Tim Penyusun: Prof. Dr. lr. l ndroyono Soesilo, MSc (Penanggung Jawab) Dra. Maswita Djaja, MSc (Penanggung Jawab Teknis) lr. Parjoko, MappSc (Editor, Penulis) Dr. lr. Moon Cahyani, lr. Tri Rahayu, MM, (Penulis, Pengolahan Data) Puji Astuti, S.Sos, Rini Rahmawati, Endang Susilowati, Budi Rahayu, SE, Hestiana Endriantari Wisudaniati, SE (Administrasi, Pengolah Kata) Dengan kontribusi aktif dari seluruh Anggota Satgas TK-PTKIB (Dit Perlindungan WNI dan BHI, Kemlu; Ditjen Binapenta, Kemenakertrans; Ditjen PUM dan Ditjen Adminduk, Kemendagri; Ditjen lmigrasi, Kemenkumham; Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kemensos; Ditjen BUK Rujukan dan Ditjen PP&PL, Kemenkes; Baharkam, Mabes POLRI; BNP2TKI; dan lain-lain).
KEMENTERIAN KOORDINTOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
Petunjuk Pelaksanaan PENANGANANDANPEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH DAN KELUA:RGANYA(TKIB)
TIM KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH DAM KELUARGANYA
JAKARTA. JANUARI 2011
PENGANTAR Puji Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya, buku Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pemulangan Tenaga Ke�a Bermasalah (TKI-8) tahun 2010 telah selesai disempurnakan. Hal tersebut karena berkat kerjasama yang baik diantara Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Ke�a Indonesia Bermasalah baik di pusat maupun di daerah. Merujuk pada Kepres nomor 106 tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Ke�a Indonesia Bermasalah (TK-PTKIB) dan keluarganya dari Malaysia yang pada akhir tahun 2009 tepatnya mulai program Kabinet Indonesia Bersatu II diperluas cakupan penugasannya termasuk negara lainnya. Melalui landasan Keppres dimaksud Pemerintah telah memberikan pelayanan pemulangan TKIB dan keluarganya yang dideportasi ke Indonesia dari entry point dan Bandara Soekamo Hatta sampai kedaerah asal. Dalam memberikan pelayanan yang maksimal perlu melibatkan banyak Kementerian/Lembaga terkait dari tingkat pusat sampai kedaerah dengan melibatkan Satuan Tugas Pemulangan TKIB. Sebagai dasar dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada TKIB Deportasi dan keluarganya, perlu disusun buku Petunjuk Pelaksanaan Penanganan dan Pemulangan TKIB Deportasi yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sesuai dengan perkembangannya apabila ada perubahan dalam pelaksanaannya harus disempurnakan. Buku Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak terkait dipusat dan daerah dalam pelayanan pemulangan TKIB dari entry point/bandara sampai ke daerah asal dengan selamat dan bermartabat. Akhimya ucapan terimakasih disampaikan kepada Kementerian/Lembaga terkait di pusat dan juga Satuan Tugas Pemulangan TKIB di entry point/embarkasi serta daerah asal yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu tersusunnya penyempumaan buku petunjuk pelaksanaan ini. Semoga Allah SWT memberkati usaha kita semua. Jakarta,
iii
DAFTAR lSI Halaman PENGANTAR
iii
DAFTARISI
iv
DAFTAR LAMPIRAN
v
I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Ruang Lingkup D. Landasan Hukum E. Pengertian II.
1
2 3 3
4
PELAKSANAAN KEGIATAN 6
A. Pengorganisasian B. Langkah-langkah Pelaksanaan 1. Di Malaysia 2. Di Indonesic: C. Penganggaran D. Pengendalian dan Pengawasan
9
10 12 20 21
III. PEMBAGIAN TUGAS
A. Pemutihan dan Pemulangan TKIB/PMBS dari Malaysia
B. Monitoring dan Evaluasi IV.
P ENUTUP
NOMOR KONTAK SATGAS TK-PTKIB
iv
23 25 27 28
DAFTAR LAMPIRAN
1. 2. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. 14. 15.
16.
Panduan Pelaksanaan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sosial (PMIBS) dan Keluarganya Deportasi Malaysia (Kementerian Sosial) Panduan Pembentukan Satgas TKIB dan Keluarganya Deportasi dari Malaysia (Kementerian Dalam Negeri) Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan lim Fasilitasi Penguatan Satuan Tugas Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B) dari Malaysia di Lokasi Debarkasi dan Embarkasi Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan lim Operasional Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Nunukan Provinsi Kalimantan limur Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan lim Operasional Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan lim Operasional Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan lim Operasional Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Batam Provinsi Kepulauan Riau Keputusan Mente ri Dalam Negeri tentang Pembentukan lim Operasional Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Emas Provinsi Jawa Tengah Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan lim Operasional Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Perak Provinsi Jawa limur Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan lim Operasional Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan lim Operasional Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan lim Operasional Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau Pedoman Penanganan Masalah Kesehatan TKI Bermasalah Asal Malaysia (Kementerian Kesehatan) Petunjuk Teknis Penanganan Kesehatan Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya (TKIB) dari Malaysia (Kementerian Kesehatan) Pemberian/Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bermasalah di Wilayah Perbatasan (Departemen Hukum dan HAM) Kebijakan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan SKPLN sebagai Pengganti KTP dan KK dalam Pengurusan Paspor ·
v
17.
18. 19.
20.
21.
Kebijakan Kementerian Dalam Negeri di Bidang Administrasi Kependudukan terhadap TKI Deportasi yang akan Bekerja Kembali ke Luar Negeri (Kementerian Dalam Negeri) Pedoman Pelaksanaan Pengamanan Pemulangan TKI Bermasalah yang Berlandaskan Perpolisian Masyarakat/Polmas (Mabes POLRI) Kebijakan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Tarif Permohonan/Pendaftaran Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia bagi WNI dan Eks WNI yang Bermukim di Malaysia Pedoman Pelaksanaan Penempatan Kembali TKI Bermasalah di Tanjung Pinang Kepualuan Riau (BNP2TKI) Prosedur Penempatan TKI dari Nunukan Kalimantan 1imur yang akan Bekerja Kembali ke Sabah, Malaysia 1imur (BNP2TKI)
vi
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Kemajuan teknologi infonnasi dan kemudahan transportasi mendorong meningkatnya migrasi penduduk antar negara, tidak terkecuali di k awasan ASEAN dan Timur Tengah. Apalagi dengan adanya kebijakan bebas visa didaerah perbatasan untuk keperluan kunjungan Asia Pasifik seperti Malaysia, Singapura atau wisata yang temyata dimanipulasi untuk mengirimkan WNI ke luar negeri bukan untuk berwisata tetapi untuk beke�a di negeri orang. Beberapa negara tujuan TKI tersebar di negara globalisasi dan kemajuan teknologi infonnasi serta kemudahan transportasi Hongkong dan Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Kuwait, Yordan dan lain sebagainya data ·penempatan TKI dari tahun ke tahun meningkat, namun walau pengiriman dan penempatan m en ingkat kasus pennasalahan yang te�adi di negara tujuan juga meningkat. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya deportasi dari beberapa negara tujuan diatas. Semula Kemenko Kesra sesuai dengan Kepres 106 tahun 2004 dipercaya untuk mengkoordinasikan Penanganan Pemulan gan TKIB dari Malaysia dengan melibatkan Kemen terian /Lemb aga dan Satgas daerah dalam pemulangan TKIB yang dideportasi dari Konjen Rl, entry point sampai ke daerah asal. Selama lima tahun terakhir jumlah TKIB yang dideportasi masih terus berlan gs ung , namun angkanya tidak bisa diprediksi sangat tergantung dengan kondisi politik di Malaysia, tahun 2005 sebesar 170.585 orang , 2006 turun menjadi 50.604 orang, tahun 2007 menurun sed ik it menjadi 36.315 orang dan tahun 2008 naik menjadi 42.133 orang,tahun 2009 turun me njad i 38.419 orang dan tahun 2010 tercatat turun menjadi 28.183 orang. Pada pertengahan tahun 2009 te�adi penum pukan TKI B di shelter KBRI beberapa negara di Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Kuwait dan Yordania yang harus segera dipulangkan ke tanah air. Melalui rapat di Menko Perekonomian karena koord inasi pemulangan TKIB dari Malaysia dinilai cukup baik, maka rapat memutuskan agar pemulangan TKIB dari Timur Tengah juga di koordinasikan oleh Kemenko Kesra. Sampai dengan bulan Januari 2010 jumlah pemulangan TKIB dari Timur Tengah yang berhasil dipulangkan menc apai 1.196 orang. Banyak TKI yang legal karena sesuatu hal menjadi tidak legal, demikian juga yang berangkatnya d engan visa kunjungan me nj adi TKI ilegal dan tanpa perlindungan dari Pemerintah. Hal itu yang menyebabkan rentannya TKI Bennasalah terhadap kekerasan dan eksploitasi dari majikan, yang berakibat cacat atau bahkan kehilangan nyawa. Disamping itu tidak mampu melawan kebijakan pemerintah setempat (negara penempatan TKI) apabila sewaktu-waktu harus dideportasi atau berhadapan dengan hukum. Koordinasi penanganan pemulangan TKIB dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi antara instansi terkait yang tergabung dalam TK-PTKIB di pusat dan Satgas di entry point dan debarkasi untuk memberikan pelayanan kepada TKIB yang dideportasi dari negara penempatan dapat dipulangkan sampai ke daerah asal dengan selamat dan bennartabat. Apabila hal ini tidak ditangani secara baik akan menimbulkan gejolak sosial dan keresahan karena penanganan dan pemulangan TKIB pada tahun 2010 dikhawatirkan mengalami lonjakan cukup besar karena dampak dari krisis global. Hal inilah yang menuntut peran serta pemerintah dalam koordinasi penanganan pemulangan TKIB agar mereka dapat kembali ke daerah asal dengan selamat dan bennartabat sebagai sumber devisa kedua setelah migas.
Dalam rangka perlindunga n WNI t e rmas uk yang berada di luar ne ge ri Pemerintah Rl berkewajiban untuk memberikan layanan yang proporsional dan layak baik dalam ra ngka pemutihan maupun bagi mereka yang dipulangkan ke Indonesia. P etunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebaga i acuan dalam memberikan la yanan bagi tenaga ke�a Indonesia di Mala ysia dan Nega ra lainnya selama mereka ada di dalam negeri, baik dalam rangka kepulan gannya ke daerah asalnya, maupun dalam rangka penempatannya kembali menjadi ,
tenaga ke�a Indonesia yang berkualitas dan memenuhi persayaratan. B.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan Juklak Penanganan dan Pemulangan TKIB dari Malaysia ini adalah untuk memberikan panduan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat memberikan perlindungan dan pelayanan secara terkoordinasi kepada TKI Bermasalah dan Keluarganya (TKIB) serta Peke�a Migran Bermasalah Sosial (PMBS) sehingga dapat mengurus dokumennya di Malaysia dalam rangka program pemutihan, selama pemulangan ke daerah asalnya di Indonesia, dan atau selama penempatannya kembali menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan, dengan aman, bermartabat, tertib dan lancar.
1. 2.
Sasaran dari Juklak Penanganan dan Pemulangan TKIB dari Malaysia ini adalah: Terwujudnya ke�asama den gan pihak Malaysia dalam menjam in proses pemutihan dan pemulangan TKIB dan PMBS secara bermartabat, dan atau penempatannya kembali menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persayaratan. Tersedian ya informasi tentang kebijakan, prosedur dan mekanisme pemulangan TKIB dan PMBS serta penempatannya kembali menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan, yang terdiseminasi secara luas Tersedianya pelayanan pembuatan paspor dan atau Surat Pe�alanan Laksana Paspor (SPLP) yang sederhana, cepat, dengan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tersedianya pelayanan transportasi darat, taut dan udara sesuai dengan ketentuan yang ber1aku. T ersedianya pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dengan obat-obatan yang berkualitas. Tersedianya pelayanan berkaitan dengan kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Tercegah masuk nya penyakit menular dan potensial wabah yang kemungkinan terbawa oleh TKIB dan PMBS dari Malaysia. Terselenggaranya p ela yanan dukungan keamanan serta perlindungan yang menjamin keselamatan kepulangan TKIB dan PMBS ke daerah asalnya denga n aman, tertib dan lancar, serta penindakan hukum yang tegas terhadap setiap kejahatan dan pelanggaran dalam proses pemulangan sesuai dengan ketentuan hukum dan HAM. Tersedianya pelayanan tanggap darurat bagi TKIB dan PMBS yang memer1ukan. Terselenggaranya penempatan kembali TKIB dan PMBS menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan. Tersedianya Satgas dan/atau Pasko di lokasi debarkasi (propinsi, kabupatenlkota) guna mengkoordinasikan kegiatan pemulangan TKIB dan PMBS serta penempatan kembali menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan. Tercatatnya kembali TKIB dan PMBS yang pulang menjadi penduduk daerah asalnya masing-masing. .
3.
4. 5. 6.
7. 8.
9. 10.
11. 12.
-
2
Adapun kelompok sasaran Juklak Penanganan dan Pemulangan TKIB dari Malaysia ini adalah:
1. Perwakilan Rl di Malaysia. 2. Tim Koordinasi Pemulangan TKIB tingkat Nasional. 3. 4.
5. C.
Ruang Llngkup
1.
2. 3.
4. 5. 6.
7.
8. 9. 10. 11.
D.
Satgas Pemulangan TKIB tingkat Provinsi. Satgas/Posko Pemulangan TKIB tingkat Kabupaten/Kota. Pihak swasta dan kelembagaan masyarakat yang peduli dan berpartisipasi dalam pemulangan TKIB dan PMBS.
Ruang lingkup Juklak Pemulangan TKIB dari Malaysia meliputi: Persiapan Pemutihan TKIB. Penerimaan di entry point. Penempatan kembali TKIB dan PMBS. Penerimaan di daerah transit. Penerimaan di provinsi asal. Penerimaan di kabupaten!kota asal. Penerimaan di kelurahan/desa asal. Pembinaan dan pemberdayaan. Penganggaran. Pengendalian dan pengawasan.
Landasan Hukum 1.
Undang-undang No.1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut.
2.
Undang-undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
3.
, 4. 5.
6.
7. 8.
9.
Undang-undang No.10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10.
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Per1indungan Anak.
11.
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagake�aan.
12.
Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
13.
Undang-undang No. 29 Tahun 2004 te ntang Praktik Kedokteran.
14.
Undang-undang No. _32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
15.
Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16.
Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Per1indungan Tenaga Ke�a Indonesia di Luar Negeri.
17.
Undang-undang Tahun 2005 tentang Pengesahan lntemationa/ Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan lntemasional tentan g Hak-hak Ekonoml, Sosial dan Budaya).
18.
Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan lntemational Covenant on Civic and Political Rights (K o venan lntemasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
No. 11
3
19.
Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
20.
Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
22.
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 t entang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Ke�a lndinesia (BNP2TKI).
21.
23.
Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesej ahte raan Sosial.
K eputusan Presiden Rl No. 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Ke�a Indonesia Bennasalah dan Keluarganya dari Mala ysia (TK-PTKIB)
24. 25.
26.
E.
Akta lmigrasi Malaysia dan lnstrumen HAM lntemasional. lnstruksi Presiden No.3 Tahun 2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional. Peraturan Menteri Tenaga Ke�a dan Transm ig ras i No. 14 Ta hun 2010.
Pengertlan
Daerah Asal TKIB dan PMBS adalah provinsi, kabupatenlkota atau kelurahan/desa di Indonesia yang secara de facto men jadi asal/domisili mereka sebelum berangkat ke Malaysia. 2. Debarkasi adalah tempat penurunan TKIB dan PMBS d ari an gku ta n darat, kapal atau pesawat udara di pas lintas batas, pelabuhan atau band ar uda ra te rte ntu . 3. Deportasi adalah pe ngusi ra n seseo ra ng kelua r su atu ne ge ri se baga i hukuman atau karena orang tersebut tidak berhak tinggal di negara te rs ebu t . 4. Embarkasi adalah pemberangkatan TKIB dan PMBS di pas lintas bata s, pel ab u han atau bandar udara tertentu menggunakan angkutan darat, kapal laut atau pesawat udara. 5. Entry point adalah pos lintas batas, pelabuh an atau bandar udara di wil ayah Indonesia tempat pertama kali masuknya TKIB dan PMBS dari Malaysia. 6. Exit point adala h pos lintas batas, pelabuhan atau bandar udara di wilayah M ala ysi a tempat pem be ra ngkatan TKIB dan PMBS kembali ke Ind ones ia . 7. Ka ntor Kesehatan Pelabuhan {KKP) adalah unit fungsional dibawah Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan {P2PL) yang merupakan ujung tombak dalam memberikan pe layan an kesehatan di daerah entry point 8. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang be rwenan g , memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan pe�alanan a nta r negara. 9. Peke�a migran {PM) adalah orang Indonesia yang be rpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun ke luar negeri secara legal maupun il egal , untuk beke�a dalam jangka wa ktu te rtentu. 10. Peke�a migran bennasalah sos ia l (PMBS) adalah peke�a migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial tindak ke keras an, eksp loitasi , pen elantaran , pengusiran (deportasi), ketidak-mampuan me nyes uaika n d iri d i tem p at ke�a baru atau negara tempatnya beke�a . sehi ng ga mengakibatkan terganggunya fu ngsi sosial. 11. Pel ayana n Warga (Citizen Service) adalah suatu sistem pelayanan yang terintegrasi di Perwakilan Rl yang bertujuan untuk meningkatkan pertindungan bagi semua WNI {termasuk TKI dan PMBS), melalui satu pintu, dengan pendekatan kepedulian dan keberpihakan sehingga lebih sensitif, responsif, dan proaktif terhadap setiap pennasalahan yang dihadapi WNI yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang prima {cepat, tepat, murah dan memuaskan). 12. Pemutihan adalah proses pem beri an dokumen kepada TKIB dan PMBS yang mendapat jaminan dari pe rusahaan dan atau ma ji kan di Malaysia, serta telah memenuhi persyaratan ke tenaga ke�aa n, tan pa mengharuskan yang be rsa ngku tan pulang ke Indonesia. 1.
4
13. Perpolisian Masyarakat (Polmas) adalah suatu model perpolisian yang menekankan
kemitraan yang sejajar antara Polri dengan masyarakat, guna menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan atau ketidaktertiban sosial yang bertujuan untuk mencegah dan memecahkan masalah sebelum hal itu menjadi semakin serius, mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat di mana Polmas itu diterapkan. 14. Pos Komando (Posko) adalah tempat penjagaan Satuan Tugas yang ada di lapangan yang siap siaga memberikan bantuan dan layanan kepada TKIB dan PMBS yang pulang dari Malaysia menuju daerah asalnya masing-masing. 15. Satuan Tugas (Satgas) adalah aparatur pemerintah dari instansi terkait yang merupakan satu kelompok ke�a untuk menyelenggarakan tugas membantu dan memberikan layanan kepada TKIB dan PMBS yang pulang dari Malaysia menuju daerah asalnya masing -masing. 16. Rumas Sakit (RS) Rujukan adalah RS yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang diwajibkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan biaya negara kepada TKIB dan PMBS atas rujukan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. 17. Surat Pe�alanan Laksana Paspor (SPLP) adalah dokumen pe�alanan yang dikeluarkan oleh Perwakilan Rl untuk WNI bermasalah dan keluarganya di luar negeri yang berlaku sekali masuk ke wilayah Indonesia. 1 8. Tenaga Ke�a Indonesia adalah adalah setiap WNI yang memenuhi syarat untuk beke�a di luar negeri dalam hubungan ke�a untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 19. Tenaga Ke�a Indonesia Bermasalah dan Keluarganya (TKIB) adalah tenaga ke�a Indonesia, dengan atau tanpa keluarganya, yang beke�a di Malaysia tanpa memiliki izin ke�a dan atau dokumen-dokumen yang sah untuk beke�a di Malaysia dan/atau yang beke�a tidak sesuai dengan izin ke�a yang dimiliki. 20. Tempat Penampungan adalah rumah atau ruangan yang dipergunakan untuk m�nampung sementara para TKIB dan PMBS dalam rangka pe�alanan pemulangannya dari Malaysia ke daerah asalnya masing-masing. 21. Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK PTKIB) adalah tim yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Rl No. 106 Tahun 2004 yang mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan dan program pemulangan TKIB dan PMBS dari Malaysia ke Indonesia. 22. ·Transite adalah tempat penampungan sementara TKIB dan atau PMBS sebelum dipulangkan ke daerah asal.
5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
A.
Pengorganlsaslan
Pemulangan tenaga ke� a Indonesia bermasalah dan keluarganya dan Malaysia (TKIB) diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab lnstansi Pemerintah sesuai dengan tugas d an fung sinya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, instansi Pemerintah dapat beke�asama d en gan pihak-p ihak lain yang dipandang per1u.
Untuk mensinkronkan dan mensinergikan l ayana n yang diberikan kepada TKIB, dibentuk suatu wadah koordinasi dimana secara nasional diatur dalam Keputusan Presiden Rl No. 1 06 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Ke�a Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari M ala ysia (TK-PTKIB). Susunan TK-PTKIB adalah sebagai berikut Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Anggota
Sekretaris Wakil Sekretaris I Wakil Sekretaris II
Menteri Koordinator Bidang Kesra. Menteri Luar Negeri. Menteri Tenag a Ke�a d an Transmigrasi. a. Menteri Dalam Negeri, b. Menteri Hukum dan HAM, c. Menteri Sosial, d. Menteri Kesehatan, e. Menteri Perhubungan, f. Menteri Keuangan, g. Menteri Negara Pemberdayaan Perempu an, h. Menteri Negara BUMN, i. Pan g lima TNI, j. Kepala Kepolisian Negara Rl, k. Duta Besar Rl untuk Malaysia, I. Para Konsul Jenderal Rl di Malaysia. Sekretaris Menko Kesra. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri. Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Ke�a Luar Negeri, Departemen Tenaga Ke�a dan Transm igrasi.
Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Rl No. 7 Tahun 2007 tanggal 1 2 Februari 2007 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Rl No. 1 0 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kemen teri an Negara Rl yang melikuidasi Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Ke�a Luar Negeri (Diljen PPTKLN), maka kegiatan operasionalnya dialihkan menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penempatan dan Per1indungan Tenaga Ke�a Indonesia (BNP2TKI) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Rl No. 81 Ta hu n 2006.
6
Org anisasi Satuan Tu g as Pemulangan T e naga Kerja Indonesia Bermasalah serta Pekerja Mig ra n Indonesia Bermasalah Sosial d an Kel uar ga nya dari Malaysia, telah disesuaikan de ngan pe rub a han nomenklatur yang terjadi, terakhir melalui Keputusan Men teri Koordinator Bidang Kesejahteran Rakyat No. 06/KEPIMENKO/KESRA/112010, terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan dengan susunan sebagai berikut: A.
PENGARAH Ketua
Ketua I Ketua
II
Anggota
B.
Sekretaris Kementerian Koord i na tor B ida ng Ke se jahteraan Ra kyat. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri. Direktur Jenderal Pembinaan dan Pe nempat an Tenaga Kelja , Dep a rte men Tenaga Kelja dan T ransmig ras i. ·
1.
Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri. 2. Direktur Jenderal Adm inistras i Kependu dukan, Departemen Dalam Negeri. 3. D irektu r Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial. 4. Direktur Jenderal lm igrasi , Departemen Hukum dan HAM. 5. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan. Direktur Jenderal Perhubu ngan Darat, Departemen 6. Perhubungan . 7. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan . 8. Direktur Jenderal Anggaran dan P e rimb angan Keuangan, Departemen Keuangan . 9. Direktur Jenderal Pengendal ian Pen yakit dan Pen yehatan Ling ku ng an , Departemen Kesehatan. 10. Direktur J ende ral B ina Pelayan an Medik, Departemen Kesehatan. 11. Deputi B idang Perl indungan , BNP2TKI. 1 2. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 1 3. Stat Ahl i Bidang Ketenagakeljaan , Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 14. Asisten Operasi Kepala Stat Umum, MABES TNI. 15. Kepala Babinkam, MABES POLRI. 1 6. Duta Besar Republik Indonesia un tuk M alaysia.
KOORDINASI PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN
Ketua
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
7
Wakil Ketua I
Staf Ahli Bidang Ketenagake�aan dan Ten ag a Ke�a Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Wakil Ketua II
Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Departemen Luar Ne ge ri.
Sekretaris
Asisten Deputi Urusan Kesempatan Ke�a Perempuan dan Ekonomi Keluarga, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Wakil Sekretaris
Direktur Bantuan Sosial Karban Tindak Kekerasan dan Peke�a Migran, Departemen Sosial.
Anggota
Direktur Penempatan Tenaga Ke�a Luar Negeri, Departemen Tenaga Ke�a dan Transmigrasi. 2. Direktur Pemberdayaan Keluarga, Departemen Sosial. 3. Direktur Dokumen Pe�alanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian, Departemen Hukum dan HAM. 4. Direktur Tata Negara, Departemen Hukum dan HAM. Direktur Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan 5. Masyarakat, Departemen Dalam Negeri. Direktur Pendaftaran Penduduk, Departemen Dalam Negeri. 6. 7. Direktur Lalu Lintas An gkutan Laut, Departemen Perhubungan. Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan, Departemen 8. Perhubungan. 9. Direktur Lalu Lintas Angkutan Udara, Departemen Perhubungan. 1 0. Direktur Anggaran I I , Departemen Keuangan. 11. Direktur Bin a Pelayanan Medik Dasar, Departemen Kesehatan. 12. Direktur Surveilans Epidemiologi lmunisasi dan Kesehatan Matra, Departemen Kesehatan. 1 3 . Direktur Perlindungan dan Advokasi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika, BNP2TKI. 14. Direktur Pen gamanan , BNP2TKI. 15. Asisten Deputi Urusan Ten aga Ke�a Perempuan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 1 6. Perwira Pembantu Utama IV, OPS, MABES TNI . 17. Direktur Samapta, Babinkam MABES POLRI. 18. Direktur Keamanan dan Trans Nasional, Bareskrim MABES POLRI. 19. Direktur C Baintelkam MABES POLRI . 20. Para Konsul Jenderal Republik Indonesia di negara penempatan tenaga ke�a Indonesia dan atau peke�a migran Indonesia.
1.
8
Koordina si pen ye l engga raa n l ayan an kepada WNI termasuk TKIB dan PMBS di luar negeri (Malaysia) yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Rl dan Kantor Peng hubu ng/ Konsulat Rl di Ma l aysi a, dilaksanakan melalui Kedutaan Besar Rl di Kualalumpur dan secara nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri yang juga anggota TK-PTKIB. Koordi nasi
dan PMBS di daerah, dilaksanakan melalui Kementerian Dalam Negeri yang juga ang g ot a TK-PTKIB. Menteri Dalam Negeri m elalu i Radi ogram No.560/2909/SJ tang ga l 29 Oktober 2004 telah meminta kepada Gubernur dan B up ati/Wali kota Daerah entry point, transit dan daerah a sa l untuk membentuk Satgas secara lintas sektoral d en gan tug a s opera si ona l untuk men angani penerimaan dan p emulangan TKIB dan PMBS dari M ala ysia, dan me la ksanakan hal-h al se bagai berikut: penye len gg araan
layanan kepada TKIB
Mengkoordinir tugas sektor secara terpadu; M eng koordin ir pengangkutan dari debarkasi ke daerah asal ; 3 . Melakukan pend ataan den gan identitas diri yang jelas; 4 . Mempersiapkan tempat transit semen tara; 5. Mempersiapkan pelayanan kesehatan mulai dari KKP, transite, sampai di R S Ru ju kan dan m eng upa y a kan tidak te�adinya pen yebaran penyakit yang menyebabkan wabah/ kejadian luar biasa (KLB); 6. Memprioritaskan pelayanan khusus ke pa da kaum wanita dan anak; 7. M encegah ad anya penye�un dupan manusia serta narkoba; 8. Melakukan pengamanan dan penegakan hukum. Sehubungan dengan hal terseb ut di atas, d ih arapkan agar Pemerintah Daerah memberikan bantuan serta memfasilitasi ke gi atan di lapan gan secara optimal sesuai deng an kemampuan masing-masing daerah. 1. 2.
Mekanisme penye len ggaraan layanan kepada TKIB dan PMBS, di ti ngkat lapangan dilaksanakan oleh Dinas-dinas yang tergabung dalam Posko/Satgas PTKIB Daerah, dengan didukung oleh anggaran masing-masing sektor dan APBD, untuk selan ju tnya dikoordinasikan secara vertikal ke Pusat melalui mekanisme sektoral maupun melalui Pemerintah Daerah kepada sektor induk di Pusat yang juga ter ga bung dalam Satgas TK-PTKIB. Berb ag ai masalah yang timbul, di sele saikan secara be�enjang sejalan dengan semangat otonomi daerah, sehingga hanya hal-hal yang perlu penye le saian secara nasional yang diteruskan ke Pusat/TK-PTKIB. B.
Langkah-langkah Pelaksanaan
Melalui berbagai pertimbangan tennasuk konsultasi dan masukan dari Pemerintah Rl, Pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan dan memberikan kemudahan kepada TKIB yang mendapat jaminan dari peru sah aan dan majikan di Malaysia, untuk dapat memperbarui dokumennya tanpa harus pulang ke Indonesia. Terhadap ke bij akan "pemutihan• dari Pemerintah Malaysia ini, diperlukan langkah-langkah pelaksanan tersendiri. Selanjutnya bagi TKIB yang tidak mendapat jaminan d ari peru sah aan dan atau majikan d i Malaysia, dan dirazia kemudian dideportasi ke Indonesia, langkah-langkah pe laksa na an penangananan dan pemulangannya sampai ke daerah asal, termasuk bagi yang ingin beke�a kembali menjadi TKI berkualitas dan memenuhi persyaratan, diatur melalu i pem b agian tugas pusat dan daerah dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi m asing m asi ng. Secara skematis, bagan alur pemutihan, penanganan dan pemulangan TKIB dan PMBS dari Mal aysia ke daerah -
9
asalnya di Indonesia, serta penempatan kembali mereka yang memenuhi syarat untuk dapat beke�a di Malaysia, dapat dilihat pad a gambar 1. Gambar 1. Bagan Alur Pemutihan dan Pemulangan TKIB Malaysia NOn-. WNI
�·.r' -'«
Entry Point
--+---.
Provinsi
Desa/ Kelurahan
Kab/Kota
Re-4epo
Pemu�
P-ilngan
�
.
P......._..
.
I
�
Pemu�an
f
·�an·
'·
Bagi TKIB Pemutihan, Pemerintah Rl melalui Perwakilan Rl di Malaysia memberikan bantuan pelayanan dokumen melaui PelayananWarga (Citizen Service),Setelah ada surat dari jabatan lmigresen Malaysia, dan setelah perusahaan dan atau majikan yang menjaminnya memenuhi berbagai persyaratan terkait hubungan ketenagake�aan yang diperlukan. Bagi TKIB Oeportasi, Pemerintah Malaysia berkewajiban mengantarkan TKIB tersebut sampai ·di entry point tertentu di wilayah Indonesia. Pemerintah Rl melalui Pemerintah Oaerah setempat berkewajiban menerima TKIB tersebut, memberikan penampungan, permakanan, memberikan layanan kesehatan dan memulangkan mereka ke daerah asalnya masing-masing atas biaya pemerintah Rl. Bagi TKIB yang ingin kembali beke�a di Malaysia, dapat difasilitasi setelah memenuhi berbagai persyaratan ketenagake�aan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Langkah-langkah penanganan dan pemulangan TKIB dan PMBS dari Malaysia sampai ke daerah asalnya di Indonesia, serta penempatannya kembaH menjadi TKI berkualitas dan memenuhi persyaratan, adalah sebagai berikut:
1.
01 Malaysia Pemberian layanan kepada TKIB/PMBS Pemutihan di Malaysia dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan Rl di Malaysia beke�asama dengan Pemerintah Malaysia dan instansi setempat yang berwenang.
TKIB/PMBS Pemutlhan 1)
Perwakilan Rl membantu Pemerintah Malaysia melaksanakan sosialisasi kebijakan pemutihan TKIBIPMBS beserta masa berlakunya, kepada aparat Perwakilan Rl, kepada TKIB/PMBS dan kepada masyarakat Indonesia di Malaysia.
10
2) Perwakilan
Rl melakukan koordinasi dengan Jabatan lmigresen Malays ia PATI yang disangkakan TKIB/PMBS, yang te lah dijam in dan didaftarkan oleh pe rusaha an dan atau m aji ka n untuk p eng urusan l egal i sasi d o kumen nya Perwa kilan Rl melakukan k oord inas i de ng a n instansi Pemerintah Malaysia yang terkait u n tuk m eningk atkan perlindungan dan pemen uha n hak-hak TKI/PM di Malaysia. Perwakilan Rl melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah Malaysia yang terkait untuk legalisasi dokumen TKIB/PMBS Pemutihan . Perwakilan Rl melakukan verifikasi terhada p data PATI dari Jabatan lmigresen Malaysia yang disangkakan TKIB/PMBS, serta melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar WNI . Perwakilan Rl melalui Pe1ayanan Warga (Citizen Service) memberikan layanan l egalisasi dokumen TKIBIPMBS setelah lengka p persyaratan hubungan ketenaga kerjaannya dengan perusahaan dan atau majikan . Layanan juga diberikan kepada keluarg a TKIBIPMBS yang telah memenuhi pe rs ya ra tan Perwakilan Rl melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah Malaysia yang terkait untuk kemudahan memberikan perijinan bagi anak-anak TKI yang akan bersekolah di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SI-KK), dalam Pusat Belajar (Learning Center) d i ladang-ladang dan kilang sawit, dan dalam sekolah-sekolah swakarsa masyarakat Indonesia di Malaysia. Perwakilan Rl melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah Rl terkait dengan penanganan TKIBIPMBS Pemu ti han dan TKIBIPMBS Deportasi termasuk masalah pendidikan ana�-anak TKI, dengan tetap berkomunikasi dengan Satgas TK-PTKIB. mengenai
3) 4) 5) 6)
7)
8)
.
.
TKIBIPMBS DeDOrtasl
1) Perwakilan Rl membantu Pemerintah Malaysia melaksanakan sosialisasi kebijakan
2)
3)
4)
5)
penanganan PATI kepada aparat Perwakilan Rl, kepada TKIB IPMB S dan kepada masyarakat Indonesia di Malaysia. Perwakilan Rl melakukan koordinasi dengan Jabatan lmigresen Malaysia mengena i PATI yang disangkakan TKIBIPMBS, yang telah dirazia, ditahan di detention cen ter, diproses pengadilan, dan yang akan dideportasi. Perwakilan Rl melakukan verifikasi terhadap data PATI dari Jabatan lmigresen Mal ay sia yang disangkakan TKIBIPMBS d an yang akan dideportasi, dengan melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar WNI. Perwakilan Rl mengeluarkan Surat Perjalanan Laksan a Paspor (SPLP) kepada TKIBIPMBS yang telah diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perwakilan Rl melakukan koordinasi dengan Pemerintah Malaysia untuk memberikan layanan kesehatan bagi yang memer1ukan atas tanggungan Pemerintah Malaysia sebagai pihak pendeportasi Perwakilan Rl melakukan pendataan tentang TKIB/PMBS dan masalahnya, serta memberikan lapo rannya secara periodik ke Kementerian Luar Negeri dan Satgas TK-PTKIB. Perwakilan Rl meneruskan data pemberangkatan TKIBIPMBS Deportasi dari Jabatan lmigresen Malay sia k epada Posko/Satgas TK-PTKIB di entry point tuj uan di wilayah Indonesia dengan tembusan ke Kementerian Luar Negeri dan Satgas TK-PTKIB. Pemerintah Malaysia memb erangka tkan TKIB/PMBS deportasi dari port exit point di Malaysia ke porl entry point di wilayah Indonesia yang telah d itentukan .
6) 7)
8}
.
11
9)
Pemerintah Malaysia menyerahkan TKIB/PMBS deportasi kepada Posko/Satgas TK-PTKIB di entry point di wilayah Indonesia yang telah ditentukan.
TKIB/PMBS yang Meninggal Dunia 1) TKIB/PMBS yang meninggal dunia saat berada di Malaysia baik dalam rangka pemutihan dan atau deportasi, dilaporkan kepada Kepolisian setempat, dan jenazahnya dimintakan visum ke rumah sakit dan disimpan untuk beberapa waktu. 2) Verifikasi identitas diri jenazah TKIB/PMBS (toto, sidik jari) dan identitas serta informasi lainnya dari ternan-ternan almarhum/almarhumah TKIB/PMBS. 3) Menyampaikan berita kematian kepada pihak keluarga almarhum/almarhumah TKIB/PMBS ke daerah asalnya secara langsung atau melalui Kementerian Luar Negeri dan meminta persetujuan tempat pemakaman dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB, Satgas PTKIB Provinsi dan Kabupaten/Kota. 4) Jika pihak keluarga memutuskan pemakaman di Indonesia, maka khusus bagi TKI, tanggung jawab biaya pemulangan dapat menghubungi majikan atau agen pengirim dan agen penerima. 5) Meng eluarkan dan melegalisasi surat kematian/visum, surat pengiriman jenazah (setelah ada kejelasan dan kepastian alamat pihak penerima jenazah di Indonesia), salinan paspor, surat keterangan dari ahli forensik yang menyatakan jenazah dapat dikirim sesuai dengan ketentuan penerbangan. 6} Memastikan jenazah telah diproses sesuai dengan agama atau keyakinannya sebelum dikirim ke Indonesia 7) Memastikan pihak majikan/agen sudah mengurus dan menyelesaikan segala biaya yang muncul sampai ke daerah asal. 8) Menyampaikan laporan kepada Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri mengenai pemulangan jenazah dengan melampirkan salinan dokumen. 9) Apabila jenazah tidak dimungkinkan untuk dipulangkan ke Indonesia karena sesuatu dan lain hal, disarankan dilakukan pemakaman di negara setempat, kecuali ada keputusan lain dari lnstansi terkait di Indonesia 1 0) Mengirimkan bukti pemakaman dan dokumen terkait kepada ahli waris melalui Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri untuk pencatatan kematian di Indonesia dan mengirimkan sisa gaji/uang santunan dan atau asuransi kepada ahli waris secara langsung atau transfer bank dan melapor pada Kementerian Luar Negeri. 2.
Di Indones ia
Pemberian layanan kepada TKIB/PMBS di entry point d i wilayah Indonesia, di daerah transit sampai ke daerah a salnya, dilakukan secara terpadu oleh Posko/Satgas TK-PTKIB Daerah, yang beran gg otakan dinas-dinas dan sektor terkait serta pihak Kepolisian dan TN I . Dalam memberikan layanan, Posko/Satgas TK-PTKIB Daerah dapat beke�asama dengan pihak-pihak lain yang dipanda ng perlu. a.
Perslapan
1) 2)
Pembentukan Satuan Tugas (Satgas)!Tim Koordinasi Pemulangan TKI B sebagaimana Radiogram Menteri Dalam Negeri No.560/2909/SJ tanggal 29 Oktober 2004. Sosialisasi pmgram Pemerintah Mal ays ia terhadap PATI melalui program pemutih a n , serta Operasi Nyah yang akan mendeportasi TKIBIPMBS ke
12
3) 4) 5)
b.
daerah entry point terdekat di Indonesia, beserta masa berlakunya kepada aparat Satgas/Posko PTKIB dan kepada masyarakat umum. Sos i ali sas i penempatan kembali TKIB/PMBS menj adi tenaga k erj a Indonesia ya ng berkualitas dan memenuhi persyaratan. Penyediaan anggaran talangan, APBD dan APBN untuk mendukung operasional Satgas/Posko PTKIB. Menggalang k e� as ama pemerintah, swasta d an kele mba gaa n masyarakat pusat dan daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana layanan penampungan, transportasi, permakanan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain yang diper1ukan . ,
Penerlmaan dl Entry Point
1)
Daerah entry point yang disepakati Satgas TK-PTKIB ada 1 21okasi, ada yang berstatus kabupatenlkota (Belawan , Sumatera Utara, Dumai, Riau Tanjung Pinang , Tanjung Balai Karimun , Batam, Kepulauan Riau; Entikong, Kalimantan Barat; Nunukan, Kalimantan Timur; Pare-pare, Sulawesi Selatan) dan atau ibukota provinsi (Tanjung Priok, DKI Jakarta; Tanjung Emas, Jawa Tengah; Ta nj un g Perak, Jawa T i mu r; dan Mataram NTB). Satgas PTKIB melakukan penerimaan dan pemeriksaan manifes hasil verifikasi deportasi TKIB/PMBS dari Perwakilan Rl di Malaysia. Penerimaan deportan dari Malaysia melalui perusahaan pengangkutan yang ditunjuk oleh Pemerintah Malaysia. Pemeriksaan silang manifes dengan dokumen TKIBIPMBS oleh petugas lmigrasi . Jika ditemukan adanya deporta n non-WNI , maka ditolak pendaratannya dan dikembalikan pada kesempatan pertama. Penerimaan TKIBIPMBS di entry point yang telah ditetapkan sebagai lokasi proses penempatan kembali TKIBIPMBS menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan, dilakukan oleh nm Pelaksana Penempatan Kembali TKIB yan g dibentuk. ,
2)
3) 4) 5)
Deportan Non-WNI:
Setelah dilaku kan pendataan dep ortan non WNI, yang bersangkutan selanjutnya dired eportas i ke Malaysia pada kesempatan pertam a . TKIB/PMBS:
1)
2)
3)
Peng angku tan TKIB/PMBS ke tempat penampungan dengan pengawasan dan per1in du ngan dari petugas keamanan di bawah koordinasi Kepolisian TKIB/PMBS ditampung di penampungan, terpisah antara laki-laki, perempuan dan anak, dan diberikan layanan kebutuhan pribadi, kesehatan, permakanan, dan keamanan. Pendataan TKIBIPMBS menurut tujuan daerah asal, kondisi kesehatan, dan masalah-masalah yang dihadapi TKIBIPMBS.
Pemulangan TKIB/PMBS ke Provlnsi Lain:
1) 2)
TKIBIPMBS yang ingin pulang ke daerah asalnya d i provinsi yang berbeda, diberikan bantuan transportasi dan bantuan permakanan selama dalam pe�alanan sampai ke provinsi asalnya. Pemberian per1indungan dan pengamanan kepada TKIB/PMBS selama di entry point, dan sewaktu menuju ke sarana transportasi sampai keberangkatannya menuju tujuan.
13
3)
4)
Manifes TKIB/PMBS yang pulang, dikomunikasikan dan dikirimkan ke Satgas PTKIB daerah transit, ke Satgas PTKIB provinsi dan kabupaten/kota asal, dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB. Satgas PTKIB entry point membuat berita acara penyerahan TKIB/PMBS kepad a perusahaan pengangkutan, mengkomunikasikan dan mengirimkan salinan berita acara ke Satgas PTKIB pelabu han transit dan ke Satgas PTKIB provinsi dan kabu paten/kota asal, dengan tembusan ke Satgas TK-PTKI B.
Pemulangan TKIBIPMBS ke Provlnsi
1}
2) 3)
Setempat: TKIBIPMBS yang ingin pulang ke daerah a salnya di provinsi yang sama dengan entry point, diberikan bantuan transportasi dan bantuan permakanan selama dalam pe�alanan sampai ke kabupatenlkota asalnya. Selanjutnya menjadi tugas dan kewajiban kabupaten/kota yang bersangkutan untuk memulangkan TKIB/PMBS sampai ke daerah asalnya. Manifes TKIBIPMBS yang pulang, dikomunikasikan dan dikirimkan ke Satgas PTKIB kabupatenlkota asal, dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB, d an atau ke Satgas PTKIB Provinsi. Satg as PTKIB entry point membuat berita acara penyerahan TKIBIPMBS kepada perusahaan peng an gkutan, mengkomunikasikan dan mengirimkan salinan be rita acara ke S atgas PTKIB k abup atenlkota asal, dengan tembusan ke Satgas TK- PTKI B dan atau ke Satgas PTKIB Provinsi. ,
Penempatan Kembali TKIBIPMBS: TKIB yang ingin kembali beke�a ke Malaysia dan atau negara tujuan lainnya, difasilitasi oleh Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) atau Balai Pelayanan Penemp atan dan Perl in dung an TKI (BP3TKI) at au Dinas Tenaga Ke�a setempat. 2) Bag i TKIBIPMBS yang memenuhi persyaratan, diberikan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN}, dan disalurkan kepada PPTKIS untuk diproses penempatannya ke luar negeri sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku . 3) Dengan rek omen dasi dari BP3TKI dan atau Dinas Tenag a Ke�a setempat, TKIBIPMBS diberikan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) u ntuk pen gu ru san paspomya. 4 ) TKIBIPMBS diberangkatkan oleh PPTKIS sebagai TKI yang be rku ali tas da n me menu hi p ersy aratan 5) P4TKI , BP3TKI dan Dinas Tenaga Ke�a setempat memantau proses penempatan kembali TKIBIPMBS, memb u at laporan dan menyampaikan ke Satgas PTKIB setempat untuk diteruskan ke Satgas PTKIB Propinsi dan satgas TK-PTKIB, serta ke Perwakilan Rl negara tujuan . 6) TKIBIPMBS yang tidak berkeinginan dan atau tidak memenuhi persyaratan untu k ditempatkan kembali menjadi TKI berkualitas dan memenuhi persayaratan , oleh Tim Pelaksana Penempatan Kembali TKIB, tanggung jawab penanganannya diserahkan kepada Satgas PTKIB.
1}
.
TKIBIPMBS yang mengalaml Masalah Kesehatan : 1) Setibanya di entry point, TKIBIPMBS dapat memeriksakan kesehatannya di poliklinik KKP setempat. 2) Berdasarkan pemeri ks aan di Poliklinik KKP, b agi TKIB/PMBS yang memerlukan tindak lanjut, dapat dirujuk ke RS Rujukan yang telah ditetapkan .
14
3)
Dalam k e adaan ko ndisi pasie n memerlukan tindakan m edis u n t u k life saving ( pen yelamatan n yawa) segera namun R S R uju ka n yan g dite tapkan sulit un tu k d ic apai , maka pasien dapat dirujuk ke RS terdekat.
TKIB/PMBS yang Menlnggal Dunia:
1)
2)
3) 4) 5)
c.
TKIB yang meningg al dunia saat berada di entry point, dan atau selama berada di pena m pu ngan, d i lap ork an kep ada Kepolisian dan Dinas Kepend udu k an dan Catalan Sipil, dan jen azah nya dibawa ke rumah sakit u ntuk divisum dan disimpan u ntu k be be rapa waktu . Pengambilan identitas diri jenazah TKI/P M BS (foto, sidik j ari ) dan identitas serta infonnasi lainnya dari ternan-ternan almarhum/almarhumah TKIB . Menginfonnasikan identitas almarhum/almarhumah TKIBIPMBS k e daerah asalnya dengan tembusan ke Satgas PTKIB Provinsi, kabupaten/kota dan Satgas TK-PTKIB. Jika alamat almarhum/almarhumah TKIB di daerah sudah diketahui, jenazah dikirimkan ke keluarganya di daerah asal u ntuk dikebumikan. Jika alamat almarhum/almarhumah TKIB di daerah asal tidak ditemukan, jenazah dapat dipertimbangkan untuk dikebu mikan di pe nna kaman daerah entry point. ·
Pen e rlmaa n dl Daerah Transit
1)
2)
3) 4) 5)
6)
Daerah transit dap at berstatus sebagai ibukota provinsi dan atau ibukota kabupatenlkota. Dalam hal tidak ada Satgas P T KIB di daerah transit, maka Dinas Sosial beke�asama deng an Dinas Tenaga Ke�a dan Transmigrasi dan BP3TKI, menyelenggarakan pemulangan TKIBIPMBS di wilayahnya. Penerimaan dan pemeriksaan manifes dan berita acara penyerahan TKIB/ PMBS kepada perusahaan pengangkutan dari Satgas PTKIB daerah entry point, dan atau dari Perwakilan Rl di Malaysia. Penerimaan TKIBIPMBS dari pe ru sa h aan pengangkutan yang dituangkan dalam berita acara penerimaan. Pendataan TK I BIP M BS yang datang di tempat transit, u ntuk diperiksa silang dengan data dan informasi yang dikirim oleh Posko/Satgas PTKIB entry point dan atau dari Perwakilan Rl di M alaysia . Pemb eri an layanan penampungan, p e rm akana n , kes eha ta n d a n ke amanan kepada TKI BIPMBS transit yang harus menunggu pemulangannya ke daerah asalnya. Pem berian layanan kesehatan di daera h trans it dapat dilakukan oleh petugas KKP dan apabila tindakan tidak dapat dilakukan di KKP setempat dan atau di transito, maka pasien dapat dirujuk ke Puskesmas terdekat dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.
Pemulangan TKIBIPM B S ke Provi ns l dan atau Kabupaten/Kota Lain:
1)
2)
TKIBIPMBS yang ingin pulang ke daerah asalnya di provinsi dan atau kabupatenlkota yang berbeda, diberikan bantuan transportasi dan bantuan pennakanan selama dalam pe�alanan dan atau di penampungan sampai ke provinsi asalnya. Pemberian perlindungan dan pengamanan kepada TKIBIPMBS selama di daerah transit dan sewaktu menuj u ke sarana transportasi sampai keberangkatannya menuju tujuan.
15
3)
4)
Manifes TKIB/PMBS yang pulang, dikomunikasikan dan dikirimkan ke Satgas PTKI B provinsi dan kabupaten/kota asal , dengan tembusan ke Satgas TK PTKI B. Satgas PTKIB daerah transit membuat berita acara penyerahan TKIB/PMBS kepada perusahaan pengangkutan, mengkomunikasikan dan mengirimkan salinan berita acara ke Satgas PTKIB pelabuhan dan atau daerah tujuan, dan ke Satgas PTKIB provinsi dan kabupaten/kota asal, dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB. Berita Acara sebagaimana tertera pada Panduan Pelaksanaan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIBS) dan Ke l uarganya Deportasi dari Malaysia, terlampir.
Pemulangan TKIBIPMBS ke Provlnsl dan atau Kabupaten/Kota setempat:
1)
2) 3)
TKIB/PMBS yang ingin pulang ke daerah asalnya di provinsi dan atau kabupaten/kota yang sama dengan daerah transit, diberikan bantuan transportasi dan bantuan permakanan selama dalam pe�alanan sampai ke kabupatenlkota dan atau ke daerah asalnya dengan dikoordinasikan kepada Polisi setempat untuk diterbitkan Surat Jalan. Selanjutnya menjadi tugas dan kewajiban kabupatenlkota dan atau Pemeritah Daerah yang bersangkutan untuk memulangkan TKIB sampai ke daerah asalnya. Manifes TKIBIPMBS yang pulang, dikomunikasikan dan dikirimkan ke Satgas PTKIB kabupatenlkota asal, dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB, dan atau ke Satgas PTKIB Provinsi. Satgas PTKIB daerah transit membuat berita acara pen yerahan TKIBIPMBS kepada perusahaan pengangkutan, mengkomunikasikan dan mengirimkan salinan berita acara ke Satgas PTKIB kabupatenlkota asal, dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB, dan atau ke Satgas PTKIB Provinsi. Berita Acara sebagaimana tertera pada Panduan Pelaksanaan Pe mulangan Peke�a Migran Indonesia Bermasalah (PMIBS) dan Keluarganya Deportasi dari Malaysia, tertampir.
TKIBIPMBS yang Meninggal Dunia:
1)
2) 3)
4) 5) 6) d.
TKIB/PMBS yang meninggal dunia saat berada d i daerah transit, d an atau selama berada di penampungan, dilaporkan kepada Kepolisian, dan jenazahnya dibawa ke rumah sakit untuk divisum dan disimpan untu k beberapa waktu. Pengambilan identitas diri jenazah TKIB/PMBS (foto, sidik jari) dan identitas serta informasi lainnya dari ternan-ternan almarhum/almarhumah TKIB/PMBS. Menginformasikan identitas almarhum/almarhumah TKIB ke daerah asalnya dengan tembusan ke Satgas PTKIB Provinsi, kabupatenlkota dan Satg as TK PTKIB. Jika alamat almarhum/almarhumah TKIB/PMBS di daerah sudah diketahui, jenazah dikirimkan ke keluarg an ya di daerah asal untuk dikebumikan. Jika alamat almarhum/almarhumah TKIB/PMBS di daerah asal tidak ditemukan, jenazah dapat dipertimbangkan untuk dikebumikan di pemakaman d aerah transit. Petugas atau PPTKIS melaporkan kematian TKIB/PMBS ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
Penerlmaan dl Provinsi Asal
1)
Provinsi asal dapat sekaligus be rfungsi sebagai daerah entry point dan atau daerah transit. Dalam hal belum ada S atgas PTKIB, maka Dinas S os ia l
16
2)
3) 4) 5)
be ke� a s am a dengan Dinas Ten aga Ke�a dan Transmigrasi dan BP3TKI, menyelenggarakan pemulangan TKI B/PM BS di wilayah nya. Penerimaan dan pemeriksaan manifes dan berita acara penyerahan TKIB/PMBS kepada perusahaan pen ga n g kut an dari Sa tgas PTKIB daerah entry point, dan atau dari daerah transit, d an a t a u dari Perwakilan Rl di
M alaysia. Penerimaan TKIB/PMBS dari perusahaan pengangkutan yang dituangkan dalam berita acara penerimaan. Pendataan TKIB/PMBS yang datang di provinsi asal, untuk diperiksa silang de ngan data dan informasi yang dikirim oleh Posko/Satgas PTKIB entry point, dan atau daerah transit, dan atau dari Perwakilan Rl di Malaysia. Pemberian layanan penampungan, permakanan, kesehatan dan keamanan kepada TKIBIPMBS transit yang harus menunggu pemulangannya ke daerah asalnya.
Pemulangan TKIB/PMBS ke Provlnsi dan atau Kabupaten/Kota Lain: 1)
2) 3)
4)
TKIBIPMBS yang ingin pulang ke daerah asalnya di provinsi dan atau kebupatenlkota yang berbeda, diberikan bantuan transportasi dan bantuan pennakanan selama dalam pe�alanan sampai ke provinsi dan atau kabupaten/kota asalnya. Pemberian per1indu ngan dan pengamanan kepada TKIB/PMBS selama di provinsi asal dan sewaktu menuju ke sarana transportasi sampai keberangkatannya menuju tujuan. Manifes TKIBIPMBS yang pulang, dikomunikasikan dan dikirimkan ke Satgas PTKIB provinsi dan kabupatenl1
Pemulangan TKIB/PMBS ke Provinsi Setempat:
1)
2)
3)
TKIB/PMBS yang ingi n pulang ke daerah asalnya di provrnsr yang bersangkutan , diberikan bantuan transport as i dan bantuan permakanan selama dalam pe�alanan sampai ke kabupaten/kota asalnya. Selanjutnya menjadi tugas dan kewajiban kabupaten/kota yang bersangkutan untuk memulangkan TKIBIPMBS sampai ke daerah asalnya. Manifes TKIBIPMBS yang pulang, dikomunikasikan dan dikirimkan ke Satgas PTKIB kabupatenlkota asal, dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB. Satgas PTKIB provinsi asal membuat berita acara penyerahan TKIBIPMBS kepada perusahaan pengangkutan, mengkomunikasikan dan mengirimkan salinan berita acara ke Satgas PTKIB kabupaten/kota asal, dengan tembusan ke Satgas TK-PTKIB. Berita Acara sebagaimana tertera pada Panduan Pelaksanaan Pemulangan Peke�a Migran Indonesia Bennasalah (PMIBS) dan Keluarganya Deportasi dari Malaysia, ter1ampir.
TKIB/PMBS yang Menlnggal Dunia:
1) 2)
TKIB/PMBS yang meninggal dunia saat berada d i provinsi asal, dilaporkan kepada Kepolisian, dan jenazahnya dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Pengambilan identitas diri jenazah TKIB/PMBS (foto, sidik jari) dan identitas serta informasi lainnya dari teman-teman almarhum/almarhumah TKIBIPMBS.
17
3) 4)
5) 6) e.
Menginforrnasikan identitas almarhum/almarhumah TKIB/PMBS ke daerah asalnya dengan tembusan ke Satgas PTKIB kabupaten/kota dan Satgas TK PTKIB. Ji ka alamat almarhum/almarhumah TKI B/P M BS di daerah sudah diketahui, jenazah dikirimkan ke keluarganya di daerah asal un tu k dikebumikan. Jika alamat almarhum/almarhumah TKIB/PMBS di daerah asal tidak ditemukan , jenazah dapat di pert imbangkan untuk di kebu mik an di permakaman provinsi asal. Petugas m elapork an kematian TKIB/PMBS ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Si pil se tempat
Penerlmaan dl Kabupaten/Kota Asal.
1)
Kabupaten/Kota asal dapat sekaligus berfungsi sebagai daerah entry point dan atau daerah transit. Dalam hal belum ada Satgas PTKIB, maka Dinas Sosial beke�asama dengan Dinas Tenaga Ke�a dan Transmigrasi dan BP3TKI, menyeleng garakan pemulangan TKIBIPMBS di wilayahnya Pendataan TKIB/PMBS yang d atang di Kabupaten/Kota asal, dilakukan untuk pemeriksaan s ilan g d en gan data dan informasi yang dikirim oleh Posko/Satgas PTKIB entry point, dan atau daerah transit, dan atau Provinsi asal, dan atau dari PeJWakilan Rl di Malaysia. TKIBIPMBS melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN). M engisi Formulir Biodata (F1 -0 1 ) bagi TKIBIPMBS yang belum memiliki Nomor lnduk Kependudukan (NIK) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang bersangkutan . .
2)
3) 4)
.
5)
Pemulangan TKIBIPMBS ke kabupatenlkota setempat:
1) 2) 3)
TKIBIPMBS yang in gin pulang ke daerah asalnya d i desalkelurahan, diberikan bantuan transportasi dan bantuan perrnakanan selama dalam pe�alanan sampai ke daerah asalnya. Manifes TKIB/PMBS yang pulang, dikomunikasikan dan dikirimkan ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan asal, dengan tembusan ke Satgas PTKIB provinsi. Satgas PTKIB kabupaten/kota asal membuat berita acara penyerahan TKIB/ PMBS kepada perusahaan pengangkutan, mengkomunikasikan dan mengirimkan salinan berita acara ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan asal, dengan tembusan ke Satgas PTKIB provinsi.
Penempatan Kembali TKIBIPMBS:
Bagi mantan TKIB/PMBS yang telah menjadi pe nduduk desa/kelurahan, yang ingin kembali bek�a ke Malaysia dan atau negara tujuan lainnya, mengikuti prosedur dan peraturan peru ndang undangan yang berlaku -
.
TKIBIPMBS yang Menlnggal Dunla:
1)
2)
TKIB/PMBS yan g meninggal dunia saat berada di kabupatenlkota asal, dilaporkan kepada Kepolisian, dan jenazahnya dibawa ke rumah sakit untuk divisum dan disimpa n untuk beberapa waktu . Pengambilan identitas diri jenazah TKIB/PMBS (toto, sidik ja ri) dan identitas serta informasi lainnya dari ternan-ternan almarhum/almarhumah TKIB/PMBS.
18
3) 4) 5)
6) f.
Menginformasikan identitas almarhum/almarhumah TKI B/PMBS ke daerah asa l ny a d e n g an tembusan ke Satgas PTKIB provinsi dan Satgas TK-PTKIB. Jika alamat almarhum/almarhumah TKIB/PMBS di daerah s u dah diketahui, jenazah dikinmkan kekeluarganya di daerah asal untuk dikebumikan. Jika alamat almarhum/almarhumah TKIB/PMBS di d aerah asal tidak ditemukan , j enazah dapat dipertimbangkan untuk dikebumikan di permakaman kabupatenlkota asal. Petugas melaporkan kematian TKI B/PMBS ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
Penerlmaan dl Desa/Kelurahan Asal.
1) 2)
Mantan TKIB/PMBS rnelapor ke Desa dengan rnenyerahkan Surat Keterangan Datang dan Luar Negen (SKDLN) ke Kepala Desa/Lurah . Petugas registrasi Desa/Kelurahan mencatat rnatan TKIB/PMBS tersebut dalarn BIP (Buku lnduk Penduduk) dan BMP (Buku Mutasi Penduduk).
TKIBIPMBS yang Menlnggal Dunla:
1)
2) 3)
4) 5)
6) g.
