KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR Om Swastystu, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
UU no.32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Sejalan dengan upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta
menciptakan
pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Laporan dimaksud dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi LPPD kepada masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam PP Nomor 3 tahun 2007. Dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung, maka hubungan Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan bertanggungjawab pada DPRD. Pemilihan langsung Kepala Daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi ekskutif dengan DPRD yang melaksanakan fungsi legeslatif. Kondisi ini menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Akhir kata semoga apa yang kami laporkan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran, dan saran pemikiran sangat kami harapkan untuk perbaikan tahun mendatang. Om Shanti, Shanti, Shanti Om Denpasar, Maret 2012 Walikota Denpasar
I.B. Rai Dharmawijaya Mantra Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI Halaman Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Daftar Gambar
iii
Daftar Tabel
iv
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN
I-1
A. Dasar Hukum
I-1
B.
Gambaran Umum Daerah
I-2
1. 2. 3.
I-2 I-2 I-5 I-5 I-7
Kondisi Geografis Gambaran Umum Demografis. Kondisi Ekonomi 3.a. Industri Kreatif Daerah 3.b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II-1
A. Visi dan Misi
II-1
B.
Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (RPJMD)
II-2
C.
Prioritas Daerah
II-52
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUAGAN DAERAH
III-1
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah 2. Target dan Realisasi Pendapatan
III-1 III-1 III-3
B.
III-5 III-5 III-6 III-7
Pengelolaan Belanja Daerah 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah 2. Target dan Realisasi Belanja. 3. Pembiayaan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
DAFTAR ISI
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan. 1. Program dan Kegiatan 2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib 3. Permasalahan dan Solusi. B.
IV-1 IV-1 IV-1 IV-5 IV-13
Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan. 1. Program dan Kegiatan 2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan 3. Permasalahan dan Solusi.
IV-199 IV-199 IV-202 IV-205
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. Dasar Hukum B Instansi Pemberi Tugas Pembantuan C Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan D Program, Kegiatan, Sumber dan Jumlah Anggaran E Permasalahan dan Solusi
V-1 V-2 V-2 V-3 V-3 V-5
BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Solusi
VI-1 VI-1 VI-2 VI-3 VI-3
B.
VI-4
BAB VII
Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
PENUTUP
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
VII-1
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR GAMBAR No.
Judul
Halaman
I.1.
Penduduk menurut Jenis Kelamin
I-3
I.2.
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Dan Kecamatan
I-4
I.3.
Jumlah Penduduk Kota Denpasar Yang Bekerja Menurut Tiga Sektor LapanganUsaha
I-5
1.4.
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2006-2010
I-8
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL No.
Judul Tabel
I.1.
Penduduk menurut kelompok umur dan kecamatan di Kota Denpasar
I-4
I.2
Kelompok Industri Kreatif Nasional
I-6
1.3.
Kelompok Industri Kreatif di Kota Denpasar
I-6
I.4.
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 20062010
I-8
IV.1.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2011
IV-6
IV.2.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2011
IV-19
IV.3
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib RSU WangayaTahun 2011
IV-27
IV.4.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
IV-30
IV.5.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
IV-36
IV.6.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar
IV-44
IV.7.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
IV-52
IV.8.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar
IV-59
IV.9.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar
IV-65
IV.10.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan HidupTahun
IV-72
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
Halaman
DAFTAR TABEL
2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar IV.11.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar
IV-77
IV.12.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar
IV-85
IV.13.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Tenaga Kerja Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar
IV-93
IV.14.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar
IV-100
IV.15
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
IV-107
IV.16.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar
IV-111
IV.17.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Ketentraman, Ketertiban dan SatPol PP Kota Denpasar
IV-120
IV.18.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar
IV-132
IV.19.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar
IV-150
IV.20.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pendapatan Kota Denpasar
IV-154
IV.21
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar
IV-158
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
DAFTAR TABEL
IV.22.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar
IV-163
IV.23.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar
IV-172
IV.24.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar
IV-173
IV.25.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar
IV-174
IV.26.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar
IV-176
IV.27.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perijinan Kota Denpasar
IV-181
IV.28
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar
IV-186
IV.29.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan dan Informatika Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Darah Kota Denpasar
IV-191
IV.30.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
IV-196
IV.31.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Denpasar
IV-202
IV.32.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar
IV-209
IV.33.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar
IV-217
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
DAFTAR TABEL
IV.34.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Perindustrian 2011 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
IV-223
IV.35.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Perindustrian 2011 Yang Dilaksanakan Oleh PDAM Kota Denpasar
IV-228
IV.36.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Perindustrian 2011 Yang Dilaksanakan Oleh PD. Pasar Kota Denpasar
IV-234
IV.37.
Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Perindustrian 2011 Yang Dilaksanakan Oleh PD. Parkir Kota Denpasar
IV-240
V-1
Penyelenggaraan Tugas pembantuan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
V-3
BAB I –PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum Sebagai landasan hukum penyusunan laporan ini yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Derah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar tahun 2005-2025 8. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar tahun 2010-2015 9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
I-1
BAB I –PENDAHULUAN
Gambaran Umum Daerah. 1. Kondisi Geografis Daerah. Kota Denpasar merupakan salah satu Kota yang ada di Bali dengan luas wilayah 12.778 Ha atau 2,18 persen dari seluruh luas wilayah Propinsi Bali. Batas Wilayah Kota Denpasar di sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Badung (Kecamatan Mengwi, Abian Semal dan Kuta), di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar (Kecamatan Sukawati) dan Selat Badung, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Badung (Kecamatan Kuta) dan Selat Badung. Kota Denpasar terbentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 dan diresmikan tanggal 27 Pebruari 1992 merupakan peningkatan status sebelumnya dari Kota Administratif Denpasar. Secara Administrasi dibagi menjadi 4 Kecamatan meliputi Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan dan Denpasar Utara, 16 Kelurahan dan 27 Desa. Secara Astronomi, Kota Denpasar terletak pada daerah yang sangat strategis baik dari segi ekonomis maupun dari segi kepariwisataan karena merupakan titik sentral berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung antar Kabupaten. Kota Denpasar terletak diantara 080 35”31 - 080 44”49´LS dan 115º 10´23" - 1150 16”27´BT. Ditinjau dari Topografi keadaan medan Kota Denpasar secara umum miring kearah selatan dengan ketinggian berkisar antara 0-75 m diatas permukaan laut. Morfologi landai dengan kemiringan lahan sebagian tepi kemiringan bisa mencapai 15%.
2. Gambaran Umum Demografis Jumlah penduduk Kota Denpasar Tahun 2010 sebanyak 788.589 orang , dari jumlah tersebut 403.293 jiwa adalah penduduk laki-laki (51,14%) dan 385.296 jiwa penduduk perempuan (48,86%). Tingginya laju pertumbuhan ini diduga karena banyaknya urbanisasi yang terjadi ke Kota Denpasar dengan alasan mencari pekerjaan dan sekolah. Denpasar disamping sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Bali juga sebagai
Pusat
Perekonomian (Perdagangan dan Jasa) serta Pusat Pendidikan. Secara rinci jumlah penduduk Denpasar Tahun 2010 disajikan pada tabel dibawah ini.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
I-2
BAB I –PENDAHULUAN
Gambar I.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin 300000 244851
250000
229435
200000 150000
175899 138404
125311 119540
100000
117417 112018 90101 85798
70464 67940
50000 0
Densel
Dentim laki-laki
perempuan
Denbar
Denut
jumlah
Sumber : Denpasar Dalam Angka Tahun 2011.
Jika dibandingkan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk, kepadatan penduduk Kota Denpasar pada tahun 2010 sudah mengalami kejenuhan dimana kepadatan penduduk telah mencapai 6.171 jiwa/km². Tingkat kepadatan tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 5.085 jiwa/km². Dari keempat kecamatan yang memiliki kepadatan
tertinggi adalah Kecamatan Denpasar Barat sebesar 9.178
jiwa/km², kemudian Kecamatan Denpasar Timur sebesar 6.204 jiwa/km², Kecamatan Denpasar Utara sebesar 5.598 jiwa/km² dan terendah adalah Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 4.898 jiwa/km². Apabila dilihat struktur penduduk Kota Denpasar tahun 2010 yang tergolong dalam usia kerja (15-64 tahun) tersebar hampir merata diseluruh Kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Penduduk produktif terbanyak terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 177.814 orang (31%) dilanjutkan dengan Kecamatan Denpasar Barat sebanyak 165.099 orang (29 %), Kecamatan Denpasar Utara sebanyak 124.465 orang (21%) dan terakhir Kecamatan Denpasar Timur sebanyak 98.697 orang (17%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar 1.2.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
I-3
BAB I –PENDAHULUAN
Tabel 1.1. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kecamatan di Kota Denpasar Kelompok Umur 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
Den-Sel 23430 20795 17211 18534 27481 30238 27479 24492 18876 12287 8590 6058 3779 2563 1410 1628
Kecamatan Den-Tim Den-Bar 12501 21580 11844 20045 10561 16931 11090 17094 13479 22873 14638 26510 13826 24862 13495 23539 11489 18944 7975 12307 5688 8769 4149 6363 2868 3838 2075 2760 1324 1444 1402 1576
Den-Ut 16148 15602 14095 13920 15997 17840 17531 17429 14695 10570 7536 5440 3507 2482 1397 1710
Sumber: Denpasar dalam Angka tahun 2011
Gambar I.2. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kecamatan 35000 30000 25000 20000 15000
Den-Sel Den-Tim Den-Bar
10000
Den-Ut
5000 0
Sumber : Denpasar Dalam Angka Tahun 2011 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
I-4
BAB I –PENDAHULUAN
Serapan tenaga kerja di Kota Denpasar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini tidak bisa terlepas dari kedudukan Kota Denpasar yang merupakan pusat pemerintahan serta pusat perekonomian di Provinsi Bali. Jika dilihat dari sector lapangan usaha, sector perdagangan, hotel dan restoran menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu sekitar 43,26% diikuti sector jasa-jasa sebesar 24,45 %, industry sebesar 13,94 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar I.3. Persentase Tenaga Kerja Menurut Sektor Lapangan Usaha di Kota Denpasar Tahun 2010
Persentase Jasa-jasa 24,45 Keuangan 4,93 Angkutan dan Komunikasi 8,23 Perdagangan, Hotel dan… Bangunan, 4,21 Listrik, gas dan Air Minum 0,09 Industri 13,94 Penggalian 0 Pertanian 0,88 0
10
20
30
43,26 Persentase
40
50
Sumber : Denpasar Dalam Angka Tahun 2011.
3. Kondisi Ekonomi a. Industri Kreatif Daerah Secara nasional, Deperindag mengidentifikasi 14 kelompok kreatif yang potensial dikembangkan di Indonesia. Keempat belas kelompok tersebut adalah :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
I-5
BAB I –PENDAHULUAN
Tabel 1.2. Kelompok Industri Kreatif Nasional Kelompok Industri Kreatif Nasional No
Kelompok Industri
No
Kelompok Industri
1
Periklanan
8
Seni pertunjukan
2
Layanan computer dan piranti lunak
9
Pasar seni dan barang antic
3
Arsitektur
10
Penerbitan dan percetakan
4
Permainan interaktif
11
Film, video dan photography
5
Musik
12
Fashion
6
Riset dan pengembangan
13
Design
7
Televisi dan Radio
14
Kerajinan
Sumber : Kebudayaan Unggulan Kota Denpasar tahun 2010
Disamping 14 kelompok industry kreatif nasional, untuk Kota Denpasar terbuka peluang untuk mengembangkan industry jasa kreatif bidang pariwisata dan industry kreatif bidang pertanian atau agro industry kreatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini: Tabel 1.3. Kelompok Industri Kreatif di Kota Denpasar Kelompok Industri Kreatif Bidang Pariwisata (industri pariwisata) 1 Jasa atraksi 2
Jasa akomodasi
3
Jasa restoran
4
Jasa transportasi
5
Jasa souvenir
6
Jasa promosi
7
Jasa pelayanan
Kelompok Industri Kreatif Bidang Pertanian (agro industri ) 1 Tanaman hias Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
I-6
BAB I –PENDAHULUAN
2
Ikan hias
3
Aroma terapi
4
Obat anti nyamuk
5
Minuman berem
6
Kacang Rahayu
7
Dupa wangi
Sumber : Kebudayaan Unggulan Kota Denpasar tahun 2010
Keterkaitan kelompok industry kreatif, industry kreatif bidang pariwisata dan industry kreatif bidang pertanian dengan hasil inventori unsure budaya unggulan dan unsure budaya potensial dapat dilihat dalam keterkaitan secara langsung dan juga tidak langsung.
b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB
Untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi disuatu daerah, salah satu indicator penting yang dapat digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh sector-sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar digambarkan oleh perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Denpasar tahun 2010 atas dasar harga konstan yang mencapai 6.57%. Pertumbuhan tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang sebesar 6,53 %. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tersebut terjadi karena pada tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar dan di pihak yang lain pergerakan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pada tahun 2010 juga sedikit mengalami hambatan yang disebabkan oleh adanya lonjakan harga yang cukup tinggi pada akhir tahun, yang salah satunya disebabkan oleh lonjakan harga komoditas hasil pertanian berkenaan dengan ketidakmenentuan cuaca. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum perekonomian Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 2009 terjadi pelambatan yaitu sebesar 6,53 % dari 6.83 % pada tahun sebelumnya (2008). Perbandingan pertumbuhan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
I-7
BAB I –PENDAHULUAN
ekonomi yang dicapai Kota denpasar selama lima tahun terakhit dapat dilihat pada table di bawah ini. Tabel I.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2006– 2010 (Dalam Persen) 2006 2007 2008 2009
2010
Pertumbuhan Ekonomi
5,88
6,60
6,83
6,53
6,57
Inflasi
4,30
5,91
9,62
4,37
8,10
Sumber : Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar, 2010
Gambar 1.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2006 – 2010 (Dalam Persen)
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kota Denpasar Pertumbuhan Ekonomi
Inflasi
9,62 5,88 4,3
2006
6,83
6,6 5,91
6,53
8,1 6,57
4,37
2007
2008
2009
2010
Sumber : PDRB Kota Denpasar tahun 2011
Perekonomian suatu daerah juga dapat dianalisis melalui tingkat inflasi yang terjadi. Dari data di atas terlihat bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tahun 2008 ternyata diikuti oleh peningkatan inflasi yang mencapai 9,62 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5,91. Hal ini disebabkan oleh melambungnya harga minyak mentah dunia (CPO) sehingga menyebabkan harga barang dalam negeri melonjak. Melonjaknya harga barang ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Walaupun angka inflasi tahun 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
I-8
BAB I –PENDAHULUAN
meningkat, akan tetapi angka ini masih merupakan angka aman bagi perekonomian Denpasar karena masih dibawah 10 persen. Untuk tahun 2009 tingkat inflasi di Kota Denpasar cukup stabil yaitu sebesar 4,37%. Namun ditahun 2010 tingkat inflasi di Kota Denpasar mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 8,10. Bila dilihat dari tabel diatas, tingkat inflasi di Kota Denpasar mengalami kondisi yang sangat fluktuatif. Akan tetapi hal tersebut dapat ditanggulangi dengan baik karena laju pertumbuhan PDRB yang cenderung stabil selama 5 tahun terakhir meskipun tetap disertai kenaikan maupun penurunan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
I-9
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
BAB II KEBIJAKAN PEMERITAH DAERAH
A. Visi dan Misi Tahun ke 1 RPJMD II (2010-2015) Visi Kota Denpasar Untuk menguatkan pondasi Denpasar sebagai Kota Kreatif tahun 2010-2015 dan aplikasi industri kreatif berbasis budaya unggul secara sistematis, partisipatif dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Denpasar masih memerlukan berbagai hal yang bersifat mendasar : (1) Konsep utuh dan operasional tentang Kota Kreatif, Industri Kreatif dan kebudayaan unggul yang cocok dengan kondisi kontekstual Kota Denpasar sebagai komunitas urban, berjatidiri kebudayaan Bali dan bersifat multikultural: (2) Inventori data dasar (database) tentang keberadaan, perkembangan dan persebaran unsur budaya unggulan. Sebagai basis industri dan kota kreatif berkelanjutan: (3) Kondisi kontekstual tentang beragam unsur kebudayaan unggul dalam habitat urban. Disatu pihak kehidupan urban yang modern dan mengglobal ditengah isu komodifikasi, hegemoni, marginalisasi dan dilain pihak semakin terbukanya aneka peluang kehidupan urban dengan nilai tambah secara tradisi, ekonomi, teknologi dan sain. Dalam aneka pembaharuan bentuk, fungsi dan makna, serta beragam peluang dan tantangan kontekstual, penelitian ilmiah untuk merumuskan konsep kunci kota kreatif dan inventori unsur budaya unggulan sebagai basis industri dan kota kreatif menjadi amat relevan dan urgen. Sebuah konsep kota kreatif bercirikan dan mengandung muatan : 1. Membangun Citra dan identitas lokal 2. Memberikan kontrubusi ekonomi yang signifikan 3. Menciptakan iklim bisnis yang positif 4. Berbasis kepada sumber daya yang terbarukan 5. Menciptakan inovasi dan kreatifitas yang merupakan keunggulan yang kompetitif 6. Memberikan dampak yang positif pada masyarakat. Keseluruhan aspek di atas dijadikan dasar untuk menggerakkan individu, seniman, budayawan dan komunitas-komunitas kreatif, yang esensinya adalah membangun keseimbangan antara
jiwa dan raga, batiniah lahiriah, spritual dan material dari
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-1
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
masyarakat secara kreatif menuju keseimbangan dalam perubahan. Dalam hal ini ketiga pilar pembangunan Pemerintah , Swasta dan masyarakat merupakan penyangga utama untuk mewujudkan bangunan Kota Kreatif. Berdasarkan latar belakang dan kondisi diatas
ditetapkan visi Kota Denpasar
sebagai berikut : “ DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN ”
Misi Kota Denpasar 1. Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali. 2. Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui Budaya Kreatif. 3. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (good governance) melalui Penegakan Supremasi Hukum (law enforcement) 4. Meningkatkan
Pelayanan Publik menuju
Kesejahteraan Masyarakat (welfare
society) 5. Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan.
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (RPJMD) Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) strategi pokok pembangunan, yaitu: 1. Pemberdayaan lembaga adat, pelestarian budaya dan peningkatan pehamanan dan praktek keagamaan. 2. Pemberdayaan masyarakat, dan penguatan system ekonomi kerakyatan yang kreatif berbasis budaya unggulan. 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 4. Penciptaan keamanan dan ketertiban lingkungan yang kondusif.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-2
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Keempat strategi pencapaian visi dan misi ini merupakan satu kesatuan saling berkaitan dan saling mendukung satu dengan lainnya. Upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan system ekonomi kerakyatan yang kreatif berbasis budaya unggulan sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota, dalam implementasinya perlu dilandaskan pada penguatan dibidang pemberdayaan lembaga adat, pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman serta praktek keagamaan sebagai benteng pelindung dari pengaruh budaya luar yang tidak selaras dengan budaya lokal. Demikian pula dengan straegi peningkatan kualitas SDM sangat penting artinya dalam mendukung pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang didukung oleh terciptanya keamanan dan keteriban lingkungan yang kondusif. Sedangkan strategi pencapaian pada masing-masing misi pembangunan diuraikan sebagai berikut :
Penguatan jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali. 1. Sasaran meningkatkan pemahaman dan penghayatan ajaran agama, kualitas pelayanan kehidupan berbagama, peranserta lembaga social keagamaan dan tericiptanya harmoni sosial yang kondusif dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilainilai keagamaan. b. Meningkatkan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. c. Meningkatkan pelayanan kehidupan keagamaan. 2. Sasaran meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, dicapai dengan strategi : a.
Mengelola keragaman budaya.
b.
Mengembangkan nilai budaya.
c.
Mengembangkan kekayaan budaya.
3. Sasaran menurunnya angka pelanggaran hukum, mencegah ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antar golongan, menurunnya jumlah pecandu narkoba, meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, meningkatkan rasa aman bagi masyarakat Kota Denpasar, dicapai dengan strategi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-3
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
a. Meningkatkan wawasan kebangsaan melalui kerjasama kemitraan. b. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat 4. Sasaran mengendalikan pemanfaatan ruang dan menurunnya pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan, dicapai dengan strategi : a. Menata ruang secara efektif dan efisien. 5. Sasaran Meningkatkan Jumlah orang yang senang berolah raga dicapai dengan strategi: a. Membina dan memasyarakatkan olah raga 6. Sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, dicapai dengan strategi : a. Mengelola dan mengembangkan sumber daya kelautan. b. Mengelola perlindungan dan konservasi sumber daya alam. c. Merehabilitasi dan memulihkan cadangan sumber daya alam. d. Mengembangkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. e. Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. f. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. g. Memberikan pelayanan berupa drainase yang berkualitas, terjangkau, efisien, menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan berwawasan lingkungan. 7. Sasaran meningkatkan daya tarik Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata, dengan meminimalisasi pencemaran dan pembangun taman kota yang nyaman, dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah. b. Mengembangkan destinasi pariwisata.
Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui Budaya Kreatif. 1.
Sasaran menciptakan efek lanjutan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat atas setiap investasi yang ditanam oleh pemerintah, dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan iklim investasi dan realisasi ivestasi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-4
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
b. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi. 2.
Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan untuk dapat mempertahankan kemajuan perekonomian, dicapai dengan strategi : a. Mengembangkan Kekayaan Budaya Lokal. b. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat. c. Mengembangkan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan d. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/kelurahan e. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan f. Meningkatkan peran perempuan di Desa/kelurahan
3.
Sasaran mewujudkan
iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan
ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi dicapai dengan strategi : a. mewujudkan iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi dicapai. b. Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi. 4.
Sasaran memangkas prosedur perijinan dan operasi bisnis ke tingkatan efisiensi, dicapai dengan strategi : a. Mengelola perijinan dengan sistem satu pintu. b. Melakukan survey kepuasan terhadap pelayanan perijinan.
5.
Sasaran meningkatkan investasi secara bertahap dicapai dengan strategi. a. Melakukan promosi potensi unggulan investasi di Kota Denapsar. b. Menyiapkan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah. c. Menjaga keamanan tetap kondusif.
Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) melalui Penegakan Supremasi Hukum (law enforcement), sebagai berikut : 1.
Sasaran mengurangi secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas, dicapai dengan strategi : a.
Melaksanakan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-5
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
2.
b.
Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur pemerintah.
c.
Mengelola sumber daya manusia dengan baik.
d.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
e.
Menyelenggarakan kepemimpinan pemerintah daerah.
f.
Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah.
g.
Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
h.
Meningkatkan dukungan program kegiatan
Sasaran menciptakan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel dicapai dengan strategi : a. Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan. b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah c. Meningkatkan sarana dan prasarana paratur pemerintah. d. Meningkatkan dukungan program kegiatan
3.
Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. b. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik. c. Meningkatkan dukungan program kegiatan
4.
Sasaran menjamin konsistensi seluruh peraturan daerah dengan peraturan diatasnya dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Walikota. b. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. c. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. d. Meningkatkan dukungan program kegiatan
5. Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengelolaan kearsipan yang profesional dicapai dengan strategi : a. Menyempurnakan sistem kearsipan pada instansi pemerintah, melestarikan arsip daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kearsipan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-6
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
b. Mengembangkan budaya baca dan membina perpustakaan. c. Meningkatkan dukungan program kegiatan. 6. Sasaran meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui penerapan sangsi yang tegas dicapai dengan strategi : a. Mengintensifkan penerimaan pendapatan b. Meningkatkan dukungan program kegiatan. 7. Sasaran meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dari semua penyakit masyarakat dicapai dengan strategi : a. Melihara keamanan lingkungan secara berkelanjutan b. Memberdayakan masyarakat dalam keamanan lingkungan c. Melaksanakan operasi pemeliharaan ketertiban
Meningkatkan
Pelayanan Publik menuju
Kesejahteraan Masyarakat (welfare
society), sebagai berikut : 1.
Sasaran meningkatkan pemberdayaan lembaga pendidikan, perluasan jaringan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu, dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan pendidikan anak usia dini. b. Melaksanakan wajib belajar pendidikan Sembilan tahun. c. Melaksanakan pendidikan menengah. d. Menyelenggarakan pendidikan non formal. e. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. f. Menyelenggarkakan pendidikan kedinasan. g. Mengembangkan budaya baca dan membina perpustakaan. h. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan. i. Mengelola manajemen pelayanan pendidikan.
2.
Sasaran meningkatan mutu, lembaga, sarana dan prasarana, lingkungan dan pelayanan kesehatan dengan pendekatan paradigma sehat, dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. b. Meningkatkan pengelolaan lingkungan sehat. c. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-7
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
d. Meningkatkan upaya kesehatan perorangan. e. Mencegah dan memberantas penyakit. f. Memperbaiki gizi masyarakat. g. Meningkatkan sumber daya kesehatan. h. Meningkatkan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan. i. Mengawasi peredaran obat dan makanan. j. Mengembangkan obat asli Indonesia. k. Merumuskan kebijakan dan menajamen pembangunan kesehatan. l. Melaksanakan penelitian dan pengembanganf keehatan. 3.
Sasaran meningkatkan kesejahteraan social oleh dan untuk semua kalangan masyarakat berdasarkan tat twam asi, dicapai dengan strategi : a. Menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi social bagi PMKS. b. Memberdayakan fakir miskin. c. Memberikan pembinaan dan pengayoman kepada anak-anak terlantar. d. Memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para penyandang cacat dan trauma secara berkelanjutan e. Memberikan pembinaan, pengayoman bagi panti asuhan/panti jompo f. Memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para mantan penyandang penyakit social g. Memberdayakan kelembagaan / institusi yang menangani masalah kesejahteraan sosial
4.
Sasaran meningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan
dan perlindungan
anak dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan. b. Meningkatkan peran serta dan kesetaran gender dalam pembangunan c. Meningkatan perlindungan anak perempuan dan anak. d. Menguatkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 5.
Sasaran menanggulangi kemiskinan, dicapai dengan strategi : a. Memenuhi kebutuhan ketahanan pangan keluarga miskin. b. Memenuhi layanan kesehatan keluarga miskin.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-8
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
c. Memenuhi layanan pendidikan bagi keluarga miskin. d. Memenuhi upaya perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi keluarga miskin. e. Meningkatan kualitas perumahan keluarga miskin. f. Memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin. g. Meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. h. Memenuhi rasa aman bagi masyarakat miskin i. Memperluas kesempatan kepada masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan. j. Menjamin kesetaraan gender bagi masyarakat miskin. k. Meningkatkan akese bagi masyarakat miskin dalam pembangunan perkotaan. l. Mengembangan kawasan pesisir untuk kemakmuran masyarakat miskin pesisir. 6.
Sasaran mengembangkan jaringan informasi secara terpadu, dicapai dengan strategi : a. Mengembangkan, memeratakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi. b. Meningkatkan penguasaan serta mengembangkan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi.
7.
Sasaran meningkatkan pelayanan kependudukan
dan pencatatan sipil, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera serta pemuda dan olah raga, dicapai dengan strategi : a. Menata administrasi kependudukan. b. Merevitalisasi keluarga berencana. c. Memasyarakatkan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja. d. Meningkatkan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga e. Menguatkan kelembagaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. f. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan pemuda. g. Membina dan meningkatkan partisipasi pemuda. h. Mengembangkan kebijakan dan menajamen olah raga. i. Membina dan mamasyarakatkan olah raga. j. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-9
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
8.
Sasaran meningkatkan pencegahan dan menanggulangan bencana alam, dicapai dengan strategi : a. Mencegah dan menanggulangi korban bencana. b. Memberikan bantuan dan jaminan social bagi korban bencana alam.
Mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahan Ekonomi Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan , sebagai berikut : 1.
Sasaran mengembangkan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya Unggulan dicapai dengan strategi : a. Mendorong pengelolaan pendidikan kreatif b. Meningkatkan peranan wirausahwan lokal dalam menghasilkan produk kreatif yang unggul c. Memperbanyak pengembangan dan penerapan teknologi dalam menghasilkan produk kreatif yang berbasis masyarakat. d. Memperbanyak penggunaan bahan baku lokal dalam industri kreatif e. Meningkatkan pemakaian produk lokal kreatif dan meningkatkan pemasyarakatan HKI f. Mengembangkan pembiayaan yang terjangkau dan mudah bagi pengembangan ekonomi keatif.
2.
Sasaran meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dasar perekonomian, dicapai dengan strategi : a. Membangun sarana dan prasarana sumber daya air. b. Mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya. c. Menyediakan dan mengelola air baku. d. Mengendalikan banjir dan mengamankan pantai. e. Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan kelembagaan sumber daya air. f. Memberdayakan masyarakat dalam penyediaan air minum. g. Mengembangkan kelembagaan perusahaan daeah air minum. h. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-10
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
3.
Sasaran meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan, dicapai dengan strategi : a. Memelihara jalan dan jembatan. b. Meningkatkan dan membangun jalan dan jembatan. c. Memelihara prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan. d. Membangun prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan. e. Membangun sarana dan prasarana angkutan danau sungai dan menyebrangan.
4.
Sasaran mengembangkan pariwisata sebagai sebagai percepatan atau lokomotif pembangunan, dicapai dengan strategi : a. Mengembangkan pemasaran pariwisata. b. Mengembangkan destinasi pariwisata. c. Mengembangkan kemitraan dalam pembangunan pariwisata.
5.
Sasaran meningkatan pembangunan industri dan perdagangan, terutama yang berskala mikro, kecil dan menengah dengan pola koperasi atas dasar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa, dicapai dengan strategi : a. Menciptakan iklim usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. b. Mengembangkan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. c. Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil dan menengah. d. Memberdayakan usaha skala mikro. e. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi. f. Mengembangkan ekonomi lokal.
6.
Sasaran meningkatkan produksi pertanian, perikanan dengan mengembangkan hasil produksi unggulan, dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan ketahanan pangan. b. Mengembangkan agribisnis. c. Meningkatkan kesejahteraan petani. d. Mengembangkan sumber daya perikanan. e. Memanfaatan pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertanian.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-11
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
7.
Sasaran meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat veteriner dan kuantitas produksi peternakan dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan produksi hasil peternakan. b. Meningkatkan pemasaran hasil produksi peternakan. c. Meningkatkan penerapan teknologi peternakan.
8.
Sasaran meningkatkan pengetahuan profesi, keahlian, dan peranan generasi muda untuk menyongsong globalisasi dan mengembangkan olah raga daerah, dicapai dengan strategi : a. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan dibidang kepemudaan. b. Meningkatkan peran serta pemuda c. Menumbuhkan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda. d. Mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda. e. Mengembangkan kebijakan dan manajemen olah raga. f. Membina dan masyarakatkan olah raga. g. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga.
9.
Sasaran meningkatan iklim investasi dan daya saing, dicapai dengan strategi : a. Meningkatan iklim investasi dan reaslisasi investasi. b. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.
10. Sasaran meningkatkan pemerataan kesempatan kerja, kualitas dan perlindungan tenaga kerja, serta mengelola transmigrasi dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. b. Memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja. c. Melindungi dan mengembangkan lembaga tenaga kerja. d. Mengelola transmigrasi secara terpadu 11. Sasaran meningkatkan perdagangan dalam negeri dan eksport, dicapai dengan strategi: a. Mengarahkan hasil produksi sesuai dengan standardisasi nasional. b. Meningkatkan dan mengembangkan eksport. c. Meningkatkan kerjasama perdagangan internasional. d. Mengelola persaingan usaha yang sehat. e. Melindungi konsumen dan mengamankan perdagangan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-12
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
f. Meningkatkan efisiensi perdagangan. g. Mengembangkan distribusi prouduksi secara optimal.
VI.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan
Berdasarkan Visi, Misi, Strategi dan Permasalahan Pembangunan lima tahun kedepan maka arah kebijakan Kota Denpasar merupakan pencapaitan lebih kongkrit dari strategi yang telah dipilih dan merupakan akselerasi dari pencapaitan sasaran Milinium Development Goald (MDG’s), sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bali, arah kebijakan pada masing-masing sasaran visi pembangunan Kota Denpasar dirumuskan sebagai berikut :
A. Penguatan jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali. 1. Sasaran meningkatkan pemahaman dan penghayatan ajaran agama, kualitas pelayanan kehidupan berbagama, peranserta lembaga social keagamaan dan tericiptanya harmoni sosial yang kondusif dilaksanakan dengan strategi : 1) Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilainilai keagamaan dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan sebagai berikut : a. Meningkatkan Kualitas dan Pemahaman Agama Serta Kehidupan Beragama; b. Meningkatkan kerukunan intern dan antar umat beragama, 2) Meningkatkan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut : a. Menyelenggarakan pesraman kilat. b. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama. 3) Meningkatkan pelayanan kehidupan keagamaan dilaksanakan dengah arah kebijakan : a. Meningkatkan fungsi dan peran tempat ibadah sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. b. Meningkatkan fungsi dan peran para pemuka agama sebagai pengayom umat Bergama. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-13
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
2. Sasaran meningkatkan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, dilaksanakan dengan Strategi : 1) Mengelola keragaman budaya, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan kecintaan terhadap budaya, melaksanakan dialog terbuka, mengembangkan ruang public sebagai modal social, dan meningkatan penegakan hukum sebagai pilar keadilan bagi antar unit budaya yang ada dalam masyarakat. b. Mengembangkan keaneragaman budaya serta melakukan seminar lokakarya dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya 2) Mengembangkan nilai budaya, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Mereaktualisasi
nilai-nilai
kearifan
lokal
sebagai
salah
satu
dasar
pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional. b. Memberikan reward bagi pemerhati dan pelestari budaya lokal 3) Mengembangkan kekayaan budaya, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan kapasitas sumber daya dan lembaga yang mengelola kekayaan budaya. b. Sosialisasi dan pelestarian peningalan budaya 4) Meningkatkan dukungan program kegiatan, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur d. Meningkatkan kemampuan aparatur 3. Sasaran menurunnya angka pelanggaran hukum, mencegah ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antar golongan, menurunnya jumlah pecandu narkoba, meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, meningkatkan rasa aman bagi masyarakat Kota Denpasar, dicapai dengan strategi : 1) Memberdayakan potensi keamanan, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Memberdayakan masyarakat melalui pembentukan kelompok pengamanan swadaya.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-14
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan terkait masalahan keamanan dan ketertiban. 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Memberikan pembinaan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. b. Meningkatan kualitas pelayanan polisi pamong praja. c. Mengawasi dan melakukan operasi ketertiban terhadap pelanggar peraturan. 3) Mencegah penyalahgunaan narkoba, dilaksanakan dengan arah kebijakan: a. Meningkatkan koordinasi, informasi dan edukasi serta meningkatkan peran pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. b. Menyelenggarakan kampanye dan sosialisasi anti narkoba dan koordinasi bidang obat dan makanan. 4) Meningkatkan wawasan kebangsaan melalui kerjasama kemitraan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Melaksanakan berbagai forum dialog terkait dengan wawasan kebangsaan. b. Melaksanakan seminar, diskusi maupun lokakarya. 5) Meningkatkan pendidikan politik masyarakat dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat. b. Menyelesaikan perselisihan partai politik. 6) Meningkatkan dukungan program kegiatan, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur d. Meningkatkan kemampuan aparatur 4. Sasaran Meningkatkan jumlah orang yang senang berolahraga dicapai dengan strategi sebagai berikut : 1) Membina dan memasyarakat kan olah raga dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut : -
Memasyarakatkan olah raga, meningkatkan prestasi olah raga dan membina olah raga yang berkembang di masyarakat.
2) Meningkatkan dukungan program kegiatan, dilaksanakan dengan arah kebijakan : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-15
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur d. Meningkatkan kemampuan aparatur 5. Sasaran mengendalikan pemanfaatan ruang dan menurunnya pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan, dicapai dengan strategi : 1) Menata ruang secara efektif dan efisien, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Merencanakan penataan ruang dengan merevisi tata ruang b. Mendayagunakan rencana tata ruang sesuai dengan peruntukannya. c. Mengendalikan pemanfaatan ruang dan memantapkan koordinasi dan konsultasi antar lembaga yang terkait dengan penataan ruang. d. Mengendalikan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota. 2) Meningkatkan dukungan program kegiatan, dilaksanakan dengan arah kebijakan : e. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran f. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur g. Menerapkan peraturan disiplin aparatur h. Meningkatkan kemampuan aparatur 6. Sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, dicapai dengan strategi : 1) Mengelola dan mengembangkan sumber daya kelautan, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Mengembangkan sistem monitoring, controlling, surveillance, pengelola sumber daya pesisir dan menata ruang laut dan pesisir sesuai dengan daya dukung lingkungan. b. Mengembangkan kawasan konservasi laut, merehabilitasi habitat ekosistem serta meningkatkan
peran aktif masyarakat pesisir dan swasta dalam
mengelola sumber daya laut dan pesisir. c. Menata lembaga tingkat lokal, menegakkan hukum serta pengembangan wawasan kelautan bagi generasi muda dan anak sekolah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-16
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
2) Mengelola perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Melindungi sumber daya alam dari pemanfaatan yang tidak terkendali, mengembangkan koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai dan melindungi keanekaragaman hayati dari kepunahan serta mengembangkan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam. b. Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, legeslatif, dunia usaha dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya alam serta merumuskan kemanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 3) Merehabilitasi dan memulihkan cadangan sumber daya alam, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Merehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak dikawasan hutan, pesisir, perairan serta mengembangkan manajemen sistem pengelolaanya. b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan sarana dan prasarana rehabilitasi serta pengayaan sumber daya pertanian dan perkinanan. 4) Mengembangkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk lembaga masyarakat adat, serta peningkatan peran serta masyarakat melalui kemitraan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. b. Meningkatkan koordinasi antar lembaga,
merumuskan peraturan terkait
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta mengembangkan pendidikan lingkungan hidup baik formal maupun non formal. 5) Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Menyusun neraca sumber daya alam dan neraca lingkungan hidup, menyusun data potensi maupun daya dukung kawasan ekosistem serta mengembangkan evaluasi sumber daya alam yang meliputi hutan, air dan pesisir. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-17
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
b. Mengembangkan sistem informasi terpadu dan sistem jaringan pemantau kualitas lingkungan, menyusun status lingkungan hidup serta melibatkan peran serta masyarakat dalam pemantauan dan informasi kualitas lingkungan hidup. 6) Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Menyusun regulasi dalam pengendalian dan perusakan lingkungan hidup dan menyelesaikan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum. b. Memantau kualitas udara dan ari tanah, air pemukaan dan kualitas air laut dikawasan pesisir. c. Meningkatkan fasilitas pemantau pencemaran, pengawasan air minum dan air limbah, emisi gas buang dan pengelolaan limba B3 serta meningkatkan fasilitas pemantau pencemaran. 7) Meningkatkan dukungan program kegiatan, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur d. Meningkatkan kemampuan aparatur 7. Sasaran meningkatkan kebersihan dan keindahan kota untuk mendukung daya tarik Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata, dengan strategi : 1) Mengembangkan
kinerja pengelolaan sampah , dilaksanakan dengan arah
kebijakan :. a. Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan, mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. b. Mengembangkan kebijakan dan teknologi tepat guna dalam pengelolaan persampahan. c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan. 2) Mengembangkan keindahan wajah kota dengan meningkatkan kualitas taman dan ruang terbuka hijau Kota Denapsar, dilaksanakan dengan arah kebijakan:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-18
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
a. Memperindah wajah kota dengan peningkatan, pemeliharaan dan penataan taman kota. b. Meningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. 3) Meningkatkan dukungan program kegiatan, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur d. Meningkatkan kemampuan aparatur
B. Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal Melalui Buday Kreatif. 1.
Sasaran menciptakan efek lanjutan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat atas setiap investasi yang ditanam oleh pemerintah, dicapai dengan strategi : 1) Meningkatkan iklim investasi dan realisasi ivestasi, dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi untuk tahap memulai suatu usaha dan tahap operasi suatu bisnis. b. Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum. c. Menyederhanakan prosedur penanama modal. 2) Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang investasi dengan dunia usaha. b. Mendorong terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan UMKM. c. Menyiapkan sumber daya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan investasi. 3) Meningkatkan Perekonomian masyarakat Kota, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-19
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
a. Meningkatkan kemampuan pengurus dan Badan Pengawas LPD dan Kepala Pasar b. Meningkatkan koordinasi ekonomi kerakyatan. c. Mengatur kelancaran usaha industry. 4) Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kota, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan kapasitas dewan ketahanan pangan. b. Mengikuti even terkait ketahanan pangan. 5) Meningkatkan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur. d. Meningkatkan kemampuan aparatur. 2.
Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan untuk dapat mempertahankan kemajuan perekonomian, dicapai dengan strategi : 1) Mengembangkan Kekayaan Budaya Lokal dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mempertahankan keberadaan organisasi kesenian di masing-masing desa adat atau banjar. b. Mengembangkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekaaan budaya. c. Meningkatkan ketahanan budaya lokal dalam menangkal pengaruh negatif globalisasi. 2) Mengembangkan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memberikan pelatihan keterampilan dalam bidang menajamen badan usaha desa, usaha industri kerajinan, pertanian dan peternakan serta budidaya tanaman. b. Memberikan bantuan permodalan serta fasilitasi kemitraan bagi usaha mikro, kecil dan menangah di desa/keluarahan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-20
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
3) Meningkatkan
Partisipasi
masyarakat
dalam
membangun
Desa/kelurahan
dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memberikan pembinaan kepada masyarakat,
melaksanakan muswarah
pembangunan desa/kelurahan. b. Membeikan rangsangan berupa stimulan untuk pembangunan desa/keluarahan. 4) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan arah kebijakan. -
Menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi aparatur sesuai dengan bidang tugasnya terutama manajemen pemerintahan desa/kelurahan.
5) Meningkatkan peran perempuan di Desa/kelurahan dilaksanakan dengan arah kebijakan -
Memberikan pelatihan bidang ekonomi produktif kepada kaum perempuan di pedesaan.
6) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan arah kebijakan : -
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7) Meningkatkan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur. 3.
Sasaran menurunnya angka pelanggaran hukum, mencegah ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antar golongan, menurunnya jumlah pecandu narkoba, meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, meningkatkan rasa aman bagi masyarakat Kota Denpasar, dilaksakan dengan strategi : a. Memeberdayakan potensi keamanan. b. Meningkatkan wawasan kebangsaan melalui kerjasama kemitraan.
4.
Sasaran mewujudkan
iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan
ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi dicapai dengan strategi : 1) Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi dilaksanakan dengan arah kebijakan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-21
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
a. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang investasi dengan dunia usaha. b. Mendorong terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan UMKM. c. Menyiapkan sumber daya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan investasi. 2) Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi untuk tahap memulai suatu usaha dan tahap operasi suatu bisnis. b. Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum. c. Menyederhanakan prosedur penanama modal. 5.
Sasaran memangkas prosedur perijinan dan operasi bisnis ke tingkatan efisiensi, dicapai dengan strategi : 1) Mengelola perijinan dengan sistem satu atap dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menyederhanakan prosedur perjinan untuk mendukung peningkatan investasi. b. Memotong ekonomi biaya tinggi dalam pengurusan perijinan. 2) Melakukan survey kepuasan terhadap pelayanan perijinan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Melaksanakan survey kepuasan konsumen atas pelayanan perijinan yang diberikan. b. Menyelenggarakan kotak saran, sms pengaduan,
layanan bebas pulsa dan
dialog interaktif dalam mengeola kritik guna menyempurnakan pelayanan perijinan. 6.
Sasaran meningkatkan investasi secara bertahap dicapai dengan strategi. 1) Melakukan promosi potensi unggulan investasi di Kota Denpasar, dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menyelenggarakan Denpasar Pestival secara berkala dengan memerkan produk dan potensi unggulan Denpasar. b. Mengikut sertakan pada
pameran bagi produk dan hasil industri unggulan
Kota Denpasar. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-22
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
2) Menyiapkan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah, dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Membangun sarana dasar perekonomian yang memberikan multiplayer efek bagi perkembangan bidang lainnya. 3) Menjaga keamanan tetap kondusif, dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menyiapkan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, membangun pos ronda, serta mengendalikan keamanan lingkungan. b. Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan.
C. Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) melalui Penegakan Supremasi Hukum (law enforcement), sebagai berikut : 1.
Sasaran mengurangi secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas, dicapai dengan strategi : 1) Melaksanakan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menerapakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan. b. Menata kembali fungsi-fungsi lembaga pemerintahan agar dapat berfugsi dengan baik, memadai serta efisien dengan struktur yang profesional, luwes, ramping dan responsif. c. Meningkatkan optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-governement dalam pengelolaan fungsi dan tugas pemeritahan. d. Menghilangkan hambatan dalam pelayanan public melalui deregulasi dan debirokrasi 2) Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur pemerintah. a. Meningkatkan pengawasan internal dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. b. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan walikota agar sesuai dengan visi dan misi yang akan dicapai. c. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan aparat pengawasan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-23
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
d. Mengembangkan pengawasan yang berbasis kinerja. e. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan. 3) Mengelola sumber daya manusia dengan baik dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Pengembangan sistim informasi manajemen kepegawaian berbasis IT guna peningkatan pelayanan dibidang kepegawaian b. Rekruitmen SDM aparatur berdasarkan analisis kebutuhan dengan skala prioritas serta berbasis karakteristik daerah c. Peningkatan kapasitas dan propesionalisme aparatur melalui pengembangan jenis dan frekuensi diklat. d. Mutasi dan pengembangan karir pegawai dengan sistim reward dan punishment yang berbasis kompetensi 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menghilangkan hambatan dalam pelayanan publik melalui geregulasi dan debiroktratisasi. b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. c. Mengelola pengaduan masyarakat sebagai sarana koreksi terhadap pelayanan yang diberikan. 5) Menyelenggarakan kepemimpinan pemerintah daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan prosedur dan standarisasi administrasi dalam rangka mendukung tugas-tugas pelayanan. b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja bagi pimpinan. c. Meningkatkan manajemen pendukung yang membantu kelancaran tugas-tugas pimpinan. 6) Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Merintis kerjasama sama dalam berbagai bidang pembangunan dengan daerahdaerah yang berpotensi mempengaruhi kemajuan pembangunan dengan Pemerintah Kota.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-24
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
b. Mengelola potensi unggulan Kota Denpasar yang dapat dikerjasamakan dalam pengelolaannya dengan daerah lain. 7) Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan dilaksanakan dengan arah kebijakan : -
Menyempurnakan hubungan kerja antar SKPD
8) Meningkatkan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur. 2.
Sasaran menciptakan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel dicapai dengan strategi 1) Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menyempurnakan hubungan kerja antar SKPD. b. Melestarikan dan menyelamatkan dokumen daerah. 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan kinerja kelembagaan berdasarkan prinsip-prisip organisasi modern yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. b. Mengkaji pelaksanaan standar pelayanan minimal, mengelola kewenangan daerah dan mengembangan sistem informasi pelayanan masyarakat. 3) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pemerintah dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan kualitas dan fasilitas sarana pelayanan umum. b. Membangun dan memelihara sarana pelayanan umum.
3.
Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dicapai dengan strategi : 1) Meningkatkan
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
pembangunan
daerah
dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menyusun norma, standar, pedoman dan manual dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. b. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-25
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
2) Strategi Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Membahas rancangan peraturan daerah dengan pemerintah b. Mensosialisasikan peraturan daerah c. Meningkatkan kapasitas anggota DPRD 4.
Sasaran menjamin konsistensi seluruh peraturan daerah dengan peraturan diatasnya dicapai dengan strategi : 1) Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Walikota dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan pengawasan internal dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. b. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan walikota agar sesuai dengan visi dan misi yang akan dicapai. c. Mengembangkan pengawasan yang berbasis kinerja. d. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan 2) Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan aparat pengawasan. b. Mengkuti pendidikan dan pelatihan dibidang pengawasan 3) Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dilaksanakan dengan arah kebijakan. -
Menyusun norma, standar, pedoman dan manual bidang pengawasan.
4) Meningkatkan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : d. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. e. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. f. Menerapkan peraturan disiplin aparatur. 5.
Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengelolaan kearsipan yang profesional dicapai dengan strategi :. 1) Menyempurnakan sistem kearsipan pada instansi pemerintah, melestarikan arsip daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kearsipan, dilaksanakan dengan arah kebijakan :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-26
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
a. Meningkatkan pelayanan kearsipan b. Menyempurnakan sistem kearsipan dan melestarikan arsip daerah 6.
Sasaran meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui penerapan sangsi yang tegas dicapai dengan strategi :. 1) Mengintensifkan penerimaan pendapatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui penerapan sangsi yang tegas b. Mempertahanka Ruang terbuka hijau kota 2) Meningkatkan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur.
7.
Sasaran Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dari semua penyakit masyarakat dicapai dengan strategi : 1) Melihara keamanan lingkungan secara berkelanjutan dilaksanakan dengan arah kebijakan : -
Meningkatkan pengendalian keamanan lingkungan
2) Memberdayakan masyarakat dalam keamanan lingkungan dilaksanakan dengan arah kebijakan : -
Meningkatkan pelaksanaan ronda lingkungan.
