KATA PENGANTAR. Jakarta, November 2008 Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan Undang Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. DAK Bidang Kesehatan merupakan bantuan kepada daerah tertentu untuk mendanai dukungan pelayanan kesehatan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah ke arah peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. DAK Bidang Kesehatan tahun 2009 difokuskan pada pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas dan jaringannya) khususnya pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dalam rangka pencapaian 100% desa menjadi desa siaga pada tahun 2009. Disamping itu digunakan untuk pelayanan kesehatan rujukan (RS Provinsi/Kabupaten/Kota) dan kegiatan

penunjang

terbatas

(Instalasi

Farmasi,

penyedian

peralatan

pelatihan

bidan/tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota). Pada tahun 2009 telah ditetapkan

431 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 35 Rumah

Sakit Provinsi dan 240 Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK Bidang Kesehatan tahun 2009 Diharapkan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009 ini, dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah guna terselenggaranya DAK Bidang Kesehatan dengan baik sesuai arah yang ditentukan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah serta memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Indonesia yang kita cintai.

Jakarta,

November 2008

Menteri Kesehatan Republik Indonesia,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI BAB I

ii

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

KEBIJAKAN A. KEBIJAKAN UMUM

5

B. KEBIJAKAN KHUSUS

6

C. RUANG LINGKUP

7

D. MEKANISME PENGALOKASIAN

10

E. KRITERIA TEKNIS DAN FORMULASI ANGGARAN

11

POSKESDES A. PEMBANGUNAN BARU

13

B. PENINGKATAN

15

PUSKESMAS PERAWATAN A. PEMBANGUNAN BARU

17

B. PENINGKATAN

19

C. REHABILITASI

20

PUSKESMAS A.

PEMBANGUNAN BARU

22

B.

PENINGKATAN

23

C.

REHABILITASI

25

D.

PERLUASAN

26

PUSKESMAS PEMBANTU A.

BAB VII

BAB VIII

1

REHABILITASI

28

RUMAH DINAS DOKTER, PERAWAT DAN BIDAN PUSKESMAS A.

PEMBANGUNAN BARU

29

B.

REHABILITASI

30

PUSKESMAS KELILING A.

PENGADAAN

32

B.

REHABILITASI

34

ii

BAB IX

KENDARAAN OPERASIONAL RODA 2

36

BAB X

PERALATAN KESEHATAN

37

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

BAB XII

A.

PEMBANGUNAN BARU

40

B.

REHABILITASI

41

C.

SARANA PENDUKUNG

42

PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN INSTALASI

44

GAWAT DARURAT (IGD) RUMAH SAKIT BAB XIII

PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN

49

PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN UNTUK RUMAH SAKIT SIAP PONEK BAB XIV

UNIT TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT A.

PEMBANGUNAN BARU

57

B.

REHABILITASI UTDRS

60

C.

PEMENUHAN KEBUTUHAN PERALATAN UTDRS

60

BAB XV

BANK DARAH RUMAH SAKIT

64

BAB XVI

FASILITAS TEMPAT TIDUR KELAS III RUMAH SAKIT

68

BAB XVII

PERALATAN NON KESEHATAN TERBATAS A. SISTIM INFORMASI KESEHATAN

72

B. PERALATAN PROMOSI KESEHATAN

77

C. PENGADAAN PERALATAN PERAGA PELATIHAN

79

TENAGA KESEHATAN BAB XVIII PERENCANAAN

81

BAB XIX

PELAPORAN

83

BAB XX

PEMANTAUAN

84

BAB XXI

PENUTUP

86

LAMPIRAN 1.

DEFINISI OPERASIONAL

87

2.

FORM EVALUASI 1

94

3.

FORM EVALUASI 2

95

4.

FORM EVALUASI 3

97

5.

DAFTAR NAMA PULAU TERLUAR

98

iii

6.

DAFTAR 101 PUSKESMAS PRIORITAS

100

7.

DATA 199 KABUPATEN TERTINGGAL DAN PPK TERLUAR

104

8.

STANDAR PERALATAN & LOGISTIK POSKESDES

106

9.

RUANG KONSULTASI GIZI

110

10.

DAFTAR PRIORITAS PERALATAN DITJEN PP & PL

111

11.

STANDAR FASILITAS MEDIS INSTALASI GAWAT DARURAT

117

12.

PERALATAN PONEK

122

13.

BAGIAN YANG DAPAT DIHUBUNGI

124

14.

ALOKASI DAK KESEHATAN TAHUN 2009

125

15.

KEBUTUHAN PERALATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU

142

iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen

bangsa

Pembangunan

dalam

yang

rangka

dilaksanakan

mencapai harus

tujuan

dapat

bernegara.

menjamin

bahwa

manfaatnya dapat diterima oleh semua pihak, berdampak adil bagi perempuan dan laki laki (responsif gender). Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator status kesehatan merupakan

salah

satu

pendapatan per kapita.

komponen

utama

selain

pendidikan

dan

Dengan demikian pembangunan kesehatan

merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung percepatan pembangunan nasional. Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen internasional, yang dituangkan dalam Millennium Development Goals (MDGs). Dalam MDGs terdapat target target yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu target 4 (menurunkan angka kematian anak), target 5 (meningkatkan kesehatan ibu) dan target 6 (memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya), serta 2 target lainya yg tidak terkait langsung yaitu target 1 (memberantas kemiskinan dan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009

1

kelaparan ekstrem) dan target 3 (mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan). Departemen Kesehatan telah menyusun strategi untuk pencapaian target-target tersebut. Upaya

penjabaran

dari

pelaksanaan MDGs juga dituangkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Arah

kebijakan pembangunan kesehatan dalam RPJMN antara lain diarahkan pada

peningkatan

jumlah,

jaringan

dan

kualitas

Puskesmas

pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar.

serta Salah

satu strategi untuk mewujudkan visi Departemen Kesehatan (Depkes) adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Depkes Tahun 2005-2009. Sesuai dengan Undang Undang No 33 Tahun 2004, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah/desentralisasi, terdapat pembagian peran dan

wewenang

antara

pemerintah

pusat

dan

daerah.

Dalam

pembangunan kesehatan, pemerintah pusat dan daerah menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah pusat memberikan anggaran pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan prioritas nasional. DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009 difokuskan pada pelayanan kesehatan dasar

(Puskesmas dan jaringannya) khususnya pembangunan Pos

Kesehatan Desa (Poskesdes) dalam rangka pencapaian 100% desa menjadi desa siaga pada tahun 2009.

Disamping itu digunakan untuk

pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota) dan kegiatan penunjang terbatas (Instalasi Farmasi, penyedian peralatan pelatihan bidan/tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota).

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009

2

DAK

pelayanan kesehatan dasar dimanfaatkan untuk

pembangunan,

peningkatan, perbaikan dan pengadaan sarana prasarana serta peralatan kesehatan Puskesmas dan jaringannya, Poskesdes serta penyediaan sarana/prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/kota DAK pelayanan kesehatan rujukan dimanfaatkan untuk pembangunan, peningkatan, perbaikan dan pengadaan sarana prasarana serta peralatan kesehatan RS Provinsi/Kabupaten/Kota serta Unit Transfusi Darah. DAK

Bidang

Kesehatan

Tahun

2009

juga

dapat

digunakan

untuk

merehabilitasi institusi pelayanan kesehatan dasar paska terjadinya bencana/kerusuhan atau membangun institusi pelayanan kesehatan dasar sebagai akibat dari pemekaran suatu daerah maupun untuk dapat mengatasi suatu permasalahan kesehatan sebagai dampak perubahan lingkungan/pembangunan dan pertimbangan politik untuk keutuhan dan integritas negara Indonesia. Buku Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009 berisi penjelasan rinci pemanfaatan DAK, dilengkapi informasi dalam pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan buku petunjuk teknis/pelaksanaan lainnya. Apabila dalam pelaksanaannya, daerah akan merubah hal hal yang tercantum dalam buku ini maka daerah harus mengirimkan surat permohonan ke Departemen Kesehatan untuk mendapatkan persetujuan. Usulan perubahan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009 dikirimkan

kepada

Menteri

Kesehatan

up.

