KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR. Om Swastystu,

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR Om Swastystu, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas

UU no.32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Sejalan dengan upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta

menciptakan

pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Laporan dimaksud dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah darah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi LPPD kepada masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam PP nomor 3 tahun 2007. Dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung, maka hubungan Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan bertanggungjawab pada DPRD. Pemilihan langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi ekskutif dengan DPRD yang melaksanakan fungsi legeslatif. Kondisi ini menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Akhir kata semoga apa yang kami laporkan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran, dan saran pemikiran sangat kami harapkan untuk perbaikan tahun mendatang Om Shanti,shanti,shanti om Denpasar, Maret 2011 Walikota Denpasar

I.B. Rai Dharmawijaya Mantra

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

i

KATA PENGANTAR


i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI Halaman Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Gambar

iii

Daftar Tabel

iv

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN

I-1

A. Dasar Hukum

I-1

B.

Gambaran Umum Daerah

I-2

1. 2. 3.

I-2 I-2 I-6 I-6 I-8

Kondisi Geografis Gambaran Umum Demografis. Kondisi Ekonomi 3.a. Potensi Unggulan. 3.b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

II-1

A. Visi dan Misi

II-1

B.

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (RPJMD)

II-1

C.

Prioritas Daerah

II-2

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUAGAN DAERAH

III-1

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah 2. Target dan Realisasi Pendapatan

III-1 III-1 III-3

B.

III-5 III-5 III-6 III-7

Pengelolaan Belanja Daerah 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah 2. Target dan Realisasi Belanja. 3. Pembiayaan Daerah


DAFTAR ISI

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan. 1. Program dan Kegiatan 2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib 3. Permasalahan dan Solusi. B.

IV-1 IV-1 IV-1 IV-5 IV-11

Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan. 1. Program dan Kegiatan 2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan 3. Permasalahan dan Solusi.

IV-165 IV-165 IV-167 IV-169

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. Dasar Hukum B Instansi Pemberi Tugas Pembantuan C Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan D Program, Kegiatan, Sumber dan Jumlah Anggaran E Permasalahan dan Solusi

V-1 V-2 V-2 V-3 V-3 V-4

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Solusi

VI-1 VI-1 VI-2 VI-3 VI-3

B.

VI-4

BAB VII

Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PENUTUP


VII-1

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR No.

Judul

Halaman

I.1.

Penduduk menurut Jenis Kelamin

I-3

I.2.

Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Dan Kecamatan

I-4

I.3.

Jumlah Penduduk Kota Denpasar Yang Bekerja Menurut Tiga Sektor LapanganUsaha

I-5

I.4.

Penduduk Yang Bekerja Menuru tTingkat Pendidikan

I-6


DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL No.

Judul Tabel

Halaman

I.1

Potensi Unggulan Kota Denpasar

I-7

I.2.

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 20052010

I-9

IV.1.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2010

IV-6

IV.2.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2010

IV-16

IV.3.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar

IV-24

IV.4.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

IV-29

IV.5.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar

IV-34

IV.6.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

IV-41

IV.7.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar

IV-47

IV.8.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar

IV-53

IV.9.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan HidupTahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar

IV-59

IV.10.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar

IV-63


DAFTAR TABEL

IV.11.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar

IV-69

IV.12.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Tenaga Kerja Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar

IV-77

IV.13.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar

IV-85

IV.14.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

IV-91

IV.15.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar

IV-94

IV.16.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Ketentraman, Ketertiban dan SatPol PP Kota Denpasar

IV-99

IV.17.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar

IV-113

IV.18.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar

IV-125

IV.19.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pendapatan Kota Denpasar

IV-129

IV.20

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar

IV-132

IV.21.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar

IV-136

IV.22.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Kota Denpasar

IV-143


DAFTAR TABEL

IV.23.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perijinan Kota Denpasar

IV-148

IV.24.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar

IV-153

IV.25.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan dan Informatika Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Darah Kota Denpasar

IV-158

IV.26.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar

IV-163

IV.27.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Denpasar

IV-168

IV.28.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar

IV-173

IV.29.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar

IV-178

IV.30.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Perindustrian 2010 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

IV-182


BAB I –PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Sebagai landasan hukum penyusunan laporan ini yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Derah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nenegeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. 7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 20102015. 8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011.


I-1


B. Gambaran Umum Daerah. 1. Kondisi Geografis Daerah. Kota Denpasar merupakan salah satu Kota yang ada di Bali dengan luas wilayah 127,78 Km2 atau 2,27 persen dari seluruh luas wilayah Propinsi Bali. Sedangkan luas Propinsi Bali seluruhnya adalah 5 636,66 Km2. Batas Wilayah Kota Denpasar di sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Badung (Kecamatan Mengwi, Abian Semal dan Kuta), di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar (Kecamatan Sukawati) dan Selat Badung, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Badung (Kecamatan Kuta) dan Selat Badung. Kota Denpasar terbentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 dan diresmikan tanggal 27 Pebruari 1992 merupakan peningkatan status sebelumnya dari Kota Administratif Denpasar. Secara Administrasi dibagi menjadi 4 Kecamatan meliputi Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan dan Denpasar Utara, 16 Kelurahan dan 27 Desa. Secara Astronomi, Kota Denpasar terletak pada daerah yang sangat strategis baik dari segi ekonomis maupun dari segi kepariwisataan karena merupakan titik sentral berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung antar Kabupaten. Kota Denpasar terletak diantara 080 35”31 - 080 44”49´LS dan 115º 10´23" - 1150 16”27´BT. Ditinjau dari Topografi keadaan medan Kota Denpasar secara umum miring kearah selatan dengan ketinggian berkisar antara 0-75 m diatas permukaan laut. Morfologi landai dengan kemiringan lahan sebagian tepi kemiringan bisa mencapai 15%.

2. Gambaran Umum Demografis Jumlah penduduk Kota Denpasar Tahun 2009 sebanyak 649.762 orang , dari jumlah tersebut 329.718 jiwa adalah penduduk laki-laki dan 320.044 jiwa penduduk perempuan. Tingginya laju pertumbuhan ini diduga karena banyaknya urbanisasi yang terjadi ke

Kota Denpasar dengan alasan mencari pekerjaan dan sekolah. Denpasar

disamping sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Bali juga sebagai pusat , Pusat Perekonomian (Perdagangan dan Jasa) serta Pusat Pendidikan. Secara rinci jumlah penduduk Denpasar Tahun 2009 disajikan pada tabel dibawah ini. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

I-2


152 967

200,000

187 692

186 330

Gambar I.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin

100,000 80,000

77 718 75 249

120,000

62 136 60 637

140,000

94 155 92 175

160,000

95 709 91 983

122 773

180,000

Laki-laki Perempuan Jumlah

60,000 40,000 20,000 0 Denpasar Selatan

Denpasar Timur

Denpasar Barat

Denpasar Utara

Sumber : Denpasar Dalam Angka Tahun 2010.

Jika dibandingkan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk, kepadatan penduduk Kota Denpasar pada tahun 2009 sudah mengalami kejenuhan dimana kepadatan penduduk telah mencapai 5.085 jiwa/km². Tingkat kepadatan tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 4.922 jiwa/km². Dari keempat kecamatan yang memiliki kepadatan

tertinggi adalah Kecamatan Denpasar Barat sebesar 7.778

jiwa/km². Apabila dilihat struktur penduduk Kota Denpasar tahun 2009 yang tergolong dalam usia kerja (15-64 tahun) cenderung menunjukkan gejala peningkatan dari 73,27 persen tahun 2008 menjadi 73,37 persen tahun 2009. Proporsi anak-anak berumur 0 – 14 tahun pada tahun 2009 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2008 yaitu dari 23,66 persen menjadi 23,46 persen. Dalam periode yang sama, penduduk yang berusia 65 tahun ke atas mengalami peningkatan dari 3,07 persen menjadi 3,17 persen. Perbandingan struktur penduduk Kota Denpasar berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini


I-3


Gambar I.2. Penduduk Menurut Kelompok Umur

16 316 12 555

18 230

14 182

9 705

50 000

11 224

9 835

60 000

12 160

6 355

40 000

Denpasar Utara

1 900

1 441

1 092

70 - 74

75 +

20 000

Denpasar Timur 2 752

4 194

30 000

Denpasar Barat

65 - 69

70 000

14 364

80 000

16 664

dan Kecamatan

Denpasar Selatan

10 000 60 - 64

55 - 69

50 - 54

45 - 49

40 - 44

35 - 39

30 - 34

25 - 29

20 - 24

15 - 19

10 - 14

5-9

0-4

0

Sumber : Denpasar Dalam Angka Tahun 2010

Peningkatan jumlah penduduk usia kerja tidak dapat dilepaskan dari semakin membaiknya serapan tenaga kerja pada sektor perekonomian. Struktur penduduk Kota Denpasar yang bekerja pada tahun 2009 tidak banyak berubah bila dibandingkan dengan tahun 2008. Pada tahun 2009 sektor tersier khususnya pariwisata, perdagangan, hotel dan restauran masih menjadi sektor unggulan dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor ini mampu menyerap 82,18 % penduduk usia kerja di Kota Denpasar, diikuti sektor sekunder sebesar 15,83 % serta sektor primer sebesar 1,99 %. Sejak dikembangkannya perekonomian melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), semakin banyak penduduk usia kerja yang terserap pada sector usaha tersier. Berikut disajikan penduduk Kota Denpasar yang bekerja menurut Tiga Sektor Utama Lapangan Usaha :


I-4


Gambar I.3. Jumlah Penduduk Kota Denpasar yang Bekerja Menurut Tiga Sektor Utama Lapangan Usaha

324 938 134 535

Total

190 403 267 037 115 341 151 696

Tersier

Sekunder

Primer

Jumlah Perempuan

51 422 17 591 33 831

Laki-laki

6 479 1 603 4 876

100 000

200 000

300 000

400 000

Sumber : Statistik Kota Denpasar, 2009.

Dari segi pendidikan, penduduk laki-laki yang bekerja memiliki status pendidikan SD kebawah tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 22,09 persen dari 23.453 orang tahun 2008 menjadi 28.634 orang pada tahun 2009. Sejalan dengan hal tersebut, untuk pendidikan SLTA ke atas, terjadi peningkatan sebesar 8,21 persen pada tahun 2009 dibanding tahun 2008. Sebaliknya, untuk penduduk laki-laki yang bekerja dengan pendidikan SLTP, pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 22,86 persen dari tahun 2008. Hal yang berlawanan terjadi pada penduduk wanita yang bekerja. Pada tahun 2009, penduduk perempuan yang bekerja mengalami penurunan sebesar 4,32 persen yaitu dari 140.602 orang menjadi 134.535 orang. Untuk penduduk perempuan yang bekerja dengan pendidikan SD ke bawah terjadi penurunan sebesar 11,55 persen, sejalan dengan hal ini penduduk perempuan yang bekerja dengan tingkat pendidikan SLTP juga mengalami penurunan sebesar 17,32 persen. Hal ini sebaliknya terjadi pada penduduk perempuan yang bekerja dengan status pendidikan SLTA yang mengalami peningkatan sebesar 3,94 persen. Selanjutnya dapat dilihat dalam gambar berikut :


I-5


324 938

Gambar I.4. Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan 350 000

250 000

<SD

SD

SLTP

77 307

45 951

26 652 19 299

42 225

20 568 21 657

50 000

8 066 16 272

100 000

24 338

150 000

134 535

135 117

200 000

190 403

212 424

300 000

Laki-laki Perempuan Jumlah

≥SLTA

Sumber : Statistik Kota Denpasar, 2009

3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah Potensi Unggulan daerah di Kota Denpasar adalah disektor Pariwisata, yang meliputi obyek wisata kota, daya tarik wisata dan atraksi wisata. Obyek Wisata Kota ini tersebar di seluruh wilayah Kota Denpasar meliputi tempat-tempat yang dapat memikat kedatangan wisatawan ke Kota Denpasar. Sedangkan daya tarik pariwisata, sebagaimana halnya dengan daya tarik Pulau Dewata lebih disebabkan karena keunikan dan budaya masyarakat. Hal inilah yang memberikan nuansa pada berbagai atraksi wisata yang ada di kota Denpasar.

Atraksi tersebut berupa tari-tarian sakral, even-even Nasional dan

Internasional yang dilaksanakan di Kota Denpasar, permainan tradisional dan sebagainya. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka menata potensi obyek-obyek wisata kota, dalam perjalanannya telah diikuti pula oleh penataan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten lainnya. Penataan ini disatu pihak dapat memberikan nilai tambah pada pariwisata Bali, tetapi dapat pula menjadi penyebab beralihnya kunjungan wisatawan ke obyek wisata di luar kota Denpasar. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

I-6


Sedangkan potensi unggulan disektor perdagangan dan jasa pada tahun 2009 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel I.1. Potensi Unggulan Kota Denpasar Potensi Unggulan Primer

Skunder Industri Rumah Tangga Kerajinan, produk makanan

Industri Sedang dan Besar

Kecamatan

Tanaman Pangan

Tanaman Perkebunan

Peternakan

Denpasar Barat

Padi

Kelapa

Sapi

Denpasar Utara

Padi, Kacang, Kedelai

Kelapa

Sapi, Ayam

Kerajinan, makanan , canang

Industri Formal

Denpasar Timur

Padi, Kacang, Kedelai

Kelapa

Sapi, Ayam, Babi

Kerajinan, makanan

Industri Formal

Denpasar Selatan

Padi, Semangka Jagung

Sapi, Babi

Kerajinan, makanan

Industri Formal

-

Industri Kecil Indutri Formal

Makananan, minuman, pakaian jadi, kulit, logam Makananan, minuman, pakaian jadi, kulit, logam, penerbitan dan percetakan Makananan, minuman, pakaian jadi, kulit, logam, penerbitan dan percetakan Makananan, minuman, pakaian jadi, logam, kerajinan.

Untuk potensi unggulan tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1. Industri : a. Industri Pertanian b.Industri Pariwisata c. Industri Kerajinan dan UKM 2. Teknologi 3. Resources 4. Institution 5. Financial Intermediary Sedangkan untuk tahun 2010 produk unggulan Kota Denpasar berkembang sebagai berikut : 1. Aroma Terapi Aroma terapi ini merupakan salah satu produk yang menggunakan bahan baku organik seperti bunga-bungaan, umbi-umbian dan beras merah dan beras putih serta bahan lainnya. Usaha aroma terapi ini banyak terdapat di Denpasar, berdasar UKM Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

I-7


2008 jenis usaha ini terdapat sekitar 13 unit usaha dengan pemasaran menjangkau luar negeri 2. Pengolahan daging Usaha pengolahan daging ini menggunakan menggunakan bahan daging seperti daging sapi, babi dan daging ayam. Hasil daging olahan ini bisa berupa abon, dendeng, sosis, ham dan lain-lain 3. Tanaman anggrek Usaha tanaman hias ini banyak terdapat di Denpasar Utara, usaha ini merupakan usaha pembibitan dan pembudidayaan dengan mengembangkan jenis varites anggrek yang inovatif 4. Kacang asin Rahayu 5. Tenun ikat 6. Ikan hias 7. Kerajinan gelas 8. Brem Bali 9. Daur ulang kaca 10. Obat nyamuk liligundi b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Pertumbuhan Ekonomi sering dijadikan sebagai standar untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat diukur berdasarkan nilai PDRB ( Produk Domestik Regional Bruto) dan PDRB perkapita. PDRB diartikan sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu daerah yang diukur dalam harga pasar. Ukuran ini memiliki kelemahan karena bersifat global dan tidak mencerminkan kesejahteraan penduduk. Sedangkan PDRB perkapita sering dianggap lebih mendekati ukuran kesejahteraan karena telah memperhitungkan jumlah penduduk. Sebelum terjadi krisis moneter tahun 1998, ekonomi Denpasar pernah mengalami pertumbuhan rata-rata 8 persen. Namun setelah krisis, ekonomi Denpasar tidak berbeda dengan ekonomi Bali yang mengalami keterpurukan hingga titik nadir. Berbagai upaya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

I-8


perbaikan telah dilakukan dan perlahan sudah menunjukkan hasil, tetapi dengan adanya tragedi Bom Kuta telah membuat kepercayaan dunia terhadap keamanan Bali menjadi menurun. Pasca Bom Bali 2002 ekonomi Bali masih bisa tumbuh di atas 3 persen dan ekonomi Denpasar tumbuh 5,03 persen, namun secara mikro kondisi perekonomian masyarakat masih lumpuh. Pada tahun 2007, kepercayaan dunia Internasional terhadap Bali perlahan-lahan pulih. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kunjungan

wisata ke Bali dan Kota

Denpasar, akan tetapi ancaman terhadap ekonomi kembali datang dengan terjadinya krisis ekonomi global yang menimpa Amerika dan Eropa tahun 2008, dan telah memberikan dampak terhadap ekonomi nasional dan daerah. Namun krisis ini ternyata tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi Denpasar dari 6,60 persen tahun 2007 menjadi 6,83 persen tahun 2008 dan menurun menjadi 6,53 persen ditahun 2009. Hal ini terjadi karena menurunnya kualitas wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali dibanding tahun sebelumnya. Untuk tahun 2010 diprediksikan ada peningkatan laju pertumbuhan PDRB sebesar 6,55 persen.

Tabel I.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2004 – 2009 (Dalam Persen)

Pertumbuhan

2004

2005

2006

2007

2008

2009

5,83

6,05

5,88

6,60

6,83

6,53

5,97

11,31

4,30

5,91

9,62

4,37

Ekonomi Inflasi

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2010

Perekonomian suatu daerah juga dapat dianalisis melalui tingkat inflasi yang terjadi. Dari data di atas terlihat bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tahun 2008 ternyata diikuti oleh peningkatan inflasi yang mencapai 9,62 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5,91. Hal ini disebabkan oleh melambungnya harga minyak mentah dunia (CPO) sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

I-9


menyebabkan harga barang dalam negeri melonjak. Melonjaknya harga barang ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Walaupun angka inflasi tahun 2008 meningkat, akan tetapi angka ini masih merupakan angka aman bagi perekonomian Denpasar karena masih dibawah 10 persen. Untuk tahun 2009 tingkat inflasi di Kota Denpasar cukup stabil yaitu sebesar 4,37%


I-10

BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERITAH DAERAH

A. Visi dan Misi Tahun ke 5 RPJMD I (2005-2010)

Visi Kota Denpasar Visi Kota Denpasar adalah “ Terciptanya Kota Denpasar Berwawasan Budaya dengan Keharmonisan dalam Keseimbangan secara berkelanjutan”. Misi Kota Denpasar 1. Menumbuh kembangkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berdasarkan Kebudayaan Bali. 2. Pemberdayaan Masyarakat Dilandasi dengan kebudayaan Bali dan Kearifan Lokal. 3. Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) melalui Penegakan Supremasi Hukum (law enforcement). 4. Membangun Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (welfare society). 5. Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan (economic stability).

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (RPJMD) Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) strategi pokok pembangunan, yaitu: 1. Pemberdayaan lembaga adat, budaya dan pemahaman agama 2. Penguatan sistem ekonomi kerakyatan 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 4. Keamanan dan lingkungan kondusif Keempat strategi pokok ini dipolakan sebagai satu kesatuan yang saling mendukung sehingga dalam aspek implementasinya mengacu pada sistem yang saling menguatkan. Dalam membangun aspek penguatan diantara 4 (empat) strategi pokok tersebut pemberdayaan lembaga adat, budaya dan pemahaman agama, mesti didukung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

II-1


oleh Penguatan sistem ekonomi kerakyatan sehingga dalam pemberdayaan lembaga adat, budaya dan pemahaman agama memiliki dasar atau pondasi yang kuat, sementara penguatan sistem ekonomi kerakyatan mesti dibangun dan didukung oleh peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga dalam penanganan ekonomi kerakyatan memiliki tingkat akurasi yang memadai serta tepat sasaran. Disisi lain dalam membangun ekonomi kerakyatan kondisi keamanan dan lingkungan kondusif akan sangat memberikan peluang yang besar bagi kesesuaian permintaan dan penawaran.

C. Prioritas Daerah Prioritas

Daerah

dalam

rangka

mengimplementasikan

Misi

dan

Visi

Pembangunan Kota Denpasar adalah sebagai berikut: 1. Menumbuh kembangkan jati diri Kota Denpasar berdasarkan kebudayaan Bali. a. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama. b. Pelestarian dan Pengembangan Budaya. c. Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban. d. Penataan Ruang Kota Denpasar yang nyaman dan terkendali. e. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. f. Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Kota. 2. Pemberdayaan masyarakat dilandasi dengan kebudayaan Bali dan kearifan lokal. a. Peningkatan Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan b. Peningkatan

dan

penumbuhkembangan

institusi

lokal

sebagai

wahana

mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan c. Peningkatan kesatuan bangsa, kerukunan umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat 3. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) melalui penegakan supremasi hukum (law enforcement). a. Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa b. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat c. Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

II-2


4. Membangun pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat a. Peningkatan aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan. b. Peningkatan aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan. c. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial. d. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. e. Penanggulangan Kemiskinan. f. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga g. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana .


II-3

BAB III –KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2010 yang disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan

antara

pembiayaan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. A. Pengelolaan Pendapatan Daerah A.1.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sesuai dengan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri atas : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu : (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. b. Dana Perimbangan yaitu : (1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu : (1) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, (2) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, (3) Sumbangan Pihak Ketiga, dan (4) Pendapatan Hibah. Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

III-1


lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah yaitu :

1) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel; 2) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran 3) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan; 4) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame; 5) Peraturan Daerah

Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak

Penerangan Jalan; 6) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 7) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 1993 tentang Retribusi Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan; 8) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil; 9) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 10) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 11) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal; 12) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 1994 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; 13) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Perikanan dan Setoran Lahan BPP; 14) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 24 & 25 tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Prinsip dan Usaha; 15) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 16) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1995 tentang Retribusi Izin Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

III-2


Gangguan / Keramaian; 17) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek; 18) Peraturan Daerah kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor; 19) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya; dan 20) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 tentang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD.

Dalam pelaksanaan pemungutan daerah telah dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut: a.

Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan Teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai Dasar Hukum pemungutan

b.

Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui Pameran Pembangunan, dan Media Cetak serta Media Elektronik

c.

Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur di bidang pendapatan melalui bimtek secara bertahap

d.

Menyiapkan/membangun/mengadakan

sarana

pendukung

serta

melakukan

penggantian terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran. e.

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya

f.

Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan razia gabungan maupun penagihan dari rumah ke rumah.

A. 2. Target dan Realisasi Pendapatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2010, dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

III-3


Kota Denpasar Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2010, maka target Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 831.162.352.480,33

dan realisasi

anggarannya mencapai sebesar Rp. 903.834.642.262,61 atau 108,74 persen. Secara kelompok pendapatan dapat dijelaskan sebagai Berikut : 1)

Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp.213.005.123.653,00 realisasinya mencapai sebesar Rp. 257.899.899.014,85 atau 121,08 %. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : a. Pajak Daerah yang direncanakan sebesar Rp.145.400.000.000,00

realisasi

sebesar Rp. 169.581.465.975,17 atau 116,63 %. Peningkatan ini berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan jalan; b. Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp.20.833.458.340,00 realisasi sebesar Rp. 26.191.507.819,00 atau 125,72 %. Peningkatan ini terutama berasal dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 7.554.985.313,00 realisasinya tercapai sebesar Rp. 7.831.445.236,66 atau 103,66 % ; d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp. 146.554.090.538,00

realisasinya mencapai sebesar Rp. 146.739.576.427,76

atau 100,13 % yang terdiri dari : 1) Pendapatan Hibah, dengan rencana Rp. 35.126.634.938,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 32.202.386.652,00 atau 91,68 %. 2) Dana Bagi Hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya direncanakan Rp.

59.304.220.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.

63.523.804.175,76 atau 107,12 %.


III-4


3) Dana

Penyesuaian

dan

Otonomi

Khusus

direncanakan

Rp.

50.900.535.600,00 dan realisasinya sebesar Rp.49.790.685.600,00 atau 97,82 % 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dengan rencana Rp. 1.222.700.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 1.222.700.000,00 atau 100 %. 2).

Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 471.603.138.289,33 dan realisasinya mencapai sebesar Rp. 499.195.166.820,00 atau 105,85 % terdiri dari : a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak direncanakan sebesar Rp. 121.041.986.289,33 realisasinya sebesar Rp. 148.634.014.820,00 atau 122,80 %; b. Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp.336.125.552.000,00 realisasi Rp. 336.125.552.000,00 atau 100 %; c. Dana Alokasi Khusus direncanakan sebesar Rp.14.435.600.00,00 realisasi sebesar Rp. 14.435.600.000,00 atau 100 %.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Target Rp. 39.216.680.000,00,00 realisasi Rp . 54.295.479.984,02 atau 138,45%

B. Pengelolaan Belanja Daerah. B.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disusun demikian, disesuaikan juga dengan Renstra Pemerintah Kota Denpasar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Oleh karena itu APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam suatu tahun anggaran.


III-5


Guna mendukung Kebijakan Umum APBD, maka alokasi anggaran untuk pengeluaran pembangunan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendesak dan bersifat pelayanan publik seperti penyediaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan, penanggulangan penduduk miskin dan menjamin ketahanan pangan, pelestarian budaya dan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Pada dasarnya perencanaan anggaran belanja daerah, diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial, serta fasilitas umum yang layak, berdasarkan standar analisa belanja, standar harga dan tolok ukur kinerja, oleh karena itu alokasi anggaran belanja daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. B.2. Target dan Realisasi Belanja Setelah Anggaran Perubahan APBD tahun 2010, Belanja Daerah direncanakan sebesar

Rp.

1.022.090.860.141,00

dan

realisasinya

mencapai

sebesar

Rp.

938.613.723.818,07 atau 91,83 persen. Secara rinci Belanja Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp. 642.211.842.045,63 dan realisasinya tercapai sebesar Rp. 605.616.340.949,07 atau 94,30 % yang menurut jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut : a)

Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp. 540.123.043.409,22

realisasi

mencapai sebesar Rp. 507.665.799.923,99 atau 93,99 %. b)

Belanja Subsidi direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 realisasi mencapai sebesar Rp. 348.000.000,00 atau 99,43%

c)

Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp. 26.172.446.000,00 realisasi mencapai sebesar Rp. 24.677.679.672,00 atau 94,29 %.


III-6


d)

Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp.23.113.940.000,00 realisasi mencapai sebesar Rp. 21.955.507.000,00 atau 94,99 %.

e)

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaen/Kota dan Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp. 10.968.253.129,00 realisasi mencapai sebesar Rp. 10.968.253.129,00 atau 100 %.

f)

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

direncanakan sebesar

Rp.39.465.270.849,08

realisasi mencapai

sebesar Rp. 39.238.714.524,08 atau 99,43 %. g)

Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp. 2.000.888.658,33 realisasi mencapai sebesar Rp. 744.386.700,00 atau 37,20 %.

2) Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp. 379.879.018.095,37 dan realisasinya tercapai sebesar Rp.332.997.382.869,00 atau 87,66 % yang menurut jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut : a) Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp. 30.427.503.279,00

realisasi

mencapai sebesar Rp26.507.781.150,00 atau 87,12 %. b) Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar

Rp. 266.261.488.432,37

realisasi mencapai sebesar Rp.240.733.240.480,00 atau 90,41 %. c) Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 83.190.026.384,00 realisasi mencapai sebesar Rp. 65.756.361.239,00 atau 79,04 %. B.3. Pembiayaan Daerah Selanjutnya mengenai Pembiayaan Daerah penerimaannya direncanakan sebesar Rp. 191.928.507.660,67 dan realisasinya sebesar Rp. 191.928.507.660,67 atau 100 %. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 realisasinya mencapai sebesar Rp. 1.000.000.000,00 atau 100 %. a) Permasalahan Belanja Daerah Secara umum dalam pelaksanaan pengelolaan belanja daerah dalam tahun 2010 tidak dijumpai permasalahan-permasalahan yang bersifat prinsip. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

Tidak III-7


tercapainya realisasi belanja sesuai dengan yang ditargetkan disebabkan karena dalam pelaksanaan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis. b) Solusi Belanja Daerah Guna tercapainya pengelolaan keuangan daerah

secara efektif, efisien,

ekonomis, transparan dan akuntabel kegiatan, monitoring dan pengendalian pelaksanaan APBD perlu tetap dilaksanakan secara intensif, serta diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana lainnya.


III-8

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan. A.1. Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pendidikan Pendidikan merupakan suatu proses yang digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan pembangunan pendidikan pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang muaranya tentu guna meningkatkan kesejahteraan setiap manusia. Pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di era otonomi daerah ini. Otonomi pendidikan mengandung pengertian adanya perubahan tanggung jawab pemerintah daerah di bidang pendidikan. Perubahan tersebut adalah dari pemda sebagai pelaksana kebijakan pusat menjadi penentu kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD, SLTP, SMU, SMK dan yang sederajat. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. ProgramPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal.


IV-1


4. Program Pendidikan Anak Usia Dini 4.1. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 4.2. Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini 4.3. Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini. 5. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan. 5.1. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 5.2. Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan. 5.3. Pertukaran Pemuda Antar Provinsi. 6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. 6.1. Pengadaan meubelair sekolah 6.2. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah. 6.3. Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A. 6.4. Penyelenggaraan Ujian Paket B 6.5. Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Siswa. 6.6. Ujian SD/MI dan SMP/MTs. 6.7. Rehab sedang berat 6.8. Penyediaan buku budi pekerti 7. Program Pendidikan Menengah. 7.1. Pengadaan alat praktek 7.2. Pengadaan meubelair 7.3. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM). 7.4. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu. 7.5. Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C setara SMA. 7.6. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah. 7.7. Peningkatan Pembinaan kesiswaan. 7.8. Pemberian Penghargaan Siswa dan Guru Berprestasi SMA/SMK. 7.9. Peningkatan Kepemimpinan Kesiswaan Dikmen. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-2


7.10. Peningkatan Kreativitas Kesiswaan Dikmen. 711. Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK. 7.12. Biaya Operasional Sekolah SMA/SMK Negeri. 7.13. Masa orientasi siswa berwawasan budaya 7.14. Ujian Pemantapan SMK. 7.15. Ujian Pemantapan SMA. 7.16. Pelatihan/Workshop Tim Pengembang Kurikulum (TPK). 7.17. Rehab sedang berat SMA 8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya. 8.1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah. 9. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 9.1. Peringatan Sumpah Pemuda. 10. Program Pendidikan Non Formal. 10.1. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup. 10.2. Operasional pendidikan non formal 10.3. Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar PNF. 10.4. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor. 10.5. Peningkatan Hari Aksara International Tingkat Kota. 11. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga. 11.1. Penyelenggaraan kompetisi olahraga. 11.2. Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya. 11.3. Pengadaan kompetisi olah raga usia dini. 11.4. Pelaksanaan PORSENI Kecamatan. 11.5. Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga dan Seni. 12. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 12.1. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. 12.2. Penilaian bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-3


12.3. Ujian Pemantapan siswa SD. 12.4. Workshop Peningkatan Mutu Pendidikan. 12.5. Peningkatan Kualifikasi Pendidik. 12.6. Ujian Pemantapan Siswa SMP. 12.7. Pendataan tenaga pendidik. 13. Program Pengembangan budaya baca 13.1. Pengembangan minat budaya baca 14. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. 14.1. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan. 13.2. Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan. 14.3. Pembinaan Dewan Pendidikan 14.4. Penerapan system dan informasi manajemen pendidikan 14.5. Profil pendidikan Kota Denpasar. 14.6. Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Pintar Kota Denpasar. 14.7. Penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan Program Kerja Sekolah (RAPBS) :SD, SMP, SMA dan SMK se- Kota Denpasar. 14.8. Penyelenggaraan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. 14.9. Lomba bidang informasi teknologi berbasis budaya. 14.10. Peningkatan Mutu dan Pengembangan Teknologi Informatika. 14.11. Workshop Pendataan Sekolah. 14.12. Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Denpasar. 14.13. Peningkatan Kemampuan Siswa tentang Teknologi Informasi. 14.14. Peringatan Hardiknas. 15. Program Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar. 15.1. Lomba Gugus TK dan Gugus SD. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-4


15.2. Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat SMP. 15.3. Forum Komunikasi OSIS tingkat SMP. 15.4. Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu (SD,SMP). 15.5. DBEP 15.6.Penghargaan Kepada Siswa, Guru, Guru Pembina dari Sekolah Berprestasi tingkat TK,SD,SMP. 15.7. Pesraman SMP. 15.8. Penerimaan Siswa Baru SMP. 15.9. Seleksi siswa, guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat TK, SD, SMP. 15.10.Lomba Wiyata Mandala SMP. 15.11.Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 15.12.Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi (Olimpiade Sains Tingkat SD dan SMP). 15.13.Lomba Aktivitas dan Kreativitas Siswa TK, SD, SMP. A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pendidikan Urusan wajib pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar meliputi 15 program dan 81 kegiatan. Perencanaan belanja tidak langsung tahun 2010 sebesar Rp. 308.962.020.600,00 dan realisasinya sebesar Rp. 293.166.621.903,00

atau sebesar 94,89 persen.

Sedangkan Belanja langsung dianggarkan Rp. 35.326.549.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 28.527.327.330,00 atau sebesar 80,75 persen. Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :


IV-5


Tabel IV.1 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib PendidikanTahun 2010

Anggaran No

Program/Kegiatan Target Belanja Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai

1.

2.

3.

4.

5.

Realisasi

% Pencapai an

344.288.569.600,00 308.962.020.600,00

321.693.949.233,00 293.166.621.903,00

94,89

Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

35.326.549.000,00 5.594.400.027,00

28.527.327.330,00 5.236.115.879,00

80,75

5.594.400.027,00

5.236.115.879,00

93,60

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.441.800.000,00

1.280.986.120,00

1.441.800.000,00

1.280.986.120,00

88,85

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan formal

25.781.000,00

20.468.000,00

79,39

25.781.000,00

20.468.000,00

79,39

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 2. Monitoring evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini 3. Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini

111.643.070,00

110.916.070,00

47.175.000,00

46.680.000,00

98,95

7.459.320,00

7.459.320,00

100

57.008.750,00

56.776.750,00

99,59

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 1. Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan 2. Pembinaan Pemuda pelopor keamanan lingkungan 3. Pertukaran Pemuda antar provinsi

133.999.045,00

44.859.045,00

105.975.000,00

25.775.000,00

24,32

12.700.000,00

4.340.000,00

34,17

15.324.045,00

14.744.045,00

96,22


IV-6


6.

7.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 2. Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A 3. Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B 4. Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Infrastruktur dan komunikasi siswa 5. Ujian SD/NI dan SMP/MTs 6. Rehab sedang berat 7. Penyediaan buku budi pekerti 8. Pengadaan meubelair sekolah

15.449.935.320,00

11.433.877.860,00

11.788.650.000,00

8.182.756.740,00

69,41

19.350.000,00

19.230.000,00

99,38

49.867.320

42.915.120,00

86,06

792.240.000,00

608.754.000,00

76,84

1.474.578.000,00 850.000.000,00 95.850.000,00

1.460.378.000,00 706.516.000,00 94.650.000,00

99,04 83,12 98,75

379.400.000,00

318.678.000,00

84,00

Program Pendidikan Menengah 1. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 2. Pengadaan alat praktek 3. Pengadaan meubelair 4. Rehab sedang berat SMA 5. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 6. Penyelenggaraan paket C setara SMA. 7. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah. 8. Peningkatan pembinaan kesiswaan 9. Pemberian penghargaan siswa dan guru berprestasi SMA/SMK 10. Peningkatan kepemimpinan kesiswaan dikmen 11. Peningkatan kreativitas kesiswaan dikmen 12. Penerimaan siswa baru SMA/SMK 13. Biaya Operasional Sekolah SMA/SMK Negeri

4.193.013.200,00

3.494.995.600,00

2.009.691.800,00

1.814.347.000,00

90,28

446.210.000,00 185.645.000,00 150.000.000,00 12.675.000,00

332.449.000,00 184.645.000,00 4.770.000,00 9.685.000,00

74,51 99,46 3,18 76,41

105.800.000,00

100.865.200,00

95,34

455.879.200,00

374.948.300,00

82,25

110.590.000,00

92.187.300,00

83,36

167.608.000,00

166.831.600,00

99,54

83.787.000,00

70.385.000,00

84,00

26.709.000,00

20.674.000,00

77,40

85.000.000,00

13.900.000,00

16,358

5.022.200,00

3.022.200,00

60,18


IV-7


14. Masa orientasi siswa berwawasan budaya 15. Ujian pemantapan SMK 16. Ujian pemantapan SMA 17. Pelatihan/Workshop Tim Pengembang Kurikulum (TPK) 8.

9.

10.

11.

12.

39.535.500,00

38.188.000,00

96,59

161.057.000,00 97.803.500,00 50.000.000,00

154.885.000,00 75.403.500,00 37.809.500,00

96,17 77,10 75,62

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

349.075.000,00

292.390.000

349.075.000,00

292.390.000

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Peringatan sumpah pemuda

11.950.000,00

10.960.000,00

11.950.000,00

10.960.000,00

Program Pendidikan Non Formal 1. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 2. Operasional Pendidikan non formal 3. Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar PNF 4. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor 5. Peringantan Hari Aksara International Tingkat Kota

440.780.020,00

408.930.738,00

66.818.580,00

65.550.600,00

98,10

231.292.000,00

212.398.250,00

91,83

52.669.440,00

42.294.440,00

80,30

60.000.000,00

58.687.448,00

97,81

30.000.000,00

30.000.000,00

100

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1. Penyelenggaraan kompetisi olah raga 2. Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya 3. Penyelenggaraan kompetisi olah raga usia dini 4. Pelaksanaan PORSENI kecamatan 5. Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga dan Seni

3.209.243.110,00

2.552.055.870,00

1.879.420.000,00

1.556.556.900,00

82,82

175.092.300,00

126.892.300,00

72,47

189.240.040,00

125.855.000,00

66,51

100.000.000,00

99.407.500,00

99,41

865.490.770,00

643.344.170,00

74,33

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.001.838.958,00

935.699.448,00


83,76

91,72

IV-8


1. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. 2. Penilaian bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 3. Ujian pemantapan siswa SD 4. Workshop peningkatan mutu pendidikan 5. Peningkatan kualifikasi pendidik 6. Ujian pemantapan Siswa SMP 7. Pendataan tenaga Pendidik 13.

14.

17.923.998,00

13.123.998,00

73,22

54.013.530,00

53.764.780,00

99,54

192.966.000,00 55.498.400,00

186.828.000,00 52.098.400,00

96,82 93,87

480.305.030,00

438.652.270,00

91,33

158.616.000,00

153.116.000,00

96,53

42.516.000,00

38.116.000,00

89,65

Program Pengembangan Budaya Baca 1. Pengembangan minat budaya baca

39.906.000,00

35.628.500,00

39.906.000,00

35.628.500,00

89,28

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 2. Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan 3. Pembinaan Dewan Pendidikan 4. Penerangan sistem dan informasi menajemen pendidikan 5. Profil pendidikan Kota Denpasar 6. Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Pintar Kota Denpasar 7. Penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan Program Kerja Sekolah (RAPBS) : SMP, SMA dan SMK 8. Penyelenggaraan Penyusunan Program Kerja di bdiang Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 9. Lomba Bidang Informasi Teknologi berbasis budaya

2.267.461.750,00

1.644.074.700,00

78,71

894.222.300,00

703.878.400,00

78,71

41.230.000,00

35.366.900,00

85,78

50.000.000,00

50.000.000,00

100

76.727.800,00

57.631.100,00

75,11

73.393.500,00

72.793.500,00

99,18

555.588.000,00

365.700.100,00

65,82

119.105.000,00`

110.430.000,00

92,72

45.850.000,00

41.804.000,00

91,18

83.191.750,00

32.191.500,00

38,70


IV-9


15.

