Kata Pengantar
PENANGGUNG JAWAB: Ir. Tjuk Sasmito Hadi, MSc DEWAN REDAKSI: Dr. Acep Akbar Marinus K. Harun, MSc Adnan Ardana, S.Sos REDAKSI PELAKSANA: Winingtyas W, S.Hut, MT, MSc Noorliani, S.Hut Fauziah, S. Hut Agus Fitrianto, S. Hut DESAIN GRAFIS DAN LAYOUT: Purwanto Budi S Sukma Alamnsyah
Salam rimbawan Setelah sekian lama menghilang, Bekantan terbit lagi, tapi dalam kemasan yang berbeda. Berita Kehutanan Kalimantan yang disingkat
Bekantan awalnya merupakan tabloid Balai Teknologi
Reboisasi (nama Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru pada masa itu). Sekarang Bekantan terbit dalam bentuk majalah dengan
Henda Ambo Basiang
bahasan yang lebih padat dan tampilan yang lebih menarik.
ALAMAT REDAKSI:
Nasalis larvatus adalah sejenis primata berhidung panjang dengan
Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru Jl. A. Yani Km 28,7 Landasan Ulin Banjarbaru - Kalimantan Selatan 70721 Phone. (0511) 4707872, Fax. (0511) 4707872 E-mail :
[email protected] DIPA BPK Banjarbaru 2013
Berbicara mengenai Bekantan, sebenarnya
Bekantan
atau
rambut berwarna coklat kemerahan dan merupakan satu dari dua spesies dalam genus tunggal monyet Nasalis. Binantang yang merupakan maskot fauna Propinsi Kalimantan Selatan ini hidup di pulau Kalimantan di hutan bakau, rawa dan pantai. Identik dengan Bekantan, majalah ini diharapkan dapat menjadi majalah populer dan aktual yang mengangkat pembangunan kehutanan khususnya di Kalimantan. Dalam terbitan perdana kali ini Bekantan mengangkat KPH sebagai tajuk utamanya. KPH diharapkan menjadi benteng terakhir kehutanan di Indonesia, yang saat ini kondisinya tak kunjung membaik akibat praktek pengelolaan hutan yang tidak tepat. Selain itu diulas pula beberapa peluang menguntungkan yang timbul dengan menerapkan pengelolaan hutan berbasis KPH. Rubrik profil menampilkan rimbawan senior faounding father BPK Banjarbaru, Ir APS Sagala, yang begitu konsern dengan pengelolaan hutan yang lestari. Hasil-hasil penelitian yang inovatif dan aplikatif, dituangkan dalam rubrik artikel. Rona kekayaan alam khas Kalimantan mendapat tempat dalam rubrik lansekap yang kali ini akan bercerita tentang
Foto Cover: Lahan tambang di sekitar KHDTK Rantau (Hendra AB)
pengelolaan KHDTK Tumbang Nusa. Bekantan juga menyediakan rubrik khusus yang mengulas pengenalan jenis tanaman khas Kalimantan dan rubrik-rubrik lain yang dikemas secara menarik bagi pembaca sekalian. Akhir kata, kami ucapkan selamat menikmati persembahan perdana dari Majalah Bekantan BPK Banjarbaru.
Daftar Isi
02
Salam Redaksi
04
Lansekap
Membangkitkan Primadona Yang Mulai Langka: Kayu Kuku (Pericopsis mooniana Thw) Mengenal KHDTK Tumbang Nusa Sebagai Stasiun Penelitian Hutan Rawa Gambut
13
Profil
Porkas Sagala Sang Pioner
15
Fokus
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Benteng Terakhir Rimbawan Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari KPH dan Perdagangan Karbon
22
Lintas Peristiwa
23
Lensa
32
Artikel
KHDTK Rantau Sebagai Benteng Terakhir Hutan Menghadapi Gerusan Areal Tambang di Rantau Kompos dari Gulma Lahan Gambut Peningkatan Kualitas Penelitian Melalui Pembangunan Data Base
40
Berita
Ekspose Hasil Penelitian BPK Banjarbaru Diskusi Ilmiah dan Kunjungan Perhimpunan Alumni Hannseidel Indonesia (PAHSI)
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
3
LANSEKAP
MEMBANGKITKAN PRIMADONA YANG MULAI LLANGKA: ANGKA:
KAYU KUKU
(Pericopsis mooniana Thw) Oleh: Dr. Acep Akbar dan Rusmana, S.Hut. Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru/BPK Banjarbaru
Pendahuluan Pohon kayu kuku merupakan salah satu komponen
album), dahu (Dracontomelon spp), johar (Cassia siamea), kupang (Ormosia spp), Lasi (Adinauclea fagifolia Ridsed),
vegetasi penyusun hutan hujan tropis Indonesia dari
mahoni (Swietenia
4.000 jenis kayu yang diperkirakan tumbuh. Kayu kuku
Miq), membacang (Mangifera spp), mindi (Melia azdarah),
merupakan jenis pohon hutan hujan dataran rendah yang
dan nyirih (Xylocarpus granatum Konig).
spp), melur (Dacridium junghuhnii
tumbuh tidak jauh dari pantai atau rawa hingga ketinggian
Mengingat pentingnya upaya pelestarian jenis kayu
100 meter dari permukaan laut. Kayu kuku pernah menjadi
kuku, maka upaya pengenalan jenis ini sangat diperlukan
primadona di Kalimantan Selatan dan telah dieksploitasi
baik dari aspek status ekologi dan sifat-sifat kayunya
sejak jaman kolonial Belanda. Saat ini tidak teridentifikasi
maupun pola pengembangan budidayanya. Tulisan ini
eksploitasi kayu kuku baik yang dilakukan oleh perusahaan
membahas karakteristik kayu kuku, penyebaran secara
maupun masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan
alami dan teknik budidayanya.
bahwa dalam komunitas hutan Kalimantan Selatan jenis pohon kuku telah mengalami kelangkaan bahkan
Penyebaran di Hutan Alam di Dalam dan Luar Negeri
mungkin potensi keberadaan pada habitatnya telah habis
Nama komersil kayu ini adalah kayu kuku, sedangkan
sama sekali. Kelangkaan kayu kuku juga diperkuat oleh
di Sulawesi disebut kayu besi papua, dan di Papua
laporan Rain Forest Action tahun 2004 dalam Munandar
bernama nani laut. Penyebaran kayu kuku meliputi:
(2010) yang menyatakan bahwa kayu kuku digolongkan
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
sebagai tanaman hutan yang terancam punah. Penyebab
Penyebaran kayu kuku di Sumatera utamanya di Sumatera
kelangkaan, kemungkinannya adalah telah terjadinya
Selatan (Banyu Asin). Di pulau Kalimantan pohon kuku
overeksploitasi yang tidak termonitor, dan tidak diimbangi
tersebar di bagian selatan, tenggara, dan timur. Di Pulau
dengan peremajaannya baik secara alami maupun buatan.
Sulawesi kayu kuku menyebar di bagian tengah dan utara.
Berdasarkan berbagai penelitian dan pengelompokan kayu
Selain itu kayu kuku terdapat pula di Maluku, dan pulau
di dalam SK Menteri Kehutanan nomor 163/Kpts-II/2003,
Halmahera. Distribusi penyebaran habitat kayu kuku di luar
kayu kuku dikelompokkan kedalam kayu indah dua atau
negeri adalah meliputi Sri Lanka (Asia Selatan), Malaysia,
termasuk juga jenis kayu mewah setara dengan kayu
Indonesia, Philipina, Myanmar (Asia Tenggara), Papua New
bongin (Irvingia malayana Oliv), bungur (Lagerstroemia
guinea (Oceania) hingga ke Aprika (Prosea, 1994; Yuniarti
speciosa), cempaka (Michelia spp), cendana (Santalum
dan Syamsuwida,2011).
4
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
Karakteristik, Kegunaan Kayu Kuku dan Data Produksi
air dan tidak kekurangan udara, maka ia tahan sampai
Habitus pohon kayu kuku di alam seperti uraian
15 tahun. Apalagi jika digunakan di bawah atap, tidak
berikut. Tinggi batangnya dapat mencapai 30-40 meter,
berhubungan dengan tanah lembab dan tidak kekurangan
dengan tinggi batang bebas cabang (clear bole) dapat
udara maka keawetannya tak terbatas. Di sisi lain kayu kuku
mencapai ¾ bagian dari tinggi totalnya. Kayu gubal
jarang diserang rayap dan bubuk kayu kering. Penampilan
berwarna lebih cerah daripada kayu terasnya yang
kayu berwarna coklat muda merah, dengan tekstur agak
berwarna coklat kemerahan. Permukaan kayunya licin
halus. Arah serat berpadu atau tidak teratur. Kesan raba
dan mengkilap. Kayu kuku dapat digunakan untuk mebel
licin, kekerasan bersifat keras dengan sifat pengerjaan
(furniture), lantai (flooring), papan dinding (panelling),
agak sukar. Kayu kuku termasuk kelas kuat 1 (satu) yang
perkapalan (shipbuilding), dan finir mewah (fancy veneer).
ditentukan oleh berat jenis, keteguhan lengkung mutlak
Berat jenis kayu= 0,87 dan memiliki kelas awet II, artinya
dan keteguhan tekan mutlak. Kayu kuku juga mempunyai
jika didalam penggunaannya selalu berhubungan dengan
nilai estetika dengan warna dekoratif sehingga biasanya
tanah lembab, maka kayu kuku tahan hingga 5 (lima)
disamakan dengan kayu jati. Dari segi taksonomi,
tahun. Jika hanya dipengaruhi cuaca tetapi tidak terendam
kayu kuku termasuk kedalam famili Papilionaceae. Kelangkaan tegakan di hutan terutama Kalimantan Selatan menyebabkan tidak ada data produksi kayu bulat maupun olahan. Data produksi yang sempat tercatat adalah dari Sulawesi Tenggara itupun terjadi pada tahun 1972 s/d 1974. Di daerah tersebut tercatat 1.433, 51m3 dengan nilai devisa 139.354,49 US $ (Munandar, 2010). Penampilan buah, bibit, pohon, dan kayu kuku disajikan di gambar 1. Teknik Budidaya Pembangunan tanaman jenis kayu kuku perlu dilakukan baik dalam bentuk hutan tanaman untuk industri, kebun benih dan kebun plasma nutfah maupun dalam bentuk hutan kota dan arboretum agar kelestarian kayu mewah tersebut dapat dipertahankan. Teknik budidaya kayu kuku yang meliputi teknik pemanenan, pengelolaan benih, produksi bibit, penanaman, dan perlindungan tanaman dapat diperoleh dari teknologi yang telah diperoleh Badan Litbang Kehutanan. IPTEK budidaya kayu kuku yang telah diketahui seperti uraian berikut. Pertama, jenis pohon kayu kuku berbuah setiap tahun yaitu pada bulan September dan Oktober. Kedua, pengumpulan benih kayu kuku dapat dilakukan dengan cara memanjat atau mengunduh buah secara langsung dari pohon. Ketiga, ciri-ciri kematangan fisiologis buah
Gambar 1. Tampilan buah, semai, tegakan hutan alam, tanaman, arboretum, pohon penaung dan serat kayu kuku.
Keterangan Gambar 1: 1. Benih kayu kuku, 2. Buah kayu kuku, 3. Bibit kayu kuku, 4. Tegakan alam Kuku, 5. Arboretum Kayu Kuku di Kantor BPK Banjarbaru, Guntung payung, 6. Tanaman Kayu Kuku di BPK Banjarnaru, 7. Kayu Kuku sebagai pohon Penaung di BPK Banjarbaru, 8. Serat kayu kuku yang dekoratif (Sumber: Fotografi Acep Akbar, 2013) BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
5
polong kayu kuku adalah berwarna coklat dengan biji berbentuk kancing, berdiameter 1 cm dan tebal 4 mm. Keempat, buah dijemur selama 2-3 hari sebelum diekstraksi atau dikeluarkan bijinya dari buah yang telah merekah. Kelima, cara mengecambahkan benih kayu kuku diberi perlakuan awal dengan perendaman dalam asam sulfat 0,1 M selama 20 menit. Media
kecambah
dapat
menggunakan
pasir sungai. Keenam, pembiakan vegetatif dapat dilakukan dengan cara stek batang. Ketujuh, hama yang menyerang benih di persemaian yaitu serangga Brachytrypes portentosus. Penanggulangannya dengan penyemprotan
pestisida.
Kedelapan,
setelah kecambah berumur 1-2 bulan atau tinggi semai 5 cm, kemudian disapih di bedeng persemaian dengan menggunakan polybag 20x10 cm,
Pohon Kayu Kuku yang banyak dijumpai di wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Halmahera dan Papua.
bagian bawah dilubangi. Kesembilan, setelah tinggi bibit 16-20 cm atau 5-7 helai daun, bibit siap ditanam di areal tanam. Kesepuluh, penanaman kayu kuku di lahan alangalang (Imperata cylindrica) dimulai dengan persiapan lahan secara mekanis atau menggunakan herbisida. Jarak tanam dapat dibuat 3x3 meter dan ukuran lubang tanam 30x30x40 cm. Waktu penanaman dilakukan pada awal musim hujan (Nopember s/d Januari). Umur tanaman satu bulan baru menunjukkan pertambahan tinggi ratarata 0,5 cm. Kesebelas, tanaman rentan serangan ulat daun dengan gejala berlubang pada daun. Perlakuan insektisida hanya dilakukan pada tanaman yang terserang menggunakan insktisida dengan bahan aktif diazinon. Penutup Sebaran alami kayu kuku cukup luas walaupun keberadaannya mulai langka yaitu meliputi dalam dan luar negeri Indonesia. Sebaran kayu kuku di dalam negeri meliputi Sumatera utamanya di Sumatera Selatan (Banyu Asin), pulau Kalimantan terutama di bagian selatan, tenggara, dan timur, pulau Sulawesi utamanya di bagian tengah dan utara, pulau Maluku, Halmahera, dan Papua. Sebaran kayu kuku di luar negeri meliputi Sri Lanka (Asia Selatan), Malaysia, Indonesia, Philipina, Myanmar (Asia Tenggara), Papua New guinea (Oceania) hingga ke Aprika. Upaya pelestarian kayu kuku dapat ditempuh dengan menginventarisir kembali tegakan di hutan yang menjadi habitat kayu kuku dan membangun tanaman dalam bentuk hutan tanaman untuk industri, kebun benih, kebun flasma nutfah, hutan kota, dan arboretum. Adanya program penanaman massal melalui Program OMOT (one man one tree) dan OBIT (one billion trees) dalam rangka mitigasi
6
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
perubahan iklim (climate change) seyogyanya memasukan jenis kuku menjadi salah satu jenis pohon yang ditanam. Dalam rangka pelestarian, pendidikan, dan penelitian, saat ini Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru, Kalimantan Selatan telah memiliki lebih 50 batang pohon kayu kuku yang ditanam di sekitar halaman Kantor Landasan Ulin. Pohon tersebut ditanam dalam bentuk arboretum, plot hutan tanaman, dan sebagai tanaman penaung serta estetika. Pustaka Anonimous, 1979. Pedoman Teknis Penanaman Kayu Kuku (Pericopsis mooniana Thw). Deptan. Dirjen Kehutanan. Jakarta Munandar, 2010. Budidaya Tanaman Kehutanan Jenis Kuku (Pericopsis mooniana Thwaites). Diakses dari mounandar.blogspot.com/2010/06/budidayatanaman-kehutanan-jenis-kuku.html
tanggal
7
September 2013. Kartasujana I.dan A.Martawijaya, 1979. Kayu Perdagangan Indonesia, Sifat dan Kegunaannya. Lembaga Penelitian Hasil Hutan. Bogor. Prosea, 1994. Timber Trees : Major Commercial Timbers. Plant Resources of South East Asia No. 5(2). Yuniarti N. dan D. Syamsuwida. 2011. Kayu Kuku. Dalam Buharman, Dharmawati F.D.,N.Widyani, dan Sudradjat S. (2011), Atlas Benih Tanaman Hutan Indonesia. Vol.5 N0.1. Bogor.
LANSEKAP
Pendahuluan Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Banjarbaru memiliki Hutan Penelitian di lahan rawa gambut Tumbang Nusa sejak tahun 1998. Status hukum Hutan Penelitian adalah Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)
MENGENAL KHDTK TUMBANG NUSA SEBAGAI STASIUN PENELITIAN HUTAN RAWA GAMBUT Oleh : Riswan Ariani, Acep Akbar
berdasarkan SK penunjukan Menteri Kehutanan No. 76/ Menhut-II/2005 tanggal 31 Maret 2005. Luas KHDTK Tumbang Nusa 5.000 hektar, terletak di dalam kawasan hutan produksi tetap wilayah propinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Propinsi Kalteng memiliki hutan rawa gambut seluas 1,987 juta ha. Di dalam kawasan hutan tersebut terdapat kawasan Proyek Lahan Gambut (PLG) seluas 1.457.100 ha walaupun tidak semuanya lahan bergambut (Sayuto, 2004). Diantara kawasan tersebut terdapat hutan yang sudah rusak terutama berada di antara sungai Sebangau hingga sungai Barito (Limin, 2004). KHDTK Tumbang Nusa ini sebelumnya merupakan bagian dari kawasan HPH PT. Arjuna Wiwaha berdasarkan SK.08/Kpts/Um/6/1978 tanggal 4 Januari 1978 seluas 92.000 ha, yang izinnya telah berakhir pada 4 Januari 1998.
