Kata Pengantar. Lap. Tahunan PA. Mbl

Kata Pengantar

D

engan mempersembahkan

puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga laporan pelaksanaan tugas tahunan Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2012 dapat

kami susun dan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam semoga tercurah buat junjungan penegak kebenaran dan keadilan Nabi besar Muhammad SAW. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara Bulian selama 1 (satu) tahun. Laporan ini menguraikan secara deskriptif tentang Pelaksanaan Tugas yang meliputi bidang Teknis Yustisial, Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan dan Pengawasan serta Pembangunan

disamping

evaluasi

pelaksanaan

tugas

menyangkut

kendala

dan

pemecahannya. Mudah-mudahan Laporan Tahunan ini dapat dijadikan pijakan untuk mewujudkan Peradilan Agama yang mandiri dan berwibawa. Kami telah berusaha untuk menyajikan data yang akurat dan valid, namun kami mengakui masih banyak yang perlu dibenahi, melalui Laporan Tahunan ini diharapkan semua pihak dapat menilai secara jernih dan obyektif kinerja Pengadian Agama Muara Bulian selama tahun 2012. Laporan Tahunan ini juga diharapkan bisa menjadi baseline untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu, demi kesempurnaan kepada semua pihak diharapkan kritikan dan sumbangan pemikiran yang bersifat konstruktif. Atas nama pimpinan, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap Pegawai Pengadilan Agama Muara Bulian dan tim penyusun khususnya dalam menyelesaikan penyusunan laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta semua pihak atas bantuan dan kerja sama yang baik selama ini.

Lap. Tahunan 2012. PA. Mbl

i

Semoga semua kerja keras kita selama ini tercatat sebagai salah satu bentuk pengabdian demi tegaknya keadilan dan terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung. Amin Ya Robbal „Alamin. Wassalam, Muara Bulian, 28 Desember 2012 Ketua,

Drs. H. Yefferson, SH. MA


ii

Daftar Isi Sekapur Sirih ........................................................................................................................ i Daftar Isi .............................................................................................................................. iii BAB. I

Pendahuluan ................................................................................................... 1 Kebijakan Umum Pengadilan Agama Muara Bulian .................................. 1 A. Visi dan Misi ............................................................................................... 2 B. Rencana dan Strategi ................................................................................ 2

BAB. II

Struktur Organisasi (Tupoksi) ....................................................................... 5 A. Penyusunan Alur Tupoksi ....................................................................... 5 B. Standart Operasional Prosedur (SOP) ................................................. 12 I.

Standart Operasional Prosedur Bidang Kepaniteraan ................. 13

II. Standart Operasional Prosedur Bidang Kesekretariatan............ .43 BAB. III

Keadaan Perkara .......................................................................................... 57

BAB. IV Pengawasan Internal ........................................................................................ 62 A. Pengawasan Melekat ............................................................................... 63 B. Pengawasan Fungsional .......................................................................... 63 BAB. V

Pembinaan dan Pengelolaan ........................................................................ 66 A. Sumber daya manusia ............................................................................ 66 1. Sumber daya manusia teknis yudisial ............................................. 67 2. Sumber daya manusia non teknis yudisial ...................................... 68 3. Promosi dan Mutasi ......................................................................... 71 4. Pengisian jabatan struktural ........................................................... 72 B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ...................................................... 72 1. Sarana dan Prasarana Gedung ....................................................... 73 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ........................................ 73 3. Pengelolaan Teknologi Informasi ................................................... 75 C. Pengelolaan Keuangan ............................................................................ 76 A. Pengelolaan DIPA .............................................................................. 76 1. Belanja Pegawai ................................................................................ 76 2. Belanja Barang ................................................................................. 77


iii

3. Belanja Modal ................................................................................... 77 B. Pendapatan/ Penerimaan Negara Bukan Pajak .............................. 78 D. Pengelolaan Administrasi ........................................................................ 78 1. Administrasi Perkara ...................................................................... 78 2. Administrasi Umum ......................................................................... 80 E. Kegiatan Penunjang ................................................................................. 84 BAB. VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ........................................................ 89 Lampiran - Lampiran 1. Data Kepaniteraan / Perkara 2. Keuangan


iv

BAB I PendahuLuan

A.

KEBIJAKAN UMUM PERADILAN AGAMA MUARA BULIAN

M

ahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi telah dan terus meneguhkan tekad melakukan pembaruan peradilan demi menjawab tuntutan kebutuhan para pencari keadilan (justice seekers). Untuk

menindaklanjuti hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan perencanaan jangka panjang Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010–2035 yang dijadikan sebagai bahan acuan bagi Badan-Badan peradilan dalam mengemban visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan Badan Peradilan yang agung. Sejalan dengan misi Mahkamah Agung untuk (1) Menjaga kemandirian badan peradilan, (2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, (3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan (4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG) sebagai institusi di bawah Mahkamah Agung yang melakukan pembinaan terhadap Peradilan Agama telah mencanangkan kebijakan reformasi dan menetapkan 7 program prioritas pembaruan bagi Pengadilan Agama yaitu: 1.

Penyelesaian Perkara yang tepat waktu;

2.

Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik;

3.

Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik;

4.

Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan;

5.

Pelayanan Publik yang prima;

6.

Implementasi SIADPA Plus sebagai automasi Pola Bindalmin;

7.

Justice for All yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum); Sejalan dengan semangat Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama untuk melakukan reformasi Peradilan, Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman berkomitmen untuk mengimplementasikan program-program pembaruan dengan menjadikan peningkatan kinerja, pelayanan prima,


1

transparansi dan akuntabilitas, pengembangan Tekhnologi-informasi

dan pengawasan

sebagai titik tekan dalam menyusun arah kebijakan;

B.

VISI DAN MISI Sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, visi dan

misi Pengadilan Agama Muara Bulian secara umum mengacu kepada visi dan misi Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. Visi dan misi Pengadilan Agama Muara Bulian adalah sebagai berikut : VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Bulian Yang Agung.

MISI : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan ; 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan ; 3. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan ; 4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan yang Profesional ;

C.

RENCANA DAN STRATEGI Perencanaan merupakan salah satu bagian dari manajemen yang harus dibuat dengan

seksama, jelas dan berdasarkan fakta dan data. Penyusunan Rencana kerja Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2012 berpedoman kepada Instruksi presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lembaga Peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2006, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Indonesia serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan itu. Tahun anggaran 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian telah menyusun program kerja tahunan yang mengacu pada perencanaan strategis dengan memperhatikan anggaran biaya yang termuat dalam DIPA 2012. Dalam pelaksanaan tugas, Pengadilan Agama Muara Bulian telah menetapkan arah kebijakan dan program kerja secara umum sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan profesional kepada masyarakat pencari keadilan dengan menerapkan aplikasi program SAI, SIMPEG, SABMN, SIADPA Plus dan lain-lain;


2

2. Mengadakan Sidang Keliling sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan membantu masyarakat tidak mampu berperkara secara cuma-cuma (prodeo); 3. Menyediakan pelayanan meja informasi, TV Plasma dan sarana informasi melalui situs website www.pa-bulian.net untuk melayani masyarakat sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi dan SK KMA

Nomor : 144//KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan internal secara berkala dan berkelanjutan; 5. Peningkatan pelaksanaan tugas rutin kepaniteraan melalui aplikasi program SIADPA Plus dan Pola Bindalmin untuk menjamin terciptanya tertib administrasi, kearsipan dan pelaporan perkara dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan agar lebih cepat dan tepat kepada masyarakat. 6. Peningkatan pelaksanaan tugas rutin kesekretariatan menyangkut Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan, Bidang Umum. 7. Pembinaan organisasi IKAHI, IPASPI, Dharma Yukti Karini untuk menunjang tugas kedinasan. 8. Memelihara dan pengadaan sarana-prasarana kantor serta melaksanakan pembangunan kantor baru. 9. Terus berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah seperti rapat koordinasi setiap bulan maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat insidentil. 10. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar instansi baik di lingkungan Peradilan maupun Instansi di tingkat Pemerintah Kabupaten/Daerah. Rencana kerja tersebut disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Muara Bulian serta kendala-kendala yang mungkin timbul karena faktor kondisi wilayah yang masih memiliki daerah sulit dijangkau dan keadaan masyarakat yang masih tertinggal dari segi ekonomi maupun pendidikan;. Ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan tingkat pendidikan yang relatif sudah sesuai dengan kebutuhan tugas masing-masing, sarana dan prasarana serta anggaran yang cukup memadai merupakan faktor-faktor pendukung terhadap keberhasilan rencana kerja tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan jumlah pegawai terutama dibidang administrasi baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan, tenaga ahli Tekhnologi informasi dan SIADPA Plus dan banyaknya pejabat struktural yang merangkap jabatan kejurusitaan menjadi kendala tersendiri disamping


3

keterbatasan prasarana dan sarana seperti masih kurangnya ruangan yang representatif yang dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Strategi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, antara lain dengan memaksimalkan potensi yang ada. Jabatan rangkap bagi pegawai yang memungkinkan untuk melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan dan administrasi perkara. Tindakan lain yang dilakukan adalah mengusulkan kembali pengangkatan pejabat Jurusita kepada Pengadilan tinggi Agama, mengangkat tenaga honorer yang ahli computer dan memanfaatkan ruangan kantor dengan semaksimal mungkin untuk mengatasi prasarana yang belum memadai di samping menerapkan strategi dan langkahlangkah lainnya sepanjang masih memungkinkan dan tidak menyalahi aturan yang ada.

------------ ooo ------------


4

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A.

PENYUSUNAN ALUR TUPOKSI.

U

ntuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan baik itu pelaksana fungsi teknis maupun fungsi pendukung diperlukan sumberdaya manusia yang tertata dalam satu struktur organisasi yang baik. Stuktur tersebut menggambarkan alur tupoksi dan garis komando dari organisasi seperti Pengadilan Agama Struktur

Organisasi Pengadilan Agama Muara Bulian telah tersusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undangundang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA /004/SK/I/1992 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pegawai Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai sumber daya yang sangat penting berjumlah 22 orang, terdiri dari 7 orang hakim termasuk pimpinan, 1 orang Panitera/Sekretaris, 6 Pejabat Kepaniteraan, 1 orang Jurusita Penganti yang merangkap sebagai bendahara pengeluaran, 4 Pejabat Kesekretariatan, 3 orang yang ditunjuk sebagai Kasir, Staf Panitera Muda gugatan dan pegawai Perpustakaan. Di samping itu di Pengadilan Agama Muara Bulian terdapat 7 orang pegawai honorer yaitu 2 orang sebagai Satpam, 2 orang membantu administrasi, 1 orang membantu di bidang Tehnologi Informasi, 1 orang sopir dan 1 orang cleaning service. Adapun tugas kejurusitaan dirangkap oleh Wakil sekretaris, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kepegawaian dan Bendaharawan Pengeluaran. Keseluruhan pegawai tersebut telah menempati jabatan/tugas sesuai Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Bulian sebagaimana berikut ini :


5

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Bulian Klas II

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Bulian adalah sebagai berikut : 1. Ketua : Dijabat oleh Drs. H. Yefferson, SH, MA terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2012 sampai sekarang. Bertugas memimpin Pengadilan Agama Muara Bulian dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Muara Bulian. Mengambil kebijakan untuk


6

tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Muara Bulian. Disamping itu juga memimpin persidangan sebagai Ketua Majelis.

2. Wakil Ketua : Dijabat oleh Dra. Erlis, SH dari 02 Nopember 2010 sampai sekarang. Bertugas membantu Ketua dalam memimpin Pengadilan Agama Muara Bulian. Menggantikan Ketua secara penuh apabila Ketua berhalangan atau tidak berada di tempat. Wakil Ketua juga bertugas sebagai koordinator pengawasan, untuk mengkoordinasi Hakim-Hakim Pengawas Bidang dalam melakukan pengawasan. Disamping itu Wakil Ketua bertugas memimpin sidang sebagai Ketua Majelis.

3. H a k i m : Pada awal tahun 2012, Hakim Anggota Pengadilan Agama Muara Bulian berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu : 1.

Syarifah Aini, S.Ag. Menjabat dari tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan sekarang

2.

Masalan Bainon, S.Ag. Menjabat dari tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan sekarang

3.

Siti Alosh Farchati, SHI. Menjabat dari tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan sekarang

4.

Drs. Siti Patimah, M. Sy Mejabat dari tanggal 21 Mei 2010 sampai dengan sekarang.

5.

Drs. Muchidin, MA, menjabat dari tanggal 21 Oktober 2012 sampai sekarang

6.

Andi Mia Ahmad `Zaky, SH, MA menjabat dari 21 Oktober 2010 sampai sekarang

7.

Roni fahmi, S.Ag, MA menjabat dari tanggal 27 Oktober 2011 sampai sekarang

Selanjutnya pada tahun 2012 Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian

Dra.

Lisdar mutasi ke Pengadilan Agama Klas I B Bangkinang dan digantikan oleh Drs. H. Yefferson, SH, MA dari Pengadilan Agama Lubuk Basung yang dilantik tannggal 28 Nopember 2012 di PTA Jambi. Dan pada tahun 2012 Hakim yang di mutasikan/Promosikan sebanyak 2 (dua) orang yaitu : 1. Syarifah Aini, S.Ag, MHI, dimutasikan menjadi Hakim Pengadilan Agama Kayu Agung. 2. Siti Alosh Farchaty, SHI, dimutasikan menjadi Hakim Pengadilan Agama Kayu Agung


7

Dengan demikian sekarang Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian berjumlah 7 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Para Hakim tersebut bertugas mendampingi Ketua Majelis dalam melakukan persidangan dan memimpin persidangan apabila ia bertindak sebagai Ketua Majelis. Disamping tugas pokoknya, Hakim-Hakim tersebut juga ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor : W5-A2/048/ Kp.04.6/I/2012 tanggal 02 Januari 2012.

4. Panitera/Sekretaris : Panitera/Sekretaris dijabat oleh Baharuddin Djalil, SH. sampai bulan September 2012 dan di gantikan oleh Faizal, SH dari Pengadilan Agama Jambi terhitung mulai bulan Oktober 2012 sampai sekarang. Panitera/Sekretaris bertugas memimpin kepaniteraan dan kesekretariatan agar terlaksana fungsi administrasi yang baik, baik dibidang kepaniteraan maupun dibidang kesekretariatan. Panitera/Sekretaris juga berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memimpin pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian. Disamping bertugas memimpin administrasi pengadilan baik perkara maupun kesekretariatan, juga bertugas mendampingi ketua majelis untuk melaksanakan persidangan sebagai panitera sidang.

5. Wakil Panitera Wakil Panitera dijabat oleh Izzami Thaufiq, SH. Mulai dari 29 Maret 2012 sampai sekarang. Wakil Panitera bertugas membantu Panitera dibidang Administrasi kepaniteraan perkara. Mengkoordinir semua perkara yang masuk dan putus dan juga mengkoordinir semua laporan perkara dan penataan arsip. Disamping itu juga bertugas membantu majelis hakim sebagai panitera sidang. Wakil Panitera membawahi tiga panitera muda yaitu Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum.

6.

Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris dijabat oleh Zainal Abidin, S.Ag. mulai dari tanggal 02 Juli 2012 sampai sekarang.


8

Wakil Sekretaris bertugas membantu Panitera/Sekretaris untuk terlaksananya administrasi dibidang kesekretariatan dengan baik. Disamping itu Wakil Sekretaris adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk terlaksana DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian. Wakil Sekretaris membawahi tiga kepala urusan yaitu : Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kepegawaian dan Ortala dan Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan.

7.

Panitera Muda Gugatan Panitera Muda Gugatan dijabat oleh Nurismar Muis BA. mulai dari tanggal 20 Oktober 2009 sampai sekarang. Panitera Muda Gugatan bertugas melaksanakan administrasi kepaniteraan sesuai dengan pola Bindalmin. Mengkoordinir Meja I dalam menerima perkara gugatan, banding, kasasi, peninjauan kembali, permohonan eksekusi, menaksir biaya, mengeluarkan SKUM kemudian mengatur tugas Meja II sebagai petugas Register. Selanjutnya menaikkan perkara yang diterima kepada Ketua menurut hierarchy. Disamping itu Panitera Muda Gugatan juga bertugas untuk mendampingi majelis hakim sebagai panitera sidang.

8.

Panitera Muda Permohonan Panitera Muda Permohonan dijabat oleh Musdarni, BA. mulai dari tanggal 05 April 2012 sampai sekarang. Panitera Muda Permohonan bertugas, mengkoordinir Meja I dalam menerima perkara-perkara permohonan dan mengkoordinir meja II dalam mencatat perkara permohonan dalam buku register perkara permohonan selanjutnya menaikkan berkas perkara permohonan yang diterimanya kepada Ketua melalui hierarchy. Disamping itu Panitera Muda Permohonan juga bertugas mendampingi majelis hakim sebagai panitera sidang.

9.

Panitera Muda Hukum Panitera Muda Hukum dijabat oleh Sri Wahyuni, S.HI. mulai dari tanggal 05 April 2012 sampai sekarang. Panitera Muda Hukum bertugas membuat laporan bulanan, tahunan, laporan kegiatan hakim, mengarsipkan berkas perkara yang telah diminutasi dan dijahit. Menyerahkan Akta Cerai, mengirim Salinan putusan kepada KUA-KUA dan mendampingi hakim dalam persidangan sebagai panitera sidang.Panitera Muda Hukum juga ditunjuk sebagai petugas meja informasi

dan petugas penerima pengaduan

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor : W5-


9

A2/052/HM.00/I/2012 tentang Pembentukan Pengola Meja Informasi Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2012.

10. Kepala Urusan Umum Kepala Urusan Umum dijabat oleh Yulizar.SY, S.Pd. mulai dari tanggal 24 Pebruari 2005 sampai sekarang. Kepala Urusan Umum bertugas memimpin pelaksanaan tugas urusan umum, menyiapkan konsep-kosep surat yang berkaitan dengan urusan umum, mencatat surat keluar dan surat masuk, pengadaan barang, menyiapkan pelengkapan alat-alat tulis kantor, mencatat barang-barang milik negara dalam buku inventaris, membuat daftar inventaris ruangan setiap tahun, melaksanakan penghapusan barang yang sudah rusak serta membuat laporan semesteran dan laporan tahunan BMN, mengatur tugas staf dibawah pimpinannya.

11. Kepala Urusan Keuangan Dan Perencanaan Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan dijabat oleh Budi Berliansyah, SE. mulai dari tanggal 20 April 2009 sampai sekarang. Kepala Urusan Keuangan bertugas membuat

perencanaan

keuangan,

menyusun

rencana

kerja

anggaran

kementrian/lembaga (RKAKL), melakukan pengelolaan yang berhubungan dengan APBN/DIPA, memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP dan ketersediaan pagu dalam DIPA serta menandatangani SPM, membuat laporan realisasi anggaran bulanan, triwulan dan semesteran dengan sistem akuntasi instansi (SAI) yang dikirim ke Pengadilan Tinggi (korwil), Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta melaksanakan urusan surat yang berhubungan dengan tugas kesekretariatan dibidang keuangan.

12. Kepala Urusan Kepegawaian Dan Ortala Kepala Urusan Kepegawaian dan Ortala dijabat oleh Syafrianto, S.Ag mulai dari tanggal 20 April 2009 sampai sekarang. Kepala Urusan Kepagawaian dan Ortala bertugas melaksanakan tugas dibidang kepegawaian, melengkapi data SIMPEG, SIKEP, menyusun daftar Kenaikan Gaji Berkala, kenaikan pangkat, DP3, KP4 seluruh pegawai. Menata/menyusun file kepegawaian, membuat daftar cuti tahunan pegawai, absen pegawai dan merekapnya setiap bulan untuk dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama. Mengonsep surat-surat yang berkaitan dengan kepegawaian.


10

13. Bendaharawan Pengeluaran Bendaharawan rutin dijabat oleh Sri Maryenti. Bertugas melakukan pembukuan keuangan rutin dalam buku kas, membayarkan gaji pegawai, mempertanggung jawabkan belanja kantor dalam bentuk kwitansi.