10. Peningkatan Mutu dan Pengembangan Teknologi Informatika 11. Workshop pendataan sekolah 12. Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Denpasar 13. Peningkatan Kemampuan Siswa tentang Teknologi Informasi 14. Peringatan Hardiknas

181.345.500,00

82.965.500,00

45,75

54.077.800,00

31.748.600,00

58,71

15.267.850,00

15.166.500,00

99,34

47.462.250,00

40.400.000,00

85,12

30.000.000,00

3.998.600,00

13,33

Program Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar 1. Lomba Gugus TK dan Gugus SD 2. Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat SMP 3. Forum Komunikasi OSIS tingkat SMP 4. Beasiswa bagi siswa kurang mampu (SD, SMP) 5. Penghargaan kepada siswa, guru, guru Pembina dan sekolah berprestasi tingkat TK, SD, SMP. 6. Pesraman siswa baru SMP 7. Penerimaan siswa baru SMP 8. Seleksi siswa, guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat TK, SD, SMP 9. Lomba wiyata mandala SMP 10. Pelatihan Komptensi Siswa Berprestasi (Olimpiade Sains Tingkat SD dan SMP) 11. Lomba Aktivitas dan Kreativitas Siswa TK, SD, SMP 12. DBEP 13. Pembinaan Kelembagaan dan manajemen

1.055.722.500,00

1.025.369.500,00

76.082.500,00

76.066.000,00

99,98

29.102.500,00

29.102.500,00

100

57.955.000,00

57.955.000,00

100

1.436.000,00

1.436.000,00

100

116.628.500,00

116.578.000,00

99,96

62.587.500,00 67.121.000,00 81.920.000,00

61.787.500,00 65.278.000,00 78.785.000,00

98,72 97,25 96,17

38.083.000,00

38.066.000,00

99,96

203.506.500,00

201.906.500,00

99,21

86.700.000,00

79.512.000,00

91,71

135.100.000,00 99.500.000,00

122.410.000,00 96.487.000,00

90,61 96,97


IV-10


A.3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1.

Keterlambatan Juknis

2. Pengganggaran ganda. Ini terjadi pada kegiatan yang berkelanjutan sampai ke tingkat nasional 3. Pelaksanaan tidak terpusat dalam satu tempat sehingga semua biaya konsumsi dibebankan pada MKKS

Solusi. Untuk mengtasi permasalahan di atas beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain : 1.

Berupaya dapat mengetahui juknis lebih awal

2. Lebih selektif dalam menganggarkan biaya/belanja dari sebuah kegiatan 3. Meningkatkan intensitas koordinasi baik dengan instansi vertical maupun horisontal

Urusan Wajib Kesehatan. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Sebagaimana pembangunan di bidang lainnya, peran masyarakat termasuk swasta dalam pembangunan kesehatan sangat diperlukan dan ikut memberikan andil terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan. Pemerintah memberikan ruang untuk berkembangnya peran aktif masyarakat termasuk swasta sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Peran pemerintah lebih dititik beratkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-11


kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dinas Kesehatan Kota Denpasar Pendapatan (Hasil Retribusi Daerah) Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.2. Rehab ringan gedung kantor 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal. 3.2. Peningkatan menajemen kesehatan 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 4.1. Penyusuan profil, laporan tahunan Lakip. 5. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. 5.1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. 5.2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. 6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.1. Peningkatan pelayanan dan penaggulangan masalah kesehatan. 6.2. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-12


6.3. Pembinaan dan Penilaian Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan. 6.4 Pelayanan Kesehatan khusus. 6.5. Penyelenggaraan Kapitasi Askes. 6.6. Penyelenggaraan Penyehatan Tempat-tempat Umum. 6.7. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 7.1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat. 7.2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat. 7.3. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan. 7.4. Peningkatan Peran serta Masyarakat Bidang Kesehatan. 8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. 8.1.Penanggulangan kurang energy protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya. 8.2. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi. 9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. 9.1 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 10.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. 10.1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk. 10.2. Pengadaan alat dan bahan-bahan fogging. 10.3. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah. 10.4. Pelayanan pecegahan dan penanggulangan penyakit menular. 10.5. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah. 10.6. Pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang. 11.Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. 11.1. Sertifikasi Puskesmas (ISO-9001;2008) Survei IKM dan Citra Pelayanan Prima Puskesmas. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-13


12.Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. 12.1. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas. 12.2. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu. 13. Program Peningkatan pelayanan kesehatan untuk balita. 13.1 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita. 14. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia. 14.1. Pelayanan pemeliharaa kesehatan (sulinggih). 14.2. Pelayanan pemeliharaan kesehatan (lansia). 15. Program Pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan. 15.1.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga. 15.2.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant. 15.3.Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Kantin Sekolah. 15.4.Pengawasan dan Pengendalian Keamanan danKesehatan Makanan 16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak. 16.1. Pelayanan kesesehatan Komprehensif ibu dan anak. 16.2. Pelayanan Kesehatan komprehensif anak dan remaja. RSU Wangaya Kota Denpasar Sejak ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan surat keputusan Walikota Denpasar nomor 96 tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 dan mulai berlaku secara efektif tanggal 1 Maret 2009, maka perlu merubah paradigm pelayanan public. Perubahan paradigm pelayanan public menuntut instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat juga mengubah mindset tentang pelayanan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-14


Dahulu pasien yang membutuhkan rumah sakit, paradigm ini harus diubah bahwa rumah sakit yang sangat membutuhkan pasien.RSUD Wangaya dituntut selalu meningkatkan mutu pelayanan, memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, mempercepat dan mempersingkat alur pelayanan. Pendapatan Asli Daerah. 1. Lain-lain Pendaptan Asli Daerah yang Sah. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pengawai. Belanja Langsung. 1.

Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit. 1.1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan 1.2. Kegiatan Pendukung Pelayanan

UPTD Puskesmas. Pendapatan Asli Daerah (Hasil Retribusi Daerah)

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Kesehatan. Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar,

direalisasikan melalui 16 program dan 39 kegiatan dengan

mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 25.089.699.235,00 dengan realisasi Rp. 23.503.723.438,00 atau (93,68) persen, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 20.664.727.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 19.093.884.767,00

(92,4) persen.

Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSU Wangaya, merencanakan Pendapatan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 32.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 43.650.784.484,50 (134,31) persen, sedangkan belanja tidak langsung Rp. 40.380.403.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 38.077.353.881,00(94,30) persen. dan belanja langsung dialokasikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-15


sebesar Rp. 27.019.389.151,00 dengan realisasi sebesar Rp.26.609.031.654,00(98,48) persen, tahun 2010. Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh

UPTD Puskesmas

merencanakan pendaptan asli berupa retribusi daerah sebesar Rp. 1.535.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.694.752.500,00 (110,4) persen. Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel IV.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib KesehatanTahun 2010 Anggaran No

Program/Kegiatan

Target

Realisasi

% Pencapa ian

Dinas Kesehatan

1.

2.

3.

4.

Pendapatan ( Retribusi Daerah) Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Program Pelayanan Administra Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

73.000.000,00 25.089.699.235,00 20.664.727.500,00 3.003.017.800,00

161.300.000,00 23.503.723.438,00 19.093.884.767,00

220 93,68 92,40

3.003.017.800,00

2.469.655.602,00

82,24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.2. Rehab ringan gedung kantor

2.021.922.715,00 1.963.432.715,00

1.620.154.000,00

82,5

58.490.000,00

53.000.000,00

90,6

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Peningkatan menajemen kesehatan

23.055.600,00 20.627.710,00

89,5

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.1. Penyusunan Profil, laporan tahunan Lakip

34.311.750,00

28.223.875,00

82,26

23.055.600,00

34.311.750,00


IV-16


5.

6.

7.

8.

9.

10.

Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 3.2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan

3.746.223.000,00 3.494.615.500,00

3.429.717.985,00

98,14

251.607.500,00

229.225.500,00

91,1

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.1.Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan. 6.2.Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 6.3.Pembinaan dan penilaian puskesmas berprestasi dan tenaga kesehatan teladan 6.4. Pelayanan Kesehatan Khusus 6.5. Penyelenggaraan kapitasi askes 6.6.Penyelenggaraan Penyehatan Tempat-tempat Umum

2.406.832.065,00 444.806.000,00

410.375.000,00

92,26

409.485.000,00

404.705.500,00

98,83

73.500.000,00

66.297.400,00

90,2

51.060.000,00 559.954.065,00 824.102.000,00

50.513.200,00 556.372.000,00 739.177.000,00

98,93 99,4 89,69

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3.1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 3.2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 3.3. Peningkatan pemanfaatan penyuluh kesehatan 3.4. Peningkatan peran serta masyarakat bidang kesehatan. 3.5. Peningkatan kesehatan masyarakat

568.325.500,00 410.921.750,00

388.777.750,00

94,6

70.250.000,00

68.275.000,00

97,19

30.000.000,00

29.960.000,00

99,87

57.153.750,00

51.308.750,00

89,77

43.925.000,00

40.095.800,00

91,28

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 8.1. Penanggulangan kurang energy (KEP), Anemia Gizi Besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan keurangan Gizi mikro lainnya 8.2. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

87.126.250,00 66.291.250,00

65.657.850,00

99,04

20.835.000,00

20.835.000,00

100

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 9.1. Sosialsasi Kebijakan lingkungan sehat

305.232.470,00 257.971.775,00

84,5

Program

Pencegahan

dan

305.232.470,00

7.568.240.100


IV-17


Penanggulangan Penyakit Menular 10.1.Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 10.2.Pengadaan alat dan bahan-bahan fogging 10.3.Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 10.4.Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 10.5.Peningkatan surveillance epidemilogi dan penanggulangan wabah 10.6.Pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang 11.

12.

13.

14.

15.

240.130.000,00

236.302.500,00

98,4

653.270.000,00

551.837.820,00

84,5

1.997.732.100,00

1.827.649.830,00

91,49

213.738.000,00

210.420.400,00

98,4

125.328.500,00

112.328.400,00

89,63

4.338.041.500,00

4.311.569.500,00

99,4

108.565.500,00

88,41

130.500.000,00

122.402.600,00

93,8

27.587.500,00

27.321.500,00

99,04

23.596.500,00

98,1

237.622.000,00

212.239.000,00

89,3

47.049.500,00

45.904.820,0

97,6

12.687.000,00

100

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 13.1.Sertifikasi Puskesmas (ISO9001;2008) Survei IKM dan Citra Pelayanan Prima Puskesmas

122.803.000,00

Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. 12.1.Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 12.2.Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu

158.087.500,00

Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 13.1.Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita.

24.046.500,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 14.1.Pelayanan pemeliharaan kesehatan (sulinggih) 14.2.Pelayanan pemeliharaan kesehatan (lansia)

284.671.500,00

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 15.1.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

148.952.750,00

122.803.000,00

24.046.500,00

12.687.000,00


IV-18


16.

15.2.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 15.3.Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan kantin sekolah 15.4.Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan

33.051.500,00

30.851.500,00

93,3

36.347.250,00

35.906.250,00

98,8

66.867.000,00

66.867.000,00

100

Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak 16.1.Pelayanan kesehatan komprehensif ibu dan anak 16.2.Pelayanan kesehatan komprehensif anak dan remaja

161.879.500,00 50.787.500,00

47.695.950,00

93,9

111.092.000,00

108.812.000,00

97,9

32.500.000.000,00

43.650.784.484,50

134,31

40.380.403.000,00 40.380.403.000,00 27.019.389.151,00 26.029.434.151,37

38.072.353.881,00 38.072.353.881,00 26.609.031.654,00 25.997.955.534,00

94,30 94,30 98,48 99,88

16.019.037.000,37 10.010.397.151,00

18.490.062.026,00 7.507.893.508,00

115,43 75,00

1.535.000.000,00

1.694.752.500,00

110,4

RSU Wangaya

1.

Pendapatan Asli Daerah (Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah) Belanja Tindak Langsung 1. Belanja Pegawai Belanja Langsung Program Peningkatan Pelayanan Rumah sakit 1.1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan 1.2. Kegiatan Pendukung Pelayanan UPTD Puskesmas Pendapatan Asli Retribusi daerah)

Daerah

(

Hasil

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata dan mengandalkan pariwisata dalam memacu perkembangan ekonominya. Seperti telah diketahui bahwa kegiatan pariwisata sangat rentan terhadap isu-isu yang terkait dengan keamanan, kesehatan dan isu lainnya. Terkait dengan kesehatan, upaya pemberantasan penyakit menular khususnya Demam Berdarah Dangue perlu ditingkatkan dalam upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-19


Sebaran fasilitas kesehatan di Kota Denpasar telah menyebabkan mudahnya penduduk untuk memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Namun tidak menutup kemungkinan kemudahan akses ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik karena keterbatasan dana yang dimiliki khususnya oleh penduduk yang kurang mampu. Pemerintah Kota Denpasar melalui Pembangunan Kesehatan telah memberikan Kemudahan akses kepada penduduknya untuk memperoleh layanan kesehatan. Namun demikian permasalahan yang masih dijumpai dalam pembangunan kesehatan adalah: 1. Kualitas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan perlu terus ditingkatkan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada penduduknya. 2. Desa/Kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi, dan penduduk marginal yang tinggal di kantong-kantong kumuh perlu mendapatkan perhatian di bidang kesehatan untuk dapat menciptakan lingkungan yang sehat. 3. Pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin kota perlu dioptimalkan. 4. Cakupan Asi Eksklusif masih rendah. 5. Penyakit demam berdarah dengue merupakan penyakit endemis di Kota Denpasar ( dalam 3 tahun terakhir kasus DBD selalu ada). Kasus DBD meningkat dan cenderung terjadi kejadian luar biasa, demikian juga kasus HIV/AIDS yang cenderung mengalami peningkatan, penyakit rabies saat ini masih dalam kejadian luar biasa. 6. Untuk RSUD Wangaya, belanja modal tidak terealisasi sebesar Rp. 70.750.000,00. Belanja modal yang akan diadakan adalah sarana dan prasarana pendukung bagi ruangan yang akan dibangun tahun 2010. Pembangunan fisik untuk tahun 2010 dari anggaran APBD dianggarkan dianggaran perubahan, sehingga pembangunannya selesai sampai akhir Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-20


twiwulan empat tahun anggaran 2010. Jadi untuk sarana pendukungnya tidak dapat direalisasikan. Karena jika membeli barang mendahului selesainya pembangunan fisik ruangan, ditakutkan barang-barang tersebut akan rusak karena tidak adanya gedung untuk menyimpan barang tersebut 7. Untuk RSUD Wangaya, Upah tenaga honor kontrak tidak terealisasi sebesar Rp. 1.430.826.836,00. Karena pada awalnya mengganggarkan rencana kenaikan gaji tenaga kontrak, karena pertimbangan efesiensi dan tidak ada regulasi masalah kenaikan UMR, jadi ada sisa anggaran 8. Untuk RSUD Wangaya, sisa dana sebesar Rp. 1.000.926.807,00 adalah dari hasil efesiensi seluruh kegiatan yang ada. Hal ini bisa dilakukan karena RSUD Wangaya yang berstatus BLUD mempunyai asas fleksibelitas dalam pengadaan barang dan jasa sehingga diberikan keleluasaan didalam proses pengadaan barang dan jasa yang akhirnya dapat menekan harga tanpa mengurangi kualitas barang.

A.3.2. Solusi Berdasarkan beberapa permasalahan di ataas maka solusi atau pemecahannya yang dapat dilakukan antara lain : 1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dengan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pelayanan kesehatan. 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi yang baik terutama bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah. 3. Mensosialisasikan perilaku hidup sehat di lingkungan masyarakat. 4. Meningkatkan sosialisasi lintas program dan lintas sector serta lebih mengintensifkan penyuluhan-penyuluhan. 5. Perlu ditekankan untuk pelaksanaan PSN (pemberantasan sarang nyamuk) secara terus menerus. 6. Meningkatkan kwalitas pelaksanaan program. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-21


Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Urusan Wajib yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar meliputi urusan yang terkait dengan Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, Bidang Perencanaan dan Pengendalian, Bidang Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan dan Sekretariat. Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2010 adalah : Belanja Tidak Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal. 4. Program Pembanguan Jalan dan Jembatan. 4.1. Pembangunan jalan. 4.2. Peningkatan jalan. 4.3. Perencanaan Pembangunan jalan 4.4. Perencanaan Pembangunan Trotoar 5. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. 5.1. Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. 5.2. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. 5.3. Operasional dan Pemeliharaan drainase. 6. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. 6.1. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat.


IV-22


6.2. Pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPMP2KP). 7. Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. 7.1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan. 8. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. 8.1. Rebilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. 9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. 9.1. Pembangunan Jaringan Air Limbah. 9.2. Penataan Sanitasi (DAK). 9.3. Penataan Sanitasi di Desa Pemecutan Kaja (WASAP-D) 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik. 10.1.

Penataan Pura dan Setra.

10.2.

Penataan Pasar Tradisional di Kota Denpasar.

10.3.

Penataan Kantor di Kota Denpasar.

10.4.

Penataan halaman sekolah SMA 8 Denpasar

10.5.

Penataan Stadion Kompyang Sujana

10.6.

Penataan Pura Jagatnatha

11. Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman. 11.1.

Operasional

dan

Pemeliharaan

Lingkungan

Perumahan

dan

Permukiman. 11.2.

Peningkatan Jalan Lingkungan.

11.3.

Pembuatan DED Peningkatan jalan lingkungan

11.4.

Peningkatan jalan lingkungan LC

12. Program Pengendalian Banjir 12.1.

Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan sungai/kali

12.2.

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan


IV-23


A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pekerjaan Umum. Urusan Wajib Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar direalisasikan melalui 12 program dan 29 kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 7.017.978.000,00 dengan realisasi 6.568.319.739,00 atau 93,59 %, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 39.999.349.963,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.743.329.342,00 atau ( 74,36 ). Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.3 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar

No

PROGRAM DAN KEGIATAN

BULAN TARGET

1

2

4

REALISASI 5

CAPAI AN 6

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,017,978,000 1 Belanja Pegawai 7,017,978,000 B Belanja Langsung

6,568,319,739

93.59

39,999,349,963 29.743.329.342

74,36

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,503,030,869

1,250,806,483

83.22

1,613,969,131

1,569,164,600

97.22

30,000,000

28,090,700

93.64

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal


IV-24


IV Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Rehabilitasi / Pemeliharan Jalan

7,421,549,263

6,143,608,000

82.781

134,700,000

93,952,645

69.75

2 Peningkatan Jalan

4,316,665,000

3,977,224,714

92.14

3 Perencanaan Pembangunan Jalan

99,000,000.00

97,955,000

98.94

4 Perencanaan Pembangunan Trotoar

96,000,000.00

94,903,000

98.86

296,259,000

98.75

1,533,623,000

69.71

2,907,693,700

2,773,406,550

95.38

662.118,000

533,846,680

80.55

198,500,000

192,620,000

97.04

V Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Pembangunan Jembatan

VI Program : Pemb.Saluran Drainase / Goronggorong 1 Kegiatan : Perencanaan Pemb. Saluran drainase / GorongGorong 300,000,000 2 Pembangunan Saluran drainase / Goronggorong 2,200,000,000 3 Operasional dan Pemeliharaan Drainase VII Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi , Rawa, dan Jaringan Pengairan. 1 Kegiatan : Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi VIII Program Pengendalian banjir

1 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/kali 2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan IX Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1 Fasilitasi Pembangunana Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman berbasis Masyarakat 2 Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM - P2KP)

300,000,000 -

-

2,070,069,000

1,665,155,650

80.44

280,600,000

262.274.710

93,47

1.523.000.000

154.051.640

10,12

X Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air limbah 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan


IV-25


luncuran

Th. 2011

1,566,000,000

1,293,689,825

82.61

3,160,600,000

65.839.765 2.,08 Luncuran th 2011

prasarana Pembangunan jaringan air limbah 2 Penataan Sanitasi ( DAK ) 3 Penataan sanitasi di Desa Pemecutan Kaja ( WASAP - D ) XI Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 1 Penataan pura dan Setra Badung 1,134,500,000

753.369,230

65.41

367,600,000

258,522,200

70.33

150,000,000.00

117,404,200

78.27

1,436,200,000

1,086,753,945

75.50

102,825,000

100.925.850

98,15

104,825,000

103,935,410

99.14

1,844,540,000

1,583,847,140

85.95

3,994,587,000

3,265,855,080

81.76

75,000,000

74,441,700

99.26

405,778,000

399,622,150

98.48

2 Penataan Kantor di Kota Denpasar 3 Penataan Halaman Sekolah SMA 8 Denpasar 4 Penataan Pasar tradisional di Kota Denpasar (Perbaikan lapangan Tenis Indoor) 6 Penataan Pura Jagatnatha

XII Program : Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman. 1 Operasional dan Pemeliharan Lingkungan Permukiman 2 Peningkatan Jalan Lingkungan. 3 Pembuatan DED Peningkatan Jalan Lingkungan 4 Peningkatan Jalan Lingkungan LC

39,855,247,963 29,652,014,936

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugasnya bidang ke-PU-an menemui banyak kendala dilapangan. Kendala tersebut antara lain : 1.

Kondisi jalan mengalami penurunan dan kerusakan disebabkan oleh beberapa factor seperti : konstruksi jalan yang belum optimal, pembebanan berlebihan, minimnya pembiayaan


IV-26


2.

Debit air yang berlimpah pada musim hujan dan berkurangnya resapan air hujan serta banyaknya volume sampah menyumbat saluran berdampak terjadi kawasan / daerah genangan banjir

3.

Nol dokumen lelang program pengelolaan air minum dan air limbah dana hibah bank dunia tahun 2010 keluarnya Januari Januari 2011, sehingga kegiatan tidak bias dilaksanakan

4.

Kondisi trotoar diruas jalan perkotaan terjadi kerusakan karena factor usia

5.

Beberapa kawasan LC di Kota Denpasar sebagian infrastrukturnya belum ditingkatkan seperti perkerasan jalan, saluran, jembatan

6.

Jumlah tenaga teknis bidang ke PU an (STM/sarjana teknik) masih kurang dan sumber daya manusia (SDM) yang ada perlu ditingkatkan ketrampilannya

A.3.2. Solusi 1.

Perencanaan jalan disesuaikan dengan beban gandar standar Nasional untuk jalan provinsi maupun jalan Kota dengan pembiayaan ditingkatkan melalui perawatan rutin, berkala maupun peningkatan jalan.

2. Pembangunan saluran drainase, normalisasi talud, pengerukan waledan pada saluran/ sungai secara kontinyu. Pembangunan kolam air/waduk (retadin bazin). Pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai/saluran got. 3. Komunikasi yang semakin intensive dengan pihak Negara donor sehingga terjadi kesesuaian dengan kondisi Pemerintah Kota Denpasar 4. Perlunya koordinasi dengan provinsi untuk peningkatan pembangunan trotoar khususnya di ruas jalan Nasional/Provinsi secara bertahap. 5. Perlunya peningkatan pembangunan jalan LC secara bertahap melalui dana peran serta LC, usulan dana APBD Kota juga partisipasi masyarakat lingkungan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-27


6. Sumber Daya Manusia dibidang ke PU an perlu ditingkatkan secara normative dengan penambahan tenaga teknis maupun kursus ketrampilan, bantuan pendidikan formal.

Urusan Wajib Pekerjaan Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar. Adapun program-program yang dilaksanakan pada tahun 2010 adalah : Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Admnisitrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal. 4. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. 4.1. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran. 5.

Program Tanggap Darurat Bencana 5.1. Penanganan Tanggap darurat

6. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 6.1.

Penyusunan norma standar prosedur pedoman dan manual penanganan bencana (SOP)

7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana 7.1. Pembangunan pusdalops bencana ( Krisis Centre) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-28


7.2. Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pekerjaan Umum. Urusan

Wajib

Pekerjaan

Umum

yang

dilaksanakan

oleh

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 7 (tujuh) program dan 8 (delapan)

kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak

langsung Rp. 4.475.141.000,00 dengan realisasi Rp. 4.269.207.538,00 atau (95,39%) persen, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 6.199.427.520,00,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.736.709.029,00 (92,53%) persen. Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel IV.4 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Anggaran % No. Program/Kegiatan Capaian Target Realisasi

1.

2.

3.

4.

Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai

4.475.141.000,00 4.475.141.000,00

4.269.207.538,00 4.269.207.538,00

95,39 95,39

Belanja Langsung Program Pelayanan Perkantoran 1.1. Pelayanan Perkantoran

Administrasi

6.199.427.520,00 2.046.821.520,00

5.736.709.029,00 1.739.147.016,00

92,53 84,96

Administrasi

2.046.821.520,00

1.739.147.016,00

84,96

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Saana dan Prasarana Aparatur

739.530.000,00

684.305.613,00

92,53

739.530.000,00

684.305.613,00

92,53

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 8.1. Pendidikan dan formal

Kapasitas

350.000.000,00

342.951.500,00

97,98

Pelatihan

350.000.000,00

342.951.500,00

97,98

Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

1.800.132.000,00

1.789.584.500,00

99,41


IV-29


4.1. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

1.800.132.000,00

1.789.584.500,00

99,41

Darurat

150.000.000,00

149.499.950,00

99,66

Tanggap

150.000.000,00

149.499.950,00

99,66

6.

Program Peningkatan Kesiagaan 6.1. Penyusunan norma standar prosedur dan manual penanganan bencana (SOP)

50.000.000,00 50.000.000,00

48.100.000,00 48.100.000,00

96,2 96,2

7.

Program Pencegahan Dini dan Penanganan Bencana 7.1. Pembangunan Pusdalops Bencana (Krisis Centre) 7.2. Pengadaan tempat penampungan sementara dan evaluasi

1.062.944.000,00

983.120.450,00

92,49

740.002.000,00

721.616.650,00

97,51

322.942.000,00

261.503.800,00

80,97

5.

Program Tanggap Kebencanaan 5.1. Penanganan Darurat

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan Beberapa kendala yang sering dijumpai dalam pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Masyarakat kurang memperdulikan tanda-tanda datangnya bahaya. Dan belum mengetahui langkah awal dalam menanggulangi bencana guna memperkecil kerugian. 2. Belum adanya standar pengamanan gedung di wilayah perumahan untuk menghindari terjadinya bahaya kebakaran. 3. Belum dimanfaatkannya secara maksimal sarana dan prasrana yang dimiliki. A.3.2. Solusi 1. Menerapkan standard keamanan

bagi setiap bangunan agar dapat

terhindar secara dini dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya, serta mensosialisasikan Budaya Sadar Bencana (Busana)


IV-30


2. Memanfaatkan secara maksimal call center untuk kepentingan penanganan bahaya dan bencana. 3. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana bahaya kebakaran agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Urusan Wajib Penataan Ruang Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kegiatan penataan ruang dilaksanakan dalam rangka menata fungsi-fungsi ruang kota agar sesuai dengan fungsi-fungsi bangunan yang diwadahinya. Dengan demikian terjadi keseimbangan tata ruang terkait dengan interaksi fungsi ruang baik yang terbangun maupun yang tidak terbangun, untuk menghasilkan suatu struktur ruang kota yang teratur dan memiliki identitas yang jelas. Keteraturan tata ruang kota akan bermuara pada wujud kota yang berwawasan budaya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, penataan ruang mutlak diperlukan mengingat penataan ruang mempunyai tujuan yang juga sejalan dengan tujuan pembangunan pada umumnya, yang secara garis besar terdiri dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, kestabilan yang

tangguh

dan

dinamis,

terwujudnya

pembangunan

yang

berkelanjutan,

terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang untuk kawasan yang dilindungi dan kawasan yang dapat dibudidayakan serta tercapainya tata ruang yang berkualitas bagi manusia. Dengan demikian, penataan ruang merupakan perangkat untuk mengupayakan terjadinya rencana pemanfaatan sumber daya alam, terutama udara, daratan dan air yang terbatas

jumlahnya

dengan

seefektif

dan

seefisien

mungkin,

agar

menjamin

pembangunan yang berkelanjutan dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata.


IV-31


Dasar yang dipergunakan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata ruang di Kota Denpasar adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kota

Denpasar telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan telah diperdakan melalui Perda Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 1994 yang diperbaharui kembali dengan Perda Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999. Untuk landasan pelaksanaan informasi peruntukan lahan dalam mengatur dan mengendalikan peruntukkan ruang yang sesuai dengan intensitas dan daya tampung masing-masing bagian wilayah kota, diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan kota, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) merupakan panduan wujud bangunan dan lingkungan dalam bentuk dimensi serta untuk pengendalian pembangunan suatu kawasan. Sebagai Penjabaran dari rencana dan sasaran yang telah di sepakati, Pelaksanaan Penataan Ruang Kota dan Perumahan melalui: 

Pelaksanaan Penataan Kawasan Kota



Pengawasan dan Pengendalian Pelanggaran Tata ruang



Peningkatan Informasi / Koordinasi Peruntukan lahan (Advice Planning) Penataan ruang Kota dan Perumahan Program-program yang dilaksanakan dalam melaksanakan Urusan Wajib Bidang

Penataan Ruang dan Bidang Perumahan adalah sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal.


IV-32


4. Program Pengembangan Perumahan 4.1. Bantuan Perbaikan Rumah RTM. 4.2. Identifikasi Perumahan Kota Denpasar 5. Program Perencanaan Tata Ruang. 5.1. Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Pemeliharaan Kawasan Pedestrian Jalan Gajah Mada dan Jalan Kamboja Denpasar). 5.2. Penyusunan kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Penataan Kawasan Persimpangan dan Perbatasan). 5.3. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (DED Pembangunan dan Renovasi Sekretariat Walikota) 6. Program Pemanfaatan Ruang. 6.1.Survey dan Pemetaan (Plat Nomor Rumah dan Renovasi Kamar Mandi/Toilet di Pantai Sanur-Mertasari). 6.2. Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor Lurah Dauh Puri 6.3. Pembangunan Gedung Central Parkir di Pelataran Pasar Badung 6.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang (Evaluasi Terhadap Proses Pembangunan/ TABG) 6.5. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kota Denpasar 6.6. Pembangunan Bale Pesandekan dan KM / Toilet di Kawasan Pura Sakenan Kel. Serangan 6.7. Survey dan Pemetaan (Pembuatan DED Kantor DKP dan Tempat Parkir Kendaraan DKP Kota Denpasar 6.8. Pembangunan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang (Pemanfaatan Kanstin di Jl. Prof. Mantra) 6.9.

Pembangunan Peran Serta Masyarakat dalamPemanfaatan Ruang (Rehabilitasi Ruang Guru SD No.4 Penatih Dangin Puri)

6.10. Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Pusat Pertokoan Pasar Lokitasari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-33


6.11. Survey dan Pemetaan (Pembuatan Perencanaan DED Gedung Sekretariat DPRD Kota Denpasar) 7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 7.1. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang (pembangunan patung Cokorda Mantuk Ring Rana). 7.2. Pengawasan pemanfaatan ruang (Tersusunnya Data Inventarisasi dan Pengembangan Kawasan RTHK). 7.3.Pengawasan

Pemanfaatan

Ruang

(Operasi

dan

Pemeliharaan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang). 7.4.Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang ( penataan sempadan, taman dan media luar kawasan jalan Gatot Subroto).

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Penataan Ruang. Urusan Wajib Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh DinasTata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, diwujudkan melalui 7 (Tujuh) program dan 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 3.547.496.000,00 dengan realisasi Rp3.319.046.245 atau (93,56) persen, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 18.201.549.500,00 dengan ralisasi sebesar Rp.14.827.311.043,00

(81,71) persen. Sedangkan realisasi untuk masing-masing

program dan kegiatan dapat dilihat dalam table berikut : Tabel IV.5 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Penataan Ruang Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar

No.

Program/Kegiatan Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai Belanja Langsung

Anggaran Target Realisasi 3.547.496.000,00 3.547.496.000,00 18.201.500.000,00


3.319.045.245,00 3.319.045.245,00 14.838.936.043,0

% Capaian 93,56 93,56 81,53

IV-34


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Program Pelayanan Perkantoran 1.1. Pelayanan Perkantoran

Administrasi

867.138.000,00

615.675.553,00

71

Administrasi

867.138.000,00

615.675.553,00

71


346.834.000,00

318.890.500,00

91,94

346.834.000,00

318.890.500,00

91,94

Kapasitas

15.000.000,00

11.865.700,00

79,10

Pelatihan

15.000.000,00

11.865.700,00

79,10

Program Pengembangan Perumahan. 4.1. Bantuan Perbaikan Rumah RTM . 4.2. Identifikasi Perumahan di Kota Denpasar

2.111.450.000,00

2.087.026.500,00

98,84

1.998.200.000,00

1.977.344.000,00

98,96

113.250.000,00

109.682.500,00

96,85

Program Perencanaan Tata Ruang. 5.1.Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Pemeliharaan kawasan Pedestrian Jalan Gajah Mada dan Jalan Kamboja Denpasar). 5.2.Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Penataan Kawasan Persimpangan dan Perbatasan). 5.3. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (DED Pembangunan dan Renovasi Sekretariat Walikota)

709.103.500,00 148.200.000,00

605.874.750,00 137.568.000,00

85,44 92,83

350.903.500,00

282.079.000,00

80,39

210.000.000,00

186.227.750,00

88,68

Program Pemanfaatan Ruang. 6.1.Survey dan pemataan (Plat Nomor Rumah dan Renovasi Kamar mandi/Toilet di Pantai Sanur-Mertasari). 6.2. Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor Lurah Dauh Puri 6.3. Pembangunan Gedung Central

12.932.256.000,00 267.403.000,00

10.062.921.990,0 204.944.500,00

77,81 76,64

258.200.000,00

190.581.250,00

73,81

7.354.950.000,00

5.934.201.440,00

80,68

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 3.1. Pendidikan dan formal


IV-35


Parkir di Pelataran Pasar Badung 6.4.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang (Evaluasi Terhadap Proses Pembangunan / TABG) 6.5. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kota Denpasar 6.6. Pembangunan Bale Pesandekan dan KM/Toilet di Kawasan Pura Sakenan Kel. Sakenan 6.7. Survey dan Pemetaan (Pembuatan DED Kantor DKP dan Tempat Parkir Kendaraan DKP Kota Denpasar) 6.8. Pembangunan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang (Pemanfaatan Kanstin di Jl. Prof. Mantra) 6.9. Pembangunan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang (Rehabilitasi Ruang Guru SD No.4 Penatih Dangin Puri) 6.10. Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Pusat Pertokoan Pasar Lokitasari 6.11. Survey dan Pemetaan (Pembuatan Perencanaan DED Gedung Sekretariat DPRD dan Pemeliharaan gedung DPRD Kota Denpsar 7.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 7.1.Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang (pembangunan patung Cokorda Mantuk Ring Rana) 7.2.Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Tersusunnya Data Inventarisasi dan Pengembangan Kawasan RTHK). 7.3.Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang) 7.4.Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang (Penataan sempadan taman dan

228.997.000,00

226.132.800,00

98,75

2.943.755.000,00

2.081.984.250,00

70,73

112.805.000,00

101.526.500,00

90,00

247.332.000,00

176.273.000,00

71,27

105.000.000,00

101.034.750,00

96,22

105.000.000,00

102.344.750,00

97,47

1.051.359.000,00

745.245.750,00

70,88

257.455.000,00

198.653.000,00

77,16

1.219.768.000,00

1.136.681.050,00

93,19

516.803.500,00

488.729.600,00

94,57

312.393.500,00

302.571.750,00

96,86

192.921.000,00

156.670.700,00

81,21

197.650.000,00

188.709.000,00

95,48


IV-36


media luar kawasan jalan Gatot Subroto)

A.3. Permasalahan dan Solusi Program Administrasi Perkantoran Kegiatan : Administrasi {Perkantora Masalah : a. Kegiatan tersebut tidak mencapai 100 % dikarenakan adanya pengangkatan Honorer dan THL menjadi Pegawai Negeri Sipil sehingga realisasi Belanja Pegawai tidak semuanya terealisir.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal Masalah : a. Anggaran yang dapat diserap hanya untuk 2 (dua ) orang yang

mengikuti

Pelatihan Formil sehingga kelebihan dana tidak bisa direalisir

Program Pemanfaatan Ruang Kegiatan :  Survey dan Pemetaan ( Plat Nomor Rumah dan Renovasi Kamar mandi/ Toilet dipantai Sanur Mertasari )  Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung kantor Lurah dauh Puri  Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kota Denpasar  Survey dan Pemetaan ( Pembuatan DED Kantor DKP dan Tempat Parkir Kendaraan DKP Kota Denpasar  Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pusat Pertokoan Pasar Lokitasari  Survey dan pemetaan ( Pembuatan Perencanaan DED Gedung Sekretariat DPRD dan Pemeliharaan Gedung DPRD Kota Denpasar


IV-37


Masalah : a. Kegiatan tersebut diatas realisasi Keuangan tidak mencapai 100 % karena merupakan hasil dari pelelangan ( tender )

Solusi : a. Untuk masa yang akan datang akan diupayakan Realisasi Keuangan sesuai dengan rencana yang lebih matang dan efektif sehingga rencana dan realisasi anggaran dapat dicapai. b. Pengawasan dioptimalkan sehingga kualitas pekerjaan tercapai sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhtingkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya

perencanaan

pembangunan

yang

dilaksanakan

oleh

pemerintah Kota Denpasar terdiri dari empat tahapan yaitu : (1) penyusunan rencana (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi

pelaksanaan

rencana.

