KATA PENGANTAR. Medan, Januari 2014 Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I. Ir. Zamharir Basuni, MMT NIP

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I – Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2013 dengan lancar dan tepat waktu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I – Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2013 ini disusun untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Tahun 2013 mengacu kepada dokumen Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2010-2014, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahun 2013, DIPA Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I dan capaian kinerja sasaran dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruuh Satker di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Nasional I – Direktorat Jenderal Bina Marga pada Tahun 2013. Dengan terselesaikannya LAKIP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I tahun 2013 ini, sehingga dapat terciptanya akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional – I khususnya dan Kementerian Pekerjaan Umum pada umumnya serta

kami

menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan LAKIP termasuk kepada pihak-pihak yang memberikan masukan dan koreksi guna penyempurnaannya. Demikian LAKIP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I – Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2013 ini kami susun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Medan,

Januari 2014

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I

Ir. Zamharir Basuni, MMT NIP. 19580514 198503 1 013

LAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.......................................................................................................

1

DAFTAR ISI......................................................................................................................

2

RINGKASAN EKSEKUTIF............................................................................................

3

BAB I

PENDAHULUAN........................................................................................

8

1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .................................................

8

1.2 Kondisi dan Tantangan Pembangunan ..................................................

15

1.3 Rencanna Strategis.................................................................................

27

1.4 Sistematika Penyusunan LAKIP ……………………………………...

29

RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...

31

2.1 Rencana Kinerja Tahunan.....................................................................

31

2.2 Perjanjian Kinerja………………………..............................................

32

AKUNTABILITAS KINERJA..................................................................

35

3.1

Evaluasi dan Analisis Kinerja……………...........................................

35

3.2

Evaluasi dan Analisis Anggaran...........................................................

50

3.3

Hal-Hal yang Memerlulkan Perhatian untuk Peningkatan Kinerja......

54

PENUTUP....................................................................................................

56

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan ………………………………………....

56

4.2 Permasalahan dan Kendala Utama Serta Strategi Pemecahannya …...

56

4.3 Harapan ………………………………………………………………

56

BAB II

BAB III

BAB IV

LAMPIRAN

LAMPIRAN LAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

2

RINGKASAN EKSEKUTIF

1.

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara R.I. tugas Kementerian PU adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Penjabaran tugas tersebut dalam lingkup kementerian telah dipertegas melalui Peraturan Menteri PU 14/PRT/M/2006 tanggal 17 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan umum dan unit-unit dibawahnya termasuk menetapkan tugas dan fungsi masing-masing Unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga yang secara teknis dibina oleh Direktur terkait. Adapun Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I terdiri atas 10 Satker di 2 Provinsi (Aceh dan Sumatera Utara). Analisis kinerja instansi secara keseluruhan diperlukan untuk dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas, analisis akuntabilitas kinerja meliputi: a.

Uraian keterkaitan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan di dalam setiap program dan sasaran tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Review Renstra 2010-2014

b.

Kondisi pencapaian program dan sasaran sesuai dengan kebijakan dalam Renstra.

c.

Evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas kebijakan.

d.

Untuk mengetahui Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian di akhir tahun berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah di targetkan.

Penerapan akuntabilitas kinerja dan pelaporan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I pada tahun 2013 telah berjalan

baik sesuai dengan yang diharapkan karena

keseluruhan elemen sistem AKIP sudah diterapkan sehingga terjadi Peningkatkan perwujudan budaya akuntabilitas kinerja pada jajaran unit kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I guna mewujudkan good governance yang dicita-citakan.


3

2.

Pencapaian Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi pencapaian kelompok

indikator kinerja kegiatan dan sasaran unutk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dalam suatu program. Evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasikan kendala yang dijumpai dan hal-hal yang harus diantisipasi dalam rangka pencapaian misi dan sebagai umpan balik pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan jalan nasional dan pengelolaan jalan daerah, pencapaian kinerja kegiatan pada program penyelenggaraan jalan nasional, sebesar 100% dengan rincian pencapaian aoutput sebagai berikut : Pada dasarnya pencapaian kegiatan dari masing-masing output indikator kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan jalan nasional dan pengelolaan jalan daerah telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja (PK) TA.2013 (100% tercapai) Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Nasional dan Pengelolaan Jalan Daerah

Outcome Meningkatnya dukungan penyelenggaraan jalan nasional Output Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan Dan Jembatan Jumlah dokumen Penyiapan Bahan Usulan Program Tahunan dan 5 Tahunan Jumlah Bahan Jalan & Jembatan Jumlah Bahan dan Peralatan Jalan & Jembatan Jumlah Layanan Publik (PNBP) Jumlah Pemenuhan Unit Sarana dan Prasarana Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran Jumlah dokumen Pengumpulan Data Jalan dan Jembatan Jumlah dokumen DED dan pengawasan Jumlah dokumen Penyiapan Dokumen Lingkungan Jalan dan Jembatan Jumlah Pelaksanaan Pengujian/ Manajemen Mutu Meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan nasional Output Panjang jalan yg mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi

Target 100,00

%

Realisasi 100,00

%

%

100,00%

6

Dokumen

6

Dokumen

100,00%

1

Dokumen

1

Dokumen

100,00%

1

Ton

1

Ton

100,00%

1

Unit

1

Unit

100,00%

Bulan Layanan Unit

100,00%

Bulan

100,00%

12 1 12

Bulan Layanan Unit

12

Bulan

12

1

100,00%

2

Dokumen

2

Dokumen

100,00%

2

Dokumen

2

Dokumen

100,00%

4

Dokumen

4

Dokumen

100,00%

1

Dokumen

1

Dokumen

100,00%

93,50

6

%

Km


87,18

6

%

Km

100,00%

4

Panjang jembatan yg mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi Panjang jembatan yg mendapat penggantian Tingkat Penggunaan Jalan Nasional

1.280

M

1.280

M

100,00%

163

M

159

M

97,11%

7,61

Milyar Kendaraan Kilometer

7,61

Milyar Kendaraan Kilometer

Output

Meningkatnya Kapasitas Jalan Nasional

Panjang Jalan yg mendapat pemeliharaan rutin Panjang jembatan yg mendapat pemeliharaan rutin Outcome Panjang Peningkatan Struktur/pelebaran Jalan Output Panjang jalan yg mendapat pelebaran Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur Panjang Jalan Baru yang Dibangun Output Panjang jalan yg dibangun baru Panjang jembatan yang dibangun baru Panjang Fly Over/Underpass/ Terowongan yg dibangun Panjang jalan bebas hambatan yg dibangun

3.

3.599 38.747

Km M

3.572 38.726

Km

99,23%

M

99,95%

440

Km

370

Km

84,00%

248

Km

192

Km

77,36%

192

Km

178

Km

92,76%

9

Km

5

Km

55,29%

3,5 938,69

Km M

3,7 763,69

Km M

104,86% 81,36%

480,00

M

480,00

M

100,00%

Km

20,60%

5

Km

1

Kinerja Keuangan Pagu DIPA awal ABPN Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I adalah sebesar Rp.

2.999.811.771.000 di triwulan pertama TA.2013 terjadi penghematan APBN, sehingga DIPA APBN menjadi Rp. 2.901.195.506.000 (terjadi penghematan sebesar Rp. 98.616.266.000). Rendahnya penyerapan keuangan di akhir tahun 2013 disebabkan oleh adanya paket-paket yang putus kontrak di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Aceh, paket-paket yang mengalami perpanjangan kontrak ke TA.2014 di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I & II Prov. Sumut, dan paket-paket dengan dana rekomposisi yang gagal lelang sehingga dilanjutkan ke TA.2014 serta kegiatan pelaksanaan jalan bebas hambatan yang tidak dapat terserap karena masalah pembebasan lahan. Untuk Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Aceh tidak terserap Rp. 148.481.042.000, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Sumut tidak terserap Rp. 51.621.257.000 dan Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatab Medan Kualanamu tidak terserap sebesar Rp. 213.621.342.000.


5

Prov. Aceh Jan 1,34 -

Rencana Realisasi

Feb 4,21 1,70

Mar 9,32 11,91

Apr 15,72 15,03

Mei 25,08 27,17

Jun 36,86 34,33

Jul 51,12 46,21

Agu 61,94 48,65

Sep 71,79 54,09

Okt 81,18 64,49

Nov 92,78 71,11

Des 100,00 86,22

PROV. ACEH 100,00

100

92,78

90

81,18

86,22

80 71,79

70 60

27,17

30 15,72

20 9,32 4,21

1,34

MAR

34,33 25,08

15,03

11,91

1,70 FEB

JAN

54,09 48,65

46,21

36,86

40

0

64,49

51,12

50

10

71,11

61,94

APR

MEI

JUL

JUN

Rencana

AGU

SEP

OKT

NOV

DES

Realisasi

Prov. Sumut Jan 1,18 0,21

Rencana Realisasi

Feb 2,98 0,91

Mar 11,03 8,62

Apr 15,81 11,56

Mei 22,89 13,51

Jun 30,47 17,97

Jul 40,43 30,06

Agu 49,02 34,00

Sep 58,96 41,45

Okt 70,72 49,70

Nov 83,81 60,27

Des 100,00 82,60

PROV. SUMUT 100,00

100 90

83,81

80 70

58,96

60

49,70

40,43

40

41,45

30,47

30

22,89

20

0

60,27

49,02

50

10

82,60

70,72

30,06

15,81 11,03 1,18

0,21 JAN

2,98

8,62 0,91 FEB MAR

11,56 APR

34,00

17,97 13,51 MEI

JUL Rencana

JUN

AGU

SEP

OKT

NOV

DES

Realisasi


6

BBPJN I Jan Rencana Realisasi

Feb 3,45 1,21

1,24 0,13

Mar

Apr

10,39 9,86

15,78 12,87

Mei 23,71 18,65

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

Nov

Des

32,87 24,12

44,45 36,14

53,88 39,51

63,79 46,21

74,65 55,27

87,19 64,35

100,00 84,07

BBPJN I 100,00

100 87,19

90 80

70

63,79

60

55,27 44,45

40

32,87

30 15,78 10,39

36,14

1,24

3,45

0,13 JAN

9,86

1,21 FEB MAR

12,87 APR

24,12 18,65

MEI

JUL Rencana

4.