Direktur

Jenderal

Bina

Kesehatan Masyarakat (untuk pelayanan kesehatan dasar) dan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik (untuk pelayanan kesehatan rujukan). Selanjutnya buku petunjuk teknis ini menjadi pedoman pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009

3

B. Tujuan

1. Umum Membantu mendanai kegiatan fisik bidang kesehatan yang merupakan urusan

daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan

nasional tahun 2009. 2. Khusus Meningkatkan pemerataan, jangkauan dan mutu sarana pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan dan pendukungnya, serta Upaya Kesehatan Bersumber-daya Masyarakat (UKBM) di Kabupaten/Kota


4

BAB II KEBIJAKAN

A. Kebijakan Umum

1. DAK

Bidang

Kesehatan

merupakan

bantuan

kepada

daerah

tertentu untuk mendanai dukungan pelayanan kesehatan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah ke arah peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. 2. DAK Bidang Kesehatan untuk membantu daerah membiayai kebutuhan fisik sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang merupakan urusan daerah dan merupakan prioritas nasional di bidang kesehatan. 3. DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009 difokuskan pada pelayanan kesehatan

dasar

(Puskesmas

dan

jaringannya)

khususnya

pembangunan Poskesdes dalam rangka pencapaian 100% desa menjadi desa siaga pada tahun 2009. untuk

pelayanan

kesehatan

Provinsi/Kabupaten/Kota)

dan

Disamping itu digunakan

rujukan kegiatan

(Rumah

penunjang

Sakit terbatas

(Instalasi Farmasi, peralatan pelatihan bidan/tenaga kesehatan). 4. Dalam

pelaksanaan

kegiatan,

Pemerintah

Daerah

harus

menyediakan pembiayaan yang bersumber dari daerah untuk biaya operasional, pemeliharaan/perawatan sarana dan peralatan kesehatan, ketersediaan tenaga pelaksana, serta aspek lainnya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Kesehatan. 5. Bupati/Walikota

diberikan

kewenangan

mengusulkan

kepada

Menteri Kesehatan tentang perubahan pemanfaatan ruang lingkup


5

kegiatan DAK Bidang Kesehatan sebagai akibat terjadinya bencana atau kerusuhan di daerah tersebut atau adanya peraturan/instruksi Presiden/Menteri Kesehatan tentang kebijakan kesehatan yang alokasi

anggarannya

belum

tertampung

di

tahun

2009.

Selanjutnya apabila telah disetujui oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Proses selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten/Kota tersebut. 6. Alokasi

pagu

anggaran

DAK

Bidang

Kesehatan

terdiri

dari

anggaran untuk sarana, prasarana dan peralatan kesehatan pelayanan kesehatan dasar termasuk penunjang serta sarana pelayanan kesehatan rujukan di provinsi/kabupaten/kota. 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung

jawab

untuk anggaran sarana pelayanan kesehatan dasar dan Direktur RS

Provinsi/Kabupaten/Kota

bertanggung

jawab

terhadap

anggaran untuk sarana pelayanan kesehatan rujukan.

B. Kebijakan Khusus Penggunaan DAK Bidang Kesehatan diprioritaskan untuk : 1. Mendukung pencapaian target MDGs no 1,3,4,5, 6 (memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya). 2. Mendukung pelaksanaan program pengembangan Desa Siaga melalui

pembangunan

Poskesdes

atau

peningkatan

Polindes

menjadi Poskesdes sehingga tercapai seluruh desa menjadi desa siaga pada tahun 2009.


6

3. Mendukung

peningkatan

akses,

pemerataan

dan

kualitas

pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta mendukung kegiatan penunjang terbatas di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 4. Menunjang

percepatan

kesehatan

di

kepulauan

termasuk

pembangunan

wilayah

terpencil, pulau-pulau

sarana

tertinggal, kecil

dan

prasarana

perbatasan

terluar

atau

dan

daerah

pemekaran. 5. Mempercepat pelaksanaan rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan dasar

akibat

terjadinya

suatu

bencana/kerusuhan/dampak

kerusakan suatu lingkungan di daerah tersebut. 6. Menyediakan penambahan fasilitas rawat inap kelas III RS di Provinsi/Kabupaten/Kota. 7. Membangun Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) dan Bank Darah

Rumah

peningkatan

Sakit

fasilitas

(BDRS) sarana,

Provinsi/Kabupaten/Kota prasarana

dan

serta

peralatan

RS

Pertolongan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK). 8. Mempercepat

RS

menjadi

safe

community

center

dengan

melengkapi peralatan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS.

C. Ruang Lingkup DAK Bidang Kesehatan tahun 2009 diarahkan untuk kegiatan : 1. Penyediaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannya, Pos Kesehatan Desa dan Penunjang Pelayanan Kesehatan terbatas di Kabupaten/Kota.


7

Menu Utama a. Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) termasuk alat: 1)

Pembangunan baru

2)

Peningkatan Pondok Bersalin Desa (Polindes) menjadi Poskesdes

b. Pembangunan Puskesmas Perawatan di pulau pulau terluar yang

berpenduduk (termasuk alat dan rumah dinas)

1) Pembangunan baru 2) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan c. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar melalui : 1) Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas 2) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan 3) Pembangunan Puskesmas baru d. Melengkapi Puskesmas Perawatan mampu Pertolongan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) minimal 4 Puskesmas Perawatan per Kabupaten/Kota melalui pengadaan alat medis : 1) Penyediaan/penggantian kerusakan PONED kit, bidan kit, KB kit 2) Penyediaan alat deteksi pencegahan komplikasi kebidanan (protein dan glukosa urine/dip stick,hemoglobin/Hb Sahli, golongan darah) 3) Alat deteksi khusus (malaria/rapid diagnostik test untuk daerah malaria dan malaria kit, HIV/rapid test 3 jenis untuk daerah dengan kasus HIV tinggi, alat diagnostik TB untuk pemeriksaan sputum/dahak, alat diagnosis leptotex untuk avian influenza) 4) Alat cold chain untuk vaksin, dengan tenaga surya (daerah tidak punya listrik). 5) Alat pengolahan limbah cair e. Pengadaan roda 2 untuk petugas Puskesmas dan Bidan di desa Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009

8

f. Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) dan Perairan roda 4 g. Pengadaan

dan

atau

penggantian

sarana

pendukung

penyimpanan vaksin/obat di Instalasi Farmasi Menu Pilihan a. Rehabilitas Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Puskesmas Perawatan yang rusak berat. b. Pembangunan

dan

rehabilitasi

rumah

dinas

dokter

dan

paramedis yang rusak berat. c. Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas yang dapat melaksanakan pertolongan persalinan di dalam gedung. d. Pengadaan alat kesehatan tertentu yang responsif gender untuk peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Poskesdes, Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling. e. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan sesuai dengan SIKNAS on line. f. Pengadaan peralatan peraga pelatihan tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. g. Pengadaan paket peralatan penyuluhan untuk Puskesmas. h. Pembangunan

baru

Instalasi

Farmasi

khusus

daerah

pemekaran. i. Pengadaan dan atau penggantian sarana pendukung distribusi Instalasi Farmasi.

2.

Penyediaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan untuk

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

(RS

Provinsi/Kabupaten/Kota) a. Pemenuhan peralatan IGD RS


9

b. Pembangunan sarana prasarana dan pemenuhan peralatan PONEK RS c. Pembangunan, rehabilitasi dan pemenuhan peralatan UTD RS dan BDRS d. Peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III RS 1) Pembangunan bangsal rawat inap kelas III 2) Pemenuhan set tempat tidur kelas III dan kelengkapannya

D. Mekanisme Pengalokasian Tahun 2009 Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: 1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK 2. Penentuan besaran alokasi DAK masing masing daerah. Penentuan

daerah

tertentu

yang

mendapatkan

alokasi

DAK

harus

memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Kriteria umum dan kriteria khusus merupakan kewenangan dari Departemen Keuangan,

sedangkan

kriteria

teknis

merupakan

kewenangan

dari

Departemen Kesehatan. Besaran

alokasi

DAK

masing

masing

daerah

ditentukan

dengan

penghitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Usulan ruang lingkup kegiatan dan besaran alokasi DAK

kemudian

dibahas dan diputuskan oleh Panitia Kerja Belanja Daerah DPR RI. Kaidah-kaidah mengenai mekanisme pengalokasian DAK dapat dilihat pada PP No 55 tahun 2005


10

E. Kriteria Teknis dan Formulasi Alokasi Anggaran 1. Penyediaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan

Kesehatan

Dasar,

Pos

Kesehatan

Desa

dan

Penunjang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/Kota Kriteria teknisnya mempertimbangkan : a. Indeks Kemiskinan Masyarakat dengan bobot 5% b. Index

jumlah

dan

kondisi

Puskesmas

(perawatan

dan

non

perawatan), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusling (perairan dan roda 4) yang rusak berat dan rusak total dengan bobot 40 % c. Index luas wilayah dengan bobot 15 % d. Index jumlah penduduk dengan bobot 15 % e. Index kinerja laporan DAK tahun tahun sebelumnya dengan bobot 5% f. Index cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan dengan bobot 20 % 2. Penyediaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan (RS Provinsi/Kabupaten/Kota) Kriteria teknisnya mempertimbangkan : a. Bobot IGD RS 30% jika memenuhi persyaratan mendapatkan peralatan IGD RS maka mendapat bobot 1, jika tidak maka bobot 0. b. Bobot PONEK 25%, jika memenuhi persyaratan sebagai RS PONEK maka mendapat bobot 1, jika tidak maka bobot 0. c. Bobot untuk UTDRS/BDRS 20% 1) Pendirian UTDRS dengan bobot 0,4 2) Renovasi UTDRS dengan bobot 0,4 3) Pendirian BDRS dengan bobot 0,2 Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009

11

d. Bobot untuk TT kelas III 15% 1) Indeks BOR kelas III dengan bobot 0,6 2) Indeks TT kelas III dengan bobot 0,3 3) Indeks rasio TT kelas III terhadap total TT RS dengan bobot 0,1 e. Indeks jumlah penduduk 5% f. Indeks Kemiskinan Masyarakat 5%


12

BAB III POS KESEHATAN DESA

A. Pembangunan Baru

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya

Masyarakat

(UKBM)

yang

dibentuk

di

desa

dalam

rangka

mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Pembangunan Poskesdes adalah sebagai upaya untuk mewujudkan Desa

Siaga

dan

dibangun

dengan

mempertimbangkan

persyaratan

sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum a. Pembangunan baru Poskesdes pada setiap desa yang belum ada Poskesdes atau Polindes. b. Di daerah yang masyarakatnya tidak mampu membangun secara swadaya. c. Bentuk lain Poskesdes Bagi desa yang sudah tersedia sarana pelayanan kesehatan maka bangunan Poskesdes dapat menumpang di fasilitas desa yang sudah ada atau dibangunkan dengan tata ruang tanpa tempat pelayanan kesehatan/hanya ruang administrasi. d. Lokasi Poskesdes : 1) Mempertimbangkan ketersediaan lahan yang berada di tengah pemukiman. 2) Mudah dijangkau oleh masyarakat (transportasi). 3) Mempertimbangkan keamanan petugas kesehatan.