Keempat

tahapan

diselenggarakan

secara

berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Penyiapan rencana pembangunan lebih bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur, masing-masing instansi pemerintah (SKPD) menyiapkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

rancangan IV-38


rencana pembangunan. Selanjutnya adalah keterlibatan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahanan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, dilakukan kegiatan pengendalian

pelaksanaan

perencanaan,

melalui

kegiatan

koreksi

dan

penyesuaian. Evaluasi perencanaan

pelaksanaan pembangunan

rencana yang

merupakan

secara

bagian

sistmatis

dari

kegiatan

mengumpulkan

dan

menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (inpact). Program-program yang dilaksanakan dalam melaksanakan urusan wajib bidang Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-39


4. Program Pengembangan Data/Informasi. 4.1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.2. Penyusunan dan analisa data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi. 4.3. Penyusunan profil daerah. 4.4. Penyusunan Indek Pembangunan Manusia (IPM) 4.5. Penyusunan Penyusunan dan Analisis data/informasi Perencanaan Pembangunan Budaya 4.6.Penyusunan buku pembangunan Kota Denpasar 4.7. Penyusunan Banding Image dan Event Managemen Kota Denpasar 4.8. Penyusunan Masterplan Kawasan Lumintang 5. Program Kerjasama Pembangunan. 5.1. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah. 5.2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan CBD Kota Denpasar 5.3. Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus 5.4.Penyusunan Data Base Inftrastruktur Kota Denpasar. 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 6.1. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan 2010 Kota Denpasar. 7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 7.1. Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh (BKPRD). 7.2. Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan. 8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 8.1. Bimbingan teknis tentang penyusunan indicator kinerja utama 8.2. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 2010-2015 8.3. Penetapan RPJMD 2010-2015 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-40


8.4. Penyusunan Rancangan RKPD 8.5. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 8.6. Penetapan RKPD 8.7. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 8.8. Koordinasi Penusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 8.9. Monitoring, Evaluasi, pengendalian dan pelaporan rencana pembangunan daerah 8.10. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Denpasar 2010-2015 9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 9.1. Penyusunan indicator ekonomi daerah. 9.2. Penyusunan Perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 9.3. Koordinasi perencanaan pembangunan daerah 9.4. Penyusunan tabel input out put daerah 10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 10.1. Bimbingan teknis tentang penyusunan indicator kinerja utama

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Darah. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 10(sepuluh ) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 5.960.568.068,00 dengan realisasi Rp. 5.460.555.496,00 atau (91,61) persen, sedangkan belanja tidak langsung dialokasikan Rp. 9.117.569.068,00

dengan ralisasi sebesar Rp. 8.386.285.401,00


(91,95) persen.

IV-41


Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.6 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

No.

1.

2.

3.

4.

Program/Kegiatan

Anggaran Target Realisasi

% Capai an


9.117.569.068,00 9.117.569.068,00

8.386.285.401,00

Belanja Langsung

5.960.568.068,00

5.460.555.496,00

860.944.068,00

717.231.996,00

83,31

543.747.000,00

472.746.300,00

86,94

Pelatihan

100.000.000,00

99.971.000,00

99,97

Program Pengembangan Data/Informasi. 4.1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan. 4.2. Penyusunan dan analisasi data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi 4.3. Penyusunan profil daerah 4.4. Penyusunan Indek Pembangunan Manusia (IPM) 4.5. Penyusunan dan analisa data/informasi perencanaan pembangunan budaya

766.384.000,00

737.255.600,00

102.684.000,00

98.284.000,00

95,72

128.535.000,00

128.510.000,00

99,98

135.275.000,00 61.810.000,00

113.938.600,00 61.510.000,00

84,23 99,51

138.080.000,00

138.080.000,00

100


91,98

Administrasi Administrasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Saana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 3.1. Pendidikan dan formal

Kapasitas


IV-42


5.

6.

7.

8.

4.6. Penyusunan buku pembangunan Kota Denpasar 4.7. Penyusunan Branding Image dan Event Managemen Kota Denpasar

200.000.000,00

196.933.000,00

98,47

256.000.000,00

254.389.000,00

99,97

4.8. Penyusunan Masterplan Kawasan Lumintang

120.000.000,00

117.389.400,00

97,82

Program Kerjasama Pembangunan 5.1.Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah 5.2.Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan CBD Kota Denpasar 5.3.Peningkatan koordinasi pelaksanaan dana alokasi khusus 5.4.Penyusunan Data Base Infrastruktur Kota Denpasar

624.845.000,00 266.745.000,00

266.745.000,00

100

105.000.000,00

100.324.700,00

95,55

48.100.000,0

41.715.100,00

86,73

307.652.000,00

295.627.100,00

96,09

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 6.1.Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan 2010 Kota Denpasar 6.2. Penyusunan KUA dan KPPS tahun 2011

57.200.000,00

57.200.000,00

48.446.600,00

84,70

40.000.000,00

37.200.000,00

93,00

739.441.000,00

676.340.900,00

91,47

214.526.000,00

210.646.500,00

98,19

36.000.000,00

34.067.500,00

94,63

30.000.000,00

26.630.000,00

88,77

16.836.000,00 26.310.000,00 215.526.000,00

16.056.000,00 19.210.000,00 208.352.500,00

95,37 73,01 96,67

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 7.1.Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh (BKPRD). 72.Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8.1.Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 8.2.Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 2010-2015 8.3.Penetapan RPJMD 2010-2015 8.4.Penyusunan Rancangan RKPD 8.5.Penyelenggaraan Musrenbang


IV-43


RKPD 8.6.Penetapan RKPD 8.7.Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah daerah 8.8.Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertangungjawaban (LKPJ) 8.9.Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan rencana pembangunan daerah 8.10.Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Denpasar 2010-2015 9.

10.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 9.1. Penyusunan indicator ekonomi daerah. 9.2.Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 9.3.Penyusunan tabel input output daerah 9.4.Penyusunan tabel input output daerah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 10.1. Bimbingan teknis tentang penyusunan indikator kinerja utama

26.076.000,00 96.840.000,00

23.296.000,00 84.334.200,00

89,34 87,09

50.000.000,00

28.100.000,00

56,20

132.755.000,00

85.777.700,00

64,61

297.276.000,00

279.613.200,00

94,06

65.460.000,00

65.435.000,00

99,95

202.580.000,00

202.580.000,00

100

58.600.000,00

58.600.000,00

100

58.600.000,00

58.600.000,00

100

130.570.000,00

115.901.000,00

88,77

261.180.000,00

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Proses penyusunan rencana pembangunan belum dapat dilakukan dengan tepat waktu, karena proses penyusunan rencana input datanya berasal dari seluruh SKPD, dan data ini tidak semuanya dapat dikumpulkan tepat waktu.


IV-44


A.3.2. Solusi. 1. Data dasar penyusunan rencana pembangunan perlu dipersiapkan dari awal dan semua SKPD diharapkan dapat menyetor data tepat waktu.

Urusan Wajib Perhubungan. Dinas Perhubungan Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah, Kota Denpasar tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kota-kota disekelilingnya, mengingat mobilitas penduduk antar kota antara wilayah yang sangat tinggi masuk ke dalam kota Denpasar. Oleh karena itu pengelolaan transportasi Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh sistem sirkulasi barang dan jasa antara kota antar wilayah. Sampai saat ini manajemen transportasi regional belum terlaksana secara optimal namun

mulai

tahun

2010-2014

pelayanan

sistem

transportasi

kawasan

SARBAGITA akan dilaksanakan, diawali dengan bantuan bus dari Pemerintah Pusat, salah satu indikatornya adalah semakin padatnya arus lalu lintas di dalam Kota Denpasar. Padahal transportasi sebagai sektor penunjang berkembangnya sektor-sektor lainnya memegang peranan penting. Kelancaran, kenyamanan, biaya yang terjangkau serta tingkat aksesbilitas tinggi merupakan aspek pelayanan transportasi yang diharapkan oleh masyarakat. Sarana transportasi sangat berperan dalam percepatan pergerakan sosial maupun ekonomi dan juga merupakan alat transportasi yang mampu memindahkan sesuatu dalam skala besar dan dalam waktu yang singkat. Mobilitas dari alat transportasi ini sering menimbulkan masalah perkotaan seperti kemacetan lalu lintas dimana dalam operasionalnya berkaitan erat dengan karakter dari operator kendaraan itu sendiri maupun tata guna lahan yang ada diperkotaan yang menjadi tarikan lalu lintas.


IV-45


Mendukung kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas, fasilitas lalu lintas yang sudah dimanfaatkan sampai tahun 2010 adalah sebagai berikut: Rambu lalu lintas dan RPPJ sebagai 3.675 unit, traffic light 57 unit, warning light 10 unit, halte 11 unit dan terminal 6 unit (5 unit terminal penumpang dan 1 unit terminal barang). Program-program yang dilaksanakan dalam melaksanakan urusan wajib bidang perhubungan adalah sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah 1. Hasil Retribusi Daerah Belanja Tidak Langsung 2. Belanja Pegawai Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran 1.1.Pelayanan Administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program Peningkatan disiplin aparatur 3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4.1. Pendidikan dan pelatihan formal 5. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 5.1. Operasional Lalu Lintas 6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 6.1. Kegiatan Pemilihan dan pemberian penghargaan supir/juru mudi/awak angkutan umum teladan 6.2. Peran serta lomba tertib lalu linta wahana tata nugraha 2010 6.3. Pengawasan dan pengendalian angkutan lebaran tahun 2010 6.4. Penyusunan FS dan DED terminal gunung agung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-46


7. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 7.1. Operasional pengamanan dan penertiban LLAJ 8. Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 8.1. Peningkatan sarana dan prasarana UPT PKB

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Perhubungan Urusan Wajib Perhubungan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar, diwujudkan melalui 8 (delapan) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 8.029.568.000,00 dengan realisasi Rp. 7.553.922.408,00 atau (98,08) persen, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 15.272.985.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.425.535.103,00 atau (95,40) persen. Pendapatan asli Daerah berupa hasil retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 10.038.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.790.997.030,00 atau (107,50) persen. Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel IV.7 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Perhubungan Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar No

Program/Kegiatan

Anggaran Target

Pendapatan Asli Daerah

1.

% Capaian

Realisasi 10.790.997.030,00 10.790.997.030,00

107,50

1. Hasil Retribusi Daerah

10.038.300.000,00 10.038.300.000,00

Belanja Tidak Langsung

8.029.568.000,00 8.029.568.000,00

7.553.922.408,00 7.553.922.408,00

94,08

1. Belanja Pegawai Belanja Langsung

15.272.985.000,00

14.425.535.103,00

94,45

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

9.289.622.000,00

8.788.268.103,00

94,6

1.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran

9.289.622.000,00

8.788.268.103,00

94,6


IV-47

107,50

94,08


2.

3.

4.

5.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.299.150.000,00

1.099.737.800,00

84,7

2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.299.150.000,00

1.099.737.800,00

84,7

191.900.000,00

161.961.000,00

84,4

191.900.000,00

161.961.000,00

84,4

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

95.000.000,00

82.170.600,00

86,5

4.1. Pendidikan dan pelatihan formal

95.000.000,00

82.170.600,00

86,5

2.802.148.000,00

2.732.805.900,00

97,5

1.494.448.000,00

1.463.004.900,00

97,9

5.2. Peningkatan Persimpangan

120.000.000,00

114.096.000,00

95,1

5.3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal 5.4. Pengecatan Marka Jalan

688.200.000,00

672.750.000,00

97,8

417.000.000,00

401.963.000,00

96,4

82.500.000,00

80.992.000,00

98,2

623.175.000,00

612.412.100,00

98,3

6.1. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

54.000.000,00

53.898.200,00

99,8

6.2. Peran serta lomba tertib lalu lintas wahana tata nugraha tahun 2010

234.100.000,00

230.799.900,00

98,6

6.3.Pengawasan dan pengendalian angkutan Natal dan Tahun Baru

25.000.000,00

23.841.000,00

95,4

6.4.Pengawasan dan pengendalian angkutan lebaran tahun 2010

52.000.000,00

51.994.000,00

99,99

193.075.000,00

189.379.000,00

98,1

65.000.000,00

62.500.000,00

96,2

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1. Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 5.1. Operasional lalu lintas

5.5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte 6.

Program Peningkatan pelayanan angkutan

6.5.Penyusunan FS dan DED terminal gunung Agung 6,6, Penyusunan Sistem Informasi manajemen Angkutan Umum Perkotaan


IV-48


7.

8.

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

367.315.000,00

358.587.600,00

97,6

7.1. Operasional Pengamanan dan Penertiban LLAJ

236.090.000,00

232.740.600,00

98,6

7.2. Peningkatan Mobilitas Petugas Pengamanan Lalu Lintas pada kawasan "Car Free Day"

131.225.000,00

125.847.000,00

95,9

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

604.675.000,00

589.592.000,00

97,5

8.1. Peningkatan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

510.950.000,00

499.317.000,00

97,7

8.2. Peningkatan sarana dan prasarana UPT PKB

93.725.000,00

90.275.000,00

96,3

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Kemacetan sulit diatasi, mengingat rasio jumlah kendaraan dengan panjang jalan tidak seimbang. 2. Kesadaran masyarakat mematuhi rambu lalu lintas masih rendah. 3. Angkutan umum kurang diminati oleh masyarakat pengguna jasa. 4. Jumlah kendaraan semakin meningkat, panjang jalan relative tidak bertambah.

A.3.2. Solusi. 1. Penerapan kebijakan pembatasan yang melintas pada jalan tertentu dan hari tertentu (seperti car free day). 2. Sosialisasi dan penerapan sangsi yang tegas. 3. Membuat jalan alternatif baru dan memperlebar jalan-jalan yang mubgkin diperlebar. 4. Memfasilitasi peningkatan kualitas layanan angkutan umum.


IV-49


Urusan Wajib Lingkungan Hidup. Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar. Undang-Undang Republi Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilaksanakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hokum pembangunan lingkungan hidup. Pembangunan menanggulangi

lingkungan

kerusakan

dan

hidup

bertujuan

pencemaran

untuk

lingkungan

mencegah, hidup,

serta

menumbuhkan kesadaran masyarakat akan budaya hidup bersih. Hal ini dapat dijadikan

indikator

yang

dapat

digunakan

untuk

melihat

keberhasilan

pembangunan lingkungan hidup di Kota Denpasar. Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup disebabkan oleh dua faktor antara lain : 1. Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup secara alamiah terjadi disebabkan karena kegiatan dari alam sendiri. 2. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi karena ulah manusia, baik dalam bentuk kegiatan rumah tangga maupun kegiatan dalam bentuk perusahaan Sebagai upaya untuk menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan hidup oleh suatu kegiatan/usaha, Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar sampai dengan akhir tahun 2010 telah mengeluarkan ijin Amdal sebanyak 9 buah ijin, merekomendasi pengajuan Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sebanyak 400 buah ijin. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-50


Gerakan Program Kali Bersih, bangun praja lingkungan, yang merupakan kegiatan aksi pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan dibidang ekonomi dan masyarakat yang berwawasan lingkungan abad 21 yang lebih dikenal dengan Agenda 21 meliputi 4 bidang utama yaitu : Bidang Pelayanan Masyarakat, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Pengelolaan Sumber Daya Binaan dan Bidang Pengelolaan limbah. Adapun kriteria Bangun Praja meliputi aspek; Pengelolaan sampah, Pengendalian pencemaran air bersih (bersih dari sampah), dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta pengendalian pencemaran udara. Program-program yang dilaksanakan dalam melaksanakan urusan wajib bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 4.1. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura. 4.2. Koordinasi penilaian langit biru. 4.3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup. 4.4. Pengelolaan B3 dan limbah B3. 4.5. Pengkajian dampak lingkungan. 4.6. Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih.


IV-51


4.7.Penyusunan

kebijakan

pengendalian

pencemaran

dan

perusakan

lingkungan hidup. 4.8.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup. 5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 5.1. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA. 5.2. Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air 5.3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 5.4. Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi 6. Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam. 6.1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam. 6.2. Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk 7. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 7.1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 7.2. Penyusunan data SDA dan NSDH Nasional dan Daerah A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Lingkungan Hidup. Urusan Wajib Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar, diwujudkan melalui 7 (tujuh ) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 2.617.587.000,00 dengan realisasi Rp. 2.457.278.858,00 atau (93,88) persen, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 3.281.567.245,00 dengan ralisasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-52


sebesar Rp. 2.776.667.855,00 (84,61) persen. Sedangkan realisasi untuk masingmasing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.8 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar

No.

1.

2.

3.

4.

Program/Kegiatan


% Capaian


2.617.587.000,00 2.617.587.000,00

2.457.278.858,00 2.457.278.858,00

93,88 93,88


Administrasi

3.281.567.245,00 560.983.550,00

2.776.667.855,00 333.070.481,00

84,61 59,37

Administrasi

560.983.550,00

333.070.481,00

59,37


549.004.000,00

460.316.000,00

83,85

549.004.000,00

460.316.000,00

83,85

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 1.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

44.000.000,00

43.339.300,00

98,50

44.000.000,00

43.339.300,00

98,50

Program Pengendalian Pencematan danPerusakan Lingkungan Hidup. 4.1.Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 4.2. Koordinasi penilaian langit biru 4.3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup. 4.4. Pengelolaan B3 dan Limbah B3. 4.5. Pengkajian dampak lingkungan 4.6. Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih 4.7. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 4.8. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

988.408.499,00

837.882.940,00

84,77

221.944.950,00

160.546.300,00

72,34

53.317.525,00 53.606.521,00

49.779.600,00 46.165.700,00

93,36 86,12

85.390.000,00 83.873.080.00 170.927.000,00

60.774.100,00 66.154.082,00 165.981.464,00

71,17 78,87 97,11

107.200.200,00

81.084.794,00

75,64

212.149.223,00

207.396.900,00

97,75


IV-53


5.

6.

7.

Program Perlindungan dan Konservasi sumber daya alam 5.1. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA. 5.2.Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air 5.3.Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 5.4.Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi

350.776.160,00

329.866.000,00

94,04

91.739.160,00

83.804.000,00

91,35

108.487.000,00

96.582.800,00

89,03

100.487.000,00

99.998.800,00

99,45

50.000.000,00

49.480.400,00

98,96

Program Program Rehabilitasi dan Pemulihatan Cadangan Sumber Daya Alam. 6.1. Peningkatan peran serta masyrakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam. 5.2. Pengelolaan dan rehabilitasi rerumbu karang, mangrove, padang lamun, estuary dan teluk

387.020.036,00

381.615.734,00

98,60

229.693.036,00

224.847.144,00

97,89

157.327.000,00

156.768.590,00

99,65

Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH 7.1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 7.2.Penyusunan data SDA dan NSDH Nasional dan Daerah

401.375.000,00

390.576.500,00

97,31

248.655.000,00

248.530.000,00

99,95

152.720.000,00

142.046.500,00

93,01

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1.

Adanya efesiensi di dalam belanja pengisian tabung, belanja telpon, belanja air, belanja listrik, honor non PNS, belanja ATK, pembayaran internet, perjalanan dinas luar daerah, belanja dekorasi, belanja cetak, belanja fotocopy, belanja penggandaan dan belanja makan minum rapat

2. Sementara itu dalam kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3 serapannya tidak optimal yang disebabkan karena ada kegiatan diklat PPLH (Pejabat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-54


Pengawas Lingkungan Hidup) senilai Rp. 24.450.000,00 tidak bisa diikuti karena kegiatan diklat waktunya bersamaan dengan kegiatan Festival Pulau Serangan A.3.2. Solusi. 1. Membuat perencanaan kegiatan termasuk anggarannya secara lebih cermat dan teliti

Urusan Wajib Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pertamanan di wilayah perkotaan menyandang fungsi sebagai elemen estetika untuk memperindah visual kota, fungsi sosial sebagai tempat masyarakat melakukan interaksi dan fungsi lingkungan sebagai ruang terbuka hijau yang mampu memberi imbuhan terhadap kuantitas air tanah. Pertamanan di Kota Denpasar ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mengelola taman-taman kota yang terletak lapangan umum khususnya di lapangan puputan, median jalan dan di persimpangan jalan serta perindangan kota. Keterbatasan lahan menjadi sebab utama sulitnya untuk meningkatkan kuantitas taman yang ada di Kota Denpasar, keterbatasan tersebut menyebabkan kegiatan pertamanan lebih difokuskan pada upaya untuk peningkatan kualitas pertamanan dan perindangan kota dengan melengkapi sarana prasarana pertamanan, pemeliharaan maupun peningkatan intensitas penanaman tanaman perindang. Produksi volume sampah Kota Denpasar pada tahun 2010 yang masuk ke TPA Suwung adalah sebesar 866.826 m3, atau mencapai 91.37 persen dari target perkiraan produksi sampah yaitu 948.652,52 m3. Dari seluruh produksi sampah Kota Denpasar, jumlah sampah yang dilayani dan diangkut oleh armada DKP Kota Denpasar ke TPA Suwung adalah sebesar 724.586 m3. Sisanya sebesar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-55


142.240 m3 diangkut langsung ke TPA Suwung oleh PD Pasar, masyarakat dan swasta. Untuk mengangkut sampah Kota Denpasar ke TPA, pada akhir Desember DKP Kota Denpasar dibantu 12 unit dump truk dan 12 unit container dari Provinsi Bali.Maka jumlah dump truk menjadi 62 unit dengan kondisi umur diatas 7 tahun sebanyak 36 unit dan kondisi umur dibawah 7 tahun sebanyak 26 unit, serta truk armroll sebanyak 15 unit, dengan kondisi umur diatas 7 tahun sebanyak 8 unit dan kondisi dibawah 7 tahun sebanyak 7 unit dan truk kompektor sebanyak 3 unit dalam kondisi baik. Sedangkan pengumpulan sampah dilakukan melalui tempat sampah sementara yang terdiri dari transfer depo sebanyak 17 unit dengan kondisi baik 13 unit dan 4 unit tidak berfungsi, serta 69 unit container, yang terdiri dari 59 unit kondisi baik dan 10 unit kondisi rusak Untuk penyapuan jalan di Kota Denpasar, dilakukan oleh 581 tenaga penyapuan yang bekerja pada ruas jalan yang dilayani penyapuan sepanjang 197, 042 km terdiri dari jalan

provinsi 91,42 km dan jalan arteri Kota Denpasar

sepnajang 105,622 km sehingga total jangkauan penyapuan mencapai 394,084 km mengingat penyapuan dilakukan di dua sisi ruas jalan. Untuk membantu meningkatkan kebersihan jalan diruas yang sibuk, maka sejak tahun 2009 diadakan armada truk penyapu jalan sebanyak 1 unit. Kebijakan-kebijakan yang memberikan peluang terhadap penanggulangan masalah sampah di Kota Denpasar ini antara lain: komitmen pemerintah dalam penanggulangan sampah, adanya investor yang berminat dalam pengelolaan sampah, dan adanya sumbangan pemikiran dari berbagai instansi dan lembaga swadaya masyarakat. Kebijakan yang ditempuh oleh DKP Kota Denpasar pada tahun 2010 adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah yakni dengan merevitalisasi kelompok swakelola kebersihan yang ada dan dibentuk kembali kelompok swakelola kebersihan di lingkungan banjar setempat. Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-56


akhir tahun 2010 kelompok swakelola kebersihan telah menjadi 160 kelompok, yang melayani 191 banjar/lingkungan. Kebijakan ini akan diimplementasikan setiap tahun

sehingga setiap banjar/desa menjadi mandiri dalam mengelola

sampah dilingkungannya sendiri. Pada

tahun 2010 juga telah dibentuk bank

sampah yang merupakan inisiatif dari masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Keberadaan Bank sampah ini mampu mengurangi sampah yang ke TPA sebanyak 7-8 ton per hari Namun demikian ancaman dalam upaya penanggulangan masalah sampah ini terutama disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan adanya sampah kiriman dari wilayah sekitar. Program-program yang dilaksanakan dalam melaksanakan urusan wajib bidang Lingkungan Hidup

oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan

adalah

sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah. 1. Pendapatan Pajak Daerah 2. Pendapatan Retribusi Daerah Belanja Tidak Langsung. 1.

Belanja Pegawai.

Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 3.1. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah. 3.2.Peningkatan

operasi

dan

pemeliharaan

prasarana

dan

sarana

persampahan. 3.3.Pengembangan teknologi pengolahan lahan persampahan (composting). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-57


3.4.Bimbingan Teknis Persampahan 3.5.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. 3.6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3.7. Operasional JuMaLi (Juru Pemantau Lingkungan) 3.8. Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan 4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 4.1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA. 5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan. 5.1.Penataan Taman. 5.2.Intensifikasi peningkatan pajak reklame Kota Denpasar. 5.3.Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman/hias di Kota Denpasar. 5.4.Pemasangan lampu penerangan prasarana social desa adat dan jalan lingkungan desa/kelurahan di Kota Denpasar. 5.5.Operasional pengawasan dan pengendalian pohon penghijauan.

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Lingkungan Hidup. Urusan Wajib Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kota Denpasar, diwujudkan melalui

5 (lima)

program dan 16 (enam belas) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 8.939.738.000,00 dengan realisasi Rp.8.678.720.704,00 atau (97,08%) persen, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 47.002.675.950,00,00 dengan ralisasi sebesar Rp. 44.323.335.090,00

(94,30) persen. Pendapatan Asli Daerah

yang berupa pendapatan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 11.500.000.000,00 dengan realisasi Rp.13.660.213.631,00 (118,78) persen dan retribusi daerah direncanakan Rp. 2.267.000.000,00 terealisasi Rp.2.731.149.000,00 (120,47%) persen. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-58


Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.9 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar

No.

1.

2.

3.

Program/Kegiatan

Target

Anggaran Realisasi

% Capai an

Pendapatan Asli Daerah 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah

13.767.000.000,00 11.500.000.000,00 2.267.000.000,00

16.391.362.631,00 13.660.213.631,00 2.731.149.000,00

119,06 118,78 120,47

Belanja DKP Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai

55.942.413.950,00 8.939.738.000,00 8.939.738.000,00

53.002.055.794,00 8.678.720.704,00 8.678.720.704,00

94,74 97,08 97,08


Administrasi

47.002.675.950,00 12.899.388.750,00

44.323.335.090,00 11.830.154.635,00

94,30 91,71

Administrasi

12.899.388.750,00

11.830.154.635,00

91,71


155.700.000,00

128.737.200,00

82,68

155.700.000,00

128.737.200,00

82,68

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.1. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 3.2. Program Peningktan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan. 3.3.Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan (composting) 3.4.Bimbingan teknis persampahan 3.5.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. 3.6.Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.7.Operasional JuMaLi (Juru

20.449.640.239,00

19.389.578.095,00

94,82

263.063.000,00

254.203.600,00

96,63

18.915.241.239,00

18.023.067.686,00

95,28

194.656.000,00

173.253.250,00

89,00

135.700.000,00 78.925.000,00

129.911.650,00 77.425.000,00

95,73 98,10

30.525.000,00

4.980.000,00

16,31

331.530.000,00

275.345.000,00

83,05


IV-59


Pemantau Lingkungan) 3.8.Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan 4.

5.

500.000.000,00

451.391.909,00

90,28

Program Perlindungan dan Konservasi sumber daya alam 4.1.Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA.

138.950.000,00

132.223.500,00

95,16

138.950.000,00

132.223.500,00

95,16

Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan. 5.1.Penataan Taman 5.2. Intensifikasi peningkatan pajak reklame Kota Denpasar 5.3.Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman/hias di Kota Denpasar 5.4. Pemasangan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman/hias di Kota Denpasar 5.5.Operasional pengawasan dan pengendalian pohon penghijauan

13.358.996.961,00

12.842.641.660,00

96,13

2.664.285.549,00 542.047.000,00

2.586.621.080,00 503.287.250,00

97,08 92,85

9.400.762.700,00

9.069.686.165,00

96,48

565.801.712,00

498.864.500,00

88,17

186.100.000,00

184.182.665,00

98,97

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 2. Masih adanya pembuangan sampah ke sungai dan saluran air. 3. Tingginya pencurian tanaman di lokasi taman yang baru dibuat. 4. Belum semua wilayah terlayani kebersihan kota. 5. Masih maraknya pemasangan reklame liar yang belum berijin.

A.3.2. Solusi. 1. Sosialisasi secara kontinyu tentang pentingnya membuang sampah sesuai jadwal yang telah disepakati.


IV-60


2. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga memilah dan membuang sampah pada tempatnya. 3. Melakukan pejagaan dan pemantauan secara kontinyu terhadap tamantaman kota yang rawan pencurian. 4. Secara bertahap masyarakat didorong untuk membentuk swakelola bidang persampahan,

sehingga

semua

wilayah

mampu

menanggulangi

permasalahan sampahnya sendiri. 2. Perlu upaya penertiban terhadap pemasangan reklame liar untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota.

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Penduduk merupakan salah faktor penentu keberhasilan pembangunan suatu daerah. Sebab maju mundurnya suatu daerah sangat tergantung dari kualitas dan kreativitas penduduk daerah tersebut. Penduduk merupakan salah satu kekuatan dalam pembangunan daerah, namun jumlah yang banyak tanpa dibarengi dengan kualitas yang baik, akan menjadi beban pembangunan, karena diperlukan lebih banyak penyediaan sarana dan prasarana umum dan sosial, penyediaan perumahan, pendidikan kesehatan dan hal-hal lainnya. Untuk itu perlu suatu upaya dalam mengendalikan jumlah penduduk sehingga penduduk yang berkualitas untuk pembangunan dapat diwujudkan.

Pengolahan data

kependudukan, pemutahiran data, pengendalian mobilitas penduduk menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Untuk wewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Denpasar, program-program yang dilaksanakan antara lain : Pendapatan Asli Daerah.

1. Retribusi Daerah


IV-61


Belanja Tidak Langsung. 1.

Belanja Pegawai.

Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Penataan Administrasi Kependudukan. 3.1. Peningkatan pelayanan publik dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. 3.2. Sosialisasi kebijakan kependudukan. 3.3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 3.4. Pengolahan data catatan sipil. 3.5. Peningkatan pelayanan KTP keliling di Kota Denpasar. 3.6. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang 3.7. Validasi Data Dokumen Kependudukan.

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Cataan Sipil Kota Denpasar, diwujudkan melalui 3 (tiga ) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp.3.686.894.000,00 dengan realisasi Rp.3.503.236.123,00 atau (95,02) persen, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 2.755.026.266,00 dengan ralisasi sebesar Rp. 2.248.436.073,00

(81,61) persen. Pendapatan Asli Daerah

yang berupa retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 1.335.350.000,00 dengan realisasi Rp. 1.472.738.000,00 (110,29) persen dan lain-lain pendapatan asli daerah yang syah direncanakan sebesar Rp. 34.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-62


39.871.000,00 (115,07) persen. Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.10 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar

No.

Program/Kegiatan Pendapatan Asli Daerah 1. Retribusi Daerah 2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1.

2.

3.


% Capaian

1.370.000.000,00 1.335.350.000,00 34.650.000,00

1.512.609.000,00 1.472.738.000,00 39.871.000,00

110,41 110,29 115,07


3.686.894.000,00 3.686.894.000,00

3.503.236.123,00 3.503.236.123,00

95,02 95,02


Administrasi

2.755.026.266,00 1.487.359.450,00

2.248.436.073,00 1.374.156.273,00

81,61 92,39

Administrasi

1.487.359.450,00

1.374.156.273,00

92,39


344.850.000,00

290.236.500,00

84,16

344.850.000,00

290.236.500,00

84,16

Program Penataan Administrasi Kependudukan. 3.1. Peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan dan catatan sipil. 3.2. Sosialisasi kebijakan kependudukan. 3.3. Monitoring, evalasi dan pelaporan. 3.4. Pengelolaan Data Catatan Sipil.

922.816.816,00

584.043.300,00

63,29

97.597.800,00

93.297.050,00

95,59

75.869.000,00

73.770.450,00

97,23

95.496.000,00

95.076.000,00

99,56

112.721.016,00

112.535.500,00

99,84

3.5. Peningkatan pelayanan KTP keliling di Kota Denpasar 3.6. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang 3.7. Validasi data dokumen

166.133.000,00

159.614.600,00

96,08

50.000.000,00

49.749.700,00

99,50

325.000.000,00

0

Asli


0

IV-63


kependudukan

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Masih tingginya jumlah penduduk tanpa identitas yang jelas. 2. Belum semua penduduk pendatang terjaring dan terdata secara akurat. 3. Belum samanya data pada berbagai instansi mengenai jumlah penduduk. 4. Masih ada penduduk asli yang belum memiliki KTP. 5. Anggaran yang telah dianggarkan oleh pihak Kota Denpasar ternyata telah dianggarkan juga oleh pihak provinsi A.3.2. Solusi. 1. Perlu dilakukan penertiban penduduk secara kontinyu dan terjadwal dengan baik. 2. Mengefektifkan peran aparat terbawah dalam pendataan penduduk sehingga diperoleh data yang akurat tentang jumlah penduduk pendatang. 3. Perlu kesepakatan data kependudukan yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan. 4. Perlu dilanjutkan penerbitan KTP jemput bola diseluruh pelosok wilayah. 5. Koordinasi dengan pihak Provinsi

Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, Misi Program KB semakin luas. Pengertian Keluarga Berencana menjadi suatu upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-64


Pendataan

keluarga

untuk

memperoleh

informasi

akurat

tentang

keberadaan keluarga dilakukan dengan cara mengunjungi keluarga dari rumah kerumah oleh petugas. Sasaran dari program Keluarga Berencana, diarahkan : menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kematian total, menurunnya PUS yang ingin ber KB namun tidak terlayani, meningkatan penggunaan metode kontrasepsi efektif dan efisien, meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun, meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak, meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif, serta meningkatnya jumlah institusi masyarakat yang aktif dalam penyeleggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar mengelompokkan keluarga dalam beberapa kategori yaitu; 1. Keluarga Pra Sejahtera Keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. 2. Keluarga Sejahtera Tahap I Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk berinteraksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana. 3. Keluarga Sejahtera Tahap II Keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya akan

tetapi

belum

dapat

memenuhi

keseluruhan


kebutuhan IV-65


perkembangannya (developmental need) seperti kebutuhan untuk agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi. 4. Keluarga Sejahtera Tahap III Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperanserta secara aktif dalam kepengurusan lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, olah raga, pendidikan dan sebagainya 5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan aktif menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan

Pada tahun 2010 jumlah jiwa di Kota Denpasar sebanyak 462.728 keluarga, dan jumlah wanita suburnya 126.229 jiwa, sedangkan jumlah pasangan usia subur sebanyak 126.229 pasangan, dan jumlah PUS yang bukan peserta KB sebanyak 10.539 keluarga, selanjutnya jumlah PUS dibawah 20 tahun sebanyak 253 pasangan, dan jumlah peserta KB aktif sebanyak 64.889 pasangan. Untuk program pemberdayaan dan ketahanan keluarga pada tahun 2010 terdapat sebanyak 188 kelompok bina keluarga balita, 17 kelompok bina keluarga remaja, 75 kelompok bina keluarga lansia, 90 kelompok UPPKS, dan 7 kelompok PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja). Sedangkan perkembangan keluarga sejahtera pada tahun 2010 adalah : jumlah seluruh KK sebanyak 105.174 dengan jumlah Pra-KS sebanyak 69( 0,07%), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-66


Jumlah KS-I

sebanyak 2.207(2,10%),

jumlah KS-II sebanyak 2.550 (2,42%),

Keluarga KS-III sebanyak 90.117 (85,68%) dan KS-III Plus sebanyak 10.231 (9,98 %). Pada akhir tahun 2010 sex ratio penduduk Kota Denpasar sebesar 97,11 ini berarti ada 97,11 laki-laki untuk setiap 100 perempuan, sehingga jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Oleh karena itu perlu diperhitungkan potensi pemberdayaannya dalam pembangunan. Data yang ada memberikan gambaran bahwa laki-laki menempati posisi dominan dibidang pendidikan dari pada

perempuan, sehingga berdampak

sangat luas terhadap kualitas peranan perempuan dalam pembangunan. Demikian juga kondisi sosial budaya masyarakat yang cenderung kurang mendukung sehingga dapat menghambat peran perempuan di berbagai sektor pembangunan. Dengan adanya paradigma baru dimana peranan perempuan dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan maka pemahaman kepada masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan gender serta peningkatan kualitas peranan perempuan dalam pembangunan perlu diupayakan Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang ini maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain : Belanja Tidak Langsung. 1.

Belanja Pegawai.

Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


IV-67


3.1. Bintek ketahanan keluarga dan catur bina bagi pengelola/pelaksana program KB di Kota Denpasar 4. Program Keluarga Berencana. 4.1. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). 5. Program Pelayanan Kontrasepsi. 5.1. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB. 6. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri. 6.1. Operasional Kelompok masyarakat peduli KB. 6.2. Koordinasi Pengelolaan Program KB. 6.3.Pengelolaan Data dan Informasi Program KB. 7. Program

Keserasian Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan. 7.1. Sosialisasi UU no 23 tentang perlindungan anak dan UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 7.2. Penyusunan Rencana aksi daerah dan profil Kota Layak Anak Kota Denpasar. 8. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. 8.1.Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan

dan pembinaan

tumbuh kembang anak 8.2. Penanganan anak-anak autis 9. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. 9.1. Peningkatan Kapasitas Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak, Pembinaan Remaja dan Peningkatan Kualitas Lansia bagi Keluarga. 10. Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak. 10.1. Peringatan Hari Anak Nasional. 10.2. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan kelembagaan pemberdayaan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-68


11. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 11.1. Gerakan sayang ibu-anak baru lahir (GSI-B) 11.2. Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera 12. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 12.1. Sosialisasi Kota Layak Anak A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar, diwujudkan melalui 12 (dua belas) program dan 18 (delapan belas)

kegiatan

dengan

mengalokasikan

belanja

tidak

langsung

Rp.4.304.072.000,00 dengan realisasi Rp. 4.095.829.082,00 atau (95,16%) persen, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 2.309.126.000,00,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.183.227.349,00

(94,55) persen. Sedangkan realisasi untuk masing-

masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel IV.11 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar

No.

1.

2.

Program/Kegiatan


% Capaian


4.304.072.000,00 4.304.072.000,00

4.095.829.082,00 4.095.829.082,00

95,16


2.309.126.000,00

2.183.227.349,00

94,55

544.160.000,00

498.755.968,00

91,66


Program Peningkatan Sarana dan


IV-69


Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 3.

4.

5.

6.

7.

8.

dan

211.026.000,00

190.961.250,00

90,49

298.533.000,00

296.809.100

99,42

Program Keluarga Berencana. 5.1. Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

72.270.000,00

58.205.000,00

80,54

Program pelayanan kontrasepsi 5.1.Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB.

20.269.200,00

19.463.350,00

96,02

86.400.000,00

86.250.000,00

99,83

18.449.500,00

17.287.000,00

93,70

167.239.300,00

166.156.000,00

99,35

27.772.000,00

24.475.625,00

88,13

100.000.000,00

99.592.000,00

99,59

128.720.200,00

116.519.000,00

90,52

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.1. Bintek ketahanan keluarga dan catur bina bagi pengelola/pelaksana program KB di Kota Denpasar

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 6.1.Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB. 6.2.Koordinasi Pengelolaan Program KB. 6.3.Pengelolaan Data dan Informasi Program KB.

Program Keserasian Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 7.1. Sosialisasi UU No. 23 tentang perlindungan anak dan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 7.2. Penyusunan Rencana aksi daerah dan profil kota layak anak Kota Denpasar Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 8.1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak


IV-70


8.2. Penanganan anak-anak autis 9.

10.

11.

12.

Program Penyiapan tenaga pendaping kelompok bina keluarga 9.1.Peningkatan kapasitas pengasuhan tumbuh kembang anak, pembinaan remaja dan peningkatan kualitas lansia bagi keluarga.

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Genderb dan Anak 10.1. Peringatan hari anak nasional 2.2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 11.1. Gerakan Sayang Ibu-Anak Baru Lahir (GSI-B) 13.2. Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 12.1.Sosialisasi Kota Layak Anak

272.000.000,00

255.043.506,00

93,77

7.684.200,00

7.357.500,00

95,75

65.451.600,00 15.755.000,00

64.963.600,00 15.385.000,00

99,25 97,65

73.780.000,00

72.975.000,00

98,91

111.898.000,00

110.504.250,00

98,75

87.718.000,00

82.524.200,00

94,08

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Masih tingginya jumlah remaja yang hamil sebelum pernikahan. 2. Masih adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal. 3. Semakin meningkatnya kejadian kekerasan dalam rumah tangga. 4. Tingginya angka perceraian. A.3.2. Solusi. 1. Perlu dilakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dikalangan remaja, secara berkelanjutan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-71


2. Perlu terus dilakukan penyuluhan tentang kesetaraan gender pada setiap instansi. 3. Perlu penyuluhan lebih luas dan lebih inten tentang peraturan pelarangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. 4. Perlu dilakukan konseling, sebelum dilakukan perkawinan dan lembaga mediasi permasalahan rumah tangga.