KHDTK
Tumbang
Nusa
adalah
satu-satunya
hutan penelitian rawa gambut Badan Penelitian dan BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
7
Pengembangan Kehutanan (Badan litbang Kehutanan) dari
Sejarah
33 KHDTK yang ada di Indonesia.
Tahun 1993-1996 :
Dalam jangka panjang, KHDTK Tumbang Nusa
Tahun 1993 Balai Teknologi Reboisasi Banjarbaru
diharapkan menjadi sumber informasi :
(BTR) Banjarbaru (nama lama BPK Banjarbaru) bekerjasama
1.
2.
Ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung
dengan HPH PT. Kahayan Lumber di Maliku, melakukan
ragam pemanfaatan dan pendayagunaan hutan rawa
ujicoba bidang silvikultur hutan alam rawa gambut
gambut (HRG) untuk kesejahteraan masyarakat.
terdegradasi. Tahun 1996 kegiatan ujicoba berhenti karena
Pengembangan teknologi rehabilitasi yang sesuai
aktivitas eksploitasi hutan tidak lagi dilakukan oleh PT.
dalam rangka mengembalikan fungsi hutan rawa
Kahayan Lumber dan jalan rel / lori dibongkar perusahaan.
gambut
terdegradasi,
termasuk
perlindungan
terhadap kebakaran. 3.
4. 5.
Tahun 1996-2000 :
Pengembangan model hutan tanaman rawa gambut
Pihak
manajemen
BTR
Banjarbaru
melakukan
dengan jenis-jenis pohon yang sesuai habitatnya dan
penjajakan lokasi baru untuk kegiatan litbang di HPH
bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sekitar HRG.
PT. Arjuna Wiwaha Teluk Umpan, desa Tumbang Nusa,
Pengembangan teknologi persemaian jenis-jenis
selanjutnya dilakukan aktivitas litbang. Tahun 1998
pohon rawa gambut.
kegiatan litbang berpindah ke lokasi dekat jalan propinsi
KHDTK Tumbang Nusa juga dapat dijadikan tempat
trans Kalimantan di Km 30 dari kota Palangka Raya yaitu
pelatihan dan pendidikan lapangan pengelolaan
pada lahan rawa gambut pasca kebakaran tahun 1997.
hutan rawa gambut bagi mahasiswa/siswa dan pengguna lainnya khususnya di Kalimantan.
4
2
1
5
3
6
Tahun 2004-sekarang :
7
X8
9
10
Wiwaha (5.000 hektar) kepada Gubernur Kalteng dengan
Seiring dengan perubahan nama Balai Teknologi
surat Nomor : 392a/IX-BTR/2000 untuk dijadikan stasiun
Reboisasi menjadi Balai Litbang Hutan Tanaman Indonesia
penelitian HRG. Permohonan tersebut direspon oleh
Bagian Timur, maka kegiatan litbang rawa gambut didasari
Gubernur melalui surat Nomor : 522/134/Ek pada tanggal
oleh Rencana Strategis Badan Litbang Kehutanan tahun
5 Pebruari 2001. Selain itu, BTR Banjarbaru menerima
2003-2009 dengan tujuan menghasilkan paket teknologi
tembusan surat Nomor : 17/Kwl-6/2001 tanggal 10 Januari
rehabilitasi hutan rawa gambut terdegradasi. Kegiatan
2001 dari Kanwil Kehutanan dan Perkebunan Propinsi
litbang hutan rawa gambut menjadi riset utama ”Core
Kalteng dan tembusan surat Nomor : 522/1/5746/2.09/
research”, dengan demikian upaya peningkatan status
XII/2000 tanggal 6 Desember 2000 dari Dinas Kehutanan
hutan penelitian semakin diperlukan.
Propinsi Kalteng yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Banjarbaru
Kalteng dengan isi surat ”Bapak Gubernur Kalteng dan
mengajukan permohonan areal eks HPH PT. Arjuna
Tanggal
Kanwil Kehutanan Propinsi Kalteng serta Dinas Kehutanan
8
12
September
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
2000,
BPK
Propinsi Kalteng menyambut baik dan mendukung BTR
ORDO HISTOSOL dengan pH tanah 3,5. Areal KHDTK
Banjarbaru untuk mendapatkan areal seluas 5.000 hektar
Tumbang Nusa berdasarkan Peta Citra ALOS tahun 2007
guna melaksanakan berbagai penelitian pada ekosistem
dan Peta RTRWP Kalteng tahun 2008 dapat dikelompokkan
hutan dan lahan rawa gambut. Melalui proses peningkatan
dalam lima tipe kondisi suksesi yaitu : hutan lebat 80 %,
kekuatan hukum lokasi tersebut, akhirnya terbit SK Menteri
vegetasi jarang 9 %, semak belukar 5 %, padang kelakai 4
Kehutanan No. 76/Menhut-II/2005 tanggal 31 Maret 2005
%, dan vegetasi sedang 2 %.
yang menyatakan Hutan Penelitian Tumbang Nusa seluas 5.000 hektar ditunjuk sebagai KHDTK.
Vegetasi tumbuhan bawah didominasi oleh pakispakisan dan kelakai, karamunting, epatorium, dan jenis rumputan lainnya. Jenis permudaan alam dari tingkat
Kondisi Umum Lokasi
semai hingga tingkat pohon, diantaranya adalah : Meranti
Secara administratif pemerintahan, KHDTK Tumbang
bunga (Shorea teysmanniana), Merapat (Combretocarpus
Nusa terletak di desa Tumbang Nusa dan desa Tanjung
rotundus), Nyatoh (Palaquium cochlearia), Meranti batu/
Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau,
tembaga (Shorea parvifolia), Ramin (Gonystylus bancanus),
Propinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Tata Guna Hutan
Terentang (Campnosperma auriculata), Malam-malam
Kesepakatan areal KHDTK Tumbang Nusa termasuk dalam
(Diospyros malam), Bintangur (Calophyllum kunstleri),
wilayah kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Keruing (Dipterocarpus caudiferus), Mandarah (Horsfieldia
Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dan berada
sp),
dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Pulang Pisau.
telur (Stemonurus scorpiodes), Pantung/jelutung (Dyera
Secara geografis terletak pada titik koordinat 02°18’37” -
polyphylla), dan jenis non komersil lainnya.
Gerunggang
(Crotoxylon
arborescens),
Medang
02°22’34” LS dan 114°02’48” - 114°06’46” BT. Jarak tempuh KHDTK Tumbang Nusa dari BPK Banjarbaru adalah 200 km
Obyek Penelitian
sedangkan jarak tempuh dari kota Palangka Raya adalah 35 km.
Ruang lingkup kegiatan penelitian yang telah dan sedang dilakukan, diantaranya :
KHDTK Tumbang Nusa menurut klasifikasi iklim
1.
Kesesuaian jenis dengan tapak
Schmidt dan Ferguson termasuk tipe A. Data cuaca tahun
2.
Teknik budidaya jenis-jenis pohon HRG
1998-2008 adalah suhu rata-rata 27°C, suhu minimum
3.
Teknik persiapan lahan di rawa gambut
23°C dan suhu maksimum 33°C (Anonim, 2008). Rata-rata
4.
Teknologi agroforestry
curah hujan tahun 1998-2012 adalah 3.383 mm/tahun,
5.
Kajian sosial ekonomi
curah hujan tahun 2011, 6.848 mm, dan tahun 2012,
6.
Teknik pemeliharaan permudaan alam
6.678 mm. Bulan kering terjadi antara bulan Juli hingga
7.
Teknologi dan aplikasi mikroba tanah
September (tahun 1997-2012).
8.
Dinamika tegakan hutan rawa gambut
9.
Teknik pengendalian kebakaran hutan
Ketinggian tempat KHDTK Tumbang Nusa antara 0 - 5 m dpl dengan elevasi antara 0 - 18 %, sedangkan
10. Studi sumber benih jenis-jenis rawa gambut
kedalaman gambut ≥ 3 m. Jika musim hujan, ketinggian
11. Plot-plot penelitian jenis tanaman HRG yang dapat
air mencapai 25 cm di atas permukaan tanah. Jenis tanah
dijumpai di KHDTK Tumbang Nusa, antara lain :
23 25 11 12
14
24 26
15 16 21 22
13
17 19 18 20
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
9
- Kahui (Shorea belangeran) 2004 (tegakan jalur
di permudaan alam)
terbuka di permudaan alam)
- Kahui (Shorea belangeran) 2008 (tegakan jalur di
- Ramin (Gonystylus bancanus) 2005 (tegakan jalur
kelakai/pakis)
terbuka di permudaan alam)
- Nyatoh (Palaquium cochlearia) 2009 (tegakan jalur
- Punak (Tetrameristra glabra) 2005 (tegakan jalur
di kelakai/pakis)
terbuka di permudaan alam)
- Pulai rawa (Alstonia pneumatophora) 2009 (tegakan
- Pantung (Dyera polyphylla) 2005 (tegakan jalur
jalur di kelakai/pakis)
terbuka di permudaan alam)
- Ramin ITTO (Gonystylus bancanus) 2009 (tegakan
- Nyatoh (Palaquium cochlearia) 2006 (tegakan jalur
jalur terbuka di per-mudaan alam)
terbuka di permudaan alam) - Medang
telur
- Ramin kebun pangkasan (Gonystylus bancanus)
(Stemonurus
scorpiodes)
2006
2010 (tegakan jalur terbuka di permudaan alam)
(tegakan jalur terbuka di per-mudaan alam)
- Ramin
- Bintangur (Calophyllum kunstleri) 2006 (tegakan
- Pantung (Dyera polyphylla) 2010 (tegakan rumpang
macrocarpum)
2007
di permudaan alam)
(tegakan jalur terbuka di per-mudaan alam)
- Ramin kebun pangkas (Gonystylus bancanus) 2011
- Alau (Dacridium becarii) 2008 (tegakan jalur terbuka
(tegakan rumpang di permudaan alam)
27
30
33
36
28
31
34
37 39
29
32
35
38
- Kapur naga (Calophyllum macrocarpum) 2011
3.
Cotylilebium sp
4.
Krasikarpa (Acacia crassicarpa)
- Ramin 2011 (tegakan rumpang di permudaan alam)
5.
Kahui (Shorea belangeran)
- Bintangur (Calophyllum kunsthori) 2012 (tegakan
6.
Rotan manau (Calamus manan)
7.
Rotan taman (Calamus caesius)
8.
Rotan irit (Calamus tracycoleus)
9.
Ilatung (Dacmonorops sp)
(tegakan rumpang di permudaan alam)
rumpang di permudaan alam) telur
(Stemonurus
scorpiodes)
2012
(tegakan rumpang di per-mudaan alam)
10. Gaharu (Aquilaria sp) Jenis Pohon yang Ditanam Beberapa jenis pohon HRG dan beberapa jenis pohon
11. Gemor (Nothaphoebe coriacea) 12. Gerunggang (Cratoxylon arborescens)
lahan kering mineral telah ditanam di KHDTK Tumbang
13. Kapur naga (Calophyllum macrocarpum)
Nusa. Jenis-jenis tanaman tersebut adalah :
14. Ketiau (Palaquium sp)
1.
Alau (Dacridium becarii)
15. Mangium (Acacia mangium)
2.
Bintangur (Calophyllum kunstleri)
16. Medang telur (Stemonurus scorpiodes)
10
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
2010
di permudaan alam)
terbuka di per-mudaan alam)
- Medang
bancanus)
- Kahui (Shorea belangeran) 2010 (tegakan rumpang
- Meranti batu (Shorea parvifolia) 2007 (tegakan jalur (Calophyllum
(Gonystylus
(tegakan jalur terbuka di permudaan alam)
jalur terbuka di per-mudaan alam)
- Kapurnaga
genepool
40 42
41 43
17. Meranti (Shorea pauciflora)
4.
Punak (Tetramerista glabra)
18. Meranti batu (Shorea parvifolia)
5.
Ramin (Gonystylus bancanus)
19. Meranti bunga (Shorea teysmanniana)
6.
Medang telur (Stemonurus scorpiodes)
20. Nyatoh (Palaquium cochlearia)
7.
Bintangur (Calophyllum kunstleri)
21. Pantung (Dyera polyphylla) 22. Pulai rawa (Alstonia pneumathophora)
Luas Tanaman dan Permudaan Alam
23. Punak (Tetramerista glabra)
(31 Desember 2012) 1. Plot penelitian & eks penelitian, dan tanaman (pilot plantation) ...................................................................... 2. Plot permudaan alam merapat dan jenis pioner .............................................. 3. Tegakan benih teridentifikasi (lihat Tabel 1) ...................................................... JUMLAH
24. Ramin (Gonystylus bancanus) 25. Jingah (Gluta renghas) 26. Resak (Vatica rassak) 27. Terentang (Campnosperma auriculata) Jenis Pohon yang Paling Potensial Berdasarkan hasil uji tanaman di lahan gambut, maka tujuh jenis diketahui sangat potensial dikembangkan dan ditanam di lahan rawa gambut, yaitu : 1.
Pantung/Jelutung (Dyera polyphylla)
2.
Kahui (Shorea belangeran)
3.
Kapurnaga (Calophyllum macrocarpum)
= 67,15 Ha = 24,30 Ha = 5,00 Ha = 96,45 Ha
Potensi Jenis Pohon Induk (Desember 2012) Tiga puluh empat jenis pohon induk yang dapat berperan dalam perkembangan suksesi alam sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Pengamatan masa berbuah jenis pohon induk tegakan benih teridentifikasi dari tahun 2010 s/d 2012 di KHDTK Tumbang Nusa, Kalteng. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Nama Lokal Meranti Bunga Merapat Nyatoh Ramin Terentang Malam-malam Mertibu Jambu-jambu Pantung Mandarah Gerunggang Pisang-Pisang Medang telor Rahanjang Meranti batu Bintangur Keruing Maharuang Kapurnaga jangkar Perupuk Lilin-lilin Punak Kapurnaga banyu Rambutan hutan Galam tikus Kempas Resak Kahui Palawan Tampang Gemor Kayu bawang Nangka-nangka Papung
Nama Latin Shorea teysmanniana Combretocarpus rotundatus Palaquium cochlearia Gonystylus bancanus Campnosperma auriculata Diospyros malam Eugenia sp Eugenia sp Dyera polyphylla Horsfieldia sp Cratoxylon arborescens Microcos saccifera Stemonurus scorpiodes Xylopia sp Shorea parvifolia Calophyllum kunstleri Dipterocarpus caudiferus Diospyros sp Calophyllum macrocarpum Meliocope sp Paratocarpus triandus Tetramerista glabra Calophyllum sp Naphelium sp Eugenia sp Koompassia malaccensis Vatica resak Shorea belangeran Tristaniopsis maingayi Nothaphoebe coriacea Neoscortechimia kinggi Sandoricum bornensis JUMLAH
Jumlah (btg) 66 37 28 25 22 27 26 19 17 13 12 13 9 9 10 7 9 7 7 7 7 7 4 5 3 3 4 3 1 2 1 1 1 1 414
Persentase (%) 15,9 8,9 6,8 6,0 5,3 6,5 6.3 4,6 4,3 3,1 2,9 3,1 2,2 2,2 2,4 1,7 2,2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,0 1,2 0,7 0,7 1,0 0,7 0,2 0,5 0.2 0.2 0.2 0.2 100
Berbuah (bulan) (4) (8) (12) (11) (3) (10) (4) (8) (12) (8) (12) (2) (12) (4) (8) (4) (6) (8) (12) (4) (8) (12) (8) (12) (4) (8) (12) (11) (12) (4) (8) (12) (4) (8) (12) (4) (8) (12) (4) (8)
(7) (12)
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
11
Sarana Prasarana
Penutup
•
Aktivitas penelitian di KHDTK Tumbang Nusa telah
KHDTK Tumbang Nusa telah menjadi tempat ideal
ditunjang oleh sarana prasarana penelitian yang disajikan
bagi penelitian rehabilitasi dan konservasi hutan rawa
dalam Gambar 1 sebagai berikut :
gambut. KHDTK tersebut dikelola oleh Balai Penelitian
1.
Pondok kerja / camp
Kehutanan Banjarbaru sebagai unit pelaksana teknis
2.
Jembatan dan jalan titian
Badan Litbang Kehutanan.
3.
Jalan induk dan jalan cabang
4.
Sekat bakar dan sumur gali
Tumbang Nusa adalah pengembangan jenis pohon
5.
Generator listrik
rawa gambut, agroforestry lahan gambut, perlakuan
6.
Gudang
silvikultur, pengendalian kebakaran hutan, silvikultur
7.
Sumur bor
teknik pemeliharaan permudaan alam, teknologi
8.
Persemaian permanen dan kantor
pembibitan pohon jenis rawa gambut, dan penelitian
9.