13

4) Mempertimbangkan jarak dari fasilitas pelayanan kesehatan yang ada.

2. Persyaratan Teknis a. Luas bangunan 1) Luas ruangan/bangunan sesuai dengan kondisi setempat dengan memperhatikan

kebutuhan

minimal

pelayanan/kegiatan

dan

kesetaraan gender laki – laki dan perempuan 2) Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang dilaksanakan. 3) Pembangunan

baru

Poskesdes

dapat

menggunakan

bahan

bangunan yang dihasilkan oleh wilayah setempat. b. Denah tata-ruang Rancangan

tata-ruang/bangunan

Poskesdes

agar

tetap

memperhatikan fungsinya sebagai sarana pelayanan kesehatan dan juga memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan mempertimbangkan

kebutuhan

bagi

laki-laki

dan

perempuan

dengan mengacu pada pedoman yang ada. c. Peralatan kesehatan Kebutuhan jenis dan jumlah peralatan minimal Poskesdes mengacu pada buku Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2006.


14

B. Peningkatan Polindes menjadi Poskesdes

Pembangunan Poskesdes yang berasal dari peningkatan Pondok Bersalin Desa (Polindes) wajib dilakukan, sehingga tahun 2009 seluruh Polindes menjadi Poskesdes, dengan mempertimbangkan persyaratan berikut ini : 1. Persyaratan Umum Seluruh Polindes yang sudah ada di desa ditingkatkan menjadi Poskesdes , dengan catatan Polindes yang dimaksud adalah milik desa. 2. Persyaratan Teknis a. Luas lahan dan bangunan Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang dilaksanakan. Guna meningkatkan fungsi pelayanannya, luas lahan

yang

diperlukan

untuk

peningkatan

Polindes

menjadi

Poskesdes, minimal dengan rincian kebutuhan tata ruangnya adalah sebagai berikut : 1) Ruang untuk fungsi pelayanan dan atau administrasi. 2) Ruang untuk tempat tinggal tenaga kesehatan. b. Peningkatan Polindes menjadi Poskesdes Dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan oleh wilayah setempat. c. Denah tata-ruang Rancangan

tata-ruang/bangunan

Poskesdes

agar

tetap

memperhatikan fungsinya sebagai sarana pelayanan kesehatan dan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. ruang mengacu pada

Denah dan tata

buku Petunjuk Teknis Pengembangan dan


15

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2006. c. Peralatan kesehatan Kebutuhan jenis dan jumlah peralatan minimal Poskesdes mengacu pada buku Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2006.


16

BAB IV PUSKESMAS PERAWATAN

A. Pembangunan Baru

Pembangunan baru Puskesmas Perawatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang perlu dirawat. Pembangunan baru Puskesmas Perawatan terutama diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terpencil, kepulauan dan perbatasan. Pembangunan Puskesmas Perawatan tersebut termasuk peralatan kesehatan dan rumah dinas petugas kesehatan. 1. Persyaratan Umum Harus memenuhi satu atau lebih persyaratan di bawah ini : a. Kebutuhan akan adanya Puskesmas Perawatan, diutamakan di wilayah terpencil, tertinggal, kepulauan dan perbatasan dengan negara lain (101 Puskesmas terlampir). b. Lokasi Puskesmas berada dalam waktu tempuh lebih dari 2 jam ke rumah sakit. c. Kabupaten pemekaran yang belum memiliki rumah sakit. 2. Persyaratan Teknis a. Luas lahan dan bangunan Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang dilaksanakan, dengan luas sesuai ketentuan.

Pembangunan

Puskesmas Perawatan, rumah dokter dan rumah petugas kesehatan harus berada dalam satu lokasi. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009

17

b. Denah tata-ruang 1) Rancangan tata-ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan dan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan laki-laki dan perempuan. 2) Setiap Puskesmas Perawatan harus dilengkapi dapur gizi dan peralatannya yang mengacu pada Buku Pedoman Peralatan Puskesmas, Departemen Kesehatan, Tahun 2007. 3) Setiap Puskesmas Perawatan harus dilengkapi ruang konsultasi gizi (terlampir) 4) Setiap Puskesmas Perawatan harus dilengkapi dengan UGD yang dapat

memberikan

pelayanan

PONED.

Pelayanan

PONED

mengacu pada buku acuan Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2007. 5) Puskesmas Perawatan harus mempertimbangkan nilai – nilai privasi dari pasien. 6) Khusus wilayah terpencil dan kepulauan, ruang rawat inap minimal 2 tempat tidur. Denah tata-ruang mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman program. c. Peralatan kesehatan Kebutuhan minimal peralatan kesehatan mengacu pada buku Pedoman Peralatan, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan.


18

B. Peningkatan

Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan dilaksanakan dalam rangka pengembangan pelayanan dan rujukan kesehatan. Setiap peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan dilengkapi dengan penyediaan alat dan rumah dinas dokter/paramedis (bila belum ada). 1. Persyaratan Umum a. Kebutuhan akan adanya Puskesmas Perawatan, antara lain pada : (harus memenuhi satu atau lebih persyaratan di bawah ini) 1) Puskesmas

di

wilayah

terpencil,

tertinggal,

kepulauan,

perbatasan dengan negara lain, tepi jalan raya atau daerah pengembangan 2) Kabupaten pemekaran yang belum tersedia rumah sakit 3) Peningkatan kebutuhan akan pelayanan rujukan tetapi daerah belum mampu membangun rumah sakit. b. Lokasi Puskesmas : (harus memenuhi satu atau lebih persyaratan di bawah ini) 1) Wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan 2) Waktu tempuh lebih dari 2 jam dengan menggunakan sarana transportasi yang tersedia 3) Pada jalur lalu lintas ramai dan rawan kecelakaan, prioritas pada lintas Sumatera, jalur Pantura, trans Sulawesi, trans Kalimantan 4) Berdekatan dengan embarkasi haji, pelabuhan laut (transito) 5) Daerah pariwisata dan kawasan industri 6) Daerah dengan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi tinggi


19

c. Persyaratan Puskesmas : 1) Kunjungan Puskesmas tinggi. 2) Tidak digunakan untuk menjadikan Puskesmas Perawatan pra rumah sakit. 3) Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas. 4) Ketersediaan tenaga kesehatan oleh pemerintah daerah. 2. Persyaratan Teknis a.

Luas lahan dan bangunan Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang dilaksanakan. Peningkatan dilakukan antara lain dengan : 1) Menambah

ruang

sesuai

dengan

jenis

pelayanan

yang

dibutuhkan dan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. 2) Membangun rumah dokter dan/atau dokter gigi bila belum ada 3) Membangun rumah petugas kesehatan (perawat, bidan) bila belum ada. 4) Sedapat mungkin Puskesmas, rumah dokter dan rumah petugas kesehatan dalam satu lokasi. b. Denah tata-ruang mengacu pada pembangunan baru Puskesmas Perawatan. c. Peralatan kesehatan mengacu pada pembangunan baru Puskesmas Perawatan.

C. Rehabilitasi

Guna menunjang serta meningkatkan pelayanan secara optimal di Puskesmas Perawatan, perlu adanya rehabilitasi fisik pada bangunan yang


20

mengalami kerusakan. Pelaksanaan rehabilitasi fisik Puskesmas Perawatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Persyaratan Umum a. Puskesmas Perawatan dengan kondisi rusak berat. b. Untuk peningkatan mutu pelayanan. c. Untuk peningkatan penampilan. 2. Persyaratan Teknis a. Denah tata-ruang bangunan mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2007. b. Rehabilitasi dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan oleh wilayah setempat.