46,21 39,51

23,71

20

0

64,35

53,88

50

10

84,07

74,65

JUN

AGU

SEP

OKT

NOV

DES

Realisasi

Kendala yang Dihadapi Kendala yang dihadapi adalah kurang optimalnya realisasi rencana penyerapan keuangan

yang telah ditetapkan di awal tahun, hal ini disebabkan oleh kebijakan/peraturan yang berubah di pertengahan tahun anggaran, pengehematan APBN di triwulan pertama dan proses Revisi DIPA APBN yang memakan waktu cukup lama, sehingga berpengaruh terhadap penyerapan keuangan. Kendala kegiatan fisik yang sangat mempengaruhi kinerja BBPJN I adalah pada masalah pelaksanaan jalan bebas hambatan Medan – Kualanamu seperti kinerja kontraktor yang kurang optimal (manajemen internal, penatapan lokasi quarry yang terlambat, tenaga kerja yang yang kurang terampil), pembebasan lahan masih sebagian-sebagian, proses review desain yang cukup memakan waktu


7

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I (BBPJN-I) disusun berdasarkan atas capaian kinerja dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I yang merupakan salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, yang terbentuk berdasdarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2006 dan Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Berdasarkan Peraturan Pressiden R.I. Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa tugas Departemen Pekerjaan Umum adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

1.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I membawahi 2 provinsi meliputi Provinsi Aceh (4 Satker) dan Provinsi Sumatera Utara (6 Satker) dan didukung oleh unit-unit kerja yang berada di bawahnya.

a. Tugas dan Fungsi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan nasional, penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, penyediaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta penatausahaan organisasi balai besar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan program penanganan, pelaksanaan dan pengendalian perencanaan teknik jalan dan jembatan, persetujuan justifikasi/pertimbangan teknis; 2) Pelaksanaan audit keselamatan jalan; 3) Pelaksanaan unit layanan pengadaan; LAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

8

4) Pengendalian dan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan; 5) Pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal jalan; 6) Pengendalian dan pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan; 7) Pengendalian pelaksanaan dan pengawasan konstruksi jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan; 8) Pengendalian fungsi dan manfaat jalan nasional; 9) Pengandalian dan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional; 10) Pengendalian dan pelaksanaan administrasi teknik/kontrak; 11) Pelaksanaan pengamanan fisik dan sertifikasi hasil pengadaan tanah jalan nasional; 12) Pengendalian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan; 13) Penyediaan saran teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa; 14) Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu pada kegiatan balai besar pelaksanaan jalan nasional; 15) Pengadaan, pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan dan pelayanan bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta pengujian mutu konstruksi; 16) Penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi Barang Milik Negara sebagai Unit Akuntansi Wilayah; dan 17) Penatausahaan administrasi kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana kerja balai dan urusan rumah tangga serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2011 tanggal 14 November 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan Sendiri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kasatker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menyelenggarakan Tugas sebagai berikut : 1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan 2) Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website PU net. 3) Menetapkan Pejabat Pengadaan. 4) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 5) Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak. 6) Mengawasi Pelaksanaan Anggaran sesuai DIPA 7) Menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan . LAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

9

8) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejebat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat. 9) Mengawasi Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa dilampirkan dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy. 10) Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuk softcopy kepada Sekretaris Jenderal melalui PUSDATA dan dalam bentuk hardcopy kepada unit pengelola BMN di masing-masing Unit Kerja Eselon I. 11) Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan apabila diperlukan. 12) Melakukan seluruh tugas Satker terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan didalam DIPA. 13) Memimpin pelaksanaan seluruh rencanan kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan didalam DIPA. 14) Memberikan pengarahan dan petunjuk – petunjuk kepada pejabat intiSatker dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan. 15) Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satker Sesuai Kebutuhan, yang selanjutnya ditetapkan oleh Atasan Langsungnnya. 16) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat yang melakukan pengujian dan penandatanganan SPM. 17) Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak (dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen). 18) Dalam hal ini Kasatker tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Penandatanganan Surat Keputusan/surat Perintah Kerja/Kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen . 19) Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Penggunan Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan. 20) Menyusun usulan rencana kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya. Tanggung Jawab Kasatker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I sebagai berikut : 1) Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang tertuang an dalam DIPA LAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

10

2) Bertanggungjawab atas semua penerimaan/pemgeluaran anggaran Satker yang membebani APBN 3) Bertanggungjawab atas kebenaran material setiap Surat Keputusan/surat Perintah Kerja/kontrak yang ditandatanganinya serta akibat yang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut. (dalam merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen). 4) Bertanggungjawab terhadap realissasi keuangan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan. 5) Bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan Barang Milik/kekayaan Negara satker. 6) BertanggungJawab atas tertib penatausahaan anggaran serta tertib pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada Satker yang dipimpinnya sesuai peraturan yang berlaku. 7) BertanggungJawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan Langsung/Pelaksana Program.


11

b. Struktur Organisasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I merupakan Unit Organisasi Eselon IIB dengan Tipe B terdiri atas : 1) Unit Kerja Eselon II B

: 1 (satu) unit

2) Unit Kerja Eselon III B : 4 (empat) unit 3) Unit Kerja Eselon IV A : 9 (sembilan) unit Dengan rincian sebagai berikut : 1) Bagian Tata Usaha, dengan 3 (tiga) Sub Bagian; -

Sub. Bagian Kepegawaian

-

Sub. Bagian Keuangan dan Umum

-

Sub. Bagian Barang Milik Negara

2) Bidang Perencanaan, dengan 2 (dua) seksi; -

Seksi Program dan Data

-

Seksi Perencanaan Teknis dan Lingkungan

3) Bidang Pelaksanaan, dengan 2 (dua) seksi; -

Seksi Peningkatan Kapasitas

-

Seksi Preservasi

4) Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan, dengan 2 (dua) seksi; -

Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan

-

Seksi Pengujian dan Peralatan

5) Kelompok Jabatan Fungsional. Selain dari tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi tersebut. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I juga sebagai Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I dan atasan langsung dari Satuan Kerja : Provinsi Aceh : 1) Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Aceh 2) Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I (PJNW I) Provinsi Aceh 3) Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II (PJNW II) Provinsi Aceh 4) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD-TP) Provinsi Aceh


12

Provinsi Sumatera Utara : 1) Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Sumatera Utara 2) Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I (PJNW I) Provinsi Sumatera Utara 3) Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II (PJNW II) Provinsi Sumatera Utara 4) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan (SKPD-TP) Provinsi Sumatera Utara 5) Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan (PJN Metro) 6) Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Medan – Kuala Namu Struktur Koordinasi dengan SNVT dan SKPD-TP : BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL I

PROVINSI ACEH

PROVINSI SUMATERA UTARA

SNVT P2JN

SNVT P2JN

SNVT PJNW I SNVT PJNW I SNVT PJNW II SKPD - TP

SNVT PJNW II SKPD - TP SNVT METRO

BALAI I


13

Struktur Organisasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I : KEPALA BALAI

BAGIAN TATA USAHA

SUBBAG KEPEG.

BIDANG PERENCANAAN N

BIDANG PELAKSANAAN

SEKSI PROGRAM DAN DATA

SEKSI PENK. KAPASITAS

SEKSI PERENCANA AN TEKNIS DAN LINGKUNGAN

SEKSI PRESERVASI

KELOMPOK JABATAN LAKIP 2013 BALAI BESAR FUNGSIONAL PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

SUBBAG KEUANGAN & UMUM

SUBBAG BARANG MILIK NEGARA

BIDANG PENGENDALIAN SISTEM PELAKSANAAN, PENGUJIAN DAN PERALATAN

SEKSI PENGENDALIAN SISTEM PELAKSANAAN SEKSI PENGUJIAN DAN PERALATAN

14

c. SDM Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Pegawai Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I dibagi berdasarkan jumlah pegawai menurut golongan, jumlah pegawai menurut jabatan, jumlah pegawai menurut pendidikan, berdasa status kepegawaian seperti tabel di bawah ini: No 1. 2.

Status Pegawai PNS Non - PNS Total

Jumlah 830 243

I 31 32

Golongan II III 350 415 171 40

IV 34 0

Unit Kerja Eselon II B

: 1 (satu) orang PNS

Unit Kerja Eselon III B

: 4 (empat) orang PNS

Unit Kerja Eselon IV A

: 9 (sembilan) orang PNS

SD 16 13

SMP 15 24

Pendidikan SMA D1 D3 283 0 30 163 1 7

S1 276 38

S2 59 0

1.2 Kondisi dan Tantangan Pembangunan a. Kondisi dan Tantangan Pembangunan Dalam penyelenggaraan sektor jalan terutama dikaitkan dengan jalan nasional terdapat kondisi dan tantangan yang menjadi pokok-pokok pemikiran dan memerlukan adanya rencana tindak yang sistematis untuk penyelenggaraan jalan kedepan. Beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan dan menjadi tantangan masa depan penyelenggaraan.

1) Penguatan Konektivitas Nasional Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, maka visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai Negara maju pada tahun 2025, oleh karena itu Balai Besar Pelakasnaan Jalan Nasional I mempunyai tugas dalam memberi dukungan program MP3EI. Balai Besar Pelakanaan Jalan Nasional I memberi dukungan terhadap koridor ekonomi dalam hal ini pembangunan KEK Sei. Mangke yang membutuhkan akses jalan menuju kawasan industri dan akses jalan menuju Pelabuhan Kuala Tanjung Suksesnya pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tersebut sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah) maupun konektivitas ekonomi internasional Indonesia dengan pasar dunia. Dengan pertimbangan tersebut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia LAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

15

(MP3EI) menetapkan penguatan konektivitas nasional sebagai salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama). Konektivitas Nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat) elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Upaya ini perlu dilakukan agar dapat diwujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien, dan terpadu. Sebagaimana diketahui, konektivitas nasional Indonesia merupakan bagian dari konektivitas global. Oleh karena itu, perwujudan penguatan konektivitas nasional perlu mempertimbangkan keterhubungan Indonesia dengan dengan pusat-pusat perekonomian regional dan dunia (global) dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Hal ini sangat penting dilakukan guna memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan regional dan global/internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diintegrasikan beberapa komponen konektivitas yang saling berhubungan kedalam satu perencanaan terpadu. Beberapa komponen dimaksud merupakan pembentuk postur konektivitas secara nasional, yang meliputi: (a) Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS), (b) Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), (c) Pengembangan Wilayah (RPJMN dan RTRWN), dan (d) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Rencana dari masing-masing komponen tersebut telah selesai disusun, namun dilakukan secara terpisah. Oleh karena itu, Penguatan Konektivitas Nasional berupaya untuk mengintegrasikan keempat komponen tersebut. Berdasarkan tugas dan fungsi Balai yang mempunyai tugas utama melaksanakan perencanaan, pengadaan, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan nasional, penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan bahan dan perlatan jalan dan jembatan mempunyai tugas dalam tidak turun tangan mengenai permasalahan yang ada di lapangan dalam hal ini yang pekerjaan yang dilaksanakan Satker/PPK. Untuk menghadapi kondisi tersebut dan menjawab tantangan pembangunan perlu dilakukan kesepakatan kerja (kalendering kegiatan) sebagai evaluasi kinerja. Dalam rangka penguatan konektivitas nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, maka pembangunan jalan lintas sebagai urat nadi transportasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam jangka panjang. Jaringan jalan lintas pada dasarnya sudah termuat dalam PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(RTRWN)

yang dijabarkan dalam

Keputusan Ditjen. Bina Marga


No. 16

48/KPTS/Db/2011 tentang Jalan Lintas di Pulau Sumatera sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Pendekatan pengembangan jaringan jalan dalam rangka penentuan prioritas dilakukan dengan pendekatan lintas. Adapun jaringan jalan lintas utama di Indonesia yaitu Lintas Timur Sumatera, dengan di dukung Lintas Tengah, Lintas Barat, dan Lintas Penghubung. Untuk lintas utama Indonesia sudah tersambung semuanya, namun lintas lainnya masih terdapat missing link (Ruas Jalan Geumpang – Pameu) di Prov. Aceh dan dalam kondisi tidak mantap Kedepan, seluruh jalan lintas di Indonesia diharapkan tersambung dan dalam kondisi mantap.