Shelter
•
Aktivitas
penelitian
yang
dilakukan
di
KHDTK
karbon hutan.
•
10. Gerobak
Status hukum KHDTK Tumbang Nusa adalah Surat
11. Mesin pemadam kebakaran
Keputusan Penunjukan Menteri Kehutanan No. 76/
12. Kendaraan dinas roda dua
Menhut-II/2005 tanggal 31 Maret 2005 dengan luas
13. Handy receiver
total KHDTK 5.000 hektar yang terletak pada kawasan Hutan Produksi Tetap. Status kawasan telah diperkuat menjadi
kawasan Hutan Lindung berdasarkan SK
Menhut Nomor: 529/Menhut-II/2012 tanggal 28 September 2012.
47 48 44
45 46 49 50
Keterangan Foto: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
12
Pondok kerja / camp MCK Jalan titian kayu KHDTK Tumbang Nusa Gudang Kamar tidur Generator listrik Tandon penampungan air Mesin pompa air Jembatan Pengukur curah hujan Persemaian permanen Pengukur suhu Pengukur tinggi air gambut Jalan induk Shelter Tetramerista glabra umur 9 tahun ( jalur terbuka) Gonystylus bancanus umur 7,5 tahun ( jalur terbuka)
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Gonystylus bancanus umur 9 tahun ( jalur terbuka) Kebun pangkasan Gonystylus bancanus umur 3 tahun. Jalan cabang Dyera polyphylla umur 4,5 tahun ( jalur terbuka). Dyera polyphylla umur 10,5 tahun (terbuka). Dacridium becarii umur 12 tahun (rumpang) Shorea sp umur 9 tahun Pemadaman kebakaran di lahan rawa gambut . Kunjungan kerja Sekbadan Litbang Kehutanan RI. Burung cicakrowo salah satu jenis burung di KHDTK. Patok batas KHDTK dengan APL. Sekat bakar ( jalur terbuka)
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Kunjungan kerja Kapus KP3HKA Kehutanan RI. Kunjungan kerja Kapus Produktivitas Hutan Kehutanan RI. Unit mesin pompa pemadam kebakaran. Ular salah satu jenis fauna melata di KHDTK. Palaquium cochlearia umur 3,5 tahun ( jalur terbuka) Shorea balangeran umur 3,5 tahun (rumpang). Dyera polyphylla umur 3,5 tahun (rumpang). Bangkai orang utan (Pongo pigmaeus) Sarang orang utan (Pongo pigmaeus) pada pohon induk pisang-pisang.
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Buah/benih Calophyllum macrocarpum Ketergenangan air gambut musim hujan. Kekeringan musim kemarau. Shorea balangeran umur 1,5 tahun (terbuka). Pohon induk Tetramerista glabra. Buah/benih Dyera polyphylla dari APB. Buah/benih Calophyllum kunstleri Sumber air (sumur) pemadaman kebakaran. Pengunduhan buah Nothaphoebe coriacea Pohon induk Gonystylus bancanus Kunjungan kerja Menteri Kehutanan RI.
PROFIL
ARIF PORKAS SIHULAMBU SAGALA
SANG PIONER!
A
rif Porkas Sihulambu Sagala lahir tidak
Field Manager Project Reforestation and Tropical Forest
jauh dari batas hutan lindung Gunung
Management Kerjasama RI-Finlandia di Kalsel (ATA-
Sibualbuali di Tanah Batak. Tamat SMA Negeri
267). Selama perjalanan karirnya, beliau sudah banyak
Sipirok, kemudian melanjutkan pendidikan
mengunjungi beberapa negara untuk melakukan studi
di Universitas Indonesia di Bogor Tahun 1961, dan tamat
banding, workshop maupun seminar internasional. Beliau
dari Fakultas Kehutanan IPB tahun 1969. Tahun 1973-1978
juga dikenal sebagai pekerja keras, tak jarang ke pelosok
bertugas sebagai counterpart proyek Pengembangan
hutan sekalipun didatangi untuk melihat dan mengikuti
Kehutanan Indonesia kerjasama RI-FAO di Bogor (Proyek
kegiatan lapangan yang sedang dikerjakan. Di lapangan,
INS/054). Tahun 1979-1983 bertugas sebagai C0-Project
beliau sering mengajak diskusi dan mengarahkan para
Manager Proyek Reboisasi Mekanis lahan alang-alang di
peneliti dan teknisi agar kegiatan di lapangan dapat
Benakat Kerjasama RI-Jepang (Proyek ATA-186). Tahun
berjalan dengan baik. Pak Sagala juga menulis beberapa
1983-1997, selama 14 tahun beliau
bertugas sebagai
ide dan pendapat beliau di beberapa kesempatan. Salah
Kepala Balai Teknologi Reboisasi Banjarbaru merangkap
satu buku yang beliau telah dihasilkan adalah “Desain BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
13
Kehutanan Holistik” yang diterbitkan oleh Yayasan Obor
pengelolaan. Seorang manajer yang sukses adalah mereka
Indonesia. Kontribusi pemikiran beliau untuk kelestarian
yang paham untuk mengelola. Mengelola hutan, artinya
hutan produksi alam dan
yang cukup dikenal adalah
harus ada obyek yang harus ditingkatkan mutu secara terus
“tebang rumpang”. Selama berkarya, beliau juga sebagai
menerus. Jadi, mengelola terdiri dari 3 elemen yaitu obyek,
peneliti selama 20 tahun dengan spesialisasi penelitian
hasil dan proses. Obyek harus bisa diukur atau terukur,
tentang aspek manajemen hutan. Meski sudah pensiun,
sehingga harus homogen. Yang heterogen tidak bisa
dengan gaya
diukur atau dikelola. Sehingga untuk mengelola sesuatu,
bicara yang lugas
beliau masih
aktif
menyuarakan gagasan tentang pengelolaan kehutanan.
harus dibagi pada unit-unit yang homogen atau yang disebut sebagai basis perencanaan. Hasil adalah obyek
Menurut bapak, siapakah Porkas Sagala itu ?
yang sudah ditingkatkan mutunya dan masih akan terus
Saya adalah seorang yang dilahirkan di tengah hutan,
ditingkatkan lagi. Hasil dan obyek harus dituangkan dalam
dan bekerja dan mengabdikan hidupnya untuk hutan dan
rencana desain (spek). Dalam ilmu membuat tegakan,
itu adalah saya.
menurut saya terdapat 3 kesalahan yaitu: pertama, tidak mempunyai obyek sehingga basis perencanaan
Mengapa bapak masih istiqomah terhadap kehutanan Indonesia? Saya
ingin
kehutanan
melihat
ditangani
tidak dapat dibuat dan sistem perencanaan tidak jelas. Kedua, tidak mempunyai spek
bahwa
(rencana desain) sehingga standar
dengan
mutu pekerjaan tidak jelas, evaluasi
baik, baik untuk produksi dan kelestariannya.
Saya
sulit dilakukan. Ketiga, hasilnya
yakin
heterogen,
tidak banyak orang yang tahu
tidak bisa dibuat.
Dalam tulisan dan statement bapak di beberapa pertemuan sering mengatakan bahwa ilmu kehutanan salah, apa maksudnya pak ? praktik
tidak
terukur, identitas dan database
menangani kehutanan ini.
Dalam
sehingga
Apa yang Bapak maksud manajemen terukur? Manajemen
terukur
maksudnya hutan yang akan dikelola dibagi berdasarkan bagian-bagian yang dapat di
ilmu
manajemen
seperti
manajemen tingkat tegakan
kehutanan di lapangan, obyek
rumpang
yang jelas adalah suatu keharusan,
petak
objek harus terukur standarnya
atau
dan
dalam
kuvio,tingkat satu
unit
pengelolaan.
(besteknya) dan peningkatan mutu
Apa beda rumpang dan kuvio?
terus menerus (continual development).
Rumpang dan kuvio sama, kalau
Contohnya adalah HTI, sebelum melakukan
rumpang dari istilah bahasa Indonesia, sedang
penananam harus sudah ditentukan besteknya, berapa pertumbuhannya per tahun, berapa hasil
kuvio dari bahasa finlandia.
panennya dsb. Selama ini fakultas kehutanan mengajarkan ilmu ukur dan silvikutur namun tidak mengajarkan apa saja yang harus diukur dan membaginya berdasarkan bestek. Harusnya ilmu kehutanan mengikuti ilmu kedokteran yang
Apa cita-cita Bapak yang selama ini diidamkan tentang hutan Indonesia? Saya
ingin
hutan
Indonesia
dikelola
dengan
membagi ilmunya berdasarkan bagian-bagian yang bisa
manajemen yang terukur, dibagi berdasarkan bestek yang
terukur seperti penyakit jantung, anak, dalam, THT, dll.
sama. Sehingga dapat diukur dan dikelola dengan baik.
Bapak sering mengatakan hutan harus dikelola, apa arti mengelola itu pak?
Apa pesan-pesan Bapak untuk para rimbawan saat ini?
Pada abad 18 lahir ilmu manajemen yang berfungsi
Saya
ingin
semua
rimbawan
bekerja
dengan
merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan
manajemen yang terukur, sehingga hutan dapat terkelola
mengawasi pekerjaan. Dalam manajemen, juga dilakukan
dengan baik.
14
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
FOKUS
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH):
BENTENG TERAKHIR RIMBAWAN MEWUJUDKAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI Oleh: Marinus Kristiadi Harun, S.Hut., M.Si.
C
tapak, (d) ketidakjelasan perbedaan tupoksi antara institusi pelestari dengan institusi pemanfaat dan (e) orientasi pengelola hanya pada areal yang menghasilkan kayu. Kelima faktor tersebut menyebabkan kegiatan kehutanan, seperti pengamanan areal hutan dan praktek-praktek silvikultur lainnya, serta rehabilitasi hutan dan lahan tidak berhasil. Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan sistem pengelolaan hutan di Indonesia yang mampu menjawab kelemahan tersebut. Sistem yang diharapkan mampu menjawab permasalahan di atas adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pengertian KPH secara umum adalah merupakan areal/wilayah yang didominasi oleh hutan dan mempunyai batas yang jelas, yang dikelola untuk memenuhi serangkaian tujuan yang ditetapkan
Pendahuluan
secara eksplisit sesuai dengan rencana pengelolaan jangka
ita-cita mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari
panjang. Keseluruhan wilayah KPH akan mempunyai batas
(PHL) pada sebagian besar kawasan hutan
yang jelas baik di lapangan maupun di peta. Suatu KPH
khususnya di luar Pulau Jawa sampai saat
mempunyai tujuan yang luas bagi keseluruhan unit KPH
ini masih belum tercapai. Faktor-faktor yang
dan dalam sub-sub unit KPH dimungkinkan untuk dikelola
menyebabkan belum tercapainya cita-cita mewujudkan
dalam regime manajemen yang berbeda dan terpisah
PHL antara lain adalah (Sirang, 2008): (a) lemahnya
(Sirang, 2008).
peranan dan fungsi lembaga pengelola di tingkat tapak,
Melalui pembangunan KPH diharapkan dapat dicapai
(b) belum adanya kepastian batas lokasi yang diketahui
sasaran-sasaran berikut: (1) mengurangi degradasi hutan;
dan diakui dengan baik oleh masyarakat sehingga status
(2) tercapainya PHL; (3) meningkatnya kesejahteraan
kawasan kurang jelas, (c) ketiadaan manajemen di tingkat
masyarakat lokal; (4) stabilisasi penyediaan hasil hutan; (5) BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
15
mengembangkan tata pemerintahan
kelestarian lingkungan (environmetal
swasta/daerah, organisasi-organisasi
yang baik dalam pengelolaan hutan;
sustainability).
non
(6)
aspirasi
percepatan
rehabilitasi
dan
Secara
konseptual,
pemerintah,
dan
lembaga-
tersebut
lembaga penyuluh. Pada prinsipnya,
reforestasi; (7) memfasilitasi akses
memberikan kesan positif bahwa
jika para pihak memiliki komitmen,
pada pasar karbon. Namun dalam
KPHP Model Banjar sebaiknya dikelola
maka komitmen itulah yang akan
implementasinya,
dengan
membuka
pembangunan
para
pihak
pendekatan
Pengelolaan
banyak
peluang
bagi
KPH tersebut (khususnya di luar
Hutan Berbasis Ekosistem. Kedua,
semua
Pulau
menghadapi
Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar
jawaban-jawaban
permasalahan. Berdasarkan uraian
telah memiliki modal awal bagi
terhadap
tersebut
ini
suatu proses pembentukan KPHP
pengurusan
dibahas prospek dan tantangan KPH
Model Banjar. Hal ini ditunjukkan
Banjar. Hal ini termasuk komitmen
sebagai benteng terakhir rimbawan
dengan
yang
seluruh pihak yang berada dan terkait
dalam mewujudkan PHL.
kuat dari para pihak yang terlibat
dengan penggunaan ruang dalam
(stakeholders), yang telah berhasil
setiap kesatuan ekosistem (DAS)
Jawa)
masih
maka
pada
tulisan
adanya
komitmen
pihak
untuk
mengetahui
yang
skenario hutan
tepat
harmonisasi di
Kabupaten
Hasil Penelitian BPK Banjarbaru
untuk mempertahankan tata ruang
Terkait dengan KPH
yang
Beberapa hasil penelitian terkait
sudah
disepakati
bersama
secara
konsisten.
dengan KPH (dengan studi kasus
sampai
sejauhmana
Persoalannya
KPHP Model Banjar) yang telah
kompromi para pihak bisa ditemukan
kompromi-
pada suatu muara untuk mencapai PHL. Keempat, dalam perspektif multipihak, stakeholder yang terlibat tersebut
diskenariokan
sebagai
para penentu kebijakan sehingga
memetakan
permasalahan
dan
memiliki harapan-harapan ke arah pengurusan hutan yang efektif dan efisien dilakukan oleh Kehutanan
Balai Penelitian
(BPK)
Banjarbaru
dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, orientasi dari para pihak yang terlibat dalam pembentukan KPHP Model Banjar mencerminkan harapan bahwa pengelolaan hutan sebaiknya
bersifat
menyeluruh
(komprehensif) dengan berlandaskan pada dimensi kelestarian ekonomi (economic sustainability), kelestarian sosial
16
(social
sustainability)
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
dan
yang
berlandaskan
pada
aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan
tatanan
kebijakan
yang
Ketiga,
realita
menunjukkan
bahwa
mendukungnya. yang
ada
banyak pihak yang berkepentingan dengan
pembentukan
KPHP
Model Banjar, yakni: masyarakat, aparat
desa,
pemerintah
pusat,
DPRD, Pemerintah Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan, Dinas Permukiman dan Transmigrasi, Litbang
Kehutanan,
perusahaan
memunculkan posisi peranan semua pihak dalam suatu proses konsultasi dan
partisipasi
dalam
setiap
perumusan unit (kawasan), rencana dan pengelola secara detail terhadap areal-areal yang terkait pada calon unit-unit pengelolaan. Kelima, dalam
perspektif kelembagaan, suatu analisis
lahan baik masyarakat lokal maupun
terhadap
diperlukan
negara tidak dapat dibuktikan secara
untuk tujuan menemukenali pihak
legal yang disepakati bersama, (c)
Model
mana saja yang berhak dan/atau
praktek pemanfaatan sumberdaya
merupakan kawasan milik negara
memiliki minat atas hutan. Analisis
alam khususnya hasil hutan kayu
(state
tersebut diarahkan pada hak (right),
dan non kayu cenderung eksploitatif
pemukiman
tanggungjawab
sedangkan
desa di dalam kawasan yang belum
stakeholder
(responsibilities),
pengelolaan
lahan
Model Banjar sebagai berikut. Pertama,
lahan
Banjar
hutan
secara
property),
de
namun
warga
KPHP
yang
jure
adanya berupa
pendapatan (return), dan hubungan
bersifat ekstensif, (d) pengaturan
dilakukan
(relationships) antar mereka sehingga
hak-hak sumberdaya alam dalam
status state property yang close access
model kelembagaan dan aturan/tata
kawasan hutan merupakan sistem
secara de jure berubah menjadi
nilai dapat ditentukan berdasarkan
kelembagaan masyarakat lokal yang
open acces secara de facto. Kondisi
pertimbangan
bersifat dinamis sesuai perkembangan
ini menimbulkan opportunity sets
(Budiningsih, 2008; Budiningsih et al.
yang terjadi di masyarakat, (e) konflik
ikut mengambil sumberdaya lahan
2010).
lahan terjadi antar warga desa, antar
tersebut.
Hasil
penelitian
kolaboratif
enclave,
menyebabkan
Budiningsih
desa, desa dengan perusahaan, desa
Kedua, isu pokok dalam konflik
et al. (2010) yang menganalisis
dengan desa tetangganya, antar
lahan di KPHP Model Banjar ada 5,
tentang pengaruh hak atas lahan
warga desa dengan pendatang dan
yakni: (a) dualisme administrasi (satu
(land tenure) dalam pembangunan
(f) Penyelesaian konflik sumberdaya
tapak dua kewenangan), (b) IUPHHK
KPHP Model Banjar menyebutkan
cenderung bersifat normatif yang
tidak
beberapa hal berikut: (a) masyarakat
berarti penyelesaian konflik dilakukan
ekonomi
lokal secara de facto “menguasai”
oleh aparat desa yang didampingi
(d) potensi Pendapatan Asli Daerah
sumberdaya alam (kayu maupun
oleh tokoh masyarakat.