TKIB/PMBS yang meninggal dunia saat berada di desa/kelurahan asal, dilaporkan kepada Polmas (Perpolisian Masyarakat), dan jenazahnya dibawa ke rurnah sakit untuk divisurn dan disirnpan untuk beberapa waktu. Pengarnbilan identitas din jenazah TKIB/PMBS (foto, sidik jari) dan identitas serta infonnasi lainnya dari ternan-ternan alrnarhum/alrnarhurnah TKIBIPMBS. Menginformasikan identitas alrnarhurn/almarhurnah TKIBIPMBS ke dusun/ Rukun Warga/Rukun Tetangga/ternpat tinggal asalnya dengan ternbusan ke Satgas PTKIB kabupatenlkota. Jika alamat almarhurn/almarhumah TKIB/PMBS di dusun/Rukun Warga/Rukun Tetangga/tempat tinggal asalnya sudah diketahui, jenazah dikirimkan ke keluarganya untuk dikebumikan. Jika alamat almarhum/almarhumah TKIB/PMBS di dusun/Rukun Warga/Rukun Tetangga/tempat tinggal asalnya tidak ditemukan, jenazah dapat dipertimbangkan untuk dikebumikan di p emaka man desalkelurahan asal. Petugas mel ap orkan kematian TKIB/PMBS ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
Pemblnaan dan Pemberclayaan
1)
2) 3)
4)
Satgas PTKIB kabupaten/kota rnelalui Dinas Tenaga Ke�a dan atau Dinas Sosial dan atau Dinas Pemberdayaan Perernpuan melakukan identifikasi kebutuhan pernbinaan dan pemberdayaan pada rnantan TKIBIPMBS dan calon TKI/PM yang ada di kelurahan/desa setempat. Satgas PTKIB kabupaten/kota mensosialisasikan kepada mantan TKIBIPMBS, calon TKI/PM dan masyarakat luas bagairnana cara dan persyaratan yang diperlukan untuk menjadi TKI dan peke�a rnigran yang legal di luar negeri. Mantan TKIB/PMBS yang ingin kernbali menjadi TKI, difasilitasi untuk menyelesaikan dokurnen pe�alanan dan izin ke�a beke�asarna dengan PPTKIS yang kompeten . Mantan TKIB/PMBS yang ingin menetap di desa/kelurahan asalnya, dibenkan pendidikan life-skill sesuai dengan potensinya, dan diberikan pendampingan agar berhasil dalam membangun dan mengembangkan usahanya.
19
5)
C.
Polmas (Perpolisian Masyarakat) di desa/kelurahan s etem pat me mbe rikan perli nd u ngan dan pengawasan, agar mantan TKIB/PMBS dan calon TKI/PM terh i ndar dari calo-calo tenaga kerja yang tidak bertanggung j awab.
Penganggaran
TKIB dan atau PMBS adalah masalah n asi onal se hi ngg a m enjadi tangg ung jawab Pemerintah Pusat untuk me nang aninya beke�asama dengan Pemerintah Daerah dan P e rwakila n Rl di luar negeri. Sehubungan dengan itu, dilakukan pembagian tugas penganggaran sebagai berikut:
1.
Layanan kepada TKIB dan PMBS termasuk yang meninggal dunia, selama di luar negeri sampai ke daerah entry point di Indonesia, menjadi tanggung jawab Perwakilan Rl dengan penganggaran dari APBN Kementerian Luar Negeri, dan atau dari sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Layanan permakanan, kebutuhan perempuan dan anak, penampungan dan transportasi bagi TKIB dan PMBS termasuk yang meninggal dunia, sejak dari daerah entry point sampai ke provinsi daerah asal, menjadi tanggung jawab Satgas PTKIB Daerah dengan penganggaran dari APBN Kementerian S os i al 3. Layanan kes ehatan bagi TKIB dan PMBS sejak dari daerah entry point, daerah transit, sampai ke p rovi ns i (kabupatenlkota) daerah asal, menjadi tanggung jawab Kantor Kesehatan Pelabuhan dan jika diperlukan dapat dirujuk ke RS Rujukan yang telah ditunjuk menjadi tanggung jawab Diijen Pelayanan Medik Dasar, dengan penganggaran dari APBN Kementerian Kesehatan. 4. Operasional Satgas PTKIB di daerah didukung penganggaran dari APBN Kementerian Dalam Negeri dan atau dari APBD Daerah yang bersangkutan . 5 . Layanan permakanan di penampungan, kebutuhan perempuan dan anak, penampungan dan transportasi serta layanan kesehatan bagi TKIB dan PMBS termasuk yang meninggal dunia, sejak dari provinsi asal sampai ke desa asal, menjadi tanggung jawab Satgas PTKIB Daerah atau instansi yang mengurusi masalah sosial, dengan penganggaran dari APBD Daerah yang bersangkutan. 6. Op erasion a l TK-PTKIB, Satgas dan Sekretariat TK-PTKIB Pusat didukung peng angga ra n dari APBN Kementerian Koo rdi n ator Bi d ang Kesejahteraan Ra kyat dan atau dari APBN Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 7. P en yiapa n paspor d an d okum en lainnya untuk pemutihan TKIB dan PMBS, serta perbantuan pejabat imigrasi di Perwakilan Rl , menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal lmigrasi dengan penganggaran dari APBN Kementerian Hukum dan HAM. 8. Pengamanan serta inisiasi dan pengembangan Polmas (Perpolisian Masyarakat) terutama di daerah perbatasan RI-Malaysia menjadi tanggung jawab Kepolisian Daerah setempat dengan penganggaran dari APBN Mabes POLRI. 9. Layanan kepada TKIB dan PMBS yang akan kembali menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan, menjadi tanggung jawab P4TKI dan atau BP3TKI dan atau instansi ketenagake�aan daerah, dengan penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. .
·
Dalam rangka penanganan TKIBIPMBS pemutihan dan yang dideportasi Pemerintah Malaysia pada tahun be�alan apabila dirasa tidak mencukupi, akan dilakukan penajaman kembali alokasi penganggaran di Kementerian/Lembaga disesuaikan dengan perkembangan yang te�adi dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan tambahan anggaran yang diperlukan melalui APBN-P.
20
D.
P e ng e n d a l i an dan Pengawasan
d imak s ud k a n ag ar p e l aksa n a a n pemutihan dan pe mu l ang an TKIB/PMBS dari Malaysia, serta penempatannya kembali menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyarata n , dapat berlangsung dengan selamat dan bermartabat. Pengendalian
dan
pengawasan
Untuk itu diperlukan adanya sistem pencatatan dan pelapo ran yang komprehensif sehingga tiap-tiap Posko/Satgas PTKIB baik di tingkat nasional, entry point, transit, provinsi dan kabupaten/kota asal dapat terhubung dan dapat saling berkomunikasi dengan baik, termasuk dengan sistem pelaporan Perwakilan Rl di M alaysia. Dengan adanya komunikasi yang baik, berbagai penyimpangan yang te�adi akan segera terdeteksi sehingga dapat segera dikendalikan dan dicarikan jalan keluamya. Berbagai sarana komunikasi seperti telepon, handphone, fax dan internet dapat dipergunakan secara efektif dalam menyampaikan laporan sehingga tindakan turun Iangan dapat segera dilaksanakan sebelum permasalahan berkembang menjadi tak terkendalikan. Data pemutihan TKIB/PMBS yang penting diketahui adalah: (1) Jumlah TKIBIPMBS yang didaftarkan perusahaan atau majikan Malaysia ke Jabatan l migresen untuk mengetahui kebutuhan paspor R l (2) Jum l a h TKIB yang lolos verifikasi dan berhak mendapatkan pembaharuan paspor (3) Jumlah paspor yang diberikan kepada TKIBIPMBS. Data pemulangan TKIB/PMBS dari Malaysia yang penting diketahui adalah: (1) Data Kebe rangkatan TKIBIPMBS dari Malaysia (2) Data Kedatangan TKIBIPMBS ke Wilayah Indonesia melalui Entry Point, dan (3) Data TKIBIPMBS yang pulang ke daerah asalnya . Untuk mempersiapkan penampungan , permakanan, kebutuhan layanan kesehatan dan transportasi juga perlu diketahui jumlah TKIB/PMBS yang berada di tempat penampungan, berapa lama, jumlah TKIBIPMBS yang sakit dan atau meninggal, serta jumlah TKIBIPMBS yang memerlukan bantuan transportasi untuk pulang ke daerah asalnya. Data penempatan kembali TKIBIPMBS menjadi TKI yang berkualitas dan memen uhi persyaratan yang penting diketahui adalah: ( 1 ) Jumlah TKIB/PMBS yang dHempatkan kembali ke luar negeri melalui daerah entry point (2) Jumlah TKIB/PMBS yang ditempatkan kembali ke luar negeri melalui daerah asal. 1.
2.
3.
4.
Berbagai data tersebut di atas dapat diperoleh dari: Data pemutihan TKIB/PMBS di M a l aysia , dan data pemberangkatan TKIBIPMBS dari exit point Mala ys ia , diperoleh dari KBRI Kualalumpur dan atau dari Perwa kilan Rl di d a e ra h exit p o int yang bersangkutan. Data Kedatangan TKIB/PMBS ke Wilayah Indonesia melalui En try Point, diperoleh dari Pos/Kantor lmigrasi di: Pos Pemeriksaan Lintas Batas {Entikong), Pelabuhan taut {Belawan, Sumatera Utara; Tanjungbalai Karimun, Tanjung Pinang, Batam, Kepulauan Riau; Nunukan, Kalimantan Timur; Pare-pare, Sulawesi Selatan) dan bandar udara {Polonia, Medan; Soekamo-Hatta, Jakarta; Ahmad Yani, Semarang; dan Juanda, Surabaya). Data TKIB/PMBS yang ditampung dan menginap di rumah penampungan sementara, TKIBIPMBS yang memperoleh bantuan permakanan dan bantuan layanan kesehatan, dan atau yang meninggal dunia, diperoleh dari Satgas/Posko PTKIB entry point, transit, provinsi, kabupatenlkota asal, up. Dinas Sosial dan atau Dinas N akertrans dan atau Dinas Kesehatan. Bagi TKIBIPMBS yang sakit dan meninggal di luar n egeri , dapat diketahui dari Perwakilan Rl. Data TKIB/PMBS yang telah sampai di daerah asalnya dapat diperoleh dari Pasko/ Satgas PTKIB kabupatenlkota asal up. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
21
5. Data
TKIB/PMBS yang telah ditempatkan kembali menjad i TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan dapat d iperoleh dari P4TKI, BP3TKI dan atau Dinas Nakertrans dan atau Satgas PTKIB setempat.
Pengendalian dan pengawasan di samping dilaksanakan dengan menggunakan keluaran dari sistem pelaporan, juga perlu diperkuat dengan melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan secara berkala, sejak kegiatan persiapan, pemutihan di Malaysia, dan pemberangkatan TKIB/PMBS dari Malaysia sampai kepada kedatangannya di entry point, transit dan daerah asal di Indonesia, termasuk pada kegiatan pembinaan dan pemberdayaan mantan TKIB/PMBS di tempat tinggalnya masing-masing . Pengendalian dan pengawasan dilakukan secara sektoral dan be�enjang, namun dalam situasi dan kondisi yang mendesak, Satgas TK-PTKIB dapat melakukan pengendalian dan pengawasan secara lintas sektoral dan by-pass, namun harus segera melaporkan tindakan turun tangan yang diambil kepada sektor/pemerintah daerah yang bertanggung jawab.
22
BAB III PEM BAGIAN TUGAS
Agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas TK-PTKIB, diperlukan adanya pembagian tugas dengan sebesar-besamya mengaitkan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam TK-PTKIB. A.
Pemutihan dan Pemulangan TKIB/PMBS dari Malaysia
1.
2. 3.
4.
5.
6. 7.
Satgas TK-PTKIB Pusat mengkoordinasikan pemulangan TKIBIPMBS secara keseluruhan, selama pemutihan TKIB/PMBS di Malaysia, bila ada TKI yang dideportasi dan harus dipulangkan maka sejak pemberangkatan TKIB/ PMBS dari Malaysia sampai ke daerah asalnya masing-masing di Indonesia, serta penempatannya kembali menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan. Perwakilan Rl di Malaysia mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pemutihan TKIB/ PMBS di Malaysia. Satgas TK-PTKIB Provinsi En try Point mengkoordinasikan pemulangan TKIB/PMBS sejak masuk di entry point, ke daerah transit (di wilayahnya) sampai pemberangkatan ke kapal/kendaraan lainnya dengan tujuan provinsi daerah asal . Satgas TK-PTKIB Kabupaten/Kota Entry Point mengkoordinasikan penerimaan TKIB/ PMBS dari Malaysia dan pemulangannya ke daerah transit, atau ke provinsi daerah asal; serta penempatannya kembali menjadi TKI berkualitas dan memenuhi persyaratan beke�a sama dengan P4TKI dan atau BP3TKI dan atau instansi ketenagake�aan setempat. Posko/Satgas TK-PTKIB di Entry Point mengkoordinasikan unsur-unsur instansi sektoral dalam penerimaan TKIBIPMBS dari Malaysia dan pemulangannya langsung ke daerah asal, daerah transit, atau ke provinsi daerah asal. Satgas TK-PTKIB Propinsi Asal mengkoordinasikan pemulangan TKIBIPMBS sejak kedatangan di ibukota provinsi, ke daerah transit (di wilayahnya) sampai ke kabupaten/kota daerah asal. Satgas TK-PTKIB Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pemulangan TKIB/PMBS sejak kedatangan di kabupatenlkota asal sampai ke tempat tinggalnya di kelurahan/desa asal, serta penempatan kembali TKIB/PMBS menjadi TKI berkualitas dan memenuhi persyaratan beke�a sama dengan P4 TKI dan atau BP3TKI dan atau lnstansi ketenagake�aan setempat.
Penugasan anggota Satgas TK-PTKIB disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut: 1 . Kementerian Koordinator Bidang Kesra mengkoordinasikan secara keseluruhan penyelenggaraan dan penganggaran pemutihan dan pemulangan TKIBIPMBS dari Malaysia dan mempersiapkannya kembali menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan . Kementerian Koordinator Bidang Kesra mengintegrasikan berbagai data dan informasi pemutihan dan pemulangan TKIBIPMBS dari Malaysia yang berasal dari Perwakilan Rl di Malaysia, dari sektor-sektor pusat maupun dari Posko/Satgas TK PTKIB Daerah. 2. Kementerian Luar Negeri up. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Diijen Protokol dan Konsuler membina hubungan dengan Pemerintah Malaysia untuk memberikan jaminan perlindungan kepada TKIB/PMBS sesuai dengan kaidah hukum intemasional yang
23
3.
4.
5.
6.
7.
8.
berlaku. Kementerian Luar N eg e ri juga mengkoordinasikan kelancaran pendataan dan kemudahan layanan pemutihan TKIB/PMBS di Malaysia, serta memfasilitasi pembangunan sistem informasi pemutihan dan pemulangan TKIB/PMBS, pertukaran data dan informasi antara Perwakilan Rl dengan S a tg as TK-PTKIB . Perwakilan Rl d i Malaysia bertanggungjawab atas : sosia l isasi kebijakan pemutihan serta Operasi Nyah dan Operasi Bersepadu Pemerintah Malaysia kepada masyarakat Indonesia di Malaysia, pendataan , verifikasi dan kemudahan layanan penerbitan paspor untuk pemutihan TKIB/PMBS, pendataan dan kemudahan layanan penerbitan SPLP untuk TKIB/PMBS deportasi, serta pemberian penampungan sementara, permakanan, lay a nan kesehatan dan pertindungan bagi WN I atau TKIB/PMBS yang meme�ukan. Perwakilan Rl juga berkewajiban untuk membina hubungan dengan Pemerintah Malaysia up. lnstansi berwenan g untuk memberikan jaminan keamanan pada TKIB/ PMBS agar terhindar dari tindak pemerasan atau kekerasan, serta ke�asama pendataan keberangk atan TKIB/PMBS dart port-port exit point di Malaysia. Perwakilan Rl melalui Pelayanan Warga (Citizen Setvice) melakukan pendataan permasalahan TKIB/PMBS termasuk hak-hak gaji/upah dan hak-hak sebagai tenaga ke�a lainnya serta melakukan pembelaan dan advokasi penyelesaian masalahnya. Kementerian Hukum dan HAM up. Ditjen lmigrasi menyediakan paspor dan dukungan personil untuk pemutihan TKIB/PMBS di M alaysia, mengkoordinasikan pendataan TKIB/PMBS dari sejak pemberangkatan di port-port exit point di Malaysia dan penerimaan TKIB/PMBS di port-port entry point di wilayah Indonesia, baik yang melalui darat, laut m aupun udara dan mengkomunikasikannya dengan Satgas TK-PTKIB. Direktorat Jenderal Hukum Umum bekerjasama dengan Kementerian Keuangan mengupayakan agar pemberian dokumen kepada TKIB/PMBS tidak memberatkan bagi yang bersangkutan. Kemente ri a n Sosial up. Direktorat Bantuan Sosial Karban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Diijen Bantuan dan Jaminan Sosial, mengkoordinasikan bantuan perm akanan , kepertuan perempuan dan anak, serta transportasi bagi TKIB/PMBS deportasi dari daerah entry point ke provinsi daerah asal dan mengkoordinasikan penangana n TKIB/PMBS yang meninggal dunia . Kementerian Dalam Negeri mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan serta operasional dan penganggaran Satgas PTKIB Daerah dan bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota menyelenggarakan pembinaan penertiban administrasi ke pendudukan mantan TKIB/PMBS di daera h as al. Kementerian Kesehatan mengkoordinasikan laya n an kesehatan kepada TKIB/PMBS melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di d aerah entry point, dan rujukan ke ru mah sakit bagi TKIB/PMBS yang memertukan. KKP juga bertugas melakukan pengamatan penyakit menular dan potensial wabah, penyehatan lingkungan dan pemberantasan vektor penular penyakit baik di tenipat penampungan, transito maupun di wilayah pelabuhan atau bandar udara dan Pas Lintas Batas Darat (PLBD).. Kementerian Kesehatan menetapkan RS Rujukan untuk layanan kesehatan TKIB/PMBS, dan menyediakan pembiayaan di RS tersebut. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl beke�asama dengan Kementerian Luar Negeri, mengkoordinasikan penyempumaan MoU ketenagaakerjaan RI-Malaysia agar lebih seimbang dan adil bagi pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indonesia, serta penetapan berbagai kebijakan tentang penempatan dan perlindungan tenaga k�a di dalam dan di luar negeri yang secara bertahap menghapus peluang terjadinya TKIB/PMBS.
24
9.
1 0.
11.
1 2.
1 3.
14.
1 5.
16.
B.
BNP2TKI beke�asama d en g an Pemerintah Mala ysia , Kementerian Luar N eg eri , Di tje n Adminduk Kementerian Dalam Negeri, Ditjen lm i g rasi Kementerian Hukum d an HAM , Kementerian Sosial, serta Dinas Tenaga Kerj a/l nstit u si Sosial Propinsi dan K abupate n /Kota , men g k oordi n asi kan p e nyel en gg a raa n penempatan kembali TKIB/PMBS menjadi TKI yang berkualitas da n m e m e n u h i pe rs y aratan . SATGAS PTKIB setempat menerima TKI B/PMBS d eportas i dari Malaysia, Tim Pelaksana Penempatan Kembali TKIB, menerima TKIBIPMBS deportasi dari Ma l ays i a, serta melakukan pendataan, dari hasil pendataan tersebut bagi yang berkei ng in an untuk kembali ke daerah asal, penanganannya menjadi tanggung jawab Satgas PTKI B setempat, sedangkan bagi yang ingin mengikuti pemrosesan penempatan kembali TKIBIPMBS menjadi TKI berkualitas, diserahkan dan menjadi tanggung jawab Tim Pelaksana Penempatan Kembali TK I BIP M BS { BNP2TK I ). BP3TKI di daerah entry point, beke�asama dengan Satgas PTKIB setempat, melakukan pendataan permasalahan TKIB/PMBS termasuk hak-hak g aji/upa h dan hak-hak sebagai tenaga ke�a lainnya, dan mengupayakan pembelaan serta advokasi pe n yel es a i an masalahnya. Kementerian Keu an gan up. D itj e n An gg aran d a n Ditj e n Perbendaharaan meng koordinasikan penyediaan anggaran operasional TK-PTKI B dan S atgas PTKI B Daerah, serta memberikan arahan dan petu nj uk se hing ga Satgas PTKIB Dae rah tidak terhambat operasionalnya karen a keterbatasan APBD dan hambatan masalah prosedur keuangan lainnya. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan beke�asama dengan Kementerian Tenaga Ke�a dan Kementerian Sosial memantau penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan spesi fik TKIBIPMBS perempuan dan anak, serta dalam pembelaan dan advokasi hak-hak perempuan dan anak. Mabes POLRI meng koo rd inasika n jajaran POLRI di wi l ayah/daera h untuk melakukan pengamanan kepada TKIB/PMBS selama proses pen ampungan dan pemulangan ke daerah asalnya. Mabes POLRI m e l aksanaka n penegakan hukum terhadap kejahatan/pelanggaran yang teijadi selama proses pemulangan TKIBIPMBS sesuai dengan hukum dan HAM , serta membe rd ayaka n Perpolisian Masyarakat (Polmas) di desalkelurahan dalam memberikan pe rlind ung an d an pen gawasan s erta pemberdayaan T K I BIPM B S . M abes TN I bekeijasama dengan Kementerian Perhubungan dan Mabes TN I AL mengkoo rd inasik an duk u n gan tra n spo rt asi pe m u l ang an TKIB/PMBS dari M al aysi a , ji ka sewaktu-waktu d iperluk an . Di tingkat Daerah, operasiona lisas i tugas d an fung s i sektoral anggota Satgas PTKIB , dilaksanakan oleh Din as-d i n as Pemeri ntah Dae rah ( Provin si, Kab u pate n/Kota) yang mempunyai hubu ngan teknis dengan sektor-sektor Pusat yang bersangkutan.
Monitoring dan Evaluasi
lndikator Kineija tentang pemutihan dan pemulangan TKIB/PMBS dari Malaysia terdiri dari indikator input (masukan), proses, output (kelua ran ) , outcomes (hasil), dan benefit (manfaat). Pada tingkat operasion a l di lapan g an, monitoring dan evaluasi input, proses dan output pe ntin g un tuk dilakukan . N amun pada tingkat nasional, capaian hasil dan manfaat program dinilai tepat untuk dipe rg u n akan sebagai indikator capaian kineija Satgas TK-PTKIB dalam menyelenggarakan t u gasn ya .
25
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
l ndi ka to r ya ng pe rlu dikumpulkan: Jumlah TKIB/PMBS yang diputihkan d i Malaysia.
Jumlah TKIB/PMBS yang masuk entry point d i wilayah Indonesia. Jumlah TKIBIPMBS yang mendapat Jayanan permaka n an dan transportasi ke daerah asalnya. Jumlah TKIB/PMBS yan g mengalami masalah kesehatan baik di transito, KKP maupun RS Rujukan . Jumlah sepuluh penyakit terbanyak di KKP, transite dan di RS Rujukan . Jumlah TKIB/PMBS yang meninggal dunia. Jumlah TKIBIPMBS yang ditempatkan kembali menjadi TKI berkualitas dan memenuhi persyaratan . Jumlah TKIBIPMBS yang mendapat pembinaan dan pemberdayaan di daerah asalnya.
Data indikator tersebut di atas dapat diperoleh dari KBRI dan dari Satgas PTKIB Daerah. Laporan-laporan dari LSM nasional dan intemasional, serta o rganisasi Jainnya dapat d ijadikan sebagai pembanding dalam evaluasi program.
26
BAB IV PENUTUP
Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Rl No. 1 06 Tahun 2004 tentang TK PTKIB, pemulangan TKIBIPMBS dari Malaysia harus dilaksanakan secara bennartabat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Juklak Penanganan Pemulangan TKIB dari Malaysia ini dimaksudkan agar dapat memenuhi arahan Keputusan Presiden Rl tersebut dalam implementasinya di lapangan Juklak ini mengatur secara umum pembagian tugas antar instansi yang terkait karena secara teknis setiap instansi sektoral telah memiliki panduan dan atau petunjuk teknis dan standar operasional prosedur di sektomya masing-masing . .
lmplementasi penanganan dan pemulangan TKIBIPMBS dari Malaysia dalam era otonomi daerah, h aruslah dilihat sebagai bentuk kewajiban dan partisipasi daerah dalam menyelesaikan masalah nasional. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Daerah up. Satgas PTKIB Daerah dalam memberikan layanan kepada TKIBIPMBS tidak membedakan antara yang berasal dari daerahnya sendiri maupun yang berasal dari daerah lain . Dalam h ubungan ini, Pemerintah Pusat mengupayakan tersedianya anggaran nasional yang memadai untuk mendukung penyelesaian masalah nasional ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membantu pe�uangan kita semua.
Jakarta,
Januari 201 1
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris TK-PTKI B.
27
NOMOR KONTAK SATGAS TK·PTKIB
Sentral Telepon Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
(02 1 ) 345 9444 (Hunting)
Sekretaris Kemenko Kesra
TIF: (021 ) 385 7034.
Kepala Biro lntormasi dan Persidangan , Kemenko Kesra
T: (02 1 ) 348 32544.
Stat Ahli Menko Kesra Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM
T: (021 ) 345 9449.
Stat Ahli Menko Kesra Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Negara
T: (021 ) 348 34702.
Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kemenko Kesra
T/F: (02 1 ) 345 3246;
Asdep Urusan Kesempatan Ke�a Perempuan dan Ekonomi Keluarga,
T/F: (02 1 ) 345 3246;
Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Ditjen Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri
T : (021 ) 381 31 52; F: (02 1 ) 381 3 1 86; HP: 0821 1 2450500 (Tatang 8 Razak); HP: 081 2 89363949 (Edy Wardoyo)
Sekretariat Satgas TK-PTKIB, Kemenko Kesra
TIF:
Direktur Perlindungan Sosial KTK dan PM, Diijen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial
TIF: (021 ) 31 4 4322; HP : 081 1 1 828n (Akitah); H P : 081 5 805684 1 (Emka) ; H P : 081 3 80703670 (Agustinus); H P : 081 5 1 620663 (Aiek).
Direktur Penempatan Tenaga Ke�a Luar Negeri, Ditjen Binapenta, Kementerian Tenaga Ke�a dan Transmigrasi
T : (021 ) 522 91 24; HP: 081 3 1 1 392574 (Roosetyawati) ; HP: 0858 85599324 (Hadi); HP: 081 5 8872957 (Siti Rochimah) .
Direktur Dokumen Pe�alanan , Visa dan Fasilitas Keimigrasian , Diijen lmigrasi, Kementerian Hukum dan HAM
T : (021 ) 522 4658; HP: 081 2 1 81 80333 (Budi S) HP: 081 3 1 0926294 (Amirullah).
Direktur Pemberdayaan dan Pengamanan , BNP2TKI
HP : 081 1 1 88091 0 (Lisna Pulungan); HP : 081 1 1 30488 (Budiman Pasaribu) ; HP : 081 3 1 8535838 (Khusno).
Direktur Tramtib & Linmas, Diijen PUM, Kementerian Dalam Negeri
T : (021 ) 31 5 71 73; F: (021 ) 391 71 89; HP :081 2 1 064 1 02 ( Nelson Simanjuntak); H P : 0856 59928950 (Nine).
Kemenko Kesra
(021 ) 345 3246; H P : 081 7 75981 0 (Tri Rahayu); H P : 081 3 1 4592920 (Moon Cahyani); HP :081 70429893 (Hestiana Endriantari).
28
Direktur Pendaftaran Penduduk, Ditjen Adminduk, Kementerian Dalam N egeri
T: (02 1 ) 794 97 25; F: (0 2 1 ) 794 9782;
Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
T/ F: (02 1 ) 522 2430 / 529 02046 dan T : (02 1 ) 520 3830; F: (02 1 ) 527 3351 ; HP : 08 1 8 0792 7700 (dr. Cut Putri); HP : 081 5 883031 0 (dr. Elida Marpaung).
Dit. Sepi m -Kesma, Ditjen PP-PL, Subdit Kesehatan Matra, Kementerian Kesehatan
T/F: (021 ) 421 5573; HP: 081 1 902378 (dr. Lucky); HP: 081 1 502830 (dr. Lilik Banonah Rivai).
Asdep Perlindungan Perempuan, KNPP.
T/F: (021 ) 344 2032; HP: 081 1 829448 (Syafrudd i n ) ; HP: 0852 1 401 1 1 42 ( N iken Widyastu ti).
Perwira Pembantu Utama IV, CPS, Mabes TNI
F: (02 1 ) 8459 5007.
Direktorat Sabhara Baharkam, Mabes POLRI
T: (02 1 ) 720 3 1 83; F: (021 ) 720 7277; HP: 081 3 1 961 8858 (AKBP Syahfur) .
SATGAS PTKIB DAERAH:
Satgas PTKIB Medan, Prov. Sumatera Utara. Satgas PTKIB Belawan, Prov. Sumate ra Uta ra. Satgas PTKIB Tanj ung Pinang , Prov. Kep u l auan Riau .
F
:
(06 1 ) 451 231 5;
081 3 97262667 ( M ari a n , Disnakertrans). T : (061 ) 8 4 76657; H P : 081 2 6032206 (Purwati); HP: 081 2 6032206 (Sumadi M uhtar). T/F: (0771 ) 2 1 034 (Ass I Setdako Tj. Pinang), HP:
T : (077 1 ) 31 7037; HP: 081 2 7070549 (Wan Ardiansyah) HP: 081 2 7001 9444 (Ema).
Satgas PTKI B Batam, Prov. Kepulauan Riau ,
T : (0778) 464 091 ;
Satgas PTKIB Tanjungbalai Karimun, P rov. Kepulauan Riau
T: (0777) 326 29 6 ; HP: 081 2 7081 600 (Drs. Chaidir Anwar, Ass I TP); HP: 081 3 6479781 5 (R i a).
Satgas PTKIB Pontianak, Prov. Kalimantan Barat
T/F: (0561 ) 71 0766; 71 0564; HP: 081 2 1 8858309 (Rajali Samsi ) ; HP: 081 3 450961 42 (Zul); HP: 081 1 5681 44 (Kri stofel de Haan, BP2TKI).
Posko PTKIB Entikong , Kab. S an ggau , Prov. Kalimantan Barat.
HP: 081 3 45374823 (Yul Hifni, Sutarwan, Posko); T/F: (0564) 31 1 86 (Yudhi Pinem, Kapolsek Entikong); HP: 08 1 2 5729537 (Yohanes Ontot, Camat Entikong) �
Satgas PTKIB Kota Tarakan (back-up), Prov. Kalimantan Timur
F : (0778) 464 073 (Dinas Sosial dan Tenaga Ke�a. Batam). HP: 08 1 2 70920020 (Miftahur Ashar) Pos Pengaduan: PO Box 1 89, Batam Center.
T : (055 1 ) 21 329, 34499, F: (055 1 ) 34499; HP: 081 1 596655 (Drs. Zaini M, Ka. Kantor Tenaga Ke�a)
29
Satgas PTKIB Kab. Nunukan , Prov. Kalimantan Timur.
. T : (0556) 24354, HP: 08 1 1 536733 (Kasmir Foret, Wabup. Nunukan) ; HP: 08 1 3 4 6467077; 08 1 1 501 09 1 (Syahrial, Disnakertrans); HP: 081 6 292981 (Edy S, BP3TKI).
Satgas PTKIB Kota Pare-pare, Prov. Sulawesi Selatan.
T : (042 1 ) 21 559, F: (042 1 ) 22073; HP: 081 3 5541 5 1 2 1 (Amir).
Satgas PTKIB Tanjung Priok, Jakarta, Prov. DKI Jakarta.
HP: 081 2 9892664 (Syawaluddin).
Satgas PTKIB Tanjung Emas, Semarang, Prov. Jawa Tengah
T : (024) 831 1 7 1 3, F : (024) 831 1 7 1 1 ; HP: 081 5 650381 0 (Achmad Azis); HP: 0856 641 787899 (Hari Bagiyo).
Satgas PTKIB Tanjung Perak, Surabaya, Prov. Jawa Timur
T : (031 ) 829 0005, 829 2996, 829 7 997, 828 261 2, 829 2648, F: (03 1 ) 828 0254; HP: 081 3 3097822 1 (Bambang Sutaryo); HP: 081 3 3038491 8 (Mastur).
Satgas PTKIB Mataram, Prov. NTB
T : (370) 643 1 27 HP: 081 8 368536 (Rana) HP: 081 1 3900 1 4 (Sri Wilujeng/Luluk)
30
PA N D U A N
P E LA KSAN AAN PfM U LA N GA N P E K E RJ A M I G RA N I N D O N E S IA B E R M ASALAH S O S I A L
{ P M I BS )
DAN
K E L U A RGA N YA D E P O RTASI M A LAYSIA
D E PARTE M E N SOSIAL RI
D I R E KTO RAT J E N D E RA L B A NTUAN DAN J A M I N A N SOSIAL
D I R E KTORAT BANTUAN S OSIAL KO RBAN TI N DAK K.E K E RASAN DAN P E K E RJ A M I G RAN TA H U N 2 0 0 8
BAB I PENDAH U LUAN
A.
LATAR BELAKANG Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 106 Ta hun 2004 tentang Tim Koord i nasi Pemu l a nga n Tenaga Kerja Indonesia bermasalah da n keluarga nya dari Malaysia, Depa rtemen Sosial RI yang terga bung dalam unsur Satuan Tugas (SATGAS) pusat memiliki ta nggung jawab dalam pemulangan dan permakanan . Secara kuantitatif pekerja migran bermasalah dan keluarganya ya ng telah dipulangka n oleh De partemen Sosi al RI melalui beberapa Deba rkasl , dua tah u n terakhir masih menunj u kkan jumlah ya ng relatif ti nggl . Pada Tahun 2007 sebanya k 3 6 . 3 1 5 ora ng dan ta hun 2008 sebanyak 3 6 .679 orang . Mengamati tinggl nya j umlah pekerja mlgran tersebut dapat kita predlksi kan bahwa pada saat pem ulanga n dan pem berian permakanan yang dilaksana ka n oleh SATGAS aka n menemui permasalahan yang cukup kompleks sehi ngga memerl uka n penanga nan yang lebi h seri us. Berdasarka n hal tersebut maka d i perlukan panduan yang dapat dijadikan acuan oleh petugas SATGAS untu k berkoordi nasi kepada i nstansi terkait yang bekerja , sehi ngga di peroleh kesatua n pa ndang, piki r dan kesatuan tlndak da l a m pen i ngkata n ba ntuan sosi al pem ulangan dan permakana n bagi PMIBS.
B.
Tujua n 1 . Umum
Di perolehnya suatu acuan bagl SATGAS dalam rangka memberikan bantuan sosial beru pa pemulanga n dan permakanan bagi pekerja migran bermasalah dan kel ua rga nya deportasl Malaysia. 2 . Khusus
a. Terselengga ra nya bantuan pemu l a ngan dan permakanan dl Debarkasl dan tempat penampungan sementara b. Tercipta nya rasa a man bagi pekerja migran selama berada dl penampu ngan dan perjalanan ke Provinsi asa l c. Terwujud nya data dan dokumentasi kegiatan bantuan pemulangan dan perm a ka n a n bag i PMIBS
1
C.
Batasa n Pengertia n 1.
Debarkasi ada lah suatu
kepada Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sosial dan keluarganya d i tempat tempat yang
menjadi
wahana
perlindu nga n
keti baa n/kedata ngan ( di Dalam Negeri) .
D.
2.
Emba rkasi ada lah suatu tempat yang menjadi wahana perl i nd u ngan kepada PMIBS dan keluarganya di tem pat pemberangkatan (di Negara Malaysia)
3.
Pekerja Migran I ndonesia Bermasalah Sosia l adalah pekerja m igra n yang mengalami masalah sosial baik dalam bentuk ti ndak kekerasa n, keterlanta ran, mengalami disharmoni sosial karena ketidak-mampuan menyesua i kan diri di tempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, mengalami kesenjangan sosial sehingga mengaki batka n fLi ngsi sosialnya tergangg u .
4.
Tem pat Penampungan adalah wahana yan g diselenggaraka n untuk memberikan layanan perl indungan kepada Pekerja Migra n Indonesia Bermasalah Sosial dan kel uarganya dari Ma laysia yang tidak dapat langsung di berangkatkan ke Provi nsi asa l diharuska n transit terlebih dahulu
Landasan
H ukum
1.
U ndang - Undang No. 39 Ta hun 2004 tenta ng Penempatan dan Perl i n d u ngan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lem ba ra n Negara Rl. Tahun 2004 Nomor 1 33 Tambahan Lemba ra n Negara R1 Nomor 4445
2.
U ndang - Undang No 1 1 Ta hun 2009 tenta ng Keseja hteraan Sosial
3.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi,Kewena ngan Susunan Organisasl dan Tata Kerja Departemen.
4.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusa n Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.
5.
Keppres 106 Tah u n 2004 tentang Tim Koordinasi pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Kel uarganya (TK-PTKIB) .
6.
Peratura n Menteri Sosial RI, Nomor 82/HUK/2005 Tenta ng Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosia l .
2
BAB II PRINSI P DASAR BANTUAN SOSIAL P E M U LANGAN DAN PERMAKANAN BAGI PEKERJA M IGRAN I N DON ESIA BERMASALAH SOSIAL
A.
TEPAT SASARAN
Sasaran ba ntuan sosial adalah PMIBS dan keluarganya deportasi dari Malaysia dengan kriteria sebagal berikut: Pekerja Migran ya ng deportasi dari Malaysia tidak mempunyai dokumen 1. resml; Pekerja Migran yang deportasi dari Malaysia karena penyalahgunaan 2. paspor; Pekerja Migran yang dideportasl dari Malaysia karena masuk ke 3. Malaysia melalui jal ur-jalur tikus dan tidak dilengkapi dengan dokumen Tenaga Kerja yang legal . Pekerja Migran yang masih berada di Dalam Negeri khususnya di titik 4. Embarkasi, berupaya memasuki wilayah Negara Malaysia secara ilegal dan dirazia oleh petugas Pekerja Migran yang awalnya legal menjadi ilegal dikarenakan 5. perpindahan kerja yang tidak tercatat oleh perusahaan penyalur ataupun d i perusahaan tempat PM bekerja sebelumnya .
B.
T E PAT TUJ UAN .
A.
B.
C.
Tujuan pem u langan adalah dari debarkasi ke provi nsi asal, selanjutnya dari provinsi asal ke daerah tujuan menjadi ta nggung jawab Pemerintah Provinsi/Kab/ Kota . SATGAS Debarkasi di perbatasan Negara Malaysia dapat memula ngkan PMIBS ke daerah kab/kota terdekat dengan pertimbangan daerah Kab/Kota dimaksud merupakan tempat tinggal yang bersangkuta n .
TEPAT BANTUAN
Bantuan sosial bag i PMIBS dan keluarganya deportasi Malaysia yang diberikan Departemen Sos i a l RI sesuai dengan ketentuan yang ada melingkupi aspek pemulangan dan permakanan.
3
BAB III PENANGANAN P E M U LA NGAN DAN PE RMAKANAN P M I BS DAN KELUARGANYA
A.
Pekerja
M ig ra n I ndonesia
selama d i Debarkasi 1.
Bermasa lah S os i al dan Keluarganya
SATG AS
debarkasi di perbatasan Negara Ma laysia, memberikan pelaya na n bantuan sosial bagi PMIBS dan kel uarga nya deportasl M alaysia setelah menerima surat Manives dari Kantor Perwakllan 1 tentang adanya pekerja Konsulat Jendera l I Imigrasi nega ra tujuan migra n bermasalah dan kel ua rganya di Malaysia yang memerlukan upaya pemulangan ke Provi nsi asal . S u rat dimaksud diterima oleh Ketua SATGAS debarkasi ditindaklanjuti 2. dengan meng koordinasi kan penanganan lebih lanj ut dengan Tim SATGAS Penanganan tahap awal oleh SATGAS pada saat kedatangan PMIBS 3. adalah Pendataaan Pemberlan bantuan permakanan sebanyak 3 x sehari. 4. Penampunga n bag i yang menunggu jadwal pemulangan 5. 6. Bantuan Perl indungan Sosial Bagi PMIBS dan Keluarganya yang m e n gala m l sakit selama berada dl 7. pelabuhan maupun penampungan, SATGAS berkoordinasi dengan unsur kesehatan dan dapat melakukan ruju ka n ke Rumah sakit yang diteta pkan oleh Depkes dan segala sesuatunya yang terkait dengan pem biayaan menjadi tanggung jawab dari unsur kesehatan/RS rujuka n dan ata u Depa rtemen Kesehatan . 8. PMIBS dan keluarganya selama berada di wilayah pelabuhan dan menderita sa kit SATGAS mengkoordinasikan dengan Pasko Kesehatan dan a pabila memerlukan rujukan maka Pasko Kesehatan merujuk ke Rumah Sakit. 9. Setelah pasienlklien rujukan dinyatakan sehat dan pasien memerlukan fasllitas pemulangan ke Provinsl asal maka Rumah Sakit mengkoordinasikan ke SATGAS debarkasl. 10. SATGAS siap m emberikan pelayanan transportasl kepada PMIBS dan keluarganya yang memerlukan fasllitas lanjutan menuju provinsl asal de ng a n mengkoordi nasikan ke PT PELNI/Perum DAMRI/Pengusaha transportasi berbadan hukum yang telah melalul perikatan kerja sama dengan Departemen Soslai/SATGAS Debarkasi . 1 1 . Pada saat PM IBS dan keluarganya akan di pulangkan, Ketua SATGAS mengirimkan surat ke ketua SATGAS debarkasi daerah tujuan dan ke Insta nsi Sosial Provi nsi/Kab/Kota .
4
B.
M ig ra n Indo nesia Pekerj a selama d i perjala na n
Bermasa lah Sosial d a n Keluarganya
Pe l a ya n a n tra n s po rtasi yang diberika n oleh Perum DAM RI I PT. PELNI I Pe n gusa ha transportasi berbadan hukum lainnya yang te la h m e l alu i
pe rika ta n ke rj a sa m a d e n ga n Depa rtem e n Sosia iiSATG AS
de nga n prosedur
sebagai berikut:
2.
SATGAS d e ba rka s i menyera h ka n PMIBS dan keluarganya kepada PT PELNI/Perum Da m ri i Pen g u sa h a t ran sportas i la i n nya yang telah m e laksa n aka n perikatan kerja sama d e n g a n Departemen Soslal RI/Satga s de b a r kas i Pe n ye ra h a n pada buti r 1 dengan m e kan i s m e Berita Aca ra sera h
3.
terima. Sel a m a berada d i perjalanan peng usa ha
1.
4.
transportasi waj i b memberi ka n p e rl i n d u nga n sosial dan permaka nan kepada PMIBS d a n kelu arga nya Apabila ada Pekerja Migran dan Keluarganya dengan a la sa n tertentu turun ditenga h pe rj a l a n a n maka ya n g bersangkutan d i wajibka n me n a nd a ta n g a n i surat pernyataan berani menanggung segala resiko yang ti mbul a kibat dari keputusa nnya tersebut dan surat dimaksud d iketa h ui oleh p e rwa ki l an petugas Perum DAMRII PT. PELNII pe n g u s a ha transportasi lainnya, d i mana PMIBS tersebut d iturunkan. Surat pe rnyata a n p a da butir 4 di l a p o rka n oleh Perum DamriiPT. Pelni kepa d a SATGAS peng i rim d a n ata u SATGASIInsta nsi terkait di daerah ·
5.
6.
tujua n . Sesa m pa i provi nsi tujuan, Perum DAM RI / N a h kod a Kapal ( PT PELNI)I Pen g usa h a transportasi lain nya yang telah melaksanaka n perikatan kerja sa m a dengan Departemen Sosial RI/Satgas debarkasi m el a p orka n tugas pengang kuta n nya kepada SATGAS setempat.
5
BAB IV PEN DATAAN PEKERJA MIGRAN I N DON ESIA BERMASALAH SOSIAL
(PMIBS) DAN KELUARGANYA
Pendataan keda ta ng a n Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Soslal (PMIBS} mel iputi :
na ma , jenis
kelamin,
umur, daerah tujuan
Kabupaten, Kecamatan , Desa/ RT/RW)
pemulangan
(Provlnsl,
Pendataa n :
A.
Kapal da ta n g/tiba di Pelabuhan, tim bergerak memperslapkan dirt, plntu rua ng kh usus untuk ked atan g an Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sosial (PMIBS) dibuka dan petugas SATGAS mengumumkan agar penumpang Deportasi Ma laysia memasuki ruang kedatangan .
Provi n sl .
B.
PMIBS di kelompokkan menurut asal
C.
Para PMIBS di foto untuk dijadikan dokumentasi .
D.
Dil a njutkan kegiatan pendataan (form terlampir)
E.
Selesai di data diberikan Tiket Bus ses uai dengan tujuan Provinsl asal. Bagi PMIBS yang tidak da pat langsung dibera n g katka n mereka diberikan Tiket menuju ke penampungan .
F.
Sebel u m naik Bus para PMIBS dihitung kembali dan di cek dengan data yang sudah direkap sesuai dengan provi n si tujuan I penam pungan.
G.
Penyerahan PMIBS dari SATGAS ke operator angkutan melalui mekanlsme Berita Acara serah terima.
H.
Hasil pendataan PMIBS ditandatangani oleh SATGAS da n dilaporkan kepada Ketua SATGAS.
6
BAB Y
EVALUASI DAN P E LAPORAN
A.
EVALUASI
Untuk mengetahui sejauh mana keterpaduan program yang sinergl dari instansi terkait yang tergabung dalam SATGAS/POSKO Pem ulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sosial dan Keluarganya deportasi Ma laysia.
B.
SATGAS 1 . Mengetahui
faktor
kendala
dan
penduku ng
pada
tataran
teknis
pemberian bantuan sosial pemulangan dan permakanan.
2. Mengetahui hasil keglatan dan kinerja petugas sebagai bahan pembuatan kebijaka n .
C.
PELAPORAN
1.
Maksud a . Untuk mengi nformasikan sejauh mana perkemba nga n pelaksanaan bantuan pemulanga n pekerja migran bermasalah dan kel ua rganya . b. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan petugas SATGAS da lam mengimplementasikan tugas-tugas di lapangan
2.
Pelaksa naan pelaporan SATGAS/Instansi terkait melaporkan proses bantuan
pemulangan
pekerja migran bermasalah dan keluarganya kepada Direktur Bantuan Sosial Karban Tindak Kekerasa n dan Pekerja Migran yang dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi dengan tembusan kepada Instansl terkait.
7
BAB VI PENUTU P
Tersusunnya buku Instansl
terkalt
berma nfaat bagi petugas SATGAS/ dan masyarakat untuk mewujudkan
Panduan ini, kiranya da pat maupun
ORSOS/LSM
pelayanan yang pri ma kepada PMIBS/TKIB dan keluarganya deportasi Malaysia.
8
LAMPI RAN Contoh
Berita Aca ra Form
:
1
:
BERITA ACAAA SEAAH TERIMA PENGANGKUTAN PEKERJA MIGRAN I N DONESIA BERMASALAH SOSIAL DAN KELUARGANYA DEPORTASI MALAYSIA DARI . . . . . . . . KEPADA . . . .
Berdasarkan : Surat Perjanjian Kerjasama a ntara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dengan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . .. Nomor : . . . . . . . . . . N om or
.
:
...
..
. . . . .
. . .
. .
.
.
.
.
.
....... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Tanggal . . . . . . . .
.
.
..
....
.
.........
Pada hari ini . . . ta n ggal . . . . . . bulan . . . . . . tahun . . . . . . . . . . . , kami yang bertanda tangan di bawah lnl : .
1.
.
Nama NIP
Jabatan Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2.
Nama NIP
Jabatan Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Pihak Pertama m en yerah ka n ke pada Pihak Kedua PMIBS dan Kel uarganya dari Malaysia melalui menuju ................ menggunakan jenis angkutan . . . . . . . . . . . . , ...... .... ............ sebanyak . . . . . . . orang terdiri d a ri La ki . perempuan . . . . . . . anak . . . . . . . . bay i . . .
.
..
. .
....
. . . . .
Oem ikian Berita Acara Sera h Terima ini dibuat, untuk dapat dlpergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
Ya n g Menerima.
Yang Menyerahkan
.......... ........................ .......
. ..................................... .
9
,....
MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA
r+
DIPA DIT BS KTK DAN PM
SK. DIR BS KTX DAN F M SEtAKU PPK TENTAt«; BANTUAN SOSIAL PERMAKANAN DAN PEMULANGAN SURAT PEJANJIAN PEKERJA MIGRAN KERJASAMA BERMASAI.AH DAN DIR BS Kl1( f.+ KELUARGANYA DAN PM DAR! MAlAYSIA. SElAKU PPK PENETAPAN : -DEBARKASI -INDEK PERMAKANAN DAN lRANSPORTASI
PElAKSANA SATGAS .... PEMUI.AN004 DEBARKASI f-+ DARI DAN KE PElABUHAN
PEtAKSANA PEMUlNQN
� �n �� PERUM �
10
WARU� PENYEDIA PERMAKANAN
DAMRI
Lt LAliT ANTAR PULAU
DOKUMEN DAN KELENGKAPAN UNTUK PENGGANTIAN BIAYA A.
PERMAKANAN
1.
Surat pengantar dari pejabat yang berwenang/ ketua s atg a s I posko pemulangan Surat pengangkatan satgas/ posko pemulangan terbaru (sk) S ura t p e rj a nji a n k e rja s ama antara Direktur Bansos KTK dan PM selaku PPK dengan Ketua satgas atau posko pemulangan Menggunakan j a sa rumah makan/ warteg (bukan catering) Surat pe�anjian kerjasama antara SATGAS dengan pe nyedi a perm aka nan lndek biaya makan 1 (satu) orang untuk 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari Daftar nama dan a l a m at pekeija migran bermasalah dan keluarganya (by name by address) perkedatangan
2. 3.
4. s.
s.
1.
11
B.
PEMULANGAN 1. Surat Pengantar dan pejabat yang berwenang/ ketua SATGAS/POSKO pemulangan. 2 SK pengangkatan SATGAS/Posko pemulangan terbaru 3 Surat pe8anjian ke8asama antara Direktur Bansos KTK dan PM selaku PPK dengan Ketua SATGAS / POSKO Pemulangan/ PT. PELNI/PERUM DAMRI 4. Su rat pe8anjian ke8asa ma antara Ketua SATGAS/POSKO pemulangan d engan pelaksana pemulangan darat dan laut 5 Transportasi laut dari entry point ke pelabuhan terdekat asal peke8a migran bermasalah dan keluarganya (tarif kelas ekonomi/ tatami berdasarkan SK Menteri Perhubungan) 6. Diluar jalur PELNI tarif ditentukan oleh operator disyahkan oleh pejabat yang berwenang {dilampirkan) 7. Tra nportasi darat dan dan ke pelabuhan (angkutan kota) tarif perorangan, berdasarkan SK Bupatl/Walikota setempat (dilam pirkka n) 8. Tidak menggunakan carteran/borongan 9. Transportasi antar kota antar provinsi (tarif kelas ekonomi berdasarkan SK Menteri Perhubungan ) 10. Didukung dengan ti ket dicantumkan harganya dan disusun berdasarkan nomor urut (kecuali angkutan kota) 11. Surat permi ntaa n pengangkutan disertai daftar n a ma da n tuj uan
12
1 2. Rekapitulasi bulanan j umlah yang diangkut (tujuan, harga tiket, besarnya RP.)
1 3.
Berita acara serah terima hasil peke�aan dari pelaksana pemulangan kepada SATGAS
1 4.
Kwitansilbukti pembayaran dari SATGAS ke pelaksana pemulangan berrneterai dan cap.
1 5.
Berita acara serah terima hasil peke�aan dari SATGAS kepada Direktur BS KTK dan PM
1 7.
Sural pernyataan dari peke�a migran bermasalah dan keluarga apabila turun ditengah pe�alanan
1 8.
Berita acara serah terima penumpang dari pelaksana pem ulangan kepada Dinas/ l nstansi Sosial/ SATGAS setempat
1 9.
Berita acara serah terima hasil peke�aan dari pelaksana pemulangan (PT. PELN I , PERUM DAMRI) kepada Direktur Bansos KTK dan PM selaku PPK
20.
Berita acara serah terima pembayaran dari Direktur Bansos KTK dan PM kepada PT.PELNI dan PERUM DAMRI bennaterai dan cap l nstitusi.
21.
Kwitansilbukti pem bayaran da ri Direktur Bansos KTK dan P M kepada pelaksana pemulangan (bermaterai dan cap PT. PELNI, PERUM DAMRI
22.
ManWest (Negara asal/ Kedubes, Konsul)
23.
Menggunakan nomor rekening atas nama SATGAS/POSKO Pemulangan/PT. PELNI/PE RUM DAMRI
24.
Mekanisme pembayaran LS
13
PA N D UA N P E M B E N TU KA N SATGAS T KI - B E RM ASALAH DAN KE LUARGANYA D E PO RTASI M A LAYSIA
D E PARTE M E N DALAM N EG E RI
DIREKTORAT l E N D E RAL P E M E RI N TA H U M U M Ta h u n 2008
SATUAN TUGAS TKI - B DAE RA H
A.
P E M B E NTU KAN SATGAS
Pemulangan tenaga kerja Indonesia bermasalah dan kel uarganya dari Malaysia (TKIB) diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab instansi Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masi ng-masing. Dalam pelaksanaannya, insta nsi Pemerintah dpat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang dipa ndang perlu. U ntuk mensi n kronka n dan mensi nergikan layanan yang di berika n kepada TKIB, di bentu k suatu wadah koordi nasi dimana secara nasional diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 106 Tahun 2004 tenta ng Tim Koordinasi Pemulanga n Tenaga Kerja Indonesia Bermasala h dan Kel uarganya dari Malaysia (TK-PTKIB). Namun demiklan, untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraaan tugas tersebut, Pemeri ntah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama menangani dan menanggulangi pemulangan para TKI-B dari Ma laysia. Menteri Dalam Negeri sebagai salah satu angga uta TK PTKIB sebagaimana diatur dalam Keppres No. 106 Tahun 2004 mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pemerintah daerah dalam penanganan dan pemu la ngan TKI-B dari Malaysia. Sebagai ti ndak lanjut Keputusan Presiden tersebut, maka untuk koordinasi penyelenggaraan layanan kepada TKIB didaerah, dilaksa nakan melalui Depa rtemen Da lam Negeri ya ng juga a nggota TK-PTKIB. Menteri Da lam Negeri melalui Radiogram No. 560/2909/SJ tanggal 29 Oktober 2004 telah meminta kepada Gubernur dan Bu pati/Walikota Daerah entry point, tra nsit dan daerah asal untuk membentuk Satgas seca ra li ntas sekto ra l dengan tugas operasional u ntuk menangani penerimaan dan pemulangan TKIB dari Malaysia, dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. 2.
Mengkoordinir tugas sektor secara terpadu; Melakuka n pendataan dan inventarisasi identitas para TKI-B;
3.
Mempersiapkan tem pat transit sementara;
4.
Mempersiapkan pelaya nan kesehatan ;
5. 6.
Mempersiapka n permaka nan, Memprioritaska n pelaya nan khusus kepada ka um wa nita dan anak;
7.
Mengkoordinir pengang kutan dan debarkasi ke daera h asal;
8.
Memelihara keterti ban dan keamanan para TKI-B selama berada di lokasi penampungan sementara;
9.
Melaporkan pela ksanaan tugas SATGAS kepada Menteri Dalam N egeri .
1
B.
SUSU NAN KEANGGOTAAN SATGAS
Untu k mendukung kelanca ran pelaksanaa n tugas Sa tg a s yang di bentuk di daerah, perl u me ll batkan pera n g kat daerah ya ng mem punyai korelasi dan saling berhu bungan a ntara satu unit kerja yang lain d i daerah. Keterli ba ta n sebagian besar un i t ke rj a daerah dalam penanganan dan p em u la n ga n TKI-8 d ari Malaysia, menjadi sal a h satu barometer bagl kepedulian nega ra te rh ad ap warganya . susunan organisasl SATGAS TKI-8 darl Malaysia, yang mempunyai tugas dalam penanga nan dan pe m ul a n ga n TKI-B darl Malaysia adala h : Adapun
N o.
1.
U N IT KERJA UTAMA
U N IT KERJA PEN D UKUNG
Dinas Tenaga Kerja/atau na ma lain .
Instansi vertikal ya ng ada d i da erah ya n g m em punya l ko re l asl la ngsung sepertl kantor Imlgrasl.
C.
2.
Di nas Sosial/atau nama lai n .
8 i ro/ 8agi a n Pe m be rda yaa n Perempuan.
3.
Dinas Kesehatan/atau nama_ lain.
Bada n Kesbang dan U n m as .
4.
Dinas Perh ubunga n .
5.
Dinas Kependudukan.
6.
Satuan Pol isi Pamong Praja.
7.
POLRI.
D U KU N GAN A N G GARAN SATGAS
Untuk mendukung operasional tugas Satgas di daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan a nggaran kepada Pemerintah Daerah. Dukungan anggaran ini diberi kan dalam bentuk bantuan dana operasional yaitu : piket petugas, makan konsumsi, transport, rapat, komunikasi dan honorarium.
2
KEM E N TERIAN DALAM N E G E R I RE P U B LI K I N D O N ES I A DIREKTO RAT J E N DERAL P E M E RI NTAHAN U M U M Jalan Kebon Sirih Nomor 3 1 Jakarta Pusat
KEPUTUSAN MENTERI DALAM N E G ERI NOMOR 562-1 243 TA H U N 20 1 0 T E N TAN G
. PEMBENTU KAN TIM FAS ILITAS I PENGUATAN S AT U A N TUGAS P E M U LA N G A N T EN AGA KERJA I N DONESIA BER MASALAH ( TKI-8 ) DARI MALAYS IA 01 LOKASI D EB A R KA S I DAN E M B A R KASI M E NTER! DALAM N E G E R I ,
Menimbang
a.
ba hwa d a lam ra n g k a pe m ulang a n Ten a g a Kerj a I n donesia 8erm a s a l a h (TKI - 8 )
d i lokasi debark a s i dan e m b a rkasi g u n a t e rci p t a n y a situa s i k e a m a na n yang kond u s if perlu d il a k u k a n fa silita s i p e n g u a ta n satg a s di d aerah loka s i d e b a rk a s i
dan embarkasi dalam pen a n g a nan tenaga kerja
I n d o n e s ia bermasala h ;
b.
b a hwa
u ntuk m e n d ukung k egia t a n fasilitasi penguatan
s a tg a s p e m u l a n g a n Ten a g a K erj a I nd onesia Bermasalah (TK I - 8 ) s e b a g a i m a na d i m a ksud p a d a h u ruf a , perlu
d ibentuk Tim F a s i l i t a s i penguata n s atg as pemulangan tsnaga kerja indonesia bermasalah yang d iteta pka� d e n g a n Kep utusan Menteri Da lam Negeri;
Mengingat
1.
U n d a ng-Undang N o m o r 1 7 Tah u n 2003 tentang Keuangan Nega ra (Lembara n Negara Republik I ndonesia Ta h u n 2003 No m o r 4 7 , Tambahan Lem b a ra n Negara Re p u b l ik I n d onesia Nomor 4286);
2.
1 ta h u n 2 004 tentang (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Le m b a ra n N e g a ra Republik I ndonesia Nomor 4 3 5 5) ;
3.
U n d a n g - U n d an g
Nomor
Perb e n d a h a ra a n
Neg a ra
U n d a ng-Undang
Nomor
10
Ta h u n
2004
tenta n
g
P embe ntuk an Peratu ra n Peru nd a n g - u n d a n g a n (Lembaran
Negara Republik I ndonesia Tah u n 2 004 Nomor 53, Tam b a h a n Lem baran Neg a ra Republik I n d onesia N o m o r 4389) ;
4.
U n d a n g-Undang Nomor 32 Tah u n 2004 tentang Pemerintahan Daera h (Lem baran Negara Republik I ndonesia Ta h u n 2004 Nomor 1 25, Tambahan Lembara n· Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebag aimana telah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerhitah P�ngganti U n d a n g-Undang N o m o r 3 Ta h u n 2005 tentang Perubahan Ata s U ndang-Undang Nomor 32 Ta h u n 2 0 04 tentang Undang-Undang menjad i Daera h Pemerinta han Tah u n 2005 esia n o nd I (Lem b a ra n Negara R e p u b lik Negara Lembaran n Republik Nomor 1 08 , Tambaha I n d onesia Nomor 4 548) ;
5.
Undang - U ndang N omor 4 5 Ta h u n 2 0 0 7 te n t a ng
Pendapatan
( Lembaran
dan Belanja Negara
Neg a ra
Republik
Nomor 1 33, Tam b a h a n Ind onesia Nomor 4778) ; 6.