17

2) Kondisi Jaringan Jalan Nasional BBPJN I Baik

Panjang (Km)

Km

1.803,35

Lintas Timur Lintas Tengah

Lintas

Sedang

R.Ringan

R.Berat

Mantap

%

Km

%

Km

%

Km

%

1.166,70

64,70

532,58

29,53

45,92

2,55

58,15

3,22

1.699,28

94,23

533,03

437,99

82,17

88,62

16,63

4,32

0,81

2,10

0,39

526,61

98,80

6,42

1,20

469,00

204,29

43,56

192,65

41,08

28,40

6,06

43,66

9,31

396,94

84,64

72,06

15,36

Lintas Barat

640,54

428,14

66,84

201,70

31,49

6,10

0,95

4,60

0,72

629,84

98,33

10,70

1,67

Penghubung Lintas

94,97

56,15

59,12

32,93

34,67

4,10

4,32

1,79

1,88

89,08

93,80

5,89

6,20

Non Lintas

65,81

40,13

60,98

16,68

25,35

3,00

4,56

6,00

9,12

56,81

86,32

9,00

13,68

2.249,63

584,76

25,99

1.249,00

55,52

207,89

9,24

207,98

9,25

1.833,76

81,51

415,87

18,49

Lintas Timur

564,55

243,87

43,20

307,18

54,41

12,60

2,23

0,90

0,16

551,05

97,61

13,50

2,39

Lintas Tengah

510,21

111,93

21,94

291,58

57,15

73,10

14,33

33,60

6,59

403,51

79,09

106,70

20,91

Lintas Barat

381,86

60,52

15,85

165,19

43,26

39,25

10,28

116,90

30,61

225,71

59,11

156,15

40,89

Penghubung Lintas

472,86

109,12

23,08

289,42

61,21

50,24

10,62

24,08

5,09

398,54

84,28

74,32

15,72

Non Lintas

320,15

59,32

18,53

195,63

61,11

32,70

10,21

32,50

10,15

254,95

79,63

65,20

20,37

4.052,98

1.751,46

43,21

1.781,58

43,96

253,81

6,26

266,13

6,57

3.533,04

87,17

519,94

12,83

Prov. Aceh

Prov. Sumut

BBPJN I

Km

T. Mantap %

Km 104,07

KEMANTAPAN JALAN BBPJN-I Mantap

Tidak Mantap

12,83%

87,17%

3)

Posisi Indonesia dalam Ranking Global dan Regional Dewasa ini terdapat kesadaran global bahwa kunci utama kemajuan suatu bangsa terletak pada tingkat daya saing (competitiveness level) dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Adapun konsep daya saing itu sendiri didefinisikan dan diukur dengan indeks daya saing global Gambar 2.2 tentang daya saing Indonesia yang bersumber dari Global Competitiveness Index (GCI) World Economic Forum, menggambarkan posisi Indonesia


18

% 5,77

didalam tingkat kompetisi di Infrastruktur, Indonesia masih terendah di ASEAN. Bahkan dari diagram ini terlihat bahwa Indonesia bahkan masih dibawah negara berkembang Asia.

Gambar 2.2 Posisi Indonesia dalam Infrastruktur berdasarkan GCI 2011 Sumber: World Economic Forum, 2011

4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

LPI Bea Cukai Infrastruktur

Harga Kompetitif Pelayanan Tracking Waktu

Gambar 2.3 Perbandingan LPI Beberapa Negara Sumber: World Bank, 2011

Pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol, walaupun sudah diterbitkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, akan tetapi sampai saat ini masih terdapat kendala dalam pembebasan lahan. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengakibatkan tidak tercapainya target pembangunan jalan bebas hambatan (jalan tol). Kemajuan dari pembangunan jalan tol tergolong lambat dan hanya sekitar 770 km yang sudah operasional terhitung dari awal jalan tol di operasikan semenjak tahun 1978 (Kepmen PU No. 92/KPTS/M/2011) sampai dengan akhir tahun 2011. Perlu adanya terobosan dalam percepatan penyelenggaraan jalan tol. Apabila dibandingkan pembangunan jalan tol atau expressway di Indonesia dengan lima negara ASEAN lainnya, seperti nampak pada Gambar 2.4 yang menggambarkan LAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

19

Backlog Experssway Development Indonesia masih diatas Vietnam, akan tetapi masih dibawah

Thailand,

Filiphina, Cina dan

Malaysia.

Gambar 2.4 Posisi Indonesia dalam Pengembangan Jalan Tol Sumber: World Bank, 2012 Biaya transportasi darat dibandingkan dengan empat negara lainnya seperti tampak pada Gambar 2.5, juga terlihat bahwa Indonesia memegang rekor biaya transportasi darat tertinggi di bandingkan empat negara lainnya.

Gambar 2.5 Perbandingan Biaya Transportasi Antar Pusat Ekonomi Sumber: World Bank, 2012 Tingginya biaya transportasi darat adalah karena masalah konektivitas masih ada beberapa link yang tidak mendukung konektivitas, baik karena missing link, ataupun non direct route. Hal ini ditunjukkan pada bukti bahwa untuk menempuh perjalanan sekitar 100 km, apabila empat negara lainnya hanya memerlukan 1.5 s/d 2 jam, Indonesia memerlukan waktu lebih dari dua jam. Apabila tingkat kecepatan rata-rata dibagi dalam 6 pulau besar, maka hasilnya adalah sebagai berikut: LAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

20

Gambar 2.6 Perbandingan Waktu Tempuh Antar Pulau Utama di Indonesia Sumber: World Bank, 2012

Gambar tersebut menunjukkan bahwa di Pulau Jawa waktu tempuh saat ini diperkirakan membutuhkan waktu 2.5 jam, di Pulau Sumatera sekitar 2.7 jam, sedangkan Kalimantan, Sulawesi, Bali-NTT dan Papua-Maluku sekitar > 3 jam.

5) Posisi Indonesia dalam Kerjasama Regional Sebagai bagian dari negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia menyadari pentingnya untuk berperan serta secara aktif dalam berbagai kerjasama di tingkat regional. Kondisi Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan yang stabil dan terus tumbuh secara ekonomi di tingkat internasional menjadikan kawasan ini merupakan salah satu tujuan investasi utama sekaligus motor pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, sebagai negara terbesar sekaligus bagian dari masyarakat Asia Tenggara Indonesia perlu untuk terus memberikan kontribusi sekaligus mengambil keuntungan dari berbagai proses kerjasama tingkat regional di Asia Tenggara. Sebagai bagian dari kerjasama ASEAN telah ditetapkan upaya untuk mewujudkan ASEAN Community pada tahun 2015 dengan 3 (tiga) pilar yaitu: (i) Komunitas PolitikKeamanan ASEAN; (ii) Komunitas Ekonomi ASEAN; dan (iii) Komunitas Sosial-Budaya ASEAN. Dalam konteks ini, konektivitas merupakan salah satu aspek terpenting dalam rangka mewujudkan visi dari Komunitas ASEAN tersebut. Dalam kerjasama ASEAN, di Indonesia terdapat jaringan Trans Asia dan ASEAN Highway. Jaringan Trans Asia di Indonesia terbentang mulai dari Pantai Timur Sumatera (AH-25), Pantai Utara Jawa hingga Pantai Selatan Pulau Bali (AH-2). Sedangkan ASEAN Highway, meliputi Jaringan Trans LAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

21

Asia ditambahkan lintas sebagian Lintas Selatan Pulau Kalimantan (AH-150), sebagian Lintas Tengah Sumatera (AH-151), dan sebagian Lintas Tengah Jawa (AH-152).

` Gambar 2.7 Jaringan Jalan Trans Asia-ASEAN Highway di Indonesia Sumber: Ditjen. Bina Marga, 2012

Jaringan Trans Asia dan ASEAN Highway adalah jalan nasional dengan tahapan pengembangannya dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah penyelesaian konfigurasi jaringan dan perancangan rute jalan nasional yang disepakati menjadi bagian dari sistem jaringan Trans Asia dan ASEAN Highway. Tahap Kedua adalah pemasangan marka jalan sesuai dengan standar yang disepakati dan Pelintasan Batas yang telah disepakati sudah dapat beroperasi dan semua missing links dapat terhubungkan dan semua jalan yang merupakan bagian dari rute ASEAN Highway telah sesuai dengan jalan Kelas III menurut standar ASEAN Highway. Sedangkan tahap ketiga adalah peningkatan semua jalan yang termasuk dalam rute ASEAN Highway menjadi sesuai jalan Kelas I untuk lalu lintas tinggi dan Kelas II untuk jalan dengan lalulintas rendah yang diharapkan dapat dicapai pada 2020. Disamping kerjasama pada tingkat ASEAN, kerjasama pada skala yang lebih sempit yang tidak kalah pentingnya bagi Indonesia adalah antara Indonesia, Malaysia dan Thailand yang dikenal sebagai Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dan BruneiIndonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Kerjasama ini, ditinjau dari perspektif transportasi, pada dasarnya berupaya untuk meningkatkan LAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

22

konektivitas antar negara-negara yang menjadi anggotanya khususnya terkait dengan infrastruktur jalan. Hal ini diwujudkan dengan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek pengembangan jalan pada wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari koridor yang dikembangkan. Terkait dengan kerjasama IMT-GT, kontribusi Ditjen Bina Marga terutama adalah pada pengembangan dan pengelolaan koridor penting yaitu Jalan Lintas Timur Sumatera (Jalintim). Dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan program IMT-GT sampai dengan tahun 2016 maka terdapat beberapa proyek penting di lingkungan Ditjen. Bina Marga yang perlu mendapatkan perhatian di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I yaitu Peningkatan jalan dan pelebaran koridor Banda Aceh – Sigli – Lhokseumawe – Langsa – Binjai – Medan sepanjang 450 km. Penjelasan grafis mengenai proyek-proyek IMT-GT tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.8 Proyek Ditjen Bina Marga dalam Mendukung IMT-GT sampai dengan 2016 Sumber: Based on Results of NCM & IMT-GT SCM & Consultations with Bappenas as of 5 July 2010) dalam IMT-GT update 2011 6) Preservasi Jalan Preservasi jalan merupakan hal penting dalam penyelenggaran jalan untuk menjaga kondisi jalan dalam keadaan mantap. Berdasarkan analisa yang dikemukakan oleh studi dari Ditjen. Bina Marga dari total 1.243 kontrak preservasi diperoleh data-data berikut:


23

a) pemaketan kontrak terbilang dalam jumlah/besaran yang kecil, dan lebih dari separuh kontrak pemeliharaan rutin anggarannya < US$. 100,000 b) mayoritas paket kontrak untuk pemeliharaan berkala anggarannya < US$. 500,000 c) dengan biaya US$. 4.455,- untuk pemeliharaan rutin dan US$. 159,920/km sampai dengan US$. 100,000/km untuk pemeliharaan berkala tergolong mahal dibandingkan dengan rata-rata pembiayaan rutin dan berkala internasional, empiris internasional menunjukkan bahwa unit cost untuk pemeliharaan rutin adalah antara US$. 2,000 s/d US$. 5,000 dan antara US$. 70,000 s/d US$. 100,000 untuk pemeliharaan berkala. Dalam penyelenggaraan pemeliharaan rutin, masih banyak mempergunakan swakelola, yang mengakibatkan besaran jumlah pekerja yang sistem pembiayaannya dilakukan bulanan tanpa dihubungkan dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Hal ini tentu saja masih merupakan pemborosan dan perlu diperbaiki dengan mempergunakan penanganan jalan berdasarkan kinerja atau biasa dikenal dengan istilah Performance-Based Contract (PBC) yang saat ini baru akan dilakukan di TA.2014 pada ruas jalan Mebidangro yang ditangani oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan.