Urusan Wajib Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial. Tenaga Kerja Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Oleh karena itu, upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Proporsi penduduk menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk potensi perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu indikator tersebut mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Struktur penyerapan tenaga kerja/mata pencaharian penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2010 adalah sebagai berikut; Sektor Tersier masih menjadi sektor unggulan dalam penyerapan tenaga kerja. Bahkan sektor ini menyerap 82,19 persen, kemudian diikuti sektor sekunder menyerap 15,83 persen, sedangkan sektor primer hanya mampu menyerap 1,99 persen.


IV-72


Transmigrasi Penyelenggaraan pendekatan

transmigrasi

pembangunan

yang

dipandang

bertujuan

relevan

meningkatkan

sebagai

suatu

kesejahteraan,

pemerataan pembangunan daerah serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui pembangunan transmigrasi diharapkan mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan daya saing daerah. Selain itu transmigrasi salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak -hak warga Negara untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas wilayah Negara bangsanya. Sasaran transmigrasi diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia diluar Jawa, Madura, Bali, NTB, NTT, dan Lampung, sementara sumber daya manusia sangat kurang. Dipandang dari segi penyebaran penduduk tujuan transmigrasi untuk mencapai persebaran penduduk yang seimbang dan merata diseluruh wilayah Indonesia. Sedangkan dilihat dari sudut pandang tenaga kerja tujuannya untuk pemindahan tenaga untuk melaksanakan pembangunan berbagai proyek di daerah yang kekurangan tenaga kerja, sedangkan dari sudut pandang ekonomi tujuan transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu menumbuhkan perekonomian di daerah untuk mempercepat mengentasan kemiskinan. Oleh karena

itu

kebijakan

pembangunan

transmigrasi

di

daerah

kepada

:

penanggulangan kimiskinan yang disebabkan oleh ketidak berdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, memberikan peluang berusaha dan kesempatan kerja, memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan perpindahan penduduk. Sosial Pemenuhan taraf kesejahteraan masyarakat perlu terus diupayakan mengingat sebagian besar masyarakat belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkan. Pembangunan kesejahteraan sosial sasarannya adalah :


IV-73


1) Perorangan, kelompok dan komunitas masyarakat yang mengalami dan rentan terkena masalah kesejahteraan sosial mencakup kemiskinan, ketunaan

sosial,

kecacatan,

keterasingan,

keterpencilan,

perilaku

menyimpang dan cacat akibat bencana. 2) Potensi dan sumber yang memiliki kemampuan dan dapat didayagunakan untuk mengembangkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. 3) Nilai dasar kesejahteraan social dan kepranataan sosial. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan yaitu kemampuan dalam menangani

permasalahan

kesejahteraan

social

(PMKS).

Permasalahan

kesejahteraan sosial dewasa ini semakin kompleks baik dari segi kuantitas dan kualitasnya, hal ini disebabkan sebagai dampak belum pulihnya perekonomian. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2010 sebanyak 9.817

jiwa. Jumlah PMKS yang termasuk katagori 5 masalah besar adalah

bencana alam sebanyak 2.206 jiwa, kemiskinan 3.439 KK, keterlantaran 1.950 jiwa, kecacatan 1.393 jiwa dan ketunaan sosial sebanyak 245 jiwa. Sedangkan jumlah potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) tahun 2010 terdiri dari PSM sebanyak 421 orang, organisasi sosial sebanyak 47 buah, karang taruna 43 buah. Dunia usaha melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) sebanyak 13 buah, Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKSBM) sebanyak 43 buah dan keperintisan dan kepahlawanan sebanyak 83 orang. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada dapat didayagunakan dan sangat diharapkan

oleh

pemerintah

sebagai

patner

dalam

mendukung

usaha

kesejahteraan sosial. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial di tahun mendatang adalah terbatasnya jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, besarnya jumlah , bobot dan kompleksitas PMKS

dan

belum optimalnya

peran

pelaku pembangunan

kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat, orsos, dunia usaha sebagai sumber Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-74


potensi kesejahteraan sosial

dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Kondisi

tersebut harus disikapi dengan cepat dan tepat sehingga tidak menjadi beban pemerintah

dan masyarakat.

kesejahteraan sosial

Tantangan ke depan bagi pembangunan

adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas

pelayanan kesejahteraan sosial dan meningkatkan peran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat, orsos, dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang tenaga kerja, transmigrasi dan sosial

ini maka beberapa program

yang

dilaksanakan antara lain : Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1.

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 4.1.

Bimbingan dan Motivasi Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin.

4.2.

Bimbingan dan Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana

5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. 5.1.

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 6.1.

Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

6.2.

Bimbingan Sosial Pencegahan Anak Nakal dan Korban Narkoba.


IV-75


6.3.

Penyusunan Profil Kerawanan Sosial Pendataan Masalah PMKS dan PSKS

7. Program peningkatan Kesempatan Kerja. 7.1.

Penyebarluasan informasi pasar kerja.

7.2.

Pembinaan perusahaan pengguna tenaga kerja asing.

7.3.

Bimbingan Teknis Kewirausahaan

7.4.

Pelepasan Tenaga Kerja Indonesia Indonesia (TKI) Ke luar Negeri.

7.5.

Pembinaan Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).

8. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. 8.1.

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

8.2.

Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan

8.3.

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

9. Program Pengembangan wilayah transmigrasi. 9.1.

Penyuluhan Transmigrasi.

9.2.

Peninjauan Lokasi Transmigrasi

10. Program pembinaan para penyandang Cacat dan trauma. 10.1.

Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma.

10.2.

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.

11. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana), PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya. 11.1.

Penanggulangan pemulangan gepeng dan WTS

12. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social. 12.1.

Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

12.2.

Bimbingan dan Bantuan Organisasi Sosial.

12.3.

Pembinaan Karang Taruna di Kota Denpasar.


IV-76


12.4.

Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan

12.5.

Peringatan HKSN

12.6.

Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)

12.7.

Sosialisasi Santunan Kematian Kepada Warga Kota Denpasar .

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Keluarga Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial. Urusan

Wajib

Keluarga

Tenaga

Kerja,

Transmigrasi

dan

Sosial,

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, Kota Denpasar, diwujudkan melalui 12 (dua belas ) program dan 29 (Dua puluh sembilan) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 3.522.864.000,dengan realisasi Rp. 3.350.520.940,- atau (95,10%) persen, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 3.993.289.217,3.579.737.277,-

( 89,64%) persen.

dengan realisasi sebesar Rp.

Sedangkan realisasi untuk masing-masing

program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.12 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Tenaga Kerja Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar

No.

1.

2.

Program/Kegiatan


% Capaian


3.522.864.000,00 3.522.864.000,00

3.350.520.940,00 3.350.520.940,00

95,10 % 95,10 %


Administrasi

3.993.289.217,00 502.684.000,00

3.579.737.277,00 374.344.652,00

89,64 % 74,47 %

Administrasi

502.684.000,00

374.344.652,00

74,47 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

610.998.000,00

543.966.200.00

89,03 %

610.998.000,00

543.966.200,00

89,03 %


IV-77


3.

4.

5.

6.

7.

8.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Bimbingan Teknis Implemetnasi Peraturan Perundang-undangan.

10.000.000,00

3.050.000,00

30,50 %

10.000.000,00

3.050.000,00

30,50 %

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 4.1. Bimbingan dan Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana 4.2. Bimbingan dan Motivasi Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin

116.310.000,00

115.071.825,00

98,93 %

68.110.000,00

66.872.325,00

98,18 %

48.200.000,00

48.199.500,00

99,99 %

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. 5.1.Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

326.980.000,00

323.015.000,00

98,79 %

326.980.000,00

323.015.000,00

98,79 %

ProgramPelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial 6.1. Pembinaan kesejahteraan social masyarakat. 6.2. Bimbingan Sosial Pencegahan Anak Nakal dan Korban Narkoba. 6.3. Penyusunan Profil Kerawanan Sosial Pendataan Masalah PMKS dan PSKS

139.787.000,00

136.239.400,00

97,46 %

43.200.000,00

41.404.900,00

95,84 %

57.940.000,00

57.797.500,00

99,75 %

38.647.000,00

37.037.000,00

95,83 %

Program Peningkatan kesempatan kerja 7.1. Penyebarluasan informasi pasar kerja. 7.2.Pembinaan perusahaan pengguna tenaga kerja asing 7.3.Bimbingan Teknis Kewirausahaan 7.4.Pelepasan TKI ke Luar negeri 7.5.Pembinaan Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

543.772.217,00

445.202.000,00

81,87 %

197.626.667,00

195.327.600,00

98,84 %

65.820.000,00

65.610.000,00

99,68 %

172.325.550,00

169.214.400,00

98,19 %

97.550.000,00 10.450.000,00

5.250.000,00 9.800.000,00

5,38 % 93,78 %

Program

243.576.000,00

232.961.000,00

95,64 %

Perlindungan

dan


IV-78


Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 8.1. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan. 8.2. Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan 8.3 .Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 9.

10.

11.

12.

218.788.000,00

208.923.000,00

95,49 %

12.664.000,00

11.914.000,00

94,07 %

12.124.000,00

12.124.000,00

100 %

Program Pengembangan wilayah transmigrasi. 9.1. Penyuluhan transmigrasi 9.2. Peninjauan Lokasi Transmigrasi

105.114.000,00

104.395.500,00

99,32 %

61.905.000,00 43.209.000,00

61.186.500,00 43.209.000,00

98,84 % 100 %

Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma. 10.1. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma 10.2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

333.830.000,00

328.950.700,00

98,54 %

35.850.000,00

35.826.000,00

99,93 %

297.980.000,00

293.124.700,00

98,37 %

Program Pembinaan eks penyandang penyakit social (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya). 11.1.Penanggulangan pemulangan gepeng dan WTS

134.090.000,00

70.719.000,00

52,74 %

70.719.000,00

52,74 %

926.148.000,00

901.822.000,00

97,37 %

109.480.000,00

102.655.000,00

93,77 %

439.362.000,00

435.143.000,00

99,04 %

63.531.000,00

63.145.000,00

99,39 %

53.710.000,00

53.101.500,00

98,87 %

44.300.000,00 187.540.000,00

44.180.000,00 181.450.000,00

99,73 % 96,75 %

Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Sosial. 14.1.Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat. 14.2. Pembinaan Karang Taruna di Kota Denpasar 14.3. Bimbingan dan Bantuan Organisasi Sosial 14.4. Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan 14.5. Peringatan HKSN 14.6. Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)

134.090.000,00


IV-79


14.7. Sosialisasi Santunan Kematian Bagi Warga Kota Denpasar

28.225.000,00

22.147.500,00

78,47 %

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Masih adanya perusahaan yang belum memanfaatkan fasilitas Bursa Kerja Online. 2. Banyaknya pencari kerja yang belum menyadari manfaat

daripada

pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) sebagai syarat untuk melamar pekerjaan dan setelah diterima di perusahaan atau instansi pemerintah tidak melapor kembali ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar. 3. Terbatasnya pegawai fungsional pengantar kerja, tenaga fungsional pengawas dan mediator. 4. Rendahnya pemahaman peraturan ketenagakerjaan oleh pengusaha maupun pekerja sehingga sering terjadi perselisihan. 5. Tidak sesuainya keterampilan pencari kerja dengan lowongan kerja yang ada. 6. Kurangnya kesadaran perusahaan dan tenaga kerja dalam menyediakan alat pelindung diri dalam melaksanakan pekerjaan di tempat beresiko dan belum semua perusahaan melakukan pemeriksaan, pengujian dan pengesahan terhadap peralatan K3

yang mereka miliki sehingga tidak

diketahui keamanannya. 7. Belum maksimalnya peran karang taruna, PSM dan orsos dalam pelayanan usaha kesejahteraan sosial. 8. Terbatasnya akses

pelayanan sosial bagi

penyandang masalah

kesejahteraan sosial. 9. Belum adanya minat masyarakat untuk bertransmigrasi. 10. Informasi tentang pelatihan datangnya hanya sedikit ke Dinas tenaga kerja Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-80


11. Mobilitas gepeng tidak bisa diprediksi kedatangannya 12. Semakin kecilnya lowongan pekerjaan di luar negeri karena disana banyak terdapat pengangguran A.3.2. Solusi. 1. Melaksanakan sosialisasi kepada perusahaan yang belum memanfaatkan Bursa Kerja Online. 2. Mengadakan sosialisasi kepada pencari kerja secara umum maupun ke sekolah-sekolah kejuruan. 3. Mengusulkan pegawai fungsional petugas pengantar kerja, pengawas ketenagakerjaan dan mediator. 4. Mengadakan pembinaan ke perusahaan-perusahaan untuk memperkecil terjadinya kerawanan dibidang ketenagakerjaan. 5. Meningkatkan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dan mengadakan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja swasta. 6. Menyediakan alat pelindung diri yang memenuhi SNI oleh perusahaan untuk para pekerja yang bekerja di tempat beresiko dan rutin melakukan pemeriksaan, pengujian dan pengesahan terhadap peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar. 7. Mengadakan pembinaan lebih maksimal kepada karang taruna, PSM, Orsos agar lebih berperan dalam usaha kesejahteraan sosial. 8. Meningkatkan akses

pelayanan sosial bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial. 9. Mengadakan penyuluhan transmigrasi secara kontinyu agar timbul minat masyarakat untuk bertransmigrasi. 10. Harus lebih aktif untuk mencari informasi tentang pelatihan untuk menambah wawasan SDM 11. Meningkatkan koordinasi dengan trantib Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-81


12. Tidak lagi mendapat lowongan untuk kegiatan tersebut

Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pembangunan ekonomi kerakyatan di Kota Denpasar mulai dibangkitkan melalui program pemberdayaan masyarakat yang dititik beratkan pada pengembangan ekonomi masyarakat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mengingat sektor ini masih mampu bertahan pada saat Indonesia mengalami keterpurukan dalam bidang ekonomi, yaitu saat terjadinya krisis moneter akibat pengaruh ekonomi global. Pada saat krisis ekonomi, koperasi dan UKM merupakan lembaga keuangan yang masih mampu bertahan. Walaupun dalam perkembangannya selalu mengalami pasang surut terutama dalam persaingan dengan industri besar dan perdagangan lintas sektor dan wilayah. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian bangsa, mulai dikembangkan secara serius oleh pemerintah melalui kegiatan yang kontinyu dan terarah dengan sasaran masyarakat yang berbasis pada pengembangan kelompok usaha berwawasan budaya dan kearifan lokal. Bentuk usaha koperasi sangat diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat khususnya yang berada di pedesaan. Kemudahan akses permodalan, pemasaran, kebutuhan sarana produksi maupun kebutuhan hidup sehari-hari yang dapat diberikan koperasi, diharapkan dapat mendorong tumbuhnya usahausaha baru dan memperkuat maupun mengembangkan usaha dipedesaan yang umumnya masih relatif kecil. Koperasi di Kota Denpasar tahun 2008 berjumlah 710 unit dengan anggota koperasi berjumlah 112.590 orang, sedangkan tahun 2009 jumlah koperasi mengalami peningkatan menjadi 776 unit dengan keanggotaan koperasi mengalami peningkatan menjadi 113.473 orang dan pada tahun 2010 jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-82


koperasi menjadi 871 dengan keanggotaan koperasi 117.120 orang. Mengacu pada manfaat keberadaan koperasi di atas, upaya untuk mengembangkan koperasi di Kota Denpasar sangat diperlukan, baik dengan merangsang tumbuhnya koperasi baru maupun mendorong peningkatan skala layanan dan aset yang dikelola. Volume usaha koperasi juga mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah maupun anggota koperasi. Pada tahun 2010 volume usaha koperasi sebesar Rp. 1.718.714.374.940. Pada tahun 2009 volume usaha koperasi sebesar Rp. 1.718.714.367.775 meningkat 0.24 % dari tahun 2008 yang besarnya Rp. 1.714.634.367.775 dan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2010 sebesar Rp. 63.517.136.953 terdapat peningkatan walaupun relatif kecil dari tahun 2009 sebesar Rp. 63.517.136.510, mengalami peningkatan sebesar 0.01 yaitu tahun 2008 SHU sebesar Rp. 63.515.336.510

. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel

berikut ini : No 1 2

3 4 5 6

7 8

Uraian Jumlah Koperasi Jumlah Anggota Laki-laki Perempuan Pelaksanaan RAT Koperasi Aktif Koperasi Tak Aktif Permodalan Modal Sendiri Modal Luar SHU Volume Usaha

Satuan Unit Orang Orang Orang Unit Unit Unit Rp Rp Rp Rp

Per 31-12-2008 710 112.590 77.410 35.180 220 617 93

Per 31-12-2009 776 113.473 77.749 35.724 557 653 123

Per 31-12-2010 871 117.120 79.975 37.143 557 770 101

171.450.062.883 716.568.827.369 63.515.336.510 1.714.634.367.775

172.197.962.500 716.229.775.000 63.517.136.510 1.718.714.367.775

177.049.962.500 718.024.775.000 63.517.136.953 1.718.714.374.940

Sumber : Dinas Koperasi UK dan M Kota Denpasar

Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang urusan wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain : Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai.


IV-83


Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1.




3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1.

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4. Program Pengembangan Kewirausahaandan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. 4.1.

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.

4.2.

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD .

5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. 5.1.

Penyelenggaraan pembinaan industry rumah tangga, industry kecil dan industry menengah.

5.2.

Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah.

6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 6.1.

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian.

6.2.

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.

6.3.

Peningkatan dan pengembangan jarigan kerjasama usaha koperasi.

6.4.

Penilaian kesehatan usaha koperasi

6.5.

Penyelenggaraan Hari Koperasi .

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan dengan mengalokasikan belanja Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-84


tidak langsung Rp.2.014.113.000,00 dengan realisasi Rp. 1.872.329.687 atau (91,73) persen, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 2.627.149.000,00 dengan ralisasi sebesar Rp. 2.477.036.505,00

(94,286) persen. Sedangkan realisasi untuk

masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.13 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar

No.

1.

2.

3.

4.

5.

Program/Kegiatan


% Capaian


2.041.113.000,00 2.041.113.000,00

1.872.329.687,00 1.872.329.687,00

91,73


Administrasi

2.627.149.000,00 446.145.000,00

2.477.036.505,00 409.169.715,00

94.29 91.71

Administrasi

446.145.000,00

409.169.715,00

91.71


295.810.000,00

289.297.000,00

97.80

295.810.000,00

289.297.000,00

97.80

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

15.000.000,00

11.680.100,00

77.87

15.000.000,00

11.680.100,00

77.87

Program Pengembangan kewirausahaan dan keuggulankompetitif usaha kecil menengah. 5.1. Penyelenggaran pelatihan kewirausahaan. 5.2. Pelatihan Manajamen Pengelolaan Koperasi/KUD

553.574.000,00

540.233.520,00

97.59

266.352.000,00

259.512.400,00

97.43

287.222.000,00

280.721.120,00

97.74

Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. 5.1. Penyelenggaraan pembinaan

365.751.000,00

348.672.920,00

95.33

23.612.000,00

20.420.420,00

86.48


IV-85


industry rumah tangga, industry kecil dan industry menengah. 5.2. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 6.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 6.1.Sosialisasi prinsi-prinsip pemahaman perkoperasian. 6.2. Pembinaan dan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 6.3.Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi. 6.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6.5. Penilaian kesehatan koperasi 6.4. Penyelenggaraan Hari Koperasi

342.139.000,00

328.252.500,00

95.94

950.869.000,00

877.983.250,00

92.33

259.104.000

250.493.800,00

96.68

144.090.000,00

130.575.000,00

90.62

125.458.000,00

108.357.600,00

86.37

26.009.000,00

16.093.000,00

61.87

196.208.000,00 200.000.000,00

193.398.000,00 179.065.850,00

98.57 89.53


Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk dana bergulir tahun anggaran 2010 terealisasi hanya 61,87%, hal ini terjadi karena monev yang seharusnya

dianggarkan

di

induk,

karena

keterbatasan

anggaran

dianggarkan di anggaran perubahan, sehingga untuk jasa tenaga non pegawai yang dianggarkan hanya 5 bulan dianggap tidak relevan untuk direalisasikan A.3.2. Solusi. 1.

Untuk kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan harus menjadi prioritas yang dianggarkan pada anggaran induk, sehingga pengawasan terhadap penggunaan dana pemerintahan dapat dilakukan secara maksimal, yang mana jika terdapat masalah dalam perjalanannya segera dapat dicarikan solusi


IV-86


Urusan Wajib Kebudayaan. Dinas Kebudayaan Pesatnya perkembangan Kota Denpasar saat ini tak terlepas dari potensi budaya yang dimilikinya. Nilai-nilai budaya tersebut termasuk budaya Bali secara keseluruhan yang khas dan unik, telah menarik keingin tahuan berbagai pihak. Karena budaya tersebutlah kemudian industri pariwisata berkembang pesat yang kemudian mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat Bali dan Denpasar khususnya. Namun disamping nilai positif, berkembang juga beberapa hal-hal yang kemudian membebani Kota Denpasar. Nilai-nilai budaya mempunyai nilai luhur dan merupakan dasar dalam rangka pengembangan sikap dan prilaku berbudaya. Karenanya pembangunan Kota tak mungkin terlepas dari budaya masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan unsur-unsur pendukung pembangunan seperti

adat – agama, sistem

kelembagaan dan kemasyarakatan serta pola dan ruang daerah. Nilai-nilai budaya luhur yang berbasis tradisi lokal dalam sinergi dengan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai universal yang multikultural dijadikan acuan pembangunan Depasar berwawasan budaya. Kegiatan-kegiatan adat dan agama yang masih eksis antara lain upacara Panca Yadnya (Dewa Yadnya, Resi Yadnya, Pitra Yadnya, Manusa Yadnya dan Bhuta Yadnya) Upacara Pemlaspas, melasti dan upacara-upacara piodalan. Kegiatan–kegiatan tersebut masih berlangsung di semua lapisan masyarakat yang beragama Hindu di Kota Denpasar. Pelaksanaan pendidikan di Kota Denpasar diharapkan mampu melestarikan dan menggali lebih dalam nilai – nilai tersebut diatas. Potensi budaya dan seni di Kota Denpasar tersebar disetiap banjar-banjar seperti seni sastra, seni musik/tabuh, seni ukir, seni tari serta parawatan situssitus budaya. Berkaitan dengan potensi seni dan budaya yang dimiliki Kota Denpasar sebagai kota Kreatif berbasis budaya unggulan terus diupayakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-87


pelestarian seni dan budaya ini dilandasi dengan kebudayaan Bali dan kearifan lokal. Sistem kemasyarakatan yang masih dijadikan orientasi masyarakat adalah : (a) yang terbentuk dan dipengaruhi oleh keluarga inti

(Dadia); (b) Yang

merupakan kesatuan-kesatuan sosial atas dasar kesatuan teritorial administrasi adat, yang memberikan status persekutuan seperti pengayah pengarep, pengayah penyada dan pengayah pengele; (c) Yang merupakan sistem kekerabatan seperti ngayah medelokan, sangkep dan sebagainya; (d) yang merupakan hukum-hukum adat seperti awig-awig, rumusan hasil sangkep (perarem), dresta, dan sebagainya. Sistem kemasyarakan ini masih eksis diseluruh lapisan masyarakat yang beragama Hindu. Sistem Kelembagaan adat, secara umum tampak masih sangat kuat seperti keberadaan Desa Pakeraman, Banjar, Sekehe-sekehe atau pun subak. Kota Denpasar saat ini memiliki 35 Desa Pekraman (Adat) dan 392 Banjar Pekraman (Adat) dan 399 Banjar Dinas. Dalam Desa Adat terdapat komponen– komponen seperti Sekehe Taruna, LPD, Subak yang memiliki nilai-nilai sosial budaya tinggi sehingga sangat penting untuk dilestarikan dan dikembangkan. Pada tahun 2006 di wilayah Kota Denpasar terdapat 431 organisasi kesenian dalam berbagai jenis bentuk kesenian seperti gong, angklung, gambang, arja, wayang dan lainnya. Subak sebagai salah satu lembaga tradisional bercirikan sosio, agraris, religius dan sudah menjadi kehidupan petani perlu tetap dipertahankan keberadaannya dan ditingkatkan keberdayaannya. Jumlah subak di Kota Denpasar

tidak

mengalami

pengurangan

di

bandingkan

dengan

tahun

sebelumnya, walaupun dilihat dari wilayah garapannya mengalami penyusutan setiap tahunnya. Tahun 2005 subak di Kota Denpasar berjumlah 41 unit, dengan luas wilayah garapan 2.768 ha, menyusut seluas 46 ha dari luas subak pada tahun 2004. Tahun 2009 jumlah subak kembali mengalami penyusutan menjadi 40 subak dengan 35 pekaseh. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-88


Upaya pengembangan seni dan budaya di Kota Denpasar dilaksanakan dengan memberdayakan sekaa atau sanggar kesenian, seniman dan budayawan, melestarikan dan memberdayakan lembaga-lembaga tradisional, melestarikan nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah, kepahlawanan dan potensi warisan budaya yang hidup di masyarakat, serta menyelamatkan mengkaji, merawat dan mendokumentasikan dan mengembangkan naskah budaya Bali. Berkaitan dengan pemanfaatan ruang berlandaskan budaya Bali maka pola ruang yang masih dijadikan pegangan masyarakat dari seluruh lapisan utamanya masyarakat yang beragama Hindu di Kota Denpasar adalah pola ruang tempat tinggal (natah) sesuai status dalam sistem kemasyarakatan (Griya, Puri, Jero, Umah), pola ruang desa (Khayangan Tiga, Palemahan dan Pawongan), serta pola ruang tempat suci (Pura Pemrajan). Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang urusan wajib Kebudayaan, maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain : Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1.




3. Program Pengembangan Nilai Budaya. 3.1.

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.

3.2.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.

3.3.

Pembinaan dan evaluasi desa pekramanan tk Kota Denpasar, dan lomba desa pekraman Tk. Provinsi Bali.

3.4.

Pelaksanaan Gong Kebyar.


IV-89


3.5.

Pesta Kesenian Bali (PKB).

3.6. Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita Tingkat Kota Denpasar dan Tingkat Provinsi Bali. 3.7.

Penyelenggaraan dan Pembinaan Seni Kerti Budaya .

3.8.

Pembinaan dan Lomba Subak Provinsi Bali.

3.9.

Dokumen Warisan Budaya Langka.

3.10.

Penyelenggaraan kreativitas seni.

3.11.

Pembinaan Pedalangan

3.12.

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 4.1. Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka. 4.2. Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam 4,3, Malepas matahari 2010 4.4. Penyelenggaraan Maha Bandana Prasada 4.5. Pesantian Sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK. 4.6. Misi Kesenian ke Luar Daerah (Pentas Seni). 5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 5.1. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 5.2. Seminar dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi budaya lokal

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Kebudayaan. Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, diwujudkan melalui 5 (lima) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp.2.060.779.000,00 dengan realisasi Rp. 1.898.889.886,00 atau (92,14) persen, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 7.610.311.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.251.799.418,00


IV-90


(95,29) persen. Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.14 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

No.

1.

2.

3.

Program/Kegiatan


% Capaian


2.060.779.000,00 2.060.779.000,00

1.898.889.886,00 1.898.889.886,00

92,14 92,14


7.610.311.200,00

7.251.799.418,00

95,29

229.364.325,00

189.175.000,00

82,48

519.192.000,00

443.925.868,00

85,50

4.652.769.875,00

4.547.865.900,00

97,75

19.000.000,00

19.000.000,00

100

89.010.000,00

89.009.650,00

100

184.000.000,00

171.673.100,00

93,30

909.427.000,00 1.380.525.000,00 418.555.000,00

908.185.000,00 1.365.801.300,00 400.506.600,00

99,86 98,93 95,69

31.750.000,00

30.615.000,00

99,57

1.070.137.875,00

1.018.625.800,00

95,19

100.000.000,00

96.400.000,00

96,40

183.750.000,00

180.973.200,00

98,49


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Saana dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan Nilai Budaya. 3.1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah. 3.2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 3.3. Pembinaan dan evaluasi desa pekraman Tk Kota Denpasar dan Lomba Desa Pekramana Tk. Provinsi Bali 3.4. Penyelenggaraan gong kebyar 3.5. Pesta Kesenian Bali (PKB) 3.6. Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita Tingkat Kota Denpasar dan Tingkat Nasioal 3.7. Penyelenggaraan dan pembinaan seni kerti budaya 3.8. Pembinaan dan lomba subak Provinsi Bali 3.9. Dokumen Warisan Budaya Langka. 3.10.Penyelenggaraan Kreativitas seni.


IV-91


4.

5.

3.11.Pembinaan Pedalangan 3.12.Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

98.840.000,00 167.775.000,00

98.725.000,00 167.351.250,00

99,88 99,75

Program Pengelolaan kekayaan budaya. 4.1. Perekaman dan digitasi bahan pustaka. 4.2. Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam 4.3. Melepas Matahari 2010 4.4. Penyelenggaraan Maha Bandana Prasada 4.5. Pesantian sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK 4.6. Misi kesenian keluar daerah (pentas seni)

2.076.490.000,00

1.938.920.150,00

93,37

239.535.000,00

201.160.000,00

836,98

99.850.000,00

98.425.000,00

98,57

483.905.000,00 525.000.000,00

483.047.300,00 467.011.050,00

99,82 88,95

128.200.000,00

127.906.000,00

99,77

600.000.000,00

561.370.800,00

93,56

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.1. Fasilitasi penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 1.2. Seminar dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi budaya lokal

132.495.000,00

131.912.500,00

99,56

42.200.000,00

42.157.500,00

99,90

90.295.000,00

89.755.000,00

99,40

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Masih adanya warisan budaya yang belum didokumentasikan dengan baik. 2. Hampir punahnya beberapa kesenian langka yang masih ada. 3. Masih perlunya pembinaan wawasan dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian budaya lokal. 4. Masih perlunya pelestarian naskah kuno dan bahan-bahan pustaka kuno. 5. Masih perlunya promosi budaya lokal ke luar daerah dan luar negeri dalam rangka penguatan budaya lokal dan peningkatan wawasan. A.3.2. Solusi. 1. Perlunya dokumentasi warisan budaya serta mendaftarkannya agar mempunyai dasar hukum yang jelas. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-92


2. Perlu pelestarian kesenian langka, dan mendatanya dengan baik, serta perlunya pengembangan kesenian langka dalam rangka memberikan apresiasi terhadap kebudayaan lokal. 3. Perlu peningkatan keikutsertaan masyrakat dalam pemeliharaan dan pelestaraian budaya lokal. 4. Perlu

adanya

pendataan,

pencatatan

dan

pelestarian,

dan

pendokumentasian, naskah-naskah kuno dan kepustakaan kuno untuk kepentingan pengembangan budaya lokal. 5. Perlu dibentuk tim promodi budaya lokal ke luar daerah dan luar negeri, untuk mempromosikan, memperkenalkan, budaya lokal, sehingga terjalin suatu kerjasama dan saling pengertian dengan budaya lainnya.

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyrakat. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyrakat. Pembangunan

bidang

kesatuan

bangsa,

politik

dan

perlindungan

masyarakat, erat kaitannya dengan upaya memperkokoh kesatuan dan kecintaan akan bangsa dan negara, sehingga upaya ini perlu mendapatkan apreasiasi oleh semua pihak. Upaya ini sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan hal ini ditandai dengan semakin kondusifnya suasana Kota Denpasar. Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam urusan wajib Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain : Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-93


2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 3.1.

Penyiapan

Tenaga

Pengendali

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan. 3.2. Pengamanan Kawasan Sanur. 3.3. Koordinasi Pengamanan Kota Denpasar. 4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 4.1. Pemantapan wawasan kebangsaan. 5. Program pendidikan politik masyarakat 5.1. Penyuluhan kepada masyarakat 5.2. Koordinasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pilkada Tahun 2010. A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar, diwujudkan melalui 5 (lima) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp.2.413.349,00 dengan realisasi Rp. 2.256.003.775,00 atau (93.48) persen, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 1.632.921.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.431.054.527,00 (87,64) persen. Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.15 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar

No.

Program/Kegiatan



% Capaian IV-94


1.

2.

3.

4.

5.

6.


2.413.349.000,00 2.413.349.000,00

2.256.003.775,00 2.256.003.775,00

93,48 93,48


1.632.921.300,00

1.431.054.527,00

87.64

235.374.900

197.173.455,00

83.77

183.991.400,00

145.512.000,00

79.09

24.550.000,00

23.910.000,00

97.39

65.000.000,00

64.692.000,00

99.53

15.475.000,00

12.595.000,00

81.39

109.430.000,00 518.594.000,00

109.353.672,00 453.027.500,00

99.93 87.36

33.105.000,00

30.032.500,00

90,72

316.225.000,00

276.273.400,00

87,37

39.027.000,00 25.460.000,00

34.997.000,00 24.075.000,00

89,67 94,56

27.432.000,00

21.136.000,00

77,05

24.550.000,00

23.570.000,00

96,01


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Saana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 3.1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.2. Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.3. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.4. Pengamanan Kawasan Sanur 3.5. Koordinasi Pengamanan Kota Denpasar 3.6. Pelatihan Pembekalan jaringan deteksi dini Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 4.1. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Program Pengebangan Wawasan Kebangsaan. 5.1. TPP Banjar 5.2. Pemantapan wawasan kebangsaan 5.3. Seminar peningkatan kewaspadaan nasional Program Pendidikan masyarakat 6.1`.Penyuluhan masyarakat

politik kepada


IV-95


5.3. Koordinasi dukungan kelancaran penyelenggaraan pilkada tahun 2010.

14.707.000,00

14.707.000,00

100,00

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Masih

adanya

beberapa

kejadian

yang

mengganggu kenyamanan

lingkungan 2. Menurunnya kesadaran dalam pengamalan pancasila dalam kehidupan masyarakat. 3. Belum optimalnya proses pembauran antar etnis. 4. Masih kurangnya informasi tentang penanganan suatu kebencanaan. 5. Belum berjalannya informasi tentang penanganan suatu kebencanaan. 6. Belum berjalannya protap (prosedur tetap) dalam penanganan. A.3.2. Solusi. 1. Perlunya adanya pemantauan dan pembinaan kesadaran bernegara secara kontinyu/berkelanjutan. 2. Perlunya diadakan simulasi dalam pengamalan pancasila dalam kehidupan masyarakat. 3. Diperlukan kader-kader pembauran yang mampu memahami dan mengamalkan pancasila dengan lebih baik untuk memperkokod NKRI. 4. Perlu adanya informasi yang jelas tentang penanganan kebencanaan 5. Perlu diadakan pelatihan dan simulasi kebencanaan. 6. Perlu Penambahan sarana prasarana yang diperlukan dalam penanganan bencana.

Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban dan SATPOL PP. Dinas Ketentraman, Ketertiban dan SATPOL PP.


IV-96


Keamanan merupakan wewenang pihak TNI terkait dengan teritorial sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak kepolisian terkait dengan tugasnya sebagai pengawal pelaksanaan undangundang. Disisi lain ketentraman dan ketertiban juga merupakan kewenangan pemerintah kota melalui polisi pamong praja untuk mengawal pelaksanaan peraturan daerah. Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban di Kota Denpasar pada tahun 2010 berjumlah 1913 kasus, menurun 1101 kasus dari tahun 2009. Pelanggaran ketentraman dan ketertiban tersebut didominasi oleh pelanggaran ketertiban umum sebanyak 480 kasus atau berkurang 91 kasus dari tahun 2009. Sedangkan pelanggaran peraturan daerah mengalami penurunan dibanding jumlah kasus pada tahun 2009. Jumlah pelanggaran ketertiban umum yang terjadi pada tahun 2010 terdiri dari Gelandangan dan Pengemis 245 kasus, Pedagang Kaki Lima 558 kasus, WTS kasus , dan pelanggaran kependudukan 95 kasus, orang gila 39 telantar

kasus, orang

39 kasus, pengamen 8 kasus, limbah 94 kasus, IMB 34 kasus, pedagang

Koran 10 kasus, SITU HO 211 kasus, hewan liar (-) kasus, sampah (-) kasus. Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam urusan wajib Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain : Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1.




3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-97


3.1.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur. 4.1.

Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Pemeliharaan Kankamtribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. 5.1. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja. 5.2. Penertiban dan pengagawan usaha rekreasi, hiburan umum, jasa dan sarana pariwisata di Kota Denpasar. 5.3. Penanggulangan penertiban tuna-tuna, WTS, gepeng, PKL, penduduk liar di Kota Denpasar. 5.4. Peningkatan tim penegakan peraturan daerah di Kota Denpasar. A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dilaksanakan oleh Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Sat Pol PP Kota Denpasar, diwujudkan melalui 5

(lima) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan mengalokasikan

belanja tidak langsung Rp. 7.228.200,00 dengan realisasi Rp. 6.835.739 .607,00 atau (95%) persen, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 2.794.400.018,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.286.876.561,00 atau (82%) persen.

Sedangkan

realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :


IV-98


Tabel IV.16 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Ketentraman, Ketertiband dan SATPOL PP Kota Denpasar

No.

Program/Kegiatan Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai

1.

2.

3.

4.

5.



% Capaian

7.228.200.000,00

6.835.739.607,00

95

2.794.400.018,00

2.286.876.561,00

82

1.341.278.980,00

1.204.971.017,00

90

901.085.988,00

822.526.490,00

91

265.480.000,00

259.379.000,00

98

11.000.000,00

-

73.000.450,00

73.000.450,00

100

39.443.000,00

38.834.500,00

98

124.534.500,00

122.134.500,00

98

38.357.100,00

38.037.100,00

99


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Saana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur 3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal. Program Pemeliharaan kamtibmas dan pecegahan tindak criminal. 5.1. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan politi pamong praja. 5.2. Penertiban dan pengawasan usaha rekreasi, hibungan umum, jasa dan sarana pariwisata di Kota Denpasar 5.3. Penanggulangan penertiban tuna-tuna, WTS, gepeng, PKL, penduduk liar di Kota Denpasar. 5.4. Peningkatan Tim Penegak Peraturan Daerah di Kota Denpasar.


IV-99


A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan Pengembalian uang ke kas daerah karena tidak memenuhi vlume fisik.

1.

A.3.2. Solusi. 1.

Efisiensi.

Urusan Wajib Pemerintah Umum A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Sampai saat ini belum ditemukan permasalahan prinsip dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Denpasar. Urusan Wajib Pemerintah Umum. Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah bertugas memberikan dukungan yang maksimal bagi terselenggaranya tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota. Pada bidang Pendapatan khususnya Pendapatan

asli daerah di rencanakan sebesar Rp.