14. Bendaharawan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendaharawan PNBP. Dijabat oleh Sri Wahyuni S.HI. Bertugas menerima dan membukukan keuangan PNBP dan menyetorkannya ke Kas Negara.

15. Kasir Kasir dijabat oleh Panca Indriatari, A.Md Bertugas menerima uang perkara dan membukukannya dalam buku jurnal, dan mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas bantu setiap hari, memberi nomor perkara pada SKUM, Mengeluarkan biaya panggilan kepada Juru Sita. Meterai dan lain-lain. Menyetor uang PNBP kepada bendaharawan Penerimaan Negara Bukan Pajak setiap minggu.

16. Panitera Pengganti Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian saat ini bejumlah 2 (dua) orang yaitu, M. Razali yang dilantik pada tanggal 05 April 2012 dan Akhmad Fauzi, SHI. yang dilantik pada tanggal 03 Januari 2011. Panitera Pengganti bertugas mendampingi majelis hakim dalam persidangan untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan proses perkara, membuat berita acara persidangan dengan rapi dan menanda tanganinya bersama-sama dengan ketua mejelis, melaksanakan minutasi berkas atas pengawasan ketua majelis. Mengetik putusan yang telah putus. Melaporkan kepada petugas register tentang pengunduran sidang, minutasi dan perkara yang telah putus.

17. Jurusita / Jurusita Pengganti Jurusita/Jurusita Pengganti dijabat oleh Zainal Abidin, S.Ag, Yulizar.SY,S.Pd, Syafrianto, S.Ag, dan Sri Maryenti. Juru Sita Pengganti bertugas melaksanakan perintah ketua/ketua mejelis untuk melakukan pemanggilan, pemberitahuan putusan, serta penyitaan dan eksekusi.


11

18. Pramubakti Satu orang, Ahkmad Syarbaini, Bertugas menjaga kebersihan dalam kantor, menyiapkan air minum untuk pegawai. Disamping tugas tersebut Ahmad Syarbaini juga ditugaskan membantu tugas Umum dan Administrator Website.

19. Sopir Satu orang, Amin Hadori, SH bertugas mengantar, menjemput Ketua dalam dinas dan kelancaran transportasi lainnya.

20. Satpam Satpam terdiri dari 4 orang, Hakimin, Badaruddin, Al Imamusi Sahid Hasan Albana dan Nur Alamsyah, SHI. Bertugas menjaga keamanan persidangan, dan keamanan lingkungan kantor dan

21. Clearning Cervice Satu orang, Syofian Adi. Bertugas menjaga kebersihan lingkungan kantor,

B.

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP). Menyusun pedoman prosedur operasional standar ( SOP ) yang efektif pada dasarnya

menunjukan bahwa organisasi mempunyai kemauan memperbaiki langkah-langkah kegiatan serta pengambilan keputusan dan memperbaruinya sesuai dengan tuntutan perubahan yang dialami. Pedoman atau manual SOP adalah salah satu modal paling penting bagi organisasi untuk mengendalikan seluruh keputusan dan kegiatan yang dilakukannya dalam koridor yang sistematis dan efektif. Semakin besar organisasi, semakin besar pula tuntutan untuk mempunyai perangkat kontrol yang memadai. Semua itu hanya bisa terwujud apabila organisasi memiliki panduan yang jelas tentang pengambilan keputusan dan kegiatannya.

I.

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG KEPANITERAAN Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka

penyelesaian perkara pengadilan Agama Muara Bulian

merumuskan standar langkah-

langkah atau prosedur yang harus dilakukan/ ditempuh oleh pencari keadilan maupun pihak pengadilan itu sendiri.


12

Standar Operasional Prosedur berperkara di Pengadilan Agama Muara Bulian terbagi kepada 15 item sebagaimana akan diuraikan dibawah ini : 1.

SOP Tentang Penerimaan dan Biaya perkara

No.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Unit/Pejabat Terkait

Waktu Penyelesaian

Ket.

DISKRIPSI : Pelayanan peradilan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka pengajuan Permohonan / Gugatan. A.

PELAYANAN MASYARAKAT PENGAJUAN GUGATAN / PERMOHONAN

1. Penggugat / Pemohon atau Kuasanya mengajukan gugatan / permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Petugas penerima gugatan / permohonan. 2. Surat gugatan / permohonan yang diterima meja pertama sebanyak jumlah tergugat ditambah empat salinan untuk majelis hakim dan arsip. Apabila terdapat dokumen yang dibuat di luar negeri dan menggunakan bahasa asing maka dokumen tersebut harus diterjemahkan kedalam bahasa indonesia oleh penterjemah tersumpah dan disahkan oleh kedu-taan/perwakilan Indonesia di negara tersebut

Petugas Meja 1

5 menit

3. Menaksir biaya perkara dan dituangkan dalam SKUM rangkap tiga dan Slip Setoran Ke Bank sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama tentang Radius dan Panjar Biaya Perkara, selanjutnya bersama dengan surat gugat / permohonan diserahkan kepada Penggugat / Pemohon atau Kuasanya.

Petugas Meja I

5 menit

Kasir

15 Menit

Petugas Meja I

4. Penggugat / Pemohon atau Kuasanya menyetor uang ke Bank yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama, sejumlah yang tertera pada SKUM / Slip storan Bank. B.

PENGADMINISTRASIAN PANJAR BIAYA PERKARA DAN BUKU REGISTER PERKARA. 1.


Pemegang kas / Kasir menerima berkas gugatan /

13

permohonan serta bukti Setoran Bank dan SKUM yang dibuat petugas Meja I kemudian menanda tangani, memberi nomor perkara serta membubuh kan cap lunas pada SKUM. 2.

Pemegang Kas membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku bantu selanjutnya dicatat dalam Jurnal Keuangan Perkara (gugatan/ permoho nan) tingkat pertama.

3.

Menyerahkan bundel berkas gugatan/permohonan kepada Penggugat/ permohonan atau Kuasanya beserta bukti Setor Bank dan SKUM rangkap II dan memberitahukan kepada Penggugat/permohonan atau Kuasanya agar menyerahkan berkas tersebut kepada Petugas Meja II.

Kasir

5 Menit

Kasir

2 menit

Pendaftaran Selesai

2.

SOP Register PMH PHS

No.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

DISKRIPSI: Prosedur tentang Pencatatan Perkara Masuk, Penetapan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang A.

PENCATATAN PADA BUKU REGISTER PERKARA



Waktu Penyelesaian

1.

Menerima, memeriksa kelengkapan bundel berkas perkara dari Penggugat / Pemohon atau Kuasanya setelah dilunasi panjar biaya Perkara

Petugas Meja II

5 menit

2.

Membubuhkan Nomor perkara pada Map dan surat Gugat / Permohonan sesuai yang tercantum pada SKUM.

Petugas Meja II

5 menit

3.

Menyerahkan sehelai salinan surat Gugatan / Permohonan, SKUM dan bukti stor Bank kepada Penggugat / Pemohon atau Kuasanya.

Petugas Meja II

5 menit

4.

Mencatat tentang tanggal pendaftaran, Identitas para Pihak, Petitum gugatan / permohonan pada buku Register Perkara, selanjutnya melengkapinya

Petugas Meja II

10 menit

Ket.

14

dengan blanko PMH, Penunjukan PP dan JS/JSP serta PHS.

B.

C.

5.

Menyerahkan bundel berkas perkara kepada Panitera melalui Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama.

Petugas Meja II

5 menit

6.

Memeriksa / meneliti kelengkapan berkas perkara selanjutnya menyerahkan kepada Panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama.

Wakil Panitera

10 menit

7.

Memeriksa / meneliti kelengkapan berkas perkara, selanjutnya menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama

Panitera

10 menit.

1.

Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan mempertimbangkan dengan penuh tanggung jawab selanjutnya menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memngadili perkara tersebut.

Ketua Pengadilan Agama

Paling lama 7 hari kerja.

2.

Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang membantu majelis hakim dalam proses pemeriksaan perkara tersebut.

Panitera

10 menit

3.

Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim melalui petugas / Panitera Pengganti.

Panitera.

5 menit

1.

Ketua Majelis hakim bersama dengan anggota Majelis membaca dan mempelajari berkas perkara, selanjutnya menetapkan hari sidang (PHS).

Ketua Majelis

Selambatlambatnya hari.

Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk

Ketua Majelis melalui petugas /

PEMBUATAN PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH)

PEMBUATAN PENETAPAN HARI SIDANG (PHS)

2.


7

15

D.

3.

memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan yang telah ditetapkan hari dan tanggalnya (dengan menggunakan instru men)

PP

1.

Setiap proses yang terjadi dalam tahapan dari penerimaan, Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan PP dan JSP, Penetapan Hari Sidang harus dicatat dalam buku Register Perkara, dan untuk ketepatan serta keakuratan data tersebut harus dimuat dalam bentuk instrumen.

Petugas Meja II

2.

Menyerahkan instrumen kepada petugas Meja II untuk dicatat dalam buku register perkara, instrumen yang berisikan tanggal PMH, nama Ketua dan Anggota Majelis Hakim, nama Panitera Pengganti, tanggal PHS dan Tanggal persidangan pertama untuk perkara tersebut

Panitera Pengganti

PENGGUNAAN INSTRUMEN

SOP Pemangilan Para Pihak oleh JS JSP

No.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket.

DESKRIPSI : Prosedur tentang Pemanggilan para Pihak oleh Jurusiota / Jurusita Pengganti A.

PENGELUARAN DAN PENCATATAN ONGKOS / BIAYA PEMANGGILAN PARA PIHAK 1.


Jurusita Pengganti me minta ongkos / biaya pemanggilan para pihak kepada Kasir dengan menunjukkan perintah Ketua Majelis Hakim melalui instrumen yang dibuat untuk itu.

Jurusita Pengganti

5 menit

16

B.

C.

2.

Kasir menerima instru men dari Jurusita Pengganti kemudian Kasir menyerahkan uang ongkos / biaya pemanggilan para pihak kepada Jurusita Peng ganti.

Kasir.

10 menit

3.

Kasir mencatat semua pengeluaran dalam Buku Bantu untuk selanjutnya mencatat dalam buku jurnal keuangan perkara.

Kasir

5 menit

1.

Memanggil para pihak secara resmi dan patut. (disampaikan kepada yang bersangkutan langsung dialamat / tempat tinggalnya,jika tidak bertemu yang bersangkutan maka relass panggilan disampaikan melalui Lurah atau Kepala Desa setempat oleh Jurusita /JSP, untuk panggilan pertama kepada Tergu gat dilampiri salinan surat gugat. (Dalam hal yang di panggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya, jika ahli warisnya tidak dikenal maka panggilan dilaksa nakan melalui Lurah / Kepala Desa)

Jurusita Pengganti

Selambat-lam batnya tiga hari kerja se belum tang gal / hari si dang.

2.

Menyerahkan relass panggilan para pihak kepada Majelis Hakim melalui Panitera Peng ganti.

Jurusita/JSP

PEMANGGILAN PARA PIHAK / SAKSI / SAKSI AHLI

PROSES PERSIDANGAN DESKRIPSI : Prosedur tentang Pemanggilan Pihak Tergugat yang tidak dekitahui tempat tinggal, atau tinggal di luar negeri atau diluar yurisdiksi.

A.

PEMANGGILAN PIHAK TERGUGAT YANG ALAMAT / TEMPAT TINGGALNYA TIDAK DIKETAHUI SECARA PASTI DI INDONESIA


17

B.

1.

Untuk sengketa selain dalam perkara perkawinan, atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita / Jsp menyampaikan pemanggilan terhadap Tergugat melalui Bupati / Walikota, selanjutnya Bupati / Walikota memerintahkan untuk mengumumkan pemanggilan tersebut dengan menempelkan surat panggilan pada papan Pengumuman Pengadil an Agama.

Jurusita / Jsp.

2.

Untuk perkara dibidang perkawinan, prosedur pemanggilan Tergugat dilakukan : a. Pemanggilan dilaku kan dengan diumum kan melalui surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Ke tua Pengadilan Aga ma. b. Pengumuman pe manggilan tersebut dilakukan sebanyak dua kali, dengan tenggang waktu an tara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua selama satu bulan, dan tenggang waktu antara pemanggilan kedua dengan persidangan sekurangkurangnya 3 bulan.

Jurusita / Jsp.

1.

Dibuat surat permohon an untuk memanggil Tergugat yang ditujukan kepada Departemen Luar Negari cq dirjen protokol dan konsuler departemen luar negeri, dengan tembusan disampaikan kepada Kedubes Indonesia di negara yang bersangkutan. Surat permohonan ter sebut dibuat sekali gus berfungsi sebagai surat panggilan (relass), dengan demikian tidak perlu dilampiri surat panggilan.

Panitera.

PEMANGGILAN PIHAK TERGUGAT YANG BERTEMPAT TINGGAL DI LUAR NEGERI

2.


18

3.

4.

C.

4.

Pemanggilan seperti ter sebut sudah dianggap sah / resmi, meskipun relass itu tidak dikem balikan oleh direktorat jenderal protokol dan konsuler departemen luar negeri. Pemanggilan dianggap patut, jika tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak surat permohonan di kirimkan.

PEMANGGILAN PIHAK TERGUGAT YANG BERTEMPAT TINGGAL DI LUAR YURISDIKSI 1.

Dibuat surat permohon an / meminta bantuan pemanggilan pihak yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Agama dimana pihak yang ber sangkutan berdomisili.

Panitera

2.

Surat permohonan ter sebut dikirim via Pos bersama dengan biaya pemanggilan yang ber sangkutan.

Petugas

3.

Ketua Pengadilan Agama yang diminta bantuan segera memerintahkan kepada Jurusita / Jsp untuk memanggil pihak yang dimaksud dan kepada Jurusita / Jsp yang melakukan pe manggilan tersebut di beri ongkos / biaya pemanggilan.

Ketua Pengadilan Agama / Panitera

4.

Prosedur pemanggilan sesuai dengan SOP pemanggilan.

Jurusita / Jsp.

5.

Relass panggilan segera dikirim kepada Peng adilan Agama yang meminta bantuan.

Petugas Via Pos

SOP Perkara Prodeo

No.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket.

DISKRIPSI : Prosedur tentang pengajuan dan pemeriksaan perkara prodeo A.

PELAYANAN MASYARAKAT


19

PENGAJUAN GUGATAN / PER MOHONAN SECARA PRODEO

1.

Penggugat / Pemohon mengajukan gugatan / permohonan sekaligus permohonan untuk ber acara secara prodeo yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Petugas penerima gugatan / permo honan

Petugas Meja I

5 menit

2. Surat gugatan / permohonan yang diterima meja pertama sebanyak jumlah ter gugat ditambah empat salinan untuk majelis hakim dan arsip. (Penggugat / Pemohon harus melampiri Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan / Desa yang diketahui oleh Camat setempat dan copy Kartu Askeskim / Jamkesda, dll ).

Petugas Meja I

5 menit

3. Membuatkan SKUM rangkap tiga dengan diisi sejumlah Rp 0,selanjut nya bersama dengan surat gugat / permohonan diserahkan kepada Penggugat / Pemohon untuk diserahkan kepada kasir.

Petugas Meja I

3 menit

4. Penggugat / menyerahkan kepada Kasir. B.

Pemohon SKUM

PENGADMINISTRASIAN PANJAR BIAYA PERKARA DAN PROSES PEMANG GILAN AWAL KEPADA PARA PIHAK 1.

PENGADMINISTRASI AN PANJAR BIAYA PERKARTA


1.

Pemegang kas / Kasir menerima berkas gugat an / permohonan serta SKUM yang dibuat petugas Meja I kemudian menandatangani, memberikan nomor perkara serta membubuhkan cap lunas pada SKUM.

Kasir

5 menit

2.

Pemegang kas mencatat / membukukan uang panjar biaya perkara sebesar Rp 0,- sebagai mana tercantum dalam SKUM pada buku bantu selanjutnya dicatat dalam Jurnal Keuangan Perkara (gugatan / permohonan) tingkat pertama.

Kasir

5 menit

3.

Prosedur Registrasi dan

Petugas Meja II

5 menit

20

tahapan hingga Pene tapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim berlaku SOP terkait. 2.

C.

BIAYA PEMANGGILAN AWAL PARA PIHAK.

1.

Jurusita / JSP me nyerahkan instrumen perintah untuk me manggil dengan biaya Rp 0,- kepada Kasir.

Jurusita / Jsp

5 menit

2.

Kasir menerima instru men dari Jurusita Pengganti kemudian mencatat dalam buku jurnal biaya perkara sebesar Rp 0,-

Kasir

Selambat-lam batnya tiga hari kerja sebe lum tanggal / hari sidang.

3.

Jurusita / Jsp melaksanakan pemang gilan para pihak dengan prosedur sesuai SOP pemanggilan para pihak tanpa biaya.

Jurusita / Jsp

1.

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, dengan diawali dengan meng ucapkan Basmalah

Ketua Hakim

2.

Memanggil para untuk memasuki sidang

Petugas

3.

Memeriksa tentang ke patutan dan keresmian relass pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti.

Ketua Hakim

Majelis

5 menit

4.

Memeriksa tentang legal standing para pihak yang hadir dipersidang an.

Ketua Hakim

Majelis

3 menit

5.

Pembacaan permohon an Penggugat / Pemo hon untuk beracara secara prodeo.

Ketua Hakim

Majelis

10 menit.

PROSEDUR PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN 1.

PERSIDANGAN INSIDENTIL

6.

7.


pihak ruang

Majelis

2 menit

Memberikan kesempat an kepada pihak Ter mohon untuk menang gapi alasan dan keinginan pemohon untuk beracara secara prodeo tersebut. Pemeriksaan alat bukti Pemohon tentang ketidak mampuannya untuk membayar biaya perkara

5 menit

10 menit

Majelis Hakim

Sesuai kebutuhan

Jika permo honan dika bulkan, ma ka

21

2.

5.

PEMBIAYAAN PROSES PEME RIKSAAN PERKARA PRODEO.

8.

Musyawarah majelis hakim, dilanjutkan dengan membacakan putusan sela, mengabul kan atau menolak permohonan Pemohon untuk beracara secara prodeo.

Keta Hakim

Majelis

30 menit

1.

Berdasarkan putusan sela tersebut Panitera selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan tentang perintah kepada Bendahara untuk mengeluarkan uang sejumlah sesuai ketentuan dan menyerahkannya kepa da Kasir.

Panitera / Kuasa Pengguna Anggaran

10 menit

2.

Kasir menerima uang dari Bendahara untuk biaya proses dan biaya materai perkara ter sebut dan mencatat / membukukan dalam buku jurnal keuangan perkara. Proses selan jutnya sesuai SOP terkait.

Bendahara Kasir

10 menit

&

dalam amar putusan sela disebut kan dengan tegas tentang biaya perkara dibe bankan pada DIPA Pengadi lan Agama Jika biaya tersebut telah habis maka proses selanjut nya dilaksa nakan seba gaimana perkara prodeo murni.

SOP Proses Persidangan

No.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

DESKRIPSI : Proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama A.

B.


Waktu Penyelesaian

Ket.

JADWAL PERSIDANGAN 

Membuat jadwal per sidangan kemudian ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau tempat yang telah disediakan untuk itu.

1.

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, dengan diawali dengan meng ucapkan Basmalah

Panitera Pengganti

3 menit

PROSES PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN DAN UPAYA PERDAMAIAN


Ketua Majelis Hakim

5 menit

22

C.

PERSIDANGAN DALAM PEMERIKSAAN POKOK PERKARA


2.

Memanggil para untuk memasuki sidang

pihak ruang

Petugas

2 menit

3.

Memeriksa tentang ke patutan dan keresmian relass pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti.

Ketua Majelis Hakim

5 menit

4.

Memeriksa tentang legal standing para pihak yang hadir dipersidang an.