3) Melaksanakan operasi pemeliharaan ketertiban dilaksanakan dengan arah kebijakan: -
Meningkatkan rasia keamanan lingkungan
4) Meningkatkan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-27
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
D. Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (welfare society), sebagai berikut : 1.
Sasaran meningkatkan pemberdayaan lembaga pendidikan, perluasan jaringan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu, dicapai dengan strategi : 1) Meningkatkan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menjamin penyelenggaraan pendidikan anak secara berkelanjutan. b. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini. c. Mensosialisasikan program pendidikan anak usia dini. d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan anak usia dini. 2) Menyelenggarakan pendidikan non formal dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan pendidikan non formal yang berorientasi menghasilkan tenaga terampil. b. Mengembangkan pendidikan kecakapan hidup, membina lembaga kursus dan kelembagannya. c. Memberi bantuan operasional bagi pendidikan non formal. 3) Melaksanakan wajib belajar pendidikan Sembilan tahun dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menyelenggarakan wajib belajar Sembilan tahun bagi masyarakat Kota Denpasar b. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan wajib belajar Sembilan tahun. c. Memelihara fasilitas belajar, mengajar bagi tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 4) Melaksanakan pendidikan menengah dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan metode belajar mengajar yang berbasis teknologi dan informasi. b. Mengembangkan kerjasama sekolah menengah dengan dunia usaha dan industry. c. Menyediakan beasiswa bagi keluarga tidak mampu.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-28
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
5) Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan Metode Pembelajaran yang Bermutu. b. Mengembangkan sistem perencanaan dan mengendalikan program profesi pendidik dan tenaga pendidik. c. Memberikan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi. d. Membina lembaga pelatihan peningkatan mutu pendidik. 6) Menyelenggarakan pendidikan luar biasa dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Menyelenggarakan pendidikan luar biasa pada berbagai tingkat yang bermutu dan terjangkau. b. Memberikan bantuan operasional bagi penyelenggaraan pendidikan luar biasa. 7) Menyelenggarkakan pendidikan kedinasan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menyelenggarakan perbaikan kurikulum dan perbaikan mutu penyelenggara pendidikan kedinasan. b. Melaksanakan pelatihan kedinasan secara terencana dan kontinyu bagi pegawai. 8) Mengembangkan budaya baca dan membina perpustakaan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memasyarakatkan budaya baca dikalangan masyarakat. b. Mengembangan perpustkaan di masyarakat sebagai upaya meningkatkan budaya baca masyarakat. 9) Melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap metode pembelajaran yang memberikan dampak positif bagi proses belajar mengajar. b. Mengadakan kerjasama penelitian bidang pendidikan dengan perguruan tinggi. 10) Mengelola manajemen pelayanan pendidikan dilaksanakan dengan arah kebijakan. 2.
Menerapkan manajemen yang berorientasi peningkatan mutu pendidikan.
Sasaran meningkatan mutu, lembaga, sarana dan prasarana, lingkungan dan pelayanan kesehatan dengan pendekatan paradigma sehat, dicapai dengan strategi :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-29
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
1) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan media promosi kesehatan, komunikasi, informasi secara terpadu. b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat. 2) Meningkatkan pengelolaan lingkungan sehat dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan pengawasan dan pemeliharan lingkungan permukiman. b. Menyediakan sarana dasar lingkungan dan mengembangkan wilayah sehat. 3) Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan, mengadakan dan memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat miskin pada setiap tingkatan dan jaringannya. 4) Mencegah dan memberantas penyakit dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan sureilens epidemiologi dan penanggulangan wabah, imunasi dan mencegah dan menanggulangi factor resiko. b. Memasyarakatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit. 5) Memperbaiki gizi masyarakat dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan kesadaran gizi
keluarga dalam rangka meningkatkan gizi
masyarakat terutama gizi ibu hamil, bayi dan anak balita. b. Memberdayakan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi. 6) Meningkatkan pengelolaan obat dan perbekalan sehatan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, dan keterjangkauan obat dan perbekalan obat. b. Meningkatkan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit. 7) Mengawasi peredaran obat dan makanan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menjamin tersedianya obat yang bermutu dan terjangkau diseluruh wilayah. b. Mengadakan razia obat dan makanan secara berkala. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-30
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
8) Mengembangkan obat asli Indonesia dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menjadikan obat asli Indonesia sebagai komplemen bagi obat modern dan dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau. b. Melakukan penelitian obat-obat tradisional sehingga terjamin kehigienisnya. 9) Merumuskan kebijakan dan menajamen pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Merumuskan kebijakan pembangunan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan derajat masyarakat. b. Memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat miskin untuk berperan dalam pembangunan kesehatan. 10) Melaksanakan pelayanan kesehatan kepada penduduk miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan. -
Melakukan pelayanan kesehatan secara terpadu bagi masyarakat miskin Kota Denpasar.
11) . Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan beserta jaringannya dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Membangun dan memperbaiki puskesmas dan puskesmas pembantu beserta jaringannya secara berkala. b. Melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit. c. Meningkatkan pelayanan rumah sakit 12) .Membangun kemitraan dalam pemberian pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan arah kebijakan. -
Membina kemitraan dengan masyarakat, swasta dan pemerintah daerah lainnya dalam pelayanan kesehatan
13) Meningkatkan kesehatan anak dan balita dilaksanakan dengan arah kebijakan -
Memberikan imunisasi, penyuluhan dan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan bagi kesehatan anak dan balita
14) Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada lansia dilaksanakan dengan arah kebijakan. -
Memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna bagi lansia.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-31
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
15) Mengawasi dan mengendalikan kesehatan makanan yang beredar di masyarakat dilaksanakan dengan arah kebijakan. -
Mengawasi kesehatan makanan dari hasil industry, rumah tangga dan restaurant
16) Meningkatkan keselamatan bagi ibu melahirkan dan anak dilaksanakan dengan arah kebijakan -
Memberikan penyuluhan, perawatan dan pertolongan bagi ibu yang akan melahirkan.
17) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan kualitas aparatur d. Meningkatkan peraturan disiplin aparatur. 3.
Sasaran
meningkatkan kesejahteraan social oleh dan untuk kalangan masyarakat
berdasarkan tat wam asi , dicapai dengan strategi : 1) Menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi social bagi PMKS dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan kualitas pelayanan, dan perlindungan social dan hukum bagi PMKS. b. Menyusun kebijakan dalam bidang pelayanan dan rehabilitasi social bagi PMKS. 2) Memberdayakan fakir miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memberdayakan fakir miskin melalui usaha ekonomi produktif dan usaha kesejahteraan social. b. Meningkatkan kemampuan aparat yang menangani fakir miskin. c. Membentuk kemitraan dengan swasta dalam menanggulangi kemiskinan. 3) Memberikan pembinaan dan pengayoman kepada anak-anak terlantar dilaksanakan dengan arah kebijakan. - Menyediakan sarana dan prasarana pembinaan dan memberikan pelatihan keterampilan kepada anak terlantar. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-32
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
4) Memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para penyandang cacad dan trauma secara berkelanjutan dilaksanakan dengan arah kebijakan. -
Mendata para penyandang cacad dan trauma, memberikan pelatihan keterampilan dan memberdayakan secara manusiawi.
5) Memberikan pembinaan dan pengayoman bagi panti asuhan/panti jompo secara berkala dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memperbaiki dan mengelola sarana dan prasarana panti secara berkelanjutan. b. Memberdayakan para penghuni panti dengan keterampilan. 6) Memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para mantan penyandang penyakit social dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Memberikan bimbingan dan bantuan bagi para penyandang penyakit social. b. Memberdayakan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. 7) Memberdayakan institusi/kelembagaan yang menangani masalah kesejahteraan social dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam menangani masalah kesejaheraan social. b. Meningkatkan kualitas aparatur yang bertugas menangani kesejahteraan social. 8) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan kualitas aparatur d. Meningkatkan peraturan disiplin aparatur. 4.
Sasaran meningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak
serta meningkatkan peran gender dalam masyarakat dicapai
dengan strategi : 1) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dilaksanakan dengan arah kebijakan. -
Meningakatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
2) Meningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak dilaksanakan dengan arah kebijakan : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-33
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
-
Meningkatan taraf
pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang
pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya perempuan. 3) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. b. Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga 4) Menguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan. b. Mengembangkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan berbasis perempuan dan anak. 5) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan kualitas aparatur 5.
Sasaran Mengurangi Jumlah penduduk miskin Kota Denpasar, dicapai dengan strategi: 1) Memenuhi kebutuhan ketahanan pangan keluarga miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memberikan bantuan langsung pangan kepada keluarga miskin. b. Menjamin kecukupan pangan bagi keluarga miskin. c. Meningkatkan pendapatan petani pangan sekaligus melindungi produk pangan petani. 2) Memenuhi layanan
kesehatan keluarga miskin dilaksanakan dengan arah
kebijakan. a. Memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-34
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
b. Memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin. c. Memberikan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya. d. Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit menular, lingkungansehat, gizi, dan perilaku hidup sehat. 3) Memenuhi layanan pendidikan bagi keluarga miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam jenjang wajib belajar Sembilan tahun. b. Menurunkan angka buta aksara pada masyarakat miskin. c. Memberikan pelayanan pendidikan non formal bagi masyarakat miskin. d. Memberikan kesempatan bagi anak-anak kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi. 4) Memenuhi upaya perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi keluarga miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan kelembagaan bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha. b. Meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam berusaha dan bekerja. 5) Meningkatan kualitas perumahan keluarga miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan
masyarakat miskin dalam
pembangunan rumah yang layak dan sehat. b. Mengembangkan partisipasi masyarakat miskin dalam penyediaan perumahan. 6) Memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan sistem penyediaan air minum yang berpihak pada masyarakat miskin. b. Meningkatkan akses keluarga miskin terhadap air minum dan air dan sanitasi. c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang pentingnya air minum yang bersih, aman dan sarana sanitasi dasar. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-35
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
7) Memenuhi kebutuhan akan pertanahan bagi penduduk miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan. -
Memberikan perlindungan bidang pertanahan bagi masyarakat miskin.
8) Meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memasyarakatkan informasi dan pengetahuan pengelolaan lingkungan yang berpihak pada masyarakat miskin. b. Mengelola lingkungan hidup yang menjamin dan melindungan akses masyarakat miskin dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 9) Memenuhi rasa aman bagi masyarakat miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Mengembangkan sistem perlindungan social bagi masyarakat miskin terutama anak jalanan, dan korban konflik. b. Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam mewujudkan rasa aman, mencegah dan menanggulangi persoalan setelah konflik. 10) Memperluas kesempatan kepada masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatan kesempatan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan. b. Menyediakan informasi pembangunan bagi masyarakat miskin. 11) Menjamin kesetaraan gender bagi masyarakat miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangan sistem pendataan yang mampu menangkap ketimpangan gender pada masyarakat miskin. b. Mengembangan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan. 12) Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin dalam pembangunan perkotaan dilaksanakan dengan arah kebijakan. -
Meningkatkan akses terhadap tempat dan ruang usaha bagi masyarakat miskin.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-36
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
13) Mengembangan kawasan pesisir untuk kemakmuran masyarakat miskin pesisir dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan kesejahterann masyrakat pesisir khususnya nelayan dan pembudidaya ikan kecil. b. Meningkatkan keamanan berusaha bagi nelayan. 6.
Sasaran mengembangkan jaringan informasi secara terpadu yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat, dicapai dengan strategi : 1) Mengembangkan, memeratakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi. b. Meningkatkan akses masyrakat terhadap layanan pos dan telekomunikasi. 2) Meningkatkan penguasaan serta mengembangkan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan pelayanan yang berbasis teknologi informasi. b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi. c. Mengembangkan aplikasi e-government. 3) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan kualitas aparatur
7.
Sasaran meningkatkan pelayanan kependudukan pencatatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemuda dan olah raga, dicapai dengan strategi : 1) Menata administrasi kependudukan dan pencacatan sipil dilaksanakan dengan arah kebijakan . a. Meningkatnya
keserasian
kebijakan
kependudukan
melalui
pelayanan
kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan, mobilitas dan persebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung lingkungan b. Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan SIAK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-37
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
c. Penertiban dokumen kependudukan berbasis NIK 2) Merevitalisasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan keluarga kecil bahagia sejahtera, dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. b. Meningkatkan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien dan cara kontrasepsi serta menjamin ketersediaan alat kontrasepsi dengan prioritas keluarga miskin. 3) Memasyarakatkan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan reproduksi remaja. b. Mengembangkan kebijakan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, menyelenggarakan
promosi
kesehatan
reproduksi
remaja,
pencegahan
HIV/AIDS dan bahaya NAPZA, konseling, komunikasi, inforasi dan edukasi serta advokasi bagi masyarakat, keluarga dan remaja. 4) Meningkatkan Ketahanan dan pemberdayaan keluarga dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan cakupan kualitas kelompok Bina Keluarga. b. Meningkatkan Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak. 5) Menguatkan kelembagaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Membina dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk peningkatan cakupan dan mutu pelayanan KB, kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta pengelolaan data dan informasi. b. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan bagi keluarga miskin dalam kelomok usaha pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS). 6) Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan pemuda dilaksanakan dengan arah kebijakan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-38
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
a. Mengkaji kebijakan dan membangun kemitraan dalam pembangunan di bidang kepemudaan. b. Meningkatan partisipasi masyarakat serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan. 7) Membina dan meningkatkan partisipasi pemuda dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah. b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan kewirausahaan pemuda. c. Mencegah pemuda terjerumus dalam penyalahgunaan obat terlarang dan narkotika. 8) Mengembangkan kebijakan dan menajamen olah raga dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menyerasikan dan mengembangkan kebijakan dalam bidang olah raga. b. Mengembangan dan membina manajemen olah raga. c. Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam pembinaan olah raga. 9) Membina dan memasyarakatkan olah raga dilaksanakan dengan arah kebijakan. -
Memasyarakatkan olah raga, meningkatkan prestasi olah raga dan membina olah raga yang berkembang di masyarakat.
10) Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana olah raga sesuai dengan cabang-cabang yang dikembangkan. b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan sarana olah raga. 11) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan kualitas aparatur 8.
Sasaran Meningkatkan sosialisasi pencegahan, melaksanakan pengawasan dan koordinasi serta meningkatkan kualitas aparat penanggulangan bencana, dicapai dengan strategi :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-39
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
1) Mencegah dan menanggulangi korban bencana dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mensosialisasikan pencegahan dan penanggulangan bencana. b. Meningkatkan pengawasan teknis bangunan gedung, koordinasi dalam penanggulangan bencana. c. Meningkatkan kualitas aparat pencegahan dan penanggulangan bencana. 2) Memberikan bantuan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memberikan bantuan darurat seperti sandang, pangan kepada korban bencana. b. Memberikan bantuan ekonomi produktif bagi korban bencana.
E. Mempercepat pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif, sebagai berikut : 1.
Sasaran Meningkatkan jumlah dan mutu insan kreatif dan membudayakan pola pikir kreatif dicapai dengan strategi : 1) Mendorong pengelolaan pendidikan kreatif dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Mengelola pendidikan yang menghasilkan insane kreatif b. Meningkatkan lembaga pendidikan yang menghasilkan konsep kreatif c. Menggali dukungan masyrakat dan melakukan kerjasama kemitraan 2) Meningkatkan peranan wirausahwan lokal dalam menghasilkan produk kreatif yang unggul dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Memperluas jangkauan pasar hasil industry kreatif b. Melaksanakan riset pasar dan promosi produk kreatif c. Memberikan perlindungan hukum bagi produk kreatif 3) Memperbanyak pengembangan dan penerapan teknologi dalam menghasilkan produk kreatif yang berbasis masyarakat dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi pendukung produk kreatif unggulan b. Mengembangkan kemitraan bidang teknologi dan informasi dalam rangka mendukung produk kreatif
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-40
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
c. Memberikan insentif bagi pengembangan teknologi industry dalam investasi produk kreatif. 4) Memperbanyak penggunaan bahan baku lokal dalam dindustri kreatif dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Mengembangkan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengelolaan material industry kreatif yang ramah lingkungan dan tepat guna b. Melakukan sosialisasi tentang penghematan bahan baku yang ramah lingkungan c. Melindungi, mengawasi dan mengkoordinasikan produk kreatif agar memiliki hak paten. 5) Meningkatkan pemakaian produk lokal kreatif dan meningkatkan pemasyarakatan HKI dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Menyusun kebijakan guna menurunkan pembajakan produk kreatif b. Membina para usahawan agar mendapatkan HKI bagi produk kreatifnya. c. Memasyarakat pengunanan produk lokal sebagai rasa kecintaan kepada bangsa dan Negara. 6) Mengembangkan pembiayaan yang terjangkau dan mudah bagi pengembangan ekonomi keatif dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Merancang skema pembiayaan dalam pengembangan ekonomi kreatif b. Memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif dengan pihak perbankan dalam pembinaan usaha. 2.
Sasaran meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dasar perekonomian, dicapai dengan strategi : 1) Membangun sarana dan prasarana sumber daya air dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan pembiayaan yang efektif untuk pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air. b. Mengembangkan budaya masyarakat dalam konservasi sumber daya air,dan mengembangkan teknologi tepat guna. 2) Menyediakan dan mengelola air baku dilaksanakan dengan arah kebijakan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-41
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
a. Meningkatkan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan domestik. b. Melengkapi sarana dan prasarana air baku berupa pemenuhan kebutuhan pada prasarana pengambilan dan saluran pembawa pada daerah dengan kebutuhan air yang tinggi. 3) Melakukan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Membangun serta memelihara embung, merehabilitasi lahan kritis di daerah tangkapan air b. Mengadakan kerjasama kemitraan dengan masyarakat dalam konservasi sumber daya air 4) Meningkatkan capupan pelayanan air minum dan air limbah dilaksanakan dengan arah kebijakan -
Membangun dan memelihara sarana air minum dan air limbah
5) Mengendalikan banjir dan mengamankan pantai dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengurangi dampak banjir dan melindungi daerah pantai dari abrasi air laut. b. Membangun prasarana pengendali banjir dan mengendalikan aliran air permukaan.
3.
Sasaran meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan, dicapai dengan strategi : 1) Memelihara sarana dan prasarana perhubungan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memprioritaskan perbaikan jalan dan jembatan yang memperlancar mobilitas barang dan jasa. b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perbaikan jalan da njembatan 2) Memelihara prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Melakukan pemeliharaan terhadap terminal secara berkala.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-42
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
b. Meningkatan peran pemangku kepentingan dalam pemeliharaan terminal dan fasilitas lainnya. 3) Meningkatkan
pelayanan
angkutan
kepada
masyarakat
Kota
Denpasar
dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Melengkapi sarana dan prasarana agkutan umum b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam angkutan 4) Meningkatkan
dan
mengembangkan
sarana
dan
prasarana
perhubungan
dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memelihara jalan dan jembatan b. Meningkatkan pembangunan halte dan terminal. 5) Mengendalikan dan mengamankan lalu lintas secara berkelanjutan dilaksanakan dengan arah kebijakan : -
Melengkapi sarana pengamanan lalu lintas.
6) Melakukan pengujian terhadap segala jenis kendaraan bermotor secara berkala dilaksanakan dengan arah kebijakan : -
Membangun sarana pengujian dan peralatannya serta melaksanakan pengujian secara berkala
7) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan disiplin aparatur d. Meningkatkan kualitas aparatur 4.
Sasaran Mengembangkan Perumahan yang layak dan sehat bagi seluruh masyarakat Kota Denpasar dicapai dengan strategi. 1) Mengembangkan peraturan terkait dengan pembangunan rumah sederhana yang layak dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Menyusun NSPM bidang perumahan b. Sosialisasi peraturan bidang perumahan 2)
Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau Kota, dilaksanakan dengan arah kebijakan:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-43
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
a. Merencanakan penataan ruang. b. Memberdayakan rencana tata ruang sesuai dengan peruntukannya. c. Pengendalian pemanfaatan ruang dan memantapkan koordinasi dan konsultasi antar lembaga yang terkait dengan penataan ruang 3) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan disiplin aparatur d. Meningkatkan kualitas aparatur 5.
Sasaran meningkatan pembangunan industri dan perdagangan, terutama yang berskala mikro, kecil dan menengah dengan pola koperasi atas dasar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa, dicapai dengan strategi : 1) Menciptakan iklim usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat terutama bagi usaha mikro kecil dan menengah. b. Meningkatkan kepasitas para penyelenggaran koordinasi dalam perencanaan kebijakan dan program-program usaha mikro kecil dan menengah. 2) Mengembangkan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan lembaga penyedia jasa pembangunan usaha yang terjangkau dan bermutu sebagai usaha mendekatkan UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif. b. Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai penyedia layanan jasa teknologi, manajemen, emasaran dan informasi berupa konsultan usaha. 3) Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil dan menengah dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan daya saing UMKM dan mengembangkan jiwa dan semangat kewirasahaan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-44
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
b. Mengembangkan sistem insentif untuk pengembangan wirausaha dan membina usaha untuk meningkatkan kesadaran tentang HaKI dan lingkungan. 4) Memberdayakan usaha skala mikro dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan kapasitas usaha mikro dan keterampilan pengelolan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha. b. Mengembangkan usaha mikro tradisional dan pengerajin dengan membina senra-sentra produksi/kluster dengan dukungan infrastruktur yang semakin mamadai. 5) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan disiplin aparatur d. Meningkatkan kualitas aparatur 6.
Sasaran meningkatkan produksi pertanian, perikanan dengan mengembangkan hasil produksi unggulan, dicapai dengan strategi : 1) Meningkatkan ketahanan pangan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menjamin tersedianya pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Kota Denpasar, meningkatkan
pasca panen dan pengolahan hasil produksi,
distribusi pangan, dan diversifikasi
pangan melalui ketersediaan pangan
hewani dan nabati. b. Memberikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin, mengawasi mutu, dan mengantisipasi kerawanan pangan. 2) Meningkatkan cakupan pemasaran hasil produksi pertanian arah kebijakan. a. Mengembangkan kerjasama dalam pemasaran serta membangun pusat promosi produksi pertanian b. Melakukan penyuluhan tentang kualitas produksi secara berkelanjutan 3) Menerapkan teknologi tepat guna dalam produksi hasil pertanian dilaksanakan dengan arah kebijakan. -
Mengoperasionalkan teknologi tepat guna dalam pertanian dan perkebunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-45
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
4) Meningkatkan hasil produksi pertanian dengan memanfaatkan bibit unggul dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menggunakan bibit unggul yang bersrtifikasi
dalam bidang pertanian dan
perkebunan b. Mempertahankan lahan hijau 5) Mendayagunakan para penyuluh pertanian dalam meningkatkan produksi dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan pengetahuan penyuluh pertanian b. Meningkatkan kesejahteraan penyuluh pertanian 6) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan disiplin aparatur d. Meningkatkan kualitas aparatur 7.
Sasaran Meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat veteriner dan kuantitas
produksi peternakan, perikanan dan kelautan dicapai dengan strategi : 1) Melakukan pencegahan dan menanggulangi penyakit ternak dengan penerapkan teknologi menuju peningkatkan hasil produksi perternakan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memusnahkan ternak yang terjangkit penyakit endemic b. Mengawasi perdagangan ternak antar pulau 2) Membangun sarana dan prasarana produksi hasil dan mempromosikan hasil produksi secara efisien dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Membangun kerjasama regional dalam penyediaan hasil produksi peternakan b. Mempromosikan produksi unggulan daerah 3) Melakukan upaya upaya peningkatan produksi hasil perternakan secara berkelanjutan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Penyuluhan berkaitan dengan kualitas hasil produksi b. Mengelola informasi pasar c. Mengemas hasil produksi secara menarik dan hygiene Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-46
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
4) Menerapkan teknologi tepat guna dalam peningkatan produksi peternakan, dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Mengembangkan terknologi tepat guna dalam peternakan b. Mengadakan penyuluhan rutin tentang teknologi tepat guna peternakan 5) Mengelola sumber daya laut dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisi dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memberdayakan masyarakat pesisir b. Meningkatkan budaya maritime dikalangan masyarakat 6) Mengelola sumber daya perikanan secara efisen dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. .Membudidayakan perkinanan secara masal b. Melakukan penyuluhan berkaitan dengan pengembangan perikanan c. Mengelola hasil perikanan. 7) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : e. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. f. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. g. Meningkatkan disiplin aparatur h. Meningkatkan kualitas aparatur 8.
Sasaran Mengembangkan pariwisata sebagai sebagai percepatan atau lokomotif pembangunan, dicapai dengan strategi : 1) Mengembangkan pemasaran pariwisata menuju wisata unggulan dan berdaya saing dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Melakukan promosi wisata yang efektif dan membina kemitraan dengan swasta, pemerintah daerah lain, dan masyarakat. b. Meningkatkan sadar wisata di kalangan masyarakat baik sebagai tuan rumah maupun calon wisatawan. 2) Mengembangkan destinasi pariwisata berwawasan budaya dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan daya tarik wisata unggulan Kota Denpasar, dengan merevitalisasi kawasan pariwisata.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-47
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
b. Mengembangkan paket wisata city tour, memberikan insentif bagi pelaku usaha serta mengembangkan pariwisata yang berdaya saing. 3) Mengembangkan kemitraan dalam pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memperkuat
jaringan
kerjasama
dengan
pemerintah
daerah
lainnya,
masyarakat, swasta dalam pembangunan pariwisata berwawasan budaya. b. Mengembangkan forum komunikasi dalam pembangunan pariwisata budaya dengan semua pemangku kepentingan. 4) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan disiplin aparatur d. Meningkatkan kualitas aparatur
9.
Sasaran meningkatan iklim investasi dan daya saing, dicapai dengan strategi : 1) Menyederhanaan peraturan dalam investasi, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Menyederhanakan perijinan b. Memberikan insentif dan disisentif bagi investor 2) Meningkatkan Pomosi dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam investasi dilaksanakan dengan arah kebijakan. -
Melakukan promosi investasi melalui bervagai even baik dalam maupun luar negeri
3) Melakukan kerjasama dengan negara lain dalam bidang perdagangan dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Merintis kerjasama perdagangan dengan Negara lain b. Menyelesaikan perselisihan perdangan 4) Meningkatan eksport dalam berbagai produk dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Meningkatkan standari dan mutu produk b. Mengembangkan kerjasama perdagangan dengan luar negeri
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-48
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
5) Meningkatkan volume perdagangan dengan efisiensi dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Menyederhanakan periijinan untuk menghindari ekonomi biaya tinggi b. Mengembangkan jaringan informasi perdagangan 6) Membuat klinik disain bagi IKM, demo pameran hasil industry, dan membentuk UKM center dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Pengembangan litbang untuk pembaharuan dan inovasi desain produk b. Memperluas kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausha baru c. Mengembangkan usaha kecil dan menengah d. Meningkatkan daya saing 7) Meningkatkan teknologi industry, menata struktur industry dan mengembangkan sentra industry potensial, serta perlindungan konsumen, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Peningkatan fasilitas prasarana,
distribusi dan sarana penunjang industry
melalui pengembangan informasi industry b. Melakukan terra dan terra ulang UTTP c. Membenuk BPSK 8) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan disiplin aparatur d. Meningkatkan kualitas aparatur 10. Sasaran meningkatkan pengetahuan profesi, keahlian, dan peranan generasi muda untuk menyongsong globalisasi dan mengembangkan olah raga daerah, dicapai dengan strategi : 1) Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan dibidang kepemudaan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengkaji
kebijakan-kebijakan
pembangunan
kepemudaan,
dan
mengembangkan sistem informasi kepemudaan yang berbasis e-youth. b. Menyusun rancangan pola kemitraan antar pemuda dan masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-49
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
2) Meningkatkan peran serta pemuda dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pemuda, membina organisasi pemuda serta memfasilitasi bakti sosial kepemudaan. b. Melibatkan pemuda dalam rangka pengendalian peredaran narkoba dan obat terlarang. c. Membina pemuda pelopor lingkungan dan memamerkan hasil karya pemuda. 3) Menumbuhkan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memberikan pelatihan bagi pemuda dalam berbagai bidang sebagai bekal kecakapan. b. Memberikan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan kepada pemuda sehingga muncul wirausahawan muda yang tangguh. 4) Mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memberikan penyuluhan kepada pemuda tentang bahaya narkoba. b. Mengarahkan pemuda untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat. 5) Mengembangkan kebijakan dan manajemen olah raga dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengkaji kebijakan-kebijakan bidang olah raga serta mengembangan sistem perencanaan olah raga terpadu. b. Membina manajemen olah raga dan menyusun pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan olah raga. 6) Membina dan masyarakatkan olah raga dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Melakukan pembinaan terhadap cabang olah raga prestasi dan olahragawan berprestasi melalui peningkatan penyelenggaraan kompetisi olah raga. b. Memberikan penghargaan bagi insan olah raga yang berprestasi. c. Mengembangkan olah raga rekreasi dalam rangka mengambangkan olah raga kepada masyarakat banyak. d. Meningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembinaan dan pendanaan olah raga. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-50
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
7) Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyediaan sarana dan prasarana olah raga. b. Meningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga. 8) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan disiplin aparatur d. Meningkatkan kualitas aparatur
11. Sasaran meningkatkan pemerataan kesempatan kerja, kualitas dan perlindungan tenaga kerja serta mengelola transmigrasi dicapai dengan strategi : 1) Memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi. b. Memperbaharui program-program perluasan kesempatan kerja
melalui
program umum, kredit mikro, pengembangan UMKM serta program pengentasan kemiskinan. c. Mengembangkan infrastruktur pelayanan umum dalam rangka mendukung perluasan kesempatan kerja. d. Menyediakan informasi bursa kerja secara luas melalui berbagai media. e. Memberikan pendidikan dan latihan kewirausahaan bagi para pekerja. 2) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatan standar kompetensi kerja dengan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi dan melakukan uji kompetensi tentaga kerja yang berbuka. b. Meningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja dan meningkatkan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja. c. Melengkapi sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-51
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
d. Memberikan pelatihan dan motivasi bagi para pekerja dan pencari kerja. 3) Melindungi dan mengembangkan lembaga tenaga kerja dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mensosialisasikan peraturan dibidang ketenagakerjaan secara kontinyu. b. Meningkatkan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum yang berlaku. c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan secara adil dan transparan. d. Memberikan pembinaan dan pengawasan bagi perusahaan penyalur tenaga kerja. e. Melindungi keselelamatan pekerja dengan memberikan perlindungan hukum. 4) Mengelola transmigrasi secara terpadu dilaksanakan dengan arah kebijakan: -
Mengembangkan transmigrasi secara lokal dan regional dan mendorong masyarakat mau bertransmigrasi.
5) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan disiplin aparatur d. Meningkatkan kualitas aparatur
Prioritas Daerah Prioritas
Daerah
dalam
rangka
mengimplementasikan
Misi
dan
Visi
Pembangunan Kota Denpasar adalah sebagai berikut: 1. Misi Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali, bertujuan untuk : a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. b. Melestarikan dan mengembangkan budaya. c. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. d. Meningkatkan sportivitas dan kesegarana jasmani. e. Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali. f. Mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-52
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
g. Meningkatkan kebersihan dan keindahan kota. 2. Misi Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui Budaya Kreatif , bertujuan untuk : a. Meningkatkan partisipasi mayarakat dalam pembangunan kota. b. Memberdayakan masyarakat kota dan institusi lokal. c. Meningkatkan rasa saling percaya dan mengharmoniskan antar kelompok mayarakat, merukunkan umat Bergama dan melindungi masyarakat. 3. Misi Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (good governance) melalui Penegakan Supremasi Hukum (law enforcement), bertujuan untuk : a. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. b. Menicptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. c. Meningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. 4. Misi Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (welfare society), bertujuan untuk : a. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. b. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan. c. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan social. d. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta perlindungan anak. e. Menanggulangi kemiskinan. f. Mengatur pos dan telekomunikasi. g. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana
dan keluarga
sejahtera serta pemuda dan olah raga. h. Mencegah dan menanggulangi bencana. 5. Misi Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan bertujuan untuk : a. Mengembangkan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya Unggulan. b. Meningkatkan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar peremonomian. c. Meningkatan dan mengembangkan sarana dan sarana sistem perhubungan. d. Mengembangkan perumahan murah dan layak huni e. Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-53
BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
f. Merevitalisasi pertanian agar tetap berfungsi sebagai paru-paru kota. g. Mengelola peternakan, perikanan dan kelautan secara efektif dan efisien h. Mengembangkan pariwisata berwawasan budaya unggul. i. Meningkatkan daya saing industry, iklim investasi, perdagangan dalam negeri dan eksport. j.
Meningkatkan perbaikan iklim ketenaga kerjaan dan perluasan jangkauam transmigrasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
II-54
BAB III –KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2011 yang disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan
antara
pembiayaan
penyelenggaraan
pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. A. Pengelolaan Pendapatan Daerah A.1.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sesuai dengan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri atas : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu : (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. b. Dana Perimbangan yaitu : (1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu : (1) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, (2) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, (3) Sumbangan Pihak Ketiga, dan (4) Pendapatan Hibah. Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
III-1
BAB III –KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah yaitu : 1) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel; 2) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran 3) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan; 4) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame; 5) Peraturan Daerah
Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak
Penerangan Jalan; 6) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 7) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 1993 tentang Retribusi Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan; 8) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil; 9) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 10) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 11) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal; 12) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 1994 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; 13) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Perikanan dan Setoran Lahan BPP; 14) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 24 & 25 tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Prinsip dan Usaha; 15) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 16) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1995 tentang Retribusi Izin Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
III-2
BAB III –KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gangguan / Keramaian; 17) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek; 18) Peraturan Daerah kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor; 19) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya; dan 20) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 tentang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD.
Dalam pelaksanaan pemungutan daerah telah dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut: a.
Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan Teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai Dasar Hukum pemungutan
b.
Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui Pameran Pembangunan, dan Media Cetak serta Media Elektronik
c.
Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur di bidang pendapatan melalui bimtek secara bertahap
d.
Menyiapkan/membangun/mengadakan
sarana
pendukung
serta
melakukan
penggantian terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran. e.
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya
f.
Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan razia gabungan maupun penagihan dari rumah ke rumah.
g.
Memberikan rewardkepada wajib pajak penyetoran terbanyak/ tepat waktu
A. 2. Target dan Realisasi Pendapatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
III-3
BAB III –KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2010, dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran
2011,
maka
1.031.164.304.154,43
target dan
Pendapatan realisasi
Daerah
ditetapkan
sebesar
Rp.
anggarannya
mencapai
sebesar
Rp.
1.150.074.934.945,18 atau 111,53 persen. Secara kelompok pendapatan dapat dijelaskan sebagai Berikut : 1)
Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 326.707.146.211,00 realisasinya mencapai sebesar Rp. 424.962.652.927,23 atau 130,07 %. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : a. Pajak Daerah yang direncanakan sebesar Rp. 246.800.000.000,00
realisasi
sebesar Rp. 326.282.402.524,07 atau 132,21 %. Peningkatan ini berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan jalan; b. Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp.21.498.400.000,00 realisasi sebesar Rp. 23.938.974.520,00 atau 111,35 %. Peningkatan ini terutama berasal dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 10.254.416.211,00 realisasinya tercapai sebesar Rp. 10.417.778.653,70 atau 101,59 % ; d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp. 48.154.330.000,00 realisasinya mencapai sebesar Rp. 64.323.497.229,46 atau 133,58 %.
2).
Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 475.737.713.081,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp. 491.014.027.247,00 atau 103,2 % terdiri dari : a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak direncanakan sebesar Rp. 90.808.609.081,00 realisasinya sebesar Rp. 106.085.023.247,00 atau 116,80 %;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
III-4
BAB III –KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
b. Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp 381.372.204.000,00 realisasi Rp.381.372.204.000,00 atau 100 %; c. Dana Alokasi Khusus
direncanakan sebesar Rp.3556.800.000,00
realisasi
sebesar Rp.3.556.900.000,00 atau 100 %. 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Target Rp. 228.719.444.862,43 realisasi Rp .234.098.254.770,95 atau 102,40% yang terdiri dari : 1) Pendapatan Hibah, dengan rencana Rp.7.908.512.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 4.782.529.808,00 atau 60,50 %. 2) Dana Bagi Hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya direncanakan
Rp.
78.274.296.722,43
dan
direalisasikan
sebesar
Rp.
86.779.088.822,95 atau 110,90 %. 3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus direncanakan Rp. 141.271.936.140,00 dan realisasinya sebesar Rp.141.271.936.140,00 atau 100 % 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dengan rencana Rp. 1.264.700.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 1.264.700.000,00 atau 100 %.
B. Pengelolaan Belanja Daerah. B.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disusun demikian, disesuaikan juga dengan Renstra Pemerintah Kota Denpasar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Oleh karena itu APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam suatu tahun anggaran.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
III-5
BAB III –KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Guna mendukung Kebijakan Umum APBD, maka alokasi anggaran untuk pengeluaran pembangunan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendesak dan bersifat pelayanan publik seperti penyediaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan, penanggulangan penduduk miskin dan menjamin ketahanan pangan, pelestarian budaya dan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Pada dasarnya perencanaan anggaran belanja daerah, diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial, serta fasilitas umum yang layak, berdasarkan standar analisa belanja, standar harga dan tolok ukur kinerja, oleh karena itu alokasi anggaran belanja daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. B.2. Target dan Realisasi Belanja Setelah Anggaran Perubahan APBD tahun 2011, Belanja Daerah direncanakan sebesar
Rp.
1.184.813.730.259,64
dan
realisasinya
mencapai
sebesar
Rp.
1.100.149.518.730,61 atau 92,85 persen. Secara rinci Belanja Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp. 718.859.313.895,95 dan realisasinya tercapai sebesar Rp.680.585.794.868,08 atau 94,68 %
yang menurut
jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut : a)
Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp.595.767.040.408,15
realisasi
mencapai sebesar Rp. 562.679.116.294,08 atau 94,40 %. b)
Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp.42.585.944.711,00 realisasi mencapai sebesar Rp.40.769.624.211,00 atau 95,73
c)
Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp.17.339.500.000,00 realisasi mencapai sebesar Rp. 15.383363.000,00 atau 88,72 %.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
III-6
BAB III –KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
d)
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaen/Kota dan Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp. 18.987.618.085,00 realisasi mencapai sebesar Rp. 18.987.618.065,00 atau 100 %.
e)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
direncanakan sebesar
Rp.42.955.073.849,00
realisasi mencapai
sebesar Rp. 41.893.801.298,00 atau 97,53 %. f)
Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp1.224.136.842,80 realisasi mencapai sebesar Rp. 872.272.000,00 atau 71,26 %.
2) Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp. 465.954.416.363,69 dan realisasinya tercapai sebesar Rp419.563.723.862,53 atau 90,04 % yang menurut jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut : a) Belanja Pegawai
direncanakan sebesar Rp.38.257.084.500,00 realisasi
mencapai sebesar Rp.35.508.725.449,92 atau 92,82 %. b) Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar
Rp. 323.105.934.060,69
realisasi mencapai sebesar Rp.295.283.337.156,61 atau 91,43 %. c) Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 104.591.397.803,00
realisasi
mencapai sebesar Rp.88.771.661.256,00 atau 84,87 %. B.3. Pembiayaan Daerah Selanjutnya mengenai Pembiayaan Daerah penerimaannya direncanakan sebesar Rp. 156.149.426.105,21. dan realisasinya sebesar Rp. 156.149.426.105,21 atau 100 %. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00. realisasinya mencapai sebesar Rp. 2.500.000.000.,00 atau 100 %. a) Permasalahan Belanja Daerah Secara umum dalam pelaksanaan pengelolaan belanja daerah dalam tahun 2011 tidak dijumpai permasalahan-permasalahan yang bersifat prinsip.
Tidak
tercapainya realisasi belanja sesuai dengan yang ditargetkan disebabkan karena dalam
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
III-7
BAB III –KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
pelaksanaan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis. b) Solusi Belanja Daerah Guna tercapainya pengelolaan keuangan daerah
secara efektif, efisien,
ekonomis, transparan dan akuntabel, kegiatan monitoring dan pengendalian pelaksanaan APBD perlu tetap dilaksanakan secara intensif, serta diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pendukung lainnya.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
III-8
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan. A.1. Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pendidikan Pendidikan merupakan suatu proses yang digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan pembangunan pendidikan pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang muaranya tentu guna meningkatkan kesejahteraan setiap manusia. Pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di era otonomi daerah ini. Otonomi pendidikan mengandung pengertian adanya perubahan tanggung jawab pemerintah daerah di bidang pendidikan. Perubahan tersebut adalah dari pemda sebagai pelaksana kebijakan pusat menjadi penentu kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD, SLTP, SMU, SMK dan yang sederajat. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur 3. Program Peningkatan Kapalitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Program Pendidikan Anak Usia Dini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-1
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4.1. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan 4.2. Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini 4.3. Gebyar Pendidikan Usia, Dini 5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5.1. Pengadaan Meubelair Sekolah 5.2. Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah 5.3. Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A 5.4. Penyelenggaraan Ujian Sekolah Paket B 5.5. Pendamping Bantuan Sekolah (BOS) 5.6. Ujian SD/MI dan SMP/MTsRehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (SD 4 Panjer, TKI Negeri Denpasar 5.7. Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (Dana DAK 2010) 5.8. Pembangunan Gedung Sekolah 5.9. Pengadaan buku sekolah 5.10. Rehab sedang pepustakaan sekolah 6. Program Pendidikan Menengah 6.1. Pengadaan mebelair sekolah 6.2. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu(BOMM) 6.3. Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu 6.4. Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket c Setara SMA 6.5. Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 6.6. Peningkatan pembinaan kesiswaan 6.7. Pemberian penghargaan siswa dan Guru berprestasi SMA/SMK 6.8. Peningkatan kreativitas kesiswaan 6.9. Peningkatan kepemimpinan kesiswaan Dikmen 6.10. Biaya operasional sekolah SMA/SMK Negeri 6.11. Masa orientasi siswa Berwawasan Budaya 6.12. Ujian pemantapan SMK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-2
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
6.13. Ujian pemantapan SMA 6.14. Pelatihan / workshop Tim pengembang kurikulum (TPK) 6.15. Penerimaan siswa Baru (PSB On Line) 6.16. Pengadaan alat peraga SMA/SM 6.17. workshop reviu 7. Program Pendidikan Non Formal 7.1. Pengembangan pendidikan kecakapn hidup 7.2. Pengembangan kurikulum dan bahan ajar PNF 7.3. Peringatan Hari Aksara Internasional Tikat Kota 7.4. Peningkatan Mutu PAUD 7.5. Penyelenggaraan kejar paket 8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8.1. Pelaksanaan uji kompetnsi pendidik dan tenaga kependidikan 8.2. Penilaian bagi pendidik untuk memenuhi stndar kompetensi 8.3. Ujian pemantapan siswa SD 8.4. Workshop peningkatanmutu pendidikan 8.5. Ujian pemantapan siswa SMP 8.6. Pengembangan sitem pendataan 8.7. Peningkatan kwalifikasi 8.8. workshop pendidikan 8.9. Sosialisasi TPG dan TTP 8.10. PAK 9. Program Pengembangan budaya baca 9.1. Pengembangan minat budaya baca 10. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.1. Pelaksanaan kerjasama kelembagaan di bidang pendidikan 10.2. sosialiasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-3
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
10.3. Pembinaan dewan pendidikan 10.4. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 10.5. Profil pendidikan kota denpasar 10.6. Peningkatan Sarana dan prasrana rumah pintar kota Denpasar 10.7. Penyelenggaraan pelatihan penyusunan program kerja sekolah (RAPBS) SD, SMP, SMA, dan SMK se-kota Denpasar 10.8. Penyelenggaraan Penyusunan Program Kerja di Bidang pendidikan Pemuda dan Olahraga 10.9. Lomba bidang informasi teknologi berbasis budaya 10.10. Workshop pendapatan sekolah 10.11. Rencana pengembangan pendidikan dasar dan menengah kota 10.12. Peningkatan kemampuan siswa tentang teknologi inf0rmasi 10.13. Penyelenggaraan sosialisasi dan publikasi hasil karya di bidang Pendidikan (peringatan HUT kota Denpasar) 11. Program Pendidikan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar 11.1. Lomba Gugus TK Gugus SD 11.2. Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat SMP 11.3. Forum Komonikasi OSIS tingkat SMP 11.4. Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu (SD, SMP) 11.5. Penghargaan Kepada Siswa, Guru, Guru Pembina dan Sekolah Berprestasi Tingkat TK, SD, SMP 11.6. Pesraman Siswa SMP 11.7. Seleksi Siswa, Guru, Guru Pembina dan Sekolah Berprestasi Tingkat TK, SD, SMP 11.8. Lomba Wiyata Mandala SMP 11.9. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi (Olimpiade Sains Tingkat SMP) 11.10. Lomba aktifitas dan kreatifitas siswa TK, SD, SMP 12. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-4
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
12.1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 13. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 13.1. Pembinaan organisasi 13.2. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 13.3. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 13.4. Pertukaran pemuda antar provinsi 13.5. Pembinaan organisasi jambore 13.6. Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi Dengan Lembaga/ instansi lainnya 13.7. Penyelenggaraan kompetisi olimpiade olahraga siswa nasional 13.8. Pelaksanaan porseni kecamatan 13.9. Pengadaan sarana prasarana olahraga dan seni 14. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peringatan sumpah pemuda
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pendidikan Urusan wajib pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar meliputi 14 program dan 83 kegiatan. Perencanaan belanja tidak langsung tahun 2011 sebesar Rp. 327.206.300.140 dan realisasinya sebesar Rp. 310.717.534.989 atau sebesar 94.96 persen. Sedangkan Belanja langsung dianggarkan Rp. 69.313.106.195 65.514.007.029
dan realisasinya sebesar Rp
atau sebesar 94.51 persen. Sedangkan realisasi untuk masing-
masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-5
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tabel IV.1 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib PendidikanTahun 2011
Program/Kegiatan
Target
Realisasi
(Rp)
(Rp)
CAPAIAN(%)
Belanja
396,519,406,335
376,231,542,018
Belanja Tidak Langsung
327,206,300,140
310,717,534,989
94.96
1. Belanja Pegawai
327,206,300,140
310,717,534,989
94.96
5,200,817,967.00
4,806,623,658.00
92.42
1,870,862,000.00
1,735,112,900.00
92.74
25,781,000.00
20,231,000.00
78.47
47,175,000.00
46,655,000.00
98.90
7,459,320.00
7,459,320.00
100.00
57,008,750.00
56,226,750.00
98.63
1,152,233,845.00
898,844,800.00
78.01
Belanja Langsung 1, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a, Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur 3, Program Peningkatan Kapalitas Sumber Daya Aparatur
a, Pendidikan dan Pelatihan Formal 4, Program Pendidikan Anak Usia Dini a, Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan b, Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini
c, Gebyar Pendidikan Usia, Dini
5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
a, Pengadaan Meubelair Sekolah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-6
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
b. Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah
5,802,190,500.00
5,531,513,000.00
95.33
19,350,000.00
19,230,000.00
99.38
49,867,320.00
47,573,320.00
95.40
36,912,263,580.00
36,668,821,081.00
99.34
1,456,053,400.00
1,341,291,400.00
92.12
300,000,000.00
255,804,000.00
85.27
3,847,637,000.00
2,919,726,000.00
75.88
240,000,000.00
223,332,000.00
93.06
99,955,000.00
93,450,000.00
93.49
144,500,000.00
142,851,000.00
98.86
285,817,000.00
282,679,000.00
98.90
2,009,691,800.00
1,923,227,460.00
95.70
12,675,000.00
10,635,000.00
83.91
c. Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A d. Penyelenggaraan Ujian Sekolah Paket B e. Pendamping Bantuan Sekolah (BOS)
f. Ujian SD/MI dan SMP/MTs g. Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (SD 4 Panjer, TK I
Negeri Denpasar h. Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (Dana DAK 2010)
i. Pembangunan Gedung Sekolah
j. Pengadaan buku sekolah
k. Rehab sedang pepustakaan sekolah
6. Program Pendidikan Menengah
a. Pengadaan mebelair sekolah a. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu(BOMM) b. Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu c. Penyelenggaraan Ujian Nasional
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
95.01
IV-7
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Paket c Setara SMA
105,800,000.00
100,520,000.00
455,879,200.00
397,803,200.00
87.26
110,590,000.00
95,899,000.00
86.72
167,608,000.00
167,034,500.00
99.66
26,709,000.00
24,644,000.00
92.27
101,783,100.00
93,467,000.00
91.83
5,022,200.00
5,021,700.00
99.99
39,535,500.00
39,243,000.00
99.26
k. Ujian pemantapan SMK
85,226,000.00
78,561,600.00
92.18
l. Ujian pemantapan SMA
147,147,000.00
134,494,000.00
91.40
50,000,000.00
43,790,000.00
87.58
490,000,050.00
385,491,040.00
78.67
605,745,000.00
578,812,000.00
95.55
85,000,000.00
80,782,100.00
95.04
66,818,580.00
65,668,580.00
98.28
d. Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan
Menengah
e. Peningkatan pembinaan kesiswaan f. Pemberian penghargaan siswa dan Guru berprestasi SMA/SMK
g. Peningkatan kreativitas kesiswaan h. Peningkatan kepemimpinan kesiswaan Dikmen i. Biaya operasional sekolah SMA/SMK Negeri j. Masa orientasi siswa Berwawasan Budaya
m. Pelatihan / workshop Tim pengembang kurikulum (TPK) n. Penerimaan siswa Baru (PSB On Line)
o. Pengadaan alat peraga SMA/SM
p. workshop reviu
7. Program Pendidikan Non Formal a. Pengembangan pendidikan kecakapn hidup
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-8
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
b. Pengembangan kurikulum dan bahan ajar PNF
52,548,000.00
42,548,000.00
80.97
Internasional Tikat Kota
30,000,000.00
30,000,000.00
100.00
d. Peningkatan Mutu PAUD
120,707,000.00
103,057,000.00
85.38
e. Penyelenggaraan kejar paket
101,222,500.00
49,685,000.00
49.08
17,923,998.00
17,323,998.00
96.65
54,013,530.00
53,013,530.00
98.15
204,850,000.00
193,976,500.00
94.69
55,498,400.00
45,848,400.00
82.61
166,200,000.00
157,878,000.00
94.99
38,736,000.00
34,736,000.00
89.67
242,625,800.00
215,125,800.00
88.67
h. workshop pendidikan
32,548,000.00
29,148,000.00
89.55
i. Sosialisasi TPG dan TTP
46,483,000.00
42,103,000.00
90.58
j. PAK
36,438,050.00
33,136,000.00
90.94
C. Peringatan Hari Aksara
8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Pelaksanaan uji kompetnsi pendidik dan tenaga kependidikan b. Penilaian bagi pendidik untuk memenuhi stndar kompetensi
c. Ujian pemantapan siswa SD d. Workshop peningkatanmutu pendidikan
e. Ujian pemantapan siswa SMP
f. Pengembangan sitem pendataan
g. Peningkatan kwalifikasi
9. Program Pengembangan budaya baca
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-9
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
a. Pengembangan minat budaya baca
39,603,500.00
39,153,500.00
98.86
879,222,300.00
729,640,000.00
82.99
41,230,000.00
37,448,500.00
90.83
50,000,000.00
48,000,000.00
96.00
76,727,800.00
74,923,000.00
97.65
73,393,500.00
72,223,500.00
98.41
45,500,000.00
45,227,300.00
99.40
119,105,000.00
106,575,000.00
89.48
77,750,000.00
64,845,700.00
83.40
85,000,000.00
71,304,150.00
83.89
54,077,800.00
54,069,000.00
99.98
20,000,000.00
19,999,250.00
100.00
10, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan a. Pelaksanaan kerjasama kelembagaan di bidang pendidikan b. sosialiasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang
pendidikan
c. Pembinaan dewan pendidikan d. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
e. Profil pendidikan kota denpasar f. Peningkatan Sarana dan prasrana rumah pintar kota Denpasar g. Penyelenggaraan pelatihan penyusunan program kerja sekolah (RAPBS) SD, SMP, SMA, dan SMK se-kota Denpasar h. Penyelenggaraan Penyusunan Program Kerja di Bidang
Pendidikan Pemuda dan Olahraga I. Lomba bidang informasi teknologi berbasis budaya
j. Workshop pendapatan sekolah k. Rencana pengembangan pendidikan dasar dan menengah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-10
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
kota l. Peningkatan kemampuan siswa tentang teknologi infprmasi
47,462,250.00
43,492,250.00
91.64
104,000,000.00
61,842,000.00
59.46
76,082,500.00
51,682,500.00
67.93
29,102,500.00
29,072,500.00
99.90
60,200,000.00
56,600,000.00
94.02
1,436,000.00
1,436,000.00
100.00
116,628,500.00
116,628,500.00
100.00
62,587,500.00
62,187,500.00
99.36
117,540,000.00
114,420,000.00
97.35
38,083,000.00
38,083,000.00
100.00
l. Penyelenggaraan sosialisasi dan publikasi hasil karya di bidang Pendidikan (peringatan HUT kota Denpsar)
11. Program Pendidikan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar
a. Lomba Gugus TK Gugus SD b. Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat SMP c. Forum Komonikasi OSIS tingkat SMP d. Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu (SD, SMP) e. Penghargaan Kepada Siswa, Guru, Guru Pembina dan Sekolah
Berprestasi Tingkat TK, SD, SMP
f. Pesraman Siswa SMP g . Seleksi Siswa, Guru, Guru Pembina dan Sekolah Berprestasi
Tingkat TK, SD, SMP
H. Lomba Wiyata Mandala SMP I. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi (Olimpiade Sains Tingkat SMP)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
96.24
IV-11
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
166,306,500.00
160,056,500.00
86,100,000.00
51,700,000.00
60.05
349,075,000.00
296,935,000.00
85.06
25,000,000.00
18,600,000.00
74.40
105,975,000.00
21,975,000.00
20.74
12,700,000.00
4,340,000.00
34.17
c. Pertukaran pemuda antar provinsi
15,324,045.00
15,144,045.00
98.83
e. Pembinaan organisasi jambore
82,950,000.00
79,915,000.00
96.34
1.462.823.100
88.05
175,092,300.00
121,543,300.00
69.42
189,240,040.00
120,935,000.00
63.91
100,000,000.00
99,073,000.00
99.07
J. Lomba aktifitas dan kreatifitas siswa TK, SD, SMP
12. Program Pengelolaan Keragaman Budaya a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 13. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
a. Pembinaan organisasi a. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan b. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
13.Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga a.