213.005.123.653,00 dengan realisasi sebesar Rp. .257.899.899.014,85 atau (121,08) persen. Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp. 471.603.138.289,33 dan realisasinya sebesar Rp. 499.195.166.820,00 atau (105,85) persen. Lain-lain Pendapatan yang Sah direncanakan sebesar Rp. 146.554.090.538,00 dengan realisasi Rp. 146.739.576.427,76

atau (100,13) persen.

Sedangkan Belanja

direncanakan Rp. 1.022.090.860.141,00 dengan realisasi Rp. 938.613.723.818,07 atau (91,83) persen, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung direncanakan Rp. 642.211.842.045,63 dengan realisasi

Rp. 605.616.340.949,07 atau (94,30) persen,

Belanja

Rp.

Langsung

direncanakan

379.879.018.095,37

dengan

realisasi

Rp.332.997.382.869,00 atau (87,66) persen.


IV-100


Bagian Hukum Belanja Langsung. 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.


2. Progam Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 2.1.

Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah.

3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. 3.1.

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-udnagan.

3.2.

Penyusunan

rencana

kerja

rancangan

peraturan

perundang-

undangan. 3.3.

Publikasi peraturan perundang-undangan

3.4.

Penasehat hukum Kota Denpasar.

Bagian Perkonomian. Belanja Langsung 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.


2. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. 2.1.

Pengembangan potensi unggulan daerah.

2.2.

Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Pekan Daerah XXIII Tahun 2010.

2.3.

Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian.

2.4.

Operasi Pasar Khusus Beras Untuk Rakyat Miskin.

2.5.

Peningkatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

3. Program Kerjasama pembangunan. 3.1.

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga.

4. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. 4.1.

Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa.


IV-101


4.2.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

5. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. 5.1.

Profil daya tarik dan evaluasi investasi.

6. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah. 6.1.

Penyelenggaraan promosi produk usaha mirko kecil menengah.

6.2.

Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal.

Bagian Pengelolaan Aset Daerah. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1.

Pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional.

3. Program peningkatan disiplin aparatur. 3.1.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

4. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 4.1.

Penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

5. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 5.1.

Penyusunan standar satuan harga.

6. Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 6.1.

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala.


IV-102


Bagian Organisasi Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1.


2. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur. 2.1.

Penataan kepegawaian di lingkungan Setda Kota Denpasar

2.2.

Pemberian dana penyusunan laporan Diklat pegawai di lingkungan Setda Kota Denpasar.

3. Program Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. 3.1.

Pelaksanaan tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Kota Denpasar dengan Menpan dan KPK.

3.2.

Evaluasi Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar.

3.3.

Penyusunan analisis beban kerja dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar

3.4.

Penyusunan Standar operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 4.1.

Pemeran Pelayanan Publik.

5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan. 5.1.

Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Bagian Keuangan. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.

Penyediaan jasa administrasi keuangan.

2. Program

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-103


2.1.

Penyusunan pelaporan keuangan bulanan dan semesteran.

3. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 3.1.

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

3.2.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD.

3.3.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

3.4.

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

tentang

Penjabaran

Perubahan APBD. 3.5.

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Daerah

tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 3.6.

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 3.7.

Implementasi SIMDA.

3.8.

Peningkatan sistem informasi Gaji Daerah.

3.9.

Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah.

3.10.

Penilaian Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan

3.11.

Implementasi SIPKD

4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 4.1.

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

Bagian Umum. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.

Pelayanan administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1.


3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-104


3.1.

Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Bagian Program Pembangunan. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.


2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1.

Pengembangan

dan

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana

E-

Procurement. 3. Program

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH. 3.1.

Pemantapan pelaksanaan pembangunan.

3.2.

Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.

4. Program koordinasi pembangunan daerah. 4.1.

Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Bagian Humas dan Protokol untuk menyebarluaskan program dan hasil-hasil pembangunan Pemerintah Kota Denpasar kepada masyarakat, membina hubungan baik dengan segenap stakeholder, membangun citra positif dan mengarahkan

opini publik,

mengatur perjalanan dinas luar daerah pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar serta mengatur dan menata acara formal di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Keseluruhan Program kegiaatan Bagian Humas dan Protokol merupakan urusan wajib dengan dana bersumber dari APBD Kota

Denpasar berupa Biaya Belanja Langsung.

Berdasarkan Tupoksi

tersebut secara garis besar tugas Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Denpasar meliputi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-105


a. Publikasi Publikasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Denpasar dilaksanakan dengan memanfaatkan media massa

yang ada baik

cetak maupun elektronik. Publikasi dilaksanakan berupa Spot Iklan, Adventorial, breaking Nesw, Features dan Iklan Ucapan . b. Dokumentasi Setiap pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan di Kota Denpasar dibuatkan dokumentasi. Dokumentasi yang tersedia berupa foto-foto, rekaman gambar dalam bentuk CD maupun kaset. Sambutan Walikota Denpasar di dokumentasikan dalam bentuk buku Himpunan Pidato Walikota Denpasar serta pembuatan buku data mini Selayang Pandang Kota Denpasar. c. Keprotokolan. Memberikan pelayanan kepada pimpinan terhadap pelaksanaan tugas-tugas serta mengatur, menata berbagai acara serimonial di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar serta mengatur Perjalanan Dinas Daerah khususnya Perjalanan Dinas Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.


2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. 2.1.

Pekan Informasi Pembangunan Dan Sambung Rasa.

2.2.

Pemasyarakatan Hasil-Hasil Pembangunan Melalui Media Cetak Dan Elektronik.

2.3.

Pembuatan Tabloid Catur Muka Kota Denpasar.

Dari program dan kegiatan tersebut diatas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-106


Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi Perkantoran. kegiatan penunjang tugas-tugas kehumasan umum,

Yang merupakan

dan Protokol secara

yang meliputi ; Belanja Pegawai, Belanja Non Pegawai

(Honorarium 7 orang tenaga kontrak Pramu Tamu), Belanja surat kabar dan majalah, Belanja perjalanan Dinas, Belanja Barang dan jasa serta Belanja Modal berupa pengadaan Alat Tulis Kantor,Pengadaan alat-alat

studio

dan

kelengkapannya,

pemerintah Kota Denpasar. Besarnya 2.288.020.000,-

Dokumentasi

kegiatan

dana Kegiatan ini Rp

dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp

2.101.430.466,- atau dengan capaian 92 %. 1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi a. Pekan Informasi Pembangunan dan Sambung Rasa. Untuk menghadapi segala tantangan pelaksanaan Pembangunan perlu adanya satu pembanding sebagai upaya peningkatan hasil pembangunan.

Sebagai upaya mencari pembanding kegiatan

pembangunan

maka

dilaksanakan

Pembangunan

dan

melaksanakan

kunjungan kerja ke luar daerah yang mempunyai

Sambung

kegiatan

Rasa.

Pekan

Kegiatan

ini

Informasi dengan

keunggulan-keunggulan dalam bidang tertentu. Tahun 2010 yang menjadi daearah tujuan sebagai pembanding adalah Kota Batam yang memiliki keunggulan di bidang industri kreatif yang cukup tinggi. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang wartawan dan 10 orang staf. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 309.020.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 257.026.000,- atau sebesar 83 %.


IV-107


b. Pemasyarakatan Hasil-hasil Pembangunan melalui media cetak dan elektronik Pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

dan

pemerintahan

perlu

diinformasikan kepada masyarakat dengan tujuan memotivasi dan meningkatkan partisipasi aktif

masyarakat dalam pembangunan.

Penyampaian informasi tersebut berupa liputan berita pada media televisi, maupun media cetak surat kabar. Disamping hal tersebut juga diterbitkan Buku Data Mini Selayang Pandang Kota Denpasar merupakan buku saku yang memberikan informasi gambaran umum Kota Denpasar. Buku ini dicetak dalam jumlah 500 eksemplar untuk didistribusikan ke unit-unit organisasi serta Camat, Lurah/Kades se Kota Denpasar. Demikian juga telah dicetak Buku Himpunan Sambutan Walikota Denpasar yang memuat berbagai kebijakan Walikota yang disampaikan dalam setiap sambutannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Buku ini dicetak dalam jumlah 100 eksemplar untuk didistribusikan ke unit-unit satuan organisasi se-Kota Denpasar. Untuk

menunjang

Pembangunan

kegiatan

melalui

pendokumentasian

media

pelaksanaan

Pemasyarakatan cetak

dan

Hasil-hasil

elektronik

pembangunan

serta

dilaksanakan

pembelian 1 (satu) buah Camera digital serta pengadaan 6 (enam) buah Note book. Besarnya anggaran untuk kegiatan ini untuk tahun anggaran 2010 sebesar Rp 847.042.500 dengan realisasi sebesar Rp.728.116.000,- atau presentase tingkat capaian sebesar 86 %.


IV-108


c. Pembuatan Tabloid catur Muka. Sebagai upaya memaksimalkan informasi pembangunan Pemkot Denpasar sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, Bagian Humas dan Protokol menerbitkan Tabloid Triwulan Catur Muka dengan oplah 500 Exp setiap terbit . Total anggaran penerbitan intern ini sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi Rp. 23.550.000,- atau prosentase tingkat penggunaan dana mencapai 94 %. Total Pagu Anggaran Kegiatan Bagian Humas & Protokol Tahun 2010 sebesar Rp. 3.469.082.500,- terealisasi sebesar Rp 3.110.122.446,- atau sekitar 90 %.Dengan demikian Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar dapat mengefisienkan anggaran sebesar Rp. 358.960.054,Dari Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 secara umum semua

kegiatan

dapat

berjalan

dengan

baik.

Keberhasilan-

keberhasilan Bagian Humas dan Protokol dalam melaksanakan tugastugas dan kegiatan berkat koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terutama dengan SKPD yang ada dijajaran Pemkot Denpasar serta dengan berbagai media massa yang ada di Kota Denpasar. A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan a. Masih terasa kekurangan pegawai untuk melaksanakan tugas administrasi maupun

tugas-tugas

peliputan/pendokumentasian

serta

tugas

keprotokolan/MC b. Pada Bagian Humas dan Protokol belum memiliki alat produksi untuk memproses rekaman video berupa kaset Mini DV menjadi VCD maupun DVD, sehingga sering menjadi kendala didalam memenuhi permintaan SKPD maupun masyarakat yang memerlukan dokumentasi kegiatan Pemkot Denpasar dalam bentuk VCD/DVD. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-109


c. Sebagaian besar tenaga

pada Bagian Humas dan Protokol

Setda Kota

Denpasar belum profesional pada bidangnya, hal tersebut tidak terlepas dari kurangnya tenaga humas dan protokol diikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan kompetensi di bidang kehumasan dan keprotokolan ( foto grafi, video shoting, editing ,jurnalistik, manajemen kehumasan, manejemen perjalanan dinas, protokol kenegaraan, menata jamuan makan, MC, dsb), baik yang diselenggarakan instansi pemerintah maupun lembaga pelatihan swasta di dalam maupun luar daerah. d. Masih lemahnya penguasaan bahasa terutama bahasa Inggris bagi protokol dan petugas pramu tamu sehingga pada saat ada acara yang memerlukan penterjemah sering meminjam pada SKPD atau institusi lain. e. Etika dan kepribadian bagi petugas Humas dan Protokol termasuk Pramu Tamu. f. Masih sering dialami surat undangan ke pimpinan yang memohon beliau memberikan sambutan atau bahan arahan limit waktunya terlalu dekat dengan pelaksanaan acara. Sempitnya waktu pembuatan sambutan atau bahan pengarahan yang disiapkan oleh SKPD terkait, sering kali terlambat sampai di meja pimpinan. Hal ini disebabkan antara penerima pesan yang dihubungi oleh protokol maupun sekpri pimpinan sering tidak nyambung dengan pembuatan sambutan. A. 3.2.Solusi : a. Dalam mengatasi permasalahan sumber daya manusia tersebut , Bagian Humas dan protokol telah memanfaatkan dua orang tenaga pramutamu, 1(satu) orang untuk membantu melaksanakan tugas peliputan ( foto grafer dan shoting video), dan 1 (satu) orang lagi sebagai sekretaris Kabag Humas dan Protokol diluar tugas utamanya sebagai pramu tamu. Untuk mengatasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-110


kekurangan MC

acara-acara intern SKPD yang tidak dihadiri oleh

pimpinan bisa dikondisikan oleh SKPD yang bersangkutan. Disamping hal tersebut Bagian Humas dalam mengatasi kekurangan Pegawai dengan memaksimalkan sumber daya yang ada serta tidak memperhitungkan jam dinas dalam menyelesaikan tugas-tugas dinas. b. Pada Anggaran Perubahan 2011, Bagian Humas dan Protokol merencanakan untuk mengadakan peralatan video editing termasuk melatih tenaga yang ada, disamping masih memanfaatkan produksi luar seperti tahun sebelumnya, sambil proses pembelajaran skil dan profesional petugas humas dalam bidang video editing. c .Kedepannya kami merencanakan staf humas dan protokol untuk mengikuti pelatihan ketrampilan kehumasan dan keprotokolan. Tujuan dari pelatihan tersebut diharapkan staf humas dan protokol lebih profesional serta dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi, mengingat bagian humas dan protokol melaksanakan tugas informasi dan komunikasi. d.

Disamping memanfaatkan pegawai yang mempunyai skill penguasaan bahasa Inggris pada SKPD lain, kami merencanakan untuk memberikan pelatihan bahasa Inggris (kursus singkat ) bagi petugas Pramu tamu dan protokol, termasuk petugas humas.

e. Perlu ada pendidikan etika dan kepribadian bagi pegawai yang melayani masyarakat

terlebih pramutamu untuk peningkatan citra pelayanan

publik, disamping pembinaan dari pimpinan atau atasan langsung. f. Terkait dengan permohonan sambutan dan bahan arahan untuk pimpinan kami

mengadakan

bersangkutan

koordinasi

yang

intensif

dan jemput bola sehingga

dengan

SKPD

yang

sambutan bisa tepat waktu

sampai pada meja pimpinan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-111


Bagian Pemerintahan Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.


2. Program Kerjasama Pembangunan 2.1.

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar daerah

3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah 3.1.

Koordinasi Dalam Penyusunan LPPD Kota Denpasar

4. Program Pembangunan Wawasan Kebangsaan. 4.1.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa.

Bidang Kesejahteraan Rakyat. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.


2. Program Pengembangan nilai budaya. 2.1.

Lomba Beleganjur Peringatan serangan umum Kota Denpasar.

2.2.

Upakara piodalan keagamaan.

2.3.

Ngaturang penganyar.

2.4.

Pemberdayaan Sekaa Teruna.

3. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 3.1.

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.

4. Program pengembangan wawasan kebangsaan. 4.1.

Peringatan serangan umum Kota Denpasar.

4.2.

Peringatan hari Kebangkitan Nasional.


IV-112


4.3.

Peringatan Hari Pahlawan Margarana.

5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga. 5.1.

Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat.

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemerintahan Umum. Urusan Wajib Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh 10 Bagian. Pencapaian sasaran pembangunan bidang ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.17 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah Umum Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar

No.

1.

2.

3.

Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Hukum Belanja Langsung Program Pelayanan Perkantoran 1.2. Pelayanan Perkantoran


% Capaian

1.261.275.000,00 137.400.000,00

1.127.327.595,00

89,38


137.400.000,00

63.465.060,00

46,19

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 2.1.Bimbingan teknis penyusunan produk hokum daerah

213.107.000,00 213.107.000,00

100

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. 3.1. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan. 3.2. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan. 3.3. Publikasi Peraturan Perundang-undangan 3.4. Penasehat hukum Kota

910.768.000,00 230.650.000,00

178.177.125,00

77,25

500.230.000,00

499.879.839,00

99,93

50.400.000,00

42.240.240,00

83,81

80.250.000,00

80.250.000,00

100

213.107.000,00


IV-113


Denpasar Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Bagian Perekonomian Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2.1. Pengembangan potensi unggulan daerah 4.2. Pengembangan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Pekan Daerah XXIII tahun 2010 4.3. Peningkatan koordinasi dan motivasi pertanian 4.4. Operasi pasar khusus beras un tuk rakyat miskin 4.5. Peningkatan koordinasi dewan ketahanan pangan Program kerjasama pembangunan 3.1. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. 4.1.Pelatihan keterampilan menajemen badan usaha milik desa. 4.2.Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 5.1. Profil daya tarik dan evaluasi investasi Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah 6.1.Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah. 6.2. Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi

49.238.000,00

49.173.990,00

99,87

81.190.000,00

81.000.500,00

99,77

411.660.000,00

407.922.650,00

99,09

117.000.000,00

100.655.000,00

86,03

131.125.000,00

118.038.400,00

90,02

132.060.000,00

105.545.700,00

79,92

108.130.000,00

105.136.400,00

97,23

101.760.000,00

101.571.600,00

99,81

51.740.000,00

48.615.000,00

93,96

520.306.000,00

501.099.000,00

97,08

97.635.000,00

95.387.800,00

97,70

583.800.000,00

554.200.000,00

94,93

679.700.000,00

635.528.500,00

93,50


IV-114


lokal. Bagian Pengelola Aset Daerah Belanja Langsung 1.

2.

3.

4.

5.

6.


16.971.334.500,00

14.853.423.785,00

87,52

2.964.505.000,00

2.186.662.491,00

73,76

8.781.793.000,00

8.197.266.770

93,34

4.801.350.000,00

4.265.987.380,00

88,85

262.720.000,00

84.444.144,00

32,14

116.060.500,00,00

75.407.000,00

64,97

44.906.000,00

43.656.000,00

97,22

1.078.394.600,00 84.420.500,00

853.709.017,00

79,16


84.420.500,00

52.232.139

61,87


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin aparatur 3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanannya Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. 1.1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 5.5. Penyusunan Standar Satuan Harga Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 6.1.Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Bagian Organisasi

1.

2.

Belanja Langsung Program Pelayanan Perkantoran 1.1. Pelayanan Perkantoran Program

Pembinaan

dan


IV-115


Pengembangan aparatur 2.1. Penataan kepegawanan. 2.2. Pemberian dana dan penyusunan laporan diklat pengawai di lingkungan Setda Kota Denpasar 3.

4.

5.

46.426.000,00 158.047.000,00

43.850.459,00 144.607.159,00

94,45 91,50

135.107.500,00

91.155.745,00

67,47

57.713.000,00

38.238.344,00

66,26

249.100.000

208.984.954,00

83,90

85.648.000,00

46.117.782,00

53,85

160.593.135,00

96,61

95.702.800,00

67.929.300,00

70,98

administrasi

607.781.970,00

480.199.634,00

79,01

administrasi

607.781.970,00

480.199.634,00

79,01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 1.1. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan dan semesteran

59.987.840,00

37.959.340,00

63

59.987.840,00

37.959.340,00

63

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

3.043.310.706,00

2.658.502.280

87,36

Program Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. 3.1. Pelaksanaan tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Menpan dan KPK. 3.2. Evaluasi Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar. 3.3. Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar 3.4. Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3.1.Pameran Pelayanan Publik. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 4.1.Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

166.229.800,00 166.229.800,00 95.702.800,00

Bagian Keuangan

1.

2.

3.

Belanja Langsung Program pelayanan perkantoran 1.1. Penyediaan jasa keuangan


IV-116


3.1.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 3.2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 3.3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 3.4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 3.5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 3.6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 3.7. Implementasi SIMDA 3.8. Peningkatan sistem informasi gaji daerah 3.9. Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah. 3.10. Penilaian Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan 3.11. IMplementasi SIPKD 4.

1.

2.

3.

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 1.1. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Bagian Umum Belanja Langsung Program pelayanan perkantoran 1.1. Pelayanan perkantoran

104.436.150,00

61.632.100,00

59

72.247.350,00

71.684.000,00

99

130.674.150,00

80.215.300,00

61

75.702.350,00

73.510.000,00

96

138.899.184,00

114.987.984,00

83

136.475.340,00

118.169.740,00

87

208.562.250,00 206.302.432,00

174.246.650,00 190.595.040,00

84 92

416.811.500,00

384.753.416,00

92

207.950.000,00

173.749.850,00

84

1.345.250.000,00

1.214.958.200,00

94.828.258,00

69.713.162,00

74

3.118.069.308,00

85

3.412.987.440,00

87

administrasi

7.662.546.250,00 3.664.687.000,00

administrasi

3.664.687.000,00

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 1.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3.937.859.250,00

Program

Peningkatan

Kapasitas

3.937.859.250,00

90.31

60.000.000,00


IV-117


1.

2.

3.

4.

1.

2.

Sumber Daya Aparatur. 3.1.Pendidikan dan pelatihan formal. Bagian Program Pembangunan Belanja Langsung Program pelayanan administrasi perkantoran 1.2. Pelayanan administrasi perkantor

60.000.000,00

57.750.000

97

299.750.600,00,00

194.384.950,00

65

342.600.000,00

333.393.200,00

97

90.000.000,00

84.633.000,00

94

57.408.000,00

57.146.800,00

99,54

15.040.000,00

15.040.000,00

100

172.215.000,00

165.560.000,00

96

3.469.082.500,00 2.288.020.000,00

3.110.122.446,00 2.101.430.446,00

90 92

2.288.020.000,00

2.101.430.446,00

92

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1.181.062.500,00

1.008.962.000,00

88

2.1.Pekan informasi pembangunan dan sambung rasa 2.2.Pemasyarakatan hasil-hasil pembangunan melalui media cetak dan elektronik 2.3. Pembuatan Tabloid Catur Muka Kota Denpasar.

309.020.000,00

257.026.000,00

83

847.042.500,00

728.116.000,00

86

25.000.000,00

23550.000,00

94

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 6.1. Kegiatan Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana E-Procurement 6.2. Kegiatan Pembentukan ULP EProcurement Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 3.1.Pemantapan pelaksanaan pembangunan 3.2.Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Program Koordinasi Pembangunan daerah 4.1.Pembinaan Jasa Konstruktusi.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Belanja Langsung Program pelayanan administrasi perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.


IV-118


Bagian Pemerintahan

1.

2

3.

4.

1.

2.

3.

Belanja Langsung Program pelayanan perkantoran 1.1. Pelayanan Perkantoran.

administrasi

1.219.600.000,00 291.000.000,00

administrasi

291.000.000,00

226.018.130,00

77,7

Program Kerjasama Pembangunan 2.1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

93.000.000,00

88.636.000,00

95,3

132.075.000,00

113.296.800,00

85,8

943.600.000,00

936.323.580,00

99,2

77.543.000,00

77.293.000,00

99,7

233.826.000,00

233.546.500,00

99,9

832.810.000,00 273.800.000,00 354.930.000,00 274.225.000,00 209.319.000,00

820.330.000,00 262.200.000,00 320.059.200,00 256.785.000,00 187.126.650,00

99 96 91 94 90

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 3.2. Koordinasi Dalam Penyusunan LPPD Kota Denpasar

Program Pengembangan wawasan kebangsaan 2.1.Peningkatan kesadaran masyrakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Bagian Kesra Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1.Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pengembangan Nilai Budaya 2.2. Lomba Beleganjur Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar 2.2.Upakara Piodalan Keagamaan 2.3.Ngaturang Penganyar 2.4.Pemberdayaan Sekaa Taruna 2.5.Pembinaan Kegiatankeagamaan 2.6.Pelatihan dan seminar pelestarian Kota Pusaka

Program

Pembinaan

943.600.000,00

dan


IV-119


pemasyarakatan olah raga 3.1.Pemasalan olah raga pelajar, mahasiswa masyarakat 4.

bagi dan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 5.2. Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar. 5.3. Peringatan hari Kebangkitan Nasional 4.3.Peringatan hari pahlawan Margarana

556.250.000,00

535.360.000,00

97

105.883.000,00

105.743.000,00

99,9

18.000.000,00

18.000.000,00

100

13.820.000,00

0

0

A.3. Permasalahan dan Solusi Bagian Humas dan Protokol Permasalahan a. Masih

terasa

kekurangan

pegawai

untuk

melaksanakan

tugas

administrasi maupun tugas –tugas peliputan/pendokumentasian serta tugas keprotokolan/MC b. Sebagian besar tenaga pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar belum profesional pada bidangnya, hal tersebut tidak terlepas dari kurang diikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan kompetensi dibidang humas dan keprotokolan ( foto grafi, video shoting, editing, jurnalistik dll ) baik yang diselenggarakan instansi pemerintah maupun lembaga pelatihan swasta di dalam maupun luar daerah. c. Masih sering dialami surat undangan ke pimpinan waktunya terlalu dekat dengan pelaksanaan acara, sempitnya waktu pembuatan sambutan atau bahan pengarahan sering terlambat sampai ke meja pimpinan hal ini disebabkan antara penerima pesan yang dihubungi protokol maupun sekpri pimpinan sering tidak nyambung dengan pembuat sambutan. d. Belum dibekali dengan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan dilapangan seperti laptop dan radio wireles dalam peliputan kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-120


sehingga sering kali berita liputan Humas Pemkot Denpasar terlambat sampai ke meja redaksi. Solusi a. Dalam

mengatasi

permasalahan

sumber

daya

manusia,

telah

memanfaatkan 2 orang tenaga pramutamu, 1 orang untuk membantu tugas peliputan ( foto grafer dan shoting video ) dan 1 orang sebagai sekretaris selain sebagai pramu tamu. Disamping hal tersebut diatasi dengan

memaksimalkan

sumber

daya

yang

ada

serta

tidak

memperhitungkan jam dinas dalam menyelesaikan tugas-tugas dinas. b. Direncanakan kedepannya staf Humas dan Protokol untuk mengikuti pelatihan dan ketrampilan kehumasan dan keprotokolan agar lebih profesional serta dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi. c. Terkait dengan permohonan sambuan dan bahan arahan kami mengadakan koordinasi yang intensif dengan SKPD dan jemput bola sehingga sambutan bisa tepat waktu sampai di meja pimpinan. d. Untuk mengatasi masalah minimnya sarana dan prasarana kami memanfaatkan jasa warnet untuk pengiriman berita/ informasi. Bagian Perekonomian Permasalahan a. Masih ada beberapa Desa/Lurah yang memiliki penumpukan beras di gudang pada saat musim panen beras dan ada beberapa RTS-PM yang tidak mengambil beras karena tidak memiliki dana Solusi a. Pembelian beras cas dan carry ke bulog untuk bulan Januari dan Februari tahun 2010 untuk menangani 3.439 RTS-PM dilakukan oleh


IV-121


bagian perekonomian dengan jumlah dana talangan sebesar Rp. 137.000.000,00 untuk disalurkan ke 43 desa/lurah b. Untuk sementara RTS-PM yang mengelami masalah kesulitan beras ada beberapa Desa/Lurah/Kaling yang menalangi c. Untuk menambah penghasilan RTS-PM dan dapat membeli beras secara optimal sangat penting memberdayakan masyarakat miskin dengan membuat akses bisnis untuk orang miskin Bagian Pengelolaan aset daerah Permasalahan a. Untuk kegiatan Penataan Penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang realisasinya kurang karena proses penyelesaian sertifikat oleh BPN tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran b. Untuk penyusunan buku standart harga satuan realisasinya kurang karena tidak direalisasikannya belanja barang dan jasa berupa ATK dan belanja cetak, honor panitia. Hal ini dilakukan mengingat tidak adanya revisi standart harga 2010 dan penyesuaian kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan Solusi a. Koordinasi antara pihak bagian aset dan BPN Bagian Organisasi Permasalahan a. Adanya Penambahan dana pada Belanja jasa Tenaga Kerja Non Pegawai dan Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 sehingga realisasinya tidak sesuai dengan harapan. b. Nara sumber dari KPK tidak mau menerima honor dana Biaya Perjalanan pada kegiatan dimaksud sedangakan dananya sudah dianggarkan pada


IV-122


kegiatan tersebut sehingga terdapat sisa dana Honorium Narasumber dan Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi. c. Usulan revisi dari SKPD tidak tepat waktu / terlambat dan adanya beberapa materi perlu mendapat pembahasan lebih mendalam dan mendapat keputusan pimpinan. Saat ini Raperda dalam tahap pembahasan di DPRD dan penetapan Perwalikota menunggu penetapan Perda sehingga belanja Cetak tidak bisa direalisasikan. d. Belanja modal tidak diamprah karena kegiatan yang lain serta mundurnya jadwal kegiatan seperti kegiatan Pameran Pelayanan Publik yang sedianya dilaksanakan pada bulan juni diundur menjadi bulan Oktober 2010, sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan. Solusi a. Penambahan dana pada suatu kegiatan harus memperhatikan waktu dan kebutuhan yang sebenarnya. b. Kedepan Honorium Narasumber dan Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi untuk KPK tidak dianggarkan. c. Melaksanakan koordinasi yang lebih insentif dengan SKPD/Unit kerja. d. Melakukan penyusunan jadwal-jadwal kegiatan sehingga waktunya tidak bersamaan dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Bagian Organisasi Permasalahan a. Peringatan Hari Pahlawan Margarana karena dibiayai dengan dana BANSOS maka dana di APBD tidak diamprah

Solusi


IV-123


a. Sebelum membuat kegiatan agar mengkoordinasikan dengan instansi terkait agar tidak terjadi tumpang tindih. Urusan Wajib Pemerintahan Umum Sekretariat DPRD. Program yang dilaksanakan pada sekretariat DPRD, berkaitan erat dengan upaya memperlancar kegiatan operasional DPRD, sehingga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Kegiatan yang dilakanakan atara lain : Belanja tidak langsung 1.Belanja Pegawai. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1.Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD. 1.2.Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 3.1.Pengadaan pakaian sipil lengkap beserta perlengkapannya. 3.2.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (adat daerah). 3.3.Pengadaan pakaian sipil harian (PSH). 3.4.Pengadaan pakaian dinas Harian (PDH). 3.5.Pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSR). 4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 4.1.Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. 5. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. 5.1.Pembahasan rancangan peraturan daerah. 5.2.Rapat-rapat alat kelengkapan dewan. 5.3.Rapat – rapat paripurna. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-124


5.4.Kegaitan Reses. 5.5.Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. 5.6.Rapat paripurna istimewa pelantikan DPRD Kota Denpasar periode tahun 209-2014. 5.7.Kunjungan Kerja Keluar Daerah. 5.8.Rapat paripurna istimewa pelantikan pengganti antar waktu. 6. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 6.1. Penerbitan profil DPRD Kota Denpasar

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemerintah Umum. Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar, diwujudkan melalui 6 (enam ) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 11.105.536.944,00 dengan realisasi Rp. 10.886.984.412,00 atau (98) persen, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 19.577.044.500,00 15.144.816.878,00

(77,36) persen.

dengan ralisasi sebesar Rp.

Sedangkan realisasi untuk masing-masing

program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.18 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar

No.

Program/Kegiatan

Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai

1.

Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Penyedian jasa jaminan


11.105.536.944,00 11.105.536.944,00

10.886.984.412,00

675.000.000,00

636.750.000,00


% Capai an 98

94,33

IV-125


pemeliharaan kesehatan DPRD. 1.2. Pelayanan administrasi perkantoran 2.

3.

4.

5.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Saana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.1. Pengadaan pakaian sipil lengkap beserta perlengkapannya 1.2. Pengadaan pekaian khusus harihari tertentu (adat daerah) 1.3. Pengadaan pakaian sipil harian (PSH). 1.4. Pengadaan pakaian dinas harian (PDH) 1.5. Penadaan pakaian sipil resmi (PSR) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 4.1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-udangan 4.2. Forkomkom Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. 1.1. Pembahasan rancangan peraturan daerah. 1.2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1.3. Rapat-rapat paripurna 1.4. Kegiatan reses 1.5. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1.6. Rapat paripurna istimwa Pelatikan Anggota DPRD Kota Denpasar Periode Tahun 20092010 1.7. Rapat paripurna istimewa Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Denpasar 1.8. Kunjungan Kerja Keluar Daerah 1.9. Rapat paripurna istimewa pelantikan pengganti antar waktu

2.891.836.400,00

2.291.315.094,00

79,78

2.991.027.210,00

2.078.399.900,00

69,49

333.074.400,00

254.428.400,00

76,39

139.139.200,00

134.611.100,00

96,75

75.721.750,00

72.001.250,00

95,08

1.703.500.000,00

1.393.245.600,00

81,79

6.981.660.000,00

6.463.314.200,00

93,78

90.700.000,00 2.686.500.000,00 1.581.695.800,00

58.164.000,00 2.397.600.000,00 1.249.060.700,00

52,75 89,25 78,97

558.285.450,00

441.200.900,00

79,03

-

-

4.046.050.000,00 676.000.000,00

2.891.983.200,00 -


-

71,48

IV-126


5.10.Penyediaan tenaga ahli 6.

Program Optimasi pemanfaatan teknologi informasi. 6.1.Penerbitan profil DPRD Kota Denpasar.

274.430.000,00

-

29.700.000,00

27.050.000,00

91,08

1) Rapat Paripurna Istimewa PAW DPRD kota Denpasar 2009-2014 Permasalah a. Pergantian Antar waktu tidak terealisasi karena akan Pergantian Antar Waktu pada tahun 2010 tidak ada. Solusi a. Untuk tahun Anggaran 2011 Anggaran untuk Pergantian Antar Waktu tidak dimasukkan 2) Penyedia Tenaga Ahli Permasalahan a. Penyedia Tenaga Ahli tidak Terealisasikan karena PP untuk tenaga ahli belum ada Solusi a. Untuk tahun 2011 akan dikonsultasikan ke Depdagri 3) Rapat-Rapat Paripurna Permasalahan a. Belum dapat terlaksananya Rapat Paripurna Pensus RT RW Solusi a. Di Tahun 2011 diharapkan Pensus RT RW dapat ditetapkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna 4) Penigkatan Sarana Prasarana Aparatur Permasalahan a. Pada Biaya Pemeliharaan tidak realisasi karena permintaan sesuai kebutuhan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-127


Solusi a. --Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan merupakan instansi yang memfokuskan diri pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Denpasar. Trend pendapatan setiap tahun telah mengalami peningkatan. Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan antara lain : Pendapatan Asli Daerah 1.Pendapatan Pajak Daerah. 2.Lain-lain Pendapatan yang syah Dana Perimbangan. 1.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Belanja Langsung. 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 3.1.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. 4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 4.1.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 5.Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah. 5.1. Penyusunan sistem informasi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kota Denpasar. 5.2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah. 5.3. Pemberian Kompensasi atas Partisipasi Masyarakat di Kawasan RTHK KDB 0 % di Lahan Pertanian Produktif Berupaka Pembayaran PBB. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-128


A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemerintah Umum. Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Denpasar, diwujudkan melalui 5 (lima ) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 17.826.134.919,00 dengan realisasi Rp.15.615.662.420,00 atau (87,60) persen, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 9.421.889.000,00,00

dengan realisasi sebesar

Rp.8.691.748.957,00 (92,25) persen. Pendapatan Asli Daerah berupa Pendapatan Pajak Daerah direncanakan Rp. 133.900.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 155.916.897.583,17 atau (116,44) persen. daerah

yang

sah

direncanakan

Sedangkan lain-lain pendapatan asli

RP.

50.500.000,00

realisasinya

sebesar

Rp 31.793.896,00 atau (62,96) persen. Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel IV.18 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Denpasar

No.

Program/Kegiatan

Pendapatan Asli Daerah 1.Pendapatan Pajak Daerah 2.Lain-lain pendapatan asli daerah yang syah Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai

1.

Belanja Langsung Program Pelayanan

Administrasi


% Capai an

133.950.500.000,00 133.900.000.000,00 50.500.000,00

155.948.691.479,17 155.916.897.583,17 31.793.896,00

116,42 116,44 62,96

17.826.134.919,00 17.826.134.919,00

15.615.662.420,00 15.615.662.420,00

87,6 87,6

9.421.889.000,00 1.733.340.000,00

1.374.849.756,00

79,32


IV-129


Perkantoran 1.1.Pelayanan perkantoran 2.

3.

4.

5.

administrasi

1.733.340.000,00

1.374.849.756,00

79,32


1.257.410.000,00

1.117.411.035,00

88,87

1.257.410.000,00

1.117.411.035,00

88,87

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1.Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

140.500.000,00

131.500.000,00

93,59

140.500.000,00

131.500.000,00

93,59

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 4.1.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.198.599.000,00

1.186.636.250,00

99

1.198.599.000,00

1.186.636.250,00

99

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 5.1.Penyusunan sistem informasi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kota Denpasar. 5.6. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

5.092.040.000,00

4.881.351.916,00

95,86

528.500.000,00

457.050.700,00

86,48

1.063.540.000,00

1.008.986.300,00

94,87

5.3.Pemberian Kompensasi atas Partisipasi Masyarakat di Kawasan RTHK KDB 0 % di Lahan Pertanian Produktif Berupa Pembayaran PBB.

3.500.000.000,00

3.415.314.916,00

97,58

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Masih adanya wajib pajak yang tidak memberikan data sesungguhnya tentang transaksi yang dilakukan, sehingga pemungutan pajak tidak dapat dilakukan. 2. Masih adanya wajib pajak yang belum menyetorkan data-data terkait pajak tepat waktu. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-130


3. Masih adanya wajib pajak yang tidak menyetorkan pajaknya tepat waktu.

A.3.2. Solusi. 1. Sosialisasi tentang perpajakan perlu terus dilakukan, khususnya kepada wajib pajak baru, sehingga data-data yang terkait dengan pembayaran pajaknya menjadi lebih akurat 2. Perlu adanya aktivitas jemput bola, sehingga target pemasukan pajak dapat dicapai dengan baik. 3. Perlu adanya insentif bagi yang menyetor tepat waktu dan disinsentif bagi yang terlambat menyetor pajaknya. Urusan Wajib Pemerintahan Umum Inspektorat Inspektorat merupakan instansi yang mempunyai tugas mengawasi jalannya pelaksanaan pemerintahan di Kota Denpasar. Sebagai instansi pengawas, Inspektorat diharapkan dapat mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat juga bepartner dengan lembaga pengawas lain seperti KPK, BPKP dan dan BPK. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat antara lain : Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai. Belanja Langsung. 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-131


4.Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 4.1.Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala. 4.2.Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah. 4.3.Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH. 4.4.Tindak lanjut hasil temuan pengawasan. A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemerintah Umum. Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar, diwujudkan melalui 4 (empat ) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 2.998.178.000,00 dengan realisasi Rp. 2.871.616.100 atau (95,78) persen, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 2.539.227.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.967.826.816,00 (77,50) persen. Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.19 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar

No.

1.

2.

Program/Kegiatan



2.998.178.000,00 2.690.270.848,00

Belanja Langsung Program Pelayanan Perkantoran 1.1.Pelayanan perkantoran

Administrasi

2.097.187.200,00 664.073.000,00

administrasi

664.073.000,00

Sarana dan

394.926.200,00

Program Peningkatan


% Capaian

2.871.616.100

95,78

571.212.086,00

86,02

IV-132


Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 3.