7) Penyelenggaraan Jalan Tol Penyelengaraan jalan tol masih merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara seksama, pasti dan paling penting adalah keberanian untuk mengimplementasikan aturan yang sudah ada. Gambar 2.4 menunjukkan bahwa pembangunan jalan tol masih terbelakang dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Apabila di masa lalu, tidak terakomodasinya “Exit Clause” yaitu karena pemegang konsesi tidak memenuhi kewajibannya, maka pada masa reformasi ini pun – setelah UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan terbit, diikuti dengan PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol – masih terdapat kendala yang perlu ditengarai oleh pemerintah. Kesulitan dalam pengadaan lahan, walaupun saat ini sudah ada keputusan tentang pembebasan lahan baru, penegakkan hukum terhadap pembebasan lahan masih perlu pembuktian pada program-program pembebasan lahan jalan tol.

a) Sumber Daya Manusia Penilaian World Bank 2012 menyatakan bahwa dalam jumlah pegawai, dibandingkan dengan panjang jalan masih sangat besar dibandingkan rata-rata internasional tercatat sekitar 11.2 orang/per km, dan dibandingkan standar internasional LAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

24

sekitar 2 orang/100km. Pada tahun 2011, dilakukan tes kemampuan kepada para Kepala Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada aspek pengendalian proyek dan kontrak di sepuluh Balai Penyelenggaraan Jalan Nasional. Hasil tes tersebut mengecewakan karena hanya sedikit dari jumlah Kepala Satker dan PPK tersebut mendapatkan angka lulus. Oleh karena itu, untuk itu dalam jangka pendek, diperlukan adanya pelatihan dalam jangka pendek untuk mengembalikan atau meningkatkan daya pengelolaan proyek dari mereka yang terkait langsung dengan proyek. Tingkat kemampuan Satker/PPK yang rendah akan mengakibatkan kualitas pekerjaan yang menurun, dan walaupun belum mendapatkan bukti autentik, kualitas stakeholder di konstruksi industri juga perlu ditingkatkan. b) Penggunaan Asphalt Buton dan Peralatan dalam Penyelenggaraan Jalan Optimalisasi penggunaan asphalt buton untuk penyelenggaraan jalan masih belum mendapat perhatian secara seksama, studi tentang asphalt buton yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) masih belum dioptimalisasi dalam penggunaannya, masih banyak kendala yang perlu di atasi, akan tetapi diperlukan adanya kemauan politik untuk menomorsatukan asphalt buton, dan menggunakannya baik dalam skala pilot proyek provinsi ataupun dalam skala regional. Peralatan untuk penyelenggaraan jalan juga memerlukan perhatian, penambahan dana untuk penyelenggaraan jalan ternyata masih tidak selaras dengan keberadaan peralatan terutama di daerah Indonesia bagian timur. Dengan peralatan yang minim, akan mengakibatkan kualitas pekerjaan menjadi menurun. c) Keselamatan Jalan Tingginya angka kecelakaan merupakan salah satu isu kebijakan yang cukup strategis dalam penyelenggaraan jalan. Pada saat ini diperkirakan tidak kurang dari 36.000 fatalitas terjadi setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas yang mana merupakan jumlah yang cukup tinggi disamping menggambarkan kematian rakyat secara sia-sia. Disadari bahwa hal ini terkait erat dengan kualitas prasarana jalan disamping berbagai faktor lain seperti perilaku berkendara yang buruk, kurangnya rambu-rambu lalu lintas, faktor cuaca, dan lainnya. Keselamatan jalan tidak hanya merupakan tanggung jawab dari Ditjen. Bina Marga, namun juga Kementerian Perhubungan, Kepolisian dan Pemerintah Daerah.


25

d) Pengarus Utamaan Gender (PUG) Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN dan Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN, yang diperasionalkan melalui Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, bahwa seluruh kementerian/ lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diamanatkan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Instruksi Presidean tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga. Oleh karena itu, PUG ini telah menjadi komitmen Kementerian Pekerjaan Umum yang akan diterapkan dalam setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta implementasinya melalui program dan kegiatan. Adapun tolak ukur gender dilihat dari sisi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Upaya menuju pembangunan infrastruktur ke-PU-an yang ideal dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yakni dari produk-produk yang dihasilkan, proses penyelenggaraan pembangunan ke-PU-an dan permukiman, serta kebijakan/NSPK di lingkungan Kementerian PU sebagai inputnya. Oleh karena itu, Kementerian PU ke depan harus lebih meningkatkan PUG tersebut.

b. Kondisi dan Tantangan Pembangunan Tahun 2013 Secara umum, lingkungan strategis yang akan berpengaruh terhadap program pembangunan bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan adalah pengurangan tingkat kemiskinan, pemerataan pembangunan antar wilayah, peningkatan ketahanan pangan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional, serta peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pembangunan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 631/KPTS/M/2009, maka panjang jalan nasional Provinsi Aceh adalah sepanjang 1803,36 Km yang terdiri dari Lintas Timur sepanjang 533,03 Km, Lintas Tengah sepanjang 469,00 Km, Lintas Barat sepanjang 640,54 Km, Lintas Penghubung sepanjang 94,97 Km dan Non Lintas sepanjang 65,81 Km. Panjang jalan nasional Provinsi Sumatera Utara adalah sepanjang 2249,64 Km yang terdiri dari Lintas Timur


26

sepanjang 564,55 Km, Lintas Tengah sepanjang 510,21 Km, Lintas Barat sepanjang 381,86 Km, Lintas Penghubung sepanjang 472,86 Km dan Non Lintas sepanjang 320,15 Km. Disamping dipengaruhi oleh lingkungan strategis seperti tersebut di atas, pembangunan di bidang jalan dan jembatan juga dihadapkan dengan berbagai tantangan yang dapat digambarkan secara umum dengan kondisi jalan Nasional di akhir tahun 2013 adalah Provinsi Aceh panjang jalan 1803,36 KM kondisi mantap 94,23% (Kondisi Baik 64,70%, Kondisi Sedang 29,53%) tidak mantap 5,77% (Kondisi Rusak Ringan 2,55%, Kondisi Rusak Berat 3,22%) dan Provinsi Sumatera Utara panjang jalan 2249,64 KM mantap 81,51% (Kondisi Baik 25,99%, Kondisi Sedang 55,52%) tidak mantap 18,49% (Kondisi Rusak Ringan 9,24%, Kondisi Rusak Berat 9,25%). Secara keseluruhan kondisi jalan nasional di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I kondisi mantap 87,17% (Kondisi Baik 43,21%, Kondisi Sedang 43,96%) tidak mantap 12,83% (Kondisi Rusak Ringan 6,26%, Kondisi Rusak Berat 6,57%). Dari data tersebut untuk mencapai target kemantapan sesuai Renstra merupakan tantangan yang cukup besar, dimana dana yang dianggarkan setiap tahunnya lebih rendah dari yang sudah di targetkan Renstra, selain itu juga diakibatkan oleh penghematan APBN. Tantangan lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan jalan nasional meliputi : 1) Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan prasarana jalan dibanding dengan kebutuhan yang ada. sehingga diperlukan upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan dana yang ada. 2) Upaya peningkatan kinerja penyelenggara jalan baik di tingkat pusat balai dan dinas PU/ Bina Marga/SKPD sehingga terjalin hubungan yang harmonis dalam upaya penyelenggaraan jalan baik dalam keterpaduan seluruh program, perencanaan teknis, pelaksanaan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan. 3) Kurangnya tenaga teknis Di tahun anggaran 2013 ini Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I melaksanakan kegiatan :

1.3 Rencana Strategis a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Visi Direktorat Jenderal Bina Marga yaitu: “Terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial" dengan misi sebagai berikut:


27

1) Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas, dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional. 2) Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar-perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistic tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional. 3) Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas, dan keselamatan memadai. Guna merealisasikan visi dan misi Direktorat Jenderal Bina Marga yaitu dengan menetapkan gabungan sasaran strategis dan sasaran rinci yang masing-masing sasaran dikaitkan dengan tujuan dan selanjutnya di jabarkan dalam sub sasaran, yaitu sebagai berikut : Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Direktorat jenderal Bina Marga yang akan dicapai meliputi : Meningkatnya Kualitas layanan jalan Nasional dan Pengelolaan jalan Daerah Adapun tujuan Direktorat jenderal Bina Marga yang akan dicapai adalah Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur Pekerjaan Umum dan pengelolaan Sumber Daya Air uontuok meningkatkan daya saing melaluyoi pertumbuhan nasional, ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi.

b. Kebijakan, Program dan Kegiatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Untuk dapat merealisasikan visi, misi dan tujuan telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I mendukung tercapainya Renstra DJBM menetapkan kebijakan, program dan sasaran kegiatan yang akan ditempuh, sebagaimana dalam Renstra Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I tahun 2010-2014 (lihat dalam Lampiran I) 1) Kebijakan yang diambil dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah: “Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi peningkatan kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesbilitas wilayah.” 2) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I untuk mencapai sasaran adalah: a) Pengumpulan data jalan dan jembatan b) DED dan pengawasan c) Penyiapan dokumen lingkungan jalan dan jembatan d) Pengujian/manajemen mutu LAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

28

e) Pemeliharaan rutin jalan f) Pemeliharaan rutin jembatan g) Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan h) Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan i) Penggantian jembatan j) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan k) Penyiapan bahan usulan program tahunan dan 5 tahunan l) Bahan jalan dan jembatan m) Bahan dan peralatan jalan dan jemabatan n) Pemenuhan unit prasarana dan sarana perkantoran o) Layanan publik p) Layanan perkantoran q) Pelebaran jalan r) Rekonstruksi/peningkatan struktur s) Pembangunan jalan baru t) Pembangunan jembatan baru u) Pembangunan fly over v) Pembangunan jalan bebas hambatan Sasaran kegiatan tersebut di atas didukung oleh program di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I yaitu: 1) Meningkatnya kualitas layanan jalan nasional dan pengelolaan jalan daerah 2) Meningkatnya kapasitas jalan nasional


29

1.4 Sistematika Penyusunan LAKIP Uraian penyusunan penyusunan LAKIP secara garis besar diuraikan sebagai berikut : 1. Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh LAKIP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I. 2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, tugas dan fungsi organisasi dan kondisi SDM Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I. 3. Bab II Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, pada bab ini berisi penetapan kinerja tahununan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I beserta Penetapan Kinerja. 4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I pada tahun 2013 5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari LAKIP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan. 6. Lampiran.


30

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Yang ingin dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan 2013 merupakan jabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Rencana Kinerja tersebut dituangkan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan yang memuat sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dan satuannya serta rencana tingkat capaian atau target yang akan dapat dicapai pada akhir tahun 2013 Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program tahun 2013, dilaksanakan dengan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I – DJBM Tahun 2013 Lampiran 3 Formulir RKT. Untuk menentukan target yang akan dicapai dari masing-masing kegiatan dari sasaran yang ingin dicapai, yang ditentukan dengan suatu indikator kinerja tertentu dari kelompok indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome. Yang dapat dilihat pada tabel Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I, Direktorat Jenderal Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Formulir RKT. Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Nasional dan Pengelolaan Jalan Daerah

Indikator Kinerja Outcome Meningkatnya dukungan penyelenggaraan jalan nasional Output Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan Dan Jembatan Jumlah dokumen Penyiapan Bahan Usulan Program Tahunan dan 5 Tahunan Jumlah Bahan Jalan & Jembatan Jumlah Bahan dan Peralatan Jalan & Jembatan Jumlah Layanan Publik (PNBP) Jumlah pemenuhan unit Prasarana & Sarana Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran


Target 100,00 %

1 Dok 1 Dok 1 1 12 1

Ton Unit Bln Unit

12 Bln 31

Jumlah dokumen pengumpulan data jalan dan jembatan Jumlah dokumen DED dan pengawasan Jumlah dokumen Penyiapan Dokumen Lingkungan Jalan dan Jembatan Jumlah Pelaksanaan Pengujian/ Manajemen Mutu Outcome Meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan nasional Output Panjang jalan yg mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi Panjang jembatan yg mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi Panjang jembatan yg mendapat penggantian Outcome Tingkat Penggunaan Jalan Nasional


Output Panjang Jalan yg mendapat pemeliharaan rutin Panjang jembatan yg mendapat pemeliharaan rutin Outcome Panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan Output Panjang jalan yg mendapat pelebaran Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur Outcome Panjang jalan baru yang dibangun Output Panjang jalan yg dibangun baru Panjang jembatan yang dibangun baru Panjang Fly Over/Underpass/ Terowongan yg dibangun Panjang jalan bebas hambatan yg dibangun

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 93,50 %

80 Km 15.531 M 462 M 7,61 Milyar Kenda raan Km 3.372 Km 8.052 M

674 Km 665 Km 9 Km

3 Km 0 Km 159 M 0 M 3 Km

2.2 Perjanjian Kinerja Uraian kegiatan dalam mendukung tercapainya kinerja tahunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I, serta untuk mengetahui rencana tingkat capaian kegiatan yang dilaksanakan, dapat dilihat dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Tahun 2013 Lampiran 2 Formulir PK.


