

lahan KPHP Model Banjar dengan

kehutanan. Hal ini adalah salah satu

Rencana Karya Pengusahaan Hutan;

catatan ada win-win solution. LSM

syarat yang diperlukan untuk dapat

(7) ideology, kebijakan pembentukan

mempunyai kewenangan rendah dari

terwujudnya

KPHP Model Banjar tidak akan ada

sisi kebijakan untuk menyelesaikan

hutan yang lestari. Oleh karena itu,

pengaruhnya

kasus

Perguruan

dalam suatu KPHP, organisasi atau

pengelolaan

Tinggi, FKAD dan Camat merupakan

kelembagaan yang akan ditempatkan

dilandasi oleh moral yang baik.

stakeholders yang menentang tetapi

hendaknya

sekurang-kurangnya

Moral adalah aspek normatif yang

kekuatannya lemah di sebabkan tidak

dapat memenuhi 3 (tiga) kapasitas

sangat penting dalam menjamin

mempunyai kapasitas yang cukup

pokok, yaitu: pengaturan kawasan,

aspek positif dari suatu kebijakan dan

sehubungan dengan Tupoksi dari

pengaturan tegakan, dan pengaturan

moral menjadi spirit of soul dalam

18

yang

terjadi.


suatu

pengelolaan

dalam hutan

perbaikan

apabila

tidak

pengelolaan hutan. Kerusakan hutan

kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten

penyusunan program pembangunan

di Indonesia yang meningkat selama

Banjar dan BPKH (UPT Kemenhut).

mengingat potensi yang besar dari

ini dipengaruhi oleh pelaksanaan

Isu

pemberdayaan

masyarakat

pengelolaan KPHP Model Banjar.

kebijakan tanpa moral, oleh karena

yang

terbaikan

pemerintah

itu moral hazard merupakan titik awal

dipengaruhi oleh lemahnya kinerja

masih lemah merupakan akibat dari

kerusakan hutan.

aparat pemerintah yakni: Kades/

kinerja aparat keamanan (POLHUT)

Keenam, resolusi konflik yang ditawarkan

dalam

penelitian

oleh

Isu

penegakan

hukum

yang

Pambakal, Camat dan Bappeda. Akibat

yang buruk yang berakibat pada

ini

isu 2 ini peladang menjadi pihak yang

perambahan

lahan

hutan

dan

adalah upaya “mengubah konflik

paling dipengaruhi karena kondisi

kegiatan ilegal lainnya. Gambar 1

menjadi kemitraan yang sejajar”,

ekonomi dan tingkat pendidikan

tersebut juga dapat mengidentifikasi

hal ini dilakukan dengan langkah-

mereka yang rendah menyebabkan

hubungan antar isu pokok sehingga

langkah berikut: (a) membangun

tidak

dapat

kepercayaan

(trust

bekerja di sektor pertanian subsisten

tersebut

menumbuh

kembangkan

(perladangan

perkebunan

dipengaruhi oleh isu yang lain.

Kehutanan

Antar

building), Desa

(b)

Forum (FKAD),

ada

alternatif dan

lain

selain

diketahui

bagaimana

isu

mempengaruhi

atau

berkepentingan

Cara ini akan memudahkan untuk

yang

dengan isu ini berkaitan dengan visi

memilah dan menata bagaimana

independen, (d) komunikasi yang

dan misi mereka untuk mendorong

memprioritaskan isu tersebut untuk

efektif dan (e) regulasi yang disepakati

pemberdayaan masyarakat.

dapat diatasi dan diselesaikan melalui

(c)

menyiapkan

tim

ahli

tradisional).

LSM

bersama. Pembelajaran berharga dari

Isu

konflik lahan di KPHP Model Banjar

Daerah

adalah pentingnya untuk melakukan

dipungut akan sangat mempengaruhi

menyebabkan

hal-hal berikut: kepastian hukum

kinerja

dan

hutan untuk kegiatan ilegal (ladang,

(formal/informal),

Potensi (PAD) Dinas

Pendapatan yang

tidak

Kehutanan

Asli

program atau kebijakan pemerintah.

bisa

Isu penegakan hukum yang lemah perambahan

lahan

kenyamanan

BAPPEDA Kabupaten Banjar, karena

kebun, pertambangan emas, dll) dan

keberlanjutan

salah satu sumber APBD adalah PAD,

menyebabkan IUPHHK tidak aktif,

usaha. Ketiga hal tersebut berlaku

hal ini akan berkaitan juga dengan

dikarenakan aspek sosial yang belum

berusaha

dan

tidak saja untuk masyarakat dan perusahaan yang berkonflik, tapi sangat penting juga bagi pemerintah sebagai jaminan untuk masuknya investasi, peningkatan kesejahteraan dan

lapangan

pekerjaan,

serta

peningkatan PAD. Tantangan Mewujudkan KPH Isu yang dipersoalkan dalam permasalahan konflik lahan dalam KPHP

Model

Banjar

mempunyai

hubungan yang erat dan timbal balik

kepada

stakeholders

yang

berperan dalam kasus ini. Keterkaitan stakeholders dengan isu pokok perlu dianalisis agar penyelesaian persoalan lebih terarah dan jelas sehingga isu yang satu tidak memicu isu yang lain dan memperparah persoalan yang ada di kawasan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Gambar 1. Isu dualisme administrasi dan penegakan

hukum

yang

masih

lemah serta IUPHHK yang tidak aktif merupakan isu yang di pengaruhi

Keterangan: -

Isu 1 : IUPHHK tidak aktif

-

Isu 2 : Pemberdayaan masyarakat yang terabaikan

-

Isu 3 : Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

-

Isu 4 : Penegakan hukum masih lemah

-

Isu 5 : Dualisme administrasi (satu tapak dua kewenangan) : Hubungan antara stakeholders dengan isu : Hubungan antar isu Gambar 1. Hubungan Stakeholders dengan Isu Pokok dan Hubungan Antar Isu (Bryson 2004 diadaptasi dari Bryant 2003). BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013

19

dapat

baik.

bangkan. Di sini masyarakat dapat

dihadapi oleh masyarakat. Pember-

Faktor inilah yang menyebabkan

diselesaikan

dengan

membentuk panitia kerja, melakukan

dayaan adalah bukan hanya konsep

maraknya

perambahan

pembagian tugas, saling mengawasi,

ekonomi, atau hanya konsep politik.

kawasan KPHP Model Banjar menjadi

kegiatan

merencanakan kegiatan, dan lain-lain.

Pemberdayaan adalah konsep yang

tak terkendali dan tanpa aturan yang

Lembaga-lembaga adat yang sudah

menyeluruh atau holistic (Kartasas-

jelas.

ada sebaiknya perlu dilibatkan karena

mita, 1997). Hal ini dapat diartikan

lembaga inilah yang sudah mapan,

bahwa pemberdayaan tidak saja me-

tinggal meningkatkan kemampuan-

numbuhkan dan mengembangkan

Konsep Strategi Resolusi Konflik dan

nya saja. Kemampuan masyarakat

nilai tambah ekonomi, tetapi juga

diskusi dengan pakar ada 4 level

Berdasarkan

hasil

FGD

yang dapat dikembangkan antara

nilai tambah sosial dan nilai tambah

hirarki yang mempengaruhi strategi

lain: kemampuan untuk berusaha, ke-

budaya. Dengan demikian, tujuan

resolusi konflik lahan di KPHP Model

mampuan untuk mencari informasi,

akhirnya adalah memandirikan ma-

Banjar yaitu: (1) level fokus (goal);

kemampuan untuk mengelola kegi-

syarakat, dan membangun kemam-

(2) level aspek (criteria) yakni: faktor

atan, kemampuan dalam pertanian

puan untuk memajukan diri ke arah

yang berpengaruh; (3) level sasaran

dan masih banyak lagi sesuai dengan

kehidupan yang lebih baik secara

(subcriteria) yakni aspek pengelolaan

kebutuhan atau permasalahan yang

berkesinambungan.

dan

(4)

level

alternatif

strategi

kebijakan pengelolaan (alternative) yakni alternatif strategi pengelolaan yang disajikan pada Gambar 2. Berdasarkan hasil AHP diperoleh prioritas alternatif strategi yang bisa dikembangkan

pada

konflik

di

lahan

pengelolaan KPHP

Model

Banjar namun karena selisih nilai bobot alternatif yang tidak begitu jauh mengindikasikan bahwa dari ketiga konsep tersebut (penguatan organisasi, jaminan dan kepastian hukum

serta

pembinaan

dan

pengawasan) tidak bisa berdiri sendiri tetapi saling terkait dan harus saling

Gambar 2. Struktur Hirarki Analisis Strategi Resolusi Konflik Lahan di KPHP Model Banjar

bersinergi. Ketiga konsep tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

hukum.

di lingkungannya tidak ada atau

pemberda-

Penegakan hukum lingkungan meru-

seolah berada dalam hutan rimba

yaan masyarakat. Awandana (2010)

pakan mata rantai terakhir dalam

yang

menjelaskan bahwa pemberdayaan

dalam siklus pengaturan (regulatory

hukum

adalah suatu proses yang memba-

chain)

kebijakan

mengelola konflik lahan di KPHP

ngun manusia atau masyarakat me-

lingkungan. Urutan siklus pengaturan

Model Banjar. Penegakan hukum

lalui

perencanaan

merupakan

Pertama,

konsep

pengembangan

masyarakat,

kemampuan

penegakan

perencanaan kebijakan

yakni:

1)

tanpa

aturan.

sangat

Penegakan

diperlukan

alternatif

dalam

kebijakan

perilaku

perundang-undangan (legislation); 2)

prioritas kedua yaitu jaminan dan

masyarakat dan pengorganisasian

penentuan standar (standard setting);

kepastian hukum

masyarakat.