Ketua Majelis Hakim

3 menit

5.

Jika para pihak telah hadir dipersidangan, maka majelis hakim mengupayakan per damaian dengan menempuh proses mediasi.

Ketua Majelis Hakim

5 menit

6.

Memberikan kesempat an kepada para pihak untuk memilih mediator yang disepakati oleh para pihak.

7.

Upaya perdamaian melalui proses mediasi.

8.

Memberikan laporan tentang hasil mediasi.

Mediator.

1.

Memeriksa dan mem baca laporan mediator tentang hasil mediasi

Ketua Majelis Hakim

2.

Pembacaan Gugatan / Permohonan, sekaligus jika ada perbaikan / perubahan gugatan / permohonan oleh Peng gugat / Pemohon atau kuasanya.

10 s/d 30 menit

3.

Memberikan kesempatan Ketua Majelis kepada Tergugat untuk Hakim. menggunakan haknya, mengajukan (eksepsi, jawaban terhadap pokok perkara dan atau mengajukan gugatan rekonpensi (secara lisan atau tertulis).

10 s/d 30 menit dalam persidangan lanjutan.

4.

Proses jawab menjawab.

5.

Pemeriksaan bukti surat, saksi dari Penggugat.

Disesuaikan dengan kebu tuhan.

6.

Pemeriksaan bukti surat, saksi dari Tergugat

Paling lama 2 hari

Mediator.

Majelis hakim

Maksimal 40 hari + 14 hari kerja.

3 s/d 15 menit

Jika mediator berhasil men damai kan para pihak, maka proses selanjut nya dilaksa nakan sebagai mana mestinya (per kara percerai an dengan pencabu tan gugatan sedang kan selain nya diterbitk an akta perda maian)

23

6.

7.

Musyawarah Hakim.

Majelis

8.

Pembacaan putusan.

Ketua Majelis Hakim

SOP Pemeriksaan Setempat

No.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket.

DISKRIPSI : Prosedur tentang Sidang Pemeriksaan setempat / Decente A.

PEMERIKSAAN SETEMPAT TERHADAP OBJEK BENDA TIDAK BERGERAK YANG TERLETAK DIWILAYAH YURISDIKSI.

1. Pemeriksaan setempat dilakukan atas permin taan Pemohon, dapat pula atas inisiatif / kewenangan (ex officio) majelis hakim jika hakim memandang perlu untuk itu (SEMA No. 7 tahun 2001). 2. Sebelum pelaksanaan pemeriksaan setempat, majelis hakim melalui Panitera Pengganti meminta biaya / ongkos transportasi kepada Kasir. Jika dana tidak mencukupi, maka kepada Pemohon / Penggugat diminta untuk menambah panjar biaya perkara sesuai dengan kebutuhan.

Kasir

3. Ketua majelis hakim membuka persidangan dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum diawali dengan mengucapkan Basmalah. (persidangan dibuka diruang sidang Pengadilan Agama, atau di Kantor Lurah / Kepala Desa yang layak untuk itu).

Ketua Majelis Hakim

4. Ketua Majelis Hakim menyatakan; acara per sidangan dilanjutkan dengan acara pemerik saan setempat (semua dituangkan dalam Berita Acara Persidangan).

Panitera / Panitera Pengganti

5. Majelis Hakim dan Panitera / Panieta Peng ganti, bersama-sama dengan para pihak, saksi batas dan pejabat terkait (Lurah / Kepala Desa, juru ukur,


Tanpa memakai Toga.

24

aparat ke amanan) menuju lokasi objek yang akan di periksa. (Biaya trans por tasi dibebankan kepada Pemohon atau atas per timbangan majelis hakim dapat dibebankan secara tanggung renteng) (Ps 187 R.Bg).

B.

6. Majelis hakim melaku kan pemeriksaan dengan seksama tentang: letak, luas (panjang dan lebar) serta batas-batas objek sengketa yang dibenar kan oleh saksi batas / Lurah / Kepala Desa.

Majelis Hakim

7. Setelah selesai proses pemeriksaan setempat, ketua majelis hakim menyatakan sidang ditutup, dan segala proses yang terjadi pada saat dilaksanakan peme riksaan setempat dicatat dan dimasukkan dalam Berita Acara Persidang an).

Panitera / Panitera Pengganti

1.

Ketua Majelis Hakim, melalui Ketua Pengadil an Agama memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama di mana objek sengketa berada untuk melaku kan pemeriksaan setem pat atas objek tersebut.


2.

Dalam surat permohon an tersebut diuraikan secara rinci (letak, Luas yaitu panjang dan lebar serta batas - batas) tentang objek yang akan dilakukan pemeriksaan tersebut

Petugas.

3.

Surat permintaan bantu an dan semua biaya dalam pelaksanaan peme riksaan setempat dikirim via Pos.

Ketua Pengadilan Agama yang diminta bantuan

4.

Ketua Pengadilan Agama yang diminta bantuan menunjuk satu / dua orang hakim dibantu oleh Panitera Pengganti nya untuk melakukan pemeriksaan setempat.

PEMERIKSAAN SETEMPAT TERHADAP OBJEK BENDA TIDAK BERGERAK YANG TERLETAK DILUAR YURISDIKSI


25

5.

Hakim yang ditugaskan tersebut menetapkan tanggal dan hari pelaksanaan pemeriksa an setempat tersebut, dan melalui Pengadilan Agama yang meminta bantuan memanggil para pihak agar hadir dilokasi pada saat dilakukan pemeriksan objek seng keta tersebut sekaligus mengajak saksi saksi batas.

6.

Hakim dan Panitera Pengganti yang ditugas kan, bersama - sama dengan para pihak, saksi batas serta aparat terkait berangkat kelokasi objek sengketa untuk melaku kan pemeriksaan atas objek tersebut.

7.

Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti me lakukan pemeriksaan dengan seksama tentang: letak, luas (panjang dan lebar) serta batas-batas objek sengketa yang dibenar kan oleh saksi batas / Lurah / Kepala Desa.

8.

Segala proses yang terjadi pada saat dilaksanakan peme riksaan setempat dan semua data dicatat dan dimasukkan dalam Beri ta Acara ).

9.

Berita Acara Pemerik saan setempat tersebut oleh Pengadilan Agama yang diminta bantuan segera dikirimkan ke Pengadilan Agama yang meminta bantuan).

10. Berita Acara pemeriksa an setempat tersebut dimasukkan dan dijadi kan satu kesatuan dengan berkas perkara yang bersangkutan.

7. No.

SOP Proses Pengajuan Permohonan CB Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket.

DESKRIPSI : Proses pengajuan permohonan dan pelaksanaan sita jaminan ( Conservatoir beslaag)


26

A.

PENGAJUAN PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG)

1.

PENGAJUAN PELETAKAN CB YANG DIAJUKAN BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT GUGAT.



Proses pengajuan per mohonan peletakan CB yang diajukan bersamasama dengan gugatan, SOP-nya sama dengan pengajuan Gugatan / Permohonan.

2.

PENGAJUAN PERMOHONAN CB YANG DIAJUKAN TERSENDIRI / TERPISAH DARI GUGATAN



Pemohon atau kuasanya mengajukan permohon an peletakan sita jaminan ditujukan ke pada Ketua Pengadilan Agama.



SOP mengenai pem bayaran panjar biaya peletakan CB dan pengadministrasiannya sama dengan SOP terkait.

1.

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, diawali dengan pengucapan Basmalah

2.

Membacakan surat permohonan peletakan sita jaminan (CB).

5 menit

3.

Memberikan kesem patan kepada pihak termohon untuk memberikan jawaban / tanggapannya atas permohonan tersebut.

Disesuaikan

4.

Memeriksa alat bukti dari Pemohon.

Disesuaikan

5.

Membuat penetapan tentang menerima atau menolak permohonan peletakan sita jaminan tersebut.

B.

5 menit

PROSES PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN. PERSIDANGAN INSIDENTIL

C.

Petugas Meja I

Ketua Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

3 menit

10 menit

PROSES PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG)


1. Panitera menunjuk Js / Jsp untuk melaksanakan sita jaminan

Panitera

10 menit

2. Memberitahukan kepada para pihak tentang hari H

Jurusita / Jurusita

3 hari kerja sebelum hari

27

pelaksanaan sita jaminan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sekaligus memerintah kan kepada mereka untuk hadir di lokasi objek yang akan diletakkan sita jaminan, pemberitahuan tersebut juga disampaikan kepada instansi / pihak terkait.

Pengganti

H.

3. Pelaksanaan peletakkan sita jaminan dilaksana kan dilokasi objek yang akan disita dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan pelaksanaan sita jaminan dituangkan dalam Berita Acara

Jurusita / Jurusita Pengganti

Selesai dalam satu hari

4. Melaporkan tentang telah diletakkannya sita atas objek tersebut kepada BPN jika objeknya benda tetap yang telah bersertifikat, jika belum bersertifikat maka dilaporkan kepada Kelurahan untuk dicatat dalam register untuk itu serta diumumkan. 5. Menyerahkan berita acara pelaksanaan sita jaminan kepada majelis hakim.

8.


SOP Pengembalian Sisa Panjar Dan Penyampaian Putusan

No.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

DESKRIPSI : Proses pengembalian sisa panjar dan penyampaian saloinan putusan. A


Waktu Penyelesaian

Ket.

PENGEMBALIAN SISA PANJAR 1.

Jika sisa panjar masih ada dan Penggugat / Pemohon hadir dipersidangan saat dibacakan putusan.


1.

Dibuatkan instrumen pengembalian sisa pan jar rangkap 2 (dua) dan diserahkan kepada Penggugat / Pemohon.

2.

Penggugat / Pemohon menyerahkan instrumen pengembalian sisa panjar tersebut dan meminta pengembalian sisa panjar kepada kasir.

3.

Kasir menyerahkan pengembalian sisa pan jar kepada Penggugat /

Panitera Pengganti

2 menit

Kasir

3 menit

Rangkap 1 untuk Peng gugat, rangkap kedua dipegang oleh PP.

28

Pemohon dan menutup buku jurnal keuangan perkara. 2.

3.

B

Jika Penggugat / Pemohon tidak hadir dipersidangan saat dibacakan putusan.

Penyerahan sisa panjar biaya perkara ke Kas Negara.

1.

Disampaikan pemberi tahuan secara tertulis kepada Penggugat / Pemohon agar meng ambil sisa panjar biaya perkara dalam tenggang waktu paling lama 180 hari, jika tenggang waktu tersebut dilampaui, maka sisa panjar tersebut akan distor ke Kas Nagara.

Jurusita Pengganti

Satu hari setelah dibacakan putusan.

2.

Penggugat / Pemohon dengan menyerahkan surat pemberitahuan tersebut datang ke Pengadilan Agama dan dapat mengambil sisa panjar biaya perkara tersebut kepada Kasir.

1.

Kasir menyerahkan sisa panjar kepada Peng gugat / Pemohon dan menutup buku jurnal keuangan perkara.

Kasir

3 menit

2.

Sisa panjar biaya perkara yang tidak diambil Penggugat / Pemohon setelah lewat 180 hari terhitung dari tanggal pemberitahuan, harus diserahkan oleh Kasir kepada Bendahara pengeluaran, dan uang tersebut distorkan ke Kas Negara.

Bendahara Penerima.

Paling lama satu minggu setelah mene rima dari kasir.



Jika pada saat dibacakan putusan, ada para pihak yang tidak hadir dipersidangan maka kepadanya disampaikan pemberitahuan isi / amar putusan. Pemberitahuan isi putusan (PBT) bagi pihak Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya dilakukan melalui penempelan pada papan Pengumum an Pengadilan Agama selama 14 hari.

Jurusita Pengganti.

Satu hari sete lah dibacakan putusan

Paling lambat 14 hari setelah dibacakan putus

Pengantar surat dengan di

Surat pem beritahu an di tanda tangani oleh Panitera.

PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN. 1.

Pembertahuan amar putusan



2.

Penyampaian salinan putusan.




Dalam perkara

29

an, maka salinan putusan tersebut harus sudah siap untuk diberikan kepada para pihak apabila mereka meminta, dengan di pungut biaya PNBP sesuai dengan ketentuan dalam PP NO. 53 tahun 2008.

9.

sampaikan via Pos.

per ceraian, salinan putusan juga harus disampai kan kepada PPN.

SOP Permohonan Eksekusi

No.

A.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

DISKRIPSI : Prosedur tentang Penanganan Permohonan Eksekusi pada Pengadilan Tingkat Pertama. PELAYANAN MASYARAKAT


Waktu Penyelesaian

1.

PENGAJUAN PERMOHONAN EKSEKUSI.

1. Pemohon / Kuasanya mengajukan permohon an eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama secara lisan / tertulis.

Petugas Meja I

5 menit

2.

PEMERIKSAAN BERKAS

2. Petugas Meja I (Panmud Gugatan) memeriksa ke lengkapan berkas per mohonan dengan meng cros chek kepada petugas Meja II atau petugas yang ditunjuk untuk mengelola arsip jalan (aktif) menyangkut tentang waktu BHT nya putusan tersebut.

Petugas Meja I

15 menit

3.

PERHITUNGAN / PENETAPAN PANJAR BIAYA PELAKSANAAN EKSEKUSI

3. Menghitung panjar biaya sebatas untuk pelaksanaan aanmaning (berdasar kan SK KPA tentang panjar biaya perkara)dan dituangkan dalam SKUM rangkap 3 (tiga) serta slip storan ke Bank dan diserahkan kepada Pemohon / kuasanya.

Petugas Meja I

5 menit

B.

PEMBAYARAN PANJAR BIAYA EKSEKUSI.

1.

PEMBAYARAN PANJAR BIAYA EKSEKUSI VIA BANK



Pemohon / kuasanya membayar panjar biaya ekseusi ke Bank yang telah ditentukan sejum lah yang tertuang dalam SKUM / slip storan Bank.

Petugas Bank

2.

PEMBUKUAN BIAYA PANJAR EKSEKUSI.



Pemohon / kuasanya menyerahkan SKUM dan bukti stor Bank kepada petugas Kasir.

Kasir


Ket.

2 menit

30

3.

10. No.

PENYELESAIAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERKARA DAN PENGISIAN REGISTER C1 DAN K1-PA7



Petugas Kasir Menanda tangani SKUM panjar biaya Eksekusi (rangkap 3), satu lembar diserahkan kepada Pemohon, satu lembar untuk arsip petugas kasir dan satu lembar dilampirkan pada berkas permohonan eksekusi.



Penyelesaian / pencatatan admnistrasi keuangan perkara dan register eksekusi dilaksanakan sebagaimana SOP yang berkaitan dengan hal tersebut.

Kasir, dan petugas Meja II serta pe tugas terkait.

3 menit

SOP Aanmaning Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket.

DISKRIPSI : Prosedur tentang Aanmaning (Teguran) pada Pengadilan Tingkat Pertama. 1.

2.

AANMANING / PENEGURAN

PROSES PERSIDANGAN AANMANING


1. Wakil Panitera setelah menerima berkas permohonan eksekusi dari petugas Meja II, melalui Panitera me nyerahkan berkas permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama.

Wakil Panitera

Selambat lambatnya 3 hari setelah permohonan diajukan oleh Pemohon / kuasanya

2. Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mempelajari berkas permohonan eksekusi tersebut, selanjutnya membuat PHS untuk pelaksanaan aanmaning.


Selambat – lambatnya 7 hari setelah berkas per mohonan ter sebut diterima oleh KPA.

3. Panitera menunjuk JSP untuk memanggil Ter mohon eksekusi agar hadir dalam persidangan insidentil yang telah ditetapkan oleh KPA hari dan tanggal pelaksanaan nya

Jurusita Pengganti

3 hari kerja sebelum hari H pelaksanaan sidang aanmaning.

1.

Ketua Pengadilan Agama dengan di dampingi oleh Panitera

Ketua Pengadilan Agama dengan didampingi oleh Panitera melaksanakan persidangan insidentil untuk memberikan aan maning / teguran ke pada Termohon eksekusi agar melaksanakan

31

isi putusan Pengadilan Agama secara sukarela (berdasarkan permo honan Pemohon ekse kusi / kuasanya) dengan memberikan batas waktu maksimum 8 hari kepada Termohon eksekusi) 2. Panitera mencatat dan membuat berita acara pemeriksaan pelaksana an aanming tersebut.

11. No.

Panitera.

SOP Eksekutorial Beslaag Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket.

DISKRIPSI : Prosedur tentang Penanganan Permohonan Eksekusi Lelang (Eksekutorial Verkop) pada Pengadilan Tingkat Pertama. 1.

SITA EKSEKUSI

1. Pemohon / kuasanya memberitahukan secara lisan / tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama bahwa setelah lewat tenggang waktu yang diberikan kepada Tergugat agar melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama secara sukarela, ternyata Termohon eksekusi tidak memenuhinya, dan Pe mohon / kuasanya me mohon agar proses eksekusi dilanjutkan 2. Petugas Meja I meng hitung panjar biaya sita dan eksekusi (termasuk biaya pengumuman via medya massa sebanyak 2 kali) dan menuangkan nya dalam SKUM rangkap 3 serta slip storan ke Bank. 3. Petugas Kasir menanda tangani SKUM panjar biaya Eksekusi (rangkap 3), satu lembar diserahkan kepada Pemohon, satu lembar untuk arsip petugas kasir dan satu lembar dilampirkan pada berkas permohonan eksekusi.

2.

PENYELESAIAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERKARA DAN PENGISIAN




Penyelesaian/pencatatan admnistrasi keuangan perkara dan register eksekusi

Petugas Meja I

2 menit

Petugas Meja I

3 menit

Kasir

2 menit

Kasir, dan petugas Meja II serta pe tugas

32

REGISTER C1 DAN K1-PA7

3.

12. No.

A 1.

2.

PROSES / TAHAPAN PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI

dilaksanakan sebagai mana SOP yang berkaitan dengan hal tersebut.

terkait.

Ketua Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera / Jsp dengan “Surat Penetapan” untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap barang yang akan dieksekusi / dilelang.

Ketua PA

10 menit

2. Panitera menunjuk Js / Jsp untuk melaksanakan sita eksekusi

Panitera

3 menit

3. Memberitahukan kepada para pihak tentang hari H pelaksanaan sita eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sekaligus memerintah kan kepada mereka untuk hadir di lokasi objek yang akan diletakkan sita eksekusi, pemberitahuan tersebut juga disampaikan ke pada instansi / pihak terkait.


Dilakukan sejak 3 hari kerja sebelum hari H sita eksekusi dilaksanakan

4. Pelaksanaan peletakkan sita eksekusi dilaksana kan dilokasi objek yang akan disita dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan pelaksanaan sita ekse kusi dituangkan dalam Berita Acara


1 hari

5. Melaporkan tentang telah diletakkannya sita atas objek tersebut kepada BPN jika objeknya benda tetap yang telah bersertifikat, jika belum bersertifikat maka dilaporkan kepada Kelurahan untuk dicatat dalam register untuk itu serta diumumkan.


1.

Sita ekse kusi dilaku kan jika sebelum nya tidak pernah diletakkan CB dan eksekusi nya untuk membayar sejumlah uang dan atau ekse kusi lelang

SOP Eksekutorial Verkop Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

DISKRIPSI : Prosedur tentang Penanganan Permohonan Eksekusi Lelang (Eksekutorial Verkop) pada Pengadilan Tingkat Pertama. EKSEKUSI LELANG (EKSEKUTORIAL VERKOP) SURAT PERINTAH 1. Ketua Pengadilan Agama EKSEKUSI membuat Surat Penetap an Eksekusi. 2. Surat Penetapan ter sebut berisikan tentang perintah untuk men jalankan eksekusi. 3. Perintah ditujukan ke pada Panitera / Jurusita Pengadilan Agama. PROSES / TAHAPAN


1.

Panitera

/

Jurusita



Waktu Penyelesaian

Ket.