32

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Nasional dan Pengelolaan Jalan Daerah


Indikator Kinerja Outcome Meningkatnya dukungan penyelenggaraan jalan nasional Output Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan Dan Jembatan Jumlah dokumen Penyiapan Bahan Usulan Program Tahunan dan 5 Tahunan Jumlah Bahan Jalan & Jembatan Jumlah Bahan dan Peralatan Jalan & Jembatan Jumlah Layanan Publik (PNBP) Jumlah pemenuhan unit Prasarana & Sarana Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran Jumlah dokumen pengumpulan data jalan dan jembatan Jumlah dokumen DED dan pengawasan Jumlah dokumen Penyiapan Dokumen Lingkungan Jalan dan Jembatan Jumlah Pelaksanaan Pengujian/ Manajemen Mutu Outcome Meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan nasional Output Panjang jalan yg mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi Panjang jembatan yg mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi Panjang jembatan yg mendapat penggantian Outcome Tingkat Penggunaan Jalan Nasional

Output Panjang Jalan yg mendapat pemeliharaan rutin Panjang jembatan yg mendapat pemeliharaan rutin Outcome Panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan Output Panjang jalan yg mendapat pelebaran


Target 100,00 %

6 Dok 1 Dok 1 1 12 1

Ton Unit Bln Unit

12 Bln 2 Dok 2 Dok 4 Dok 1 Dok 93,50 %

6 Km 1.280 M 163 M 7,61 Milyar Kenda raan Km 3.599 Km 38.747 M

440 Km 248 Km 33

Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur Outcome Panjang jalan baru yang dibangun Output Panjang jalan yg dibangun baru Panjang jembatan yang dibangun baru Panjang Fly Over/Underpass/ Terowongan yg dibangun Panjang jalan bebas hambatan yg dibangun


192 Km

9 Km 3,5 Km 938,69 M 480,00 M 5,0 Km

34

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Evaluasi dan Analisis Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem

akuntabilitas

kinerja

merupakan

tatanan,

instrumen

dan

metode

pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan perencanaan statejik, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Sistem tersebut membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pembangunan dan pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan demikian, maka akuntabilitas kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I tahun 2013 merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari Penetapan Kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I tahun 2013 yang diturunkan dari rencana kinerja tahunan rencana Stategis ( Renstra ) Direktorat jenderal Bina Marga tahun 2010-2014. Rangkaian proses perencanaan strategis tahun 2013-2014, perencanaan kinerja tahun 2013, serta keseluruhan proses pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sebagai suatu sistem akuntabilitas kinerja, dapat dilihat pada gambar 3.1. PERENCANAAN STRATEGIS (Jangka Menengah/5tahun)

PERENCANAAN KINERJA (Tahunan)

PENGUKURAN KINERJA

EVALUASI KINERJA

LAKIP

PELAPORAN KINERJA

Gambar 3.1 Proses Pengukuran dan Pelaporan Kinerja LAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

35

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, siklus kinerja dimulai dari perencanaan strategis, meliputi proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, seta rencana strategis Direkorat Jenderal Bina Marga Tahun 2010-2014, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja setelah ditetapkannya DIPA. Pada akhir tahun anggaran dilaksanakan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dimuat dalam penetapan kinerja. Sesuai dengan pedoman Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/I/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa akuntabilitas kinerja ini disajikan dalam uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dari hasil pelaksanaan penetapan kinerja tahun 2013, serta langkah-langkah antisipatif yang memerlukan perhatian pada tahun mendatang. Dalam Penetapan Kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I untuk mencapai visi dan misi dalam Renstra maka ditetapkan 2 (dua) sasran yang hasrus dilaksanakan.Sasaran tersebut didukung satu kegiatan yang memiliki indikator kinerja. Pencapaian kinerja yang merupakan indikator kinerja outcome yaitu capaian sasaran dan output yaitu capaian kinerja kegiatan. Kedua indikator kinerja inilah yang digunakan sebagai dasar pengukuran capaian kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang jalan dan jembatan. Sasaran dan kegiatan dalam Renstra Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I yang diemban Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I dapat dilihat dalam Tabel 3.1 di bawah ini. Tabel 3.1 Sasaran dan Kegiatan dalam RKT Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nsaional I Sasaran Strategis

Kegiatan

Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Nasional dan Pengelolaan Jalan Daerah

Outcome Tingkat Kemantapan Jalan Output Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan Dan Jembatan Jumlah dokumen Penyiapan Bahan Usulan Program Tahunan dan 5 Tahunan Jumlah Bahan Jalan & Jembatan Jumlah Bahan dan Peralatan Jalan & Jembatan Jumlah Layanan Publik (PNBP)

Program Renstra

Penyelenggaraan Jalan


Output Outcome Tingkat Kemantapan Jalan Output Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan Dan Jembatan Jumlah dokumen Penyiapan Bahan Usulan Program Tahunan dan 5 Tahunan Jumlah Bahan Jalan & Jembatan Jumlah Bahan dan Peralatan Jalan & Jembatan Jumlah Layanan Publik (PNBP)

36


Jumlah pemenuhan unit Prasarana & Sarana Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran (BLU) Jumlah dokumen pengumpulan data jalan dan jembatan Jumlah dokumen DED dan pengawasan Jumlah dokumen Penyiapan Dokumen Lingkungan Jalan dan Jembatan Jumlah Pelaksanaan Pengujian/ Manajemen Mutu Outcome Meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan nasional Output Panjang jalan yg mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi Panjang jembatan yg mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi Panjang jembatan yg mendapat penggantian Outcome Tingkat Penggunaan Jalan Nasional Output Panjang Jalan yg mendapat pemeliharaan rutin Panjang jembatan yg mendapat pemeliharaan rutin Outcome Panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan Output Panjang jalan yg mendapat pelebaran Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur Outcome Panjang jalan baru yang dibangun Output Panjang jalan yg dibangun baru Panjang jembatan yang dibangun baru Panjang Fly Over/Underpass/ Terowongan yg dibangun Panjang jalan bebas hambatan yg dibangun


Jumlah pemenuhan unit Prasarana & Sarana Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran (BLU) Jumlah dokumen pengumpulan data jalan dan jembatan Jumlah dokumen DED dan pengawasan Jumlah dokumen Penyiapan Dokumen Lingkungan Jalan dan Jembatan Jumlah Pelaksanaan Pengujian/ Manajemen Mutu Outcome Meningkatnya kondisi jalan mantap Panjang jalan yg mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi Panjang jembatan yg mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi Panjang jembatan yg mendapat penggantian Outcome Tingkat Penggunaan Jalan Nasional Output Panjang Jalan yg mendapat pemeliharaan rutin Panjang jembatan yg mendapat pemeliharaan rutin Outcome Panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan Output Panjang jalan yg mendapat pelebaran Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur Outcome Panjang jalan baru yang dibangun Output Panjang jalan yg dibangun baru Panjang jembatan yang dibangun baru Panjang Fly Over/Underpass/ Terowongan yg dibangun Panjang jalan bebas hambatan yg dibangun

37

Hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja sasaran-sasaran tersebut dapat dilihat dalam lampiran Pengukuran Kinerja dan tabel Pengukuran kinerja kegiatan fisik dan non fisik berupa kinerja output dilakukan terhadap capaian kinerja output. Tingkat capaian kinerja output dilakukan dangan membandingkan realisasi tingkt capaian terhadap target. Tingkat capaian kinerja output adalah dari berbagai indikator kinerja output (Jumlah dokumen pengumpulan data jalan dan jembatan, Jumlah dokumen DED dan pengawasan, Jumlah dokumen

penyiapan dokumen lingkungan jalan dan jembatan, Jumlah pelaksanaan

pengujian/manajemen mutu, Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin, Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi, Panjang jembatan yang mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi, Panjang jembatan yang mendapat penggantian, Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan, Jumlah dokumen penyiapan bahan usulan program tahunan dan 5 tahunan, Jumlah bahan jalan dan jembatan, Jumlah bahan dan peralatan jalan dan jembatan, Jumlah layanan publik (PNBP), Jumlah layanan perkantoran (BLU),

Panjang

jalan

yang

mendapat

pelebaran,

Panjang

jalan

yang

mendapat

rekonstruksi/peningkatan struktur, Panjang jalan yang dibangun baru, Panjang jembatan yang dibangun baru, Panjang fly over/underpass/terowongan yang dibangun, Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun terhadap target 100%. Tujuan pemeliharaan jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Bertitik tolak dari kondisi mantap tersebut, pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara terus-menerus/rutin dan berkesinambungan khususnya pada jenis konstruksi jalan yang menggunakan sistem perkerasan lentur (flexible pavement). Pemeliharaan jalan tidak hanya pada perkerasannya saja, namun mencakup pula pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dan fasilitas beserta sarana-sarana pendukungnya. Suatu perkerasan jalan sekuat apapun tanpa didukung oleh fasilitas drainase akan dengan mudah menurun kekuatannya sebagai akibat dari melemahnya kepadatan lapisan pondasi dan terurainya butiran agregat dari bahan pengikatnya. Pemeliharaan saluran tepi di kiri-kanan badan jalan menjadi penting dan air harus senantiasa mengalir dengan lancar karena genangan air hujan akan melemahkan struktur perkerasan secara menyeluruh. Sedangkan retak rambut pada lapisan permukaan suatu perkerasan bila tidak segera ditutup akan semakin membesar dan dimasuki air hujan yang berdampak terurainya ikatan antara butiran agregat dari LAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

38

bahan pengikatnya, dan menjadi kerusakan yang lebih besar. Kondisi ini akan semakin cepat bertambah parah lagi bila beban lalulintasnya padat dan berat. Penanganan pemeliharaan jalan dapat dilakukan secara rutin maupun berkala. Pemeliharaan jalan secara rutin dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun dan dilakukan sesegera mungkin ketika kerusakan yang terjadi belum meluas. Perawatan dan perbaikan dilakukan pada tahap kerusakan masih ringan dan setempat. Hal ini dilakukan sehubungan dengan biaya perbaikannya yang relatif rendah dan cara memperbaikinyapun relatif mudah/ringan. Pemeliharaan jalan secara berkala dilakukan secara berkala dengan melakukan pula peremajaan terhadap bahan perkerasan maupun bahan lainnya. Selain itupun, dilakukan perataan kembali terhadap permukaan jalan. Baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala, tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan struktur. Sehubungan dengan hal tersebut, pengendalian dan pengawasan pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara rutin maupun berkala agar kerusakan jalan beserta bangunan pelengkap dan fasilitas pendukungnya sejak dini dapat diditeksi jenis dan volume serta cara penanganan yang harus dilakukan segera. Selain itupun perlu diketahui lokasi kerusakannya, khususnya pada lokasi tertentu yang selalu terjadi kerusakan berulang. Pengendalian dan pengawasan pekerjaan pemeliharaan jalan menjadi penting dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pengembangan jaringan jalan yang telah mantap guna melayani lalulintas transportasi darat dan daerah-daerah yang berkembang. Pengukuran kinerja kegiatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I yang merupakan capaian indikator output dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Output Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan Dan Jembatan Jumlah dokumen Penyiapan Bahan Usulan Program Tahunan dan 5 Tahunan Jumlah Bahan Jalan & Jembatan Jumlah Bahan dan Peralatan Jalan & Jembatan