3) pemberian izin (lizensing);

4)

untuk mencapai sasaran pengelolaan

yang perlu diubah adalah perilaku

penerapan (implementation); dan 5)

KPHP Model Banjar yang adil dan

yang merugikan masyarakat atau

penegakan hukum (law enforcement).

manusiawi.

yang menghambat peningkatan ke-

Lemah kuatnya penegakan hukum

dilaksanakan

sejahteraan masyarakat. Pengorga-

oleh

menentukan

masyarakat melakukan perambahan

nisasian

merupakan

persepsi ada tidaknya hukum oleh

kawasan hutan dan kegiatan ilegal

suatu upaya masyarakat untuk saling

masyarakat. Bila penegakan hukum

lainnya. Penegakan hukum dalam

mengatur dalam mengelola kegiatan

oleh

masyarakat

pengelolaan konflik lahan di KPHP

atau program yang mereka kem-

akan beranggapan bahwa hukum

Model Banjar memerlukan adanya

20

perubahan

Kedua,

Perilaku

masyarakat


masyarakat

aparat

aparat

akan

lemah,

yang digunakan

Penegakan untuk

hukumnya mencegah

koordinasi dengan aparat penegak

menyeluruh tersebut harus didukung

pengelola untuk masing-masing BKPH

hukum seperti Polsek, Kejaksaan/

oleh kebijaksanaan lintas sektoral dan

beserta sarana dan prasarananya

Pengadilan Negeri. Kegiatan-kegiatan

keterpaduan antar Dinas dan Instansi

guna memperhitungkan perkiraan

dalam

yang

beban

rangka

pencegahan tindakan

pengawasan

dilaksanakan

represif

dan

melalui

seperti

patroli

terkait

dengan

kehutanan.

tetap

anggaran

Kompleksitas permasalahan pena-

pemerintah dalam pengelolaan KPHP

nganan

Model Banjar, (3) sosialisasi secara

konflik

lahan

di

KPHP

rutin, operasi gabungan, operasi

Model Banjar memerlukan langkah-

menyeluruh

dan

fungsional dan tindakan preventif

langkah yang manusiawi, terpadu

masyarakat

dalam

melalui

penyuluhan.

tahunan

intensif

kepada

kawasan

dan

Keberhasilan

dan adil. Pada dasarnya terdapat

pemangku kewenangan administratif

penegakan hukum dipengaruhi oleh

3 (tiga) prinsip kerjasama dalam

dalam

kemampuan penegak hukum dalam

pengembangan

kelembagaan

kelurahan/desa) tentang keberadaan

mengatasi hambatan dan kendala

kehutanan

kolaborasi

managemen KPHP Model Banjar

yakni: 1). hambatan dan kendala

manajemen, yakni: 1). sinergi dan

guna memberikan penjelasan tentang

yang berupa tingkat pengetahuan

kemitraan,

kedudukan/posisi

masyarakat

para

peladang

masyarakat/

yang

dituntut untuk berbagi peran dan

pemukiman dalam kawasan KPHP

fungsi di dalam pengelolaan KPHP

serta memperjelas hal-hal yang dapat

yang berbeda; 2). kesadaran hukum

Model Banjar; 2). partisipatif, yaitu

dilakukan bersama antara masyarakat

masyarakat masih rendah; 3). belum

melalui pelibatan seluruh pelaku di

dalam kawasan dengan managemen

jelasnya peraturan hukum terkait

bidang tersebut, yang merupakan

KPHP. Dan jika diperlukan dapat

dengan keberadaan 34 desa di dalam

pengembangan

dilakukan

hutan, karena proses enclave sedang

utama pelaku, yaitu: pemerintah,

partisipatif dengan masyarakat untuk

berjalan;

pemegang IUPHHK dan masyarakat;

mengurangi konflik klaim atas lahan

3). bersifat holistik (multisektoral

di masa mendatang, (4) identifikasi

dan multidimensional), yaitu dengan

interest dan persepsi masyarakat

didukung oleh struktur organisasi,

di dalam kawasan tentang pola-

administrasi dan mekanisme kerja

pola pencaharian sehari-hari agar

tekanan pada lima hal, yaitu : 1)

lembaga

dapat bersinergi dengan program-

berkenaan

sosial,

pengelolaan KPHP Model Banjar.

program

2) berkaitan dengan hal-hal yang

Selain itu didukung pula oleh faktor

dilaksanakan oleh managemen KPHP,

abstrak yang menentukan perilaku

perundang-undangan atau peraturan

(5)

individu

4).

beragam

yaitu

(kecamatan,

dapat menyebabkan persepsi hukum

hukum

yang

berbasis

kawasan

integritas

yang

masih

penegak

rendah;

5).

masalah pembiayaan. Ketiga,

konsep

Kelembagaan

kelembagaan.

(institusi)

dengan

aspek

terkait

unsur

dengan

kegiatan

kehutanan

pembentukan

pemetaan

yang

akan

kelembagaan

sosial,

daerah yang terkait dengan bidang

masyarakat serta pelatihan-pelatihan

kehutanan khususnya pengelolaan

yang perlu oleh managemen KPHP

seperangkat tata kelakuan atau cara

lahan pada kawasan KPHP Model

dengan

bertindak yang mantap dan sudah

Banjar. Berdasarkan uraian tersebut

setempat dapat menjadi mitra KPHP

berjalan

maka

dalam pengelolaan kawasan KPHP

berkaitan

lama

sistem

yang

tiga

perilaku,

3)

dalam

memberi

dari

dengan

dalam

kehidupan

dapat

disusun

konsep

masyarakat, 4) ditekankan pada pola

pengelolaan konflik lahan di KPHP

perilaku yang disetujui dan memiliki

Model Banjar seperti pada Gambar 3.

sanksi dalam kehidupan masyarakat

Secara

keseluruhan

dengan

tujuan

agar

masyarakat

Model Banjar. Penutup

dan 5) pelaksanaan kelembagaan

kondisi KPHP Model Banjar saat ini,

diarahkan

beberapa hal yang paling diperlukan

konflik lahan di KPHP Model Banjar

untuk

pada

cara-cara

memecahkan

baku

masalah

Pembelajaran

berharga

dari

guna resolusi konflik lahan adalah:

adalah pentingnya untuk melakukan

yang terjadi dalam sistem sosial

(1)

assessment

hal-hal berikut: (a) kepastian hukum

tertentu

(Syahyuti,

2003).

identifikasi

dan

Dalam

detail untuk masing-masing BKPH

(formal/informal), (b) kenyamanan

rangka pengelolaan konflik lahan

yang telah direncanakan dari segi

berusaha

di KPHP Model Banjar diperlukan

tata ruang, potensi kawasan, sosial

usaha. Ketiga hal tersebut berlaku

kebijaksanaan

ekonomi masyarakat serta ekologi

tidak saja untuk masyarakat dan

sistem pengelolaan hutan bersama

sehingga

masyarakat secara terpadu, yang

berat

mengkaitkan seluruh komponen dan

kawasan

mekanisme pelaksanaan operasional kehutanan.

daya manusia (quantity & quality)

dan

pengembangan

Kebijaksanaan

yang

ditentukan

(c)

keberlanjutan

titik

perusahaan yang berkonflik, tapi

pengelolaan

sangat penting juga bagi pemerintah

masing-masing

sebagai jaminan untuk masuknya

BKPH, (2) analisis kebutuhan sumber

investasi, peningkatan kesejahteraan

dan

dapat

dan,

prioritas untuk

lapangan

pekerjaan,

serta


21

LINTAS PERISTIWA

Kunjungan anak-anak TK Fantasya Banjarbaru ke kantor BPK Banjarbaru pada bulan Maret 2013.

Pelatihan Teknik Pembibitan Tanaman Kehutanan Kerjasama antara BPK Banjarbaru dengan PT. ARUTMIN pada bulan Maret 2013 di kantor BPK Banjarbaru

Temu Teknis Kaji Terap Kehutanan Bakorluh di BPK Banjarbaru pada bulan April 2013.

Pengenalan Hutan dan Lingkungan di KHDTK Kintap yang diikuti oleh siswa-siswi SMA Kanaan Banjarmasin pada bulan April 2013

Pembinaan Kepegawaian BPK Banjarbaru di Loksado Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan pada bulan Juni 2013

Pemasyarakatan IPTEK BPK Banjarbaru di KHDTK Riam Kiwa tentang Teknik Pembuatan Tanaman pada bulan Juni 2013.

Altek Teknik Budidaya Gaharu BPK Banjarbaru di Kandangan pada bulan Juni 2013.

Pameran foto riset pada ekspose 30 tahun BPK Banjarbaru di Novotel Banjarmasin, pada bulan September 2013

Sosialisasi KHDTK pada anak sekolah/pramuka se-kabupatenTanah Laut di KHDTK Kintap pada bulan November 2013

Penyematan tanda Peserta oleh Kabalai pada Pemasyarakatan IPTEK BPK Banjarbaru di KHDTK Rantau tentang Budidaya Gaharu di bulan November 2013.

Kunjungan Duta Besar Norwegia di KHDTK Tumbang Nusa, pada bulan Desember 2013

Pemasyarakatan IPTEK BPK Banjarbaru di KHDTK Tumbang Nusa tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada bulan Desember 2013.

22


LENSA

Pagi itu cerah cuaca sangat cerah, sangat cocok untuk hunting foto. Udara segar yang kuhirup membuat semangatku semakin menjadi untuk menyusuri jalan tanah aku berkeliling. Sampai pada plot tanaman uji jenis, aku tertarik pada tegakan Shorea leprosula Mentari hangat dengan biru langit membingkai alam pagi itu paru-paruku bermain dengan oksigen bersih di sekitarku. Sepasang kakiku mengajakku melangkah menyambut romansa hijau hutanku. Jalan tanah menuntunku menuju plot uji jenis Mataku tergelitik menatap rimbunnya pepohonan... Di usianya yang menginjak dewasa, mereka tampak anggun dan kokoh... Hijau daunnya menyelimuti tubuh yang tinggi tegap Biarkan lensa kameraku mengabadikan kemolekakanmu... Shorea leprosulaku, merantiku... Suatu pagi di KHDTK Kintap bersama merantiku...