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1.661.420.000
b. Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi Dengan Lembaga/ instansi lainnya c. Penyelenggaraan kompetisi olimpiade olahraga siswa nasional
d. Pelaksanaan porseni kecamatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-12
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
e. Pengadaan sarana prasarana olahraga dan seni
833,244,770.00
729,280,270.00
87.52
11,950,000.00
11,950,000.00
100.00
Rp67,651,686,195.00
65,501,001,029.00
96.82
15. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
a. Peringatn sumpah pemuda
A.3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1.
Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan formal (78,47%), Kegiatan Meubelair sekolah (78,01%), Rehab sedang / berat bangunan sekolah (dana DAK 2010) (75,88%), Penerimaan siswa baru (PSB on line) ( 87,58%), dalam lelang yang dilakukan oleh dinas ternyata penawaran yang dilakukan oleh pihak ke 3 (rekanan) angkanya dibawah 80%, sehingga kelebihan anggaran dikembalikan ke kas daerah
2.
Kegiatan kejar paket A, B dan C (49,08%) karena volume wajib belajar kecil
3.
Untuk kegiatan Lomba gugus TK dan gugus SD (67,93%), Lomba aktifitas dan kreatifitas siswa TK, SD, SMP (60,05%) disebabkan karena volume peserta lomba mengalami penurunan dari prediksi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara.
4. Untuk kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan (74,40%), honor tidak semua teramprah karena ada kesalahan administrasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-13
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (20,74%) dan Kegiatan pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan (34,17%). Dana sebagian besar tidak terserap karena banyak peserta pelatihan yang tidak lolos seleksi sehingga anggaran yang tersedia lebih. 6. Untuk
kegiatan
kerjasama
peningkatan
olahragawan
berbakat
berprestasi dengan lembaga / instansi lain (69,42 %) karena
dan tidak
terlaksananya beberapa pertandingan yang dianggarkan 7. Penyelenggaraan kompetisi
olompiade olahraga siswa nasional (63,91%)
karena atlet tidak menjadi duta Bali
Solusi. Untuk mengtasi permasalahan di atas beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain : 1. Mengintensifkan
survey pasar sehingga tidak terjadi selisih harga yang
terlalu besar 2.
Mengintensifkan keberadaan kejar paket
3. Mengintensifkan
survey pasar sehingga tidak terjadi selisih harga yang
terlalu besar 4.
Kelengkapan administrasi disiapkan lebih awal
5. Meningkatkan observasi calon peserta 6. Meningkatkan observasi calon peserta 7. Lebih selektif dalam penentuan atlet
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-14
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Urusan Wajib Kesehatan. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Sebagaimana pembangunan di bidang lainnya, peran masyarakat termasuk swasta dalam pembangunan kesehatan sangat diperlukan dan ikut memberikan andil terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan. Pemerintah memberikan ruang untuk berkembangnya peran aktif masyarakat termasuk swasta sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Peran pemerintah lebih dititik beratkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.
Program dan Kegiatan dinas Kesehatan Tahun 2011 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.2. Rehab Sedang/berat Rumah Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal. 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-15
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi pelaporan dan penyusunan RKA SKPD 5. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. 5.1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. 5.2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. 6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 6.2 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 6.3 Peningkatan kesehatan masyarakat 6.4 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 6.5 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 7. Program Pengawasan Obat dan Makanan 7.1 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 8. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 8.1. Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri 9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 9.1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat. 9.2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat. 9.3. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan. 10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. 10.1.Penanggulangan kurang energy protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya. 10.2. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi. 11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. 11.1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-16
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
11.1 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 12.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. 12.1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk. 12.2. Pengadaan alat dan bahan-bahan fogging. 12.3. Pengadaan vaksin penyakit menular. 12.4. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah. 12.5. Pelayanan pecegahan dan penanggulangan penyakit menular. 12.6. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah. 12.7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang. 13.Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. 13.1. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan. 14. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 14.1 Pelayanan Operasi Katarak 15. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. 15.1. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu. 15.2. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu. 16. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 16.1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 17.1 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita. 18. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia. 18.1. Pelayanan kesehatan 18.2. Pelayanan pemeliharaan kesehatan (lansia). 19. Program Pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan. 19.1.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-17
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
19.2.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant. 20. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak. 20.1. Perawatan berkala bagi Ibu hamil dari keluarga kurang mampu 20.2. Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 21. Standarisasi Pelayanan Puskesmas 21.1. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Kesehatan. Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar,
direalisasikan melalui 21 program dan 41 kegiatan dengan
mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 29.806.094.692,00 dengan realisasi Rp. 28.462.277.311,00 atau ( 95% ) , sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 26.516.926.688,00 dengan realisasi sebesar Rp. 24.125.505.662 ( 91% ) . Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh
UPTD Puskesmas
merencanakan pendaptan asli berupa retribusi daerah sebesar Rp.1.559.000.000,00 dengan realisasi sebesar perijinan
merencanakan
Rp. 217.675.000,00 (146 %) . Dan untuk retribusi Rp.73.000.000,00
dengan
realisasi
sebesar
Rp.217.675.000,00 (298 %) Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam table berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-18
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tabel IV.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib KesehatanTahun 2011 Anggaran No.
Program/Kegiatan
1
2
%
Target
Realisasi
Pencapaian
3
4
5
Dinas Kesehatan I
Pendapatan (Retribusi Daerah)
II III 1 2
1,632,000,000
2,498,401,750
153%
Belanja Tidak Langsung
29,806,094,692
28,462,277,311
95%
Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
26,516,926,688
24,125,505,662
91%
1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,634,906,960
3,139,099,930
86%
2,255,242,478
1,905,917,476
85%
84,585,000
78,121,200
92%
163,000,000
149,274,575
92%
181,716,900
171,639,825
94%
3,803,674,000
3,565,752,751
94%
760,542,200
699,493,080
92%
83,082,000
77,292,000
93%
6.2 Pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
500,173,947
433,499,850
87%
6.3 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
118,847,400
109,130,500
91.8%
6.4 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
388,063,000
370,798,300
95.6%
6.5 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
441,998,250
434,580,250
98.3%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.2 Rehab sedang/berat rumah gedung kantor
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pelaporan dan Penyusunan RKA SKPD
5
Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
6
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.1 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
7
Program Pengawasan Obat dan Makanan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-19
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
7.1 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 8
108,394,000
107,493,925
99.2%
69,232,400
68,684,900
99.2%
9.1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
399,706,900
382,151,850
95.6%
9.2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
454,510,533
447,538,300
98.5%
30,000,000
29,960,000
99.9%
10.1 Penanggulangan kurang energy protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
91,381,250
71,323,250
78.1%
10.2 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
26,342,500
26,342,500
100.0%
11.1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
151,964,750
138,524,350
91.2%
11.2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
344,222,000
338,147,900
98.2%
803,120,000
131,600,000
16.4%
12.2 Pengadaan Alat dan bahan-bahan fogging
2,856,617,000
2,814,579,500
98.5%
12.3 Pengadaan vaksin penyakit menular
1,015,225,600
945,805,240
93.2%
12.4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
475,577,600
444,490,800
93.5%
12.5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
380,650,000
329,302,880
87%
12.6 Peningkatan surveilance epidemiologi dan penggulangan wabah.
98,900,320
70,895,400
72%
12.7 Pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang.
4,509,369,300
4,478,036,000
99%
235,805,200
162,332,200
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 8.1 Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan luar negeri
9
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
9.3 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 10
11
12
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 12.1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
13
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 13.1 Evaluasi dan pengembangan standar pelayaan kesehatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
68.8%
IV-20
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
14
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Misikin 14.1 Pelayanan Operasi Katarak
15
16
8,000,000
3,500,000
43.8%
15.1 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu
279,566,400
273,115,800
97.7%
15.2 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
47,345,000
46,789,980
98.8%
928,355,600
911,935,000
98.2%
38,884,000
37,641,500
96.8%
237,303,000
234,961,000
99.0%
14,050,000
14,050,000
100.0%
19.1 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
73,478,000
72,494,150
98.7%
19.2 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
120,220,000
118,992,000
99.0%
20.1 Perawatan berkala bagi Ibu Hamil dari keluarga kurang mampu
43,500,000
43,260,000
99.4%
20.2 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
34,373,200
32,710,500
95.2%
225,000,000
214,247,000
95.2%
Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 16.1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
17
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 17.1 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
18
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 18.1 Pelayanan kesehatan 18.2 Pelayanan pemeliharaan kesehatan (lansia)
19
20
21
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program Standarisasi Pelayanan Puskesmas 21.1 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-21
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
No. 1
Anggaran
Program/Kegiatan
Target
Pencapaian (%)
Realisasi
Keuangan
Fisik
Belanja Tidak Langsung lainnya Bantuan Operasional Kesehatan ( Tugas Pembantuan )
598,042,435
72%
100%
72%
100%
825,000,000
Total
825,000,000
598,042,435
A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata dan mengandalkan pariwisata dalam memacu perkembangan ekonominya. Seperti telah diketahui bahwa kegiatan pariwisata sangat rentan terhadap isu-isu yang terkait dengan keamanan, kesehatan dan isu lainnya. Terkait dengan kesehatan, upaya pemberantasan penyakit menular khususnya Demam Berdarah Dangue perlu ditingkatkan dalam upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Denpasar. Sebaran fasilitas kesehatan di Kota Denpasar telah menyebabkan mudahnya penduduk untuk memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Namun tidak menutup kemungkinan kemudahan akses ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik karena keterbatasan dana yang dimiliki khususnya oleh penduduk yang kurang mampu. Pemerintah Kota Denpasar melalui Pembangunan Kesehatan telah memberikan Kemudahan akses kepada penduduknya untuk memperoleh layanan kesehatan. Namun demikian permasalahan yang masih dijumpai dalam pembangunan kesehatan adalah:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-22
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Mutu pelayanan kesehatan yang diberikan perlu terus ditingkatkan untuk dapat
memberikan
pelayanan
kesehatan
yang
terbaik
kepada
penduduknya. 2. Desa/Kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi, dan penduduk marginal yang tinggal di kantong-kantong kumuh perlu mendapatkan perhatian di bidang kesehatan untuk dapat menciptakan lingkungan yang sehat. 3. Pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin kota perlu dioptimalkan 4. CakupanAsi Ekslusif masih rendah. 5. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Denpasar Tahun 2011 menurun secara bermakna (tajam), tidak ada indikasi untuk dilaksanakan fogging massal, sehingga fogging massal untuk tahun 2011 tidak dilaksanakan. Hal ini
menyebabkan rendahnya serapan dana fogging
masal. Mengingat kasus Demam Berdarah sulit diprediksi, maka antisifiasi anggaran harus selalu disiapkan. 6. Prevalensi HIV/AIDS semakin tahun pasti semakin meningkat, karena dengan meningkatnya pendanaan, kegiatan menjadi lebih luas dan penduduk resiko tinggi lebih banyak dapat diakses ke pelayanan dan fenomena gunung es kasus HIV/AIDS menjadi terbongkar, sampai estimasi kasus HIV/AIDS tercapai. A.3.2. Solusi Berdasarkan beberapa permasalahan di atas maka solusi atau pemecahannya yang dapat dilakukan antara lain : 1. Peningkatan pelayanan kesehatan, dengan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pelayanan kesehatan. 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi yang baik terutama bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-23
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3. Mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat. 4. Meningkatkan sosialisasi lintas program dan lintas sektor serta lebih mengintensifkan penyuluhan-penyuluhan 5. Perlu ditingkatkan penyuluhan hidup terutaa tentang bahaya HIV/AIDS 6. Meningkatkan kwalitas pelaksanaan program.
RSU Wangaya Kota Denpasar
Sebagai satu-satunya Rumah Sakit tertua di Bali dan merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Denpasar, RSUD Wangaya harus selalu melakukan pembenahan baik manajemen maupun pelayanan, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan menjadi hal yang utama bagi sebuah rumah sakit sehingga dapat bersaing dengan rumah sakit swasta lainnya. Pada tahun 1990 Rumah Sakit Wangaya ditetapkan menjadi rumah sakit tipe C, dan dengan Peraturan daerah Kota denpasar Nomor 23 tahun 2001, RSUD Wangaya ditetapkan menjadi Unit Swadaya. Sejak tahun 2002 RSUD Wangaya telah terakreditasi untuk 12 standart pelayanan, serta dengan keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 538/ Menkes/ SK/ 2003, RSUD Wangaya meningkat kelasnya menjadi Rumah sakit Kelas B Non Pendidikan Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah, RSUD Wangaya mulai mempersiapkan diri menuju Badan layanan Umum (BLU). Pada tanggal 23 Juli 2008 dengan Keputusan walikota Nomor 96 tahun 2008, RSUD Wangaya Kota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-24
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Denpasar ditetapkan sebagai PPK-BLUD dengan status BLUD penuh. Perubahan status RSUD Wangaya menjadi BLUD penuh merupakan motifasi untuk melakukan pelayanan
yang bermutu, profesionalisme serta terjangkau oleh
seluruh lapisan masyarakat yang merupakan tujuan RSUD Wangaya denpasar dalam rangka mendukung visi rumah sakit, yaitu menjadi rumah sakit pilihan, inovatif dalam pelayanan berbasis budaya kerja. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan mutu pelayanan serta service kepada masyarakat, disamping kenyamanan bagi pengunjung pasien, dan tahun 2010 RSUD Wangaya telah lulus untuk 16 standart pelayanan. Didalam memberikan pelayanan yang bermutu, profesionalisme serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat, dalam kegiatan rutin operasional RSUD Wangaya dibiayai dengan pendapatan rumah sakit, sedangkan kegiatan lainnya seperti belanja modal dan alat-alat kesehatan dibiayai dengan dana APBD II, APBD I dan APBN. Target utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan pelayanan publik melalui program peningkatkan pelayanan rumah sakit, dengan kegiatan : 1. Peningkatan pelayan rumah sakit 2. Pendukung pelayanan Data BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien Tahun
No Jenis Pelayanan
2007
2008
2009
2010
2011
1
Rawat jalan
137.044
135.415
145.364
177.743
172.906
2
Rawat inap
13.484
14.696
12.363
14.173
12.185
3
Gawat darurat
28.549
30.925
32.791
35.130
29.701
4
BOR
85%
73%
73%
89%
78.50%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-25
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kunjungan pasien mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa RSUD Wangaya sangat dipercaya oleh masyarakat Kota Denpasar khususnya dan Bali pada umumnya untuk memeriksakan kesehatann6a, hal ini menjadi motifasi untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih professional Hal terpenting yang perlu diperhatikan RSUD Wangaya didalam pengukuran kinerja pelayanan rumah sakit, adalah : 1. Tingkat pemanfaatan sarana pelayanan 2. Mutu pelayanan 3. Tingkat efisiensi pelayanan Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan RSUD Wangaya Kota Denpasar, adalah : 1. Terbatasnya sarana dan prasarana rumah sakit 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 3. Terbatasnya dana/ anggaran yang tersedia Dengan adanya kendala dan hambatan ini, maka secara langsung mempengaruhi ruang gerak RSUD Wangaya didalam memberikan pelayanan yang mengakibatkan mutu pelayanan belum optimal.
Pendapatan Asli Daerah. 1. Lain-lain Pendaptan Asli Daerah yang Sah. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pengawai.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-26
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Belanja Langsung. 1.
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit. 1.1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan 1.2. Kegiatan Pendukung Pelayanan
Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSU Wangaya, merencanakan Pendapatan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 40.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 44.777.645.112.50 (111.97%) persen, sedangkan belanja tidak langsung Rp. 30.629.480.800 dan realisasinya sebesar Rp. 29.505.596.112 (96.33%) persen. dan belanja langsung dialokasikan sebesar Rp. 37.073.501.556.41 dengan realisasi sebesar Rp33.961.745.313.89(91.61) persen tahun 2011. Untuk alat kesehatan Rp. 5.000.000.000 dengan realisasi Rp.4.944.300.000 (98.89%)persen yang bersumber dari APBN Tabel IV.3 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib RSU WangayaTahun 2011 Anggaran No
Program/Kegiatan
RSU Wangaya Pendapatan Asli daerah (Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah) Belanja tidak langsung -Gaji PNS -Tambahan Penghasilan Belanja langsung Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kegiatan pendukung pelayanan Alat kesehatan (APBN)
Target
Realisasi
% Pencapa ian
40.000.000.000
44.777.645.112.50
111.94
30.629.480.800 22.726.400.800 7.903.080.000 37.073.501.556.41
29.505.596.112 21.959.348.112 7.546.248.000 33.961.745.313.89
96.33 96.62 95.48 91.61
22.207.324.556.41 14.866.177.000
21.222.432.657 12.739.312.656.89
95.57 85.69
5.000.000.000
4.944.300.000
98.89
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-27
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Urusan Wajib yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar meliputi urusan yang terkait dengan Bagian Sekretariat, Bidang Bina Marga , Bidang Pengairan , Bidang Perencanaan dan Pengendalian , dan Bidang Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan . Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan
adalah :
Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 2.1 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1 Pendidikan dan Pelatihan formal
4.
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 4.1 Perencanaan Pembangunan Jembatan 4.2 Pembangunan Jembatan 4.3 Pembuatan Trotoar 4.4 Pembuatan Jalan 4.4 Pembuatan Drainase jalan 4.5 Penyusunan RIPJM Bidang Mina Marga
5.
Pembangunan Saluran Drainase /Gorong gorong 5.1 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / gorong gorong 5.2 Pembangunan Saluran Drinase / Gorng gorong 5.3 Operasional dan Pemeliharaan drinase
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-28
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
6.
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan 6.1 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan 6.2 Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan
7. Program Pembangunan dan pengelolaan Jaringan irigasi , Rawa dan jaringan Pengairan lainnya 7.1 Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi 7.2 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Investasi Jangka Menengah Bidang Pengairan 8.
Program Pengembangan , Pengelolaan , dan konservasi sungai , danau dan sumber daya air Lainnya 8.1 Operasional penetapan dan pemanfaatan air tanah
9.
Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 9.1 Pembangunan jaringan air limbah 9.2 Penataan sanitasi di Desa Pemecutan Kaja ( WASAP-D )
10. Program pengendalian banjir 10.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Banjir 11. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik 11.1 Penataan Pasar Tradisional di Kota Denpasar 11.2 Penataan Pura Jagatnata 11.3 Pembangunan Bangunan WorkShop 11.4 Penataan Pekan Plora dan Plori Nasional 11.5 Perbaikan Lapangan Basket SMA Negeri I Denpasar 11.6 Pembuatan Tempat Melasti dan WC Umum di Padang Galak 12. Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman 12.1 Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan dan pemukiman 12.2
Peningkatan Jalan lingkungan
12.3
Peningkatan jalan lingkungan LC
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-29
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
13. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 13.1 Fasilitas pembangunan prasana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 13.2 Pelaksanaan Program Nasional pemberdayaan masyarakat ( PNPM P2KP ) 13.3 Kemitraan paket PNPM Mandiri
Urusan Wajib DPU yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kota Denpasar direalisasikan melalui 13 Program dan 32 Kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 8.092.246.400 Dengan realisasi Rp. 7.558.540.656 atau 93,40 % sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 56.839.929.539 Dengan realisasi sebesar Rp.46.016.543.488 atau 80,95 % sedangkan realisasi untuk masing masing program dan Kegiatan dapat dilihat dalam Tabel berikut
Tabel IV. 4 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011 ANGGARAN NO
PROGRAM / KEGIATAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
Program Pelayanan I
Administrasi Perkantoran
1,664,560,869
1,413,919,754
84.94
1,755,559,480
1,389,195,850
79.13
60,000,000
31,031,100
51.72
16,332,185,000
13,479,415,875
82.53
9,912,825,000
9,308,132,625
93.90
Program Peningkatan sarana
II
dan Prasarana Aparatur Prog Peningkatan Kapasitas
III
Sumber Daya Aparatur Pembangunan Jalan dan
IV
Jembatan di Kota Denpasar
1
Peningkatan Jalan di Kota Denpasar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-30
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pembangunan Jembatan di Kota 2
Denpasar
921,600,000
648,432,250
70.36
3,004,749,000
2,669,962,000
88.86
2,293,011,000
658,876,000
28.73
100,000,000
94,903,000
94.90
100,000,000
99,110,000
99.11
8,844,429,750.00
7,549,747,700.00
85.36
551,000,000
502,136,500
91.13
4,624,000,000
3,543,210,000
76.63
3,669,429,750
3,504,401,200
95.50
6,813,315,000
5,735,057,085
84.17
1,404,763,000
1,265,929,534
90.12
1,304,763,000
1,169,762,534
89.65
100,000,000
96,167,000
96.17
Pembuatan Trotoar di Kota 3
Denpasar Pembuatan Drainase Jalan di
4
Kota Denpasar Penyusunan RIPJM Bidang Bina
5
Marga Perencanaan Pembangunan
6
V
Jembatan
PEMBANGUNAN SAL. DRAINASE / GORONG GORONG
1
Perencanaan Pembangunan Sal. Drainase / Gorong- Gorong Pemb. Sal. Drainase / Gorong-
2
gorong
3
Operasional dan Pemeliharan Drainase
VI
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan di Kota Denpasar
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN RAWA DAN JAR. VII
PENGAIRAN 1
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Penyusunan Rencana
2
Pembangunan dan Investasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-31
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Jangka menengah Bid Pengairan
PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM VIII
DAN AIR LIMBAH
4,460,483,595
1,096,711,540
24.59
1,365,948,360
1,085,489,300
79.47
3,094,535,235
11,222,240
0.36
300,000,000
300,000,000
100.00
300,000,000
300,000,000
100.00
50,403,000
25,558,750
50.71
50,403,000
25,558,750
50.71
2,392,696,428
2,021,193,800
84.47
630,700,000
620,731,000
98.42
Pembangunan Jaringan Air 1
Limbah Penataan Sanitasi di Desa
2
Pemecutan Kaja ( WASAP-D )
PENGENDALIAN BANJIR IX
Peningkt. Partisipasi Masyarakat dlm Penaggulangan 1
banjir PROGRAM PENGEMBANGAN
X
,PENGELOLAAN ,DAN KONSERVASI SUNGAI , DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA. Operasional penetapan dan pemanfaatan air tanah
PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA XI
PELAYANAN PUBLIK
1
Penataan Pasar Tradisional di Kota Denpasar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-32
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pembangunan Bangunan 2
Workshop
147,171,428
143,689,000
97.63
100,000,000
98,565,000
98.57
900,000,000
673,868,250
74.87
510,000,000
381,969,000
74.90
104,825,000
102,371,550
97.66
9,824,394,017
9,024,628,500
91.86
dan Permukiman
2,439,616,417
2,417,609,500
99.10
Peningkatan Jalan Lingkungan
5,106,816,000
5,048,266,000
98.85
2,277,961,600
1,558,753,000
2,937,139,400
2,684,154,000
91.39
1,456,539,400
1,215,260,000
83.43
280,600,000
272,795,000
97.22
Perbaikan Lapangan Basket 3
SMA 1 Denpasar Penataan Pekan Flori dan Flora
4 5
6
Nasional Pembuatan Tempat melasti dan WC Umum di Padang Galak Penataan Pura Jagatnata
Program Operasional dan XII
Pemeliharaan Lingkungan Permukiman
Operasional dan Pemeliharaan 1
2
Lingkungan Perumahan
Peningkatan Jalan Lingkungan 3
LC
68.43
PROG PEMBERDAYAAN XIII
KOMUNITAS PERUMAHAN
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar 1
Pemukiman Berbasis Masyarakat
Pelaksanaan Program Nasional 2
Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM-P2KP )
3
Kemitraan Paket PNPM mandiri
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
99.67
IV-33
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1,200,000,000
1,196,099,000
56,839,929,539
46,016,543,488
JUMLAH 80.96%
PERMASALAHAN: 1. Keterlambatan Pembuatan Drainase Jl. Batanghari oleh Rekanan CV. SARANA BALI karena kelalaian dari rekanan tidak menyiapkan tenaga dilahan secara tepat. 2. Penataan sanitasi di Desa Pemecutan Kaja ( WASAP-D) Tahap I dan Tahap II tidak dapat dilaksanakan karena nol dokumen lelang program pengelolaan air minum dan air limbah dana hibah Bank Dunia Tahun 2011 belum turun
SOLUSI 1. Telah dilaksanakan tindakan sesuai dengan Perpres No. 50 Tahun 2010 : a. Peringatan I , II dan III dilanjutkan pemutusan kontrak dengan CV Sarana Bali b. Diprogramkan Th 2012 , Sisa Pekerjaan yang belum dilaksanakan. 2. Komunikasi yang semakin intensive dengan pihak Negara donatur dan diprogramkan kembali di Tahun Anggaran 2012
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-34
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Urusan Wajib Pekerjaan Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar. Adapun program-program yang dilaksanakan pada tahun 2011 adalah : Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Admnisitrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal. 4. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. 4.1. Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran 4.2. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran. 4.3. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 5.
Program Tanggap Darurat Bencana 5.1. Penanganan Tanggap darurat
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana 6.1. Pembangunan pusdalops bencana ( Krisis Centre) 6.2. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 6.3. Pelatihan dan simulasi penggunaan sarpras pasca bencana
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-35
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pekerjaan Umum. Urusan
Wajib
Pekerjaan
Umum
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 6 (enam) program dan 10 (sepuluh)
kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak
langsung Rp. 5.186.183.200 dengan realisasi Rp. 4.953.129.930 atau (95.50%)
,
sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 6.043.841.180 dengan realisasi sebesar Rp. 5.688.075.574 (94.11%) . Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.5 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Anggaran % No. Program/Kegiatan Capaian Target Realisasi
1.
2.
3.
4.
Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai
5.186.183.200 5.186.183.200
4.953.129.930 4.953.129.930
95.50 95.50
Belanja Langsung Program Pelayanan Perkantoran 1.1. Pelayanan Perkantoran
Administrasi
6.043.841.180 1.901.523.680
5.688.075.574 1.771.227.159
94.11 93.14
Administrasi
1.901.523.680
1.771.227.159
93.14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
743.760.000
634.738.325
85.34
743.760.000
634.738.325
85.34
Kapasitas
81.916.000
80.665.000
98.47
Pelatihan
81.916.000
80.665.000
98.47
Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. 4.1. Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
2.256.505.800
2.186.253.000
96.88
230.000.000
164.995.000
71.78
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 6.1. Pendidikan dan formal
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-36
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5.
6.
4.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 4.3. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1.965.156.800
1.960.899.000
99.78
61.349.000
60.359.000
98.38
Program Tanggap Darurat Kebencanaan 5.1. Penanganan Tanggap Darurat
200.000.000
199.540.590
99.77
200.000.000
199.540.590
99.77
Program Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana
dan
860.135.700
815.651.500
94.83
Pembangunan Pusdalops Bencana (Crisis Centre)
505.179.700
486.034.500
96.21
1.1. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
199.760.000
177.167.000
88.69
1.2. Pelatihan penggunaan bencana
155.196.000
152.450.000
98.23
6.1.
dan simulasi sarpras pasca
A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan Beberapa kendala yang sering dijumpai dalam pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kinerja
yang
masih
belum
optimal
dalam
penyelenggaraan
penanggulangan bencana seperti belum terpadu dan menyeluruhnya koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi situasi tanggap darurat. 2. Orientasi penanggulangan bencana pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan resiko bencana. 3. Belum terjangkaunya secara optimal pengembangan tim-tim siaga bencana Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-37
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ditingkat Instansi terkait, Kecamatan dan Desa / Kelurahan. 4. Masih kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi resiko bencana. 5. Capaian target realisasi keuangan dari beberapa program dan kegiatan belum tercapai sesuai dengan harapan karena beberapa digit belanja tidak bisa digunakan secara maksimal sehingga ada sisa anggaran pada belanja cetak
dan pengawasan dari kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya
kebakaran sebesar Rp. 61.385.000 6. Masih rendahnya sistem perencanaan terutama dalam penganggaran per digit belanja dan masih tidak mengacu pada sumber harga dan standarisasi harga yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota sehingga antara APS yang disusun dengan penawaran harga dari penyedia barang/jasa jauh lebih tinggi
A.3.2. Solusi 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat dan tepat, epektif dan efesien serta melakukan pengkoordinasian
pelaksanaan
kegiatan
penyelenggaraan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. 2. Merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke prepentif berupa pengurangan resiko bencana. 3. Membentuk tim-tim siaga bencana dari Instansi terkait, tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. 4. Merumuskan program-program pengurangan resiko bencana berbasis teknologi. 5. Memerintahkan kepada pejabat perencanaan agar dalam penganggaran program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-38
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
serta mencari informasi harga dan berpedoman pada standarisasi harga yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar 6. Meningkatkan SDM Perencanaan di masing-masing sub bidang serta memerintahkan bendahara pengeluaran BPBD untuk menyetor kembali sisa anggaran yang tidak bisa digunakan
secara maksimal terutama
belanja cetak dan penggandaan dari kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
Urusan Wajib Penataan Ruang Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kegiatan penataan ruang dilaksanakan dalam rangka menata fungsi – fungsi ruang kota agar sesuai dengan fungsi – fungsi bangunan yang di wadahinya. Dengan demikian terjadi keseimbangan tata ruang terkait dengan interaksi fungsi ruang baik yang terbangun maupun yang tidak terbangun, untuk menghasilkan suatu struktur ruang kota yang teratur dan memiliki identitas yang jelas. Keteraturan tata ruang kota akan bermuara pada wujud kota yang berwawasan budaya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, penataan ruang mutlak di perlukan mengingat penataan ruang mempunyai tujuan yang juga sejalan dengan tujuan pembangunan pada umumnya, yang secara garis besar terdiri dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, kestabilan yang tangguh dan dinamis, terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang untuk kawasan yang dilindungi dan kawasan yang dapat di budidayakan serta tercapainya tata ruang yang berkualitas bagi manusia.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-39
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Dengan
demikian,
penataan
ruang
merupakan
perangkat
untuk
mengupayakan terjadinya rencana pemanfaatan sumber daya alam, terutama udara, daratan dan air yang terbatas jumlahnya dengan seefektif dan seefisien mungkin, agar menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dasar
yangdipergunakan
untuk
melaksanakan
pengawasan
dan
pengendalian tata ruang di Kota Denpasar adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kota Denpasar telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan telah diperdakan melalui Perda Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 1994 yang di perbaharui kembali dengan Perda Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999. Untuk landasan pelaksnaan informasi peruntukan lahan dalam mengatur dan mengendalikan peruntukan ruang yang sesuai dengan identitas dan daya tampung masing-masing bagian wilayah kota, diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sebagian dari sistem manajemen pembangunan kota, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) merupakan panduan wujud bangunan dan lingkungan dalam bentuk dimensi serta untuk pengendalian pembangunan suatu kawasan. Sebagai Penjabaran dari rencana dan sasaran yang telah disepakati, Pelaksanaan Penataan Ruang Kota dan Perumahan Meliputi : Pelaksanaan Penataan Kawasan Ruang Kota Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang Peningkatan Informasi / Koordinasi Peruntukan Lahan (Advice Planning) Penataan Ruang Kota dan Perumahan Program-program yang dilaksanakan dalam Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang dan Bidang Perumahan adalah sebagai berikut : Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-40
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Program Perencanaan Tata Ruang 4.1. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Pemeliharaan Kawasan Pendestrian Jalan Gajah Mada dan Jalan Kamboja Denpasar) 4.2. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang, (Penataan Kawasan Persimpangan dan Perbatasan) 4.3. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Penataan Koridor Jalan Gajah Mada Denpasar) 4.4. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (DED Penataan Kawasan Heritage Jalan Thambrin, Jalan Gajah Mada, Jalan Udayana, Jalan Veteran, dan Jalan Surapati) 4.5. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (DED. UKM Centre di Pertokoan Kumbasari) 4.6. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Perencanaan DED Jembatan Pejalan Kaki dari Central Parkir Pasar Badung Kepasar Kumbasari dan Penataan Kawasan Lapangan Puputan Badung) 5. Program Pemanfaatan Ruang 5.1.
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang (Pemagaran Dan Penataan Lahan Terbengkalai di Kota Denpasar)
5.2.
Survey dan Pemetaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-41
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5.3.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Pemanfaatan Ruang (Evaluasi Terhadap Proses Pembangunan / TABG)
5.4.
Survey dan Pemetaan (Penomoran Rumah dan Pemetaan Nama Jalan di Kota Denpasar)
5.5.
Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kota Denpasar
5.6.
Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Pusat Pertokoan Pasar Lokitasari
5.7.
Survey dan Pemetaan (Pembuatan Perencanaan / DED) Finishing Gedung Kantor Pemerintah Kota Denpasar
5.8.
Pembangunan Padmasana Gedung Kantor Walikota dan Rehabilitasi Lobby
5.9.
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang (Perbaikan Jam Taman Kota)
5.10. Pembangunan Pasar Gunung Agung 5.11. Lomba, Workshop dan Pembuatan DED Penataan Stand Denpasar Festival di Kota Denpasar 5.12. Pekan Flori Flora Festival di Sanur – Bali 5.13. Pembangunan KM/Toilet di Pantai Matahari Terbit-Sanur Kota Denpasar 5.14. 5.14. Pembuatan DED Basement Jalan Sulawesi dan Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar 5.15. Rehabilitasi Pasar Sari Merta Sidakarya Kota Dps 5.16. Pembuatan UKM Center di Pertokoan Kumbasari Kota Denpasar 5.17. Pembuatan DED Pasar Gunung Agung Tahap II Kota Denpasar 5.18. Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota Denpasar 5.19. Penataan Pura Melanting pasar Ketapean 5.20. Penataan Pura Tirta Hening Belong Kota Denpasar 5.21. Penataan Pura Musen Desa Pekraman Kesiman Kecamatan Denpasar Timur 5.22. Perbaikan Pelinggih Penunggun Karang Kantor Walikota Denpasar
6.
Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 6.1. Pengawasan
dan
Pemanfaatan
Ruang
(Operasi
dan
Pemeliharaan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-42
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
6.2. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Penataan RTH di Desa Peguyangan Kangin) 6.3. Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Pembuatan/Pemasangan Papan RTHK) 6.4. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Penataan Sempadan, Taman dan Media Luar Kawasan Jalan Gatot Subroto) 6.5. Pemindahan Kabel Listrik di Perempatan Jalan Veteran, Jalan Patimura, Jalan Nangka, Jalan Yudistira, Br Tainsiat Denpasar 6.6. Perencanaan/DED Pembangunan Patung dan Penataan Persimpangan Pemecutan 6.7. Perencanaan/DED Pembangunan Patung dan Penataan Persimpangan Pemecutan
7.
Program Pengembangan Perumahan 7.1.
Bantuan Perbaikan Rumah RTM
7.2.
Pendataan dan Pemetaan Perumahan di Kota Denpasar
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Penataan Ruang. Urusan Wajib Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, diwujudkan melalui 7 program dan 39 kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp 4.178.167.900 dengan realisasi Rp 3.943.347.670 atau (94,38)
, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp
20.386.220.126 dengan realisasi sebesar Rp 17.260.453.845, (84,67%) . Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam table berikut:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-43
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tabel IV.6 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Penataan Ruang Tahun 2011 yang dilaksaanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar No 1
1
2
3
4
Program/ Kegiatan 2 Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Perencanaan Tata Ruang 4.1.Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Pemeliharaan Kawasan Pendestrian Jalan Gajah Mada dan Jalan Kamboja Denpasar) 4.2. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang, (Penataan Kawasan Persimpangan dan Perbatasan) 4.3. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Penataan Koridor Jalan Gajah Mada Denpasar) 4.4. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (DED Penataan Kawasan Heritage Jalan Thambrin, Jalan Gajah Mada, Jalan Udayana, Jalan Veteran, dan Jalan Surapati) 4.5. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (DED. UKM Centre di Pertokoan Kumbasari) 4.6. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang (Perencanaan DED Jembatan Pejalan Kaki dari Central Parkir Pasar Badung
Anggaran Target 3
Realisasi 4
Capaian % 5
4.178.167.900,00 896,338,000.00
3.943.347.670,00
94.38%
896,338,000.00 903,021,000.00
716,856,313.00
79.98%
903,021,000.00
751,134,800.00
83.18%
30,150,000.00 1,980,503,000.00 304,800,000.00
26,075,999.00
86.49%
296,858,250.00
97.39%
275,703,000.00
260,988,250.00
94.66%
1,000,000,000.00
925,045,750.00
92.50%
50,000,000.00
48,957,250.00
97.91%
50,000,000.00
48,774,550.00
97.55%
300,000,000.00
263,038,250.00
87.68%
30,150,000.00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-44
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5
Kepasar Kumbasari dan Penataan Kawasan Lapangan Puputan Badung Program Pemanfaatan Ruang 5.1.Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang (Pemagaran Dan Penataan Lahan Terbengkalai di Kota Denpasar) 5.2. Survey dan Pemetaan 5.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Pemanfaatan Ruang (Evaluasi Terhadap Proses Pembangunan / TABG) 5.4. Survey dan Pemetaan (Penomoran Rumah dan Pemetaan Nama Jalan di Kota Denpasar) 5.5.Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kota Denpasar 5.6. Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Pusat Pertokoan Pasar Lokitasari 5.7. Survey dan Pemetaan (Pembuatan Perencanaan / DED) Finishing Gedung Kantor Pemerintah Kota Denpasar 5.8. Pembangunan Padmesana Gedung Kantor Walikota dan Rehabilitasi Lobby 5.9. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang (Perbaikan Jam Taman Kota) 5.10. Pembangunan Pasar Gunung Agung 5.11. Lomba, Workshope dan Pembuatan DED Penataan Stand Denpasar Festival di Kota Denpasar 5.12. Pekan Flori Flora Festival di Sanur Bali 5.13.Pembangunan KM/Toilet di Pantai Matahari Terbit-Sanur Kota Denpasar 5.14. Pembuatan DED Basement Jalan Sulawesi dan Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar 5.15.Rehabilitasi Pasar Sari Merta Sidakarya Kota Dps 5.16.Pembuatan UKM Center di Pertokoan Kumbasari Kota Denpasar 5.17.Pembuatan DED Pasar Gunung Agung Tahap II Kota Denpasar 5.18.Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota Denpasar
13,574,937,000.00 364,350,000.00
332,646,500.00
91.30%
400,000,000.00 234,210,000.00
380,189,350.00 224,659,950.00
95.05% 95.92%
247,127,500.00
236,162,500.00
95.56%
1,400,000,000.00
1,192,989,250.00
85.21%
1,534,685,000.00
1,330,668,700.00
86.71%
93,350,000.00
60,348,500.00
64.65%
2,534,825,000.00
2,119,366,250.00
83.61%
105,000,000.00
102,433,750.00
97.56%
3,500,000,000.00
2,016,267,483.00
57.61%
142,725,000.00
119,203,000.00
83.52%
250,000,000.00
237,787,000.00
95.11%
194,310,000.00
187,004,750.00
96.24%
84,430,000.00
77,176,000.00
91.41%
286,530,000.00
276,851,500.00
96.62%
513,595,000.00
500,041,000.00
97.36%
36,573,000.00
33,520,000.00
91.65%
1,200,000,000.00
1,183,320,200.00
98.61%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-45
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
6
7
5.19.Penataan Pura Melanting pasar Ketapean
70,000,000.00
68,999,500.00
98.57%
5.20.Penataan Pura Tirta Hening Belong Kota Denpasar 5.21.Penataan Pura Musen Desa Pekraman Kesiman Kecamatan Denpasar Timur 5.22.Perbaikan Pelinggih Penunggun Karang Kantor Walikota Denpasar Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 6.1.Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang) 6.2. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ( Penataan RTH di Desa Peguyangan Kangin ) 6.3. Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Pembuatan/Pemasangan Papan RTHK) 6.4.Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Penataan Sempadan, Taman dan Media Luar Kawasan Jalan Gatot Subroto) 6.5.Pemindahan Kabel Listrik di Perempatan Jalan Veteran, Jalan Patimura, Jalan Nangka, Jalan Yudistira, Br Tainsiat Denpasar 6.6. Perencanaan/DED Pembangunan Patung dan Penataan Persimpangan Pemecutan Program Pengembangan Perumahan 7.1.Bantuan Perbaikan Rumah RTM 7.2. Pendataan dan Pemetaan Perumahan di Kota Denpasar
90,000,000.00
88,786,000.00
98.65%
100,000,000.00
98,819,750.00
98.82%
75,000,000.00
73,467,000.00
97.96%
116,825,000.00
105,836,750.00
90.59%
61,537,500.00
54,429,000.00
88.45%
56,725,000.00
52,693,750.00
92.89%
211,800,000.00
205,652,500.00
97.10%
100,000,000.00
99,635,500.00
99.64%
50,000,000.00
47,701,000.00
95.40%
2,522,610,126.00 2,307,512,626.00 215,097,500.00
2,214,731,750.00 201,336,250.00
95.98% 93.60%
20.386.220.126.00
17,260,453,845.00
84.67%
596,887,500.00
A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1.
Tenaga teknis masih kurang, serta adanya pejabat Eselon IV yang pensiun
2. Adanya pindah kantor sarana dan prasarana kantor sangat kurang, terkait kegiatan yang realisasinya kurang dari 80 % Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-46
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3. Kegiatan administrasi perkantoran: Adanya pindah kantor memerlukan dana pemeliharaan (pindah kantor). Sebagian dana tidak direalisir karena terkait harga penawaran rekanan (sesuai SPK) 4. DED finishing gedung kantor Pemerintahan Kota Denpasar dana sebesar Rp.93.350.000 sesuai dengan harga nilai penawaran (tender) Rp.60.348.500 sehingga realisasi keuangan tidak mencapai 80 % 5. Kegiatan Pasar Gunung Agung : Proyek tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan time schedule yang ditetapkan sehingga terjadi pemutusan kontrak pada kemajuan fisik 69,7%
A.3.2. Solusi. 1.
Akan diusulkan pada tahun mendatang
2. Diusulkan pengadaan barang/ sarana prasarana pada tahun berikutnya 3. Pada permasalahan diatas untuk tahun mendatang akan diusulkan sesuai dengan kebutuhan 4. Pada permasalahan DED akan direncanakan
sesuai anggaran yang
dibutuhkan 5. Diberikan teguran tanggal 19 Juli 201 dan tanggal 11 Agustus 2011 dari DTRP. Peringatan dari Konsultan Pengawas tanggal 25 Agustus 2011. Peringatan dari DTRP tanggal 26 Agustus 2011, 19 September 2011, 10 Oktober 2011, 21 Oktober 2011 dan 8 November 2011. Menyarankan kepada rekanan untuk menambah tenaga kerja, peralatan kerja, lembur (jam kerja) serta memperlancar dropping bahan material dan menyelesaikan administrasi proyek seperti laporan dan lain-lain. Karena hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh kontraktor maka diadakan pemutusan perjanjian pemborongan (kontrak) tanggal 14 Desember 2011 dari Dinas tata Ruang dan perumahan Kota Denpasar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-47
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhtingkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya
perencanaan
pembangunan
yang
dilaksanakan
oleh
pemerintah Kota Denpasar terdiri dari empat tahapan yaitu : (1) penyusunan rencana (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi
pelaksanaan
rencana.