Target 100,00

%

Realisasi 100,00

Persentase

%

100,00%

6

Dok

6

Dok

100,00%

1

Dok

1

Dok

100,00%

1

Ton

1

Ton

100,00%

1

Unit

1

Unit

100,00%


Ket

Capaian

39

Jumlah Layanan Publik (PNBP) Jumlah pemenuhan unit Prasarana & Sarana Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran (BLU) Jumlah dokumen pengumpulan data jalan dan jembatan Jumlah dokumen DED dan pengawasan Jumlah dokumen Penyiapan Dokumen Lingkungan Jalan dan Jembatan Jumlah Pelaksanaan Pengujian/ Manajemen Mutu Outcome Meningkatnya kondisi mantap jaringan jakan nasional Output Panjang jalan yg mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi Panjang jembatan yg mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi Panjang jembatan yg mendapat penggantian Outcome Tingkat Penggunaan Jalan Nasional


Output Panjang Jalan yg mendapat pemeliharaan rutin Panjang jembatan yg mendapat pemeliharaan rutin Outcome Panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan Output Panjang jalan yg mendapat pelebaran Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur Outcome Panjang jalan baru yang dibangun Output Panjang jalan yg dibangun baru Panjang jembatan yang dibangun baru Panjang Fly Over/Underpass/ Terowongan yg dibangun Panjang jalan bebas hambatan yg dibangun

12

Bln

12

Bln

100,00%

1

Unit

1

Unit

100,00%

12

Bln

12

Bln

100,00%

2

Dok

2

Dok

100,00%

2

Dok

2

Dok

100,00%

4

Dok

4

Dok

100,00%

1

Dok

1

Dok

100,00%

%

93,29%

Km

100,00%

93,50

6

%

Km

87,17

6

1.280

M

1.280

M

100,00%

163

M

159

M

97,11%

7,61

Milyar Kendar aan Km

7,36

Milyar Kenda raan Km

3.599 38.747

Km M

3.572 38.726

Km

99,23%

M

99,95%

440

Km

370

Km

83,61%

248

Km

192

Km

77,36%

192

Km

178

Km

91,72%

9

Km

5

Km

55,29%

3,5 938,69

Km M

3,7 763,69

Km M

104,86% 81,36%

480,00

M

480,00

M

100,00%

Km

20,60%

5,0

Km

1

Pada kebijakan pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi peningkatan kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah, pencapaian kinerja kegiatan LAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

40

pada program penyelenggaraan jalan nasional, sebesar 100% dengan ilustrasi sasaran sebagai berikut : 1. Dalam pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas layanan jalan nasional dan pengelolaan jalan daerah”, pencapaian kinerja kegiatan fisik jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan, pemrogrman dan pembiayanaan penyelenggaraan jalan dapat diuraikan sebagai berikut : a. Penyiapan dokumen lingkungan jalan dan jembatan, dengan pencapaian kinerja sebesar 100% yaitu tersusunya sebanyak 4 dokumen dari 4 dokumen yang ditargetkan dengan realisasi penyerapan keuangan sebesar 90,00%. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.05 tahun 2012 yang menyatakan setiap kegiatan perbaikan jalan yang tidak mengadakan pembebasan lahan lebih dari 40 ha tidak diwajibkan melaksanakan AMDAL maka dilakukan Kajian Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Agar setiap dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan peningkatan dan pelebaran ruas jalan dapat dikelola dan dipantau dengan sebaik-baiknya maka dilakukanlah penyiapan dokumen lingkungan jalan dan jembatan.

b. Pelakasanaan pengujian/manajemen mutu, dengan pencapaian kinerja sebesar 100% yaitu tersusunya sebanyak 1 dokumen dari 1 dokumen yang ditargetkan, dengan uraian sistem manajemen mutu, penyelenggaraan laboratorium dan sistem manajemen peralatan dengan realisasi penyerapan keuangan sebesar 89,65%.

c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan, dengan pencapaian kinerja sebesar 100% yaitu tersusunya sebanyak 1 dokumen dari 1dokumen yang ditargetkan, dengan uraian kegiatan penatausahaan keuangan dan umum, penatausahaan kepegawan, leger jalan, sistem informasi publik, inventarisasi aset Negara, pengawasan pekerjaan JUCA IP-545, KMP, evaluasi pelaksanaan fisik dan pelaporan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, kegiatan UPCA dan kegiatan pracetak dengan realisasi penyerapan keuangan sebesar 36,86%. Rendahnya penyerapan keuangan ini diakibatkan tidak terserapnya kegiatan pengawasan pekerjaan JICA IP-545 sebsesar Rp. 14.497.759.000 (hanya terserap Rp. 4.283.241.000 dari Rp. 18.781.000.000)


41

d. Penyiapan bahan usulan program dan 5 tahunan, dengan pencapaian kinerja sebesar 100% yaitu tersusunya sebanyak 1 dokumen dari 1 dokumen yang ditargetkan dengan uraian kegiatan pengendalian desain program kegiatan tahunan penyusunan DIPA/RKAKL dan monitoring dan evaluasi dimana realisasi penyerapan keuangan sebesar 94,36%.

e. Bahan jalan dan jembatan, dengan pencapaian kinerja sebesar 100% yaitu tersusunya sebanyak 1 ton dari 1 ton yang ditargetkan dengan realisasi penyerapan keuangan sebesar 75,57%. Bahan jalan dan jembatan yang dimaksudkan adalah pengadaan bahan di PPK UPCA dan Pracetak untuk kegiatan pekerjaan jalan dan jembatan.

f. Bahan dan peralatan jalan dan jembatan, dengan pencapaian kinerja sebesar 100% yaitu tersusunya sebanyak 1 unit dari 1 unit yang ditargetkan dengan realisasi penyerapan keuangan sebesar 94,62%. Pada awalnya kegiatan pengadaan alat berat/alat bantu ini terdiri dari 5 kegiatan yaitu pengadaan alat pemadat, alat laboratorium, flat bed truck, alat transportasi dan alat bantu jembatan, namun di triwulan pertama 2013 terjadi penghematan APBN dimana anggaran yang dipotong adalah dari pengadaan ini kecuali pengadaan alat laboratorium.

g. Layanan Publik, dengan pancapaian kinerja sebesar 100% dan realisasi penyjerapan keuangan sebesar 93,54%

h. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana perkantoran, dengan pencapaian kinerja sebesar100% yaitu terlaksananya sebanyak 1 unit dari 1 unit yang ditargetkan dengan realisasi penyerapan keuangan sebesar 96,59%

i. Layanan perkantoran, dengan pencapaian kinerja 100% dengan realisasi penyerapan keuangan sebesar 93,15%.

j. Pengumpulan data jalan dan jembatan, dengan pancapaian kinerja sebesar 100% yaitu tersusunya sebanyak 2 dokumen dari 2 dokumen yang ditargetkan, dengan uraian survey dan investigasi jalan dan jembatan yang terdiri dari survey leger jalan, survey BMS, survey IRMS, survey NAASRA, survey ATC Permanent (PTMS), survey banklemen beam (BB),


42

survey

Road

Condition

(RCS),

survey

ATC

Temporary

dan

penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating/analisa data statistik.

k. Perencanaan teknis dan pengawasan teknis jalan dan jembatan, dengan pencapaian kinerja sebesar 100% yaitu tersusunya sebanyak 2 dokumen dari 2 dokumen yang ditargetkan, dengan uraian pengawasan teknik jalan dan jembatan serta perencanaan teknik (DED) jalan dan jembatan

l. Pemeliharaan rutin jalan, dengan pencapaian kinerja sebesar 99,23% yaitu terlaksanannya sepanjang 3.572 Km dari 3.599 Km yang ditargetkan. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Menurunnya penanganan pemeliharaan rutin di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I ini disebabkan pada program kegiatan awal tahun 2013 terjadi salah penempatan ruas seperti pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I memprogramkan pemeleiharaan rutin untuk ruas jalan Metropolitan Medan yang seharusnya diprogramkan pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan.

m. Pemeliharaan rutin jembatan, dengan pencapaian kinerja sebesar 99,95% yaitu terlaksanannya sepanjang 38.726 M dari 38.747 M yang ditargetkan. Pemliharaan rutin jembatan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada jembatan-jembatan dengan kondisi baik. Pekerjaan pemeliharaan rutin pada jembatan dibatasi dalam hal pembersihan tumbuh-tumbuhan, melancarkan aliran di saluran dan perbaikan kerusakan kecil. Menurunnya penanganan pemeliharaan rutin di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I ini disebabkan pada program kegiatan awal tahun 2013 terjadi salah penempatan ruas seperti pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I memprogramkan pemeleiharaan rutin untuk ruas jalan Metropolitan Medan yang seharusnya diprogramkan pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan.

n. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan, dengan pencapaian kinerja sebesar 100% yaitu terlaksananya pemeliharaan berkala jalan sepanjang 6 Km dari 6 Km yang ditargetkan. Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana LAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

43

o. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan, dengan pencapaian kinerja sebesar 100% yaitu terlaksanannya sepanjang 1.280 M dari 1.280 M yang ditargetkan. Pemeliharaan berkala jembatan mencakup pekerjaan pemeliharaan secara berkala seperti pengecatan, perbaikan lapisan lantai jembatan dan sebagainya serta perbaikan-perbaikan kecil pada jembatan, bangunan pengaman dan perkuatan struktur jembatan.

p. Penggantian jembatan, dengan pencapaian kinerja sebesar 97,11% yaitu terlaksanannya sepanjang 159 M dari 163 M yang ditargetkan. Penggantian jembatan ini diperlukan karena untuk rehabilitasi dperbaikan besar yang berarti adalah pekerjaan pemeliharaan dalam skala yang lebih besar dan mengarah pada penggantian dan perbaikan besar pada lantai beton atau perbaikan besar pada bangunan bawah yang mana memerlukan pemasangan turap (cofferdam) serta perbaikan betonan dengan jumlah yang cukup banyak. 2. Dalam pencapaian sasaran “Meningkatnya kapasitas jalan nasional”, pencapaian kinerja kegiatan fisik jalan dan jembatan, dapat diuraikan sebagai berikut : a. Pelebaran jalan dengan pencapaian kinerja sebesar 77,36% yaitu terlaksanannya sepanjang 192 Km dari 248 Km yang ditargetkan. Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur.

b. Peningkatan struktur jalan, dengan pencapaian kinerja sebesar 91,72% yaitu terlaksanannya sepanjang 178 Km dari 192 Km yang ditargetkan. Kerusakan pada struktur perkerasan jalan dapat terjadi dengan kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kerusakannya; berat, sedang, ataupun ringan. Disarankan pada saat kondisi kerusakan ringan dapat segera diperbaiki dengan cara pemeliharaan rutin, agar kerusakan tidak berkembang lebih lanjut atau semakin parah yang berakibat semakin mahal biaya untuk perbaikannya. Sesuai dengan jenis perkerasan jalan yang umumnya dilaksanakan, maka kerusakan yang terjadi umumnya mengikuti jenis perkerasan itu masing-masing. Pada perkerasan lentur dengan lapisan penutup, jenis kerusakan yang sering timbul antara lain adalah lubang, bergelombang/keriting, alur, penurunan/ambles, retak buaya, retak garis, terkelupas, dll. Oleh karena itu kondisi jalan yang seperti ini dilakukan peningkatan struktur untuk memperlancar arus lalulintas. Rendahnya realisasi pelaksanaan diakibatkan oleh paket-paket yang putus kontrak di Prov. Aceh. Tindakan yang sudah diklakukan LAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

44

adalah melaksanakan Show Cause Meeting (SCM) tingkat Kasatker dan Tingkat Balai untuk masing-masing paket yang mengalami masalah keterlambatan.