Keterangan foto: Tegakan Shorea leprosula umur 23 tahun di KHDTK Kintap. Tinggi mencapai 20 meter dan diameter 20 cm. Kamera Canon EOS 7D Lensa EF 24-70mm f/2.8 II USM Shutter Speed 1/100 detik Aperture 8.0 Iso 200 Focal lenght 24mm


23

Fisher, S., J. Ludin., S. Williams., I.D. Abdi., R. Smith dan S. Williams. 2001.

Mengelola

Konflik

Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak. The British Council Indonesia. Jakarta. Fuad, H.F. dan S. Maskanah. 2000. Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan

Sumber

Daya

Hutan. Pustaka Latin. Bogor. Kartasasmita G. 1996, Pembangunan untuk

Rakyat

Memadukan

Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES. Jakarta. Saaty

TL.

1993.

Pengambilan

Keputusan Bagi Para Pemimpin: Proses Hirarki Analitik untuk

Gambar 3. Bagan Konsep Pengelolaan Konflik Lahan KPHP Model Banjar

Pengambilan peningkatan PAD.

Bryson JM. 2004. What to Do when

Keberadaan Forum Kehutanan Antar

Desa

(FKAD)

di

wilayah

Stakeholders Matter: Stakeholder Identification

and

Analysis

KPHP Model Banjar perlu terus

Techniques. Public Management

diberdayakan agar dapat semakin

Review Vol 6 issue 1 2004: 21-53.

berperan dalam penyelesaian konflik

Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar.

lahan pada khususnya dan konflik

2010. Rancang Bangun KPHP

kehutanan pada umumnya.

Kabupaten Banjar. Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar.

Bahan Bacaan

2011. Laporan Valuasi Ekonomi

Baplan, 2006. Pembentukan Unit

KPHP Kabupaten Banjar.

Pengelolaan. Badan Planologi

Dunn WN. 2003. Pengantar Analisis

Kehutanan-Departemen

Kebijakan Publik. Gadjah Mada

Kehutanan.

University Press. Jogjakarta.

www.dephut.go.id/

info Baplan.htm

24


Keputusan

dalam Situasi yang Kompleks terjemahan Decisions Making for Leaders : The Analytical Hierarchy Process for Decissions in Complex World. LPPM dan PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. Syahyuti. 2003.

Alternatif Konsep

Kelembagaan untuk Penajaman Operasionalisasi

dalam

Penelitian

Forum

Sosiologi;

Penelitian Agroekonomi Vol. 21 Nomor 2; Bogor.

FOKUS

KPH & Perdagangan Karbon Oleh: Dr. Acep Akbar

K

Pendahuluan

diperlukan agar

esatuan

Pengelolaan

perdagangan

Hutan

karbon

(KPH)

(Carbon

informasi umum tentang fungsi KPH,

dan

jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan KPH, perdagangan

trading)

karbon, dan fungsi KPH dalam perdagangan karbon dapat

merupakan dua istilah yang sedang menjadi

diimplementasikan.

topik hangat pada pengelolaan hutan Indonesia

(istilah KPH selama ini digunakan Perhutani yang merujuk

Sekilas Fungsi KPH

pada Kesatuan Pemangkuan Hutan di Jawa). KPH dapat

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagaimana

diartikan sebagai satuan unit pengelola hutan, sedangkan

diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun

perdagangan karbon merupakan pola usaha/bisnis baru

2007 adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi

dalam memanfaatkan hutan. Hutan dinilai tidak hanya

pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara

kayu atau HHBK-nya saja, melainkan jumlah karbon yang

efisien dan lestari. Setiap KPH akan dipimpin oleh Kepala

dikandungnya juga dinilai. Kedua hal tersebut apabila

KPH yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab

dipadukan akan menjadi sistem usaha dan manajemen

dalam mengelola hutan dalam wilayah yang dikelolanya.

baru yang perlu dipahami secara seksama oleh masyarakat.

Dengan pola pengelolaan seperti ini kontrol pemerintah

KPH sebagai paradigma baru pengelolaan hutan

akan lebih efektif, karena KPH itu sendiri merupakan

sesuai fungsi pokok dan peruntukannya baik sebagai

lembaga pelaksana dari kebijakan kementerian kehutanan,

hutan produksi, hutan lindung maupun hutan konservasi

pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.

akan berperan maksimal apabila dikelola oleh organisasi

Organisasi

KPH

mempunyai

tugas

dan

fungsi

KPH yang notabene merupakan perpanjangan tangan

menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:

pemerintah

tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,

tentunya

berorientasi

kelestarian

dan

keuntungan. Pemanfaatan hutan melalui jasa pengikat

pemanfaatan

karbon dioksida (CO2) di udara untuk memitigasi gas

rehabilitasi dan reklamasi, serta perlindungan hutan dan

rumah kaca dan sebagai penyimpan karbon (carbon

konservasi alam. Aktivitas tata hutan meliputi : tata batas,

stock) yang tidak teremisikan ditujukan untuk lebih

inventarisasi hutan, pembagian kedalam blok atau zona,

menjamin pengurangan kerusakan hutan. Pemahaman

pembagian kedalam petak dan anak petak, dan pemetaan.

KPH dan perdagangan karbon oleh semua pihak sangat

Dokumen tersebut disusun dalam bentuk buku dan peta

hutan,

penggunaan

kawasan

hutan,


25

penataan KPH.

Sebagai contoh, untuk pemanfaatan kawasan pada hutan

Kepala KPH harus mampu menyusun rencana

lindung, jenis usaha yang dapat dilakukan adalah : (1)

pengelolaan hutan di wilayahnya dalam jangka panjang

budidaya tanaman obat, (2) budidaya tanaman hias, (3)

(Misalnya 25 tahun) serta menentukan tujuan pengelolaan

budidaya jamur, (4) budidaya lebah, (5) penangkaran satwa

yang akan dicapai KPH. Dari rencana jangka panjang itulah

liar, (6) rehabilitasi satwa liar, (7) dan (8) budidaya hijauan

akan disusun beberapa rencana jangka pendek (misalnya

makanan ternak. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan

5 tahun) yang lebih operasional disusun oleh pejabat

lindung yang potensial dapat dilakukan di antaranya

yang ditunjuk oleh Kepala KPH. Dengan demikian sebuah

adalah : (1) pemanfaatan jasa aliran air, (2) pemanfaatan

rencana realistis akan tersusun baik di kawasan hutan

air, (3) wisata alam, (4) perlindungan keanekaragaman

lindung dan hutan produksi maupun hutan konservasi. KPH

hayati, dan (5) penyerapan dan penyimpanan karbon.

dapat terbagi menjadi KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan

Dalam pelaksanaannya pelaku usaha yang dapat

Lindung), KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi),

terdiri dari perorangan, koperasi, badan usaha milik

dan KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi).

swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah dikoordinir oleh KPH. Lama izin usaha yang dapat

Jenis-jenis

Usaha

Yang

Dapat

Dilakukan

Oleh

Organisasi KPH

satu tahun. Luas areal yang dapat diberikan izin usaha

Pemanfaatan memanfaatkan

diberikan adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap

hutan

kawasan

adalah hutan,

kegiatan memanfaatkan

untuk

adalah paling luas 50 hektar per izin dan pelaku usaha

jasa

dapat diberikan 2 macam izin di dalam satu Kabupaten/

lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan

kota.

kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu

Khusus usaha penyerapan dan penyimpanan karbon

secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat

hutan dapat diberikan izin yang cukup lama yaitu dapat

dengan tetap menjaga kelestariannya sehingga diperoleh

mencapai 30 tahun, sedangkan syarat luasan mengikuti

manfaat

manfaat

kelayakan kebutuhan investasi. Izin usaha penyerapan dan

ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi

lingkungan,

manfaat

sosial,

dan

penyimpanan karbon dapat diberikan baik di dalam hutan

utamanya. Dalam aplikasinya pengelolaan hutan harus

lindung maupun hutan produksi.

memberdayakan masyarakat dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan kemitraan.

Izin

dapat

diperoleh

dari

Menteri

Kehutanan,

Gubernur, dan Bupati/Walikota atas sepengetahuan kepala

Usaha-usaha potensial yang dapat dilakukan oleh

KPH. Untuk itu, peran Menteri Kehutanan, Gubernur, dan

KPH tergantung kepada fungsi hutan yang akan dikelola.

Bupati/Walikota adalah sebagai Pembina KPH. Dalam

26


Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2010,

organik baik berupa biomassa hidup maupun biomassa

izin usaha pemanfaatan hutan oleh Gubernur, Bupati dan

mati yang semuanya mengandung senyawa karbon

Walikota diberikan hanya untuk hutan lindung dan hutan

organik. Setiap satuan biomassa kering mengandung

produksi, Sedangkan untuk hutan konservasi menjadi

kurang lebih 50% senyawa karbon organik (Brown,1997).

kewenangan Menteri Kehutanan.

Biomassa hidup terdiri batang, cabang, ranting, daun,

Ada dua tipe organisasi KPH yaitu type A dan type B.

dan akartumbuhan yang masih hidup di dalam hutan.

Susunan organisasi KPHL dan KPHP Provinsi,Kabupaten/

Biomassa mati terdiri dari serasah, dahan, ranting, dan

Kota type A terdiri dari : (1) Kepala KPH, (2) Sub Bag Tata

akar yang telah mati. Khusus hutan rawa gambut, tanah

Usaha, (3) Seksi, paling banyak 2 seksi), dan (4) Kelompok

gambut merupakan biomassa mati yang berpotensi besar

Jabatan Fungsional. Organisasi KPH type B terdiri dari :

mengandung karbon hutan. Biomassa hutan terdiri dari

(1) Kepala KPH, (2) Sub Bag Tata Usaha, dan (3) Kelompok

biomassa atas (above ground biomass) dan biomassa bawah

Jabatan Fungsional. Pengelolaan hutan dengan basis KPH

(bellow ground biomass). Biomassa atas hutan adalah

ini akan menjadikan pemerintah lebih mengetahui kondisi

berupa batang, cabang, ranting, dan daun, sedangkan

komunitas hutan di lapangan karena organisasi KPH akan

biomassa bawah berupa akar dan tanah gambut. Pada

lebih dekat dengan obyek hutan yang dikelolanya. Dengan

kondisi biomassa yang padat, vegetasi tumbuhan bawah

demikian permasalahan hutan akan lebih dipahami dan

dapat dihitung sebagai biomassa atas.

ditindaklanjuti dengan pengusahaan hutan yang konkrit

Terjadinya perubahan iklim telah banyak dibuktikan

dan realistis agar menguntungkan pemerintah dan

secara ilmiah. Musim kemarau yang semakin panjang

masyarakatnya. Selain itu, fungsi kontrol pemerintah akan

serta musim penghujan yang relatif pendek dengan

lebih intensif akibat manajemen yang bersifat internal. Kini

intensitas hujan yang tinggi merupakan bukti nyata

pola manajemen pengelolaan hutan dengan satuan KPH

adanya perubahan iklim. Hal ini berdampak pada

akan menghadapi bisnis baru yaitu perdagangan karbon

berbagai kehidupan manusia seperti kekeringan yang

yang berskala internasional.

berkepanjangan, gagal panen, krisis pangan, air bersih, pemanasan permukaan laut serta banjir dan tanah longsor.