Anggaran
Tahun Anggara n 2008
I ndonesia
Lem b a ra n
Tah u n
N eg a ra
2007
R ep u bl ik
Peraturan Pemerinta h Nomor 32 Tahun 2004 te n ta n g Pedoma n Satuan P o li s i P a m o n g P raj a ( L em b a ra n N e g a r a
Republik I n d one s ia Ta h u n 2004 Nomor 1 1 2 , tambahan Lemba ran Negara R ep ubli k Indonesia Nomor 4426) ;
·
7.
8.
9.
Kep utusan
Presiden
Nomor
42
Ta hun
2002
ten ta n g
Pedoman Pela k sanaan Angg a ra n Pendapatan dan· Belanja Negara (Lembaran Negara R e p u b li k Indonesia Ta h u n 2 002 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 1 2) sebagaimana telah d i u ba h dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahuh 2 004 tentang Perubahan atas Ke p ut u s an Presiden No. 42 Tah u n 2002 te n ta n g Pedom a n Pelaksa naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Neg a ra (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tah u n 2004 Nomor 92 , Tambahan Lemba ran N e g a ra Republik Indonesia N o m o r 44 1 8) ; K e p u t u sa n Pres iden Nomor 8 0 Ta h u n 2 0 0 3 tenta n g P e ruba h a n Ped o m a n P e l a k sana a n P e n gadaa ri b a ra n g/Jasa Pemerinta h ( L e m b a ra n Negara Re p ublik I ndonesia Ta h u n 2 0 0 3 , Nomor 1 2 0 , Ta m b a h a n Lem baran N e g a ra Rep u blik I nd o nesia Nomor 4330) sebaga imana telah diubah beberapa k al i , d i u ba h terakhir k a l i d engan Peratura n Pres iden Nomor 8 5 T a h u n 2006 tentarig Peruba h a n Keenam atas Keputu s a n Presiden N om o r 80 Ta h u n 2003 t e nta n g Pedoman Pelaksan a a n Pengadaan B a ra n g /Jasa Pemerinta h ; Keputusan Presiden Nomor 1 06 Ta h u n 2 004 te ntang Ti m Koordinasi . Pemulangan TKI B e nn as a la h da n Kel u a rga n n ya dari Ma l a ysia;
1 0 . P e nn e ndag ri N omor 3 Ta hu n 2 007 tenta ng Pedoman Pelaksa n a a n Angga ra n di Lingk u n g a n D e p a rte me n D a l a m N e g e ri . 1 1 . Permendagri Nomor 1 A Ta h u n 2 0 1 0 tent a n g Pedoman Pe laks a naa n Angga ra n d i L i n g k u n g a n Kementerian D alam N e g e ri . 1 2 . Keputusan M e n te ri Dalam Neg e ri N omor 1 30 Ta hun 2003 tentang O rganis a si dan Tata Kerja Departemen Dalam N ege ri ; M em pe rh ati k an
S u rat Keput usa n Kementerian Koordi nator Bidang Kesra · No. 05.A./KE P/M E N KO/KESRA/I/2009 ten t a n g Tim P eng a rah dan Tim Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan
M E M U T U S KA N Men etap kan
PE RTAMA
Mem bentuk Tim Fasilitasi penguatan s atgas pem ulangan Tenaga Ke�a I ndone s i a Bermasalah (TKI-8) d a ri M a l ay s i a di Jokasi debarkasi dan embarkasi , yang s e l a nj u t n ya d isebut Tim Fasilitasi Satgas TKJ-B , dengan s u s u nan k e ang g ot aa n sebag ai ma n a tercantum d a lam L am p i ra n Ke pu t u s a n i n i ;
Tim Fasilita s i Satgas TK I-8, s e b ag a i m a n a d i m a ks u d pada Diktum
K E D UA
PERTAMA mempunyai tugas :
·
'deng an
Mengkaj i
2.
penyelenggaraan ketentra man dan ketertiban u m u m d i lokasi deparkasi d a n embarkasi dalam pen a n g a n a n Te na g a K e rj a I ndonesia 8ennaslah (T K I - 8 ) : Ta h u n 20 1 0 , ya ng Membuat program yang berkelanj uta n
3.
4.
perma s a la h a n
berkaitan
1.
yang
timbul
di
berkaitan dengan TKI-8; . Menginventarisasi pe rk e m b anga n d i debarka s i dan · embarka s i tentang pemulangan TKI-8 dari Malays i a : Menyelenggarakan rapat y a n g berkaita n dengan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penyelenggaraan pemulanga n ·
5. 6.
TKI-B d a ri Malaysia; Melaporkan h a s i l pelaksanaan keg iatan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Pemerinta han U m u m ; D a lam melaksanakan tugasnya T i m Fasilitasi S atg a � T K I - 8 , bertangg ung jawab kepada Menteri Dalam N eg e ri cq . D i rekt u r J enderal Pemerintahan U m u m . ·
KETI GA
Tim Fasilitasi S atg a s TKI�8 d a la m melaks a n a k a n tugasnya s e s u a i ·
d en g a n sus u n a n keanggota a n , d e n g a n rincian : 1 . P e ng a ra h
2. Penanggu ngjawab 3. Koordinator 4. 5. 6. 7.
Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota
KEEMPAT
Tim Fasilitasi Satgas TKI-8, bertugas m u l a i b u l a n Agus�us Desember 20 1 0 .
KELIMA
Keputusan in i m u l a i b e rl a k u pad a ta n gg a l d iteta p ka n .
D i te t a p ka n d i J a k a rta
pada tanggal
· 1 Ag ustus 20 1 0
a . n . M E NT E R I DAlAM N E G ERI P it. D I R E KTUR J E N D ERAL P E M E R I NTAHAN U M U M .
.
. ", :
TEMBUSAN disa m paika n kepada Yth. : 1 . · Ba pak Menteri Oalam Neg eri , seba!;Jai laporan; . 2. Sekretaris ·Jenderal O epa rt em e n Dalam Negeri di Jakarta ; 3. lnspektur Jendera l Dep arte m e n Dalam Negeri di Jakarta ; 4. Sekretaris Dltjen Pemerlntahan Umum, Depdagri. 5. Ke p al a Bagian Ke ua n g an D i tje n Pemerintahan Umum, Depdagri; 6. Kepal a Bagian Perencanaan, Ditjen Pemerintahan Umum, Depdagri. 7. Yang bersangkutan . 9 . . Arsl p ·
·
s/d
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTE R ! DALAM NEGERI NOMOR TANGGAL S U S U N AN A N G G OTA T I M FAS I LI TAS I P E N G U ATAN SATGAS P E M U LA N G A N
TE N A G A K E RJA I N D O N ESIA B E R M A SALAH ( T K I -8 ) D A R I M ALAYSIA Dl LOKAS I DEBAR KASI DAN E M BARKASI - -�
NO 1. 2.
3. 4.
5.
6. 7. 8. 9.
1 0. 11.
1 2.
1 3.
14.
1 5.
1 6. 1 7. 1 8. 1 9.
20.
21 . 22.
23. 24. 25.
26.
------ - ·
p
Pit. Di�en Pemerintaha n Umum, De da�:iri Direktur Tramti b dan Linmas . Sekretaris Di rektorat Jenderal Pemerintah a n Umum Kasubdit Pencea ahan dan Pena nakalan Kasi Operasional PPNS Kasi Penceg a h a n d a n ���-�_a la n Wilaya h I - Pit. Kepala B ag i a n Keu �il.9��- ------ . Kepala B aQ i a n Perencar:! aan Kasubid Urusan Kesem pata n Kerj a Pere m p u a n Kemenko Kesra Asdep U ru s a n Kesem patan Kerj a Perempuan d a n Ekonomi Kel u a rga Kemenko Kesra Kas u bd it Pene_g_§lkan P e r_�!u ra n Perunda ng - u n d angan Kasi Penceg a h a n d a n Penangkalan Wilaya h I I KasubaQ Perundana-undang a n , Setdi�en P U M Kasubag A rsip d a n Eksped isi_, Setditjen P U M Suwono, S . Sos Bowo Presd ia ntomo, SH M . l b n u Athoi l l a h , MA P Nine l sn a e n i Ag ustine, SE P uspoyud o S ri H a ndayani, S . Sos Yulaefah , S E Syahril Ujung. S . Kom Sukamto Rastiana P u spitari n i , S H Asmari A. Hakam Z, S H Sunarto
_
__ ______ ____ _ _ - -- -- ---·-·-
-
__fen�rah Penanaa una i awab I- · · ---�oordinator Ketua · f- -·- ·----Wakil Ketua �----- - -�- --_ §. ��!�t a!.l �. Ang_99ta ·--�QQ.gS?�---�i1.9.9_ota _ __ _
---
-
-
--
- --
--------- - - - - ---- - - - -- --- - -- - - -------
--
--
.. _
.
-- --- ·
-
-
-
- --
·
--
-
-
-· ·
- - - -- - -- - - - - - · -
-
-
- ---
-
- - --
--
--
- - - - -- -
- -- - -
·
--
· -
---
-
-
-
__ ___ _
.
-
-
_ _ __ _ _ _ _
- _ ____
···-
_
·
-
··-
.
-· ·
--�Q9.9Q!� - - - - A nggota
-
··
-- - - - - - - - -· - · ·
---
· -- -
-
_ __ _ _ _ _
-
-
-
--
-·
:��-=:= �: � �:
- - ---- --·-- - - -
·
-
--
--
DALAM TIM
.
_
--
-
· · ·
K E D U D U KAN
NAMA/J A BATAN
·
·
·
··
·
· ·· · · - - -
···---
-
-
.
A n g_9.Q!_�-----
___
-- --�ota ----
-·
-
- -
___
���
Anggota Anggota Anaaota Anggota ---�nggota Ang_g_c;>ta --�nggota An�mota Anaaota Anaaota �r:!g_g_O t �
-- ---
-
- --· -
· ---· - · ·
_
.
... .
.
- -
______
--
-
·
---
Ditetapkan di Jakarta pada ta nggal a.n. MENTERI DALAM NEG�
RI
Pit. DIREKTU R JEN DERAL PEMERINTAHAN U IIII UM
�
4
.
KEMENTERIAN DALAM N EGERI REPUBLIK IN DONESIA KEPU'}fUSAN MENTER! DALAM NEGERI NOMOR 562-444
TAHUN 20 1 0
TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS ( SATGAS ) PENANGANAN TENAGA KERJA IN DON ESIA BERMASALAH ( PTKIB ) N UN U KAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR M ENTERI DALAM NEGERI, M en i m ba n g
a.
b a hwa d a l a m ra n g ka pe n a n g a n a n P e m u l a n g a n Te n a g a Ke rj a Ind o nes i a B e rm a s a l ah (TK I- B ) di l oka si debarkasi dan em barkasi Nunuka n guna terciptanya ke l a nca ra n d a l a m p e n e ri m a a n pelayanan, dan pen g a m a nan bagi para TKI-8 dari M a l a ys i a p e rl u bentuk Ti m Operasional Satgas Pe n a n g a n a n Te n aga Kerj a Indonesia Bermasalah (PTKIB) N u n u ka n Provinsi Ka l i m a n ta n Ti m u r; ,
b.
M en g i n g at
ba hwa untu k m e n d uku ng kelancara n d a l a m p e n a n g a n a n pe m u l a n g a n TKI-B dari M a l a ysi a se ba g a i m a n a dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Operasional Satgas Pena n g a n a n Tenaga Kerj a Indonesia Bermasa lah (PTKIB) N u nuka n Prov in s i K a l i m a ntan Ti m u r ya n g d i teta p ka n d e n g a n Keputusan M e nteri D a l a m Negeri;
Undan g - U n da n g Nomor 1 7 Ta h u n 2003 te n ta n g Keuangan N e g a ra ( Lem b a ra n Negara Republik Indonesia Ta h u n 2003 Nomor 47, Ta m ba h a n Lem baran Negara Republik Indonesia N o mor 4286); 2. U n da ng - Und a ng Nomor 1 ta h u n 2004 tentang Pe rben d a h a ra a n Negara (Lembarar. Negara Re pu bl i k Indonesia Ta hun 2004 Nomor 5, Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik I n do n es ia Nomor 43 5 5 ) ; 3 . U n d a n g - U n d a ng Nomor 1 0 Tah u n 2004 tentang Pem bentuka n Peratura n Perundang-undangan ( Le m b a ra n N eg ara R ep u b l i k 1.
4.
Indonesia Ta hun 2004 N o m o r 53, Ta m ba h a n Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; U n d a n g - U nd a n g Nomor 3 2 Ta h u n 2004 tenta n g Pemerinta h a n Daera h ( Le m b a ra n Negara Republik I n d o n e si a Ta h u n 2 004 Nomor 1 2 5, Ta m b a h a n L e mb a ra n N e g a ra Re p u bl i k I n donesia Nomor 4437) s e b ag a im a n a telah d i u b a h deng a n U n dang - U n d an g Nomor 8 Ta h u n 2005 tentang Pe n e ta p a n Peratu ra n P e m e ri n ta h Pengganti Undang Undang . N omor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas U n d a n g Un d a n g N o m o r 3 2 Ta hu n
2004
tentang Pem e ri ntahdn Daerah m e njadi
Undang-Undang (Lembara n Neg a ra Re p u b li k Indonesia Tahun 2005 N o m or 1 08, Ta m b ah a n Lem b a ra n Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5.
U n d a n g - U n da ng
Nomor
2009 tentang Anggaran Tahun Anggaran 2010 ( Lembaran Tah u n 20 1 0 Nomor 1 56, Tam ba h a n
47
Tahun
Pendapata n dan Bel anj a Nega ra
Negara Republik Indonesia Ne g a ra Republlk I nd o n e si a Nomor 5075) ;
Lembara n
6.
Peratura n Pe merintah N o m o r 6 Ta hun 20 1 0 tenta ng Pedoman Sa t ua n
Polisi P a m o n g Praja (Lem ba ra n Negara Repu b l i k Indonesia Tah u n
20 1 0 Nomor
N o m o r 9, tambahan
5094);
Le m b a ra n
N e g a ra
Re p u b l i k Indonesia
7.
8.
P e ra tu ra n Presiden Nomor 53 Ta h u n 2010 tentang P e r u b a h a n Kedua
atas Keputusan Preslden Nomor 42 Tahun 2002 tenta ng Pedoman
P e l a ksa n a a n Anggara n P en d a pata n d a n Belanja Ne g a ra ; Nomor 80 Ta h u n 2003 tenta ng Perubahan K ep u t u s a n Presiden Pedoman Pelaksanaan Pengadaan B a ra n g/J a s a Pemerintah (Lembaran Neg a ra Re pub li k Indonesia Tahu n 2003, N o m o r 1 20, Tambahan Le m b a ra n Negara Re publ lk I n d o n e s ia N o m or 433 0) s ebaga i m a n a telah diubah beberapa kali, diubah tera khi r kali d e n g an Peraturan
Presiden Nomor 85 Tahun 2006 ten ta ng Peru ba h a n Keenam atas Keputusa n Presiden N omor 80 Ta h u n 2003 tenta ng Pedoman Pela ksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta h ; 9. Keputusan Presiden Nomor 1 06 Tahun 2004 tenta n g nm Koordinasi Pe m u l an g a n TKI B e rma s a l a h dan Ke l u a rg an n ya d a ri M al a ys i a ; 10. Perm e nda g ri Nomor lA Ta h u n 20 1 0 te ntan g Pedoman Pelaksanaan
Anggaran di Ungkungan Departemen Dalam Negeri . 1 1 . Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 41 Tahun 20 1 0 te nta n g Organisasi d a n Tata Ke rj a Ke m e n te ri a n D ala m Ne g e ri ; 1 2 . K ep u tu s a n M e n te ri D al a m Ne g e r i Nomor . 562-383 Ta hu n 20 1 0 Ta hun P etu nj u k O.perasional Daftar !sian Peiaksanaan 2 0 1 0 tenta ng Umum Pemerinta han Jendera l D i re kto rat An g g a ra n (DIPA) Kementerian Dalam Negeri untuk k eg i atan pena nganan da n pe m u la n ga n TKI Berm asalah Tah u n 2 0 1 0 dari bagian anggaran bendahara um u m negara ; 1 3 . Ke p u t u � an Bupati Nun u ka n Nomor 138 Tahun 2010 ten ta ng Pembentukan Tim Pena n g g u l a ng a n Pengiriman d a n Pemulangan Te naga Kerja Warga N ega ra Indonesia Bermasalah d i Kabupate n N u n u kan
Memp e rh a ti ka n
Ta hun 2010.
Kep u tu san Menteri te ntan g Perubahan
1.
Dalam Negeri N o m o r 9 1 0-723 Tahun 20 10 Ketig a Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 1 0- 1 6 Ta hun 2010 tentang P e n u nj uk a n Pejabat Kuasa Pengg u n a Angga ran/Pengguna Barang dan P ej a b a t Pem ungut Penerimaan Negara Tahun 20 10 di l ing k u n gan Ke m e n te rian D a lam N e g eri ;
2.
Ke pu tu s an Menteri Daiam Negeri Nomor 900-32 1 Tahun 2010 tentang Ke p utu sa n Menteri Dalam Negeri Nomor 9D0-003 tentang Pe n u nj u kka n Pej aba t Peia ksa n a Teknis Keg iata n (PPTK) di U n gku n ga n Direktorat Jenderal Pemerintahan U m u m Kementerian D a l am Negeri Tahun A n gga ran 2010; Perubahan Atas
3.
Keputusan M e nte ri Dalam Negeri Nomor 900-322 Tahun 2010 te nta n g Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam N e g e r i Nomor 900-
004 Tah u n 2010 tentang Penunjuka n Pejabat yang m e takukan tindaka n yang mengakibatkan Penget uara n Anggaran Batanja, Pejabat y a n g M e i a ku kan P e nguji a n d a n Pe m e rin ta h Pe m b a ya ra n serta Be n d a h a ra Pengel uaran a erta staf pengeiola di Ungkungan Direktorat J e n d e ra i Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Angga r an 2010; 4.
Keputusan Menter! Daiam Negeri Nomor 562-383 Tahun 20 1 0 tentang Petunjuk O pe r asi o n a l pe l a ksan a a n An g ga ra n Pe n da p ata n Be l a nj a Neg ara
Pe ru ba ha n (A P B N P ) Ta h u n An g g a ran 20 1 0 di lingkungan Pemerintahan U m u m , Ke m ente ri a n Datam Negeri;
Dit ektorat Jenderai
M EM UTUSKAN Menetapkan PERTAMA
Membentuk Tim O p e ras i on al Bermasalah
( PTKI B )
S a tg a s Pe n an g a n a n Tena ga Ke rj a Indonesia N u n ukan Provinsi Kalimantan Timur yang
selanjutnya disebut Tim Satgas N u n uka n, d e n g a n su s u n a n ke a n g g ota a n s e ba g ai mana tercantum dalam La m pi ra n Ke p u tu s an ini;
KEDUA
Tim
Satgas Nunukan
sebag a im a n a d i m a ks u d pa d a Diktu m
PERTAMA
m e m pu n ya i tu ga s :
1.
Melakukan
p e n d a ta a n dan inventasisasi p a ra TKI - B y a n g datang d a r i
Malaysia.
2. 3.
4.
Me ng koord i n as i kan
d e n ga n
Insta nsi
terka it
berke n a a n
denga n
pelaksanaan p e n e riril aa n , penga m a n a n dan p e m u l a n g a n p a ra TKI - B ke d a erah asal m aslng-masl n g .
Me m e l iha ra ketertl ban d a n kea m a n a n para TKI-B sel a m a be ra d a d i l oka sl pe n a m pu n ga n s e m e n ta ra . Mela porkan hasil pel aksana a n ke g i a ta n kepa d a Menteri Dalam N e g e ri
c . q Di rektu r Jenderal Pemerinta h a n U m u m . KETIGA
Dalam melaksanakan tugasnya Ti m Satgas Nunuka n be rta ngg u ng jawab ke p ada Menteri Dalam Neg e ri cq . D ire ktu r Jendera l Pemerintahan U m u m .
KEEMPAT
Satgas N unuka n h o norari um sesuai deng a n Pe n g a ra h Ketu a Wa kil Ketua
Tim
dalam melaksanakan tug a s ny a diberikan s u su n a n ke a n g g otaa n Tim, dengan ri n c i a n : Rp. 750.000, Rp . 700. 000, Rp . 650 .000, Rp. 500 . 000, -
Sekreta ris Anggota
R p . 500 . 000, Rp. 500 . 000, -
Staf Teknis/Administra si
KEUMA
Tim Satgas N u n u ka n bert u g as m u l a i b u la n Ag u stus
KEENAM
Segala biaya ya ng d ikel u a rka n seba g a i a kibat d i te ta pka n ny a k e p u t u s a n i n i d i bebanka n pada An g g a ra n Di rektorat Jendera l Pemeri nata h a n U m u m ,
DIPA Ta h u n Anggara n 2 0 1 0 N om o r J u l i 20 1 0 ya n g telah dilakukan re v i si k e
KETUJUH
s/d Desember 2 0 1 0 .
0283/999-08. 1/-/20 1 0 ta ng g a l 1 tanggal 1 5 Okto ber 20 1 0;
13
Kep u tu sa n ini m u l a i be rl a ku p a da ta n g ga l diteta pka n dan berl a ku s u r u t sej a k tanggal 1 Agustus 20 10. Ditetapka n di Jakarta pa d a ta n g g a l 1 -1 2-201 0 a . n . M E NTE RI DALAM N E G ERI D I R E KTU R J E N DERAL P E M E RI N TA H A N U M U M
l r. TI M B U L P U DJIANTO, M P M .
TEMBUSAN disa mp a lka n kepada Yth . : Ba pa k Menteri Dalam Negerl, sebagal laporan;
1.
Sekretarfs Jenderal Kementerian D a l a m N e g e li di Jaka rta ; Kementelian D a l a m Neg e ri d i Jakarta ; Sekretarfs Ditjen Pemerintahan Umum, Ke m e n te ri a n Da l a m N e g e ri di Jakarta ; 5. Kepala KPPN Jakarta IV; 6. Kepala Bagian Keu a n g a n Ditjen Pemerintahan U mu m , Kemendagri 7. Ke pala Baglan Perenca naan, Dltjen P em eri n ta h an U m u m , Kem e n dag ri . 8. Yang bersangkutan 9. Arslp 2.
3. 4.
Inspektur Jenderal
3
LAMPIRAN KEPUTUSAN M ENTER! DALAM N EGERI NOMOR : 562-444 TAHUN 20 1 0 1 2 - 20 1 0 TANGGAL : 1 -
S U S U NAN A N G G OTA TI M OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN TENAGA K E RJ A INDON ESIA B E RMASALAH ( PTKIB) N U N UKAN PROVINSI KALIMANTAN TIM U R
NO.
1 2.
H.
Abd Hafid Achmad
AKBP R.P S I K Msi
ARGO
JABATA N
JABATAN
NAMA
YOWO N O ,
.
DALAM TIM
Bupati N u nukan
Pengarah
Kapolres Kab N u n ukan
Pengara h
Wak i l Bupati N u n ukan
Ketua
Ass isten Ta p em Kab. N u n u k a n
Wakil Ketua
Kad i s S o s n a kertra n s
Sekreta ris
Kadis D u kcapil
Anggota
Ke p ala D i n a s Perh ub u n g a n
Anggota
3.
D rs . Kasmir Fo ret , M M
4.
Djemmy, S H
5.
D r s . H . M o h . Arsy ad , M S i
6.
H . D a t u k Salam
7.
l r. Farid i l M u rad , S E ,
B.
Dr. And i Ahmad
Kepa l a D i n a s Kesehata n
Anggota
9.
Drs . M u h a m m ad S afrie
Kepala B P3TK I N u n u ka n
Anggota
10.
Andi R oza k, S H
Kep a la l m i g ra s i N u n uka n
Anggota
11.
Moh . Kas i m , S E
Ke p a l a Ka ntor A D P E L
Anggota
1 2.
D rs . S a n u s i
Kepa l a Sat. Pol P P
A n g g ot a
1 3.
O ra . M a rd iah
Kekan P P d a n B K K B N
Anggota
14.
AKP M a rwa n
Kabag Operasional
Anggota
1 5.
H . Sutiono
1 6.
Syahria l , .SE
Sek Dinsosnakertra n s
Staf Teknis
1 7.
H a rtono, Msi
Kabad Sosial
Staf Teknis
1 8.
Edy Sujarwo, S E
Kasi Penyiapar. Penempa t a n
Staf Tekn is
1 9.
Ra m l i ,
SH
Kabid Pene m pata n
Staf Teknis
20.
I sh a k
Staf Bag ia n Pemerinta h a n
Staf Teknis
,
S . Sos M S i
Kakan
I
i
Anggota
Kes Pela b u h a n
a . n . M ENTER! DALAM NEGERI D I R EKTUR J E N DERAL P E M E RI NTAHAN U M U M
l r. T I M B U L P U O J I ANTO, M P M.
4
KEMENTERIAN DALAM N EGERI REPUBLIK INDON ESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM N EG ERI NOMOR
562-445
T.AHUN
20 1 0
TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS ( SATGAS ) PENANGANAN TENAGA KERJA INDONESIA B ERMASALAH (PTKIB) MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT M ENTER! DALAM NEGERI, M en im b a n g
a.
bahwa
dalam
ra ng ka
pe n a n g a na n P e m u l a n g a n Ten a g a Kerja di l o ka si debarkasi dan embarkasi
I n d o n esia Bermasalah (TKI-B)
Mataram guna terciptanya kel ancaran d a l a m p e n e ri m a a n , pelaya n a n , dan pe nga m ana n ba g i para TKI-B d a ri M alaysia pe r l u bentu k Ti m Operasional Satgas Pe n a n ga n a n Te naga Kerja Indonesia Bermasa l a h (PTKIB) M a ta ra m Provi nsi N usa Ten g g a ra B a rat; b.
b a h wa u n tu k mendukung
kela n ca ra n d a l a m pen a n g a n a n pem u l a n g a n
TKI-B d a ri Ma l ays i a sebag a i m a n a d i m a ksud pada h u ruf a , pe r l u d i bentuk Ti m O pe ras io n a l Sa tg a s P e n a n g an a n Ten ag a K e rj a Indonesia Bermasa lah (PTKIB) rv1 atara m Pro vi nsi Nusa Ten g g a ra Barat ya n g d i tetapka n d eng a n Keputusan Menteri D a l a m Negeri;
M e ng i ng a t
1.
2.
3.
Undang-Undang N o m o r 1 7 Ta h u n 2003 tentang Ke ua n g a n N e g a ra ( Lem b a ra n N ega ra Re p u bl i k Indone�ia Tahun 2003 N omor 47, Tambahan Le m ba ra n N eg a ra Republik Indonesia Nomor 4286); U ndan g -Un d a ng Nomor 1 ta h u n 2004 tentang P e r b en d a h a r a a n N e g a ra ( L e m ba ran Negara Repu b l l k In d one s i a Ta h u n 2 0 0 4 N o m o r 5, Tam b a h a n L em ba ra n N ega ra Re pu b l i k Indonesia Nomor 43 5 5 ) ; Undang-Undang Nomor 10 Ta h u n 2 0 0 4 tenta n g Pem bentu kan Peraturan P e ru n d a n g - u n dang a n (Lem ba ran Negara Republik
I n d o nes i a Tahun 2004 N o mor 53, Tam ba h a n Lem ba ra n Negara 4.
5.
Republik Indonesia N o mor 4389 ) ; U n d a n g - U n d a n g No rri or 3 2 Ta h u n 2004 te nta n g Pemerinta h a n Daera h
( Lem baran Negara Re p u bl i k Indonesia Ta h u n 2004 Nomor 1 25, Ta mb a h a n Lembaran Negara R e p u b lik Indonesia Nomor 443 7) se b ag a im a n a telah diubah dengan U n d a ng -U ndang Nomor 8 Ta h u n 2005 te nta ng Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang U nd a n g N omor 3 Ta hu n 2005 tentang Perubahan Atas . Undang Undang Nomor 32 Ta h u n 2004 te nta n g Pemerinta han Daera h menjadi Undang-Undang ( Le m b a ra n N e g a r a Rep u b l i k Indonesia Ta h u n 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-Undang N om or 47 Ta hu n 2009 te n ta ng Anggaran Pendapatan d a n Belanja N ega ra Tahun Angga ran 20 1 0 ( Lem baran N egara
6.
Republlk Indonesia Ta h u n 20 10 N o m o r 1 56, Ta m b a h a n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075); PeraturJ.m P e merlntah Nomor 6 Ta hun 20 10 te n ta n g Pedoman Satu a n Polisi Pamong Praja (le m b a ra n Negara Re pu b l i k Indon esia Tah u 11 2 0 1 0 N o mo r 9, Nomor 5094);
tambahan
Lem b a ra n
Negara
R e p u b l i k Indo n e s i a
7.
Peraturan Preslden N o m o r 53 Ta h u n 20 1 0 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tah u n 2002 tentang Pedoman P e la ks an aa n Anggaran P en d a pata n da n B e l a nj a Neg a ra ; 8 . K epu tu sa n Presiden Nomor 80 Ta h u n 2003 tentang P e ru b a h an Pedoman Pel a ksa naan Penga da a n Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tah u n 20031 Nomor 1 20, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4330) sebagalmana telah diubah beberapa kali1 d i u b a h terak h i r kali d e ng a n Peraturan Preslden Nomor 85 Tahun 2006 tentan g Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Ta h u n 2003 tenta ng Pedoman Pelaksa n a a n Pe ng ada a n Bara n g /J a sa Pem e ri n ta h ; Keputusa n Presiden Nomor 106 Ta h u n 2004 tenta ng Tim Koordinasi
9.
Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluargannya dari M alaysia;
10. Permendagri Nomor lA Ta hun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dl Ungkungan Departemen Dalam Negerl. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 4 1 Tahun 2010 tentang Organisasl dan Tata Kerja Kem enterlan Dalam Negerl; 12. Keputusan Menteri Da lam Negeri N o m o r . 562-383 Ta h u n 20 1 0 Tahun 2 0 1 0 tlentang Petunjuk Operasional Daftar !sian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerla n Dalam Negerl u n tuk keg iatan penanganan dan p emu l an g a n TKI Bermasa l a h Ta hun 20 1 0 d a ri b a g i a n anggaran bendahara u m u m negara ; 1 3 . K e p u tu s a n Kepala Dinas Tenaga Kerja d a n Tra n s m ig ra s i Provinsi Nusa Teng g a ra Barat Nornor 560/404/NAKERTRANS tentang Pem ben tu ka n Tim Penanga n a n dan Pem ulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Kel u a rg a nya (TKIB) d a ri Malaysia, P rov i n s i Nusa Ten g g ara Barat. 1 1.
Memperhatikan
1.
Keputusan Menteri D a l a m Negeri Nomor 9 1 0-723 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri D a l a m N egeri Nomor 9 1 0- 1 6 Ta h u n 2010 tentan g Penunjuka n Pej a b a t K u as a Pengg u n a Anggaran/Pengguna B a ra ng dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Tahun 20 1 0 di l i ng kun g a n Kementerian D a l a m N egeri;
2. Ke p utus an Menteri Dalam Negeri Nomor 900-32 1 Ta hun 20 10 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SQ0-003 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Ke g i ata n (PPTK) di Ungku n gan Direktorat Jendera l Pemerinta h a n U m u m Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010; 3.
Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 00-322
Tahun 20 1 0
tenta ng Peru b a h a n Atas Ke p u tu s a n Menteri D a l a m Negeri Nomor 900004 Ta h u n 20 10 te nta ng Penunjukan Pej a bat yang melakuka n ti ndakan y a n g m e ngaki ba tka n Pengel uaran Anggaran Balanjar Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Pemeri nta h Pembaya ran serta
Bendahara Pengeluara n aerta staf pengelola di Ungkungan Direktorat Jenderal Perflerintahan U m u m Kementeri a n Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010; 4.
Ke p utu s a n Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Ta hun 2010 tentang Petunju!< Operasional pelaksanaan Anggara n Pendapatan Belanja N egara PenJbahan (APBNP) Tah u n Anggara n 20 1 0 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Um umr Kementerian Dalam Negeri;
M E M UTUS KA N Meneta pka n PERTAMA
Membentuk Ti m Operasional Satgas Pen a n g a n an Tenaga Kerja Indonesia Berm asalah (PTKIB) Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat yung
selanj u tnya disebut Tim Sa tga s M ata ra mr dengan su s u na n keanggoldan sebagaimana tercantum dalam Lampira n Keputusa n i n i;
2
·
K�DUA
·
Satga� Mataram
11m
mem p u n y a i t u g a s :
1.
sebagaimana dimaksud
pa d a
D i ktum P E RTAMA
Melakuka n pendataan d a n in v e n ta sis a si p a ra TKI - 8 ya n g d a ta ng d a ri
Malaysi a .
2.
3.
4.
KETIGA KEEMPAT
KEUMA KEENAM
KE11JJ UH
Meng koo rdina si ka n dengan Instansi te rka i t b e r k e n a a n d e n g a n pel a ks a n a a n penerimaan, pengamanan dan pem ulangan p a ra TKI-B ke daera h asal masing-maslng .
Memelihara ketertiban d a n ke a m a n a n p a ra TKI-B sela m a berada di
lokasi p e n a m p u n g a n se m enta ra .
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri
c.q Direktu r Jenderal Pemerintahan U m u m .
Dalam meiaksanakan tugasnya Tim Satgas M a ta ra m b e rtangg u n g jawab kep a d a Menterf Dalam Negeri cq. D i re ktu r Jenderal Pemeri n ta h a n U m u m . Tim Satgas Mataram d a l a m m e l a ks a n a ka n tugasnya diberikan honorari um sesuai dengan susunan kea n gg o taa n Ti m , d e n g a n ri n c i a n : Pen ga ra h Rp. 750 . 000,-
Ketua
Rp. 700 . 000, -
Wakil Ketua
Rp . 650. 000, -
Sekretaris
Rp. 500. 000, -
Anggota
Rp. 500.000, -
Tim Satgas Mata ra m b e rtu g a s m u l a i b u l a n Ag u stu s s/d Desem ber 2 0 1 0 . Segala biaya yang dikeiuarkan seba g a i a kibat d i tetapkannya keputusan ini d i bebankan pa d a Ang g a ra n Direktorat J e n deral P e m e ri n a ta h a n U m u m , DIPA Ta h u n A n gg a ra n 2 0 1 0 N o m o r 0283/9 9 9 - 08 . 1/-/20 1 0 t a n g g a l 1 3 J u l i 2 0 1 0 yan g telah dilakuka n revis i k e 1 ta ngg a l 1 5 Okto b e r 20 1 0 ; Keputusan i n i muiai be rl a k u pada ta n g g a l d i tet a p k a n sejak tanggal 1 Agustus 20 1 0 .
d a n berl aku surut
Diteta pkan di Jakarta
p a d a ta n g g a l 1-1 2-201 o U ' ! . M E NTERI DALAM N E G E RI DIREKTU R J E N D E R A L P E M E RI N TA H A N U M U M
l r. TI M B U L P U D J IANTO, M P M .
TE M BUSAN disam paikan kepada Yth . : Ba pak Menteri Dal a m N eg e ri , se b a g a i ia pora n ;
1. 2. 3.
4. 5.
6. 7. .
8.
9.
Sekretaris Jenderal Kementerian oa:am N eg e ri d i Ja ka rta ;
Inspektur Jenderal Kementeri a n Dalam Negeri di Ja kartil; Sekretarls Dltjen Pemerlntahan U m um, Kementerian Da l a m Negeri di J a karta ; Kepa l a KPPN Jaka rta IV; Kepala Baglan Keuangan Ditjen Pemerintahan Umum, Kemendagri Kepala Bagian Perencanaan, D i t;j e n Pemerinta h a n Umum, Kem e n d a g ri . Yang bersangkutan Arslp
LAMPIRAN KEPUTUSAN M E NTER! DALAM N EGE RI
NOMOR
TANGGAL
:
562-445 TAHOB 201 0 - 12 - 20 1 0
: 1
S U S U NAN A N G GOTA TI M OPERASIONAL SATUAN TUGAS { SATGAS) PENANGANAN TENAGA KERJA INDON ESIA BERMASALAH { PTKIB ) MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
1
--,--; JA BA TAN DALAM TI M .�
JABATAN
NAMA
lr. H. Badrul M unir, M M
Wakil G u b e rn u r NT B
Pengara h
K et u a
:2 .
H. Sirojul Munir, SH. M H
Assisten I Sekda P ro v N T B
3.
l r. Mokh lis , Msi
Kad isnakertra n s Prov NTB
4.
Drs . R . Bamba ng M R MSi
5.
Brigj e n (Pol) Wachyu n a d i
6.
D rs . I Bagus P t Suwa d at h a
7.
M a n ki , S H
K a b id Ops
S a t . Pol P P
Anggota
8.
l n d ro P u rwo k o , S H , M H
Kakan H u k u m dan HAM M at a r a m
A n gg ota
9.
D rs . B a h a ru d i n
Kad i s Sosial d a n Kepe n d u d u k a n
Anggota
Sekretaris D i s n a ke rtra ns
Anggota
D rs .
Wakil
K et u a
Kabid P e n e m p a tan TK D i s n a kertra n s
Sekretaris
Ka p ol d a NTB
Anggota
Kep a l a Sat. Pol PP NTB
Anggota
Arief
K ea m a n a n
' 1
1 0.
Ora . Hj . R a n a l n d isiap utri , M M
11.
l ptu J a m a l Fatu ra h m a n
1 2.
Hj . S riwil uje n g , S . Sos
1 3.
S u d a rm i n , S H
Penga nta r Ke rja
Anggota
...,
1 4.
M a d i u n , S . So s
Pen g a nta r Kerj a .
Anggota
j
Kepala K P 3
Ka b id
Lem b a r
L a tt a s
Anggota
a . n . M E NTER! DALAM N E G E R I D I R E KTUR J E N D E RAL P E M E R I N T A H A N U M U M
"-�
l r. TIMBUL PUDJ!ANTO, M P M .
1
Anggota
' •
K E M ENTERIAN DALAM N EG E RI REPU BLIK I N DON ESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAJI.1 N E G E RI NOMOR
562-446
TAHON 201 0
TENTANG PEMBENTUKAN TIM O P ERASIONAL SATUAN TUGAS ( SATGAS) PENAN GANAN TENAGA KERJA I N DON ESIA BERMASALAH ( PTKIB ) PA RE-PARE P ROVINSI SU LAWESI S E LATAN M ENTER! DALAM N EG E RI,
Menimbang
Mengingat
a.
bahwa dalam rangka penanganan Pem ulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasa lah (TKI- B) di lokasi Debarkasi dan Em ba rka.si Pare-pare guna terciptanya kela n cara n d a l a m peneri m a a n , pelayanan, dan pengamanan bagi para TKI-B d a ri M a l aysia perl u b e n tu k Ti m Operasional Satgas Penanga n a n Ten a g a Kerja Indonesia Bermasa l a h (PTKIB) Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan ;
b.
bahwa untu k mendukung kelancara n d a l a m pena nganan pem ulangan TKI- B d a ri Malaysia sebagairn a n a d i m a ksu d pada h u ru f a , perl u dibentuk Tim Operasional Satgas Pena n g a n a n Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (PTKIB) Pare-pare P rovi nsi Sulawesi Sel atan yang ditetapka n dengan Keputusan M enteri Da l a m Negeri ;
Undang-Undang Nomor 17 Tah u n 2003 tentang Keu a ngan Negara (Lembara n Negara Republik Indonesia Tah u n 2003 N o m o r 47, Tam bahan Lembara n Neg a ra Republik I n donesia Nomor 4286); 2 . Undang-Undang Nomor 1 ta h u n 2004 tentang Perbendahara a n N eg a ra (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Ta m ba h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4355); 3 . Ur.dang-Undang Nomor 1 0 Ta h u n 2004 tenta ng Pem bentu kan Peraturan Perunda ng-undang a n ( Le m b a ran Neg a ra Re p u b l i k Indonesia Tahun 2004 N o m o r 5 3 , Ta mbahan Lem bara n Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 4 . Unda ng-Undang N o m o r 32 Tah u n 2004 ten ta n g Pemerintahan Daerah ( Lembara n Negara Republik I ndonesia Ta h u n 2004 Nomor 1 2 5, Tam b a h a n Lembaran Nega ra Repub l i k Indonesia N omor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Und a ng-Undang Nomor 8 Ta h u n 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemeri ntah Pengga nti Ur.dang Un d ang Nomor 3 Ta h u n 2005 tenta n g Perubahan Atas Undang Und a n g Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 1.
Und a ng Undang (Lembara n Nega ra Republik Indonesia Ta hun 2005 Nomor 108, Tam bahan Lem ba ran Nega ra Republik Indonesia Nomor 454 8); -
5.
6.
Undang-Undang Nomor 47 Ta h u n 2009 tenta ng Angga ra n Pendapata n d a n Belanja Nega ra Ta h u n Anggaran 20 10 ( Lembaran Negara Republik · Indonesia Tah u n 2010 Nomor 1 56, Tambahan Lem ba ran Negara Republik Indonesia Nomor 5075); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Ta hu n 20 1 0 tenta ng Pedoman Satuan
Polisi Pamong Praja ( Lemba ran N eg a ra Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, tam ba ha n
Nomor 5094);
Lem baran
N e g a ra Repu blik Indonesia
Perubahan Kedua Pedoman tentang atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002
7.
P e ra tu ra n Presiden Nomor 5 3
Ta h u n
2 0 1 0 ten ta n g
P e i a ksanaa n Anggaran Pe n d a p a t a n dan B el a nj a Negara ; K e p u t u s a n Pres iden N o m o r 8 0 Ta hun 2003 tentang Perubahan Pe do m a n Pel a ks a n a a n Pe n g ad a a n B a ra n gjJ a s a P e m e r i n ta h ( Le m ba ra n Negara Republik I n do n es i a Ta h u n 2003, N o m o r 1 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) seba g a i m a n a tela h diubah b e b e ra p a kali, diuba h terakhir kali d e n g a n Peraturan
8.
9.
10.
11. 12.
P res id e n Nomor 85 Ta h u n 2006 te n ta n g Peru b a h a n Ke en a m a ta s Ke pu t u sa n Presiden Nomor 80 Ta h un 2003 tentang Ped o m an P e l a ks a n a a n Pe n g a d a a n Barang/Jasa Pemerinta h ; Keputusa n Preslden N om o r 106 Ta h u n 2004 te n t a n g 1im Koordinasi P e m u l a n ga n TKI B erm a sa la h dan K e lu a rg a n n ya d a r i M a l a ys i a ; Perm e n d a g ri Nomor 1A Tahun 2 0 1 0 te nta n g Pedom a n Pelaksanaan An g g a ra n di U n g k u ng a n De p a rti� m e n D a l a m N e ge rl . Pe ratura n Menter! Dalam N eg e ri Nomor 4 1 Ta hun 2 01 0 tentang O rg a n ls a si dan Tata Kerja Kementerian Dalam N e g eri ; Keputusa n Menteri Dalam Negeri N o m o r . 562-3 8 3 T a h u n 20 1 0 Tahun 2 0 1 0 te n ta n g P etu nj u k Op e rasl o n a l Daftar !sian Pe l a ksa na a n Anggara n (DIPA) Direktorat J e n d e ral Pemerinta h a n Umum Kementeri a n Dalam Negeri untuk keg i a ta n pe n a n g a n a n dan pe m u l a ng a n TKI B e rm a s a l a h Ta h u n 20 1 0 d a ri ba g i a n anggaran ·
bendahara
13.
Mem perhatikan
1.
u m u m n eg a ra ;
Ke pu tus a n Walikota Pa re- Pa re N o m o r 44 1 Ta h u n 2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penerimaan, Pemulangan d a n P e m b e ra n g ka ta n Te n a g a K e rj a Indonesia (TKI) d a ri d a n ke Malaysia m e l a l u i Pel a b u h a n Nusanta ra P a re - P a re . N e g e ri N o m o r 9 1 0-723 Ta hun 201 0 Keputusan M e n te r i D a l a m Negeri Nomor 9 1 0 - 1 6 Ta h u n 20 1 0 tentang Penunjukan P ej a b a t Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang da n Pejabat Pemungut Penerimaan N e ga ra Ta hun 2010 di l in g ku ng a n Kementerian Dalam Negeri;
Kep utusa n
M e n te ri
D a l am
tenta n g Peru bahan Ketiga
2.
3.
Ke p utus a n Menteri Da l a m Negeri N o m o r 900-3 2 1 Ta hun 2 0 1 0 tentang Pe rub a h a n Atas Kep utu sa n M enteri Dalam Negeri Nomor 90Q-003 te nta n g Penunjukkan Pej a bat Pelaksana Teknis K e g i ata n (PPTK) di Lin g k u n g a n Direktorat Jendera l Pemerintahan U m u m Kementerian Dalam N e g e ri Ta h u n A n gg a ra n 20 1 0; Ke p u tus a n
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor 900-322
Tahun
tenta ng Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor
20 10 900-
004 Tah u n 2010 te n ta n g Penunjukan P ej a b a t yan g melakukan tindakan yang mengakibatka n Pengeluara n Angg a ra n Ba lanja, P ej a ba t yang Melakukan Peng ujian d a n Pemerinta h Pe m baya ra n serta Bend a h a ra Pe nge l u a ra n aerta s ta f p e n g e l ol a di Lingku ngan D ire kto ra t J enderal Pemerintahan Umum Ke m e n te ri a n D a l a m Negeri Tahun Anggaran 2010;
4. Keputusan Me n teri Dala m Neg e ri Nomor 562-383 Ta h un 2010 tenta ng Petunjuk Operasional pelaksanaan An g g a ran Pe n d a p a tan Bela nj a N e g a ra Peru b a han (A PBN P) Ta hu n A n g g a ra n 2010 di lingkungan D ire ktora t Jenderal Pemerintahan Umum, Keme n teri a n Dalam Negeri;
M E M U TU S KA N M e netapka n
PERTAMA
Mem bentuk 1im Op e ra s i o n a l S a tg a s P e n a n g a n an Tena g a Kerja In d o n es i a Bermasalah (PTKIB) Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan yang se l a nj utn ya disebut Tim S a tg a s Pa re - p a re , d e n g a n s u su n a n kea nggota a n se baga i m a n a tercantum dalam La m p i ra n l<e p u tu sa n i n i ;
2
KEDUA
lim Sat9 as
P a re - p a re sebagai mana dimaksud
p a d a Diktum PERTAMA
m e m p u nya i tug a s : 1 . Melakuka n pen d ata a n dan i n ve n ta sis a s i para TKI-B ya n g d ata ng d a ri M a l ays i a .
2.
Mengkoordlnaslkan dengan In s t a n s l · ter k a i t berkena a n d e n g a n pelaksa n aa n pene ri maan , penga m a n a n d a n p e m ulan g a n para TKI- B k e daera h asal m asing-masi n g .
3.
M em e l i ha ra ketertiban dan kea m a n a n p a ra TKI-B selama berada d i lo kas i pen a m p u n g an se m e nta ra .
4.
Melaporkan hasil pelaksanaan keg i ata n ke p a d a Menteri Dalam Negeri c.q Dlrektur Jenderal Pemerintahan U m um .
KETIGA
Dala m melaksanaka n tugasnya Tim Satgas Pare-pare b e rta n gg u ng jawab ke p a d a Menteri D a l a m Negeri cq . Direktur J end e ra l Pemerintahan Umum.
KEEMPAT
Tlm Satgas Pare-pare dalam melaksan a k a n tugasnya d i b e rika n honorarium sesu a i dengan susun a n k e a n gg ota a n Ti m , d e n g a n ri n c i a n : Pe n g a ra h Rp. 750.000,Ketua R p . 650. 000, Rp. 500.000,Sekretarls Anggota Rp. 500. 000,Staf Teknis/Adm i nistrasi Rp. 500 . 000,-
KELIMA
lim Satgas Pare-pare bertugas m u l a i b u l a n Ag u s tu s s/d D e s e m b e r 20 1 0 .
KEENAM
Segala biaya yang dikeluarkan s e ba g a i a ki b at d i te ta p kann y a keputusan ini dibeban ka n pada Angg aran Di rektorat J e n d e r a l Pemeri n a ta h a n U m u m , DIPA Ta h u n A n g g a ra n 2010 Nom or 0283/999-08. 1/-/20 1 0 ta nggal 1 3 J u l i 2 0 1 0 y<, n g tela h dilakukan revisi ke 1 tanggal 1 5 O ktob e r 20 1 0;
KETUJUH
Keputusan l n i m u l a i berlaku pada ta nggal d i teta pk a n dan berlaku surut sej a k ta ng g a l 1 Agustus 20 10. Ditetapkan d i Jaka rta p ad a ta n g g a l 1 -1 2-20 1 0 a . n . M E N T E R ! DALAM N E G ERI
DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN U M U M
l r. TI M B U L P U DJ I A N T O , M P M .
TEMBUSAN
1. 2.
3.
·
·
disam p a i ka n kepada Yth . : Bapak Menteri Da lam Negeri, sebagai laporan; Sekretaris -Jenderal Kementerian D a l a m Negeri di Jaka rta ; Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta; Sekretaris Ditjen Pemerin tah a n Umum, Kementerian Dalam N e ge ri d i J a ka rta ; Kepala KPPN Jakarta IV;
4. 5. 6. Kepa l a Baglan Keuangan Dltjen P e m eri n ta h an Umum, l(emendagri 7. Kepala Baglan Peren ca n a a n , Dltjen Pemerintahan Umum, Kemendagri.
8. Yang bersangkutan 9. Arslp
3
LAM PIRAN KEPUTU SAN M E NTER! DALAM N EGERI
NOMOR TAN GGAL
:
562·446 TABUB
: 1
-
12
-
20 1 0
2010
S U S U NAN ANGG OTA TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN TENAGA KERJA INDON ESIA BERMASALAH (PTKIB) PARE-PARE PROVINSI SU LAVVESI SELATAN
NO.
1
JABATAN
NAMA
JABATAN DALAM TIM
Mohammad Zain Ka toe
Wa l ikota P a repare
·2 .
Drs . Muslimin Daud
Kadis Tenaga Ke�a P a re p a re
K etua
3.
Hj .
Sekretaris Dis naker P a re p a re
Sekret a r is
4.
Bahdang, S. E .
Kas i T ra n s l u a s D i s n a ke r P a repare
Anggota
5.
S u laiman, S . H .
Kasi Pengawasan Kete n a g a ke rjaa n
Anggota
6.
Hj .
Kasi Latpe nta Disn a ker P a re p a re
Anggota
7.
Ali Latif, S . H .
Kabag H u k u m Setd ako P a repare
Anggota
8.
Drs. H . Husman Rahma n , M . M .
Staf Khu sus Walikota P a re p a re
Anggota
9.
And i F e ri al S . H
Stat Dinas P e rh u b u n g a n P a re p a re
Anggota
1 0.
Hj . And i N u rpati, S . KM .
Staf Dinas Kesehatan
Anggota
11.
Fahri , S . Kni .
Staf Dinas Kes e h atan P a re p a re
Anggota
H . D a yy an l ndar
Stat D i n a s Kesehatan P e la b u h a n
Anggota
1 3.
Ka m a rudd i n , S . S o s .
Ke pala Sa t p o l Pp Parepare
Anggota
14.
Abd u l Kad ir
Anggota Pol Pp Pa repa re
An g g o t a
.1 5.
S u d i rm an
Staf D isnaker P a re p a re
Anggota
16.
Nur M uh lisa S . E .
Stat Disnaker P a rep are
Anggota
17 .
Rahmat Said , S . H .
St a t Disnake r P a re pa re
An gg ota
1 8.
M u ch lis
Kasubag B a ntuan Hukum S etd a
Anggota
1 9.
Hj . N ikma H us a i n , S . E .
LSM Kota Pare Pare
A n ggo ta
20.
Aswi n l lmudd i n , S . E .
Kab i d P enga wa s a n & Hi Dis n a ker
Ang gota
21 .
Arifi n , S . E .
Kasi Tra ntib Kel . Uj u n g S a b b a n g
An g g ota
22.
A F atmawati
Kasi Hub insyaker Disnaker
Anggota
23.
Abd u l R a h man Z .
S tat D i sna k e r Pare p a re
Staf Tekn i s
24 .
Ba kri
Staf D isna ke r P a re p a re
Staf Teknis
25.
Andi Samsuwandi
Stat Disnaker Parepa re
Stat Tek n is
26.
P utri Rahmad a n i
Staf D i s nake r Parepare
Staf Tekn is
27.
Arifi n : AS .
Stat Disnaker Parepare
Staf Teknis
1 2.
Nini Suriya n i , S . Sos.
Rosita , Se . , M . S i .
,
.
,
1 ,
Penga ra h
a . n . M ENTERI DALAM N E G E R I DIREKT U R J E N D E RAL P E M E RI N TA H A N U M U M
lr. TI M B U L P U DJ IANTO, M P M.
KEM ENTERIAN DALAM N EGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTER!
DALAM N EG E RI
N O M OR 562-447
T.AHUN
201 0
TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN TENAGA KERJA INDON ESIA BERMASALAH (PTKIB) BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU M ENTER! DALAM Meni mba n g
a.
bahwa
dalam
ran gka
N EG E RI,
penangan a n
Pem u l a n g a n
Tenaga
Kerja
Indonesia Bermasalah (TKI-B) d i lokasi d e b a rkas i d a n embarkasi Ba ta m guna terciptanya kela ncara n d a l a m peneri maan, pelaya n a n , dan p eng aman an ba g i para TKI-B d a ri M al a y s ia perl u bentu k Ti m Operasional Satgas Penanganan Te nag a Kerja Indonesia Be rm a s a l a h (PTKIB) Bata m , Provinsi Kepulauan Ria u ;
b.
ba hwa untuk m e n d u k u n g kel a n caran d a l a m p e n a n g a n a n pem u l a n g a n rvJ a l a ys i a se bag a i m a n a d i m a ks u d p a d a h u ruf a , p e rl u dibentuk Tim Operasional Satg a s Penanganan Tenaga Kerj a Indonesia Bermasa l a h ( PTKIB) Batam Provinsi Kep u l a u a n Riau yang d iteta pka n d e n g a n Keputusa n Menteri Dalam N egeri ; TKI-B d a ri
Me n g i n g at
Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tenta n g Keuangan Negara (Lem baran Negara Republik I n do n esi a Ta h u n 2003 N o m o r 4 7 . Tam bahan Le m ba ra n Negara Re p u bl l k Indonesia No m o r 4286); 2 . Undang-Undang N o m o r 1 tahun 2004 tenta ng Perbenda h a raan Negara ( Le m ba ra n Negara Repu blik In d o n es i a Ta h u n 2004 N o m o r 5, Ta m b a h a n Lem baran Negara Repup l ik Indonesia Nomor 43 55); 3 . Undang-Undang Nomor 1 0 Tah u n 2004 tentang Pembentu ka n Peraturan Perundang-undangan ( Le m b a ra n Negara Re p u b l i k Indonesia Tah u n 2004 N omor 53, Ta m ba h a n Lem baran Negara 1.
Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang'- Undang Nomor 3 2 Tah u n 2004 tenta n g Pemerintahan Daerah ( Le m bara n Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 004 Nomor 1 2 5 , Tam bahan Lembaran N e g a ra Rep u bl i k Indonesia No m o r 4437) se bag a i ma na telah diubah d engan U n d a n g - U n d a n g Nomor 8 Tah un 2005 tenta ng Penetapan Peratura n Pemerintah P en g g anti U nd ang Undang Nomor 3 Tahun 20 0 5 tentang Perubahan Atas Undang Unda ng Nomor 3 2 Tahun 2004 tentang Pe m e ri n ta h a n Daerah m enj ad i
Undang-Undang (Lem baran Negara Republik Indonesia Tah u n 2005 Nomor 108, Ta m b a h an Lembaran Negara Re publ i k Indonesia N o m o r 4548); 5. U n da ng - U n d a n g Nomor 47 Tahun 2 0 0 9 tentang Anggaran Pendapatan dan B e l a nja N eg a ra Tah u n Anggaran 20 1 0 (Le m b a ra n N e g a ra Re p u b l i k Indonesia Ta hu n 2 0 1 0 Nomor 1 56, Ta m b a h a n Le mba ra n Negara Republik Indonesia Nomor 507 5 ) ; 6. Pe ra tu ra n Pemeri nta h N o mo r 6 Ta h u n 20 1 0 te n ta n g Pedoman Satu an Polisi Pa mong Praja ( Lem b a ra n N e g a ra Rep u b l i k Indonesia Tah u n 20 10 N o m o r 9, tambahan Lem b a ra n Negara Repu blik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Pres i d e n Nomor 4 2 Ta h u n 2002 te nta n g Pedoman Pelaksa l')aan A ngg a ra n P e n d a p a ta n d a n B el anj a N e g a ra ; Ke p u t u da n Presiden Nomor 80 Ta h u n 2003 tenta n g Perubahan Pedoma n Pelaksanaan Pengadaan Ba ra ng/J asa Pemerin ta h ( L em ba ra n Ne g a ra Re pu b l i k Indonesia Tah u n 2003, Nomor 120, Tambahan Le m b � ra n Negara R e p u b l i k Indonesia Nomor 4330 ) sebagalmana telah d i u b ah b e bera pa ka l l , diubah terakhlr kall dengan Peratura n Presiden Nomor 85 Ta h u n 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 te n ta n g Pedo m a n Pe l a ks a n aan Peng adaa n B a ra n g /Ja s a P emer i n ta h ; atas Keputusan
8.
Ke p u t u s a n Presiden Nomor 106 Tahun 2004 te n ta n g li m Koordinasi P em u l an g a n TKI Bermasalah dan Kel uargannya dari Malaysia;
9.
Permendagri No m o r 1A Tahun 201 0 tentang Ped o ma n P e l a ksa n a a n An g g a ra n d i U n gkun ga n Departemen Dalam N eg eri . 1 1 . Peraturan Menteri Dalam N eg e ri Nomor 41 Tahun 2010 tentang
10.
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
12. Ke p u tus an Menterf Dalam Negerl Nomor . 562-3&3 Tahun 2 0 1 0 Tah u n 201 0 tentang Petu nj u k Ope ras i on a l Dafta r Isian Pelaksanaan Anggara n (DIPA) Direktorat J enderal Pemerintah a n Umum Kementerian Dalam Negeri untuk k eg i ata n penanganan dan pem u l a ngan TKI Berm asalah Ta h u n 2 0 1 0 da r i ba g ia n anggara n bendahara umum n eg a ra ; 1 3 . Kep u t u s a n Presiden Nomor 80 Ta h u n 2003 tenta n g Perubahan Pedom a n Pelaksanaan Pengad a a n ba ra n g/Jas a Pemerintah · ( Le m b a ra n N e ga ra Re p u b l i k Indonesia Tah u n 2003, Nomor 1 2 0, Tambahan Le m b a ran N e ga ra Rep u b l i k Indonesia Nomor 4330) se ba g a i ma n a telah d iubah bebe ra pa ka l i, d i u b a h tera khir ka li d e n g a n Peraturan P res i d e n Nomor 85 Ta h u n 2006 ten ta n g Perubahan Keenam a ta s Ke p u t u sa n Presiden Nomor 80 Ta h u n 2003 tenta ng Pedoma n Pel a ksa n aan Penga d a a n Bara n g/] a s a P e m e ri ntah ;
M emperhatika n
1.
Ke p u tusa n Menteri Da l a m Negeri Nomor 9 10-723 Ta h un 20 10 tenta n g Pe ru ba h a n Ketig a Keputusan Menter! Dalam N egeri Nomor 9 1 0- 1 6 Ta h u n 20 1 0 tentang Pe n u nj u k a n P eja bat Ku a sa Pe ng g u n a An g g a ra n/ Pen ggu n a Barang d a n Pejabat Pem u ng ut Penerimaan Negara Tahun 20 1 0 d l l l n g k u n g a n Kemente rl a n Oalam Negerl;
Kep u t u sa n Menteri Dal a m Negeri N o m o r 900-32 1 Ta hun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-003 tenta n g Penu nj u kkan Pej abat Pelaksana Teknis Keg iata n (PPTK) di Lingku n g a n Direktorat Jenderal Pem erinta h a n U m u m K e m e nteri a n Dalam Negeri Tahun An g ga ra n 2010; 3. Ke p utu s a n Menter! D a l a m Negeri Nomor 900-322 Ta hun 20 1 0 tenta n g Perubahan Atas Keputusa n Menteri O a l a m Nege ri Nomor 900004 Ta h un 20 10 te n ta n g Pen u nj u ka n P ej aba t ya n g m e l a ku ka n ti n d a ka n ya n g m e n g akib a.tkan Pengel uara n Anggarnn Bal a nja, Pejabat ya ng Melakukan Pengujian da n Peme ri nt ah Pe m b a ya ra n serta B e nd a h a ra Pe ngeluara n aerta staf pengelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian D a la m N ege ri Tahu n Angga ra n 20 10; 4. Kep u tusa n Menteri Dalam Negeri N o m or 562-383 Ta h un 2010 tentang Petunjuk Operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Ta h u n Anggaran 20 10 di lingkungan 2.