4.

dan

394.926.200,00

385.918.530,00

97,72

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

322.250.000,00 322.250.000,00

261.766.000,00

81,23

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 4.1Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 4.2.Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 4.3.Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH. 4.4.Tindak lanju hasil temua pengawasan

1.157.978.000,00

748.930.200,00

64,68

52.714.000,00

49.084.800,00

93,12

68.714.000,00

50.129.900,00

72,95

784.620.000,00

464.431.300,00

59,19

251.930.000,00

185.284.200,00

73,55

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Pembentukan Lembaga Ombudsmen Daerah tidak dapat direalisasikan karena sesuai dengan UU no 37 tahun 2008 tentang Ombudsmen RI, dimana pembentukan Ombudsmen Daerah oleh Komisi Ombudsmen Pusat 2. Kegiatan pameran yang dianggarkan dua kali setahun hanya terealisasi satu kali karena rencana Pameran tentang Pemberantasan Korupsi yang tiap tahunnya diselenggarakan akhir triwulan untuk tahun 2010 tidak dilaksanakan


IV-133


Urusan Wajib Pemerintah Umum Badan Kepegawaian Daerah Guna mewujudkan pembangunan multidimensi dan pelayanan prima bagi masyarakat kota, dibutuhkan sumber daya manusia atau aparatur yang memadai. Sampai akhir

Desember tahun 2010 jumlah

aparatur yang bertugas untuk

melayani penduduk Kota Denpasar berjumlah 8258 orang, terdiri dari aparatur pemerintah yang memiliki jenjang pendidikan SD berjumlah 120 orang (1,45%), SMP berjumlah 201 orang (2,43%), SMA berjumlah

2200 orang (26,64%), D1

berjumlah 114 orang (1.38%), D2 berjumlah 1264 orang (15,31%), D3 berjumlah 645 orang (7,81%), S1 berjumlah 3448 orang (41,75%) dan S2 berjumlah 265 orang (3,21%). S3 berjumlah 1 orang (0,01%) Secara kualitas, kondisi SDM Aparatur Pemerintah Kota Denpasar dapat dikatakan memadai, hal ini dapat dilihat dari data SDM Aparatur pada tahun 2010, dimana dari jumlah keseluruhan pegawai yang ada (8258.) orang di Kota Denpasar, 41,75 persen didukung oleh tingkat pendidikan Strata Satu (S1), 3,21 persen dari Strata Dua (S2) dan 7,81 persen dari tingkat pendidikan Sarjana Muda. Jumlah aparatur yang mamadai

akan lebih optimal perannya dalam

mendukung upaya Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bila diikuti dengan penempatan SDM aparatur ini, pada bidang tugas yang sesuai dengan kompetensinya. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar antara lain : Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai. Belanja Langsung. 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-134


2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah. 3.2. Pendidikan dan pelatihan fungsional/Bintek. 3.3. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa. 3.4. Ujian Dinas. 3.5. Orientasi Peningkatan Wawasan bagi pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar 4. Program pembinaan dan pengembangan aparatur. 4.1. Seleksi penerimaan calon PNS 4.2. Penempatan PNS 4.3. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah. 4.4.Pemerian

tanda

kehormatan

Satyalencana

Karya

Satya

bagi

PNS/Karis/Karsu, Karpeg, Taperum dan Askes PNS. 4.5.Penyusunan, Penyajian Informasi DUK dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian. 4.6. Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS. 4.7. Pembangunan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. 4.8. Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Disiplin. 4.9. Pembinaan Administrasi Kepegawaian. 4.10. Pengembangan Karier Pegawai. 4.11.Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian 4.12.Analisis Formasi dan Bazetting Pegawai Kota Denpasar. 4.13. Pemberian Penghargaan Kepada Penerima Satyalencana Karya Satya dan PNS memasuki masa Pensiun. 3.14. Pemberian biaya pendidikan bagi PNS yang mengikuti ijin belajar


IV-135


A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemerintah Umum. Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 4 (empat ) program dan , 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 3.668.935.000,00 dengan realisasi Rp. 3.408.484.337 atau (92,09) persen, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 11.941.724.540,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.540.269.592,00

(88,26) persen. Adapun realisasi untuk masing-

masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.21 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar

No.

Program/Kegiatan Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai

1.

2.

3.



% Capaian

3.668.935.000,00,0 0

3.408.484.537,00

92

11.941.724.540.00

10.540.269.592

88,26

601.960.000,00

398.821.165,00

66,25

304.882.840,00

246.767.400,00

80,94

1.863.299.500,00

1.556.448.700,00

84,07

225.250.000,00

146.133.100,00

64,88

153.847.500,00

116.094.475

75,46

Administrasi administrasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. 3.1.Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah. 3.2.Pendidikan dan Pelatihan fungsional/Bintek Workshop. 3.3.Pembekalan dan Ujian sertifikasi


IV-136


pengadaan barang dan jasa. 3.4.Ujian Dinas. 3.5. Orientasi Peningkatan

90.405.000,00 65.900.000,00

65.526.100,00 56.309.950,00

72,48 85,45

327.985.000,00

22.508.800,00

6,86

84.022.700,00 94.595.000,00

42.593.290,00 64.198.000,00

50,69 71,04

118.270.600,00

100.506.200,00

84,98

76.301.400,00

69.331.650,00

90,87

101.757.260,00

96.384.475,00

94,72

125.491.000,00

53.922.200,00

42,97

92.055.000,00

73.915.900,00

80,30

94.233.300,00

82,386.900,00

87,43

125.421.120,00 152.763.320,00

74.304.150,00 128.394.877,00

59,24 84,05

141.320.000,00

132.076.360,00

93,46

6.922.400.000,00

6.895.648.900,00

99,61

179.564.000,00

105.000.000,00

58,47

Wawasan bagi pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar 4.

Program Pembinaan Pengembangan Aparatur. 4.1. Seleksi CPNS

dan

4.2. Penempatan PNS. 4.3. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 4.4. Pemberian tanda kehormatan satyalencana Karya Satya bagi PNS 4.5.Penyusunan, Penyajian Informasi DUK dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian. 4.6.Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS 4.7.Pembangunan sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. 4.8.Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Disiplin. 4.9.Pembinaan Administrasi Kepegawaian. 4.10.Pengembangan Karier Pengawai 4.11.Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian 4.12.Analisis Formasi dan Bezetting Pegawai Kota Denpasar. 4.13.Pemberian Penghargaan kepada Penerima Satyalencana Karya Satya dan PNS yang memasuki masa pensiun 4.14.Pemberian biaya pendidikan bagi PNS yang mengikuti ijin belajar


IV-137


A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Realisasi

keuangan

Kegiatan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

mencapai 66.25% karena: 

Adanya perubahan status tenaga honorer menjadi CPNS sehingga belanja jasa tenaga kerja non pegawai tidak direalisasikan.



Rencana untuk menambah daya listrik terhambat, sesuai dengan informasi dari PLN bahwa sudah over blast.

2. Realisasi keuangan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional / Bimtek Workshop mencapai 64.88% karena

penawaran yang dipenuhi/

diikuti adalah sesuai dengan TUPOKSI dan disesuaikan dengan kesibukan masing-masing bidang. 3. Realisasi keuangan Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS mencapai 6.86% karena tidak diadakan kegiatan seleksi sesuai surat Walikota No. 821/1925/BKD

tanggal

2

November

2010

Tentang

Pengembalian

Tambahan Alokasi Formasi CPNS Daerah Kota Denpasar tahun 2010 kepada Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.505.800,dipergunakan untuk penjajagan dan penetapan formasi CPNS 2010. 4. Realisasi keuangan Kegiatan penempatan PNS mencapai 50.69% karena kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan sebanyak 2 kali, tetapi baru dilaksanakan 1 kali yang disebabkan oleh STTPP yang dikeluarkan oleh Diklat Propinsi baru selesai akhir bulan November 2010 yang kemudian dilanjutkan dengan tes kesehatan, sehingga penempatan PNS yang ke 2 tidak terealisasi. 5. Realisasi keuangan Kegiatan Pembangunan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian mencapai 42.97% karena pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jadwal BKN Pusat. Di Pemerintah Kota Denpasar, pembangunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-138


SAPK baru dimulai bulan Juli 2010, sedangkan perencanaan dimulai bulan Januari sehingga terdapat kelebihan dana yang tidak terealisasikan. 6. Realisasi keuangan Kegiatan Pengembangan Karir Pegawai mencapai 59.24% karena dalam tahun 2010 dianggarkan 4 (empat) kali pelantikan, namun hanya dilakukan sekali. 7. Realisasi keuangan Kegiatan Pemberian Biaya Pendidikan bagi PNS yang Mengikuti Ijin Belajar mencapai 58.47% karena PNS yang mengikuti ijin belajar banyak yang sudah menyelesaikan pendidikannya sehingga, biaya pendidikannya tidak dapat direalisasikan secara penuh. A.3.2. Solusi 1. Untuk Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran: 

Penggunaan jasa tenaga kerja non pegawai disesuaikan dengan jumlah terbaru.



Kekurangan daya diupayakan dengan penghematan dan pengaturan pemakaian.

2. Penggunaan tahun 2011 sudah disesuaikan dengan realisasi keuangan tahun 2010. 3. Kedepannya penganggaran dan data yang ada akan lebih disesuaikan.

Urusan Wajib Pemerintahan Kecamatan Denpasar

dibagi

menjadi

empat

kecamatan

dan

belum

banyak

melaksanakan urusan pemerintahan, mengingat belum dilakukannya penyerahan urusan pemerintahan ke kecamatan, oleh karena itu tugas-tugas yang dilaksanakan adalah terkait

erat dengan tugas koordinasi kegiatan yang

dilaksanakan di tingkat kecamatan. Program yang dimiliki lebih banyak pada upaya pemenuhan akan kebutuhan pelaksanaan koordinasi yang lebih baik. Adapun program-program tersebut antara lain : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-139


Kecamatan Denpasar Barat . Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai Kecamatan 2. Belanja Pegawai Kelurahan Balanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.




3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Pengembangan Nilai Budaya 4.1

Pembinaan Desa Pekraman

4.2

Lomba Utsawa Dharma Githa

4.3

Evaluasi Sekaa Teruna

5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 5.1.

Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah.

6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6.1.

Pembinaan Karang Taruna

6.2.

Forum aksi Pramuka

6.3.

Pembinaan dan evaluasi UKS

7. Program Perencanaan Pembangunan

Kecamatan Denpasar Timur . Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai Kecamatan 2. Belanja Pegawai Kelurahan Balanja Langsung. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-140


1. ProgramPeningkatan administrasi perkantoran. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.1.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

2.1.

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. a. Peningkatan kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah.

Kecamatan Denpasar Selatan . Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai Kecamatan 2. Belanja Pegawai Kelurahan. Balanja Langsung. 1. ProgramPeningkatan administrasi perkantoran. 1.1.




3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 3.1.

Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program PengembanganNilai Budaya 5.1 Kegiatan Pementasan Pekan Budaya dan Lomba UDG, Lomba Desa Pekraman dan Lomba Sekaa Teruna. 1.

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6.1 Kegiatan Pembinaan Karang Taruna, pembinaan dan evaluasi UKS dan Forum Aksi Pramuka ranting.

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7.1 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kel/Kec. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-141


Kecamatan Denpasar Utara. Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai Kecamatan 2. Belanja Pegawai Kelurahan. Balanja Langsung. 1. ProgramPeningkatan administrasi perkantoran. 1.1.




3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program PengembanganNilai Budaya 4.1 Kegiatan Pementasan Pekan Budaya dan Lomba UDG, Lomba Desa Pekraman dan Lomba Sekaa Teruna. 5. Program Peningkatan Efisiensi Perdangan Dalam Negeri. 5.1 Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah. 6. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6.3 Kegiatan Pembinaan Karang Taruna, pembinaan dan evaluasi UKS dan Forum Aksi Pramuka ranting. 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7.1 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kel/Kec.

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemerintah Umum. Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh

Kecamatan,

pada masing-masing kecamatan diwujudkan melalui 7 (tujuh) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan pada masing-masing kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-142


Tabel IV.22 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Kecamatan

No.

Program/Kegiatan


% Capaian

Denpasar Barat Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai Kecamatan 2.Belanja Pegawai Kelurahan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


2099.156.000,00 1.723.012.960,00

2.088.123.726,00 1.570.603.926,00

99,47 91,15

557.860.000,00

374.636.614,00

67,16

417.730.448,00

327.037.500,00

78,29

354.850.000,00

349.706.000,00

98,55

151.455.000,00

67.525.000,00

44,58

50.000.000,00

27.160.000,00

54,32

45.775.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00

11.275.000,00 44.720.000,00 0,00

24,63 89,44 0

33.975.000,00

32.675.000,00

96,17


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Saana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.1. Bintek dan pelatihan singkat aparatur Desa /Kel Program pengembangan nilai budaya 4.1. Pembinaan Desa Pekraman, Lomba Utsawa Dharma Ghita, Evaluasi sekaa teruna Program Peningkatan Efisensi Perdangan Dalam Negeri 5.1.Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 6.1. Pembinaan karang taruna 6.3. Forum aksi pramuka 6.3. Pembinaan dan evaluasi UKS Program perencanaan Pembangunan 12.1. Musrenbang desa/kel


IV-143


Denpasar Timur Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai Kecamatan 2.Belanja Pegawai Kelurahan

1.

2.

3.


2.228.457.020,00 2.385.713.325,00

1.845.855.700,00 2.205.132.513,00

82,83 92,43

953.838.814,00

841.100.794,00

572.485.411,00

508.575.496,00

88,84

331.353.403,00

284.560.298,00

85,88

50.000.000,00

47.956.000,00

95,93

517.530.000,00

414.908.547,00

80

345.430.495,00

318.560.000,00

92

50.000.000,00

46.900.000,00

94

315.425.000,00

310.120.000,00

98

185.550.000,00

133.250.000,00

72


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Efisensi Perdangan Dalam Negeri 3.1.Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah.

Denpasar Selatan Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai Kecamatan 2.Belanja Pegawai Kelurahan

1.

2.

3.

4.

5.



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Efisensi Perdangan Dalam Negeri 3.1.Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4.1.Bintek dan pelatihan singkat aparatur desa/kel Program Pengembangan nilai budaya 5.1.Utsawa dharma githa,lomba sekaa teruna, lomba desa


IV-144


6.

7.

pekraman Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 6.1.Pembinaan karang taruna,pembinaan dan evaluasi UKS dan forum aksi pramuka kwartir ranting Program perencanaan pembangunan Daerah 7.1.Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kel.

137.665.000,00

60.998.000,00

44

28.900.000,00

10.900.000,00

38

Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai Kecamatan 2.Belanja Pegawai Kelurahan

3.263.105.000,00 1.623.872.000,00 1.639.233.000,00

2.991.552.558,00 1.516.499.285,00 1.475.053.273,00

92 93 91

Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1.Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan

1.749.690.000,00

1.325.736.156,00

76

548.550,000,00

363.835.956,00

66

488.755.000,00

412.537.300,00

84

327.610.000,00

324.025.200,00

99

170.050.000,00

83.387.500,00

49

136.725.000,00

69.466.700,00

51

28.000.000,00

25.460.000,00

91

50.000.000,00

47.023.500,00

94

Denpasar Utara

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3.1 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pengembangan nilai budaya 4.1 Pementasan pecan budaya dan lomba UDG, lomba Desa pekraman, lomba sekaa taruna Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social 5.1 Pembinaan karang taruna di kec. Denut, pembinaan UKS dan forum aksi pramuka Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kel./Desa Program Peningkatan Efisensi Perdangan Dalam Negeri 3.1.Peningkatan Kemampuan


IV-145


Pedagang Kecil dan Menengah.

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Pembinaan Desa Pekraman, Lomba Utsawa Dharma Gita dan Evaluasi Sekee Taruna mencapai 31% 2. Pembinaan Karang Taruna, Pembinaan dan Evaluasi UKS dan Forum aksi pramuka Kwartir Ranting mencapai target 24% 3. Penyelenggaraan Musrenbang Desa/ Kelurahan mencapai target 74%

A.3.2. Solusi. 1. Dalam Pembinaan Desa Pekraman, Lomba Utsawa Dharma Gita dan Evaluasi Lomba Utsawa yang terealisasi tidak memeberikan Piagam Penghargaan dan Hadiah bagi peserta dan Honorer tidak terealisasi karena dari Unsur PNS 2. Pembinaan Karang Taurna tidak bias terealisasi karena sebagian dananya Dianggarkan oleh Ka.Bag.Kesra Kota Denpasar a. Forum Aksi Pramuka terlaksana disini kita mengadakan Jambore b. Pembinaan dan Evaluasi UKS sepenuhnya kegiatan ini sudah dibantu / dibiayai oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar, disamping itu pelaksanaan ini pada triwulanI dan Anggaran ini dianggaran dalam pada Anggaran perubahan. 3. Untuk Musrenbang sudah terealisasi 74% karena Honor Panitia tidak bisa terealisasi karena Panitia penyenggara dari unsure PNS

Ursusan Wajib Pemerintahan Umum Dinas Perijinan Dinas Perijinan Kota Denpasar merupakan SKPD

yang diberikan

kewenangan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu (one stop service) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-146


secara optimal berusaha untuk memberikan kemudahan dan kepastian dalam pelayanan baik yang menyangkut penyederhanaan, persyaratan, kepastian waktu penyelesaian dan transparansi biaya. Sampai saai ini Dinas Perijinan telah ma mampu memberikan citra positif bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, dimana sejak tahun 2008 sampai dengan 2010 telah mampu memberikan pelayanan perijinan dengan total tahun 2008 s/d 2009 sebanyak 19.311 permohonan ijin dan tahun 2010 sebanyak 11.727 permohonan ijin. Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya tetap mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka telah dilaksanakan beberapa program oleh Dinas Perijinan antara lain : Pendapatan Asli Daerah 1. Hasil Retribusi Daerah Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai. Balanja Langsung. 1. Program Peningkatan administrasi perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Pelatihan Pengembangan Kepribadian Aparatur Dinas Perijinan. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 4.1. Penyusunan IKM. 5. Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa 5.1 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 6. Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-147


6.1 Digitasi Arsip Pelayanan Perijinan. 7. Program Kerjasama Informasi dengan mass Media. 7.1 Penyebarluasan informasi Perijinan.

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemerintah Umum. Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Denpasar diwujudkan melalui 7 (tujuh) program dan 7 ( tujuh) kegiatan, dengan mengalokasikan belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.590.596.000,00 dengan realisasi Rp. 4.193.973.631,00 atau (91,36) persen dan belanja langsung Rp. 2.809.670.596,00 dengan realisasi Rp. 2.326.656.921,00 atau (82,81) persen. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah berupa hasil retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 5.038.000.000,00 direalisasi sebesar Rp. 8.755.921.274,00 atau (173,80) persen. Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatannya dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.22 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Denpasar

No.

1.

Program/Kegiatan

Target

Anggaran Realisasi

% Capaia n

Pendapatan Asli Daerah 1. Hasil Retribusi Daerah

5.038.000.000,00

8.755.921.274,00

173,80


4.590.596.000,00

4.193.973.631,00

91,36

3.444.814.508,00

2.838.481.223,00

82,40

1.035.072.700,00

780.795.000,00

75,43




IV-148


2.

3.

4.

5.

6.

7.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Saana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Pelatihan Pengembangan Kepribadian Aparatur Dinas Perijinan. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. 4.1.Penyusunan IKM. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 5.1 Pengkajian dan pengembangan system informasi Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip Darah. 4.1. Digital arsip Pelayanan Perijinan. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 1.1. Penyebarluasan Informasi Perijinan

1.074.701.149,00

895.707.371,00

83,34

175.000.000,00

174.880.000,00

99,93

48.200.000,00

39.186.000,00

81,30

135.000.000,00

128.702.800,00

95,34

169.202.550,00

140.006.950,00

82,75

172.494.197,00

167.378.800,00

97,03

A.3. Inovasi yang dikembangkan Dinas Perijinan Inovasi yang dikembangkan Dinas Perijinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat : 1. Mengembangkan

inovasi

dengan

mengikatkan

diri

kedalam

kesepakatan bersama tentang Peningkatan Koordinasi Pelayanan Terpadu di Kota Denpasar dengan penyediaan loket layanan Non Perijinan diantaranya loket layanan PLN, Telkom, PDAM, BPD Cabang Utama Denpasar, Badan Pertanahan Kota Denpasar. 2. Melaksanakan Pelayanan Perijinan system paket yang meliputi ijin prinsip usaha dan ijin mendirikan bangunan, surat ijin tempat usaha SITU/ijin gangguan (HO) dan ijin operasional yang tata cara


IV-149


pelaksanaannya diatur berdasarkan Perwali Denpasar Nomor 6 tahun 2010 tentang pelaksanaan pelayanan perijinan system paket. 3. Pembebasan biaya atau retribusi bagi pengurusan SIUP dan TDP khususnya perusahaan yang neraca awal perusahaan dibawah Rp. 50.000.000,00 dan perusahaan perorangan yang mekanisme dan tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Perwali Denpasar nomor 8 tahun 2010 tentang Pembebasan biaya atau retribusi Pelayanan Perijinan SIUP dan TDP. 4. Melaksanakan penyederhanaan pelayanan perijinan khususnya untuk perpanjangan perijinan dan diberikan kepada pemohon apabila fungsi ijin yang dimiliki tidak mengalami perubahan yang tata cara pelaksanaanya diatur berdasarkan Perwali Denpasar nomor 16 tahun 2010

tentang

pelaksanaan

penyederhanaan

pelayann

perijinan

dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Kantor Dinas Perijinan dari sisi letak/lokasi sangat strategis dan dijangkau, tetapi prasarana pendukung masih dirasakan kurang memadai seperti ruang kerja dan fasilitas parkir. 2. Masih terbatasnya jumlah dan kemampuan serta keterampilan tenaga teknis untuk memberikan pelayanan secara optimal sesuai dengan jumlah kewenangan pelayanan perijinan yang relatif besar. 3. Pemberlakuan pelaksanaan pelayanan perijinan sistem paket memerlukan penyesuaian terhadap SOP maupun SIM pelayanan perijinan. 4. Beberapa regulasi di bidang pelayanan perijinan sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi yang baru dari pemerintah pusat.


IV-150


A.3.2. Solusi. 1. Perlu adanya upaya untuk perluasan kantor dan tempat parkir yang memadai untuk memberikan kenyamanan masyarakat untuk memperoleh pelayanan. 2. Perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas aparat Dinas Perijinan sehingga mempu menangani semua jenis ijin, baik melalui bintek, in house training maupun peningkatan wawasan. 3. Perlu adanya perbaikan atau revisi terhadap SOP pelayanan perijinan menyesuaikan

dengan

pelayanan

perijinan

sistem

paket

yang

dikembangkan Dinas Perijinan. 4. Perlu segera diadakan evealuasi dan melengkapi regulasi yang terkait dengan optimalisasi pelayanan perijinan khususnya Perda-perda tentang retribusi atas ijin. 5. Perlu penerapan Sistem Manajemen Mutu (sertifikasi ISO 9001 : 2008) termasuk didalamnya Sistem Jaminan Mutu Pelayanan Perijinan untuk menjamin agar mutu pelayanan perijinan di Dinas Perijinan dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan yang telah ada atau sesuai dengan janji layanan kepada masyarakat. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, lebih banyak memberikan akomodasi terhadap kelancaran pelayanan operasional pemerintah desa/kelurahan. Upaya menggalang swadaya masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk turut aktif dalam pembangunan juga menjadi sebagian tugas dari Badan ini. Untuk dapat melaksanakan tugasnya ini beberapa program telah dijalankan seperti : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-151


Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai. Balanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur. 3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. 4.1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan. 4.2. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Meningkatkan Gizi Keluarga (PMT-AS). 5. Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. 5.1. Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Desa (UED). 5.2. Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Kriteria Ekonomi (PDM-DKE). 5.3. Monitoring dan Evaluasi Pasar Desa. 6. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan. 6.1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 6.2. Revitalisasi Posyandu. 7. Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. 7.1. Pendataan swadaya murni masyarakat dan swadaya penunjang. 7.2. Monitoring dan Evaluasi ADD. 7.3. Bimbingan Teknis BPD dan LPM. 7.4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bagi Bendahara Desa/Kel. 7.5. Monitoring dan Evaluasi LPM Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-152


7.6. Pembinaan dan Penilaian Tugas Kepala Desa dan Anggota BPD 7.7. Monitoring dan Evaluasi APB Desa / APP Kelurahan 8. Program peningkatan partisipasi masyarakat. 8.1. Pembinaan dan perlombaan kelurahan dan desa evaluasi. 8.2. Bulan bhakti gorong royong dalam membangun desa. 8.3. Pembinaan teknologi tepat guna (TTG). 8.4. Pos Yandu Paripurna Balita dan Lansia dan Keterampilan. 9. Program Penanggulangan Kemiskinan. 9.1.Pendataan Monev Kemiskinan di Kota Denpasar serta Penyusunan Domumen Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Denpasar 9.2.Aksi Penanggulangan Masalah Kemiskinan Daerah Kota Denpasar. A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar diwujudkan melalui 9 (sembilan) program dan 23 ( dua puluh tiga) kegiatan. Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp. 1.995.087.000,00 dengan realisasi Rp. 1.820.880.154

atau

(91,27)

persen.

Belanja

langsung

dialokasikan

Rp.

13.734.370.200,00 dengan realisasi Rp.12.743.020.600 atau (92,78) pesen. Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatannya

dapat dilihat dalam

tabel berikut : Tabel IV.24 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemberdyaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdyaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar.

No.

Program/Kegiatan



% Capai an IV-153



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


1.995.087.000,00

1.820.880.154,00

91,27

8.949.731.100,00

8.760.051.800,00

97,88

446.332.000,00

406.661.725,00

91,11

20.000.000,00

15.309.600,00

76,55

41.111.000,00

30.111.000,00

73,24

300.941.000,00

283.497.325,00

94,20

14.998.000,00

14.998.000,00

100

14.948.000,00

14.948.000,00

100

31.898.000,00

31.898.000,00

100

1.386.717.000,00

1.378.165.950,00

99,38

81.390.000,00

78.335.000,00

96,25


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. 4.1Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan. 4.1.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 4.2 Pemberian makanan tambahan dan vitamin meningkatkan gizi keluarga (PMT-AS) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 1.1. Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Desa (UED) 1.2. Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) 1.3. Monitoring dan Evaluasi Pasar Desa Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan. 6.1.Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 6.2.Revitalisasi Posyandu Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemeritah Desa


IV-154


7.1. Pendataan swadaya murni masyarakat dan swadaya penunjang 7.2. Monitoring dan Evaluasi ADD 7.3. Bimbingan Teknis BPD dan LPM 7.4. Bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Desa bagi bendahara desa/Kel 7.5. Monitoring dan Evaluasi LPM

66.950.000,00

53.150.000,00

79,39

29.295.000,00 350.000.000,00 26.680.000,00

29.295.000,00 331.928.000,00 18.440.000,00

100 94,84 69,12

26.850.000,00

25.500.000,00

94,97

7.6. Pembinaan dan Penilaian Tugas

695.940.000,00

600.956.000,00

86,35

9.920.000,00

8.820.000,00

88,91

319.410.000,00

317.695.000,00

99,46

90.430.000,00

88.948.000,00

98,36

67.911.600,00

67.836.200,00

99,89

570.887.500,00

-

94.755.000,00

90.201.000,00

95,19

97.275.000,00

96.275.000,00

98,97

Kepala Desa dan Anggota BPD 7.7 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa/APPK Kel 8.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 8.1.Pembinaan dan Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi 8.2.Bulan Bhakti Gotong Royong dalam membangun desa 8.3.Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG). 8.4.Posyandu Paripurna Balita dan Lansia dan Ketrampilan

9.

Program Penanggulangan Kemiskinan 9.1. Pendataan monev kemiskinan di Kota Denpasar serta penyusunan dokumen strategis penanggulangan kemiskinan daerah Kota Denpasar 9.2 Aksi Penangan Masalah Kemiskinan di Kota Denpasar serta penyusunan dokumen strategis penanggulangan kemiskinan daerah Kota Denpasar

-


Posyandu Paripurna Balita dan Lansia dan Ketrampilan tidak terealisasi karena kegiatan tersebut merupakan dana hibah yang sudah dianggarkan


IV-155


di Bagian Keuangan maka anggaran yang sama yang muncul di BPM tidak direalisasikan 2. Bintek pengelolaan keuangan desa bagi bendahara desa/kelurahan karena penganggaran sewa gedung untuk bintek tidak sesuai dengan realisasi A.3.2. Solusi. 1.

Koordinasi dengan Bappedea dan Bagian Keuangan

2. Proses penganggaran harus lebih cermat Urusan Wajib Kearsipan. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Arsip dan dokumentasi memegang peranan penting dalam menyimpan semua dokumen pemerintah Kota Denpasar. Dengan penyimpinan yang baik akan berdampak pada mudahnya mencari dokumen yang akan dicari saat dibutuhkan. Perpustaan memberikan andil yang sangat besar dalam upaya mencerdaskan

kehidupan

bangsa.

Hampir

semua

sumber-sumber

ilmu

pengetahuan tersimpan dengan rapi di perpustakaan. Oleh karena itu setiap orang

hendaknya

senang

datang

ke

perpustakaan,

untuk

menambah

perbendaharaan pengetahuannya. Karena dengan pengetahuan hidup dapat dijalani dengan lebih mudah dan indah. Adapun program-program yang dilaksanakan pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah : Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai. Balanja Langsung. 1. Program Peningkatan administrasi perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Perbaikan sistem pengelolaan kearsipan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-156


3.1. Monitoring dan evaluasi kearsipan 4. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. 4.1. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip. 4.2. Pengadaan Ruang Studio. 5. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi. 5.1. Pembinaan mutu SDM dan sistem kearsipan unit-unit kearsipan. 5.2. Bimbingan teknis tenaga kearsipan dan dokumentasi. 5.3. Pendokumentasian kegiatan Pemerintah Kota Denpasar 5.4. Pembinaan Tata Kearsipan. 5.5. Pelaksanaan publikasi arsip statis 6. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. 6.1. Pemasyarakatan Minat Baca Berbasis Kearifan Lokal. 6.2. Konsultasi teknis dan Reproduksi Pustaka Langka 6.3. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar. 6.4. Pengembangan dan Minat Budaya Baca 6.5. Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan

khusus,

perpustakaan

sekolah

dan

perpustakaan

masyarakat 6.6. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah. A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Kearsipan. Urusan Wajib Kearsipan, yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kota Denpasar diwujudkan melalui 6 (enam) program dan 16 (enam belas) kegiatan. Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp. 2.450.051.000,00 dengan realisasi Rp. 2.311.643.630,00 atau (94,35) persen. Belanja langsung dialokasikan Rp. 2.167.150.950,00 dengan realisasi Rp. 2.038.221.416,00 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-157


atau (94,05) pesen. Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.25 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kearsipan Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar.

No.

1.

2.

3.

4.

5.

Program/Kegiatan


% Capaian


2.450.051.000,00 2.450.051.000,00

2.311.643.690,00 2.311.643.690,00

94,35 94,35


Administrasi

2.167.150.950,00 523.198.500,00

2.038.221.416,00 483.992.566,00

94,05 92,51

administrasi

523.198.500,00

483.992.566,00

92,51


279.472.500,00

267.196.500,00

95,61

279.472.500,00

267.196.500,00

95,61

pengelola

75.013.500,00

74.343.500,00

99,11

evaluasi

75.013.500,00

74.343.500,00

99,11

Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. 2.1. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 2.2. Pengadaan Ruang Studio

486.722.700,00

434.094.700,00

89,19

114.684.700.00

111.594.700,00

97,31

372.038.000,00

322.500.000,00

86,70

Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi. 5.1.Pembinaan mutu SDM dan sistem kearsipan unit-unit arsip. 5.2.Bimbingan teknis tenaga kearsipan dan dokumentasi 5.3.Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Kota Denpasar 5.4.Pembinaan tata kearsipan. 5.5.Pelaksanaan publikasi arsip statis

184.888.750,00

180.369.250,00

97,61

48.996.500,00

48.640.000,00

99,27

67.007.500,00

65.332.500,00

97,50

9.221.000,00

7.501.000,00

81,35

16.473.000,00 43.190.750,00

16.205.000,00 42.690.750,00

98,37 98,84

Perbaikan sistem kearsipan 3.1.Monitoring dan kearsipan


IV-158


6.

Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. 6.1. Pemasyarakatan Minat Baca Berbasis Kearifan Lokal 6.2. Konsultasi teknis dan reproduksi pustaka langka 6.3. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar. 6.4 Pengembangan Minat dan Budaya Baca 6.5 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada perpustakaan umum, Perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 6.6 Penyediaan bahan perpustakaan umum daerah

617.855.000,00

598.164.900,00

96,81

50.000.000,00

50.000.000,00

100

13.099.000,00

7.344.000,00

56,07

158.597.700,00

157.197.700,00

99,12

42.478.300,00

42.478.300,00

100

156.719.000,00

148.819.000,00

94,96

196.961.000,00

192.325.900,00

97,65


Masih rendahanya minat dan budaya baca masyarakat kota Denpasar

2. Masih kurangnya pemahaman aparatur tentang pentingnya pengelolaan perpustakaan dan arsip yang baik 3. Kurangnya minat aparatur untuk menjadi tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis 4. Realisasi anggaran untuk kegiatan pengadaan Ruang Studio hanya mencapai 86,70% karena kesalahan kode rekening DPA sehingga honor petugas khusus untuk pemasangan instalasi sebesar Rp. 10.000.000,- tidak bias di cairkan. Realisasi

Anggaran

untuk

kegiatan

Pendokumentasian

Kegiatan

Pemerintah Kota Denpasar hanya mencapai 81,00% karena adanya pengembalian makan minum rapat sebesar Rp. 1.720.000,- disebabkan kelebihan penganggaran kegiatan pemerintah Kota Denpasar yang akan diliput pada saat anggaran perubahan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-159


Realiasasi anggaran untuk kegiatan konsultasi Teknis dan Reproduksi Pustaka Langka hanya mencapai 56,00% karena terjadi kesalahan kode rekening pada DPA seharunya perjalanan dinas dalam daerah dibuat perjalanan dinas luar daerah sehingga dana ini tidak bisa dicairkan sebesar Rp. 5.690.000,A.3.2. Solusi. 1. Perlu

sosialisasi

terus-menerus,

dan

membuat

program

yang

menggandeng berbagai stakeholder sehingga semua paham akan arti pentingnya perpustakaan, arsip dan dokumentasi dalam setiap instansi. 2. Perlu lebih mengefektifkan perpustakaan jemput bola dengan sarana yang ada dan mengadakan lomba-lomba yang merangsang timbulnya minat dan budaya baca. 3. Perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada aparatur dalam pengelolaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi. 4. Perlu mendidik aparatur agar berminat menjadi pustakawan dan arsiparis serta memberikan tambahan kesejahteraan bagi pengelola perpustakaan dan arsip. 5. Perlu adanya perencanaan yang matang dan memeperhatikan pada saat posting anggaran sehingga tidak terjadi kesalahan rekening.

Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika. Komunikasi dan informasi memegang peranana penting dalam jaman global sekarang ini. Melalui informasi dan komunikasi dunia seakan tidak terbatas lagi oleh batas administrasi. Peralatan untuk menyajikan informasi dan komunikasi juga semakan canggih dan beragam, sehingga semua kejadian di suatu daerah dapat diketahui dengan seketika diwilayah lainnya. Tidak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-160


berlebihan bila dikatakan bahwa barang siapa yang menguasai informasi dan komunikasi maka ia akan menguasa dunia. Seiring dengan fenomena di era informasi dan komunikasi yang canggih ini maka upaya pengembangan dan penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi sangat signifikan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Mengingat Denpasar sebagai ibu kota Provinsi dan tujuan pariwisata dunia memerlukan sarana berupa teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dijelaskan sebagai berikut : Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai. Balanja Langsung. 1. Program Peningkatan administrasi perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 4.1. Pembinaan

dan

pengembangan

jaringan

komunikasi

dan

informasi/interface web site. 4.2. Pameran Pembangunan. 4.3. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya melalui pelayanan publik. 4.4. Pengadaan alat studio dan komunikasi berupa pengadaan dan pemeliharaan CCTV di Kota Denpasar. 4.5. Pengadaan alat studio dan komunikasi berupa operasional dan penambahan peralatan/kelengkapan M-CAP Kota Denpasar. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-161


4.6. Pelaksanaan Peringatan Hari Teknologi Nasional ( HAKTEKNAS) 4.7. Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi berupa pengembangan jaringan SIK. 4.8. Pengembangan informasi dan komunikasi pelayanan publik melalui informasi keliling. 4.9. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi berupa blue print 2011-2011 Kota Denpasar 5. Program Fasilitasi Peringatan SDM Bid. Komunikasi dan Informasi. 5.1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi berupa bentuk kepenyiaran untuk pelajar, pegawai radio di kota Denpasar 5.2 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi berupa diklat bentuk tentang sub domain dan pemanfaatan free open source software untuk operator 6. Program pemanfaatan teknologi informasi 6.1.Pembuatan iklan layanan masyarakat A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Denpasar diwujudkan melalui 6 (enam)

program dan

kegiatan.

15 (lima belas)

Belanja tak langsung direncanakan

sebesar Rp. 2.636.841.000,00,00 dengan realisasi Rp. 2.479.746.538,00 atau (94) persen. Belanja langsung dialokasikan Rp. 3.610.580.000,00 dengan realisasi Rp. 3.162.195.082 atau (88) pesen. Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :


IV-162


Tabel IV.26 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Denpasar.

No.

Program/Kegiatan Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai

1.

2.

3.

4.


% Capaian

2.636.841.000,00

2.479.941.620,00

94

Administrasi

3.610.580.000,00 1.128.782.000,00

3.162.195.082 901.442.541,00

88 80

administrasi

1.128.782.000,00

901.442.541,00

80

490.513.000,00

409.282.500,00

83

95.818.700,00

95.000.000,00

98

Program Pengembagan komunikasi, informasi dan media massa. 4.1.Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi/interface web site. 4.2.Pameran Pembangunan 4.3.Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah, pelayanan public, lalu lintas dan informasi penting lainnya melalui pelayanan publik

1.658.369.000,00

1.540.127.341,00

93

66.050.000,00

65.450.000,00

99

241.250.000,00 448.819.000,00

232.338.500,00 408.393.741,00

96 91

4.4 Pengadaan alat studio dan komunikasi berupa pengadaan dan pemeliharaan CCTV di Kota Denpasar.

254.800.000,00

213.405.000,00

84


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur. 3.1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.


IV-163


43.000.000,00

42.477.000,00

99

Hari (

130.000.000,00

127.627.000,00

98

c. Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi berupa pengembangan jaringan SIK.

99.450.000,00

95.675.000,00

96

d. Pengembangan informasi dan komunikasi pelayanan publikmelalui informasi keliling.

275.000.000,00

257.570.000,00

94

e. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi berupa blue print 20112011 Kota Denpasar

100.000.000,00

97.180.600,00

97

5.1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi berupa bentuk kepenyiaran untuk pelajar, pegawai radio di kota Denpasar

20.516.000,00

18.052.000,00

88

5.2 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi berupa diklat bentuk tentang sub domain dan pemanfaatan free open source software untuk operator

90.000.000,00

86.022.000,00

96

127.400.000,00

114.800.000,00

90

a. Pengadaan alat studio dan komunikasi berupa operasional dan penambahan peralatan/kelengkapan M-CAP Kota Denpasar. b. Pelaksanaan Peringatan Teknologi Nasional HAKTEKNAS)

5

6

Program Fasilitasi Peringatan SDM Bid. Komunikasi dan Informasi.