Perdagangan Karbon Hutan

Dampak perubahan iklim akan sangat dirasakan oleh

Perdagangan karbon hutan adalah jual beli karbon

negara berkembang akibat tidak mampu membangun

dalam bentuk senyawa karbon organik yang dikandung

struktur untuk beradaptasi, walaupun negara maju pun

komunitas hutan setelah dikonversi kedalam bentuk

merasakan dampak perubahan iklim.

senyawa karbon dioksida (CO2). Hutan terdiri dari bahan


27

Upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim

untuk JI. Pengurangan emisi yang disertifikasi (Certified

secara global telah dimulai sejak diadakannya Konferensi

Emission Reduction, CER) untuk CDM, dan unit jatah emisi

Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (Earth summit) di Rio De Janeiro

(Assigned Amount Unit, AAU). CDM/MPB memungkinkan

Brazil tahun 1992. Pada KTT yang dikenal dengan nama

Indonesia sebagai negara berkembang menghasilkan

United Nation Conference on Environment and Development

Sertifikat

(UNCED) tersebut, lebih dari 180 negara telah sepakat

pembangunan hutan tanaman sebagai bagian dari proyek

untuk mengadopsi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan

Aforestation/Reforestation Kehutanan.

Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim (United Nations

Penurunan

Emisi

(CER)

melalui

kegiatan

Kini peluang perdagangan karbon selain dapat

Frameworks Convention on Climate Change, UNFCCC)

dilakukan

dengan tujuan untuk menstabilkan emisi gas rumah kaca

dilakukan melalui skema REDD+ (Reducing Emission

(GRK) dunia ke atmosfer pada tingkat tertentu sehingga

From Deforestation and Degradations). Kyoto Protokol

tidak membahayakan sistem iklim bumi dan sebanyak 154

menghasilkan mekanisme CDM yang salah satunya adalah

wakil Negara telah menandatangani UNFCC tersebut. Pada

Aforestation-Reforestation CDM, sehingga Indonesia layak

tanggal 21 Maret 1994, UNFCCC pun telah mempunyai

untuk mendapatkan kegiatan. Namun demikian, walaupun

melalui

mekanisme

CDM

juga

dapat

kekuatan hukum. Indonesia ikut meratifikasi

UNFCCC

tersebut

dengan keluarnya Undang-undang No.6 Tahun 1994 tentang perubahan iklim. Sejak tahun 1995, para pihak telah bertemu setiap tahun melalui Konferensi Para Pihak (Conference on Parties, COP) guna menerapkan dan mengimplementasikan kerangka kerja tersebut. Hasil dari COP ke 3 di Kyoto tahun 1997, yang dikenal dengan Protokol Kyoto telah mengadopsi aturan

hukum

mengikat

(legal

binding) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) bagi negara industri yang diistilahkan dengan negara Annex I. Negara Annex I akan mengurangi total GRK sedikitnya 5% dibandingkan dengan tingkat GRK pada tahun 1990, yang harus dicapai

pada

tahun

2008-2012.

Populasi burung di hutan akan terjaga dengan baik seiring dengan kondisi hutan yang terus membaik pula.

Dengan target tersebut seluruh negara maju yang terdaftar dalam Annex I harus menurunkan emisi karbon gas rumah kaca

di Indonesia reforestasi telah membudaya lama dan secara

sebesar 13,7 Giga Ton.

finansial ekonomi menguntungkan, ternyata proses untuk

Untuk mencapai target penurunan emisi karbon, maka

mengajukan kegiatan ini menuju mekanisme A/R CDM

timbulah semacam perdagangan karbon dengan skenario

tidak mudah. Diantara persayaratan pengajuan yang

mekanisme Kyoto yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu Joint

belum bisa dipenuhi Indonesia adalah criteria lahan/lokasi

Implementation (JI), mekanisme pembangunan bersih

MPB yang harus bebas konflik. Kriteria layak berdasarkan

(Clean development Mechanism, CDM), dan Perdagangan

definisi Protokol Kyoto diantaranya tidak mempunyai

Emisi (emission trading, ET). Mekanisme Pembangunan

resiko sosial yang tinggi seperti kepadatan penduduk yang

Bersih (MPB) atau CDM adalah satu-satunya mekanisme

tinggi, pendidikan yang terlalu rendah, dan kepemilikan

fleksibel

dapat

lahan yang tidak jelas. Selain itu, kebutuhan waktu dan

berpartisipasi, sedangkan JI dan ET hanya dapat dilakukan

biaya untuk memperoleh sertifikasi dan proses konsultasi

antara negara maju. Mekanisme tersebut menghasilkan

telah menjadi penghambat pengembang. Solusi melalui

unit pengurangan emisi (Emission Reduction Unit, ERU),

pembentukan forum MPB di daerah yang berfungsi dalam

28

dimana

negara-negara


berkembang

koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi kegiatan MPB sangat diperlukan untuk mengurangi biaya pengurusan. Aturan perdagangan karbon tertuang didalam PP No. 20 Tahun

Gt CO2 (1,3 Gt C), potensi pengurangan emisi antara 1050%, dan harga $ 7-20/tCO2,potensi pasar adalah US $ 2-31 milyar per tahun. Hasil studi IFCA (2007), Indonesia,

dengan menggunakan data laju deforestasi antara tahun

2012. Perdagangan karbon dalam skema REDD muncul

2000-2005 sekitar 1,2 juta hektar pertahun dan asumsi

setelah diketahui bahwa terdapat penurunan stok karbon

stok karbon antara 100-300 ton per hektar(368-1104 ton

dalam biomas hutan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin

CO2 per ha), maka potensi REDD antara USD $ 0,31-13,25

selama periode 1990-2005. Emisi dari deforestasi di

Milyar. Untuk menghitung karbon hutan, negara maju

negara berkembang diperkirakan akan terus meningkat

sepakat memberikan dukungan untuk capacity building,

sebagai

penduduk,

transfer teknologi di bidang metodologi dan institusional,

keperluan pembangunan, dan lainnya. Apabila tidak

pilot/demonstration activities. Demonstration activities

ada intervensi kebijakan yang memungkinkan negara

harus mendapat persetujuan host Party yang dalam hal ini

berkembang

konsekuensi

dari

pertambahan

tetap

Pemerintah. Perhitungan pengurangan/peningkatan emisi

menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Secara

harus sesuai hasil, terukur, transparan, dapat diverifiasi,

global stok karbon dalam biomas menurun sebesar 1,1

dan konsisten sepanjang waktu. Pelaporan menggunakan

Gton per tahun. Insentif akan diberikan oleh negara-

reporting guideline (good practice guidance for land use,

negara maju kepada negara-negara berkembang yang

land use change and forestry) sebagai dasar perhitungan

dapat mengurangi emisinya melalui pembayaran dana

dan monitoring emisi.

mengurangi

deforestasi

dengan

konvensasi REDD berdasarkan nilai karbon yang tidak jadi menghilang. Kesepakatan ini diawali oleh usul yang dikemukakan oleh Papua New Guinea (PNG), Costarica, dan negara-negara yang tergabung dalam koalisi pemilik hutan tropis (Coalition for Rain forest Nation/CIRN) pada pertemuan COP 11 di Montreal pada tahun 2005. Pada COP 13 di Bali telah berhasil disepakati beberapa hal penting terkait dengan aspek-aspek REDD yang akan dibawa menuju COP 15 (tahun 2009) di Denmark. Harapan kesepakatan mengenai modality, aturan, dan prosedur implementasi akan terjadi di pertemuan Conference of the parties tersebut. Walaupun skema REDD sampai saat ini masih dalam proses negosiasi di bawah COP-Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC), namun langkah-langkah menuju kesepakatan telah terjadi. Untuk sementara, perdagangan karbon dalam rangka pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi yang terjadi adalah melalui pasar sukarela (voluntary market). Pasar karbon yang ada saat ini adalah melalui berbagai mekanisme baik di bawah Kyoto Protokol maupun pasar sukarela. Mekanisme Kyoto Protokol adalah melalui Joint Implementation/JI dan emission Trading/ET antar negara maju, atau melalui Clean Development Mechanism/CDM, antar negara maju dengan negara berkembang. Saat ini beberapa contoh proyek yang berhubungan

Kerusakan hutan menjadi salah satu penyakit suatu bangsa. Hutan harus dilestarikan sebagai fungsi paru-paru dunia.

dengan REDD di Kalimantan Tengah telah dimulai seperti: (1) Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP), (2) Katingan Conservation Area A global Peatland Capstone Project, (3) Lamandau : Rare (Yayorm), (4) REDD

+

in

Fungsi Organisasi KPH dalam Perdagangan Karbon KPH dalam arti organisasi dapat menjadi basis pengusahaan

karbon

hutan

karena

organisasi

ter-

Sebangau National Park, (5) The Rimba Raya Biodiversity

sebut dapat menunjuk kepada suatu wilayah, perangkat

Reserve Project. Potensi Indonesia didalam perdagangan

sumberdaya manusia yang terorganisir, dan sistem

karbon melalui REDD dijelaskan sebagai berikut : Di

manajemen

tingkat global, emisi tahunan dari deforestasi sebesar 4,8

Perdagangan karbon akan menjadi salah satu bisnis

tertentu

dalam

pengelolaan

hutan.