Keempat
tahapan
diselenggarakan
secara
berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Penyiapan rencana pembangunan lebih bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur, masing-masing instansi pemerintah (SKPD) menyiapkan
rancangan
rencana pembangunan. Selanjutnya adalah keterlibatan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahanan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, dilakukan kegiatan pengendalian
pelaksanaan
perencanaan,
melalui
kegiatan
koreksi
dan
penyesuaian.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-48
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Evaluasi perencanaan
pelaksanaan pembangunan
rencana yang
merupakan
secara
bagian
sistmatis
dari
kegiatan
mengumpulkan
dan
menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (inpact). Program-program yang dilaksanakan dalam melaksanakan urusan wajib bidang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :
Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal. 4. Program Pengembangan Data/Informasi. 4.1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.2. Penyusunan dan analisa data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi. 4.3. Penyusunan profil daerah. 4.4. Penyusunan Indek Pembangunan Manusia (IPM) 4.5.Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan IPTEK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-49
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4.6. Penyusunan Rencana Rinci Kantor Pelayanan Publik 4.7. Editing Buku - Buku Hasil Penelitian 4.8. Penyusunan Data Potensi Sumber Daya Alam, Lingkungan, Sosial dan Manusia Kota Denpasar berbasis WebGIS 4.9. Aktivasi Branding Kota Denpasar 5. Program Kerjasama Pembangunan 5.1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (Seminar dan Sharing Best Practise City Net Indonesia 2011) 5.2. Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah 5.3. Operasional Penanggulangan Kemiskinan 5.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan CBD Kota Denpasar 6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 6.1. Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (BKPRD) 6.2. Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7.1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 7.2. Penyusunan Rancangan RKPD 7.3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 7.4. Penetapan RKPD 7.5. Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 7.6. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Denpasar 7.7. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-50
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
7.8. Review Indikator Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 7.9. Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah 8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 8.1. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 8.2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 8.3. Evaluasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Denpasar 9. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 9.1. Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan 9.2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10. Program Penelitian Pembangunan 10.1. Penelitian Sejarah Kota Denpasar 10.2. Penelitian Banjar sebagai Basis Pembangunan Sosial Budaya Kota Denpasar 10.3. Penelitian tentang Usulan Pahlawan nasional (I Gusti Ngurah Made Agung) 11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 11.1. Penyusunan KUA dan PPAS TA Perubahan 2011 Kota Denpasar 11.2. Penyusunan KUA dan PPAS TA 2012 Kota Denpasar
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Darah. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 11 program dan 36 kegiatan dengan mengalokasikan belanja langsung Rp. 6.736.614.905,00 dengan realisasi Rp. 6.113.271.287,00 atau 91.58 %, sedangkan belanja tidak langsung dialokasikan Rp. 3.517.573.000,00 dengan realisasi sebesar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-51
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Rp. 3.325.913.329,00 atau 94.55 %.
Sedangkan realisasi untuk masing-masing
program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.7 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar No
Program/Kegiatan
ANGGARAN TARGET
REALISASI
CAPAIAN %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1
Belanja Pegawai
3.517.573.000
3.325.913.329
94,55%
1.092.376.200
897.341.887
82,15%
BELANJA LANGSUNG 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
1.1
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.092.376.200
897.341.887
82,15%
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
630.092.955
553.454.200
87,84%
Aparatur Kegiatan : 2.1
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
630.092.955
553.454.200
87,84%
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
120.000.000
104.508.300
87,09%
Aparatur Kegiatan : 3.1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
120.000.000
104.508.300
87,09%
4
Program Pengembangan Data/Informasi
1.369.700.600
1.294.453.075
94,51%
Kegiatan : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-52
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4.1
Penyusunan dan Pengumpulan
92.644.000
91.518.500
98,79%
87.970.000
87.010.000
98,91%
Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 4.2
Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4.3
Penyusunan Profil Daerah
105.917.000
100.239.500
94,64%
4.5
Penyusunan dan Analisa Data/Informasi
111.566.000
111.514.100
99,95%
450.000.000
410.375.375
91,19%
Perencanaan Pembangunan IPTEK 4.6
Penyusunan Rencana Rinci Kantor Pelayanan Publik
4.7
Editing Buku - Buku Hasil Penelitian
190.105.600
183.725.600
96,64%
4.8
Penyusunan Data Potensi Sumber Daya Alam,
131.498.000
128.960.500
98,07%
Lingkungan, Sosial dan Manusia Kota Denpasar berbasis WebGIS 4.9
Aktivasi Branding Kota Denpasar
200.000.000
181.109.500
90,55%
5
Program Kerjasama Pembangunan
721.826.000
670.340.650
92,87%
200.000.000
197.950.000
98,98%
365.875.000
350.987.400
95,93%
Kegiatan : 5.1
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (Seminar dan Sharing Best Practise City Net Indonesia 2011)
5.2
Koordinasi Dalam Pemecahan MasalahMasalah Daerah
5.3
Operasional Penanggulangan Kemiskinan
50.000.000
23.684.500
47,37%
5.4
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
105.951.000
97.718.750
92,23%
1.087.293.800
1.000.202.900
91,99%
Pelaksanaan CBD Kota Denpasar
6
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-53
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 6.1
Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang
775.668.000
715.888.500
92,29%
311.625.800
284.314.400
91,24%
844.015.350
745.280.400
88,30%
39.000.000
35.091.000
89,98%
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (BKPRD) 6.2
Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
7
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan :
7.1
Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
7.1
Penyusunan Rancangan RKPD
100.659.000
99.918.000
99,26%
7.2
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
230.000.000
219.046.900
95,24%
7.3
Penetapan RKPD
30.301.000
24.991.000
82,48%
7.4
Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas
65.579.000
55.888.100
85,22%
45.500.000
40.175.000
88,30%
104.688.000
62.091.100
59,31%
125.000.000
121.029.600
96,82%
103.288.350
87.049.700
84,28%
Kinerja Pemerintah Daerah 7.5
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Denpasar
7.6
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7.7
Review Indikator Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
7.8
Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-54
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
8
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
260.570.000
253.874.500
97,43%
Kegiatan : 8.1
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
65.460.000
64.720.000
98,87%
8.2
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
88.110.000
83.609.500
94,89%
107.000.000
105.545.000
98,64%
163.240.000
160.022.900
98,03%
Ekonomi 8.3
Evaluasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Denpasar
9
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Kegiatan :
9.1
Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan
98.290.000
98.263.500
99,97%
9.2
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
64.950.000
61.759.400
95,09%
10
Program Penelitian Pembangunan
347.500.000
346.300.000
99,65%
Kegiatan : 10.1
Penelitian Sejarah Kota Denpasar
97.500.000
97.400.000
99,90%
10.2
Penelitian Banjar sebagai Basis Pembangunan
100.000.000
99.450.000
99,45%
150.000.000
149.450.000
99,63%
100.000.000
87.492.475
87,49%
Sosial Budaya Kota Denpasar 10.3
Penelitian tentang Usulan Pahlawan nasional (I Gusti Ngurah Made Agung)
11
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-55
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 11.1
Penyusunan KUA dan PPAS TA Perubahan
40.000.000
35.609.300
89,02%
60.000.000
51.883.175
86,47%
2011 Kota Denpasar 11.2
Penyusunan KUA dan PPAS TA 2012 Kota Denpasar
A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Realisasi
keuangan
untuk
kegiatan
Operasional
Penanggulangan
Kemiskinan hanya sebesar 47,37%. Karena kurangnya koordinasi antara pusat
dan
daerah
dalam
sinkronisasi
kegiatan
Penganggulangan
Kemiskinan. 2. Realisasi keuangan untuk kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah hanya sebesar 59,31% karena terjadi kesalahan posting kode rekening.
A.3.2. Solusi. 1. Lebih ditingkatkan koordinasi baik pusat, provinsi maupun daerah dalam singkronisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pertemuan rutin dan berkala 2. Meningkatkan
ketelitian
dan
kecermatan
dalam
pengajuan
kegiatan/anggaran dan agar diadakan cek dan ricek sebelum di entry di Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-56
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Urusan Wajib Perhubungan. Dinas Perhubungan Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah, Kota Denpasar tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kota-kota disekelilingnya, mengingat mobilitas penduduk antar kota antara wilayah yang sangat tinggi masuk ke dalam kota Denpasar. Oleh karena itu pengelolaan transportasi Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh sistem sirkulasi barang dan jasa antara kota antar wilayah. Sampai saat ini manajemen transportasi regional belum terlaksana secara optimal namun
mulai
tahun
2010-2014
pelayanan
sistem
transportasi
kawasan
SARBAGITA akan dilaksanakan, diawali dengan bantuan bus dari Pemerintah Pusat, salah satu indikatornya adalah semakin padatnya arus lalu lintas di dalam Kota Denpasar. Padahal transportasi sebagai sektor penunjang berkembangnya sektor-sektor lainnya memegang peranan penting. Kelancaran, kenyamanan, biaya yang terjangkau serta tingkat aksesbilitas tinggi merupakan aspek pelayanan transportasi yang diharapkan oleh masyarakat. Sarana transportasi sangat berperan dalam percepatan pergerakan sosial maupun ekonomi dan juga merupakan alat transportasi yang mampu memindahkan sesuatu dalam skala besar dan dalam waktu yang singkat. Mobilitas dari alat transportasi ini sering menimbulkan masalah perkotaan seperti kemacetan lalu lintas dimana dalam operasionalnya berkaitan erta dengan karakter dari operator kendaraan itu sendiri maupun tata guna lahan yang ada diperkotaan yang menjadi tarikan lalu lintas. Mendukung kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas, fasilitas lalu lintas yang sudah dimanfaatkan sampai tahun 2011 adalah sebagai berikut: Rambu lalu lintas dan RPPJ sebagai 3.849 unit, traffic light 59 unit, warning light 19 unit, halte 8 unit dan terminal 5 unit (4 unit terminal penumpang dan 1 unit terminal barang). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-57
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Program-program yang dilaksanakan dalam melaksanakan urusan wajib bidang perhubungan adalah sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah 1. Hasil Retribusi Daerah Belanja Tidak Langsung 2. Belanja Pegawai Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran 1.1.Pelayanan Administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4.1. Pendidikan dan pelatihan formal 4. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 5.1. Pengecatan Marka Jalan 5.2. Operasional Lalu Lintas 5.3. Peningkatan Persimpangan 5.4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan terminal 5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 6.1. Kegiatan
Pemilihan
dan
pemberian
penghargaan
supir/juru
mudi/awak angkutan umum teladan 6.2. Peran serta lomba tertib lalu linta wahana tata nugraha 2011 6.3. Pengawasan dan pengendalian angkutan lebaran tahun 2011 6.4. Penyusunan DED terminal gunung agung 6.5. Operasional Pelayanan Transportasi Darat 6.6. Pengendalian dan Pengamanan Kegiatan Insidentil Dalam Rangka Pekan Flora Flori Nasional 2011
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-58
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
6.7. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Natal Tahun 2011 dan Tahun Baru 2012 6. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 7.1. Operasional pengamanan dan penertiban LLAJ 7.2. Study Penerapan Sistem ATCS di Kota Denpasar 7. Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 8.1. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 8.2. Peningkatan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Perhubungan Urusan Wajib Perhubungan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar, diwujudkan melalui 7 (Tujuh) program dan 18 (delapan belas) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 10.163.475.300,00 dengan realisasi Rp. 9.583.757.584,00 atau (92,29 %) , sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 14.530.586.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.647.408.678,00 atau (92,27%) direncanakan
. Pendapatan asli Daerah berupa hasil retribusi daerah sebesar
Rp.
9.219.500.000,00
9.847.501.900,00 atau (106,81%)
dengan
realisasi
sebesar
Rp.
. Sedangkan realisasi untuk masing-masing
program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel IV.8 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar
No
Program/Kegiatan
Anggaran Target
Pendapatan Asli Daerah
% Capaian
Realisasi 9.847.501.900,00 9.847.501.900,00
106,81
1. Hasil Retribusi Daerah
9.219.500.000,00 9.219.500.000,00
Belanja Tidak Langsung
10.163.475.300
9.583.757.584
92,29
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-59
106,81
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.
2.
3.
4.
5.
1. Belanja Pegawai
10.163.475.300
9.583.757.584
92,29
Belanja Langsung
14.530.586.500
13.647.408.678
92,27
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.625.527.500
8.158.635.228
94,6
1.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.625.527.500
8.158.635.228
94,6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.636.850.000
1.460.034.850
89,20
2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.636.850.000
1.460.034.850
89,20
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
133.000.000
109.983.200
82,7
4.1. Pendidikan dan pelatihan formal
133.000.000
109.983.200
82,7
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 5.1. Pengecatan Marka Jalan
1.766.700.000
1.696.446.800
96,02
534.100.000
506.677.000
5.2. Operasional Lalu Lintas
1.119.300.000
1.083.533.800
96,8
5.3. Peningkatan Persimpangan
70.400.000
66.126.000
93,9
5.4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal
42.900.000
40.110.000
93,5
945.799.000
828.003.900
88
72.250.000
64.685.000
90
190.024.000
172.766.200
90,9
6.3. Pengawasan dan pengendalian angkutan lebaran tahun 2011
50.900.000
49.529.400
97,3
6.4. Penyusunan DED Terminal Gunung Agung
90.735.000
65.457.000
72,1
6.5. Operasional Pelayanan Transportasi Darat
280.140.000
225.831.200
80,6
6.6. Pengendalian Pengamanan Kegiatan Insidentil dalam rangka Pekan Flori Flora Nasional 2011
202.850.000
190.948.000
94,1
Program Peningkatan pelayanan angkutan 6.1. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 6.2. Peran serta lomba tertib lalu lintas wahana tata nugraha tahun 2011
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-60
95
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
6.7. Pengawasan dan pengendalian angkutan Natal 2011 dan Tahun Baru 2012 7.
8.
58.900.000
58.787.100
99,8
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
616.200.000
599.978.700
97,37
7.1. Operasional Pengamanan dan Penertiban LLAJ
506.800.000
496.268.700
97,9
7.2. Studi Penerapan ATCS di Kota Denpasar
109.400.000
103.710.000
94,8
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
806.510.000
794.326.000
98,5
8.1. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
314.110.000
305.996.000
97
8.2. Peningkatan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
492.400.000
488.330.000
99
A.3. Permasalahan dan solusi A.3.1. Permasalahan 1. Kemacetan sulit diatasi, mengingat rasio jumlah kendaraan dengan panjang jalan tidak seimbang. 2. Kesadaran masyarakat mematuhi rambu lalu lintas masih rendah. 3. Angkutan umum kurang diminati oleh masyarakat pengguna jasa. 4. Jumlah kendaraan semakin meningkat, panjang jalan relative tidak bertambah. A.3.2. Solusi 1. Penerapan kebijakan pembatasan yang melintas pada jalan tertentu dan hari tertentu (seperti car free day). 2. Sosialisasi dan penerapan sangsi yang tegas. 3. Membuat jalan alternatif baru dan memperlebar jalan-jalan yang mungkin diperlebar. 4. Memfasilitasi peningkatan kualitas layanan angkutan umum. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-61
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Urusan Wajib Lingkungan Hidup. Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar. Undang – undang Republik indonesia
nomor 32 tahun 2009 tentang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilaksanakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan , pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan , pengawasan dan penegakan hukum pembangunan lingkungan hidup. Pembangunan menanggulangi
lingkungan
kerusakan
dan
hidup
bertujuan
pencemaran
untuk
lingkungan
mencegah,
hidup,
serta
menumbuhkan kesadaran masyarakat akan budaya hidup bersih. Hal ini dapat dijadikan
indikator
yang
dapat
digunakan
untuk
melihat
keberhasilan
pembangunan lingkungan hidup disebabkan oleh dua faktor antara lain : 1.
Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup secara alamiah terjadi disebabkan karena kegiatan dari alam sendiri.
2.
Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi karena ulah manusia, baik dalam bentuk kegiatan rumah tangga maupun kegiatan dalam bentuk perusahaan. Sebagai upaya untuk menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan
hidup oleh suatu kegiatan/usaha, Badan lingkungan Hidup Kota Denpasar dalam tahun 2011 telah mengeluarkan ijin Amdal sebayak 2 buah ijin, merekomendasi pengajuan Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sebanyak 320 buah ijin. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-62
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Gerakan
Program Kali
Bersih,
Bangun
Praja
Lingkungan,
yang
merupakan kegiatan aksi pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan dibidang ekonomi dan masyarakat yang berwawasan lingkungan abad 21 yang lebih dikenal dengan agenda 21 meliputi 4 bidang utama yaitu ; Bidang Pelayanan Masyarakat, Bidang Pengelolaan Sumber Daya alam (SDA), Pengelolaan Sumber Daya Binaan dan Bidang Pengelolaan limbah. Adapun kriteria Bangun Praja meliputi aspek, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran air bersih (bersih dari sampah), dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta Pengendalian Pencemaran Udara. Program – program yang dilaksanakan dalam melaksanakan urusan wajib bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut : Belanja Tidak Langsung 1.
Belanja Pegawai
Belanja Langsung 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.
Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 4.1. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 4.2. Koordinasi penilaian langit biru 4.3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 4.4. Pengelolaan B3 dan limbah B3 4.5.Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih 4.6. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan LH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-63
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4.7. Pemantauan Kualitas lingkungan 4.8. Koordinasi penyusunan Amdal 4.9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH 5.
Program Perlindungan dan Konservasi SDA 5.1 Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air 5.2. Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut, suaka perikanan dan keaneka ragaman hayati laut 5.3. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber – sumber air
6.
Program Rehabilitasi dan Pemulihan SDA 6.1. Rehabilitasi hutan dan lahan 6.2. Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk 6.3. Perencanaan dan penyusunan program pembangunanpengendalian SDA dan LH
7.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH 7.1. Pengembangan data dan informasi lingkungan 7.2. Penyusunan data SDA dan NSDH Nasional dan Daerah
8.
Program Peningaktan Pengendalian Polusi 8.1. Pengujian emisi kendaraan bermotor
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Lingkungan Hidup. Urusan wajib Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan hidup Kota Denpasar, diwujudkan melalui 8(delapan) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp.3.418.829.300 dengan realisasi Rp.2.899.360.455 atau (84,81%) ,sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp.3.635.422.841 dengan realisasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-64
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
sebesar Rp.3.288.876.767 (90,47%)
. Sedangkan realisasi untuk masing –
masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.9 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup kota Denpasar No
Program /Kegiatan
Anggaran Target
Realisasi
% Capaian
Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai
3.418.829.300
2.899.360.455
84,81
469.600.390
389.185.867
82,88
461.836.000
403.211.800
87,31
140.790.000
48.262.700
34,28
201.158.500
180.334.317
89,65
41.916.925
35.575.600
84,87
56.641.500
93,64
120.135.000
95,79
Belanja Langsung 1.
2.
3.
4.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.2.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1.Pendidikan dan pelatihan formal Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 4.1. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 4.2.Koordinasi penilaian langit biru
4.3.Pengawasan pelaksanaan 60.491.500 kebijakan bidang lingkungan hidup 4.4.Pengelolaan B3 dan limbah 125..410.000 B3
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-65
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5.
6.
4.5.Koordinasi pengelolaan 255.486.000 prokasih/superkasih
253.325.600
99,15
4.6.Penyusunan kebijakan 150.750.000 pengendalian pencemaran dan perusakan LH
134.666.702
89,33
4.7.Pemantauan lingkungan
Kualitas 201.917.500
201.428.500
99,76
4.8. Koordinasi penyusunan 153.325.000 Amdal
147.001.451
95,88
4.9.Peningkatan peran serta 120.115.000 masyarakat dalam pengendalian LH
116.266.400
96,80
70.962.730
97,08
5.2.Pengembangan dan 95.450.000 pemantapan kawasan konservasi laut, suaka perikanan dan keaneka ragaman hayati laut
86.850.000
90,99
5.3.Peningkatan konservasi 127.480.000 daerah tangkapan air dan sumber – sumber air Program Rehabilitasi dan Pemulihan SDA 6.1.Rehabilitasi hutan dan 188.210.000 lahan 6.2.Pengelolaan dan 132.475.496 rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk
122.726.000
96,27
185.118.260
98,36
128.765.600
97,20
Program Perlindungan dan Konservasi SDA 5.1.Konservasi sumber daya 73.097.730 air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-66
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
7.
8.
6.3.Perencanaan dan 95.566.000 penyusunan program pembangunan pengendalian SDA dan LH Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
84.530.640
88,45
7.1. Pengembangan data dan 283.359.800 informasi lingkungan 7.2. Penyusunan data SDA 159.797.000 dan NSDH Nasional dan Daerah
283.130.000
99,92
154.856.100
96,91
85.902.000
88,39
Program Peningaktan Pengendalian Polusi 8.1.Pengujian emisi kendaraan 97.190.000 bermotor
A.3. Permasalahan dan Solusi Terkait dengan hanya terealisasinya kegiatan fisik maupun keuangan sebesar 90,47 persen sebetulnya tidak ada permasalahan yang bersifat prinsip, hal tersebut terjadi karena lebih banyak adanya efisiensi dan berkurangnya volume kegiatan. Namun secara umum permasalahan klasik yang masih ada adalah : A.3.1. Permasalahan 1.Kekurangan sumber daya manusia dengan kualifikasi ilmu lingkungan 2. Kurangnya dukungan pendanaan 3. Belum adanya Laboratorium Lingkungan 4. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur masalah lingkungan 5. Kurangnya sarana dan prasarana teknis pengelolaan lingkungan. A.3.2. Solusi 1. Menkondisikan SDM yang ada dengan jalan mengikuti kegiatan – kegiatan Bintek, pelatihan, seminar, rapat – rapat masalah lingkungan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-67
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Disamping juga mengupayakan kepada Walikota melalui BKD mohon tambahan SDM kualifikasi ilmu lingkungan. 2. Melaksanakan program dan kegiatan dengan skala prioritas, disamping itu juga mengupayakan pendanaan lewat CSR dan APBN 3. Membentuk UPT Laboratorium 4. Membuat peraturan Walikota dan secara bertahap mempersiapkan rancangan peraturan daerah terkait dengan permasalahan lingkungan 5. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak swasta terkait disamping secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana lingkungan melalui pendanaan APBD / APBN
Urusan Wajib Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pertamanan di wilayah perkotaan menyandang fungsi sebagai elemen estetika untuk memperindah visual kota, fungsi sosial sebagai tempat masyarakat melakukan interaksi dan fungsi lingkungan sebagai ruang terbuka hijau yang mampu memberi imbuhan terhadap kuantitas air tanah. Pertamanan di Kota Denpasar ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mengelola taman-taman kota yang terletak lapangan umum khususnya di lapangan puputan, median jalan dan di persimpangan jalan serta perindangan kota. Keterbatasan lahan menjadi sebab utama sulitnya untuk meningkatkan kuantitas taman yang ada di Kota Denpasar, keterbatasan tersebut menyebabkan kegiatan pertamanan lebih difokuskan pada upaya untuk peningkatan kualitas pertamanan dan perindangan kota dengan melengkapi sarana prasarana pertamanan, pemeliharaan maupun peningkatan intensitas penanaman tanaman perindang.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-68
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Produksi volume sampah Kota Denpasar pada tahun 2011 yang masuk ke TPA Suwung adalah sebesar 826.363 m3, atau mencapai 75.90 persen dari target perkiraan produksi sampah yaitu 920.903 m3. Dari seluruh produksi sampah Kota Denpasar, jumlah sampah yang dilayani dan diangkut oleh armada DKP Kota Denpasar ke TPA Suwung adalah sebesar 698.949 m3. Sisanya sebesar 127.414 m3 diangkut langsung ke TPA Suwung oleh PD Pasar, masyarakat dan swasta. Untuk mengangkut sampah Kota Denpasar ke TPA, pada tahun 2011 DKP Kota denpasar dibantu 1 unit dump truk dari Corporate Sosial Responsibility dari Bank Mandiri, pengadaan truk armroll 2 unit dan 25 container dari APBD. Maka jumlah armada dump truk menjadi 63 unit dengan konsi umur diatas 7 tahun sebanyak 47 unit dan kondisi umur dibawah 7 tahun sebanyak 16 unit. Serta truk armroll sebanyak 16 unit, dengan kondisi umur diatas 7 tahun sebanyak 9 unit dan dibawah 7 tahun sebanyak 7 unit dan truk kompektor sebanyak 3 unit dalam kondisi baik. Sedangkan pengumpulan sampah dilakukan melalui tempat penampungan sementara yang terdiri dari depo sampah sebanyak 17 unit dengan kondisi baik 13 unit dan 4 unit tidak berfungsi . Untuk penyapuan jalan di Kota Denpasar, dilakukan oleh 581 tenaga penyapuan yang bekerja pada ruas jalan yang dilayani penyapuan sepanjang 197, 042 km terdiri dari jalan
provinsi 91,42 km dan jalan arteri Kota Denpasar
sepnajang 105,622 km sehingga total jangkauan penyapuan mencapai 394,084 km mengingat penyapuan dilakukan di dua sisi ruas jalan. Untuk membantu meningkatkan kebersihan jalan diruas yang sibuk, dibantu dengan 1 unit mobil penyapu jalan (sweeper truk) dan motor cikar (moci) sebanyak 4 unit yang mana 2 unitnya diadakan pada tahun 2011 Kebijakan-kebijakan yang memberikan peluang terhadap penanggulangan masalah sampah di Kota Denpasar ini antara lain: komitmen pemerintah dalam penanggulangan sampah, adanya investor yang berminat dalam pengelolaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-69
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
sampah, dan adanya sumbangan pemikiran dari berbagai instansi dan lembaga swadaya masyarakat. Kebijakan yang ditempuh oleh DKP Kota Denpasar pada tahun 2011 adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah yakni dengan merevitalisasi kelompok swakelola kebersihan di banjar setempat dan merevitalisasi penataan tempat pembuangan sementara terpadu (TPST) sebanyak 10 unit dengan dana hibah/IEG. Pada akhir tahun 2011 kelompok swakelola kebersihan telah menjadi 160 kelompok, yang melayani 191 banjar/lingkungan. Kebijakan ini akan diimplementasikan setiap tahun sehingga setiap banjar/desa menjadi mandiri dalam mengelola sampah dilingkungannya sendiri. Pada tahun 2011 juga telah dibentuk bank sampah yang merupakan inisiatif dari masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Barat dan Denpasar Selatan. Keberadaan Bank sampah ini mampu mengurangi sampah yang ke TPA sebanyak 7-8 ton per hari Namun demikian ancaman dalam upaya penanggulangan masalah sampah ini terutama disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan adanya sampah kiriman dari wilayah sekitar. Program-program yang dilaksanakan dalam melaksanakan urusan wajib bidang Lingkungan Hidup
oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan
adalah
sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah. 1. Pendapatan Pajak Daerah 2. Pendapatan Retribusi Daerah Belanja Tidak Langsung. 1.
Belanja Pegawai.
Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-70
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 4.1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 4.2.Peningkatan
operasi
dan
pemeliharaan
prasarana
dan
sarana
persampahan. 4.3.Pengembangan teknologi pengolahan lahan persampahan (composting). 4.4.Bimbingan Teknis Persampahan 4.5.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. 4.6. Operasional JuMaLi (Juru Pemantau Lingkungan) 4.7. Penataan tempat pembuangan Sementara (TPS)/Hibah IEG 4.8. Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan 5. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 5.1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 6.1. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kota 7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan 7.1. Penataan taman 7.2. Intensisifikasi peningkatan pajak reklame 7.3. Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman /hias Kota Denpasar 7.4. Pemasangan lampu penerangan prasarana social desa adat dan jalan lingkungan desa/kelurahan di Kota Denpasar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-71
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Lingkungan Hidup. Urusan Wajib Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota Denpasar, diwujudkan melalui
7 (tujuh)
program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 10.629.176.500 dengan realisasi Rp10.087.327.473 atau (94.90%) , sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 56.355.823.888 sebesar Rp. 52.692.737.220
(93.50)
pendapatan pajak daerah
direncanakan sebesar Rp. 13.000.000.000 dengan
realisasi Rp14.663.282.949.05 (112.79%)
.
dengan ralisasi
Pendapatan Asli Daerah yang berupa
dan retribusi daerah direncanakan Rp.
2.500.000.000 terealisasi Rp2.803.761.500 (112.15%) . Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.10 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar
No.
1.
2.
Anggaran Target Realisasi
% Capai an
Pendapatan Asli Daerah 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah
15.500.000.000 13.000.000.000 2.500.000.000
17.467.044.449 14.663.282.949 2.803.761.500
112.69 112.79 112.15
Belanja DKP Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai
66.985.000.388 10.629.176.500 10.629.176.500
62.780.064.693 10.087.327.473 10.087.327.473
93.72 94.90 94.90
Belanja Langsung Program Pelayanan Perkantoran 1.1. Pelayanan Perkantoran
Administrasi
56.355.823.888 14.886.967.000
52.692.737.220 13.925.190.079
93.50 93.54
Administrasi
14.886.967.000
13.925.190.079
93.54
Program Peningkatan Sarana dan
394.600.000
363.229.000
92.05
Program/Kegiatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-72
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Saana Prasarana Aparatur 3.
4
dan
394.600.000
363.229.000
92.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1.Pendidikan dan pelatihan formal
30.000.000
14.633.400
48.78
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan 4.1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
24.461.971.128
23.264.446.715
95.10
2.599.900.000
2.265.076.500
87.12
4.2. Peningkatan operasi pemeliharaan prasarana sarana persampahan
dan dan
17.520.214.828
17.346.815.615
99.01
teknologi persampahan
197.621.000
196.309.200
99.34
35.000.000
34.588.000
98.82
4.5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
258.830.000
254.748.000
98.42
4.6. Operasional JuMaLi Pemantau Lingkungan)
(Juru
570.405.300
562.423.400
98.60
4.7. Penataan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) / Hibah IEG
3.220.000.000
2.544.536.000
79.02
pelayanan
60.000.000
59.950.000
99.92
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam 5.1. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
70.000.000
65.232.250
93.19
70.000.000
65.232.250
93.19
Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau 6.1 Pemeliharaan Ruang Terbuka
286.099.500
284.721.000
99.52
286.099.500
284.721.000
99.52
4.3. Pengembangan pengolahan (Composting)
4.4. Bimbingan teknis persampahan
4.8. Penyediaan kebersihan
5
6
jasa
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-73
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
hijau Kota 7
Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan 7.1. Penataan Taman 7.2. Intensifikasi peningkatan pajak reklame Kota denpasar 7.3. Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman/hias di Kota denpasar 7.4. Pemasangan lampu penerangan prasarana social desa adat dan jalan lingkungan desa/kelurahan di Kota denpasar
16.226.186.260
14.775.284.776
91.06
2.599.251.000 436.268.200
2.394.112.615 432.132.700
92.11 99.05
12.435.667.060
11.276.041.961
90.68
755.000.000
672.997.500
89.14
A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1.
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditetapkan
2.
Masih adanya pembuangan sampah ke sungai dan saluran air
3.
Tingginya pencurian tanaman dilokasi taman yang baru dibuat
4. Belum semua wilayah terlayani kebersihan kota 5. Masih maraknya pemasangan reklame liar yang belum berijin 6. Keterbatasan sarana angkutan sampah A.3.2. Solusi. 1.
Sosialisasi secara kontinyu tentang pentingnya membuang sampah sesuai jadwal yang telah disepakati
2.
Sosialisasi tentang pentingnya menjaga, memilah dan membuang sampah pada tempatnya
3.
Melakukan penjagaan dan pemantauan secara kontinyu terhadap tamantaman kota yang rawan pencurian
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-74
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4. Secara bertahap masyarakat didorong untuk membentuk swakelola bidang persampahan,
sehingga
semua
wilayah
mampu
menanggulangi
permasalahan persampahan sendiri 5. Perlu upaya penertiban terhadap pemasangan reklame liar untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota 6. Kerjasama dengan pihak swasta, out shorsing dan pemberdayaan masyarakat (kelompok swakelola kebersihan)
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Penduduk
merupakan
salah
satu
faktor
penentu
keberhasilan
pembangunan suatu daerah. Sebab maju mundurnya suatu daerah sangat tergantung dari kualitas dan kreativitas penduduk daerah tersebut. Penduduk merupakan salah satu kekuatan dalam pembangunan daerah, namun jumlah yang banyak tanpa dibarengi dengan kualitas yang baik, akan menjadi beban pembangunan, karena diperlukan lebih banyak penyediaan sarana dan prasarana umum dan sosial, penyediaan perumahan, pendidikan, kesehatan dan hal-hal lainnya.
Untuk
itu
perlu
suatu
upaya
dalam
mengendalikan
jumlah
penduduksehingga penduduk yang berkualitas untuk pembangunan dapat diwujudkan. Pengolahan data kependudukan, pemutahiran data, pengendalian mobilitas penduduk menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.
Untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Denpasar, program-program yang dilaksanakan antara lain : Pendapatan Asli Daerah. 1. Retribusi Daerah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-75
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai.
Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program Penataan Administrasi Kependudukan. 3.1. Peningkatan pelayanan publik dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. 3.2.
Penyusunan
Renstra
2011
Seluruh
Anak
Indonesia
Tercatat
Kelahirannya. 3.3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 3.4. Pengolahan data catatan sipil. 3.5. Pemutahiran data DP-4 Kota Denpasar 3.6. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 3.7. Peningkatan pelayanan KTP keliling di Kota Denpasar. 3.8. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang. 3.9. Pengembalian Aplikasi SIAK 3.10 Pelaksanaan E-KTP di Kota Denpasar. 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4.1 Penusunan Tarif Ranperda Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Catatan Sipil.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-76
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diwujudkan melalui 4 (empat) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 4.588.277.300,00 dengan realisasi Rp. 4.417.637.760 atau ( 96 %) , sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 5.133.685.266 dengan realisasi sebesar Rp. 4.109.084.499 ( 80% ) . Pendapatan Asli Daerah yang berupa retribusi daerah
direncanakan
sebesar Rp. 1.482.900,00 dengan realisasi Rp.
1.504.561.000,00 (101,46%) . Sedangkan realisasi untuk masing – masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam table berikut :
Tabel IV. 11 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar NO
1
2
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
Pendapatan Asli Daerah
1.482.900.000,00
1.504.561.000,00
101,46%
1. Retribusi Daerah
1.482.900.000,00
1.504.561.000,00
101,46%
Belanja Tidak Langsung
4.588.277.300,00
4.417.637.760
96,00%
1. Belanja Pegawai
4.588.277.300,00
4.417.637.760
96,00%
Belanja langsung
5.133.685.268,00
4.109.084.499,00
80.04%
1.425.570.150
1.205.385.199
85%
1.425.570.150
1.205.385.199
85%
401.670.000
370.193.800
92%
Belanja Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-77
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3
2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Administrasi Kependudukan 3.1 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil
3.219.532.116
217.453.800
370.193.800 2.454.957.500
92% 63.29%
204.262.050
94%
3.2 Penyusunan Renstra 2011 Seluruh Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya
13.774.000
13.773.650
100%
3.3 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
108.341.000
107.601.000
99%
3.4 Pengolahan Data Catatan Sipil
132.314.016
132.128.500
100%
3.5 Pemutahiran data DP-4 Kota Denpasar
337.656.500
336.086.550
100%
3.6 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
398.270.000
384.864.000
97 %
3.7 Peningkatan pelayanan KTP keliling di Kota Denpasar
202.608.300
158.518.300
78%
3.8 Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang
50.000.000
46.499.750
93%
3.9 Pengembangan Aplikasi SIAK
155.000.000
26.619.600
17 %
1.604.114.500
1.044.604.100
65%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
86.913.000
78.548.000
90%
4.1 Penyusunan Tarif Ranperda Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Catatan Sipil
86.913.000
78.548.000
90%
3.10 Pelaksanaan E-KTP di Kota Denpasar 4
401.670.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-78
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A.3 Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Masih tingginya jumlah penduduk tanpa identitas yang jelas. 2. Belum semua penduduk pendatang terjaring dan terdata secara akurat . 3. Belum samanya data pada berbagai instansi mengenai jumlah penduduk. 4. Masih ada penduduk asli yang belum memiliki KTP. 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP. 6. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam kwalitas dan kwantitas SDM yang tersedia terhadap pengetahuan kependudukan. 7. Terbatasnya tenaga IT yang tersedia. 8. Data Base kepemilikan Akta untuk semua penduduk Denpasar belum ada. 9. Tempat penyimpanan Arsip belum memadai. 10. SDM masih belum memadai. 11. Untuk kegiatan KTP keliling tidak mencapai 100% disebabkan karena ada perubahan Sistem Aplikasi SIAK dari SIAK Lokal menjadi SIAK Pusat (Depdagri Ditjen Adminduk Jakarta) 12. Kegiatan
Pengembangan
Aplikasi
SIAK
tidak
mencapai
100%
disebabkan karena pengembangan Aplikasi SIAK sudah ditangani oleh Depdagri, Adminduk Jakarta 13. Untuk E-KTP kegiatan tidak sesuai dengan jadwal karena alat operasionalnya datang terlambat (rencana bulan Agustus menjadi bulan Oktober 2011) A.3.2. Solusi 1. Perlu dilakukan penertiban penduduk secara kontinyu dan terjadwal dengan baik. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-79
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2. Mengefektifkan peran aparat terbawah dalam pendataan penduduk sehingga diperoleh data yang akurat tentang jumlah penduduk pendatang. 3. Perlu kesepakatan data kependudukan yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan. 4. Perlu dilanjutkan penerbitan KTP jemput bola diseluruh pelosok wilayah. 5. Tersedianya SDM yang baik secara kwalitas dan kwantitas terhadap pengetahuan kependudukan. 6. Perlunya ditambah tenaga IT. 7. Perlu melaksanakan Pendataan kepemilikan Akta bagi penduduk sebagai data dasar untuk data tahun selanjutnya. 8. Perlu koordinasi dan pendampingan oleh Pusat dan pengadaan sarana komputer. 9. Pembuatan tempat penyimpanan Arsip yang permanen. 10. Penambahan dan peningkatan komputer.
kwalitas
SDM
melalui kursus
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, Misi Program KB semakin luas. Pengertian Keluarga Berencana menjadi suatu upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Pendataan
keluarga
untuk
memperoleh
informasi
akurat
tentang
keberadaan keluarga dilakukan dengan cara mengunjungi keluarga dari rumah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-80
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
kerumah oleh petugas. Sasaran dari program Keluarga Berencana, diarahkan : menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kematian total, menurunnya PUS yang ingin ber KB namun tidak terlayani, meningkatan penggunaan metode kontrasepsi efektif dan efisien, meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun, meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak, meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif, serta meningkatnya jumlah institusi masyarakat yang aktif dalam penyeleggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar mengelompokkan keluarga dalam beberapa kategori yaitu; 1. Keluarga Pra Sejahtera Keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. 2. Keluarga Sejahtera Tahap I Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk berinteraksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana. 3. Keluarga Sejahtera Tahap II Keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya akan
tetapi
belum
dapat
memenuhi
keseluruhan
kebutuhan
perkembangannya (developmental need) seperti kebutuhan untuk agama,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-81
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi. 4. Keluarga Sejahtera Tahap III Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperanserta secara aktif dalam kepengurusan lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, olah raga, pendidikan dan sebagainya 5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan aktif menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan
Pada tahun 2011 jumlah jiwa di Kota Denpasar sebanyak 969.287 jiwa, dan jumlah wanita suburnya 479.124 jiwa, sedangkan jumlah pasangan usia subur sebanyak 80.588 pasangan, dan jumlah PUS yang bukan peserta KB sebanyak 10.918 keluarga, selanjutnya jumlah PUS dibawah 20 tahun sebanyak 287 pasangan, dan jumlah peserta KB aktif sebanyak 66.617 pasangan. Untuk program pemberdayaan dan ketahanan keluarga pada tahun 2011 terdapat sebanyak 198 kelompok bina keluarga balita, 23 kelompok bina keluarga remaja, 83 kelompok bina keluarga lansia, 95 kelompok UPPKS, dan 8 kelompok PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja). Sedangkan perkembangan keluarga sejahtera pada tahun 2011 adalah : jumlah seluruh KK sebanyak 107.547 dengan jumlah Pra-KS sebanyak 45( 0,04%), Jumlah KS-I
sebanyak 1.727(1.61%),
jumlah KS-II sebanyak 2.412 (2,24%),
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-82
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Keluarga KS-III sebanyak 92.742 (86.23%) dan KS-III Plus sebanyak 10.621 (9,88 %). Hasil pendataan Keluarga Berencana tahun 2011 menunjukkan sex ratio penduduk Kota Denpasar sebesar 97,02 ini berarti ada 97,02 laki-laki untuk setiap 100 perempuan, sehingga jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Oleh karena itu perlu diperhitungkan potensi pemberdayaannya dalam pembangunan. Data yang ada memberikan gambaran bahwa laki-laki menempati posisi dominan dibidang pendidikan dari pada
perempuan, sehingga berdampak
sangat luas terhadap kualitas peranan perempuan dalam pembangunan. Demikian juga kondisi sosial budaya masyarakat yang cenderung kurang mendukung sehingga dapat menghambat peran perempuan di berbagai sektor pembangunan. Dengan adanya paradigma baru dimana peranan perempuan dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan maka pemahaman kepada masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan gender serta peningkatan kualitas peranan perempuan dalam pembangunan perlu diupayakan Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang ini maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain : Belanja Tidak Langsung. 1.
Belanja Pegawai.
Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.2.Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3. Program Keluarga Berencana. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-83
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3.1. Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 3.2. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu 3.3. Promosi pelayanan kelangsungan hidup bayi dan anak 3.4. Pembinaan keluarga berencana 4. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 4.1. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) 4.2. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 5. Program Pelayanan Kontrasepsi 5.1. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 6. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 6.1. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 7. Program peningkatan penanggulangan narkoba 7.1. Penyuluhan penaggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 8. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 8.1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan
dan pembinaan
tumbuh kembang anak 9. Program pengembangan model operasional BKB – Posyandu – PAUD 9.1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD 10.Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 10.1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 10.2.Peningkatan
kapasitas
dan
jaringan
kelembagaan
pemberdayaan
perempuan dan anak 11.Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 11.1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 12.Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 12.1. Pelatihan penyusunan anggaran yang reponsif gender Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-84
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar, diwujudkan melalui 12 (dua belas) program dan 18 (delapan belas) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp 5.010.860.800 dengan realisasi Rp. 4.420.567.922 atau (88.21%) , sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 2.412.353.500 dengan realisasi sebesar Rp. 2.207.903.056 (91.52%) . Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.12 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar
No.
Program/Kegiatan Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai
1.
2.
3.
Anggaran Target Realisasi
% Capaian
5.010.860.800
4.420.567.922
88.22
Administrasi
538.754.400
460.461.033
85.47
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.2.Rehabilitasi sedang/berat
451.876.200
428.145.875
94.75
53.575.000
52.957.500
98.85
72.300.000
65.005.000
89.91
11.140.000
11.140.000
100
Belanja Langsung Program Pelayanan Perkantoran 1.1. Pelayanan Perkantoran
Administrasi
Program Keluarga Berencana 3.1.Pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 3.2.Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-85
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3.1. Promosi pelayanan kelangsungan hidup bayi dan anak 3.4.Pembinaan keluarga berencana 4.
5.
6
7.
8.
9
10
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 4.1.Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) 4.2.Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Program Pelayanan Kontrasepsi 5.1.Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 6.1.Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Program Peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 7.1. Penyuluhan Penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 8.1.Pembinaan tumbuh kembang anak Program Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD 9.1.Pengkajian pengembangan model operasional BKB-PosyanduPAUD Program penguatan kelembagaan pengarusutaan gender dan anak 10.1. Penguatan kelembagaan pengarusutaan gender dan anak 10.2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan
9.492.000
9.492.000
100
41.937.500
25.626.250
61.11
22.800.000
22.800.000
100
3.040.000
3.040.000
100
52.193.200
26.377.900
50.54
226.203.000
220.880.000
97.65
18.880.000
17.280.000
91.53
148.855.000
145.900.900.
98.02
5.954.200
5.127.500
86.12
537.738.000
499.461.698
92.88
89.672.000
89.492.400
99.80
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-86
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
pemberdayaan perempuan dan anak 11.
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 11.1.Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan didaerah
12.
Program keserasian kebijakan kepentingan kualitas anak dan perempuan 12.1.Pelatihan penyusunan anggaran yang responsive gender Jumlah
106.523.000
105.695.000
99.22
21.420.000
19.020.000
88.80
7.423.214.300
6.628.470.978
89.29
A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1.
Partisipasi pria dalam ber KB masih sangat rendah yaitu hanya 5.04% dari seluruh peserta KB aktif
2. Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja 3. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja 4. Masih kurangnya data terpilah masalah perempuan dan anak 5. Masih ada kejadian kekerasan dalam rumah tangga A.3.2. Solusi. 1.
Meningkatkan
penyuluhan/sosialisasi
KB
pria
dengan
mengajak
motivator KB pria 2. Meningkatkan penyuluhan/sosialisasi Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja kepada STT dan siswa di sekolah-sekolah 3. Meningkatkan pembinaan kepada keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam rangka pengasuhan dan pembinaan sehingga anak dan remajanya dapat tumbuh dan berkembnag sesuai harapat keluarganya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-87
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4. Disusun data terpilah kerjasama dengan dinas terkait 5. Perlu dilaksanakan sosialisasi tentang kekerasan dalam tumah tangga
Urusan Wajib Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial. Tenaga Kerja Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Oleh karena itu, upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.
Proporsi penduduk menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk potensi perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu indikator tersebut mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Struktur penyerapan tenaga kerja/mata pencaharian penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2011 adalah sebagai berikut; Sektor Tersier masih menjadi sektor unggulan dalam penyerapan tenaga kerja. Bahkan sektor ini menyerap 82,19 persen, kemudian diikuti sektor sekunder menyerap 15,83 persen, sedangkan sektor primer hanya mampu menyerap 1,99 persen. Transmigrasi Penyelenggaraan pendekatan
transmigrasi
pembangunan
yang
dipandang
bertujuan
relevan
meningkatkan
sebagai
suatu
kesejahteraan,
pemerataan pembangunan daerah serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-88
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Melalui pembangunan transmigrasi diharapkan mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan daya saing daerah. Selain itu transmigrasi salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak -hak warga Negara untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas wilayah Negara bangsanya. Sasaran transmigrasi diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia diluar Jawa, Madura, Bali, NTB, NTT, dan Lamping, sementara sumber daya manusia sangat kurang. Dipandang dari segi penyebaran penduduk tujuan transmigrasi untuk mencapai persebaran penduduk yang seimbang dan merata diseluruh wilayah Indonesia. Sedangkan dilihat dari sudut pandang tenaga kerja tujuannya untuk pemindahan tenaga untuk melaksanakan pembangunan berbagai proyek di daerah yang kekurangan tenaga kerja, sedangkan dari sudut pandang ekonomi tujuan transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu menumbuhkan perekonomian di daerah untuk mempercepat mengentasan kemiskinan. Oleh karena
itu
kebijakan
pembangunan
transmigrasi
di
daerah
kepada
:
penanggulangan kimiskinan yang disebabkan oleh ketidak berdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, memberikan peluang berusaha dan kesempatan kerja, memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan perpindahan penduduk. Sosial Pemenuhan taraf kesejahteraan masyarakat perlu terus diupayakan mengingat sebagian besar masyarakat belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkan. Pembangunan kesejahteraan sosial sasarannya adalah : 1) Perorangan, kelompok dan komunitas masyarakat yang mengalami dan rentan terkena masalah kesejahteraan sosial mencakup kemiskinan, ketunaan
sosial,
kecacatan,
keterasingan,
keterpencilan,
perilaku
menyimpang dan cacat akibat bencana. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-89
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2) Potensi dan sumber yang memiliki kemampuan dan dapat didayagunakan untuk mengembangkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. 3) Nilai dasar kesejahteraan social dan kepranataan sosial. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan yaitu kemampuan dalam menangani
permasalahan
kesejahteraan
social
(PMKS).
Permasalahan
kesejahteraan sosial dewasa ini semakin kompleks baik dari segi kuantitas dan kualitasnya, hal ini disebabkan sebagai dampak belum pulihnya perekonomian. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2011 sebanyak 5.018 jiwa. Jumlah PMKS yang termasuk katagori 5 masalah besar adalah bencana alam nihil, kemiskinan 1.493 KK, keterlantaran 813 jiwa, kecacatan 1.301 jiwa dan ketunaan sosial sebanyak 107 jiwa. Sedangkan jumlah potensi dan sumber kesejahteraan social (PSKS) tahun 2011 terdiri dari PSM sebanyak 422 orang, organisasi social sebanyak 85 buah, karang taruna 43 buah. Dunia usaha melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) sebanyak 51 buah, Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKSBM) sebanyak 153 buah dan keperintisan dan kepahlawanan sebanyak 136 orang. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada dapat didayagunakan dan sangat diharapkan oleh pemerintah sebagai patner dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial di tahun mendatang adalah terbatasnya jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, besarnya jumlah , bobot dan kompleksitas PMKS
dan
belum optimalnya
peran
pelaku pembangunan
kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat, orsos, dunia usaha sebagai sumber potensi kesejahteraan sosial
dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Kondisi
tersebut harus disikapi dengan cepat dan tepat sehingga tidak menjadi beban pemerintah
dan masyarakat.
kesejahteraan sosial
Tantangan ke depan bagi pembangunan
adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-90
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
pelayanan kesejahteraan sosial dan meningkatkan peran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat, orsos, dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang tenaga kerja, transmigrasi dan sosial
ini maka beberapa program
yang
dilaksanakan antara lain : Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1.
Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 4.1.
Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin.