10 menit

Panitera /

33

DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG.

berdasarkan Surat Penetapan KPA melaksanakan eksekusi lelang dengan tahapan sebagai berikut: o Berkoordinasi dengan Kantor Lelang Negara, dan instansi / pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan lelang dimaksud. o Membentuk Tim kecil untuk memperoleh informasi harga untuk mene tapkan standard harga limit. o Menetapkan harga limit objek yang akan dilelang o Mengumumkan pe laksanaan lelang melalui mass media sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara peng umuman pertama dengan kedua selama 15 hari. Dalam pengumum an tersebut harus mencantumkan hari tanggal dan tempat pelaksanaanLelangserta objek yang akan dilelang dan persyaratan bagi peserta lelang. 2. Eksekusi lelang dilak sanakan di Kantor Pengadilan Agama atau tempat lain yang telah ditentukan sebelumnya. 3. Pembukaan amplop Penawaran dari semua peserta lelang (penawaran diserahkan dalam anplop dalam keadaan tertutup)

3.

13. No.

PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG.

Bagi peserta lelang yang penawarannya tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang, jika ditemukan penawaran tertinggi dua orang atau lebih dalam nominal yang sama, maka diadakam penawaran naik-naik diantara peserta yang memberikan penawaran dalam nominal yang sama tersebut. 2. Bagi pemenang lelang dibuatkan Akta Lelang.

Jurusita

Panitera

Instansi / pihak terkait antara lain BPN, Mass Media dll.

Panitera

KPA dan Panitera

Panitera dan pejabat Kantor Lelang Negara, dibawah Pim pinan Ketua Pengadilan Agama

1.

Kantor Lelang Negara

SOP Eksekusi Pengosongan Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket.

DISKRIPSI : Prosedur tentang pelaksanaan eksekusi pengosongan


34

A.

PENGAJUAN PERMOHONAN EKSEKUSI RIEL / PENGOSONGAN 1.

Pemohon / Kuasanya mengajukan permohon an eksekusi riel / pengosongan kepada Ketua Pengadilan Agama secara lisan / tertulis.

Petugas Meja I

5 menit

2. Petugas Meja I (Panmud Gugatan) memeriksa ke lengkapan berkas per mohonan dengan meng cros chek kepada petugas Meja II atau petugas yang ditunjuk untuk mengelola arsip jalan (aktif) menyangkut tentang hubungan permohonan tersebut dengan putusan.

Petugas Meja I

15 menit

3. Menghitung / menaksir panjar biaya eksekusi meliputi biaya aan maning, biaya trans portasi petugas, saksi, dan lain-lain, (berdasar kan SK KPA tentang panjar biaya perkara) dan dituangkan dalam SKUM rangkap 3 (tiga) serta slip storan ke Bank dan diserahkan kepada Pemohon / kuasanya.

Petugas Meja I

5 menit

4. Pembayaran panjar biaya eksekusi sesuai dengan SOP terkait. B.

PELAKSANAAN EKSEKUSI RIEL / PENGOSONGAN 1.

Diawali dengan dilaksa nakannya aanmaning kepada Termohon, sesuai SOP pelaksanaan aanmaning.

2. Jika lewat tenggang waktu 8 hari ternyata Termohon tidak melak sanakannya secara suka rela, maka proses eksekusi dilanjutkan dengan tahapan sebagai berikut : o Ketua Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera / Jsp dengan “Surat Penetapan” untuk melaksanakan eksekusi riel / pengosongan sesuai dengan permohonan Pemohon. o Panitera menunjuk Jurusita / Jurusita peng ganti untuk melaksanakan eksekusi riel. o Jurusita / Jurusita Peng ganti melakukan persiapan


Ketua dan Panitera Pengadilan Agama.

Panitera.

Jurusita / JSP.

35

o

o

o

o

C.

untuk pelaksanaan eksekusi tersebut. Memberitahukan kepada para pihak tentang hari H pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sekaligus memerintah kan kepada mereka untuk hadir di lokasi objek yang akan dieksekusi tersebut, pemberitahuan tersebut juga disampaikan ke pada instansi / pihak terkait. Jika yang dilakukan eksekusi pengosongan tersebut adalah bangun an / rumah, maka orang dan atau barang yang berada didalam rumah tersebut mencakup Termohon dan keluarganya (tidak ter masuk pihak ketiga) dikeluarkan dengan paksa dari bangunan / rumah tersebut. Semua barang milik termohon dan keluarga nya tersebut dikeluarkan dari rumah / bangunan, kemudian diletakan di tempat yang aman sesuai dengan permintaan Ter mohon atau pertimbang an petugas (Jurusita / Jurusita Pengganti) Setelah Termohon dan keluarganya serta ba rang – barangnya dikeluarkan dari bangunan / rumah ter sebut. Kemudian dibuat dan dibacakan Berita Acara pelaksanaan eksekusi diiringi penye rahan objek tersebut secara riel kepada Pemohon eksekusi.

Jurusita / Jsp dibawah pim pinan dan tanggung ja wab Ketua Pengadilan Agama

Petugas pe laksana eksekusi dibawah pimpinan Ju rusita / Jsp.

Jurusita / Jsp.

EKSEKUSI SELESAI

14. SOP Pelaporan Perkara No.

Uraian Kegiatan DISKRIPSI: Prosedur Pengadilan Agama. PENGADILAN AGAMA

Uraian Pelayanan

Pejabat tarkait

Waktu Penyelesaian

Ket

tatacara pembuatan laporan perkara pada

1.Pembuatan laporan


1. Petugas membuat laporan bulanan sebagai berikut : 1) Laporan Keadaan Perkara (LI-PA1) 2) Laporan Keuangan Perkara (LI-PA7) 3) Laporan Jenis Perkara (LIPA8)

Petugas meja 3 bersama Panmud Hukum

2 hari kerja

36

4) Laporan Hasil Mediasi (LIPA9) 5) Laporan Penggunaan For mulir Akta Cerai (LI-PA10) 6) Laporan Pertanggung jawab an Uang Iwadl (LI-PA11) 7) Laporan Sebab-sebab terjadinya Perceraian (LIPA12). 8) Laporan Keuangan Hak-Hak Kepaniteraan. 9) Laporan Sidang Keliling. 10) Laporan Perkara Prodeo. 11) Laporan Perkara yang putus lebih dari enam bulan. 12) Laporan Perkara yang putus kurang dari enam bulan. 13) Laporan Perkara Khusus PP NO:10 Tahun l983. (B5 ) 14) Laporan Uang Tidak Bertuan. 15) Laporan Perkara yang belum selesai selama enam bulan.

2. Pengiriman laporan


Petugas meja 3 bersama Panmud Hukum

1 hari kerja

Panmud Hukum

30 menit

2.

Petugas membuat laporan empat bulanan ( catur wulan ) sebagai berikut: 1) Laporan Perkara yang Dimohonkan Banding (LI-PA2) 2) Laporan Perkara yang di mohonkan Kasasi(LIPA3) 3) Laporan Perkara yang di mohonkan PK (LIPA4) 4) Laporan Perkara yang dimohonkan Eksekusi (LI-PA5)

3.

Petugas membuat laporan enam bulanan ( smester )yaitu : Laporan Kegiatan Hakim (LIPA6)

4.

Petugas membuat laporan Tahunan (LI-PA13) yang mencakup semua jenis laporan.

1.

Petugas mengirim Laporan Bulanan yang telah siap dijilid rapi ke Pengadilan Tinggi Agama, dengan tembusan ke Dirjend Badilag Mahkamah Agung, paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

2.

Petugas mengirim Laporan empat bulanan setiap bulan April, Agustus, dan Desember, yang dijilid rapi disatukan dengan Laporan bulanan.

30 menit

3.

Petugas mengirim Laporan enam bulanan, yang dililid rapi disatukan dengan laporan bulanan.

30 menit.

37

15. No.

4.

Petugas Mengirim Laporan Tahunan yang telah dijilid rapi paling lambat tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.

5.

Laporan-laporan tersebut diatas juga dikirim secara elektronik melalui website/email, dan sms gateway.

SOP Pelayanan Pemberian Informasi Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Pejabat tarkait

Waktu Pelayanan

Ket

DISKRIPSI: Prosedur tatacara Pelayanan Permintaan Informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. A

PROSEDUR BIASA


1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format model A lampiran III). 2. Petugas Informasi mencatat dalam Register Permohonan (format lampiran IV). 3. Petugas Informasi meneruskan permohonan Pemohon kepada Penanggung Jawab Informasi, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang mebutuhkan izin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID). 4. Petugas Informasi meneruskan permohonan informasi kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang membutuhkan Izin dari PPID guna dilakukan uji konsekwensi. 5. PPID melakukan uji konsek wensi berdasarkan pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disam paikan. 6. PPID menyampaikan pem beritahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (format lamp. V) 7. PPID meminta Penanggung Jawab Informasi untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggan dakan informasi yang diminta. Penanggung Jawab Informa si

Petugas Informasi (PI), PPID, Penanggung Jawab Informasi

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

Paling lam bat 5 (lima) hari kerja sejak mene rima per mohonan. Petugas Informasi (PI), PPID, Penggung Jawab Informasi

38

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.


menuliskannya dalam pem beritahuan Tertulis PPID Moddel B serta menyerahkan nya kembali kepada PPID untuk ditanda tangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberi izin : format lampiran VI) Petugas Informasi menyampai kan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud butir butir 6 atau butir 7 Pemohon Informasi yang diminta, sebe lum memutuskan untuk meng gandakan atau tidak informasi tersebut. Petugas Informasi memberi kan kesempatan kepada Pe mohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk mempe roleh fotocopy informasi tersebut, Pemohon membayar biaya biaya perolehan infor masi kepada Petugas Informa si dan Petugas Informasi memberikan tanda terima. (format dalam lampiran VII). Dalam hal Informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (Soft copy), Petugas Informa si pada hari yang sama me ngirimkan informasi tersebut ke e-mail Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokument elek tronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya. Petugas Informasi meng gandakan (fotocopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahu an Tertulis. Pengadilan dapat memper panjang waktu sebagaikana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengabur an informasi, dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informa si yang diminta bervolume besar. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keter batasan untuk meng akses sarana fotocopi, jangka wak tu sebagaimana dimak sud dalam butir 12, dapat

39

memperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja. 15. Setelah memberikan fotocopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menanda tangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

16. No.

SOP Pengaduan Masyarakat Uraian Kegiatan DISKRIPSI: Prosedur Masyarakat/Publik

A

Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat


Uraian Pelayanan tatacara

Pelayanan

Pejabat tarkait

Waktu Pelayanan

Ket

Pengaduan

1. Petugas Pelayanan menerima pengaduan masyarakat melalui lisan, tulisan, e-mail, tetepon, faksimili, sms, dll. 2. Petugas pelayanan harus segera merespon pengaduan yang berkaitan dengan penanganan perkara yang memerlukan jawaban segera dengan memberikan jawaban langsung atau mengkomfirmasikannya kepada pejabat terkait pengadilan secepatnya. 3. Petugas Pelayanan melaporkan tentang pengaduan masyarakat/ publik tersebut kepada pejabat terkait atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani pengaduan dimaksud. 4. Pejabat terkait atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani pengaduan tersebut mempelajari dan manelaah hal-hal yang dilaporkan masyarakat / publik tersebut, untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. 5. Pimpinan menindak lanjuti bila perlu dengan melakukan koordinasi dengan pihak/pejabat terkait yang berhubungan dengan pengaduan masyarakat/publik. 6. Pimpinan memberikan jawaban terhadap pengaduan masyarakat / publik tersebut baik secara langsung, surat, e-mail, faksimili, telepon, sms, dll.

Petugas Pelayanan Masyarakat

30 menit

1 hari kerja

30 menit

30 menit

30 menit

40

B

Publikasi terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat

1.

2.

3.

17. No.

Petugas melakukan inventarisasi laporan pengaduan masyarakat / publik dan penanganannya/tindak lanjut terhadap peengaduan tersebut. Ketua Pengadilan melakukan publikasi terhadap penanganan laporan pengaduan masyarakat/publik melalui website, lapoaran tahunan, papan pengumuman, TV, media massa lainnya, atau alat informasi yang tersedia di kantor pengadilan. Publikasi pengaduan tersebut dibuat dalam bentuk lapoaran yang memuat tahap penanganan, hasil yang dicapai, jumlah pengaduan yang diterima serta serta ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama oleh Pengadilan Agama, dan kepada Dirjend Badilag Badan Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Agama.

30 menit

30 menit

30 menit

SOP Publikasi Putusan Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

DISKRIPSI: Prosedur Tata cara publikasi salinan putusan Pengadilan Agama Publikasi Putusann 1. Panitera Pengganti menyerah kan softcopy salinan putusan kepada Petugas IT untuk dipublikasikan.


Pejabat tarkait

Waktu Penyelesaian

Petugas IT, panitera pengganti, PPID.

3 (tiga) hari kerja setelah putusan diba cakan.

2. Petugas IT melakukan anonimasi terhadap salinan putusan yang akan di publikasikan.

1 (satu) hari setelah diteri ma Petugas IT.

3.

1 (satu) hari kerja.

Petugas IT melakukan check and receck terhadap hasil anonimasi salinan putusan.

4. Petugas IT menyerah kan salinan putusan yang telah di anonimasi dalam bentuk softcopy atau print kepada PPID untuk mendapatkan izin publikasi.

2 (dua) hari kerja

5. Petugas IT setelah mendapat izin publikasi salinan putusan tersebut memasukkan kedalam website Pengadilan.

Selesai

Ket

41

6. Salinan Putusan yang dipublikasikan harus sesuai dengan ketentuan SK KMA No.1-144/ KMA/SK/I/2011

18. No.

SOP Statistik Perkara Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan DISKRIPSI: Prosedur Tatacara Statistik Perkara pada Pengadilan Agama Pembuatan statistik perkara pada Pengadilan Agama


Pejabat tarkait

Waktu Penyelesaian

1. Petugas mengupdate data perkara yang diterima, diputus, faktor-faktor penyebab perceraian, perkara yang diputus kurang dan lebih 6 bulan, mediasi, ekonomi syari‟ah, prodeo, sidang keliling, kedalam aplikasi statistik.

Panmud Hukum

16 jam

2. Petugas memverifikasi data perkara yang diterima, diputus, faktorfaktor penyebab perceraian, perkara yang diputus kurang dan lebih 6 bulan, mediasi, ekonomi syari‟ah, prodeo, sidang keliling

Panmud Hukum

16 jam

3. Petugas memvalidasi data perkara yang diterima, diputus, faktor-faktor penyebab perceraian, perkara yang diputus kurang dan lebih 6 bulan, mediasi, ekonomi syari‟ah, prodeo, sidang keliling

Panmud Hukum

16 jam

4. Petugas membuat statistik data perkara yang diterima, diputus, faktorfaktor penyebab perceraian, perkara yang diputus kurang dan lebih 6 bulan, mediasi, ekonomi syari‟ah, prodeo, sidang keliling, yang dibuat diatas kertas atau papan statistik.

Panmud Hukum

8 jam

5. Petugas memasukkan statistik data perkara tersebut diatas kedalam Website masing-masing Pengadilan Agama

Petugas IT dan Panmud Hukum

8 jam

Ket

42

II.

STANDART

OPERASIONAL

PROSEDUR

(SOP)

BIDANG

KESEKRETARIATAN 1.

SOP Di Bidang Kepegawaian

No

Uraian Kegiatan

A.

SOP Surat Masuk / Surat Keluar

Uraian Pelayanan

1.

B.


Waktu Penyusunan

Merima surat/berkas yang sudah disposisi dan memaraf serta mengembalikan lembar disposisi warna kuning ke bagian Umum. 2. Menelaah surat/berkas yang diterima sesuai dengan disposisi. 3. Mengarsipkan ke dalam file surat masuk yang tidak ditindak lanjuti. 4. Jika surat/ berkas memerlukan balasan maka dibuat surat balasan. 5. Mengetik surat yang perlu ditindak lanjuti. 6. Meneliti dan memeriksa surat/berkas yang telah dibuat oleh bagian kepegawaian yang akan diserahkan kepada Panitera/Sekretaris melalui Wasek. 7. Meneliti dan memeriksa surat/berkas yang telah dibuat oleh bagian Kepegawaian yang kemudian akan diserahkan kepada Wakil/Ketua untuk ditandatangani. 8. Menandatangani surat/berkas yang telah di paraf oleh Panitera/ Sekretaris dan Wakil Sekretaris. 9. Mendaftarkan dan memberi nomor surat. 10. Mengirim surat/berkas.

Kepegawaian

5 Menit

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

15 Menit

Wakil Sekretaris

10 Menit

Panitera/ Sekretaris

10 Menit

1.

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

15 Menit

Kepegawaian Kepegawaian

30 Menit 15 Menit

Kepegawaian

5 Menit

Ket

Ketua 10 Menit Umum 3 Menit Umum 1 Menit

SOP Usul Kenaikan Pangkat

2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9.


Mengkonsep kenaikan pangkat pegawai yang mengalami kenaikan pangkat. Menerima kelengkapan berkas kenaikan pangkat Meneliti kembali berkas usulan. Melegalisir persyaratan kenaikan pangkat untuk ditandatangani. Menaikkan usulan pangkat ke Wakil Sekretaris dan di paraf oleh Wakil Sekretaris. Menaikkan usulan berkas kenaikan pangkat ke Panitera/ Sekretaris dan di paraf oleh Panitera/Sekretaris. Mengajukan berkas usulan kenaikan pangkat ke Ketua. Menandatangani pengantar berkas usulan kenaikan pangkat. Menyerahkan berkas usulan pangkat ke bagian umum untuk dikirim ke Instansi yang berwenang untuk proses

Kepegawaian

5 Menit

Kepegawaian

5 Menit

Ketua

5 Menit

Kepegawaian/ Umum

5 Menit

43

selanjutnya. C.

SOP Kenaikan Gaji Berkala 1.

2.

3.

Menyiapkan blanko KGB, SK pangkat terakhir, SK Penyesuaian gaji atau SK KGB terakhir. Membuat konsep dan menaikan ke Wakil Sekretaris dan Panitera/ Sekretaris. Meneliti dan memberi paraf.

untuk

Kepegawaian

15 Menit

Kepegawaian

30 Menit

Wakil Sekretaris, Panitera/ Sekretaris Kepegawaian

10 Menit

4.

Menaikkan ke Ketua disetujui/di ACC

2 Menit

5.

Menandatangani SK dan diturunkan kebagian Kepegawaian Menyerahkan ke Pegawai yang bersangkutan. Menyerahkan ke bagian Keuangan untuk proses selanjutnya.

Ketua

Menyerahkan blanko cuti kepada pegawai yang mengajukan cuti dan menerima kembali blangko yang telah terisi. Meneliti sisa cuti pegawai yang mengajukan cuti dan mengoreksi lama cuti yang diambil Memerintahkan pegawai untuk mengajukan kepada atasan langsung. Memeriksa formulir cuti yang telah diajukan pegawai kepada atasan langsung. Mengembalikan formulir cuti kepada pegawai yang bersangkutan apabila tidak disetujui/ditunda. Meneruskan formulir cuti kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, apabila cuti yang bersangkutan disetujui atasan langsung. Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebelum cuti. Pegawai melaksanakan cuti

Kepegawaian

5 Menit

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian

10 Menit

Pegawai yang bersangkutan

30 Menit

Membuat konsep usulan Taspen, Karpeg, Karis/Kartu. Menerima kelengkapan berkas usulan. Melegalisir persyaratan usulan untuk ditandatangani Panitera/Sekretaris Menaikkan usulan ke Wakil Sekretaris. Wakil Sekretaris memaraf usulan yang telah disetujui. Menaikkan usulan ke Panitera/Sekretaris.

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

5 Menit

Kepegawaian

15 Menit

Kepegawaian

5 Menit

Wakil Sekretaris

5 Menit

Kepegawaian

5 Menit

15 Menit

6. 7.

D.

5 Menit

Kepegawaian

5 Menit

SOP Pengajuan Cuti 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

E.