29

KPH yang menjanjikan di masa

selalu menebang pohon. Beberapa

dan turut berperan serta dalam

depan.

telah

pihak atau unit usaha yang dapat di

pembangunan

wilayah

diperpanjang sampai dengan tahun

koordinir KPH dalam perdagangan

regional

nasional,

2020

karbon

perorangan,

memberikan kontribusi secara aktif

dalam pertemuan UNFCCC di Doha,

koperasi, badan usaha milik swasta,

dalam masalah lingkungan regional,

Desember 2012. Menurut Yeti R.,

badan usaha milik negara, dan badan

nasional, dan internasional.

Staf Ahli Menhut Bidang Lingkungan

usaha milik daerah.

Protokol berdasarkan

Kyoto

kesepakatan

dan Perubahan Iklim (2013), saat ini

ini

adalah

Di

Ketika dana kompensasi REDD

dan

dalam

Pengukuran

organisasi karbon

secara serta

KPH dapat

harga senyawa karbon sekitar 10

dan

terimplementasi,

dilaksanakan oleh mitra usaha dan

Juta US dolar/ton. Indonesia dapat

maka fungsi KPH juga harus mampu

sepenuhnya menjadi kewenangan

menghasilkan 250 juta ton karbon

membangun dan mengembangkan

KPH.

per tahun, sehingga Indonesia dapat

perusahaan, organisasi dan sumber

harus menggunakan panduan IPCC

menerima 2,5 Milyar US $ /tahun.

daya

yang

(Intergovernmental Panel on Climate

Selain

karbon

modern, professional, dan handal

Change) dengan prinsip measurable

melalui skema REDD akan terus

serta memberdayakan masyarakat

(dapat diukur), reportable (dapat

mengalami perkembangan hingga

desa hutan melalui pengembangan

dilaporkan), dan verifiable (dapat

ke tahap implementasi. Kedua bisnis

lembaga

diverifikasi).

tersebut

peluang

masyarakat desa hutan dan petani

hutan

kepada Indonesia untuk memperoleh

hutan. Pada tingkat yang lebih luas,

(Agriculture,

dana pengelolaan hutan tanpa harus

KPH

Use).

itu,

perdagangan

akan

memberi

AR/CDM

manusia

perusahaan

perekonomian

harus

mampu

koperasi

mendukung

Perhitungan

kedalam

Forestry,

Pengukuran

Gambar 2. Mekanisme Perolehan SPE Karbon dan Kelembagaan MPB di Indonesia (Ginoga et al, 2007) BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013

Pengukuran

termasuk

Gambar 1. KPH dan Perdagangan Karbon

30

karbon

other

hutan

karbon AFOLU Land

menggunakan

kombinasi remote-sensing dan ground base inventory. Hasil

Penutup

perhitungan harus terbuka dan transparan untuk direview.

KPH merupakan satuan unit pengelolaan hutan milik

Ilustrasi hubungan antara KPH dengan perdagangan

pemerintah yang dalam arti organisasi pada dasarnya

karbon dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2. Peran pohon

mempunyai misi mengelola sumberdaya hutan dengan

hutan sebagai penyerap CO2 diilustrasikan dalam Gambar

prinsip pengelolaan hutan lestari berdasarkan karakteristik

3.

Gambar 3. Skema Pohon Sebagai Penyerap CO2 Melalui Fotosintesis wilayah dan daya dukung ekosistem serta daerah aliran

Daftar Bacaan

sungai untuk meningkatkan manfaat hasil hutan kayu

Brown, S. 1997. Estimating biomass and Biomass change

dan bukan kayu, ekowisata, jasa lingkungan, agroforestry,

of tropical forests; a primer, FAO. Forestry paper 134,

penyerapan karbon serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perekonomian secara berkelanjutan.

Rome, 87 pp. Ginoga

K.L., A.Ng. Ginting dan A. Wibowo, 2008. Isu

Pemanasan Global UNFCCC Kyoto Protokol dan

Perdagangan karbon hutan adalah jual beli senyawa karbon dalam bentuk biomassa tumbuhan hutan setelah

Peluang Aplikasi A/R CDM di Indonesia. Badan Litbang Kehutanan

dikonversi kedalam senyawa karbon dioksida (CO2) yang

Lehninger, 1991. Dasar-dasar Biokimia Jilid 2. Terjemahan

emitter dengan negara berkembang yang memiliki hutan

Nur Masripatin, 2007. Apa itu REDD. Reducing Emission

sebagai penurun emisi gas rumah kaca. Perdagangan

from Deforestation and Degradation in Developing

tersebut muncul setelah manusia pecinta lingkungan

Countries. Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan

dilakukan antara negara industri/maju Anex 1 sebagai

sadar bahwa saat ini telah terjadi peristiwa perubahan

Maggy Thenawijaya. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Degradasi Hutan di Negara Berkembang.

iklim membahayakan kehidupan manusia akibat terjadinya

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 6 tahun 2007.

pemanasan bumi (global warming) hasil peningkatan gas

Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

rumah kaca di atmosfer. Hutan diakui sebagai pengikat

Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta

CO2 dan penyimpan karbon organik terbesar. Usaha

Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Keriteria

menguntungkan negara jika dikelola oleh pemerintah

Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan

melalui unit pengelola KPH. Karena pada dasarnya

Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan

KPH

merupakan

karbon

akan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2010. lebih

organisasi

perdagangan

perpanjangan

tangan

Produksi (KPHP). Jakarta.

pemerintah yang berorientasi keuntungan dan kelestarian.

UNEP. 1999. Convention on Climate Change. Unit Nations

Para pihak yang dapat terlibat permitra dengan KPH dalam

Famework Convention on Climate Change. UNEP/

bisnis hutan dapat bersipat perorangan dari masyarakat,

IUC/99/2.

koperasi, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi hutan desa, badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013

31

ARTIKEL

KHDTK Rantau Sebagai Benteng Terakhir Hutan Menghadapi Gerusan Areal Tambang di Rantau Eko Priyanto

K

awasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

dengan tujuan khusus dengan luas 180 ha dalam kawasan

adalah kawasan hutan yang ditetapkan untuk

hutan produksi tetap di desa Bramban Kecamatan Piani dan

keperluan

pengembangan,

desa Bitahan Baru Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin

pendidikan dan pelatihan serta kepentingan

penelitian

dan

Kalimantan Selatan. Dalam perjalanannya keberadaan

religi dan budaya setempat, sesuai dengan amanat UU No.

KHDTK Rantau tidak lepas dari berbagai tantangan dan

41 tahun 1999 dengan tanpa mengubah fungsi kawasan

gangguan seperti penebangan liar, pencurian kayu,

dimaksud. Saat ini Badan Litbang Kehutanan memiliki

penyerobotan lahan serta pengurangan kawasan akibat

33 KHDTK yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

pinjam pakai kawasan hutan (pertambangan).

Kehutanan. KHDTK tersebut tersebar di Pulau Sumatera,

Kondisi saat ini kawasan KHDTK Rantau dengan luas

Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat dan

180 ha, berbatasan langsung dengan kegiatan usaha kuasa

Nusa Tenggara Timur dengan luas total sekitar 37.000

pertambangan. Kondisi ironi sangat terasa setiap memasuki

ha, yang mencakup berbagai tipe hutan dan kondisi

kawasan ini. Ketika perjalanan menuju KHDTK Rantau,

sosial budaya. Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru

pemandangan lubang-lubang besar akibat eksploitasi

(BPK Banjarbaru) sebagai salah satu UPT Badan Litbang

tambang batubara disertai hilir mudik kendaraan berat

Kehutanan juga memiliki 4 KHDTK yaitu KHDTK Riam Kiwa,

pengangkut batubara menjadi pemandangan tak dapat

KHDTK Kintap, KHDTK Rantau dan KHDTK Tumbang Nusa,

dielakkan dan pasti terlihat setiap memasuki kawasan

3 KHDTK berada diwilayah Propinsi Kalimantan Selatan

KHDTK.

sedangkan 1 KHDTK yaitu KHDTK Tumbang Nusa berada

merupakan ex kawasan KHDTK yang pada waktu itu masih

di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.

berstatus statiun penelitian. Setelah melalui proses pinjam

Areal

eksploitasi

pertambangan

tersebut

KHDTK merupakan hutan penelitian yang berperan

pakai kawasan, selanjutnya disahkan berdasarkan SK

sebagai laboratorium alam, lokasi kegiatan penelitian

Menhut menjadi kawasan usaha pertambangan. Sungguh

dan pengembangan kehutanan serta wadah kegiatan

miris memang, tapi inilah kenyataan yang ada. Namun

konservasi. Dalam keberadaannya KHDTK tidak lepas

masih tersirat dibenak bahwa ketika memasuki kawasan

juga dari berbagai bentuk tantangan dan tekanan yang

KHDTK kondisi pepohonan yang hijau menjadi obat dari

dapat mengancam keberadaan KHDTK sebagai suatu

kemirisan yang terlihat sebelumnya. Gambaran diatas

kawasan. Berbagai bentuk gangguan yang timbul antara

menjadi salah satu contoh nyata bagaimana lemahnya

lain : pencurian kayu dan penebangan liar, penyerebotan

keberadaan KHDTK.

lahan, kebakaran hutan dan lahan serta berkurangnya

Faktor ekonomi seperti tidak diperolehnya manfaat

kawasan KHDTK akibat pinjam pakai kawasan hutan untuk

secara langsung bagi pemerintah daerah maupun tidak

keperluan di luar sektor kehutanan seperti pertambangan

nampaknya hasil yang dapat dinilai secara finansial bagi

dan perkebunan.

daerah secara langsung menjadikan keberadaan KHDTK

KHDTK Rantau yang ditunjuk berdasarkan SK Menhut

dinilai tidak prospektif. Selain itu menurut pandangan

No. 177/Menhut-II/2005 pada tanggal 29 Juni 2005, telah

sebagian pihak, kawasan ini akan lebih menjadi bernilai bila

ditunjuk dan disahkan menjadi kawasan hutan penelitian

dialih fungsikan kebidang usaha lain seperti pertambangan.