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri; M e n eta pkan PERTAMA
M EM UTUSKA N
Membentuk Ti m
Opera s i o n a l
Satgas Penanganan Te na g a Kerja Indonesia
Bermasal a h ( PTKIB) Bata m Provinsi K e p ul a ua n
Riau yang selanjutnya
2
dlsebut Tim Sa tg a s B a ta m , d e n g a n su s u n a n ke a ngg o t a a n sebag a l m a n a
tercantum dalam Lampiran Keputusan KEDUA
ini;
Tim
S a tg as Batam sebagaim a n a d i m a ks u d p a d a D i ktum PERTAMA memp u n ya l tug as : 1. M e l aku ka n pendataan dan i nven ta s i sa s i p a ra TKI-B yang datang d a ri
2.
Ma laysia. M e n g ko o rd i na s i ka n d e n g a n l n s ta n si te rk a i t b e rkena a n den g a n p e l aksa n a a n p e n e ri m a an , peng a m a n a n d a n p e m u l a n g a n p a ra TKI-B
ke daera h a sa l masing m a s i ng
3.
4.
-
M e m eli h a ra ketertiban dan kea m a n a n p a ra TKI-B sel a m a bera d a d i lokasi p e nam p u n gan s e m e n ta ra
M e la po rkan h a sl l p el a ks a naa n keg ia ta n kepada Menteri Dal am Negeri Dlrektur Jenderal Pemerinta h a n U m u m .
c.q
KETIGA
D a l a m melaksanakan tugasnya Tim Satgas Bata m bertanggung jawab ke p a d a Menteri Dalam Negerl cq . D i re kt u r Jenderal Pemerintahan Umum .
KEEM PAT
Tim Satga 51 Ba ta m d a l a m melaks a n a ka n tug a snya d i berikan h o n o ra r i u m s e s u a i d e n g a n s u s u n a n kea n gg o taa n Ti m , dengan r inc i a n : Rp. 750.000,-
Pen g a ra h Ketua
Rp. 700. 000, Rp. 650. 000, -
Wakil Ketua
Rp. 500 . 000, Rp. 500 . 0 00, -
Sekretaris Anggota
Rp. 500 . 000, -
Staf Teknis/Ad m i n i strasi
KELIMA
Tim S atg a s Batarn bertugas m u l a i b u l a n Ag u stus s/d
20 1 0 . K EE N AM
KETUJ UH
b u l a n Dese m ber
Seg a l a biaya yang dikel uarka n seba g a i a ki b a t di te t a p ka n n ya keputusa n ini d i bebankan pada Anggaran Di re ktora t Jendera l Pemerinatahan U m u m , D IPA Tahun Anggara n 2010 N o m o r 0283/999 -08 . 1/-/20 1 0 tanggal 1 3 Juli 2 0 1 0 yang telah dilakukan revisi ke 1 ta n g g a l 1 5 O kto b er 20 1 0; K e p u tu sa n ini r n u l a i berlaku pada ta n g g a l d i teta pkan d a n berlaku surut
sejak tanggal 1 Ag ustu s 2010.
Ditetapkan di Jaka rta 1 -1 2-20 1 0
p ad a ta n g g a l
a . n . M E NTER! DALAM N E G E R I D I R E KT U R J E N D E R A L P E M E RI NTAHAN U M U M
lr. TiM B U L P U DJIANTO, M P M . TEM BUSAN disam paika n ke p ad a Yth . : 1 . Bapak Menter! Da la m Negeri, sebag a i laporan; 2.
S e kl-etaris Jen deral Kementerian Da lam Negeri di Jakarta;
Inspektur Jenderal Kementerian Da l a m Negeri di Jakarta; 4 . Sekretaris Dit;jen Pe me ri n taha n Umum, Kementerian Dalam Negeri di J a karta ; 3.
5. 6.
Kepala KPPN Jakarta IV; Kepala Baglan Keuangan Di tj en Pem eri ntahan Umum, Kemenda gri 7. K e p a la B a g l a n Pe re nca n a a n , D i tjen Pemerintahan Umum, Kemendagri . B. Ya hg bersangkuta n 9.
Arsip
LAM PIRAN KEPUTUSAN M ENTER! DALAM NEGERI : 562-447 T.ABUN 201 0 NOMOR 201 0 TANGGAL 12 : 1 -
-
SUSUNAN AN GGOTA TIM OPERASIONAL SATU A N TUGAS (SATGAS) PENANGANAN TENAGA KERJA INDON ESIA BERMASALAH (PTKIB) BATAM P ROVI N SI KEPULAUAN RIAU
Ag u s Sahiman, SH
Sekretaris Daera h Kota Batam
P e n g a ra h
·2 .
Drs . M . Sahir
Kadis Sos ial d a n Pema kaman
Ketua
3.
D rs . Nor Arifin
K a b id B a n tua n d a n J a m s os
4.
M iftahul Ashar, S E
Kasi Bansos Tnd ke r dan P M i g ra n
5.
M u ramis , S E
Kadis Perh u b u n g a n
Angg o t a
6.
D rs . Sadri Khairu d i
K a d is Ke p e n d u d u k a n d a n C ap i l
Angg ota
7.
D rs . C h a n d ra Rizal
Kadis Kes e h a t a n
Angg ota
8.
D rs . N o rm a d i a h , M Pd
K a b a n Pemb Perem p u a n d a n K B
A n g g ota
9.
Rudi Syakirti, S H
Kadis Te n a g a Kerja
A n g g ota
Kaban Kesb a n g po l & P. Bencana
A n g g ota
Kasat Pol P P
Anggota
Kabid p ada l n spektorat
A n g g ota
1
.
.
1 0, '11.
Drs . Zulhendri
Z u l hel m i
AMP
,
I
1 3.
Bongis S i h o mbin g
Kasi Bantu a n d a n Peg B e n ca n a
A n g g ota
1 4.
Euis Hendarsih
K a s i J am sos & P e n g S D M
A ng g ota
1 5.
Riki Ruza
Staf Dinsoskam
Staf Teknis
1 6.
M . Aii
S taf Satp o l P P
Staf Teknis
1 7.
M.
Kasi P & P Kam
Staf Teknis
1 8.
Ku rn i a wa n
Staf Dinsoskam
S iaf Tek n i s
· · 1 9.
Arif.
S . So s
Abd u l Ra h m a n
I
Staf Dinsoskam
I
Staf Teknis
a.n. M ENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR J E N DERAL P E MERINTAHAN UMUM
l r.
-j
Se k re ta ri s
Drs .
yunus
I
Wakil Ketua
1 2.
,A.C Erlambang
I
JA B ATAN DALAM TIM
JABATAN
NAMA
NO.
�
TI M B U L P U DJ IANTO,
MPM.
I
I
I
I
I
I '
i
I I '
KEMENTERIAN DALAM N EGERI REPU BLIK INDON ESIA
KEPUTUSAN MENTERI .DALAM NOMO R
56 2-448
N EG E RI
TAHON
20 1 0
TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS) P ENANGANAN TENAGA KERJA INDONESIA B E RMASA LAH (PTKIB) TA NJ U N G E MAS PROVINSI JAWA TENGAH
M E NTERI DALAM N E G E RI , . M e n im b a ng
a.
b.
bahwa dalam rangka penanganan Pe m u l a n g a n Te n a g a K e rj a Indonesia Bermasalah (TKI-B) d i lokasi d e b a rkasi dan embarkasi Tanj u n g Emas guna te rc ip ta n y a ke l a n c a ra n d a l am p ene ri m a a n , pe l a ya n a n , dan pen g am a n an b a g i pa ra TKI- B d a ri M a l aysia pe rl u bentu k Tim Operasional Sa tg as Pen a n g a n a n Te naga Kerja Indonesia B e rm a s ala h (PTKIB) Tanjung Emas Provinsi Jawa Te n g a h ; ba hwa u ntu k m e n d u kun g
TKI-B dari M a l a ysi a
kelancaran d a l a m pen a n ga n a n pem u l a n g a n
s e b a g a i m a n a d i m a ksud p a d a h u ruf
a,
perlu
dibentuk Tim O p e ras i o na l Satg a s Penanga n a n Te n a ga Kerj a Indonesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Emas Provi nsi J awa Te ngah y a n g ditetap an deng a n Kep u tus a n Menteri D a l a m N e g e ri ;
1
Me ng i n gat
Un d a n g - U n dan g Nomor 1 7 Tah u n 2003 tenta ng Ke u a ng a n N e g a ra (Lem ba ra n Negara Republik I n d o nes i a Tah u n 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik I n d o n e si a Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 ta h u n 2004 ten ta n g Perb e nd a h a raa n N eg a r a ( Le m b a ra n Negara Repu b l i k Ind o n e si a Ta h u n 2004 Nomor '::: , Tambahan Lembaran N eg a ra Re p u b l i k Indonesia N omor 4355); J . Und a n g - U n d a n g Nomor 1 0 Ta h u n 2004 tentang P e m b e ntu k a n P eratu ra n P e r u n d ang - u n dang a n ( Le m b a ra n Neg a ra Rep u b l i k I n d on esi a Ta h u n 2004 N o m o r 53, Ta m ba h a n Lem ba ra n N e g a ra R e p u bli k Indonesia Nomor 4389); 4. U n da n g - U n d a ng Nomor 32 Ta h un 2004 te n t a n g Pemerinta h a n D a e ra h (Lembara n Negara R e p u b l i k Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah den g a n Undang-Undang Nomor 8 Tah u n 1.
2005 tenta ng Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Un�ang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pf!rubahan Atas U n d an g Und a n g Nomor 32 Tah u n 2004 te n ta n g Pemeri ntahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lem baran N eg a ra Re p u bl i k Indonesia Tahun 2005
Nomor 1 08, Tambahan Lembara n N eg a ra R e p u b l i k Indonesia N om or
4548);
5.
6.
U nd a n g - U n d a n g Nomor 47 Ta h u n 2009 te n ta n g Anggara n Pendapatan d a n Belanja N e g a ra Tahun Anggaran 20 10 ( Le m b a ra n Negara Re p ub l ik Indonesia Ta h u n 20 10 N o m o r 1 56, Tam b a h a n Lem bara n Negara Republik Indon esia Nomor 507 5 ) ; Pe ra tu ra n Pemerintah Nomor 6 Ta h u n 20 10 t e n ta n g Pedoman Satuan Polisi Pa mon g Praja (Lem bara n · N egara Rep u blik I n d o ne s i a Tah u n 20 1 0 Nomor 9 , tambahan Lem bara n Negara Republik Indonesia Nomor 5094 ) ;
7.
Pe ratu ran
Presiden Nomor 5 3 Tahun 2 0 1 0 te n ta n g Perubahan Kedua
atas Keputusan Preslden Nomor 42 Tahun 2002 tenta ng Pedoman
Pel a ksanaan A n g g a ra n P e n d a p ata n dan Beianja Neg a ra ;
Keputusa n Pres i d e n N o m o r 80 Ta h u n 2003 tenta n g P e ru b a h a n Pe d o m a n Pe l a ksa n a a n Pe n g ad a a n Ba ra n g /J a s a P e m e ri nta h ( Lem ba ra n Neg a ra Re pu b l lk Indonesia Tahun 2003, Nomor 1 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) se baga im a n a · tela h diu b a h beberap a kali, diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tah u n 2006 te n tan g Perubahan Keenam atas Ke p utus a n Preslden Nomor 80 Tah u n 2003 te nta ng Pedom a n P e l a ks an aa n Pen g ad a an B a r a n g/J as a Pe m e rl n ta h ; 9 . Ke p u tu s a n Presiden Nomor 106 Tahun 2004 te n t a n g lim Koordinasi P e m u l a n ga n TKI Berma s a l a h dan Kelu a rgannya dari Malaysia; 10. Pe rme nd ag rl Nomor 1 A Ta hun 2 0 1 0 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Un g kun ga n Departemen D a l a m Negerl . 1 1 . Pe ra tu ra n Menter! Dalam Neg eri Nomor 41 Tahun 2010 tenta n g 8.
.
Organisasi dan Tata Kerja Kementerlan Dalam Negeri; Ke p u tus a n Menteri Dalam N e g e ri Nomor . 56 2 - 3 8 3 Tah u n 2 0 1 0 Tahun 2 0 1 0 tentang Petunj u k Operasional Daftar !sian Pelaksanaan A ng g a ra n ( DIPA) D i re kto ra t Jendera l Pemerintahan Umum Kementerfan Dalam Negeri untuk kegiata n penanganan dan pemulangan TKI Be rm a s a l a h Tahun 20 1 0 d a ri bagian an gga ra n bendahara u m u m n e g a ra ; 1 3 . Ke p u tu sa n G u be rn u r J a w a Te ng a h Nomor 560/54/2 0 1 0 ten ta n g Pem bentuka n Satuan Tugas P e n a n g a n a n P e m u l a n g a n Tenaga Kerja I n do n es i a Bermasalah dari Malaysi a . 12.
Mem perhatikan
1 . Ke p u tu s a n Menteri Dafam N eg eri N o m o r 9 1 0-723 Ta hun 2010 te n ta n g Pe ru b a h a n Ke ti g a K e p u tu s a n M e n teri Dalam N eg e r i Nomor 9 1 0-16 Ta h u n 2010 ten ta n g Penunjukan P ej a b a t Kuasa Pen gg u n a Anggaran/Pengguna Bara ng dan Pejabat P e m u n g ut Penerimaan Negara Tahun 20 10 di l i n gku n g a n Kementerian Dafam Negeri; 2.
3.
4.
Ke p u tu s a n Menteri D a l a m Negeri N o m o r 900-32 1 Ta hun 20 10 tentang Pe ru b a h a n Atas Keputusan M e n te ri Dalam Negeri Nomor 900- 003 tentang Pe n u nju k ka n Pej a ba t P e l a ks a n a Te kni s Ke gi a ta n { PPTK) di U n g kungan D i re kto r::t t Jenderal Pemerintahan U m u oi; Ke m e nte ri a n Dalam Negeri Ta h u n Anggaran 2010;
Kep u tusa n M e n te ri D a l am N e g e ri Nomor 900-322 Tahun 20 10 tentang Perubahan Atas Keputusan M ente ri Dalam Negeri Nomor 900004 Tahun 20 1 0 te n ta n g P e n u nj u k a n Pejabat yang me l a ku ka n tindakan yang mengakibatkan P en g e l ua ra n Anggaran Balanja, Pejabat ya n g Melakukan Penguj i a n dan Pemerintah Pembayaran serta Bendahara Pe n g e lu a ra n aerta staf p e nge lol a di L i ng k u ng an Direktorat Jenderal Pe m e rl n taha n U m u m Kemente ri a n D a l a m N e g e ri Tahun Anggaran 2010; Ke p u tu � 3 n Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Ta h u n 20 10 te nta ng PetunjuK Operas!onal pel aks a n a a n An g g a r a n P e n d a p a ta n Belanja
N eg a ra Perubahan (APBNP) T a h u n Anggaran 20 10 di lingkungan Di rekto ra t Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
M E M UTUSKAN .
M e n etapka n
PERTAMA
Op e rasion a l Satgas P en a n g a n a n Te n a g a
Ke rj a Indonesia Provinsi Jawa Te n g a h ya ng se l a nj utnya disebut Tim Satgas Tanjung Emas, d en g a n susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan in i ; Membentuk Tim
Bermasalah
( PTKIB)
Tanjung
Emas
,
KEDUA
Tim
S atga s
Tanj u n g
Emas
PERTAMA mempunyai tugas :
1.
Mela kukan p en d a ta a n
s eba g a i m a n a
dim aksud
pada
Di k tu m
d a n i nventasisasi para TKI- B yang d a t a n g d a ri
M a la ys i a . 2.
M e n g koo rd l n a s i kan dengan I n s ta n s i terka it berkena a n dengan pelaksanaan pen e ri m a an , pengam a nan dan pem ulangan para TKI- B
)
k e d a e a h asal masing-m asing .
KETIGA
3.
M eme l i h a ra ketertiban d a n kea m a n a n para TKI- B s e la m a berada d i lokasi p en a m pu n ga n s e m e n ta ra .
4.
Melaporkan h a s i l pelaksanaan kegi a ta n kepada Menteri D a l a m N e g e ri c.q Di rektu r Jenderal Pemerintahan Umum.
Dalam m e l a ksa n a ka n tugasnya Tim S atga s Tanjung Emas bertanggung jawab kepada Menter! Dalam Negeri cq . Dlrektur Jenderal Pemerintahan
Umum . KEEMPAT
Tim S a t ga s Tanj u ng Emas d al am m elaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan susunan kea nggotaa n Ti m , dengan rincian : Rp. Rp . Rp. Sekretaris Rp. Rp. Anggota Staf Teknis/Administrasi Rp. Pengarah Ketua Wakil Ketua
750. 000, 700. 000, 650.000,500. 000,500.000,500.000,-
KELIMA
Tim Satgas Tanjung Emas b ertu g a s m u l a i bulan Ag ustus s/d 20 1 0 .
KEENAM
Seg a l a biaya yang dikel ua rkan se b a g a i a k i b a t diteta pkannya keputu s a n inl d i beba n kan p a d a An gg a ra n Direkto rat Jender�l Pemeri n ata h a n U m u m , DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor 0283/999-08. 1/-/20 1 0 t a n g g a l 1 3 J u l i 20 10 yang telah dilakukan revisi ke 1 tanggal 15 Oktober 2010;
KETUJUH
Ke p u tu s a n ini mulai b e rl a k u p a d a ta n g g al ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 20 1 0 .
Desember
D i te ta jJka n di Jaka rta pada ta n g ga l 1 - 1 2-20 1 0 a . n . M EN T E R I DALAM N E G E R I D I R E KTU R J E N D E RA L P E M E R I N T A H A N U M U M
J r. TI M B U L P U DJIANTO, M P M .
TEMB USAN dlsampaikan kepada Yth . : 1 . Bapak M e nte ri Dalam Negeri, s e b ag a i l a pora n ; 2. Sekretarls Jenderal Kementerian D a l a m N eg e ri dl Jakarta; 3 . I ns pektur Jenderal Ke m � n te ri a n Dalam Negeri di Jakarta; 4. Sekretarls Dltjen Pe m e rl n tah a n Umum, Kementeri a n Dalam Negeri di Ja k a rta ; Kepa l a KPPN Jaka rta IV; Kepala Baglan Ke u an g a n Ditjen P e m e r i n ta h a n Umum, K e m en d agri Kep a la Ba g lan Perencanaan, Dltjen Pemerintahan Umum, Kemendagri . 8. Yang bersan g kutan 9. Arslp 5. 6. 7.
LAMPIRAN KEPUTUSAN M E NTER! DALAM N EGERI NOMOR : 562-448 'l'AHUI 201 0 : 1 - 1 2 - 201 0 TANGGAL
S U S U NAN ANGG OTA TIM O P E RASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN TENAGA KERJA IN D O N ES IA BERMASALAH (PTKIB) TANJUNG EMAS PROVINSI JAWA TENGAH · · NO;
1 . 2 . 3.
. 4.
NAMA
Edy S o e s anto , SH. Siswo
Laksono,
SH. Mkn
Kadis Tg Kerj a, Trans dan Kepddk
Ora . Wika Bintang , MM
Kabid Penem patan T K dan Tra n s
Ahmad Aziz,
Ka s i P e n e m p at a n TK D i m d a n LN
SE. MSi
5.
l r. Ke m a l Heryandri, Oipl H E
6.
Bambang P rayitno,
7.
Slamet Wibowo, S H ,
8.
D rs . A. B .
SH.
Msi
Mkn
Rahman, Msi
Pengarah
Kasi
Adm
Ka b i d
Ketua
P e n g a wa s a n
! -- - j i
Wakil Ketu� Sek re ta r i s
_,
A n ggota
Pel Tg Emas
Anggota
Keten a g a kerj a a n
Ka . B a d a l P e lay Penyel Perseli T K
Anggota
Ka. Badal P e l a y P e n e m Pelind TK
Anggota
I
!
- - -- - - - · - · -
9.
Suwo n d o , S H . MS i
Kabag Kes e h a t a n
1 0.
D rs . Djoko Marwoto , M s i
Ka bid B a n d a n J a msos
11.
H . B ro t o
Kabid Angkutan J a l a n
Anggota
1 2.
Sumarsono, S H . M H
Kabid Ketentra m a n Masya rakat
Anggota
H usodo, S H
A n g g ota
I
- -- ·
Anggota
-
1 4.
Kompol H appy Perd a n a
K a . Kes a t u a n
1 5.
S r i Hars o n o , S H . M . H um
Staf Seksi Penemp TK D a l a m d a n L N
Staf Teknis
16.
Djoko Minarto , S H
Staf Se k s i Penemp TK D a l a m d a n LN
Staf Teknis
Staf S e k s i P e n e m p TK D a l a m d a n L N
Staf
1 7.
Hari Bagyo
H,
SH
J I
Kabid Kes d a n Pelind A n a k
'
I
A n g gota
H e ri
ln d ra y a nto , SH
j
- ---- ------ - -
1 3.
P en g a m a n a n
A ng got a
Tekn is
- -- - - - - .
1 8.
Ora . Wukir M uly a n i
Staf Seksi Penemp TK D a l a m d a n LN
Staf Teknis
1 9.
Ora. Prasetyowati H
Staf Seksi P e ne m p TK Daiam dan LN
Staf Tekn i s
a . n . M E NTERI DALAM NEGERI D I R E KTUR J E N D E RA L PEMERI NTAHAN UMUM
l r. TI M B U L P U DJIANTO , M PM.
,
I
DALAM TIM
A ss i ten Kes ej a hte ra a n R a kyat
MSi
- ---
JA BATAN
JABATAN
--··
I
! I
---
'
;
i
i I
I
KEM ENTERIAN DALAM N EGERI REPUBLIK INDON ESIA KEPUTUSAN MENTER! DALAM N EGERI NOMOR 562-449
TAHUN
201 0
TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN TENAGA KERJA INDON ESIA BERMASALAH (PTKIB) TANJUNG PERAK PROVINSI JAWA TIMUR M ENTER! DALAM NEGERI,
Menimbang
a.
b.
bahwa
dalam
ra n g ka
pena n g a n a n
Pem u l a n g a n
Ten a g a
Kerja
Indonesia Bermasa l a h (TKI- B) d i l okasi debarkasi d a n em b a rka s i Tanj u n g Pera k guna tercipta nya kel a n caran d a l a m peneri m a a n , pel a yana n , dan pengamanan bagi p a ra TKI-B d a ri M a laysia perlu bentu k Ti m Operasional S a tg a s Pen a n g a n a n Te n a g a Kerja Indo nesia Bermasal a h (PTKIB) Ta nj ung Pera k Provinsi Jawa Ti m u r; b a hwa untu k mendukung kelanca ra n d a l a m pen a n g a n a n pem u l a n g a n TKI-B d a ri M a l aysi a sebag a i m a n a d i m a ks u d pa d a h u ru f a, perlu d ibentu k Tim Operasional Satgas Pen a n g a n a n Tenaga K erja Indonesia
B e rm a sa l a h ( PTKI B ) Tanjung Perak
d i tetapka n
1.
Mengingat
2.
3.
d eng a n
U n d ang - U n d a n g
Provi nsi
Jawa
Ti m u r
yang
Ke p u tus a n Menteri Dalam Negeri;
Nomor 17 Ta h u n 2003 ten ta n g Ke ua n g a n Negara 47,
( Le m b a ra n Negara Repu blik Indonesia Ta h u n 2003 Nomor Tam bahan Lem bara n Negara Rep u b l i k I11donesia Nomor 4286);
Unda ng-Undang Nomor 1 tahun 2004 tenta n g Perbend a h a ra a n N e g a ra (Lem bara n Negara Republik Ind onesia Ta h u n 2004 Nomor 5 , Ta m b a h a n Lembaran Negara Repu b l i k Indonesia N o m o r 4 3 5 5 ) ; U n d a ng - U n d ang N o m or 1 0 Ta h u n 2004 te ntang Pembentukan Peratura n Peru n d a n g - u n d a n g a n ( Lembara n Negara Rep u b l i k I n d o ne si a Ta hun 2004 Nomor 53, Ta m b a h a n Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Un d a n g - U n d a ng Nomor 3 2 Ta hun 2004 tenta n g Pemerinta h a n Daera h (Lembaran Negara Republ l k Indonesia Ta h u n 2004 Nomor 1 2 5, Ta m b a h a n
Lem ba ra n
Negara
Re p u b l i k
Indonesia
Nomor
44 3 7 )
sebaga i m a n a tel a h d i ubah denga n U n d a n g-Un d a n g Nomor 8 Ta h u n
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerinta h Pengganti U n d a n g Undang Nomor 3 Tahun 2005 tenta ng Perubahan Atas Undang Undang N o m o r 32 Ta h u n 2004 ten tan g Pemerintahan Daerah m enjadi Undang-Undang (Le m ba ran Negara R e p u b l i k Indonesia Ta hun 2005
Nomor 1 08, Tam ba h a n Le m ba ra n
5.
6.
N e g ara Re p u b l i k Indonesia Nomor 4548); Undang-Undang No m or 47 Ta h u n 2009 tenta n g A n g g a ra n Pendap a t;;m dan Belanja Negara Ta hun Anggara n 2 0 1 0 ( Lembara n Negara Republik Indonesia Ta h un 2 0 1 0 N o m or 1 56, Ta m b ah a n Lembaran N e ga ra Re publ lk Indonesia Nomor 5075); Pe ra tu ran Pemerintah Nomor 6 Ta h u n 2010 te n ta n g Pedoman Satu a n Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negar.a_£-epublik I nd o n es i a Ta h u n 20 1 0 N o m o r 9, tamba h a n Lembara n N egara Re p u b l i k Indonesia
N o m or 5094);
Peraturan Presiden N omo r 53 Tah u n 2010 tentang Pe r uba h a n Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
7.
8.
·
9.
10.
11. 12.
Pelaksanaan Anggaran Pendapata n d a n B e la nj a Negara ; K ep ut u sa n Presiden Nomor 80 Ta h u n 2003 te n ta ng Peruba h a n P e d o m an Pelaksanaan Pengadaan Barang/J asa Pemerinta h ( Le m b a r a n N e g a ra Rep u b l l k Indonesia Tahun 2003, Nomor 1 20, Tam b a h a n Lembaran Negara R ep u blik Indonesia Nomor 4330 ) s e b ag a l m a n a
telah dlubah beberapa kali, d i u b a h terakhir ka l i d e ng a n Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2 0 0 6 ten ta n g Perubahan Keenam a tas Keputusan Pres i d e n Nomor 8 0 Ta hun 2003 te n tan g Pedoman Pelaksanaan Pengadaan B ara n g/J as a P e m e ri n ta h ; Ke p u tusan Presiden Nomor 106 Ta h un 2004 te n ta n g Ti m Koord i na si Pemulangan TKI Bermasalah d a n Kel u a rga n n ya dari M a laysi a ; Permendagrl Nomor 1A Tahun 2 0 1 0 te n ta n g Pedoman P e l a ksa n a a n Anggaran di Llngkungan Departemen Dalam N eg e ri . Peraturan Menteri Dalam Negeri N o m o r 4 1 Tah u n 2010 te nta n g Organlsasl dan Tata Kerja Kementerian D a l a m N e g eri ; Ke p u tusa n Menterl Dalam N eg e r i Nomor . 562-383 Tahun 20 1 0 Tahun 20 1 0 te nta n g Petunjuk Operaslonal Datta r Isf a n Pe l a ksa na a n A n g gara n ( D I PA) Di re kto ra t J e 'l d e ral P e m erinta h a n Um u m ·
13.
Kementerian Dalam Negeri untuk kegiata n penanganan dan p e m ul an g a n TKI B erm a s a l a h Tah u n 20 1 0 dari bagian anggaran b e n d a h a ra umum negara ; Keputusan Ke p a l a Dinas Ten a g a K e rj a Tra nsm igrasi dan K e pen d uduka n Provi nsi Jawa Tim u r Nomor 560/--/ K PTS/ 1 0 6 . 0 3/2 0 1 0 tenta ng Peru bahan Ti m Satu a n Tu gas Te naga K e rj a Indonesia
Bermasalah (TKIB) M e m p e rh a ti ka n
1.
�
d a ri Ma laysia .
Kep u tu a n M e n teri Dalam N e g e ri N o m o r 9 1 0-723 Ta h u n 2 0 1 0 te nta n g Pe ru b a ha n Ketig a Keputusan M e nteri D a l a m N ege ri Nomor
9 1 0- 1 6 Ta hun 2010 te ntang Pe nunjuka n Peja bat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang d a n Pejabat Pemungut Pe n erima a n Ne g a ra Ta hun 2010 di l l n g ku n g a n Keme n te ri a n D ala m N eg e ri ; 2.
Kep u t usa n Menteri Dalam Ne g e ri Nomor 900-3 2 1 Tah u n 2010 ten ta ng Perubahan Atas Keputusan M enteri Dalam Negeri Nomor 900-003 tentang Pe n u nj u kkan Pej a b a t P e l a ks a n a Te knis Ke g i ata n (PPTK) di Ungkungan D i re kto ra t Jendera l Pemerintahan Umum Kementerian D a la m Negeri Ta hun An g g a ran 2010;
3 . Keputusan Menteri Dalam N e g e ri Nomor 900-322 Tahun 20 1 0 tenta ng Peru b a h a n Atas Ke p ut u s a n M enteri D a l a m Neg eri Nomor 900004 Ta hun 20 10 tentang Pen u nj u ka n Pejabat y a n g m e la ku kan tindakan ya ng mengakibatka n Pengeluaran A n gg a ra n B a l a nja, Peja bat yang Melakukan Pengujian dan Pemerinta h Pem b a ya ra n se rta B en d a hara P e n g e l u a ra n aerta staf p e n g e l ol a di L i n gkunga n Di rektorat Jendera l Pemerintahan U m u m Ke menteri a n Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010; 4.
Ke p u tu sa n Menterl Dalam Negeri N omor 562-383 Tahun 2010 tentang Pe tunjuk Operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2010 .d i lingkungan Direktorat Jenderal Pemerinta h a n U m u rn, Kementerian Dalam Negeri;
M E MUTU S KA N
M!i!netapkan PERTAMA
Membentuk Tim Opera s i o n al Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Berm a salah (PTKIB) Ta nj u n g Perak P rovinsi Jawa Timur ya ng sela njutnya disebut Tim Satg a s Tanj u n g Pe ra k, d eng an s us u n a n kean g gotaan sebagaimana tercantt:m dala m Lam piran Kep utus a n i ni;
2
KEDUA
Tim Sa tga s
PERTAMA
Ta nj u n g
Pera k
mempunyai tugas :
sebagaim a n a
d i m a ksud
p ada
D i kt u m
da ta n g dari
1.
M e l aku k a n pen dataan d a n inventasisasi para TKI-B M a l aysi C! .
2.
Mengkoordinasikan d enga n Instansi terka it berkenaan dengan pelaksa naan penerlmaan , peng amanan da n p e m u l a n g a n para TKI-8 ke daera h asal masing-masing .
3.
yang
Memelihara ketertiban d a n keamanan p a ra TKI- 8 se l a m a berada
di
lokasi penampungan sementara . 4.
Mela porka n hasii pelaksanaan keg iatan kepada Menteri Da l a m N eger i c.q D i rektur Jenderal Pemerlntahan U m u m .
KETIGA
Dalam melaksanakan tugasnya Tim Satgas Ta njung Pera k bertanggung jawab kepada Menteri Dal a m Negeri cq . Dlrektur Jenderal Pemerinta h a n Umum.
KEEMPAT
Tim Satgas Ta njung Perak dalam melaksanakan tugasnya d i berikan honorarium sesuai dengan susunan keanggota a n Tim, dengan ri ncian : Pe ng a ra h Rp. 750.000,-
R p . 700. 000, Rp . 650.000,-
Ketua Wakil Ketua
KE U M A
Sekretaris
Rp.
A n g g o ta
Rp . 500.000,-
Staf Teknis/Ad m i n istrasi
Rp .
lim Satgas Ta nj u n g
500.000, 500. 000, -
Pera k bertugas
mulai b u l a n Agustus s/d
Desember
2010.
KEENAM
Segala biaya yang d i kei u a rka n seba g a i a kibat diteta pka n nya k e pu tu s a n ini d i bebanka n pada Angg a ra n Di rektorat Jenderal Pemerinata h a n U m u m , DIPA Ta hun Anggaran 20 1 0 Nomor 0 283/9 99-08 . 1/-/20 1 0 ta nggal 1 3 J u l i 2 0 1 0 yang te l a h dilakuka n revisi k e 1 ta nggai 1 5 O ktober 20 10;
KElUJUH
Kep utusan i n i m ulai berlaku p a d a ta nggal d iteta pkan dan berl a ku surut sejak ta nggai 1 Ag u stu s 2 0 1 0 . Ditetapr.a n di J a ka rta pada ta n gg a l 1 -1 2-20 1 0 a . n . M E NTER! DALAM NEGERI DI REKTU R J E N D E RAL P E M E R I NTAHAN U M U M
lr. TI M B U L P U DJ I A N TO , M P M .
TEMBUSAN d is a m p a i ka n kepada Yth . : 1 . Bapak M e nte r! Daiam Negeri, s e b a g a i laporan ; 2 . Sekre ta ri s Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta ; 3. Inspektur Jenderal Ke m enterla n Dalam Negerl d l Jakarta ;
4. 5. 6.
Sekretarls Dltjen Pe m e r i nta ha n U m u m , Ke1 nenterian D a l a m N egeri d i J a karta ; Ke pa l a KPPN Jakarta IV; Kepala Bagian Ke u a n g a n Ditjen Pemerintahan U m u m , Keme n d agri Kepala Bag lan Perencanaan, Ditjen P e merinta h a n Umum, Ke mendagri .
7. 8 . Ya n g bersan g kuta n 9. Arsip
·
3
LAM PIRAN KEPUTUSAN MENTER! DALAM N EGERI : 56Z·44� TAlltlB 201 0 NOMOR : 1 12 20 1 0 TANGGAL -
-
TI M OP ERASIO NAL SATUAN TUGAS (SATGAS} BERMASALAH (PTKIB) TANJUNG PROVINSI JAWA TIMUR
S U S U NA N AN G G OTA
P E N A N G A N A N TENAGA KERJA I N D O N ESIA
NO.
Hary S o e g i r i ,
M BA , M S i
DR.
2.
Drs . Bambang
3.
Drs.
4.
Drs. H ariyadi Budhiharjo
5.
Bawon
Sutaryo , M S i
Ad h i Y, M . S i
Kad i s n a k e rtra n d u k Pro v J atim
Pen g arah
.
Hedy L S e ty a n a
7.
lr.
8.
B u d i Rah a rj o , S E . M S i
9.
D r. Hendro , S E . M s i
H.
Mustofa Chama! B M M
Drs. A i n u l Yaq ien , M . S i
11.
Drs . Sapak, M M
.1 2 .
d r. Dodo Anondo,
1 3.
M u d a l ya nto
14.
l r. S i n d y P ra koso
1 5.
Suharto
1 6.
AKB P .
17.
Faisal Syah
Tenaga Kerja
Ka b i ro Ke s ra S etd a
D rs W i d od o O ra .
1 8.
JABATAN DALAM T I M
Kabid P e n e m pata n
.
6.
1 0.
JABATA N
N AMA
1
MPH
Y. Gustawan
D ;a . Aries S o ra y a
PERAK
P ro v J ati m
·- · ·
Wakil Ketua Sekretaris
Kasi Peluasan Ke rj a
An gg ota
K a s u b a g p a d a Biro Kesra
Anggota
Ka d i n sos P rov J a ti m
Anggota
K a s i BJ dan B K
Anggota
Direktur. RSJ Menur S u ra baya
Anggota
Sekreta ris D i s n a kertra n d u k
Anggota
K as i P e n em p a t a n T e n a g a Ke � a
A n ggot a
K a d i n ke s P ro v J a t i m
A ngg ot a
G M Pelindo I I C a b S u ra b a ya
Anggota
Ka b i d Ad pe l Tj P e ra k S u ra baya
Anggota
Ka n it pda P o l d a J atim
A nggo ta
Kap o rre s K P 3 Tj Perak S u ra b a y a
Anggota
KPLP Tj Perak Su r a b a y a
A n ggota
Jatim
.
Ke t u a
Kepal a U PTP3TKI
Staf Dinsos Prov
--
I I
I
I
A n gg ota
1 9. . Suyadi, S. Sos
Staf Bid
P e n e m p Tenaga
K e rj a
Anggota
20.
Sri Wulandari
Staf Bid P e n e mp Tenaga
Kerja
Staf Teknis
21 .
M ianto
Staf B id P enemp
Tenaga Ke rj a
Stat Tekn is
I
4
22.
Mastur
.23.
M.
24.
Agung Subroto
Saikhi,
Staf B id SH
Penemp Te n a g a K e rj a
S t af Te k n i s
Stat Bid Penemp Tenaga Kerja
Staf Te k n i s
Staf B id Sekretariat
Staf Te k n i s
a.n. M E NTERI DALAM N E G E R I
DI REKTU R J E � m E RAL P E M E R I NTAHAN U M U M
l r. TI M B U L P U DJ IANTO, M P M .
5
KEMENTERIAN DALAM N EGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN M ENTER! DALAM N EG ERI NOMOR 562 - 460 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN nM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN TENAGA KERJA IN DONESIA BERMASALAH (PTKIB) PONnANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT M ENTER! DALAM NEGERI, M e ni m b ang
a.
b.
b a h w a d ala m rang ka p enanganan P e m ul anga n Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-8) di lo kasi debarkasi dan em ba rkasi P ontian ak guna terciptanya kelanca ra n dalam penerimaan, pelayanan, dan pengamanan bag i para TKI-B da ri Ma laysia pertu be n tu k Tim Operasion a l Satgas Penanganan Ten a g a Kerja I n do n es i a Bemiasalah (PTKIB) Pontianak P rovi nsi Kalimantan Barat; bahwa untuk m e n du k ung kelanca ra n d a l a m pen a n g a n a n pemulangan
TI
Bermasalah (�B) Pontianak Provinsi Kalima ntan d iteta pkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri; M e ngi n ga t
1.
Nomor 1 7 Ta h un 2003 ten ta ng Keuangan Negara Republik I nd o n es i a Tahun 2003 Nomo"r 47, Tam bahan Lembaran Negara Republik I n don esi a Nomor 4286); U ndang - U n d a ng Nomor 1 ta hu n 2004 te nta n g Perbendah a raan N eg a ra (Lembara n Negara Rep ub l i k Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tam bahan Le m b a ran N ega ra Re p ub l ik Indonesia Nomor 4355); U nda ng - U ndang Nomor 10 Tah u n 2004 tenta n g Pembentu ka n Peraturan P eru n d ang-u n d a nga n ( Le m ba ra n Negara Republik Indonesia Ta hun 2004 Nomor 53, Ta m b ah an Lem ba ran Negara Republik In d o n esi a Nomor 4389); U n d an g - U n d a ng Nomor 32 Ta h un 2004 te ntang Pe merin ta h an D a e ra h Undang-Undang
(Lembaran
2. 3.
4.
Barat ya n g
Negara
( Le m ba ra n
N ega ra Re p ubli k Indon esia Tahun 2004 No m or 1 25, L e mbaran Neg a ra Re p ub l ik Indonesia N om or 4437) sebagaimana telah d i ub<:�h d enga n U nd ang - U ndang Ncmor 8 .Ta h u n 2005 te nta n g Penetapan Peraturan P e meri n ta h Pengganti Undang Undang N o m o r 3 Ta h u n 2005 te n ta ng Perubah a n Atas U n d a ng U n dang N om o r 32 Ta h un 2004 ten ta n g Pemer!nta h a n Daerah menjadi Tam bahan
( Lem ba ra n N eg a ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lem baran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4 548 ) ; 5. Undang-Undang Nomor 47 Ta h u n 2009 tentang Angga ra n Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angga ra n 2010 ( Lem ba ra n Negara Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 1 56, Ta m bah a ri Lem bara n Negara Republik Indonesia N omor 5075); 6. P era tu ra n Pemerintah Nomor 6 Tah u n 2010 tentan g Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ( Lem bara n Negara R e p u bl i k Indonesia Tah u n 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran N e g a ra R e p ub l l k In d o n e s i a U n da n g -U n dang
·
Nomor 5094) ;
•
7.
8.
9.
10. 11. 12.
Peraturan Presiden Nomor 5 3 Tah u n 20 1 0 te nta ng Perubahan Kedua atas Keputusan Preside n Nomor 42 Ta h u n 2002 ten ta n g P edom a n Pe la ks a n aan A n gga ra n Pe nda pa ta n dan Belanja Negara ; Ke p utu s a n Presiden Nomor 80 Ta h u n 2003 tenta ng Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta h (Lembaran N e gara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind on e si a N omor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir kali denga n Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas K ep utus a n Presiden Nomor 80 Tahun 2003 ten ta n g Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta h ; Kepu tusan Preslden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan Kel uargannya dari Malaysia ; Permendagri N om o r 1 A Ta hun 20 10 te nta n g Pedoman Pelaksanaan Anggara n dl Ungkungan Departemen Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dal a m Negeri; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor . 562-383 Tahun 2 0 1 0 Tahun 201 0 te n ta ng Petunjuk Operasional Dafta r lsia n Pelaksanaan Angga ra n (DI PA) Direktorat J e n d e ra l Pemerintahan Umum Kementerian Dalam N e g eri u n tu k keg iatan penanga nan . dan pemulangan TKI Berm asalah Ta hun 2010 dari bagian anggaran
bendahara umum negara ; 1 3 . Keputusa n Gubemu r Kaliman ta n Barat N o m o r 221/KESOS/20 10 tentang Pem bentukan Tim Koordinasi Penanggulangan, Penempatan dan P erl i n d u n g an Tenaga K e rj a In d onesia (TKI) B erm a s a l a h di . Lu a r Negeri Provinsi Kalimantan Barat.
Memperhatikan
1.
Keputusa n Menteri Dalam N ege r i Nomor 9 1 0-723 Tahun 2 0 1 0 tentang Perubahan Ketiga Ke pu tu s a n Menteri Dalam Negeri Nomor 9 1 0-16 Tahun 2010 te n tang Penunjuka n Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Tahun 20 10 d i lingkungan K emente ri a n D a l a m Negeri; ·
2.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nom or 900-321 Tahun 2 0 1 0 teritang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90Q-003 ten tan g Penunjukkan Pej aba t Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di U n gku n g a n Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Ta h u n Anggaran 2 0 1 0 ; ·
3.
4.
Menetapkan PERTAMA
K e p utu s a n ��enteri Dalam N eg e ri Nomor 900-3 2 2 Ta h un 20 1 0 tentang Perubahan Atas Ke pu tu s a n Menteri D a l a m Negeri N omor 900004 Ta h un 2010 te n ta ng Penunjukan Peja bat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Balanja, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Pemerinta h Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran aerta staf pengelola di Lingkungan Direfd:orat Jenderal P e m e ri n ta h an Umum Kementeri a n Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010; .
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562-383 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional pelaksanaan Anggara n Pendapatan Belanja Negara Perubahan {APBNP) Tahun Anggara n 2010 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Unium; Kementerian Dalam Negeri;
M E M UTU S KA N
Membentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah {PTKIB) Pontianak Provlnsi Kalimantan Barat yang se la njutnya disebut Tim Satgas Pontianak, dengan susunan kea nggotaan sebagaimana tercantum dalam Lamplra n Keputusan ini;
2
KEDUA
lim Sa tgas Pontianak
mempunyal tugas :
1.
Melakukan pendataan dan lnventarisasi para TKI-B yang datang dari Malaysia.
2.
Mengkoordinasikan dengan Instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan penerimaan, pengamanan dan pemulangan para TKI-B ke daerah asal maslng-masrng.
3.
Memelihara ketertiban dan keamanan para TKI-B selama berada di lokasi penampungan sementara.
4.
KETJGA
KEEMPAT
sebagalm ana dimaksud pada Diktum PERTAMA
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri
c.q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum .
Dalam melaksanakan tugasnya lim Satgas Pontianak bertanggung jawab ke pa d a Menteri Dalam Negeri cq . Direktur Jenderal Pem eri ntaha n U m u m .
lim Satgas Pontianak dalam melaksanakan tugasnya di berik"'n honorarium sesual dengan susunan keanggotaan Tim, dengan rincian : P enga ra h Rp. 750.000,Rp. 700.000,Ketua Wakil Ketua Rp. 650.000,Sekretaris Rp. 500.000, Rp. 500.000,Wakil Sekretaris Anggota Rp. 500.000, Staf Teknis/Administrasi Rp. 500.000,·
KEUMA
Tim
KEEN AM
Segala biaya ya ng dikeluarkan s e ba g a i akibat diteta pkannya keputusa n dibebankan pada Anggaran Direktorat Jendera l Pem erintahan Umum, D IPA Tahun Anggaran 2010 Nomor 0283/999-08. 1/-/20 1 0 ta ng g a l 13 Juli 201 0 yang telah dilakukan revisi ke 1 ta ngg a l 1 5 Oktober 2010;
Satgas Pontianak bertugas mulai bulan Ag ustus s/d
Desember 2010.
ini
KETUJU H
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2010. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 0- 1 2 - 20 1 0 a.n. M ENTER! DALAM NEG ERI D I REKTUR J E N DERAL P E M E R I N TAHAN U M U M
Jr. TI M B U L PUDJIANTO, M P M .
TEMBUSAN disampaikan kepa da Yth. : 1 . Bapak Menteri Dalam Negerl, sebagai laporan; 2. Sekre taris Jenderal Kem en terla n Dalam Negerl dl Jakarta; 3. Inspektur Jenderal Kementerlan Da la m Negerl dl Jakarta;
4. Sekretaris Dl1;jen Pemerfntah a n 5. Kepa la KPPN Jakarta N; ·
Urnum,
Kementerlan Dalam Negeri di Jakar-..a ;
Kepala Baglan Keuangan Dl1;jen Pemerlntahan Umum, Kemendagri Kepa l a Baglan Perencanaan, D itjen Pemerlntahan Umum, Kemendagrl. B. Yang be rsangkutan 9. Arslp
6. 7.
3
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! DALAM NEGERI 562- 460 - TAHUN 20 10 NOMOR TANGGAL : 10 12 20 1 0 -
-
SUS UNAN ANGGOTA TI M OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN TENAGA KERJA INDON ESIA BERMASALAH (PTKIB) PONTIANAK . PROVINSI KAUMANTAN BARAT
NO.
JABATAN
NAMA
KEDUDUKAN DALAM TIM
1.
Drs. Cornelis, M H
Gubernur Kalimantan Barat
P e ngarah
2.
Drs . MH. H u n s i n . M H
Pit. Sekd a Prov Ka lbar
Pengarah
3.
Drs. Marya d i , M . S i
Asisten I I sekda Prov Kalbar
4.
Maksum Jauhari, SH
Kadis Nakertrans Prov Kalbar
5.
Drs . M . J un a i d i , M . S i .
Kadis Sosial Prov Kal b a r
6.
Drs . Sy. J u s uf Alkadri
Kabit PPTK Disnakertra n s
7.
D rs . Chistofe l De H a a n
Kepala B P3TKI
Anggota
8.
Drs . G. Zulka m a i n , M . S i
Kabit P B d a n BS Dinsos
An ggota
9.
O ra . Mahm u d a h , M M
Kabag S o s Nake r Dinsos
Anggota
1 0.
S ri Martini, SH
Kabag
A nggota
11.
Wardoyo, S H . M H
Kabit Pemeriksaan d a n P e ny id ik a n S a tpo l PP Prov Ka lb a r
An gg o ta
1 2.
D rs . Abdillah
Kasi Jamsos D i n s o s Prov Kalbar
An g g ota
1 3.
Ten n y Martin Hukom, SH
Ka.
Anggota
1 4.
B a h ru l , SH
Kasi lnfi d a n Kom Keimigras i a n
A n g g ota
1 5.
D rs . Y u l i z a r Gaffat
Wadir Samapta Polda K a l b a r
Anggota
1 6.
AKBP. Noffan W S I K M K
Ka ba g Bin OPS Polda Kalbar
Anggota
1 7.
Drs. Asih Setyawati
Kasubdid Pe rl in d unga n Pere mpuan BPAM dan KB Kas u b b i d Kerjas a ma antar Daerah B PKP dan Kerjasama Prov Kalbar
Anggota
Ketua . .
Wakil Ketua Sekretaris
.
" 1 8.
Basri, S.Sos
1 9.
Muhyar, SH
20. ·
,
MT
B antu a n Hukum , Setd a
D evis i Keim igrasian Pontianak
Wakil Sekretaris
Ang g ota .
Gubemur Biro Hukum, Setda
Anggot�
Dr Bambang S N S p . P D
Dokter RSU Sudarso
Angg ota
21.
Dr. l ntan Sofiyan i
Dokter R S U Sudarso
Anggota
22 . .
AKP. Dewa Arinata , S I K
Kapolsek E n t iko n g K::t b Sa ngg a u
Anggota
.
.
.
'
4
,.Y Ag u n g , T. M .
23.
Dr. He
24.
lwan Sarwoko, S S . T
Staf Dinas Kesehatan
Anggota An g g o t a
putra Sugiarto
Staf Dinas Perh u b u n g a n Kom u n ikasi dan l nformasi
Ketua
Anggota
26.
Rajali, S H , MSi
Kasi Diaguna Tenaga Ke rja
Staf Tek n i s
27.
Hud Ya h ya
Staf Disna kertra n s
Staf Te lm i s
28.
Agustini
Staf Dinsos , Prov Kalbar
Staf Tek n i s
29.
A1,ilia lmanul,
Kasubag Nakertrans Biro Kessos
Staf Tekn is
3 0.
Sy. S uhardiansyah, S . Sos
Staf Biro
Staf Teknis
.· 2 5 . .
.
·
Kes
.
ST
Kosorsium P rov Kalbar
Kessos Setda
a . n . M E NTERI DALAM N E G E RI D I R E KT U R J E N D E RAL P E M E RI NTA H A N U M U M
lr. TI M B U L P U DJ IANTO, M P M .
5
KEM ENTERIAN DALAM N EGERI REPUBUK INDONESIA KEPUTUSAN MENTER! DALAM N EGERI NOMOR 562 - 461 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS) P ENANGANAN TENAGA KERJA INDON ESIA BERMASALAH ( PTKIB) TANJUNG PRIOK P ROVINSI DKI JAKARTA
M ENTER! DALAM NEGERI, Menimbang
Mengingat
a.
bahwa d a l a m rangka pena nganan Pem u l a n g a n Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah {TKI-B) di lokasi debarkasi dan embarkasi Tanjung Priok guna terciptanya kel a ncaran dalam penerimaan, pelayanan, dan pengamanan bagi para TKI - B dari Malaysi a perl u bentuk Trm Operasional Satgas Pen a n g a n a n Tenaga Kerja Indonesia Bermasa l a h (PTKIB) Tanjung Priok Provi nsi DKI Jaka rta ;
b.
ha hwa u n t u k mendukung kel a n caran d a l a m penanganan pem u l a n g a n TKI-B dari M alaysia sebagaimana d i m a ks u d p a d a h uruf a , perl u dibentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasal a h (PTKIB) Ta nj u n g Priok Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan d e nga n Keputusan Mente r! Dalam Negeri ;
1.
Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tenta ng Keua ngan Negara (lembara n N egara Republik Indonesia Ta h u n 2003 Nomor 47, Tam bahan lembaran Negara Republik Indonesia N o mo r 4286); Undang-Un d a ng Nomor 1 ta hun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( lembaran Negara Republik Indones i a Tahun 2004 N o mo r 5, Ta mbahan Lerr. baran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); . U n d a n g - U n d a n g Nomor 1 0 Ta h u n 2004 tenta ng Pem bentukan
2.
3.
Peratura n Perundang-undangan ( Lem ba ra n Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Ta m bah a n Republik Indonesia Nomor 4389); 4.
Negara Republik Lembaran Negara
Undang-Undang Nomor 3 2 Ta h un 2004 tenta n g Pemerinta h a n Daera h (Lembara n Negara Re publ i k Indonesia Ta h u n 2 004 Nomor 1 25, Tambahan le m ba ran Negara Republik Indonesia N om o r 443 7) s e ba ga l m a n a telah diubah de n ga n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pe n eta pan Peratura n Pemeri ntah Pengganti Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pe ru b ahan Atas U n dang Undang N o m o r 32 Tahun 2004 tenta ng Pemerintahan Daera h menjadi Undang-Undang ( Le m b aran N ega ra Re pub l ik Indonesia Tahun . 2005 Nomor 1 08, Tambahan Lembaran Negara Republik In do nesia N o m or 5.
6.
4548); . Undang - U n da n g Nomor 47 Ta h u n 2009 ten ta n g Anggaran Pe n da patan d a n Be! a nja N eg a ra Ta hun Anggaran 201 0 (Lem pa ra n Negara Republik Indonesia Ta hun 2010 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5075); Pe ra tu ra n Pemerlntah Nomor 6 Ta h u n 2010 tenta ng Pedoma n Satuan Polisl Pamong Praja (Lem baran Nega ra Republik Indonesia Ta hun
20 10 Nomor 9, tambahan Le m ba ra n N e g a ra Republik I nd o nes i a Nomor 5094) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 8.
2010 tentang Perubahan Kedua Pedom an
atas Ke p u tus a n Presiden Nomor 42 Ta h u n 2002 tentang Pel a ks a n aa n A n g g a ra n Pen d apata n dan Bela nja Negara ;
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tenta ng Pe ru� a h a n Pedoman Pel aksa n a a n Pe n g a daa n Ba ra n g/Ja sa P e me rin ta h ( Lem b a ra n Negara Republik Indonesia Ta hun 2003, Nomor 1 20, Tambahan Lem baran N eg ara Re pu b lik I n d o n e si a No m o r 4 3 3 0 ) seb a ga im a n a te l ah d l ubah bebe rap a kali, d l u b a h terakhlr kali d e n g a n Peraturan Preslden Nomor 85 Tah un 2006 te n ta ng Perubahan Keenam atas Ke p utusa n Preslden N omor 80 Ta h un 200 3 te n ta n g Ped o m a n Pe l a ksa n aa n Pe n gada a n B a ra n g/J a s a Pe m e ri n ta h ; 9. Keputusan Preslden Nomor 106 Ta hun 2004 te n ta n g Tim Koordinasi Pe m u l a n g a n TKI Bermasalah dan Ke l u a rg a nn ya dari Malaysia; . 10. Pe rm e nd ag ri Nomor 1A Tahun 20 1 0 tentang P edom a n Pel a ksa naa n Anggaran di U n g ku n gan Departemen Dalam Negeri . . 1 1 . Peratura n M en te ri D a l a m N e geri Nomor 41 Tahun 2010 te n ta n g Organlsasl dan Tata Kerja Kementerian Dalam N e ge ri; ·
1 2 . Keputusa n Menteri Dalam Negeri Nomor . 562-383 T a h u n 20 1 0 Tahun 201 0 te ntan g Petu nj u k Operasional Daftar !sian Pelaksanaan A ngg a ra n ( D I PA) Dlrektorat Jenderal Pemerintahan Umum Ke m e n te rian Da,-am Negeri u n tu k kegiatan p en a ng ana n · d an p e m u l a n g a n TKI Bermasalah Ta h u n 2010 d a ri bagian anggaran b end a h a ra umum negara ; 1 3 . Keputu s a n Gubem ur P rovi n s i DKI Jakarta Nomor 5 1/20 10 tentang Tim Asistensi Pe na n ga n an Pe m u la n g an Tenaga Kerja Indonesia . Bermasalah dan Keluarganya da ri M a l aysia . ··
M e m p e rh a ti ka n
1.
Ke p u tu s a n M enteri Dalam N ege ri N omor 9 1 0-723 Tahu n 20 10 P e ru b a h a n Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 1 0- 1 6 Tahun 201 0 tentang Pe n u nj u ka n P ej a b a t Kuasa Pengguna Anggara n/Pengguna Bara n g da n Pejaba t Pemungut Peneri in aan Negara Tah u n 20 10 di li n g k u n g a n Kementerian Dalam Negeri; ·
tentang
2.
Keputusan Menteri Dalam N eg eri Nomor 900-32 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Kep utu sa n Menteri Dalam N e ge ri Nomor 9D0-003 tentang Penunjukkan Pejabat Pela ksana Teknis Kegiatan {PPTK) di U n g k u n g a n DirektOrat Je n d e ra l Pemerintahan U m u m Keme nteri a n Dalam Negeri Ta h u n An gg a ra n 20 1 0;
3.
Ke p u tus a n Menteri D a l a m Negeri Nomor 900-322 Tahu n 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan M enteri Dalam N eg e ri Nomor 90o004 Tahun 2010 te n ta n g Pe n unj u k a n P ej a ba t ya n g me l a kuka n tl nd aka n ya n g m e n g a kiba tka n P e n ge l u a ra n A ngg a ra n Balanj a, Pej a bat yang Melakukan Pengujian dan Pemerintah Pem bayaran serta Bend ah a ra Pe n g e l ua ra n aerta staf p e n gel o l a di L in gk un g a n Direktorat
Jenderal Pemerinta han An gg aran 2010;
4.
Umum
Kem enterian
Dalam
Negeri Tahun
Kep utusa n M e n te ri Dalam N ege ri Nomor 562-383 Tah u n 2010 tentang Petunjuk Operaslonal pe la ksan a a n Anggaran Pendapatan Belanja
Neg a ra Perubahan (APBNP) Tahun Angg a ra n 2010 di li n gku ngan· Direktorat Jendera l Pemerintahan Umum, Ke m e n te ri a n Dalam Negeri;
M e n eta p kan P E RTAMA
M E M UTU S KA N
Membentuk llm Operaslonal Sa tg a s Penanganan Te na g a Kerja I nd onesia Bermasalah (PTKIB) Tanjung Prio k Provinsi DK! Jakarta yang selanjutnya d i se b ut llm Satgas Tanju n g Pri o k, de n g a n susunan ke an ggota a n sebaga lm a n a tercantum da l am �a m p i ra n Keputusan ini;
2
·
KEDUA
lim
Satgas
Tanjung Priok
mempunyai tugas :
1.
se bag a i m a n a
dimaksud pada Diktum PERTAMA
Melakukan p e nd a taa n d a n i nven ta ris a si para TKI-B yang data n g dari .
Malaysia. 2.
Mengkoordlnasika n dengan In stan si terkait berkenaan dengan pelaksanaan penerimaan, pengamanan dan p em u la n ga n para TKI-B ke daerah asal m asi ng masi ng
3.
M e m e l i h a ra ketertiban dan keamanan para TKI-B selama berada d i lokasi pen amp u n g an sem entara
4.
M e l apo rka n hasil p el a ks a naa n keg i a ta n kepada Menteri Dalam Negeri c.q D i rektu r Jenderal Pemerintahan Umum .
-
.
.
KETIGA
D a l a m m el a ksa n aka n tu ga snya Tim Satgas Tanjung Priok berta ng gu n g jawab kepada Menteri Dalam Negeri cq. Di rektur Jenderal Pemerintahan .
��.
KEEMPAT
d a l a m melaksanakan tugasnya diberikan lim Satgas Tanjung Priok h o no ra ri um ses u a i d en ga n susunan kea n g g ota a n lim, den gan ri n cia n : Pen g a rah Rp. 750.000, Ketua Rp. 700.000,Rp. 650.000,Wakil Ketua Rp. 500.000,Sekretaris Anggota Rp. 500.000,Staf Teknis/Administrasi Rp. 500.000,-
KELIMA
lim Satgas Tanjung Priok bertu ga s mulai bulan Ag ustus s/d 201 0 .
KEENAM
Segala biaya yang dikeluarka n s eba g a i akibat ditetapkannya keputusan ini dibebanka n pada Anggaran Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor 0283/999-08. 1/-/20 10 ta n g g a l 13 Juli 201 0 yang telah dilakukan revlsi ke 1 ta n gg a l 1 5 Oktober 2010;
KETUJ U H
Ke pu tu s a n in i mu la i be rl a ku pa da ta n g g a l di tetapka n dan berla ku surut sej a k ta n g ga l 1 Ag u stus 2010.