21

BAB V PUSKESMAS

A. Pembangunan Baru Pembangunan baru Puskesmas ditujukan untuk peningkatan jangkauan pelayanan

kesehatan

Pembangunan

baru

yang

Puskesmas

berkualitas tersebut

kepada

termasuk

masyarakat.

penyediaan

alat

kesehatan dan rumah dinas petugas kesehatan (bila belum ada) Persyaratan pembangunan baru Puskesmas adalah : 1. Persyaratan Umum a. Kebutuhan akan adanya Puskesmas, antara lain pada : (harus memenuhi satu atau lebih persyaratan di bawah ini) 1) Wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan. 2) Kecamatan pemekaran yang tidak mempunyai Puskesmas. 3) Kepadatan penduduk tinggi, jumlah penduduk lebih dari 30.000 penduduk. 4) Wilayah kerja sangat luas. 5) Relokasi Puskesmas yang disebabkan adanya bencana alam, jalur hijau, perubahan rencana tata ruang/wilayah, atau terjadinya masalah hukum pada lokasi fisik bangunan. b. Lokasi Puskesmas : 1) Di area yang mudah terjangkau baik dari segi jarak maupun sarana transportasi, dari seluruh wilayah kerjanya. 2) Pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh daerah.


22

c. Persyaratan Puskesmas : 1) Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas. 2) Ketersediaan tenaga kesehatan oleh pemerintah daerah. 2. Persyaratan Teknis a. Luas lahan dan bangunan Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang dilaksanakan guna memberikan pelayanan yang optimal. b. Denah tata-ruang 1) Rancangan tata-ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan dan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan mengacu pada Buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Ditjen Binakesmas Tahun 2007. 2) Setiap Puskesmas perlu dilengkapi ruang konsultasi gizi (terlampir) 3) Puskesmas harus mempertimbangkan nilai - nilai privasi dari pasien c. Peralatan kesehatan Kebutuhan minimal peralatan kesehatan mengacu pada buku Pedoman Peralatan, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan.

B.

Peningkatan

Peningkatan Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi Puskesmas termasuk penyediaan alat kesehatan dan rumah dinas petugas kesehatan.


23

Peningkatan tersebut perlu mempertimbangkan persyaratan berikut ini : 1. Persyaratan Umum a. Kebutuhan akan adanya Puskesmas, antara lain pada : (Harus memenuhi satu atau lebih persyaratan di bawah ini) 1) Kecamatan pemekaran yang tidak mempunyai Puskesmas. 2) Kepadatan penduduk tinggi, jumlah penduduk lebih dari 30.000 penduduk. 3) Wilayah kerja sangat luas. 4) Relokasi Puskesmas yang disebabkan adanya bencana alam, jalur hijau, perubahan rencana tata ruang/wilayah, atau terjadinya masalah hukum pada lokasi fisik bangunan. b. Lokasi Pustu pada wilayah dengan : 1) Pertumbuhan penduduk tinggi, baik dari kelahiran maupun migrasi, atau; 2) Perkebunan Inti Rakyat atau pemukiman transmigrasi, atau; 3) Berdekatan dengan sentra-sentra ekonomi baru, atau; 4) Wilayah yang akan berkembang. 5) Persyaratan : a. Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas b. Ketersediaan tenaga kesehatan oleh pemerintah daerah 2) Persyaratan Teknis Peningkatan

Pustu

menjadi

Puskesmas,

diharapkan

mempertimbangkan persyaratan teknis sebagai berikut : a. Luas lahan dan bangunan Apabila

ketersediaan

lahan

tidak

memungkinkan,

dapat

mempertimbangkan untuk peningkatan dengan pembangunan ke atas (bertingkat). Alternatif lain adalah dengan meningkatkan ruang


24

untuk fungsi pelayanan (Puskesmas Induk) seluas 135m2, dengan catatan lokasi rumah dinas dokter

dan tenaga kesehatan tetap

berada di wilayah kerja Puskesmas tersebut. Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan oleh wilayah setempat. b. Denah tata-ruang Rancangan

tata-ruang/bangunan

agar

memperhatikan

fungsi

sebagai sarana pelayanan kesehatan dan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Denah tata ruang mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Ditjen. Bina Kesmas Tahun 2007 serta

lampiran

pedoman

yang

disempurnakan

dan

pedoman

program. c. Peralatan kesehatan Kebutuhan minimal peralatan kesehatan mengacu pada buku Pedoman Peralatan, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan.

C. Rehabilitasi Guna

menunjang

serta

meningkatkan

pelayanan

kesehatan

yang

berkualitas di Puskesmas, perlu adanya rehabilitasi fisik pada bangunan yang mengalami kerusakan. Pelaksanaan rehabilitasi fisik Puskesmas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Persyaratan Umum a. Puskesmas dengan kondisi rusak berat b. Untuk peningkatan mutu pelayanan. c. Untuk peningkatan penampilan.


25

2. Persyaratan Teknis a. Denah

tata-ruang

bangunan

mengacu

pada

buku

Pedoman

Peralatan dan Tata Ruang Puskesmas, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2007. b. Rehabilitasi dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan oleh wilayah setempat.

D. Perluasan Guna

menunjang

berkualitas

di

dilaksanakan

serta

meningkatkan

Puskesmas, pada

perlu

pelayanan

adanya

bangunan/sarana

perluasan

yang

kesehatan fisik.

membutuhkan

yang

Perluasan perluasan.

Persyaratan perluasan fisik, adalah sebagai berikut : 1. Persyaratan Umum Adanya kebutuhan : a. Tambahan ruangan untuk meningkatkan pelayanan agar lebih optimal. b. Peningkatan pelayanan akan tetapi tidak memungkinkan untuk peningkatan menjadi Puskesmas Perawatan. 2. Persyaratan Teknis a. Luas lahan dan bangunan Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang dibutuhkan. Perluasan sarana fisik bangunan, antara lain berupa penambahan ruangan untuk : 1) Pelayanan gawat darurat. 2) Pelayanan laboratorium yang dilengkapi dengan kran air serta pembuangan air kotor.


26

3) Pelayanan konsultasi yang dibutuhkan sebagai upaya promotif dan preventif (contoh : ruang laktasi ). 4) Pelayanan penyuluhan dan ruang pertemuan sebagai upaya promotif dan penggalangan kemitraan dengan berbagai pihak terkait serta dapat digunakan untuk kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas. Luas ruangan/bangunan disesuaikan kondisi setempat dengan tetap memperhatikan kebutuhan minimal pelayanan dan mengacu pada pedoman yang ada. b. Denah tata-ruang Rancangan

tata-ruang/bangunan

agar

memperhatikan

fungsi

sebagai sarana pelayanan kesehatan dan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Ditjen. Bina Kesmas Tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman program. c. Peralatan kesehatan Kebutuhan minimal peralatan kesehatan mengacu pada

Buku

Pedoman Peralatan, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan. d. Perluasan dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan oleh wilayah setempat.


27

BAB VI PUSKESMAS PEMBANTU

Rehabilitasi

Guna menunjang serta meningkatkan pelayanan secara optimal di Puskesmas

Pembantu,

perlu

adanya

rehabilitasi

fisik.

Adapun

persyaratannya adalah sebagai berikut : 1. Persyaratan Umum Rehabilitasi dilaksanakan bagi bangunan dengan kondisi rusak berat. 2. Persyaratan Teknis a. Rehabilitasi

Pustu

dapat

pula

untuk

penyediaan

air

bersih,

pembuatan sarana pembuangan limbah serta sarana penunjang lainnya. b. Denah tata-ruang Rancangan

tata-ruang/bangunan

agar

memperhatikan

fungsi

sebagai sarana pelayanan kesehatan dan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Denah tata ruang mengacu pada buku

Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Ditjen. Bina Kesmas tahun 2007 serta

lampiran

pedoman

yang

disempurnakan

dan

pedoman

program. c. Rehabilitasi dapat menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan oleh wilayah setempat.


28

BAB VII RUMAH DINAS DOKTER, PERAWAT DAN BIDAN PUSKESMAS

A. Pembangunan Baru Dalam rangka memberikan dukungan fasilitas pada tenaga kesehatan khususnya tenaga dokter, bidan dan perawat agar dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, maka perlu dukungan penyediaan fasilitas rumah dinas di areal Puskesmas atau sekitar Puskesmas. Hal tersebut agar pelayanan di luar jam kerja khususnya gawat darurat dapat tertangani secara cepat. Pembangunan rumah dinas merupakan 1 paket pembangunan dengan pembangunan Puskesmas Perawatan dan Puskesmas baru dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut: 1. Persyaratan Umum a. Adanya kebutuhan yang bertujuan untuk : 1) Melengkapi unit Puskesmas yang belum ada rumah dokter, perawat dan bidan Puskesmas. 2) Melengkapi

Puskesmas

Pembantu

yang

statusnya

telah

ditingkatkan menjadi Puskesmas. 3) Melengkapi

Puskesmas

yang

statusnya

telah

ditingkatkan

menjadi Puskesmas Perawatan. 4) Melengkapi pembangunan Puskesmas baru dengan rumah dinas dokter, perawat dan bidan Puskesmas


29

b. Lokasi pembangunan rumah dinas dokter, perawat dan bidan Puskesmas, diusahakan dalam satu halaman dengan Puskesmas. Jika

tidak

memungkinkan

Puskesmas,

tetapi

dapat

berdekatan

dibangun

dengan

di

luar

halaman

Puskesmas,

sehingga

kelancaran pelayanan dapat terjamin. 2. Persyaratan Teknis a. Luas bangunan Jumlah serta luas ruangan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. b. Rancangan tata-ruang Rancangan

tata-ruang/bangunan

agar

memperhatikan

fungsi

sebagai sarana pelayanan kesehatan dan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Denah dan tata-ruang mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2007. c. Persyaratan teknis pembangunan sesuai peraturan yang berlaku.