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 5.1.
Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi korban Exsploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak.
5.2.
Pelatihan dan Ketrampilan Praktek Belajar Kerja bagi Anak terlantar Termasuk Anak Jalanan,Anak Cacat, Anak Nakal.
5.3.
Peningkatan Kuallitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
5.4.
Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
5.5.
Penanganan Masalah – Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-91
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
6.
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Taruma 6.1.
Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Ekstrauma
6.2.
Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Ekstrauma.
7. Program pemberdyaan kelembagaan kesejahteraan social. 7.1. Peningkatan Pearan Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha. 7.2. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat. 7.3. Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan. 7.4. Peringatan HKSN 7.5. Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) 8. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. 8.1. Fasilitasi
Penyelesaian
Prosedur
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan Industrial 8.2. FasilitasPenyelesaian Prosedur Pemberian
Perlindungan Hukum
dan Jaminan Sosial Ketenagarjaan. 8.3. Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. 9.1.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja.
10. Program peningkatan Kesempatan Kerja. 10.1. Penyusunan informasi BursaTanaga Kerja. 10.2. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja . 10.3. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan. 11. Program Pengembangan wilayah transmigrasi. 11.1. Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi. 11.2. Pengerahan
dan
Fasilitasi
Perpindahan
Serta
Penempatan
Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-92
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
12. Program Transmigrasi Lokal 12.1. Penyuluhan Transmigrasi Lokal
Urusan Wajib Keluarga Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial. Urusan
Wajib
Keluarga
Tenaga
Kerja,
Transmigrasi
dan
Sosial,
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, Kota Denpasar, diwujudkan melalui 12 ( dua belas ) program dan 26 ( Dua puluh enam ) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 3.522.864.000,dengan realisasi Rp. 3.350.520.940,- atau (95,10%) , sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 3.344.143.167,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.971.133.019,- ( 89,64%) . Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam table berikut :
Tabel IV.13 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Tenaga Kerja Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar
No.
1.
2.
3.
Program/Kegiatan
Anggaran Target Realisasi
% Capaian
Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai
3.522.864.000,00 3.522.864.000,00
3.350.520.940,00 3.350.520.940,00
95,10 % 95,10 %
Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.334.143.167 631.102.870
2.971.133.019 482.232.994
89,11 74,41
631.102.870
482.232.994
74,41
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
415.340.000
337.693.300
81,31
415.340.000
337.693.300
81,31
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
20.000.000
18.238.000
91,19
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-93
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4.
5.
6.
3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal .
20.000.000
18.238.000
91,19
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 4.1. Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
60.000.000
58.521.500
97,34
60.000.000
58.521.500
97,34
145.550.000
109.021.000
74,91
30.405.797
30.243.000
99,46
27.269.000
26.066.000
95,59
34.000.000
34.000.000
100
77.528.000
77.479.575
99,94
303.195.000
301.110.000
99,00
83.695.000
83.585.000
99,87
ProgramPelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial 5.1.PelayanandanPerlindungan Sosial, hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak 5.2.Pelatihan Ketrampilan danPraktek belajar kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat , Anak Nakal 5.3. Peningkatan Kkualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahtearaan Sosial bagi PMKS 5.4. Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 5.5. Penanganan masalah – masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
Program Pembinaan para penyandang Cacat dan Trauma. 6.1. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-94
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
7.
8.
9.
10.
6.2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
219.500.000
217.525000
99,10
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 7.1. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha 7.2.Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat. 7.3 Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan 7.4. Peringatan HKSN 7.5. Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat
610.949.000
560.400.800
91,00
71.000.000
65.651.500
92,47
395.000.000
351.971.700
89,11
69.120.000
68.566.100
99,20
48.019.000 27.810.000
47.895.000 26.316.500
99,74 94,63
10.000.000
10.000.000
100,00
287.745.000
286.874.600
99,70
14.000.000
14.000.000
100,00
193.817.500
193.282.500
99,72
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 8.1. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 8.2. Fasilitasi penyelesaian prosedur Pemberian Perlindungan dan Penegakan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 8.3 .Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 9.1. Pendidikan dan PelatihanKetrampilan Bagi Pencari Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-95
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
11
12.
10.1. Penyusunan Informasi BursaTenaga Kerja. 10.2. Penyebarluasan Informasi BursaTenaga Kerja. 10.3. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
50.800.000
50.499.000
99,41
196.759.000
191.801.900
97,48
12.350.000
9.898.000
80.15
Program Pengembangan wilayah transmigrasi. 11.1. Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah,Pelaku dan Antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi 11.2. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan untuk memenuhi kebutuhan SDM
173.156.000
158.643.800
91,61
78.389.000
75.190.000
95,92
94.767.000
83.453.800
88,06
Program Transmigrasi Lokal 12.1. Penyuluhan Transmigrasi Lokal
40.176.000 40.176.000
21.127.050 21.127.050
52,59 52,59
3.334.143.167
2.971.133.019
89,11
Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Anggaran yang diusulkan tersebut khususnya untuk belanja listrik dan belanja air diperhitungkan untuk pemanfaatan dua SKPD di lokasi yang baru dalam satu kantoryang dipergunakan bersama-sama, namun realisasinya hanya dimanfaatkan satu SKPD saja karena penempatan kantor tersebut tidak bersamaan. 2.
Kurangnya personil yang bertugas dalam pembinaan Gepeng
3. Kegiatan Koordinasi ke Pusat tidak dilaksanakan karena di tahun 2012 Pemerintah Kota Denpasar tidak menargetkan untuk memberangkatkan calon transmigrasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-96
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Solusi. 1. Untuk penganggaran selanjutaya akan diperhitungkan sesuai kebutuhan bersama
2. Penambahan personil melalui tenaga kontrak tahun 2012 3. Jika ada permasalahan yang terkait dengan ketransmigrasian yang berhubungan dengan Pusat akan dikoordinasikan melalui telepon saja Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pembangunan ekonomi kerakyatan di Kota Denpasar mulai dibangkitkan melalui program pemberdayaan masyarakat yang dititik beratkan pada pengembangan ekonomi masyarakat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mengingat sektor ini masih mampu bertahan pada saat Indonesia mengalami keterpurukan dalam bidang ekonomi, yaitu saat terjadinya krisis moneter akibat pengaruh ekonomi global. Pada saat krisis ekonomi, koperasi dan UKM merupakan lembaga keuangan yang masih mampu bertahan. Walaupun dalam perkembangannya selalu mengalami pasang surut terutama dalam persaingan dengan industri besar dan perdagangan lintas sektor dan wilayah. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian bangsa, mulai dikembangkan secara serius oleh pemerintah melalui kegiatan yang kontinyu dan terarah dengan sasaran masyarakat yang berbasis pada pengembangan kelompok usaha berwawasan budaya dan kearifan lokal. Bentuk usaha koperasi sangat diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat khususnya yang berada di pedesaan. Kemudahan akses permodalan, pemasaran, kebutuhan sarana produksi maupun kebutuhan hidup sehari-hari yang dapat diberikan koperasi, diharapkan dapat mendorong tumbuhnya usahausaha baru dan memperkuat maupun mengembangkan usaha dipedesaan yang umumnya masih relatif kecil. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-97
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Koperasi di Kota Denpasar tahun 2008 berjumlah 710 unit dengan anggota koperasi berjumlah 112.590 orang, sedangkan tahun 2009 jumlah koperasi mengalami peningkatan menjadi 776 unit dengan keanggotaan koperasi mengalami peningkatan menjadi 113.473 orang dan pada tahun 2010 jumlah koperasi menjadi 871 dengan keanggotaan koperasi 117.120 orang dan pada tahun 2011 jumlah koperasi menjadi 936 dengan keanggotaan koperasi 121.662 orang. . Mengacu
pada
manfaat
keberadaan
koperasi
di
atas,
upaya
untuk
mengembangkan koperasi di Kota Denpasar sangat diperlukan, baik dengan merangsang tumbuhnya koperasi baru maupun mendorong peningkatan skala layanan dan aset yang dikelola. Volume usaha koperasi juga mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah maupun anggota koperasi. Pada tahun 2011 volume usaha koperasi sebesar Rp. 1.727.630.367.775. Pada tahun 2010 volume usaha koperasi sebesar Rp. 1.718.714.374.940 meningkat 0.50 % . Pada tahun 2009 volume usaha koperasi sebesar Rp. 1.718.714.367.775 meningkat 0.24% dari tahun 2008 yang besarnya Rp. 1.714.634.367.775 dan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2011 sebesar Rp. 63.517.1369.953
. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel Data Koperasi Di Kota Denpasar
No 1 2
3 4 5 6
7 8
Uraian Jumlah Koperasi Jumlah Anggota Laki-laki Perempuan Pelaksanaan RAT Koperasi Aktif Koperasi Tak Aktif Permodalan Modal Sendiri Modal Luar SHU Volume Usaha
Satuan Unit Orang Orang Orang Unit Unit Unit Rp Rp Rp Rp
Per 31-12-2009 776 113.473 77.749 35.724 557 653 123
Per 31-12-2010 871 117.120 79.975 37.143 557 770 101
Per 31-12-2011 936 121.662 83.114 38.548 557 835 101
172.197.962.500 716.229.775.000 63.517.136.510 1.718.714.367.775
177.049.962.500 718.024.775.000 63.517.136.953 1.718.714.374.940
220.312.962.500 718.024.775.000 63.517.136.953 1.727.630.367.775
Sumber : Dinas Koperasi UK dan M Kota Denpasar tahun 2011
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-98
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang urusan wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain :
Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. 4. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 4.1. Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah 5. Program Pengembangan Kewirausahaandan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. 5.1. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 5.2. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah 6. Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 6.1. Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah 6.2. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah 7. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 7.1.Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 7.2.Pembangunan
sistem
informasi
perencanaan
pengembangan
perkoperasian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-99
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
7.3. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 7.4. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 7.5. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 7.6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7.7. Penilaian kesehatan usaha koperasi A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 7 (tujuh) program dan 15 (lima belas) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp2.447.706.400 dengan realisasi Rp. 2.100.444.394 atau (85.81%) , sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 1.862.299.100 sebesar Rp. 1.693.090.869
dengan ralisasi
(90.89%) . Sedangkan realisasi untuk masing-masing
program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.14 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar
No.
1.
2.
Program/Kegiatan
Anggaran Target Realisasi
% Capaian
Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai
2.447.706.400 2.447.706.400
2.100.444.394 2.100.444.394
85.81 85.81
Belanja Langsung Program Pelayanan Perkantoran 1.1.Pelayanan Perkantoran
Administrasi
1.862.299.100 462.858.500
1.693.090.869 379.951.557
90.89 82.09
Administrasi
462.858.500
379.951.557
82.09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Saana dan
274.444.000
260.962.800
95.09
274.444.000
260.962.800
95.09
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-100
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Prasarana Aparatur 3.
4
5.
6
7.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
30.000.000
500.000
1.67
30.000.000
500.000
1.67
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif 4.1 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah
23.764.000
23.763.500
100
23.764.000
23.763.500
100
Program Pengembangan kewirausahaan dan keuggulankompetitif usaha kecil menengah. 5.1. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
57.718.600
54.655.750
94.69
26.707.000
26.630.750
99.71
5.2. Pelatihan manajemen pengelolaanb koperasi / KUD
31.011.600
28.025.000
90.37
Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
403.800.880
394.441.562
97.68
12.2. Koordinasi Penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro kecil menengah
22.713.000
19.361.200
85.24
12.3. Penyelenggaraan promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
318.087.880
375.080.362
98.42
Program peningkatan Kelembagaan Koperasi
Kualitas
609.713.120
578.315.700
94.85
7.1.Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
24.822.000
24.289.600
97.86
7.2. Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan
63.800.000
63.787.000
99.98
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-101
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
perkoperasian 7.3.
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
33.075.000
29.326.800
88.67
7.4. Pembinaan dan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
282.141.120
270.853.900
96.00
7.5. Peningkatan dan pengembnagan jaringan kerjasama usaha koperasi
134.563.000
122.001.400
90.66
12.677.000
12.197.000
96.21
58.635.000
55.860.000
95.27
7.6.
Monitoring, pelaporan
evaluasi
dan
7.7. Penilaian kesehatan koperasi
A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1.
Keterbatasan akses UMKM terhadap sumberdaya termasuk SDM
2. Keterbatasan akses UMKM terhadap teknologi informasi pasar 3. Belum maksimalnya kemitraan antara pengusaha besar/perbankan dengan UMKM 4. Keterbatasan akses permodalan 5. Masih banyaknya koperasi yang kurang sehat 6. Karena kurangnya informasi bintek-bintek maupun seminar dari pusat A.3.2. Solusi. 1.
Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola UMKM dibidang manajemen kewirausahaan dan penguasaan teknologi perlu ditingkatkan
2. Fasilitasi pemasaran produk unggulan UMKM perlu ditingkatkan 3. Keberpihakan pemerintah dan masyarakat pada UMKM melalui kemitraan perlu ditingkatkan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-102
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4. Perlu dibentuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) untuk mengelola program bantuan perkuatan permodalan dari dana pemerintah karena pemerintah tidak boleh mengelola dana bergulir sesuai dengan Permen Keuangan Nomor 99 / PMK-05 / 2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana Bergulir pada Kementrian Negara/Lembaga 5. Pembinaan terhadap KSP/USP Koperasi sebagai Keuangan Mikro perlu terus
dilaksanakan
dengan
mengintensifkan
pelaksanaan
penilaian
kesehatan KSP / USP Koperasi 6. Perlu dilakukan koordinasi dengan kementerian agar diberikan informasi tentang pelaksanaan bintek-bintek maupun seminar yang dilaksanakan oleh pusat
Urusan Wajib Kebudayaan. Dinas Kebudayaan Denpasar merupakan salah satu kota kreatif terkait dengan perkembangan seni pertunjukan, arsitektur, pasar seni, kuliner dan lain-lain. Tradisi kreatif tersebut terevitalisasi dan terakselerasi oleh perkembangan industri kerajinan dan pariwisata serta ditopang oleh seniman. Pemerintah Kota Denpasar telah mengambil inisiatif dan dan merespon secara holistik, untuk mengimplementasikan kegiatan industri kreatif dan mewujudkan
Denpasar
Kota Kreatif berbasis budaya
unggulan. Secara
institusional formal, Kota Denpasar telah tercakup ke dalam salah satu dari sepuluh kelompok Kota Kreatif di Indonesia bersama Kota Solo, Bandung, Semarang dan lain-lain. Secara aktual empirik, industri kreatif dan aneka kegiatan Denpasar Kreatif telah tumbuh dan hidup di masyarakat akar rumput, seperti : banjar, subak dan Desa Pakraman, STT, Sanggar, PKK dan komunitas kreatif.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-103
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Untuk menguatkan pondasi Denpasar Kota Kreatif tahun 2010-2014 dan aplikasi industri kreatif berbasis budaya unggulan secara sistematis, partisipatif dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Denpasar masih memerlukan berbagai hal yang bersifat mendasar : (1) konsep utuh dan operasional tentang Kota Kreatif, Industri Kreatif dan Kebudayaan unggul yang cocok dengan kondisi konstektual Kota Denpasar sebagai komunitas urban, berjati diri kebudayaan Bali dan bersifat mulitikultural; (2) Inventori Data Dasar (database) tentang keberadaan, perkembangan dan persebaran unsur budaya unggulan sebagai basis industri dan kota kreatif berkelanjutan; (3) Kondisi konstektual tentang beragam unsur budaya unggulan dalam habitat urban. Di satu pihak, kehidupan urban yang modern dan mengglobal di tengah isu komodifikasi, hegemoni, marginalsiasi, dan di pihak lain terbukanya aneka peluang kehidupan urban dengan nilai tambah secara kultural, ekonomi, teknologi dan sains. Dalam aneka pembaharuan bentuk, fungsi dan makna serta beragama peluang dan tantangan kontekstual, penelitian ilmiah untuk merumuskan konsep kunci Kota Kreatif dan inventori unsur budaya unggulan sebagai basis industri dan kota kreatif menjadi amat relevan dan urgen. Potensi budaya dan seni di Kota Denpasar tersebar di setiap banjar-banjar seperti seni sastra, seni musik/tabuh, seni ukir, seni tari, seni lukis serta perawatan situs-situs budaya. Berkaitan dengan potensi seni dan budaya yang dimiliki Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis budaya unggulan terus diupayakan pelestarian seni dan budaya ini dilandasi dengan kebudayaan Bali dan kearifan lokal. Sistem kelembagaan adat, secara umum tampak masih sangat kuat seperti keberadaan Desa Pakraman, Banjar, Sekaa-sekaa ataupun Subak. Kota Denpasar saat ini memiliki 35 Desa Pakraman (Adat), 360 Banjar Pakraman (Adat) dan 360 Banjar Dinas. Dalam Desa Adat terdapat komponen-komponen seperti Sekaa Teruna, LPD, Subak yang memiliki nilai-nilai sosial budaya tinggi sehingga sangat penting untuk dilestarikan dan dikembangkan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-104
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Subak sebagai salah satu lembaga tradisional bercirikan sosio, agraris, religius dan sudah menjadi kehidupan petani perlu tetap dipertahankan dan ditingkatkan pemberdayaannya. Jumlah Subak di kota Denpasar 41 Subak dipimpin oleh 35 Pekaseh dan dibantu oleh 136 Pangliman. Upaya pengembangan seni dan budaya di Kota Denpasar dilaksanakan dengan melestarikan dan mengembangkan kesenian Bali serta memberdayakan sekaa kesenian, seniman dan kebudayaan; melestarikan dan memberdayakan lembaga-lembaga tradisional; menggali, memelihara dan melestarikan nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah kepahlawanan dan potensi warisan budaya yang hidup di masyarakat; menyelamatkan, mengkaji, merawat, mendokumentasikan dan mengembangkan naskah budaya Bali serta mengembangkan nilai-nilai budaya lokal / local genius yang adiluhung. Untuk merealiasasikan sasaran-sasaran
yang telah ditargetkan dalam
bidang urusan wajib kebudayaan, maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain : Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatanan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Pengembangan Nilai Budaya 3.1. Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah 3.2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 3.3. Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya 3.4. Pesta Kesenian Bali 3.5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Subak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-105
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3.6. Pemberian Penghargaan dalam Rangka Pengembangan Wawasan Seni Sastra dan Budaya Lokal 3.7. Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 3.8. Pelestarian Kreativitas Seni Budaya (Pesona P.Serangan) 3.9. Penyelenggaraan Kemah Budaya Kota Denpasar 3.10.Pelaksanaan Kreativitas PF2N (Pekan Festival Flori Nasional) 3.11.Pelaksanaan Pengembangan Nilai Budaya (Ngelingan Rerainan Sane Utama) 4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 4.1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 4.2. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 4.3. Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka 4.4. Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 4.5. Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam 4.6. Penyelenggaraan Maha Bandana Prasadha 4.7. Misi Kesenian ke Luar Daerah (Promosi Seni) 4.8. Melepas Matahari 4.9. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah Lokal 5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 5.1. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 5.2. Seminar dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Budaya Lokal 5.3. Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Kebudayaan Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar diwujudkan melalui 5 (lima) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-106
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. Rp. 2.248.816.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.095.329.798,- atau (93.17%), sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 8.124.108.907,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.814.928.916,- atau (96.19%). Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.15 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2011 Yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
NO
KEGIATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN TARGET REALISASI
% CAPAIAN
2,248,816,100
2,095,329,798
93.17%
8,124,108,907
7,814,928,916
96.19%
406,949,325
346,739,700
85.20%
796,285,082
661,824,466
83.11%
1,217,000,000
1,212,253,300
99.61%
94,800,000
92,599,850
97.68%
297,822,500
292,802,000
98.31%
1,312,875,000
1,310,466,100
99.82%
128,695,000
127,140,000
98.79%
200,000,000
199,588,000
99.79%
98,500,000
84,699,500
85.99%
60,325,000
59,789,600
99.11%
97,260,000
96,376,300
99.09%
1. Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 1.1 2 2.1 3 3.1 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6 3.7 3.8 3.9
Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya Pesta Kesenian Bali Pengembangan Sarana dan Prasarana Subak Pemberian Penghargaan dalam Rangka Pengembangan Wawasan Seni Sastra dan Budaya Lokal Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah Pelestarian Kreativitas Seni Budaya (Pesona P.Serangan) Penyelenggaraan Kemah Budaya Kota Denpasar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-107
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3.11
Pelaksanaan Kreativitas PF2N (Pekan Festival Flori Nasional) Pelaksanaan Pengembangan Nilai Budaya (Ngelingan Rerainan Sane Utama) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
4.1
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
3.10
4
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 5.1
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Penyelenggaraan Maha Bandana Prasadha Misi Kesenian ke Luar Daerah (Promosi Seni) Melepas Matahari Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah Lokal Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
5.2
Seminar dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Budaya Lokal
5.3
Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka
JUMLAH
350,000,000
345,782,900
98.80%
50,000,000
49,940,300
99.88%
60,900,000
55,647,500
732,875,000
730,731,300
99.71%
127,000,000
122,342,600
96.33%
448,419,000
445,018,500
99.24%
63,114,500
91.47%
445,650,000
417,680,000
93.72%
264,000,000
261,018,500
98.87%
467,723,000
463,594,200
99.12%
26,849,000
87.39%
231,875,800
92.75%
102,055,000
99.76%
69,002,000
30,723,000
250,000,000 102,305,000 15,000,000
10,372,925,007
15,000,000
9.910.258.714
91.38%
100%
95.54%
A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Masih adanya warisan budaya yang belum didokumentasikan dengan baik. 2. Hampir punahnya beberapa kesenian langka yang masih ada.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-108
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3. Masih perlunya pembinaan wawasan dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian budaya lokal. 4. Masih perlunya pelestarian naskah kuno dan bahan-bahan pustaka kuno. A.3.2. Solusi 1. Perlunya dokumentasi warisan budaya serta mendaftarkannya agar mempunyai dasar hukum yang jelas 2. Perlu pelestarian kesenian langka dan mendatanya dengan baik serta perlunya pengembangan kesenian langka dalam rangka memberikan apresiasi terhadap kebudayaan lokal 3. Perlu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian budaya lokal 4. Perlu
adanya
pendataan,
pencatatan
dan
pelestarian
serta
pendokumentasian naskah-naskah kuno dan kepustakaan kuno untuk kepentingan pengembangan budaya lokal
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyrakat. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyrakat. Pembangunan
bidang
kesatuan
bangsa,
politik
dan
perlindungan
masyarakat, erat kaitannya dengan upaya memperkokoh kesatuan dan kecintaan akan bangsa dan negara, sehingga upaya ini perlu mendapatkan apreasiasi oleh semua pihak. Upaya ini sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan hal ini ditandai dengan semakin kondusifnya suasana Kota Denpasar. Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam urusan wajib Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-109
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/ Kursus Singkat 4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 4.1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 4.2. Pelatihan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 4.3. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi WNA 4.4. Komunitas Intelijen Daerah 4.5. Pengamanan Kawasan Sanur 4.6. Koorninasi pengamanan kota Denpasar 4.7. Sosialisasi Pengamanan melalui peningkatan peran FKUB di Kota Denpasar 4.8. Peningkatan Pemahaman dan Pemajuan HAM 5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 5.1. Pelatihan Tenaga Pelaksanaan Pembaruan (TPP) Banjar 5.2. Bintek Ideologi dan Kewaspadaan Nasional 6. Program Pendidikan Politik 6.1. Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-110
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar, diwujudkan melalui 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp2.816.565.800 dengan realisasi Rp. 2.550.232.370
atau (90.54%)
dialokasikan Rp. 1.868.963.400
, sedangkan belanja langsung
dengan realisasi sebesar Rp. 1.746.048.155
(93.42%) . Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.16 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar Anggaran No. Program/Kegiatan Capaian Target Realisasi Belanja Tidak Langsung
1
1. Belanja Pegawai
2.816.565.800 2.550.232.370
90,54
Belanja Langsung
1.868.963.400 1.746.048.155
93,42
382.273.900
357.019.355
93,39
390.628.000
374.933.100
95,98
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1
Peningkatan sarana dan prasarana
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-111
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
aparatur
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.1
Peningkatan Kapasitas Sumber
20.000.000
16.774.200
83,87
76.326.000
76.136.000
99,75
80.000.000
78.385.000
97,98
27.500.000
24.260.000
88,22
Daya Aparatur/ Kursus Singkat
4
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
4.1
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
4.2
Pelatihan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
4.3
Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi WNA
4.4
Komunitas Intelijen Daerah
362.171.500
299.721.000
82,76
4.5
Pengamanan Kawasan Sanur
109.660.500
109.393.500
99,76
4.6
Koorninasi pengamanan kota
204.120.000
201.905.000
98,91
20.000.000
19.550.000
97,75
63.952.000
61.299.500
95,85
Denpasar 4.7
Sosialisasi Pengamanan melalui peningkatan peran FKUB di Kota Denpasar
4.8
Peningkatan Pemahaman dan Pemajuan HAM
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-112
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5.1
Pelatihan Tenaga Pelaksanaan
42.914.000
39.246.000
91,40
59.390.500
58.230.500
98,05
30.000.000
29.195.000
97,32
Pembaruan (TPP) Banjar 5.2
Bintek Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
6
Program Pendidikan Politik
6.1
Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula
I. Permasalahan Pelaksanaak negiatan peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Denpasar tidak menemui masalah prinsip masalah hanya terjadi karena anggaran tidak cukup untuk 3 orang tetapi sisa banyak kalau hanya untuk 2 orang. Dalam melaksanakan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan program pengembangan wawasan kebangsaan dan program pendidikan politik masyarakat, permasalahannyaan tara lain: 1. Masih
adanya
beberapa
kejadian
yang
mengganggu
kenyamanan
lingkungan 2. Menurunnya kesadaran dalam pengamalan Pancasila dalam kehidupan masyarakat 3. Belum optimalnya proses pembauran antar etnis 4. Belum berjalannya Protap (ProsedurTetap) dalam penanganan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-113
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan peserta yang ditunjuk untuk mewakili desa/kelurahan,LSM, Kelompok Masyarakat sering ditunjuk orang yang sama sehingga program kegiatan yang dilaksanakan tidak merata menyentuh masyarakat Kota Denpasar.
II. Solusi 1. Perlua danya pemantauan dan pembinaan kesadaran bernegara secara kontinyu/berkelanjutan 2. Perlunya diadakan simulasi dalam pengamalan Pancasila dalam kehidupan masyarakat 3. Diperlukan kader-kader pembaruan yang mampu memahami dan mengamalkan Pancasila dengan baik untuk memperkokoh NKRI 4. Perlu secara terus menerus memberikan pemahaman kepada Camat, Kades, Lurah, Pengurus LSM, Pengurus Kelompok Masyarakat lainnya, bahwa dalam mengikuti segala kegiatan yang menyangkut pelatihan program-program urusan wajib Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat, agar menunjuk anggotanya secara bergantian, merata, dan memberikan motivasi betapa pentingnya kebutuhan NKRI 5. Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar perlu secara terus menerus turun ke masyarakat memberikan penyuluhan, informasi tindakan nyata tentang pentingnya menjaga keutuhan wilayah Kota Denpasar, Bali, NKRI
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-114
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban dan SATPOL PP. Dinas Ketentraman, Ketertiban dan SATPOL PP. Keamanan merupakan wewenang pihak TNI terkait dengan teritorial sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak kepolisian terkait dengan tugasnya sebagai pengawal pelaksanaan undangundang. Disisi lain ketentraman dan ketertiban juga merupakan kewenangan Pemerintah Kota melalui polisi Pamong Praja untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah. Tabel JUMLAH PELANGGARAN PADA KEGIATAN DINAS TRAMTIB DAN SAT.POL.PP KOTA DENPASAR TAHUN 2011
No 1.
Jenis Pelanggaran Jumlah Keterangan Usaha/Perorangan Pengawasan, PKL Pelanggaran 211 Berjualan tidak Pengendalian dan Perda Nomor pada tempat yang Evaluasi Kegiatan 3 Tahun 2000 ditentukan Pol.PP Gepeng Pelanggaran 15 Berkeliaran di jalan Perda Nomor 3 Tahun 2000 Pedagang Pelanggaran 24 Berjualan di traffic Koran/Percetakan Perda Nomor light 3 Tahun 2000 Pengamen Pelanggaran Mengamen di 3 Perda Nomor traffic light / 3 Tahun 2000 jalanan Orang gila Pelanggaran 4 Berkeliaran Perda Nomor 3 Tahun 2000 Pedagang Tahu/ Pelanggaran 10 Membuang Pemulung Perda Nomor Limbah 3 Tahun 2000 sembarangan Pedagang Bensin Pelanggaran 30 Berjualan tidak Eceran Perda Nomor pada tempatnya 3 Tahun 2000 Bengkel/ Daeler SIUP/ SITU23 Tidak mempunyai Kegiatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-115
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
No
Kegiatan
Jenis Usaha/Perorangan Sapi Liar
2.
Jumlah Pelanggaran Penertiban dan Gelanggang Pengawasan Usaha Renang Rekreasi, Hiburan Umum, Jasa dan Sarana Pariwisata di Kota Denpasar. Kolam Pancing Gelanggang permainan ketangkasan Gelanggang Bowling Rumah Billyard Panti Pijat Panti Mandi Uap Karaoke Panggung Tertutup Salon Kecantikan Fitness Centre Rumah Makan Bar Jasa Boga
Pelanggaran
Jumlah
Keterangan
36
ijin Melepas sapi sembarangan
HO Pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2000 SIUP/ SITU-HO
356 2
Tidak mempunyai ijin
SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO
3
SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO
1
Tidak Berijin
7
Tidak Berijin
16
Tidak Berijin
5
Tidak Berijin
5
Tidak Berijin
4
Tidak Berijin
162
Tidak Berijin
4
Tidak Berijin
195
Tidak Berijin
35
Tidak Berijin
1
Tidak Berijin
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
3
Tidak mempunyai ijin Tidak mempunyai ijin
IV-116
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
No
Kegiatan
Jenis Usaha/Perorangan Hotel Melati Pondok Wisata
3.
4.
Jumlah Pelanggaran Penanggulangan Pedagang Penertiban Tuna- tuna, Lima WTS, Gepeng, PKL, dan Penduduk Liar di Kota Denpasar
Pelanggaran
Jumlah
SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO
Kaki Pedagang Kaki Lima
Keterangan
130
Tidak berijin
7
Tidak berijin
580 73
Berjualan tidak pada tempatnya
Orang Gila
Orang Gila
16
Berkeliaran
Orang Terlantar
Orang Terlantar
203
Berkeliaran
Penduduk Liar
Penduduk Liar
141
Berkeliaran
433 73
Tidak berijin
Jumlah Pelanggaran Peningkatan Tim Perusahaan Penegakan Peraturan Daerah di Kota Denpasar
Tidak memiliki IMB
Perusahaan
Tidak Memiliki SITU/ HO
71
Tidak berijin
Perusahaan
Tidak Memiliki SIUP/TDP
24
Tidak berijin
Perusahaan
Tidak Memiliki IPAL
58
Tidak berijin
Pembangunan
Tidak Memiliki IMB
109
Tidak berijin
Pembangunan
Tidak Memiliki
7
Tidak berijin
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-117
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
No
Jenis Usaha/Perorangan
Kegiatan
Pelanggaran
Jumlah
Keterangan
JH Toko Modern
Tidak Memiliki IMB
3
Tidak berijin
Toko Modern
Tidak Memiliki SITU/HO
12
Tidak berijin
Toko Modern
Tidak Memiliki IUTM
18
Tidak berijin
Jumlah Pelanggaran
375
Jadi dari pelanggaran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Kota Denpasar pada tahun 2011 berjumlah 1744 kasus, menurun 169 kasus dari tahun 2010, Pelanggaran ketentraman dan ketertiban tahun 2010 berjumlah 1913 kasus . Untuk merealisasikan sasaran –sasaran yang telah ditargetkan dalam urusan wajib Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain: Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-118
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4. Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur. 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 4.2. Orientasi Sistem Penetiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima serta Penduduk Liar di Kota
Denpasar
5. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 5.1. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pol PP 5.2. Penertiban dan Pengawasan Usaha Rekreasi, Hiburan Umum , Jasa dan Sarana Pariwisata Di Kota Denpasar 5.3. Penangulangan Penertiban Tuna- tuna, WTS, Gepeng, PKL, dan Penduduk liar Di Kota Denpasar 5.4. Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Denpasar.
A.2.REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI . Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dilaksanakan oleh Dinas Ketentraman dan Ketertiban
dan Sat.pol.PP Kota Denpasar,
diwujudkan melalui 5 Program dan 9 Kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp 8.388.464.500,- (Delapan Milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi Rp. 7.928.144.662 Tujuh milyar Sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) atau (94%) , sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 2.990.353.672
(Dua milyar
Sembilan ratus Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.243.371.142,- atau ( 85 % )
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-119
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel sbb : Tabel IV.17 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar No
Program/Kegiatan Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai
1. 2.
3.
4.
5.
Anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp)
% Capaian
8.388.464.500,-
7.928.144.662,-
94
Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1.Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya ProgramPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 4.2. Orientasi Sistem Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima serta Penduduk Liar di Kota Denpasar Program 5.1. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pol.PP
2.990.353.672,-
2.243.371142,-
85
1.211.085.782,-
1.064.167.873,-
87,87
1.045.817.300,-.
818.640.900,-
78,28
430.320.000,-
409.114.000,-
97,70
15.000.000,59.843.430,-
14.968.200,59.738.430,-
99,80 99,82
37.706.500,-
37.486.500,-
99,42
5.2.
54.597.800,-
54.322.000,-
99,53
88.693.400,-
48.118.400,-
54,25
47.289.460,-
46.916.400
99,21
Penertiban dan Pengawasan Usaha Rekreasi, Hiburan Umum, Jasa dan Sarana Pariwisata di Kota Denpasar 5.3. Penanggulangan Penertiban Tuna-tuna, WTS, Gepeng, PKL dan Penduduk Liar di Kota Denpasar 5.4. Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah di Kota Denpasar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-120
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan sebesar Rp. 8.388.464.500 hanya terealisasi sebesar Rp 7.928.144.662 dan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 460.319.838 disebabkan adanya penganggaran lebih untuk mempersiapkan penggajian CPNS (80%) menjadi PNS (100%) Kenaikan Pangkat dan Kenaikan berkala, disamping adanya pemutusan gaji terhadap dua orang PNS yang pensiun dalam bulan Mei dan Agustus 2011 sehingga adanya sisa Pagu dalam belanja tidak langsung pada Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar dalam Tahun Anggaran 2011. Sedangkan untuk
Belanja Langsung
dianggarkan sebesar Rp.
2.990.353.672 hanya terealisasi sebesar Rp. 2.243.371.142 dan tersisa pagu anggaran sebesar Rp. 436.880.969. disebabkan : 1.
Terputusnya Pembayaran Gaji 3 (Tiga) Orang THL karena yang bersangkutan telah diangkat menjadi PNS
2.
Adanya Efisiensi penggunaan air, listrik, dan telepon dan penggunaan kendaraan roda empat biaya service kendaraan dapat ditekan
3.
Plot dana untuk belanja pengadaan mobil patroli yang diajukan sebesar Rp. 180.000.000 untuk mobil Hilux modif hanya disetujui sebesar Rp. 148.000.000,- sedangkan harga price list Toyota untuk kendaraan yang diminta sebesar Rp. 148.336.500 sehingga ada kekurangan anggaran untuk memecahkan permasalahan tersebut dari pihak Toyota menawarkan kendaraan jenis lain yang harganya dibawah pagu DPA. Kami koordinasikan dengan Bapak Kadis dan Bapak Sekretaris setelah disetujui ternyata Stok kendaraan yang dimaksud
tidak ada (kosong) dari permasalahan-permasalahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-121
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
yang muncul timbulah gagasan untuk mengajukan revisi anggaran ke Bagian Keuangan. Setelah dikoordinasikan dengan Bapak Kabag Keuangan akhirnya disetujui dengan penambahan dana sebesar Rp. 336.500,- sehingga pagu untuk belanja Mobil patroli bertambah menjadi sebesar Rp. 148.336.500,- dari panjangnya perjalanan ini yang memakan waktu lebih kurang satu bulan akhirnya mobil Hilux yang sedianya dipersiapkan untuk Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP diserahkan ke Dinas Perhubungan Provinsi Bali karena Administrasi tender sudah selesai dan sudah ditebitkan SP2D dari Dinas yang bersangkutan, dan untuk Dinas Tramtib Kendaraan baru bias terkirim akhir bulan Januari 2012 sehingga Toyota tidak berani mengeluarkan faktur pajak untuk melengkapi SSP sehingga Dinas Tramtib
tidak
bisa
melengkapi
Administrasi
Kontrak.
Dari
permasalahan inilah SP2D untuk mobil Patroli tidak bisa direalisasi. 4. Karena dana induk tidak mencukupi untuk belanja makanan dan minuman , maka dianggarkan didana perubahan. Namun pada saat tersebut, pelanggaran menurun sehingga belanja makanan dan minuman yang dianggarkan diperubahan tidak terealisasi sebesar Rp. 40.575.000 A.3.2. Solusi Dari Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam Penganggaran sehingga adanya sisa Pagu anggaran untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung perlu adanya peningkatan pemahaman didalam perencanaan melalui Bintek Perencanaan yang sudah pernah satu kali dilaksanakan oleh Bappeda Kota Denpasar, yang menjadi sasaran /Obyek kegiatan tersebut adalah Sekretaris /Kabag TU seluruh SKPD
Pelatihan/Bintek ini sangat penting untuk
meningkatkan SDM di dalam menganggarkan pagu anggaran. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-122
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Urusan Wajib Pemerintah Umum Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah bertugas memberikan dukungan yang maksimal bagi terselenggaranya tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota. Pada bidang Pendapatan khususnya Pendapatan
asli daerah di rencanakan sebesar Rp.
326.707.146.211,00 dengan realisasi sebesar Rp. 424.962.652.927,23 atau 130,07 persen. Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp. 475.737.713.081,00 dan realisasinya sebesar Rp.491.014.027.247,00 atau 103,2 (%) . Lain-lain Pendapatan yang
Sah
direncanakan
Rp.234.098.254.770,95
sebesar
Rp.
228.719.444.862,43
atau 102,40 (%) .
dengan
realisasi
Sedangkan Belanja direncanakan
Rp.1.184.813.730.259,64 dengan realisasi Rp.1.100.132.288.501,61 atau 92,85 (%) , yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung direncanakan Rp.718.859.313.895,95 dengan realisasi
Rp.680.578.624.868,22 atau 94,44 (%)
, Belanja Langsung
direncanakan Rp.465.954.416.363,69 dengan realisasi Rp.419.553.663.633,39 atau 90,04 (%) . Bagian Hukum Belanja Langsung. 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Progam Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 2.1.
Orientasi PPNS.
3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. 3.1.
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-udnagan.
3.2.
Penyusunan
rencana
kerja
rancangan
peraturan
perundang-
undangan. 3.3.
Publikasi peraturan perundang-undangan
3.4.
Penasehat hukum Kota Denpasar.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-123
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3.5.
Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
Bagian Perkonomian. Belanja Langsung 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. 2.1.
Pengembangan potensi unggulan daerah.
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3.1.
Meningkatkan Ketahanan Pangan Pekan Nasional 2011
3.2.
Operasi Pasar Khusus Beras untuk rakyat miskin
3.3.
Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
4. Program Kerjasama Pembangunan 4.1.
Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
5. Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 5.1.
Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa
5.2.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 6.1.
Profil daya tarik investasi
7. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi pemberdayaan usaha mikro kecil dan mikro menengah 7.1.
Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
7.2.
Peningkatan ekonomi lokal
Bagian Pengelolaan Aset Daerah. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-124
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.1.
Pelayanan administrasi perkantoran.
1.2.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
3. Program peningkatan disiplin aparatur. 3.1.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
4. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 4.1.
Penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
5. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 5.1.
Penyusunan standar satuan harga.
5.2.
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
6. Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 6.1.
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala.
Bagian Organisasi Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.1. Biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi PNS dilingkungan Setda Kota Denpasar 3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-125
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3.1. Pelaksanaan Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Kota Denpasar dengan Kementrian PAN dan RB dan KPK 3.2. Kajian Pemberian Remunerasi dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar 3.3. Penyusunan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4.1. Penyelenggaraan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) di Pemerintah Kota Denpasar 4.2. Majalah Sewaka Dharma Pemerintah Kota Denpasar 4.3. Pameran Pelayanan Publik 4.4. Pembinaan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar 5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 5.1. Bimbingan Teknis Analisa Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
Bagian Keuangan. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.
Penyediaan jasa administrasi keuangan.
2. Program
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan. 2.1.
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan dan semesteran.
3. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 3.1.
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-126
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3.2.
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
3.3.
Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
3.4.
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD.
3.5.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
3.6.
Penyusunan
Rancangan
Peraturan
KDH
tentang
Penjabaran
Perubahan APBD. 3.7.
Penyusunan
Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 3.8.
Penyusunan
Rancangan
Peraturan
KDH
tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 3.9.
Implementasi SIPKD
3.10.
Penilaian Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan
3.11.
Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Kelurahan
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 4.1.
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Bagian Umum. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.
Pelayanan administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1.
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1.
Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-127
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4.1.
Pembangunan database informasi kearsipan
Bagian Program Pembangunan. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.
Pelayanan administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1.
Peralatan gedung kantor
2.2.
Pengembangan
dan
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana
E-
Procurement / LPSE Kota Denpasar. 3. Program
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH. 3.1.
Pemantapan pelaksanaan pembangunan.
3.2.
Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.
3.3.
Evaluasi kegiatan pemantapan pembangunan
4. Program koordinasi pembangunan daerah. 4.1.
Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah.
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Bagian Humas dan Protokol untuk menyebarluaskan
program,
pelaksanaan
dan
hasil-hasil
pembangunan
Pemerintah Kota Denpasar, membina hubungan baik,membangun citra positif, mengatur perjalanan dinas luar daerah pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar serta mengatur dan menata acara formal di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Berdasarkan Tupoksi tersebut secara garis besar tugas Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Denpasar meliputi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-128
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
a. Publikasi Publikasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Denpasar dilaksanakan dengan memanfaatkan media yang ada baik cetak maupun elektronik.
Publikasi
dilaksanakan
berupa
Spot
/Iklan
layanan
masyarakat, Adventorial, breaking Nesw, Features dan Iklan Ucapan Selamat.
b. Dokumentasi Setiap pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Denpasar dibuatkan dokumentasi. Dokumentasi yang tersedia berupa foto-foto, rekaman gambar dalam bentuk CD maupun kaset. Sambutan Walikota Denpasar di dokumentasikan dalam bentuk buku Himpunan Pidato Walikota Denpasar serta pembuatan buku data mini Selayang Pandang Kota Denpasar.
c. Keprotokolan. Memberikan pelayanan kepada pimpinan terhadap pelaksanaan tugastugas serta mengatur, menata berbagai acara serimonial di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar serta mengatur Perjalanan Dinas Daerah khususnya Perjalanan Dinas Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1.
Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-129
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2.1.
Kegiatan Pekan Informasi Pembangunan dan Sambung Rasa
2.2.
Kegiatan Pemasyarakatan Hasil-hasil Pembangunan melalui media cetak dan elektronik.
2.3.
Kegiatan Pembuatan Majalah Catur Muka.
Bagian Pemerintahan Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.
Pelayanan administrasi Perkantoran.
2. Program Kerjasama Pembangunan 2.1.
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar daerah
2.2.
Pelaksanaan kegiatanApeksi tahunan
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah 3.1.
Koordinasi Dalam Penyusunan LPPD Kota Denpasar
4. Program Pembangunan Wawasan Kebangsaan. 4.1.
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa.
5. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 5.1.
penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
6. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 6.1.
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan (Penyelesaian tukar-menukar tanah pemerintah dengan masyarakat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-130
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bidang Kesejahteraan Rakyat. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.
Pelayanan administrasi Perkantoran.
2. Program Pengembangan nilai budaya. 2.1.
Pembinaan kegiatan keagamaan
2.2.
Parade beleganjur Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar
2.3.
Upakara piodalan keagamaan.
2.4.
Ngaturang penganyar.
2.5.
Pemberdayaan Sekaa Teruna.
3. Program pengembangan wawasan kebangsaan. 3.1.
Peringatan serangan umum Kota Denpasar.
3.2.
Peringatan hari Kebangkitan Nasional.
3.3.
Peringatan Hari Pahlawan Margarana.
3.4.
Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
4. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah 4.1.
Monitoring,
Evaluasi
dan
Pelaporan
pelaksanaan
pemberian
bantuan sosial di Kota Denpasar
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemerintahan Umum. Urusan Wajib Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh 10 Bagian. Pencapaian sasaran pembangunan bidang ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-131
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tabel IV.18 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah Umum Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar
No.
1
2
3
1.
2.
3.
Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Hukum Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.2 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.1 Orientasi PPNS
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 3.1 Koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan 3.2 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan 3.3 Publikasi peraturan perundangundangan 3.4 Penasehat hukum kota denpasar 3.5 Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
Bagian Perekonomian Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2.1. Pengembangan potensi unggulan daerah Program
Peningkatan
Anggaran Target Realisasi
% Capaian
70.300.000
64.000.000
91,04
162.800.000
159.910.000
98,22
184.400.000
184.400.000
100
691.050.000
689.282.700
99,74
85.500.000
65.200.000
76,26
137.400.000 93.200.000
117.600.000 76.050.000
85,59 81,60
3.155.907.458 71.034.850
2.983.992.040 60.934.600
100 85.78
71.034.850
60.934.600
85.78
439.936.000
436.324.300
99.18
439.936.000
436.324.300
99.18
Ketahanan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-132
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pangan 1.1. Peningkatan pangan
4.
5.
6.
7.
1.
ketahanan
399.579.000
379.169.500
94.89
1.2. Operasipasar khusus beras untuk rakyat miskin
95.735.608
94.717.440
98.94
1.3. Peningkatan koordinasi dewan ketahanan pangan
142.118.300
147.595.000
96.29
21.450.000
20.760.000
96.78
81.545.000
71.832.500
88.09
137.150.000
132.350.000
96.50
109.422.000
102.035.600
93.25
781.360.000
764.781.700
97.88
871.100.000 3.155.907.458
778.968.100 2.983.992.040
89.42 100
2.315.315.000
1.928.400.276
83.29
1.638.025.000
898.265.500
54.84
Program kerjasama pembangunan 4.1. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. 5.1.Pelatihan keterampilan menajemen badan usaha milik desa. 5.2.Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 6.1. Profil daya tarik dan evaluasi investasi Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah 7.1.Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah. 7.2. Peningkatan ekonomi lokal. JUMLAH
Bagian Pengelola Aset Daerah Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.2. Penyediaan
peralatan
dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-133
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
perlengkapan kantor 2.
3.
4.
5.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
11.872.250.000
11.181.500.000
94.18
11.872.250.000
11.181.500.000
94.18
Program Peningkatan Disiplin aparatur 3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanannya
3.349.100.000
2.923.782.950
87.30
3.349.100.000
2.923.782.950
87.30
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. 1.1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
162.750.000
103.231.050
63.43
162.750.000
103.231.050
63.43
107.250.000
77.500.000
72.26
5.2. Peningkatan Manajemen asset/ barang daerah
187.300.000
167.983.400
89.69
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 6.1.Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
60.810.000
50.680.000
83.34
60.810.000
50.680.000
83.34
19.692.800.000
17.331.343.176
88.02
154.217.075
86%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 5.1. Penyusunan Standar Satuan Harga
6.
JUMLAH
Bagian Organisasi 1
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
179.722.350
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-134
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3
4
5.
2.1. Biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi PNS dilingkungan Setda Kota Denpasar Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 3.1. Pelaksanaan Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Kementrian PAN dan RB dan KPK 3.2. Kajian Pemberian Remunerasi dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar 3.3. Penyusunan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4.1. Penyelenggaraan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) di Pemerintah Kota Denpasar 4.2. Majalah Swaka Dharma Pemerintah Kota Denpasar 4.3. Pameran Pelayan Publik 4.4.Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 5.1.Bimbingan teknis analisa jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
150.000.000
135.095.900
90%
124.500.000
78.401.600
63%
443.160.000
416.644.500
94%
27.550.000
24.053.700
87%
59.810.000
40.332.300
67%
49.987.500
44.550.000
89%
168.595.000 56.175.000
101.073.600 33.755.000
60% 60%
80.244.000
51.808.200
65%
485.580.228,00
453.044.247,00
93.29
55.137.840,00
54.397.750,00
98,65
Bagian Keuangan
1.
2.
Belanja Langsung Program pelayanan perkantoran 1.1. Penyediaan jasa keuangan
administrasi administrasi
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 2.1.Penyusunan pelaporan keuangan bulanan dan semesteran
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-135
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3.
4.
1.