(PAD) dan (e) penegakan hukum
aktif,
(c)
pemberdayaan
masyarakat
terabaikan,
masih lemah.
non kayu) termasuk sumberdaya
Terkait dengan adanya konflik
lahan di dalam kawasan hutan, (b)
lahan, Harun et al (2012) menjelaskan
Ketiga, masalah yang timbul
kepastian
karakteristik konflik lahan di KPHP
dalam konflik lahan di KPHP Model
kepemilikan
hak
atas
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
17
Banjar
merupakan
masalah
atau
konflik struktural, yakni aktor yang
stakeholders tersebut.
institusi; (4) communication, upaya kebijakan
pembentukan KPHP Model Banjar
terlibat tidak berada pada tataran
pembentukan KPHP Model Banjar
secara nyata hadir setelah sebagian
yang
sesuai
besar hutan alam produksi telah
sama.
Konflik
struktural
Kelima,
analisis
dengan
metode
ROCCIPI
(structural conflict) adalah keadaan
adalah seperti uraian berikut:
dimana secara struktural atau keadaan
rule, point penting dari peraturan
mewujudkannya diperlukan berbagai
di luar kemampuan kontrolnya pihak-
perundangan terkait dengan KPH
strategi. Dalam hubungan ini dikenal
pihak yang berurusan mempunyai
adalah: (a) seluruh kawasan hutan
strategi pembentukan KPHP melalui
perbedaan status kekuatan, otoritas,
di Indonesia akan terbagi dalam
2 (dua) pendekatan atau alternatif,
kelas atau kondisi fisik yang tidak
wilayah-wilayah
akan
yakni: (a) alternatif komunikasi berupa
berimbang.
menjadi
KPH,
HPH,
sehingga
untuk
penguatan
deliniasi hutan produksi yang ada
sistem pengurusan hutan nasional,
di setiap kabupaten/kota se Provinsi
belas) stakeholders yang memiliki
provinsi, kabupaten/kota, (b) pada
Kalimantan Selatan ke dalam calon-
kepentingan dan pengaruh dalam
setiap wilayah KPH dibentuk institusi
calon unit KPHP dan (b) alternatif
pengelolaan
pengelola
komunikasi yang dilakukan untuk
terdapat
15
kawasan
hutan
di
KPHP Model Banjar yang dapat
jawab
dibedakan yaitu
dalam
kelompok
stakeholders
dari
dibebani
(lima
Keempat,
bagian
serta
(1)
yang
terhadap
bertanggung penyelenggaraan
mengantisipasi
kondisi
IUPHHK
berjalan,
dengan
tiga
kelompok
pengelolaan hutan. Institusi penge-
yang
yang
mewakili
lola ini merupakan Organisasi tingkat
prioritas kepada: IUPHHK yang telah
pemerintah,
tengah
dunia
tapak, (c) pemerintah, pemerintah
diperpanjang masa ijinnya, IUPHHK
usaha, dan masyarakat. Kebanyakan
provinsi dan pemerintah kab/kota,
yang
stakeholders
diserahkan
pada
posisi
sesuai kewenangannya bertanggung
kepada BUMN, IUPHHK yang atas
atau
pihak
jawab terhadap pembangunan KPH
keinginan
yang menentang kuat terjadinya
dan infrastrukturnya; (2) opportunity,
pembentukan KPHP terkait pada
perambahan lahan yang terjadi pada
pembangunan KPHP Model Banjar
areal kerjanya dan IUPHHK yang
pengelolaan lahan di KPHP Model
mempunyai peluang untuk resolusi
akan berakhir masa ijinnya, tetapi
Banjar, stakeholders tersebut yakni:
konflik
pertimbangan
dinilai masih layak untuk diusahakan
Polsek, Polhut, Dinas Pertambangan,
KPH dibangun dan dibentuk “lokal
kembali; (5) interest, pengelolaan
Kementerian Transmigrasi, IUPHHK,
specifik”, sehingga diharapkan dapat
hutan produksi ke dalam sistem KPHP
UPT KPHP Model Banjar (Dinas
lebih mengakomodasi kepentingan
adalah merupakan penyempurnaan
Kehutanan Kabupaten Banjar), BPKH,
masyarakat sekitar. Selain itu, KPH
dari
Penyuluh Kehutanan, dan Bapedda.
dapat
rutin
pengaturan tegakan, dan pengaturan
Posisi strong suports ditempati oleh
dengan
setempat,
kelembagaan yang dapat mendukung
Peladang
Kades/Pambakal.
sehingga diharapkan dapat segera
terwujudnya
mendukung
mengetahui dan merespon inspirasi
hutan
lapangan
dari masyarakat sekitar dan para
berwawasan
pihak
proceess,
strong
berada
pengelolaannya
opponent
dan
Stakeholders permasalahan disebabkan
ini riil
di
karena
menikmati
dengan
menjalin
komunikasi
masyarakat
terkait.
KPH
diharapkan
sendiri
melaksanakan
pengaturan
kawasan,
suatu
yang
pengelolaan
berkelanjutan lingkungan;
pembentukan
dan (6) KPHP
keuntungan secara ekonomi. Pada
mampu
menciptakan
alternatif
dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:
posisi weak supports hanya ditempati
peluang
pemberdayaan
ekonomi
identifikasi dan deliniasi kawasan
oleh
LSM,
pada
dasarnya
LSM
lokal;
(3)
capacity,
titik
berat
hutan,
pembentukan
mendukung terhadap penyelesaian
pengelolaan KPHP Model Banjar
Bangun
KPHP,
Rancang
penetapan
KPHP,
masalah yang terjadi pada konflik
adalah profesionalisme di bidang
penataan hutan, dan pembuatan
lahan KPHP Model Banjar dengan
kehutanan. Hal ini adalah salah satu
Rencana Karya Pengusahaan Hutan;
catatan ada win-win solution. LSM
syarat yang diperlukan untuk dapat
(7) ideology, kebijakan pembentukan
mempunyai kewenangan rendah dari
terwujudnya
KPHP Model Banjar tidak akan ada
sisi kebijakan untuk menyelesaikan
hutan yang lestari. Oleh karena itu,
pengaruhnya
kasus
Perguruan
dalam suatu KPHP, organisasi atau
pengelolaan
Tinggi, FKAD dan Camat merupakan
kelembagaan yang akan ditempatkan
dilandasi oleh moral yang baik.
stakeholders yang menentang tetapi
hendaknya
sekurang-kurangnya
Moral adalah aspek normatif yang
kekuatannya lemah di sebabkan tidak
dapat memenuhi 3 (tiga) kapasitas
sangat penting dalam menjamin
mempunyai kapasitas yang cukup
pokok, yaitu: pengaturan kawasan,
aspek positif dari suatu kebijakan dan
sehubungan dengan Tupoksi dari
pengaturan tegakan, dan pengaturan
moral menjadi spirit of soul dalam
18
yang
terjadi.
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
suatu
pengelolaan
dalam hutan
perbaikan
apabila
tidak
pengelolaan hutan. Kerusakan hutan
kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten
penyusunan program pembangunan
di Indonesia yang meningkat selama
Banjar dan BPKH (UPT Kemenhut).
mengingat potensi yang besar dari
ini dipengaruhi oleh pelaksanaan
Isu
pemberdayaan
masyarakat
pengelolaan KPHP Model Banjar.
kebijakan tanpa moral, oleh karena
yang
terbaikan
pemerintah
itu moral hazard merupakan titik awal
dipengaruhi oleh lemahnya kinerja
masih lemah merupakan akibat dari
kerusakan hutan.
aparat pemerintah yakni: Kades/
kinerja aparat keamanan (POLHUT)
Keenam, resolusi konflik yang ditawarkan
dalam
penelitian
oleh
Isu
penegakan
hukum
yang
Pambakal, Camat dan Bappeda. Akibat
yang buruk yang berakibat pada
ini
isu 2 ini peladang menjadi pihak yang
perambahan
lahan
hutan
dan
adalah upaya “mengubah konflik
paling dipengaruhi karena kondisi
kegiatan ilegal lainnya. Gambar 1
menjadi kemitraan yang sejajar”,
ekonomi dan tingkat pendidikan
tersebut juga dapat mengidentifikasi
hal ini dilakukan dengan langkah-
mereka yang rendah menyebabkan
hubungan antar isu pokok sehingga
langkah berikut: (a) membangun
tidak
dapat
kepercayaan
(trust
bekerja di sektor pertanian subsisten
tersebut
menumbuh
kembangkan
(perladangan
perkebunan
dipengaruhi oleh isu yang lain.
Kehutanan
Antar
building), Desa
(b)
Forum (FKAD),
ada
alternatif dan
lain
selain
diketahui
bagaimana
isu
mempengaruhi
atau
berkepentingan
Cara ini akan memudahkan untuk
yang
dengan isu ini berkaitan dengan visi
memilah dan menata bagaimana
independen, (d) komunikasi yang
dan misi mereka untuk mendorong
memprioritaskan isu tersebut untuk
efektif dan (e) regulasi yang disepakati
pemberdayaan masyarakat.
dapat diatasi dan diselesaikan melalui
(c)
menyiapkan
tim
ahli
tradisional).
LSM
bersama. Pembelajaran berharga dari
Isu
konflik lahan di KPHP Model Banjar
Daerah
adalah pentingnya untuk melakukan
dipungut akan sangat mempengaruhi
menyebabkan
hal-hal berikut: kepastian hukum
kinerja
dan
hutan untuk kegiatan ilegal (ladang,
(formal/informal),
Potensi (PAD) Dinas
Pendapatan yang
tidak
Kehutanan
Asli
program atau kebijakan pemerintah.
bisa
Isu penegakan hukum yang lemah perambahan
lahan
kenyamanan
BAPPEDA Kabupaten Banjar, karena
kebun, pertambangan emas, dll) dan
keberlanjutan
salah satu sumber APBD adalah PAD,
menyebabkan IUPHHK tidak aktif,
usaha. Ketiga hal tersebut berlaku
hal ini akan berkaitan juga dengan
dikarenakan aspek sosial yang belum
berusaha
dan
tidak saja untuk masyarakat dan perusahaan yang berkonflik, tapi sangat penting juga bagi pemerintah sebagai jaminan untuk masuknya investasi, peningkatan kesejahteraan dan
lapangan
pekerjaan,
serta
peningkatan PAD. Tantangan Mewujudkan KPH Isu yang dipersoalkan dalam permasalahan konflik lahan dalam KPHP
Model
Banjar
mempunyai
hubungan yang erat dan timbal balik
kepada
stakeholders
yang
berperan dalam kasus ini. Keterkaitan stakeholders dengan isu pokok perlu dianalisis agar penyelesaian persoalan lebih terarah dan jelas sehingga isu yang satu tidak memicu isu yang lain dan memperparah persoalan yang ada di kawasan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Gambar 1. Isu dualisme administrasi dan penegakan
hukum
yang
masih
lemah serta IUPHHK yang tidak aktif merupakan isu yang di pengaruhi
Keterangan: -
Isu 1 : IUPHHK tidak aktif
-
Isu 2 : Pemberdayaan masyarakat yang terabaikan
-
Isu 3 : Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
-
Isu 4 : Penegakan hukum masih lemah
-
Isu 5 : Dualisme administrasi (satu tapak dua kewenangan) : Hubungan antara stakeholders dengan isu : Hubungan antar isu Gambar 1. Hubungan Stakeholders dengan Isu Pokok dan Hubungan Antar Isu (Bryson 2004 diadaptasi dari Bryant 2003). BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
19
dapat
baik.
bangkan. Di sini masyarakat dapat
dihadapi oleh masyarakat. Pember-
Faktor inilah yang menyebabkan
diselesaikan
dengan
membentuk panitia kerja, melakukan
dayaan adalah bukan hanya konsep
maraknya
perambahan
pembagian tugas, saling mengawasi,
ekonomi, atau hanya konsep politik.
kawasan KPHP Model Banjar menjadi
kegiatan
merencanakan kegiatan, dan lain-lain.
Pemberdayaan adalah konsep yang
tak terkendali dan tanpa aturan yang
Lembaga-lembaga adat yang sudah
menyeluruh atau holistic (Kartasas-
jelas.
ada sebaiknya perlu dilibatkan karena
mita, 1997). Hal ini dapat diartikan
lembaga inilah yang sudah mapan,
bahwa pemberdayaan tidak saja me-
tinggal meningkatkan kemampuan-
numbuhkan dan mengembangkan
Konsep Strategi Resolusi Konflik dan
nya saja. Kemampuan masyarakat
nilai tambah ekonomi, tetapi juga
diskusi dengan pakar ada 4 level
Berdasarkan
hasil
FGD
yang dapat dikembangkan antara
nilai tambah sosial dan nilai tambah
hirarki yang mempengaruhi strategi
lain: kemampuan untuk berusaha, ke-
budaya. Dengan demikian, tujuan
resolusi konflik lahan di KPHP Model
mampuan untuk mencari informasi,
akhirnya adalah memandirikan ma-
Banjar yaitu: (1) level fokus (goal);
kemampuan untuk mengelola kegi-
syarakat, dan membangun kemam-
(2) level aspek (criteria) yakni: faktor
atan, kemampuan dalam pertanian
puan untuk memajukan diri ke arah
yang berpengaruh; (3) level sasaran
dan masih banyak lagi sesuai dengan
kehidupan yang lebih baik secara
(subcriteria) yakni aspek pengelolaan
kebutuhan atau permasalahan yang
berkesinambungan.
dan
(4)
level
alternatif
strategi
kebijakan pengelolaan (alternative) yakni alternatif strategi pengelolaan yang disajikan pada Gambar 2. Berdasarkan hasil AHP diperoleh prioritas alternatif strategi yang bisa dikembangkan
pada
konflik
di
lahan
pengelolaan KPHP
Model
Banjar namun karena selisih nilai bobot alternatif yang tidak begitu jauh mengindikasikan bahwa dari ketiga konsep tersebut (penguatan organisasi, jaminan dan kepastian hukum
serta
pembinaan
dan
pengawasan) tidak bisa berdiri sendiri tetapi saling terkait dan harus saling
Gambar 2. Struktur Hirarki Analisis Strategi Resolusi Konflik Lahan di KPHP Model Banjar
bersinergi. Ketiga konsep tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.
hukum.
di lingkungannya tidak ada atau
pemberda-
Penegakan hukum lingkungan meru-
seolah berada dalam hutan rimba
yaan masyarakat. Awandana (2010)
pakan mata rantai terakhir dalam
yang
menjelaskan bahwa pemberdayaan
dalam siklus pengaturan (regulatory
hukum
adalah suatu proses yang memba-
chain)
kebijakan
mengelola konflik lahan di KPHP
ngun manusia atau masyarakat me-
lingkungan. Urutan siklus pengaturan
Model Banjar. Penegakan hukum
lalui
perencanaan
merupakan
Pertama,
konsep
pengembangan
masyarakat,
kemampuan
penegakan
perencanaan kebijakan
yakni:
1)
tanpa
aturan.
sangat
Penegakan
diperlukan
alternatif
dalam
kebijakan
perilaku
perundang-undangan (legislation); 2)
prioritas kedua yaitu jaminan dan
masyarakat dan pengorganisasian
penentuan standar (standard setting);
kepastian hukum
masyarakat.