32


Peta kawasan KHDTK Rantau Oleh karena itu guna menunjang keberadaan KHDTK dan

seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas

untuk lebih melindunginya dari berbagai aktivitas yang

Pariwisata, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten serta

dapat menggangu keberadaannya perlu dibuat rencana

aparatur desa dari tingkat kecamatan sampai dengan

strategis dalam penggelolaan KHDTK. Rencana tersebut

desa untuk membangun wahana hutan pendidikan dan

memerlukan dukungan dari setiap elemen dan pihak

wisata di kawasan KHDTK Rantau. Hutan pendidikan dan

yang berwenang baik di lingkup badan litbang kehutanan

wisata bisa menjadi satu pola yang diunggulkan dalam

sendiri maupun Kementerian Kehutanan sebagai institusi

pengelolaan KHDTK Rantau. Kondisi alam yang cukup baik

yang berwenang memberikan ijin kegiatan pinjam pakai

disertai kondisi lahan yang berbukit-bukit bisa saja menjadi

kawasan terutama untuk kegiatan diluar sektor kehutanan

potensi yang dapat digarap untuk wisata pendidikan dan

seperti pertambangan, perkebunan dan lain-lain. Dengan

keluarga seperti membangun sarana out bond, joging

adanya kesatuan pola pikir dan pemahaman, keberadaan

track maupun wisata bamboo rafting yang tentunya tidak

KHDTK diharapkan dapat lebih eksis dan memberikan nilai

mengganggu kelestarian kawasan KHDTK. Melalui cara

tambah baik bagi ilmu pengetahuan di bidang kehutanan

tersebut secara otomatis pengenalan fungsi hutan kepada

serta memberikan nilai tambah bagi kelestarian lingkungan

semua lapisan masyarakat dapat berlangsung. Potensi

yang dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan

plasma nutfah seperti potensi tanaman obat yang terdapat

KHDTK.

di dalam kawasan KHDTK Rantau dapat menjadi salah satu

Bentuk penggelolaan kolaboratif bisa menjadi salah

unggulan pemerintah daerah dalam upaya konservasi

satu solusi yang ditawarkan untuk mengangkat perananan

kawasan hutan. Bentuk kerjasama dapat dijalin bersama

KHDTK yang tidak hanya menjangkau steakholder lingkup

BLH (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten) melalui

peneliti, mahasiswa maupun praktisi kehutanan lain

program penggelolaan keanekaragaman hayati yang

namun juga dapat dirasakan keberadaannya oleh banyak

dalam pelaksanaannya bisa berkoordinasi dengan LIPI

pihak. Salah satu bentuk penggelolaan kolaboratif yang

(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) untuk menyusun

dapat dibangun khususnya di KHDTK Rantau antara lain:

program kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu dari

menggandeng Pemda Kabupaten melalui Dinas terkait

kegiatan ini dapat memberi efek positif yaitu adanya BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013

33

pendapatan daerah melalui tiket restribusi masuk areal.

Semakin dirasakannya keberadaan KHDTK oleh

Efek lain yang dapat dirasakan masyarakat sekitar dengan

banyak orang akan menjadi cara politis yang baik

dua jenis wisata tersebut adalah adanya peluang usaha

untuk mempertahankan keberadaan KHDTK. Nilai-nilai

bagi mereka seperti usaha warung makanan dan minuman

kelestarian yang dapat terjaga dalam KHDTK tidak hanya

untuk pengunjung, ataupun sebagai tenaga pendamping

kelestarian kawasan, tetapi juga kelestarian tanah, air

bagi pengunjung.

dan plasma nutfah yang terdapat di dalamnya. Menjadi

Keberadaan masyarakat sekitar kawasan bisa menjadi

sangat berbanding terbalik bila kawasan ini hanya untuk

potensi yang dapat dilibatkan dalam penggelolaan KHDTK.

dipinjam pakai menjadi bentuk usaha lain yang bersifat

Misalnya dengan membentuk wadah forum masyarakat

destruktif seperti usaha pertambangan yang saat ini ada.

sekitar KHDTK untuk membuat program penggelolaan

Kegiatan usaha tersebut jelas berdampak pada kerusakan

KHDTK bersama masyarakat. Kondisi masyarakat sekitar

lingkungan dengan ditandainya perubahan kondisi lahan

KHDTK Rantau yang pada umumnya berprofesi sebagai

serta kehilangan vegetasi yang sebelumnya terdapat

pekerja kebun (karet) dan petani dapat menjadi nilai plus

didalamnya.

untuk melibatkan mereka dalam penggelolaan KHDTK.

Keberadaan dan fungsi KHDTK Rantau akan tetap

Bentuk konkrit pengelolaan KHDTK bersama masyarakat

diperlukan baik dalam dunia riset kehutanan maupun

bisa dengan mengangkat program pengembangan hasil

kelestarian lingkungan sebagai benteng terakhir sisa hutan

hutan non kayu seperti budidaya tanaman rotan, budidaya

setelah terdegradasi dan deforestasi.

tanaman gaharu serta budidaya lebah madu. Dalam pelaksanaannya program ini harus dilakukan dengan

Lebih baik...

menggandeng pemerintah daerah melalui dinas terkait

Berbuat langkah kecil untuk kelestarian hutan.

untuk bersama-sama melakukan pembinaan kepada

KHDTK Lestari......???? Arti langkah kecilku.

masyarakat.

Dari pada langkah besar untuk keuntungan sesaat dan merusak lingkungan serta kawasan. Save Our Forest! Batas kawasan KHDTK Rantau yang berbatasan langsung dengan kegiatan pertambangan.

34


ARTIKEL

Kompos dari Gulma Lahan Gambut Oleh : Reni Setyo Wahyuningtyas Pembakaran lahan gambut biasa dipraktekkan untuk

berfungsi sebagai pupuk alami. Masyarakat Cina, Jepang

pembukaan ladang baru karena dinilai paling efektif

dan masyarakat Asia lainnya telah membuat kompos sejak

dan murah. Teknik ini harus segera ditinggalkan, karena

4000 tahun yang lalu. Pengomposan memerlukan waktu

berkontribusi sangat besar terhadap pelepasan emisi

yang lama, namun setelah ditemukan teknik pembuatan

karbon yang dapat menggagalkan target pemerintah

bokasi, kini prosesnya berjalan lebih cepat.

untuk menurunkan tingkat emisi nasional sebesar 26%

Kompos memberi manfaat yang baik untuk tanah

atau 14% untuk sektor kehutanan sampai tahun 2020.

dan

Selain membahayakan kelestarian gambut, ladang-ladang

meningkatkan unsur hara makro dan mikro, memperbaiki

yang dilakukan pembakaran akan mengalami penurunan

struktur tanah, menyehatkan tanah dan tanaman karena

produktifitas setelah tahun ketiga (Akbar dan Priyanto,

dengan memperoleh cukup unsur hara, tanaman akan

2008). Ladang yang pada awalnya tidak memerlukan

tumbuh sehat sehingga kuat menghadapi serangan

pemupukan, lambat laun memerlukan tambahan unsur

penyakit. Komoditi pertanian hortikultura, lebih dianjurkan

hara.

menggunakan pupuk organik atau kompos dibandingkan

Gulma lahan gambut yang selama ini justru dibakar saat penyiapan dan pemeliharaan tanaman, dapat

tanaman,

yaitu:

memperkaya

mikroba

tanah,

pupuk lainnya (Simamora dan Salunduk, 2006). Proses pengomposan dapat terjadi secara aerobik

dimanfaatkan sebagai bahan baku kompos. Selain dapat

(dengan

menjadi pupuk organik, pemanfaatan gulma lahan gambut

Pengomposan secara anaerobik sering menghasilkan

untuk kompos dapat mengatasi kegiatan pembakaran

bau yang tidak sedap, seperti: asam-asam organik (asam

lahan.

asetat, asam butirat, asam valerat, puttrecine), amonia

Kompos

adalah

hasil

penguraian

parsial/tidak

lengkap campuran bahan-bahan organik yang dapat

oksigen)

dan

anaerobik

(tanpa

oksigen).

dan H2S. Proses pembuatan kompos digambarkan pada Gambar 1.

berbagai

Agar diperoleh hasil pengomposan yang optimal

macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat,

beberapa faktor perlu diperhatikan seperti : ukuran bahan,

lembab baik secara aerobik atau anaerobik. Kompos telah

rasio C/N, kelembapan dan aerasi, temperatur, derajat

digunakan secara luas selama ratusan tahun dan telah

keasaman, serta mikroorganisme yang terlibat (Tabel 1).

dipercepat

secara

artifisial

oleh

populasi

terbukti mampu menangani limbah pertanian sekaligus BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013

35

Gambar 1. Ilustrasi proses pembuatan bokasi/kompos dari tumbuhan bawah lahan gambut secara aerobik dengan kultur bakteri (EM4)

Nilai C/N rasio bahan merupakan faktor paling penting

Hasil inventarisasi tumbuhan bawah lahan gambut

dalam proses pengomposan, hal ini disebabkan proses

sebagai bahan kompos potensial diperoleh 23 jenis

pengomposan tergantung dari aktivitas mikroorganisme

tumbuhan bawah seperti pada Tabel 2.

yang membutuhkan karbon sebagai sumber energi dan

Ujicoba pembuatan kompos dari 18 jenis tumbuhan

pembentuk sel dan nitrogen untuk membentuk sel. Jika

bawah menunjukkan bahwa kalopogonium (Calopogonium

C/N rasio tinggi, pengomposan akan berjalan lambat,

muconoides) menunjukkan kualitas terbaik dengan nilai

sebaliknya jika C/N rasio terlalu rendah pengomposan

C/N terendah serta kandungan unsur N, P, Ca dan Mg yang

akan berjalan sangat cepat sehingga banyak unsur N yang

tinggi. Sejak kementrian pertanian mencanangkan program

menguap ke udara.