Pemanfaatan teknologi Informasi 6.1.Pembuatan iklim layanan masyarakat

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-164


1. Kurangnya SDM aparatur yang handal dalam bidang IT 2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan kinerja 3. Belum berfungsi sistem komunikasi Teknologi dan Sistem Komunikasi antar SKPD . 4. Kurangnya pengawasan atau pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, warung telemunikasi dan warung seluler. A.3.2. Solusi. 1. Mengadakan

koordinasi

kerjasama

dengan

SKPD

terkait

untuk

mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. 2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta bintek pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar serta telah mengirim tenaga/pegawai untuk mengikuti pelatihan / pendidikan pada instansi yang melaksanakan diklat. 3. Perlu dilakukan pelatihan secara terus menerus sehingga semua pihak paham akan arti pentingnya IT 4. Perlunya sosialisasi agar SKPD mengenal dan memahami perkembangan IT 5. Perlunya

pengawasan

atau

pengendalian

terhadap

kegiatan

telekomunikasi, warung telekomunikasi dan warung seluler untuk tertibnya penyelenggaraan IT di Kota Denpasar

B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan B.1. Program dan Kegiatan. Urusan Pilihan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sektor pertanian di Kota Denpasar, masih memegang peranan penting untuk dikembangkan lebih lanjut. Khususnya pertanian yang dikenal dengan urban farming. Produk yang dikembangkan lebih banyak mengarah kepada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-165


produk yang tidak mengambil lahan yang luas. Adopsi sistem pertanian perkotaan di negara maju lebih cocok diterapkan di Kota Denpasar, seperti pertanian

hidroponik,

tumpangsari,

pengembangan

pertanian

organik,

pengembangan agribisnis anggrek dan sebagainya. Lahan Pertanian yang semakin menyempit, perlu terus diupayakan pelastariannya, agar sektor ini tidak punah oleh alih fungsi lahan yang terus meningkat. Tuntutan adanya ruang terbuka hijau dalam setiap wilayah sedikit banyak telah memberikan peluang pada tetap eksisnya pertanian di Kota Denpasar sebagai sebuah ruang terbuka hijau atau paru-paru Kota. Program-program yang dilaksanakan dibidang ini dapat dilihat sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah. 1. Hasil Retribusi Daerah. Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai. Balanja Langsung. 1. Program Peningkatan administrasi perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal. 4. Program peningkatan Kesejahteraan Petani 4.1. Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani 5. Program peningkatan ketahanan pangan. 5.1. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian. 5.2. Pengembangan Intensifikasi Tanaman padi, Palawija 5.3. Pengembangan Perbenihan / Pembibitan


IV-166


5.4. Peningkatan Produksi Produkrivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian 5.5. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 5.6. Pengolahan Lahan dan Air Irigasi Pertanian 5.7. Perencanaan dan Penyusunan Pembangunan Pertanian 5.8. Pengolahan dan Penyusunan Data Statistik 6. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 6.1. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 7. Program Peningkatan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan. 7.1. Pelatihan

dan

bimbingan

pengoperasian

teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna 7.2. Pelatihan

penerapan

teknologi

pertanian/perkebunan

modern

bercocok tanam 7.3. Evaluasi penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam. 8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. 8.1. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 9. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebuann Lapangan 9.1.Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan.

B.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan. Urusan Pilihan Pertanian. Urusan Pilihan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kota Denpasar diwujudkan melalui

9(sembilan) program dan 18 (delapan belas)

kegiatan.

Belanja tak langsung

direncanakan sebesar Rp. 4.295.046.000,00 dengan realisasi Rp. 3.886.198.469,00 atau (90,48%) persen. Belanja langsung dialokasikan Rp. 2.989.073.500,00 dengan realisasi Rp. 2.781.054.356,00 atau (93,04) persen. Pendapatan Asli Daerah berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-167


Hasil Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 19.330.000,00 dengan realisasi Rp.31.475.500,00 atau (162,83%) persen. Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel IV.27 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertananian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar.

No.

Program/Kegiatan Pendapatan Asli Daerah 1. Hasil Retribusi Daerah

2.

3.

4.

5.

% Capaian

19.330.00,000

31.475.500,00

162,83

4.295.046.000,00

3.886.198.469,00

90,48

Administrasi

2.989.073.500,00 793.952.500,00

2.781.054.356,00 730.437.356,00

93,04 92,00

administrasi

793.952.500,00

730.437.356,00

92,00


651.000.000,00

607.254.500,00

93,28

651.000.000,00

607.254.500,00

93,28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur. 3.1.Pendidikan dan Pelatihan formal.

30.000.000,00

29.688.400,00

98,96

30.000.000,00

29.688.400,00

98,96

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 5.1. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

14.720.000,00

14.720.000,00

100

14.720.000,00

14.720.000,00

100

Peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/perkebunan) 5.1.Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

1.015.321.250,00

941.561.150,00

92,74

10.940.000,00

10.940.000,00

100


1.




IV-168


6.

7.

8.

9.

5.2.Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 5.3.Pengembangan perbenihan/perbibitan 5.4.Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 5.5.Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.6.Pengolahan Lahan dan Air Irigasi Pertanian 5.7.Perencanaan dan penyusunan pembangunan pertanian 5.8.Pengolahan dan penyusunan data statistik

117.763.500,00

116.273.500,00

98,73

99.403.500,00

71.085.500,00

71,51

548.143.000,00

527.320.900,00

96,20

22.528.000,00

22.513.000,00

99,93

13.000.000,00

12.800.000,00

98,46

153.654.750,00

150.634.750,00

98,03

49.888.500,00

29.993.500,00

60,12

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan. 5.1.Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah.

210.510.000,00

209.214.000,00

99,38

210.510.000,00

209.214.000,00

99,38

Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

140.562.250,00

138.162.950,00

98,29

12.2. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna. 12.3. Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan ,odern bercocok tanam. 12.4. Evaluasi penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

64.867.000,00

63.694.000,00

98,19

24.395.250,00

23.168.950,00

94,97

51.300.000,00

51.300.000,00

100

Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan. 8.1.Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

96.600.000,00

88.350.000,00

91,46

96.600.000,00

88.350.000,00

91,46

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 9.1.Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian

36.407.500,00

36.386.000,00

99,94

36.407.500,00

36.386.000,00

99,94

A.3. Permasalahan dan Solusi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-169


A.3.1. Permasalahan 1. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tak terkendali. Luas lahan sawah cendrung berkurang setiap tahun karena beralih fungsi ke non pertanian. 2. Tenaga kerja terbatas. 3. Adanya kecendrungan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian terbatas 4. Kerbatasan di bidang permodalan 5. Keterbatasan air irigasi. Terutama pada musim kemarau, karena adanya penggunaan air untuk kepentingan air bersih. A.3.2. Solusi. 1. Perlu sosialisasi terus menerus,

tentang ruang terbuka hijau kota, dan

pemberian insentif bagi lahan pertanian yang dipakai ruang terbuka hijau. 2. Perlunya menggairahkan penduduk agar lebih menyukai sektor pertanian. 3. Perlunya memberikan informasi, bimbingan dan pelatihan kepada generasi muda yang berminat dibidang pertanian. 4. Perlunya

merangsang

pembentukan

kelompok–kelompok

pertanian,

sehingga mudah dibina dan mudah dalam penyaluran bantuan modal dan manajemen. 5. Mengusahakan pertanian dengan komoditi yang sedikit memerlukan air.

Urusan Pilihan Pertanian Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. Peternakan, perikanan dan hasil laut merupakan produk yang masih potensial dihasilkan di Kota Denpasar. Oleh karenanya pembinaan di kedua sub sektor ini masih tetap dilakukan. Peternakan yang dikembangkan lebih banyak kepada ternak yang sedikit memerlukan lahan dan tidak mencemari lingkungan. Perikanan lebih ditekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan akan ikan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-170


pemenuhan konsumsi protein. Sedangkan untuk hasil laut dikonsentrasikan pemasarannya di pelabuhan benoa, yang merupakan satu-satunya sentra perikanan laut di Kota Denpasar. Adapun program-program yang dilaksanakan dalam bidang ini antara lain :

Pendapatan Asli Daerah. 1. Hasil Retribusi Daerah. Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai. Balanja Langsung. 1. ProgramPeningkatan administrasi perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal. 4. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat. 4.1. Pengembangan traspalantasi trumbu karang dan pameran produk pengolah hasil perikanan dalam rangka festival serangan. 5. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan . 5.1. Peningkatan sarana pengawasan sumber daya ikan. 6. Program pengembangan budidaya perikanan. 6.1. Pengembangan bibit ikan unggul 6.2. Peningkatan sarana perikanan budidaya 7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. 7.1. Pendataan masal peternakan. 8. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-171


8.1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak. 9. Program pencegahan dan penangguhan penyakit ternak. 9.1. Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemic. 10. Program pengembangan perikanan tangkap. 10.1. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap . 11. Program pengembangan system penyuluh perikanan. 11.1. Evaluasi kelompok usaha bersama 12. Program Peningkatan produksi hasil peternakan 12.1.Pembibitan dan perawatan ternak 12.2.Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 12.3.Pengembangan agribisnis peternakan 12.4.Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12.5. Kontes dan pameran sapi bali 12.6.Pembinaan dan pengembangan peternakan 13. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 13.1.Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran perikanan 14. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 14.1.Pengawasan hasil produksi peternakan 14.2.Pembinaan dan pengawasan produk olahan hasil perikanan 14.3.Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 14.4.Pemeriksaan hewan kurban serta pengendalian pemotongan sapi betina produktif 15. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 15.1.Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaran teknologi 16. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 16.1 Penyusunan data statistic perikanan

B.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-172


Urusan Pilihan Pertanian. Urusan Pilihan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kota Denpasar diwujudkan melalui 14 (enam belas)

program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan. Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp. 4.512.377.000,00,00 dengan realisasi Rp. 4.332.922.941,00 atau (96,02%) persen. Belanja langsung dialokasikan Rp. 3.853.396.613,00,00 dengan realisasi Rp. 3.495.453.948,00 atau (90,71) pesen. Pendapatan Asli Daerah berupa Hasil Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 560.000.000,00 dengan realisasi Rp. 578.814.515,00

atau (103) persen.

Adapun realisasi untuk masing-masing

program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.28 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

No.

1.

2.

3.

Program/Kegiatan


% Capaian

Pendapatan Asli Daerah 1.Hasil Retribusi Daerah

560.000.000,00 560.000.000,00

578.814.515,00

103,36


4.512.377.000,00 4.512.377.000,00

4.332.922.941,00

96,02


3.853.396.613,00

3.495.453.948,00

735.448.500,00

576.388.023,00

78,37

1.020.255.613,00

875.313.550,00

85,79

20.000.000,00

17.236.900,00

86,18


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 3.1Pendidikan dan Pelatihan Formal.


IV-173


4.

5.

6.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 4.1.Pengembangan traspalantasi trumbu karang dan pameran produk pengolah hasil perikanan dalam rangka festival Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan. 5.1. Peningkatan sarana pengawasan sumber daya ikan . Program pengembangan budidaya perikanan 6.1. Pengembangan bibit ikan unggul 6.2. Peningkatan

sarana

perikanan

17.000.000,00

16.750.000,00

98,53

47.021.000,00

44.343.800,00

94,31

76.381.000,00

75.831.000,00

99,28

313.017.000,00

311.767.300,00

99,60

72.136.500,00 346.414.000,00

71.976.500,00 344.589.000,00

99,78 99,47

97.438.500,00

67.438.500,00

69,21

23.401.000,00

23.239.600,00

99,31

53.847.000,00

53.799.400,00

99,91

67.800.000,00

62.370.000,00

91,99

124.920.000,00

124.170.000,00

99,40

108.700.000,00

107.118.000,00

98,54

5.829.000,00

5.769.000,00

98,97

budidaya 7.

8.

9.

10.

Program Pencegahan dan penanggulangan ternak 7.1.Pendataan masalah peternakan . 7.2.Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 7.3.Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik Program pengembangan perikanan tangkap. 8.1.Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Program pengembangan penyuluhan perikanan . 9.1. Evaluasi kelompok bersama .

system usaha

Program peningkatan produksi hasil peternakan. 10.1.Pembibitan dan perawatan ternak . 10.2.Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 10.3.Pengembangan agrobisnis peternakan 10.4.Monitoring, evaluasi dan pelaporan


IV-174


10.5.Kontes dan pameran sapi Bali 10.6.Pembinaan dan pengembangan peternakan 10.7.Penataan dan pengamanan ternak 11.

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 11.1.Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

12.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 12.1.Pengawasan hasil produksi peternakan 12.2.Pembinaan dan pengawasan produk olahan hasil perikanan 12.3.Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 12.4.Pemeriksaan hewan kurban serta pengendalian pemotongan sapi betina produktif

13.

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 13.1.Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi

14.

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 14.1.Penyusunan data statistic perikanan

286.860.000,00 25.000.000,00

285.475.000,00 25.000.000,00

99,52 100

14.400.000,00

14.400.000,00

100

48.723.000,00

48.723.000,00

100

66.717.500,00

66.657.500,00

99,91

42.924.000,00

39.561.675,00

92,17

46.500.000,00

46.457.200,00

99,91

36.775.000,00

36.346.000,00

98,83

129.157.000

128.052.000,00

99,14

26.731.000

26.681.000,00

99,81

B.3. Permasalahan dan Solusi B.3.1. Permasalahan 1.

Capaian dari kegiatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 78,37 disebabkan karena 8 orang tenaga THL diangkat menjadi PNS

2. Capaian dari kegiatan pemusnahan ternak yang terjangkait penyakit endemik sebesar 69,21 disebabkan karena tidak direalisasikannya biaya jasa eleminasi anjing dan pembelian bibit ternak/biaya pemusnahan unggas sakit positif AI Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-175


B.3.2. Solusi. 1. Perlu pembangunan sarana dan prasarana perikanan, untuk menunjang pembangunan bidang perikanan. 2. Perlunya

membentuk

koperasi

yang

menangani

pemasaran

hasil

perikanan. 3. Perlu pelatihan sumber daya manusia dalam penanganan teknologi dan pasca panen. 4. Perlu pemikiran pembuatan peternakan yang dikombinasikan dengan perikanan, dan pertanian. 5. Perlunya pembentukan kelompok-kelompok ternak untuk memudahkan pemberian bantuan modal. 6. Perlunya

membuat

jejaring

dalam

pemasaran

produk

perikanan

peternakan dan kelautan.

Urusan Pilihan Pariwisata. Dinas Pariwisata. Kota Denpasar sebagai bagian dari sistem kepariwisataan Propinsi Bali memiliki obyek wisata yang cukup banyak mendapatkan perhatian wisatawan yang berkunjung ke Bali. Pantai Sanur, Museum Bali, Museum Le Mayeur, Taman Budaya, Pasar Badung, Desa Budaya Kertalangu,Monumen Perjuangan Rakyat Bali merupakan sebagian dari Obyek Wisata yang ada di Kota Denpasar Akomodasi wisata yang ada di Kota Denpasar pada tahun 2010 berjumlah 267 unit dengan jumlah kamar sebanyak 8.210 unit, terdiri dari hotel bintang berjumlah 25 unit dengan kamar berjumlah 3.609 unit, dan 90 persen hotel bintang berlokasi di kawasan Sanur. Hotel melati berjumlah 195 unit, memiliki 4.512 unit kamar dan Pondok Wisata berjumlah 54 unit dengan jumlah kamar sebanyak 297 unit. Sedangkan jumlah rumah makan/restoran yang menunjang kegiatan


IV-176


ariwisata di Kota Denpasar berjumlah 430 unit, dengan kapasitas tempat duduk berjumlah 23.009 unit tempat duduk. Adapun program-program yang dilaksanakan dalam bidang pariwisata antara lain : Belanja tidak langsung. 

Belanja Pegawai.

Balanja Langsung. 

ProgramPeningkatan administrasi perkantoran. 



Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 









Program pengembangan pemasaran pariwisata. 

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri



Pengembangan statistik kepariwisataan



Penyuluhan kepariwisataan.

Program pengembangan destinasi pariwisata. 

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata



Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan



Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi.

Program Pengembangan kemitraan. 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.



Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan hiburan umum.



Pembinaan, pengendalian, dan penertiban usaha jasa dan sarana wisata

B.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan. Urusan Pilihan Pariwisata. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-177


Urusan Pilihan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar diwujudkan melalui 5 (lima) program dan 11 (sebelas)

kegiatan.

Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp. 2.620.972.000 dengan realisasi Rp. 2.409.540.434,-

atau (91,93) persen. Belanja langsung dialokasikan Rp.

3.524.506.000,- dengan realisasi Rp.3.250.740.955,- atau (92,23) persen. Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.29 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.

N o.

1.

2.

3.

Program/Kegiatan

Target

Anggaran Realisasi

% Capaia n


2.620.972.000,00 2..620.972.000,00

2.409.540.434,00

91,93

Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1.Pelayanan administrasi perkantoran

3.524.506.000,00 696.970.000,00

3.250.740.955,00 526.702.185,00

92,23 75,57

696.970.000,00

526.702.185,00

75,57


206.125.000,00

190.036.750,00

92,19

206.125.000,00

190.036.750,00

92,19

Program pengembangan pemasaran pariwisata 3.1.Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri 3.2.Pengembangan statistic kepariwisataan 3.3.Penyuluhan kepariwisataan

1.419.700.000,00

1.371.715.760,00

96,62

1.383.520.000,00

1.335.713.460,00

96,54

21.450.000,00

21.274.600,00

99,18

14.730.000,00

14.727.700,00

99,98


IV-178


4.

5.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 4.1.Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 4.2.Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 4.3.Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi Program Pengembangan Kemitraan. 5.1.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 5.2.Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan hiburan umum 7.5.Pembinaan pengendalian, dan penerbitan usaha jasa dan sarana wisata

1.118.975.120,00

1.092.707.300,00

97,65

350.000.000,00

347.133.000,00

99,18

700.101.000,00

686.475.000,00

98,05

68.873.645,00

59.099.300,00

85,81

82.735.880,00

69.578.960,00

84,10

16.474.080,00

4.482.060,00

27,21

20.472.000,00

19.310.000,00

94,32

45.789.800,00

45.786.900,00

99,99

Dalam bidang pengembangan Pemasaran pariwisata Dinas Pariwisata Kota Denapsar disamping melaksanakan promosi pariwisata berupa pameran kepariwisataan di dalam negeri juga melaksanakan Table Top bekerjasama dengan ASITA melalui Cinta Bali (Divisi yang khusus menangani promosi dalam negeri). Kerjasama promosi pariwisata juga dilakukan dengan Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Makasar berupa penandatanganan Nota Kesepakatan bidang Kepariwistaanserta dengan dinas kebudayaan dan Pariwisata Tasikmalaya berupa Travel Dialog.

B.3. Permasalahan dan Solusi B.3.1. Permasalahan


IV-179


1. Adanya pembatalan rencana lomba kelompok sadar wisata Tingkat Provinsi Bali 2. Adanya pengangkatan tenaga harian lepas menjadi pegawai negeri sipil. 3. Banyak akomodasi pariwisata yang kurang memperhatikan kebersihan dan kenyamanan pengunjung. 4. Belum adanya pengembangan dan inovasi obyek pariwisata tradisional. 5. Masih adanya tindak kejahatan terhadap para pengunjung obyek wisata. 6. Masih adanya kasus-kasus penyakit yang meresahkan para wisatawan. B.3.2. Solusi. 1. Perlunya koordinasi dengan pihak penyelengara lomba 2. Perencanaan Perlu ditingkatkan 3. Perlu menjaga kebersihan dan kenyamanan akomodasi pariwisata dengan lebih baik lagi. 4. Perlunya pengembangan obyek wisata menjadi lebih inovatif tanpa meninggalkan keunikannya. 5. Perlunya menjaga keamanan para pengunjung pada obyek-obyek wisata dari tindak kejahatan. 6. Perlunya melakukan upaya-upaya pencegahan secara berkelanjutan terhadap penyakit-penyakit yang sering mewabah Urusan Pilihan Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Keberadaan Industri dan Industri rumah tangga/kerajinan sangat bersinergi dengan dunia kepariwisataan. Hal ini disebabkan karena hasil industri/kerajinan

menjadi salah satu faktor pelengkap destinasi wisata.

Tingginya jumlah penduduk, mobilitas penduduk dan wisatawan yang datang ke


IV-180


Kota Denpasar menyebabkan Kota Denpasar potensial sebagai daerah pemasaran produk barang dan jasa. Beberapa

program-program

yang

dilaksanakan

dalam

bidang

perindustrian ini antara lain : Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai. Balanja Langsung. 1. ProgramPeningkatan administrasi perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 4. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 4.1. Sosialisasi Undang-Undang dan pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka tertib niaga. 4.2. Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 5. Program pengembangan industri kecil dan menengah. 5.1. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya 5.2. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri. 5.3. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya Unggulan 5.4. Fasilitas bagi industri kecil dan menengah melalui inkubator bisnis. 6. Program Peningkatan kemampuan teknologi industri. 6.1. Pembinaan kemampuan teknologi industri 7. Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri. 7.1. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-181


7.2. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 7.3. Pengembangan pasar dan monitoring harga kebutuhan bahan pokok dan barang strategis lainnya dipasar tradisional dan distributor. 7.4. Sosialisasi Informasi Peningkatan Potensi Pasar Industri Kreatif 7.5. Peningkatan Inovasi Produk Lokal 7.6. Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan/Misi Dagang 8. Program pengembangan sentra-sentra industry potensial. 8.1. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat. 9. Program peningkatan dan pengembangan eksport. 9.1. Pembangunan promosi perdagangan internasional. B.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan. Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan. Urusan Pilihan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar diwujudkan melalui 9 (sembilan) program dan 18 (Delapan belas) kegiatan. Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp. 2.945.036.000,00 dengan realisasi Rp. 2.751.988.867,00

atau (93.44%) persen.

Belanja langsung dialokasikan Rp. 4.442.815.410,00 dengan realisasi Rp. 4.149.613.345,00 atau (93,40%) persen. Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.30 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Perindustrian Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.

No.

Program/Kegiatan


% Capaian


2.945.036.000,00 2.945.036.000,00

2.751.988.867,00 2.751.988.867,00

93,44

Belanja Langsung

4.442.815.410,00

4.149.613.345,00

93.40


IV-182


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Program Pelayanan Perkantoran 1.1.Pelayanan perkantoran

Administrasi

472.375.925,00

385.081.115,00

administrasi

472.3750925,00

385.081.115,00


384.970.000,00

350.107.000,00

384.970.000,00

350.107.000,00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 3.1Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

50.000.000,00

45.423.400,00

50.000.000,00

45.423.400,00

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. 4.1.Sosialisasi Undang-Undang dan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa dalam rangka tertib niaga. 4.2.Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

236.815.000,00

236.194.400,00

99,74

130.140.000,00

130.084.600,00

99,96

106.675.000,00

106.109.800,00

99,47

Program Pengembangan industry kecil dan menengah. 5.1. Fasilitasi bagi industry kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 5.2. Pembinaan industry kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri 5.3. Fasilitasi Bagi industry kecil dan menengah berbasis budaya unggulan 5.4.Fasilitas bagi industry kecil dan menengah melalui incubator bisnis

893.326.185,00

783.173.380,00

87,67

104.640.000,00

95.267.500,00

91,04

116.332.325,00

101.745.725,00

87,46

196.100.000,00

175.125.000,00

89,30

476.253.860,00

411.035.155,00

86,31

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. 6.1.Pembinaan kemampuan teknologi industri

373.697.800,00

345.817.250,00

92,54

373.697.800,00

345.817.250,00

Program Peningkatan Efesiensi perdagangan dalam negeri 7.1.Peningkatan sistim dan jaringan informasi perdagangan 7.2.Sosialisasi Peningkatan

1.387.287.500,00

1.363.516.300,00

98,29

418.393.000,00

402.683.800,00

96,25

247.190.000,00

246.360.000,00

99,66


81.52

90,94

90,85

IV-183


Penggunaan Produk Dalam Negeri 7.3.Pengembangan pasar dan monitoring harga kebutuhan bahan pokok dan barang strategis lainnya dipasar tradisional dan distributor 7.4.Sosialialisasi informasi peningkatan potensi pasar industry kreatif 7.5.Peningkatan inovasi produk lokal 7.6.Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan/ misi dagang 8.

9.

90.207.500,00

86.775.000,00

96,20

220.000.000,00

219.500.000,00

99,77

236.070.000,00 175.427.000,00

235.570.000,00 172.627.000,00

99,79 98,40

Program Pengembangan sentrasentra industry potensial 8.1.Penyediaan sarana dan informasi yang dapat diakses masyarakat

41.080.000,00

40.780.000,00

99,27

41.080.000,00

40.780.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport 9.1.Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional

603.263.000,00

599.520.500,00

603.263.000,00

599.520.500,00

99,38

B.3. Permasalahan dan Solusi B.3.1. Permasalahan 1. Industri rumah tangga/kerajinan di Kota Denpasar belum terjalin hubungan yang erat dengan Dunia usaha khususnya yang bergerak di bidang kepariwisataan. 2. Terbatasnya akses pasar yang dimiliki oleh industri rumah tangga 3. Persaingan yang semakin ketat dihadapi oleh hasil industri rumah tangga Kota Denpasar dengan hasil kerajinan sejenis yang dipasarkan di Kota Denpasar oleh daerah lainnya. 4. Belum optimalnya inovasi produk baru dalam industri rumah tangga di Kota Denpasar. 5. Permodalan merupakan masalah klasik yang dihadapi industri rumah tangga/kerajinan karena umumnya industri rumah tangga/kerajinan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-184


memiliki skala usaha yang relatif kecil sehingga kesulitan bagi perbankan untuk dapat memberikan akses permodalan. 6. Masih

perlunya

peningkatan

pengawasan

terhadap

produk

yang

dipasarkan dan perlindungan terhadap konsumen diperlukan untuk menjamin konsumen (penduduk dan wisatawan) mendapatkan barang yang berkualitas, dan mampu menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh ketidak puasan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. 7. Masih perlunya peningkatan kemampuan manajemen eksport bagi pengusaha diperlukan untuk dapat mendukung terwujudnya distribusi produk dari Kota Denpasar melewati batas negara. 8. Masih terbatasnya akses pasar untuk meningkatkan perdagangan terutama produk dagangan yang dihasilkan oleh industri kecil menengah. B.3.2. Solusi. 1. Perlu adanya bapak angkat dalam bidang industri rumah tangga sebagai penyalur hasil home industri. 2. Perlunya membentuk kelompok-kelompok industri rumah tangga agar dapat dengan mudah menyalurkan hasil produksinya. 3. Perlu strategi khusus dalam pemasaran dan desain yang unik sehingga tidak kalah dalam persaingan usaha. 4. Perlu dilaksanakan pembinaan dalam desain produk industri agar tidak monoton. 5. Perlunya diberikan modal melalui kredit tanpa agunan melalui lembaga yang sudah ditunjuk. 6. Pengawasan terhadap produksi industri kecil perlu terus dilaksanakan sehingga kebersihannya tetap dapat terjaga. 7. Perlunya pembinaan dalam bidang menajamen eksport sehingga dapat menggairahkan eksport. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-185


8. Perlunya perluasan akses pasar bagi produk-produk daerah ke luar daerah dan luar negeri. PDAM Kota Denpasar PDAM Kota Denpasar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 20 Tahun 1995 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar, yang selanjutnya disesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Program dan Kegiatan a. Bidang Produksi 1) Pengembagan kapasitas produksi melalui pembuatan Sumur Bor Produksi di Jalan Keboiwa dengan kapasitas 10 lt/dt, di Jalan Mahendrata kapasitas 10 lt/dt dan di Jalan Pulau Singkep kapasitas 20 lt/dt 2) Program Kerjasama jual beli air meliputi : a) Pembelian air dari PDAM Badung sebanyak 30 lt/dt. b) Pembelian air dari Pam PT TB sebanyak 25 lt/dt. c) Pembelian air dari PDAM Gianyar sebanyak 5 lt/dt. 3) Program Peningkatan Kualitas Produksi melalui perbaikan Filter IPA Waribang. b. Bidang Distribusi 1) Program Pemasangan Pompa Boster di atas Reservoir Belusung untuk peningkatan pelayanan di wilayah Denpasar Utara dan Barat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-186


2) Program pemasangan Pipa distribusi Ø 400 mm dari Reservoir Belusung sampai dengan pertigaan Pasar Peguyangan Jalan A. Yani Utara. 3) Program Perbaikan sistem distribusi perpipaan untuk peningkatan pelayanan di Jalan Gunung Seraya Peumnas Monang-Maning dan di Jalan Pulau Batanta. 4) Program Pemasangan Pipa distribusi sekunder dan tersier di Sesetan dan Pemecutan. c. Bidang Sumber Daya Manusia 1) Program Pelatihan Karyawan sesuai dengan bidang tugas. 2) Program Perencanaan formasi serta mutasi sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi SDM yang ada. 3) Program Melengkapi sarana dan prasarana karyawan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan perusahaan 4) Program perencanaan sistem evaluasi kepegawaian dengan sistem KPI. 5) Program pelaksanaan profiling terhadap pegawai golongan C dan D. 6) Melaksanakan test potensi terhadap pegawai yang mendapatkan ijazah SLTA dan sarnaja S1. d. Bidang Kuangan. 1) Program Peningkatan pertumbuhan pendapatan rata-rata 25 %. 2) Program Peningkatan pertumbuhan pendapatan non air rata-rata 67 %. 3) Program Rata-rata Jual per M3 adalah 2.609/m3 4) Program Rata-rata Biaya Usaha per M3 adalah 2.417./m3 5) Program Jangka Panjang setelah Cut Off Date adalah membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-187


e. Bidang Pelayanan 1) Program Pelayanan sistem informasi pelanggan secara terpadu yang berbasis IT melalui Website dan SMS “PASTI”. 2) Program Penertiban sambungan air pelanggan yang menggunakan pompa hisap. 3) Program optimalisasi reklasifikasi golongan pelanggan. 4) Pembacaan meter air dengan barcode. 5) Program Pembayaran secara online dengan PT POS dan bekerjasama dengan PT. Telkomsel untuk pembayaran T-Cash. Tabel IV.31 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan PDAM Kota Denpasar Tahun 2010

No.


Program/Kegiatan

1.

Bidang Produksi Program Pengembangan kapasitas produksi

2.

Program Jual Beli Air

3.

Program Perbaikan Waribang

1.

% Capaian

31.104.000,00

34.167.744,00

109,85

4.736.842.560,00

6.811.615.050,00

103,32

IPA

978.684.000,00

924.774.000,00

94,49

Bidang Distribusi Program pemasangan pompa boster diatas reservoir Belusung

1.730.484.000,00

1.662.710.000,00

96,08

filter

2.

Program Pemasangan Pipa Distribusi Ø 400 mm dari Reservoir Belusung sampai dengan pertigaan Pasar Peguyangan

1.350.718.000,00

1.167.694.000,00

86,45

3.

Program Melaksanakan perbaikan sistem distribusi perpipaan untuk peningkatan pelayanan

142.694.000,00

107.147.000,00

79,09


IV-188


4.

Pemasangan pipa distribusi sekunder dan tersier di Sesetan dan Pemecutan

2.097.649.000,00

1.456.598.000,00

64,11

Bidang SDM 1.

Program Pelatihan.

440.000.000,00

366.000.000,00

83,18

2.

Program Perencanaan Formasi

450.000.000,00

53.000.000,00

17,78

3.

Program Melengkapi sarana dan prasarana

375.000.000,00

344.000.000,00

91,73

4.

Program evaluasi dengan sistem KPI

kepegawaian

40.000.000,00

26.000.000,00

65

5.

Program profiling terhadap pegawai golongan C dan D

10.000.000,00

9.513.000,00

95,13

6.

Program Tes potensi terhadap pegawai yang mendapatkan ijazah SLTA dan Sarjana S1

10.000.000,00

9.513.000,00

95,13

Bidang Keuangan 1.

Program Peningkatan Pendapatan

78.042.025.991,00

72.312.711.028,00

92,66

2.

Program Efisiensi Biaya

68.388.509.028,00

66.699.225.355,00

97,53

3.

Program Peningkatan Pertumbuhan laba

9.653.516.963,00

5.613.485.673,00

58,15

4.

Pembayaran kewajiban jangka panjang ke departemen Keuangan

10.648.438.647,00

8.977.963.574,00

84,31

Bidang Pelayanan 1.

Program Sistem Informasi Pelanggan secara terpadu yang berbasis IT melalui Website dan SMS “PASTI”

100%

100%

100%

2.

Program Penertiban sambungan air n pelanggan yang menggunakan pompa hisap

100%

100%

100%

3.

Program Optimalisasi reklasifikasi golongan pelanggan

100%

100%

100%


IV-189


4.

Program Program Pembacaan meter dengan bercode

100%

96%

-4%

5.

Pembayaran melalui PT POS

100%

100%

100%

Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan a.1. Bidang Produksi 1) Keterbatasan sumber air baku 2) Adanya penurunan kualitas air baku 3) Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana produksi cukup besar a.2. Bidang Distribusi 1) Kontinyuitas dan kuantitas pelayanan masih kurang karena tekanan air pada saat jam puncak pagi dan sore hari kecil, bahkan pada beberapa daerah yang elevasinya cukup tinggi air tidak mengalir. 2) Tingkat Kehilangan air masih berfluktuasi. 3) Kesulitan dalam melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan yang terkait dengan infrastruktur jalan 4) Cakupan pelayanan masih rendah yakni baru mencapai 69,03 % dari seluruh jumlah penduduk, padahal sasaran pelayanan pada tahun 2015 untuk daerah perkotaan diharapkan sebesar 80 %. 5) Terbatasnya dana yang tersedia untuk melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan jaringan. a.3.Bidang SDM 1) Kualitas SDM belum memadai. 2) Penempatan SDM dalam organisasi belum optimal. 3) Kelengkapan sarana dan prasarana masih terbatas. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-190


a.4.Bidang Keuangan. 1) Cash liquid yang masih rendah karena kemampuan untuk memperoleh laba dialokasikan untuk membayar angsuran pinjaman jangka panjang, sehingga saldo kas rendah hanya mencukupi untuk kebutuhan operasional 30 hari. 2) Periode penagihan atau jangka waktu penagihan yang tinggi yaitu 42 hari. a.5.Bidang Pelayanan 1) Pembayaran rekening belum seluruhnya tepat waktu. 2) Penanganan keluhan pelanggan belum maksimal.

b. Solusi a.1. Bidang Produksi 1) Optimalisasi sumber-sumber produksi yang ada. 2) Mengintensifkan percepatan realisasi program SARBAGITAKU kepada Pemerintah Provinsi Bali. 3) Mengusulkan kembalin program pengembangan kepasitas produksi IPA Waribang tahap II 150 lt/dt kepada Pemerintah Pusat. a.2. Bidang Distribusi 1) Melaksanakan

pengaturan-pengaturan

sistem

distribusi

untuk

mendapatkan pemerataan tekanan dengan perbaika sistem pada daerahdaerah yang mengalami gangguan air kecil/mati 2) Melaksanakan operasional pompa boster untuk meningkatkan kualitas pelayanan wilayah barat, mengingat banyaknya keluhan yang masuk karena tidak adanya sumber air lain selain PDAM dan evaluasi daerah cukup tinggi. 3) Mengusulkan program pengembangan pipa distribusi sekunder melalui satker pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali dan Pemerintah Kota Denpasar ( APBD Kota Denpasar ) terhadap daerah-daerah yang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-191


masih berpotensi tersedianya kapasitas produksi seperti Daerah di Kelurahan Penatih Denpasar Timur. 4) Penyempurnaan sistem asbuilt drawing melalui program Sistem Distribusi Air Bersih ( SIDAB ) 5) Melaksanakan percepatan perbaikan kebocoran. 6) Melaksanakan penerimaan sambugan baru secara selektif sesuai dengan kemampuan produksi yang masih ada. a.3.Bidang SDM 1) Mengikuti pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidangnya 2) Merencanakan mutasi sesuai dengan kebutuhan dan kualitas ADM yang ada. 3) Melengkapi sarana dan prasarana karyawan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan perusahaan. 4) Meningkatkan kesejahteraan pegawai. a.4.Bidang Keuangan. 1) Monitoring dan melaksanakan perubahan golongan pelanggan sesuai dengan kondisi persil pelanggan. 2) Evaluasi terhadap layanan yang diberikan. 3) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan terbuka. 4) Efisiensi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. 5) Perubahan perlakuan akutansi atas pendapatan air sehingga periode penagihan kurang dari 30 hari. a.5.Bidang Pelayanan 1) Mengoptimalkan sistem informasi pelanggan secara terpadu melalui wbsite seperti : a. I – REK ( Informasi Tagihan Rekening Air ) bekerjasama dengan Telkom dengan akses telepon 0361-20274.


IV-192


b. I NET ( Informasi tagihan melalui internet ) dengan mengunjungi web site http:\\pdam.denpasarkota.go.id c. I MES ( Informasi Massege) dengan nama layanan “PASTI” yang terdiri dari pengaduan, stand meter dan tagihan rekening, kirim ke 3477. 2) Pengembangan sistem on line bank selain kerjasama dengan bank BPD dan LPD serta dengan PT. Pos Indonesia. 3) Pengembangan pembayaran dengan HP yang bekerjasama dengan PT. Telkomsel melalui T-Cash. 4) Pembayaran dengan ATM Bank BPD. 5) Mengoptimalkan Reklasifikasi pelanggan melalui pendataan pelanggan yang mengalami perubahan fungsi persil. Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madya Denpasar Nomor : 14 Tahun 1993 yang telah direvisi dengan Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2001, dan telah beroperasi sejak tanggal 1 Agustus 1994. Maksud dan tujuannya adalah untuk lebih tertatanya pengelolaan pasar karena pasar merupakan salah satu pusat perekonomian Kota Denpasar. Dengan terbentuknya Perusahaan Daerah Pasar ini maka diharapkan pengelolaan pasar dapat lebih berkembang, maju dan sesuai dengan perkembangan jaman. Untuk memperlancar kegiatan operasional pasar telah dibentuk dan disusun bagan susunan organisasi dan tatalaksanakan kerja Perusahaan Daerah Pasar yang tertuang dalam Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Denpasar nomor 581 tahun 1994. Program-program yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Pasar antara lain : Bidang Umum. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-193


1. Program Peningkatan SDM 1.1.Pelatihan Komputer 1.2.Pembinaan Petugas Keamanan

Bidang Keuangan 1. Program Pendapatan 2. Program Biaya Bidang Kebersihan dan Pertamanan 1. Program Peralatan dan Perawatan. 2. Program Pertamanan Unit-unit Pasar. Bidang Teknik 1. Program Penataan Tampak Depan Pasar Badung. 2. Program Penataan Tampak Depan Pasar Kereneng. 3. Program Pembuatan Kamar mandi/WC VIP di Pasar Badung. 4. Program Pembuatan kamar mandi/WC VIP di Pasar Kereneng. 5. Program Perbaikan Instalasi Listrik dan Air di Pasar-pasar. Adapun realisasi dari masing-masing program di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel IV.32 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Tahun 2010

No.

Program/Kegiatan



% Capaian IV-194


1.

Bidang Umum Program Pelatihan Komputer

1. 2.

Bidang Keuangan Program Pendapatan. Program Biaya

1. 2.