3) pemberian izin (lizensing);
4)
untuk mencapai sasaran pengelolaan
yang perlu diubah adalah perilaku
penerapan (implementation); dan 5)
KPHP Model Banjar yang adil dan
yang merugikan masyarakat atau
penegakan hukum (law enforcement).
manusiawi.
yang menghambat peningkatan ke-
Lemah kuatnya penegakan hukum
dilaksanakan
sejahteraan masyarakat. Pengorga-
oleh
menentukan
masyarakat melakukan perambahan
nisasian
merupakan
persepsi ada tidaknya hukum oleh
kawasan hutan dan kegiatan ilegal
suatu upaya masyarakat untuk saling
masyarakat. Bila penegakan hukum
lainnya. Penegakan hukum dalam
mengatur dalam mengelola kegiatan
oleh
masyarakat
pengelolaan konflik lahan di KPHP
atau program yang mereka kem-
akan beranggapan bahwa hukum
Model Banjar memerlukan adanya
20
perubahan
Kedua,
Perilaku
masyarakat
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
masyarakat
aparat
aparat
akan
lemah,
yang digunakan
Penegakan untuk
hukumnya mencegah
koordinasi dengan aparat penegak
menyeluruh tersebut harus didukung
pengelola untuk masing-masing BKPH
hukum seperti Polsek, Kejaksaan/
oleh kebijaksanaan lintas sektoral dan
beserta sarana dan prasarananya
Pengadilan Negeri. Kegiatan-kegiatan
keterpaduan antar Dinas dan Instansi
guna memperhitungkan perkiraan
dalam
yang
beban
rangka
pencegahan tindakan
pengawasan
dilaksanakan
represif
dan
melalui
seperti
patroli
terkait
dengan
kehutanan.
tetap
anggaran
Kompleksitas permasalahan pena-
pemerintah dalam pengelolaan KPHP
nganan
Model Banjar, (3) sosialisasi secara
konflik
lahan
di
KPHP
rutin, operasi gabungan, operasi
Model Banjar memerlukan langkah-
menyeluruh
dan
fungsional dan tindakan preventif
langkah yang manusiawi, terpadu
masyarakat
dalam
melalui
penyuluhan.
tahunan
intensif
kepada
kawasan
dan
Keberhasilan
dan adil. Pada dasarnya terdapat
pemangku kewenangan administratif
penegakan hukum dipengaruhi oleh
3 (tiga) prinsip kerjasama dalam
dalam
kemampuan penegak hukum dalam
pengembangan
kelembagaan
kelurahan/desa) tentang keberadaan
mengatasi hambatan dan kendala
kehutanan
kolaborasi
managemen KPHP Model Banjar
yakni: 1). hambatan dan kendala
manajemen, yakni: 1). sinergi dan
guna memberikan penjelasan tentang
yang berupa tingkat pengetahuan
kemitraan,
kedudukan/posisi
masyarakat
para
peladang
masyarakat/
yang
dituntut untuk berbagi peran dan
pemukiman dalam kawasan KPHP
fungsi di dalam pengelolaan KPHP
serta memperjelas hal-hal yang dapat
yang berbeda; 2). kesadaran hukum
Model Banjar; 2). partisipatif, yaitu
dilakukan bersama antara masyarakat
masyarakat masih rendah; 3). belum
melalui pelibatan seluruh pelaku di
dalam kawasan dengan managemen
jelasnya peraturan hukum terkait
bidang tersebut, yang merupakan
KPHP. Dan jika diperlukan dapat
dengan keberadaan 34 desa di dalam
pengembangan
dilakukan
hutan, karena proses enclave sedang
utama pelaku, yaitu: pemerintah,
partisipatif dengan masyarakat untuk
berjalan;
pemegang IUPHHK dan masyarakat;
mengurangi konflik klaim atas lahan
3). bersifat holistik (multisektoral
di masa mendatang, (4) identifikasi
dan multidimensional), yaitu dengan
interest dan persepsi masyarakat
didukung oleh struktur organisasi,
di dalam kawasan tentang pola-
administrasi dan mekanisme kerja
pola pencaharian sehari-hari agar
tekanan pada lima hal, yaitu : 1)
lembaga
dapat bersinergi dengan program-
berkenaan
sosial,
pengelolaan KPHP Model Banjar.
program
2) berkaitan dengan hal-hal yang
Selain itu didukung pula oleh faktor
dilaksanakan oleh managemen KPHP,
abstrak yang menentukan perilaku
perundang-undangan atau peraturan
(5)
individu
4).
beragam
yaitu
(kecamatan,
dapat menyebabkan persepsi hukum
hukum
yang
berbasis
kawasan
integritas
yang
masih
penegak
rendah;
5).
masalah pembiayaan. Ketiga,
konsep
Kelembagaan
kelembagaan.
(institusi)
dengan
aspek
terkait
unsur
dengan
kegiatan
kehutanan
pembentukan
pemetaan
yang
akan
kelembagaan
sosial,
daerah yang terkait dengan bidang
masyarakat serta pelatihan-pelatihan
kehutanan khususnya pengelolaan
yang perlu oleh managemen KPHP
seperangkat tata kelakuan atau cara
lahan pada kawasan KPHP Model
dengan
bertindak yang mantap dan sudah
Banjar. Berdasarkan uraian tersebut
setempat dapat menjadi mitra KPHP
berjalan
maka
dalam pengelolaan kawasan KPHP
berkaitan
lama
sistem
yang
tiga
perilaku,
3)
dalam
memberi
dari
dengan
dalam
kehidupan
dapat
disusun
konsep
masyarakat, 4) ditekankan pada pola
pengelolaan konflik lahan di KPHP
perilaku yang disetujui dan memiliki
Model Banjar seperti pada Gambar 3.
sanksi dalam kehidupan masyarakat
Secara
keseluruhan
dengan
tujuan
agar
masyarakat
Model Banjar. Penutup
dan 5) pelaksanaan kelembagaan
kondisi KPHP Model Banjar saat ini,
diarahkan
beberapa hal yang paling diperlukan
konflik lahan di KPHP Model Banjar
untuk
pada
cara-cara
memecahkan
baku
masalah
Pembelajaran
berharga
dari
guna resolusi konflik lahan adalah:
adalah pentingnya untuk melakukan
yang terjadi dalam sistem sosial
(1)
assessment
hal-hal berikut: (a) kepastian hukum
tertentu
(Syahyuti,
2003).
identifikasi
dan
Dalam
detail untuk masing-masing BKPH
(formal/informal), (b) kenyamanan
rangka pengelolaan konflik lahan
yang telah direncanakan dari segi
berusaha
di KPHP Model Banjar diperlukan
tata ruang, potensi kawasan, sosial
usaha. Ketiga hal tersebut berlaku
kebijaksanaan
ekonomi masyarakat serta ekologi
tidak saja untuk masyarakat dan
sistem pengelolaan hutan bersama
sehingga
masyarakat secara terpadu, yang
berat
mengkaitkan seluruh komponen dan
kawasan
mekanisme pelaksanaan operasional kehutanan.
daya manusia (quantity & quality)
dan
pengembangan
Kebijaksanaan
yang
ditentukan
(c)
keberlanjutan
titik
perusahaan yang berkonflik, tapi
pengelolaan
sangat penting juga bagi pemerintah
masing-masing
sebagai jaminan untuk masuknya
BKPH, (2) analisis kebutuhan sumber
investasi, peningkatan kesejahteraan
dan
dapat
dan,
prioritas untuk
lapangan
pekerjaan,
serta
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
21
LINTAS PERISTIWA
Kunjungan anak-anak TK Fantasya Banjarbaru ke kantor BPK Banjarbaru pada bulan Maret 2013.
Pelatihan Teknik Pembibitan Tanaman Kehutanan Kerjasama antara BPK Banjarbaru dengan PT. ARUTMIN pada bulan Maret 2013 di kantor BPK Banjarbaru
Temu Teknis Kaji Terap Kehutanan Bakorluh di BPK Banjarbaru pada bulan April 2013.
Pengenalan Hutan dan Lingkungan di KHDTK Kintap yang diikuti oleh siswa-siswi SMA Kanaan Banjarmasin pada bulan April 2013
Pembinaan Kepegawaian BPK Banjarbaru di Loksado Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan pada bulan Juni 2013
Pemasyarakatan IPTEK BPK Banjarbaru di KHDTK Riam Kiwa tentang Teknik Pembuatan Tanaman pada bulan Juni 2013.
Altek Teknik Budidaya Gaharu BPK Banjarbaru di Kandangan pada bulan Juni 2013.
Pameran foto riset pada ekspose 30 tahun BPK Banjarbaru di Novotel Banjarmasin, pada bulan September 2013
Sosialisasi KHDTK pada anak sekolah/pramuka se-kabupatenTanah Laut di KHDTK Kintap pada bulan November 2013
Penyematan tanda Peserta oleh Kabalai pada Pemasyarakatan IPTEK BPK Banjarbaru di KHDTK Rantau tentang Budidaya Gaharu di bulan November 2013.
Kunjungan Duta Besar Norwegia di KHDTK Tumbang Nusa, pada bulan Desember 2013
Pemasyarakatan IPTEK BPK Banjarbaru di KHDTK Tumbang Nusa tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada bulan Desember 2013.
22
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
LENSA
Pagi itu cerah cuaca sangat cerah, sangat cocok untuk hunting foto. Udara segar yang kuhirup membuat semangatku semakin menjadi untuk menyusuri jalan tanah aku berkeliling. Sampai pada plot tanaman uji jenis, aku tertarik pada tegakan Shorea leprosula Mentari hangat dengan biru langit membingkai alam pagi itu paru-paruku bermain dengan oksigen bersih di sekitarku. Sepasang kakiku mengajakku melangkah menyambut romansa hijau hutanku. Jalan tanah menuntunku menuju plot uji jenis Mataku tergelitik menatap rimbunnya pepohonan... Di usianya yang menginjak dewasa, mereka tampak anggun dan kokoh... Hijau daunnya menyelimuti tubuh yang tinggi tegap Biarkan lensa kameraku mengabadikan kemolekakanmu... Shorea leprosulaku, merantiku... Suatu pagi di KHDTK Kintap bersama merantiku...
Keterangan foto: Tegakan Shorea leprosula umur 23 tahun di KHDTK Kintap. Tinggi mencapai 20 meter dan diameter 20 cm. Kamera Canon EOS 7D Lensa EF 24-70mm f/2.8 II USM Shutter Speed 1/100 detik Aperture 8.0 Iso 200 Focal lenght 24mm
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
23
Fisher, S., J. Ludin., S. Williams., I.D. Abdi., R. Smith dan S. Williams. 2001.
Mengelola
Konflik
Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak. The British Council Indonesia. Jakarta. Fuad, H.F. dan S. Maskanah. 2000. Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan
Sumber
Daya
Hutan. Pustaka Latin. Bogor. Kartasasmita G. 1996, Pembangunan untuk
Rakyat
Memadukan
Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES. Jakarta. Saaty
TL.
1993.
Pengambilan
Keputusan Bagi Para Pemimpin: Proses Hirarki Analitik untuk
Gambar 3. Bagan Konsep Pengelolaan Konflik Lahan KPHP Model Banjar
Pengambilan peningkatan PAD.
Bryson JM. 2004. What to Do when
Keberadaan Forum Kehutanan Antar
Desa
(FKAD)
di
wilayah
Stakeholders Matter: Stakeholder Identification
and
Analysis
KPHP Model Banjar perlu terus
Techniques. Public Management
diberdayakan agar dapat semakin
Review Vol 6 issue 1 2004: 21-53.
berperan dalam penyelesaian konflik
Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar.
lahan pada khususnya dan konflik
2010. Rancang Bangun KPHP
kehutanan pada umumnya.
Kabupaten Banjar. Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar.
Bahan Bacaan
2011. Laporan Valuasi Ekonomi
Baplan, 2006. Pembentukan Unit
KPHP Kabupaten Banjar.
Pengelolaan. Badan Planologi
Dunn WN. 2003. Pengantar Analisis
Kehutanan-Departemen
Kebijakan Publik. Gadjah Mada
Kehutanan.
University Press. Jogjakarta.
www.dephut.go.id/
info Baplan.htm
24
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
Keputusan
dalam Situasi yang Kompleks terjemahan Decisions Making for Leaders : The Analytical Hierarchy Process for Decissions in Complex World. LPPM dan PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. Syahyuti. 2003.
Alternatif Konsep
Kelembagaan untuk Penajaman Operasionalisasi
dalam
Penelitian
Forum
Sosiologi;
Penelitian Agroekonomi Vol. 21 Nomor 2; Bogor.
FOKUS
KPH & Perdagangan Karbon Oleh: Dr. Acep Akbar
K
Pendahuluan
diperlukan agar
esatuan
Pengelolaan
perdagangan
Hutan
karbon
(KPH)
(Carbon
informasi umum tentang fungsi KPH,
dan
jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan KPH, perdagangan
trading)
karbon, dan fungsi KPH dalam perdagangan karbon dapat
merupakan dua istilah yang sedang menjadi
diimplementasikan.
topik hangat pada pengelolaan hutan Indonesia
(istilah KPH selama ini digunakan Perhutani yang merujuk
Sekilas Fungsi KPH
pada Kesatuan Pemangkuan Hutan di Jawa). KPH dapat
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagaimana
diartikan sebagai satuan unit pengelola hutan, sedangkan
diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun
perdagangan karbon merupakan pola usaha/bisnis baru
2007 adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi
dalam memanfaatkan hutan. Hutan dinilai tidak hanya
pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara
kayu atau HHBK-nya saja, melainkan jumlah karbon yang
efisien dan lestari. Setiap KPH akan dipimpin oleh Kepala
dikandungnya juga dinilai. Kedua hal tersebut apabila
KPH yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab
dipadukan akan menjadi sistem usaha dan manajemen
dalam mengelola hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
baru yang perlu dipahami secara seksama oleh masyarakat.
Dengan pola pengelolaan seperti ini kontrol pemerintah
KPH sebagai paradigma baru pengelolaan hutan
akan lebih efektif, karena KPH itu sendiri merupakan
sesuai fungsi pokok dan peruntukannya baik sebagai
lembaga pelaksana dari kebijakan kementerian kehutanan,
hutan produksi, hutan lindung maupun hutan konservasi
pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.
akan berperan maksimal apabila dikelola oleh organisasi
Organisasi
KPH
mempunyai
tugas
dan
fungsi
KPH yang notabene merupakan perpanjangan tangan
menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:
pemerintah
tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
tentunya
berorientasi
kelestarian
dan
keuntungan. Pemanfaatan hutan melalui jasa pengikat
pemanfaatan
karbon dioksida (CO2) di udara untuk memitigasi gas
rehabilitasi dan reklamasi, serta perlindungan hutan dan
rumah kaca dan sebagai penyimpan karbon (carbon
konservasi alam. Aktivitas tata hutan meliputi : tata batas,
stock) yang tidak teremisikan ditujukan untuk lebih
inventarisasi hutan, pembagian kedalam blok atau zona,
menjamin pengurangan kerusakan hutan. Pemahaman
pembagian kedalam petak dan anak petak, dan pemetaan.
KPH dan perdagangan karbon oleh semua pihak sangat
Dokumen tersebut disusun dalam bentuk buku dan peta
hutan,
penggunaan
kawasan
hutan,
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
25
penataan KPH.
Sebagai contoh, untuk pemanfaatan kawasan pada hutan
Kepala KPH harus mampu menyusun rencana
lindung, jenis usaha yang dapat dilakukan adalah : (1)
pengelolaan hutan di wilayahnya dalam jangka panjang
budidaya tanaman obat, (2) budidaya tanaman hias, (3)
(Misalnya 25 tahun) serta menentukan tujuan pengelolaan
budidaya jamur, (4) budidaya lebah, (5) penangkaran satwa
yang akan dicapai KPH. Dari rencana jangka panjang itulah
liar, (6) rehabilitasi satwa liar, (7) dan (8) budidaya hijauan
akan disusun beberapa rencana jangka pendek (misalnya
makanan ternak. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan
5 tahun) yang lebih operasional disusun oleh pejabat
lindung yang potensial dapat dilakukan di antaranya
yang ditunjuk oleh Kepala KPH. Dengan demikian sebuah
adalah : (1) pemanfaatan jasa aliran air, (2) pemanfaatan
rencana realistis akan tersusun baik di kawasan hutan
air, (3) wisata alam, (4) perlindungan keanekaragaman
lindung dan hutan produksi maupun hutan konservasi. KPH
hayati, dan (5) penyerapan dan penyimpanan karbon.
dapat terbagi menjadi KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan
Dalam pelaksanaannya pelaku usaha yang dapat
Lindung), KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi),
terdiri dari perorangan, koperasi, badan usaha milik
dan KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi).
swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah dikoordinir oleh KPH. Lama izin usaha yang dapat
Jenis-jenis
Usaha
Yang
Dapat
Dilakukan
Oleh
Organisasi KPH
satu tahun. Luas areal yang dapat diberikan izin usaha
Pemanfaatan memanfaatkan
diberikan adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap
hutan
kawasan
adalah hutan,
kegiatan memanfaatkan
untuk
adalah paling luas 50 hektar per izin dan pelaku usaha
jasa
dapat diberikan 2 macam izin di dalam satu Kabupaten/
lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan
kota.
kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu
Khusus usaha penyerapan dan penyimpanan karbon
secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat
hutan dapat diberikan izin yang cukup lama yaitu dapat
dengan tetap menjaga kelestariannya sehingga diperoleh
mencapai 30 tahun, sedangkan syarat luasan mengikuti
manfaat
manfaat
kelayakan kebutuhan investasi. Izin usaha penyerapan dan
ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi
lingkungan,
manfaat
sosial,
dan
penyimpanan karbon dapat diberikan baik di dalam hutan
utamanya. Dalam aplikasinya pengelolaan hutan harus
lindung maupun hutan produksi.
memberdayakan masyarakat dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan kemitraan.
Izin
dapat
diperoleh
dari
Menteri
Kehutanan,
Gubernur, dan Bupati/Walikota atas sepengetahuan kepala
Usaha-usaha potensial yang dapat dilakukan oleh
KPH. Untuk itu, peran Menteri Kehutanan, Gubernur, dan
KPH tergantung kepada fungsi hutan yang akan dikelola.