B. Rehabilitasi Guna menunjang pelayanan kesehatan secara optimal, telah dialokasikan kegiatan rehabilitasi rumah dokter, perawat dan bidan Puskesmas, dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Persyaratan Umum a. Prioritas rehabilitasi adalah pada wilayah pasca kerusuhan/konflik, wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan. b. Rehabilitasi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kerusakan bangunan, yaitu : Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009

30

1) Kerusakan bertambah parah dan atau 2) Tidak dapat dimanfaatkan c. Rehabilitasi rumah dinas dokter, perawat dan

bidan Puskesmas,

yang berada pada lokasi di luar halaman Puskesmas tetapi masih dalam wilayah kerja yang sama. 2. Persyaratan Teknis a. Persyaratan

teknis

rehabilitasi

sesuai

dengan

peraturan

yang

berlaku. b. Rencana tata-ruang Rancangan

tata-ruang/bangunan

agar

memperhatikan

fungsi

sebagai sarana pelayanan kesehatan. Tata-ruang dan jenis ruangan mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman program.


31

BAB VIII PUSKESMAS KELILING

A. Pengadaan Dalam rangka memperluas, memperlancar dan meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas serta menunjang pelaksanaan

rujukan

medis

dan

kesehatan,

maka

perlu

diadakan

Puskesmas Keliling baik roda 4 (empat) maupun perairan. 1. Puskesmas Keliling Roda Empat (Pusling R-4) a. Persyaratan Umum 1) Kebutuhan

akan

adanya

Pusling

R-4

diharapkan

mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : a) Untuk mendukung pelayanan dan meningkatkan jangkauan pelayanan Puskesmas. b) Tersedianya sarana jalan di wilayah kerja Puskesmas

yang

dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. c) Pemenuhan ratio 1 Puskesmas memiliki 1 Puskesmas Keliling. d) Agar memperhatikan spesifikasi teknis dalam pengadaannya. 2) Tidak

boleh

mengalihfungsikan

menjadi

kendaraan

penumpang/pribadi. b. Persyaratan Teknis 1) Jenis kendaraan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan

mempertimbangkan

kondisi

geografi

dan

topografi

wilayah kerja.


32

2) Dapat mengadakan jenis kendaraan roda empat berpenggerak 2 roda (single gardan)

ataupun berpenggerak 4 roda

(double

gardan). 3) Ukuran kendaraan dapat memenuhi fungsi : a) Pelayanan kesehatan dasar. b) Rujukan. c) Transportasi petugas. d) Promosi kesehatan. e) Pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan. 4) Kendaraan

Pusling

R-4

harus

memenuhi

aksesibilitas/

kemudahan bagi pasien. 5) Peralatan kesehatan penunjangnya mengacu pada buku Pedoman Peralatan Puskesmas, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2007.

2. Puskesmas Keliling (Pusling) Perairan a. Persyaratan Umum 1) Kebutuhan

akan

adanya

Pusling

Perairan

diharapkan

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a) Untuk mendukung pelayanan dan memperluas jangkauan pelayanan Puskesmas. b) Kondisi geografis wilayah kerja Puskesmas terdiri dari perairan baik kepulauan atau sungai. 2) Pemerintah Daerah setempat agar menyediakan perlindungan jiwa melalui asuransi, bagi petugas pelaksana. 3) Pusling

Perairan

yang

diadakan

agar

direncanakan

dan

disesuaikan dengan fungsi serta kondisi perairan setempat. 4) Proses persiapan, pengadaannya dilaksanakan dengan kerjasama lintas

sektor

terkait,

seperti

Dinas

Perhubungan

(ASDP),

Syahbandar dan lain sebagainya. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009

33

5) Pusling

Perairan

agar

dilengkapi

dengan

alat

keselamatan

petugas dan alat komunikasi dalam pelayaran. 6) Pemerintah

daerah

menyediakan

biaya

operasional

dan

pemeliharaan serta dermaga. b. Persyaratan Teknis : 1) Spesifikasi teknis, disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kerja setempat, setelah mengadakan konsultasi dengan pihak yang berkompeten. 2) Bentuk, desain, material dan mesin perahu/kapal disesuaikan dengan peraturan pelayaran dan harus disesuaikan dengan kondisi daerah. 3) Bentuk, desain perahu/kapal dapat menampung fungsi yang direncanakan. 4) Kendaraan

Pusling

Perairan

harus

memenuhi

aksesibilitas/kemudahan bagi pasien. 5) Peralatan

kesehatan

direncanakan

sesuai

mengacu

dengan

pada

buku

jenis

pelayanan

Pedoman

yang

Peralatan

Puskesmas, Ditjen Bina Kesmas Tahun 2007.

B. Rehabilitasi Rehabilitasi fisik Pusling R-4 dan Perairan, agar mempertimbangkan persyaratan sebagai berikut : 1. Rehabilitasi fisik (perbaikan) Pusling (Roda Empat dan Perairan), dilaksanakan bagi Pusling yang kondisinya rusak sedang dan berat, sehingga dapat berfungsi kembali.


34

2. Rehabilitasi hanya digunakan untuk kendaraan, tidak digunakan untuk mengadakan bahan habis pakai, seperti pembelian busi, ban, dan lain sebagainya.


35

BAB IX KENDARAAN OPERASIONAL RODA DUA

Tujuan

pengadaan

kendaraan

operasional

roda

dua

adalah

untuk

meningkatkan mobilitas petugas dan bidan Puskesmas dalam memberikan pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat.

Pengadaan

kendaraan

operasional roda dua harus memperhatikan persyaratan berikut ini : 1. Persyaratan Umum Alokasi pengadaan, diprioritaskan bagi Puskesmas yang mempunyai wilayah kerja dengan kondisi geografi/topografi relatif sulit dan tidak dapat ditempuh oleh sarana Puskesmas Keliling Roda Empat . 2. Persyaratan Teknis a. Pengadaan sepeda motor dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Jenis dan spesifikasi teknis serta jumlah sepeda motor, disesuaikan dengan

kebutuhan

spesifik

wilayah

kerja

(termasuk

dapat

digunakan untuk memenuhi fungsi promosi kesehatan)

dan

ketersediaan dana. c. Mempertimbangkan ketersediaan layanan perawatan dan suku cadang.


36

BAB X PERALATAN KESEHATAN

Pengadaan peralatan kesehatan (medis dan non medis) adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan diperuntukkan bagi Poskesdes/Puskesmas Pembantu/Puskesmas/Puskesmas Perawatan. Dukungan peralatan kesehatan diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan minimal pelayanan Pos Kesehatan Desa, pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), Keluarga Berencana (KB),

pelayanan

bayi dan balita, gizi,

kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, penyakit menular, penyakit tidak menular, keperawatan dan laboratorium. Pengadaan

peralatan

kesehatan,

harus

memperhatikan

persyaratan

sebagai berikut : 1. Persyaratan Umum a. Pengadaan

peralatan

kesehatan

harus

mempertimbangkan

kebutuhan dan ketersediaan peralatan yang telah tersedia di sarana pelayanan kesehatan dasar, masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dan jaringannya serta dapat dimanfaatkan oleh petugas kesehatan. b. Diupayakan

tersedia

dengan

mudah

penggantian

peralatan

kesehatan tersebut. c. Mutu peralatan kesehatan menjadi pertimbangan utama untuk pemilihan peralatan tersebut.


37

2. Persyaratan Teknis a. Spesifikasi pengadaan peralatan mengacu pada standar peralatan yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. b. Mutu peralatan kesehatan mengacu pada standar yang berlaku. c. Peralatan kesehatan dapat mengacu pada : 1)

Buku Pedoman Standar Peralatan Kesehatan Lingkungan di Daerah, Ditjen PP-PL, Tahun 2006.