Kepegawaian

SOP Usulan Taspen, Karpeg, Karis/Kartu

1. 2. 3.

4. 5. 6.


44

7.

F.

G.

Panitera/Sekretaris memaraf usulan yang telah disetujui. 8. Menaikkan usulan ke Ketua. 9. Menandatangani usulan. 10. Menerima kembali usulan dan menyerahkan kebagian umum untuk dikirimkan ke Instansi yang berwenang untuk di proses selanjutnya.

Panitera/Sekretaris

5 Menit

Kepegawaian Ketua Kepegawaian/ Umum

5 Menit

1. Pegawai mengajukan usulan pindah/mutasi ke instansi melalui bagian kepegawaian. 2. Menyerahkan berkas usulan mutasi kebagian umum untuk proses disposisi dan persetujuan. 3. Panitera/Sekretaris meneliti dan menelaah usulan. 4. Ketua Pengadilan Agama meneliti dan menelaah usulan. 5. Berkas usulan kembali kebagian kepegawaian. 6. Berkas usulan didaftarkan untuk dibahas dalam rapat TPM 7. Melaporkan hasil rapat ke KPA 8. Membuat usulan pindah/ mutasi apabila berkas usulan yang di ajukan disetujui oleh TPM, Panitera/Sekretaris dan Ketua Pengadilan Agama. 9. Memberitahukan kepada yang bersangkutan apabila berkas tidak disetujui oleh TPM, Panitera/Sekretaris dan Ketua PA. 10. Menaikkan usulan ke Wakil Sekretaris untuk di paraf. 11. Menaikkan usulan ke Panitera/Sekretaris untuk di paraf. 12. Menaikkan usulan ke Ketua. 13. Ketua menandatangani usulan. 14. Berkas usulan diterima kembali bagian kepegawaian dan diteruskan ke bagian umum untuk di kirim ke Instansi yang berwenang untuk proses lebih lanjut.

Pegawai yang bersangkutan

2 Menit

Kepegawaian

2 Menit

1.

5 Menit 5 Menit

SOP Usul Mutasi

SOP Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

2.

3.

4. 5.

6.


Panitera/ Sekretaris Ketua

30 Menit 30 Menit

Kepegawaian

5 Menit


10 Menit 10 Menit

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian Ketua Kepegawaian/ Umum

10 Menit 10 Menit 15 Menit

Menyiapkan SK Pangkat dan SK Jabatan terakhir Membuat konsep dan menaikkan ke Wakil Sekretaris dan Panitera / Sekretaris Meneliti dan memberi paraf

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

30 Menit

Wakil Sekretaris dan Panitera/ Sekretaris

10 Menit

Menaikkan ke Ketua PA untuk di setujui/ di ACC Menandatangani SPMJ dan diturunkan ke bagian kepegawaian Menyerahkan ke Pegawai yang bersangkutan dan ke bagian keuangan untuk proses

Kepegawaian

5 Menit

Ketua

15 Menit

Kepegawaian/ Keuangan

10 Menit

45

selanjutnya.

H.

SOP Pembuatan DUK, DUS, dan Bezzeting Formasi

1.

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

30 Menit

Wakil Sekretaris dan Panitera/ Sekretaris Kepegawaian

30 Menit

Ketua

15 Menit

Kepegawaian/ Umum

10 Menit

Kepegawaian

30 Menit

Wakil Sekretaris dan Panitera/ Sekretaris Kepegawaian

30 Menit

Ketua

10 Menit

Kepegawaian/ Umum

15 Menit

Menyiapkan DP3 tahun sebelumnya, SK Pangkat Terakhir dan SK Jabatan Terakhir Menyiapkan blanko DP3 Menaikkan blanko DP3 dan disertai DP3 tahun sebelumnya ke Pejabat Penilai pada tiap-tiap bagian Mengambil kembali blanko konsep DP3 yang telah diisi oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai

Kepegawaian

15 Menit


15 Menit 10 Menit

Kepegawaian Keuangan, Umum, Panitera Muda, Wasek dan Pansek

10 Menit

Menyerahkan blanko konsep DP3 kepada masing-masing pegawai untuk di paraf dan membuat catatan keberatan dari pegawai yang bersangkutan jika ada. 6. Menghitung nilai dan mengetik blanko DP3 7. Menandatangani DP3 oleh Pegawai yang bersangkutan, Pejabat Penilai dan atasan Pejabat Penilai 8. Mengirimkan DP-3 KPTA,untuk ditandatangani sebagai atasan pejabat penilai 9. Menyerahkan DP3 kepada Pegawai yang bersangkutan 10. Mengarsipkan

Kepegawaian

15 Menit

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian Keuangan, Umum, Panitera Muda, Wasek dan Pansek Kepegawaian

30 Menit

20 Menit

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian

10 Menit

2.

3.

Menyiapkan SK Pangkat dan SK Jabatan terakhir Membuat konsep dan menaikkan ke Wakil Sekretaris dan Panitera / Sekretaris Meneliti dan memberi paraf

4.

Menaikkan ke Ketua PA untuk di setujui/ di ACC 5. Menandatangani DUK, DUS dan Bezetting Formasi dan diturunkan ke bagian kepegawaian 6. Mengumumkan DUK, DUS dan Bezetting Formasi pada papan pengumuman. 7. Menerima konsep yang sudah diACC Ketua dan dibuat dalam bentuk jadi 8. Meneliti kembali dan memberi paraf 9. Menaikkan ke Ketua PA untuk di setujui/ di ACC 10. Menandatangani DUK, DUS dan Bezetting Formasi dan diturunkan ke bagian kepegawaian 11. DUK, DUS dan Bezetting Formasi diberi Stempel dan dikirim dan di arsipkan

I.

SOP Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP-3)

1.

2. 3.

4.

5.


5 Menit

10 Menit

46

J.

SOP Inpassing

1.

2. 3.

4.

5. 6.

7. 8.

9.

K.

SOP Surat Pernyataan Pembayaran Tunjangan Keluarga ( KP4)

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

L.

SOP Hukuman Disiplin Ringan

1.

2.

3.

4.


Menyiapkan SK Inpassing tahun sebelumnya SK Pangkat dan SK Jabatan terakhir Menyiapkan Surat Edaran Menteri Keuangan Membuat konsep SK In Passing dan menaikkan ke Wakil Sekretaris dan Panitera / Sekretaris Meneliti dan memberi paraf

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian/ Keuangan Kepegawaian

5 Menit

Wakil Sekretaris dan Panitera/ Sekretaris

15 Menit

Menaikkan ke Ketua PA untuk di setujui/ di ACC Menandatangani SK In Passing dan diturunkan ke bagian kepegawaian Menyerahkan ke Pegawai yang bersangkutan Menyerahkan ke bagian keuangan untuk proses selanjutnya. Mengarsipkan.

Kepegawaian

10 Menit

Ketua

15 Menit

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian

5 Menit

Kepegawaian

5 Menit

Menyiapkan KP4 tahun sebelumnya, Data Keluarga Pegawai, SK Pangkat dan SK Jabatan terakhir Membuat konsep SK In Passing dan menaikkan ke Wakil Sekretaris dan Panitera / Sekretaris Meneliti dan memberi paraf Memberikan konsep KP4 kepada Pegawai yang bersangkutan untuk dikoreksi jika ada kesalahan dan di tandatangani oleh pegawai yang bersangkutan Mengetik kembali KP4 yang telah dikoreksi oleh Pegawai yang bersangkutan. Menandatangani KP4 dan diturunkan ke bagian kepegawaian Menyerahkan ke Pegawai yang bersangkutan dan ke bagian keuangan untuk proses selanjutnya. Mengarsipkan.

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

30 Menit


10 Menit 15 Menit

Kepegawaian

30 Menit

Ketua

15 Menit

Kepegawaian/

10 Menit

Kepegawaian

5 Menit

Mempersiapkan berkas/ data atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh PNS Melaksanakan pemanggilan kepada PNS yang di duga melakukan pelanggaran. Melaksanakan pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan bersama dengan Tim pemeriksa yang di tunjuk. Jika PNS yang bersangkutan ternyata terbukti melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan hasil pemeriksaan maka dibuat konsep surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

15 Menit

Kepegawaian

60 Menit

Kepegawaian

15 Menit

Kepegawaian

5 Menit

30 Menit

47

5.

6.

7.

8.

9.

M

SOP Hukuman Disiplin Sedang

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

N

SOP Hukuman Disiplin Berat

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Meneruskan konsep tersebut ke Wakil Sekretaris, Panitera/ Sekretaris dan KPA Menjadikan konsep yang disetujui oleh Ketua, jadi Surat Keputusan Meneruskan SK tersebut ke Wakil Sekretaris, Panitera / Sekretaris dan Ketua SK yang sudah ditanda tangani oleh Ketua , diberi nomor dan di stempel SK tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan dan isntansi terkait melalui bagian umum

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian

15 Menit

Kepegawaian

5 Menit

Kepegawaian/ Umum

15 Menit

Mempersiapkan berkas/data atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh PNS Melaksanakan pemanggilan kepada PNS yang di duga melakukan pelanggaran. Melaksanakan pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan bersama dengan Tim pemeriksa yang di tunjuk. Jika PNS yang bersangkutan ternyata terbukti melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan hasil pemeriksaan maka dibuat konsep surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin. Meneruskan konsep tersebut ke Wakil Sekretaris, Panitera/ Sekretaris dan KPA Menjadikan konsep yang disetujui oleh Ketua, menjadi Surat Keputusan Meneruskan SK tersebut ke Wakil Sekretaris, Panitera / Sekretaris dan Ketua Setelah ditandatangani oleh Ketua , SK tersebut diberi nomor dan di stempel SK tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan melalui bagian umum

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

15 Menit

Kepegawaian

60 Menit

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian

5 Menit

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian

15 Menit

Kepegawaian/ Umum

15 Menit

Mempersiapkan berkas/ data atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh PNS Melaksanakan pemanggilan kepada PNS yang di duga melakukan pelanggaran. Melaksanakan pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan bersama dengan Tim pemeriksa yang di tunjuk. Jika PNS yang bersangkutan ternyata terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat maka hasil pemeriksaan dilaporkan ke Ketua. Setelah menerima hasil disposisi dari Ketua selanjutnya mengonsep surat untuk diteruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Konsep diteruskan ke Wakil

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

15 Menit

Kepegawaian

60 Menit

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian

15 Menit

Kepegawaian

10 Menit

48

7.

8.

Q.

R.

SOP Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

SOP Surat Izin Belajar

SOP Pelantikan Hakim, Panitera dan Pegawai

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian

15 Menit

Kepegawaian/ Umum

10 Menit

Menerima kelengkapan berkas usulan. 2. Membuat konsep usulan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya. 3. Melegalisir persyaratan usulan untuk ditandatangani Panitera/Sekretaris 4. Menaikkan usulan ke Wakil Sekretaris. 5. Wakil Sekretaris memaraf usulan yang telah disetujui. 6. Menaikkan usulan ke Panitera /Sekretaris. 7. Panitera/Sekretaris memaraf usulan yang telah disetujui. 8. Menaikan berkas usulan ke Ketua untuk ditandatangani 9. Menandatangani usulan. 10. Menerima kembali usulan dan menyerahkan kebagian umum untuk dikirimkan ke jenjang yang lebih tinggi untuk di proses selanjutnya.

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

5 Menit

Kepegawaian

15 Menit

Kepegawaian

2 Menit

Wakil Sekretaris

2 menit

Kepegawaian

2 Menit

Panitera/ Sekretaris Kepegawaian

2 Menit

Ketua Kepegawaian/ Umum

2 Menit 5 Menit

1.

Menerima kelengkapan berkas usulan Surat Izin Belajar. 2. Membuat konsep usulan Surat Izin Belajar. 3. Melegalisir persyaratan usulan untuk ditandatangani Panitera/Sekretaris 4. Menaikkan usulan ke Wakil Sekretaris. 5. Wakil Sekretaris memaraf usulan yang telah disetujui. 6. Menaikkan usulan ke Panitera/ Sekretaris. 7. Panitera/Sekretaris memaraf usulan yang telah disetujui. 8. Menaikkan berkas usulan ke Ketua. 9. Ketua Menandatangani Pengantar usulan. 10. Menerima kembali usulan dan menyerahkan kebagian umum untuk dikirimkan ke Jenjang yang lebih tinggi untuk proses selanjutnya.

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

5 Menit

Kepegawaian

15 Menit

Kepegawaian

2 Menit

Wakil Sekretaris

2 Menit

Kepegawaian

2 Menit

Panitera/ Sekretaris Kepegawaian

2 Menit

Ketua

5 Menit

Kepegawaian/ Umum

5 Menit

1. 2.


5 Menit 30 Menit

9.

O.

Sekretaris, Panitera/ Sekretaris dan KPA Konsep di ACC Ketua, selanjutnya di buat dalam bentuk jadi. Surat dinaikkan ke Wakil Sekretaris, Panitera / Sekretaris dan Ketua PA. Selanjutnya surat tersebut dikirim ke jenjang yang menjadi kewenangannya melalui bagian umum.

1.


Menyiapkan SK Jabatan terakhir Membuat konsep Naskah Sumpah, Naskah Pelantikan, Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Naskah serah terima jabatan jika yang

2 Menit

2 Menit

49

akan dilantik memegang jabatan /kewenangan yang harus diserahterimakan 3. 4.

5.

6.

2.

Meneliti dan memberi paraf konsep naskah-naskah Menaikkan konsep naskah ke Wakil Sekretaris, Panitera Sekretaris dan Ketua untuk dikoreksi Mengetik kembali naskah naskah yang telah dikoreksi untuk digandakan Mempersiapkan acara pelantikan berkoordinasi dengan bagian Umum dan Keuangan

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian

2 Menit

Kepegawaian

15 Menit

Kepegawaian/ Umum

30 Menit

SOP Bidang Umum

No.

Uraian Kegiatan

I

SOP Administrasi Tata Persuratan a. Surat Masuk

Keterangan Pelaksanaan

1. Penerimaan surat masuk - Menerima dan meneliti kebenaran surat dan mengembalikan surat yang salah alamat - Mensortir dan memisah-misahkan surat kedalam kelompok surat dinas dan surat pribadi, apakah rahasia, penting atau biasa. 2. Pencatatan Surat Masuk - Mencatat surat masuk ke dalam kartu kendali surat masuk, dan jika surat bersifat penting dan butuh tindak lanjut segera maka ditambahkan lembar disposisinya. - Mencatat seluruh surat masuk dalam buku agenda surat masuk. 3. Pengelolaan surat masuk - Setelah surat dicatat dan diklasifikasikan menurut sifatnya, selanjutnya surat tersebut disampaikan kepada Ketua melalui Wasek dan Pansek untuk ditindaklanjuti yang dilengkapi dengan lembar disposisi. - Pimpinan menerima, kemudian membaca dan meneliti kelengkapan surat masuk yang diterima. - Pimpinan memberikan disposisi kemana surat tersebut akan diserahkan dan membubuhkan paraf pada lembar disposisi. - Setelah surat didisposisikan oleh pimpinan Pansek / Wasek / Wapan selanjutnya disampaikan kepada masing-masing unit pengolah untuk ditindaklanjuti. - Melaksanakan pengelolaan surat masuk berdasarkan isi disposisi.


Unit/ Pejabat Terkait

Waktu Pelaksana

Petugas Surat Masuk

15 menit

Petugas Surat Masuk

15 menit

Petugas Surat masuk

15 menit

Petugas Surat Masuk

15 menit

Petugas Surat Masuk

15 menit

Ketua

10 menit

Ketua

20 menit

Petugas Surat Masuk

15 menit

Unit Pengolah

15 menit

Ket

50

- Menyimpan/mengarsipkan surat masuk yang telah selesai pemrosesannya menurut tata cara yang telah ditetapkan.

3.

15 menit

SOP Bidang Keuangan

No

Uraian Kegiatan

A.

SOP Surat Masuk / Surat Keluar

Uraian Pelayanan

1. Menerima Surat masuk yang telah di disposisi, memaraf lembar disposisi dan mengembalikan lembar disposisi warna kuning ke bagian umum


Waktu Penyelesaian

Umum

1 Menit

2.

- Menelaah Surat yang diterima sesuai dengan disposisi. - Mengarsipkankan kedalam file surat masuk yang tidak ditindak lanjuti.

Keuangan

5 Menit

3.

Mengonsep surat yang memerlukan telaahan.

Keuangan

5 menit

4.

Mengetik surat yang perlu ditindak lanjuti.

Keuangan

15 Menit

5.

Meneliti dan memeriksa surat yang telah diproses bagian keuangan kemudian dinaikan ke Panitera/Sekretaris untuk dikoreksi.

Wakil Sekretaris

5 Menit

6.

Meneliti dan memeriksa surat yang telah diproses bagian keuangan akan diserahkan kepada Ketua/Wakil Ketua untuk ditandatangani.

Panitera/Sekretaris

5 Menit

7.

Ketua/ Wakil Ketua menandatangani surat yang telah diparaf oleh Wakil Sekretaris dan Panitera Sekretaris.

Ketua

2 Menit

8.

Memberi nomor dan tanggal surat.

Umum

1 Menit

9.

Mencatat kedalam agenda surat Keluar

Keuangan

1 Menit

Umum

10Menit

Pimpinan PTA

4 Jam

10. Mengirim surat melalui sub bagian umum B

Petugas Surat Masuk

Ket

SOP USULAN RKAKL 1.


Pada tanggal 20 s.d 21 Januari rapat di PTA Jambi Ketua, Pansek dan Operator RKAKL PA Sewilayah dengan Ketua PTA Jambi.

51

C.

2.

PA Muara Bulian menyusun usulan anggaran 2012, dalam bentuk RKAKL dan menyerahkannya kepada Bagian Keuangan PTA Jambi

Keuangan

2 Hari

3.

Bulan Juni berdasarkan Pagu Sementara PA Muara Bulian menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) di PT Jambi.

Keuangan

2 hari

4.

Bulan Agustus berdasarkan Pagu Sementara Pansek dan Operator RKAKL PA Muara Bulian menyusun RKAKL di PTA Jambi.

Pansek dan Operator

1 hari

5.

Bulan September mengirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi Data Pendukung RKAKL.

Keuangan

1 hari

6.

Bulan Oktober PA. Muara Bulian mengirimkan Data Pendukung berupa RAB dan TOR ke PTA Jambi.

Wasek Keuangan Umum

1 hari

7.

Validasi data SRAA ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi sebagai dasar Pembuatan DIPA.

Pansek dan Operator

1 hari

1.

Bulan Desember mengundang Panitera Sekretaris dan Operator Komputer Pengadilan Agama sewilayah PTA Jambi untuk melaksanakan penelaahan SRAA dengan Kanwil Ditjen Perbendaharan. Berdasarkan SRAA yang ada di Kanwil Ditjen Perbendahraan, PTA dan PA membuat konsep DIPA.

Wasek

1 Hari

Pansek dan Operator

1 hari

SOP. Penyusunan DIPA

2.

D.

3.

Setelah Konsep DIPA disetujui oleh Ditjen Perbendaharaan maka PTA dan PA mencetak DIPA sebanyak 14 rangkap dan dsierahkan kepada Kanwil Ditejn Perbendaharaan untuk dijadikan DIPA tahun berikutnya

Pansek dan Operator

1 Hari

1.

Usul perubahan revisi atau pergeseran mata anggaran antar belanja diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ke Sekretaris Mahkamah Agung RI Cq. Biro Perencanaan dan Organisasi.

Wasek

1 Hari

2.

Biro Perencanaan mengajukan kepada Kepala Biro Urusan Administrasi mohon persetujuan dan bila disetujui maka usul Revisi tersebut diajukan ke Direktorat jendral Anggaran Jakarta.

Biro Perencanaan

1 hari

SOP Pengajuan REVISI


52

E

F

3.

Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta menyetujui pergeseran mata anggaran usul revisi tersebut dikirimkan ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan.