Kondisi 0%

Kondisi 50%

Kondisi 100%

Sebagai contoh pekerjaan yang selesai 100% adalah Peningkatan Struktur Jalan Krueng Mane – Bukit Rata dengan manfaat Meningkatkan kenyamanan kepada para pengguna jalan dalam melakukan perjalanan dan dapat meningkatkan perekonomian penduduk sekitar

c. Pembangunan jalan baru dengan pencapaian kinerja sebesar 104,86% yaitu terlaksanannya sepanjang 3,7 Km dari 3,5 Km yang ditargetkan. Terjadinya penambahan panjang pembangunan jalan baru dikarenakan lahan yang dibebaskan sudah bertambah sehingga dilakukan revisi panjang penanganan agar lahan yang sudah bebas dapat dikerjakan. Pembangunan jalan baru pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I dimaksudkan bukan pembangunan jalan yang baru dibangun, tetapi dari Jalan Kabupaten yang dikerjakan Kementerian PU karena jalan tersebut merupakan jalan akses non tol menuju Bandara Internasional Kualanamu.

Jalan Akses Non Tol LAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

45

d. Pembangunan jembatan baru dengan pencapaian kinerja sebesar 81,36% yaitu terlaksanannya sepanjang 763,69 M dari 938,69 M yang ditargetkan.

Kondisi 0%

Kondisi 50%

Kondisi 100%

Pada gambar di atas adalah salah satu contoh paket kegiatan pembangunan jembatan baru Blang Malo 1 (Permanen) pembangunan jembatan ini dilakukan akibat banjir bandang. Jembatan ini berfungsi untuk memperlancar arus lalulintas dari suatu daerah ke daerah lain serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

e. Pembangunan fly over/underpass/terowongan dengan pencapaian kinerja sebesar 100% yaitu terlaksanannya sepanjang 480 M dari 480 M yang ditargetkan. Tujuan dari dibangunnya flyover yaitu: 1) Mengurangi maupun menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan yang berasal dari berbagai kondisi titik konflik; 2) Menjaga kapasitas dari Simpang agar dalam operasinya dapat dicapai pemanfaatan Simpang yang sesuai dengan rencana; 3) Dalam operasinya dari pengaturan simpang harus memberikan petunjuk yang jelas dan pasti serta sederhana, mengarahkan arus lalu lintas pada tempatnya yang sesuai. Adanya Simpang susun akan memberikan peranan yang sangat penting dalam pengembangan wilayah, lalu lintas, serta aktivitas sosial dan ekonomi, maka penempatannya harus direncanakan sejak tahap awal bersamaan dengan perencanaan jaringan jalan raya agar jaringan jalan keseluruhan dapat memberikan manfaat maksimal terhadap kebutuhan masyarakat akan transportasi. Dengan demikian penetapan lokasi simpang susun, bukan hanya memperhatikan tata guna lahan dan fasilitas lalu lintas yang ada, tetapi juga harus meliputi semua perencanaan wilayah dan perencanaan di masa yang akan datang.


46

Pada pembangunan flyover di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I dibangun di Kota Medan tepatnya di Ringroad dimana arus lalu lintas di persimpangan ini sangat padat sehingga sering menimbulkan konflik.

Lokasi Simpang Jamin Ginting

f. Pembangunan jalan bebas hambatan dengan pencapaian kinerja sebesar 20,60% yaitu terlaksanannya sepanjang 1 Km dari 5 Km yang ditargetkan. Penyebab keterlambatan ini disebabkan oleh : 1) Kinerja kontraktor yang kurang optimal disebabkan oleh manajemen internal, penempatan lokasi quarry yang terlambat dan tenaga kerja terampil yang terbatas di Sumatera Utara. 2) Pembebasan lahan yang spot-spot (tidak menerus), lahan yang sudah bebas masih sebagian. 3) Review design/penyesuaian memerlukan proses penelitian soft soil serta penyesuaian geometrik dengan pembebasan lahan. Adapun manfaat dari pembangunan jalan bebas hambatan ini adalah untuk menghubungkan jalan bebas hambatan yang sudah ada yaitu jembatan Belmera (BelawanLAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

47

Medan-Tg. Morawa) ke Bandara Internasional Kualanamu, agar mengurangi kepadatan lalulintas menuju Bandara yang masih melalui jalan nasional. Oleh karena itu jalan bebas hambatan ini nantinya dapat memperlancar arus lalulintas terutama jalan akses menuju Bandara Internasional Kualanamu.

Setiap sasaran memiliki satu indikator kinerja output yang didukung oleh satu kegiatan yang memiliki beberapa indikator kinerja output. Dari pengukuran kinerja pada kegiatan (indikator kinerja ouput) inilah keberhasilan suatu sasaran, program, dan kebijakan dinilai. Hasil pengukuran kinerja kegiatan untuk sasaran, dan kegiaan dapat dilihat pada lampiran 2 dalam formulir Penatapan Kinerja sedangkan hasil pengukuran cpaian sasaran dapat diperoleh dari lampiran 4 formulir Pengukuran Kinerja. Akhir tahun anggaran 2013 merupakan bagian tahun dari pelaksanaan renstra tahun 20102014 pada masa pemerintahan SBY-Budiono pada Kabinet Indonesia Bersatu II.


48

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Nasional dan Pengelolaan Jalan Daerah


Indikator Kinerja Outcome Tingkat Kemantapan Jalan Output Jumlah Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan Dan Jembatan Jumlah dokumen Penyiapan Bahan Usulan Program Tahunan dan 5 Tahunan Jumlah Bahan Jalan & Jembatan Jumlah Bahan dan Peralatan Jalan & Jembatan Jumlah Layanan Publik (PNBP) Jumlah pemenuhan unit Prasarana & Sarana Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran (BLU) Jumlah dokumen pengumpulan data jalan dan jembatan Jumlah dokumen DED dan pengawasan Jumlah dokumen Penyiapan Dokumen Lingkungan Jalan dan Jembatan Jumlah Pelaksanaan Pengujian/ Manajemen Mutu Outcome Meningkatnya kondisi mantap jaringan jakan nasional Output Panjang jalan yg mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi Panjang jembatan yg mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi Panjang jembatan yg mendapat penggantian Outcome Tingkat Penggunaan Jalan Nasional Output Panjang Jalan yg mendapat pemeliharaan rutin Panjang jembatan yg mendapat pemeliharaan rutin Outcome Panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan Output Panjang jalan yg mendapat pelebaran Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur Outcome Panjang jalan baru yang dibangun Output Panjang jalan yg dibangun baru Panjang jembatan yang dibangun baru Panjang Fly Over/Underpass/ Terowongan yg dibangun Panjang jalan bebas hambatan yg dibangun

Capaian Kinerja TA.2012 Target 91,78

%

Realisasi 91,78

%

Capaian Kinerja TA.2013 Target 100,00

%

Realisasi 100,00

%

1

Dok

1

Dok

6

Dok

6

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Dok

1

Dok

400 1

Ton Unit

400 1

Ton Unit

1 1

Ton Unit

1 1

Ton Unit

12 1

Bln Unit

12 1

Bln Unit

12 1

Bln Unit

12 1

Bln Unit

12 2

Bln Dok

12 2

Bln Dok

12 2

Bln Dok

12 2

Bln Dok

2

Dok

2

Dok

2

Dok

2

Dok

-

Dok

-

Dok

4

Dok

4

Dok

2

Dok

2

Dok

1

Dok

1

Dok

91,78

53,05

Km

92,05

%

54,32

Km

93,50

6,00

%

Km

87,17

6,00

%

Km

648

M

650

M

1.280

M

1.280

M

365

M

494

M

163

M

159

M

7,36

Milyar Kendaraa n Km

7,36


7,61


7,36


3.735 19.937

Km M

3.723 19.937

Km M

3.599 38.747

Km M

3.572 38.726

Km M

391

Km

393

Km

440

Km

370

Km

218 174

Km Km

220 201

Km Km

248 192

Km Km

192 178

Km Km

20

Km

23

Km

9

Km

5

Km

7,96 417,44

Km M

7,96 417,44

Km M

3,5 938,69

Km M

3,7 763,69

Km M

M

480,00

M

480,00

M

575 1

M

475

Km


0

Km

5,0

Km

1

49

Km

3.2 Evaluasi dan Analisa Angggaran Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencpaian kinerja kegiatn dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematik dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik dan perencanaan kinerja tahunan. Pengukuran kinerja tahun 2013 dilaksanakan terhadap kinerja realisasi aktual penetapan kinerja tahun 2013 sebagai ikhtisar rencana kinerja tahunan. Pengukuran dilakukan terhadap kelompok indikator kinerja kegiatan baik berupa indikator keluaran (output), dan indikator hasil (outcome), sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Pengukuran kinerja mencakup beberapa hal yaitu 1. Pengukuran kinerja pada unit paling rendah yaitu terhadap kegiatan atau kelompok kegiatan yang mendukung suatu sasaran. Untuk mengukur pencapaian kinerja dilakukan pembandingan antara rencana target capaian masing-masing indikator kinerja dari Penetapan Kinerja dengan realisasi yang dapat dilaksanakan pada akhir tahun kegiatan. Hasil dari pengukuran kinerja tersebut dimuat dalam formulir Pengukuran Kinerja. 2. Penilaian tingkat pencapaian sasaran strategis tahun 2010 adalah mengacu kepada masingmasing indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dan dokumen Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga dengan mempergunakan formulir Pengukuran Kinerja. EVALUASI KINERJA

LAKIP

PENGUKURAN KINERJA PELAPORAN KINERJA

Tujuan Strategis

Sasaran Strategis

Strategi mencapai tujuan dan sasaran

Produk

Kebijakan


50

Adapun tolok ukur pengukuran disepakati didasarkan pada output dan outcome. Pengertian output merupakan keluaran dari pelaksanaan kegiatan (software) dalam lingkup pengaturan dan pembinaan. Pengertian outcome meliputi hasil, termasuk manfaat atau dampak pelaksanaan kegiatan dan berdimensi waktu tahunan, sehingga outcome yang dapat diukur pada tahap ini diharapkan yang bersifat “immediate outcome”. Dari segi pendanaan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I setiap tahunnya mengalami kenaikan, bahkan pada tahun 2013 telah terjadi pelonjakan anggaran dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun-tahun sebelumnya. Alokasi anggaran selama 5 (lima tahun) dapat dilihat dalam tabel 3.3 di bawah ini. Tabel 3.3 Alokasi Anggaran tahun 2010-2013 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I No

Uraian/Tahun

DIPA Awal/PK

Revisi DIPA

Relisasi Anggaran

(x Rp. 1.000)

(x Rp. 1.000)

(x Rp. 1.000)

1.

2010

1.665.521.563

1.991.663.140

1.852.570.681

2.

2011

2.156.900.000

2.151.594.183

1.903.644.216

3.

2012

2.481.305.205

2.641.802.797

2.308.366.810

4.