2)

Buku

Kebijakan

Dasar

Pusat

Kesehatan

Masyarakat

(Puskesmas), SK Menkes No 128/Menkes/SK/II/2004. 3) Buku Acuan Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar, Ditjen Bina Kesmas, Tahun 2007 4) Buku Pedoman Peralatan, Ditjen. Bina Kesmas, Tahun 2007 5) Buku Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa, Ditjen Bina Kesmas, Tahun 2006 6) Buku Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulose, Depkes RI Edisi 2 Cet. Pertama, Tahun 2006 7) Buku Pedoman Pemeriksaan Mikroskopis Tuberkulosis, Ditjen PP & PL, Depkes RI tahun 2008 8) Buku Pedoman Nasional Pemberantasan Penyakit Kusta Ditjen PP & PL Depkes RI Cet. XVIII, Tahun 2006 9) Buku Pedoman Teknis Imunisasi Tingkat Puskesmas Ditjen PP & PL Depkes RI. Tahun 2006, Penerbit:Unicef 10) Buku Pedoman Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut, Untuk Penanggulangan Pneumonia pada Balita Direktorat P2ML, Ditjen PP & PL Depkes RI Cet. XVIII, Tahun 2006 11) Tatalaksana Demam Berdarah Dengue di Indonesia Ditjen PP & PL Depkes RI Cet. XVIII, Tahun 2006 12) Buku Pencegahan dan Pemberantasan Deman Berdarah Dengue di Indonesia Ditjen PP & PL Depkes RI, Tahun 2005


38

13) Pedoman

Surveilans

Epidemiologi

Penyakit

Jantung

dan

Pembuluh Darah, Depkes RI, Tahun 2007 14) Pedoman Teknis Penemuan & Tatalaksana Penyakit Hipertensi, Depkes RI, Tahun 2006 15) Pedoman Pengendalian Diabetes Melitus & Penyakit Metabolik, Depkes RI, Tahun 2007 16) Petunjuk Teknis Penemuan & Tatalaksana Akibat Kecelakaan Lalulintas, Depkes RI, Tahun 2007 17) Pedoman Pengendalian Asma, Depkes RI, Tahun 2007 18) Pedoman Penemuan & Tatalaksana Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), Depkes RI, Tahun 2007 19) Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (KB), Dit. Bina Kesehatan Ibu, Ditjen. Bina Kesmas Cetakan Ke 2, Tahun 2006. 20) Buku Pedoman Tata Laksana Anak Gizi Buruk, Dit. Bina Gizi Masyarakat, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2006. 21) Buku Pedoman Pengarus Utamaan

Gender bidang Kesehatan,

Dit. Bina Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Kesmas, cetakan ke 5, Tahun 2007. 22) Pedoman Konseling Menyusui, Dit. Bina Gizi Masyarakat, Ditjen Bina Kesmas, Tahun 2007.


39

BAB XI SARANA DAN PRASARANA INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Sesuai dengan tujuan Kebijakan Obat Nasional (KONAS), penggunaan DAK Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat essensial generik dan perbekalan kesehatan rumah tangga di sarana pelayanan kesehatan dasar. Oleh karena itu dibutuhkan sarana dan prasarana Instalasi Farmasi yang memadai.

A. Pembangunan Baru Pembangunan menjamin

baru

Instalasi

ketersediaan,

Farmasi

pemerataan,

dilaksanakan mutu,

dalam

rangka

keterjangkauan

obat

essensial generik dan perbekalan kesehatan. 1.

Persyaratan Umum Pembangunan baru Instalasi Farmasi diprioritaskan pada: (Harus memenuhi satu atau lebih persyaratan di bawah ini) a)

Daerah pemekaran

b)

Perpindahan lokasi/kantor

c)

Pemerintah daerah yang belum mempunyai Instalasi Farmasi

d)

Relokasi Instalasi Farmasi yang disebabkan bencana alam, jalur hijau, perubahan rencana tata ruang/wilayah atau terjadinya masalah hukum pada lokasi fisik bangunan.


40

2.

Persyaratan Teknis a) Luas lahan dan bangunan yang diperlukan, disesuaikan dengan kebutuhan daerah berupa volume obat dan perbekalan kesehatan yang harus disediakan. b) Denah tata ruang Rencana

tata

ruang/bangunan

sebagai

sarana

penyimpanan

kesehatan

serta

Penyimpanan

Obat

mengacu

agar obat

pada

Publik dan

memperhatikan publik buku

Perbekalan

dan

fungsi

perbekalan

Standar

Sarana

Kesehatan,

yang

diterbitkan oleh Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Ditjen

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

Departemen Kesehatan tahun 2005. c) Pemerintah Daerah harus menyediakan peralatan mebeler, biaya operasional, Instalasi

biaya

pemeliharaan

pada

pembangunan

baru

Farmasi dari sumber anggaran lainnya.

B. Rehabilitasii/Revitalisasi INSTALASI 1.

Persyaratan Umum Rehabilitasi Instalasi Farmasi diprioritaskan pada Instalasi Farmasi yang mengalami kerusakan berat.

2.

Persyaratan Teknis a.

Luas lahan dan bangunan disesuaikan dengan kebutuhan daerah berupa volume obat dan perbekalan kesehatan yang harus disediakan.

b.

Denah tata ruang Rencana tata ruang/bangunan rehabilitasi agar memperhatikan fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan perbekalan


41

kesehatan

serta

mengacu

pada

buku

Standar

Sarana

Penyimpanan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, yang diterbitkan oleh Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Ditjen

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

Departemen Kesehatan Tahun 2005

C.

Sarana Pendukung

Pengadaan dan atau penggantian sarana pendukung Instalasi Farmasi ditujukan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas. Sarana pendukung Instalasi Farmasi dapat berupa sarana penyimpanan produk biologis sistem rantai dingin/cold chain (termasuk pemeliharaan sistem rantai dingin/cold chain dalam distribusi produk biologis) dan sarana distribusi (roda empat/roda dua/perahu bermotor) 1.

Persyaratan Umum a.

Diprioritaskan pada daerah yang Instalasi Farmasinya belum memiliki sarana pendukung.

b. 2. a)

Sebagai pengganti sarana pendukung yang rusak berat Persyaratan Teknis Penggantian sarana pendukung Instalasi Farmasi yang telah habis

masa

pakainya

(absolete)

harus

dilakukan

dengan

spesifikasi teknis dan kapasitas yang sama b)

Pengadaan

atau

pertimbangan

penggantian operasional

sarana

distribusi

berdasarkan

serta

kondisi

dan

letak

geografis/topografi daerah. c)

Pengadaan

sarana

pendukung

Instalasi

Farmasi

Kab/Kota

disesuaikan dengan kebutuhan, mengacu pada buku Standar Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009

42

Sarana Penyimpanan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, yang diterbitkan oleh Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Ditjen

Bina

Kefarmasian

dan

Alat

Kesehatan

Departemen Kesehatan Tahun 2005.


43

BAB XII PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) RUMAH SAKIT

Pengadaan peralatan kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit

dimaksudkan

untuk

mewujudkan

rumah

sakit

sebagai

Safe

Community Center yang mendukung Desa Siaga. Sebagai perwujudan dari konsep Safe Community maka dikembangkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Secara umum SPGDT menyangkut penanganan penderita gawat darurat pra rumah sakit (di tengah masyarakat, Poskesdes, Puskesmas, selama dalam transport) , rumah sakit (Instalasi Gawat Darurat-High Care Unit-Intensive Care Unitkamar jenazah) dan antar rumah sakit. Pada fase rumah sakit unsur utama yang perlu dilakukan penguatan adalah Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebagai ujung tombak pelayanan pasien di rumah sakit. Secara umum keberadaan IGD rumah sakit bertujuan untuk : 1. Mencegah kematian dan kecacatan 2. Menerima rujukan atau merujuk pasien baik secara horizontal maupun vertikal 3. Melakukan penanggulangan korban bencana massal yang terjadi di dalam dan di luar rumah sakit 4. Melakukan penanganan kasus true dan false emergency selama 24 jam.


44

5. Mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan penanggulangan penderita gawat darurat melalui pendidikan serta menyelenggarakan berbagai kursus yang berhubungan dengan basic dan advanced life support. IGD tidak hanya melayani pasien yang datang ke rumah sakit, akan tetapi juga harus melakukan pembinaan pada masyarakat untuk menyiapkan kesiapsiagaan

dini,

hal

ini

tentunya

sangat

menunjang

untuk

meningkatkan mutu sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan dalam pengembangan desa siaga. Tujuan dari penguatan IGD rumah sakit adalah menurunkan angka kematian dan kecacatan akibat kasus gawat darurat melalui : 1. Penguatan kemampuan Instalasi Gawat Darurat rumah sakit sebagai Safe Community Center bagi Desa Siaga dalam penanggulangan penderita gawat darurat sehari-hari dan bencana 2. Pengadaan fasilitas Instalasi Gawat Darurat rumah sakit sesuai standar

1. Persyaratan Umum Pengadaan alat kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit umum milik pemerintah daerah harus memenuhi salah satu atau lebih persyaratan di bawah ini : a.

Telah dikembangkan program Desa Siaga di wilayah kerjanya

b.

IGD rumah sakit belum memenuhi standar pelayanan IGD level 2

c.

Berada di daerah rawan bencana

d.

Akan melakukan pengembangan pada jenis kegawat daruratan tertentu, misalnya : pusat trauma atau penanganan korban bencana kimia

e.

Ada

komitmen

peningkatan

pihak

RSUD

dan

pemerintah

daerah

dalam

penanggulangan penderita gawat darurat di rumah

sakit Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009

45

2. Persyaratan Teknis 1. Pengadaan

alat

kesehatan

untuk

Instalasi

Gawat

Darurat

berdasarkan revisi Standar Pelayanan Gawat Darurat yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik bersama dengan profesi tahun 2007, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana dengan prioritas sebagai berikut : a. Alat kesehatan yang dapat digunakan untuk mendiagnosis, menangani, memonitor dan mengevakuasi (proses rujukan) serta alat medis pendukung untuk penanggulangan penderita gawat darurat : i. Trauma (Bedah) ii. Non Trauma 1) Kegawatdaruratan jantung 2) Kegawatdaruratan penyakit dalam 3) Kegawatdaruratan kebidanan 4) Kegawatdaruratan anak dan neonatus 5) Kegawatdaruratan neurologi, psikiatri, dll b. Penyediaan alat lebih diutamakan pada alat medis yang sifatnya mobile. 2. Jenis peralatan medis yang harus disediakan adalah sebagai berikut a. Diagnosis Umum : 1.