Desember
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 0- 1 2-20 1 0 a.n. MENTER! DALAM N EG ERI D I R E KTUR J E N D E RAL P E M E R I NTAH A N U M U M
lr. TIMB UL P U DJIANTO, M P M . TEM BUSAN d isa m p a ika n ke p ad a Yth . ; 1 . Bapa k Menteri Dalam Negeri, seba g a l laporan;
2. Sekretarls Jenderal Kementerlan Dalam Negerl di Jakarta; 3. Inspektur Jenderal Kem en te ri a n Dalam Negerl di Jakarta;
4: Sekretarls Dltjen Pe m erlnta h an Umum, Kementerla n Dalam N eg e ri di Jakarta; 5.
Kepala KPPN Jakarta IV;
Kepala Baglan Keuangan Dltjen Pemerlnta h a n Umum, Ke m e n d a g ri Kepala Bagian Pe ren cana an, D itjen Pemerlntahan Umum, Ke m e n d a gri . 8. Yang bersa ngkuta n 9. Arsip 6. 7.
3
LAMPIRAN KEPUTUSAN M E NTER! DALAM NEGERI NOMOR
TANGGAL
:
562 - 46 1 TAHUN 20 10 1 0 - 1 2 - _20 10
S U S U NAN ANGGOTA TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS ( SATGAS)
PENANGANAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH ( PTKIB) TANJUNG PRIOK P ROVINSI D KI JAKARTA
NO. 1.
2.
NAMA Akifah Elansary, S H . M . H u m
H . S usw ibowo , S E
3.
Drs . Agustinus S u n a rm a n
4.
N u ru l F a rij ati , S H . M M
5.
Abujae
6.
Ta rlet
7.
Ketut
B.
d r. T ri o Toufiq E . T
9.
Suprapto
JABATAN Direktur Bantuan Sosial Ka rban Tindak Ke ke ra s an d a n Pekerja Migra n , D itj e n Banjamsos Asisten Manager Terminal P enum p a n g Pelabuhan Tg . P rick (PT. Pelindo) Kasi Monev, Dit. Bansos KTK d a n P M , Di tj en B a njamsos Kasubdit Bantuan Sosial Peke rj a Mig ra n Manager P r operti dan Terminal Penumpang Kabid Gamat ADPEL Tg . Pri c k Kapospol Term inal Penumpang Tg . P riok Kasi Kesehatan M atra dan Lintas Wilaya h Kantor Kesehatan Kelas I Tg . P ri ok Kasi KPLP Term inal Penumpang Tg . P rick
KEDUDUKAN DALAM TIM P enga ra h
Ketua Wakil
Ketua
S ek reta ri s
Anggota
Anggota Anggota Anggota Anggota
1 0.
D rs . Ekoyuwono
S up e rv i sor P e l a b u h a n Tg . Prick
Anggota
11.
Syawaludin , S . Sos
S u p e rv i sor Pe!abuhan Tg . Priok
Anggota
1 2.
Mulya
Koordinator Pelabuhan Tg . P r i c k
A n ggota
1 3.
Keffler, S
Kasi LALA ADPEL Tg . Prick
An g gota
1 4.
J r. Trirahayu
Kemenko Kesra
Angg ota
1 5.
AKBP. d r . S undari
Kep a l a P PT RSP. Polri Kramatj ati
An ggofa
1 6.
d r. Onny T. Prabowo
Ke me nte ri an Keseh ata n
Angg ota
1 7.
Lily Pujiati
Koord inator Peduli Buruh Migran
Anggota
1 8.
Ramo Dhani
Komisi Pekerja Migra n Perantau
Anggota
1 9.
Dr. Febrian a
RSP. Po li s i Kramatjati
Anggota
20_.
D rs . Sudarsono, MAP P . S c
Kasi Standa rdisasi dan B i m tek , Dit
Anggota
21 .
Alek Trl yon o , S.Sos
Bansos KTK d a n P M Staf Seksi Stand a rd i s a si dan Bimtek, D i t B a n s os KTK dan P M
22.
F aja r Adr ian
Tagana Prov OK! Jakarta
A nggota Staf Teknis
4
23. ..
Ari Widiyanto, A . Ks
24;
Wahidin, S.ST
25.
Dra . Lucy Sandra B , M.Si
. 26.
Gatot Safitri,
A.Md .
Subdit
Staf Te k n is
dan Staf Stan d a rd i s a s i Se k s Bimtek, D it Bansos KTK d a n P M Stat dan Seksi Standardisasi B imtek, Dit B a ns os KTK d a n P M Stat ldentifikasi Di t Bansos KTK dan PM
Staf Te knis
Se k s i An a l isis lde ntifikasi d a n Analisis
Staf
i
.
.
Staf Tek n is S taf Tek n is
a . n . M E NTERI DALAM N E G ERI DIREKTUR J E N DE RAL PEMERI NTAHAN U M U M
�
l r. TI M B U L P U DJIANTO, M P M .
5
KEMENTERIAN DALAM N EGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN M ENTERI DALAM NEG ERI NOMOR 562-470 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS ( SATGAS ) PENANGANAN TENAGA KERJA IN DON ESIA BERMASALAH ( PTKIB ) TANJ UNG PINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU . MENTERI DALAM N EGERI, Menimbang
Mengingat
a.
bahwa dalam rangka penanganan Pem ulangan Ten aga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B) di loka si debarkasi dan embarkasi Ta njung Pinang guna tercipta ny a kela ncara n dalam penerimaan, pe l a y an a n , dan pengamanan bagi p a ra TKI-B dari Malaysi a perlu bentuk Tim Operasional Satgas Pen a n g a n a n Te nag a Kerja Indonesia Bermasalah (Pll
b.
b a h wa untuk mendukung kelancar<:m d a la m penanganan pe m u l a n g a n TKI-B dari Malaysia sebagaimana dima ksud p ad a h u ruf a, perlu dibentuk Tim Operasional Satgas Penanganan Te na g a Kerja In do nes i a Bermasalah (PTKIB) Tanjung Pi na ng Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 te n ta n g Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3 . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 te nta n g Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tertang Pemerintahan D ae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2004 Nomor 125, Tam bahan Lem baran Negara Repu blik I n do n es i a Nomor 4437) sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tcntang Penetapan Pe ra tura n Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Ta h u n 2005 te ntang Perubahan Atas Undang Un d a ng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran N ega ra Republlk Indonesia Ta h u n 2005 Nomor 108, Ta mbah an . Lem baran Negara Republlk I nd on es ia Nomor 1.
5.
6.
4548); Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pe n d a pa tan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lem baran Negara Republlk I ndones i a Tahun 2010 Nomor 1 56, Tambahan Lem ba ran Negara Re p u b l lk Indonesia Nomor 5075); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Ta hu n 2010 te n ta n g Pedoman Satu a n Pollsl Pamong P raja ( Lem ba ra n N e g a ra Rep u blik In donesia Ta h u n 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran N e ga ra i�epubllk Indonesia Nomor 5094);
7.
P e ra tura n Presiden Nomor 53 Tahun 2 0 1 0 tenta n g Peru baha ry Kedua atas Ke p utusan Preslden Nomor 42 Ta hun 2002 tenta ng Pedoma n Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja N e g a ra ; 8. Kep u tusan Presiden Nomor 80 Ta hun 2003 tentang Peruba h a n Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lem b ara n Negara Republik Indonesia Tahun 2003, ' No mor 1 2 0, Ta m bahan Lem b a ra n N eg a ra Re p ubl lk Indonesia f\lomor 4330) s e b a g a l m an a telah diubah b ebera pa ka l l , diubah terakhlr kali dengan Peraturcm Preslden Nomor 85 Tahun 20 0 6 tenta ng Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nom or 80 Tah u n 2003 tenta ng Pedoman Pela!<sanaan Pengadaan Bara n g/Ja sa Pemerlntah ; 9 . Kep utusan Preslden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Ti m Koordinasi . Pe mul a n g a n TKI Bermasalah da n Keluargannya da ri Malaysia; 10. Perme nda g rl Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Pe l a ksa naa n Anggaran di Ungkungan Departemen Dal a m Negeri_ 11. Peraturan Menteri · Dalam Negerl Nomor 41 Tahun 2010 tenta n g Organlsasl dan Tata Kerja Kementerlan Dalam N egerl; 1 2 . Keputusan Menter! Dalam Negeri Nomor . 562-383 Tahun 2010 Tahun 201 0 ' tenta n g · Petunjuk Operasional Daftar !sian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) D irektorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negerl u n tu k kegiatan pena nganan dan pemulangan TKI Berm a salah Tahun 2010 dari bagian anggaran bendahara umum negara; 13. Keputusan Ke pa l a Dinas Sosial dan Tenag a Kerja Kota Tanjung Pinang Nomor 09 Ta h un 2010 te n ta ng Satuan Tugas (Satgas) Pos koordinasi ( Posko) Penangnan TKI Bermasalah (TKIB) dan Keluarganya/Korban Traffiking di Debarkasi Ko ta Ta nj u n g Pin a n g . ·
M e m perhatikan
1.
Keputusa n Menteri Da l a m Negeri Nomor 9 1 0-723 Ta hun 2010 tentang Perubahan Ketlga Keputusan M en teri Dalam Negeri Nomor 9 10- 1 6 Tahun 20 10 tentang Pe n u njuka n Pejabat K u a s a Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Tahun 2010 di lingkungan Kementeria n Dalam Negeri;
2. Ke p utusan Menteri Dala m Negen· Nomor 900-32 1 Tahun 2010 tentang Peruhahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-003 tertang Pen unjukkan Pejabat Peidksana Teknis Kegiatan {PPTK) di U n gku n g a n Direktorat J e n de ral Pemerintah a n Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010; 3.
Keputusa n Menterf Dalarrl Negeri Nomor 900-322 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dal a m Negeri Nomor 9()()004 Tahun 2010 tenta rig Penunjukan Peja bat yang mel a kukan tlndakan ya ng mengaklbatkan Pengeluara n Ang g aran Balanja, Pejabat yang Mel a kuka n Pengujian dan Pemerintah Pe mb aya ran serta Be ndah a ra Pengeluaran serta staf pen gelola di Ungkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
4.
Menetapka n P E RTAMA
Keputu san Menteri Dal a m N egeri Nomor 562-383 Ta h un 2010 tentang Petunjuk . Operasional pelaksanaan Anggara n Pendapatan Belanja Negara Perubahan {APBNP) Tahun Anggaran 20 1 0 di lingkungan Direktora t Jenderal Pemerlntahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
M EMUTU SKAN Membentuk Tim Operasl onal Satgas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Be rm asa lah {PTKIB) Te:mju n g Pl n a n g Provinsi Kepu l a u an Riau yang se l anjutn ya disebut lim S atgas Tanjung Pinang, dengan s usu n a n keang g otaan se bag a lmana tercantum dalam LamplrC! n Keputusan lni;
2
KEDUA
lim Satgas Tanjung Pinan·g sebagalmana dlmaksud pada Pi ktu m . PERTAMA mempunyai tugas : 1 . Melakukan p e n da ta a n d a n inventarisasi para TKI-B ya ng d a ta n g darl M a l a ysi a 2. M e ng koo rdinasi kan deng a n Instansi te rkait berkenaan dengan pelaksanaan penerimaan, pengamanan dan pemulangan para TKI-B ke daerah asal masing-masing. .
·
3. 4.
KETIGA
KEEMPAT
Memelihara ketertiban dan keama n a n para TKI-8 sel ama berada d i lokasl penampungan sementara . Melaporkan hasil pelaksan a an kegiatan kepada M e n te ri Dalam Negeri c.q Direktti r Jenderal Pemerintahan Umum .
Dalam melaksanakan tugasnya lim Satgas Tanjung Pinang bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri cq . Dlrektur Jenderai Pen1erintahan U m um . lim Satgas Tanjung Pinang dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan susunan keanggota a n lim, dengan rinclan : Pengarah Rp. 750.000,Rp. 700.000, Ketua Wakil Ketua Rp. 650.000, Sekretarls Rp. 500.000, Anggota Rp. 500.000,Staf Teknis/Administrasl Rp. 500.000, ·
·
KE U MA
lim Satgas Tanjung Plnang bertugas mulal bulan Agustus s/d Desember
KEENAM
S e ga l a b i a y a y a n g d ike l ua rka n s e b a gai a kibat ditetapka n n ya keputusa n i n i dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pemerlntahan Umum, DIPA Tahun Anggaran 20 1 0 Nomor 0283/999-08 . 1/-/20 1 0 tanggal 1 3 J u l i 20 1 0 yang telah dilakukan revisl ke 1 tanggal 15 Oktober 2010;
KETIJJUH
Keputusan lnl muial beriaku pada tanggal dltetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 20 10.
20 10.
Ditet<3pkan dl Jakarta pada tangg a i 1 4 Des embE' r
20 1 0
a . n . M E NTER! DALAM N E G ERI D I R E KTUR J E N D ERAL P E M E R I NTA HAN U M U M
lr. TI M B U L P U DJIANTO,
M P M.
TEMBUSAN disampaikan kep a d a Yth. :
1 . Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan; 2. S e kretari s Jenderal Kementerian Dalam Negeri di J a ka rta ; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Da l am Negerl di Jakarta;
4. Sekretaris Ditjen Pernerlntahan Umum, Kementerian Dalam Negeri di Ja karta; 5. Kepala KPPN Jakarta IV; 6. Ke pa la Baglan Keuangan Ditjen Pemerintahun U m u m, Ke m end a g ri 7. Ke pa la Bagian Perencanaan, Ditjen Pemerintahan Umum, Kem endag ri . 8. Yang bersangkutan 9. Arsip
3
lAM PIRAN KEPUTUSAN M ENTER! DALAM I'I EGERJ
NOMOR
: 562-470 TAHUN 2 0 1 0
TANGGAL
:
14 Desember 20 1 0
SUSUNAN ANGGOTA TIM OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENANGANAN TENAGA KERJA INDONESIA B ERMASALAH ( PTKIB) TA NJU N G PINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NAMA
NO.
I
KEDUDUKAN DALAM. TIM
JABATAN
1
Gatot Winoto
Sekretaris Daerah Kota
2.
S aid P arm a n
Kadis Sosial dan Ten a g a Kerja
3.
Ohan Surya n a , SH
Kakan lmigrasi Tj . P i n a n g
4.
Abdul Ka rim
K o rl a p
5.
AKBP S u h e n d ry
K ap o l res ta Tj . P in an g
A n g g o ta
6.
Rorogo H ia
Sekretaris D insosnaker
An g g o t a
7.
Jonn y Woruntu
Kepala
BN P3TKI
Anggota
8.
Ahmad Ya n i , S . Sos . M M , M . Ke s
Kep a l a D i n a s Kese h ata n
Anggota
9.
D rs . H. Hamalis
Kadis Perhub dan K o m info
A n gg o t a
1 0.
Capt. Rahmatullah
Ka. Ad ministrasi Pelabuhan
A n gg ot a
11.
Tengku Dahlan
Kadis Kepdk d a n Capil
Ang go ta
1 2.
Agustiawa rm a n , S . Sos
Kakan Sat. Pol
1 3.
Dr. H. Husen Umar, S p S , M P H
D i rektur R S U D Tj . P i n a n g
A n gg o t a
1 4.
lwa n , S. Kom
Kaka n Kese hata n P e l a b u h a n
Anggota
1 5.
Hj. Raja Khairani
Kaban Pemberd a y a a n P e re m p u a n dan KB
An gg o ta
1 6.
Erwi n
Ka . Pasi I n t e l
Anggota
1 7.
S u p a rdj o
K e p a l a B N P3TKI
1 8.
A�ief Hermawa n , SH
GM. Pe l i n d o Cab. Tj . Pi n a ng
1 9.
J spaisah
Ka. Pos lm i g ra s i P el a b u h a n
20.
Kompo l . Christian Tory, S i k
SAMAPTA
21 .
Eka Nasution
Ka. Pasi I ntel Kod im
22.
Ku swari Fitri
Staf D i n s o s na ke r Kota Tj
Tj.
P i na n g
P e ng a ra h
K et ua Wa ki l Ket u a
Sekretaris
PP
Anggota
Kodi m
A n g go t a
I
Ang g ot a A ngg o ta A n gg ota An g g ota
P i nan g
A n g g ot a · · --
4
.23.
Adrian
Stat Dinsosnaker K ota Tj P i n a n g
A ngg o t a
24.
Mulyadi
Staf Dinsosnaker Kota
Tj Pi n a n g
Anggota
25.
Syawaluddin
Stat Dinsosnaker Kota
Tj Pinang
Stat Te knis
Erna Puspita , S . Sos
Stat Dinsosnaker K ot a Tj Pinang
Stat Te knis
27.
Ria Seksi Murni
Staf Dinsosnaker K ota
Tj P i n a ng
Stat Tekni s
28.
Tresni lndah Sari, S . E I
Stat D i n sosn aker Kota
Tj Pi n a n g
Stat Te k n i s
M u s Mu l yad i
Stat Dinsosnaker Kota Tj Pinang
Stat Teknis
' 26
. 29.
I
·· -
a.n. M E NTE RI DALAM N E G E R I DIREKTU R J E N D ERAL P E M E R I NTAHAN U M U M
l r. TI M B U L P U DJIANTO, M P M .
.JIJ•
DEPARTE:MEN KESEHATAN
DIREKTORAT J ENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK � Jalan H.R. Rasuna
Siud Blok X5 Kavling 4
INDONESIA SEHAT 20 1 0
9 Kotak Pos 3 097, 1 1 96 Jakarta 12950 Tetepon : (02 1) 5201 590 (Huating) Faksimile � (02 1) 526 1 8 14, 5203872 -
Surat Blektronik :
[email protected],
[email protected]
KEPUTUS� DIREKTU R JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK HK .03.05/11/1 647/1 0 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN MASALAH KESEHATAN . TENAGA KER,JA INDONESIA BERMASALAH (TKI B) ASAL MALAYSIA
NCIMOR
.
.
:
\
DIREKTUR JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK Menimbang
a. bahwa setiap tahun terjadi pemulangan TKI ·e AsaJ Malaysia secara reg ular maupun ireguler (deportasi) . .
.
'
.
.
b. bahwa dalam masa pemu lang an tersebut dimungkinki:m terjadi masalah · kesehatan .
c. bahwa Kementeri�m Kesehata n sesuai dengan tugas dan fu ngsi nya . merupakan
penanggungjawab
terhadap
masalah kesehatan terseb ut d. bahwa
untuk
hal
tersebut
diatas
perlu
diterbitkan
pedoman penanganan masalah kesehatan TKI
B
asal
Malaysia. Menginge�t
1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran 2. Undang-Undang
N omor
32
Tahun
2004
tentang
36
Tah u n
2009
tentang
Pemerintahan Daerah; 3. Undan g-U ndang
·
Nomor
Kesehatan; 4.
Wndang-Undang Nomor 44 Tah u n
2009
tentang Rumah
Sa kit; 5. Keputusan
Koord inasi
Presiden Rl No. 1 06 tahun 2004 tentang Tim Pemulangan
Tenaga
Kerja
Indonesia
Berma:3alah dan Keluarganya (TK-PTKIB); 6 . Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1 457/Menkes/
SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehcttan di Kabupaten/Kota ;
I)·E PARTElVIEN KESEHATAN
DIREKTORAT J.ENDERAL BlNA PELAYANAN MEDIK J alan H.R.. R.asuna Sili.d Blok XS K.avliug 4 - 9 Kotak Pos 3097, 1 196 Jakarta 129SO Telepon : (021) 5201 590 (H�g) Faksimile : (02 1) 526 1 8 1 4, 5203872 · Surat Blekt:ronik :
[email protected].,
[email protected]
7. Peratu ran
·
M enteri
Kesehat�n
. Nomor
1 575/Menkes/Per/XI/2005 tentang O rganisas
i d�n
b.
Ta
Ke9rj a Departemen Kesehatan;
8 . S u rat
Keput�isan
.
Menteri
Kesejahte raan ·
Nomor
Rakyat
09/Kep/Monko/Kesra/1 1 112008 Formulasi
Bidang__
Koord inasi
kebijakan
tentang
pemulangan
Tim
.Koordlnasl
Tenaga
·
K�rja ·
I nd onesia Bennasalah dan Keluarg a nya dari Malaysia .
.
M E M U T U S K A N:
Menetapkan P E RTAMA
KEPUTUSAN D I REKTUR J E N DERAL B I NA PELAYANAN M E D I K TENTANG P EDOMAN P ENAN GANAN MASALAH KESEHATAN TKI B ASAL MALAYS IA.
KEDUA
Pedoman · pe nanganan masalah dimaksud d i ktum pertama tercantu m dalam lampiran · keputusan i n i .
KETI GA
Pedoman
pena!lg anan · m a s a l a h
kesehatan
TKI
B
asal
Malaysia d i maks ua dalam d i ktum ked ua digu'nakan sebagai acuan bagi Kepala Kantor Kesehata n Pelabu han/ Kepala D i n as
Kesehatan/
Kepala
P uskesmas/
Direktu r
Rumah
Sakit u_ntu k melakukan penanganan masalah kesehatan. ·
K�EMPAT
S e l u ru tJ
keg iatan
yang
terjadi
akibat
· keputusan
ini
d i beba nkan pada P I PA Direktorat J e nderal Bina Pelayanan
Medik tahun anggaran 201 0.
2
INDONESIA SEHAT ZO I O
b INDONESIA SEHAT 201 0
KEUMA
: Keputusan
ini mulai berlaku sej�k tanggal di tetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 29 Maret 201 0
Tembusan :
·
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menteri Koordinator Bidan!�
Kesejahteraan· Rakyat Rl
Menteri Kesehatan Rl Menteri Te nag a Kerja dan Transmigrasi Rl Kepa la BNP2TKI
Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan Rl Kepata Dinas Kesehatan Provinsi Direktur Rumah Sakit IKKPIPKM Perawatan yang bersangkutan Kepata Pusat Pembiayoan dan Jaminan Kesehatan Setjen Kementerian Kesehiltan Rl ·
INDONESIA SEHAT 20 1 0
Lampi ran Dlrjen No : HK .03.05111/1 647/1 0
Surat Keputusan ·
Tentang
P"&ti(;ntta n Penanganan Masalah Kesehatan TKI B Asal Malaysia
I.
Latar Belakang
Se:sudah
peristiwa
deportasl
-
b�r
B a sa l Malaysia d l
besaran TKI
Nunukan 2002, Pemerlntah m el al u l Keppres No. 106 Ta h u n 2004
tel ah
membentuk Tim Koo rdlnasl Per n u la nga n TKI Bermasalah d a n Ke l uarg a nya . . dari
·
M a l ays i a
(TK-PTKlB)
yang
d l ketu a l
. .
Menko · Kesra,
oleh
yang
beranggotakan b e b e ra pa Menter! termasuk Menteri Kesehatan, Pa nglfma
TNI, Kapo l ri , Duta Besar RI d a n para Konsu l Jenderal RI dl M a l ays i a . TK-PTKIB mempunyal tugas dan
p e m u 1 angan
p rogram
Keluarganya Hasil
m e n yu su n
Tenaga
deng a n
Kerja
Indonesia
Bermasa lah
M a l ays la (TKI B)
darl
koordinasl
dan mengkoordi nasikan ke blj a kan
Pemenntah
M a l aysi a
da n
kelndonesla�
telah
menghasllkan
kesepakatan bahwa p em ul a n g a n TKIB trd a k dipusatkan ke Nunl..i ka n, tetapl ke beberapa d a e ra h entry point d l Indonesia, yaitu ke : Medan (Sumut),
Tanjungpina ng,
Dumal,
Bata m , Tanju ng b a lal Karlmun (Kepri), Entlkong
(Kalbar), Nunukan (Kaltlm)1 Pare-Pare (Sulsel), Jakarta, Semararig
dan Surabaya (J atl m ).
penumpukan Ke m e nte rl a n
Kesc�pakatan ini telah m e n g hi n d a rka n
(Jateng)
terjadinya
sebagal mana terjacll tah u n 2002. Keseh ata n
se b a g a i
penanggungj awa b
masalah
kes eh ata n
memiliki peran sangat pentlng dalam memberlka n pela ya n a n kes e h ata n
b a g i TKI Bermasalah a pab l l a yang bersangkutan jatuh sakit mulai dari _ . de b a rka s i ( di KKP), peiaya nan dl tempat penampu ngan sampai pada ruj u ka n . Seperti tahun lalu, tahun lni pun akan terjadi p e m ul a n g a n seca ra regu le r, d a n pemulangan lni h a mp i r dapat d l p a sti ka n akan di ikutl oleh
terjadinya m a sa l ah kesehatan. Mengingat
sel u ru h
aklbat
d a rl
pelayanan
tersebut
tldak
da pat
mempergunakan p embl ayaan da rl )amkesmas, maka pada DIPA Direktorat Bina Pelaya n a n Medlk Dasar disediakan pembiayaan
untuk
klaim p a sie n
-
4
INDONESIA SEHAT 20 1 0
paslen TKI yang memanfaatkan pelayanan kesehatan d l KKP, tra nsite, RS Rujuka n maupun transport rujukan blla dlbutuhkan penanganan maupun pemulangan paslen - pa�;Jen TKI B tersebut. · Dengan te..Sed ian a an � gara � ini, diharapkan semua pertugas kesehatan
�
yang terl ibat tidak rag u _lag i dalam memberikan pelayanan ;denga·n demikian diharapkan pelayanan kesehatan terhadap TKI
B
asaJ Malaysia pada tahun .
· ini menj a d i lebih -optimal, sehingga seluru h TKI dapat kembali kekampung
halaman nya dengan kondlsi sehat.
II.
· Tujuan Umum ; Terselengg aranya pelayanan kesehatan pada
proses pem ulangan paksa
!
deportasi maupun pemulangan reg uler dari TKI B asal Malaysia.
Khusus : .
.
a.
Memberikan acuan b ag i petugas kesehatan yang menanganl.
b.
Memberikan kepastian pemblayaan pada pasien TKI B asal
Malaysia
yang mengalami masalah kesehatan .
m. - Prose-dur Pelayanan A
Pelayanan Rawat Jatan dan Rawat l nap 1.
Pengobatan rawat jalan dan rawat i�ap bag i TKI B asal Malaysia ha nya
dapat
d ip eroleh
selama
yang
bersang kutan
debarkasi , transite , sampai d ilakukan ruj u kan
berada
di
ke P KM Perawatan I
RS Ruj ukan. 2.
Apa b i l a diperlukan diagnosa dan I atau tind akan yang tidak dapat dilakukan d i · KKP se�empat dapat dilakukan · r:uj u kan ke fasilitas ruj_u k�n yang telah d itetapkan . .
3.
Rawat
inap
d ilakukan
untuk .penyalamatan
nyawa/
pencegahari
kecacatan lebih 1anjut bag i pasien berlaku di kelas I l l , sesuai tarif RS yang berlaku , bila kelas IH penu h , pasien dapat d i rawat di kelas satu ting kat lebih tingg i sarnpal tersed ia ruang rawat kelas I l l . Apabila
s
·
D·E PARTEMEN KESEHATAN �... · o·I REKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK � 1 1 9 6 Jakarta 12950 Telepon : (021) S201S90 (Hunting) f'aksimile : (02 1) 526 1 8 14, 5203 872 Surat Elektronik : �kes.go.id,
[email protected]
Jalan ·H.R. Rasuna S&id Blok X5 Kavlmg 4 - 9 Kotak Pos 3097,
INDONESUI SEHAT 20 1 0
pasien menginginkan dirawat d ikelas yang Jebih tinggi, maka selisih
biaya me njadi tanggung jawab paslen. $ e l u ru h .
4.
Pemeriksaan dan tindakan yang dllakukan di sarana
kesehatan harus sesuai de�Jg an tindakan med is yang. d itetapkan oleh.. do kte r .
5.
·
Pada kead aan emergency dimana yang jauh dari
KKP maka dokter
RS Ruj ukan
berada pada l okasi
KKP dap at merujuk ke RS
terd�kat
denga n memberikan su rat rujukan, setelah masa emergency-nya te rata s i apabila pasien masih memerlukan perawatan J a nj ut
pasien dikirim ke PKM Perawatan/ 6.
Seluruh b i a ya tar.� g g u n g
yang
dikeluarkan
RS
rujukan yang
oleh
RS
Non
jawab Ke m e mte ri a n Kesehatan yang
maka
d iteta p kan .
te l a h
Ruj u kan
di fasil itasi
menjadi
o l eh KKP
setempat. 7.
Seluru h obat yang
d i b eri ka n
haru s sesuai formu larium RS ,
bila
h aru s atas indikasi medis oleh dokter yang merawat dan mendapat pe rs etuj uan tertuUs dari Oirektur RS. dipe rl u kan obat -
B.
obatan di luar formularium
RS , maka
Pelayanan lntensl f dan Operatlf
P e la.yan an lntensif dan · operatif hanya atas indikasi medis. . .
c.
Pelaya11an Ruju kan 1.
Janis Pe n yakit yang d i ruj u k ke
RS
ad alah penyakit yang tidak dapat
ditang a n i KKP/ transite). 2.
Pasien yang di rujuk RS h a ru s d idamping i membawa surat
o.
oleh petugas KKP dengan
ruj u ka n .
Dan lain - lain 1. ·2.
Pelayanan tidak diberikan u ntuk penyakit keganasan. {kanker)
Hemodialisa (cuci darah) h � mya d l la ku ka n satu ka l l
pad a
kasus life
.sa ving I penyelamatan nyaw� . 3.
Apabila s udah diperbolehkan pulang oleh dokter yang merawat, maka
RS
meng hubungi KKP Pengirim.
6
. .
..
.
.
DE.PARTEMEN KESEHAT�
DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDlK J'alan H.R. B.asuna Sidd Blok XS KavliDg 4 - 9 Kotalt Pos 3097. 1 1 96 Jakarta 12950 Telepon : (021) 520 1 590 (Hunting) Pllkiimilc : (02 1) 526 1 8 14, 5203872 Surat Elektronik :
[email protected] .go.id,
[email protected]
INDONESIA SEHAT 20 1 0
IV. Fasllltas Ruj u kan Keaehatan Kese hatan Bagi Penanganan TKI B Asat Malaysi a (form. 1
V.
terlamp lr)
Mekanlsme Pe n gaj uan Klalm A
Kepala
Kantor
Puskesmas/ rmisa tah
Kepala
K� sehata n · Pelabuhan/ Kepala Dinas Kesehatanl
Oirektur
kesohatan
Rw:nah
TKI
peilg aj u an klaim kep ad a
Sakit
a
l
y ng
B · asal Malay s i a
m e a k uka r:'
penanganan
mem b u at
permohonim
Kementerian Kesehatan
Rl
e
(fo rm . 2 t rlamptr)
Cq : D i rektu r Blna Pe lay a n a n Med ik Dasar, dengan a l�mat : Ged u n g Kementerian
Ke se hatan
Rl 1
Jl
HR
Rasuna Said Kav
X5 . No 4 -
9 J a ka rta Selatan 1 29 5 0 Lantai 5 Blok B Ruang 508 T�lp I Fax : {02 1 ) 52224 30 / 5290204 6 .
Deng a n melampirka n s e l u r u h fotocopy dokumen pendukung
seba g a i
berikut :
1.
Re kap itu las i p a s ie n ya n g d ita n d at a ng a n i Kepala
l n stansi
yang
menangani
p a si en TKI B asal Ma l a ys i a dengan d iketahui Di nas
Kesehatan
setempat
dalam
rangkap
3
(tig a)
I
u ntu k
Dinas
Kesehatan diketnhui oleh Ka
KKP setempat � {fo rm . 3 terlampir) .
2.
Kwi ta n si
p e rawata n
3.
fotoco py 2) � (form. 4 terlampir) Fotocopy berkas pendukung · (resep. I
penagihan biaya
(tiga)
3
ra ng kap
{a s li 1
catata n penggunaan obat
I
&
ba h a n habis pakal yang d ig u n a ka n ) . 4.
Me l a m p i rka n
reuume
riwayat penyakit
,
tindakan
serta
terapi
pasien.
B.
Berkas klaim yang d apat d iaj ukan adalah yang
Nov 2009 s am p a i d e n g a n 1 Desember 201 0 1.
.
dirawat
dengan
m u la i tanggal 25
catatan :
S e l u ru h klaim te rs.e but s o dah d ite ri � a paling lam bat tangg a l 1 0 D e s e m b e r 20 1 0 kealamat te rs e b u t pada bagian V butir A.
2.
B e rka s kla l m pasien y a ng d irawat rnulai tanggal 2 5 N ovember 201 0 yang belum d i b a ya rka n pad a
tcl h u n a n g g a ran 2 0 1 O , dapat d iajukan
kla i m nya pada tahun a n gg ara n 201 1 .
7
.talan H.R. R:asuna Said Blolt XS Kavling A - 9 Kotak Pos 3097, 1 1 96. Jakarta 12950 Tclepon : (021) 5201 590 (Hunting) Fdcsimilo : (02 1) 526 1 8 14, 5203872 Surat Elcktrol�Ut :
[email protected].
[email protected]
iNDONESIA SEHAT 20 1 0
·
3.
·
Berkas
klalm pasien yang dlrawat mulai 2 5 November 2009
sampal tanggal
d en g a n
10
·
24
November
Dese mbe r
2 01 0
2 01 0
yang
tidak
d iterima . sesudah
dapat
dlreansasikan
pembayarannya .
C.
Klaim tersebut selanjutnya . akan d iverifikasl & apabila sudah memenuhi �rsyaratan ·
yang
berlaku ,
biaya
klalm
akan
rekening lnstansi p e m oh on pa1ing lambat 25 terlebih
di
transfer ke
Desember
konfirmasi telah
d ahulu d iklrimkan- surat
lulus
nomor
201 o dengan.
verffikasi
ke
lristansi p em o h o n . · D.
U n tu k klaim dengan jumlah lebih
rupiah)
dari Rp 1 0 . 000.000,-
harus d lsertai surat pert ntah kerja
(sepuluh
juta
(form 5) dan pembayarannya
akan dilakukan langsung oleh Kantor Pe l ay an a n Perbedaharaan Negara ( KP P N ) . E.
Klaim yang diajukan belum pemah diklaim p a d a program apapun (tidak · ada
klaim ganda) dan
tidak pemah di
baya rka n oleh
pasien atau
. keluarga yang bersangkutan.
VI. Pembiayaan Sumber Pembiayaan berasal dart D I PA D i re ktorat Bina Pelayanan Medik Oasar Ditjen
Bina Pelayanan
M�d ik Tahun Anggaran 201 0.
VII. Monitoring dan Evaluasi M<:>nitoring & Evaluasi d ilakukan oleh Tim Pusat
Ditetapkan di : Jakarta
·
Pada tanggal : . . . . .a9 . . . 1!11U'a t . . . . . . 20 1 0 9Jfl�ilFlJeocteral Bina Pelayanan Medik �
'
DEPART:EM EN KESE HATAN
Ji1e DIREKTO. RAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK � 9 Pos 3097, 1 196 129SO Jalan H.R. R.asuua Said Blok XS Kavling 4 K.otak Jakarta Telepon : (021) S20 1 S90 (Hunting) Faksiniile : (021) 526 1 8 14, S203872 Surat Elektro� :
[email protected] .go.id,
[email protected]
INDONESIA SEHAT
•
20 1 0
Daftar 1 Fasilitas
Pelayanan Kesehata� Ruj1ikan Bagl TKI B Asal Mal aysia
A. Rumah. Sakit & P uskesma!; Perawatan:
1 . RSUD Adam Mali•� Madan 2:
RSU D Pimgadl Madan
3.
RSUD KH D au d Arief Ku a l a Tungkal Jambi
4. RSU Dumai Riau 5. RSUD Tanju ng Ph1ang 6. RSU Ta nj u n g Balai
Karim u n
7 . RSU Otorita Batam 8.
RSUP P e rs ah a bata n Jakarta
9. RSU Cengkareng Jakarta
1 2.
Koja Jakarta RSP1 S u l la ntl Saroso Jakarta RS Kepolisian Pusat Sukanto Jakarta
1 3.
RS Jiwa Soeharto Hoeerdjan, Jakarta
1 0. RSUD 11.
14 . RSU 1 5.
RS U Soetomo Surabaya
1 6. RSU
1 7.
Kariadl Semarang
Soedarso Pontianak
RSU D
Sanggau Kalimantan Barat
1 8. RS U D Nunukan Kalimatan Timur · 1 9. RS U D Tarakan Kalimantan Timur ..
20. RS Atma Husada 'Samarinda
Kalimantan Timur
2 1 ; RS U D r Wahidin Makassar 22. R S U D Andi 23.
RSU D Mataram
· 24. RSU .
Maka ssau Pare - Pare
Prof Dr WZ Johannes Kupang
25. Puskesmas Rawat ln ap Entikong
:
..
..
{>) H ��
. DEPARTEMEN KESEHATAN
..Jr. DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK " Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 9 K.otak Pos 309 7, 1 196 Jakarta 12950 Telepon : (021) 5201 59(1 (Hunting) F.aksimile : (02 1 ) 526 1 8 14, 5203872 Surat Elcktrot:UJc :
[email protected],
[email protected] •
INDONESIA
Daftar 1 Fasil itas Pelayanan Kasahata" Rujukan Bagi TKI B Asal Malaysia :
A. Rumah . Sakit & Puskesmae; Perawatan:
1 . RSUD Adam Malik Madan 2: RSU D Pimgadi Madan
3. RSU D KH Daud Arief Kuala Tungkal Jambi 4. RSU Dumai Riau 5. RSU D Tanjung Pinang 6. RSU Tanj u ng Balcli Karimun 7 . RSU Otorita Batam
B. RSU P Persahabatan Jakarta
9. RSU Cengkareng Jakarta 1 0. RSUD Koja Jakarta 1 1 . RSP1 Suliantl Saroso Jakarta 1 2. RS Kepolisian Pusat Sukanto Jakarta
1 3. RS Jiwa Soeharto Hoeerdjan, J akarta 1 4. RSU Kariadi Semarang 1 5. RSU Soetomo Surabaya 1 6. RSU Soedarso Pontianak 1 7. RSUD Sanggau Kalimantan Barat 1 8. RSUD Nunukan Kalimatan Timur 1 9. RSU D Tarakan Kalimantan Timur ·.
20. RS Atma Husada 'S amarinda Kalimantan Timu r 21 ; R S U Dr Wahidin Makassar 22. RSUD Andi Makassau Pare - Pare 23. RSU D Mataram ·
24. RSU Prof D r WZ Johannes Kupang
· 25. Puskesmas Rawat lnap Entikong
\'i,H;'J
DEPARTEl\II E N KESEHATAN
�h DlREKTO.RAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK " Jalan H;R. Rasuna Said Blok XS Kavling 4 9 Kotak Pos 3097, 1 1 96 Jllkarta 12950 Telepon : (021) 5201 590 (Hunting) �aksimile : (02 1) 526 1 8 1 4, 5203872 Surat Elektro� :
[email protected],
[email protected] . •
B. Kantor Kesehatan l,elabuhan I KKP: I
1 . KKP
· .
,
•
Belawan
2. KKP Pontianak (Satker KKP Entikong) 3. KKP Dumai
4. KKP Tanjung Balai Karim un
5 . KKP Tanjung ?inang 6 . KKP
Batam
.7. KKP Nunukan 8 . KKP Tarakan
9. KKP Daerah Jakarta ( Tj Priuk, 1 0. KKP Tanjung Pe rak 1 ·1 . KKP Pare -
Pare
1 2. KKP Lembar Matara 1 3. KKP Kuala Tungkal 1 4 . KKP Bengl
16. KKP Mal
17.KKP Tj
... Mas Semarang
Soekamo Hatta Jakarta)
INDON.ESIA SEHAT 20 1 0
Daftar 2
Kop Surat Dlnas
, . . . . . . . . . . . . . . 201 0
Nom or
Lampi ran Perihal
Pennohonan
Pembayaran Pasien
Yth .
Direktur Bina Pe laya n a n Medik. Dasar di Jakarta
Menin'daklanj uti SK Dirjen Bin a Pel ayan an Medik No HK . . ..
penanganan masalah kesehatan
Malaysia p as i en
.
..
tentang pedoman
TKI B asal Mal aysia , bersama i n i kami sani paikan
bahwa RS/ KKP/Puskesmas/ Dlnas
pasien TKI B asal
..
Ke�ehatan. . . . . . . . . . . . .
.
...................
telah menangani
se b anyak :
wat i n ap
ra
pasien rawat jalan p a si e n rujuka n Total kJaim yang kami ajukan sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . ..
),
tert am p i r kami
kirimka n : •
Rekapitulasi p as i en dalam ra n g kap 3(tiga).
•
Kwitansi
•
Fotocopy medical record pas!en
pen agih an blaya
perawatan 3 (tiga) rang kap
as li 1 ,
(
Seluruh kalim tersebut belum pemah di ajukan pada program
fotocopy 2) .
apaun dan belum di
bayarkan oleh pa s ie n I keluarganya. Pembayaran k l a i m tersebut d a p at dikirimkan ke No
Rek RS
No Rek Atas Nama
Nama Bank, C a ba n g & Alamat Atas
perhatia n
Saudara kam i me n g u capkan terima kasih .
Direktur RS/
Ke p ala Dinas/ Kepala KKP/ Kepala P uskesmas
NIP . Tembusan :
1 . Direktur Je n d e ra l Bina
Pc3layanan Med ik
2. Kepala Dinas Kesehatan PropinsV· Kab I Kota
...... ............
. . . . . . . . . . . . . . .. . ...... .
Daftar 3 : contoll fonnullr rekapltu!asl
REKAPITULASI PASI EN TKI B ASAL MALAYSIA Proplnsl : Kabupaten/Kota : Rumah Saklt/ KKP/ Pkm/Translto:
No. Nama Penderlta
No RM
' Umur
Sex LIP
Diagnosa
Tanggaf Masuk
Rawat
Rawat
Keluar
Jalan
I nap
Blaya (Ribuan
Obat-
obatan
Rp)
Tlndakan Medlk
Lab
Rad
Jumlah
Ket
I '
Total
Dlrektur RS/ KKP/ Ka Puskesmas
Mengetahul Kepala Dlnas
(
• • . • . • . . • • •• • • • • . • •
Kesehatan
. ...................................
)
(
. . . . . .. . . .
.. .. .
....
.. . ..
....
. . ..
....
)
Dafta r 4 contoh kwitansi
CONTOH KWI TA N S I SUDAH TERIMA BANYAKNYA UANG UNTUK PEMBAYARAN
: (kosongkan saja) . .
···· ··· ······ · · ·······
'! · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
: Penggantian blaya penanganan pasien TKI B Asal Malaysia
di KKP/ RS/ translto/ Puskesmas
. . • . . • • • • • . . • • • . . . . . . . . . . . . • • • . • • • • • • • • . •
J u m lah Rp. Kepala KKP/ Direktur RS/ Din kes/ Ka Puskesmas
Materai 6000
Tanda tangan I Stempel· Nama jelas/NIP
. • . . • • •. . • . .••••••••••••••
uanar ::,.
SURAT P'ERINTAH KERJA
KLAIM PEM BAYARAN/ PENAGJHAN 81AYA PERAWATAN DAN Pl:NGOBATAN PASIEN TKI BERMASALAH ASAL MALAYSJA . ANTARA DIRI;KTORAT BINA PELAYANAN M EDIK DASAR DENGAN RS .. . .. . . . ./ KKP ... .... . . . .../ Din as Kesehatan . / Puskesmas Pera wat a n . . . . .. . . Tangal : . . . . . . . . . . . . . . . 2010 ..
.
Pada ha rl lril t a naca l yang bel"t'and atanga n dlbawah lnl : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •
I.
Nama
.
.. . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B u l a n . . . . . . . . . . Ta h u n . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... , kaml !
.
/ NIP : Dlrektu r Blna P e l a yan a n M e d l k Dasar D e p ke s Rl,
Jabatan NIP
: Jl H R Rasuna Said Blok XS
Atarnat
selaku Kuasa Penggu na ya ng
II.
Nama /
Kav
No 4 -9 J aka rta Selatan
Angga ran ,
selanjutnya dtsebut sebagal PIHAK PERTAMA
NI P
J a b atan
Ala m at
s e l a nj u tn ya cllsebut PI HAK KEDUA
(dllsl olsh Kepala lnstltusl ke rj a ) Dengan
ini
m enyata kan
ba hwa
ked u a
belah
pihak
s e p a kat
u n tu k
pembayaran I p en agl h a n blaya p e rav.iata n d a n p engobatan p a s l en
m elakukan klalm
TKI B e rmasa l a h asal
Malaysia dengan ketentu an seb;tgal berlkut: 1.
PIHAK PERTAMA
m e n e rlma klalm pembaya ran I pen aglhan b l a ya p�rawatan dan
pengobatan p a sl e n KEDUA
TKI
Bermasalah asal M a lays ia d a r l
PIHAK KEDUA
m e m b e r t ka n ri n clan klaim b l aya p e n a g i h a n (te �l a m p lr) I
p en a � l h an
PIHAK
u ntu k b l a ya perawatan dan l pe n go b a t a n pasten T K I Berm a s a l a h asa M a l aysia yang d t rawat " d1 RS/ KKP/ m e l a lut Reke nlng:·aank No Rek :_ . .
Klatm
pe mb a ya ra n
dan
• • • • • • • • • • •• • •
2.
d l gu n a k a n
••.•••... ...
Ad a p u n tota l
( t e r b l l a ng
. . . . • • • . • • .. • . • . • . •. • • . • •••••• • • • ••.
b l ay a p e rawatan d a n p e n go b ata n sebesar Rp
••• -
······ · · · · · · ···
�
.
...
··················-·
•••••. ••• • • . • • • • . . • . . .. • • . • • • . • . . • .
3.
B la y a t e rsebut tldak termaksud blaya a d m l n l strast .
4.
S e l u r u h b l aya klalm TKJ
Berm a s a l a h d l b e b a n ka n p a d a D I PA Dlrektorat Blna
Pelaya n a n Medlk D a s a r No: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . D e m l k l a n Su rat P e rl nta h Kerj a
(SPK)
l n l d l b u at untuk d l l a ks a n a ka n
S u rat P erj a njl a n Kerj a dan peratu ran ya n g b e rl a k u
P I HAK KEDUA Dtrektur
I
RS/ Ka
KaDtnkes
P I HAK PERTAMA Pu ske s m a s/ Ka KKP
Dlrektur B l n a Yanmed Dasa r Sela k u Kuasa Pengguna Anggaran
NIP : ,...,. ..,•.,. h curat
ltnntrak
s esu a l dengan
••.. •.••.•.•..••.•...•..•.••.
hanva untu k k l a lm dlatas Rp 10.000.000.,- (sepuluh juta ru p ia h)
PROSES PENANGANAN KESEHATAN TKI B KKP KELAS I BAN DARA SO EKARNO HATTA
JAKARTA
PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN KESEHATAN PEMULANGAN TENAGA KERJA IND ONESIA BERMASALAH DAN KELUARGANYA (TKIB) DARI MALAYSIA
SUBDIT KESEHATAN MATRA DIREKTORAT SEPIM KESMA
DIREKTORAT JENDERAL PP &
PL
DEPARTEMEN KESEHATAN Rl ·, 2009
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belaka n g
Globalisasi dan kemajuan di bidang teknologi informasi dan transportasi telah mendorong meningkatnya migrasi penduduk antar negara den g a n berbagai tujuan termasuk untuk m e m pe ro l eh peke�aan yang lebih baik. Migrasi penduduk antar negara juga te�adi di negara n e g ara ASEAN khususnya a ntara I ndonesia dengan M a l a ys i a yang masih terdapat h u b u ng a n ras, kesamaan bahasa dan budaya terlebih lagi d e n g a n adanya batas antar dua negara yang porous baik melalui laut maupun darat. Banyak nya TKI yang m a su k ke M a l a ys i a secara l eg a l m a upu n i l ega l , tan pa p as po r t et api overstay, atau paspornya d ita h an m aji ka n dan TKI yang disebut P e ndatang Asing Tanpa ljin (PATI).
Tahun 2008 ini diprediksi sekitar 50.000 oran g TKI B akan
d i p u la n g k an
dari
M al a y s ia .
P ros e s pe m ul a n g an tenaga kerja I ndonesia bermasalah d a n ke l u a rg a nya d a ri Mala ys i a akan
menimbulkan banyak masalah terutama m asalah kesehatan karena proses pem ul a n g a n yang m e l e l a hkan , kurangnya pena nganan kesehatan pada waktu bekerja di Malaysia, atau berada dalam tahanan I pe nj ara sebelum pemulangan dan penyakit yang sudah diderita se b e l u mnya yang bukan akibatn akibat p ro se s pe m u l a n gan . Untuk mensinkronkan dan m ens ine rg i s k a n layanan y a ng diberikan kepada TKI B , dibentuk suatu wadah koord i na si dimana seca ra nas i o n a l diatur dalam Keputusan Presiden Rl N o . 1 06 Tahun 2004 tentang Tim Ko o rd in a s i P e mu l a n g a n Tenaga Kerja I ndonesia Bermasalah d a n Kel uarg a n y a dari M a l ay s i a (TK-PTKIB) yang berada dalam k o o rdi nas i Menkokesra dengan melibatkan berbag ai Depa rt e men dan Lem baga terkait. De pa rte m e n kesehatan dalam hal ini bertanggung jawab dalam Pe l a k sa n a a n , P e ma nt a u an P e n g a m an a n Kesehatan T K I B yan g pulang dari Malaysia Pemerintah D a e rah bers a m a-s a m a masyarakat telah melakukan berbagai upaya yang bersifat p re ve nt if , re h a b i l it a t i f s e pe rti ha l n ya pemul angan pekerja m ig ra n berm a s a l a h dan kel uarg a nya d a ri Malaysia melalui beberapa Debarkasi d en g a n membentuk SATGAS P em u l ang a n Tenaga Kerja I ndonesia Bermasalah dan Keluarganya dari M a l a ysia untuk memberikan layanan yang proposional d a n layak kepada TKI berm a s al a h u ntuk dipulangkan ke daerah asal.
Departemen Kesehatan m elalui Ditjen Bina Pelayanan M e d ik d an D itje n PP & PL telah menyelenggarakan upaya penanganan bidang k e se hat a n bagi TKI B beserta keluarganya sejak dipulangkan dari Malaysia hingga sampai ke da e ra h asal yaitu melalui kegiatan rawat ja lan , rawat inap, pe l a yanan kesehatan di wisma pe n a mpung an sementara, pengendalian penyakit menular dan pelayanan kesehatan di atas kapal. Posko-posko kesehatan l apangan d i s ele ngg a ra kan di 1 1 K anto r Kesehatan Pelabuhan yang menjadi pelabuhan debarkasi dengan melibatkan Dinas Kesehatan setempat beserta unit pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk memberikan rujukan ke rumah sakit dan cegah tangkal penyakit, m e ng a nt i s i p a si penya k it potensial wabah I KLB dan g a ngguan kesehatan lain yang mungkin timbul selama mereka berada di tempat p e n g u n g sia n ( da l a m kondisi matra).
Untuk itu d iperl ukan pedoman pela yana n ke s ehatan dalam rangka pemulangan Tenaga
Kerja I ndo ne s i a Bermasalah dan Keluarganya sebagai panduan bagi petugas kesehatan di daerah dalam rangka pem u langan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarg a n ya dari Ma laysia .
B. Tujuan 1.
Tujuan Umum
2.
Tujuan Khusus
Menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat kondisi matra situasi khusus pemulangan TKI Bermasalah (TKIB) dan ke l u arg a nya dari Mala ysia . •
• •
•
Te rs ed i anya Pela yanan kesehatan yang m udah d ijan g kau dengan obat-obatan yang berkualitas baik di pelabuhan debarkasi, penampungan sementara (Pe na m pungan sementara), dan pe�a l anan dari pe l abuhan debarka s i k e tem pat a sal. Tersedianya Pelayanan rujukan pasien ke Rumah Sakit rujukan Tercegah-masuknya penyakit menular dan potensial wabah yang kemungkinan terbawa ole h TK I B me l a l u i ke g i ata n pengamatan penyakit, pengendalian penyakit dan pe ngenda l ian vektor. Te rl ak s an a nya upaya penyehatan ling ku n g an I Sanitasi darurat
..
C. Ruang Lingkup
Pelayanan kesehatan dalam p em ul ang a n TKIB sejak tiba di pelabuhan debarkasi, pen a m p ung a n sementara sampai tiba di te m pat asal meliputi sebagai berikut: 1.
Pelayanan Kesehatan IRujukan a . Pelayanan kesehatan di pelabuhan de barkas i b. Pelayanan Kesehatan di Penampungan sementara c. P ela y a nan Kesehatan dalam pe�alanan d. Pela y an a n Ruj u k a n ke rumah sakit
2.
Pe ng en d a li a n Pe n ya kit I Penge n d a lia n risiko lingkungan a. .Kekarantinaan di pintu masuk b. Penanganan I penatalaksanaan kasus d a n rujuka n c. l m u nisas i d. Surveilans E p idemiolog i e. Penyediaan sanitasi darurat (Air Bersih, Jamban, pe namp u ng an s em enta ra ) f. Pengawasan Makanan dan Minuman g . Penge n d a li a n ve kto r penya kit
sampah, limbah, dan
D. Landasan H u kum 1. 2. 3.
Undang -u n d a n g Nomor 1 tahun 1 962 tentang K a ranti na Laut Unda ng -u n d ang Nomor 2 Tahun 1 962 tentang Karantina Udara Undang - undang nomor 1 tahun 1 970 tentang Keselamatan Ke�a. 2
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 984 tentang Wabah Penyakit Menular 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1 992 tentang Kesehatan 6. Undang - undang nomor 1 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 7. Undang-undang N omor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, 8. Undang - undang nomor 39 tahun 2004 Pasal 35 tentang Buruh migran yang bekerja di luar negeri tidak dipe rbolehkan dalam keadaan hamil 9. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 40 Tahun 1 991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. 1 0. Undang u ndang nomor 39 tahun 2004 pasal 49 tentang PPTKILN mewaj i bkan calon buruh migran untuk mengikuti pemeriksaan fisik dan psikologi 1 1 . Peraturan Pemerintah Rl nomor 32 tahun 1 996 tentang Tenaga Kesehatan 1 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 02/Men/1 980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga kerja dalam penyelenggaraan Keselamatan Kerja. 1 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 031Men/1 982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja 1 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/PerNI II/1 989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya. 1 5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 837 tahun 2004 menetapkan 72 klinik untuk melaksanakan tes kesehatan dan mengatur bahwa tes kesehatan harus dilakukan oleh staf yang berkompeten dan memenuhi standar profesi, Permenkes ini d iperbaharui dengan Permenkes nomor 1 586 tahun 2 005 menetapkan 1 1 9 klinik resmi u ntuk pelaksanaan tes kesehatan buruh migran. 1 6. Peraturan Menteri Keseh atan Rl Nomor 949 I Menkes ISK I VII I I 2004 tentang · Pedoman Penyelenggara an Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB). 1 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 19 tahun 2006 tentang pengaturan pelaksanaan tes Kesehatan dilakukan di klinik yang telah memperoleh akreditasi dari Depkes. 1 8. Keputusan Menteri Kesehatan Rl N omo r 1 1 1 61Menkes/SKNII I/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan. 1 9. Keputusan Menteri Kesehatan R l nomor 1 3 1 tahu n 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 20. Keputusan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular & Penyehatan Lingkungan (PPM & PL) Depkes R l Nomor HK.00.06.7.426 tentang Penetapan UPT Direktur Jenderal PPM & PL sebagai Sentra Regional PPM-PL dalam Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi . . 2 1 . i<eputusan Dirjen B i na Pelayanan Medik Depkes Rl N amor : YM.01 .04/11 .4/0981 /2008 T a ngga l 1 2 September 2008 tentang Penunjukan Rumah Sakit ruj u kan TKI bermasalah. -
E.
Pengertian
1.
Daerah Asal Ten a ga Kerja Indonesia (TKI ) adalah provinsi, KabupateniKota atau kelurahan/desa di I ndonesia yang secara de facto menjadi asalldomisil i mereka sebelum berangkat ke Malaysia. 2. Deba rkas l adalah tempat penurunan TKI bermasalah dan keluarganya dari angkutan darat, kapal atau pesawat udara di pos lintas batas, pelabuhan atau bandar udara tertentu.
3
3.
Em barkasi adalah pemberang katan TKI bermasalah dan keluarganya di pos lintas batas , pelabuhan atau bandar udara tertentu mengguna k an angkutan darat; kapal laut atau pesawat 4 . E ntry point adalah pos Jintas batas, pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia tempat pertama kali masuknya TKI be rmasalah dan keluarganya dari Malaysia. . 5 . Exit poi nt adalah pos lintas batas, pelabuhan atau bandar udara di wilaya h Malaysia tempat pemberangkatan TKI bermasalah dan keluargan ya kembali ke I ndonesia. 6. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh peja bat yang berwenang, memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melaku kan perjalanan antar negara. 7 . S u rat Perjalanan Laksana Pas por ( S P L P ) adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh Perwaki l an Rl untuk WNI bermasalah dan keluarganya di Juar negeri yang berlaku sekali masuk ke wilayah I ndonesia. 8 . Pekerja m i g ran adalah orang yang berpindah ke daerah lain, baik d i dalam maupun ke luar negeri (legal maupun ilegal), untuk beke�a dalam jangka waktu tertentu. 9 . Pe kerja m i g ran bermasalah sosial ( P M B S ) adalah pekerja migran internal d a n lintas negara yang mengalami masalah sosial tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidak.;.mampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru atau negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial . 1 0. Pos Komando ( Posko) adalah tempat penjagaan Satuan Tugas yang ada di lapangan yang siap siaga memberikan bantuan dan layanan kepada TKI bermasalah dan keluarg anya yang pulang dari malaysia menuju daerah asalnya masing-masing. 1 1 . Satuan Tugas (Satgas) adalah aparatur pemerintah dari instansi te rkait yang me�pakan satu kelompok kerja untuk menyelenggarakan tugas membantu dan memberikan layan a n ke pada TKI be rma sal a h dan keluarganya yang pulang dari M alaysia menuju daerah asalnya masing-masing . 1 2. Tem pat Penampungan adalah rumah atau ruangan yang diperguna·kan untuk menam pung sementara para TKI bennasalah dan keluarganya dalam rangka perjalanan pemulangannya dari Malaysia ke daerah asalnya masing-masing . 1 3 . M ig ra n legal adalah migran dengan dokumen keimigrasian yang syah. Migran legal dapat menjadi ilegal jika secara sengaja melampaui batas waktu visanya tetap bekerja di luar negeri. 1 4. M ig ra n i legal adalah migran tanpa dokumen keimigrasian yang syah, migran yang menyusup bekerja ke negara tujuan dengan me mggunakan visa bukan sebagai visa pekerja, atau masuk lewat jalur yang tidak resmi diperbata�an tanpa doku men yang sya h , atau menjadi ilegal karena masa berl a ku dokumen bekerja habis tetapi yang bersangkutan tetap bertahan di negara tersebut ata u berpindah pekerjaan atau melarikan diri. 1 5 . S u rat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh Perwakilan Rl untuk WNI bermasalah d an keluarganya di luar negeri yang berlaku sekali masuk ke wilayah Indonesia. 1 6. Tem pat Penampungan (sementara) adalah rumah atau ruangan yang dipergunakan untuk menampung sementara para pekerja migran dan keluarganya dala m rangka perjalanan keberangkatan maupun pemulangannya dari luar negeri ke daerah asalnya masing-masing . 1 7. Ruj u kan adalah suatu kegiatan pengiriman pasien atau specimen ke tempat I posisi yang lebih berwenang (Rumah Sakit, Laboratorium dan lain-lain). .
4
BAB I I PELAKSANAAN KEG IATAN BIDANG KESEHATAN
A. KEBIJAKAN DAN
STRATEGI
Kebijakan penanganan kesehatan Situasi Khusus diarahkan pada upaya penguatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Dinas Kesehatan Kabupaten I Kota dalam manajemen pengendalian penyakit dan faktor risiko akibat S ituas i Khusus Pemulangan TKI Bermasalah melalui : 1 . Koordinasi dan ke�asama berbagai pihak terkait 2. ldentifikasi dan analisa masalah-masalah kesehatan ya ng ada pada situasi khusus pemulangan TKI B 3. Kesiapsiag aan menghadapi situasi khusus pemulangan TKI B termasuk pemenuhan sumber daya manusia yang te rl at i h, logistik, sarana dan dana. B. ALUR PELAYANAN B I DANG KESEHATAN
PELABUHAN EXIT POINT Dl MALAYSIA
PE LABUHAN ENTRY POINT PELABUHAN ENTRY POINT
PROVI NSIIKABUPATENIKOTA ENTRY POINT
PENAMPUNGAN SEM ENT�ENAMPUNGAN
TEMPAT ASAL
I
TEMPAT A.SAL
PELA Y ANAN KESEHATAN Dl PENAMPUNGAN SEMENTARA . I . Pelayan111 kesehlllan di Pcnampunpn sementara
. 2. Pcngendalian penyakit/ sanitasi
C"' W .. .W.._T .... . n .