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 3.1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 3.2.Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 3.3.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 3.4.Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 3.5.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 3.6.Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 3.7.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 3.8.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 3.9.Implementasi SIPKD 3.10.Penilaian Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan 3.11.Bimbingan Teknis Penatausahaan Kelurahan
145.544.750,00
137.697.900,00
94,60
66.850.000,00
62.356.100,00
93.27
78.799.150
73.770.700
93.61
72.974.850,00
72.772.500,00
99,72
178.113.250
145.997.800
81.96
118.456.350
109.414.800
92.36
180.987.024,00
175.307.700,00
96,86
112.425.340,00
107.512.900,00
95,63
603.565.625,00 242.750.000,00
542.238.825,00 195.215.870,00
89,83 80,41
175.432.700,00
156.654.800,00
89,29
9.228.258,00
5.693.724,00
61,69
administrasi
4.363.723.000
3.389.819.413
78
administrasi
4.363.723.000
3.389.819.413
78
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 4.1.Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Bagian Umum Belanja Langsung Program pelayanan perkantoran 1.1. Pelayanan perkantoran
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-136
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2.
3.
4
1.
2.
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 1.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3.758.373.100
3.131.548.840
83
3.758.373.100
3.131.548.840
83
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1.Pendidikan dan pelatihan formal.
165.060.000
84.440.000
52
165.060.000
84.440.000
52
Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan 6.1. Pembangunan Database Informasi kearsipan
60.500.000
59.300.000
98
60.500.000
59.300.000
98
177.100.000
159.923.400
90.30
33.612.800
28.350.000
84
416.920.000
387.509.900
93
84.250.000
80.248.000
95.25
21.050.000
19.460.000
92.45
35.940.000
13.555.000
38.00
119.000.000
117.022.200
98.34
Bagian Program Pembangunan Belanja Langsung Program pelayanan administrasi perkantoran 1.2. Pelayanan administrasi perkantor Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.2. Kegiatan Pengembangan pemeliharaan sarana prasarana E-Procurement
3.
4.
dan dan
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 3.1.Pemantapan pelaksanaan pembangunan 3.2.Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 3.3.Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan Program Koordinasi Pembangunan daerah 4.1.Pembinaan Jasa Konstruktusi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-137
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 1.
2
Pelayanan Perkantoran -Kegiatan Perkantoran Optimalisasi Teknologi Informasi
Administrasi Administrasi 3.123.127.500,-
2.437.037.074,-
78%
Pemanfaatan -
- Pekan informasi pembangunan dan sambung Rasa -Pemasyarakatan Hasil-hasil Pembangunan melalui media cetak dan elektronik - Pembuatan Majalah Catur Muka Jumlah
315.850.000,-
-
-
240.015.600,-
75 %
1.718.959.000,-
1.639.174.636,-
95 %
47.500.000,5.205.436.500,-
46.650.000,4.362.913.310,-
99% 84 %
Bagian Pemerintahan
1.
2
Belanja Langsung Program pelayanan perkantoran 1.1. Pelayanan Perkantoran.
administrasi
269.375.000
118.544.280
44.01
Program Kerjasama Pembangunan 2.1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
204.000.000
174.407.000
85.49
201.000.000
181.827.200
90.46
163.332.400
143.192.100
97.67
878.400.000
871.163.857
99.18
2.2. Pelaksanaan tahunan
3.
4.
administrasi
kegiatan
Apeksi
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1.1. Koordinasi Dalam Penyusunan LPPD Kota Denpasar
Program Pengembangan wawasan kebangsaan 4.1.Peningkatan kesadaran masyrakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-138
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5
6
1
2
3
5
Program Penataan kekuasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah 5.1. Penataan kekuasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Penyelesaian konflikkonflik pertanahan 6.1. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan (Penyelesaian tukarmenukar tanah pemerintah dengan masyarakat)
Bagian Kesra Program : Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan administrasi Perkantoran Program : Pengembangan Nilai Budaya Kegiatan : Pambinaan Kegiatan Keagamaan Kegiatan : Parade Balaganjur Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar Kegiatan : Upakara Piodalan Keagamaan Kegiatan : Ngaturang Penganyar Kegiatan : Pemberdayaan Sekaa Teruna Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan : Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar Kegiatan : Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Kegiatan : Peringatan Hari Pehlawan Margarana Kegiatan : Meningkatkan rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
144.505.000
134.625.000
93.16
1.000.000.000
962.122.390
96.21
83,444,000
74,350,000
89.1%
472,225,000
408,930,000
86.6%
380,711,610
380,711,610
99.2%
1,138,857,743
1,061,099,000
93.2%
274,840,000 236,924,000
274,200,000 219,465,000
99.8 % 92.6%
173,465,000
172,494,000
99.4%
20,000,000
19,500,000
97.5%
95,340,000
95,043,000
99.7%
584,330,000
561,595,500
96,1%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-139
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial di Kota Denpasar
90,000,000
81,900,200
91%
A.3. Permasalahan dan Solusi Bagian Humas dan Protokol Permasalahan Secara umum permasalahan pada Bagian Humas dan Protokol 2.3.1. masih kekurangan pegawai/staf dalam melaksanakan tugas keprotokolan (protocol maupun MC) dan peliputan (fotografer dan videographer/cameramen). Disamping hal tersebut Sarana dan prasarana berupa alat-alat peliputan masih terasa kurang. Belum semua petugas fotografer memegang camera sendiri-sendiri termasuk kelengkapan lainnya seperti lensa tele, flash hanya ada masing-masing 1 buah. Bahkan untuk lensa Wide belum punya sama sekali. 2.3.2. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran hanya 78 %, hal ini disebabkan ada beberapa pos anggaran seperti Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas Luar Negeri beserta Belanja Makanan dan Minuman Tamu ( Jamuan Tamu Walikota), tidak bisa direalisasikan maksimal hal ini sangat tergantung dari frekuensi undangan/acara pimpinan keluar daerah. Jumlah atau frekuensi undangan tidak bisa diprediksi sifatnya sangat fluktuativ. Demikian juga kedatangan tamu yang berkunjung ke Pemkot Denpasar, frekuensinya tidak dapat di prediksi secara tepat. 2.3.3. Realisasi Anggaran Kegiatan Pekan Informasi Pembangunan dan Sambung Rasa pada Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi yang hanya mencapai 75 %, hal ini disebabkan rencana pelaksanaan Kegiatan Pekan Informasi Pembangunan dan Sambung Rasa di Kota Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, untuk melihat keberhasilan Daerah tersebut dengan PAD tertinggi di Indonesia, di ubah pelaksanaannya menjadi ke Kota Palembang untuk melihat dan mencari masukan dalam pengelolaan kebersihan di Kota tersebut. Sehingga biaya transportasi masih tersisa mengingat jarak tempuh lebih pendek.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-140
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Solusi : a. Dalam mengatasi kekurangan pegawai/staf pada Bagian Humas dan Protokol solusi yang kami tempuh memaksimalkan peran pegawai/staf yang ada dengan 1 (satu) orang staf untuk menangani 2 (dua) atau lebih kegiatan pada even-even tertentu. Demikian juga dengan kekurangan sarana dan prasarana camera dan kelengkapannya Bagian Humas dan Protokol dalam pelaksanaan tugas peliputan memanfaatkan sarana yang ada secara bergantian, dengan mempertimbangkan skala prioritas kegiatan. b. Mengingat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah beserta Belanja Makanan dan Minuman Tamu sangat sulit diprediksi dan sifatnya fluktuativ, solusi yang kami tempuh merasionalisasi perencanaan anggaran yang mengacu pada realisasi anggaran kegiatan sejenis pada tahun sebelumnya. c. Untuk pelaksanaan Pekan Informasi Pembangunan dan Sambung Rasa pada tahun berikutnya akan disesuaikan dengan perencanaan sehingga target pelaksanaan dan keuangan dapat tercapai.
Bagian Pengelolaan aset daerah Permasalahan a. Penyelesaian sertifikat tanah yang tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran, dimana penyelesaian tergantung dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) b. Pembelian genset dibatalkan karena dikaitkan dengan pembangunan gedung baru disisi selatan kantor Walikota Denpasar c. Tidak ada perubahan isi buku standart Satuan Barang Solusi a. Meningkatkan koordinasi dengan BPN b. Pengadaan Genset dianggarkan pada tahun anggaran 2012 menyesuaikan dengan kebutuhan gedung baru
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-141
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Organisasi Permasalahan a. Pelaksanaan Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Kementerian PAN dan RB dan KPK realisasinya 63% disebabkan padatnya kegiatan pada Kementerian PAN dan RB serta KPK sehingga sulit dalam mendapatkan narasumber pada kegiatan pengarahan tentang penerapan tatakelola pemerintahan yang baik.
b. Penyelenggaraan Citra Bhakti Abdi Negara di Pemerintah Kota Denpasar realisasinya 67% dan Pembinaan Pelayanan Publik dilingkungan
Pemerintah
Kota
Denpasar
realisasinya
60%
disebabkan adanya efesiensi penggunaan anggaran.
c. Pameran Pelayanan Publik realisasinya 60% disebabkan pelaksanaan pameran bergabung dengan SKPD lain sehingga tidak semua rekening belanja digunakan akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan pembagian tugas.
d. Bimbingan Teknis Analisa Jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar realisasinya 65% disebabkan adanya kelebihan dalam perencanaan
anggaran
untuk
belanja
jasa
transportasi
dan
akomodasi untuk narasumber. Solusi a. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian PAN dan RB serta KPK terkait jadwal pelaksanaan kegiatan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-142
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
b. Perlu dilaksanakan peningkatan kemampuan pegawai dibidang perencanaan
sehingga
rencana
kegiatan
yang
dibuat
dapat
direalisasikan dengan baik.
Bagian Keuangan Permasalahan Dari sisi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan masih ditemukan beberapa kendala : a. Jangka waktu pengimputan RKA sampai dengan menjadi APBD sangat sempit b. Koordinasi Dengan SKPD Perlu ditingkatkan c. Pedoman pelaksanaan yang ditentukan oleh pemerintah pusat terkait dengan dana transfer lambat diterbitkan oleh pemerintah pusat d. Waktu pelaksanaan APBD oleh SKPD tidak bisa dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan sehingga terjadi penumpukan pengamprahan pada akhir tahun.
Solusi : a. Mengingatkan SKPD pengelola APBD melalui Surat Edaran b. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, khususnya Departemen Keuangan dan Depdagri c. Melakukan pelatihan dan Penilaian Kinerja Bendaharawan d. Koordinasi dengan bendaharawan SKPD apabila dalam pelaksanaan terjadi kendala/hambatan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-143
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Hukum Permasalahan a. Kurangnya dana konsultasi dan evaluasi Ranperda ke Kementrian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI b. Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan pada pos belanja jasa tenaga operator terjadi pengunduran diri tenaga operator Solusi a.
Konsultasi dan evaluasi dilaksanakan semaksimal mungkin dengan dana yang tersedia
b. Upah tenaga operator tidak direalisasikan / dicairkan Bagian Umum Permasalahan a.
Pada program/kegiatan administrasi perkantoran ada beberapa masalah yang timbul : 1. Pada belanja aci-aci dan sesajen kantor sekretariat dimana dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 310.000.000 untuk pelaksanaan karya ngenteg linggih dan mendem pedagingan. Tapi dana anggaran tersebut baru bisa direalisasikan sebesar Rp. 152.662.500 untuk kebutuhan aci-aci sekretariat daerah dan Gedung Shanti Graha, oleh karena di Padmasana Kantor Walikota hanya dilaksanakan pemelaspas alit. Jadi sisa anggaran sebesar Rp. 157.337.500. Sesuai dengan arahan Ratu Pedanda Yang Batu (Sulinggih) untuk karya ngenteg linggih dan mendem pedagingan akan dilaksanakan bertepatan dengan Purnama Karo disesuaikan dengan pujawali/piodalan rutin di Kantor Walikota
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-144
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2. Pada bahan belanja pakai habis kantor lainnya Walikota dan wakil
Walikota
,
dari
anggaran
yang
direncanakan
Rp.485.000.000 terserap sebesar Rp. 339.958.500 sekitar 70% disesuaikan dengan kegiatan acara Bapak Walikota dan Wakil Walikota 3. Pada pos belanja telepon, dari anggaran Rp.379.700.000 terpakai sebesar Rp. 247.369.130 atau sekitar 66%, hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan perkiraan adanya wacana kenaikan tarif dan untuk penganggaran gedung baru tetapi gedung tersebut belum dapat disunakan/rampung sehingga anggaran tidak digunakan. 4. Pada Pos Belanja Air : dari anggaran Rp.48.640.000 terpakai sebesar Rp. 28.751.745 sebesar 59% hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan adanya rencana kenaikan tarif dan untuk penganggaran gedung baru tetapi gedung tersebut belum dapat dipergunakan/rampung, sehingga anggaran tersebut tidak dipergunakan. 5. Pada pos belanja listrik : dari anggaran Rp.696.000.000 terpakai sebesar Rp. 495.280.838 sebesar 77%. Hal ini disebabkan karena disesuaikan
dengan
adanya
kenaikan
tarif
dan
untuk
pengganggaran gedung baru tetapi gedung tersebut belum dapat digunakan/
belum
rampung,
sehingga
anggaran
tidak
dipergunakan 6. Pada pos
belanja jasa tenaga kerja non pegawai (piket, jaga
malam, sopir dan petugas keamanan) :
dari anggaran Rp.
626.400.000 terpakai Rp. 503.100.000 sekitar 80 % hal ini disebabkan karena
rencananya ada penambahan
4 orang
petugas keamanan di rumah jabatan walikota dan 2 orang di Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-145
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
rumah jabatan wakil walikota tetapi realisasinya hanya direkrut 3 orang petugas keamanan di rumah jabatan Walikota b. Pada program/kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur ada beberapa masalah antara lain: 1. Pada belanja bahan minyak/gas dan pelumas kendaraan dinas sekretariat yang dianggarkan 300 liter perbulan setiap kendaraan, tetapi realisasi dapat berkurang dari perencanaan tersebut, dimana BBM tersebut disesuaikan dengan larak tempuh dan efektivitas acara yang dihadiri 2. Masih ada penundaan perbaiakn pos keamanan. Pembangunan pos keamanan ditunda pelaksanaannya tahun 2012 untuk menghindari
terjadinya
kekroditan
diareal
parkir
karena
bersamaan dengan adanya pembangunan Gedung Selatan dan pembangunan Padmasana c. Pada program/kegiatan peningkatan sumber daya aparatur ada beberapa masalah antara lain : 1.
Dari anggaran Rp. 165.060.000 terserap sebesar Rp. 84.440.000 sekitar 52% yang terdiri dari proffiling, in house training sebesar Rp. 42.000.000 dan outbound sebesar Rp. 41.940 dan sebesar Rp.500.000 untuk honor pejabat pengadaan. Pada awalnya program pelatihan akan dirangkaikan dengan kegiatan studi banding keluar daerah ditiadakan dan kegiatan outbound dialihkan keBedugul
Solusi a.
Kegiatan administrasi perkantoran 1.
Karya Ngenteg Linggih dan Mendem Pedagingan akan dilaksanakan tahun 2012 yang bertepatan dengan pujawali
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-146
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
(piodalan) diPadmasana Kantor Walikota yang jatuh pada Purnama Karo (bulan Tahun 2012 2.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Walikota dan Wakil Walikota lebih sedikit dari perencanaan. Kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan surat undangan kepada Bapak Walikota dan Wakil Walikota
3.
Sisa dana dikembalikan ke kas daerah
b. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.
Dana dikembalikan kekas daerah
2.
Pos jaga direnovasi tahun 2012
c. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal 1.
Sisa dana dikembalikan ke kas daerah
Bagian Pemerintahan Permasalahan d. Pada kegiatan pelayanan administrasi perkantoran realisasi tidak sesuai dengan target karena dana yang dianggarkan untuk Honorarium Anggota Forkopindo (Forum Komunikasi Pimpinan daerah) tidak bisa diamprahkan
karena
kegiatan
tersebut
sudah
dialihkan
dan
dianggarkan oleh badan Kesbang Pol
Solusi d. Untuk tahun selanjutnya Honorarium untuk anggota Forkompindo sudah tidak dianggarkan pada Bagian pemerintahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-147
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Program Pembangunan Permasalahan a. Pada evaluasi kegiatan Pemantapan Pembangunan untuk tahun anggaran 2011 yang realisasinya
38,00% sumber dananya adalah
anggaran
perubahan tahun 2011 dan dilaksanakan sekali pada triwulan IV b. Kurangnya SDM (Teknik bangunan dan IT)
Solusi a. Untuk
evaluasi
kegiatan
pemantapan
pembangunan
dana
akan
dianggarkan pada anggaran induk tahun 2012 dan akan dilaksanakan per tri wulan b. Untuk mengantisipasi beberapa permasalahan terkait belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, langkah yang diambil dengan menyusun
Rencana Strategi Monitoring dan Evaluasi
dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota denpasar c. Menambah SDM (Teknik bangunan dan IT)
Urusan Wajib Pemerintahan Umum Sekretariat DPRD. Program yang dilaksanakan pada sekretariat DPRD, berkaitan erat dengan upaya memperlancar kegiatan operasional DPRD, sehingga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Kegiatan yang dilakanakan atara lain : Belanja tidak langsung 1.Belanja Pegawai. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1.Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-148
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.2.Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.2. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan peralatan kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 3.1.Pengadaan pakaian sipil lengkap beserta perlengkapannya 4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 4.1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi laporan dan penyusunan RKA 5. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. 5.1.Pembahasan rancangan peraturan daerah. 5.2.Rapat-rapat alat kelengkapan dewan. 5.3.Rapat – rapat paripurna. 5.4.Kegaitan Reses. 5.5. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 5.6. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 5.7. Kunjungan kerja untuk studi banding alat kelengkapan dewan 5.8. Penerbitan tabloid aspiratip 5.9. Kegiatan fraksi 5.10.Penyelenggaraan kegiatan olahraga 5.11.Pembahasan Ranperda inisiatif dewan
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemerintah Umum. Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar, diwujudkan melalui 5 (lima) program dan 17 (tujuhbelas) kegiatan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 16.135.240.900 dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-149
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
realisasi Rp. 14.891.169.791 atau (92.28%)
, sedangkan belanja langsung
dialokasikan Rp. 27.099.416.650 dengan ralisasi sebesar Rp. 24.060.140.437 (88.78%) .
Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan
dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.19 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar
No.
Program/Kegiatan
Belanja Tidak Langsung 1.Belanja DPRD 2.Belanja Sekretariat
1.
2.
3.
Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Penyedian jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD. 1.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.2.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1.Belanja Dokumen Administrasi 3.2.Pengadaan pakaian sipil harian (PSH). 3.3.Pengadaan pakaian dinas harian (PDH) 3.4.Penadaan pakaian sipil resmi (PSR) 3.5.Perjalanan Dinas Uji Lab
Anggaran Target Realisasi
% Capai an
12.375.837.800 3.759.403.100
11.319.240.492 3.571.929.299
91.46 95.01
675.000.000
600.000.000
88.88
3.172.173.390
2.572.719.608
81.10
2.791.557.210
1.953.854.229
69.99
75.000.000
59.643.500
79.52
9.000.000 105.300.000
0 99.495.000
0 94.48
69.900.000
62.797.500
98.27
68.400.000
67.297.500
98.38
87.720.000
0
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
0
IV-150
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4.
5.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 4.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Laporan dan Penyusunan RKA Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. 5.1.Pembahasan rancangan peraturan daerah. 5.2.Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 5.3.Rapat-rapat paripurna 5.4.Kegiatan reses 5.5.Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 5.6.Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 5.7.Kunjungan kerja untuk studi banding alat kelengkapan DPRD 5.8.Penerbitan Tabloid Aspiratif 5.9.Kegiatan Fraksi 5.10.Penyelenggaraan kegiatan olahraga 5.11.Pembahasan ranperda inisiatif DPRD
161.240.000
110.336.900
68.43
5.796.912.500
5.675.114.600
97.89
74.960.000
69.930.000
93.28
91.300.000 2.792.250.000 2.297.800.000
48.014.000 2.544.605.000 2.036.781.000
52.58 91.13 88.64
1.965.280.000
1.832.537.700
93.24
6.369.100.000
6.145.691.800
96.49
80.000.000 183.277.400 22.050.000
76.086.000 83.180.500 22.045.600
95.10 45.38 99.98
217.195.150
0
0
1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Permasalahan a.
Pada belanja barang dan jasa hanya terserap 69.45% dari dana yang dialokasikan, utamanya untuk belanja BBM dan gas serta pengadaan suku cadang direalisasikan sesuai dengan kebutuhan riil
b. Belanja modal hanya terserap 70.97% dari dana yang dialokasikan. Hal ini dikarenakan untuk pengadaan genset yang dilaksanakan melalui pelelangan umum gagal dilaksanakan karena penawaran yang masuk tidak ada yang lulus sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan waktu pelaksanaannya sangat terbatas (dianggaran perubahan)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-151
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Solusi a.
Untuk kedepan, permasalahan diatas dapat diminimalisir dengan mengoptimalkan perencanaan anggaran berbasis kinerja
b. Untuk pengadaan yang memerlukan waktu yang cukup lama, akan dipasang dianggaran induk 2) Kegiatan Fraksi Permasalahan a. Rekrutmen tenaga ahli perlu proses dan waktu sehingga baru bisa dilaksanakan mulai bulan Agustus 2011 sehingga semenjak itu kegiatan baru bisa efektif berjalan Solusi a.
Untuk tahun anggaran 2012, penyediaan tenaga ahli pelaksanaannya sudah bisa dilaksanakan mulai bulan Januari 2012
3) Rapat-Rapat Paripurna Permasalahan a.
Secara prinsip tidak ada masalah dalam pelaksanaan rapat-rapat paripurna, pelaksanaannya diefisienkan sesuai dengan kesepakatan
Solusii a. Akan
disesuaikan
pelaksanaannya
dengan
perkembangan
permasalahan yang timbul dalam rapat paripurna 4) Pembahasan Ranperda inisiatif Permasalahan a.
Pembahasan materi terkait ranperda inisiatif dewan belum terealisasi karena masih dalam tahap konsultasi mencari masukan-masukan diluar daerah, terkait materi rancangan
Solusi a. Pembahasan terhadap kepastian materi diupayakan dimantapkan sesuai dengan isu-isu strategis yang berhubungan dengan pendapatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-152
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
sebagai bahan rancangan demikian pula anggarannya dipasang diinduk 2012 Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan merupakan instansi yang memfokuskan diri pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Denpasar. Trend pendapatan setiap tahun telah mengalami peningkatan. Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan antara lain : Pendapatan Asli Daerah 1.Pendapatan Pajak Daerah. 2.Lain-lain Pendapatan yang syah Dana Perimbangan. 1.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Belanja Langsung. 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 3.1.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. 4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 4.1.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 5.Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah. 5.1. Penyusunan kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah. 5.2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 5.3. Penyusunan Sistem dan prosedur pengelolaan Pajak Daerah 5.4. Pelayanan PBB melalui mobil online keliling
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-153
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5.5. Pemberian Kompensasi atas Partisipasi Masyarakat di Kawasan RTHK KDB 0 % di Lahan Pertanian Produktif Berupa Pembayaran PBB 5.6. Penyusunan Basis Data dan Potensi Pajak Air Tanah 5.7. Penilaian Wajib pajak terbaik di Kota Denpasar A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemerintah Umum. Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan (sebelas)
Kota Denpasar, diwujudkan melalui 5
kegiatan
dengan
mengalokasikan
(lima ) program dan 11
belanja
tidak
langsung
Rp.
20.541.390.980,00 dengan realisasi Rp. 20.239.098.090,00 atau (98,53%) , sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 10.943.801.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.180.302.816,00 (93,02%) .
Pendapatan Asli Daerah berupa Pendapatan Pajak
Daerah direncanakan Rp. 233.800.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 311.619.119.575,02 atau (133,28%) . Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah
direncanakan
RP.
50.000.000,00
realisasinya
sebesar
Rp.9.123.724.248,87 atau (18.247,45%) . Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.20 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Denpasar
No.
Program/Kegiatan Pendapatan Asli Daerah 1.Pendapatan Pajak Daerah 2.Lain-lain pendapatan asli daerah yang syah
Anggaran Target Realisasi 233.850.000.000,00 233.800.000.000,00 50.000.000,00
320.742.843.823,89 311.619.119.575,02 9.123.724.248,87
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
% Capaian 137,15 133,28 18.247,45
IV-154
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.
2.
3.
4.
5.
Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai
20.541.390.980,00 20.541.390.980,00
20.239.098.090,00 20.239.098.090,00
98,53 98,53
Belanja Langsung Program Pelayanan Perkantoran 1.1.Pelayanan perkantoran
Administrasi
10.943.801.000,00 1.502.286.000,00
10.180.302.816,00 1.353.146.434,00
93,02 90,07
administrasi
1.502.286.000,00
1.353.146.434,00
90,07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.948.750.000,00
1.802.009.200,00
92,47
1.948.750.000,00
1.802.009.200,00
92,47
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1.Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu
62.200.000,00
62.200.000,00
100
62.200.000,00
62.200.000,00
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 4.1.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
506.067.000,00
465.028.800,00
91,89
506.067.000,00
465.028.800,00
91,89
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 5.1.Penyusunan kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah. 5.2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 5.3. Penyusunan Sistem dan prosedur pengelolaan Pajak Daerah 5.4. Pelayanan PBB melalui mobil online keliling 5.5. Pemberian Kompensasi atas Partisipasi Masyarakat di Kawasan RTHK KDB 0 % di Lahan Pertanian Produktif Berupa Pembayaran PBB. 5.6. Penyusunan Basis Data dan Potensi Pajak Air Tanah 5.7. Penilaian Wajib pajak terbaik di Kota Denpasar
6.924.498.000,00
6.497.918.382,00
93,84
251.200.000,00
250.860.000,00
99,86
490.000.000,00
473.769.400,00
96,69
346.300.000,00
336.296.000,00
97,11
648.389.000,00
620.370.000,00
95,68
4.396.479.000,00
4.069.588.282,00
92,56
386.000.000,00
344.654.700,00
89,29
406.130.000,00
402.380.000,00
99,08
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-155
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Masih adanya wajib pajak yang tidak memberikan data sesungguhnya tentang transaksi yang dilakukan, sehingga pemungutan pajak tidak dapat dilakukan. 2. Masih adanya wajib pajak yang belum menyetorkan data-data terkait pajak tepat waktu. 3. Masih adanya wajib pajak yang tidak menyetorkan pajaknya tepat waktu. A.3.2. Solusi. 1. Sosialisasi tentang perpajakan perlu terus dilakukan, khususnya kepada wajib pajak baru, sehingga data-data yang terkait dengan pembayaran pajaknya menjadi lebih akurat 2. Perlu adanya aktivitas jemput bola, sehingga target pemasukan pajak dapat dicapai dengan baik. 3. Perlu adanya insentif bagi yang menyetor tepat waktu dan disinsentif bagi yang terlambat menyetor pajaknya.
Urusan Wajib Pemerintahan Umum Inspektorat Inspektorat merupakan instansi yang mempunyai tugas mengawasi jalannya pelaksanaan pemerintahan di Kota Denpasar. Sebagai instansi pengawas, Inspektorat diharapkan dapat mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat juga berpartner dengan lembaga pengawas lain seperti KPK, BPKP dan BPK. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat antara lain :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-156
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai. Belanja Langsung. 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 4.Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 4.1.Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala. 4.2.Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah. 4.3.Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH. 4.4.Tindak lanjut hasil temuan pengawasan. 5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 5.1. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 6. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 6.1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemerintah Umum. Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar, diwujudkan melalui 6 (enam) program dan 9 (Sembilan) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 3.396.716.800,00 dengan realisasi Rp. 3.213.797.135,00 atau (94,61%)
, sedangkan belanja langsung
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-157
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
dialokasikan Rp. 2.187.760.939,69 dengan realisasi sebesar Rp. 1.947.327.975,00 (89,01%) . Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.21 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar
No.
1.
2.
3.
4.
5.
Program/Kegiatan
Anggaran Target Realisasi
% Capaian
Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai
3.396.716.800,00 3.396.716.800,00
3.213.797.135,00 3.213.797.135,00
94.61 94.61
Belanja Langsung Program Pelayanan Perkantoran 1.1.Pelayanan perkantoran
Administrasi
2.005.710.939.69 620.500.939.69
1.806.018.475.00 538.406.394.00
90.04 86.77
administrasi
620.500.939.69
538.406.394.00
86.77
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
484.650.000.00
478.272.131.00
98.68
484.650.000.00
478.272.131.00
98.68
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
240.000.000.00
216.942.450.00
90.39
240.000.000.00
216.942.450.00
90.39
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 4.1Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 4.2.Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 4.3.Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH. 4.4.Tindak lanju hasil temua pengawasan
660.560.000.00
572.397.500.00
86.65
48.980.000.00
47.145.200.00
96.25
61.980.000.00
58.225.700.00
93.94
431.600.000.00
360.403.300.00
83.50
118.000.000.00
106.623.300.00
90.36
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
71.150.000.00
56.709.800.00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
79.70
IV-158
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
dan Aparatur Pengawasan 5.2. Pelatihan teknis pengawasan dan
71.150.000.00
56.709.800.00
79.70
110.900.000.00
84.599.700.00
76.28
110.900.000.00
84.599.700.00
76.28
penilaian akuntabilitas kinerja 6
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 6.1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Secara internal masih dirasakan kurangnya sumber daya aparatur yang tersedia dikaitkan dengan tugas pengawasan yang begitu komplek terutama untuk pengawasan bidang keuangan 2. Secara eksternal dalam tugas pengawasan a. Masih dijumpai adanya temuan-temuan yang berulang terjadi di SKPD yang menjadi obyek pengawasan b. Beberapa temuan hasil pemeriksaan tindak lanjutnya tidak dapat dituntaskan 3. Untuk pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja realisasinya hanya 79,70% disebabkan karena penyerahan hadiah kepada
pemenang
evaluasi
lakip
yang
semula
direncanakan
dilaksanakan sendiri pada tahun berjalan, namun karena jarak dan waktu yang berdekatan dengan HUT Kota Denpasar tanggal 27 Februari 2012, maka penyerahan
hadiah dilaksanakan bersamaan
dengan HUT Kota denpasar tanggal 27 Februari 2012 sehingga terjadi efesiensi dalam rekening biaya makanan dan minuman 4. Pada kegiatan penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan realisasinya hanya sebesar 76,28% disebabkan Karena pada tahun 2011 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-159
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
direncanakan adanya penyempurnaan SIMHP namun hingga akhir tahun
2011 BPKP belum selesai melakukan kajian terhadap
penyempurnaan sistem tersebut sehingga belanja pegawai berupa honorium PNS lainnya tidak dapat direalisasikan A.3.2. Solusi. 1.
Secara bertahap perlu penyediaan sumber daya aparatur yang memadai khususnya dalam bidang pengawasan keuangan. Sumber daya
aparatur
yang
sudah
ada
sekarang
perlu
ditingkatkan
kapasitasnya melalui diklat dan sebagainya 2. Sosialisasi peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi demikian juga dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlu semakin diefektifkan 3. Pemantauan tindak lanjut pemeriksaan perlu lebih diintensifkan. Bersamaan dengan itu SKPD juga supaya lebih responsif terhadap temuan-temuan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa internal maupun eksternal 4. Dalam rangka penyempurnaan SIMHP, kiranya perlu dilakukan koordinasi ke BPKP Pusat terlebih dahulu untuk kepastian program yang dimaksud
Urusan Wajib Pemerintah Umum Badan Kepegawaian Daerah Guna mewujudkan pembangunan multidimensi dan pelayanan prima bagi masyarakat kota, dibutuhkan sumber daya manusia atau aparatur yang memadai. Sampai akhir
Desember tahun 2011 jumlah
aparatur yang bertugas untuk
melayani penduduk Kota Denpasar berjumlah 8001 orang, terdiri dari aparatur pemerintah yang memiliki jenjang pendidikan SD berjumlah 117 orang (1.46%), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-160
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SMP berjumlah 188 orang (2,35%), SMA berjumlah 2.062 orang (25,77%), D1 berjumlah 103 orang (1,29%), D2 berjumlah 1157 orang (14,46%), D3 berjumlah 631 orang (2,89%), S1 berjumlah 3462 orang (43,27%) dan S2 berjumlah 280 orang (3,50%). S3 berjumlah 1 orang (0,01%) Secara kualitas, kondisi SDM Aparatur Pemerintah Kota Denpasar dapat dikatakan memadai, hal ini dapat dilihat dari data SDM Aparatur pada tahun 2011, dimana dari jumlah keseluruhan pegawai yang ada (8001) orang di Kota Denpasar, 43,27 persen didukung oleh tingkat pendidikan Strata Satu (S1), 3,50 persen dari Strata Dua (S2) dan 7,89 persen dari tingkat pendidikan Sarjana Muda. Kualitas aparatur yang mamadai
akan lebih optimal perannya dalam
mendukung upaya Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bila diikuti dengan penempatan SDM aparatur ini, pada bidang tugas yang sesuai dengan kompetensinya. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar antara lain : Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1.Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1.Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Pendidikan Kedinasan 3.1.Kegiatan
Pendidikan
dan
Pelatihan
Struktural
bagi
PNS
(Diklat
dan
Pelatihan
Struktural
bagi
PNS
(Diklat
Kepemimpinan Tk. III) 3.2.Kegiatan
Pendidikan
Kepemimpinan Tk. II)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-161
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3.3.Kegiatan
Pendidikan
dan
Pelatihan
Struktural
bagi
PNS
(Diklat
Kepemimpinan Tk. IV) 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.1.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah. 4.2.Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional/Bintek?Workshop bagi PNS Daerah 4.3.Kegiatan Ujian Dinas. 4.4.Kegiatan Pemberian Biaya Pendidikan bagi PNS yang mengikuti Ijin Belajar 5. Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur 5.1.Kegiatan Penempatan PNS 5.2.Kegiatan Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah. 5.3.Kegiatan Pemberian tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya bagi PNS/Karis/Karsu, Karpeg, Taperum dan Askes PNS 5.4.Kegiatan Penyusunan, Penyajian Informasi DUK dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian 5.5.Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS 5.6.Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Disiplin. 5.7.Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian. 5.8.Kegiatan Pengembangan Karier Pegawai 5.9.Kegiatan Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian 5.10. Kegiatan Analisis Formasi dan Bazetting Pegawai Kota Denpasar. 5.11. Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Penerima Satyalencana Karya Satya dan PNS memasuki masa Pensiun. 5.12. Kegiatan Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa. 5.13. Kegiatan
Tugas
Belajar
bagi
PNS
Program
Magister
Ekonomi
Pembangunan Fakultas Ekonomi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-162
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemerintah Umum. Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 5 program dan , 22 kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 4.287.674.500,00 dengan realisasi
Rp 4.061.269.162,00 atau ( 94,72% ) , sedangkan
belanja langsung dialokasikan
Rp. 10.429.716.645,89 dengan
realisasi sebesar Rp 9.285.838.001,00 ( 89,03%) . Adapun realisasi untuk masingmasing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.22 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar
NO.
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN TARGET
REALISASI
(%) CAPAIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1. Belanja Pegawai
4.287.674.500,00
4.061.269.162,00
94,72
BELANJA LANGSUNG 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.
2
3
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Pendidikan Kedinasan a. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. III)
374,808,216.00
86.74
432,111,549.00
390,346,203.89
1,132,045,000.00
343,231,150.00
711,064,550.00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
87.93
62.81
IV-163
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
b.
c.
4
Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. II)
87,500,000.00
70,522,000.00
80.60
Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. IV)
649,350,000.00
583,910,950.00
89.92
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a.
b.
c.
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan fungsional/ bintek /workshop bagi PNS Daerah
1,840,667,750.00 1,969,187,500.00
505,350,000.00
93.47
449,137,300.00
Ujian dinas
55,747,100.00 80,020,000.00
d.
5
Pemberian Biaya Pendidikan bagi PNS yang mengikuti Ijin Belajar
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a. Penempatan PNS b.
c.
d.
e.
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Pemberian tanda kehormatan satyalancana karya satya bagi PNS/karis/karsu, karpeg, taperum, dan askes PNS Penyusunan, penyajian informasi DUK dan pelaporan mutasi data kepegawaian
Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS
182,670,000.00
182,653,100.00
88.88
69.67
99.99
54,947,500.00
44,718,400.00
81.38
75,695,000.00
67,749,850.00
89.50
93,847,020.00
90,330,560.00
96.25
71,901,400.00
68,960,350.00
95.91
108,525,667.00
101,705,525.00
93.72
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-164
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
f.
Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Disiplin
98,677,900.00
95,281,100.00
96.56
g.
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
82,456,774.00
67,396,200.00
81.74
h.
Pengembangan Karier Pegawai
117,156,742.00
79,583,400.00
67.93
i.
Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian
142,917,990.00
137,595,700.00
96.28
j.
Analisis Formasi dan Bezetting Pegawai Kota Denpasar
36,120,000.00
26,702,200.00
73.93
k.
Pembekalan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemberian Penghargaan kepada penerima Satyalancana Karya Satya dan PNS yang memasuki masa Pensiun
126,367,500.00
94,270,600.00
74.60
3,800,305,400.00
3,799,803,000.00
99.99
192,217,500.00
0
0
10.429.716.645,89
9.285.838.001,00
89.03
l.
m.
Tugas Belajar Bagi PNS Program Magister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Jumlah
A.3. Permasalahan dan Solusi 1. Pendidikan
Penjenjangan
Struktural
bagi
PNS
(Diklat
Kepemimpinan Tk. III). a) Target
: Rp. 1.132.045.000,-
b) Realisasi : Rp. 711.064.550,- (62.81%) c) Kendala : Jadwal Diklat PIM III ditentukan oleh Badan Diklat Propinsi Bali dan saat jadwal kegiatan diklat Pim III untuk Kota Denpasar,
hotel-hotel
dengan
standar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
harga
yang
telah IV-165
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
direncanakan dalam kondisi penuh sehingga diklat tersebut menggunakan hotel dengan standar harga dibawah yang direncanakan yang berakibat kepada penurunan realiasasi pada kegiatan Diklat PIM III. d) Solusi :
Permohonan kegiatan Diklat PIM III dilaksanakan tidak mendekati pada bulan-bulan liburan sekolah
Apabila memungkinkan, gedung Diklat dibangun tersendiri sehingga tidak tergantung pada tempat lain ( hotel )
2. Ujian Dinas a) Target
: Rp. 80.020.000,-
b) Realisasi : Rp. 55.747.100,- ( 69.67% ) c) Alasan
: peserta yang direncanakan berjumlah 100 orang
banyak yang sudah mengikuti ujian penyesuai ijazah sehingga pada saat pelaksanaan terdapat penurunan jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas menjadi 51 orang yang berpengaruh pada pengurangan jumlah kelas ( sewa hotel ) d) Solusi
: Kedepannya meningkatkan koordinasi kemasing-
masing SKPD
3. Pengembangan Karier Pegawai a) Target
: Rp. 117.156.742,-
b) Realisasi : Rp. 79.583.400,- (67.93%) c) Alasan
: Kegiatan pelantikan pejabat structural ditunda karena
menunggu disahkannya perubahan Perda yang mengatur masalah kelembagaan ( Revisi PP 41 Tahun 2007 )
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-166
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
d) Solusi : tahun 2012 apabila Perda sudah disahkan akan segera dilaksanakan pelantikan untuk pengisian formasi kosong dan formasi yang baru 4. Tugas Belajar bagi PNS Program Magister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi a) Target
: Rp. 192.217.500,-
b) Realisasi : Rp. 0,- (0%) c) Alasan
: Data tugas belajar bagi PNS Program Magister
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi di yang dikirimkan masing-masing SKPD nihil. d) Solusi : Untuk kedepannya kegiatan PNS yang mengikuti tugas belajar tidak dibatasi pada 1 fakultas/Program studi
5. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa a). Target
: Rp. 126.367.500,-
b). Realisasi : Rp. 94.270.600,- (74.60%) c). Alasan
: Perencanaan awal
kegiatan ini mendatangkan
narasumber dari pusat, tetapi berdasarkan informasi dari LKPP untuk Propinsi Bali sudah ditunjuk tenaga narasumber lokal sehingga
terdapat
pengurangan
anggaran
pada
belanja
transportasi dan akomodasi serta honorarium narasumber. d. Solusi
: Kedepannya menggunakan langsung narasumber local
yang direkomendasikan oleh LKPP
6. Analisis Formasi dan Bezetting Pegawai Kota Denpasar a). Target
: Rp. 36.120.000,-
b). Realisasi : Rp. 26.702.200,- (73,93%)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-167
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
c). Alasan
: Sesuai rencana awal setiap usulan formasi dari SKPD
dihimpun jadi satu dalam bentuk buku, diperkirakan setebal 1 s/d 2 cm, yang akan disampaikan ke BKN Pusat, Menpan, BKD Propinsi Bali, dan seluruh SKPD. Sesuai instruksi lisan dari BKN Pusat, usulan formasi harus yang realistis / tidak menghimpun semua usulan SKPD sehingga buku usulan formasi jadi beberapa lembar saja dan hanya dikirim ke BKN Pusat, Menpan, dan BKD Propinsi Bali.
Usulan tersebut dikirim hanya menggunakan
dana foto copy saja dan tidak perlu digandakan.
d). Solusi : Usulan Formasi yang realistis tidak perlu dalam bentuk buku yang tebal sehingga cukup hanya di photo copy, tidak digandakan.
Urusan Wajib Pemerintahan Kecamatan Denpasar
dibagi
menjadi
empat
kecamatan
dan
belum
banyak
melaksanakan urusan pemerintahan, mengingat belum dilakukannya penyerahan urusan pemerintahan ke kecamatan, oleh karena itu tugas-tugas yang dilaksanakan adalah terkait
erat dengan tugas koordinasi kegiatan yang
dilaksanakan di tingkat kecamatan. Program yang dimiliki lebih banyak pada upaya pemenuhan akan kebutuhan pelaksanaan koordinasi yang lebih baik. Adapun program-program tersebut antara lain : Kecamatan Denpasar Barat . Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai Kecamatan 2. Belanja Pegawai Kelurahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-168
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Balanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1.
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pengembangan Nilai Budaya 4.1
Pembinaan Desa Pekraman
4.2
Lomba Utsawa Dharma Githa
4.3
Evaluasi Sekaa Teruna
5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 5.1.
Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah.
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6.1.
Pembinaan Karang Taruna
6.2.
Forum aksi Pramuka
6.3.
Pembinaan dan evaluasi UKS
7. Program Perencanaan Pembangunan
Kecamatan Denpasar Timur . Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai Kecamatan 2. Belanja Pegawai Kelurahan Balanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1.
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-169
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 4.1.
Lomba balita sehat
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.1.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6.1.
Pembinaan Karang Taruna
6.2.
Forum aksi pramuka/Jambore pramuka
6.3.
Pembinaan UKS
7. Program Pengembangan Nilai Budaya 7.1.
Pembinaan Sekaa Teruna
7.2.
Pembinaan Utsawa Dharma Gita dan Pentas Budaya
7.3.
Pembinaan Desa Pekraman
8. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 8.1.
Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah
Kecamatan Denpasar Selatan . Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai Kecamatan 2. Belanja Pegawai Kelurahan. Balanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1. 3.
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.1.
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kel/Kec.
4. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-170
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4.1. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna, pembinaan dan evaluasi UKS dan Forum Aksi Pramuka ranting. 5. Program PengembanganNilai Budaya 5.1 Kegiatan Lomba Utsawa Dharma Gita, Pembinaan Desa Pekraman dan Pembinaan Sekaa Teruna 6. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 6.1 Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil, Menengah
Kecamatan Denpasar Timur. Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai Kecamatan 2. Belanja Pegawai Kelurahan. Balanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1.
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program PengembanganNilai Budaya 3.1 Pementasan Pekan Budaya dan Lomba UDG, Lomba Desa Pekraman dan Lomba Sekaa Teruna 4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4.3 Kegiatan Pembinaan Karang Taruna, pembinaan dan evaluasi UKS dan Forum Aksi Pramuka . 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kel/Kec. 6. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan 6.1.Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-171
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemerintah Umum. Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh pada masing-masing kecamatan
Kecamatan,
. Adapun realisasi untuk masing-masing
program dan kegiatan pada masing-masing kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.23 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Utara No
Denpasar Utara
Target ( Rp )
Belanja Tidak Langsung 1.
Belanja Pegawai Kecamatan
2.
Belanja Pegawai Kelurahan
Belanja Langsung 1.
Realisasi ( % )
Cap ( % )
3.764.601.700
3.302.265.971
87,72 %
3.361.342.000
3.051.723.044
90,79 %
2.732.400.000
2.585.725.094
94,63 %
314.530.000
202.674.250
69,44 %
124.720.000
102.661.000
82,31 %
105.000.000
83.501.700
79,52 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.9. Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Kecamatan 2.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan
Sarana
Dan
Prasarana Aparatur 3.
Program
Pengembangan
Nilai
Budaya 4.1. Pementasan Pecan Budaya dan lomba Pakraman
UDG, dan
Lomba
Desa
Lomba
Sekaa
Taruna 4.
Program
Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahtraan Sosial. 5.1. Pembinaan Karang Taruna Di
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-172
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kec. Denut, Pembinaan UKS dan Forum Aksi Pramuka 5.
Program
Perencanaan
Pembangunan 6.1.Penyelenggaraan
Musrenbag
Kel./Desa 6.
Program
Peningkatan
34.692.000
30.079.000
86,70 %
50.000.000
47.082.000
94,16 %
7.125.943.700
6.353.989.015
89,17 %
Efisiensi
Perdagangan 7.1.
Peningkatan
Kemampuan
Pedagang Kecil dan Menengah
Tabel IV.24 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Selatan NO
PROGRAM/KEGIATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
I 1 2
II 1
2
3
4
Belanja Pegawai Kecamatan Belanja Pegawai Kelurahan
BELANJA LANGSUNG Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi 1,1 Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan 2,1 Prasarana Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan 3,1 Musrenbang RKPD Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtraan Sosial
TARGET
CAPAIAN
PROSENTASE
5.659.371.700,00
4.825.549.273,00
85,27
2.331.157.300,00
2.060.452.176,00
88,39
3.328.214.400,00
2.765.097.097,00
83,08
3.008.759.495,00
2.967.878.793,00
98,64
2.289.018.495,00
2.263.074.293,00
98,87
279.966.000,00
270.635.900,00
96,67
23.700.000,00
23.615.600,00
99,64
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-173
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4,1
Pembinaan Karang Taruna, Forum Aksi
125.450.000,00
123.644.000,00
98,56
241.125.000,00
239.909.000,00
99,50
49.500.000,00
47.000.000,00
94,95
8.668.131.195,00
7.793.428.066,00
89,91
Pramuka dan UKS 5
Pengembangan Nilai Budaya Lomba Utsawa Dharma Gita,Pembinaan Desa Pakraman dan Pembinaan Sekaa Teruna Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan Kemampuan 6,1 Pedagang Kecil 5,1
6
Menengah Jumlah I dan II
Tabel IV.25 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Timur No
Denpasar Utara
Target ( Rp )
Belanja Tidak Langsung
Cap ( % )
4.923.302.800
4.456.439.402
90.51
Belanja Pegawai Kecamatan
2.051.002.700
2.050.488.976
99.97
Belanja Pegawai Kelurahan
2.872.300.100
2.405.950.426
83.76
3.609.920.680
3.341.267.561
93.80
2.535.882.180
2.427.959.001
96
2.535.882.180
2.427.959.001
96
225.588.500
209.728.150
93
225.588.500
209.728.150
93
18.200.000
10.797.000
59
Belanja Langsung 1.
Realisasi ( % )
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.3. Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kecamatan 2.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan
Sarana
Dan
Prasarana Aparatur 3.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-174
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Anak Balita 1.4. Lomba Balita Sehat 4.
Perencanaan
18.200.000
10.797.000
59
Pembangunan
38.950.000
38.351.410
98
Musrenbang
38.950.000
38.351.410
98
Daerah 2.2. Penyelenggaraan Kecamatan 5.
Pemberdayaan
Kelembagaan
149.750.000
118.116.000
79
49.350.000
46.398.000
94
74.400.000
65.798.000
88.43
5.3. Pembinaan UKS
26.000.000
5.920.000
22.7
Pengembangan Nilai Budaya
220.900.000
184.595.000
84
6.1. Pembinaan Sekaa Teruna
62.850.000
62.150.000
123.200.000
122.445.000
99.38
34.850.000
0
0
50.000.000
49.010.000
98
50.000.000
49.010.000
98
3.239.270.680
3.341.267.561
94
Kesejahteraan Sosial 5.1. Pembinaan Karang Taruna 5.2.Forum aksi pramuka / jambore pramuka
6.
6.2.Pembinaan
Utsawa
Dharma
Gita dan Pentas Budaya 6.2. Pembinaan Desa Pekraman 7.
Peningkatan
efesiensi
perdagangan dalam negeri 7.1. Peningkatan
kemampuan
pedagang kecil dan menengah TOTAL
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-175
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tabel IV.26 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Barat
NO
%
ANGGARAN
PROGRAM / KEGIATAN
CAPAIAN
TARGET
REALISASI
1. Belanja Pegawai Kecamatan
2.236.447.900
2.064.186.453
92,29%
2. Belanja Pegawai Kelurahan
2.122.127.600
1.907.413.496
89,90%
2.907.992.000
2.800.412.659
96,3%
225.698.448
204.196.000
90 %
Denpasar Barat Belanja tidak Langsung
Belanja Langsung 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Pelayanan Administrasi perkantoran
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Aparatur
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1 Bintek dan pelatihan singkat aparatur
-
-
-
Desa/Kel 4.