Kit pemeriksaan sederhana

:

1 set

2.

Examination lamp

:

1 unit

Khusus : 3.

EKG 12 channel

:

1 unit

4.

Mobile X-ray

:

1 unit

5.

Doppler

:

1 unit


46

6.

Glukometer with stick

:

1 unit

b. Tindakan Airway : 7.

Emergency resuscitation kit

:

1 set

8.

Suction pump

:

1 set

9.

Neck collar

:

1 unit

10. Oksigen consentrator

:

1 unit

11. Nebulizer

:

1 unit

12. Ventilator transport

:

1 unit

13. Minor surgery set

:

2 unit

14. Siringe pump

:

1 unit

15. Infusion pump

:

1 unit

16. Pulse oxymeter

:

1 unit

17. Vital sign monitor

:

1 unit

:

1 unit

19. Infant warmer

:

1 unit

20. Inkubator

:

1 unit

21. Meja ginekologi

:

1 unit

22. Partus set

:

1 unit

23. Vacuum set

:

1 set

24. Kuret set

:

1 set

25. Sectio caesarian set

:

1 set

:

1 unit

Breathing :

Circulation :

c. Monitor

d. Gawat Darurat Khusus Jantung : 18. Defibrilator Anak – Neonatus :

Kebidanan :

Bedah : 26. Electro surgical cauter Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009

47

27. Meja operasi

:

1 unit

28. Lampu operasi mobile

:

1 unit

29. Mesin anestesia

:

1 set

30. Major surgery set

:

1 set

31. THT set

:

1 set

32. Head lamp

:

1 unit

33. Emergency strecher

:

1 unit

34. Sterilisator kering

:

1 unit

35. Automatic film processor

:

1 unit

Tindakan khusus lainnya :

e. Peralatan Medis Pendukung


48

BAB XIII PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN UNTUK RUMAH SAKIT SIAP PONEK

Saat ini Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Neonatal (AKN) di Indonesia tertinggi di antara negara-negara ASEAN dengan penurunan sangat lambat. Seperti kita ketahui AKI sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKN 20 per 100.000 kelahiran hidup (hasil survey 2002 – 2003). Hal tersebut berarti

setiap jam ada 2 ibu yang

meninggal dan setiap jam ada 10 kematian neonatal. Kematian bayi 35 per 1000 kelahiran hidup (SDKI tahun 2002 – 2003) yang artinya setiap jam ada 18 kematian bayi. Keadaan tersebut diakibatkan oleh penyebab utama kematian yang sebenarnya dapat dicegah melalui pendekatan deteksi dini dan penatalaksanaan yang tepat untuk ibu dan bayi. Di samping itu konferensi tingkat tinggi PBB pada tahun 2000 menetapkan bahwa 2 dari 8 tujuan pembangunan millennium (Millennium Development Goals) pada tahun 2015 sangat terkait dengan kesehatan ibu, bayi dan anak yaitu: •

Mengurangi angka kematian bayi dan balita sebesar dua per tiga dari AKB pada tahun 1990 menjadi 23 dari 32/1000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

•

Mengurangi angka kematian ibu sebesar tiga per empat dari AKI pada tahun 1990 menjadi 102/100000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

Rencana

Strategis

Departemen

Kesehatan

tahun

2005-2009

telah

menetapkan target penurunan AKI dari 307 menjadi 226/ 100.000


49

kelahiran hidup dan AKB dari 35 menjadi 26/ 1000 kelahiran hidup pada tahun 2009. Dalam mencapai target tersebut perlu dilakukan upaya terobosan yang efisien yaitu melalui program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit (RS). Di Indonesia penyebab kematian ibu adalah perdarahan, infeksi dan eklampsia, persalinan macet serta komplikasi abortus. Penyebab kematian utama adalah perdarahan yang sebagian besar disebabkan oleh retensi plasenta. Hal ini menunjukkan adanya manajemen persalinan kala III yang kurang adekuat. Sedangkan kematian ibu akibat infeksi merupakan indikator kurang baiknya upaya pencegahan dan manajemen infeksi. Program menurunkan angka kematian ibu dan bayi (maternal neonatal) dan meningkatkan pelayanan ibu dan bayi yang mempunyai masalah komplikasi persalinan dan kelahiran kurang bulan sangat diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diperoleh dukungan faktor ketrampilan tenaga kesehatan khusus PONEK serta pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang berkualitas di RS.

Mengingat kematian bayi mempunyai hubungan erat dengan mutu penanganan ibu, maka proses persalinan dan perawatan bayi harus dilakukan dalam sistem terpadu di tingkat nasional dan regional. Pelayanan perinatal regional merupakan upaya penyediaan pelayanan bagi ibu dan bayi baru lahir secara terpadu dalam bentuk kegiatan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif/ PONEK di rumah sakit dan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar/PONED di tingkat Puskesmas. Program PONEK 24 jam di RS kabupaten/kota merupakan program yang sangat berperan dalam mengurangi angka kematian ibu dan bayi baru


50

lahir.

Untuk

mencapai

kompetensi

dalam

bidang

tertentu

tenaga

kesehatan memerlukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perubahan perilaku Tim PONEK dalam pelayanan kepada pasien. Sedangkan untuk mendukung pelayanan diperlukan peningkatan sarana, prasarana dan peralatan di RS PONEK. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan bayi (maternal neonatal) yang berkualitas diperlukan ketersediaan tenaga terampil Tim PONEK dalam

penatalaksanaan

kesehatan

maternal

neonatal

dan

sarana

prasarana serta peralatan PONEK sesuai standar di rumah sakit. Rumah sakit yang mendapatkan paket peningkatan sarana prasarana dan pengadaan peralatan kesehatan untuk rumah sakit siap PONEK dapat memilih paket peningkatan sarana prasarana saja atau pengadaan peralatan kesehatan saja, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rumah sakit dan ketersediaan dana yang ada.

A.

Peningkatan Sarana dan Prasarana

1.

Persyaratan Umum Rumah Sakit Siap PONEK adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi selama 24 jam. Kriteria umum Rumah Sakit Siap PONEK meliputi : a.

Minimal rumah sakit kelas C yang menjadi pusat rujukan regional di wilayah kerjanya.

b.

Adanya dukungan pemerintah daerah dan direktur rumah sakit mempersiapkan Tim PONEK di rumah sakit (terdiri dari 1 dokter Sp.OG, 1 dokter Sp.A, 1 dokter, 2 bidan dan 1 perawat) dan biaya operasional untuk kesinambungan program.


51

2.

Persyaratan Teknis a.

Rumah sakit telah memiliki minimal 1 dokter Sp.OG dan 1 dokter Sp.A

b.

Tersedia UTDRS atau BDRS atau UTD PMI

c.

Tersedia

ruang

maternal

(kamar

bersalin)

yang

mampu

menyiapkan operasi dalam waktu kurang dari 30 menit d.

Tersedia kamar operasi

yang siap (siaga 24 jam) dalam

melakukan operasi bila ada kasus emergensi obstetrik e.

Tersedia ruang neonatal untuk perawatan intensif

Luas lahan dan bangunan untuk peningkatan sarana dan prasarana: a. Ruangan Maternal 1

Tiga Kamar Bersalin (untuk satu tempat tidur @16 m2)

=

48 m2

2

Dua buah kamar mandi (@ 6 m2)

=

12 m2

3

Kamar periksa (3 m x 4 m)

=

12 m2

4

Ruang Perawatan (4 TT @ 8 m2)

=

32 m2

5

Ruang Isolasi untuk kasus Infeksi (2 TT @ 8 m2)

=

16 m2

6

Ruang Perawatan Intensif/Eklampsia/Sepsis (2 TT @ 8 m2) =

16 m2

7

Ruang Tindakan operasi kecil/darurat/one day care (2 TT @ 12 m2) =

24 m2

8

Nurse Station (4 m x 4 m)

=

16 m2

9

Ruang Jaga Dokter (3 m x 5 m)

=

15 m2

10 Ruang Jaga Bidan (2 TT @ 6 m2)

=

12 m2

11 Dua toilet/kamar mandi staf (@ 2 x 2.25 m2)

=

9 m2

12 Ruang Obat (Depo Farmasi Ruangan)

=

6 m2

13 Gudang Peralatan (2 m x 1 m)

=

2 m2

14 Ruang Kotor (tempat cuci peralatan) (4 m x 2 m)

=

8 m2

15 Pantry (2 m x 2 m)

=

4 m2

Total =

232 m2

b. Ruang Neonatal 1

Unit Perawatan Khusus

=

20 m2

2

Ruang Laktasi

=

6 m2


52

3

Ruang Pencucian Incubator

=

6 m2

4

Nurse Station (4 m x 4 m)

=

16 m2

5

Ruang Jaga Bidan (2 TT @ 6 m2)

=

12 m2

6

Dua toilet/kamar mandi staf (@ 2 x 2.25 m2)

=

9 m2

7

Ruang Obat (Depo Farmasi Ruangan)

=

6 m2

8

Gudang Peralatan (2 m x1 m)

=

2 m2

9

Ruang Kotor (tempat cuci peralatan) (4 m x 2 m)

=

8 m2

=

9 m2

Total =

94 m2

Total (a) + (b) =

326 m2

10 Ruang Linen bersih

Bila luas lahan tidak memungkinkan, maka renovasi/pembangunan disesuaikan dengan kondisi setempat dan tetap memperhatikan kebutuhan minimal pelayanan.