PROVI NS�BUPATENn
I. 2. 3. 4.
PELA YANAN KESEHATAN Dl PELABUHAN EMBARKASI Pelayanan keseh1181 di 11m kepal Pcngendalian penyakit/ Slllitasi Kuantina kesehllln Rujubn ke rumah sakit rujubn
I
PELAY ANAN KESEHATAN Dl PERJALANAN ICE TEMPAT ASAL I . Pc:layanan kesch amn di dacnb 1511
1 . Pelayanan di Pelabuhan
1 . Fungsi kekarantinaan pada TKI I TKIB yang baru tiba 2 . Pelayanan Kesehatan � pos kesehatan d i pelabuhan I bandara debarkasi dan ruj u kan
pasien
3. Pengendalian Dampak risiko lingkungan di wilayah Pelabuhan I bandara debarkasi 4. Pengawasan Makanan dan Minuman di Pelabuhan I bandara debarkasi 5
5. Pengawasan Sanitasi darurat pada Penampungan Debarkasi Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular I potensial Wabah Pe n ceg a ha n KLB p ad a TKI-8 7. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ruj u ka n 8. Pelayanan kesehatan d a l am p e � a l a n a n m e n uju ketempat asal 6.
dalam
rangka
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai UPT Depkes dibawah pe m bin aa n Ditjen PP& P L melaksanakan kegiatan tersebut ses u ai d e n g an t u g as dan fungsinya serta memfasilitasi pelayanan kesehatan ke Rumah Sakit Ruj u ka n terdekat · dan pelayanan kesehatan dalam pe�alanan me n uju ke tempat as a l .
2. Pelayanan kesehatan di Penampungan sementara 1 . Pel ayana n kesehatan di P en a mpu n g a n seme nta ra 2. Pengenda lian penyakiU s a n ita si 3 . Rujukan k e rumah sakit ruj ukan 3. Pelayanan Kesehata n d i Perja l a nan 1 . Pelayanan kesehatan di d a e ra h a s a l C. U RAIAN KEGIATAN 1 . Pelaya n a n kesehatan I a.
Ruj u ka n
Prinsip Pelayanan Kesehatan Pe l a y a n a n kes e h at an di pe l a b u h a n debarkasi , pe n am pung an sementara dan rumah sakit rujukan m e m eg a n g prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut : 1 . Te n aga kesehatan dalam m e m be rika n pelayanan kes ehata n harus sesuai dengan keahlian dan kewenangan nya 2. D a l a m keadaan darurat (emergency) da pat dilakukan tindakan p e nyela m a tan s e s u a i de n g a n pe ra ng k at ke i l mu a n y a n g d i mi l i ki 3. M e n g h o rm a ti h a k h ak p a s i e n 4 . M e l a k u k a n pencatatan dalam medical record 5. Mem berikan pe l a y a n a n g ra t i s dengan p erawa t a n kelas I l l u ntuk penyakit akut setelah ke datang a n dari Malaysia 6. Pa s ie n adalah Te n a g a Kerja I nd o n es i a Bermasalah yang baru t i ba dari M alaysia . 7. Kantor Kes eh ata n Pelabuhan (KKP) setempat m e la k u kan rujukan de nga n i n d ik a s i m e di s d a n d i se rta i s u ra t ruj u k a n 8. Ru m a h sakit rujukan adalah rumah sakit rujukan t e rde kat dengan dasar diagnosa pe nya k it serta kemampuan Rumah S a kit Ruj ukan, dan bukan atas permintaan pa s ie n I keluarga pasien -
,
b.
Sasaran kegiata n Sasaran a da l ah TKI B ya n g tiba dari Malaysia yang m e l al ui pe l ab u h a n d e ba rka s i pe rta m a d a n a t a u l a nj uta n . 2 . Sasara n ruj uk a n adalah TKI B yang sakit dan memerlukan t i n da kan ruj uka n ke
1.
rumah sakit.
c.
Pela ksa na
1 . P u s ke s ma s di 1 1 wilayah pelabuhan entry po i nt 2. R u m a h S a kit sesu a i d en g a n SK Dirje n Pelayanan
M ed i k Depkes
6
3. Klinik Kantor Kesehatan Pelabuhan 4. Sarana kesehatan yang ditunjuk untuk melayan i TKI B selama perjalanan ke tempat asal. b. U ra ian Kegiatan I Prosed ur
Jenis pelayanan yang diberikan 1 . Pemeriksaan kesehatan dan pelayanan kesehatan di Posko kesehatan Pelabuhan debarkasi 2. Pelayanan kesehatan di Penampungan sementara di pelabuhan debarkasi Meliputi Live Saving I Emergency response I kegawat daruratan, Pengobatan sedemana, Stabilisasi & imobilisasi 3. Penyediaan transportasi rujukan kasus 4. Pelayanan kesehatan rujukan kasus di rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan standar pelayanan rujukan termasuk pelayanan rawat inap rumah sakit di kelas I l l , tindakan operasi, dan pelayanan intensif di rumah sakit rujukan. 5. Memberikan penggantian pemakaian obat dan alat kesehatan baik di Puskesmas, klinik KKP dan rumah sakit rujukan. 6. Pelayanan kesehatan dalam perjalanan menuju ke tempat asal 7 Pelayanan kesehatan di kapal / KRI (selain kapal Pelni) • Konsultasi medis • Pelayanan medis dasar • Pelayanan persalinan normal • Rujukan 7 Pelayanan yang diberikan harus sesuai standar pelayanan 7 Yang bertanggung jawab dan pelaksana adalah puskesmas setempat dibawah koordinasi Dinas Kesehatan 2.
Pengendalian penya kit I Pengedalian risiko lingkungan a.
Sasaran keg iatan
1 . Sasaran adalah TKI B yang tiba dari Malaysia yang melalui pelabuhan debarkasi pertama dan atau lanjutan. 2. Alat angkut, barang bagasi, peralatan, dan faktor lingkungan yang memunykinkan penulara n penyakit karantina. 3. Sarana sanitasi dasar . di kapal, pelabuhan maupun tempat penampungan sementara. b.
Pela ksa na
1.
Puskesmas di 1 1 wilayah pelabuhan entry point Bidang PRL KKP entry point 3. Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota lokasi pelabuhan entry point.
2. c.
Ura ian Kegiatan/prosedur
1 . Pemeriksaan karantina di pelabuhan I bandara debarkasi dalam rangka cegah tangkal penyakit. 2. Pengendalian dampak risiko l! ngkungan di wilayah Pelabuhan I bandara debarkasi (termasuk di Penampungan sementara yang ada di wilayah kerja pelabuhan I bandara debarkasi) meliputi: a . Penyediaan sarana sanitasi darurat
7
•
•
Air Bersih Jamban Tenda I rumah ti ng ga l / penam p ung an se mentara
•
Sampah / limbah
•
Pemeriksaan dan Penge n d a li an v ektor (nyamuk lalat; dan serangga lain) melalui kegiatan antara lain: • Mengeliminasi media penul a r pe n ya k it • Menceg a h Malaria, DBD, C i k u n gunya (nyamuk) dan Diare/ GEA lain (lalat) surve i larva�entik pemberantasan jentik (Ab atisasi) pe m bera ntasa n nyamuk dewasa (F og g i n g) p e m bera ntasan lalat (penyemprotan), m e n imbu n genangan air, p em b u a n gan s a mpah dan s ebagainya • Peralata n : Swi n g fog dan Mist blower • Logistik ya ng dibutuhkan meliputi i n s ect is id a dan bahan pendukung lain n y a (standar kebutuhan terlampir).
b.
,
,
,
,
.
-
3.
Pengawasan sanitasi makanan dan bahan panga n di Pela bu h an I ba n d a ra debarkasi (termasuk di . Penampungan sementara yang ada di wilayah kerj a
pelabu h a n I bandara debarkasi) Pengawasan m akanan dan bahan pangan b. Pemeriksaan Pe nj a m a h makanan, dan l a i n l a in a.
-
4. Pen g amat an Penyakit melalui S u rveil a n s E pide m iologi Pe nya kit Menular I potensia l KLB I Wabah dalam ra ng ka Sistem Kewaspadaan Dini dan Pencegahan KLB pada TKJ..,B Pendataan jumlah TKIB yang masuk melalui pela b u h an debarkasi setempat, meliputi data TKI B yang sehat, sakit dan meningga l b. Pen g a m ata n kedatangan TKIB secara visual d i pintu keluar kapal a.
·
5.
P en g awa sa n d a n pengamanan kesehatan di p enampun g a n sementara di l u a r wilayah pelabuhan I bandara debarkasi. P rin s i pn ya sebagaim ana kegiatan di pelabuhan I bandara deba rka s i , m eliputi : a . Pel a ya n a n kesehatan di Posko kesehatan pe nam punga n sementara b. Pengend al ian dampak risiko lingkungan di penampungan sementara : Pe n ye h a tari l i n g k u nga n I s a ni t asi darurat Pemeriksa i m dan Pengenda l ia n vektor c. Peng awas a n Makanan dan Minuman di penampungan s e m e n ta ra d. Surveilans Ep i d e m i l ogi ·.
-
.
_
-
D. PENCATATAN DAN PE LAPORAN
1 . Pencatatan Dilaksanakan oleh m asi ng m as i ng unit pelaksana dan yang perlu dicatat ialah semua hasil kegiatan yang telah dilaksanakan : · a. Hasil kegiatan pel a yan a n kesehatan d a n rujukan b. Pos keseh a t a n melapork an ju mla h k u nj u n g a n , diagnosa, terapi dan tindakan · yang t e l a h dilak u ka n -
c.
Kejadian pen ya kit cidera, kecacatan, kematian ,
8
d. e.
f. 2.
Hasil kegiatan penyehatan lingkungan (pemeriksaan air, limbah, sampah, pengawasan makanan minuman, pengendalian vektor, dan lain-lain) Kondisi lingkungan yang berkaitan dengan kesehatan
Pelaporan :
Unit pelaksana wajib membuat laporan hasil kegiatan pelayanan, pengamatan kesehatan dan lingkungan sesuai format kepada Dirjen PP & PL, untuk laporan rujukan pasien dilaporkan ke Dirjen Pelayanan Kesehatan . Semua laporan di ditembuskan ke penangung jawab operasional setem pat dan Dinkes setempat Pelaporan dilakukan pada akhir kegiatan. ·
E. P E M BIAYAAN Sum ber pembiayaan kegiatan penanganan pemulangan TKI bermasalah dari Malaysia pada tahun 2009 bersumber dari APBN melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Medik dan Direktor Jenderal PP & PL Depkes R l .
9
BAB Ill PENGORGANISASIAN
A. Orga nisasi 1.
Tingkat Pusat
Sesuai dengan Keputusan Presiden Rl Nomor 1 06 tahun 2004 tentang Tim Koordinasi pemulangan Tenaga kerja I ndonesia Bermasalah dan keluarganya (TK-PTKIB}, Departemen Kesehatan Rl dengan Ditjen PP & PL dan Ditjen Yanmedik bertanggung jawab dalam penanganan masalah kesehatan mulai dari rawat jalan, rawat inap, pelayanan kesehatan di wisma penampungan sementara dan pengendalian penyakit menular dan pelayanan kesehatan di atas kapal. Ditjen PP&PL bertanggung jawab dalam pembinaan teknis terkait pengendalian penyakit, surveilans dan pengendalian faktor risiko te�adinya KLB dan Ditjen Yanmedik 7 terhadap RS Rujukan.
2. Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota pelabuhan Dinkes setempat 7 terhadap Puskesmas yang melayani TKI Bermasalah Ka KKP 7 terhadap personil KKP
3. Tingkat Puskesmas /Kiinik KKP
A. Pembinaan dan pengawasan a.
Pembinaan : Diarahkan untuk meningkatkan semangat kerja dan kemampuan: a . teknis b. koordinasi c. penyelesaian masalah ( problem solving )
b.
Pengawasan : diarahkan untuk mengetahui secara dini apakah Operasional di lapangan sesuai petunjuk teknis, sehingga bila ada penyimpangan segera dilakukan koreksi (corrective actions)
10
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI
A. Pemantauan
Pemantauan dilaksanakan sejak awal kegiatan sehingga mampu lebih awal mengetahui kemungkinan te�adinya kekurangan atau penyimpangan sehingga dapat segera diperbaiki I koreksi. Sasaran kegiatan pemantauan meliputi kesiapan kebutuhan sumber daya (SDM, Sarana prasaran dan logistik) dan proses pelaksanaan kegiatan pelayanan. 1 . Menjalin Koordinasi, mencari dukungan, mekanisme ke�a dan pembentukan ti m (Satgas Pemulangan TKI B di Daerah) 2. ldentifikasi dan analisa faktor risiko di pelabuhan dan tempat penampungan sementara TKI Bermasalah. 3. Kesiapan dalam penyusunan Rencana Kegiatan 4. Pengajuan I pencarian sumber daya ( SDM, Dana, Sarana, Logistik dan lain-lain). 5. Upaya pengelolaan (manajemen) sumber daya. 6. Peningkatan kapasitas (pelatihan)
7. Sosialisasi
Lintas sektor terkait pemulangan TKIB terdiri dari : a. Departemen Sosial b. Departemen Tenaga Ke�a dan Transmigrasi c. Departemen Kese h atan I Kantor Kesehatan Pelabuhan d . Departemen Perhub u ngan : - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (PT. P e l ni ) - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Perum Damri) e . Adm i nistrator Pelabuhan : - Bidang LALA
- Bidang S y a h bandar
- Bidang GamaVKPLP Polres KPPP g. Organisasi SosiaU LSM h PT . (Persero) Pelabuhan I ndonesia
f.
. .
11
B . Eva l uasi Dilaksanakan pada akhir kegiatan untuk mengevalusai keberhasilan kinerja dengan lndikator kinerja (output)
12
D EPAIHE I'IEN HUKUM DAN HAK IISASI MANUS I A Rl D I R E KTO RAT J EN O E RA L I M I G RASI Jl. H . R. Rasuna Said J
SUAAT E DARAf\!
NOMOR
: · nu .- 1 627;IZ, o, ;o2
TAH U N 2008
TENTANG PEMBERIAN/PEN ERBITAN S U RAT PI!RJALANAN RI:PU BLIK INDON ES.IA (SPR! )
BAGI TENAGA. KERJA I N DO N ESIA (TKI) BERMASt.lAH DI WI LAYAH PERBATASAN
i.
Yth.
Kepala KantCJr Wilayah De p . H ukum can HAM Sumatera Utara di Me � an;
�-
Kepala Ka ntor Wllayah Oep. Hukum d a n HAM Riau
·
.
di Pekan B a ru;
3 . Ke pala Ka ntor Wi l a ya h Dep. H ukum dan HAM Kepulau a n Riau d l Tanjung Pi n a ng; "1 .
Kepa la K a nt o r Wi layah D e p . Hukum d a n HAM Ja mb! d i ) a m bi ;
:J.
K e p 2 l a Ka ntor W i l a y a h Dep. H ukum d a n H A M Kali m a n ta n B a ra t di Pon ti a n a k;
6.
Kepa l a Ka n t o r d i Samari nd a .
Wi l ayah
Dep. Hukum dan HAM K a l i m a n ta n Timur
1 . lATA R B E LA KA N G
D a l a m ra n g ka menyatukan per.>epsl d a n m e ndiJpatka n solusl pene� ngamm (TKI) bermasalah yang dlrelrrut kembali atau
terhad(!p Tenag a Ke rja Indonesia
·
niaslh berkel nginan ddkumen a ta u yang tldilk
yang
Sadan
Nasio n a l
untuk bekerj11 di luar negeri,
balk
yang m e m l l i k i
mem!likl dokumen, p a d a ta n gg a l 16 Oktober 2008
Pen empatan
dan
Perlindung a n
Tenaga
K e rj a
I ndonesi a
(BNP2TKI) t e l a h m enyelenggarakan r a p a t koordinasi u n t u l< m e m b a h a s t e n ta ng
�
M ka nisme
P el a ya n a n
Penempatan
Y- e m b a l i
Tenaga
Kerj a
I ndones ia
. B ermas a l a h d i Wilayah Pe rbatasan yang dihad iri Direktur Jenderal Adrninlstras i Kepe nduduka n D e p a rtemen Da l a m Negerl, D i r e kt li r Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasllit a s Keimigrasian D irektorat Jenderal l m l g ra s l , Kepala Dl n a s Kepe n d u d u kan· d a n Cata t a n Sipil K o t a Ta nj ung Pinang serta Kepa la D l n a s Ten a g a K e rj a Kota Ter njung Pinang .
Sehubung a n dengan hal·hal tersebut di atas dan untuk m�mber!� n ped o m a n kepa_d a sel uruh Unit Pt!l a ks a na Tcknis dalam pemberian/penerb!ta n
Paspor RI B i a s a bcigl TK: O €: rma sal a h di beberapa d a era h terte n tu di wil ayah
perb.a tasan, perlu d i t�rbi tka n Surat E d a ra n tenta n g Penerbitan S P RI Blasa bagl . TKI B errnu s a l a h dl Wilaya h Perba ta s a n .
2. DASAR · H U K U M Unda ng-Und a n g Nomor 9 Ta hun 1 9 9 2 t'!nta ng· Kel m ig rasl a n ( Lembaran f\!ega ra RP.p ublik I n d o n e si a Ta hun 1 992 N ornor 3 3 , Tam b a h a n Lemba ra n Nega a Re publi k Iodonesia· Nomor 3474 }; .
a.
r
b. Unda ng-Und a ng Nomor 23 Ta hun 2006 tenta ng Administra si Kependu kduka n ( Le mb a r a n Neg a ra Re publik Indonesia Ta hun 2006 Nomor.
.
1 2. �) ;
Peratu ra n Pemerl n ta h Nomor 3 6 Ta h un 1 994 tentang S urat Perjaianan
c.
Rep1,1blik
Indonesia ( Lembara n tJegara· Re publik Indonesia Tahun 1994
Nomor 65, Ta mbahan Lembara n Negara Republlf< Indo nesia Nomor
3572);
d . Peratura n Presld e n Re publik I n d onesia ' No mor 2 5 Ta hun 2008 Tentang Persya ra ta n C: a n Tata Cara Pe ndaftara n ?enduduk dan Pencatatan Sipll;
Peratura n M e n t e r! · H u kum d a n Hak Asasl Manusla Nomor: M . 09 . PR . 0 7 . 1 0 2 0 0 7 tentang O rg a n i s a s i d a n Ta ta Kerja D e p artemen H u k um da n H a k As a si M a r. u s i a Republi� I n d on esia;
e.
Ta h u n
f.
·
·
�
K p'u tusan M e n ter! Kehakima n da n H a k Asa sl Manusla Republik I ndonesia Nemer M . 0 1 .IZ.03 . 1 0 Tci hun 1 995 tentang Pa spor Biasa, Pi:i spo r untuk O ra n g Asi ng, S u ra t P e rjalanan La ksana Paspor u n tuk W a rg a Negar[.! Indonesia, d a n Surat P e r_ia l a na n Laksana Paspor untuk Ora n g Asing s e b a g a i m 3 n a tel a h b e b e rapa kali diuba h terakhir dengan Peratura n �-1er:teri Hukum d a n H a k A s a s i M a n usi a Republik Indonesia Nomor M . H H O l . G R.0 1 .0 1 Ta hun 2008 tentang Perub a h a n Kelima Keputusa n t•lenterl Keh a kiman Rl Nemer M . O l . I Z. 0 3 . 10 Ta h u n 1995 te ntang Paspor Bio:!sa, P a s por· untuk O ra ng As i n g , S u ra� Perjala nan La'ksana P a s p o r untuk Wa rg,a Negara Indon esia d a n Surat P�rja lana n Laksana Paspor untuk Orang Asing ;
.
g.' Suqlt · Dir�ktur ·
.
J end e ra l Admi nistrasi Kependudukan Departemen D� !a r;n Negeri N o m o r : 562/4 3 26/MD, ta ng g·al 2 2 Oktober 2008 periha i Ke blja kq n Depa rtemen D a l a m N e g eri di B idang Adminlstra sl Kependudukan te rha d a p TKI Deportasi ya n g Aka n Beker� a Kemba li k e L u a r Neg eri. ·
B�rdasil rka n ha l - h a l terscbut di a ta s d 3 n a g a r pelaya n a n p e rmoho n a n P a s por R1 Biasa t.Ja g i TKI b e r m a s a l a h di wilayah perba tasan d a p a t berja l q n d e r.g a n fa n c a r, d i m i r.ta ba n t u a n Sa udara m�rneri nta hkan kepada KepJ ia Kai1tCii . l I m i g rasi di wil ayah k e rj a S
:
· .
M e l a ksa n a ka n p e m beriJn Paspor RI .Biasa 2 4 H a laman bagl TKI be rm2sa l a h d i wllayah perbata s a n yang akan bekerja kemba ll ke iuar negeri deng i,l n persyarata njketen tu a n sebagai berikut: ·
1)
M e l a m p i rka n S u ra t KP.tera ngan Pind a h ke Luar Neg eri (SKPLN) yang diterbitk a n o l e h Kepa l a Dina s ·Kependudukan dan Catatan Sipil setempat seba9a( p e n g g a nti Kartu Tanda Pendudul•
·
(KTP);
2)
Mefa m plrk a n
3)
Memenuhi kete ntuan peraturan perund a n g a r. di bida ng keimig ra sia n
Surat
l<eterangan/Rekomendasi yang
Dinas T�n a g a Ke rja/B P 3TKI setempa t;
ialnnyn
t e n ta n
I ndb�es i a ;
g
pemberi a n
pa spor
RI
Blasa
dikel ua rka n
bagl Tenaga
o l f! h
Kerj a ·
b. Mela ksanaka n kebijiJkan ini terhi tung mulai tilng gal 1 7 1\ Jv e m ber 200R sampai d e n g a n ta n g g a l 17 N ov� m b e r 2009 da n aka n J ieva l u a s i kembali s e tela h 1 ( s a tu ) tahun di bcrl3 kuka n ; · c.
M e l a porka n pP. I a ksa n a a nnya p a d a kes�mpa tan perta m a kepada
Jenderal Imigrasl c q . Direktur Do�u men Keimigrasia n ;
d . tvl ela ksana!< an jawa b . Demikl a n
kebijakan ini untuk
diucapkan terima ka s i h .
Perjalan�n,
Vi s a
dan
D i r e ktu r
Fas ilitas
deng a n s e b a i k - b a i knya d a n p e n u h ta nggung
dil a ks a n a k a n ,
a ta s
p e rhatian
dan
kerja s a m a nya
D i teta pkan di : J a ka rt a Padu tang g a l : 0 5 N o v e m b e r 2008
I I..., I G RA S I ,
Tem b u s a n 1.
2.
3.
4.
kepada yth. :
Hukurn d a n HAM RI ( se b a g a i lapora n ) ; C'lrektur JP.ndera l Imlgrasl ( s e b a g a i l u pora n ) ; M �nteri
Sekretaris d a n pa ra Di rektur d i l i r.g kung a n Ditj e n ! m i g ra s i ; Kepa l a
Divis!
Kei m i g r a s i a n p a d a K a n t o r Wil a y a h D e p . H u kum d a n HAt·1 di
seluruh Indonesia; 5 ; Kepa l a K a n to r Imigrasi d i
s e l u r u h Indon e s i a .
M E NTER! D ALAM N E G E R I R EP U B L I K I N D O N E S I A
7
J a k a rta ,
Nomor ·
47 1 . 3/39/SJ
Sifat
Penti n g · 1 (satu ) . . Berka s
La m p i ra n Peri h a l
Janu.a.ri 2 0 1 0
l<e p a d a
Yth .
M e nte ri H u l< u rn d a n HAM R I .
di -
Pemberl a ku a n S KP LN Seba g a i P e n g g a nti I
J A
KA R T A
M e n y u s u l su rat M e n teri Da l a m N e g e ri RI N o m o r : 47 1 . 3/ 1 63/SJ te r ta n g g a l 13 J a n u a ri 2 0 0 9 p e ri h a l ters e b u t p a d a p o ko k s u rat, d e n g a n hormat ka m i sa m p a i ka n h a l - h a l seba g a i b e ri kut :
1 . U ntuk
ra n g �a
m e w uj u d l
d a ta b a s e
Ad m i n i strasi
ke pe n d u cl u l
Ke p e n d u d u ka n
ya n g
u !< u rat
berd a s a rka n
d a l a rn
U n d a ng
23 Ta h u n 2 0 0 6 ten t a n g Ad m i n istra s i Ke p e o d u d u ka n , p a d a P a s a l 1 8 ayat ( 1 ) m e n g a m a n a t ka n ba h w a P e n d u d u k W N I ya n g p i n d a h ke ! u a r n e g e ri d a l a rn j a n g ka wa ktu l e b i h 1 (satu) ta h u n waj i b m e l a p o r ka n r e n ca n a ke p i n d a h a n nya Undang
Re p u b l i l<
I n d o n es i a
Nomor
:
ke pada I n sta nsi Pel a ksa n a d a n I nsta n s i P e l a ks a n a m e n e rbitka n S u rat Ketera n g a n P i n d a h ke .Lu a r Neg eri (S KP L N ) .
2 . Sel a nj utnya b e rd a sa rka n Peratu ra n P res i d e n Re p u b l i k I n d o n es i a N o m o r : 25 Ta h u n 2008 tenta n g Pe rsya rata n da n Tata Ca ra Pendafta ra n P e n d u d u k d a n Pen catata n S i p i l P a sa l 39 a yat (4) h u ru f d m e n g atu r b a h w a Petu g a s Reg i stra s i m e n ca b u t I
S K P LN d i m a ks u d d i g u n a ka n u nt u k pe n g u r u s a n P a s p o r . Ketentu a n i n i beri m p l i ka si
te rj a d i nya
p e r u ba h a n
d a ta b a s e
ke p e n d u d u ka n
Ka b u pa ten/Kota ya n g bersa n g kuta n .
3 . B e r ka i ta n d e n g a n h a l terse b u t, m e n erbitl
P E RDA
P e m e ri n ta h
tenta n g
Ka b u p aten/ Kota tel a h
Penye l e n g g a ra a n
Ad m i n istra s i
Kepe n d u d u ka n ya n g a nta ra l a i n m e n g a tu r p e n d u d u k W N I ya n g a ka n
pi n d a h ke l u a r n eg e ri waj i b m e l a p o r k e D i n a s Ke p e n d u d u ka n d a n Pencata ta n S i p i l u n tu l< d i beri ka n S K P L N . B a g i p e n d u d u k y a n g tel a h m e n e rima
SKPLN
te rsebut,
KTP
dan
K l<
d i ta ri k
oleh
Petu g a s
Reg i stras i d a n d a ta pen d u d u k ya n g bersa n g l
1
4 . Aka n
te t a p i
p e tu g a s
I m i g r a si
bel u m
m e n e ri m a
cl i m a ksud
S I< P L N
s e b a g a i p e n g g a n ti KTP u n tu k p e n g u r u sa n p a s p o r/ S P L P , kecu a l i pada
ya n g
Ka b u p a te n / Kota
T KI - B
M a l a ysi a ,
b e rd a sa r k a n
p a s p o 1·
te l a h
S K PLN
d i t e ta p ka n
d i te r i m a
S u ra t
seba g a i
sebag a i
E d a ra n
d e b a r kas i
daerah
p e rsya ra ta n
D i re ktu r
J e n d e ra l
m e n g u rus
I m i g rasi
D e p a r te m e n H u ku m d a n HAM RI N o m o r : I M I . 1 6 2 7 . I Z . 0 3 . 0 2 Ta h u n
2008
te nta n g
" P e m b e ri a n/ P e n e r b i ta n
S u ra t
Re p u b l i k
P e rj a l a n a n
I n d o n es i a ( S P RI) B a g i Te n a g a Ke rj a I n d o nesi a (TKI) B e r m a sa l a h di Wi l a ya h Perbata sa n ".
5 . S e h u b u n g a n d e n g a n h a l te r s e b ut, ka m i m e n g h a ra p ka n ki ra nya ke b ij a ka n M e nteri H u ku m d a n H A M RI ya n g d i te ta p ka n dalam Ke p ut u sa n M e nteri Keh a ki m a n N o m o r : M . 0 1 -I Z . 0 3 . 1 0 Ta h u n 1 995 te n t a n g " Pa s p o r Biasa, P a s p o r U ntu k O r a n g As i n g , S u ra t Pe rj a l a n a n L a ks a n a P a s p o r U ntu k Wa rg a N eg a ra I n d o n es i a d a n S u rat Pe rj a l a n a n La ksa n a
Pa s po r
U n tu k
O ra n g
Asi n g "
d a pat
d i s i n e rg i ka n
dengan
U nd a· n g - U n d an g R I N o m o r : 23 Ta h u n 2 0 0 6 d a n P e r at u ra n P residen RI
Nomor
:
25
Ta h u n
2 0 0 8,
k h u s u s n ya
mengenai
p e rsya rata n
pe n g u ru s a n p a s p o r kh u s u s b a g i p e n d u d u k w a r g a · n e g a ra I n d o n esia ya n g
S KP LN
a ka n
pi nd a h
d a pa t
m e n g u ru s
ke
d ij a d i ka n
paspor
te r m a s u k ca l o n T KI .
lua r
n e g e ri
seba g a i
pend u d u k
te r m a s u k
p e n g g a n ti
yang
a ka n
Ca l o n
f(fp
pindah
D e m i ki a n d i s a m p a i ka n , u nt u k m e nj a d i ke rj a s a m a ya n g b a i k ka m i u ca p k a n te ri m a ka s i h .
da n
ke
makl u m
TKI ,
KK
luar
dan
ya itu dalam
n eg e ri
atas
Tem b usan Yth . : . 1 . Bapak P r e s i d en Re p u b l i k I n d o n esi a ; 2. Menteri Koo rd i n ato r B i d a n g P O LH U KAM ; 3 . M e n ter i Ko ord i n a to r B i d a n g P e re ko n o m i a n ; 4. 5. 6. 7.
Menteri Ko o rd i n ato r B i d a n g Kesej a h tera a n Ra l
Menteri Lua r N e g e r i ; Kep a l a B N P2TKI .
2
S A b A N N AS J O N A L P E NEMPATAN DAN P ERLI N D U NG A N fENA G A K E R:JA r� D O N ES I A
D E P UTI
BIDANG P ENEMP'ATAN
. Jalan Jend G atot Su b roto Kav 5 1 L a ntal 6 Blo!< A. 1 2 8 � 0 JAK-SEL · Teh:.pon : (02 1 ) 52557 3 3 Ext 7 o 3 Fax: (02 1 ) 5
. : B.
Nom or Lampi ran Periha l
. .
Yl/
/PEN/V/2008
. .
: Pela ksanaan Penem patan K�mbali TKI Bennasala h di Ta nj ung P i n a n g
Ya ng terhonnat,
Walikota Ta.njung PI na n g ·
di-
Ta njung P in a ng
B erdasarka n hasll pengkajlan da n survey yang dilakul<:ar1 o:en . Badan Ni1�lona l Pcnem pa tc:ln d a n Pe rllndungan Tenaga Kerja Indor.esla p<�da awrl l Ta h u 1 1 2008 bah� d item ukan se ba h a g lan besar at:au so % TKI' yahg · pulang be rm a sa l a h (Deportasi) tiari Ma laysia menyatakan lngln kemba l l be ke rja dl M a l a ysi a khu'>usnya Laki-laki dan 10 % Perempuan
·
menyata kan tergantung kepada sua m l dan sisa nya ingln pulang ke d a e r::J h nsa l .
Oleh !<arena l tu p en empa ta n kemba ll · TKI B erm a sa l c h (Cieporta � i) yang berminat dan m em e n u hl persyaratan merupakan so l usl yang rnenda5a r untuk r r.engura ngljumlah ·f'KI yang bekerja seca ra llega l dl Malaysia · da n membeilkan kesempatan kepada para TKl bekP.rja seca ra l ega l U ntu k pel ai'sa na � n keglatan tersebut lal m i .sr.�mpa i :v.�n Surat Keputusan Ke pa!a Badan Nastonal Penempat:a n dan Perllndun gan . TKI . Nomor : Kep. 1 28/i
Tanjung Plnang Kepulaua n Rlau untuk Demiklan a tas
p
ematian
dan
dapat dlper�una k�n .
kerjasama yang bai.k
disampnikan
·
te n m a kasi h .
h
Tem busan · : 1.
2.
3.
4.
5.
6. 7.
8.
Ka . BNP2TKI (sebaga l laporan); D e p u tl Pemperdayaan Perempuan ttlenko Kesra ; Dirjen Bantlian dan Ja m l na n So s l a l D e s o s ; Kadisnakertrans Prov. Keprl; Kadlsnakersos Ta nju n g P l n a ng; Kadls Kepe ndu d uka n Ta nj u n g P l n a n g ; Ke pa l a BP3TKI Pekan baru; P4TKI Tanj ll ng Plnang · ·
p
. KEPALA EADAN NASIONAL PEli£MPATAN DAN
PEnLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN NA�IONAL
PEN EF4 PAT.O.I"i DAN
P E RUND U N GAN ·rENAGA KE RJA I N D O N ESIA
NOMOR :
/KA-PEN-P�/I'I/2008
KEP- I .'l &2
. T E.N T A N G PEDOMAN · PELAKSANAAN PEN E M PATA N KE M BA LY
. . TENAGA KERJA INPO.NESIA B E Rr-.-1ASA u U I D I TANJ UNG PINA N .G .KE. P U LA U A N RIA U .
.
BADAN NASIO NAL P E N F.M PATA N DAN P ERLIN DU N GAN T E N A G A KERJA I N D O N ESIA
KE PALA
Menimbang
a. ba hwa meka n lsme ' Bermasa la h
penel}l patan kP.m ba l i Te n a g a Kerja I n d o n esia
dl Ta nj u n g
Pin a n g
dlla i<Sa nakan llntas· sekto r a ! ,
Ke p u l a u a n
rnela i n ka n
provlnsl dan lintas neg s ra ; b.
Ria i.J
t: d a k
h a n ya
l i r.tas ka b u p a rei1jko·i:a ,
!Ja hwa mekanlsme ·p enempa ta n . kem ball Tenaga K e rj a Indonesia Bermasalah pada · kenyalCJ a n di l 3 p a � g a n b e l u m dlatur seca ra ri ncl;
c.
Bahwa.
perfu
Kemball Tenaga Kep u l a u a n
disusun
Pedo m a n
fJe l z ks a n a a n
Pen·e m pat� n
Kerja Ir1donesia Be,:masa l a h d i Tanjuilg
Rla u · ya n g
d iteta pk� n
dengan
Kerau tusa n
P!nang 6 ad a n
Nasional Pen � m pata n d ;:m Perl i n d •J nga n Te n ;:\ g a Kerja I n d o n e:: s i a ;
Memperhatlka ri
Ra pat Koordlnasl · Pelava n a n Pem u l a n g d n rl 3 n P-:m berdaya a n TKI Bermasai;;Jh dl f\1 enko Ke!;ra ta n g g a l 2 � F�bru a ri 200 8 .
Mengingat
1 . U nda n g-Un d a n g RI Nomor 3 9 Tu h � n 2004 tP. n ta ng Penempa tc m
.
.
� NCmor
. da n Perllndungan Tenaga Ke a I r. d c n es la rll l_u a r N e g erl ;
2. U n da ng-U ndang
Rl :
·
21
Ta h u n
·
te n ta n g_
2004
tenta n g
2007
Pem bera n tasa n Tlndak Plda.na P e rd a g a n g a n o ra n g ;
3 . Keputusa n ·prcslden
·
R I ·· Nomcr
106
Tah u n ·
Pem u l a n g a n Ten a g a Kerja Indo n e s i a 8ermase� l a h (TKI
kel uarga nya;
8)
dan
· 8 1 Ta h u n 200G tent11 ng Bad a n
4. Keputusa n Preslcten RI N o m o r Nasio n a l
p en e m pa ta n dan
Perli r.d u n g a n Te: n c: g a ke rja Indones ia ;
Ta l 1 u n. 2006
· 5 . Instruksi Presiden RI i'J o m o r 5
tenta ng Reform asi
Slstem Penempa ta n cd a n Perl in d �;J n g a n Te n ::� g a Kerja I n d o ri eslc:;
6 . Percitu ran M en ter! Ten a ga l<erja d<m Tru nsm l g rasl
18/M EN/IX/iOO?.
Tenaga · Kerja
Perllndungan
· 7. Keputusa n
tenta'ng
Menteri
Pel a l<sa i1 a a r.
Penempata n
Indqnesi";
T�n a g a
Kerja
Nomor :
Numor
:
PER-
dan
?.. O'l/MEN/1 990
tenta n g Sistem Anta r Kerja
M E M UTUSKAN.: Meneta pkan
PERTAMA
Pedom
r
l a m p l a n Kep utusa n l n i . .
K EDUA
· La m pi ra n seba g a i m a n q dim n ks u d
dalam
a rn a r
PER.TAMA
berl a k u
b a g i seluruh pelaksa n a penern p ata :1 . p a d a l nsta n s i . a ta u l e m ba g a 5wasta dl Perr.erinta h Pusa t, Pem erinta h P ro vi n s i da n Pem erlntC! h
Kabupateh/Kota .
KEITGA
.
KEEM PAT
KEUMA
La m pi ra n sebagalmana .dimaksud d a l a m a m a r PE:R.TA MA m eru pakan a n ya ng tldak terp lsa h ka n d a ri l(eputusa n ·ini .
s tu
satu ke a
Hal-hal lain yang
l eb i
h
l a nj ut
..
�
beluni dlatur· d a l a r:1 Kep u tusa n i n ! ak n d l teta pka n denga n ketentu a n yll n g berl aku .
ses·u �l
Keputusan lni b�rlaku sejak ta n g g a l d iteta p ka n d e n g e n a JJa b i l t� dikem udla n harl terd apat kekelirua n a ka n d i l n ku !
seba g a i m a n a mestinya .
di
Diteta pka n J a k�rta P·a d a ta n gg a l 3 0 A p r '1
1
2CJ08
J
_,.,"'"".•.u"'n
N A L P E � G t-l PATAN DAN ' N AGA
KERJA I ND O N ESIA
La mplra n
Kep utusan
.. J<e1ja .
Bada n Nasio n a l Perlln d u n ga n Te n a g ;;l · tcnta n g Pedo m cs n
KP.pc. l a
Penerpp a ta o
dan
Indon esia
Penem pata n Kc m b a l i Tenaga Kerja Indon esia Bermasalah rl i Ta rij u n g P i n a n g Kepulauan Rla u . Nomor KEP- I � /KA-PEN-PP/IV/2008 ·
Latar Bela ka n g
A.
1.
n
Kebljaka n Pem eririta h Malaysia melakuka n razia terh adap Tf<'J ya � bekerja
tldak
berlangsung
dilengkapi
l
doku m e n .
.
h ngg a · sae�t lnl, ya n g
a ta u
TKI
.
iileg a l
masih
b a nya � TI
m e n � a kl b a tka n
illeg a l tertangkap da n terken a sa n ks i h ulw m r n i'lsuk p e nj 3 ra J a n dideportasl. 2.
Setelah dilakuka n pen g kaj i a n d a n surv�y terhc.dap pern u l ;;t n g a n TKI Bermasa l a h di Ta.nj u n g .
.
.
Pi n a n g · pada awa l ta h u n 1 0Q8 dite:nul�c:: n .
.
..
80 % meny a ta ka n i n g i n kem b a l i bek� rj n di 1\il a l aysia k h u su s n y a l a l
laki d a n 1 0 % d a n sisa nya 3.
pe.rempuan
m�nyatcs ka n .
.
sua m i
lngin p u l a ng ke daera h asa l .
Alasan TKI Jngln kemball b e ke rja d i M o !ays i a kare n a utang yang dlplnjam dl· ka mp un g
4.
terg a ntu ng f..:e padc:
terjerat d e n ga n
sacrt :kc bera n g kata n k e
O l e h karena itu, perlu diup.2yi3 kah kem ba l l p a ra TKI u n ru k bekerjCl dl
M a l aysi a .
d�n g a n makslmal p e n E"mpa ta n
Ma laysia seciJrn legal.
· 5 . Pe na n g a n a n Pem u l a n g a n .Tenaga Kerja I n d c n e s i a BermasCl l a h d a n Kelu a rga nya sampai kedaerah
asa l telah
cl i a tu r d e n g a n Kep utusa n
Presl den Nomor 106 Ta h u n 2004 d a n j u m l u h ya n
2007 B.
g
p u l cr n g Ta h u n ,.
seba n ya k 2 3 . 005· ora n g .
Da s a r H ukum
1 . U n <;l a n g - u n d a ng Nomor 39 T-3 h u n
2004
tentnr1{) P e n e m p a t a n d u n
Kerj � Indonesla d l Lua r N � g e r i ; . 2. Undang-undang Rl Nomor . 2 1 Tahun 2007 te n t<J n g Pem bera n tasa n Perl i n d u n g a n Tenaga
.
Ti n d a k Pid a n a Perda ga n g a n Orang;
.1
3 . Kep utu sa n Preslden Repu b l i k Indon esia N o m o r 1 0 6 fz h u n 2004
· ' tenta ng Pem ulanga n Tena ga Ke rjCI Indonesia Bermasa l a h (TKI B) d a n Keluarga nya ;
·
4. Ke p u tusa n Presiden Republlk Indonesia Nomor . 0
Badan Naslonal Penempata·n dan 5.
P�rl fndunga·;,
�nstruksl . Pfeslden · Repul:ilfk Indonesia
B .l
Tai1un
2006 tentang
Teriaga kerja Indon�sia;
Nom o r 6 Ta h � n 2006 te:ntu ng
Reformasi Sistem Penem pa td f1 dan
Perl i n d u n g n n T�ri a g a Kerja
Indonesia; 6. Peratura n MF.:nteri M enter! tenaga kerje� d a n Tra nsm lgrasl Nomor : PER- 1 8/M EN/IX/2 007
Pelaksa n a a n
tenta ng
dC:Jn
Penempr.�ta n
Perlinndungan Tenaga Kerja In dones i a ; C.
M a ksud dan Tujuan Penyus u n a n
ped o m a n
Pen e m pa ta n
l<err, b a l i
TI
ini
B e rm a si3 1 a h
d i m a ks u d ka n sebaga i acu a n b a g i p e l a k u pen e m p a ta n Ti
l e m b aga
terka lt dalam
p roses
pei.Jya n a n .
D�:-;gnn
·
a du :ya
ped om a n ini dlha ra pka n : 1.
Kejelasan tugas, ta n g g u n g jawa b d a!l p era n s et! ap in5ta nsi ata u l embaga dalam pelaya nan pen empata n kem bali H'J: 8ermasa lah;
2.
.
.
.
.
.
�
Berkura n gnya penyim panga �, pela n g g a ru n da n e ks'plotasl d a l a m penem patan · TKI;
3.
Meningkatnya
keberhasila n penye lengga ru � n
.
p e n e m p a.ta n ke m b c: l
i
TKI Berm asalah ya ng pulang dari Johor l 3aru , Mala ysia .
D.
Meka n ism e Penempatan Kembali TKJ Ber�asCl l a h 1.
Dokumen P e rmi n ta a n T KI ya ng harus dirn i l iki PPTKIS terdlri ata s :
a.
Perj a njian .Kerj�sam a Penem pata n a n i:a ra PPTKIS c1enga n m i trcr usa h a/penggu n a .
b. Job Order/Dema nd Letter c. . Ra n ca ngan Perja njla n Kerja ·. d .
Ra n i: a n g a n · Perjanjlan Pen e m p a ta n
2
Doku ":Jen h u'ruf (a), h U ruf
(b), dan h u ruf (c) d i t. u a t
d a l a m b a h asa
Inggris dan bahasa Indonesia serta te l a h m en d a p a t persett rj u a n da ri p ernakilan Republik Indonesia
..
. n e g a ra tuj u u n . ·
di
Pe nd a tl a n d a n Penyulu han T KI Benn asa l c h
2.
Pendataan
TKI Bermasa lah
dil� kukah o l e h .Oatu ;3 n. Tug a s (SATGAS)
pem u l a n ga n TKI Bermasa lah dan Tim Penem pata n Kem l;> a ! i Tc n a g a Kerja Indonesia
.
.
(PKTKI) memberlkan ioforme�sl
len gka p mengenai · progra m
penem pata n
ya n g kon kret d a n
TKi
l<e m b a l i
ke . l u a r
nege ri m ela l u i penyuluha n . Materi penyu l u h a n seku ra ng-ku a rng nya 0
•
m eliputi
:
·
a.
LoiNongan kerja da ri jen ls_ pekerj a <J n ya r. g te rse d i a ;
b.
Sy�rat-syarat kerja
a nta rn l a i n u p a l 1 , ja m i r. a n sosia l, ·
wa ktu
kerja; d.
Lo k a s i dan lin g k u n g c: n t e m p a t beke rj a ; . Situasi, kondisl d a n c: det,t istladat n e g a ra p e n e m p a ta n ;
e.
H a k d a n kewaj i b a n TKI;
f.
Ke lengka pa n dckume.n pen e m p a ta n TK.T;
g.
Persyaratan
h.
Tempat1 waktll1 d a n sya rat 'p�mbcra n g kat;:� n .
c.
Ca lon TKI;
Pendaftlra 11 Tf< I Bermasa l a l l
3.
m
.
Bermasalah ya n g teiah mengikuti pen y u l u h a n d a n tida k i n g i n ·
bekerja kemball k e luar� negerl dl untu k
Se
· d iatar
d a ngka n
dan
dib a n tu
TKI 8erm,asa l a h
dafta r o l e h Satgas Pem u l a n g a n
· kcp u l a n g a nnyu J<e · . � a n g ' b errn l n <J t .
�
da � ra h
a sa l .
u ntu !< .. !J i �e m p a tk a n .
.
.
kem ba l i bekerja d l l u ar neger! d i p roses i e b i h l a nj u t c l c h Ti i11 P K -TK1 .
.
term asuk pemerl ks a a n fisik, mental d a r, kese h J �a n .
.
U ntu k melengka p l doku men ke pend u d u kn n TKl Berm a sa l a h , P4TKI
menerbltka n
surat
p en g a n ta r ycmg
Kepend�dukan dengan :mela mpirka n : . .
•
.
d ituj u ka n
kepa d a
Dinas
.
Dafta r nomlnatlf TKI yang l u i us sel eksl ;
3
•
S u ra t Ketera n g aon Kep u la n g a n TI
R.t Johor •
Baru;
S u rat Pernyata a n
�esediaan TKI ·sermasa l a h
untuk ·d.i tem patka n
kemball bekerja dl luar negeri .
4.
Perja njian Pen empatan Perja·njlan · penernpatan antara· TKI . Berm�s a l a h d engcir.
n
Ka�a
91keta h ul oleh Dln�s . Te aga
d a n Sosia·l
PPT:as
Tanjung . p;,;�ng .
seku rang-ku rang nya m em uat :
TKI swnsta ;
•
Nama dan a lamat jJ_e lakSa n a penempata n
•
Nama, jenls k.elam ln, umur, status p�rl.:awin a n d a n a l a m a t TKI;
• •
0
•
•
calon pengguna;
· Nama dan a lamat
•
•
Hak dan .l<�wajlb a n : para pihak; • •
:·
I
.
•
J a b �ta n, jenls pekerj_a a n ;
•
J a m i n a n . PP.TKIS · kepada c:al�n TKI. C: a l a m m em e n u h l kewajiban kepada TKI
•
•
B iaya penem pata n ya n g ha rus
s es u i3 i
· hal
pengg u n a . �idak.
perj a nj i a n m ketja;
ditanggur.g
o l e h T KI
dan
cara
pem bay:� ra n nya ; •
5.
Pen yeles a l a n masala h .
Paspo:-
Rekomendasi Penerblta n Rekom endasi
penerbita n .
paspor d iterb itka n ofeh Dlr.as Tenaga ·
"
.
Kerja dan. Sosia l Ta njung Plnang ..
6.
Penampungan Dafam· rangka tra nsit atau penyefesaia n · kel�ngka pa n dokur:ne n .
PPTKIS
kebera n g katan n
pen a m p u ng a n/asrama
wajib m er.yed i a ka h fasil it�s tem pat
·. yang . ,.,
· dalllm Perat•j�an
sebag a imana diatur
Tra nsmigrasl Nomor : PER-0 7M EN/
7.
..
m emen u h i
•
persya rata n
_ M c n te r i
Tenaga
teknls
Kerja don
N/2005.
Pembeka fa n Akhlr Pemba� n g katan (PAP). Pembeka l a n
Akhlr
· Pemb�ra n g kata n
d i m a ks iJ d k a n
memberika n pema haman dan , rend� I a m a n
deng.a n
peratura n
perunda ng-(mda n g a n
untul<
l'ep a d e� . T KI terkil lt
di · neg ara · tuj ua n
dan
4
. .. · . ·! -: · i ·· - �,j·.=� :�· ::: :·����:· _ :.): -_: .
.
. . . .. . . . ·.:� . e · . . · - rriateri. perjcfh)ian} kerja.; - Pei�kSa'n a a h PAP sebCi g a i m a n a d i a tu r - , d i a ni , Keputu��h):; K�� a a Bada � : · r>J aslo n
. ·;; .
·
. . ..
�
..
.
.
?
.
.
·.•
..
.,·
r"
. ·
.
>
.
.· ·
.
.
·. ·
:
.·
.
PP/X/2oo7 t���:��;;fj;ri·Pen�e;enggar3 - PAP·C.TKI.a. K�rtu Te�a�a:.Ked���t(i��- Negeri (1\TKLN) .: . ' PPTKIS ' harti�-, ; ��ri�:�-��-:; KTKLN bag! Cal� n- TKI ya " :dltempatka � � i ·; i:�·�-:���g��i df-. P4TKi· Tanjung Pinang .
-
_
·
·
-
-
ng
·
�:'> - �<) �:5;�-:�\ -
p�rsyarata_�
. _·
a . Cal on
,
_
_
de nga n ·
.
_
_
TKI memlill
.
·
b . Telah m em baya r · c. Calon -TKI telah _
Y
.
·
�k_a n
_
qlaya pemblnaah
..
.
�'jf��
k
t serta a n dnlam asura nsi
TKI 6�1ah :m��n andatangani Peric:njia n .. . . . .
d. Ca l_on
.
.
· .. . · · ::: '.-: ' . :' :
.
.
.
. ..
.
�
Kerja
. �
.
Pem b e ka l a n Akh i r P e m b e ra n g ka ta n e. -Ca lon TKI telah)m . . . .E:f!gikuti . .. .. . · . :
(PAP)
.
')_'
dllaku!<�n
Pelaksanaanya . Nasio n a l
sesual -deng a n Per<'ltura n Ke pala �Jdan
• :
I
. Penempata· n
Perllndungan .
·.da n
Te n CJ g a
.
.
Koerjc I n d o n esia v
PER-3 1iKA.;.BNP2TKI/VII/2007 te nta n g . Petunjuk Te�m ls . .. . . mekanlsme f:le la�nan · 'K� rti.J Ten:�ga .Kerja Luar n e g e r i (lm
.
9 . Mon itoring
_
.
'
dan Evaluasl ;
_
·
Tlm P K-TKl m el a ku k a n mo�ltorlng ke lokasi
. .
kerja
.
'
dl lua r negeri
TKI
.
sekura ng-ku rangnya 1 (satu) ka ll da!a m 6 ( e n� m ) b u l a n . 10.
_i;
�
,.
P e l a p o rail
P4TKI T� njl.ing Plnang melaporka n p e n e rn p a t�H? TKI B � rm as a l a h ' . dan . pemulangan ::.1xr .: · .ee:masaiJh . k e d a e ra il asal ke . BNP2TKI . . . . . . . dengan meri-1berll . :;-: :-::�:. . . . . . ..
.
.
.
.
.-
� .
.
'
.
.
.
�
.
.
.
.
. . .
.
.
:1. 1 . La ln-l�ln
Ti m P K-TKI memberitah uka n secara . tertt J i is kep a d a D l n a s Te n a g o
. ; . · � ·· ·. �t . · ' . i ri Kerja dae ra ti a'sai _ -TK dan keluarga .--rl
.
.' .
•
�� ·
.
.. ·
.
kemball ke lu · -F eg�rl ··
:· : ;
�
-�·
·
-�.
.·.
. {
_d ilengkapl denga r ' lokasi l<erj a . . .: : : �
·. • ·
·
·
:
·
·
··
·
.
�
r.
5
. _
12.
" l"
Penutu p :: · : . . ,... . . . .: . .. · �' . . : :: :·: �- . :. . :! r ::;: ! ,;e..·. . . . . .: ·. .. ·. . . ; � · Pedom a n Pemimpataii · K.�m ba l i Te n a g a Ke:ja l r � donesia �er:rn asala h '- J� . . . .. �- . -:'-:.; :.::;�;.:: � . . . . . . · . Dl . Tanjung : Pl11aljg.: .. Ke p ula uan Ria-u : merupakan pedoman bagi ·. . . ... . . .. . . . . : : ·.- . r� �-:·\��,;·:;> : . . ; , . .. - ·- : . - � · -�:.. . sel. u r u h pela k.Sarya·. J�H�n�mp·ata.n pad�. � m;ta nsl ·atau lembaga swasta · . . . . ·. . .: ; ·. :· .. . .. :.:· ;. · fi..·r'4.'···.':': . ·: " . ' : . . . �' dr Pemerlntah/( Pusat/:� ·' Pemerlnta h · . Provinsi da n !- ;pemerlntah
.
·
.
.
·
·,
•
.
.
-
.
.
._ _
.
.
·
·.
•
·
·
4.
· .. -:. r. · Kabupaten/Kota.J · · · dalcinL· · penempatan : :· .' . ,: �·: :.�.-:- ..'.:._ ·.: , _:. . ,."- . . . ._:· · berm asa l a h dart . Malayslil. : .- : · · . · ' . . . . � · : � :":'._: . . ...
r
·
••
•
•
· · . .. - : ·. : - . :'·: · ::
• • •••
�·
·
·.
·
·
.
da n
·
• •• '•
'
:..�:.: . .: . ·:
. �-;
.. . . . ,;· :<�-:: :_� ·� ·. ·
.
·
.
.
•
·
•
;�·
•
pem u la'rlgan ·
.
TKI
•
·
;. � Ditetapka n di J a k� rta
· : :·� P�da tanggal_ ., 3o
.
Ap Rt L •
2003
6
.
i .�·
'· '
·;
D E P A R T E M E N DALAM N E G E R I
R E P U B LI K I N D O N E S I A
J a ka rta,
( .tj 3 '2. & / t1-i D
Nomor
J? b 2..
S i fa t
Seg e ra
La m p i ra n
Peri h a l
2... 2... Oklober 2 0 0 8
Kep a d a ·
1 ( s a tu ) l b r.
Yth . B u pati 1 W a l i kata ( D a ft a r Te rl a m p i r )
Kebij a ka n D e p a rt e m e n D a l a m N egeri
d i B i d a n g A d m i n i s t r a s i Kepe n d u d u ka n
di -
Te rha d a p TK I D e p o rta s i Ya ng A ka n B e k e rj a Ke m ba l i ke Lua r Negeri
T E tvl P A T
M e m p e rh a ti ka n hasil ra pat ko o rd i n a s i p e n a n g a n a n T K I bermasa l a h B N P 2TKI p a d a ta n g g a l 1 6 O kto b e r 2 0 0 8 , ya n g d i h a d i ri o l e h B N P2TKI , D i lj e n Ad m i n i s t r a s i K e p e n d u d u ka n De p a rte m e n D a l a m N e g e r i , D i tj e n I m i g ra s i D e p a rt e m e n H u k u m d a n HA M , Kepa l a D i n a s Kepe n d u d u k a n d a n C a ta ta n S i p i l Kota Ta nj u n g P i n a n g , K e p a l a Ka n to r I m i g ra s i Ko ta Ta nj u n g P i n a n g d a n Ke p a l a D i n a s Te n a g a Ke rj a l< o ta Ta nj u n g P i n a n g , d e n g a n di
h o r m a t d i sa m p a i ka n h a l - h a l seba g a i be ri kut :
1.
ke te ntu a n Pasa l 18 dalam U n d a n g - U nda n g 2 3 Ta h u n 2 0 0 6 te nta n g Adm i n istra s i Ke p e n d u d u ka n / seti a p p e n d u d u k ya n g a k a n k e l u a r n eg e: ri s e l a m a 1 (s a tu) ta h u n bertu ru t t u r u t a ta u l e b i h (term a s u k TKI) d i nyata ka n p i n d a h ke l u J r n e g e r i , p e n d u d u k t e rse b u t d iwaj i b ka n mel a p o r p a d a I n s ta n s i Pel a ksa na untuk m e n d a p a tka n S u ra t Ketera n g a n P i n d a h ke Lu a r N eg e ri ( S K P LN ) , d e n g a n B erd as a rka n
Nomor
kete n t u a n :
a.
S e ti a p p e n d u d u k ya n g menerima SKPLN 1 m a ka s ta t u s b e rsa n g k u ta n b u ka n pend u d u k d a n o l e h ka re n a itu KTP ·
ya n g ya n g
bersa n g k u tn n d i ca b u t o l e h petu g a s p a d a D i n a s Ke p e n dud u ka n d a n P e n ca ta t a n S i p i l· Ka b u pa te n/ Kota s e s u a i kete n tua n Pa sa l 3 9 ayat
( 4)
P E RP R E S N o m o r 2 5 Ta h u n 2 0 0 8 t e n t a n g P e rsyaratan d a n Ta ta Ca ra P e n d afta ra n P e n d u d u k c;l a n Pen catata n S i p i l . b.
S K P LN d i g u n a k a n sebagai persya ra ta n m e n g u ru s p a s p o r d i Ka ntor Im i g ra s i dan p e l a p o ra n pada K a n to r Perwa ki l a n RI sesu a i keten tua n Pasa l 4 0 aya t ( 1 ) PE RPR.ES N o m o r 2 5 Ta h u n 2 0 0 8 ten ta n g Persya r� tu n cla n Tata Ca ra P e n d a ft a ra n P e n d u d u l<. d u n Pe1 1ca tu ta n
Sipil .
2 . S e ti a p WNI ya n g d a ta n g d a ri l u a r n e g e r i ka re n a p i n d a h , ·
diwaji bka n
m e l a p o r ke D i n a s Ke p e n d u d u l
u n tu k m e n d a p a tka n S u r a t Ketera n g a n D a ta n g d a ri L u a r N e g e ri ( S K D L N ) . S K D LN d i g u n a ka n · s e ba g a i p e r sya r ata n m e n d a p a tk a n KTP d a n
KK
ya ng
·
baru .
1
3.
D a l a rn
ra ng !·:\.! rnernperl a ncar peng l l' l nl cl n kcrnbt�li ·rKl DepoJt;:J s·, ke D e p a rte m e n D a l a m Ne g e ri m e l a l u i D i re l
l u a r n e g e r i , m a l
1\d m i n i s tra s i l<e p e n d u d u ka n m e n g c:l m b i l l<e b ij a ka n , s c ba g a l b e r i k u t : a.
B a g i TI
b.
S e l a nj u tnya
c.
B a g i TKI Deportasi yang tel a h m e m eg a n g S K D LN , a p a b i l a yan g bersa n g k u ta n berang kat ke m b a li ke ! Li a r negeri, rn a ka yang bersa n g ku ta n waj i b rnelapor ke m b a l l ke: D i n a s Ke pe n d u d ukan dan P e n catata n S i p i l sete hl pat u ntuk rn e n d a pa tkan S u rat Ketera n g a n Pi n d a h k e Lu a r N e g e ri (SKPLN )_ ta n pa · m e n sya ra tka n KK dan KTP.
ke p a d a TKI ya n g te l a h m e n g i s i B i o d a ta terse b u t d i b e r i k a n S u ra t l<etera n g a n D ata n g d a r i Lu a r N e g e ri ( S K D LN ) . ·
d. Sel a njutnya SKPLN terse but d i g u r-iaka n o l e h ya n g bersa ngkutan u nt u k m e n g u ru s paspor d a n m e l a p o r kep a d a P e rwa ki l a n RI di n e g a ra tuj u a n TKI . kasi h .
D e m i ki a n
u nt u k d i p e d o m a n i d a n atas p e r h a ti a n nya d i uca pka n teri ma
Te m b u sa n ke p a d a Yth . :
1. 2. 3.