Program Pengembangan nilai budaya 4.1 Pembinaan Desa Pekraman, Lomba Utsawa
162.560.000
133.128.900
81,89%
51.000.000
50.612.500
99 %
Dharma Gita, Evaluasi Sekaa Teruna
5.
Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 5.1 Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah
6.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-176
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kesejahteraan Sosial 6.1 Pembinaan karang taruna
51.050.000
46.503.500
91 %
6.2 Forum aksi pramuka
77.900.000
75.794.000
97,29%
6.3 Pembinaan dan evaluasi UKS
29.650.000
29.231.800
98,59%
8.975.000
8.071.500
90 %
24.000.000
22.197.200
92,48%
21.425.000
14.698.000
68,59%
7.918.822.948
7.356.943.008
92,90%
6.4 Lomba Balita Indonesia 6.5 Pembinaan PSM 7.
Program Perencanaan Pembangunan 7.1 Musrenbang desa/kel Jumlah
A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan Kecamatan Denpasar Timur : 1.
Masih belum jelasnya pembagian tugas dalam menangani suatu urusan ditingkat kecamatan
2. Kecamatan selama ini hanya menerima penyelesaian tugas-tugas sengketa atau permasalahan dan belum dbarengi dengan penyerahan beberapa program ditingkat kecamatan 3. Belum adanya penyerahan urusan yang jelas menjadi tugas kecamatan Kecamatan Denpasar Selatan : 1.
Realisasi belanja tidak langsung kurang dari target
2. Masih kurangnya SDM di Kecamatan Denpasar Selatan Kecamatan Denpasar Barat : 1.
Terdapat kesalahan posting pada kode rekening dalam peng- SPJ-an kegiatan makan dan minum dituangkan ke kegiatan makan dan minum tim, sehingga makan dan minum
rapat tidak terealisasi sebesar Rp.
3.200.000, namun demikian kegiatan rapat musrenbang sudah dapat dilaksanakan dengan lancer Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-177
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kecamatan Denpasar Utara : 1.
Adanya pekerjaan pemeliharaan (rehab pagar dan gapura kantor) yang tidak dikerjakan karena dana yang ada 20% pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2. Adanya pemberian hadiah berupa uang yang tidak bisa dicairkan karena tidak adanya kegiatan lomba pada kegiatan pembinaan karang taruna, pembinaan UKS dan forum aksi pramuka ranting sehingga realisasi keuangan 80 %
A.3.2. Solusi. Kecamatan Denpasar Timur : 1.
Perlu adanya pembagian urusan yang jelas, urusan apa saja yang menjadi kewenangan ditingkat kecamatan
2. Program yang dilaksanakan sebaiknya jelas, dan dapat dilaksanakan oleh kecamatan 3. Perlu adanya penyerahan urusan dari pemerintah atasan kepada kecamatan sehingga ada dasar yang jelas dalam pelaksanaan tugas-tugas
Kecamatan Denpasar Selatan : 1.
Karena ada 4 otang pegawai yang pension agar diberikan tambahan pegawai
Kecamatan Denpasar Barat : 1.
Ketelitian dalam SDM dan perencanaan
Kecamatan Denpasar Utara : 1.
Sudah ada rencana penambahan dana pada perubahan anggaran namun dikhawatirkan tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran
2. Kegiatan yang tidak dilombakan tidak perlu diberikan bantuan uang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-178
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Ursusan Wajib Pemerintahan Umum Dinas Perijinan Dinas
Perijinan
Kota
Denpasar
merupakan
SKPD
yang
diberikan
kewenangan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu (one stop service) secara optimal berupaya untuk memberikan kemudahan dan kepastian dalam pelayanan, baik yang menyangkut penyederhaan, persyaratan, kepastian waktu penyelesaian dan transparansi biaya. Sampai saat ini Dinas Perijinan telah mampu memberikan citra positif bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, dimana sejak tahun 2008 sampai dengan 2011 telah mampu memberikan pelayanan perijinan dengan total tahun 2008 s/d 2010 sebanyak 31.028 permohonan ijin dan tahun 2011 sebanyak 12.788 permohonan ijin. Dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan di tahun 2011 Dinas Perijinan telah berhasil meraih Sertifikat ISO 9001 : 2008 dengan mengembangkan Kebijakan Mutu : Dinas Perijinan Kota Denpasar bertekad memberikan pelayanan perijinan secara mudah, cepat, akurat dan akuntabel, dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008, dengan janji layanan : Mudah, Cepat, Akurat dan Akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya tetap mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka telah dilaksanakan beberapa program oleh Dinas Perijinan antara lain : Pendapatan Asli Daerah 1. Hasil Retribusi Daerah Belanja tidak langsung 1. Belanja Pegawai
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-179
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.1.Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kegiatan : 3.1.Monitoring dan Evaluasi Perijinan 3.2.Penyusunan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Perijinan 3.3.Evaluasi dan Sosialisasi Produk Hukum Pelayanan Perijinan 3.4.Penyusunan Sertifikasi ISO 3.5.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha 3.6.Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : 4.1.Penyusunan Buku Sewaka Dharma 4.2.Penyusunan Profil Dinas Perijinan Kota Denpasar 5. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Kegiatan : 5.1.Penyebarluasan Informasi Perijinan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-180
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Denpasar diwujudkan melalui 5 (Lima) program dan 11 (Sebelas) kegiatan, dengan mengalokasikan belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.615.911.000,00 dengan realisasi Rp. 5.088.342.456,00 atau (90,61) persen dan belanja langsung Rp. 3.612.315.531,00 dengan realisasi Rp. 3.276.050.851,00 atau (90,69%) . Sedangkan Pendapatan Asli Daerah berupa hasil retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 6.538.000.000,00 direalisasi sebesar Rp. 7.268.967.307,00 atau (111,18%)
. Adapun realisasi untuk masing – masing
program dan kegiatannya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.27 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Denpasar Anggaran No.
1.
2.
Program/Kegiatan
Target
Realisasi
% Capaian
Pendapatan Asli Daerah 1. Hasil Retribusi Daerah
6.538.000.000,00 6.538.000.000,00
7.268.967.307,00 7.268.967.307,00
111,18 111,18
Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai
5.615.911.000,00 5.615.911.000,00
5.088.342.456,00 5.088.342.456,00
90,61 90,61
Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.612.315.531,00
3.276.050.851,00
90,69
991.982.854,00
878.810.210,00
88,59
991.982.854,00
878.810.210,00
88,59
1.360.618.480,00
1.242.445.941,00
91,31
1.360.618.480,00
1.242.445.941,00
91,31
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan Sarana dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-181
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Prasarana Aparatur 3.
4.
5.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3.1. Monitoring dan Evaluasi Perijinan 3.2. Penyusunan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Perijinan 3.3. Evaluasi dan Sosialisasi Produk Hukum Pelayanan Perijinan 3.4. Penyusunan Sertifikasi ISO 3.5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha 3.6. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 4.1. Penyusunan Buku Sewaka Dharma. 4.2. Penyusunan Profil Dinas Perijinan Kota Denpasar. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 5.1. Penyebarluasan Informasi Perijinan
877.089.000,00
780.273.900
88,96
61.700.000,00
61.454.400,00
99,60
82.213.000,00
75.871.600,00
92,29
206.913.000,00
198.702.100,00
96,03
310.958.000,00
244.250.050,00
78,55
95.000.000,00
91.679.800,00
96,51
120.305.000,00
108.315.950,00
90,03
196.471.000,00
194.286.000,00
98,88
145.845.500,00
143.830.500,00
98,62
50.625.500,00
50.455.500,00
99,66
186.154.197,00
180.234.800,00
96,82
186.154.197,00
180.234.800,00
96,82
Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Kantor Dinas Perijinan dari sisi letak / lokasi sangat strategis dan mudah dijangkau, tetapi prasarana pendukung masih dirasakan kurang memadai seperti ruang kerja dan fasilitas parkir . 2. Masih terbatas jumlah dan kemampauan serta ketrampilan tenaga teknis untuk memberikan pelayanan secara optimal sesuai dengan jumlah kewenangan pelayanan perijinan yang relatif besar.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-182
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3.
Terkait dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perijinan, sarana prasarana IT sebagai pendukung kegitan dimaksud masih dirasakan kurang memadai.
4.
Kesadaran masyarakat dalam pengurusan perijinan masih dirasakan kurang, sehingga perlu kiranya dikembangkan inovasi pelayanan perijinan dengan sistem jemput bola.
5.
Kegiatan Penyusunan Sertifikasi ISO penyerapan anggarannya 78,55%. Pada saat perencanaan kami telah mengadakan survey kepada konsultan penyelenggara ISO serta SKPD yang telah mendapatkan Sertifikat ISO (dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Denpasar), sehingga kami memasang anggaran sebesar Rp. 241.745.000,00 untuk belanja jasa non pegawai. Dalam pelaksanaan lelang ternyata konsultan PT. Kokek sebagai pemenang lelang mengajukan penawaran Rp. 180.400.000,00 sehingga penyerapan dana / anggarannya hanya 74,62%. Sedangkan belanja yang lainnya pada kegiatan yang sama kami rata-ratakan penyerapan anggarannya sebesar 87,28%.
A.3.2. Solusi 1. Perlu adanya upaya untuk perluasan fasilitas kantor dan tempat parkir yang memadai untuk memberikan kenyamanan masyarakat untuk memperoleh pelayanan. 2. Perlu ditingkatkan kwantitas dan kwalitas aparat Dinas Perijinan sehingga mampu menangani semua jenis ijin, baik melalui bintek, In house Training maupun peningkatan wawasan. 3.
Perlu kiranya dilakukan pengadaan sarana dan prasarana IT secara bertahap sesuai dengan prioritas anggaran, dan peningkatan SDM pengelola IT.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-183
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4.
Perlu kiranya pengadaan sarana mobil keliling dan kelengkapannya untuk mendukung program pelayanan perijinan dengan sistem jemput bola atau pelayanan perijinan keliling.
5.
Perlu kiranya dilakukan survey yang lebih intensif dengan mencari pembanding
yang
lebih
banyak
khususnya
kepada
konsultan
penyelenggara ISO dan SKPD yang pernah meraih sertifikat ISO untuk mengetahui anggaran yang pasti khususnya untuk belanja jasa non pegawai dalam penyelenggaraan Sertifikasi ISO.
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, lebih banyak memberikan akomodasi terhadap kelancaran pelayanan operasional pemerintah desa/kelurahan. Upaya menggalang swadaya masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk turut aktif dalam pembangunan juga menjadi sebagian tugas dari Badan ini. Untuk dapat melaksanakan tugasnya ini beberapa program telah dijalankan seperti : Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai. Balanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur. 3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-184
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. 4.1. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Meningkatkan Gizi Keluarga (PMT-AS). 5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 5.1. Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Desa (UED). 5.2. Pemberdayaan pengelola pasar desa dan monitoring pedagang Pasar Desa 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 6.1. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 6.2. Pembinaan dan Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi 6.3. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 6.4. Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) 6.5.
Bintek Bagi Kepala Desa/Lurah dalam rangka Pengembangan Desa Mandiri
7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 7.1. Pembinaan Penilaian Tugas Kepala Desa/BPD Terbaik 7.2. Pendataan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang 7.3. Monitoring dan Evaluasi ADD 7.4. Verifikasi Rancangan Perda APBD Desa/APBD Kelurahan 7.5. Bimbingan teknis kepala lingkungan dan Kepala Dusun 8. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 8.1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 8.2. Revitalisasi Posyandu 9. Program Penanggulangan Kemiskinan 9.1. Pedataan Monev Kemiskinan di Kota Denpasar serta Penyusunan Dokumen Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Denpasar 9.2. Pemberdayaan potensi RTM di Kota Denpasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-185
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
9.3. Pengembangan Indikator Rumah Tangga Miskin Kota Denpasar dan Pameran Indonesia MDGs Expo dan Forum 2011
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar diwujudkan melalui 9 program dan
21
direncanakan sebesar Rp. 2.407.937.300,00 atau ( 89,83% )
kegiatan.
Belanja tak langsung
dengan realisasi Rp. 2.163.000.754,00
. Belanja langsung dialokasikan Rp. 4.691.908.742,00 dengan
realisasi Rp. 4.313.804.514,00 atau
( 91.94% ) . Adapun realisasi untuk masing-
masing program dan kegiatannya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.28 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemberdyaan Masyarakat dan Desa Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdyaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar.
No.
1.
2.
Program/Kegiatan
Anggaran Target Realisasi
% Capai an
Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai
2.407.937.300,00 2.407.937.300,00
2.163.000.754,00 2.163.000.754,00
89,83 89,83
Belanja Langsung Program Pelayanan Perkantoran 1.1.Pelayanan perkantoran
4.691.908.742,00
4.313.804.514,00
91.94
508.149.797,00
412.498.344,00
81,18
488.007.445,00
469.325.620,00
96,17
Administrasi administrasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-186
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3.
4.
5.
Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. 3.1.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
45.000.000,00
23.260.500,00
51,69
Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan. 4.1.Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Meningkatkan Gizi Keluarga (PMT-AS).
290.641.000,00
283.212.200,00
97,44
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 5.1.Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Desa (UED).
71.935.000,00
71.935.000,00
100,00
51.757.500,00
51.335.000,00
99,18
30.363.000,00
29.072.500,00
95,75
6.2.Pembinaan dan Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi
404.702.000,00
388.327.500,00
95,95
6.3.Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
44.430.000,00
44.130.000,00
99,32
6.4.Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
89.249.000,00
89.247.400,00
100,00
202.935.000,00
160.963.000,00
79,32
334.750.000,00
181.250.000,00
54,14
69.150.000,00
69.150.000,00
100,00
5.2.Pemberdayaan pengelola pasar desa dan monitoring pedagang Pasar Desa
6.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 6.1.Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
6.5.Bintek Bagi Kepala Desa/Lurah dalam rangka Pengembangan Desa Mandiri
7.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 7.1.Pembinaan Penilaian Tugas Kepala Desa/BPD Terbaik 7.2.Pendataan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-187
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
7.3.Monitoring dan Evaluasi ADD
29.295.000,00
29.295.000,00
100,00
7.4.Verifikasi Rancangan Perda APBD Desa/APBD Kelurahan
6.465.000,00
6.325.000,00
97,83
110.490.000,00
101.483.800,00
91,85
1.545.181.000,00
1.542.432.450,00
99,82
18.220.000,00
17.520.000,00
96,16
94.755.000,00
94.455.000,00
99,68
69.858.000,00
64.460.800,00
92,27
186.575.000,00
184.125.400,00
98,69
7.5.Bimbingan teknis kepala lingkungan dan Kepala Dusun
8.
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 8.1.Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 8.2.Revitalisasi Posyandu
9.
Program Penanggulangan Kemiskinan 9.1.Pedataan Monev Kemiskinan di Kota Denpasar serta Penyusunan Dokumen Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Denpasar 9.2.Pemberdayaan potensi RTM di Kota Denpasar 9.3.Pengembangan Indikator Rumah Tangga Miskin Kota Denpasar dan Pameran Indonesia MDGs Expo dan Forum 2011
A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan Realisasi Kegiatan menjadi Kecil ( dibawah 90 % ) disebabkan : 1. Honorarium Bendahara Desa / Kelurahan pada kegiatan Administrasi Perkantoran yang semula dianggarkan di BPM, namun setelah keluar Juklak dan Juknis Dana bagi hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa dan Kelurahan honor tersebut dianggarkan lagi di masing-masing Desa / Kelurahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-188
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2. Dana Tali Kasih untuk Kades, Kaling dan Kadus yang berakhir masa jabatannya pada kegiatan Pembinaan dan Penilaian Tugas-tugas Kepala Desa tidak diamprah karena yang bersangkutan terpilih kembali untuk Periode yang kedua. 3. Dana untuk pendidikan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur direalisasi apabila ada permintaan untuk mengikuti Pendidikan/Diklat . 4. Adanya
penghematan/sisa
Kontrak
sewa
tempat/penginapan
penyelenggaraan Bintek Kades Lurah pada kegiatan Bintek bagi Kades/Lurah dalam rangka pengembangan Desa Mandiri
A.3.2. Solusi. Untuk kedepan Perencanaan agar lebih matang, Koordinasi dengan instansi terkait lebih di efektifkan.
Urusan Wajib Kearsipan. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Arsip dan dokumentasi memegang peranan penting dalam menyimpan semua dokumen pemerintah Kota Denpasar. Dengan penyimpanan yang baik akan berdampak pada mudahnya mencari dokumen yang akan dicari saat dibutuhkan. Perpustakaan memberikan andil yang sangat besar dalam upaya mencerdaskan
kehidupan
bangsa.
Hampir
semua
sumber-sumber
ilmu
pengetahuan tersimpan dengan rapi di perpustakaan. Oleh karena itu setiap orang hendaknya senang datang ke
perpustakaan, untuk menambah
perbendaharaan pengetahuannnya. Karena dengan pengetahuan hidup dapat dijalani dengan lebih mudah dan indah. Adapun program-program yang dilaksanakan pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-189
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Belanja Pegawai Belanja Langsung. 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3.
Program Perbaikan Sistem Pengelolaan Kearsipan. 3.1. Monitoring dan Evaluasi Kearsipan.
4.
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah. 4.1. Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip. 4.2. Pengadaan Sarana Ruang Studio. 4.3. Melakukan Pest Control dan Fumigasi.
5.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. 5.1. Bimbingan Teknis Tenaga Kearsipan dan Dokumentasi. 5.2. Pembinaan Mutu SDM dan Sistem Kearsipan Unit – Unit Kearsipan. 5.3. Pelaksanaan Publikasi Arsip Statis. 5.4. Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Kota Denpasar.
6.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 6.1. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar. 6.2. Pengembangan Minat dan Budaya Baca.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-190
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
6.3. Supervisi , Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat. 6.4. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah.
A.2.Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Kearsipan. Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan , yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan , Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar di wujudkan melalui langsung
6 (Enam) Program dan direncanakan
14 ( enam belas ) kegiatan.
Belanja
tak
sebesar Rp.2.819.792.100,00 dengan realisasi Rp.
2.602.843.710,00 atau 92.30 % . Belanja Langsung dialokasikan Rp. 2.141.457.850,00 dengan realisasi Rp. 2.050.098.447,00 atau 95.73 %.
Tabel IV.29 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar.
No.
Program / Kegiatan Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai
1.
2.
3.
Belanja Langsung. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi PerkanToran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Perbaikan Sistem Pengelolaan
Anggaran Target Realisasi 2.819.792.100,00 2.602.843.710,00 2.819.792.100,00 2.602.843.710,00
% Capaian 92.30 % 92.30 %
2.141.457.850,00 573.700.900,00
2.050.098.447,00 532.884.822,00
95.73 % 92.89 %
573.700.900,00
532.884.822,00
92.89 %
316.243.000,00
305.430.075,00
96.58 %
316.243.000,00
305.430.075,00
96.58 %
97.446.600,00
95.416.600,00
97,92 %
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-191
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kearsipan.
4.
3.1 Monitoring dan Evaluasi Kearsipan.
97.446.600,00
95.416.600,00
95,89 %
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah. 4.1. Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip.
279.778.750,00
268.304.450,00
89.19 %
178.815.700,00
169.693.250,00
94.90 %
36.400.000,00
35.862.500,00
98.52 %
64.563.050,00 207.671.300,00
62.748.700,00 192.769.800.00
97,18 % 92.82 %
41.351.100,00
38.921.600.00
94.12 %
5.2. Pembinaan Mutu SDM dan Sistem Kearsipan Unit – Unit Kearsipan.
73.915.600,00
70.891.400,00
95.91 %
5.3. Pelaksanaan Publikasi Arsip Statis 5.4. Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Kota Denpasar.
46.954.100,00 45.450,500,00
44.926.300,00 37.970.500,00
95.68 % 83.54 %
666.617.300,00
655.352.700,00
98,31%
111.819.000.00
110.219.000,00
98.57 %
216.026.300,00
97.63 %
4.2.Pengadaan Ruang Studio.
5.
6.
4.3.Melakukan Pest Contol dan Fumigasi Program Peningkatan Kualitas Pelaya-nan Informasi. 5.1.Bimbingan Teknis Tenaga Kearsipan dan Dokumentasi.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 6.1. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar. 6.2. Pengembangan Minat dan Budaya Baca.
221.266.800,00
6.3. Supervisi , Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat.
145.828.000,00
143.127.000,00
98.15 %
6.4. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah.
187.703.500,00
185.980.400,00
99.08 %
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-192
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A.3. Permasalahan dan Solusi. A.3.1. Permasalahan : 1. Masih rendahanya minat dan budaya baca masyarakat kota Denpasar 2. Masih kurangnya pemahaman aparatur tentang pentingnya pengelolaan perpustakaan dan arsip yang baik 3. Kurangnya minat aparatur untuk menjadi tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis 4. Untuk realisasi kegiatan ditahun 2011 semua kegiatan mencapai realisasi diatas 90% kecuali untuk kegiatan Pendokumentasian Kegiatan Pemkot Denpasar yang mencapai realisasi sebesar 83,54 % hal ini disebabkan karena harga yang tercantum di DPA melebihi standard dan kelebihan harga di kembalikan ke kas Daerah. A.3.2 Solusi : 1. Perlu sosialisasi terus-menerus, dan membuat program yang menggandeng berbagai stakeholder sehingga semua paham akan arti pentingnya perpustakaan, arsip dan dokumentasi dalam setiap instansi. 2. Perlu lebih mengefektifkan perpustakaan jemput bola dengan sarana yang ada dan mengadakan lomba-lomba yang merangsang timbulnya minat dan budaya baca. 3. Perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada aparatur dalam pengelolaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi. 4. Perlu mendidik aparatur agar berminat menjadi pustakawan dan arsiparis serta memberikan tambahan kesejahteraan bagi pengelola perpustakaan dan arsip. 5. Perlu adanya perencanaan yang matang dan memeperhatikan pada saat posting anggaran sehingga tidak terjadi kesalahan rekening.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-193
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
6. Dalam Penganggaran ditahun berikutnya agar berpedoman pada standar harga yang telah ditetapkan Pemkot Denpasar.
Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika. Komunikasi dan informasi memegang peranan penting dalam jaman global sekarang ini. Melalui informasi dan komunikasi dunia seakan tidak terbatas lagi oleh batas administrasi. Peralatan untuk menyajikan informasi dan komunikasi juga semakin canggih dan beragam, sehingga semua kejadian disuatu daerah dapat diketahui dengan seketika diwilayah lainnya.
Tidak berlebihan bila
dikatakan bahwa barang siapa yang menguasai informasi dan komunikasi maka ia akan menguasai dunia Seiring dengan fenomena di era informasi dan komunikasi yang canggih ini maka upaya pengembangan dan penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi sangat signifikan dilaksanakan di Pemerintah Kota Denpasar. Mengingat Denpasar sebagai ibu kota Provinsi dan tujuan pariwisata dunia memerlukan sarana berupa teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dijelaskan sebagai berikut :
Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai Belanja langsung. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan saran dan prasarana aparatur
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-194
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa 4.1. Pembinaan dan pengembangan jaringan kom dan informasi/interface website 4.2. Batam ICT Expo 2011 4.3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi berupa penyusunan dan pemutakhiran data melalui sistem aplikasi bank data 4.4. Pameran Pembangunan (dlm ranka hari kemerdekaan RI ) 4.5. Pameran pembangunan (dlm rangka HUT Kota Dps) 4.6. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya melalui pelayanan publik 4.7. Lomba rally photo dalam rangka memperingati HUT Kota Denpasar ke-19 4.8. Pengadaan
alat
studio
berupa
operasional
dan
penambahan
peralatan/kelengkapan MCAP di kota Denpasar 4.9. Pengadaan alat studio dan komunikasi berupa pengembangan jaringan internet di Pantai Matahari Terbit 4.10. Pengembangan jaringan internet di Kelurahan se Kota Denpasar 5. Program pemanfaatan teknologi informasi 5.1. Pembuatan reklame layanan masyarakat 6. Program fasilitas peningkatan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 6.1. Pelatihan
SDM
dlm
bidang
komunikasi
dan
informasi
ttg
pemanfaatanperangkat lunak legal dan open source software
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-195
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar diwujudkan melalui 6 program dan 15 kegiatan.
Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp.
3.041.234.700 dengan realisasi Rp. 2.834.119.240 atau (93%) . Belanja langsung di alokasikan Rp. 3.782.268.000 dengan realisasi Rp. 3.414.126.560 atau (90%)
.
Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.30 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar.
No .
Program / Kegiatan
Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai
Anggaran Target
Realisasi
% Capaian
3.041.235.700
2.834.119.240
93
1.356.866.000
1.166.468.234
86
357.350.000
313.668.175
88
75.000.000
72.591.100
97
Belanja Langsung 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Pelayanan administrasi perkantoran
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Peningkatan saran dan prasarana aparatur
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-196
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4.
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa - Pembinaan dan pengembangan jaringan kom dan informasi/interface website
5.
40.150.000
39.800.000
99
280.870.000
276.429.100
98
34.900.000
34.800.000
100
- Pameran Pembangunan (dlm ranka hari kemerdekaan RI )
81.500.000
74.704.000
92
- Pameran pembangunan (dlm rangka HUT Kota Dps)
212.700.000
211.583.000
99
- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya melalui pelayanan publik - Lomba rally photo dalam rangka memperingati HUT Kota Denpasar ke19
449.010.000
378.168.251
84
60.000.000
60.000.000
100
- Pengadaan alat studio berupa operasional dan penambahan peralatan/kelengkapan MCAP di kota Denpasar - Pengadaan alat studio dan komunikasi berupa pengembangan jaringan internet di Pantai Matahari Terbit
186.925.000
168.742.500
90
94.000.000
87.876.500
93
- Pengembangan jaringan internet di Kelurahan se Kota Denpasar
439.150.000
417.427.500
95
25.000.000
23.500.000
94
-
Batam ICT Expo 2011
-
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi berupa penyusunan dan pemutakhiran data melalui sistem aplikasi bank data
Program pemanfaatan teknologi informasi - Pembuatan reklame layanan masyarakat
6.
Program fasilitas peningkatan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-197
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- Pelatihan SDM dlm bidang komunikasi dan informasi ttg pemanfaatanperangkat lunak legal dan open source software
88.847.000
88.368.200
99
3.782.268.000
3.414.126.560
90
A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1.
Sumber
daya
manusia
:
jumlah
pegawai/karyawan
pada
dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar sangatlah minim serta perlu mendapatkan pendidikan ataupun latihan guna membentuk Sumber Daya manusia yang profesionalisme dalam menangani tugas-tugas atau kegiatan operasional 2. Sarana dan prasarana : sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah sarana dan prasaran yang mendukung kegiatan operasional seperti gedung kantor
yang
saat
ini
masih
status
pinjam
pakai
dan
sarana
transportasi/kendaraan roda dua yang masih minim untuk menunjang kegiatan operasional lainnya 3. Pembentukan ICT Center : Pembentukan ICT Centre di Kota denpasar dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala, hal ini disebabkan belum adanya dasar kebijakan yang dipakai acuan atau pegangan dalam pelaksanaan pembentukan ICT Centre tersebut A.3.2. Solusi. 1.
Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas
2. Melaksanaan pendidikan/latihan serta bintek pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota denpasar serta telah mengirim tenaga/pegawai untuk mengikuti pelatihan/pendidikan pada instansi yang melaksanakan diklat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-198
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3. Mengadakan koordinasi mengenai tindak lanjut gedung kantor
serta
sarana dan prasarana lainnya 4. Melakukan survey, pengumpulan data dan mengkaji data, serta menyusun aturan/kebijakan dalam pelaksanaan sistem informasi teknologi dan komunikasi 5. Mengangkat tenaga kontrak dan tenaga IT guna mendukung kegiatan operasional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan B.1. Program dan Kegiatan. Urusan Pilihan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sektor Pertanian di Kota Denpasar, masih memegang peranan penting untuk dikembangkan lebih lanjut. Khususnya pertanian yang dikenal dengan urban farming. Produk yang dikembangkan lebih banyak mengarah kepada produk yang tidak mengambil lahan yang luas. Adopsi system pertanian perkotaan di Negara maju lebih cocok diterapkan di Kota Denpasar, seperti pertanian
hidroponik,
tumpangsari,
pengembangan
pertanian
organik,
pengembangan agribisnis anggrek dan sebagainya. Lahan pertanian yang semakin menyempit, perlu terus diupayakan pelestariannya, agar sektor ini tidak punah oleh alih fungsi lahan yang terus meningkat. Tuntutan adanya ruang terbuka hijau dalam setiap wilayah sedikit banyak telah memberikan peluang pada tetap eksisnya pertanian di Kota Denpasar sebagai sebuah ruang terbuka hijau atau paru-paru Kota. Program-program yang dilaksanakan dibidang ini dapat dilihat sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah. 1. Hasil Retribusi Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-199
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai Belanja Langsung 1. Program Peningkatan administrasi perkotaan 1.1.Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1.Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Program Peningkatan kesejahteraan Petani 4.1.Pelatihan petani dan pelaku Agribisnis 4.2.Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani 4.3.Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktifitas Lahan Tidur 5. Program Peningkatan Ketahanan pangan Pertanian/Perkebunan 5.1. Kegiatan Pasca panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 5.2. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 5.3. Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman 5.4.Kegiatan Pengembangan Perbenihan / Pembibitan 5.5.Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pasar 5.6.Kegiatan Peningkatan Produksi & Produktifitas & Mutu Produk Pertanian/Perkebunan 5.7.Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Irigasi Pertanian 5.8.Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Pembangunan Pertanian 5.9.Kegiatan Pengolahan dan Penysunan Data Statistik 6. Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-200
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
6.1.Kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 7. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 7.1.Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ PerkebunanTepat Guna 7.2.Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 7.3.Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam 7.4.Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 8. Program Peningkatan Produksi Pertanaian/Perkebunan 8.1.Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan 9. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan 9.1.Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
B.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan. Urusan Pilihan Pertanian. Urusan pilihan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar diwujudkan melalui 9 (Sembilan ) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp. 4.474.740.500,- dengan realisasi Rp. 4.294.823.598,- Atau 95,98 (%) . Belanja langsung dialokasikan Rp. 3.433.153.211,70 dengan realisasi Rp. 3.195.504.599,- atau 93,08 (%) . Pendapatan Asli Daerah berupa Hasil Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 19.330.000,- dengan realisasi Rp. 19.510.000,atau 100,93 (%) . Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam table berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-201
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tabel IV .31 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar.
NO
Program/Kegiatan
Anggaran Target
% Realisasi
Capaian
Pendapatan Asli Daerah 1.
Hasil Retribusi
. 19.330.000,-
19.510.000,-
100,93
4.474.740.500,-
4.294.823.598,-
95,98
3.433.153.211,70
.3.195.504.599,-
93,08
Belanja Tidak Langsung 1.
Belanja Pegawai
Belanja Langsung 1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkotaan 1.1. Pelayanan
administrasi
845.347.211,70
778.842.799,-
92,13
572.109.000,-
556.461.500,-
97,26
30.150.000,-
29.981.800.-
99,44
20.685.000,-
20.685.000,-
perkotaan
2
Program Peningkatan Sarana dan Prosarana Aparatur 2.1 Peningkatan sarana dan prasaran aparatur
3
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
4
Program Peningkatan Kesejahtraan Petani 4.1. Kegiatan Pelatihan Petani dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
100%
IV-202
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pelaku Agribisnis 4.2. Kegiatan Peningkatan
13.800.000,-
13.800.000,-
100%
205.050.000,-
188.450.000,-
91,90%
29.610.000,-
29.560.000,-
99,83%
15.152.500,-
15.152.500,-
100%
72.503.000,-
72.203.000,-
99,59%
40.404.000,-
38.904.000,-
96,29%
8.349.000,-
8.349.000,-
100%
788.040.500,-
723.134.500,-
91,76%
99.400.000,-
99.180.000,-
99,78%
Kemampuan Lembaga Petani 4.3. Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktifitas Lahan Tidur
5
Program
Peningkatan
Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan 5.1. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 5.2.Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 5.3. Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman 5.4. Kegiatan Pengembangan Perbenihan / Pembibitan 5.5. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pasar 5.6. Kegiatan Peningkatan Produksi & Produktifitas & Mutu Produk Pertanian/Perkebunan 5.7. Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Irigasi Pertanian 5.8. Kegiatan Penyusunan
Perencanaan
dan
104.600.000,-
104.600.000,-
100%
39.510.000,-
39.510.000,-
100%
Pembangunan
Pertanian 5.9. Kegiatan
Pengolahan
dan
Penysunan Data Statistik
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-203
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
6
Program
Peningkatan
Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian 6.1. Kegiatan Promosi atas Hasil
126.005.000,-
101.715.000,-
80,72%
149.497.000,-
148.197.000,-
99,13%
155.885.000,-
112.972.500,-
72,47%
25.260.000,-
25.110.000,-
99,41%
15.000.000,-
15.000.000,-
100%
42.400.000,-
39.400.000,-
92,92%
34.396.000,-
34.296.000,-
99,71%
Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
7
Program
Peningkatan
Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan 7.1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ PerkebunanTepat Guna 7.2. Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 7.3. Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam 7.4. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
8
Program
Peningkatan
Produksi
Pertanaian/Perkebunan 8.1. Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
9
Program
Pemberdayaan
Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan 9.1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-204
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Perkebunan
A.3.Permasalahan dan Solusi A.3.1.Permasalahan 1. Penyuluh pertanian dalam penerapan teknologi baru dilapangan belum terserap oleh petani secara penuh. Sebagian petani belum mau dan mampu menerapkan informasi dan teknologi baru dalam berusaha tani 2. Tidak diefektifkannya sistem laku (latihan dan kunjunganb) berdampak pada kurang jelasnya pengelolaan dana dan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh penyuluh 3. Masih kurang dan terbatasnya SDM Penyuluh pertanian sehingga kurang efektif melakukan pendampingan dilapangan 4. Masih terbatasnya Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) 5. Kurangnya pemberian reword kepada petani/ kelompok tani yang konsisten dalam menjaga kelestarian pertanian 6. Masih terbatasnya kepemilikan sarana dan prasarana oleh petani/ kelompok tani dalam mengelola lahan pertanian 7. Alih fungsi lahan yang produktif menjadi areal perumahan/ permukiman biasanya tidak memperhatikan jaringan irigasi yang ada disekitarnya sehingga jaringan irigasi terganggu 8. Yang tidak cair adalah alokasi dana pengadaan pupuk karena kendala teknis dilapangan dimana dalam penggunaan pupuk tersebut petani memerlukan air sedangkan dalam areal penanaman bibit palawija yang diberikan bantuan kepada petani terjadi perbaikan jaringan irigasi oleh pemerintah provinsi yang mengakibatkan air tidak merata keseluruh subak sekitarnya. Dampaknya petani tidak dapat aliran air sehingga tidak bisa menggunakan pupuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-205
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A.3.2. Solusi. 1.
Perlunya kaji terap/ demplot penerapan teknologi baru yang dilakukan penyuluh pertanian secara lebih kreatif dan inovasi sehingga petani lebih cepat menerima teknologi
2. Perlunya kesadaran masyarakat / kelompok tani dalam mempertahankan areal lahan pertanian yang dimilikinya (mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi yang lainnya ) dan menjaga jaringan irigasi yang ada 3. Terus dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh petugas lapangan dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas hasil tani serta kesejahteraan petani
Urusan Pilihan Pertanian Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. Urusan Pilihan Pertanian Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. Peternakan, perikanan dan hasil laut merupakan produk yang masih potensial dihasilkan di Kota Denpasar. Oleh karenanya pembinaan di kedua sub sektor ini masih tetap dilakukan. Peternakan yang dikembangkan lebih banyak kepada ternak yang sedikit memerlukan lahan dan tidak mencemari lingkungan. Perikanan lebih ditekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan akan ikan dan pemenuhan konsumsi protein. Sedangkan untuk hasil laut dikonsentrasikan pemasarannya di pelabuhan benoa, yang merupakan satu-satunya sentra perikanan laut di Kota Denpasar. Adapun program-program yang dilaksanakan dalam bidang ini antara lain :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-206
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah. 1. Hasil Retribusi Daerah. Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai. Balanja Langsung. 1. ProgramPeningkatan administrasi perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal. 4. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 4.1. Pengembangan traspalantasi trumbu karang dan Gerakan Bersih Pantai dalam rangka Hari Nusantara 5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 5.1.Pengembangan Bibit Ikan Unggul 5.2.Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 5.3.Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ikan 6. Program pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan. 6.1. Evaluasi KUB Nelayan dan Evaluasi Kelompok Pembudidaya Ikan di Kota Denpasar 7. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 7.1.Kajian Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran produksi Perikanan 7.2.Evaluasi dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan 7.1.Promosi Hasil Produk Perikanan Uanggula Daerah 8. Program Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 8.1.Penyusunan Data Statistik Perikanan 8.2.Pengembangan Kawasan Mina Politan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-207
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 9.1.Pendataan Masalah Peternakan 9.2.Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 9.3.Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik 9.4.Pengendalian Penyakit Rabies 10. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 10.1.Pembibitan dan Perawatan Ternak 10.2.Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 10.3.Kontes dan Pameran Sapi Bali 10.4.Pembinaan dan Pengembangan Peternakan 10.5.Kontes dan Pameran Anjing 11. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 11.1.Pengawasan Hasil Produksi Peternakan 11.2.Pembinaan dan Pengawasan Produk Olahan Hasil Peternakan 11.3.Pemeriklsaan Hewan Qurban serta Pengendalian Pemotongan Sapi 11.4.Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 12. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 12.1.Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi
B.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan. Urusan Pilihan Pertanian. Urusan Pilihan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar diwujudkan melalui 12 program dan 27 kegiatan. Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp. 5.473.209.300 dengan realisasi Rp. 5.164.323.191 atau (94,36%) . Belanja langsung dialokasikan
Rp.
3.614.671.300 dengan realisasi Rp. 3.035.365.972 atau (83,98%). Pendapatan Asli Daerah berupa Hasil Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 540.000.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-208
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
dengan realisasi Rp573.291.063 atau (106,76%) . Adapun realisasi untuk masingmasing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.32 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar. PROGRAM DAN KEGIATAN NO 1.
2.
3.
4.
ANGGARAN
REALISASI
%
( Rp)
( Rp )
REALISASI
NAMA Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran
785,185,500
528,575,847
67.31
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
725,080,500
529,813,600
73.06
20,000,000
19,938,900
99.69
105,454,500
103,506,000
98.15
220,155,500
138,055,500
62.7
84,749,500
79,359,500
93.64
Kegiatan : Pengendalian Penyakit Rabies
100,000,000
99,957,000
99.97
Program : Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan : Pembibitan dan Perawatan Ternak
125,518,000
119,548,000
95.24
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Kegiatan : Pendataan Masalah Peternakan Kegiatan : Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Kegiatan : Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik
5.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-209
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
6.
6,452,000
6,402,000
99.22
Kegiatan : Kontes dan Pameran Sapi Bali Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Peternakan
292,910,000
290,909,000
99.31
41,050,000
41,050,000
100
Kegiatan : Kontes dan Pameran anjing
155,220,000
153,860,000
99.12
93,103,000
90,358,000
97.05
Hasil Peternakan Kegiatan : Pemeriksaan Hewan Qurban serta Pengendalian
41,228,100
39,095,775
94.82
Pemotongan Sapi Kegiatan : Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan
28,514,000
26,896,000
94.23
Unggulan Daerah
64,600,000
62,534,600
96.8
322,647,000
308,266,950
95.54
21,462,200
21,462,200
100
52,848,000
52,848,000
100
110,287,000
109,740,000
99.5
19,216,000
19,216,000
100
Program : Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Kegiatan : Pengawasan Hasil Produksi Peternakan Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Produk Olahan
7.
Program : Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan
8.
Program : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kegiatan : Pengembangan Tranplantasi Terumbu Karang dan Gerakan Bersih Pantai
9.
10.
Program : Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan : Pengembangan Bibit Ikan Unggul Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Kegiatan : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ikan Program : Pengembangan Sistem
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-210
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penyuluhan Perikanan Kegiatan : Evaluasi KUB Nelayan dan Evaluasi Kelompok Pembudidaya Ikan
11.
13,475,000
13,475,000
100
59,993,000
59,352,500
98.93
6,741,000
6,741,000
100
38,556,500
37,793,300
98.02
20,225,000
20,255,000
100
60,000,000
59,632,200
99.38
Program : Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan : Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan : Evaluasi dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan Kegiatan : Promosi Hasil Produk Perikanan Unggulan Daerah
12.
Program : Pengembangan Kawasan Budidaya Laut,Air Payau dan Air Kegiatan : Penyusunan Data Statistik Data Perikanan Kegiatan : Pengembangan Kawasan Mina Politan
B.3. Permasalahan dan Solusi B.3.1. Permasalahan 1. Komitmen kelompok untuk melaksanakan peternakan perkotaan masih kurang 2. Rendahnya konsep wirausaha pada kelompok 3. Para penyedia daging maupun pengolah produk asal hewan masih belum menerapkan higienis yang baik 4. Para jagal babi masih ada beberapa yang masih ada beberapa yang masih memotong babi di rumah 5. Belum adanya pos-pos pemeriksaan di pintu perbatasan yang khusus mengawasi masuknya unggus ke Kota Denpasar 6. Sulitnya pemantauan daging yang masuk ke Kota Denpasar dari Kabupaten lain/Propinsi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-211
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
7. Jumlah dan jenis obat-obatan yang diperlukan sangat minim 8. Alat-alat kesehatan hewan yang diperlukan kurang 9. Belum adanya sistem pelayanan kesehatan hewan terpadu 10. Belum adanya pemetaan daerah-daerah yang memiliki kasus-kasus tertentu 11. SDM yang terampil masih kurang, terutama dalam hal penanganan penyakit-penyakit zoonosis 12. Harga pakan lele terus meningkat sedangkan harga jual lele konsumsi tetap dan menurun 13. Budidaya ikan di sawah (mina padi) tidak bias dilaksanakan karena banyaknya hama kepiting yang merusak pematang. 14. Bibit lobster sulit di dapat untuk keramba jarring apung di serangan 15. Luas areal rumput laut terus berkuran 16. Masih ada perusahaan yang bergerak di bidang perikanan yang belum memiliki ijin usaha 17. Masih ditemukannya perusahaan perikanan yang belum memperhatikan kebersihan 18. Kurangnya tenaga yang cakap dan terampil di dalam memberikan pembinaan dan penjelasan di bidang perikanan 19. Kurangnya personil di dalam pembinaan kelompok di bidang perikanan 20. Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran capaiannya sebesar 67,31% disebabkan kelebihan penganggaran pada listrik, air dan telpon untuk mengantisipasi tunggakan listrik, air dan telpon pada kantor baru serta penghematan pemakaian akibat penggabungan kantor. Kelebihan pada alat tulis kantor disebabkan kesalahan pada penganggaran pada tinta printer yang tidak sesuai dengan printer yang ada
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-212
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
21. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur capaiannya sebesar 73,06% disebabkan karena belanja jasa service dan penggantian suku cadang serta belanja BBM/gas dan pelumas tidak mencapai target 22. Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak capaiannya sebesar 62,7 % disebabkan pengembalian upah operasional vaksinasi sebesar Rp. 80.000.000 yang sudah didanai APBD tingkat I pada program peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal pada kegiatan pengendalian, pencegahan dan pemberantasan hewan menular strategis (PHMS) tahun 2011
B.3.2. Solusi. 1. Dengan melakukan pembinaan dan pada setiap ada event yang melibatkan kelompok
dipersyaratkan
kepada
kelompok
yang
melaksanakan
pengelolalaan lingkungan (penanganan limbah) 2. Wirausaha
pada
kelompok
ditingkatkan,
pengembangan
ide-
ide
pengelolaan pasca panen dan memberikan kesempatan kepada kelompok untuk melaksanakan promosi. 3. Melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang NKV (Nomor Kontrol Veteriner) terkaut dengan Hygiene dan Sanitasi 4. Melakukan pembinaan ke jagal babi terkait dengan pemotongan yang dilakukan dirumah, agar para jagal memotong babinya ke RPH Pesanggaran Denpasar 5. Perlu adanya pembangunan pos-pos pengawasan dan pemeriksaan ternak yang masuk ke Kota Denpasar 6. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap daging yang masuk ke Kota Denpasar baik dari Kabupaten atau Daerah lain. 7. Dana ditingkatkan dan lebih selektif dalam pemilihan obat-obatan hewan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-213
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
8. Penggunaan alat-alat kesehatan hewan hendaknya disesuaikan dengan keperluan. 9. Perlu adanya pusat pelayanan kesehatan hewan/klinik hewan yang melaksanakan sistem pelayanan kesehatan hewan baik hewan besar maupun hewan kesayangan. 10. Perlu
adanya
peta
wilayah
penyakit
sehingga
kita
bisa
memprediksi/memperkirakan daerah tertentu dengan penyakit tertentu pula 11. Perlu adanya penambahan SDM yang terampil. Bila tidak, perlu optimalisasi SDM yang ada dengan meningkatkan keterampilan dalam penanganan penyakit-penyakit zoonosis 12. Petani
haris
mampu
menekan
biaya
pakan
dengan
cara
memanfaatkan/mencari pakan alternatif seperti ikan rucah (ikan yang kualitas rendah) 13. Membuat caren (saluran yang dalam) di tengah sawah 14. Petani lebih pro aktif mencari informasi benih 15. Mencari areal baru yang lebih cocok untuk budidaya rumput laut. 16. Perlu dilakukan sidak di lapangan setiap saat 17. Perlu dilakukan pembinaan setiap saat terhadap perusahaan dalam penanganan ikan dan limbah dari ikan 18. Perlu diadakan pelatihan/diklat tentang penyuluh perikanan 19. Tenaga penyuluh di bidang perikanan perlu di tambah karena saat ini tenaga penyuluh perikanan baru ada 2 orang 20. Penganggarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan 21. Penganggarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan 22. Berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Bali mengenai kegiatankegiatan yang didanai oleh APBD I maupun APBN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-214
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Urusan Pilihan Pariwisata. Dinas Pariwisata. Kota Denpasar sebagai bagian dari sistem kepariwisataan Propinsi Bali memiliki obyek wisata yang cukup banyak mendapatkan perhatian wisatawan yang berkunjung ke Bali. Pantai Sanur, Museum Bali, Museum Le Mayeur, Taman Budaya, Pasar Badung, Desa Budaya Kertalangu, Monumen Perjuangan Rakyat Bali merupakan sebagian dari Obyek Wisata yang ada di Kota Denpasar Akomodasi wisata yang ada di Kota Denpasar pada tahun 2011 berjumlah 281 unit dengan jumlah kamar sebanyak 8.787 unit, terdiri dari hotel bintang berjumlah 28 unit dengan kamar berjumlah 4.041 unit, dan 90 persen hotel bintang berlokasi di kawasan Sanur. Hotel melati berjumlah 194 unit, memiliki 4.426 unit kamar dan Pondok Wisata berjumlah 59 unit dengan jumlah kamar sebanyak 320 unit. Sedangkan jumlah rumah makan/restoran yang menunjang kegiatan pariwisata di Kota Denpasar berjumlah 441 unit, dengan kapasitas tempat duduk berjumlah 23.879 unit tempat duduk. Dengan
ketersediaan
sarana
prasarana
tersebut
diatas,
masih
ada
permasalahan-permalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan, khususnya yang berbasis IT 2. Keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas yang mempengaruhi kinjerja dan kualitas pelayanan 3. Keterbatasan komunikasi dan koordinasi 4. Kurangnya analisis dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan pencapaian yang dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan selanjutnya
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-215
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kebijakan : 1. Peningkatan promosi pariwisata 2. Pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata unggulan yang berkelanjutan dan peningkatan
kualitas pelayanan masyarakat
3. Peningkatan kualitas sarana dan pelayanan kepariwisataan Strategi : 1. Mengembangkan pemasaran pariwisata menuju wisata unggulan yang berdaya saing 2. Mengembangkan destinasi pariwisata berwawasan budaya 3. Mengembangkan kemitraan dalam pembangunan pariwisata
Dari uraian diatas, maka Dinas Pariwisata Kota Denpasar melaksanakan program dan kegiatan dalam bidang pariwisata antara lain : Belanja tidak langsung.
Belanja Pegawai.
Balanja Langsung. 1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran. 1.1.Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata. 4.1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri 4.2. Pengembangan statistik kepariwisataan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-216
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4.3. Penyuluhan kepariwisataan. 5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 5.1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 5.2. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 5.3. Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi. 6. Program Pengembangan Kemitraan. 6.1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. 6.2. Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan hiburan umum. 6.3. Pembinaan, pengendalian, dan penertiban usaha jasa dan sarana wisata
B.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan. Urusan Pilihan Pariwisata.
Urusan Pilihan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar diwujudkan melalui 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan. Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp. 2.960.310.100 dengan realisasi Rp. 2.817.738.863,- atau (95,18%) . Belanja langsung dialokasikan Rp. 3.698.980.000,dengan realisasi Rp.3.161.817.502,- atau (85,47%)
.