Bupati/Walikota adalah sebagai Pembina KPH. Dalam
26
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2010,
organik baik berupa biomassa hidup maupun biomassa
izin usaha pemanfaatan hutan oleh Gubernur, Bupati dan
mati yang semuanya mengandung senyawa karbon
Walikota diberikan hanya untuk hutan lindung dan hutan
organik. Setiap satuan biomassa kering mengandung
produksi, Sedangkan untuk hutan konservasi menjadi
kurang lebih 50% senyawa karbon organik (Brown,1997).
kewenangan Menteri Kehutanan.
Biomassa hidup terdiri batang, cabang, ranting, daun,
Ada dua tipe organisasi KPH yaitu type A dan type B.
dan akartumbuhan yang masih hidup di dalam hutan.
Susunan organisasi KPHL dan KPHP Provinsi,Kabupaten/
Biomassa mati terdiri dari serasah, dahan, ranting, dan
Kota type A terdiri dari : (1) Kepala KPH, (2) Sub Bag Tata
akar yang telah mati. Khusus hutan rawa gambut, tanah
Usaha, (3) Seksi, paling banyak 2 seksi), dan (4) Kelompok
gambut merupakan biomassa mati yang berpotensi besar
Jabatan Fungsional. Organisasi KPH type B terdiri dari :
mengandung karbon hutan. Biomassa hutan terdiri dari
(1) Kepala KPH, (2) Sub Bag Tata Usaha, dan (3) Kelompok
biomassa atas (above ground biomass) dan biomassa bawah
Jabatan Fungsional. Pengelolaan hutan dengan basis KPH
(bellow ground biomass). Biomassa atas hutan adalah
ini akan menjadikan pemerintah lebih mengetahui kondisi
berupa batang, cabang, ranting, dan daun, sedangkan
komunitas hutan di lapangan karena organisasi KPH akan
biomassa bawah berupa akar dan tanah gambut. Pada
lebih dekat dengan obyek hutan yang dikelolanya. Dengan
kondisi biomassa yang padat, vegetasi tumbuhan bawah
demikian permasalahan hutan akan lebih dipahami dan
dapat dihitung sebagai biomassa atas.
ditindaklanjuti dengan pengusahaan hutan yang konkrit
Terjadinya perubahan iklim telah banyak dibuktikan
dan realistis agar menguntungkan pemerintah dan
secara ilmiah. Musim kemarau yang semakin panjang
masyarakatnya. Selain itu, fungsi kontrol pemerintah akan
serta musim penghujan yang relatif pendek dengan
lebih intensif akibat manajemen yang bersifat internal. Kini
intensitas hujan yang tinggi merupakan bukti nyata
pola manajemen pengelolaan hutan dengan satuan KPH
adanya perubahan iklim. Hal ini berdampak pada
akan menghadapi bisnis baru yaitu perdagangan karbon
berbagai kehidupan manusia seperti kekeringan yang
yang berskala internasional.
berkepanjangan, gagal panen, krisis pangan, air bersih, pemanasan permukaan laut serta banjir dan tanah longsor.
Perdagangan Karbon Hutan
Dampak perubahan iklim akan sangat dirasakan oleh
Perdagangan karbon hutan adalah jual beli karbon
negara berkembang akibat tidak mampu membangun
dalam bentuk senyawa karbon organik yang dikandung
struktur untuk beradaptasi, walaupun negara maju pun
komunitas hutan setelah dikonversi kedalam bentuk
merasakan dampak perubahan iklim.
senyawa karbon dioksida (CO2). Hutan terdiri dari bahan
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
27
Upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim
untuk JI. Pengurangan emisi yang disertifikasi (Certified
secara global telah dimulai sejak diadakannya Konferensi
Emission Reduction, CER) untuk CDM, dan unit jatah emisi
Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (Earth summit) di Rio De Janeiro
(Assigned Amount Unit, AAU). CDM/MPB memungkinkan
Brazil tahun 1992. Pada KTT yang dikenal dengan nama
Indonesia sebagai negara berkembang menghasilkan
United Nation Conference on Environment and Development
Sertifikat
(UNCED) tersebut, lebih dari 180 negara telah sepakat
pembangunan hutan tanaman sebagai bagian dari proyek
untuk mengadopsi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Aforestation/Reforestation Kehutanan.
Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim (United Nations
Penurunan
Emisi
(CER)
melalui
kegiatan
Kini peluang perdagangan karbon selain dapat
Frameworks Convention on Climate Change, UNFCCC)
dilakukan
dengan tujuan untuk menstabilkan emisi gas rumah kaca
dilakukan melalui skema REDD+ (Reducing Emission
(GRK) dunia ke atmosfer pada tingkat tertentu sehingga
From Deforestation and Degradations). Kyoto Protokol
tidak membahayakan sistem iklim bumi dan sebanyak 154
menghasilkan mekanisme CDM yang salah satunya adalah
wakil Negara telah menandatangani UNFCC tersebut. Pada
Aforestation-Reforestation CDM, sehingga Indonesia layak
tanggal 21 Maret 1994, UNFCCC pun telah mempunyai
untuk mendapatkan kegiatan. Namun demikian, walaupun
melalui
mekanisme
CDM
juga
dapat
kekuatan hukum. Indonesia ikut meratifikasi
UNFCCC
tersebut
dengan keluarnya Undang-undang No.6 Tahun 1994 tentang perubahan iklim. Sejak tahun 1995, para pihak telah bertemu setiap tahun melalui Konferensi Para Pihak (Conference on Parties, COP) guna menerapkan dan mengimplementasikan kerangka kerja tersebut. Hasil dari COP ke 3 di Kyoto tahun 1997, yang dikenal dengan Protokol Kyoto telah mengadopsi aturan
hukum
mengikat
(legal
binding) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) bagi negara industri yang diistilahkan dengan negara Annex I. Negara Annex I akan mengurangi total GRK sedikitnya 5% dibandingkan dengan tingkat GRK pada tahun 1990, yang harus dicapai
pada
tahun
2008-2012.
Populasi burung di hutan akan terjaga dengan baik seiring dengan kondisi hutan yang terus membaik pula.
Dengan target tersebut seluruh negara maju yang terdaftar dalam Annex I harus menurunkan emisi karbon gas rumah kaca
di Indonesia reforestasi telah membudaya lama dan secara
sebesar 13,7 Giga Ton.
finansial ekonomi menguntungkan, ternyata proses untuk
Untuk mencapai target penurunan emisi karbon, maka
mengajukan kegiatan ini menuju mekanisme A/R CDM
timbulah semacam perdagangan karbon dengan skenario
tidak mudah. Diantara persayaratan pengajuan yang
mekanisme Kyoto yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu Joint
belum bisa dipenuhi Indonesia adalah criteria lahan/lokasi
Implementation (JI), mekanisme pembangunan bersih
MPB yang harus bebas konflik. Kriteria layak berdasarkan
(Clean development Mechanism, CDM), dan Perdagangan
definisi Protokol Kyoto diantaranya tidak mempunyai
Emisi (emission trading, ET). Mekanisme Pembangunan
resiko sosial yang tinggi seperti kepadatan penduduk yang
Bersih (MPB) atau CDM adalah satu-satunya mekanisme
tinggi, pendidikan yang terlalu rendah, dan kepemilikan
fleksibel
dapat
lahan yang tidak jelas. Selain itu, kebutuhan waktu dan
berpartisipasi, sedangkan JI dan ET hanya dapat dilakukan
biaya untuk memperoleh sertifikasi dan proses konsultasi
antara negara maju. Mekanisme tersebut menghasilkan
telah menjadi penghambat pengembang. Solusi melalui
unit pengurangan emisi (Emission Reduction Unit, ERU),
pembentukan forum MPB di daerah yang berfungsi dalam
28
dimana
negara-negara
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
berkembang
koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi kegiatan MPB sangat diperlukan untuk mengurangi biaya pengurusan. Aturan perdagangan karbon tertuang didalam PP No. 20 Tahun
Gt CO2 (1,3 Gt C), potensi pengurangan emisi antara 1050%, dan harga $ 7-20/tCO2,potensi pasar adalah US $ 2-31 milyar per tahun. Hasil studi IFCA (2007), Indonesia,
dengan menggunakan data laju deforestasi antara tahun
2012. Perdagangan karbon dalam skema REDD muncul
2000-2005 sekitar 1,2 juta hektar pertahun dan asumsi
setelah diketahui bahwa terdapat penurunan stok karbon
stok karbon antara 100-300 ton per hektar(368-1104 ton
dalam biomas hutan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin
CO2 per ha), maka potensi REDD antara USD $ 0,31-13,25
selama periode 1990-2005. Emisi dari deforestasi di
Milyar. Untuk menghitung karbon hutan, negara maju
negara berkembang diperkirakan akan terus meningkat
sepakat memberikan dukungan untuk capacity building,
sebagai
penduduk,
transfer teknologi di bidang metodologi dan institusional,
keperluan pembangunan, dan lainnya. Apabila tidak
pilot/demonstration activities. Demonstration activities
ada intervensi kebijakan yang memungkinkan negara
harus mendapat persetujuan host Party yang dalam hal ini
berkembang
konsekuensi
dari
pertambahan
tetap
Pemerintah. Perhitungan pengurangan/peningkatan emisi
menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Secara
harus sesuai hasil, terukur, transparan, dapat diverifiasi,
global stok karbon dalam biomas menurun sebesar 1,1
dan konsisten sepanjang waktu. Pelaporan menggunakan
Gton per tahun. Insentif akan diberikan oleh negara-
reporting guideline (good practice guidance for land use,
negara maju kepada negara-negara berkembang yang
land use change and forestry) sebagai dasar perhitungan
dapat mengurangi emisinya melalui pembayaran dana
dan monitoring emisi.
mengurangi
deforestasi
dengan
konvensasi REDD berdasarkan nilai karbon yang tidak jadi menghilang. Kesepakatan ini diawali oleh usul yang dikemukakan oleh Papua New Guinea (PNG), Costarica, dan negara-negara yang tergabung dalam koalisi pemilik hutan tropis (Coalition for Rain forest Nation/CIRN) pada pertemuan COP 11 di Montreal pada tahun 2005. Pada COP 13 di Bali telah berhasil disepakati beberapa hal penting terkait dengan aspek-aspek REDD yang akan dibawa menuju COP 15 (tahun 2009) di Denmark. Harapan kesepakatan mengenai modality, aturan, dan prosedur implementasi akan terjadi di pertemuan Conference of the parties tersebut. Walaupun skema REDD sampai saat ini masih dalam proses negosiasi di bawah COP-Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC), namun langkah-langkah menuju kesepakatan telah terjadi. Untuk sementara, perdagangan karbon dalam rangka pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi yang terjadi adalah melalui pasar sukarela (voluntary market). Pasar karbon yang ada saat ini adalah melalui berbagai mekanisme baik di bawah Kyoto Protokol maupun pasar sukarela. Mekanisme Kyoto Protokol adalah melalui Joint Implementation/JI dan emission Trading/ET antar negara maju, atau melalui Clean Development Mechanism/CDM, antar negara maju dengan negara berkembang. Saat ini beberapa contoh proyek yang berhubungan
Kerusakan hutan menjadi salah satu penyakit suatu bangsa. Hutan harus dilestarikan sebagai fungsi paru-paru dunia.
dengan REDD di Kalimantan Tengah telah dimulai seperti: (1) Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP), (2) Katingan Conservation Area A global Peatland Capstone Project, (3) Lamandau : Rare (Yayorm), (4) REDD
+
in
Fungsi Organisasi KPH dalam Perdagangan Karbon KPH dalam arti organisasi dapat menjadi basis pengusahaan
karbon
hutan
karena
organisasi
ter-
Sebangau National Park, (5) The Rimba Raya Biodiversity
sebut dapat menunjuk kepada suatu wilayah, perangkat
Reserve Project. Potensi Indonesia didalam perdagangan
sumberdaya manusia yang terorganisir, dan sistem
karbon melalui REDD dijelaskan sebagai berikut : Di
manajemen
tingkat global, emisi tahunan dari deforestasi sebesar 4,8
Perdagangan karbon akan menjadi salah satu bisnis
tertentu
dalam
pengelolaan
hutan.
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
29
KPH yang menjanjikan di masa
selalu menebang pohon. Beberapa
dan turut berperan serta dalam
depan.
telah
pihak atau unit usaha yang dapat di
pembangunan
wilayah
diperpanjang sampai dengan tahun
koordinir KPH dalam perdagangan
regional
nasional,
2020
karbon
perorangan,
memberikan kontribusi secara aktif
dalam pertemuan UNFCCC di Doha,
koperasi, badan usaha milik swasta,
dalam masalah lingkungan regional,
Desember 2012. Menurut Yeti R.,
badan usaha milik negara, dan badan
nasional, dan internasional.
Staf Ahli Menhut Bidang Lingkungan
usaha milik daerah.
Protokol berdasarkan
Kyoto
kesepakatan
dan Perubahan Iklim (2013), saat ini
ini
adalah
Di
Ketika dana kompensasi REDD
dan
dalam
Pengukuran
organisasi karbon
secara serta
KPH dapat
harga senyawa karbon sekitar 10
dan
terimplementasi,
dilaksanakan oleh mitra usaha dan
Juta US dolar/ton. Indonesia dapat
maka fungsi KPH juga harus mampu
sepenuhnya menjadi kewenangan
menghasilkan 250 juta ton karbon
membangun dan mengembangkan
KPH.
per tahun, sehingga Indonesia dapat
perusahaan, organisasi dan sumber
harus menggunakan panduan IPCC
menerima 2,5 Milyar US $ /tahun.
daya
yang
(Intergovernmental Panel on Climate
Selain
karbon
modern, professional, dan handal
Change) dengan prinsip measurable
melalui skema REDD akan terus
serta memberdayakan masyarakat
(dapat diukur), reportable (dapat
mengalami perkembangan hingga
desa hutan melalui pengembangan
dilaporkan), dan verifiable (dapat
ke tahap implementasi. Kedua bisnis
lembaga
diverifikasi).
tersebut
peluang
masyarakat desa hutan dan petani
hutan
kepada Indonesia untuk memperoleh
hutan. Pada tingkat yang lebih luas,
(Agriculture,
dana pengelolaan hutan tanpa harus
KPH
Use).
itu,
perdagangan
akan
memberi
AR/CDM
manusia
perusahaan
perekonomian
harus
mampu
koperasi
mendukung
Perhitungan
kedalam
Forestry,
Pengukuran
Gambar 2. Mekanisme Perolehan SPE Karbon dan Kelembagaan MPB di Indonesia (Ginoga et al, 2007) BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
Pengukuran
termasuk
Gambar 1. KPH dan Perdagangan Karbon
30
karbon
other
hutan
karbon AFOLU Land
menggunakan
kombinasi remote-sensing dan ground base inventory. Hasil
Penutup
perhitungan harus terbuka dan transparan untuk direview.
KPH merupakan satuan unit pengelolaan hutan milik
Ilustrasi hubungan antara KPH dengan perdagangan
pemerintah yang dalam arti organisasi pada dasarnya
karbon dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2. Peran pohon
mempunyai misi mengelola sumberdaya hutan dengan
hutan sebagai penyerap CO2 diilustrasikan dalam Gambar
prinsip pengelolaan hutan lestari berdasarkan karakteristik
3.
Gambar 3. Skema Pohon Sebagai Penyerap CO2 Melalui Fotosintesis wilayah dan daya dukung ekosistem serta daerah aliran
Daftar Bacaan
sungai untuk meningkatkan manfaat hasil hutan kayu
Brown, S. 1997. Estimating biomass and Biomass change
dan bukan kayu, ekowisata, jasa lingkungan, agroforestry,
of tropical forests; a primer, FAO. Forestry paper 134,
penyerapan karbon serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perekonomian secara berkelanjutan.
Rome, 87 pp. Ginoga
K.L., A.Ng. Ginting dan A. Wibowo, 2008. Isu
Pemanasan Global UNFCCC Kyoto Protokol dan
Perdagangan karbon hutan adalah jual beli senyawa karbon dalam bentuk biomassa tumbuhan hutan setelah
Peluang Aplikasi A/R CDM di Indonesia. Badan Litbang Kehutanan
dikonversi kedalam senyawa karbon dioksida (CO2) yang
Lehninger, 1991. Dasar-dasar Biokimia Jilid 2. Terjemahan
emitter dengan negara berkembang yang memiliki hutan
Nur Masripatin, 2007. Apa itu REDD. Reducing Emission
sebagai penurun emisi gas rumah kaca. Perdagangan
from Deforestation and Degradation in Developing
tersebut muncul setelah manusia pecinta lingkungan
Countries. Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan
dilakukan antara negara industri/maju Anex 1 sebagai
sadar bahwa saat ini telah terjadi peristiwa perubahan
Maggy Thenawijaya. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Degradasi Hutan di Negara Berkembang.
iklim membahayakan kehidupan manusia akibat terjadinya
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 6 tahun 2007.
pemanasan bumi (global warming) hasil peningkatan gas
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
rumah kaca di atmosfer. Hutan diakui sebagai pengikat
Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta
CO2 dan penyimpan karbon organik terbesar. Usaha
Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Keriteria
menguntungkan negara jika dikelola oleh pemerintah
Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
melalui unit pengelola KPH. Karena pada dasarnya
Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPH
merupakan
karbon
akan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2010. lebih
organisasi
perdagangan
perpanjangan
tangan
Produksi (KPHP). Jakarta.
pemerintah yang berorientasi keuntungan dan kelestarian.