DJA

1 Minggu

4.

Revisi DIPA disetujui maka penyesuaian DIPA dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pansek

1 hari

5.

Usul Perubahan Revisi atau pergeseran/ penambahan Mata Anggaran dalam satu kegiatan belanja maka diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Operator

3 hari

6.

Setelah mendapat persetujuan dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan maka usulan tersebut dapat direalisasikan, dan dibuat perubahan pada RKAKL sesuai revisi DIPA.

Operator

1 Jam

1.

Bulan Januari DIPA diterima dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Pansek

1 hari

2.

DIPA diterima maka bagian keuangan membuat Rencana Penggunaan DIPA dirinci permata Anggaran dengan nilai yang ada diketahui oleh Ketua Pengadilan.

Pansek

2 hari

3.

Membuat SK penunjukan Paniter/Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran setelah terbitnya SK dari Ketua PTA Jambi.

Ketua PA / Kepegawaian

1 hari

4.

Membuat SK Penunjukan Pengelola Anggaran dari Panitera/sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Pansek / Kepegawaian

30 menit

1.

Rencana Pengajuan Belanja Pegawai Gaji, Uang Makan dan lembur.

Keuangan

1 hari

2.

Pengajuan Gaji dibuat Daftar Gaji dan Pajak PPH sedangkan Pengajuan untuk uang makan dibuat berdasarkan rekap absen kehadiran dari kepegawaian dan pengajuan lembur dibuat berdasarkan daftar hadir lembur Pegawai. Daftar Permintaan Belanja Pegawai, uang lembur dan uang makan dibuat oleh PPABP dan dikoreksi oleh kaur Keuangan, ditandatangani oleh petugas.

Keuangan dan kepegawaian

30 menit

Keuangan

30 menit

Kaur Keuangan mengeluarkan SPM diajukan ke KKPN untuk menerbitkan Surat Permintaan

Keuangan

10 menit

Perencanaan DIPA

Pengajuan Belanja Pegawai

3.

4.


53

Pencairan Dana (SP2D)

G

H.

5.

(SP2D) dari KPPN selesai Bendahara Melakukan Pencairan Dana di Bank.

Bendahara

1 jam

6.

Bendahara mencatat dan Membukukan ke dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Bank,Buku Bantu.

Bank

30 menit

1.

Membuat aplikasi forecasting untuk Bulanan pada tiap akhir bulan sebelumnya, Mingguan dan Harian untuk minggu kedepan setiap minggunya dalam hal rencana pengeluaran belanja Gaji, Barang dan Modal. Kemudian mengirimkan Alat data Komputer (ADK) ke KPPN.

Bendahara

1 jam

2.

Bukti dokumen belanja rutin, oleh Bendahara apabila ada belanja yang dikenakan pajak maka dibuat SSP dan membayarkannya ke kantor POS/Bank Persepsi dan mengirimkan SSP tersebut ke KPPN untuk di validasi.

Bendahara Pajak/Bank

2 Hari

3.

Bendahara membuat Surat Pertanggung Jawaban Belanja Rutin, diserahkan ke wakil sekretaris selaku Pejabat Penanggung Jawab kegiatan (PPK) untuk dikoreksi.

Wasek

1 Jam

4.

Wakil Sekretaris menyerahkan surat tersebut ke Panitera Sekretaris untuk ditandatangani.

Pansek

10 menit

5.

Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar.dan ditandatangani oleh kaur keuangan

Kaur Keuangan

5 menit

6.

SPM dan SPTB diajukan ke KPPN Setempat untuk menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)

Bendahara KPPN

1 Hari

7.

KPPN setempat menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) dan bendahara mencairkan dana di Bank

KPPN

2 hari

8.

Bendahara mencatat, membukukan serta mempertanggung jawabkan penggunaan dana.

Bendahara dan Bank

25 menit

1.

Bulan Januari KPA menunjuk Pejabat Pengadaan/ Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

Pansek

15 Menit

2.

Pejabat / Panitia Pengadaan menyiapkan Dokumen yang

Pejabat Pengadaan

3 Hari

SOP Pengajuan Belanja Rutin

SOP Belanja Modal


54

berhubungan dengan Belanja Modal.

kegiatan

3.

Perusahaan pengadaan barang, menyerahkan barang tersebut kepada Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang.

Pejabat Penerima Barang

30 Menit

4.

Perusahaan pengadan barang mengajukan permintaan Pembayaran ke Pejabat Pembuat Komitmen.

Perusahaan

10 menit

5.

Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan kepada Bagian Keuangan untuk memproses pembayaran.

PPK

5 menit

6.

Kaur Keuangan meneliti kelengkapan berkas yang diberikan oleh Pejabat Pembuat komitmen.

Keuangan

10 menit

7.

Bendahara membuat Surat Permintaan Tanggung jawab Belanja untuk ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Bendahara

15 menit

8.

Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar.yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

Kaur Keuangan

15 menit

Bendahara

1 Hari

Perusahaan

10 Menit

11. Perusahaan melakukan pencaiaran dana di Bank, Maka Bendahara dapat mencatat dan membukukan Pengeluaran Dana.

Bendahara

10 Menit

1.

Laporan SAKPA Operator Unit Akuntansi Pengguna Anggaran mengumpulkan SPM dan SP2D.

Keuangan

10 menit

2.

Operator Unit Akuntansi Pengguna Anggaran memproses SPM dan SP2D dan menginput ke dalam aplikasi, untuk menghasilkan laporan Keuangan yang berupa : a. Laporan SAI (bulanan dan semesteran) b. Realisasi Anggaran (bulanan ) c. Penyerapan Anggaran (bulanan) d. PP 39 KL (triwulan) e. Semesteran f. Tahunan

Keuangan

1 Hari

Keuangan/KPPN/Kor

1 Hari

9.

SPM, SPTB, SSP, dan Rekening Koran perusahaan ybs di diajukan ke KPPN Setempat untuk menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D). 10. Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) selesai dari KPPN maka Perusahaan dapat Melakukan Pencairan Dana ke Bank.

I.

SOP. Pelaporan Keuangan

3. Laporan SAI di rekonsoiliasi ke


55

KPPN dan Korwil

J.

K.

wil

4. Operator UAKPA membuat laporan realisiasi anggaran manual, Penyerapan Anggaran dan laporan PP 39 KL yang dikirim ke Biro Perencanaan MARI.

Operator

3 jam

5.

Operator SAI dan Operator SIMAK-BMN menginput data untuk dijadikan laporan semesteran dan dikirmkan ke KPKNL

Operator

1 Jam

6.

Pembuatan Laporan Tahunan dan CALK Semester Satker dikirim ke KPPN dan Korwil.

Operator/KPPN/ Korwil

1 Hari

1. Bagian keuangan membuat usulan pengajuan permintaan remuneasi berdasarkan absensi dari Bag. Kepegawaian.

Kepegawaian

1 hari

2. Usulan remunerasi di tandatangani oleh seluruh pegawai sebagai pertanggung jawaban dimuka.

Kepegawaian

1 jam

3. Usulan tersebut diserahkan ke Panitera/Sekretaris dan Ketua Pengadilan Agama untuk disetujui dan ditanda-tangani oleh Ketua kemudian dikirim ke Bagian Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Keuangan

10 menit

4. Dana remunerasi ditransfer ke Bank, bendahara pengeluaran melakukan overbooking dan pencairan dana.

Keuangan

15 menit

SOP. Permintaan Remunerasi

SOP Laporan Lakip 1.

Gambaran umum tentang keadaan kantor.

2.

Inventarisasi program perbagian

3.

Mengevaluasi program yang ada

4.

Pembobotan nilai capaian tiap program

5.

Kesimpulan

Umum

2 hari

Perbagian

2 hari

Perbagian

2 hari

Perbagian

2 hari

Umum

1 hari

------------ ooo -------------


56

BAB III KEADAAN PERKARA

P

engadilan Agama Muara Bulian sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara- perkara tertentu ( perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf zakat,infaq sadaqah dan ekonomi

syariah ) . Sesuai dengan misi dari Pengadilan Aagama Muara Bulian itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang hukum dan keadilan di Kabupaten Batang Hari. telah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan sesuai dengan Undangundang. Untuk tahun 2012, penerimaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Muara Bulian secara umum dapat dilihat gambarannya sebagai berikut:

A.

B.

Penerimaan Perkara - Sisa perkara tahun 2011

: 28 perkara

- Perkara yang diterima tahun 2012

: 288 perkara

-

Perkara yang diputus tahun 2012

: 267 perkara

-

Sisa perkara tahun 2012

:

49 perkara

Jenis-jenis perkara yang diterima pada tahun 2012 : 1. Perceraian :………………………………………..

273 perkara

2. Penetapan Waris : …………………………….

1 perkara

3. Gugatan Waris : ………………………………

1 perkara

4. Itsbat Nikah : …………………………………….

13 perkara

_________________________________________ JUMLAH


: 288 perkara

57

C.

Penyelesaian Perkara: Pada akhir tahun 2012, Pengadilan Agama Muara Bulian telah dapat menyelesaikan

267 perkara ( 89,5 % ), sedangkan sisa di tahun 2012 sebanyak 49 perkara (10,5 % ) akan diselesaikan pada tahun 2013. Adapun keadaan perkara pada tahun 2012 sebagaimana gambarannya dapat dilihat dibawah ini

1). Perkara yang diputus dengan putusan: 

Dikabulkan

: 236 perkara



Dinyatakan gugur

:

7 perkara



Dicoret dari Register

:

4 perkara



Tidak diterima

:

1 perkara



Dicabut

: 19 Perkara

Jumlah

: 267 perkara

2). Sisa perkara

: 49 perkara

Diantara sisa perkara diakhir tahun 2012 sebanyak 49 perkara tersebut, diantaranya : Sisa perkara bulan sebelumnya dan sisa perkara yang diterima pada bulan Desember 2012 sehingga pada bulan Desember 2012 belum dapat diselesaikan.

C.

Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA )

Nomor 1 tahun 2008

Pengadilan Agama Muara Bulian telah melaksanakan mediasi secara maksimal terhadap


58

perkara yang seharusnya dimediasi. Untuk tahun 2012 perkara yang dimediasi sebanyak 44 buah perkara dan telah berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara sebanyak 1 (satu ) buah perkara, yakni perkara perceraian.

D.

Sidang Keliling Sidang keliling adalah salah satu salah program unggulan Pengadlan Agama yang

sangat menyentuh dan membantu masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari Pengadilan Agama Muara Bulian telah melaksanakan sidang keliling semenjak bulan Maret tahun 2008. Pada tahun 2008 sidang keliling dilaksanakan pada 3 tempat yaitu di Kecamantan Mersam, Batin XXIV dan Pemayung namun mulai dari

tahun 2009 sampai dengan 2010 sidang

keliling hanya dilaksanakan di 2 (dua) tempat yakni di Kecamatan Mersam dan Pemayung, dikarenakan dengan keterbatasan dana pendukung untuk sidang keliling tersebut tetapi pada tahun 2012 sidang keliling kembali dilaksanakan pada 3 (tiga) tempat yaitu di Kecamatan Mersam, Batin XXIV dan Muaro Sebo Ilir. Sejak dilaksanakan sidang keliling di tempat – tempat tersebut di atas telah meningkatkan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Muara Bulian dari tahun ke tahun, sebagaimana gambarannya terlihat pada Tahun 2009 perkara yang masuk sebanyak 155 perkara dan Tahun 2010 telah masuk sebanyak 181 perkara tahun 2011 sebanyak 240 perkara, demikian juga pada untuk tahun 2012 meningkat menjadi 288 perkara. Dengan adanya sidang keliling di 3 ( tiga ) tempat pada kecamatan tersebut diatas, telah banyak membantu masyarakat pencari keadilan yang jauh dari ibu kota kabupaten. Adapun pelaksanaan sidang keliling bukan hanya dinikmati oleh masyarakat di tempat kecamatan sidang keliling itu dilaksanakan tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat kecamatan yang berdekatan dengan kecamatan tempat sidang keliling dilaksanakan seperti Kecamatan Maro Sebo Ulu yang persidangannya dilaksaksanakan di tempat sidang keliling Kecamatan Mersam. Pada tahun 2012 perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling sebanyak 17 perkara sesuai dengan dana yang dianggarkan dalam DIPA tahun 2012.

F. Perkara Prodeo Terhadap masyarakat yang tidak mampu, Pengadilan Agama Muara Bulian juga memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).


59

Pengadilan Agama Muara Bulian telah menerima perkara prodeo sesuai dengan dana yang dianggarkan dalam DIPA tahun 2012 sebanyak 10 perkara .

G.

WILAYAH HUKUM : Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Buliah adalah wilayah dari Kabupaten

Batang Hari, yang terdiri dari 8 kecamatan dan 116 desa / kelurahan. Daerah ini sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan ketingggiannya 11- 100 meter di atas permukaan laut ( 92,67 % ) sedangkan 7, 33 % lainnya berada pada ketinggian 101 – 500 meter diatas permukaan laut. Wilayah ini juga dilalului dua sungai besar yaitu sungai Batang Hari dan Sungai Tembesi . Keadaan geografis dari wilayah Kabupaten Batang Hari ada dari desa- desa tersebut yang sangat sulit untuk dijangkau yaitu dengan jarak tempuh selain melalui darat juga ditempuh melalaui sungai bahkan ada yang ditempuh selama 3 jam perjalanan sungai. Adapun kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Batang Hari sebagai berikut : 1. Kecamatan Muara Bulian terdiri dari : ……………..

22 Desa

2. Kecamatan Muara Tembesi terdiri dari : …………….. 13 Desa 3. Kecamatan Batin XXIV terdiri dari : ………………… 16 Desa 4. Kecamatan Pemayung terdiri dari : …………… …… 18 Desa 5. Kecamatan Mersam terdiri dari : ……………………

16 Desa

6. Kecamatan Maro Sebo Ulu terdiri dari : ……………… 14 Desa 7. Kecamatan Bajubang , terdiri dari : …………………… 10 Desa 8. Kecamatan Maro Sebo Ilir terdiri dari : ……………

H.

7 Desa

Kesimpulan: Dari gambaran yang dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Dari jenis perkara yang diterima, terlihat masih didominasi perkara perceraian dari jumlah perkara yang lainnya 2. Perkara yang diterima selama tahun 2012 sebanyak 288 perkara, meningkat 0.83% (48 perkara) dari tahun 2011 sebanyak 240 perkara 3. Sidang keliling masih dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan Mersam, Batin XXIV dan Maro Sebo Ilir 4. Sidang Keliling dan perkara Prodeo telah dilaksanakan sesuai DIPA 2012. . 5. Sisa perkara untuk akhir tahun 2012 berjumlah sebanyak 49 perkara


60

Tentang keadaan perkara tahun 2012 pada pengadilan Agama Muara Bulian secara rinci dapat dilihat pada daftar lampiran.

grafik : Peneriman Perkara PA Muara Bulian dari tahun 2009 s/d 2012 300 155

200

181

240

288

100 0 tahun 2009 Tahun 2010

Tahun 2011

tahun 2012

------------------- oOo -------------------


61

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL

P

engawasan internal di lingkungan Pengadilan Agama Muara Bulian dilaksanakan dengan berpedoman kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan, dan Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang

Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan dan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Keputusan tersebut di atas, pengawasan internal (pengawasan yang dilakukan dari dalam lingkungan peradilan sendiri), meliputi 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Mengingat luasnya lingkup pengawasan dan banyaknya beban tugas Ketua, maka pelaksanaan tugas pengawasan di Pengadilan Agama Muara Bulian dilimpahkan kepada Wakil Ketua dengan surat keputusan Nomor : W5-A2/043/KP.04.6/I/2012 tanggal 02 Januari 2012. Sesuai dengan tujuan pengawasan secara umum, yaitu untuk menjaga dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas agar berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, maka pengawasan dilingkungan Pengadilan Agama Muara Bulian bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang telah disusun di dalam program kerja tahun 2012 dapat terlaksana dengan baik. Selain itu pengawasan tersebut dimaksudkan pula untuk mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan, baik menyangkut tugas pokok dan fungsi Pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan maupun kinerja pelayanan publik. Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pengawasan di Pengadilan Agama Muara Bulian dapat dijelaskan sebagai berikut :


62

A.

Pengawasan Melekat :

Pengawasan melekat di Pengadilan Agama Muara Bulian dilaksanakan sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku. Setiap pejabat, baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional telah melakukan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing secara terus menerus. Bila terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam melaksanakan tugas, maka sanksi yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran yang terjadi di Pengadilan Agama Muara Bulian selama tahun 2012 hanya pelanggaran dalam kategori ringan, seperti tidak mematuhi jam kerja dan tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Terhadap

pelanggaran

tersebut,

masing-masing

atasan

langsung

dari

yang

bersangkutan sebagai pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan melekat, telah melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan melekat di Pengadilan Agama Muara Bulian juga dilakukan dalam bentuk mengadakan Apel Pagi dan Sore pada hari kerja, hal ini sangat berguna melatih kedisiplinan datang dan pulang kerja setiap hari,diharapkan dengan dipenuhinya jam kerja tersebut maka seluruh warga Pengadilan Agama Muara Bulian dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan.

B.

PENGAWASAN FUNGSIONAL Pengawasan Fungsional ini lebih bersifat formal karena dilakukan oleh Pejabat yang

telah ditunjuk dan dalam rangka memperkuat dan mengefektifkan fungsi pengawasan di Pengadilan Agama Muara Bulian, Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian telah menunjuk Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) dengan surat keputusan Nomor : W5A2/048/KP.04.6/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang. Berdasarkan surat keputusan tersebut ditetapkanlah 8 (delapan) orang hakim Anggota yang ada sebagai Hakim Pengawas Bidang dengan Wakil ketua Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai Koordinator Pengawasan. Pengawasan

tersebut

Kepaniteraan/Administrasi

dibagi Perkara

kepada dan

dua

kelompok

Persidangan

bagian, dan

Bagian Bagian

Kesekretariatan/Administrasi Umum. A. Untuk Pengawasan Bagian Administrasi Perkara dan Persidangan tersebut dibagi kepada tiga bagian yaitu :


63

1.

Bidang Administrasi Persidangan dan Register Perkara dengan Hakim Pengawas : Drs. Muchidin. MA.

2.

Bidang Keuangan Perkara dengan Hakim Pengawas : Siti Alosh Farchaty, SHI

3.

Bidang Pelaporan Perkara, Minutasi dan Arsip dengan Hakim Pengawas : Masalan Bainon, S. Ag.

B.