Adapun realisasi untuk
masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam table berikut : Tabel IV.33 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Anggaran No .
Program/Kegiatan
Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai
Target
2.960.310.100,00 2.960.310.100,00
Realisasi
2.817.738.863,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
% Capaian
95,18
IV-217
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.
2
3
4
5
6
Belanja Langsung Program Pelayanan Perkantoran 1.1.Pelayanan perkantoran
Administrasi
3.698.980.000,00 595.367.000,00
3..161.817.502,00 533.686.902,00
85,47 89,63
administrasi
595.367.000,00
533.686.902,00
89,63
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
446.938.368,00
377.981.800,00
87,57
446.938.368,00
377.981.800,00
84,57
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1.Pedidikan dan Pelatihan Formal
25.000.000,00
24.011.700,00
96,04
25.000.000,00
24.011.700,00
96,04
Program pengembangan pemasaran pariwisata 4.1.Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri 4.2.Pengembangan statistik kepariwisataan 4.3.Penyuluhan kepariwisataan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 5.1.Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 5.2.Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 5.3.Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi Program Pengembangan Kemitraan. 6.1.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 6.2.Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan hiburan umum 6.3.Pembinaan pengendalian, dan penerbitan usaha jasa dan sarana wisata
1.444.699.257,00
1..059.994.000,00
73,37
1.368.892.757,00
995.440.000,00
72,71
37.141.500,00
26.164.000,00
70,44
38.665.000,00 1.033.181.775,00
38.390.000,00 1.015.245.300,00
99,28 98,26
101.350.000,00
100.763.000,00
99,42
861.895.175,00
848.022.000,00
98,39
69.936.600,00
66.460.300,00
95,02
153.793.600,00 85.554.000,00
150.897.000,00 83.847.800,00
98,11 98,00
20.559.000,00
19.370.000,00
94,21
47.680.600,00
47.680.000,00
99,99
Dalam bidang
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas
Pariwisata Kota Denpasar disamping melaksanakan promosi pariwisata berupa pameran kepariwisataan di dalam negeri juga melaksanakan Table Top Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-218
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
bekerjasama dengan ASITA melalui Cinta Bali (Devisi yang khusus menangani promosi dalam negeri) yang dilaksanakan di Hotel Le Grande, Jakarta. Kerjasama promosi pariwisata juga dilakukan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makasar berupa pelaksanaan Travel Dialog di Hotel Puri Dalem, Sanur.
B.3. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2011 adalah pada kegiatan : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebagai berikut : Adanya penurunan kunjungan tamu luar daerah ke Dinas Pariwisata Kota Denpasar 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebagai berikut : Dana yang dialokasikan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan, namun realisasinya tidak semua kendaraan memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, karena beberapa kendaraan kondisinya masih bagus Adanya efisiensi penggunaan BBM dan pelumas 3. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Luar Negeri dengan rincian adalah sebagai berikut : ·
Dari Anggaran Belanja Cetak : karena pengadaannya melalui proses Pelelangan, dimana penawaran yang masuk jauh lebih rendah dari pagu anggaran.
·
Perjalanan Dinas -
Uang representasi Kepala Dinas : dari 6 kali perjalanan dalam
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-219
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
rangka promosi, Kadiparda hanya berangkat sebanyak 3 kali dan uang representasi tidak diberikan -
Selisih harga kamar, yang dibawah harga standar dari Perwali dan shared-room
-
Promo tiket pesawat
-
Daerah tujuan promosi
· Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan, dilaksanakan pada tahun 2012 seperti :
namun
akan
- Rancangan Materi Promosi : karena adanya perkembangan pemikiran untuk merancang materi promosi tidak hanya terbatas pada bahan-bahan yang akan dicetak tahun 2012, namun juga meliputi rancangan bahan-bahan non-cetak merchandise/souvenir/cinderamata dan panduan penerapan konsep branding Sightseeing Denpasar sehingga dana yang dialokasi tahun 2011 tidak mencukupi dan ditindaklanjuti tahun 2012. -
·
Publikasi Melalui Media Cetak Bali Top Destination : karena DPA sudah tercantum nama perusahaan yang akan mengerjakannya. Hal ini mengacu pada metode Penunjukan Langsung. Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010, publikasi dalam majalah pariwisata tidak termasuk dalam katagori pekerjaan yang dapat menggunakan metode Penunjukan Langsung.
Adanya pengembalian BBM, terkait dengan pelelangan, yang tidak memerlukan koordinasi per item dan proses penyebarannya
4. Pengembangan Statistik Pariwisata yaitu : permasalahannya terletak pada minimnya data yang kami himpun kelapangan dan yang didapat tidak bersamaan dan kadang-kadang tersendat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-220
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
B.3.2. Solusi Dengan permasalahan seperti tersebut diatas, maka koordinasi akan diadakan yang lebih intens, perencanaan akan disesuaikan lagi dengan aturanaturan menyeluruh dalam pencapaian peningkatan kinerja.
Urusan Pilihan Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Keberadaan Industri dan Industri rumah tangga/kerajinan sangat bersinergi dengan dunia kepariwisataan. Hal ini disebabkan karena hasil industri/kerajinan
menjadi salah satu faktor pelengkap destinasi wisata.
Tingginya jumlah penduduk, mobilitas penduduk dan wisatawan yang datang ke Kota Denpasar menyebabkan Kota Denpasar potensial sebagai daerah pemasaran produk barang dan jasa. Beberapa
program-program
yang
dilaksanakan
dalam
bidang
perindustrian ini antara lain : Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai. Balanja Langsung. 1. ProgramPeningkatan administrasi perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 4. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 4.1. Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 5. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-221
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5.1. Pengembangan dan penerapan manajemen mutu untuk mendorong daya saing industri 6. Program pengembangan industri kecil dan menengah. 6.1. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya 6.2. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah Berbasis Budaya Unggulan 6.3. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah melalui inkubator bisnis 7. Program peningkatan kemampuan teknologi industry 7.1.
Pembinaan kemampuan teknologi industry
7.2.
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
8. Program peningkatan dan pengembangan eksport 8.1.
Pengembangan promosi perdagangan internasional
9. Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri 9.1.
Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
9.2.
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
9.3.
Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
9.4.
Pengembangan pasar dan monitoring harga kebutuhan bahan pokok dan barang strategis lainnya dipasar tradisional dan distributor
9.5.
Sosialisasi informasi peningkatan potensi pasar industry kreatif
9.6.
Peningkatan inovasi produk lokal
9.7.
Pengembangan dan penataan pasar tradisional bagi pedagang di pasar agung
10. Program pengembangan sentra-sentra industry potensial 10.1.Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-222
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
B.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan. Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan. Urusan Pilihan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar diwujudkan melalui 10 (sepuluh) program dan 19 (Sembilan belas) kegiatan.
Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp.
3.401.641.200 dengan realisasi Rp. 3.144.659.482 atau (92.45%) . Belanja langsung dialokasikan Rp. 4.491.715.611 dengan realisasi Rp. 4.275.102.924 atau (95.18%) . Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel IV.34 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Perindustrian Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.
No.
Program/Kegiatan Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai
1.
2.
3.
4.
Belanja Langsung Program Pelayanan Perkantoran 1.1.Pelayanan perkantoran
Anggaran Target Realisasi
% Capaian
3.401.641.200
3.144.659.482
92.45
401.539.000
365.824.826
91.11
225.799.361.
209.081.050
92.60
14.000.000
13.878.900
99.14
387.729.500
362.275.100
93.44
Administrasi administrasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 3.1Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. 4.1.Koordinasi badan penyelesaian
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-223
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
sengketa konsumen 5.
6.
7.
8
9.
Program peningkatan kapasitas iptek sistem industri 5.1. Pengembangan dan penerapan manajemen mutu untuk mendorong daya saing industri Program pengembangan industry kecil dan menengah 6.1. Fasilitas bagi industry kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 6.2. Fasilitas bagi industry kecil dan menengah berbasis budaya unggulan 6.3. Fasilitas bagi industry kecil dan menengah melalui incubator bisnis Program peningkatan kemampuan teknologi industri 7.1.Pembinaan kemampuan teknologi industry 7.2.Pengembangan dan pelayanan teknogi industri Program peningkatan dan pengembangan eksport 8.1. Pengembangan promosi perdagangan internasional Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri 9.1. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 9.2. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 9.3. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri 9.4. Pengembangan pasar dan monitoring harga kebutuhan bahan pokok dan barang strategis lainnya dipasar tradisional dan distributor 9.5. Sosialisasi informasi peningkatan potensi pasar industry kreatif 9.6. Peningkatan inovasi produk
61.563.200
56.162.900
91.23
93.737.000
92.063.250
98.21
188.675.000
186.135.000
98.65
236.815.000
190.973.958
80.64
191.646.400
190.235.600
99.26
150.306.500
147.800.950
98.33
585.285.050
510.662.650
87.25
166.619.500
165.959.500
99.60
259.146.200
256.956.000
99.15
193.660.000
193.450.000
99.89
71.057.300
71.055.400
100
212.500.000
211.949.890
99.74
408.890.000
408.812.000
99.98
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-224
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
lokal 9.7. Pengembangan dan pendataan pasar tradisional bagi pedagang dipasar agung 10
599.840.000
599.239.550
99.90
42.906.600
42.586.400
99.25
4.491.715.611
4.275.102.924
95.18
Program pengembangan sentrasentra industri 10.1. Penyediaan sarana informasi yang dapat di akses masyarakat
TOTAL
B.3. Permasalahan dan Solusi B.3.1. Permasalahan 1.
Masih kurangnya SDM yang terampil baik dari pihak aparatur maupun dari pihak pengusaha
2.
Masih terbatasnya bahan baku yang pada akhirnya mengeksport dari luar daerah
B.3.2. Solusi. 1. Mengadakan kerjasama dengan penghasil bahan baku di Indonesia, serta meningkatkan sistem informasi pasar melalui jaringan komunikasi perdagangan serta meningkatkan kemampuan manajerial dibidang eksport 2.
Meningkatkan
koordinasi
antara
pemerinta
dan
swasta
untuk
mewujudkan pola kemitraan serta meningkatkan pembinaan kepada pengusaha kecil
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-225
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PDAM Kota Denpasar PDAM Kota Denpasar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 20 Tahun 1995 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar, yang selanjutnya disesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Program dan Kegiatan a. Bidang Produksi 1) Pengembangan kapasitas produksi melalui pembuatan Sumur Bor di Jalan Tukad Badung Denpasar Selatan yang direncanakan sebesar 10 lt/dt namun setelah dilaksanakan pengeboran diperoleh kapasitas 30 lt/dt 2) Program Kerjasama pembelian air bersih dengan PDAM Kabupaten Badung dan Gianyar dan PAM PT. Tirtaartha Buanamulia dengan kapasitas sebanyak 80 lt/dt namun dalam pelaksanaan realisasinya 57 lt/dt dengan perincian : a) Pembelian air dari PDAM Badung sebanyak 15 lt/dt. b) Pembelian air dari Pam PT TB sebanyak 41 lt/dt. c) Pembelian air dari PDAM Gianyar sebanyak 1 lt/dt. 3) Pengadaan dan pemasangan pompa submersible lengkap dengan motor listrik, chlorinator gas feeder, panel soft starter dan kelengkapannya di sumur bor Tukad Badung
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-226
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
b. Bidang Distribusi 1) Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi sekunder dan tersier di Kota Denpasar untuk penyerapan sumur bor di Tukad Badung 2) Program One Day service untuk pemasangan sambungan rumah standart c. Bidang Sumber Daya Manusia 1) Program Pelatihan Karyawan sesuai dengan bidang tugas. 2) Melaksanakan
mutasi sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi SDM
yang ada 3) Melengkapi sarana dan prasarana karyawan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan perusahaan 4) Menyusun sistem evaluasi kepegawaian dengan menggunakan parameter Indikator Kinerja Kunci (IKK) 5) Melaksanakan survey kepuasan pelanggan d. Bidang Kuangan. 1) Program Peningkatan pertumbuhan pendapatan rata-rata 10%. 2) Program Peningkatan pertumbuhan pendapatan non air rata-rata 10 %. 3) Program Rata-rata Jual per M3 adalah 2.585/m3 4) Program Rata-rata Biaya Usaha per M3 adalah 2.745./m3 5) Program Jangka Panjang setelah Cut Off Date adalah membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo e. Bidang Pelayanan 1) Program Pelayanan sistem informasi pelanggan secara terpadu yang berbasis IT melalui Website dan SMS “PASTI”,SMS Broadcast
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-227
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2) Program Penertiban sambungan air pelanggan yang menggunakan pompa hisap. 3) Program optimalisasi reklasifikasi golongan pelanggan. 4) Pembacaan meter air dengan barcode. 5) Program Pembayaran secara online dengan PT POS , BPD, BNI 46, LPD, BRI, PT.BTN dan T-Cash 6) Pembangunan fasilitas publik Air Minum Otomatis (AMO) yang berlokasi di Taman Lumintang 7) Menerapkan ISO 9001:2008 8) Melaksanakan survey kepuasan pelanggan Tabel IV.35 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan PDAM Kota Denpasar Tahun 2011
No.
Program/Kegiatan
% Capaian
Anggaran Target Realisasi
1.
Bidang Produksi Program Pengembangan kapasitas produksi
10 lt/dt
30lt/dt
300
2.
Program Jual Beli Air
80 lt/dt
57lt/dt
54.6
3.
Program rencana pembelian air dari IPA Petanu yang nantinya dikelola oleh Pemprov Bali
150 lt/dt
-
100%
75%
-25%
100%
80%
-20%
1. 2.
Bidang Distribusi Program sonasi aliran air Program pengadaan dan pemasangan pipa distribusi sekunder dan tersier diwilayah Denpasar Selatan untuk menyerap pengaliran dari Sumur Bor Tukad Badung
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
-
IV-228
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3.
Program Melaksanakan perbaikan sistem distribusi perpipaan untuk peningkatan pelayanan
100%
100%
100%
Bidang SDM 1.
Program Pelatihan.
100%
100%
100%
2.
Program Perencanaan Formasi
100%
100%
100%
3.
Program Melengkapi sarana dan prasarana
100%
100%
100%
4.
Program evaluasi kepegawaian dengan menggunakan parameter Indikator Kinerja Kunci
100%
100%
100%
5.
Melaksanakan pelanggan
100%
100%
100%
survey
kepuasan
Bidang Keuangan 1.
Program Peningkatan Pendapatan
86.430.272.380
72.312.711.028
83.67
2.
Program Efisiensi Biaya
79.992.350.428
71.705.554.959
89.64
3.
Program Peningkatan Pertumbuhan laba
6.437.921.912
7.783.464.117
79.1
Bidang Pelayanan 1.
Program Sistem Informasi Pelanggan secara terpadu yang berbasis IT melalui Website dan SMS “PASTI” dan SMS Broadcast
100%
100%
100%
2.
Program Optimalisasi reklasifikasi golongan pelanggan
100%
100%
100%
3.
Program Program Pembacaan meter dengan bercode
100%
95%
-5%
4.
Pembayaran melalui PT POS
100%
100%
100%
5
Pembangunan fasilitas publik Air Siap Minum Otomatis (AMO) yang berlokasi ditaman kota Lumintang
100%
100%
100%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-229
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
6
Menerapkan ISO 9001:2008
7
Melaksanakan pelanggan
survey
kepuasan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan a.1. Bidang Produksi 1) Keterbatasan sumber air baku 2) Adanya penurunan kualitas air baku 3) Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana produksi cukup besar
a.2. Bidang Distribusi 1) Kontinyuitas dan kuantitas pelayanan masih kurang karena tekanan air pada saat jam puncak pagi dan sore hari kecil, bahkan pada beberapa daerah yang elevasinya cukup tinggi air tidak mengalir. 2) Tingkat Kehilangan air masih berfluktuasi dan diatas batas toleransi 20% (30,10% tahun 2011) 3) Kesulitan dalam melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan yang terkait dengan infrastruktur jalan 4) Cakupan pelayanan masih rendah yakni baru mencapai 50.39 % dari seluruh jumlah penduduk, padahal sasaran pelayanan pada tahun 2015 untuk daerah perkotaan diharapkan sebesar 68 % (Untuk wilayah Bali). 5) Terbatasnya dana yang tersedia untuk melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan jaringan. a.3.Bidang SDM 1) Kualitas SDM belum memadai. 2) Penempatan SDM dalam organisasi belum optimal.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-230
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
a.4.Bidang Keuangan. 1) Ketersediaan dana untuk pengembangan investasi terbatas a.5.Bidang Pelayanan 1) Pembayaran rekening belum seluruhnya tepat waktu. 2) Penanganan keluhan pelanggan belum maksimal diakibatkan keterbatasan ketersediaan sumber air dan sistem jaringan distribusi.
b. Solusi b.1. Bidang Produksi 1) Optimalisasi sumber-sumber produksi yang ada. 2) Mengintensifkan percepatan realisasi program SARBAGITAKU kepada Pemerintah Provinsi Bali. 3) Memaksimalkan pembelian air dari kerjasama PDAM terdekat (PDAM Badung, PDAM Gianyar dan PT.TB b.2. Bidang Distribusi 1) Melaksanakan
pengaturan-pengaturan
sistem
distribusi
untuk
mendapatkan pemerataan tekanan dengan perbaika sistem pada daerahdaerah yang mengalami gangguan air kecil/mati 2) Melaksanakan operasional pompa boster untuk meningkatkan kualitas pelayanan wilayah barat, mengingat banyaknya keluhan yang masuk karena tidak adanya sumber air lain selain PDAM dan evaluasi daerah cukup tinggi. 3) Mengusulkan program pengembangan pipa distribusi sekunder melalui satker pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali dan Pemerintah Kota Denpasar ( APBD Kota Denpasar ) terhadap daerah-daerah yang RTM, RSH dan Daerah rawan air 4) Penyempurnaan sistem asbuilt drawing melalui program Sistem Distribusi Air Bersih ( SIDAB ) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-231
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5) Melaksanakan percepatan perbaikan kebocoran. 6) Melaksanakan penerimaan sambugan baru melalui one day service untuk sambungan standart dan pemberian diskon dari bulan Agustus sampai dengan bulan desember 2011 untuk mencapai target sambungan baru tahun 2011 sebanyak 3.500 unit namun yang dicapai adalah 2.510 unit 7) Rencana memanfaatkan dana pinjaman perbankan sesuai Perpres 29/2009 untuk pembiayaan pengembangan sistem distribusi b.3.Bidang SDM 1) Mengikuti pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidangnya 2) Merencanakan mutasi sesuai dengan kebutuhan dan kualitas ADM yang ada. 3) Meningkatkan kesejahteraan pegawai. 4) Melaksanakan survey kepuasan pelanggan b.4.Bidang Keuangan. 1) Monitoring dan melaksanakan perubahan golongan pelanggan sesuai dengan kondisi persil pelanggan. 2) Evaluasi terhadap layanan yang diberikan. 3) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan terbuka. 4) Efisiensi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. 5) Mencari alternative sumber pendanaan investasi b.5.Bidang Pelayanan 1) Mengoptimalkan sistem informasi pelanggan secara terpadu melalui wbsite seperti : a. I NET ( Informasi tagihan melalui internet ) dengan mengunjungi web site http:\\pdam.denpasarkota.go.id b. I MES ( Informasi Massege) dengan nama layanan “PASTI” yang terdiri dari pengaduan, stand meter dan tagihan rekening, kirim ke 3477. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-232
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2) Pengembangan sistem on line bank selain kerjasama dengan bank BPD, LPD , PT. Pos Indonesia, Bank BRI dan Bank BTN. 3) Pengembangan pembayaran dengan HP yang bekerjasama dengan PT. Telkomsel melalui T-Cash. 4) Pembayaran dengan ATM Bank BPD. 5) Pengiriman surat pemberitahuan kepada pelanggan terkait sambungan baru dan pemutusan dengan sistem SMS Broadcast 6) Mengoptimalkan Reklasifikasi pelanggan melalui pendataan pelanggan yang mengalami perubahan fungsi persil. Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madya Denpasar Nomor : 14 Tahun 1993 yang telah direvisi dengan Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2001, dan telah beroperasi sejak tanggal 1 Agustus 1994. Maksud dan tujuannya adalah untuk lebih tertatanya pengelolaan pasar karena pasar merupakan salah satu pusat perekonomian Kota Denpasar. Dengan terbentuknya Perusahaan Daerah Pasar ini maka diharapkan pengelolaan pasar dapat lebih berkembang, maju dan sesuai dengan perkembangan jaman. Untuk memperlancar kegiatan operasional pasar telah dibentuk dan disusun bagan susunan organisasi dan tatalaksanakan kerja Perusahaan Daerah Pasar yang tertuang dalam Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Denpasar nomor 581 tahun 1994. Program-program yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Pasar antara lain : Bidang Umum. 1. Program Peningkatan SDM 1.1.Pelatihan dan peningkatan wawasan pejabat dan pegawai perusahaan melalui pelatihan IT, Akuntasi, Seminar dan Study Banding Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-233
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.2.Pembinaan Petugas Keamanan Bidang Keuangan 1. Program Pendapatan 2. Program Biaya Bidang Kebersihan dan Pertamanan 1. Program Peralatan dan Perawatan. 2. Program Pertamanan Unit-unit Pasar. 3. Manajemen Kebersihan Bidang Teknik 1.
Program perbaikan instalasi listrik dan air di pasar-pasar
2. Pemeliharaan bangunan-bangunan/gedung 3. Penataan pada tempat berjualan di Pasar Badung dan Pasar Kreneng 4. Pembangunan bertahap di Pasar Ketapian dan Pasar Anyarsari dengan pola kemitraan Adapun realisasi dari masing-masing program di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel IV.36 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Tahun 2011
No.
Program/Kegiatan
1.
Bidang Umum Program Pelatihan Satpam
1.
Bidang Keuangan Program Pendapatan.
Anggaran Target Realisasi
% Capaian
156
156
15.135.334.486
15.279.107.103
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
100
100,1
IV-234
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2.
Program Biaya
1. 2. 3.
Bidang Kebersihan dan Pertamanan Program Peralatan dan Perawatan Program Pertamanan unit-unit pasar Manajemen Kebersihan
1. 2. 3. 4.
Bidang Teknik Program perbaikan instalasi listrik dan air dipasar-pasar Pemeliharaan bangunan dan gedung-gedung Penataan pada tempat berjualan di pasar Badung dan Pasar Kereneng Pembangunan bertahap dipasar Ketapian dan Pasar Anyarsari dengan pola kemitraan
13.559.878.044
12.240.623.000
91
273.150.000 28.250.000 163.471.718
270.827.537 13.035.000 95.699.500
99.15 46.14 58.55
78.000.000
64.127.325
82.22
176.000.000
128.193.800
72.84
672.453.000
672.453.000
100
1.526.000.000
1.526.000.000
100
Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan a.1. Bidang Umum 1) Revisi SK Nomor 511A tahun 1994 tentang Pokok-pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PD Pasar Kota Denpasar. 2) Revisi SK Nomor 581 tahun 1994 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD Pasar Kota Denpasar. 3) Pemahaman, pengetahuan dan wawasan petugas satpam terhadap tupoksi yang masih rendah a.2. Bidang Kebersihan dan Pertamanan. 1) Mencari area untuk taman-taman percontohan dan penghijauan di unitunit pasar 2) Keterbatasan jumlah armada kebersihan yang saat ini berjumlah 8 unit , 3 (tiga) diantaranya sudah melebihi umur (10 tahun) a.3.Bidang Keuangan 1) Masih ada kebocoran dalam pemungutan pendapatan di unit-unit pasar 2) Sikap mental petugas pungut masih rendah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-235
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
a.4.BidangTeknik. 1) Keterbatasan Anggaran Biaya yang dimiliki 2) Jumlah pasar yang banyak sebagian memerlukan revitalisasi pasar, 3 (tiga) masih berstatus pasar impress (1978) dan 1 (satu) masih dibawah pihak ketiga b. Solusi b.1. Bidang Umum 1) Masih dipelajari Bagian Hukum Setda Kota Denpasar. 2) Melaksanakan pengawasan melekat. 3) Memberikan pembinaan dan penertiban kepada pedagang. 4) Mengadakan kerjasama dengan pihak Kepolisian untuk melatih satpam. 5) Mengadakan kerjasama dengan Badang Penanggulangan Bencana Daerah Denpasar untuk memberikan pelatihan b.2. Bidang Kebersihan dan Pertamanan 1) Mewajibkan Kepala Unit Pasar untuk membuat taman-taman percontohan 2) Mengajak semua komponen pasar untuk melaksanakan dan menjaga kebersihan lingkungan masing-masing 3) Setiap tahun menganggarkan peremajaan armada kebersihan. b.3.Bidang Keuangan 1) Melakukan pengawasan intensif oleh Bagian Pengawasan internal dengan mengutamakan metode observasi uji petik dan wawancara 2) Melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali baik audit laporan keuangan maupun bimbingan akutansi keuangan 3) Memberikan pembinaan kepada petugas pungut masing-masing unit pasar b.4.Bidang Teknik. 1) Membuat anggaran pemeliharaan berkelanjutan dan bertahap setiap tahun
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-236
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2) Melakukan
pendekatan
dengan
pedagang
untuk
bersama-sama
memelihara dan menjaga tempat berjualan masing-masing (sistem swadaya) 3) Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengatasi pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan pasar (revitalisasi pasar)
Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor. 5 tahun 2003, yang didirikan pada tanggal 16 Agustus 2004 dan efektif beroperasi terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2004. Namun sebelum itu, pengelolaan perparkiran di kota Denpasar dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar adalah turut serta mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dibidang perparkiran serta membantu dan melancarkan arus lalu lintas yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan pengguna parkir. Yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan perparkiran. Untuk memperlancar kegiatan Perusahaan Daerah Parkir telah di bentuk susunan organisasi dan tata kerja perusahaan Daerah Parkir yang tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2006. Dalam menjalankan perusahaan direksi bersama jajarannya telah mengambil langkah-langkah strategis yaitu menawarkan Konsep perparkiran : Berhadiah dan Berganti Rugi Konsep Berhadiah : Untuk meminimalisasi kebocoran dan dapat merangsang masyarakat meminta karcis parkir.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-237
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Konsep Berganti Rugi : merupakan tugas pokok PD. Parkir memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya keamanan dan kenyamanan dibidang perparkiran dengan memberikan ganti rugi terhadap kehilangan kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2003, BAB X Pasal 35, penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:
Untuk dana pembangunan daerah 35%
Untuk anggaran Perusahaan daerah 25%
Cadangan umum 10 %
Jasa produksi 10 %
Dana sosial dan pendidikan 10 %
Sumbangan dana pension dan pesangon 10 %
Program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar adalah sebagai berikut : 1. Bidang Tata Usaha Penyelenggaraan tugas-tugas bagian tata usaha merupakan suatu proses kegiatan yang bersifat administrasi baik administrasi kepegawaian keuangan perusahaan
dan
teknik-teknik
pengelolaan
dan
pengembangan
kegiatan
perparkiran serta layanan pengaduan dari masyarakat. Dari Bidang Keuangan program yang dilakukan yaitu penyusunan Laporan Keuangan yang terdiri dari : a. Neraca b. Labal Rugi c. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-238
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2. Bidang Operasional Dari Bidang Operasional program yang dilakukan yaitu Pengelolaan Perparkiran di Kota Denpasar meliputi : a. Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Merupakan penerimaan retribusi parkir Tepi Jalan umum, di mana pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum didasarkan atas perjanjian kerjasama antara Walikota Dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor =
539/2995/EK 551.1/449/PD. Parkir
tentang "Pengelolaan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum di Wilayah Kota Denpasar." Dengan tarif parkir Sepeda motor Rp. 500,00 dan mobil Rp. 1000,00. Untuk Tahun 2011 target Pendapatan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp. 5.220.000.000,00 dan realisasi yang sudah di capai sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp. 5.226.411.000,00 (100,12%). Jadi pendapatan parkir di tepi jalan umum telah melampaui target sebesa Rp. 6.411.000,00.
b. Pengelolaan Parkir Insidentil Merupakan pengelolaan parkir yang dilakukan untuk kegiatan atau event tertentu yang bersifat sementara seperti, pameran dan lain-lain. Target untuk Pendapatan Isidentil Tahun 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 dan realisasi sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp. 65.579.900,00 (. Jadi Pendapatan
Parkir
Isidentil
telah
melampaui
target
sebesar
Rp.
15.579.900,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-239
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
c. Pengelolaan Parkir Gedung Dan Pelataran Merupakan Pengelolaan Parkir yang dilakukan bekerja sama dengan pemilik lahan gedung dan pelataran sesuai dengan MoU yang telah disepakati oleh pemilik lahan dan PD. Parkir. Dimana tarif parkir tahun 2011 untuk sepeda motor sebesar Rp. 1000,00 dan mobil sebesar Rp. 2000,00. Untuk Tahun 2011 target pendapatan parkir Gedung Dan Pelataran sebesar Rp. 7.602.000.000,00 dan realisasi sampai dengan bulan Desember 2011 mencapai sebesar Rp. 7.739.537.149,0(01 01,81%), dimana pendapatan parkir gedung dan pelataran telah melampaui target sebesar Rp.137.537.149,00 Adapun realisasi dari masing-masing program kegiatan tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut: Tabel IV-37 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh PD. ParkirKota Denpasar.
No
Kegiatan
Anggaran Target
Realisasi
Pencapaian %
Pembiayaan: 1
Beban Pokok
4.433.150.000,00 4.430.321.049,95 99,90
Pendapatan 2
Beban Usaha
8.002.560.000,00 7.948.762.767,00 99,33
3
Bunga Pinjaman Kredit
398.500.000,00
398.357.797,00
99,96
Pendapata 1
Parkir Tepi Jalan Umum
5.220.000.000,00 5.226.411.000,00 100,12
2
Parkir Isidentil
50.000.000,00
3
Parkir Gedung &
7.602.000.000,00 7.761.776.949,00 102,10
65.579.900,00
131,16
Pelataran
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-240
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Permasalahan dan Solusi PD.Parkir Kota Denpasar telah memasuki usia tujuh tahun, yaitu tepatnya tanggal 16 Agustus 2011 dan berkat adanya usaha dan kemauan yang keras untuk memajukan suatu perusahaan dan didukung oleh sember daya manusia yang ada serta kerjasama yang baik diantara seluruh jajaran elemen PD. Parkir Kota Denpasar sudah banyak mengalami kemajuan-kemajuan bahkan sudah mempunyai nama di tingkat nasional dalam lomba penilaian BUMD Award dan salah satu yang terbaik dalam kelompok aneka usaha. Namun lepas dari kemajuan tersebut masih terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh PD. Parkir Kota Denpasar selama kurun waktu tujuh tahun, khususnya permasalahan pada bagian operasional: 1.
Seksi Pengelolaan Parkir Badan Jalan Permasalahan: a. Banyaknya satuan ruang parkir tepi jalan yang hilang sebagai akibat ditetapkannya beberapa ruas jalan sebagai ruas larangan parkir seperti yang sudah terjadi pada 4 ruas jalan yaitu Jalan Gajah Mada, Thamrin, Sulawesi dan Kartini di mana ruas jalan tersebut telah tersedia sentral parkir. b. Sekalipun jumlah kendaraan di kota Denpasar selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun mengingat satuan ruang parkir yang semakin berkurang seperti yang disebutkan di atas maka permasalahan yang akan muncul akan terjadinya penurunan pendapatan atas retribusi parkir badan julan. Bahkan akibat pembebasan parkir di 4 ruas jalan tersebut di atas untuk tahun 2011 pendapatan parkir tepi jalan umum menurun dari tahun 2010. Solusi: a. Dengan adanya sentral parkir di pasar Badung dan Lokita sari agar keberadaan sentral parkir tersebut disosialisasikan kepada masyarakat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-241
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
kota Denpasar, sehingga masyarakat tidak kebingungan mencari lokasi parkir. b. Rendahnya kesadaran masyarakat akan arti karcis parkir yag sekaligus sebagai
alat
bukti
parkir
tepi
jalan
umum
dan
sebagai
kontol/pengawasan pendapatan sehingga harus disosialisasikan terus menerus. c. Untuk tahun 2011 telah ditetapkan Perda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Perda Nomor 19 Tahun 2011 di mana tarif retribusi parkir di tepi jalan umum disesuaikan menjadi parkir sepedam otor Rp. 1.000,- dan tarif parkir mobil Rp. 2.000,- namun penyesuaian tarif retribusi tersebut diharapkan dapat diterapkan tahun 2012.
2. Seksi Pengelolaan Parkir Gedung dan Pelataran Permasalahan: a.
Masih rendahnya pengetahuan para pemilik / penyelenggara parkir tentang Regulasi Perparkiran di Kota Denpasar sehingga masih banyak ditemui penyelenggaraan pakir sepihak di luar ketentuan Perda yang berlaku.
b. Adanya beberapa toko memasang pengumuman bebas parkir di areal parkir pelataran membuat PD parkir kesulitan untuk bekerja sama dengan pemilik toko. Solusi: a.
Dalam rangka penegakan perda terkait penyelenggara parkir tersebut dibutuhkan keterlibatan SKPD terkait serta sosialisasi perda secara terus menerus kepada dinas yang paling rendah serperti Kepala Desa, Lurah dan Bendesa Adat untuk lebih diketahui dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan perparkiran apabila terdapat di desa / kecamatan sudah wajib berkoordinasi dengan penyelenggara
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-242
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
perparkiran yaitu Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar ( Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 ). b. Mencari potensi baru pakir di perparkiran khusus (gedung dan pelataran) dan bekerja sama dengan Dinas Perijinan apabila ada pembangunan swalayan, rumah sakit, sekolah, pasar dan lain-lainnya di wilayah Kota Denpasar agar PD. Parkir di ikut sertakan dalam hal perparkiran dan juga merupakan salah satu persyaratan dapat membangun pertokoan atau yang bersifat pelayanan publik.
3. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Parkir Permasalahan: a. Masih banyaknya masyarakat yang menaruh barang-barang penting di bawah jok motor seperti : SIM, STNK dan barang berharga lainya seperti kunci yang masih nyantol, sehingga sangat rentan bagi curanmor. Hal ini menjadi resiko bagi penyelenggaraan perparkiran di Kota Denpasar ( Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005, Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar khususnya Pasal 11 Tentang Santunan Kehilangan Kendaraan pada tempat tempat parkir yang telah ditentukan). b. Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Denpasar sebagai konsumen untuk meminta/ menerima karcis parkir serta sebaliknya yaitu petugas atau juru parkir tidak memberikan karcis parkir pada konsumen, dimana karcis parkir tersebut dapat dipergunakan sebagai jaminan kehilangan kendaraan dan dapat diikutkan dalam undian karcis parkir berhadiah. Solusi: a. Masalah persyaratan klaim ganti rugi perlu kiranya disempurnakan kembali pada saat melaporkan kehilangan ke PD. Parkir harus disertai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-243
BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
dengan Petugas Parkir / Juru Parkir (saksi) yang bertugas saat itu dan menunjukan STNK asli, serta syarat-syarat lainnya yang sudah berlaku selama ini. Untuk kedepannya moto PD. Parkir " Minta Karcisnya Raih Hadiahnya" perlu sosialisasi secara terus menerus sehingga masyarakat pengguna jasa parkir terbiasa untuk mengambil karcis dan tidak menyepelekan /menyederhanakan fungsi dan tujuan karcis parkir, karena apabila terjadi kehilangan kendaraan sepeda motor maupun mobil akan mendapatkan ganti rugi dari PD. Parkir Kota Denpasar dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yaitu Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005, dimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh konsumen untuk mengajukan klaim ganti rugi adalah sebagai berikut : i.
Berita Acara Kejadian dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar.
ii. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat. iii. BPKB dan STNK Asli iv. Kunci Kontak. v. Bukti Karcis Parkir yang asli. vi. Pemblokiran BPKB dari kantor samsat. vii. Foto copy KTP pemohon. viii. Dan pelaporan tidak lebih dari 3 x 24 jam hari kerja setelah hari kejadian baru akan diproses.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
IV-244
BAB V – PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka penyelenggaraan tiga (3) asas penyelenggaraan pemerintahan yaitu asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan
Tugas
Pembantuan,
diupayakan
lebih
dimantapkan
sehingga
dapat
diselenggarakan secara luas, serasi dan seimbang. Kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan penyelenggaraan tiga asas ini adalah dengan memberikan tugas untuk melaksanakan bagian urusan tugas tertentu oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom atau kepada desa. Kebijakan Tugas Pembantuan diarahkan kepada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah, yang akan lebih efisien dan efektif ditugaskan kepada Daerah Otonom untuk menyelenggarakannya.
Tujuan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan adalah : 1. Terselenggaranya hubungan yang harmonis antar susunan pemerintah dan antar pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. 2. Terselenggaranya
pemerintah
daerah
yang
berorientasi
pada
tercapainya
kesejahteraan masyarakat. 3. Terselenggaranya pelayanan umum secara optimal.
Maksud Kebijakan Tugas Pembantuan adalah : 1. Meningkatkan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintahan daerah. 2. Mengurangi kesenjangan antar daerah. 3. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
V-1
BAB V – PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A.Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Juncto Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Surat Keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : Kep. 102/MK.2/2002 dan Nomor Kep. 292/M.PPN 109/2002, tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.
B.Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Pada tahun 2010 Kementrian/Lembaga Pemerintah yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintahan Kota Denpasar adalah : 1. Departemen pertanian Republik Indonesia (Ditjen P2HP), dengan DIPA No. 3764.0/018-07.4/-/2009, dengan Nomor satuan Kerja : 225117 2. Departemen Pertanian Republik Indonesia (Ditjen Holtikultura), dengan DIPA No. Satuan Kerja Nomor : 01.04.225108 3. Departemen Pertanian Republik Indonesia (Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air) dengan DIPA Nomor : 0957.0/018-08.4/-/2009, Satuan Kerja Nomor : 225108. 4. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan DIPA Nomor 0835/02604.4 / - / 2010 tanggal 31 Desember 2009 5. BKKBN Provinsi Bali dengan DIPA Satker BKKBN Provinsi Bali tahun anggaran 2010 Nomor : 0031/068-01.2/XX/2010 tertanggal 31 Desember 2009
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
V-2
BAB V – PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
C.Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan tersebut adalah : 1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Denpasar 2. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 4. Dinas Peternakan, Perikanan dan kelautan
D.Program, Kegiatan, Sumber dan Jumlah Anggaran Tabel V-1 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN No.
Program/Kegiatan
Sumber Dana
Anggaran
Anggaran
% Realisasi Capaian
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 1.
2.
3.
Program Perluasan Kesempatan dan Pengembangan Kerja 1. Peyalanan Informasi Pasar Kerja 2. Terapan Tenaga Kerja Mandiri (TKM ) Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 1. Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni Program Pemberdayaan Kemiskinan Perkotaan 1. Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial
APBN
Rp. 50.000.000
Rp. 47.600.000
95.00
APBN
Rp. 162.000.000
Rp. 152.570.000
94,00
APBN
Rp. 862.000.000
RP.862.000.000
100
APBN
Rp. 101.000.000
Rp. 101.000.000.
100
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
V-3
BAB V – PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Dinas Peternakan, Pertanian dan Kelautan Kota Denpasar 1
1
Program Peningkatan Daya saing Produk Perikanan Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil perikanan Non Konsumsi
APBN
187.920.000
183.972.400
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar Program Peningkatan APBNTP 228.200.000,225.490.700,-
97.90
98.81
Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan
untuk
Mencapai Swasembada
dan
Swasembada Berkelanjutan (Satker 03) 2
Program Peningkatan
APBNTP
1.120.000.000,-
1.102.258.950,-
APBNTP
2.294.000.000,-
1.594.974.200,-
98.41
Produksi, Produktifitas dan
Mutu
Produk
Tanaman Hortikultura Berkelanjutan (Satker 04) 3
Program dan
Penyediaan
69.52
Pengembangan
Prasarana dan Sarana Pertanian (Satker 08) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 1. Program Kependudukan dan KB 1.1. Pengelolaan pembangunan dan keluarga berencana provinsi - Kesertaan Ber-KB - Klinik KB yang
APBN
APBN APBN
173.400.000 82.640.000
173.400.000 82.160.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
100 99.42
V-4
BAB V – PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
melayani sesuai SOP - Pembinaan ketahanan dan perberdayaan keluarga - Advokasi dan penggerakan - Kerjasama dengan mitra kerja - Pengolahan data dan informasi pembangunan KKB - Dukungan manajemen - Pembinaan dan monev TOTAL
APBN
95.870.000
95.870.000
100
APBN
53.380.000
53.380.000
100
APBN
4.000.000
4.000.000
100
APBN
48.900.000
48.900.000
100
APBN
11.850.000
11.850.000
100
APBN
40.120.000
40.120.000
100
510.160.000
509.680.000
99.93
E.Permasalahan dan Solusi. E.1.Permasalahan 1) Pada program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian (satker 08) realisasi keuangan hanya mencapai 69,52% dikarenakan anggaran untuk pembangunan embung sebesar Rp.600.000.000 tidak bisa dilaksanakan karena tidak tersedia lahan (Kota Denpasar tidak membutuhkan)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
V-5
BAB VI – PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kerjasama Antar Daerah dilakukan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintah yang mengakibatkan dampak lintas daerah. Kerjasama Antar Daerah juga dapat dilaksanakan guna mencapai efisiensi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut ditegaskan dalam pasar 196 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan bersama. Dapat dikatakan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan daeah lain berkaitan erat dengan kepentingkan mendasar dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu mengingat pentingnya
kerjasama dalam
pemberian pelayanan kepada masyarakat, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa apabila daerah tidak melaksanakan kerjasama untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dan untuk menciptakan efisiensi maka pengelolaan public tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Adanya ketentuan seperti ini bukan dimaksudkan untuk menarik kembali urusan-urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangan daerah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan masyarakat agar tidak mendapatkan dampak negative dari
pelaksanaan urusan-urusan
dimaksud. Selain kerjasama yang bersifat wajib sebagaimana tersebut di atas, daerah juga dapat melaksanakan kerjasama antar daerah untuk kepentingan yang saling menguntungkan. Kerjasama semacam ini terkait dengan upaya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
VI-1
BAB VI – PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
meningkatkan dan menemukan keunggulan komprehensif dan keunggulan kompetitif masing-masing daerahnya, terhadap daerah lainnya. Dengan demikian, pemberdayaan daya saing daerah itu bersifat spesifik, tidak uniform. Setiap daerah mengembangkan core competence masing-masing, agar kemudian mampu mewujudkan pusat-pusat (growth center) di seantero wilayah tanah air. Pusat-pusat pertumbuhan dengan produk unggulannya masing-masing selanjutnya dapat menyusun networking system dalam semangat kerjasama antar daerah. Oleh karenanya diharapkan dalam kerjasama tersebut dapat membuka
peluang
dan
memberikan
manfaat
untuk
menstimulasi
peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan demikian kerjasama daerah dapat berperan dalam upaya pengembangan komoditi unggulan dari masing-masing
daerah
yang pada akhirnya diharapkan akan mampu
menarik investasi untuk menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi masingmasing daerah. Implementasi dari kebijakan daerah selama ini, dapat dilihat dari beberapa kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar seperti :
A.1. Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah Kota Denpasar dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk penyertaan modal dan sarana dalam pengembangan program JKBM Bali Mandhara. Progam ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Bali berhak mendapat pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Bali. Tujuannya adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat Bali agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
VI-2
BAB VI – PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Sasarannya adalah seluruh masyarakat Bali sejumlah 2.535 jiwa yang belum memiliki jaminan kesehatan. Kebijakan Operasional JKB ini adalah : 1) Jaminan Kesehatan Bali (JKB) adalah program bantuan social untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Bali yang belum tercakup dengan jaminan kesehatan; 2) pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Bali merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 3)
A.2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bali mengacu pada prinsip-prinsip: dana amanat dan nirlama dengan pemanfaatan semata-mata untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat Bali, menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost effective dan rasional, pelayanan terstruktur berjenjang dengan portabilitas serta ekuitas, tranparant dan akuntabel. Sumber dana program ini merupakan dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau bantuan subsidi lainnya.
A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1) Program relatif baru sehingga perlu banyak persiapan. 2) Perlu sosialisasi lebih gencar kepada masyarakat tentang tata cara penggunaannya. 3) Perlu persiapan sarana dan sarana kesehatan yang menunjang pelaksanaan JKB. A.3.2. Solusi. 1) Telah dipersiapkan dana pendamping, sarana dan prasarana untuk mendukung program ini. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
VI-3
BAB VI – PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
2) Sedang dilakukan sosiasisasi melalui berbagai media, kepada masyarakat pengguna jasa JKB. 3) Perlu penyesuaian sarana dan prasarana sehingga operasionalnya menjadi lebih optimal.
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga Pengembangan kerjasama daerah dengan pihak ketiga telah menjadi kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam pasal 195 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan
bahwa dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dalam efektivitas pelayana publik, sinergi dan saling menguntungkan. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 juga disinggung pentingnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pelayanan publik. Kerjasama ini sejatinya memang sangat diperlukan mengingat
kebutuhan
profesionalisme
sangat
dan
keiinginan
mendesak.
masyarakat
Sedangkan
akan
peningkatan
pemerintah
memiliki
keterbatasan berupa modal, SDM, teknologi dan manajemen dalam mewujudkannya. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 1.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar 1.1. Kebijakan Kegiatan : 1. Kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta diatur dalam UndangUndang No. 32 tahun 2004 dan Peraturan Presiden No. 67 tahun 2005 2. Kegiatan yang dikerjasamakan adalah :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
VI-4
BAB VI – PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
a) Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Utama Denpasar b) Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota
Denpasar
dengan
Fakultas
Pertanian
Universitas
Warmadewa c) Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota
Denpasar
dengan
Fakultas
Pertanian
Universitas
Udayana.
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan :
1.2.
1. Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Utama Denpasar direalisasikan dengan MoU nomor : 521.3/09/PTPH/2009 tanggal 19 Januari 2009 0023A.20.10.2009.2 Berupa pengelolaan dana penguatan modal untuk pembelian gabah/beras petani dengan dana Rp.1.008.974.122,00 2. Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar
dengan
Fakultas
Pertanian
Universitas
Udayana
direalisasikan dengan MoU nomor : 0452.2/1045/2010 1713 A/14.1.23/PR/2010 Berupa
penyusunan
tanggal 6 September 2010 Roadmap
Pertanian
dengan
dana
Rp.45.000.000,00 3. Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar dengan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa direalisasikan dengan MoU nomor : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
VI-5
BAB VI – PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
0452.2/1055/2010 234/UW – FP/PD – 15/2010 Berupa
penyusunan
tanggal 7 September 2010
Rencana
Aksi
Urban
Farming
dan
Perwilayahan Komoditi di Kecamatan Denpasar Utara dan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dengan dana Rp. 50.000.000,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
VI-6
BAB VII – PENUTUP
BAB VII PENUTUP
Mengakhiri Pertanggungjawaban ini ada beberapa hal yang penting untuk ditekankan sehubungan dengan hasil tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Denpasar tahun 2011 yaitu: 1. Realisasi APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2011 secara umum telah dapat dilaksanakan dengan 1.031.164.304.154,43
baik. dan
Pendapatan realisasi
Daerah ditetapkan
anggarannya
mencapai
sebesar Rp. sebesar
Rp.
1.150.074.934.945,18 atau 111,53 persen. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.184.813.730.259,64 dan realisasinya mencapai sebesar Rp. 1.100.149.518.730,61 atau 92,85 persen 2. Pembangunan makro ekonomi memperlihatkan indikator positif dengan tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 6,57% yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang didukung oleh dunia usaha telah mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Perkiraan pertumbuhan ekonomi sampai Tahun
2011
diprediksi ada peningkatan sebesar 6,73% 3. Struktur perekonomian daerah masih tetap didominasi oleh
bidang tersier
(perdagangan, hotel dan restauran, pengangkutan dan komunikasi, jasa-jasa) yang memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 73.79 atau meningkat sedikit dari tahun sebelumnya sebesar 73,68 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kota Denpasar lebih dominan dengan peranannya dibidang tersier . 4. PDRB per kapita harga berlaku mencapai Rp.15.847.814.91 dan bila dibandingkan kondisi perekonomian tahun lalu, pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sedikit membaik sebagai dampak dari membaiknya
perekonomian nasional serta meningkatnya
kunjungan wisatawan asing yang datang ke Bali, sedangkan inflasi tahun 2010 sebesar 8.10% jauh melebihi inflasi tahun 2009 sebesar sebesar 4,37%. 5. Disamping keberhasilan yang telah dicapai disadari masih ada kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan maupun dalam pelayanan masyarakat, hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
VII-1
BAB VII – PENUTUP
dan kendala yang masih kita hadapi yang sudah tentu harapan ini akan dapat diatasi melalui kerjasama dan partisipasi dengan semua pihak. Untuk kedepan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan disamping peningkatan pelayanan pada masyarakat kami akan terus berupaya dan akan tetap minta dukungan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar .
Denpasar, Maret 2012 WALIKOTA DENPASAR
I.B. RAI DHARMAWIJAYA MANTRA
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2011
VII-2