UNEP. 1999. Convention on Climate Change. Unit Nations
Para pihak yang dapat terlibat permitra dengan KPH dalam
Famework Convention on Climate Change. UNEP/
bisnis hutan dapat bersipat perorangan dari masyarakat,
IUC/99/2.
koperasi, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi hutan desa, badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
31
ARTIKEL
KHDTK Rantau Sebagai Benteng Terakhir Hutan Menghadapi Gerusan Areal Tambang di Rantau Eko Priyanto
K
awasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)
dengan tujuan khusus dengan luas 180 ha dalam kawasan
adalah kawasan hutan yang ditetapkan untuk
hutan produksi tetap di desa Bramban Kecamatan Piani dan
keperluan
pengembangan,
desa Bitahan Baru Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin
pendidikan dan pelatihan serta kepentingan
penelitian
dan
Kalimantan Selatan. Dalam perjalanannya keberadaan
religi dan budaya setempat, sesuai dengan amanat UU No.
KHDTK Rantau tidak lepas dari berbagai tantangan dan
41 tahun 1999 dengan tanpa mengubah fungsi kawasan
gangguan seperti penebangan liar, pencurian kayu,
dimaksud. Saat ini Badan Litbang Kehutanan memiliki
penyerobotan lahan serta pengurangan kawasan akibat
33 KHDTK yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
pinjam pakai kawasan hutan (pertambangan).
Kehutanan. KHDTK tersebut tersebar di Pulau Sumatera,
Kondisi saat ini kawasan KHDTK Rantau dengan luas
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat dan
180 ha, berbatasan langsung dengan kegiatan usaha kuasa
Nusa Tenggara Timur dengan luas total sekitar 37.000
pertambangan. Kondisi ironi sangat terasa setiap memasuki
ha, yang mencakup berbagai tipe hutan dan kondisi
kawasan ini. Ketika perjalanan menuju KHDTK Rantau,
sosial budaya. Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru
pemandangan lubang-lubang besar akibat eksploitasi
(BPK Banjarbaru) sebagai salah satu UPT Badan Litbang
tambang batubara disertai hilir mudik kendaraan berat
Kehutanan juga memiliki 4 KHDTK yaitu KHDTK Riam Kiwa,
pengangkut batubara menjadi pemandangan tak dapat
KHDTK Kintap, KHDTK Rantau dan KHDTK Tumbang Nusa,
dielakkan dan pasti terlihat setiap memasuki kawasan
3 KHDTK berada diwilayah Propinsi Kalimantan Selatan
KHDTK.
sedangkan 1 KHDTK yaitu KHDTK Tumbang Nusa berada
merupakan ex kawasan KHDTK yang pada waktu itu masih
di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.
berstatus statiun penelitian. Setelah melalui proses pinjam
Areal
eksploitasi
pertambangan
tersebut
KHDTK merupakan hutan penelitian yang berperan
pakai kawasan, selanjutnya disahkan berdasarkan SK
sebagai laboratorium alam, lokasi kegiatan penelitian
Menhut menjadi kawasan usaha pertambangan. Sungguh
dan pengembangan kehutanan serta wadah kegiatan
miris memang, tapi inilah kenyataan yang ada. Namun
konservasi. Dalam keberadaannya KHDTK tidak lepas
masih tersirat dibenak bahwa ketika memasuki kawasan
juga dari berbagai bentuk tantangan dan tekanan yang
KHDTK kondisi pepohonan yang hijau menjadi obat dari
dapat mengancam keberadaan KHDTK sebagai suatu
kemirisan yang terlihat sebelumnya. Gambaran diatas
kawasan. Berbagai bentuk gangguan yang timbul antara
menjadi salah satu contoh nyata bagaimana lemahnya
lain : pencurian kayu dan penebangan liar, penyerebotan
keberadaan KHDTK.
lahan, kebakaran hutan dan lahan serta berkurangnya
Faktor ekonomi seperti tidak diperolehnya manfaat
kawasan KHDTK akibat pinjam pakai kawasan hutan untuk
secara langsung bagi pemerintah daerah maupun tidak
keperluan di luar sektor kehutanan seperti pertambangan
nampaknya hasil yang dapat dinilai secara finansial bagi
dan perkebunan.
daerah secara langsung menjadikan keberadaan KHDTK
KHDTK Rantau yang ditunjuk berdasarkan SK Menhut
dinilai tidak prospektif. Selain itu menurut pandangan
No. 177/Menhut-II/2005 pada tanggal 29 Juni 2005, telah
sebagian pihak, kawasan ini akan lebih menjadi bernilai bila
ditunjuk dan disahkan menjadi kawasan hutan penelitian
dialih fungsikan kebidang usaha lain seperti pertambangan.
32
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
Peta kawasan KHDTK Rantau Oleh karena itu guna menunjang keberadaan KHDTK dan
seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas
untuk lebih melindunginya dari berbagai aktivitas yang
Pariwisata, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten serta
dapat menggangu keberadaannya perlu dibuat rencana
aparatur desa dari tingkat kecamatan sampai dengan
strategis dalam penggelolaan KHDTK. Rencana tersebut
desa untuk membangun wahana hutan pendidikan dan
memerlukan dukungan dari setiap elemen dan pihak
wisata di kawasan KHDTK Rantau. Hutan pendidikan dan
yang berwenang baik di lingkup badan litbang kehutanan
wisata bisa menjadi satu pola yang diunggulkan dalam
sendiri maupun Kementerian Kehutanan sebagai institusi
pengelolaan KHDTK Rantau. Kondisi alam yang cukup baik
yang berwenang memberikan ijin kegiatan pinjam pakai
disertai kondisi lahan yang berbukit-bukit bisa saja menjadi
kawasan terutama untuk kegiatan diluar sektor kehutanan
potensi yang dapat digarap untuk wisata pendidikan dan
seperti pertambangan, perkebunan dan lain-lain. Dengan
keluarga seperti membangun sarana out bond, joging
adanya kesatuan pola pikir dan pemahaman, keberadaan
track maupun wisata bamboo rafting yang tentunya tidak
KHDTK diharapkan dapat lebih eksis dan memberikan nilai
mengganggu kelestarian kawasan KHDTK. Melalui cara
tambah baik bagi ilmu pengetahuan di bidang kehutanan
tersebut secara otomatis pengenalan fungsi hutan kepada
serta memberikan nilai tambah bagi kelestarian lingkungan
semua lapisan masyarakat dapat berlangsung. Potensi
yang dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan
plasma nutfah seperti potensi tanaman obat yang terdapat
KHDTK.
di dalam kawasan KHDTK Rantau dapat menjadi salah satu
Bentuk penggelolaan kolaboratif bisa menjadi salah
unggulan pemerintah daerah dalam upaya konservasi
satu solusi yang ditawarkan untuk mengangkat perananan
kawasan hutan. Bentuk kerjasama dapat dijalin bersama
KHDTK yang tidak hanya menjangkau steakholder lingkup
BLH (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten) melalui
peneliti, mahasiswa maupun praktisi kehutanan lain
program penggelolaan keanekaragaman hayati yang
namun juga dapat dirasakan keberadaannya oleh banyak
dalam pelaksanaannya bisa berkoordinasi dengan LIPI
pihak. Salah satu bentuk penggelolaan kolaboratif yang
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) untuk menyusun
dapat dibangun khususnya di KHDTK Rantau antara lain:
program kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu dari
menggandeng Pemda Kabupaten melalui Dinas terkait
kegiatan ini dapat memberi efek positif yaitu adanya BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
33
pendapatan daerah melalui tiket restribusi masuk areal.
Semakin dirasakannya keberadaan KHDTK oleh
Efek lain yang dapat dirasakan masyarakat sekitar dengan
banyak orang akan menjadi cara politis yang baik
dua jenis wisata tersebut adalah adanya peluang usaha
untuk mempertahankan keberadaan KHDTK. Nilai-nilai
bagi mereka seperti usaha warung makanan dan minuman
kelestarian yang dapat terjaga dalam KHDTK tidak hanya
untuk pengunjung, ataupun sebagai tenaga pendamping
kelestarian kawasan, tetapi juga kelestarian tanah, air
bagi pengunjung.
dan plasma nutfah yang terdapat di dalamnya. Menjadi
Keberadaan masyarakat sekitar kawasan bisa menjadi
sangat berbanding terbalik bila kawasan ini hanya untuk
potensi yang dapat dilibatkan dalam penggelolaan KHDTK.
dipinjam pakai menjadi bentuk usaha lain yang bersifat
Misalnya dengan membentuk wadah forum masyarakat
destruktif seperti usaha pertambangan yang saat ini ada.
sekitar KHDTK untuk membuat program penggelolaan
Kegiatan usaha tersebut jelas berdampak pada kerusakan
KHDTK bersama masyarakat. Kondisi masyarakat sekitar
lingkungan dengan ditandainya perubahan kondisi lahan
KHDTK Rantau yang pada umumnya berprofesi sebagai
serta kehilangan vegetasi yang sebelumnya terdapat
pekerja kebun (karet) dan petani dapat menjadi nilai plus
didalamnya.
untuk melibatkan mereka dalam penggelolaan KHDTK.
Keberadaan dan fungsi KHDTK Rantau akan tetap
Bentuk konkrit pengelolaan KHDTK bersama masyarakat
diperlukan baik dalam dunia riset kehutanan maupun
bisa dengan mengangkat program pengembangan hasil
kelestarian lingkungan sebagai benteng terakhir sisa hutan
hutan non kayu seperti budidaya tanaman rotan, budidaya
setelah terdegradasi dan deforestasi.
tanaman gaharu serta budidaya lebah madu. Dalam pelaksanaannya program ini harus dilakukan dengan
Lebih baik...
menggandeng pemerintah daerah melalui dinas terkait
Berbuat langkah kecil untuk kelestarian hutan.
untuk bersama-sama melakukan pembinaan kepada
KHDTK Lestari......???? Arti langkah kecilku.
masyarakat.
Dari pada langkah besar untuk keuntungan sesaat dan merusak lingkungan serta kawasan. Save Our Forest! Batas kawasan KHDTK Rantau yang berbatasan langsung dengan kegiatan pertambangan.
34
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
ARTIKEL
Kompos dari Gulma Lahan Gambut Oleh : Reni Setyo Wahyuningtyas Pembakaran lahan gambut biasa dipraktekkan untuk
berfungsi sebagai pupuk alami. Masyarakat Cina, Jepang
pembukaan ladang baru karena dinilai paling efektif
dan masyarakat Asia lainnya telah membuat kompos sejak
dan murah. Teknik ini harus segera ditinggalkan, karena
4000 tahun yang lalu. Pengomposan memerlukan waktu
berkontribusi sangat besar terhadap pelepasan emisi
yang lama, namun setelah ditemukan teknik pembuatan
karbon yang dapat menggagalkan target pemerintah
bokasi, kini prosesnya berjalan lebih cepat.
untuk menurunkan tingkat emisi nasional sebesar 26%
Kompos memberi manfaat yang baik untuk tanah
atau 14% untuk sektor kehutanan sampai tahun 2020.
dan
Selain membahayakan kelestarian gambut, ladang-ladang
meningkatkan unsur hara makro dan mikro, memperbaiki
yang dilakukan pembakaran akan mengalami penurunan
struktur tanah, menyehatkan tanah dan tanaman karena
produktifitas setelah tahun ketiga (Akbar dan Priyanto,
dengan memperoleh cukup unsur hara, tanaman akan
2008). Ladang yang pada awalnya tidak memerlukan
tumbuh sehat sehingga kuat menghadapi serangan
pemupukan, lambat laun memerlukan tambahan unsur
penyakit. Komoditi pertanian hortikultura, lebih dianjurkan
hara.
menggunakan pupuk organik atau kompos dibandingkan
Gulma lahan gambut yang selama ini justru dibakar saat penyiapan dan pemeliharaan tanaman, dapat
tanaman,
yaitu:
memperkaya
mikroba
tanah,
pupuk lainnya (Simamora dan Salunduk, 2006). Proses pengomposan dapat terjadi secara aerobik
dimanfaatkan sebagai bahan baku kompos. Selain dapat
(dengan
menjadi pupuk organik, pemanfaatan gulma lahan gambut
Pengomposan secara anaerobik sering menghasilkan
untuk kompos dapat mengatasi kegiatan pembakaran
bau yang tidak sedap, seperti: asam-asam organik (asam
lahan.
asetat, asam butirat, asam valerat, puttrecine), amonia
Kompos
adalah
hasil
penguraian
parsial/tidak
lengkap campuran bahan-bahan organik yang dapat
oksigen)
dan
anaerobik
(tanpa
oksigen).
dan H2S. Proses pembuatan kompos digambarkan pada Gambar 1.
berbagai
Agar diperoleh hasil pengomposan yang optimal
macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat,
beberapa faktor perlu diperhatikan seperti : ukuran bahan,
lembab baik secara aerobik atau anaerobik. Kompos telah
rasio C/N, kelembapan dan aerasi, temperatur, derajat
digunakan secara luas selama ratusan tahun dan telah
keasaman, serta mikroorganisme yang terlibat (Tabel 1).
dipercepat
secara
artifisial
oleh
populasi
terbukti mampu menangani limbah pertanian sekaligus BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
35
Gambar 1. Ilustrasi proses pembuatan bokasi/kompos dari tumbuhan bawah lahan gambut secara aerobik dengan kultur bakteri (EM4)
Nilai C/N rasio bahan merupakan faktor paling penting
Hasil inventarisasi tumbuhan bawah lahan gambut
dalam proses pengomposan, hal ini disebabkan proses
sebagai bahan kompos potensial diperoleh 23 jenis
pengomposan tergantung dari aktivitas mikroorganisme
tumbuhan bawah seperti pada Tabel 2.
yang membutuhkan karbon sebagai sumber energi dan
Ujicoba pembuatan kompos dari 18 jenis tumbuhan
pembentuk sel dan nitrogen untuk membentuk sel. Jika
bawah menunjukkan bahwa kalopogonium (Calopogonium
C/N rasio tinggi, pengomposan akan berjalan lambat,
muconoides) menunjukkan kualitas terbaik dengan nilai
sebaliknya jika C/N rasio terlalu rendah pengomposan
C/N terendah serta kandungan unsur N, P, Ca dan Mg yang
akan berjalan sangat cepat sehingga banyak unsur N yang
tinggi. Sejak kementrian pertanian mencanangkan program
menguap ke udara.
“Go Organik 2010”, kebutuhan pupuk organik di Indonesia Tabel 1. Persyaratan karakteristik bahan baku yang sesuai untuk proses pengomposan
Karakteristik Bahan C/N rasio Kandungan air Konsentrasi oksigen Ukuran partikel (inci Ø) pH
Baik
Ideal
20:1 – 40:1
25:1 – 30 :1
40 – 65%
50-60%
> 5%
≥ 5%
1/8 – 1/2
Bervariasi
5,5 – 9
6,5 – 8,5
< 0,7887
-
Temperatur (º C)
43-65,5
54-60
36
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
kompos di Indonesia saat ini baru mencapai 10% dari potensi kebutuhan pertanian dalam negeri yang
Rentangan
Densitas (kg/m3)
Sumber: Rynk, dkk. (1992)
juga terus mengalami peningkatan. Sementara produksi
diperkirakan mencapai 11 juta ton per tahun (Djuarnani et al.,
2005). Kebutuhan akan pupuk organik
bahkan
meningkat menjadi 12,3 juta ton (tahun 2011), 12,6 juta ton tahun (tahun 2012) dan prediksi mencapai 12,9 juta ton (tahun 2013). Saat ini pertanian organik juga telah menjadi trend. Produk-produk pertanian dengan label organik cenderung mempunyai nilai jual lebih tinggi dan mempunyai banyak peminat terutama konsumen yang peduli akan bahaya
bahan kimia. Kenyataan tersebut mulai disadari para
ternak sangat mendukung pengembangan pembuatan
petani di lahan gambut dan merupakan peluang baik
pupuk organik skala bisnis selain dapat meningkatkan
untuk meningkatkan nilai jual produk mereka. Potensi
pendapatan petani juga membuka peluang usaha baru
bahan baku berupa hijauan, limbah pertanian dan kotoran
dan penyerapan tenaga kerja di pedesaan.