Untuk Pengawasan Bagian Kesekretariatan/Adminitrasi Umum dibagi pula kepada empat bagian yaitu : 1. Bagian Kepegawaian dengan Hakim Pengawas : Dra. Siti Patimah. 2. Bagian Perencanaan, Realisasi, dan Pelaporan Keuangan dengan Hakim Pengawas : Andi Mia Ahmad Zaky, SHI 3. Bagian Surat Menyurat, Inventaris Barang Milik Negara dan Perpustakaan dengan Hakim Pengawas : Syarifah Aini, S. Ag. 4. Bagian Kinerja Pelayanan Publik dan Pelaporan dengan Hakim

Pengawas : Roni

Fahmi, S. Ag. MA

Pelaksanaan pengawasan di Pengadilan Agama Muara Bulian oleh Hakim Pengawas Bidang tersebut berpedoman kepada Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan dari Mahkamah Agung,maka untuk menyesuaikan antara jumlah Hakim Pengawas Bidang yang ada dengan lingkup tugas pengawasan sebagaimana buku Pedoman pengawasan tersebut, maka disusunlah tugas-tugas Hakim

Pengawas Bidang tersebut

sebagai berikut :

1. Hakim Pengawas bidang Administrasi Kepaniteraan (pola Bindalmin), meliputi tugas tugas kepaniteraan, yaitu administrasi persidangan dan administrasi perkara ; 2. Hakim pengawas Bidang gugatan dan permohonan, meliputi tugas-tugas evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik ; 3. Hakim Pengawas Bidang Umum, meliputi tugas-tugas dilingkungan kesekretariatan yang mencakup, administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris dan administrasi umum lainnya serta tekhnologi informasi. Pelaksanaan pengawasan fungsional di Pengadilan Agama Muara Bulian oleh Hakim Pengawas Bidang pada tahun 2012 berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari laporan berkala yang dibuat oleh masing-masing Hakim Pengawas bidang kepada Ketua Pengadilan


64

Agama Muara Bulian melalui Wakil ketua sebagai koordinator Pengawasan, dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Di samping pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Muara Bulian, Hakim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Jambi selama tahun 2012 telah pula melaksanakan tugas pengawasan pada Pengadilan Agama Muara Bulian, yaitu pada tanggal

22 s/d 23 Mei 2012 dan hasil temuan-temuan dari

pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Muara Bulian. Kemudian hasil pengawasan tersebut sudah dievaluasi oleh Hakim Pengawas Daerah PTA Jambi pada tanggal 17 Oktober s/d 18 Oktober 2012, pengawasan ini memiliki dua peran besar yakni sebagai pemantau kerja dan sebagai agen perubahan. Selain pengawasan melekat dan pengawasan fungsional tersebut,di Pengadilan Agama Muara Bulian juga menyediakan sarana pengawasan dari masyarakat yaitu dengan menyediakan media pelayanan pengaduan melalui webset Pengadilan Agama Muara Bulian Email : [email protected] Home Page : www.pa-bulian.net dan Kotak Saran.

-------- ooo --------


65

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

D

alam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama Muara Bulian didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai baik sumber daya manusia teknis yustisial maupun sumber daya manusia non teknis yustisial, mereka

mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas yang diberikan serta loyalitas terhadap instansi dimana mereka bekerja. Pengadilan Agama Muara Bulian sampai dengan Desember 2012 pegawai yang dimutasi sebanyak 6 (enam) orang 3 orang dari Hakim dan 3 orang dari Kepaniteraan dan yang masuk sebanyak sebanyak 3 (tiga) orang. Dan sampai akhir Desember 2012 jumlah sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Muara Bulian sebanyak 22 orang. Berikut gambaran keadaan sumber daya manusia baik sumberdaya manusia teknis yustisial maupun sumber daya manusia non teknis yustisial.dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya tersebut.

1. Sumber daya Manusia Bidang Teknis Yustisial Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama Muara Bulian mempunyai sumberdaya manusia teknis yustisial, yang di kelompokkan kepada : a. Hakim Sebagai pelaksana langsung Tupoksi di Pengadilan Agama Muara Bulian Hakim mempunyai peranan penting dalam menjalankan roda peradilan di Pengadilan Agama Muara Bulian. Sampai akhir Desember 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian mempunyai 7 (tujuh) orang hakim yang terdiri dari : 

Ketua



Wakil Ketua



5 Orang Hakim Untuk standar Klas II, jumlah Hakim di Pengadilan Agama Muara Bulian sudah

memenuhi standar dan katogori cukup.


66

b. Panitera / Panitera Pengganti Panitera dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian

berjumlah

enam orang, yang terdiri dari : 

Panitera/Sekretaris



Wakil Panitera



Panitera Muda Gugatan



Panitera Muda Permohonan



Panitera Muda Hukum



Dua orang Panitera Pengganti Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia khususnya sumberdaya manusia

teknis yustisial, Pengadilan Agama Muara Bulian secara internal telah mengadakan pengawasan dengan ditunjuknya Hawasbid (Hakim Pengawas Bidang) melalui SK Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian dan masing-masing Hakim mempunyai tugas sendiri dalam menjalankan pengawasannya. Pengawasan ini dilakukan setiap triwulan. Selain itu peningkatan Sumberdaya manusia juga dilakukan dengan diadakannya rapat pegawai setiap bulan guna untuk memberikan pengarahan dan informasi baru. Secara eksternal Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengutus sumberdaya manusia bidang teknis yustisialnya untuk menambah ilmu dan wawasan melalui pelatihan dan kegiatan lainnya antara lain :

No 1.

2.

3.

Nama Kegitan

Peserta

Bimtek Teknis dan simulasi Pola Wapan dan Panitera Bindalmin Muda Gugatan dan Hukum Pembinaan Jurusita Pengganti Pengganti/Sekretaris dan Jurusita Pengganti Pembinaan Bimbingan SIADPA Wakil Ketua dan PLUS Pegawai

Tempat Pelaksanaan Hotel Jambi

Wiltop

Hotel Jambi

Wiltop

Hotel Jambi

Wiltop

Namun pelatihan-pelatihan dan kegiatan lain yang berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia khususnya sumber daya manusia bidang teknis yustisial masih sangat dibutuhkan mengingat semakin luas dan bertambahnya Tupoksi Peradilan Agama khusunya tentang wewenang dari Pengadilan Agama itu sendiri.


67

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yustisial Untuk menghasilkan tatanan administrasi peradilan yang tepat dan dinamis sudah tentu harus didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap tugasnya. Pengadilan Agama Muara Bulian dalam memberdayakan sumber daya manusianya khususnya sumberdaya manusia non teknis yustisial tidak terlepas dari Tupoksi yang dijalankan terutama dibidang kesekretariatan dan kepaniteraan, sumber daya manusia non teknis yustisialnya sampai akhir Desember 2012 berjumlah 6 orang yang terdiri dari : 

Wakil Sekretaris



Kepala Urusan Kepegawaian



Kepala Urusan Umum



Kepala Urusan Keuangan

Dibidang Kepaniteraan mempunyai staf/PJNS yaitu : 

Satu orang staf Panitera Gugatan Dibidang Kesekretariatan mempunyai staf/PJNS yaitu :



Satu orang staf kepala Urusan Umum



Satu orang staf kepala Urusan Keuangan/Kasir

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia non teknis yustisial, selain dilakukan

oleh

Hakim

Pengawas

Bidang

yang

membidangi

Administrasi

Kesekretariatan, Pengadilan Agama Muara Bulian juga mengutus sumber daya manusianya untuk mengikuti pelatihan, diklat dan sosialisasi yang diadakan oleh badanbadan peradilan maupun isntansi lain diantaranya adalah : No 1.

Nama Kegiatan Pembinaan tentang IT

Peserta Hakim/Pegawai

Tempat Pelaksanaan Hotel Wiltop Jambi

2.

Pelatihan Jurnalistik Peradilan

Pegawai

PTA Jambi

Agama Dari gambaran Diklat, Pelatihan dan lainnya seperti tersebut di atas terlihat bahwa peningkatan sumber daya manusia non teknis yustisial masih sangat kurang terutama bagi pejabat yang belum mengikuti Adum dan Diklatpim.


68

Dari jumlah keseluruhan sumber daya manusia baik sumber daya manusia teknis yustisial maupun non teknis yustisial, maka mereka dikelompokkan dalam pangkat dan golongan sebagaimana terdapat pada daftar dibawah ini :

2.

Panitera/Panitera Pengganti

3.

Pejabat Struktural/Pejabat Non Struktural

JUMLAH

2

2

D

A B

C

Juru

2

1

2

3

2

1

1

2

1

3

1

5

6

3

3

D

Juru Tk. I

C

Juru Muda Juru Muda Tk. I

B

Pengaryus Tk.I

A

I

Pengatur

D

Pengatur Muda Tk.I

C

Pengatur Muda

B

Penata Tk.I

Piñata Muda

2

A

Pembina Madya Muda

2

E

KET

II

Penata

Hakim

III

Penata Muda Tk.I

1.

D Pembina Utama Madya

JABATAN

Pembian TK.I

NO

B

Pembina

A

Pembina Utama Muda

PANGKAT/GOL.RUANG IV C

Grafik : Pegawai Menurut Golongan


69

Selain dari jenjang kepangkatan dan golongan, dari segi pendidikan, sumber daya manusia di Pengadilan Agama Muara Bulian dibagi atas : NO

JABATAN

1

Hakim Panitera/Panitera Pengganti Pejabat Struktural/Non Struktural

2 3

S3

JUMLAH

S2 5

5

PENDIDIKAN S1 SM SLTA 2 3

3

1

5

1

2

10

4

3

SLTP

SD

KET

22

Grafik : Tingkat Pendidikan Pegawai

Pengadilan Agama Muara Bulian juga memberikan kesempatan kepada sumber daya manusianya untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu : 

Masalan Bainon, S.Ag menyelesaikan S2 (Magister Hukum) di UNBARI Jambi



M. YUSUF, SHI menyelesaikan S2 (Magister Hukum) di IAIN Imam Bonjol Padang



Sri Maryenti sedang menyelesaikan S1 di STIE Muara Bulian Dengan harapan agar setelah menyelesaikan perkuliahan, mereka dapat

mengaplikasikan ilmu yang didapat untuk kemajuan instansi tempat mereka.


70

Promosi dan Mutasi a. Mutasi 1. Mutasi Tempat Pegawai Pengadilan Agama Muara Bulian yang dimutasikan/promosikan ke Pengadilan Agama lain yaitu sebanyak 6 orang yaitu : 1.

Dra Nur‟aini, SHI di mutasikan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhitung Bulan Juli 2012.

2.

Widarli, S.Ag di mutasikan ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal terhitung mulai Bulan April 2012.

3.

Baharuddin Dhalil, SH di promosikan menjadi Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kelas IA Jambi terhitung bulan Oktober 2012

4.

Siti Alosh Farchaty, S.HI di mutasikan ke Pengadilan Agama Kayu Agung bulan September 2012

5.

Syarifah Aini, S.Ag, MHI di mutasikan ke Pengadilan Agama Kayu Agung Bulan Nopember 2012

6.

Dra. Lisdar di promosikan menjadi Ketua PA Kls IB Bangkinang bulan September 2012

Pegawai yang dimutasikan/promosikan ke Pengadilan Agama Muara Bulian pada tahun 2012 sebayak 4 (empat) orang yaitu : 1.

Izzami Thaufiq dipromosikan menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian terhitung mulai Maret 2012

2.

Zainal Abidin, S.Ag dimutasikan menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian terhitung bulan Juni 2012

3.

Faizal, SH dipromosikan menjadi Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Muara Bulian terhitung mulai tanggal bulan Oktober 2012

4.

Drs. H. Yefferson, SH, MA dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Agama

Muara Bulian terhitung mulai Bulan Desember 2012


71

2. Mutasi Pangkat Dalam tahun 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengusulkan kenaikan pangkat 9 (Sembilan) orang yaitu :

1

Sri Wahyuni, S.HI

1 April 2012

Pangkat Lama III/b

2

Nurismar Muis, BA

1 April 2012

III/b

III/c

3

Musdarni, BA

1 April 2012

III/b

III/c

4

Syarifah Aini, SHI, MHI 1 April 2012

III/c

III/d

5

Ahkmad Fauzi, SHI

1 April 2012

III/a

III/b

6

Sri Maryenti

1 April 2012

II/b

II/c

7

Yusri

1 April 2012

II/b

II/c

8

Yulizar, SY, S.Pd

1 Oktober 2012

III/b

III/c

9

Andi Mia Ahmad

1 Oktober 2012

III/a

III/b

NO

NAMA

TMT

Pangkat Baru III/c

`Zaky, SHI, MH

3. Pengisian Jabatan Struktural Jabatan Struktural di Pengadilan Agama Muara Bulian sampai akhir Desember 2012 yaitu : a. Sekretaris merangkap Panitera dijabat oleh Faizal, SH b. Wakil Sekretaris dijabat oleh Zaizal Abidin, S.Ag c. Kepala Urusan Kepegawaian di Jabat oleh Syafrianto, S.Ag d. Kepala Urusan Umum dijabat oleh Yulizar. SY, S. Pd e. Kepala Urusan Keuangan dijabat oleh Budi Barliansyah, SE

B. Pengelolaan Sarana Dan Srasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung : a. Pengadaan Dengan bertambahnya jumlah pengawai dan bertambahnya belanja barang inventaris kantor, bangunan gedung Pengadilan Agama Muara Bulian sudah tidak memadai lagi untuk menampung pegawai yang berjumlah 22 orang dan ditambah dengan tenaga honorer 7 orang. Di DIPA tahun 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian mendapatkan anggaran Pembangunan Gedung Baru tahap II dari Mahkamah Agung yang tanahnya didapatkan dari Pemda Batang Hari. Mudah-mudahan di


72

Tahun 2014 gedung baru tersebut sudah bisa digunakan agar pelaksanaan VISI dan MISI Pengadilan Agama Muara Bulian bisa mencapai sasaran yang diharapkan. dengan rincian sebagai berikut : Pagu Tersedia

Rp. 1.704.800.000,-

Realisasi 4.

Pembangunan Gedung

Rp. 1.600.000.000,-

5.

Biaya Perencanaan

Rp.

49.900.000,-

6.

Biaya Pengawasan

Rp.

44.900.000,-

7.

Biaya Pengelolaan

Rp.

9.450.000,-

Sisa Anggaran

Rp.

550.000,-

b. Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung Pengadilan Agama Muara Bulian berdiri di atas sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Pramuka No.10 Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Telah mengadakan perbaikan/pemeliharaan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian berupa : a. Pagu tersedia b. Realisasi

Rp. 19.200.000,-

:

 Perawatan c. Sisa Anggaran

Rp. 19.200.000,Rp. 0,-

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a. Pengadaan Di tahun 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengadakan penambahan barang

inventaris baru yang dananya bersumber dari DIPA Pengadilan Agama

Muara Bulian dengan rincian sebagai berikut : i.

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (1 unit) 

Pagu Tersedia

Rp. 163.900.000,-



Realisasi

Rp. 163.900.000,-

 Sisa Anggaran ii.

Rp. 0,-

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (1 unit) 

Pagu Tersedia

Rp. 10.400.000,-



Realisasi

Rp. 10.229.000,-



Sisa Anggaran

Rp.


171.000,-

73

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

Pengadaan Laptop (5 unit) 

Pagu Tersedia

Rp. 55.500.000,-



Realisasi

Rp. 55.500.000,-



Sisa Anggaran

Rp. 0

Pengadaan Printer (4 Unit)  Pagu Tersedia

Rp. 24.700.000,-

 Realisasi

Rp. 24.700.000,-

 Sisa Anggaran

Rp. 0

Pengadaan Personal Computer (1 Unit)  Pagu Tersedia

Rp. 9.000.000,-

 Realisasi

Rp. 9.000.000,-

 Sisa Anggaran

Rp. 0,-

Pengadaan Meubelair (3 Unit)  Pagu Tersedia

Rp. 57.500.000,-

 Realisasi

Rp. 57.500.000,-

 Sisa Anggaran

Rp. 0,-

Pengadaan Peralatan Kantor (TV Plasma, Kamera Digital dan CCTV)  Pagu Tersedia

Rp. 24.700.000,-

 Realisasi

Rp. 24.700.000,-

 Sisa Anggaran

Rp. 0,-

b. Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Negara berupa alat transportasi dan barang inventaris lainnya telah dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia pada DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian berupa : Pagu Tersedia

Rp. 42.600.000,-

Realisasi :  Kendaraan roda 2 (dua)

Rp. 6.600.000,-

2. Kendaraan roda 4 (empat)

Rp. 35.997.864,-

Jumlah Sisa Anggaran


Rp. 42.597.864,Rp.

2.136,-

74

c.

Penghapusan Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Muara Bulian telah melakukan pengecekan pisik terhadap barang inventaris kantor dan mengajukan permohonan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) kepada PTA Jambi. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 33/Bua/SK/III/2012 maka pada tanggal 11 April 2012 Penghapusan Barang Milik Negara tersebut telah terealisasi. Adapun barang inventaris yang dihapus berupa : 

1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat

: Rp. 4.141.000,-



1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Dua

: Rp. 111.100,-



1 (satu) Paket Barang Inventaris Kantor Sebanyak 133 Item sebagaimana tercantum

3.

Dalam salinan risalah lelang No. 62/2012

: Rp. 500.000,-

Jumlah

: Rp. 4.710.000,-

Pengelolaan Teknologi Informasi Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan di lingkungan Peradilan Agama telah melakukan beberapa agenda reformasi di bidang Tekhnologi Informasi. Langkah ini sebenarnya menindaklanjuti kebijakan yang dicanangkan Badilag tentang kebijakan reformasi dan program prioritas pembaruan Peradilan Agama. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, Pengadilan Agama Muara Bulian telah memiliki dan memamfaatkan secara maksimal website sebagai sarana untuk mewujudkan judicial transparancy, aplikasi Siadpa Plus untuk mempercepat proses kerja dan modernisasi administrasi perkara, aplikasi Sistim Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) untuk membantu pengelolaan Barang Milik Negara, Sistim Akuntasi Pengguna Anggaran (SAKPA) untuk membantu mengelola keuangan dan masalah data dan dokumen keuangan, aplikasi SIMPEG dan SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) untuk membantu manajemen kepegawaian dalam masalah data dan dokumen kepegawaian serta aplikasi perpustakaan online untuk membantu menata sistim perpustakaan secara moderen.


75

a. Perangkat Keras Untuk menunjang penerapan tekhnologi informasi tersebut, Pengadilan Agama Muara Bulian memiliki 1 Unit Komputer Server, 10 Unit Personal Komputer, 12 unit Note Book, 6 unit Printer dan 1 unit TV Monitor b. Perangkat Lunak Perangkat lunak merupakan suatu program yang dirancang untuk menjalankan

75

perangkat keras. Pengadilan Agama Muara Bulian telah memiliki SIADPA Plus sebagai automasi pengelolaan Administrasi perkara yang terkoneksi dengan website yang dapat dilihat langsung melalui TV Plasma atau melalui website www.pabulian.net / www.infoperkara.badilag.net yang memuat informasi data perkara baik menyangkut keadaan perkara, keuangan perkara, jadwal persidangan dan publikasi putusan. Disamping itu aplikasi perpustakaan online dapat diakses secara umum yang menampilkan katalog buku-buku yang tersedia di Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Alamat www.pustaka.pa-bulian.net. Sementara itu aplikasi Sistim Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), Sistim Akuntasi Pengguna Anggaran (SAKPA), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG dan SIKEP) dipakai untuk menunjang sistem kerja agar diperoleh data yang lebih akurat dan transparan.

C. PENGELOLAAN KEUANGAN I. Pengelolaan DIPA

Pada Tahun Anggaran 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian mempunyai 2 (dua) DIPA yang dananya bersumber dari Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan Agama MA - RI. DIPA yang bersumber dari Badan urusan Administrasi Pengadilan Agama MA – RI pada tahun 2012 menerima sebesar Rp. 3.800.270.000,-. Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran yang bersumber dari Badan Urusan Administrasi MA-RI tersebut di kelompokkan dalam tiga jenis kegiatan yang terdiri dari : 1.

Belanja Pegawai - Pagu

: Rp. 1.387.749.000,-

- Realisasi

: Rp. 1.372.100.121,-

- Sisa

: Rp.


15.648.879,-

76

2.

3.

Belanja Barang - Pagu

: Rp.

362.521.000,-

- Realisasi

: Rp.

351.716.811,-

- Sisa

: Rp.

10.804.189,-

Belanja Modal - Pagu

: Rp. 2.050.000.000,-

- Realisasi

: Rp. 2.049.279.000,-

- Sisa

: Rp.

721.000,-

Sedangkan DIPA 2012 yang bersumber dari Badan Peradilan Agama MA-RI hanya terdiri dari satu jenis kegiatan yaitu : a.

Belanja Barang - Pagu

: Rp.

39.935.000,-

- Realisasi

: Rp.

35.432.000,-

- Sisa

: Rp.

4.503.000,-

Grafik : Keuangan 2.200.000.000 2.000.000.000 1.800.000.000 1.600.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 -

Pagu Realisasi Sisa

II.