4. 5.
6.
7.
8. 9. 10. 11.
12. 13.
Ba p a k M e n te ri Da l a m N e g e ri ( s e b a g a i la pora n ) ; Ke p a l a B N P2TKI ;
D i rjen I m i g ra s i , D e p . H u ku m d a n H A M ; Dirjen P roto k o l d a n Ko n s u l er, D e p . L u a r N eg e ri ; D i rj e n Bi n a penta , D e p n a kertra n s ; G u bern u r S u m a te ra U ta ra ; G u bern u r Ri a u ; G u b e rn u r l<e p u l a u a n Ria u ; G u be rn u r J a m b i ; G u b e r n u r Ka l i m a n ta n B a rat; G u be rn u r Ka l i m a nta n Ti m u r; Para Ke pa l a D i n a s Ke p e n d u d ka n d a n Ca p i l : Kota M ed a n , Kota Ta nj u n g B a l a i , Kota D u m a i , Ka b u p a te n Ka ri m u n , Kota Ta nju n g P i n a r1 g , K o t a Bata m , l
2
La rn p l ra n S u ra l M e n ter! D J I Zl l l l
N egcrl
Ta n gg a l
:::. 0 l i : } .
Nomor
DAFTAR ALAMAT S U RAT
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Wa l i kota M ed a n W a l i kota Ta nj u n g B a l a i Wa l i kota D u ril a i ·
B u pati Ka ri rn u n W a l i kota Ta nj u n g P i n a ng Wa l i kota B a ta m Wa l i kota Ku a l a Tu ngka l
B u p a ti N u n u k a n B u pati S a n g g a u
:
22
U kt o b e r·
KEPOLISIAN N EGARA REPU BLIK I N DON ESIA BADAN P E M BI NAAN KEAMANAN
P E RATURAN KEPALA BADAN PEM BINAAN KEAMANAN POLRI N O . POL.:
0� , . TAH U N
2009
TENTANG P E DOMAN PE LAKSANAAN PENGAMANAN P E t-1 U LANGAN TKI BERMASALAH YANG BERLA N DASKAN PERPOLISIAN MASYARAKAT ( POLMAS) ·
I. .
I
I
I I I I
..
JAKARTA, 31 AGUSTUS
2009
KEP:OLISIAN N EGARA· RE PUBUK I N DON ESIA BADAN P E M BIN.AAN KEAMANAN
. PE RATU � N KE PALA BADAN PEM BINAAN KEAMANAN POLRI NO.POL. :
03 TAHU N TE NTA N G
2009
PEDOMAN PELAKSANAAN
YANG
PENGAMANA� PEMU LANGAN TKI BERMASALAH BERLAN DASKAN PERPOLISIAN MASYARAKAT ( POLMAS ) DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PEM BINAAN KEAMANAN PO LRI
Menlmbang
: ·a.
Pemolislan Masyarakat (Pol mos) merupakan Grand Strategl Polrl dalam rangka mela ksanakan tugas pokok Polrl sebagal pemellhara kamtlbmas, penegak huku m; pell ndung, pengayom serta pelayan masyarakat;
. b.
bahwa nlial-nllal yang tetka ndung dalam Pol mas pada hakekatnya telah dll mplementaslkan Polrl berdasarkan konsep Slstem Keamanan Swakarsa dan pemblnaan bentuk-bentuk pengamana;n swakarsa melalul progra m prpgra!Tl fungsl Blmmas dan fu ngsl kepollslan !alnnya yang sesual dengan kondlsl dl Indonesla;
c.
bahwa u ntu k memberikan pemahaman bagl seluruh jfjaran Bablnka m Polrl khus,usnya Samapta dalam rangka keglatan Pengamanan Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia untuk mencl ptakan rasa am�n dengan . memberlkan perll ndungan, pengayoman dan pelayanan kepada para Tenaga Kerj� indonesia · (TKI) Bermasalah dan Keluarga nya, agar Polmas dapat terlaksana dengan
2 Keluarganya, agar Polmas da pat terlaksana dengan ma ka pe rlu ada nya P,etunjuk Pel a ksanaan Pengamanan P�mu l a n g a n Te naga Kerja Indonesia Bermasalah yang berla ndaska n Polmas yang komprehenslf untuk dljad lkan pedoman ya ng jelas b�gl
efektlf
para pelaicsana Polmas;
d.
berdasarkan butlr
a , b dan c d l atas, pe r l u dlru muskan pedoman dasar strateg l dan. lmplementasl · Pol mas yang mencakup be rba g a l model Polmas yang dapat d lterapkan dl dalam keglatan ·Pengamanan Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dl seluruh wllayeh \Jndon.esla sesuaj denga n ka ra kterlstik dan kondlsl masyarakat setempat;
·
·
fvl engln g at
1 .·
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum t . Acara Pldana (L�niba ran N egara Republlk Indonesia Tahun - 198 1 Nomor 76, Tambahan Lemba ran Negara Re�ubllk Indonesia Nomor 3209-);
2.
Undang-Undang Nomor 7 Ta hun 1984 tentang Pengesahan Konvensl Mengenal Penghapusan Segala Bentuk Dlskrlmlnasl Terhadap :Wanlta ConventJon of 711e Elimination of All Fonns of Dlsaimlnation .Against Women (lemb�uan Negata Republlk Indonesia Tahun 1984 . Nomor 2�, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3277);
'
-
3.
4.
.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasl Manusla (Lembaran Negara Repubiik Ir.donesla Tahun 1999 Nomor · 165, Tam�ahan Lembaian Negara Republlk Indonesia Nomor 3886);
Tah�n
U n� a n g U n d a ng Nonior 2 2002 tentang Kepollslan . Negara Republlk Ind on es i a (Lembaran Negara Repu�llk Indonesia a h un 2002 Nomor 2, Ta m ba ha n Lembaran Negara� Republik Indonesia Nomor 4168); -
.
T
5.
6.
.
,
;
_, . .
'·
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang · Negara Pe�lnd ngan Anak (Lembata n Republlk Indon��la Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembara n N. egar!-Republlk Indonesia Nom9r 4235); ·
�
· · ·rahun
.
'
Nomor 23 · 2004 . tentang PenghaJ>usan Kekerasan Dalam Ruma h Tangga (Le mbara n Negara Republlk ·I ndonesia Tahun 2004
Undang-undang
·
N o mo r 95, Tambahan In.donesla Nomor 4419); : �
Lembaran
Negara
Rep ubllk
3
b
U�da g-Undang . Nomor is Tahun 2004 tehtang Slstem Pere��anaan �embangunan NaSfonal (Lembaran Negara Indonesia ·Tahun 20Q.4 · �omor 104, Tambahan Le)n�a ran Negara Republlk Ind�nesla Nomor 4421);
7.
·
R�pubUk·
U ndaag-Undang Nomor 32. Tahun 2004 tentang Pe'meflntahan Daer�h (L�mbaran Negara Republlk Ini:lonesla Ta hu n 2004 .Nomor "125, Tambahan Lembara n . N�g�ra Repubilk Indonesia Nomor +437);
8.
·
9.
U ndang-Undang Nomor 1 1 ' Tahun 2005 tentang en g esa han Intematlonal Covenant on Economic, Social and CUltural Rights Kovenan Intemaslonal tentang \ H a k-hak Ekonoml, Soslal dan Budaya (Lembaran Negara Republlk ·Indonesia Ta h u n 2005 N omor 1 18, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4557); l� .
P
.
10 .
· -
Unda ng-Undang �omor 12 · Tahun 2005 ·tentang Pengesahan Intemat/onal Covenant on av/1 and Political Rights � Kov.enarr Intemasloa,·al tentang Hak-hak Slpll dan PoiJtfk (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 19, Tambahan Lembaran Negara Republl}< Indon�la Nomor 4558);
tlsa n Preslden Republlk Indonesia Nomor 70 Tahun
11.
Ke�ut 2002 ·
12.
Surat. Keputusan Kapolr1 No. Pol . : Skep/ 1673/X/ 1994 13 Oktober 1994 i, tentang Pokok-pokok Kejnitraan Antara Polrt dengan I� st�n_sl dan Masyarakat;
13�
�entang Organl5asl Negaici Republ l� Indonesia; · -'
.
...
taligg�!
dan Tata
Kerja
.,
-
Keputusan Kapolrt · No. Pol. : : Kep/54/X/2002 tanggal 1 7 Oktober 2002 tentang Crgan!sasl dan Tata Kerja · Sa�an-satuan 0.1'9 anlsasl pada 11ngkat Kewllayahan; ·
14.
15.
·
Keputusan
Preslden Nomor 106 Tahun 2004 U,nggal 18 Oktober 2004 tentang 11m ·:Koordlnasl Pemulcmgan Tenaga Kerj� Indonesia Bermasalah. ,
Nomor 81
.. .. ,
l
Peratura n P.reslden � Ta�un 2006 tanggal 8 September 2006 tentang Badan N aslonal Penempatan dan �Perllndungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
(B�NYKI).
16.
Kepollslan
Instrul<sl
Preslden Nomor 6. Tahun 2006 tanggal 2 . 2006 tentang Kebijakan Refonnasl Slstem dan Perllndungan Tenaga Kerja Indonesia
Ag�stus P�nernP.atan
Ctt�) .' �
·�
4
17.
SUrat Perintah Kapolrl No.Pol . : Sprln I 1529 I IX I 2008 tanggal 25 September 42Cl08 tentang Pelaksanaan Pengamanan Pemulangan · ·, TKI Bermasalah dan Kelu"rganya darl Malaysia . ·
,.
18.
Keputusan Mentert Koordlnator Kesejahteraan Rakyat RI Nqmor OS.A//KEP/MENKO/ KESRA/I/2009 tanggal 6 Jaguar! 2009 tentang Satuan Tugas Pemulangan Tenaga K�fj a Indonesia Bennasalah serta Pekerja Mlgran I Q �onesla Bermasalah Soslal dan Keluarganya dart M�.laysla. .
19 .
20..
�
Su�at Keputusan Kapolrl No.Pol.: Skep/737/Xi2005 -ta��g gal 13 Oktober 2005 t(mtang Kebljakan dan Strategl Pe.n erapan Model · Perpollslan Masyarakat Da!am Pe,nyelenggaraan Tugas Polrl; . t
Surat Keputusan Kapolrl No. Pol. : Skep/43 1/VII/2006 1 J4ll 2006 tentang Pedoman Pemblnaan Personel Pengemban Fungsl Polmas;
tanggat
21 . Su.rat Keputusan Kapolrl No. Pol . : Skep/432/VII/2006 tanggal 1 lull 2006 tentang :panduan Pelaksanaan Fungsl O J.)e raslonal Polrl dengan Pepdekatan Polmas; .
. . .
22 . Surat Keputusan Kapolrl No. Pol. : Skep/433/VIl/2006 tanggal 1 lull 2006 tentang Pembentukan dart Qperaslonallsasl Polmas; 'T
23. KetSijakan
dan Strategl lt'.a polrl tanggal 8 Desember 2007 clan i Pemantapan Implementas�
tentang .. Polmas; . 24 � P���ttiran. Kepala Kepollsla n Negara Republlk Indonesia nornor 7 Tahun · 2008 tahggal 26 September 2008 te�t_ang Pedoman Da5ar Strategls dan Implemeritasl P�ffiolisl�n Masyarakat dalam Penyelenggara�m Tugas Polri . Percepatan
·
·
.
, .,
_
·
·
_,., .. ,
M EMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN KEPALA BADAN 'PEMBINAA N KEAMANAH POLRI TENTANG 'FEDOMAN PELAKSANAI.N I
PENGAMANAN
,
·
PEMULANGAN \TKI B2RMASALAH YANG BE�l.ANDASKAN . PERPOUSIAN MASYARAKAT.
5
BAB I KETENTUAN U M U M Dalam
1.
2.
4.
.
Peraturan Kabab'lnkam polrl lnl yang dl ma.ksud denga n : .
;
.
Kepollsian N egara Republlk Indonesia yang selanjutnya dlslngkat Polrl adalah alat nega.ra yang berperan dalam memellhara keamanan dan ketertlban nias)!a rakat, menega kkan hukum, serta memberlkan perllndungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam ra ngka terpellharanya kea manan dalam negerl . .
·
Pejabat Ke pqll sl an adalah pejabat dl llngkungan Polrl dar1 tlngkat .Pusat sampal tlngkat K�wllayahan Kepollslan. Community Pollpng dlterjemahkan Pemollslan Masya�akat ata u P;erpollslan Masy�rakat. atau dlsl ngkat Polmas. Rolldng dapat dla.rtlkan sebagal: ·
.
3.
Pasa l 1
.
a.
�
perpollsla�;j yaltu segala hal lhwal tentang penyelengga raan fungsl kepollslan, tldak hanya ·menyangkut operaslonaUsasl (taktlk/ te�Qllk) fungsl kepollslan tetapl juga pengelolaan fungsl kepollslan· secara menyeluruh mulal darl tataran manajemen puncak sampal dengan manajemen lapis bawah, termasuk pemlklran-pemlklran; .ftlsafatl yang melatarbelakanglnya;
pemollslan,: ·yaltu pemberdayaan segenap komponen dan segala sumber daya yang dapat dlllbatkan dalam pelaksanaan tugas atau fungsJ· kepollsian gu.na mendukung penyelenggaraan fungsl kepollslan. aga r mendapatkan hasll y� ng .leblh optimal . Communlty yang dlterjemahka n komun!tas� dapat dlartlkan sebagal:
b.
·
5.
a,
b.
sekelompo� warga· (lakl � lakl · dan perempuan) atau komunltas yang berada dl dalam suatu wllayah kecll yang jelas batas batasnya (geograph!C-communltYJ.· Batas wl layah komunltas dapat berqentu� . RT, RW, .desa, .kelurahan, ataupun berupa pasar/pusa\ belanja/mall , kawasan lndustrJ,. -- -pusat/ ko mp l e k olahraga, �slun bus/kereta apl, dari� laln�lalnnya; .
{ · warga ma S'/arakat yang membentuk suatu kelompok atau merasa menjadl t.�glan dan suatu kelompok' berdasar kepentlngan (communitY of Interest), cont:Ohnya kelompok . berdasar etnls/suku,� t�agama, profesl, pekeijaan, keahllan, hobl, dan laln-
lalnnya;
c.
·
1
�
•
Polmas dit rapkan dalam komunltti s-komunltas atau kelompok masya. rakat yang tlnggal. dl dalam s.u atu lokasl tertentu ataupun ;
..
6
f!\ komunltas
berkesamaan protest · (mlsalnya kesamaan kerja, ke�hllan, hobl, kepentlng�n dsb), sehlngga warga . masyarak�tnya tldak harus tlnggal. dl suatu tempat yang sama, tetapl dapat saja tempatnya be�auhan sepanjang kom�nlkasl a ntara w�tga satu sa ma lain berlangsung secara lntenslf atau adanya l(e5amaan kepentlngan. (mlsalnya : kelompok ojek, hobl perkutut, . pembalap motor, hobl komputer dan buru ng sarana menjadl blsa semuanya yang sebagalnya) penyel�nggaraan Polmas . l l ng kunga
·
Masyara kat adalah sekelompok orang/warga yang hldup dalam suatu wllayah .dalam artl yang leblh luas mlsalnya kecamatan, kota, kabupaten atau : proplnsl atau bahkan yang leblh luas, sepanjahg memlllld kesamaan kepentlngan, m!salnya masyarakat mereka pedesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat tradlslonat,· masyarakat modem dsb.
6.
·
_
7.
8.
9.
Pol mas {Pemollslan/ Perpollslan Masyarakat) adalah penyelenggaraan tugas kepollslan yang me.n dasarl kepada pemahaman bahwa untuk menclptakan kondlsl aman dan tertlb tldak mungkln dllakukan oleh Polrl seplhak sebagal :�ubjek dan masya rakat sebagal objek, melalnkan ',harus dllakuka n bersama oleh Polls! dan · masyarakat dengan cara memberdayakanf�� masyarakat melalul �emltraan Polls! dan warga r:nasyarakat, seh,ogga secara bersama-sama mampu mendeteksl gejala yang dapat · . m�nlmbulkan permasalah,an dl masyarakat, mampu mendapatka_n . �q lusl untuk mengantlslpasl permasalahannya dan mam pu memellhJ. ra keama�an serta. kete � ban dl llngkungannya . ' Strategl Po!ma�! adalah lmplementas i pemollslan proaktlf yang menekankan ktm"'ltraan sejajar antara poll�! dan masyarakat dalam upaya penceg ahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah soslal yang berpotensl menlmbulkan gangguan Kamtlbmas dalam r�mgka menlngkatkan kepatuhan hukum 'd an kualltas hldup masyarakat Falsafah Polmas: . sebagal falsafah, Polmas mengandung makna suatu model pemollslan yang menekankan hubungan yang menjunjung .nllat nUal soslal/kemanusla�n dalam kesetaraan, menampllkan slkap jlerilaku yang santun serta sa ling menghargal antara pollsl daii. Warga, sehingga menlmbulkan rasa sallrig percaya dan kebersamaan dalam rangka menclptakan kondlsl yang menunjang .kelancaran penyelenggaraan � ngsl kep�llsla . � an· penlngkatan kualltas:htdup niasyarakat. ·
�
dalam konteks Polmas adalah upaya - m�numbuhkeml;>..,gkan dan mengoptliJlalkan potensl masy.arakat 'd (Jiam hubungan �emltraan (partnership and networking) yang sejajar. · P�mblnaan ma sia ra�t adal.a h segata upaya yang mellputl komunikasl, 11. kqnsultasl, ;peny q}uhan, penerangan, pemblnaan, peng �mbangan dan
10 .
·Pemblnaan · '
.
).•
I
'
7 berbagal kegla41n lalnnya . dalam rangka untuk memberdayakan segenap potensl' masyarakat guna n:-e,nunjang keberhasllan tujuan_ te�ujud ny.a �ea r):lanan; ketertlban d an .ketenti'ama n masya rakat.
12.
Kemltraan (partnership and networking) adalah segala upaya membangu n sl �ergl dengan potensl masyarakat yang mellputl komunlkasl be[.Pasls ke ped ul la n , konsultasl, pe mbe rla n lnformasl dan . berbagal kegl tan lalnnya deml tertaR�Inya tujuan masyara kat yang aman, te rtl b da.h �enteram.
� �
13.
":
Masalah adalah suatu kondlsl yang menjad! pematlan warga ma5ya rakat karena dapat meruglkan, �mengancam, menggemparkan, . menye�abkan :�k kuta n atau berpotensl menye b a b ka n terjadlnya ganggu� n ketertlban dan keamanan dalam masyarakat (khususnya . kejadlan-kejadlan . yang tampaknya · te rp l sa h tetapl mempunyal �esarnaan-kesamaan tentang pola, waktu, korban dan/atau lokasl. ge6grafts . ·
�
.
)
14. ·
Pemecahan ·. Masalah adalah proses pendekatan permasalahan Kamtlbmas dan kejah�tan untuk mencarl pemecahan suatu perinasalahan m e l al ul upaya memaha!'lll masalah, anallsls masalah, mengusulkan : altematlf-altematlf solusl yang tepat dalam rangka mendptakan ·. rasa a man, tentram �an ketertlban (tldak ·. h a nya berdasarkan -pada hukum pldana dan penangkapan), melakuka n . evaluasl serta evaluasl ulang terhadap efektlfttas solusl ya"'g dlplllh. ..
.
·;
15.
· Potensl Gangguan Kamtlbmas . adalah . : endapa n permasalahan ya ng
. . p�da p Kemltr�a� Pollsl
melekat pad&.· sendt-sendl ke hld u pan S05Ial yang berslfat mendasar " ; I aklbat d a rt kE!$�njangan a!<ses pada sumber daya eko n o m l , sflslal, d a n potltlk yang akhlmya dapat ;:menjadl su mber atau akar perma�alahan � Qgguan kamtlbmas. -.
16.
\
,
Forum dan Masyarakat {FKPM) adalah wahana komunlkasl ant:a ra Polti dan wa,rga yang dllaksana�n atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Ka m tlbm a s dan masalah-m�salah soslal yang pe(lu dlpecahkan bersama oleh masyarakat dan�· petugas Polrl dalam ra g ka melidptakan kondlsl yang menunjang kelancaran penyelenggaraan {Ungsl kepollsran dan p e nlngkatan· kualltas hldup masyarakat. · ·
··
�
·
, ·'
17.
.
(BKPM)
Balal Kemltraan Poh1 dan Masyaral
ki
18.
· ·
.
'fenaga Kerja .: Indonesia adalah setlap jWNI yang memenuhl syarat untuk bekerja dl luar negerl dalam hubuoga n kerja u ntuk ja ngka, waktu tertentu
d�ng_a n inenerlma upah; ·
�.
·
· ·
8 19.
n a ..ine.miUkl
·
20 .
21.
Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah d a n Keluarganya (TKIB) adalah , tenaga kerja I do n esia dengan atau ta n pa �eluarganya yang bekerja dl MalaysJa. ta n p - lzln . kerja dan atau doku men-dokumen yang sah u ntuk bekeoa dl Malaysia dan/atau y�mg beke ttdak sesual ·
ke rj c;�.
Satuan Tug as (Satgas) adalah aparatur PE;_m erintah da rt lnstansl terkalt yang me rup kan ke l o mpo k kerja · untuk menyelenggarakar. tugas membantu dan : memberlkan -layanan kep d a TKl erm asa la h dan keluarganya y�r.g pulang dart Malaysia · me.n uju daerah asalnya masl n g · maslng ;
a
a
:
;
l
berinasalah uda ra .
n
a
u
,
l
I
·
Point ada I,� pos llnta� batas ,pelabuhan a tau wllayah I n do n es i � tempat pe rta m a ka l l masuknya TKI Entry
·
keluarganya da rt ·Malaysia .
24 .
·
dl
ba n da r udara da n
bermasalah
·
·
masl11g-rr;��slng.
Pcsal2
.
�:
Maksud dart Peraturan Kabablnkam polrt lnt adala h : menjelaskan esensl strategl PQimas ·. agar mu da h dlpahaml oleh a. a n g gota samapta ba bl nka m Polrt sebag a l pelaksana ·pengamanan penanganan TKI bermasalah dan keluarganya dl lapangan, balk · dl tlngkat w9ayah ata u p un dl pusat; : .
b.
·
1-
sebagal ��pmap untuk menyamaka_n perseps! _P.�n pemc:haman tentang kon�ep da'1 falsali1h Community Pollcfng (Polmas) serta sebagal pedoman pel a ksa na a n keglatan pengamanan penanganart TK1 be rmasa l ah dalam�: rangka penerapan strategl : Polmas dl ll.llayah entry point dan daerah asal TKl •
·
(2)
·
Te m pat Penampungan adalah rumah atau, ruangan ya ng dlpergunakan untuk menampung sementara para TKI bermasalah dan �eluarg�nya dalam rangka . J1erj�lanan pemulangannya da rt M a l aysi a ke daerah
asalnya
(1)
b
ada!�h pemberangkatan TKI be rmas la h atau tldak dan �'e u a rg a ya dl Pos l nta s batas , pel ab u han atau bandar tertentu nie n g g n a ka n angkutan d�rat, kapal aut atau Pe$3Wat
�mbargasl
udara
23 .
satu
Dej!portasl adalah � penguslran seseorang keluar suatu negara sebaga! huku man 'atau ka re n a orang tersebut tlda k berhak tt nggal dl negara
tersebut;
22.
rj a
a}t. ra n Kabablnkam polrl tnfadalah : agar selurLh jajaran Sa ma pta Bablnkam
•
TlilJ�a n dan Pe r -a .
Polrl mempunyal persepsl yang sama mengenat Strategl Polmas secara kompr�hen$1f dan dapat menerapkan metode Polmas dl
wllayah
9
r�esu a l masya raka � ya;
tugasnya b.
ka rate.�istt k
dengan
;
wgas
' wllayah
da ri
�
penanganan, .agar p rog ram -p rog ra m Polmas · pengamanan pemulanga n TKI be rma sa l a h yang ' d ll a ks ana ka n dl seluruh r w ll yah tugas dalam jajaran Samapta Bablnkam dapat berjalan secara efekttf dan eflslen . .
.
a
Polrl
Pasal 3 Ruang llngkup dan slstematlka Peratu ran Kabablnkam polrl lnl mellputl :
(1) (2)
ketentua n umum;
dasar pe �l mbangan, manfaat dan prlnsip penerapan Polmas dalam I pe n g a m a n a n p e �u l a ng a n TKI bermasalah� .
<
_
ko n seps l Po lmas ;
(3) (4)
:
pola penerapan : polmas .
> _,
pen ga ma n a n pemulangan TKI �AI II
bermasalah;
. DASAR PE RTI M BANGAN, MAN FAAT DAN PRI NSIP PEN ERAPAN POiiMAS DALAM PEN GAMANAN PE MU LANGAN TKI B ERMASALAH . : if
B a gl a n Kesatu
r
Dasar�.,ertlmbangan Penerapan Polmas Pasa l 4
( 1)
Po_la penyelen·ggeraan pemollslan yang bertumpu kepada konsep
penlngkatan jumlah polls! dan/atau penlngkatan lntensltas keglatan pcltsl berupa pengaturan , penjagaan ,pengawalan, patroli dan penlildakan palanggaran terbatas · yang 1;1dak ma mp u mengatasl atau menekan angka gangguan yang berkembang pesat dl dalam
Kamtlbmas
rnasyarakat.
Pemol!slan leblh efektlf dengan meogallhkan pendekatan konvenslo nal ke pendekatan modem yalti.l penerapan Polmas menekankah upaya pemecahan masaieh yang terkalt . dengan kejahatan dan ketldaktertlban d alam pengatu �n eg l ata n :pemulangon. JKI bermasalah y6ng d�deportasl darl Malaysia secara proaktlf bersama-sama deng a n -
(2)
k
masyarakat.
·
pE'nanganan,
'·
masyarakat tradlslon�l lkut serta menanganl dalam pemollslan .·.sudah dlkenal dl Indonesia bentuk: ro nd a kamp�ng, jogo boyo, jogo tlrto,
ketertl�an p�mgamanan w�yah _
(3)
Praktek
.
d�antaranya dal a hi
,
(4 )
.
:
�an sebagalnya . perwel � salan masalah
p�lang dl BallPola -pola swda h u m u m
dlterapka n
dl
masya rakat melalul adat keblasa a n dalam masyarakat tradlslonal , ya ng
10 dan masalah pemecahan pola-pola m�rupakan kes�muanya pencegahan serta pemblnaan ketentra man dan. kerukunan masyarakat kebersamaan dan mendasa rkan · pada · asas kemltraari, yang ketiarmonlsan dl dalam masya rakat. ·
(5)
l
�
Par"dlgma Reformas dalam negara demokr sl yang plural menuntut agar Polrl ma mp m�laksanakan tugas dengan berpegang pada prl nslp prlnslp Hak Asasl M�nusla, berperan sebagal pellndung dan pelayar. masya rakat, bukan ntengambll peran sebagal penguasa. Re fO rm a sl juga men:g hendaki ket�rbukaan Polrl serta kepekaan Polrl terhadap asplrasl rakyat serta memp�,rhatlkan kepentlnga n, �ebutuhan dan harapan ;� warg� .
�
,
( 6)
Penerap�n Pot'mas dala m pengamanan pemulangan TKI bermasalah merupaka n langk:ah yang tepat untuk menlngkatkan kualltas pelayanan Polrr, ke p a d a masyarakat melalul kemltraan dengan warga masyarakat untuk mewujud ka n pemellharaan keamanan dan· ketertlban masyarakat dalam era demokrasl dan peneg�ka-n hak asasl manusla . Bagla n Kedua Manfaat Penera pan Polmas Pasai S
� ;
(1) ·
Jumlah anggota PoU l dl Indon�sla blla dlbahdlngkan dengan jumlah pend1,.1duk a ka n \ sel'alu tldak berl mbang ·. atau bahkan semaldn kettn_ggala n, sehlng� untuk mencapa l ratio - Ideal (1:400} akan dlbutUhkan waktu yang lama . Sementara, ratio Pollsl dan penduduk yang Ideal pun tldak merupakan jamlnan dapat terwujudnya Kamtlbmas. Membangun· kemltraan dengail rlti�_sya rakat adalah strategl yal)g .. tepat untuk mengatasl kesenjangan _ lnl·. Menutupl kekurangan . personel 'Polrl akari leblh eflslen dengan J)enambahan kekuatan melalul pellb tan warga masyarakat sebagal mltra yang seta ra. ... .. I
a
(2)
.
,.
.
Pener�pan Polmas dalam pengamanan pemulangan TKI bermasalah den�n pendekatan proaktlf yang mengutamakan pemecahan masalah kamtlbmas dan ma�: lah soslal berartl mengoptlmalkan sumber daya pollsl )dan masyara�
11
(3)
(4 }
(5)
Perkembangan soslal, budaya, ekonoml dan po l ltl k yang sangat pesat serta berbagal dam pak globallsasl pada, ma sya ra ka t menlmbulkan masalah yang s�makln kompleks dan meiuas, yang sangat mungkln · terjadl dl berbagal tempat. Perkembangan\ lnl menuntut pem eca h an masalah dan pe$angana n yang cerdas, kreatlf' dan cepat yang tldak mungkln dapat dlatasl sendlrl oleh Polrl k'ecuall dengan partlslpasl dan ba ntuan wa rg a m asya rakatnya yang pedull terhadap TKI bermasala h .
:
TKI bermasaiah dl dalam Polmas memungtctnkan deteksl dlnl perm.asalahan karena pollsl dapat leblh cepat dan · akurat memperoleh lnformasl ter.tang Kamtlbmas, sehlngga mem'-n[lgklnkan tlndaka n dan : penanganan yang ta nggap, cepat d a n\ tepa� �an ba l k oleh pol l sl bahkan dalam keadaan mendesak masyarakat dapa� mengambll tlndakan . ya ng pertama secara ce pat dan tepat s�belum po �lsl datang . K�mltraan pollsl dan masyarakat men a n g a n l
.
,•
•
. .
�
Penerapan stra�l Po lma s dalam pengamanan pemulangan TKI be rma sa l a h bag t : anggota Sarriapta Bablnkam Polrl sa ngat tepat/cocok
n!
asvarakat �ndonesla yang mengedepankan kehldupan berkomunltas, gotong royong, keserr:nbangan (harmonls), dan ke p ed u l l an serta mendahulukan kepentlngan u mum.
dengan budaya
Baglan . Ketlga
Prlnslp·prlnslp Polmas P•sal &
Prinslp-prinslp penyelenggaraan Polmas dall!m
berma�lah mellputl :
(1)
(
� ngamanao :.
pemull!ngan TKI
·
lntenslf: praktek pemoJisian dalam pengam.3nan pemulangan � . bermasalah yang �nekimkan lc.esepa�tan dengan
k.,munlkasl
;
warga, buka n p,emaksaan berartl bahwa ·.anggota Samapta Bablnkam ·p�lrl m enj a ll n ico,munlkasl lf!tenslf dengan masyarakat melalul tata p. muka, telekoniu lkasl, su rat, pertemu,n-pertemuan, forum-forum Iangan masyarakat. dRiam komunlkasl, d ls_k ,sl dan sebagalnya dl rangka membaha ma alah keama na n ;
�
(2)
� �
�
�
, ···
· .
asa� kesejajaran kedudukaq antara warga masyara kat/ dan ·. ahggota Samapta Bablnkam Polrt yang sa ling
kesetaraan :
kqmunltas
�a bat, hak dan kewajlban( dan menghargal perbedaan
m�n g hormatl m
p�ndapat. asasr1Cesetaraan juga
mensyaratkan upaya memberl layanan
dengan memperhatlkan ke'p ada , semua kelompok - keputuhan-�ebutuhan khusus para TKI bermasalah balk ltu perempuan, masyarakat;
a nak,
lansla, serta kelompok-kelompok rentan lalnnya;
12
(3)
;(4)
kernitraan : Anggota Samapta Bablnkam P�lrl membangun lnteraksl d eriga n ·masyarakat berdasarkan kesetaraa n/kesejajaran, slkap sallng . me"percayal da� .n\engh ormatl dalam upaya pencegaha n kejahatan, p emecahan ·masala tf kea manan dalam komunltas/masyarakat, serta penlngkata n kualltas kehldupan masyarakat; (
transparansl:
·
·asas keterbukaan anggota _samapta Bablnkam Polrt terhadap warga masyarakat/ komunltas serta plhak-plhak lain yang terlqtlt. dengan upaya menjamln rasa aman, tertlb dan tenteram, agar dapat bersa ma-sama memahaml permasalahan, tidak sallng curlga dan dapat menumbuhkan kepercayaar. s�tu sama lain;
p
(5)
akUJtta blll ta s: enerapan asas pertangungjawaban anggota Samapta Bablhka,m Polrl yang jelas, sehlngga se'tlap tlndalr.a nnya dapat dlpert:angg ungjaWabkan sesual prosedu r dan hukum yang . ber1aku dengan tolok ukur y�ng jelas, selmbang dan o�yektif;
{6)
pa�slpasl :
(7)
pers<)nal lsasl : endekatan anggota Sarna Bablnkam poiil yang pr1badl langS"ung daripada hubungan �hubungan leblh mengutamakan . ·I . f. formal/bl rokrasl yang umumnya_ leblh kaku, deml mendptakan tata huboogan yang erat dengan warga masyarakat/ komunltas;
(8)
penerapan polmas mensyaratkan adanya desentrallsasl : dese� llsasl kewenangan !<epada anggota Samapta Bablnkam Poh1 dl tlngkat lokai untu� menegakkan. hukum dan memecahltJi n masalah; .
_
kesadaran anggota Samapta Bablnkam polr1 dan masyarakat untuk , . seca ra aktlf l kut dalam berbagal keglatan komynltas/masyarak�t untuk mendorong k�terllbatan warga dalam u paya memellhara ra�a a man dan tertib, mer:rl_beri lnformasl , saran dan mas�ka n, serta , akttf dalam proses pengatnbllan keputusan gun·a mem�cahkan pemiasalahan kamtlbmas, sa mbll menghlndarl kecenderungan m:al n haklm send!ri; \
�
·
(9)
pta
.
.
pemberian kewenangan a�!J keleluasaan kepada kesanlan Samap� k�wllayahan untuk meng�loi� Polmas dl wllayahnya;
otonomlsasl :
·
eg
be SamaPta
s ala· bentuk keglatan pem rtarl layanan poUsl kepada masyarakat atas lnlslatlf anggota Bab.! nkam Poin .dengan atau ada laporan/permlntaan banb.J a n dart masyarakat berbltan dengan. penyelenggaraan keamanan, ketertiban: dan · penegakan hukum;
(10) proa�lf:
tan pa
I
pada pe"ecahan maselah : anggot;cJ Samapta Babinkam Polrl . bersama-sam&��engan warga m�syarakat/komunltas melakukan ldentlfl!
; . {1 1) orlen�asl
(12) orlentft sl
:per�yanan:
bahwa pelaksanaan tugas Pol mas leblh pada menguta maka n . pelayanan pollsl kepada mpsyarakat berdasarkan PE: !ll a hama n .. ba hwa pelayanan acialah hak masyarakat yang harus . . . �
,.
13 dllaksanakan oleh kewajlban nya . :
anggota
Samapta
Bablnkam
Polrl
sebagal
BAB III KONSEPSI POLMAS
Baglan Kesatu .
•
I.
Tujua n Polma� da'-am Pengamanan Pemulangan TKI bermasalah Pasa l 7
.
( 1)
Tuj uan Pplmas adalah terwujudnya kemltraan anggota Samapta BabJnka m Polrt dan masyarakat yang dldasart kesadara n bersama dalam r:angka mem� nggulangl pennasalahan pe ng a ma n a n pemulangan TKI t;>e rma sal a h yang dapat mengganggu keamanan dan ketertl ba n masyarakat guna mendptakao rasa am�n, tertlb dan tentram serta men l n gka tka n kualltas kehldupim mssyarakat. ·
(2)
permasalahan
pengamanan pemulangan TKI bermasalah yang dapat mengganggu � keam a n a n , kete rtiba n d�n kete ntra m a n masyarakat se ba g al ma n a . dlmaksud dalam ayat (1) menca kup ra ngkalan upaya pencegahan de n g a n melakukan ldentlflkasl akar p erma sa l ha n , menganallsls, menetapkan p rl o rita s tlndakan, �elaku ka n ev�luasl dan evaluasl ular.g atas efektifltas tlndakan.
Wpaya
menanggulangl
·
�
(3)
Kemltraan anggo� Sa mapta Polli-dan ma_syarakat dala m pengamanan pem u la n g a n TKI bermasalah sebagalmana dl m a ksud dalam ayat {1) meU putl mekanl�tn� kemltraan yang m�ncakup kesaluruhan p roses manajemen, m�al darl pere n ca na a n, pengawasan, pengenda!lan, a n a l lsl s dan ev�luasl atas pelaksanaa�;"�nya . Kemltra.an tersebut ya n g barkelanjutan. ·• merupakan pro
�
·
(4)
D!!lam
�
rangka
�ewujudkan
masyarakat yang aman,
tertlb
dan
t�nteram, warga masyarakat dlberdayakan_ untuk lkut aktlf menemukan, mengldentlflkasl, �menganallsls dan rrienca:rt keluar bagl masalah-: rnasafah dalam � pengamanan TKI bermasalah ya ng m,e n gg a n g u keamanan, ketertlban dan masalah soslat1alnnya . Masalah yang dapat dl�tasl oleh metsyarakat terb3tas pada masalah yang rlngan, tlqak termasuk perkara pe!anggaran hukum yang serlus.
jalan pemulan�an
14 Baglan Kedua
Falsafah Polmas
·
Pasal l ··
(1)
F;alsafah Pol mas mendasarl pemahaman bahwa masyarakat bukan merupakan oby.ek pemblnaan darl petugas yang berperan sebagal subyek penyelengga ra keamanan, mel�lnkan masyarakat harus menjadl subyek dan mltra yang aktlf dalam memellhara keamanan dan ketertlban dl llngkungannya sesual dengan hukum dan hak asasl man usia .
(2)
Falsafah
(3)
Polmas�1 mendasarl pemahaman bahwa penyelenggaraan keama nan tidal< � ka n berhasll blla hanya dltumpukan kepada keaktlfan anggota Samapta Bablnkam Polrl semata, melalnkan harus: leblh ditum p uka n kep� d a kemltraan petugas dengan warga masyarakat yang dl llngkungannya. ma al¢tf mengatasl permasalahan t)ersama-sa . .. .
F,alsafah
"!
•
Polmas· menghendak! agar anggota Samapta Bablnkam Polrl dl
tengah masyarakat tldak berpenampllali sebagal alat hukum atau pelaksana undan g -undang yang hanya menekankan penlndakan h�kum atau menca rl kesc,lahan warga, melalnkan 'leblh menltlkberatkan kepada u paya memba ngtm kepercayaan masyarakat terhada p Polrl melalul kemltraan yang dldasarl oleh prlnslp demokrasl dan hak a�sl manus!a, csQar warga masyarakat tergugah kesadaran dan kepatuhan· hukumnya. O!eh karenanya, fungsl keteladanan anggota Samapta Bablnkam Polrl menjadl sa ng at pe ntlng . ·
·
(4)
Sebaga! syarat · �gar dapat memba_ngkltkan dan mengembangkan k�sadara n wa rga masyarakat untuk bermitra c;!engan pollsl, maka setlap anggota . Sarna pta Bablnkam Polrl haru_s senantlasa berslkap dan b�rperllaku sebctgal mltra masyarakaf yang leblh menonjolkan p � layanan, meng�argal kesetaraan antata-.pollsl dan warga masyarakat s � rta . senantla� i.memtasllltasl masyarakat untuk berpartlslpasl dalam �ngka mengama�kan llngkung�nnya ; . Upaya membangun kepercaya a·n masyarakat �adap anggota . ' , S c;smapta Bablnk�m Polrl harus menjadl l: prloritas dalam pendekatan
(5)
.·
�gas kepo! lslan dl lapangar. karena tlmbutnya kepercayaan masyarakat ( trusf) terhadaa �olri inerupakan kund 1Po�k keberhasllan Polmas. K�percayaan lntfdlbangun melalul komunlkasl dua arah yang lntenslf a�tara anggota S�mapta Bablnkam Pclrt dan · warga masyar:akat dalam - pola kemltraan ya ng setara. ·
·
(6)
� Penerapan Polmas pada dasamya sejalan dengan nllal-nllal dasar budaya · bangsa ; Indonesia yang terkandung dalam konsep Slska mswa�ar:sa, sehlngg22 penerapannya tldak haru� melalul
15
konsep Si;
yang baru melalnka n leblh mengutamakan penclptaan pengembangan isJ �m yang sudah ada yang dlsesualkan denga !'l keldnlan penyel��ggaraan kepol lslan modern dala m masyarakat slpll dl era demo rasl .
ftmgsl
�
: (7)
Un�uk menjamln : te rpe llha ra nya rasa aman, tertlb dan tenteram dalam in�syarakat, Samapta Bablnkam Polrl dan warga mas;ara_kat .me.nggalang keniltraan untuk memellhara dan menumbuhkembangkan . . p�gelolaan ke a manan dan ketertlban llngku ngan . Kemltraan inl . dU�ndasl norma-norma soslal dan/atau kesepakata n-kesepakatan lokal de!l)gan tetap m�nglndahkan peraturan-peratu ran huku m naslonal ya ng be�laku clan . menjunjung tl nggl prlnslp-prtnslp h a k asasl man usia dan ke�ebasan · \ l ndl vl du yang bertanggungj�wab dalam kehldupan ma$Yarakat yang. demokratls.
angi�ota
Baglan _Ketlga Strategl Polmas PBisal 9
p
Tujuan
strategl Polmas • �d a la h terwuj udnya kemitraa n anggota Sama ta , Bablnkam, Polrl d e ngan warga masyarakat yang marnpu mengldentlflkasl. akar . permasalahan, menganallsa, menetapkan prlorttas tlndakan, me n g eva lua s l . efektlfttas tlndakan dalan} rangka memellhara k�amanan, kete�ban dan kententraman ma sya ra bt 5erta penln gkata n kualltas hldup masyarakat. · .
Pasal 10 ·
Sasaran. Strat�l Polmas mellputl :
: (1 )
tumbuhnya kesada�n dan kepedullan masya_rakat/komunitas terhadap potensl gangg�n keamanan, ketertlba� da n ketentra man dl ltngiWngannya; : ·
(2)
·
men,ngkatnya kema mpua n masyara kat bersama dengan anggota Sam�pta Bablnkam Polri u n tu mengldentlftkasl akar ... permasalahan yang terjadl dl llngkungannya! melakukan anansls dan memecahkan mas�lahnya; .; , . 4/ me� ngkatnya kemJ.m.puan masyarakat untu� m � ngatasl permasalahan yang\ ada be�ma-s�ma dengan angg ota Sam apta Bablnkam Polrt dan den ·n cara a n g melanggar hukum; ,.
k
·
(3)
�
�
{4)
� : tldrk
m�nlhgkatny� �e s a �a ra n ,
hukum masyarakat; .
16
menlngkatnya pa rtt s l pasl masya rakat dalam menclptakan Kamtlbmas dl
{5) {6)
:
l lngkungan nya masl ng-masl ng;
·
. menurunnya·
perlstlwa yang mengganggu keam.� nan, ketertiban dan
ketentera man masyar,a kat/komunltas. Pssal 11
Metode Poi �as
.
adalah , l!lalalul penyelenggaraa n.. kemltraan a ntara Polrl
d en g a n warga masyarakat .yan·g dlda sa rl prlnslp kesetaraan guna memba ngu n kepercayaan warga masyarakat terhadap Polrl, seh l ngg a terwujud kebersamaan .dalam rangka memahaml masalah kamtlbmas dan masalah soslal, me�ganallsls \ masalah, mengusulkan altematlf-altematlf salusl yang tepat dala m rangka menclptakan rasa · aman, tentram dan ketertlban (tldak hanya b e rd a sa rka n pada hukum pldana dan penangkapa n}, melakuka n evaluasl serta· evatuasl ulang terhadap efektlfttas solusl yang dlplllh.
Pasal 12 Operaslonall�asl � pe n g a ma n an berlandaskan Polmas: i
Pola .
pemulangan . TKI
bennasalah yang
I
(1)
upaya·. pemecah � n �asalah ga n ggu an keamanan dan ketertl bcl n masyarakat dal a m p�ngamanan pamulanga n -:_ TKI. bermasalah leblh menguta makan : pro.�es mengldentlftkasl akar · permasalahai1, menganallsa, menetapkan prlorltas tlnd�kan1 · mengevaluasl efektlfitas tinda�n bersama d e nga n masyarakat, sehlngga bukan hanya sekedar mencakup penanganar:' masalah yang berslfat s�saat;
(2)
pelayanan dan : perllndungan . kepada TKI .. bermasalah menuju terwujudl'lya tujuh dltnensl pelayanan ma rakat yang mencakup komut.lkasl berbasis kepedullan, tanggap, cepat dan t9pat, kemudahan pemberlan lnformasl, prosedur yang eft$1en dan efektlf, blaya yang format dan wajar, kemudahan peny�lesalan urusan, llngkungan flslk tempat kelja yang konduslf;
sya
··
, � r·
. (3) "'", · \'4)
upaya ipenegakan hukum' leblh dlutamakan kepada sasaran penlngkatan kesadaran hukum. daripada penlndakan hukum; . ·
�
upaya . penlndaka ft�um merupakan altematif tt'ndakan yang paling akhlr, ' blla cara -
17 Pasa l 13
. I
Persyarata n guna membangkltkan hubungan kemltraan dan kepercayaan masyarakat kepada Jaj � ran Samapta Bablnkam P�Hi dalam penerapan strategl Polmas : ·
·
·
(1)
�erw!Jjudnya slkap perllaku yang dldasarl oleh keyaklnan, ketulusan
(2)
terwuj udnya slka,p dan perllaku s eg e na p personel samapta Bablnkam Polrl balk dala 61 pelaksanaan tug a s �eh arl-harl maupun dalam kehldupan \prlbadr sebagal anggota masyarakat yang menyadar1 bahwa warga masyaral<.at/ komunltas adalah pemangku kepentlngari (stakeholdel) kepada slapa mereka dltuntut menyajlkan layanan kepolislan yang · .optimal. slkap, perllaku . dan kesadaran lnl akan rmenlngkatk.an kepercayaan masyarakat kepada Polrl khususnya jajaran Sa m a pta Bablnkam Polr1;
dan
kelkhlasan . semua pimplnan pada setlap tlngkatan organlsasl jajaran Samapta polrl b'serta seluruh anggoi:a jaj arannya untuk menlngkatkan pelaksanaan Polmas; ·
·
te rw uju d nya kom.unlkasl yang lntenslf antara wa rga masyarakat dengan a nggota Jajaran Samapata Bablnkam Polrl yang dldasarl prlnslp keseta raa n sallng me n g ha rg a l sallng menghormatl hak dan kewajlban maslng-maslng; .
(3)
,
(4) .
terwujudnya kesadaran masyarakat - walaupun berbeda la�r belakang dan kepentlngaf1 �- bahwa pendptaan sttuasl keamanan dan ketertiban umum adalah tarlggung jawab bersama . ·� Pasal 14
kegtatan antara lain�
Bentuk-bentuk
bermasaiah
(1)
Polmas
dalam
pengamanan
pemulangan TKI
kE;glata n pelayan�� dan perllndungan TKI bermasalah: •
•
a .·
intensiflkasHkeglatan pemblnaan TKl bermasalah dlpenampungan dan masyar�kat dlsekltarnya r.nelalu! penyuluhan ;
b.
lntenslfika$1 r patton dialog I s dan tatap muka -petugas Sarna pta Ba b l n ka m : ·� Polrl dengan warga dlsekltar penampungan TKI bermasalah; .
(2)
��
lf petugas Samapta Bablnkam Polrl dengan . TKI ko.m unlkasl lnt bermasalah · dan Warga masyarakat dlsekltar pe nampungan : -a.
·
I
antara petugas lntenslftkasi kontak person melah.il patron Samapta Bablnkam Polrl dengan warga yang daerahnya sebagal tuj uan: deportasl dan embarga si secara langsung/ tabp muka, atau melalul sarana komunlkasl; ' I
18
pema nfaa�n sarana media pers cetak maupun elektronlk;
b.
g
penyeleng :a ra'im foru m komunlkasl Pol rl\ dan
c.
' (3)'
0
•
•
•
•
masyarakat.
pemanfaata n FKPM untuk pemecahan masalah, permasalahan dal) pengend�llan masalah sosial .
akar
pema nfaatan .. tempat, balai pertemuan unb.Jk forum komunlkasi
a.
b.
ellmlnasl
masyarakat;
i.
pemanfaatan forum pertemuan . yang dllaksanaka n masyarakat secara ruti n, perlodlk atau lnsldentll.
.
·
warga
.(4)
penolekatan dan komu nlkasl lntenslf dengan tokoh-tokoh fonnal dan l nfor:mal (ada�� agama, p e m u da, tokoh p e re m p u a n/ l b u , pengusa�a, . profesl, , dsb) dalam rangka mengellml nasl akar permasalahan dan pemecahan masalah keamanan/ketertlban;
(5)
pembe'rdayaan p�oa.ta sosial untuk pengendallan soslal, ellmlnasi akar mas"lah dan pe�cahan masalah soslal;
(6)
(7) (8)
�ternatlve
· Dispute pen�ra pan (pola penyelesalan mas�lah soslal m�lal�l jalur altematlf yang leblh efektlf berupa upaya menetrallslr mascUahc- selaln melalul proses huku m atau non litlgasl), mlsa lnya melalul ljlpaya perdamalan;
Ko�se:p
_
I
pendldikan/ kamtlbmas;
petatit)�n
ketrampllan
pen�nggulangan
gangguan
fJ
·
.
Resolution
i':j
'
koordlnasl dan k� asama dengan kelompok formal atupun Informal dalam ra ngka pemeta han masalah Kamtlbmas.
BAB IV POLA PEN ERAPAN POLMAS DALAM PENGAMANAN PEMULANGAN TKI.
·
•
BERMA5ALAH
Baglan Kesatu
TUGAS POKOK Pasal 15 rv1 abes Polrl beserm S�tu�n Kew llaya ha n menye lenggarakan pe n g a manan asalah) yang dllaksana�rl ·secara terkoord lnasl ;� :· pemulang a n . TKI Illegal ( terkalt dengan : . �an terp� u bers�ma-Sihla departemen. I a ng dldukung keglatan fungsl· lalnnya mengedepa rikan fungs� sajnapta melaksa nakan penganiana·n yang bertandaskan . Perpollslan Masyara kat yang konduslf, sttuast dan kondl st
�
�
y
mendp.kari :
��-nsl
Kamtlbmas ·
19
Bagla n Kedua
Pe�aksa n aan Pengamanan TKI Bermasalah ya ng berla ndaska n " Polmas ·
Pasal 16
Pelaksa naan Pengama na n dllakukan berdasarkan hakekat :
( 1}
\
1
I
a.
c.
gangguan yang terdlrl atas :
.Penlpuan.
b.
Pemerasan ·: .
Pungutan liar.
d.
Pencuria n / . pencopetan
e.
Pencullka n . ·,
f.
Peme�osa� ·
g.
Penga·nlayaan .
h.
Perkelahla n .
I.
Teror Bom.
I
perampasa n .
·
�
' .
j.
( 2)
�-
b�ntuk a ncaman
·
�:
' :'.
Penyelundupa n · Narkctlka 1 obat teilarang . ,
kerawanan . '
a. b.
·
Tempat penampunga n sementara TKI yang tidak memadal . Penyaluran TKI dl tempat pena mpungan tldak tertlb'.
tldak rasml /
c.
Jasa angkutan
d.
Soplr angkutan bekerjasama dengan pelaku kejahata n . ; tt . . : · Soplr /mernlnta pungutan 1 ongkos tambahan
e. f.
perjalariari.
Penumpang kendaraan
ku mpulan calo.
·
dloperkan
ke
kenda raan
lain
dl I
gant!
20 g.
Pen um pa n g dllnapka n dl perjalanan : dengan berba g al alasan, a nta ra l a i n beroura-pura kenda raan rusak.
h.
Ada ta mbahan pen uro pa n g d l perjalanan�
1.
Tempat tujuan kendaraan.
j.
Pemanfaatan TKI untuk terla rang /bahan.. tertarang
_
k.
serlng
tldak
blsa
menyeluridupkan
oleh
dljangkau
narkotlka
1 obat
•
TKI mengalaml Saklt berat J rlngan .
Obyek Pen�amanan Pasa l 17
Penanganan Pemulangan TKI yang menjadl sasaran pengamanan darl Kepollslan ada lah : ·
( 1)
Tem pat Pelabuhan laut da n uda ra
b.
Tempat-tempat penampungan TKI . Alat angk� Tlq.
c.
(2)
I tempat-tempat kedatangan TKI .
a.
Benda Barang:-barang bawaan TKI.
(3)
Orang a.
TKI.
b.
' Pengemudl · f
Peng usaha angkutan.
c.
d.
soplr.
·
Petugas penyelenggara pemulangan TKI.
21 Baglan keempat
Bentul_( kegtatan pengaman•n Pasal 18 ( 1) P�laksanaan Pe n g a m a n a n sebagalmana dlmaksud dalam pasal 15 Kepdl islan me n d ptaka n sltuasl dan kon d ls l Kamtlbmas .yang konduslf, khus�snya s tu asl dan kondlsl pem u l a ng a n i1
l
.
\
:
ran gka . · melaksanakan tugas dima�ud pada ·a ya t (1) . dlseienggarakan
:{ 2) Dalarn
;
berlk�t.. a.
Pe rslap a n �
b.
Pel a ks a n aa n , da.n
c.
Pengakhlran dan
Kepollsian
sebagalmana melalul tahapan se b agal
konsolldasl
Baglan kellmB
Perslap3n Pasal 19
( 1)
'
Setelah menpa pat perintah darl Kabablnkam Polrl ttngkat Mabes Polrl
,Kapolda Tlngkat Pqlda , Kapolwll {TaJ)es,Kapolres{Ta/Metro tlngkat pehgemban fu n g sl - Samapta segera melaksanakan keglatan perslapan :pengamanan _ pe m l a ng a n TKI bermasalah yang
Pol�tra;Metro,-
didepqrtasl dari i-ialaysla.
(2)
u
perslaparl pEmganianan pemulangan TKI bermasaJah
Kegla�n sebag�lmancl
dlmaksud pada ayat (1),sebagal
berikut :
�
a. .
b.
me nyl a p ka n S�t Pertntah. �;
/
�
menylapkan kekuatan a nggota yang akan dltugaskan untuk �engamanan pe m u la ng an Tlq: yang dldeportasl sesual dengan · ' s�saran dan kr!terl� kerawanan yang telah dlsebutkan dlatas pada ·
;
· p.a sal 16.
·
·
22
m el a ku kan
c.
.1 pe,ngecekan ·
(3) .
kondlsl
ftslk
dan
mental
personel , tongkat ''T" prasa rana yang dlgunakan untuk
antara lain alat kpmunl kasl
keleng kapan· p ero ra n g an dan borgol .,serta sa rana pengama n a n .
dan
,
n
d.
menentuka · rute berangkat d a n rute kemba! l .
e.
menehtukan tl tl k temu pengamanan lalnnya .
f.
menylapkan slstem ko m u n l kasl keseluruh unit-unit pengamanan pemulangan TKI bermasalah .
g.
menentukan CB, dan
h.
Acara Pimpl na'1 Pasukan (APP) dart pl mp l n an kesatua n dan/atauplmplrian lapangan.
dan
tltlk
kumpul
dengan
petugas
•
APP sebagaimana dlmaksud pada ayat pengarahan tentaJlg : · '
(2)
huruf h adalah memberlkan
I
l�e11tt�as TKI, bersama Depnakertrans dan Deps�s. Pendataan daelih asal I tujuan pem l a nga n TKI , be rsa ma -sama
a.
· Pendataan
b,
u
Depnakertrans d� n Depsos.
Pendataan ba rang barar.g Depnakertrans da,.n Depsos.
c.
bawaan
,.
TKI,
bersama-sarna
J-
Aendata�n t�mpat-terr.pat 1 Pelabuhan ·kedatangan TKI, bersama Oepnakertrahs dan Depsos.
d.
e.
·
P;e ndataan tempat-tempat penampu n gan Depnakertnms dan Depsos. ·
I
transit TKI, bersama
f.
Pendataan permasalahan-permasalahan datam pengamanan TKI.
g.
Rppat-rapat k _rdl nasl a.ntara Polrl dan lnstansl terkalt daiam · r�ngka impJem�ntasl Polmas.
h.
:p.� . pat Pempentukan Satgas penanganan . oleh Polrl dan l nstansl terkalt . .
cfR
23 cara bertlndak (CB) terhadap ganggu�n ka mtl bma · pada saat keglatan pengamanan p e rnu lan gan TK ka r�na. dldeportasl darl Malaysia.
i.
..
·
ng ter
�rmas,.
:,
i I
Baglan keenam Pelaksa naan Pasal 20
�
. ·
.
�
Pelaksana.an pengam� n n pemulangan TKI bermasalah . d i maksud dalam pa s\a l 19 :ayat (3) hurJf I dlselenggarekan deng' . . . ' berlkut : ,
1galm� · · , . . :3 sebc-: ·. - ;
·
·
.
.
(1)
Pengama11an terb!uk8 .
(2)
Penga manan tertutup.
Pasal 21 '·
Cara Bertlndak pengamanan terbuka sebagalmana plmaksud pas::
mellputl :
huruf
Pre-emtif.
{ 1)
a.
Pemblnaan { · penyuluhan (Polmas) para petugas y � dalam pemujangan TKI.
b.
Pe m b l n a a n . I 1 penyuluhan pemulanganf�. ; ... I .
·
: ( 2)
.1
·
.
,
petu g a s
� �,
I
Preventlf a. ·
·
amant; .
;
Koordlnasl dE:mgan departemen /. lnstansl terkalt penga . . -
c.
b.
(Polmas).
terllb .
3n
TK . .
:t
pengaturan dl tempat-tempat Penjagaan . qan ,penumpang,. rm l na l ke�rangkatan dan kedatangar. Etsal TKI tempat-tempat rawan lalnnya .
se""
\i
· ·
'engawal�n dan pengamanan mulal darl Entry Pol m pe n a mp u ng a n sementara selama 24 Ja 111 dllakukan ol $atuan Samapta .
1tanga daera .
tempe: nggot
..
24
Pen g awalan·. pemulangan TKI ke daerah asalnya .
c.
.
.
l
(3)
- te
.
'
m pat-tempat raw an pelanggara n , 1 kejahatan terhadap
d.
Patroli TKI.
e.
Penyelldlkan/pemantauan terhadap keglatan pemulangan TKI dan para pelaku -kejahatan beserta jaringannya .
Represif (penegakan hukum) yang
dlcurlgal
a.
Pemerlks�an tempat�tempat pelanggara n I kejahatan .
b.
Penyldlkan secara cepat, benar dan tuntas pelanggara n I :kejahatan sekedl apapu n .
terjadlnya
terhadap kasus
Pasal 22
(1)
(2)
Cara
8ertlnda k Pengamanan Tertutup sebagal mana dlma ksud dala m pasal 21 huruf b dllaksa nakan terhadap gangguan Kamttbmss selama pengamanan pemula·nga n TKI bermasalah .
·
bertlndak .: sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) · adalah membeiikan pengamana'n da.rt unsur intelejen dan reserse tanpa seragam pollsl : ·
Cara
·
·
&aglan ketujuh
,
Pengakhlran dan Konsglldasl Pasal 23
( 1)
(2)
Petugas pelaksana pengamanan pemulangan · TKl bennasalah yang dldep_o rtasl dan .M al §la menlnggalkan lokasl yang dlamankan setelah dlnyatakan sudah am�n dan selesa! .
�
·
Plmpln�n Kesatuan ,dan latau Plmplnan lapangan dalam mengakhlrl kegl�tap pengamarian dlwajlbkan untuk melaksanakar. keglatan konsolldasl -� ·
25
Pasal 24 _Keg_latan Konsoll�asl_ sepa$J�Imana dlmaksud dalam pasal
lain :
23
(2)
ayat
antara
·
(1)
me l � ku � n peng�cektm kekuatan personel darf peralatan;
(2)
mel�ksa nakan ap¢! konsolldasl yang dllakuka n cleh petugas y an g paling tlnQQ,I . pangk-atny_a � a l a m suatu kelompok 1 unit plmplnan pengamanan TKI bermasalah . ' '
(3) .
(4)
.