2013

2.999.811.771

2.901.195.506

2.438.936.317

9.303.538.539

9.686.255.626

8.503.5181.024

Total

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi pencapaian kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran unutk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dalam suatu program. Evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasikan kendala yang dijumpai dan hal-hal yang harus diantisipasi dalam rangka pencapaian misi dan sebagai umpan balik pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan diperlukan untuk dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi: 1. Keterkaitan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan di dalam setiap program dan kebijakan pada pennetapan kinerja tahun 2013 dengan tujuan dan sasaran tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Jenderal Bina Marga 2010-2014. 2. Pencapaian kinerja kegiatan sesuai dengan program dalam Rencana Kinerja Tahunan dari Penetapan Kinerja, hasil pencapaian kinerja kegiatan dapat dilihat pada formulir Penetapan Kinerja Lampiran 2. LAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

51

3. Pencapaian kinerja sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan dapat dilihat pada Formulir Pencapaian Kinerja Lampiran 4. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada saat ini masih ditemui adanya beberapa kendala umum dan tantangan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja. Kendala umum tersebut antara lain adalah : 1. Rendahnya penyerapan DIPA TA. 2013 khusunya PHLN 2. Terjadinya pengehamatan/revisi DIPA/POK berulang kali 3. Proses lelang yang memakan waktu cukup lama 4. Terbatasnya waktu yang tersisa untuk proses pencairan dana karena sebagaian besar waktu proses revisi DIPA Sedangkan tantangan yang mempengaruhi pencapaian akuntabilitas kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I meliputi tantangan pada perencanaan strategis dan pada penyusunan rencana kinerja tahunan. Pada penyusunan rencana kinerja tahunan tahun 2013 telah disesuaikan dengan target dalam Renstra tahunan yang untuk tahun 2013 disusun berdasarkan DIPA awal tahun 2013. Formulir RKAKL belum memuat informasi kinerja secara baik (tidak ada indikator sasaran dan outcome) menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan RKT dan PK tahun 2013. Pada tahap analisis ini dapat disimpulkan bahwa di dalam penyusunan Renja KL/RKAKL/DIPA telah mangacu kepada sasaran dan kegiatan utama dalam Renstra. Namunn demikian perlu ditinnjau rencana target tahunan sasaran dan kegiatan dalam Renstra karena meskipun terselenggaranya kegiatan penyiapan program dan administrasi sifatnya merupakan rolling program tetapi target tahunannya tetap menjadi acuan dalam penusunan RKA-KL/DIPA. Ditinjau dari aspek keuangan, dimana keseluruhan dana APBN Tahun Anggaran 2013 (DIPA Revisi) adalah sebesar Rp. 2.901.195.506.000 yang terdiri dari dana rupiah murni (APBN) dan dana pinjaman luar negeri (PLN) yang porsinya masing-masing adalah sebesar Rp 2.473.690.865 untuk APBN dan Rp. 427.504.640.000 untuk pinjaman luar negeri. Adapun dana awal (DIPA awal) kegiatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I sebagaimana dalam Penetapan Kinerja (PK) sebesar Rp. 2.999.811.771.000 dan DIPA Revisi Rp. 2.901.195.506.000 Relisasi keuangan secara total sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 2.435.925.007.410 Ditinjau dari tingkat penyerapan keuangan terhadap DIPA awal sebesar 81,20% Apabila dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, terhadap DIPA Revisi 84,07%


52

Rata-rata prosentase realisasi keuangan terhadap Revisi DIPA Akhir sebesar 84,07%, sehingga terhadap sisa anggaran sebesar 15,93% (Rp. 462.259.189.000) yang mengidikasikan adanya keterlambatan penyerapan keuangan. Beberapa pertimbangan dan alasan sehubungan tidak maksimalnya penyerapan keuangan tahun anggaran 2013, antara lain karena : 1. Pada Paket Consulting Services for Project Loan for Aceh Reconstruction Project JICA IP545 dengan Nilai Kontrak Rp. 18.781.000.000 dana yang tidak terserap adalah Rp. 14.497.759.000 (77,19%) terhadap Satker atau 17,43% terhadap Balai I, hal ini dikarenakan dana yang dianggarkan tidak terserap. 2. Akibat schedule pelaksanaan pekerjaan yang landai pada awal pelaksanaan paket-paket pekerjaan yang diakibatkan penghematan APBN dan menunggu proses revisi DIPA. 3. Lamanya proses persetujuan revisi DIPA mengakibatkan penggunaan dana sisa lelang tidak optimal dan waktu pelaksanaan menjadi sangat singkat. 4. Pada awalnya kegiatan pengadaan alat berat/alat bantu terdiri dari 5 kegiatan yaitu pengadaan alat pemadat, alat laboratorium, flat bed truck, alat transportasi dan alat bantu jembatan, namun di triwulan pertama 2013 terjadi penghematan APBN dimana anggaran yang dipotong adalah dari pengadaan ini kecuali pengadaan alat laboratorium.

Tabel 3.4 Rekapitulasi PAGU DIPA TA. 2013 No

Unit Kerja

1 1

2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional

Pagu Dipa Awal Pagu Dipa Revisi RPM PLN Total RPM PLN Total 3 4 5 = 3+4 6 7 8=6+7 2.696.193.874 303.617.897 2.999.811.771 2.473.690.866 427.504.640 2.901.195.506

Rata-rata prosentase realiasi keuangan terhadap Dipa Awal adalah sebesar 81,20% sedangkan terhadap Dipa Revisi Akhir adalah sebesar 84,07%


53

Tabel 3.5 Realisasi Pelaksanaan Anggaran TA. 2013 No 1 1

Unit Kerja 2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I

Pagu Dipa Revisi (Rp.)

Realisasi

RPM PLN Total 3 4 5 6 2.901.195.506 2.278.541.652 160.394.665 2.438.936.317

Persentase Realisasi 7 84,07%

Dalam aspek keuangan realisasi adalah sebesar 84,07% terhadap target 100%, yang tidak tercapai adalah target sebesar 15,93%. Hal ini bukan berarti kinerja Balai Besar pelaksanaan Jalan Nasional I tidak tercapai secara optimal, melainkan karena adanya beberapa kendala dan faktor-faktor lain atas tidak terserapnya dana secara optimum khusunya kegiatan-kegiatan dengan sumber dana loan.

3.3 Hal-hal yang Memerlukan Perhatian untuk Peningkatan Kinerja Realisasi pelaksanaan kegiatan yang belum mencapai sasaran pada umumnya dihadapkan dengan masiih adanya kendala dalam proses administrasi keungan pada tahun 2013, sekaligus menandai perlunya peningkatan kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I, sekaligus menandai perlunya peningkatan kinerja yang masih harus menjadi perhatian adalah meliputi bagaimana peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan jalan semakin dapat ditingkatkan. Untuk itu, terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian didalam upaya meningkatkan kinerja, antara lain melalui percepatan pelaksanaan program dan anggaran pada tahun mendatang yang berbasis kinerja. Upaya-upaya yang perlu medapat perhatian, diantaranya sebagai berikut : 1.

Manajemen a. Penyiapan organisasi Satker b. Standar Prosedur Operasi (SOP) untuk :  Pelaksanaan kegiatan  Pengelolaan keuangan secara umum khususnya pinjaman luar negeri c. Monitoring, evaluasi dan pengendalian

2.

Perencanaan


54

a. Komitmen terhadap pencapaian kinerja b. Komitmen terhadap penggunaan anggaran sesusai prioritas (sense of urgency perlu ditingkatnkan) c. Keseragaman dalam pembuatan dokumen perencanaan d. Kurangnya pemahanan terhadap spesifikasi teknis 3.

Pengadaan a. Kurangnya personil yang bersertifikasi untuk pengadaan barang dan jasa b. Masih banyak yang belum memahami perubahan-perubahan peraturan tentang pengandaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah dari Keppres 80/2003 ke PP No. 54 Tahun 2010

4.

Pelaksanaan 

5.

Pengawasan 

6.

Masih lemah/kurangnya kemampuan konsultan

Kemampuan teknis pengawasan staf satker belum memadai

Evaluasi a. Belum adanya pemahaman yang komprehensif terhadap indikator-indikator kinerja b. Efisiensi penggunaan anggaran c. Masih minimnya refensi/SOP untuk melakukan evaluasi kinerja d. Perlunya pembuatan time table kegiatan Ka. Balai, Kabid/Kabag di awal tahun sehingga dapat di evaluasi di akhir tahun menganai capaian yang telah dilakukan


55

BAB IV PENUTUP

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan a. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I telah mengupayakan penerapan prinsip-prinsip good governance dan fungsi manajemen kinerja secara taat asas melalui penerapan seluruh elemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yang meliputi: Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, LAKIP. Pada tahun 2010 Renstra yang dijadikan acuan adalah review Renstra Kementerian Pekerjaan Umum yang ditetapkan tahun 2013 sebagai arah pembangunan bidang jalan dan jembatan tahun 2010-2014. b. LAKIP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I tahun 2013 ini disusun sebagai laporan kinerja pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan merupakan laporan kinerja tahun keempat dari pelaksanaan tugas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I pada periode 2010-2014 dalam kabinet Indonesia Bersatu II c. Berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) yang disusun mengacu kepada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2013 sebagai turunan Program Jangka Menengah Nasional, telah disusun Rencana Kerja (Renja) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I yang kemudian ditetapkan menjadi DIPA tahun 2013, termasuk didalamnya DIPA Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I. d. Tindak lanjut dari pengesahan DIPA tahun 2013 tersebut, adalah ditetapkannya Penetapan Kinerja tahun 2013 sebagai ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2013 yang memuat kebijakan, program, dan sasaran kegiatan beserta indikator kinerja output. e. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan (output) tahun 2013 secara keseluruhan tercapai (seluruhnya kegiatan terlaksana dengan baik), dengan rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. f. Sedangkan capaian realisasi keuangan adalah sebesar 84,07% dari kegiatan perencanaan pemograman dan pembiayaan penyelenggaraan jalan

4.2 Permasalahan dan Kendala Utama Serta Strategi Pemecahannya a. Permasalahan dan kendala yang cukup berarti tidak ada, hanya diperlukan perencanaan yang matang untuk penganggaran program tahun berikutnya agar tidak sering terjadi Revisi DIPA ketika anggaran sedang berlangsung.


56

b. Perlunya rencana/program di masing-masing bidang/bagian mengenai kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun unutk kemudian di evaluasi oleh Kepala Balai di akhir tahun mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan

4.3 Harapan a. Demikian halnya dengan upaya penyempurnaan dalam penyusunan LAKIP perlu terus ditingkatkan dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Direktorat Jenderal Bina Marga dan rencana kinerja tahunan, termasuk pada upaya ini adalah perlunya dikembangkan metode pengukuran kinerja dan penetapan indikator kinerja output agar lebih spesifik, terukur dan jelas serta lebih baku dan operasional sesuai dengan urusan dan sifat substansi bidang jalan dan jembatan b. Disamping itu, diperlukan peningkatan sosialiasi keseluruhan elemen dalam siklus sistem akuntabilitas kinerja agar dapat dilaksanakan secara konsisten, yaitu dimulai dari sosialisasi mengenai Renstra sampai dengan evaluasi LAKIP. Hal tersebut dipelukan selain mengingat peraturan perundang-undangan terkait dengan SAKIP relatif baru c. Sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan bahwa pelaksanaan tugas Balai di masa mendatang harus berbasis kinerja sejalan dengan penerapan Undang-undang keuangan negara dan sistem perencanaan perlu mengintegrasikan informasi pengaggaran pada RKA/DIPA dan unit satuan dalam formulir RKA-KL dan DIPA sesuai dengan informasi yang memuat tujuan, kebijakan, program dan sasaran kegiatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I, serta penerapan kinerja yang memuat indikator kinerja untuk memudahkan penyusunan data basse pencapaian Renstra dan pengukuran kinerja d. Dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memenuhi kaidah dan ketentuan tersebut, maka hal tersebut dapat dipergunakan sebagai piranti penajaman dan penyempurnaan Perencanaan Strategis dan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I sekaligus sebagai acuan penyusunan sasaran program dan kegiatan dalam rencana kinerja tahunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I e. Untuk itu, sesuai dengan hasil evaluasi terhadap LAKIP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I baik menyangkut metide maupun proses perencanaan dan pengukuran kinerjanya perlu seluruh elemen sistem AKIP secara konsisten diterapkan agar penyusunan dan pelaporan LAKIP, baik LAKIP Satminkal maupun Unit Kerja, dapat lebih disempurnakan lagi untuk meningkatkan penerapan sistem AKIP dimasa mendatang LAKIP 2013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL - I

57

f. Penerapan sistem AKIP yang baik tersebut akan sangat berperan dalam meningkatkan perwujudan budaya akuntabilitas kinerja pada jajaran aparat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I guna mewujudkan good governance.


58

KATA PENGANTAR. Medan, Januari 2014 Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I. Ir. Zamharir Basuni, MMT NIP

Recommend Documents