Bidang Kebersihan dan Pertamanan Program Peralatan dan Perawatan Program Pertamanan unit-unit pasar

1. 2. 3. 4. 5.

Bidang Teknik Program Penataan Tampak Depan pasar Badung. Penataan tampak depan Pasar Kereneng Program Pembuatan KM/WC VIP di Pasar Badung Program Pembuatan KM/WC VIP di Pasar Badung Perbaikan Instalasi listrik dan air di pasar-pasar

8 orang

8 orang

100

15.613.130.600 13.753.876.895

14.909.967.996 10.351.989.374,75

95,4 75,2

337.488.400 21.000.000

295.065.000 7.333.000

87,4 34,91

80.000.000

80.000.000

100

216.000.000

216.000.000

100

75.000.000

75.000.000

100

78.000.000

42.409.150

54

Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan a.1. Bidang Umum 1) Revisi SK Nomor 511A tahun 1994 tentang Pokok-pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PD Pasar Kota Denpasar. 2) Revisi SK Nomor 581 tahun 1994 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD Pasar Kota Denpasar. 3) Gang-gang pedagang penuh dengan barang dagangan. 4) Pemahaman, pengetahuan dan wawasan petugas satpam terhadap tupoksi yang masih rendah a.2. Bidang Kebersihan dan Pertamanan. 1) Mencari area untuk taman-taman percontohan dan penghijauan di unitunit pasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-195


2) Kendaraan truk ada 8 unit , 3 (tiga) diantaranya sudah melebihi umur (10 tahun) a.3.Bidang Keuangan 1) Masih ada kebocoran dalam pemungutan pendapatan di unit-unit pasar 2) Sikap mental petugas masih rendah. a.4.BidangTeknik. 1) Keterbatasan Anggaran Biaya yang dimiliki 2) Jumlah pasar yang banyak sebagian memerlukan revitalisasi pasar, 3 (tiga) masih berstatus pasar impress (1978) dan 1 (satu) masih dibawah pihak ketiga b. Solusi b.1. Bidang Umum 1) Masih dipelajari Bagian Hukum Setda Kota Denpasar. 2) Melaksanakan pengawasan melekat. 3) Memberikan pembinaan dan penertiban kepada pedagang. 4) Mengadakan kerjasama dengan pihak Kepolisian untuk melatih satpam. 5) Mengadakan kerjasama dengan Badang Penanggulangan Bencana Daerah Denpasar untuk memberikan pelatihan b.2. Bidang Kebersihan dan Pertamanan 1) Mewajibkan Kepala Unit Pasar untuk membuat taman-taman percontohan 2) Mengjak semua komponen pasar untuk melaksanakan dan menjaga kebersihan lingkungan masing-masing 3) Setiap tahun menganggarkan peremajaan armada kebersihan. b.3.Bidang Keuangan 1) Melakukan pengawasan intensif oleh Badan Pengawasan internal dengan mengutamakan metode observasi uji petik dan dan wawancara


IV-196


2) Melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali baik audit laporan keuangan maupun bimbingan akutansi keuangan 3) Memberikan pembinaan kepada petugas pungut masing-masing unit pasar b.4.Bidang Teknik. 1) Membuat anggaran pemeliharaan berkelanjutan dan bertahap setiap tahun 2) Melakukan

pendekatan

dengan

pedagang

untuk

bersama-sama

memelihara dan menjaga tempat berjualan masing-masing 3) Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengatasi pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan pasar Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Pengelolaan perparkiran di Kota Denpasar dalam perjalanannya, melalui tahapan-tahapan yang panjang. Sejak dikelola di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kota Denpasar dengan SIPARTAnya dan akhirnya dikembangkan pengelolaannya dibawah Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar. Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan perjanjian kerjasama antara Walikota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar nomor : 551.1/449/PD. Parkir, tentang Pengelolaan Tempat Parkir Tepi Jalan Umum di Wilayah Kota Denpasar, keseluruhan pendapatan bruto retribusi parkir tepi jalan umum disetorkan keseluruhannya

(100 %) ke Kas Daerah sebagai

penerimaan daerah yang selanjutnya dikembalikan 85 % nya untuk membiayai operasional Perusahaan Daerah Parkir, sedangkan untuk parkir pelataran dan parkir insidentil masih seperti sebelumnya. Program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Parkir adalah sebagai berikut :

1. Bidang Tata Usaha Penyelenggaraan tugas-tugas dibagian tata usaha merupakan proses kegiatan yang bersifat administrasi baik administrasi kepegawaian, keuangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-197


perusahaan

dan

teknik-teknik

pengelolaan

dan

pengembangan

kegiatan

perparkiran serta layanan pengaduan dari masyarakat. Dari Bidang Keuangan program yang dilakukan yaitu penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari :

1. Neraca 2. Laba/rugi 3. Laporan Perubahan Ekuitas

2.Bidang Operasional Dari Bidang Operasional program yang dilakukan yaitu Pengelolaan Perparkiran di Kota Denpasar meliputi : 2.1.Pengelolaan Parkir Badan Jalan. Merupakan penerimaan retribusi parkir Badan Jalan, dimana Pengelolaan Parkir Badan Jalan didasarkan atas perjanjian kerjasama antara Walikota dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor : 551.1/449/PD.Parkir tentang Pengelolaan Tempat Parkir Badan Jalan di Wilayah Kota Denpasar dengan tarif parkir Sepeda Motor Rp. 500,00 dan Mobil Rp. 1.000,00. Untuk tahun 2010 target Pendapatan Parkir Badan Jalan sebesar Rp. 6.364.800.000,00 dan realisasi yang sudah dicapai sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp. 6.341.054.000,00 (0.99%) dimana ridak tercapainya target tersebut sebagai akibat dari adanya pembebasan parker pada 4 ruas jalan yaitu jalan Gajah Mada, jalan Thamrin, Jalan Kartini dan Jalan Sulawesi terhitung sejak tanggal 25 Desember 2010, sehingga PD Parkir kehilangan pendapatan parker tepi jalan dari tanggal 25 s/d 31 Desember 2010 mencapai sebesar Rp. 32.067.000,00 yang seharusnya realisasi pendapatan parker tepi jalan tahun 2010 kurang lebih mencapai sebesar Rp. 6.373.121.000 (100,13%).


IV-198


Adapun realisasi pendapatan parker tepi jalan tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total

Realisasi (Rp) 604.549.786,00 573.355.435,00 662.123.831,00 627.206.132,00 655.048.310,00 566.884.500,00 574.975.000,00 493.258.500,00 497.545.500,00 563.427.500,00 561.910.000,00 440.285.500,00 6.341.054.000,00

2.2.Pengelolaan Parkir Insidentil (Pameran) Merupakan pengelolaan parkir yang dilakukan untuk kegiatan atau event tertentu yang bersifat sementara seperti pameran, pertunjukkan dan lain-lainnya. Target untuk Pendapatan Isidentil Tahun 2010 sebesar Rp. 40.000.000,00 dan realisasinya sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp. 45.162.250,00 atau pendapatan telah melampaui target Rp. 5.162.250,00 (112,9 %). 2.3. Pengelolaan Parkir Gedung dan Pelataran. Merupakan Pengelolaan Parkir yang dilakukan bekerjasama dengan pemilik lahan gedung dan pelataran parkir sesuai dengan MoU yang telah disepakati oleh pemilik lahan dan PD Parkir. Tarif parkir tahun 2010 untuk sepeda motor Rp. 1000,00 dan mobil Rp. 2000,00 . Untuk tahun 2010 target pendapatan parkir Gedung dan Pelataran sebesar Rp. 7.560.000.000,00

dan

realisasi sampai dengan bulan Desember 2010 sebesar Rp. 7.665.808.507,00 (101,4 %) dengan rincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4.

Bulan Januari Pebruari Maret April

Realisasi (Rp) 604.549.786,00 573.355.435,00 662.123.831,00 627.206.132,00


IV-199


5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total

665.048.310,00 663.522.269,00 644.089.607,00 689.104.218,00 650.543.017,00 594.335.994,00 630.192.279,00 671.737.629,00 7.665.808.507,00

Adapun Realisasi dari masing-masing program kegiatan tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut: No

Kegiatan

Anggaran Target

Realisasi

Pencapaian %

Pembiayaan : 1

Beban Pokok Pendapatan

5.139.256.000,00

5.130.549.792,85

99,8

2

Beban Utama

8.244.490.000,00

8.113.657.724.53

99,6

3

Bunga Pinjaman Kredit

425.000.000,00

421.276.647,05

99,1

6.364.800.000,00

6.341.054.000,00

99,6

40.000.000,00

45.162.250,00

112,9

7.560.000.000,00

7.665.808.507,00

101,4

Pendapatan: 1

Parkir Tepi jalan Umum

2

Parkir Isidentil

3

Parkir Gedung & Peralatan

Permasalahan dan Solusi PD. Parkir Kota Denpasar akan memasuki usia enam tahun yaitu tepatnya tanggal 16 Agustus 2010 dan dilihat dari segi umur dikatagorikan relatif masih belia, namun berkat adanya usaha dan kemauan yang keras untuk memajukan perusahaan dan didukung oleh sumber daya manusia yang ada dan kerjasama yang baik diantara seluruh jajaran elemen PD. Parkir Kota Denpasar sudah banyak mengalami kemajuan-kemajuan bahkan sudah mempunyai nama ditingkat Nasional dalam lomba penilaian BUMD Award dan salah satu yang terbaik dalam kelompok aneka usaha. Namun lepas dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-200


kemajuan tersebut masih ada masalah-masalah yang dihadapi oleh PD. Parkir Kota Denpasar selama kurun waktu enam tahun, khususnya permasalahan yang dibawah bagian operasional : a.1. Seksi Pengelolaan Parkir Badan jalan Permasalahan 1) Banyaknya satuan ruang parkir badan jalan yang hilang sebagai akibat ditetapkannya beberapa ruas jalan sebagai ruas larangan parkir seperti yang sudah terjadi pada 4 ruas jalan yaitu Jalan gajah Mada, Thamrin, Sulawesi dan Kartini di mana ruas jalan tersebut telah tersedia sentral parker. 2) Sekalipun jumlah kendaraan di Kota Denpasar selalu meningkat dari tahun ke tahun , namun mengingat satuan ruang parkir yang semakin berkurang seperti yang disebutkan diatas maka permasalahan yang akan muncul akan terjadinya penurunan pendapatan atas retribusi parkir badan jalan. Bahkan akibat pembebasan parkir di 4 ruas jalan tersebut diatas untuk tahun 2011 pendapatan parkir tepi jalan diperkirakan menurun sebesar Rp. 1,6 milyar lebih dan kurang lebih 70 orang juru parkir kehilangan pekerjaannya Solusi 1) Dengan adanya sentral parkir di Pasar badung dan Lokita Sari agar keberadaan sentral parkir tersebut disosialisasikan kepada masyarakat Kota Denpasar, sehingga masyarakat tidak kebingungan mencari lokasi parker 2) Rendahnya kesadaran masyarakat akan arti karcis yang sekaligus sebagai alat bukti parker badan jalan dan sebagai control/pengawasan pendapatan sehingga harus disosialisasikan terus menerus. 3) Perlu kiranya dilakukan penyeragaman tariff parker badan jalan dimana untuk tarif parker sepeda motor masih Rp. 500,- sehingga tariff parker Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-201


mobil masih Rp. 1000,- agar bisa disesuaikan dengan tarif parkir gedung dan peralatan yaitu tarif parkir sepeda motor Rp. 1000,- dan tariff mobil Rp.2000,- sehingga tidak membingungkan masyarakat.

a.2. Seksi Pengelolaan Parkir Gedung dan Pelataran Permasalahan: 1) Masih rendahnya pengetahuan para pemilik/penyelenggara parkir tentang Regulasi Perparkiran di Kota denpasar sehingga banyak ditemui penyenggaraan parkir sepihak diluar ketentuan perda yang berlaku. 2) Adanya beberapa took memasang pengumuman bebas parkir di areal parkir pelataran membuat PD parkir kesulitan untuk bekerja sama dengan pemilik took. Solusi 1) Dalam rangka penegakan perda terkait penyelenggaraan parkir tersebut dibutuhkan keterlibatan SKPD terkait serta sosialisasi perda secara terus menerus kepada dinas yang paling rendah seperti Kepala Desa, Lurah dan Bendesa Adat untuk lebih diketahui dalam rangka mengefektifkan penyenggaraan perpakiran apabila terdapat di desa/kecamatan sudah wajib berkoordinasi dengan penyenggara perparkiran yaitu Perusahaan daerah Parkir Kota Denpasar (Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003) 2) Mencari Potensibaru parkir di perparkiran khusus (gedung dan pelataran) dan bekerjasama dengan Dinas Perijinan apabila ada pembangunan swalayan, rumah sakit, sekolah, pasar dan lain-lain di wilayah kota denpasar agar PD. Parkir di ikut sertakan dalam hal perparkiran dan juga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-202


merupakan salah satu persyaratan dapat membangun pertokoan atau yang bersifat pelayanan public. a.3. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Parkir 1) Masih banyaknya masyarakat yang menaruh barang-barang penting dibawah jok motor seperti : SIM, STNK dan barang berharga lainnya seperti kunci yang masih nyantol, sehingga sangat rentan bagi curanmor. Hal ini menjadi resiko bagi penyelenggaraan perparkiran di Kota Denpasar (Pelaksanaan

Perda

Nomor

11

Tahun

2005,

penyelenggaraan perparkiran di Kota Denpasar

tentang

system

khususnya pasal 11

tentang santunan kehilangan kendaraan pada tempat-tempat parkir yang telah ditentukan ) 2) Kuranganya kesadaran masyarakat Kota denpasar sebagai konsumen untuk meminta/menerima karcis parkir serta sebaliknya yaitu petugas juru parkir tidak memberikan karcis parkir pada konsumen, dimana karcis tersebut dapat dipergunakan sebagai jaminan kehilangan kendaraan dan dapat diikutkan dalam undian karcis parkir berhadiah. Solusi: 1) Masalah persyaratan klaim ganti rugi perlu kiranya disempurnakan pada saat melaporkan kehilangan ke PD. Parkir harus disertai dengan Petugas Parkir/Juru parkir (saksi) yang bertugas saat itu dan menunjukkan STNK asli, serta syarat-syarat lainnya yang sudah berlaku selama ini. 3) Untuk kedepannya motto PD. Parkir “ Minta karcisnya, raih hadiahnya “ perlu sosialisasi secara terus menerus sehingga masyarakat pengguna jasa parkir terbiasa untuk mengambil karcis dan tidak menyepelekan / menyederhanakan fungsi dan tujuan karcis parkir, karena apabila terjadi kehilangan kendaraan sepeda motor maupun mobil akan mendapatkan ganti rugi dari PD. Parkir Kota Denpasar dan sesuai dengan persyaratan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

IV-203


yang ditentukan yaitu peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005, dimana persyaratan yang

harus dipenuhi oleh

konsumen

untuk

mengajukan klaim ganti rugi adalah sebagai berikut : Berita Acara Kejadian dari Perusahaan Daerah parkir Kota Denpasar Surat keterangan hilang dari kepolisian setempat BPKB dan STNK Asli Kunci Kontak Bukti karcis parkir yang asli Pemblokiran BPKB dari kantor samsat Fotocopy KTP pemohon Dan pelaporan tidak lebih dari 3 x 24 jam hari kerja setelah hari kejadian baru akan diproses


IV-204

BAB V – PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka penyelenggaraan tiga (3) asas penyelenggaraan pemerintahan yaitu asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan

Tugas

Pembantuan,

diupayakan

lebih

dimantapkan

sehingga

dapat

diselenggarakan secara luas, serasi dan seimbang. Kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan penyelenggaraan tiga asas ini adalah dengan memberikan tugas untuk melaksanakan bagian urusan tugas tertentu oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom atau kepada desa. Kebijakan Tugas Pembantuan diarahkan kepada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah, yang akan lebih efisien dan efektif ditugaskan kepada Daerah Otonom untuk menyelenggarakannya.

Tujuan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan adalah : 1. Terselenggaranya hubungan yang harmonis antar susunan pemerintah dan antar pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. 2. Terselenggaranya

pemerintah

daerah

yang

berorientasi

pada

tercapainya

kesejahteraan masyarakat. 3. Terselenggaranya pelayanan umum secara optimal.

Maksud Kebijakan Tugas Pembantuan adalah : 1. Meningkatkan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintahan daerah. 2. Mengurangi kesenjangan antar daerah. 3. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.


V-1


A.Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Juncto Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Surat Keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : Kep. 102/MK.2/2002 dan Nomor Kep. 292/M.PPN 109/2002, tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.

B.Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Pada tahun 2010 Kementrian/Lembaga Pemerintah yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintahan Kota Denpasar adalah : 1. Departemen pertanian Republik Indonesia (Ditjen P2HP), dengan DIPA No. 3764.0/018-07.4/-/2009, dengan Nomor satuan Kerja : 225117 2. Departemen Pertanian Republik Indonesia (Ditjen Holtikultura), dengan DIPA No. Satuan Kerja Nomor : 01.04.225108 3. Departemen Pertanian Republik Indonesia (Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air) dengan DIPA Nomor : 0957.0/018-08.4/-/2009, Satuan Kerja Nomor : 225108. 4. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan DIPA Nomor 0835/02604.4 / - / 2010 tanggal 31 Desember 2009 5. BKKBN Provinsi Bali dengan DIPA Satker BKKBN Provinsi Bali tahun anggaran 2010 Nomor : 0031/068-01.2/XX/2010 tertanggal 31 Desember 2009


V-2


C.Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan tersebut adalah : 1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Denpasar 2. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

D.Program, Kegiatan, Sumber dan Jumlah Anggaran PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN No.

Program/Kegiatan

Sumber Dana

Anggaran

Anggaran

%

Realisasi Capaian

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 1.

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 1. Padat karya Produktif 2. Terapan teknologi tepat Guna (TTG) 3. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi

APBN APBN

153.450.000,00 160.000.000,00

144.395.150,00 144.970.000,00

94,09 90,60

APBN

132.600.000,00

109.670.000,00

82,71

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar 1. 2.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

APBN

270.000.000,00

269.790.200,00

99,92

APBN

30.000.000,00

30.000.000,00

100

9.070.000,00

100

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 1. Program Penerapan BKKBN 9.070.000,00 Provinsi Pemerintahan yang baik Bali 1. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 2. Pelayanan public atau birokrasi 3. Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional 2.

Program Keluarga Berancana

BKKBN Provinsi Bali

195.920.000,00

183.370.000,00

93,59

1. Jaminan Pel KB Berkualitas bagi rakyat miskin


V-3


2. Peningkatan jejaring Pel. KB Pemerintahan dan swasta 3.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

BKKBN Provinsi Bali

1.560.000,00

1.560.000,00

100

BKKBN Provinsi Bali

52.560.000,00

52.560.000,00

100

BKKBN Provinsi Bali

43.190.000,00

43.190.000,00

100

1. Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 4.

Program Ketahanan Pemberdayaan Keluarga

dan

1. Intensifikasi advokasi dan KIE program KB Nasional 2. Peningkatan Akses Informasi dan Pemberdayaan Keluarga 3. Pengembangan Usaha Ekonomi

5.

Program Pengutan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas 1. Pendataan Keluarga dan Individu Dalam Keluarga 2. Penguatan Jejaring Operasional Lini Lapangan yang Berbasis Masyarakat

E.Permasalahan dan Solusi. E.1.Permasalahan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 1) Kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan lowongan pekerjaan 2) Terbatasnya pegawai fungsional pengantar kerja E.2.Solusi 1) Mengadakan sosialisasi keperusahaan mengenai Keppres No.4 tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan 2) Mengusulnya pegawai fungsional petugas antar kerja


V-4


E.3.Permasalahan Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura 1) Kelompok tani penerima bantuan langsung masyarakat pengembangan kawasan anggrek belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan budidaya berbasis GAP (Good Agriculture Practices) 2) Pemasaran

anggrek

masih

memerlukan

kerjasama

dengan

para

pengembang/pebisnis anggrek besar sehingga diharapkan SCM (Supply Chain Management) bias dilaksanakan untuk membantu peluang pasar bagi kelompok tani

E.4.Solusi 1) Perlu kegiatan sekolah lapang anggrek dengan pendampingan dari dinas sehingga produksi anggrek bisa secara kontinyu dan berkualitas baik 2) Temu usaha antara kelompok tani dan pengusaha bisa dilakukan secara nyata dengan system kontrak sehingga kelompok tani mampu mengembangkan budidaya anggrek lebih besar dan berkelanjutan


V-5

BAB VI – PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kerjasama Antar Daerah dilakukan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintah yang mengakibatkan dampak lintas daerah. Kerjasama Antar Daerah juga dapat dilaksanakan guna mencapai efisiensi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut ditegaskan dalam pasar 196 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan bersama. Dapat dikatakan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan daeah lain berkaitan erat dengan kepentingkan mendasar dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu mengingat pentingnya

kerjasama dalam

pemberian pelayanan kepada masyarakat, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa apabila daerah tidak melaksanakan kerjasama untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dan untuk menciptakan efisiensi maka pengelolaan public tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Adanya ketentuan seperti ini bukan dimaksudkan untuk menarik kembali urusan-urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangan daerah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan masyarakat agar tidak mendapatkan dampak negative dari

pelaksanaan urusan-urusan

dimaksud. Selain kerjasama yang bersifat wajib sebagaimana tersebut di atas, daerah juga dapat melaksanakan kerjasama antar daerah untuk kepentingan yang saling menguntungkan. Kerjasama semacam ini terkait dengan upaya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

VI-1


meningkatkan dan menemukan keunggulan komprehensif dan keunggulan kompetitif masing-masing daerahnya, terhadap daerah lainnya. Dengan demikian, pemberdayaan daya saing daerah itu bersifat spesifik, tidak uniform. Setiap daerah mengembangkan core competence masing-masing, agar kemudian mampu mewujudkan pusat-pusat (growth center) di seantero wilayah tanah air. Pusat-pusat pertumbuhan dengan produk unggulannya masing-masing selanjutnya dapat menyusun networking system dalam semangat kerjasama antar daerah. Oleh karenanya diharapkan dalam kerjasama tersebut dapat membuka

peluang

dan

memberikan

manfaat

untuk

menstimulasi

peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan demikian kerjasama daerah dapat berperan dalam upaya pengembangan komoditi unggulan dari masing-masing

daerah

yang pada akhirnya diharapkan akan mampu

menarik investasi untuk menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi masingmasing daerah. Implementasi dari kebijakan daerah selama ini, dapat dilihat dari beberapa kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar seperti :

A.1. Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah Kota Denpasar dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk penyertaan modal dan sarana dalam pengembangan program JKBM Bali Mandhara. Progam ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Bali berhak mendapat pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Bali. Tujuannya adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat Bali agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.


VI-2


Sasarannya adalah seluruh masyarakat Bali sejumlah 2.535 jiwa yang belum memiliki jaminan kesehatan. Kebijakan Operasional JKB ini adalah : 1) Jaminan Kesehatan Bali (JKB) adalah program bantuan social untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Bali yang belum tercakup dengan jaminan kesehatan; 2) pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Bali merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 3)

A.2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bali mengacu pada prinsip-prinsip: dana amanat dan nirlama dengan pemanfaatan semata-mata untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat Bali, menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost effective dan rasional, pelayanan terstruktur berjenjang dengan portabilitas serta ekuitas, tranparant dan akuntabel. Sumber dana program ini merupakan dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau bantuan subsidi lainnya.

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1) Program relatif baru sehingga perlu banyak persiapan. 2) Perlu sosialisasi lebih gencar kepada masyarakat tentang tata cara penggunaannya. 3) Perlu persiapan sarana dan sarana kesehatan yang menunjang pelaksanaan JKB. A.3.2. Solusi. 1) Telah dipersiapkan dana pendamping, sarana dan prasarana untuk mendukung program ini. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

VI-3


2) Sedang dilakukan sosiasisasi melalui berbagai media, kepada masyarakat pengguna jasa JKB. 3) Perlu penyesuaian sarana dan prasarana sehingga operasionalnya menjadi lebih optimal.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga Pengembangan kerjasama daerah dengan pihak ketiga telah menjadi kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam pasal 195 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan

bahwa dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dalam efektivitas pelayana publik, sinergi dan saling menguntungkan. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 juga disinggung pentingnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pelayanan publik. Kerjasama ini sejatinya memang sangat diperlukan mengingat

kebutuhan

profesionalisme

sangat

dan

keiinginan

mendesak.

masyarakat

Sedangkan

akan

pemerintah

peningkatan memiliki

keterbatasan berupa modal, SDM, teknologi dan manajemen dalam mewujudkannya. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 1. PDAM Kota Denpasar 1.1. Kegiatan yang dikerjasamakan adalah : 1. Kejasama Perusahaan daerah Air Minum Kota Denpsar dengan PT.POS Indonesia (Persero) kantor Wilayah Usaha Pos VIII Denpasar


VI-4


2. Kerjasama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali 1.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan. 1) Kerjasama tentang penerimaan pembayaran tagihan rekening air minum secara on line PDAM Kota Denpasar dengan PT. POS Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha POS VIII Denpasar direalisasikan dengan MoU Nomor : PDAM. 14 / PRJ / VI / 2009 1755 / Finance / 06 / 2009 Pada hari kamis 4 Juni 2009 2) Kerjasama tentang penerimaan pembayaran tagihan rekening air minum secara on line antara Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali direalisasikan dengan MoU Nomor : PDAM.14 / PRJ / 2010 0321.107.10.2009.2 Pada hari Kamis 24 Juni 2010

2.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar 2.1. Kebijakan Kegiatan : 1. Kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta diatur dalam UndangUndang No. 32 tahun 2004 dan Peraturan Presiden No. 67 tahun 2005 2. Kegiatan yang dikerjasamakan adalah : a) Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Utama Denpasar


VI-5


b) Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota

Denpasar

dengan

Fakultas

Pertanian

Universitas

Warmadewa c) Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota

Denpasar

dengan

Fakultas

Pertanian

Universitas

Udayana. d) PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG BALI Penghijauan dan Gerakan Bersih-bersih Pantai di Pantai Mertasari-Sanur Kepedulian PT. Jamsostek dengan Perkumpulan Pecinta Tanaman Kota Denpasar terhadap kelestarian lingkungan hidup

di

Kota

Denpasar

adalah

melaksanakangerakan.penghijauan/penanaman penghijauan

dan

bersih-bersih

pantai.

dengan pohon

Kegiatan

ini

dilaksanakan di sepanjang Pantai Mertasari Desa Sanur Kauh pada tanggal 19 Pebruari 2010 dengan melibatkan komponen masyarakat Sanur, Fakultas Kedokteran Unud dan seluruh SKPD di Kota Denpasar. Dengan mengambil tema “ Tiada Hari Tanpa Pepohonan yang Membuat Udara Segar diantara Kita “ PT. Jamsostek menyerahkan sebanyak 3000 pohon penghijauan dengan jenis : pohon suar, ketapang dan camplung. Pada kesempatan

tersebut

PT.

Jamsostek


juga

menyerahkan

VI-6


beberapa alat bantu kepada sekolah SLB A dan SLB C di Kota Denpasar Bantuan kepada Penyandang Cacat Dalam rangka Pelaksanaan Peringatan Hari Penyandang Cacat Internasional pada tanggal 3 Desember 2010. PT. Jamsostek memberikan bantuan berupa 9 kursi roda dan 10 alat bantu dengar kepada para penyandang cacat di Kota Denpasar. e.PT. COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA, BALINUSA Dalam rangka ikut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Ulang Tahun Kota Denpasar antara lain dalam acara penanaman pohon, jalan santai dan peluncuran jalur car free day PT. Coca Cola menyediakan minuman gratis kepada seluruh peserta. f. PT. TELKOM COSTUMER SERVICE AREA DENPASAR Launching Speedy Multispeed  Dalam upaya mengembangkan produk layanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Denpasar dalam mengakses

internet

dengan

menyesuaikan

kebutuhan

pelanggan dengan harga yang lebih terjangkau maka PT. Telkom meluncurkan produk Speedy Multispeed. Launching produk tersebut diikuti juga dengan penyerahan bantuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

VI-7


CSRnya sebagai salah satu langkah nyata kepedualian PT. Telkom terhadap masyarakat Kota Denpasar. Bantuan CSR PT. Telkom berupa 10 (sepuluh) unit perangkat komputer type Netbook HP Mini 110-1013 TU senilai Rp. 38.000.000. Secara simbolis serah terima Netbook ini dilaksanakan pada tanggal 25 April 2010 di Lapangan Puputan Margarana Renon pada saat Car Free Day dengan satu banjar penerima bantuan adalah banjar Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat. Penerima bantuan selanjutnya distribusikan kepada pemenang Lomba Kebersihan Desa dan Kelurahan di Kota Denpasar Tahun 2010 g. Telkom Vision Dalam rangka peresmian Plasa Telkom Jalan Teuku Umar yang merupakan plasa sebagai costumer kontek mengalami perubahan Visi dan Misi Telkom yang baru, maka pada tanggal 6 September 2010 menyerahkan bantuan CSRnya berupa 1 (satu) set peralatan seperti : TV LCD 32” , Layanan free

telkom

vision

selama

1

tahun,

parabola

dan

perangkatnya. Bantuan tersebut diserahkan kepada : SMAN 1 Denpasar, Bank BPD Bali, PT. Pos Indonesia Devisi


VI-8


Regional VII Bali – Nusra dan Pesraman Bali di Besakih. Jumlah masing-masing bantuan sebesar Rp. 40.000.000,h. PT. POS INDONESIA DIVISI REGIONAL VIII BALI-NUSRA Dalam rangka gerakan penghijauan dan membersihkan udara di Kota Denpasar “Denpasar Go Green” and Clean, PT.

Pos

Indonesia

Divisi

Regional

VIII

Bali-Nusra

melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk kepedulian lingkungan dengan mengadakan kegiatan penghijauan yang dipusatkan di lapangan Taman Kota Lumintang. Gerakan ini dilaksanakan pada tanggal 26 September 2010 yang secara simbolis ditanam oleh Wakil Walikota Denpasar sebagai tanda dimulainya

penghijauan

di

lapangan

Taman

Kota

Lumintang Denpasar. adapun jenis bantuan CSR yang disampaikan pada kesempatan tersebut yaitu : a. Penanaman pohon bintaro setinggi 2 s/d 2,5 m sebanyak 300 pohon dan penanaman argonite b. Menempatkan 8 (delapan) tempat duduk taman yang disisi kanan kirinya ditambahin pot bunga (jenis bunga show of India)


VI-9


c. Menyerahkan dana bantuan pendidikan kepada masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000 kepada SDN 17 Denpasar dan SDN 22 Denpasar

i. THE MIKE MC. KENNA CONSULTANSY TRAFFIC, HIGWAYS, ROAD SAFETY CONSULTAN (MMC) Dalam rangka menanggulangi kemacetan di simpang Tohpati maka dilakukan kerjasama dengan THE MIKE MC. KENNA CONSULTANSY TRAFFIC, HIGWAYS, ROAD SAFETY CONSULTAN (MMC) tanggal 19 Juli 2010 untuk penggantian traffic light signal lama peningkatan minor geometric, pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan termasuk penyediaan bahan-bahan dan upah kerja di perempatan jalan Tohpati Denpasar dengan nilai bantuan sebesar Rp. 323.066.000.j. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), CABANG DENPASAR Dalam upaya membantu permodalan bagi pedagang kecil di Pasar Ketapean Denpasar Timur, pada tanggal 25 Nopember 2010

PT. Bank Negara Indonesia Cabang Denpasar

bekerjasama dengan PD. Pasar Kota Denpasar mengadakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

VI-10


perjanjian kerjasama dalam memberikan kredit ringan bagi pedagang yang berdagang di areal Pasar Ketapean. k. HOTEL POP HARIS Tanggal 8 Nopember 2010 dalam rangaka mendukung Denpasar Clean dan Green, memberikan bantuan berupa 150 Pohon Jenis Glodog Lokal untuk ditanam di Jalan Teuku Umar. l. PT.ASTRA INTERNATIONAL Tbk. (Astra World) Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup dan Kegiatan Rutin Tahunan untuk Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar, PT. Astra membantu pengujian emisi tersebut yang kegiatannya di laksanakan di beberapa tempat antara lain : a.

Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup dilakukan Uji Emisi

Kendaraan

Bermotor

yang

diadakan

di

Lapangan Lumintang. b. Kegiatan Rutin Setiap Tahun dari LH, dilakukan Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang diadakan di Jl. Mahendrata, Jl. Raya Sesetan, di Jl. Hayam Wuruk.


VI-11


c.

Dalam Rangka Hari Bumi dilakukan Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang diadakan di Carrefour Jl. Imam Bonjol Denpasar.

d. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup dilakukan Uji Emisi

Kendaraan

Bermotor

yang

diadakan

di

Lapangan Lumintang e.

Kegiatan Rutin Setiap Tahun dari LH, dilakukan Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang diadakan di Jl. Mahendrata, Jl. Raya Sesetan, di Jl. Hayam Wuruk.

f.

Dalam Rangka Hari Bumi dilakukan Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang diadakan di Carrefour Jl. Imam Bonjol Denpasar.

m. PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK KANWIL BALI Dalam rangkaian acara BRI Peduli Pasar Rakyat maka pada tanggal 14 Desember 2010 dilaksanakan penandatanganan kerjasama antara PT. Bank BRI Denpasar dengan PD. Pasar Kota Denpasar dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat bagi pedagang di Pasar Badung.


VI-12


n. PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI Bantuan kepada Penyandang Cacat Dalam rangka Pelaksanaan Peringatan Hari Penyandang Cacat Internasional pada tanggal 3 Desember 2010. PT. PLN ( Persero) Distribusi Bali memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.- Kepada para penyandang cacat di Kota Denpasar. o. PT. ASKES (PERSERO) REGIONAL IX DENPASAR Bantuan kepada Penyandang Cacat Dalam rangka Pelaksanaan Peringatan Hari Penyandang Cacat Internasional pada tanggal 3 Desember 2010. PT. ASKES

(PERSERO)

REGIONAL

IX

DENPASAR

memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000.- Kepada para penyandang cacat di Kota Denpasar. p. PT. PELABUHAN INDONESIA III ( PERSERO) CABANG BENOA Bantuan kepada Penyandang Cacat Dalam rangka Pelaksanaan Peringatan Hari Penyandang Cacat Internasional pada tanggal 3 Desember 2010. PT. PELABUHAN INDONESIA III ( PERSERO) CABANG Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

VI-13


BENOA memberikan bantuan tunai sebesar Rp. 6.000.000.Kepada para penyandang cacat di Kota Denpasar.

2.2.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan : 1. Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Utama Denpasar direalisasikan dengan MoU nomor : 521.3/09/PTPH/2009 tanggal 19 Januari 2009 0023A.20.10.2009.2 Berupa pengelolaan dana penguatan modal untuk pembelian gabah/beras petani dengan dana Rp.1.008.974.122,00 2. Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar

dengan

Fakultas

Pertanian

Universitas

Udayana

direalisasikan dengan MoU nomor : 0452.2/1045/2010 1713 A/14.1.23/PR/2010 Berupa

penyusunan

tanggal 6 September 2010 Roadmap

Pertanian

dengan

dana

Rp.45.000.000,00 3. Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar dengan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa direalisasikan dengan MoU nomor : 0452.2/1055/2010 234/UW – FP/PD – 15/2010 Berupa

penyusunan

tanggal 7 September 2010

Rencana

Aksi

Urban

Farming

dan

Perwilayahan Komoditi di Kecamatan Denpasar Utara dan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dengan dana Rp. 50.000.000,00 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

VI-14


4. Kerjasama untuk point d sampai point p merupakan Keputusan Walikota Nomor 188.45 /321 / HK /2010 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Denpasar Corporate Social Responsibility (DCSR) tahun 2010

Solusi : 1. Proses pembuatan perjanjian kerjasama berkonsultasi dengan Bagian Tata Pemerintahan

dan

menyesuaikan

dengan

prosedur

masing-masing

perusahaan CSR 2. Prosedur

pengadaan

barang

disesuaikan

dengan

laporan

pertanggungjawaban dari masing-masing perusahaan, untuk Fakultas Pertanian Universitas Udayana tetap berpedoman pada Kepres 80/2003


VI-15



VI-16

BAB VII – PENUTUP

BAB VII PENUTUP Mengakhiri Pertanggungjawaban ini ada beberapa hal yang penting untuk ditekankan

sehubungan

dengan

hasil

tugas-tugas

umum

pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Denpasar tahun 2010 yaitu: 1. Realisasi APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2010 secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik. Penerimaan Daerah terealisasi sebesar Rp. 903.834.642.262,61 ( 108,74) persen atau lebih besar Rp. 72.672.289.782,28 dari target sebesar Rp. 831.162.352.480,33. Untuk Belanja Daerah realisasinya mencapai Rp. 938.613.723.818,07 ( 91,83 ) persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.022.090.860.141,00. 2. Pembangunan makro ekonomi memperlihatkan indikator positif dengan tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 6,53% yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang didukung oleh dunia usaha telah mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Perkiraan pertumbuhan ekonomi sampai bulan oktober 2010 diprediksi ada peningkatan sebesar 6,55% 3. Struktur perekonomian daerah masih tetap didominasi oleh bidang tersier (perdagangan, hotel dan restauran, pengangkutan dan komunikasi, jasa-jasa) yang memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 73,68 %. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa Kota Denpasar lebih dominan dengan

peranannya dibidang tersier . 4. PDRB per kapita mencapai Rp.17,71 juta rupiah dan bila dibandingkan kondisi perekonomian tahun lalu, pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sedikit membaik sebagai

dampak

dari

membaiknya

perekonomian

nasional

serta

meningkatnya kunjungan wisatawan asing yang datang ke Bali, sedangkan inflasi tahun 2009 sebesar 4,37% jauh melebihi inflasi tahun 2008 sebesar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2010

VII-1

BAB VII – PENUTUP

sebesar 9,62%. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya inflasi di Kota Denpasar selalu lebih rendah dari angka inflasi nasional 5. Berbagai langkah strategis yang diambil Pemerintah Kota Denpasar dalam membangun clean government dan good government tampak mulai menuai hasil nyata. Hal ini tampak pada persepsi masyarakat tentang seberapa bersih Pemerintah Kota Denpasar dengan Capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota Denpasar berada diposisi pertama dengan poin tertinggi 6,71. Survey ini dilakukan oleh ICW terhadap 50 kota di Indonesia yang terdiri dari 33 ibukota Provinsi dan 17 kabupaten/kota. 6 Disamping keberhasilan yang telah dicapai disadari masih ada kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan maupun dalam pelayanan masyarakat, hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan kendala yang masih kita hadapi yang sudah tentu

harapan ini akan dapat diatasi melalui

kerjasama dan partisipasi

dengan semua pihak. Untuk kedepan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan disamping peningkatan pelayanan pada masyarakat kami akan terus berupaya dan akan tetap minta dukungan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar .

Denpasar, Maret 2011 WALIKOTA DENPASAR

I.B. RAI DHARMAWIJAYA MANTRA


VII-2

BAB VII – PENUTUP


VII-3

KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR. Om Swastystu,

Recommend Documents