.
;
.
m e l a po rka n kepa�a perwlra pengendall tentang se m u a yang dlllhat dan dltanganl serta 'dldapat selama melaksanakan tugas pengamanan serta kondlsl petugas; dan�
g
setlap men akhlii keglatan pengamanan TKI bermasalah yang dl deportasl darl Malaysia , pl mp l n� n lapangan /plmplnan kesatuan wajlb mela u ka n kajl ulang yang merupakan rangkalan keg!tan untuk me ngana l isa dan mengevaluasl hasll pelaksanaan tugas guna mengada kan koreksl terhadap tlndakan dan Ca ra bertlndak yang tldak · sesual prosedur.
�
·
·
BAB V EVALUASI
KEBERHASilAN PE,.GAMANAN YANG ' POLMAS
,.
Baglan Ke1atu .
.
.
BERLANDASKAN
Analisa dan Evaluasl -·
Pasal 25
Guna mentngkatkan kualltas pengamanan yang be rl a nd a s ka n Polmas perlu
�ilakukan
dan
a,-.allsa dan evaluasl seca� perlodlk bertanjut terhadap pelaksanaan tugas ·se�lngga dapat dljadlkan bahan penllalan kemajuan Polmas dl ja�ran Samapta Bablnkam Polrl. ·
.·
.
� · ·
'
Pssal 26 ·
Sarana u ntu. k anallsa dan .t;valuasl pelaksanaan pengamanan TKI bermasalah yang bertandeskan Po!ma#'<Japat dllakukan melalul: ' . (
(1 )
slstem
-
pendataan ya�g memungklnkan proses anallsls darl satuan terbawah sampal Pusat;
26
2)
penentuan kriterta keberhasllan Potmas yang dapat dlformulaslkan ke dalam data kuantltatlf ataupun kualltatlf;
3)
penyelenggaraa n · , penelltlan dan pengembangari : u ntuk menlng�tkan efektlvitas pengamanan yang berlandaskan Polmas dan untuk menyesualka n perl<e!Y'bangan tantangan yang dihadapl . Baglan Kedua Kriterla Keberhaslla n Pengamanan TKI bermasalah yang berlandaskar1 Polmas Pasal 27 .l
Jiteria yang dapat dijadlkan tolok ukur keberhasilan penganaman yang ierta ndaskan Polmas:
1)
lnterl$1tas komunl!
2)
keakraban hubungan peb.Jgas masyarakat mentnglcat;
3)
kepercayaan ma5yarakat terhadap petugas Samapta Bablnkam Polri menlngkat;
4)
l nstenstta s keglatan menlngkat;
5)
kepekaan/ kepedullan masyarakat terhadap masalah Kamtibmas dl lingkungannya menlngkat;
6)
daya krtti s masyara �t terhadap akuntablltas penyelesalan masalah Kamtlbmas menlngkat; It
7) 8) 9) 10)
komunlkasl
Bablnkam
p�as
Polrt. dengan
dan
masyarakat
·
·
.
ketaatan warga
·
l
masya.rakat terhadap aturan yang berlaku menlnglcat; •
partlslpasl masyarakat dalam hal · deteksl dlnl, per1ngatan dlnl, laporan kejadlan menlngkat; : ·
.
·'}
kema mpuan masya "kat mengeiemlnl r akar masalah menlfTgkat; keber�daan dan berfungslnya mekanlsme penyelesalan masalah oleh pollsl dan
1 1)
forum
samapta
gangg'-lan
masyarqkat; .
�
KamtlbmaJ-menurun. I
27 Baglan Ketlga
Pemant,uan dan Ev.a l�asl. Pengamana n ya ng �rla ndaska n Polmas Pasal 28 P e l a ksana � n penga m a n a n: TKI bennasalah yang d l . deportasl dari M31aysla yang b e rl nd a ska n Polnias harus terus dl Antw dan dlkembangkan yang disesualkaf!l dengan perkembangan sltu a s l dlna mls ·dalam masya rakat yang terus se l al u berkembang .
a,
Pasa l 29
Pelaksanaan. pemantauan
(1) (2)
(monitoring) Polmas dllakukan melalul : .
!
· pem�.uatan · Japoran ·perlodik oleh petugas Polmas kep�Q.a .
··--
.
- · ·· · - -
l ap o ra n dan hasll :eval uasl para supervisor kepada
-- - - ·
superv��E!l .
..
_.;. .,. .. - .
pembina Polmas;
(3) (4)
anallsa data rekapltulasl laporan hlrarkhls pe m b i na Polmas;
(5)
survey kesa n masyara kat terhadap klnerja Polri dan atau Petugas Polm � s . .
survey pe n d a pa Polmas· . I
t
warga masyarakat setempat tenta ng penerapan :
Pasaf 30
j:?e Ja�naan . pengendallan .melalul Slstem Japoran:
(1) (2)
pe�e$an
perlode l�pora n (harlan, mlngguan, bulanan);
penyeragaman format Japoran (mellputJ mater\ data, pen g g olonga n data dan model matrlk dan rekapltulasl data) agar ,. m�mudahkan anallsl�;
(3)
penen�an · meka nlsmE; dan jenjan g laporan dart pelaksanaan terdepan, . supe�sor, manaje�Em/ pembina kew l l ay a ha n sampal ma n aj eme n/
pembina pusat.
BAB VI
PENUTUP Pasel :'31
KETENTUAN
Peratura n Kepala Bada n Pembina an Keama n a n Kepollslan Negara Republlk �ndonesla lnl bela ku sejak ta ngg al dltetapkan mulal beria ku pada tanggal dltetapka n . ., ·
\
Dltetapkan dl pada tanggal
KEPALA BADAN
Jakarta �� Agustus PEMB
Drs. I MAN HARYATNA KOM ISARIS JEN DERAL POLISI
2009
M E NTE R ! KE UAN G.l\ N R E P U B L I K I N D O N E.S I J!..
Nom or Lampi ran Perihal
S- 1 5 0
/MK. 02/20 09
1 2 Mar e t 2009
Persetujuan Pembebasan Tarif Permoh onan/ Pendaftar:a n M emperol e h . Kembali Kewa rg a riegara a n I ndonesia Bagi WN I dan Eks WNI yang Berm ukim di Malaysia . .
Yth. Mente ri H u kum dan HAM Jakarta
S e hub l.m g a n
hal
d e n g a n surat Saudara N o . M . H H.AH. 1 0 . 0 1 -04 tang g al 1 0
t e rsebut di ata� ,' deng a n
.
ini
Februari
2 9 09
dapat disampaikan : bahwa . pada prinsipny� karrii d apat
.
menyetuj ui p � rmohonan S audara untuk ·membebaskan tarif permohonan/pe n daftaran ·
memperoleh kembali kewarg aneg araan I ndonesia bagi W . N I dan Eks WNI yang bermukim di
Malaysia.
.
.P eng awa s a n
atas
pemberian
pembebasan
memperoleh kembali kewarg anegaraan Indonesia ini
tarif
permohonan/pendaftar.an
c;� g a r d ilaks a n a k a n
mestinya� De mikian
agar
Saudara maklum.
Tembusan : 1 . Ketua Badan Pemeriksa Keu a ngan; 2. Menteri Luar Negeri; 3. Kepala, B adan· Peng awasan Keu a n g a n dan P embang unan;
4 . . �ekretaris Jenderal Departemen H ukum,, dan HAM; �: Direktur J enderal Administrasi Hukum ·umum; '£t Direktur Jenderal Anggaran , Oepartemen Keuang an; ·
7.
· Direktur Peneri m aan . Neg�ra Bukan Pajak, Departemen Keuang an.
se b ag ai m a na
KEPALA BADAN NASJONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
K E PUTU S A N K E PA LA BA D A N N A S I O N A L P E N E M PATAN D A N P E R LI N D U N G A N T E N AG A K E RJA I N D O N E S I A
NOMOR
:
K E P - 1 28/KA- P E N - P P/IV/2008 T E N TA N G
P E D O M A N P E LA K S A N A A N P E N E M PATA N K E M B A LI T E N A G A K E RJ A I N D O N E S I A B E R M A S A L A H D I TA N J U N G P I N A N G K E P U LAUAN RIAU K E PALA BADAN NASIONAL P E N E M PATA N DAN P E R LI N D U NGAN TENAGA KERJA I N D O N E S I A
Men i m b a n g
a.
ba hwa meka n lsme penempatan kemb a l i Ten a g a Kerja I n d o n esia B e rm a s a l a h di ta nj u n g Pln a n g Kep u l a u a n R i a u t l d a k h a nya d i l a ks a n a k a n l i ntas sektora l m e l a l n k a n l i n ta s k a b u paten/ kota , provlnsi daan l i ntas n eg a ra ;
b.
bahwa meka n i s m e penempatan kemba l i te n a g a Kerj a I ndonesia Berm a s a l a h p a d a kenyata a n d i l a pa n g a n b e l u m d i atu r seca ra ri n ci ;
c.
b a h w a p e r l u d i s u s u n Ped o m a n P e l a k s a n a a n P e n e m p a t a n
Kembali Tenaga Kerja Indonesia Bermasa l a h d i Tanj u n g Pl n a n g Kep u l a u a n Ri a u ya ng d i t e t a p k a n d e n g a n Ke p u t u s a n B a d a n Nasional Penempatan dan Perl i n d u n gan Ten a g a Kerj a Indonesi a . M e m pe rh a ti k a n
Ra pat Ko o rd i n a s i Pel aya n a n Pemula n g a n d a n Pem berdaya a n TKI
B e rm a s a l a h M eng inga t
di
M e n k o Kes ra ta n g g a l
21
Fe b ru a a ri 2 0 0 8
1 . Undang-undang R I Nomor 39Ta h u n 2004 te nt a n g Pen empata n d a n P e rl i n d u n g a n Te n a g a Ke rj a I n d o n e s i a d i l u a r n e g e ri 2.
Undang-undang P e m b e ra n ta s a n
RI N o m o r 2 1 t a h u n 2 0 0 7 t e n t a n g T i n d a k P i d a n a P e rd a g a n g a n o ra n g
3.
K e p u tu s a n Pres i d e n R I N o m o r 1 0 6 Ta h u n 2 0 0 4 t e n t a n g P e m u l a n g a n Ten a g a Kerj a I n d o n esia Berma s a l a h (TKI B ) d a n Ke l u a rga n y a .
8 1 Ta h u n 2 0 06 t e n ta n g Badan N a s l o n a l Pen empatan dan Perl i n d u n ga n Te n a g a Ke rj a I n d o n es ia
4.
Ke p u tu s a n Pre s l d e n RI N o m o r
5.
I n t ru ks l P re s l d e n RI N o m o r 5 Ta h u n 2006 te nta n g Reformasl S l s tem Pen e m p a t a n d a n Perl i n d u n g a n Ten a ga Kerja I n d onesia
6.
Peraturan M enteri Ten a g a Ke rj a d a n Tra n s m l g ra s l Nomor :
PER·
1 8 / M E N / I X/ 2 0 0 7 t e n ta n g P e l a ks a n a a n P e n e m p a t a n d a n Perl i n d u n g a n Ten a g a Kerja Indones i a ; '
7.
K e p u tu s a n M e n te ri Te n a g a Ke rj a N o m o r tenta n g Slstem Antar Ke rj a
2 0 7/ M E N / 1 9 90
M E M UTU S KAN
M e n e ta p k a n PERTAMA
p edoma n Pela ksa n a a n Penempata n Kemball Ten a g a Kerja I ndonesia
B e rmas a l a h d l Ta nj u n g Pl n a n g Ke p u l u a n Rl a u seb g a l m a n a d a l a m l a m pl ra n Keputu s a n i n l
KEDUA
. .
La m p i ra n s e ba g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m a m a r P E Rl"A MA berl a k u b a g l seluru h pel a ks a n a p e n e m p a t a n p a d a l n s ta s i a ta u lembaga
s w a ta d i Pem e ri n ta h Pusat, Pemeri nta h P ro p l n s l dan Pemerlntah Ka bupaten/Kota . KETIGA
La m p i ran seb a g a i m a n a dimaksud d a l a m a m a r PERTAM A merupakan s a tu k e s a t u a n y a n g t i d a k t e r p i s a h k a n d a rl k e p u tu s a n i n l .
KEEM PAT
H a l - h a l ya n g b e l u m d i a t u r d a l a m Ke p u tu s a n i n i a ka n d lteta pkan l e b i h l a nj u t s e s u a l d e n g a n k e te n t u a n y a n g b e rl a k u . Ke p u tu s a n l n i berl a ku sej a k ta n g g a l d l t e ta p k a n d e n g a n a pabl l a d l ke m u d i a n h a ri terd a pa t keke l i ru a n a k a n d i l a k u k a n p e r b a l k a n seba g a i m a n a mestl nya . Dlteta pka n d i Ja ka rta Pada ta nggal
2008
�=::::::� KEPALA
B�� ��i!U��..QF� L P E N E M PATAN DAN P EJ.�troJ�Wl.��KiA KERJA I N DO N ESIA
·
Lamplra n :
Ke p u t u s a n Ke lfa l a B a d a n N a s l o n a l Penemp ata n d a n perl i n d u n g a n Te n a g a K e rj a I n d o n e s i a t e n t a n g P e d o m a n P e n e m p a t a n Ke m b a l l Te n a g a K e rj a Indonelsa Bermasalah d l Tanjung Plnang Kepulauan Rlau Nomor Ke p /KA- P E N - P P/IV/ 2 0 0 8
A. latar Bel a kang 1 . Ke b lj a k a n P e m e rl n t a h M a l a y s i a m e l a k u k a n ra z l a t e rh a d a p T K I y a n g b e k e rj a t l d a k d l l e n g k a p l d o k u m e n a t a u T K I I l e g a l m a s i h b e rl n g s u n g h i n g g a s a a t l n l � y a n g m e n g a k l b a t k a n b a n y a k TKI l e g a l t e r t a n g k a p d a n t e r k e n a s a n k s l h u k u m m a s u k p e n j a ra d a n dldeportasl . 2 . S e te l a h d l l a k u k a n p e n g kaj l a n d a n s u rv e y t e r h a d a p p e m u l a n g a n T K I B e r m a s a l a h d l Ta nj u n g P i n a n g p a d a a w a l t a h u n 2 0 0 8 d i t e m u k a n 8 0 o/o m e n y a ta k a n i n g i n k e m b a l l b e k e rj a d i M a l a y s i a k h u s u s n y a l a k l l a k l d a n 1 0 o/o P e r e m p u a n m e n y a t a k a n t e r g a n t u n g k e p a d a s u a m i d a n slsa nya ingln pulang ke daerah asa t . 3 . A l a s a n . T K I l n g i n k e m b a l l b e k e rj a d i M a l a y s i a k a re n a t e rj e ra t d e n g a n u t a n g y a n g d l p i nj a m d l · k a m p u n g s a a t k e b e ra n g k a t a n k e M a l a y s i a . 4 . O l e h k a re n a i t u , p e rl u d l u p a y a k a n d e n g a n m a k s i m a l p e n e m p a t a n kemba l l para TKI untuk bekerja d l Malaysia secara lega l . 5 . P e n a n g a n a n P e m u l a n g a n Te n a g a K e rj a I n d o n es i a B e rm a s a a l a h d a n Ke l u a rg a n y a s a m p a i k e d a e ra h a s a l t e l a h d i a t u r d e n g a n K e p u t u s a n P r es l d e n N o m o r 1 0 6 Ta h u n 2 0 0 4 d a n j u m l a h y a n g p u l a n g Ta h u n 2007 seba nya k 2 3 . 00 5 ora n g B. Dasar Hukum 1. U n d a n g - u n d n g N o m o r 3 9 Ta h u n 2 0 0 4 t e n t a n g P e n e m p a t a n d a n Perllndungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Neg erl ; 2 . U n d a n g - u n d a n g R l N o m o r 2 1 Ta h u n 2 0 0 7 t e n t a n g P e m b e ra n t a s a n Ti n d a k Pid a n a Perd a g a n g a n Orang
3 . K e p u t u s a n P re s i d e n R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 1 0 6 Ta h u n 2 0 04 t e n t a n g Pe m u l a n g a n Te n a g a K e rj a I n d o n e s i a B e rm a s a l a h ( T K I B ) d a n Ke l u a r g a n y a ; 4 . Kep u tu s a n Presiden Rep ub l i k I n d o n es i a N o m o r 8 1 Ta h u n 2 0 0 6 te ntang Badan N a s io n a l Penempatan dan P e rl i n d u n g a n Te na g a Kerj a I n d o n es i a ; s . I n stru ksi P resi d en R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 6 Ta h u n 2006 te n t a n g R e fo rm a s i S i s t e m P e n e m p a t a n d a n P e rl i n d u n g a n Te n a g a K e rj a Indones i a ; 6 . P e ra tu ra n M e nteri M e n teri ten a g a k e rj a d a n Tra n s m i g r a s i N o m o r : P E R- 1 8/ M E N / I X/ 2 0 0 7 t e n t a n g P e l a k s a n a a n P e n e m p a t a a n d a n Perlindungan Ten a g a Kerja Indonesia ; C. M a k s u d d a n Tujuan P e n y u s u n a n p e d o m a n Pe n e m p a t a n K e m b a l i TKI B e r m a s a l a h i n i d i m a ks u d seb a g a i a c u a n b a g i pel a ku pen e m p a ta n TKI d a n I n s titusi s e rt a l e m b a g a t e r k a i t d a l a m p r o s e s p e l a y a n a n . D e n g a n a d a ny a pedom a n i n i d i h a ra p k a n : 1 . Kej e l a s a n tu g a s , ta n g g u n g j a w a b d a n p e ra n seti a p i n sta n s i a ta u l e m b a g a d a l a m p e l aya n a n p e n e m p a ta n k e m b a l i T K I Berma s a l a h ; 2 . B e r k u ra n g ny a p e n y i m p a n g a n , pel a n g g a ra n d a n e k s p l ota s i d a l a m penempata n TKI ; . 3 . M e n i n g katnya keberh a s i l a n penyeleng g a ra a n p e n e m pa t a n kemba l l T K I B e r m a s a l a h y a n g p u l a n g d a ri J o h o r B a r u M a l a y s i a . D . M e k a n i s m e Penempatan Kembali TKI B ermasal a h · . 1 . Dokumen Perminta a n TKI y a n g h a ru s d i mi l i ki PPTKIS te rd i ri a ta s : a . Pe rj a n j i a n Kerj a s a m a Pe n e m patan a n ta ra PPTKIS d e n g a n m itra usa h a/pengg u n a .
b . J o b Order/Dema n d Lett e r c. R a n c a n g a n Perj a nj i a n K e rj a d . Rancangan Perja njian Pen empatan
D o k u m e n h u ru f( a ) , h u ru f ( b ) , d a n h u ru f ( c ) d i b u a t d a l a m b a h a s a I n g g ri s d a n b a h a s a I n d o n e s i a s e rta tel a h m e n d a p a t p e rsetuj u a n d a rl perwakilan Rep u b l i k Indonesia d i negara tuj u a n ·
2 . Pen data a n dan Pey u l u h a n TKI Berma salah
Pen d a p a ta n T K I B e rm a s a l a h d i l a k u a n oleh S a tu a n Tu g a s ( SATGAS )
Pem u l a n g a n
TKI
B e rm a s a l a h d a n Ti m Pen e m p a t a n Kem b a l i Ten a g a
Kerj a I n d o n es i a ( P KTKI ) m e m b e ri k a n i n fo rm a s i y a n g ko n kret d a n l e n g k a p m e n g e n a i p r o g ra m p e n e m p a t a n k e m b a l i T K I
ke l u a r
neg eri m e l a l u i penyu l u h a n . M a te ri Penyu l u h a n sekura n g - k u ra n g n ya m e l i puti : a.
Lo w o n g a n
b.
S y a ra t- s y a r a t k e rj a a n t a ra l a i n u p a h , j a m i n a n s o s i a l , w a ktu
k e rj a
dan
jenis
p e k e rj a a n
yang
te rs e d i a ;
kerj a ; c.
Lo kasi d a n l i n g ku n g a n tempat b e kerj a ;
d.
Situ a s i ,
ko n d i s i d a n H a k d a n k"e waj i ba n TKI ;
f.
Kelen g k a p a n d o kumen penempatan TKI ;
g. h.
3.
adat
e.
Persya ra ta n ca l o n
Te m p at
.
Pen daftara n
TKI
istiadat
p e n e m p a ta n ;
n e g a ra
·
Waktu, d a n syara t pembera n g kata n .
TKI
B e rm a s a l a h
T K I Bermasalah ya n g tel a h mengi kuti peny u l u h a n da n ti da k i n g i n b e k e rj a k e m b a l i ke l u a r n eg e ri d i d a ft a r o l e h S a tg a s Pem u l a n g a n u n tu k
d i a tu r
S ed a n g k a n
TKI
dan
dibantu
kepu l a n g a n nya
ke
d a e ra h
asal
B e rm a s a l a h y a n g b e rm i n a t u n t u k d i te m p a t k a n
kem b a l i b e kerj a d i l u a r n e g e ri di proses l e b l h lanjut o l e h Ti m PK-TKI
term a s u k pemeri ks a a n fi sik, m ental d a n keseh atan Untuk m e l e n g k a p i d o ku m e n kepe n d u d u ka n TKI B e r ma s a l a h , P4TKI menerbitkan
s u ra t
pengatur
yang
Kepen d u d u ka n d e n g a n m e l a m p i rk a n
:
Daftar n o m i n atif TKI yang l u l u s s e l ek si
dituj u ka n
kepad a
Dinas
S u ra t Ketera n g a n Ke p u l a n g a n TKI B e rm a s a l a h d a ri Perw a k i l a n RI J o h o r B a ru ; · S u rat Pernyata a n Kes ed i a a n TKI Berma s a l a h
untuk ditempatka n
kem b a l i bekerj a d i l u a r Neg eri .
4.
Perj a nj l a n Penempata n P e rj a nj i a n p e n e m p a ta n a n ta ra T K I B e rm a s a l a h d e n g a n PPTKIS d i k e t a h u i o l e h D i n a s Te n a g a Kerj a d a n S o s i a l Ta nj u n g P i n a n g seku ra n g- k u ra n g n ya memuat Nama
dan
a l a m a t p e l a ks a n a
penempatan
TKI
s w a s ta ;
N a m a , j e n l s kel a m i n , u m u r, status p e rka w i n a n d a n a l a m a t TKI ; N a m a d a n a l a m at c a l o n p e n gg u n a ; H a k d a n kewaj i b a n p a ra p i h a k ; J a b a ta n , j e n i s pekerj a a n ; J a m i n a n P PT K I S kepa d a c a l o n T K I d a l a m h a l p e n g g u n a ti d a k m e m e n u h i k e w aj i b a n ke p a d a T K I s e s u a l p e rj a nj i a n k e rj a ; B i a ya p e n e m p a t a n ya n g h a ru s d l ta n g g u n g o le h TKI d a n c a ra pembayara n nya . Penyeles a i a n m a s a l a h 5.
Reko m e n d a s l Penerbita n Paspor R e k o m e n d a s i p e n e r b i ta n p a s p o r d i terb l t k a n o l e h D i n a s Te n a g a Kerj a d a n S o s i a l Ta nj u ng P i n a n g .
6.
Pe n a m p u n g a n D a l a m ra n g k a tra n s i t a ta u p e n y e l es a i a n kel e n g k a p a n d o k u m e n k e b e ra n g k a ta n T K I , P PT K I S w aj i b m e n ye d i a k a n fa s i l i t a s tem p a t p e n a m p u n g a n / a s ra m a
yang
memenuhi
p e rs y a ra t a n
te k n i s
s e b a g a i m a n a d i a t u r d a l a m Peratu ra n M e n te ri Te n a g a Kerj a d a n
Tra n s m i g ra s i N o m o r : PER_07MEN/IV/2005 7 . Pem b e ka l a n Akh i r Pembera n g katan ( PA P ) Pembekalan
A k h i r P e m b e ra n g k a t a n
dimaksud
untuk
m e m b e ri k a n p e m a h a m a n d a n p e n d a l a m a n k e p a d a T K I ter k a i t d e n g a n p e r a t u ra n p e ru n d a n g - u n d a n g a n d i n e g a ra tuj u a n d a n
m a te r i p e rj a nj i a n k e rj a . p e l a k s a n a a n PA P s e b a g a i m a n a d i a t u r d a l a m Ke p u t u s a n K e p a l a B a d a n N a s i o n a l P e n e m p a t a n D A N Perl i n d u n g a n te n a g a kerj a I n d o n es i a N o m o r : K E P - 2 5 1 / KA- P E N PP/X/2007 ten ta n g Tim Penyel enggara PAP - CTKl
8. Ka rtu Tenaga Kerja Lu a r N egerl ( KTKLN ) P PT K I S h a ru s m e n g u ru s KTK L N
b a g i Ca l o n TKI ya n g a ka n
d i t e m p a t k a n d i l u a r n e g e ri d i P 4 T K I Ta nj u n g P i n a n g d e n g a n persya rata n a.
Calon TKI m e m i l k l k paspor d a n Visa
b.
Tel a h mem baya r b i aya pem b i n a a n
c.
Calon
e.
C a l o n TKI tel a h m e n g i kuti Pem b e k a l a n A kh l r P e m b e ra n g kata n
TKI
te l a h
m e n a n d a ta n g a n i
P e rj a n j i a n
K e rj a
( PAP) Pel a ks a n a a n y a d i i ka u ka n sesuai d e n g a n Pera t u ra n Ke p a l a B a d a n . N a s i o n a l Pe n em p a ta n d a n Perl l n d u n g a n Te n a g a K e rj a I n d o n e s i a N o m o r : P E R- 3 1/KA- B N P2TKI/V I I/ 2 0 0 7 ten ta n g Petu nj u k Te k n i s M e k a n i s m e P e i a ya n a n Ka rtu Ten a g a Kerj a lu a r N e g a ri ( KTK L N ) 9.
M o n i toring d a n Eva l u a s i Tim PK-TKI m e l a k u k a n m o n i t o ri n g ke l o k a s l kerj a TKJ. d i l u a r n e g e ri ·
s e k u ra n g - k u ra n g n y a
1
( s a tu )
kali dalam
6
(enam)
bulan.
1 0 . Pel a p o ra n P4TKI Ta nj u n g P i n a n g m e l a porka n p e n e m p a t a n T K I B e rm a s a l a h d a n p e m u i a n g a n T K I B e rm a s a l a h k e d a e ra h � s a l k e B N P 2T K I d e n g a n m e m b e ri ka n tem b u s a n k e p a d a D i s n e ke rtra n s P ro p i n s i Kep u l a u a n Ri a u , BP3TKI Pe ka n b a ru , D i s n a kertra n s D a e ra h a s a l TKI p a l i n g lambat t a n g g a l 10 b u l a n berl kutnya . 1 1 . Ti m P K-TKI m e m berita h u k a n s e c a ra tertu l i s k e p a d a D i n a s Te n a g a Ke rj a d a era h a s a l TKI d a n kel u a rg a T K I m e n g e n a i k e b e ra n g ka ta n kemba l i ke l u a r n e g e ri d i i e n g k a p i d e n g a n l o k a s i k e rj a .
1 2 . Penutu pa n .
Pedoma n Penempata n Kem ba l i Tenaga Kerja I n d o n es i a Berma s a l a h 01 Ta njung Plnang Ke pu l a u a n Rlau me ru p a k a n pedom a n b a g l
seluruh p e l a ks a n a penemp ata n p a d a l ns ta n sl ata u le m b a g a swasta d l Pemerlntah Pusat, Pemerl nta h Provln s l dan Pemerl ntah
Ka b u p a te n/Kota dalam p en e m pa ta n dan pem u l a n g a n TKI bermasalah d a ri M a l aysia D l teta p k a n d l J a ka rta Pa d a ta n g g a l
200�
�==,.... KEPALA BAI�Iit!IU.I.01�' L PENEM PATAN DAN t::.IJ1Ul.'fUJJm:5Ml ,-""-�' ""'' '"' KERJA I N DO N ESIA
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLI N D UNGAN TENAGA KERJA
IN DONESIA
P E RATU RAN KE PALA BADAN NASIONA L PEN EMPATAN DAN P E R LI N D U N GAN TENAGA KERJA I N D O N E S IA N O M OR : P E R
.
.33
/KANIII/2 0 0 8
TENTANG P R O S E D U R P E N E M PATAN TENAG A K ERJA I N DON ESIA D A Rt N U N U KAN KALI MA NTAN TI M UR YAN G AKA.N 6EKERJA KEM BALI KE SABAH MALAYSIA TIMUR K E PALA B ADAN NAS IONAL P E N E M PATAN DAN P E R LI N D U N GAN T ENAGA KERJA I N DO N ES IA,
M e n im b a n g
M eng i ng a t
·
a.
b a hwa untuk m e ng urangi b a hk a n menghi!angkan sama sekali penempatan TKI seca ra non prosedural d a ri Nunuka n , K a l i m a n t a n Timur y a n g a k a n b e k e rj a kembali k e Sabah M a l aysia Timur perlu di atur teknis pelaksan a a n penem pata n secara k h u s us;
b.
b a hwa untuk itu dipandang perl u m ene ta p ka n Peraturan Kepala B ad a n Nasional Penempatan dan Perl i n d u n g a n Te n a g a Kerja I ndonesia t e nt an g P ros e d u r P e n e m p a t a n T e n a g a Kerja I ndonesia d a ri N u nuka n , Kalimantan Ti mur yang akan bekerja k e m b a l i ke Sabah Malaysia Tim ur,
1.
U nd a ng-u nd a ng Rl Nomor 9 Tahun Kei m igrasian (Lembaran N e g a r a Republ!k
1 992 Nomor 33, T a m b a h a n
Lembaran·
1 992 te nta n g I n do n e si a Tahun N e g a r a Republik
I nd onesia N omor 3474);
2.
Rl Nomor 39 Tahun 2004 tenta'lg · Penem patan dan Perlindungan Tenaga Kerja I ndone sia di Luar Neg eri ( Lembaran N ega·ra R epu b li k I ndonesia Tahun 2004 N omor 13-3 , Tam bahan Lembaran Negara R e publ i k I nd onesia Nomor 4445);
3.
U nd a ng - u n d a ng Rl N omor Ad ministrasi Kepe nduduka n ;
U nda ng-undang
23
Tahun
2006
te ntang
·
·
4.
U n d a ng-und ang Rl Nomor 2 1 Ta hun 2007 te ntang Pemberantasa n Tid ak Pid a n a P erd a g a n g a n Orang ( L e m b a r a n Ne gara Republik I nd o nesia T a h u n 2007 Nomor
58);
5.
6.
Peraturan P e m e ri n t a h Nomor 36 Tahun
P e rj a l a n a n R e p u b l ik I n d o n es i a ;
1 994
tenta ng Su ra t
P e rat u ra n Pemerintah Nomor 1 9 Tahun 2007 te n t a n g _ Perubahan Atas Per a tu ra n Pernerinta h Nornor 75 Tahun 2005 te n t a n g Jenis T a ri f Atas Jenis PNBP ya ng berl aku p a d a Depkum h a m ;
7.
P e raturan Pr e s i d e n R l N o m or 8 1 Tahun 2006 t e nt a n g Badan N as i o n a l Penem patan dan Perl i n d u n g a n Ten a g a Kerja I nd o n e s i a ;
8.
Ke putu s a n
. ·
Presiden
Rl
Nomor
0 2/M/2007 tentang P e n e m p a tan d a n
P e n g a ngkatan Ke pala Badan Nasional Pe r l i n d u n g a n Tenaga Kerja I n d o n e s i a ;
9.
1 0.
l n stru ksi Presiden R l N o m o r 6 T a h u n
2006
tenta ng Kebij a kan
Reforin a s i Sistem Penempa_ta n dan Perlindungan Tenaga Kerj a I ndo n esia; P e raturan M enteri Te n a g a Ke rj a d a n Tra nsmig rasi Rl Nomoi" P E R- 1 8/M EN/IX/2007 tentang Pelaksan a a n Penempatan d a n Pe d indungan T e n a g a Kerja I nd ones i a d i Luar N egeri; ·
11.
P e ra turan D aerah Ka bupate n N un u ka n Nomor 8 Tahun 2003 tenta ng Kartu Tanda Penduduk;
M EMUTUSKAN : M e n eta p k a n KESATU
K E D UA
P E RATU RAN K EPALA BADAN NAS I O NAL P E N E M PATA� DAN P E R LI N DU N GAN TENAGA KERJA I N D O N E S I A TENTAMG . PROS E D U R P E N EM PATAN TENAGA KERJA I NDON ESIA DARI N U N U KAN �l1 MANTAN · �fiMUR YANG AKAN BEKERJA KE M BALI KE SABAH MALAYS IA T I � U R . P rosed u r ke m b a l i
P e n e m p ata n
ke
Sabah
TKI
d a ri
N u nukan
M a lays ia Timur a d a�ah
untuk bekerja sebag a i m a n a
d i at u r d a l a m la m p iran P e raturan Kepala Badan ini ". . d a n meru pakan satu kesatu a n yang tidak terpisahkan ·dari Pe ratu ran Ke pala B a dan i n i .
KETIG A
Am a r KED UA n s e b a g a i m a n a dima ksud d a l a m Pro ses pen e m p a t a p e n e m pata n n a a n a ks atau acua n bagi pela meru p akan pedo m a n ri Nun ukan a d TKI n pene mpa tan TKI dala m mela ks a naka a h M at aysi a ab S ke bali akan beke rj a kem Ka l i m a ntan Tim ur ya ng
Ti m ur.
KE EM PAT
d en g a n rlaku seja k ta ng g a l d i tetap kan, Pera turan ini mula i b e aka n n lirua keke ud i a n h a ri terd apat kete ntua n apab ila di kem ga iman a m estin ya . dia d akan perb aika n seba
Oitetapkan d i J a karta p a d a t a n g g al
;LJ Ag u stus
2008.
K E P ALA BADAN N A S I O N AL P EN E M PATAN DAN P ER LI N D U N GAN T E N A G A K E R J A I N D O N ES I A
M O H J U M H U R H I D AYAT
i
Pe ra tura n
L a m p ra n
K ep a l a
Penempatan
Badan Nasional
dan
Perli ndungan
Tenaga Kerja Indonesia Nomor
Tanggal
: Per- . ?�/ 144/ VIt l/ .l.ooS : d.(' A 90 s- t.t.u.· 2.oog .
PROS E D U R P E N E M PATAN TENAGA KERJA I I N DO N ESIA DARI N UN U KAN KALIMANTAN TIM U R YA NG AKAN BEKERJA KEM BALI KE SABAH MALAYS IA TIMUR
A. Latar B e l a k a n g
1 . TKI y a n g bekerj a di Sabah Malaysia Timur secara n.o n prosedural atau TKI illegal masih berlangsung hingga saat ini, : yang m e ng a k i bat k a n
ban y a
k
TKI
illegal te rt an g k ap dan te rkena sanksi hukum masuk penjara dan di deportasi.
M a l ay si a
2. Pengusaha
masih banyak yang m e mp e ke�a k a n .
TKI
s � cara illegal .
bahkan diduga berupaya membangun . j a ringan u n tu k mendatangkan TKI
s e ca ra non prosedural khususnya dari Sulawesi, NTT dan NTB m e l al u i
Nunukan. 3. Modus p e n e m pa t a n TKI secar& illegal oleh para cal o I tekong m a upun
pengusaha di Sabah Ma l ay s i a
Tim u r dil akukan de nga n berbagai
cara
a ntara
lain : a. M a s u k d e n g a n .
h anya 1 (satu)
visa melancong I
ku nj u ng a n
sosial dengan masa
b u l an tetapl dipergunakan untuk
Q.eke rj a , sehingga setiap
·. harus pulang ke Nunukan memproses iji n · . untuk . .. .· · dengan biaya y a ng besar (status TKI tetap illegal). bula n
b.
-
M as u k dengan menggunakan Pas Li ntas
berlaku
masuk ke S a b a h
Batas dan beke rj a secara illegal
di Sabah. c. Masuk mel.alui jalur illegal Oalan tikus) dan bekerja tanpa do k u m en . d. Masuk �esuai prosedur namun pind a h kerja ke majikan yang lain tanpa melapor e.
ke
P e rw a ki l an Rl dan Pemerintah Malaysia
Ko n t rak kerja telah selesai namun masih beke�a d engan m aj i k an
4. r: KI yang telah
h � �is
.
masa berlaku ijin tinggal di Sabah dan pula ng ke
N unukan s e l alu berupa ya ma su k
"�mbali ke
Sabah.
Maksud d a n
B.
Tujuan
Penyusunan Prosedur Penempatan TKI dari N unukan K a l im antan Timur ke Sabah Malaysia Timur ini d i ma k s udk a n sebagai acuan bagi calon TKI , pelaku penempatan TKI d a n l nstansillembaga terkait dalam proses p e l aya na n Dengan adanya prosedur teta p i n i d i ha ra p ka n
.
:
1 . Kejelasan tugas, tanggungfawab, da n pera n setia p instansi a ta u Jembaga
dalam pelaya nan penempatan TKI dari N un u ka n Kalimantan T i m u r ke Sabah Malaysi a Timur untuk bek erj a kembali. 2.
penyimpangan,
Berkura ngnya
pelanggaran
dan
eksploita�i
dalam
penempatan TKI di Sabah. 3.
Meningkatnya keberhasilan p enempatan dan perlindungan TKI .
C. Sasara n
Penempatan TKI dari Nunukan Kalimantan ·
.
� a ba h
nmur
yang akan b ekerj a ke�b a l i ke
Malaysia Timur difokuskan untuk m eng u ra n gi jumlah TKI ya ng bekerja .
secara non prosedural di Sabah. Sasaran kegiatan ini adalah TKI illegal yang: 1 . Bekerja menggunakan visa kunjungan dan Pas Lintas Batas (PLB). 2. Berangkat ke Sabah tanpa dilengkapi dokumen. 3.
Selesai mas a k o n trak tetapi masih teta p bekerja dari m enj a di overstay.
4. P a s p orn y a hilang.
5. Pinda.h m aj ikan. D. P rosedur P e n em pata n
TKI
dari
Nunukan ke Sabah
Prosedur Penempatan TKI d ari Nunukan Kalimantan Timur yang akan bekerja kembali ke Sabah Malaysia Timur dilaksanakan dengan tahapan sebaga i berikut : 1 . Proses di Luar
Negeri :
Perwakil.an Rl di Sabah Malaysia Timur memberikan surat keterangan kepulangan mengadakan
kepada
Agency
penilaian
mitra
persyaratan
PPTKIS
d eng a n
penempatan
TKI
terlebih
yaitu
kerjasama penempatan, surat permintaan TKI dan perj a njia n k e rj a
d a hul u
perjanjian :
a.
Penil aian terhad a p Pe� anjian Ke rjasama Penempatan antara PPTKI S dengan Age ncy mencakup mate ri :
1 ) Kewajiban-kewajiban .
kepada TKI sesuai
PPTKI S
dalam
Undang-"Undang
m emberikan No.39
Tahun
perlindung an
2004 tenta ng
Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri .
2 ) . Kewajiban-kewajiban Majikan dalam pe�anjian kerjasama penempatan berd asarka n MoU Pemerintah Rl dan M a laysia tahun 2004, serta kewajiban - kewajiban majikan terhadap TKI sesuai perjanjian kontrak ke�a
merujuk
Ord inan Buruh Sabah (Sabah C a p . 67) pindaan tahun
2005. b.
Penilaian
S�:�rat
Permintaan
TKI
persyaratan administrasi sebag ai
1 ).
_ _
dilakukan
terhadap
berikut :
. Surat p�rmohonan perusa haan kepad a . Perwaki l an
Rl
2).
Surat kelulusan /- quota pengambilan TKI d a ri l migrasi
3).
Bukti resit pembayaran pajak TKI kepada lmig rasi
41).
Copy Sijil Pendaftaran Syarikat (Form Dra ft Surat Permi ntaan TKI I
5}.
kelengkapan
9; 24, 49)
R a n c ang a n
d a n co m p a ny
Perjanj i a n Kerja
profi!e
I Draft
Penjelasan Pe � a njian Kerja 6).
Formulir p e n g h asi l an TKI
7).
Perjanjian Rekrut antara Pelaksana Penempata n Tenaga Keij a
dan biaya
hidup
I ndonesia Swasta I PPTKIS dan Majikan
8).
Surat pernyataan PPTKI S tenta ng tanggung jawab, pengawasan -_
dan perlindungan
temadap TKI
selarna masa
penempatan
Surat pemyataa n Agensi Peke�a a n M alaysi a tentang tanggung
9).
jawab, pengawasan dan
perlindungan terhadap TKI selama masa
penempatan
1 0). Surat pemyataa n Majikan tentaog tanggung -jawab memenuhi hak hak TKI sesuai pe�anjian k"erja d a n memberikan perlindungan kepada TKI selama masa penempatan
11)
.
Copy Surat lji n P PTKIS
M ateri pen i l a i a n terhadap P e rj a nj i an Ke�a :
c.
1)
·
j
Jenis pe k er a an TKI dan
.
ketentuan waktu kerj a
2).
Masa
3). 4) .
Standar upah TKI , ketentuan upah lembur dan tunjangan
l<:ontrak kerja serta ketentuan pengahiran kontrak ke�a
Pajak TKI dan
struktur pembayaran pajak dan potongan-potongan
lain b a g i TKI 5).
Asura nsi peke�a
6).
Hak dan kewajiban TKI s e rta majikan antara lain: a ) . Cuti istirahat pada seti ap min g g u ;
b). Hak menerima upah cuti tahunan, cuti umum I public holiday dan cuti s a kit; c). Hak cuti rawatan inap (wad) dan upah dibayar; d). Fasilitas y a ng di b e ri k a n : -
Tempat tinggal d a n rumah ibadah
-
Transportasi penjemputan TKI dari transportasi .pemulangan TKI
-
Transportasi untuk beke�a
-
Jaminan kesehatan
entry point di Malaysia dan
ke daerah asal di Indonesia
Penyediaan peral ata n ke�a TKI .Pembe ri a n kartu peke�a dan kartu pengenalan dari l m igrasi
M al ays i a
7). 8) . 9).
Ta n g g u ng j awa b majikan terh adap TKI meningg al dunia
1 0) .
H a k yang d iteri m a oleh T K I yang memperparijang kontrak ke� a:
Penyelesa i an perselisi han a ) . meneri m a biaya transportasi pulang perg i ke .I ndonesia
b), rneneri ma upah cuti d. Surat Kete ra n g a n Kepulang_an TKI
i
Penerbitan Surat Keterangan Kepulangan TKI oleh Pe rwak la n
Sabah Malaysia Timur d e n gan memperti mbangka� -
�al
-
hat
Rl di
sebagai
berikut :
1 ) Masalah keimigrasian dan ketenagakerjaa n telah d i s el esai kan oleh .
m ajikan
2). Hak- h a k TKI telah d i penuhi
3). _Lulus ve ri fi kasi sebagai WN I yang dilaksanakan oleh Perwakilan Rl
2. P roses di Dalam N e g e ri
Pelaksanaan proses kelengka pan · dokumen penemp atan dengan tahapan se � agai berikut : a. Pendaftaran.
1 ).
TKI yang akan bekerja kembali di Sa bah wajib didaftarkan ke BP3TKI N unukan
2). Pendaftaran
TKI
dimaksud
dilakukan
oleh
PPTKIS
dengan
melampirkan: - Surat Keterangan Kepulangan dari Perwakilan R l - Surat Pernyataan Kesediaan TKI U ntuk Bekerja Kembali, dan - Formulir pendaftaran b . Penyuluhan
1).
B P3TKI bersama Disnakertraris Kabupaten Nunukan melakukan penyuluhan deng an materi sekurang-kurangnya meliputi: a). Kelengkapan d okumen yang wajib di miliki TKI
b). Syarat-syarat kerja antara l a i n upah, jaminan sosial, waktu k erja
,
lokasi dan l i ngku ng a n tempat bekerja c). Hak dan Ke waj i b an
d). Tempat,
w a kt u
dan syarat pemberangkatan.
2). Bagi TKI ya n g berminat untuk bekerja kembali ke Sabah, setelah
mengikuti penyuluhan akan diberikan ·surat keterangan. telah mengikuti . P.� nyuluhan• . c. Pem b u ata n dafta r N omlnatif
Bagi CTKI yang memenuhi persyaratan administrasi, BP3TKI membuat d aftar
·. .
:
nomin;�tif untuk disampaikan ke Disnakertrans dengan tembusan
Kantor lmigrasi Nunuk�ri d . Perjanjlan Penem patan
Berd asarkan daftar nominatif, PPTKI S membuat Perjanjian P ene m p a tan . ·
dengan TKI yang diketahui oleh Disnakertrans Kabupaten Nunukan.
Pe� a nji a n Penempatan a ntara TKI
deng a n
PPTK I S s ekurang-kurangnya
memuat : 1 }.
Nama d a n a l a m at pe la k sana penempatan TKI swasta ;
2). N a m a , jenis kelamin, umur, status perkawinan d a n alamat
TKI ;
3). Nama d a n alamat calon pengg una;
4)
.
Hak dan kewajiban para pihak;
5). Jabatan, j e n i s peke�aan; 6). J a m i n a n PPTKI S kepada 7) . B i a y a
penempatan
caJon TKI sesuai pe rj a nj i a n kerja;
yang
harus
dita n gg un g
oleh
TK I
dan
cara
pembayarannya;
8).
S a n k si dan p e n ye l es aia n
masalah;
9). "( a n d a ta n g an para pihak. e.
Rekome ndasi Penerbitan Pas por.
1 ).
PPTKI S
m e n g aj u k a n
rekom e n d as i
permohona n
Paspor
ke
D i sn ake rtrans Ka b u p a ten Nunukan deng a n te m bu s a n ke BP3TKI d a n Kantor l m i g ra si
2). Disnakertrans
.
Ka bu pa te n
Nunukan
menerbitkan
rekome nd a si
penerbitan Paspor dituj uk a n kepada Ka ntor l m ig ras i d e n g a n tembusan
BP3TKI . 3). Berd asarkan rekomendasi dari Disnakertrans,
P PTKI S m e n g aju kan
permohonan Paspor CTK I ke Kantor l m i g ras i d en g a n melampirkan persyaratan: a . KTP/Kartu Penduduk Musiman (KPM)
b. Kartu Keluarg a c. Akte Kela hiran I Surat Kenal lahir/ Su ra t Nikahl Surat Cerai/ ljazah f.
Penerbita n Pas por:·· · ·
Untuk dapat diterbitkan pa s por oleh l migrasi, TKI harus m el a m pi rk an : "
1 ).
KTP
2). Kartu k e lu arg a 3) .
Akte Kelahiran/S u rat Kenal lahirllj as?thiSurat N i kah/Surat C e rai
4). Rekomendasi d a ri
Disnakertrans
Nu nu kan
.
Kantor l migrasi menerbitkan dan menyerahkan Paspor kepada PPTKIS melalui BP3TKI setela h melengkapi : 1 ) Visa Kerja I Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) .
2). Membayar DP3TKI 3). Membayar Asuransi dan memiliki KPA
4). Mengikuti PAP 5). Penandatanganan Perjanjian Kerja 6). Penerbitan KTKLN . g . P a s p o r berbasis Biometric
Bagi TKI yang pernah memiliki paspor berbasis biometric dan paspornya hilang, akan di proses sebagai berikut :
1 ) Melalui Berita Acara Pemeriksaan .
2). Persetujuan Kanwil H ukum dan HAM Kalimantan Timur
3). Verifikasi Pusat Data Keimigrasian (PUSDAKI M)
4). Memb2yar Denda passpor 48 halaman sebesar R p 400.000,.
5). Paspor 24 halaman sebesar Rp1 00.000,h . P e n g e s a h a n I Endors e m e n t Pas p o r U ntuk T K I yang t e l a h memi liki Paspor 48 halaman yang berang kat dengan
visa kunjung a n ,
u n t u k bekerja kembali ke Sabah wajib dila�ukan
pengesahan/endoisement dengan melampirkan: 1 ) ; - Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS)
2). Perjanjian Kerja, dan 3) . Rekomendasi dari BP3TKI Nunukan. I.
Penampungan sementara (trans it)
Dalam rangl
j.
Pem bekala n Akh i r Pembera ng katan
1 ) . PPTKIS waji b mengikutsertakan Luar
yang akan d i b e ra n g k atk a n ke
TKI
N eg eri dalam P e mbeka l an Akhir Pemberangkata n
(PAP }
2). Pelaksanakan PAP sesuai deng a n Peraturan Menteri Te n a g a Ke � a dan Tra nsmigrasi No. Bad an No:
PER-1 8/MEN/IX/2007 dan Peraturan Kepa l a
PER-45/KA/XI I/2007 .
3). TKI yang telah mengikuti PAP mem peroleh surat keterang an PAP. k.
Kartu Tenag a Kerj a Luar Negeri ( KTKLN)
1 ) . Setiap TKI yang d i te m pa tk an ke Luar Ngeri wajib d i g u na k a n sebagai ka rtu 2"). P e rsya ra ta n u nt u k
id entitas TKI
mem pe ro l eh
me m i l i k i KTKLN yang
se l a m a masa penempatal"l.
KTKLN
:
a). Paspor b). Visa Ke�a/ Pas La w a ta n Ke rja Sementara (PLKS) c). S e rti fi ka t Ke seh a t a n
d). Surat keterangan telah mengikuti PAP e). Telah membayar DP3TKI
f). Asuransi
T KI
g). P e rj a nj i a n
K e rj a
h). Buku T abu n g a n I.
TKI
Pem bera n g kata n
1 ) S et i a p keberangkatan TKI wajib d i l a k u k an pengecekan akhir di .
embarkasi dengan menggunakan mesin alat pembaca (card reader) KTKLN .
2). PPT K I S wajib melaporkan setiap kebera n g katan CTKI
kepada
Perwakilan Rl di neg�ra tujuan. 3). BP3TKI wajib memberita hu k a n kepada Dinas Tenaga Kerja daerah
asal caJon
TKI
Malaysia Timur.
m en g e n ai keberangkatan kembali bekerja di Sabah
E.
Penutup Prosedur Tetap ini merupakan pedoman pelaksa naan penempatan TKI dari Nunukan Kalimantan Timur yang akan bekerja kembali ke Sabah Malaysia
Tim ur.
Ditetapkan di Jakarta p a d a ta n gg a l
Ag ustus 2008
KEPALA BADAN NASIONAL P E N EMPATAN DAN P ERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDO N ESIA Penanggung Jawab Materi (Eselc.<"· ''l
Peng>enda•i h!knts (Pejat.it E M<>?r. l tbs)
MOH J U MHUR. H I DAYAT
SU RAT PERNYATAAN Ya-ng bertanda tangan dibawa-h ini, saya : Nama
Tem pat I Tanggal lahi r
Status
Afamat lengkap
di I ndonesi a
Nama Perusa h a a n tern pat
Bekerj a di
luar n egeri
Alamat l e n g k a p di Luar Negeri
Nomor paspor Mass be rt a ku Dengan ini menyatakan bahwa say� bersedia b�rang k at kembali untuk be ke� a ke Sabah Malaysia Timur setela h meiengkapi d o k u me n p e n e m pa ta n m el a l u i PPTKI S :
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . .
dan tidak akan pindah majikan selama
masa berlaku perjanjian kerja, kecuali sesuai de n ga n
pe ra t u ra n yang berlaku di
Sabah Malaysia Timur. Demiki an pernyataan ini saya buat d en g a n seb e na rnya tanpa a d a paksaan _ dari pihak m anapun dan dapat dipertanggung j awa bka n. Apa b i l a pernyataan ini tidak benar/menyimpang maka saya' bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan hukum y a n g be rl a k u
.
N u n uka n ,
.
.
. . . . . . .
. . .. . .
.
. . . . . . . . .
Ya ng membuat pe rnya ta an Matera! Rp. 6.000,-
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
.
BADAN NASIONAL . PEN EMPATAN DAN PERUNDUNGAN TENAGA KERJA IN DONESIA BALAI PELAYANAN PENEMPATAN dan PERU N D U N GAN TE NAGA KE RJA INDON ESIA N U N U KA N
· Jalan Tl e n Soeharto No. 21 Nunukan Telp[Fax. 0556- 21018
S U RAT KETERANGAN PENYULUHAN No
:
. . • . . . . . . . .............•..
Berdasarkan hasil penyuluhan dan seleksi TKI yang dilaksanakan p a d a tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . d i . . . . . . . . . . . . . , BP3TKI Nunukan menerangkan bahwa TKI seju m l a h . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . ) orang sebagaimana daftar terlampir, telah mengikuti penyulul:lan untuk bekerja kembali ke Sabah Malaysia Timur. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, k!!pada para TKI tersebut diperkenankan untuk melanjutkan
Demikian
ketera � gan
pengurusan dokume� penempatan lainnya . . ini
dibuat
dengan
untuk
sebenamye
dapat
dipergunakan sebagaimalia mestinya. Nu n ukan,
.
• . • • . • . • • . .
�.
• . • . • . . . . . . •
Balal Pelayanan Penem patan d a n Perllndungan TKI KEPALA
(
, II III I l l I I I I l l I I l l I I I I I I II II o I I Il
l
P E M E RI NTAH .KABU PATEN N U N U KAN DI NAS TENAGA KERJA DAN TRANSM I G RASI
JJ. nen S oeharto No. 1 8, Tel pJFax: (0556} 22564 Nunukan Kode Pos 7748 2
Nunukan, . . . . . . . . .. . . . . . . . , 200 .. . Nom or Lam piran : Rekomend asi P e ne r b i tan Paspor caJon TKI
Perihal
Kepada Yth. , Kep a l a .Ka ntor l m i grasl
di N U NUKAN
.
Menindak lanjuti surat PT . . . . . . . . . . . � .. nomor . . . . : .� . . . . . . , tanggal . . . . . . . . . : perihal "
:
.
.
..
tersebut pada pokok surat, bersama ini kami �erekomendasikan untuk penerbitan P·a spor bagi caJon TKI atas nama . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . dkk sebanyak . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . ) orang, sebagaimana daftar terlampir:
.
.
.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepala
(
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
N I P. Tembusan : 1.
Kepala· BP3TKI
2.
PT . . . . . . . : . . . . . . . . . . .
}.
DAFTAR NOMINATI.F
CALON .�n
YANG AKAN BEKERJA KEM BAU KE SABAH MALAYSIA NO.
1. 2. 3. 4.
NAMA
TEMPAT/ TGL I.AHIR
L/ P
ALAMAT ASAL
JENIS PEKEIUAAN
nMUR KET
PENGGUNA
AGENCY
5.
6. 7. 8. 9.
10� 11. 1�
••
----
catata n : Lamplran Nomlnatff PPTKIS ke Olsnakertrans
Nunukan,
.
.
.. ...... . .........
200 ... .
BP3TKI
( ........... . , , , , , , , , , ) N IP .
--
DAfTAR REI
NO.
1. 2.
NAMA
AI
TEMPAT/
TGL. LAHIR
BEKE RJA L/ P
KEM BALI
KE SABAH
ALAMAT ASAL
MALAYSIA TIM U R
JENIS PEKERJAAN
PENGGUNA
AGENCY
KEiERANGAN
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
�-
Catatan : Lampiran rekomend asi ke Kantor Imigrasi Nun ukan, . . . .... . . . . . . . . . . . . . . 200 . . . .
DISNAKERTRANS
(
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
NIP.
)
KOP. SURAT PT
.
..•.....
Nunukan, . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Nomor Lamp iran
: 1 (satu) berkas
Perihal
: Permohonan Rekomendasi Penerbitan Paspor CTKI.
Kepada Yth : Kepal a DISNAKERTRANS Kabupaten Nunukan
Di Nunu kan.
Beisama
ini kami mengajukan pennohonan
kepada caJon Tenaga Kerj a Indonesia sebagaim ana
penerbitan rekomendari Paspor (CIXl) scbanyak . . .. ( . . .... . ...) orang,
daftar terlarnpir.
Demikian di sarnpaikan c:tas bantuan dan
kcJjasamanya
di ucapkan
terima
ka:;ih.
PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(
Tem busan: 1 . Kepa la BP3TKI Nunukan 2. Kepa la Kantor Imi grasi Nunukan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
)
BADAN NASIONAL PEN EM PATAN DAN P ERLIND U N GAN TENAGA KERJA I NDON ESIA
BALAI P E LAYANAN P E N E M PATAN dan P E RUNDUNGAN TE NAGA KERJA INDON ESIA N U N U KAN
Jalan Tien Soeharto No. 21 Nunukan Telp/ Fax. 0556· 2101$
S U RAT KETE RANGAN PAP
No :
.........................
.
Berd a s a rk a n h a s i l Pembekalan Akhir Pembe rangkatan TKI yang dilaksanaan pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . , d i . . . . . . . . . . . . . . . . . , BP3TKI Nunukan me nera ngkan ba hwa eaton TKI nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n o m o r pa spor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telah mengikuti Pembe kalan Akh i r Pemberangkata n
(PAP)
bagi TKI yang akan ditempatka n ke Sabah, Ma laysia
Ti m ur.
tersebut diperkenankan Luar Negeri (KTKLN) dan
Sehubung a n dengan hal tersebut di atas, kepad a TK I untuk melakukan proses penerbitan Kartu Tenaga Kerja Rekomendasi Bebas Fiskal Dem ikian
(BFLN)
ketera ng a n
ini
di buat
sebenamya
dengan
untuk
d apat
d i perg unakan sebag aimana mestinya.
N u n u kan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BP3TKI
(
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . , . . .
NIP.
.. .
......... ...
)
KOP. SURAT PT .
. • ..
Nunukan, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Nom or Lampi ran
: 1 (satu) berkas
Peri hal
: Laporan
Pemberangkatan TKI.
Kepada Yth :
KONSUL JENDERAL RI KOTA KINABALU di KOTA KINABALU Bersama ini kami sampaikan yang kami berangkatkan pada
laporan keberan gkatan
tanggal
... .... .
. . .
.
. .
Tenaga Kerj a Indonesia
. 200 . . . sebanyak .
.............. · ( . . ... )
orang, sebagaimana daftar terlarnpir. Demikian di sampaikan atas
Perhatiannya di ucapkan terima kasih.
PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{
Tem busan : 1 . Kepala BP3TK1 Nunukan . 2. Ka. Disnakertrans Nunukan .
) · ·.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .
DAFTAR
TKI YANG BERANGKAT
U NTU K BEKERJA KEM BALI Pada - - - - T<- -- NO.
KE SABAH MALAYSIA TIM U R
-- ---------------------NAMA
NOMOR PASPOR
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
l/ P
ALAMAT ASAL
J ENIS PEKERJAAN
AGENCY
PENGG U NA
NOMOft Kli
catatan ..
Lamplran laporan PPTKIS ke Perwakllan RI Nunukan, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 .. . . PT.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(
••.......... . . . . ............
)
BADAN NASIONAL PENEM PATAN DAN PERUNDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
BALAI PELAYANAN P E N E M PATAN dan PERU N D U N GAN TENAGA KERJA INDON ESIA N U N UKAN
Jalan Tlen Soeharto No. 21 Nunukan Telp/Fax. 0556· 2 1018
Nunukan, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom or
Lamp iran
: 1 (satu) berkas
Perihal
: Pemberitahuan Pe n e mpat an TKI.
Y..epad a Yth:
Kepala Disoa�ertraos Kab./Kota ...........
.
di : . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .
Tia yang berasal dari wilayah Saudara . . . . yang ditempatkan ke Sabah Malaysia Timur pad a buian ............. .. . . .. sebagaimana terlampir. . . . ·
Bersama ini kami sampaikan daftar nama-nama .
.
.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.
Kepala BP3TKl
( NIP.
• • • I I I I e l I l i e I I I I e I I I I I I II
Tem busan: • Deputi B idang Penempatan BNP2TKI.
)
DAFfAR YAN G BEKERJA KE M BALI NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
NAMA
TEMPAT/ TGL. LAHIR
L/ P
10. 11. 12. 13. 14. 15.
NAMA TKI
KE SABAH MALAYSIA TIMUR
ALAMAT ASAL
JENIS PEKERJAAN
AGENCY
KETERANGAN
PENGGUNA
I '
---
..
I II .
catatan: Lamptran daftar nama TKI ke Dtsnakertrans daerah asal Nunukan, . . . . . . . . . . . .
. .
..
...
. 200 .. .
DISNAKERTRANS (• • . • . . . . . . . . • . . • • • • . . . . . . . . . ) NIP.
.
PERPUSTAKAAN KEMENKO PMK Petunjuk pelaksanaan penanganan dan perrutangan ten ...
111 1 1 1 1 111 1
p mk l 5 - 6 6 7
PERf KE