77

Pendapatan/Penerimaan Negara Bukan Pajak Sejak ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2008 Peraturan Pemerintahan No. 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian telah melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut dan telah menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut ke Kas Negara melalui Bank BRI Cabang Muara Bulian sebesar Rp. 12.449.800,- (Dua belas juta empar ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 

Pendaftaran Gugatan/Permohonan

Rp. 8.560.000,-



Redaksi

Rp. 1.310.000,-



Pencatatan Suatu Penyerahan Akta di Kepaniteraaan

Rp.

820.000,-



Penyerahan Akta Tersebut diatas Oleh panitera

Rp.

820.000,-



Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan

Rp.

391.400,-



Leges

Rp.

339.000,-



Legelasi Tanda Tangan

Rp.

20.000,-



Surat Kuasa

Rp.

30.000,-



Jasa Giro

Rp.

59.100,-



Uang Tidak Bertuan

Rp.

100.000,-

D.

PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1.

Administrasi Perkara Pengelolaan administrasi Peradilan di Pengadilan Agama Muara Bulian

berpedoman

kepada

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 yang menetapkan pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara ( pola bindalmin ) yang meliputi 5 bidang yaitu : 1.

Pola Prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat pertama, tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali;

2.

Pola tentang Register Perkara ;

3.

Pola tentang Keuangan perkara ;

4.

Pola tentang Laporan Perkara ;

5.

Pola tentang Kearsipan perkara ;


78

Sesuai

dengan

pola

bindalmin

tersebut,

prosedur

penerimaan

perkara

dilaksanakan oleh Kepaniteraan Perkara melalui Meja I, Meja II dan Meja III, di bawah pengawasan Wakil panitera, dengan tugas-tugas secara umum sebagai berikut :

a. Meja I :  Menerima permohonan,gugatan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).  Menentukan besarnya biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pembayaran panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Muara Bulian dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Muara Bulian dengan nomor rekening : 05-01-01-15-09 an. Pengadilan Agama Muara Bulian. Penarikan uang untuk proses persidangan dari Bank tersebut dilakukan oleh Kasir sesuai dengan keperluan atas persetujuan panitera. Sampai akhir Desember 2012, biaya perkara yang diterima dan dikeluarkan oleh

Bendaharawan perkara Pengadilan Agama Muara Bulian adalah sebagai

berikut : a.

Saldo tahun 2011

Rp.

b.

Penerimaan tahun 2012

Rp. 185.194.000,Jumlah

14.728.000,-

Rp. 199.922.000,-

c.

Pengeluaran tahun 2012

Rp. 180.328.000,-

d.

Saldo per 28 Desember 2012

Rp.

19.519.000,-,-

(sembilan belas juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah)

b. Meja II  Mendaftar perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara dan mencatat segala hal ikhwal tentang perkara tersebut ke dalam kolom-kolom register sesuai perjalanan perkara tersebut.

c.Meja III  Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan Pengadilan apabila diminta oleh para pihak, menerima memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi dan jawaban atas alasan Peninjauan kembali.  Mengatur urutan dan giliran petugas kejurusitaan.


79

Tahapan akhir dari perjalanan perkara, yaitu pengarsipan perkara yang dilaksanakan oleh Panitera Muda Hukum. Perkara-perkara yang telah diputus, diminutasi dan telah berkekuatan hukum selanjutnya akan disimpan di dalam box arsip perkara. 2.

Administrasi Umum Pengelolaan administrasi umum dilaksanakan oleh

kesekretariatan di bawah

pengawasan Wakil Sekretaris, yang membawahi tiga bidang, yaitu Kepegawaian, Keuangan dan Umum, dengan tugas –tugas antara lain sebagai berikut : a.Bidang Kepegawaian - Mengisi Buku Induk pegawai /Buku Register Pegawai ; - Membuat file Pegawai ; - Membuat Buku Kendali ( Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala dan pensiun pegawai ); - Membuat Kartu Data pegawai ; - Membuat Statik Pegawai ( DUK, Bezetting Formasi, dll)

Pengisian buku induk pegawai berpedoman kepada Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983 dan Juklak Tata Usaha Kepegawaian tahun 1980. Kemudian Pembuatan Daftar Urut kepangkatan (DUK) berpedoman kepada Peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 1979 jo Surat Edaran BAKN Nomor 03/SE/1980, dengan urutan berdasarkan senioritas dalam kepangkatan, jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan dan usia. Agar mudah diketahui, DUK tersebut dibuat dalam bentuk papan statistik dan ditempatkan di ruang Kesekretariatan. b.

Bidang Keuangan Pengelolaan Anggaran (DIPA) dilaksanakan oleh Tim Pengelola anggaran. Tim

tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua pengadilan Agama, yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat pembuat Komitmen, dan Bendaharawan Pengeluaran. Pengelolaan Anggaran tersebut berpedoman kepada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002/SEK/SK/I/2010 tanggal 4 Januari 2010. Bendaharawan Pengeluaran membukukan keuangan DIPA ke dalam Buku Kas Umum (BKU) melalui buku kas bantu, di tutup setiap bulan yang ditanda tangani oleh Bendaharawan dan Kuasa Pengguna Anggaran. Buku tersebut diperiksa oleh Ketua


80

pengadilan Agama Muara Bulian tiga bulan sekali dengan membuat berita acara pemeriksaan. Laporan pengelolaan keuangan DIPA dikirim setiap bulan ke Pengadilan Tinggi Jambi sebagai koordinator Wilayah, dalam bentuk ADK (CD), yang meliputi Realisasi anggaran, penyerapan dana dan sisa dana dengan tembusan kepada Pengadilan Tinggi Agama jambi. c.

Bidang Umum

a.

Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Pengadilan Agama Muara Bulian dalam melaksanakan tata persuratan mengacu

kepada sistem arsip dinamis, baik pada surat masuk maupun surat keluar. Berdasarkan hal tersebut, maka dari bulan Januari sampai bulan Desember 2012 pelaksanaan tata persuratan sistem arsip dinamis pada Pengadilan Agama Muara Bulian, telah berpedoman pada petunjuk dan peraturan yang berlaku tentang tata persuratan dan pengarsipan. Surat-surat yang berkenan dengan Kepeniteraan dikelola oleh bidang Kepeniteraan dengan disotir terlebih dahulu pada kesekretariatan bagian umum. Pada tahun 2013, dalam tata kelola persuratan baik surat masuk maupun surat keluar serta pengarsipan, PA Muara Bulian akan menggunakan system komputerasi, sehingga akan tertata lebih rapi. Pada tahun 2012 sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2012, surat masuk dan surat keluar pada Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai berikut : o

Surat masuk sebanyak

: 777

o

Surat keluar sebanyak

: 1049

Dengan rincian sbb :

1. Surat masuk Asal Surat No Bulan 1 1 2 3 4 5 6 7

2 Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli

MARI

PTA

3 2 6 5 8 4 7 4

4 8 9 13 11 4 6 12


PA Lainnya 5 21 12 13 25 16 2 7

KPPN 6 3 2 2 2 3 1

Lainlain 7 20 20 25 13 25 26 25

Bagian Kepaniteraan 8 17 18 22 29 13 17 23

Jumlah 9 68 68 80 88 64 61 72

81

8 9 10 11 12

Agustus September Oktober November Desember

2 3 1 5 5 2 4 6 7 34 5 1 5 7 15 Jumlah Surat Masuk Th. 2012

1 1 1 5

19 20 17 21 10

10 21 21 14 13`

35 54 56 76 55

2. Surat Keluar Asal Surat No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan

MARI

PTA

2 3 Januari 1 Pebruari 1 Maret 4 April 3 Mei 1 Juni 1 Juli 3 Agustus 2 September Oktober 4 November 1 Desember 2 Jumlah Surat Keluar Th. 2012

4 11 5 7 10 6 4 12 6 7 4 3 4

PA Lainnya 5 22 5 32 27 22 23 26 19 27 21 23 16

KPPN

Lain-lain

Jumlah

6 45 4 7 4 2 9 10 7 8 5 8 5

7 66 58 57 50 48 44 34 29 34 70 31 35

8 135 93 107 94 81 81 85 63 76 106 66 62

b. Perpustakaan 1. Buku-buku Jumlah buku Perpustakaan Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2011 yang telah diterima dari Mahkamah Agung RI Sejumlah 126 Eksemplar dengan 86 judul buku. Pada tahun 2012 Perpustakaan Pengadilan Agama Muara Bulian menerima buku dari Mahkamah Agung RI Sejumlah 8 Eksemplar dengan 8 Judul Buku dan 4 judul buku dari Pemerintah daerah Batang Hari dengan 4 buah judul buku. Jadi, jumlah buku yang ada di Perpustakaan Pengadilan Agama Muara Bulian yang berasal dari Mahkamah Agung RI pada tahun 2011 sebanyak 126 eksemplar dan tahun 2012 bertambah sebanyak


12 eksemplar, maka buku yang ada pada Perpustakaan

82

Pengadilan Agama Muara Bulian saat ini yang berasal dari Mahkamah Agung RI dan Pemda Batang Hari telah berjumlah 138 eksemplar.

2.

Petugas dan Ruang Pustaka Perpustakaan di Pengadilan Agama Muara Bulian sejak awal tahun 2012 telah

mulai melakukan penataan ulang, penomoran serta pengklasifikasian, dengan sistem komputerisasi dan terintegrasi online melalui internet sehingga bisa diakses oleh semua pihak. Pengelolaan Perpustakaan sejak agustus 2012 sudah mulai dengan sistem komputerasasi online via internet, sehingga data-data dan buku-buku yang terdapat di PA Muara Bulian sudah bisa diakses oleh pihak luar. Namun demikian, keanggotaan di perpustakaan PA Muara Bulian sifat nya terbatas khusus untuk pegawai dan para hakim PA Muara Bulian Saja. Namun demikian, sarana dan prasarana fasilitas untuk dikatakan sebagai perpustakaan yang layak belum lah bisa terwujud di PA Muara Bulian, karena Perpustakaan Muara Bulian belum mempunyai ruangan khusus, sehingga buku-buku perpustakaan ditempatkan di beberapa ruangan yang bisa digunakan seperti ruang mediasi dan sebagian nya di ruang hakim. Oleh sebab itu, pengelolaan perpustakaan pada tahun 2012 masih belum maksimal. Walaupun demikian, perpustakaan Pengadilan Agama Muara Bulian selalu berusaha berbenah menjadi lebih baik di tengah-tengah kekurangannya. Adapun pengelola perpustakaan sejak agustus 2011 sampai saat sekarang ini masih diemban oleh saudara M. Yusuf, yang diberikan tanggung jawab untuk mengintegrasikan segala data buku-buku diperpustakaan ke sistem komputerasi dan dapat diakses secara online lewat internet. Adapun link website perpustakaan Pengadilan Agama Muara dapat diakses di : http://pustaka.pa-bulian.net. Untuk menghasilkan pengelolaan perpustakaan yang lebih baik lagi disetiap Pengadilan-Pengadilan Agama se-wilayah Propinsi Jambi, kami harapkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mengadakan pelatihan-pelatihan lanjutan tentang Pengelolaan perpustakaan pada tahun 2013 mendatang. Semoga harapan kita bersama untuk menambah wawasan dan intelektualitas para hakim dan pejabat struktural dan fungsional beserta jajarannya di setiap Pengadilan Agama se-wilayah propinsi Jambi melalui pengelolaan perpustakaan yang baik akan dapat terwujud di tahun 2013 mendatang.


83

c. Transportasi dan Komunikasi 1. Transportasi Untuk membantu kelancaran tugas kedinasan, Pengadilan Agama Muara Bulian memiliki 4 (empat) unit kendaraan roda 2(dua) serta 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 (empat). 2. Komunikasi Pengadilan Muara Bulian saat ini telah memiliki sarana komunikasi dengan nomor 0743-21073.

E. KEGIATAN PENUNJANG a. Dharma Yukti Karini Dalam tahun 2012 Dharma Yukti Karini telah melakukan kegiatan sesuai dengan Musda Dharma Yukti Karini seperti melaksanakan kegiatan arisan, mengadakan ceramah santapan rohani setiap hari besar Islam, mengikuti acara yang diadakan oleh Dharma Wanita Kabupaten Batang Hari, kunjungan orang sakit dan takziyah yang meninggal dunia dan mengunjungi panti asuhan. Dharma Yukti Karini juga melaksanakan pembinaan organisasi pada anggota Dharma Yukti Karini dan rapat pemantapan pelaksanaan program kerja Dharma Yukti Karini. Dharma Yukti Karini Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengikuti acara arisan gabungan( Arisan Daerah ) yang dilaksanakan enam bulan sekali yang bertempat di Kota Jambi. Adapun Pengurus Dharmayukti Karini Cabang Kabupaten Batang Hari adalah sebagai berikut : Ketua

: Dra. Murdaita M.Fahzal Hendri

Wakil Ketua

: Dra.Erlis,SH

Sekretaris

: Rahmina Rindani,S.IP

Wakil Sekretaris

: Musdarni, BA

Bendahara

: Sri Maryenti

Wakil Bendahara

: Dian Anggraini Yogi Dulhadi,SE


84

Anggota

: Seluruh Karyawati dan Isteri Hakim/Pegawai pada Pengadilan Agama Muara Bulian dan Pengadilan Negeri Muara Bulian.

b.

PTWP/ PORPA PTWP Pengadilan Agama Muara Bulian pada tahun 2012 tetap melaksanakan kegiatan latihan Tenis Meja dan Tenis Lapangan satu kali seminggu yaitu pada hari Jum‟at. Dalam kegiatan ini PTWP Pengadilan Agama Muara Bulian bergabung dengan PTWP Pengadilan Negeri dan Pemda Batanghari. Dalam pembinaan kualitas pemain dan pengalaman atlit tenis lapangan, Pengadilan Agama Muara Bulian berusaha mengikutsertakan atlit-atlitnya dalam berbagai pertandingan. Adapun pengurus PTWP adalah :

c.

Ketua

: Drs. Muchiddin. MA

Sekretaris

: Budi Barliansyah, SE

Bendahara

: Syafrianto, S. Ag

Koperasi Pegawai Negeri “Cipta Raharja” Koperasi Pegawai Negeri Pengadilan Agama Muara Bulian bernama “KPN Cipta Raharja” yang berdiri pada tahun 1988 dan berbadan hukum dengan Nomor : 39/BH/KWK.5/X/1997 dan telah disahkan oleh Kepala Perindagkop Kab. Batang Hari pada tanggal 9 Oktober 1997 Dengan adanya KPN Cipta Raharja Pengadilan Agama Muara Bulian para anggota/Pegawai dapat merasakan manfaatnya dan merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak meskipun dengan mendapat pinjaman secukupnya. Adapun pengurus KPN Cipta Raharja sebagai berikut :

d.

Ketua

: Masalan Bainon S.Ag

Sekretaris

: Andi Mia Ahmad Zaky, SHI

Bendahara

: Syafrianto, S. Ag

IKAHI


85

Kegiatan IKAHI antara lain memusyawarahkan tentang pemantapan pelaksanaan tugas – tugas Hakim di Pengadilan Agama hal ini disepakati oleh anggota IKAHI. Kemudian Pengurus IKAHI Pengadilan Agama Muara Bulian juga telah mengadakan pengumpulan dana – dana seperti untuk MUNAS, YPPHIM, YDSH, dan aktif dalam kepengawasan IKAHI Cabang Batang Hari dan lain – lainnya, yang dana tersebut dikirimkan sekali dalam satu tahun yakni uang YDSH dan uang MUNAS, sedangkan uang YPPHIM diserahkan paling lambat 1 kali dalam sebulan kepada ketua YPPHIM tersebut. Anggota IKAHI Pengadilan Agama Muara Bulian sekarang ini sebanyak 9 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian. Adapun pengurus IKAHI Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai berikut :

e.

Pembina

: Drs. H. Yefferson, SH. MA

Ketua

: Dra. Erlis, SH

Sekretaris

: Masalan Bainon, S. Ag

Bendahara

: Dra. Siti Patimah, M. Sy

IPASPI Pengurus IPASPI Cabang PA Muara Bulian yang sekarang ini periode 2011 s/d 2012 Sesuai dengan AD/ART selama 1 tahun ini telah melaksanakan kegiatan yang sifatnya pembinaan para anggota, mengaktifkan iuran anggota dan menyetor iuran tersebut baik ke IPASPI Pusat maupun IPASPI Daerah, anggota IPASPI Cabang PA Muara Bulian berjumlah 14 orang. Adapun pengurus IPASPI adalah sebgai berikut : Ketua

: Faizal, SH

Wakil Ketua

: Widarli, S. Ag

Sekretaris

: Syafrianto, S. Ag

Bendahara

: M. Razali


86

f.

Mushalla Mushalla Al Mizan Pengadilan Agama Muara Bulian yang di bangun tahun 1995 secara swadaya oleh Pegawai Pengadilan Agama Muara Bulian dengan ukuran 6 x 6 meter persegi Rincian keuangan Mushalla Al Mizan sampai saat ini adalah sebagai berikut : Saldo tahun 2011 sebesar

Rp. 7.910.000,-

Penerimaan tahun 2012 sebesar

Rp. Jumlah

587.000,-

Rp. 8.497.000,-

Pengeluaran

Rp. 2.805.000,-

Saldo akhir tahun 2012 sebesar

Rp. 5.692.000,-

Pengurus Mushalla Al Mizan Pengadilan Agama Muara Bulian : Ketua

: Masalan Bainon, S.Ag

Sekretaris

: Yusri

Bendahara

: Nurismar Muis,BA

g.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kegiatan UPZ Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tahun 2012 ini antara lain mengikuti rapat Bazda di Kantor Bupati Batang Hari, dan tetap membayar setoran zakat dan infaq pegawai setiap bulan melalui Bank Jambi untuk setoran zakat dan Bank BRI untuk setoran

h.

HUMAS/PELAYANAN MASYARAKAT Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Muara Bulian dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI, selanjutnya agar pelayan informasi yang berhubungan dengan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, maka untuk itu Pengadilan Agama Muara Bulian menunjuk seorang Hakim Humas yaitu Sdr. Masalan Bainon, S. Ag (Hakim Pratama Madya) berdasarkan surat keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor : W5-A2/767/HM.00/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012. Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tahun 2012 ini telah melaksanakan Sidang Keliling bagi daerah yang jauh dan sulit dijangkau yaitu : Kecamatan Mersam, Kecamatan Bathin XXIV dan Kecamatan Maro Sebo Ilir. Kegiatan


87

tersebut dibiayai melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian tahun anggaran 2012 Berdasarkan gambaran keadaan secara keseluruhan di atas, dengan jumlah dan keadaan sarana dan prasarana yang dikelola Pengadilan Agama Muara Bulian tersebut, masih sangat kurang namun sudah sangat membantu pelaksanaan

tugas,

baik

dibidang

kepaniteraan

maupun

dibidang

kesekretariatan. Demikian beberapa gambaran keadaan pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan administrasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam bidang umum.

------------ ooo ------------


88

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan 1. Pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Muara Bulian sudah berjalan sesuai dengan harapan meskipun ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki untuk masa yang akan datang. 2. Pembinaan dan Fungsi Pengawasan Pengadilan Agama Muara Bulian terhadap jajarannya baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan Hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif. 3. Pengadilan Agama Muara Bulian telah dan terus melakukan koordinasi dengan pihak atasan dan instansi lain dalam mewujudkan visi dan misinya.

B. Rekomendasi 1. Pembinaan Teknis Yudisial, Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang handal. 2. Dalam rangka mewujudkan peradilan yang mandiri, efisien, bermartabat dan dihormati perlu ditingkatkan jumlah anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia dan peningkatan kinerja pelayananan kepada para pencari keadilan, perlu adanya penambahan pegawai terutama tenaga untuk Juru Sita/Juru Sita Pengganti, Panitera Pengganti, operator Tekhnologi Informasi dan SIADPA dan staf, Penambahan tenaga ini diperlukan agar koordinasi lebih sinergis dan dapat mencapai hasil kerja yang optimal.

------------ ooo -------------


89


Kata Pengantar. Lap. Tahunan PA. Mbl

Recommend Documents