“Go Organik 2010”, kebutuhan pupuk organik di Indonesia Tabel 1. Persyaratan karakteristik bahan baku yang sesuai untuk proses pengomposan

Karakteristik Bahan C/N rasio Kandungan air Konsentrasi oksigen Ukuran partikel (inci Ø) pH

Baik

Ideal

20:1 – 40:1

25:1 – 30 :1

40 – 65%

50-60%

> 5%

≥ 5%

1/8 – 1/2

Bervariasi

5,5 – 9

6,5 – 8,5

< 0,7887

-

Temperatur (º C)

43-65,5

54-60

36


kompos di Indonesia saat ini baru mencapai 10% dari potensi kebutuhan pertanian dalam negeri yang

Rentangan

Densitas (kg/m3)

Sumber: Rynk, dkk. (1992)

juga terus mengalami peningkatan. Sementara produksi

diperkirakan mencapai 11 juta ton per tahun (Djuarnani et al.,

2005). Kebutuhan akan pupuk organik

bahkan

meningkat menjadi 12,3 juta ton (tahun 2011), 12,6 juta ton tahun (tahun 2012) dan prediksi mencapai 12,9 juta ton (tahun 2013). Saat ini pertanian organik juga telah menjadi trend. Produk-produk pertanian dengan label organik cenderung mempunyai nilai jual lebih tinggi dan mempunyai banyak peminat terutama konsumen yang peduli akan bahaya

bahan kimia. Kenyataan tersebut mulai disadari para

ternak sangat mendukung pengembangan pembuatan

petani di lahan gambut dan merupakan peluang baik

pupuk organik skala bisnis selain dapat meningkatkan

untuk meningkatkan nilai jual produk mereka. Potensi

pendapatan petani juga membuka peluang usaha baru

bahan baku berupa hijauan, limbah pertanian dan kotoran

dan penyerapan tenaga kerja di pedesaan.

Tabel 2. Potensi dan nilai C/N rasio beberapa jenis tumbuhan bawah di lahan gambut. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Nama Rumput paitan (Axonopus compresssus (Swartz) P. Beauv.) Rumput gajah (Pennisetum purpureum Schumach.) Kelakai (Stenochlaena palustris Bedd. FERN) Gulma bunga kuning (Jussieua erecta Linn.) Pakis-pakisan (Blechnum indicum Burm.f.) Alang-alang (Imperata cylindrica (L.) Raeuschel) Purun tikus (Eleocharis ochrostachys Steud.) Karamunting kodok (Melastoma malabathricum L.) Anggrek tanah (Philydrum lanuginosum Banks ex Gaertn.) Eupatorium (Chromolaena odorata King & H. E Robins.) Kalopogonium (Calopogonium mucunoides Desv.) Keladingan (Scleria purpurascens Steud.) Sejenis anggrek tanah (Xyris indica L.) Rumput bundung (Leersia hexandra Sw.) Rumput bantalaki (Hymenachne amplexicaulis Nees.) Teki besar (Scirpus grossus L.f.) Rumput bantak (Polygonum minus Huds sp.depressum Dans.) Anakan galam (Melaleuca cajuputi subsp. Cumingiana) Kumpai minyak (Hymenachne acutigluma (Steudel) Gilliland.) Kumpai batu (Cynodon dactylon (L.) Pers.) Bakung / jungkal (Hymenocallis litthoralis (Jacq.) Salibs) Bulu babi (Leptaspis urceolata) Eceng gondok (Eichornia crassipes)

Sumber Keterangan

Potensi di lapangan 31 ton/ha 95 ton/ha 55 ton/ha 57 ton/ha 32 ton/ha 26 ton/ha 44 ton/ha 55 ton/ha 46 ton/ha 65 ton/ha 35 ton/ha 65 ton/ha 115 ton/ha 82,5 ton/ha 35 ton/ha 31 ton/ha 45 ton/ha 35 ton/ha 80 ton/ha 42 ton/ha 25 ton/ha 300 ton/ha 125 ton/ha

Nilai C/N n.a 50.00 41,72 25,23 50.94 50.17 41,10 49.92 41.46 21,07 32.22 n.a 96.60 39.47 29.24 38.89 32.20 39.73 27.25 49.46 n.a n.a 17,60

: Wahyuningtyas et al., 2010 : n.a = data tidak tersedia


37

PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN MELALUI PEMBANGUNAN DATA BASE

ARTIKEL

Oleh: Muhammad Abdul Qirom

K

ualitas penelitian ditentukan oleh metodologi

dibuka oleh admin dan penganalisis sistem. Pengguna

dan kualitas data yang digunakan dalam

dapat mendapatkan hasil sesuai dengan kebutuhan dan

penyusunan hasil penelitian atau karya tulis

keinginan dari pengguna. Sistem ini dapat menampilkan

ilimiah.

ditentukan

karakteristik tanaman (CAI, MAI, Peninggi, LBDS, dan

Kualitas

data

tersebut

oleh sebaran data (cakupan geografi) yang luas, dan

Volume) dan Tabel Volume untuk jenis dan lokasi tertentu.

cakupan rentang suatu data (time series) yang panjang.

Namun demikian, aplikasi ini masih sangat terbatas pada

Namun, data-data tersebut sangat sulit diperoleh. Hal

karakteristik pertumbuhan dan hasil tegakan. Sistem ini

ini disebabkan oleh data tersebut terdapat pada masing-

masih memerlukan tambahan data pertumbuhan dan

masing peneliti dan instansi pengumpul data tersebut.

hasil tegakan dengan cakupan yang luas dan time series

Faktor-faktor ini akan menyulitkan dalam menyusun

yang panjang sehingga keterandalan sistem ini dapat

suatu hasil penelitian yang berkualitas dan komprehensif.

ditingkatkan.

Kesulitan penyusunan akan berpengaruh pada kualitas penelitian/karya tulis yang disusun. Salah

satu

cara

yang

dapat

dilakukan

untuk

mengurangi kesulitan tersebut yakni pembangunan sistem data base penelitian. Data base tersebut disusun dari data hasil penelitian yang telah dikumpulkan oleh instansi penelitian dan peneliti-peneliti instansi. Sistem tersebut harus mampu menampung seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh balai, mudah digunakan oleh semua pengguna dan mempunyai prosedur dalam penggunaan data. Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru sebagai bagian dari suatu instansi penelitian dan pengembangan mencoba

Gambar 1. Halaman Utama Aplikasi Data Base

membangun suatu sistem data base penelitian. Sistem data base tersebut masih sangat terbatas untuk pertumbuhan dan hasil tegakan jenis hutan tanaman. Sistem ini dibangun dari hasil-hasil penelitian pertumbuhan dan hasil terutama oleh Instansi Badan Litbang Kehutanan. Sistem data base tersebut bernama APDATE (Aplikasi Pertumbuhan dan hAsil TEgakan). APDATE ini terdiri dari tiga menu utama yakni: Master data, Menu editing, dan Menu laporan (repport). Master data dan menu editing ini hanya dapat digunakan dan

38


Saat ini, sistem ini masih pada tahap trial untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna.

Pengembangan

sistem

ini

masih sangat dimungkinkan untuk tujuan-tujuan yang lain seperti data base biomassa atau serapan karbon pada beberapa lokasi dan tapak tertentu. Hal ini akan meningkatkan kualitas dari sistem data base yang dibangun.

Gambar 2. Halaman editing

Gambar 3. Input karakteristik tanaman

Gambar 4. Master provinsi data base

Gambar 5. Pilihan jenis tanaman

Gambar 6. Pilihan provinsi

Gambar 7. Contoh hasil penggunaan sistem APDATE


39

BERITA

Ekspose Hasil Penelitian BPK Banjarbaru

B

anjarbaru, 19 September 2013. Ballroom Ulin

sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, serta

Novotel Banjarmasin menjadi tempat yang

menampilkan apa saja yang telah dihasilkan oleh peneliti-

indah dan tepat untuk merayakan HUT 30 tahun

peneliti Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru dalam

BPK Banjarbaru. Balai Penelitian Kehutanan

memperkaya khazanah IPTEK di bidang kehutanan dalam

Banjarbaru

telah

memasuki

dekade

ketiga

dalam

kurun waktu tersebut.

perjalanannya. Dimulai pada tahun 1983 dengan nama

Acara dikemas begitu apik dengan bentuk Ekspose

Balai Teknologi Reboisasi, kemudian berubah menjadi Balai

Hasil Penelitian, dibuka langsung oleh Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman Indonesia

Litbang Kehutanan , Bapak Dr. Ir. R. Iman Santoso,M.

Bagian Timur (BP2HTIBT) pada tahun 2002 hingga akhirnya

Sc. Turut berhadir dalam acara pembukaan tersebut

berubah menjadi Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah,

pada tahun 2006. Perjalanan selama tiga dekade bukanlah

Bapak Drs.H.M.Nispuani,MAP selaku wakil dari Gubernur

waktu yang sebentar sehingga kiranya diperlukan sebuah

Kalimantan Selatan sekaligus memberikan sambutan

kegiatan untuk merekam kembali jejak langkah keberadaan

selamat datang kepada peserta ekspose yang sebagian

BPK Banjarbaru yang dikemas dalam bentuk ekspose hasil-

berasal dari luar Kalsel.

hasil penelitian.

Acara ini diawali dengan pembahasan tentang KPH

Tema “30 Tahun BPK Banjarbaru dalam Pembangunan

perspektif pemerintah yang disampaikan oleh Ir. Lukito

Kehutanan”, dimaksudkan untuk merefleksikan perjalanan

Andi, MP mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

BPK Banjarbaru sebagai sebuah entitas lembaga penelitian

Kalimantan Selatan, dengan judul makalah “Pembangunan

dengan dukungan sumber daya yang dimiliki, baik

Kehutanan di Kalimantan Selatan (Dalam Menunjang

40


Perwujudan

akademisi

memerlukan dukungan seluruh institusi baik institusi

disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo Guru

KPH).