Tabel 2. Potensi dan nilai C/N rasio beberapa jenis tumbuhan bawah di lahan gambut. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Nama Rumput paitan (Axonopus compresssus (Swartz) P. Beauv.) Rumput gajah (Pennisetum purpureum Schumach.) Kelakai (Stenochlaena palustris Bedd. FERN) Gulma bunga kuning (Jussieua erecta Linn.) Pakis-pakisan (Blechnum indicum Burm.f.) Alang-alang (Imperata cylindrica (L.) Raeuschel) Purun tikus (Eleocharis ochrostachys Steud.) Karamunting kodok (Melastoma malabathricum L.) Anggrek tanah (Philydrum lanuginosum Banks ex Gaertn.) Eupatorium (Chromolaena odorata King & H. E Robins.) Kalopogonium (Calopogonium mucunoides Desv.) Keladingan (Scleria purpurascens Steud.) Sejenis anggrek tanah (Xyris indica L.) Rumput bundung (Leersia hexandra Sw.) Rumput bantalaki (Hymenachne amplexicaulis Nees.) Teki besar (Scirpus grossus L.f.) Rumput bantak (Polygonum minus Huds sp.depressum Dans.) Anakan galam (Melaleuca cajuputi subsp. Cumingiana) Kumpai minyak (Hymenachne acutigluma (Steudel) Gilliland.) Kumpai batu (Cynodon dactylon (L.) Pers.) Bakung / jungkal (Hymenocallis litthoralis (Jacq.) Salibs) Bulu babi (Leptaspis urceolata) Eceng gondok (Eichornia crassipes)
Sumber Keterangan
Potensi di lapangan 31 ton/ha 95 ton/ha 55 ton/ha 57 ton/ha 32 ton/ha 26 ton/ha 44 ton/ha 55 ton/ha 46 ton/ha 65 ton/ha 35 ton/ha 65 ton/ha 115 ton/ha 82,5 ton/ha 35 ton/ha 31 ton/ha 45 ton/ha 35 ton/ha 80 ton/ha 42 ton/ha 25 ton/ha 300 ton/ha 125 ton/ha
Nilai C/N n.a 50.00 41,72 25,23 50.94 50.17 41,10 49.92 41.46 21,07 32.22 n.a 96.60 39.47 29.24 38.89 32.20 39.73 27.25 49.46 n.a n.a 17,60
: Wahyuningtyas et al., 2010 : n.a = data tidak tersedia
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
37
PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN MELALUI PEMBANGUNAN DATA BASE
ARTIKEL
Oleh: Muhammad Abdul Qirom
K
ualitas penelitian ditentukan oleh metodologi
dibuka oleh admin dan penganalisis sistem. Pengguna
dan kualitas data yang digunakan dalam
dapat mendapatkan hasil sesuai dengan kebutuhan dan
penyusunan hasil penelitian atau karya tulis
keinginan dari pengguna. Sistem ini dapat menampilkan
ilimiah.
ditentukan
karakteristik tanaman (CAI, MAI, Peninggi, LBDS, dan
Kualitas
data
tersebut
oleh sebaran data (cakupan geografi) yang luas, dan
Volume) dan Tabel Volume untuk jenis dan lokasi tertentu.
cakupan rentang suatu data (time series) yang panjang.
Namun demikian, aplikasi ini masih sangat terbatas pada
Namun, data-data tersebut sangat sulit diperoleh. Hal
karakteristik pertumbuhan dan hasil tegakan. Sistem ini
ini disebabkan oleh data tersebut terdapat pada masing-
masih memerlukan tambahan data pertumbuhan dan
masing peneliti dan instansi pengumpul data tersebut.
hasil tegakan dengan cakupan yang luas dan time series
Faktor-faktor ini akan menyulitkan dalam menyusun
yang panjang sehingga keterandalan sistem ini dapat
suatu hasil penelitian yang berkualitas dan komprehensif.
ditingkatkan.
Kesulitan penyusunan akan berpengaruh pada kualitas penelitian/karya tulis yang disusun. Salah
satu
cara
yang
dapat
dilakukan
untuk
mengurangi kesulitan tersebut yakni pembangunan sistem data base penelitian. Data base tersebut disusun dari data hasil penelitian yang telah dikumpulkan oleh instansi penelitian dan peneliti-peneliti instansi. Sistem tersebut harus mampu menampung seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh balai, mudah digunakan oleh semua pengguna dan mempunyai prosedur dalam penggunaan data. Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru sebagai bagian dari suatu instansi penelitian dan pengembangan mencoba
Gambar 1. Halaman Utama Aplikasi Data Base
membangun suatu sistem data base penelitian. Sistem data base tersebut masih sangat terbatas untuk pertumbuhan dan hasil tegakan jenis hutan tanaman. Sistem ini dibangun dari hasil-hasil penelitian pertumbuhan dan hasil terutama oleh Instansi Badan Litbang Kehutanan. Sistem data base tersebut bernama APDATE (Aplikasi Pertumbuhan dan hAsil TEgakan). APDATE ini terdiri dari tiga menu utama yakni: Master data, Menu editing, dan Menu laporan (repport). Master data dan menu editing ini hanya dapat digunakan dan
38
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
Saat ini, sistem ini masih pada tahap trial untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna.
Pengembangan
sistem
ini
masih sangat dimungkinkan untuk tujuan-tujuan yang lain seperti data base biomassa atau serapan karbon pada beberapa lokasi dan tapak tertentu. Hal ini akan meningkatkan kualitas dari sistem data base yang dibangun.
Gambar 2. Halaman editing
Gambar 3. Input karakteristik tanaman
Gambar 4. Master provinsi data base
Gambar 5. Pilihan jenis tanaman
Gambar 6. Pilihan provinsi
Gambar 7. Contoh hasil penggunaan sistem APDATE
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
39
BERITA
Ekspose Hasil Penelitian BPK Banjarbaru
B
anjarbaru, 19 September 2013. Ballroom Ulin
sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, serta
Novotel Banjarmasin menjadi tempat yang
menampilkan apa saja yang telah dihasilkan oleh peneliti-
indah dan tepat untuk merayakan HUT 30 tahun
peneliti Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru dalam
BPK Banjarbaru. Balai Penelitian Kehutanan
memperkaya khazanah IPTEK di bidang kehutanan dalam
Banjarbaru
telah
memasuki
dekade
ketiga
dalam
kurun waktu tersebut.
perjalanannya. Dimulai pada tahun 1983 dengan nama
Acara dikemas begitu apik dengan bentuk Ekspose
Balai Teknologi Reboisasi, kemudian berubah menjadi Balai
Hasil Penelitian, dibuka langsung oleh Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman Indonesia
Litbang Kehutanan , Bapak Dr. Ir. R. Iman Santoso,M.
Bagian Timur (BP2HTIBT) pada tahun 2002 hingga akhirnya
Sc. Turut berhadir dalam acara pembukaan tersebut
berubah menjadi Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah,
pada tahun 2006. Perjalanan selama tiga dekade bukanlah
Bapak Drs.H.M.Nispuani,MAP selaku wakil dari Gubernur
waktu yang sebentar sehingga kiranya diperlukan sebuah
Kalimantan Selatan sekaligus memberikan sambutan
kegiatan untuk merekam kembali jejak langkah keberadaan
selamat datang kepada peserta ekspose yang sebagian
BPK Banjarbaru yang dikemas dalam bentuk ekspose hasil-
berasal dari luar Kalsel.
hasil penelitian.
Acara ini diawali dengan pembahasan tentang KPH
Tema “30 Tahun BPK Banjarbaru dalam Pembangunan
perspektif pemerintah yang disampaikan oleh Ir. Lukito
Kehutanan”, dimaksudkan untuk merefleksikan perjalanan
Andi, MP mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
BPK Banjarbaru sebagai sebuah entitas lembaga penelitian
Kalimantan Selatan, dengan judul makalah “Pembangunan
dengan dukungan sumber daya yang dimiliki, baik
Kehutanan di Kalimantan Selatan (Dalam Menunjang
40
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
Perwujudan
akademisi
memerlukan dukungan seluruh institusi baik institusi
disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo Guru
KPH).
Perspektif
KPH
dan
daerah maupun pusat. Dukungan tersebut sesuai
Besar Kebijakan Kehutanan Institut Pertanian Bogor,
dengan
dengan Judul Makalah yaitu Memahami Politik Adopsi
Kontribusi Litbang Kehutanan sangat diperlukan dalam
Hasil Hasil Penelitian sebagai strategi Pengembangan KPH
pembangunan KPH melalui diseminasi dan komunikasi
: Studi Literatur dan Pengalaman Empiris.
hasil-hasil litbang yang berhubungan, dapat diterima
Pada sesi kedua dan ketiga para peserta mendapatkan informasi hasil-hasil penelitian BPK Banjarbaru yang
bidang
tugas
masing-masing
institusi.
dan dimanfaatkan dalam pembangunan tersebut. 3.
Terdapat kecenderungan jumlah lahan kritis semakin
disampaikan oleh beberapa wakil dari para peneliti BPK
meningkat dan terdapat faktor-faktor pembatas
Banjarbaru.
dalam melakukan usaha rehabilitasi seperti adanya
Berdasarkan sambutan Gubernur Provinsi Kalimantan
kompetisi pertumbuhan belukar dan alang-alang
Selatan, arahan Kabadan Litbang Kehutanan, materi
yang invasive, kerawanan kebakaran yang tinggi, dan
pengarah dan 7 makalah yang disajikan serta diskusi yang
permasalahan fisik dan kimia tanah. Mengatasi hal
berkembang maka kami menyampaikan intisari dari hasil
tersebut, BPK Banjarbaru telah melakukan uji jenis
ekspose 30 tahun BPK Banjarbaru sebagai berikut:
lebih dari 106 jenis tanaman dalam rehabilitasi lahan
1.
Adopsi hasil penelitian dalam kebijakan pembangunan
kering. Jenis yang potensial dikembangkan sebanyak
harus menjadi fokus perhatian bagi institusi riset.
10-18 jenis. Paket teknologi telah dihasilkan dalam
Adopsi tersebut memerlukan proses yang melibatkan
tahapan pembangunan dan peningkatan produktivitas
berbagai pihak dan sangat terkait dengan dinamika
tanaman
politik
tersebut
teknologi tersebut antara lain: teknik propagasi jenis,
ditentukan oleh tiga aspek yakni narasi kebijakan,
uji jenis dan penyisihan jenis, teknik persiapan lahan,
kepentingan para pihak, dan jejaring kerja (network).
input nutrisi tanaman, jarak tanam, pemeliharaan
Untuk memahami proses tersebut, banyak model
tanaman, penanganan kebakaran, dan perlindungan
yang telah dikembangkan dan sebetulnya tidak ada
hama dan penyakit.
yang
berkembang.
Dinamika
“praktek terbaik” dari model tersebut, akan tetapi
2.
4.
Pecegahan
yang
hama
siap
dan
diimplementasikan.
penyakit
Paket
membutuhkan
peningkatan kapasitas semua pihak yang terkait,
informasi yang lengkap terkait diagnosis
pemahaman akan komunikasi yang baik dan kemauan
identifikasi jenis hama, patogen, gejala dan tanda
yang kuatlah (political will) yang dapat meningkatkan
serangan, dan kerusakan mekanis yang ditimbulkan.
adopsi
hasil-hasil
pembuatan
Informasi tersebut digunakan untuk menentukan
kebijakan. Pada sisi institusi riset, adopsi hasil litbang
teknik pencegahan yang tepat seperti penggunaan
ini merupakan sinergitas antara peneliti dengan
jenis pestisida dan cara pengendaliannya.
manajemen institusi.
lain, laboratorium pengendali hama dan penyakit
Pembangunan pembangunan
penelitian
kehutanan KPH
di
dalam
dan
khususnya Kalimantan
percepatan
Di sisi
diperlukan.
Selatan, BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
41
5.
Pemahaman
faktor
plot dan paket-paket teknologi seperti: teknologi
pendukung, dan alternatif pengelolaan kebakaran
terhadap
penanganan benih dan propagasinya, pemilihan
menjadi
upaya
jenis, peningkatan produktivitas tanaman melalui
pencegahan kebakaran. Pencegahan kebakaran dapat
pemupukan, ameliorasi, pemanfaatan mikroba tanah,
faktor
aspek
yang
penyebab,
penting
dalam
dilakukan dengan beberapa cara yakni memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang bahaya
6.
dan penanganan kebakaran lahan gambut. 7.
Restorasi
dan
rehabilitasi
hutan
mangrove
kebakaran, pemberian alternatif model pembangunan
memerlukan penyesuaian antara jenis tanaman
hutan yang beresiko kecil kebakaran, pembentukan
dengan kondisi areal seperti areal akumulasi lumpur
masyarakat peduli api dan fasilitasi kelengkapan
di pinggir pantai, adanya pengaruh air sungai, dampak
pemadaman sederhana.
dari gelombang pasang dan pemilihan jenis sesuai gambut
dengan zona pertumbuhannya. Salah satu jenis yang
memerlukan klasifikasi tipologi lahan gambut sesuai
Rehabilitasi
hutan
dan
lahan
rawa
telah berhasil dikembangkan BPK Banjarbaru adalah
dengan kondisi tapak aktual, faktor-faktor pembatas pertumbuhan
tanaman
yang
meliputi
kondisi
bakau (Rhizopora mucronata) di Sungai Bakau/Kurau. 8.
genangan dan tanah gambut, invasi jenis pakis, dan
Rehabilitasi lahan bekas tambang khususnya lahan bekas tambang batubara memerlukan pemahaman secara komprehensif mengenai karakteristik lahan agar dapat menentukan input teknologi yang diperlukan.
Pemahaman karakteristik lahan dapat
berupa pemahaman proses suksesi atau regenerasi alam yang berlangsung dan input teknologi apa yang
diperlukan
untuk
suksesi tersebut. berupa:
mempercepat
proses
Input teknologi tersebut dapat
penanganan
lahan
seperti
pengolahan
lahan, pemanfaatan jenis tumbuhan penutup tanah, pemanfaatan jenis tumbuhan yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman pokok, dan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tapak aktual, serta usaha peningkatan produktivitas tanaman rehabilitasi berupa penambahan hara tanah yang tepat, ameliorasi dan pemanfaatan mikroba tanah. 9.
Rehabilitasi lahan partisipatif yang melibatkan peran masyarakat setempat merupakan metode yang harus dijadikan target dalam semua kegiatan pemulihan fungsi hutan dan lahan pada semua tipe tapak (site).
10. Aspek kelembagaan, sosial ekonomi, dan kebijakan; aspek ini menjadi penentu dalam keberhasilan usaha pada aspek teknis rehabilitasi.
Melalui penelitian
tersebut diharapkan dapat menjadikan masyarakat sebagai
subjek
dalam
rehabilitasi
lahan
dan
sekaligus dapat menjadi aktor peningkatan ekonomi masyarakat dan sekaligus bisa mencapai pengelolaan hutan yang lestari.
Pilar-pilar Pengelolaan Hutan
Lestari adalah (1) itikad baik para pihak (nation goodwill), (2) Kelembagaan yang tepat (proper perubahan kondisi hidrologi. BPK Banjarbaru telah
institution), (3) penegakan hukum (law enforcement),
melakukan uji jenis pada berbagai tipologi tersebut
(4) tatakelola yang baik (good governance) dan (5)
sebanyak lebih 30 jenis dan 6 jenis yang potensial
Ilmu, pengetahuan, SDM dan dana pendukung.
untuk dikembangkan. Untuk mendukung rehabilitasi ini, pemahaman karakteristik jenis dan fisiologinya menjadi
sangat
penting.
Perjalanan
penelitian
selama ini juga telah menghasilkan demonstrasi
42
BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
BERITA
Diskusi Ilmiah dan Kunjungan Perhimpunan Alumni Hannseidel Indonesia (PAHSI) BPK
Banjarbaru
menerima
kunjungan
dari
Perhimpunan Alumni Hannseidel Indonesia (PAHSI), pada tanggal 22 Februari 2013. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kegiatan Temu Alumni Hannseidel Indonesia. “Kunjungan ini adalah satu kehormatan bagi kami, untuk menunjukkan hasil-hasil litbang BPK Banjarbaru, “kata Ir. Tjuk Sasmito Hadi, MSc., Kepala Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru. Kunjungan ini diikuti oleh 22 orang dari Pahsi yang daiwali dengan sambutan dari Kepala BPK Banjarbaru, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Resident Representative Hanns Seidel Foundation Indonesia, Bapak Dr. Ulrich Klingshirn. Sebagai kenangan-kenangan, Kepala BPK Banjarbaru memberikan cinderamata berupa souvenir khas BPK Banjarbaru serta beberapa publikasi. Tak lupa agar kunjungan ini lebih berkesan, para tamu dari Pahsi
Ilmiah dengan tema Pengelolaan Hutan Rawa Gambut
diminta untuk menanam masing-masing 1 pohon di
Terdegradasi. Salah satu pemateri yang mempresentasikan
Laboratorium Silvikultur BPK Banjarbaru.
makalahnya adalah Ibu Tri Wira Yuwati, S.Hut, MSc dari
Mereka semua sangat antusias walaupun tidak
BPK Banjarbaru yang menyampaikan tentang Teknik
kehutanan.
Rehabilitasi Hutan Rawa Gambut (HRG) di Kalimantan
BPK Banjarbaru juga tidak menyia-nyiakan moment
Tengah. Secara teknis BPK Banjarbaru telah menguasai
ini
rehabiltasi
semua
dari
untuk
mereka
menyebarkan
berlatarbelakang informasi
hasil
penelitian
Balai. Setelah makan siang diselenggarakan diskusi
HRG
dari
persemaian,
penanaman
dan
jenis-jenis yang cocok untuk di kembangkan di HRG. BEKANTAN Vol. I/No. 1/2013
43