Perspektif

KPH

dan

daerah maupun pusat. Dukungan tersebut sesuai

Besar Kebijakan Kehutanan Institut Pertanian Bogor,

dengan

dengan Judul Makalah yaitu Memahami Politik Adopsi

Kontribusi Litbang Kehutanan sangat diperlukan dalam

Hasil Hasil Penelitian sebagai strategi Pengembangan KPH

pembangunan KPH melalui diseminasi dan komunikasi

: Studi Literatur dan Pengalaman Empiris.

hasil-hasil litbang yang berhubungan, dapat diterima

Pada sesi kedua dan ketiga para peserta mendapatkan informasi hasil-hasil penelitian BPK Banjarbaru yang

bidang

tugas

masing-masing

institusi.

dan dimanfaatkan dalam pembangunan tersebut. 3.

Terdapat kecenderungan jumlah lahan kritis semakin

disampaikan oleh beberapa wakil dari para peneliti BPK

meningkat dan terdapat faktor-faktor pembatas

Banjarbaru.

dalam melakukan usaha rehabilitasi seperti adanya

Berdasarkan sambutan Gubernur Provinsi Kalimantan

kompetisi pertumbuhan belukar dan alang-alang

Selatan, arahan Kabadan Litbang Kehutanan, materi

yang invasive, kerawanan kebakaran yang tinggi, dan

pengarah dan 7 makalah yang disajikan serta diskusi yang

permasalahan fisik dan kimia tanah. Mengatasi hal

berkembang maka kami menyampaikan intisari dari hasil

tersebut, BPK Banjarbaru telah melakukan uji jenis

ekspose 30 tahun BPK Banjarbaru sebagai berikut:

lebih dari 106 jenis tanaman dalam rehabilitasi lahan

1.

Adopsi hasil penelitian dalam kebijakan pembangunan

kering. Jenis yang potensial dikembangkan sebanyak

harus menjadi fokus perhatian bagi institusi riset.

10-18 jenis. Paket teknologi telah dihasilkan dalam

Adopsi tersebut memerlukan proses yang melibatkan

tahapan pembangunan dan peningkatan produktivitas

berbagai pihak dan sangat terkait dengan dinamika

tanaman

politik

tersebut

teknologi tersebut antara lain: teknik propagasi jenis,

ditentukan oleh tiga aspek yakni narasi kebijakan,

uji jenis dan penyisihan jenis, teknik persiapan lahan,

kepentingan para pihak, dan jejaring kerja (network).

input nutrisi tanaman, jarak tanam, pemeliharaan

Untuk memahami proses tersebut, banyak model

tanaman, penanganan kebakaran, dan perlindungan

yang telah dikembangkan dan sebetulnya tidak ada

hama dan penyakit.

yang

berkembang.

Dinamika

“praktek terbaik” dari model tersebut, akan tetapi

2.

4.

Pecegahan

yang

hama

siap

dan

diimplementasikan.

penyakit

Paket

membutuhkan

peningkatan kapasitas semua pihak yang terkait,

informasi yang lengkap terkait diagnosis

pemahaman akan komunikasi yang baik dan kemauan

identifikasi jenis hama, patogen, gejala dan tanda

yang kuatlah (political will) yang dapat meningkatkan

serangan, dan kerusakan mekanis yang ditimbulkan.

adopsi

hasil-hasil

pembuatan

Informasi tersebut digunakan untuk menentukan

kebijakan. Pada sisi institusi riset, adopsi hasil litbang

teknik pencegahan yang tepat seperti penggunaan

ini merupakan sinergitas antara peneliti dengan

jenis pestisida dan cara pengendaliannya.

manajemen institusi.

lain, laboratorium pengendali hama dan penyakit

Pembangunan pembangunan

penelitian

kehutanan KPH

di

dalam

dan

khususnya Kalimantan

percepatan

Di sisi

diperlukan.

Selatan, BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013

41

5.

Pemahaman

faktor

plot dan paket-paket teknologi seperti: teknologi

pendukung, dan alternatif pengelolaan kebakaran

terhadap

penanganan benih dan propagasinya, pemilihan

menjadi

upaya

jenis, peningkatan produktivitas tanaman melalui

pencegahan kebakaran. Pencegahan kebakaran dapat

pemupukan, ameliorasi, pemanfaatan mikroba tanah,

faktor

aspek

yang

penyebab,

penting

dalam

dilakukan dengan beberapa cara yakni memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang bahaya

6.

dan penanganan kebakaran lahan gambut. 7.

Restorasi

dan

rehabilitasi

hutan

mangrove

kebakaran, pemberian alternatif model pembangunan

memerlukan penyesuaian antara jenis tanaman

hutan yang beresiko kecil kebakaran, pembentukan

dengan kondisi areal seperti areal akumulasi lumpur

masyarakat peduli api dan fasilitasi kelengkapan

di pinggir pantai, adanya pengaruh air sungai, dampak

pemadaman sederhana.

dari gelombang pasang dan pemilihan jenis sesuai gambut

dengan zona pertumbuhannya. Salah satu jenis yang

memerlukan klasifikasi tipologi lahan gambut sesuai

Rehabilitasi

hutan

dan

lahan

rawa

telah berhasil dikembangkan BPK Banjarbaru adalah

dengan kondisi tapak aktual, faktor-faktor pembatas pertumbuhan

tanaman

yang

meliputi

kondisi

bakau (Rhizopora mucronata) di Sungai Bakau/Kurau. 8.

genangan dan tanah gambut, invasi jenis pakis, dan

Rehabilitasi lahan bekas tambang khususnya lahan bekas tambang batubara memerlukan pemahaman secara komprehensif mengenai karakteristik lahan agar dapat menentukan input teknologi yang diperlukan.

Pemahaman karakteristik lahan dapat

berupa pemahaman proses suksesi atau regenerasi alam yang berlangsung dan input teknologi apa yang

diperlukan

untuk

suksesi tersebut. berupa:

mempercepat

proses

Input teknologi tersebut dapat

penanganan

lahan

seperti

pengolahan

lahan, pemanfaatan jenis tumbuhan penutup tanah, pemanfaatan jenis tumbuhan yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman pokok, dan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tapak aktual, serta usaha peningkatan produktivitas tanaman rehabilitasi berupa penambahan hara tanah yang tepat, ameliorasi dan pemanfaatan mikroba tanah. 9.

Rehabilitasi lahan partisipatif yang melibatkan peran masyarakat setempat merupakan metode yang harus dijadikan target dalam semua kegiatan pemulihan fungsi hutan dan lahan pada semua tipe tapak (site).

10. Aspek kelembagaan, sosial ekonomi, dan kebijakan; aspek ini menjadi penentu dalam keberhasilan usaha pada aspek teknis rehabilitasi.

Melalui penelitian

tersebut diharapkan dapat menjadikan masyarakat sebagai

subjek

dalam

rehabilitasi

lahan

dan

sekaligus dapat menjadi aktor peningkatan ekonomi masyarakat dan sekaligus bisa mencapai pengelolaan hutan yang lestari.

Pilar-pilar Pengelolaan Hutan

Lestari adalah (1) itikad baik para pihak (nation goodwill), (2) Kelembagaan yang tepat (proper perubahan kondisi hidrologi. BPK Banjarbaru telah

institution), (3) penegakan hukum (law enforcement),

melakukan uji jenis pada berbagai tipologi tersebut

(4) tatakelola yang baik (good governance) dan (5)

sebanyak lebih 30 jenis dan 6 jenis yang potensial

Ilmu, pengetahuan, SDM dan dana pendukung.

untuk dikembangkan. Untuk mendukung rehabilitasi ini, pemahaman karakteristik jenis dan fisiologinya menjadi

sangat

penting.

Perjalanan

penelitian

selama ini juga telah menghasilkan demonstrasi

42


BERITA

Diskusi Ilmiah dan Kunjungan Perhimpunan Alumni Hannseidel Indonesia (PAHSI) BPK

Banjarbaru

menerima

kunjungan

dari

Perhimpunan Alumni Hannseidel Indonesia (PAHSI), pada tanggal 22 Februari 2013. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kegiatan Temu Alumni Hannseidel Indonesia. “Kunjungan ini adalah satu kehormatan bagi kami, untuk menunjukkan hasil-hasil litbang BPK Banjarbaru, “kata Ir. Tjuk Sasmito Hadi, MSc., Kepala Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru. Kunjungan ini diikuti oleh 22 orang dari Pahsi yang daiwali dengan sambutan dari Kepala BPK Banjarbaru, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Resident Representative Hanns Seidel Foundation Indonesia, Bapak Dr. Ulrich Klingshirn. Sebagai kenangan-kenangan, Kepala BPK Banjarbaru memberikan cinderamata berupa souvenir khas BPK Banjarbaru serta beberapa publikasi. Tak lupa agar kunjungan ini lebih berkesan, para tamu dari Pahsi

Ilmiah dengan tema Pengelolaan Hutan Rawa Gambut

diminta untuk menanam masing-masing 1 pohon di

Terdegradasi. Salah satu pemateri yang mempresentasikan

Laboratorium Silvikultur BPK Banjarbaru.

makalahnya adalah Ibu Tri Wira Yuwati, S.Hut, MSc dari

Mereka semua sangat antusias walaupun tidak

BPK Banjarbaru yang menyampaikan tentang Teknik

kehutanan.

Rehabilitasi Hutan Rawa Gambut (HRG) di Kalimantan

BPK Banjarbaru juga tidak menyia-nyiakan moment

Tengah. Secara teknis BPK Banjarbaru telah menguasai

ini

rehabiltasi

semua

dari

untuk

mereka

menyebarkan

berlatarbelakang informasi

hasil

penelitian

Balai. Setelah makan siang diselenggarakan diskusi

HRG

dari

persemaian,

penanaman

dan

jenis-jenis yang cocok untuk di kembangkan di HRG. BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013

43

Kata Pengantar. PENANGGUNG JAWAB: Ir. Tjuk Sasmito Hadi, MSc. DEWAN REDAKSI: Dr. Acep Akbar Marinus K. Harun, MSc Adnan Ardana, S

Recommend Documents