Denah dan Tata ruang Rancangan denah dan tata ruang maternal dan neonatal harus memenuhi beberapa persyaratan teknis sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan

Pelayanan

Obstetri

Neonatal

Emergensi

Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh Direktorat

Jenderal Bina Pelayanan Medik,

Departemen

Kesehatan RI Tahun 2007. Bila daerah mempunyai keterbatasan untuk mengikuti pedoman tersebut di atas, maka daerah dapat mengikuti acuan di bawah ini. 1) Ruang Maternal a. Kamar bersalin •

Lokasi berdekatan dengan kamar operasi dan IGD

•

Luas minimal 6 m2 per orang

•

Paling kecil, ruangan berukuran 12 m2

•

Harus ada tempat untuk isolasi ibu di tempat terpisah


53

•

Tiap ibu bersalin harus punya privasi agar keluarga dapat hadir

•

Ruangan bersalin tidak boleh merupakan tempat lalu lalang orang

•

Bila kamar operasi juga ada dalam lokasi yang sama, upayakan tidak melintas pada ruang bersalin

•

Minimal 2 kamar bersalin terdapat pada setiap rumah sakit umum

•

Kamar

bersalin

terletak

sangat

dekat

dengan

kamar

neonatal, untuk memudahkan transportasi bayi dengan komplikasi ke ruang rawat •

Idealnya

sebuah

ruang

bersalin

merupakan

unit

terintegrasi: kala 1, kala 2 dan kala 3 yang berarti setiap pasien diperlakukan utuh sampai kala 4 bagi ibu bersama bayinya secara privasi. Bila tidak memungkinkan, maka diperlukan dua kamar kala 1 dan sebuah kamar kala 2. •

Kamar bersalin harus dekat dengan ruang jaga perawat (nurse

station)

agar

memudahkan

pengawasan

ketat

setelah pasien partus sebelum dibawa ke ruang rawat (post partum). Selanjutnya bila diperlukan operasi, pasien akan dibawa ke kamar operasi yang berdekatan dengan kamar bersalin. •

Harus ada kamar mandi/toilet yang berhubungan dengan kamar bersalin

•

Ruang postpartum harus cukup luas, standar 8 m2 per tempat tidur (bed)

•

Ruang tersebut terpisah dari fasilitas : toilet, kloset, lemari

•

Pada ruang dengan banyak tempat tidur, jarak antar tempat tidur minimal 1 meter

•

Jumlah tempat tidur per ruangan maksimum 4 buah


54

•

Tiap ruangan harus mempunyai jendela sehingga cahaya dan udara cukup

•

Harus ada fasilitas untuk cuci tangan pada tiap ruangan

•

Tiap pasien harus punya akses ke kamar mandi privasi (tanpa ke koridor)

•

Kamar periksa/diagnostik harus mempunyai luas sekurangkurangnya 11 m2 dan berisi : tempat tidur pasien/obsgin, kursi pemeriksa, lampu sorot, troli alat, lemari obat kecil, USG mobile dan troli emergensi

•

Ada ruang perawat (nurse station)

•

Ruang isolasi bagi kasus infeksi perlu disediakan seperti pada kamar bersalin

•

Ruang tindakan operasi/kecil darurat/one day care : untuk kuret, penjahitan dan sebagainya

•

Ruang tunggu bagi keluarga pasien

b. Unit Perawatan Intensif/Eklampsia/Sepsis •

Unit ini harus berada di samping ruang bersalin, atau setidaknya jauh dari area yang sering dilalui

•

Paling kecil, ruangan berukuran 18 m2

•

Di ruang dengan beberapa tempat tidur, sedikitnya ada jarak antara ranjang satu dengan ranjang lainnya

•

Ruangan harus dilengkapi paling sedikit enam steker listrik yang dipasang dengan tepat untuk peralatan listrik

2) Ruangan Neonatal a. Unit Perawatan Intensif •

Unit ini harus berada di samping ruang bersalin atau setidaknya jauh dari area yang sering dilalui


55

•

Minimal ruangan berukuran 18 m2

•

Di ruangan dengan beberapa tempat tidur sedikitnya ada jarak antar ranjang

•

Harus ada tempat untuk isolasi bayi di area terpisah

•

Ruang harus dilengkapi paling sedikit 6 steker yang dipasang dengan tepat untuk peralatan listrik

b. Unit Perawatan Khusus •

Unit ini harus berada di samping ruang bersalin atau setidaknya jauh dari area yang sering dilalui

•

Minimal ruangan berukuran 12 m2

•

Harus ada tempat untuk isolasi bayi di tempat terpisah

•

Paling sedikit harus ada jarak antara inkubator dengan tempat tidur bayi

c. Area laktasi Minimal ruangan berukuran 6 m2 d. Area pencucian inkubator Minimal ruangan berukuran 6-8 m2 Dalam rangka penyelenggaraan PONEK, perlu mempertimbangkan kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain : •

Adanya pemisahan visual antara ruang bersalin satu dengan yang lainnya

•

Sarana,

prasarana

dan

peralatan

yang

ada

harus

mempertimbangkan ergonomis dan kemudahan aksesibilitas bagi ibu hamil

B. Pengadaan Peralatan (terlampir) 1. Peralatan Neonatal 2. Peralatan Maternal


56

BAB XIV UNIT TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT

Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) adalah salah satu instalasi di RS yang mempunyai peran sebagai penyedia darah transfusi yang aman (lulus skreening Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah/IMLTD) dengan tugas antara lain melakukan rekruitmen donor sukarela, melakukan seleksi donor, melakukan penyadapan darah donor, melakukan screening terhadap penyakit IMLTD, melakukan penyimpanan darah sebagai stock, melakukan pemeriksaan golongan darah, crossmatch, mengirim darah transfusi

yang

telah

aman

ke

bagian

lain

/

ruangan

lain

yang

membutuhkan, memantau reaksi transfusi yang terjadi serta melakukan pencatatan dan pelaporan.

A. Pembangunan Baru Pembangunan baru UTDRS dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan darah di rumah sakit khususnya dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit pada umumnya. 1. Persyaratan Umum Pembangunan fasilitas UTDRS mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut : a. Tidak terdapat UTD yang dapat memasok kebutuhan darah aman di rumah sakit yang bersangkutan b. Terdapat rumah sakit pemerintah pada wilayah setempat c. Tidak boleh dijadikan sumber PAD, atau profit center di RS karena Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009

57

pelayanan darah harus bersifat nirlaba d. Dinas Kesehatan setempat mempunyai sistem pengawasan dan pembinaan pelayanan transfusi darah e. Biaya

operasional

dan

pemeliharaan

UTD

diusulkan

oleh

RS

setempat melalui APBD atau sumber lainnya f. Lokasi berada di tempat yang strategis bagi ruang-ruang perawatan dan ruang emergensi serta ruang operasi g. Dalam melaksanakan perannya UTDRS harus berkoordinasi dengan Dinas

Kesehatan

setempat

dalam

jejaring

pelayanan

darah

kabupaten/kota serta merupakan bagian dari jejaring pelayanan darah propinsinya 2. Persyaratan Teknis a. Luas lahan dan bangunan Luas lahan dan bangunan dari UTDRS didasarkan pada jenis pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun luasan itu adalah : m2

1)

Ruang pimpinan

luas : 9

2)

Ruang tunggu donor sukarela

luas : 7.5 m2

3)

Ruang administrasi dan loket

luas : 9

4)

Ruang pemeriksaan/seleksi donor

luas : 7.5 m2

5)

Ruang AFTAP

luas : 10 m2

6)

Ruang pemulihan

luas : 6

7)

Ruang laboratorium & R.cuci

luas : 16 m2

8)

Ruang penyimpanan darah

luas : 6

m2

9)

Kamar mandi / WC (2 buah)

luas : 6

m2

m2

m2

10) Ruang jaga

luas : 7.5 m2

11) Ruang genset/gudang

luas : 7.5 m2

12) Lorong/sirkulasi ruangan

luas : 8 TOTAL


m2

100 m2 58

Bila luas lahan tidak memungkinkan, maka pembangunan disesuaikan dengan kondisi setempat dengan tetap memperhatikan kebutuhan minimal pelayanan. Dalam rangka penyelenggaraan UTDRS, perlu mempertimbangkan kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain adanya pemisahan visual antara ruang penyadapan darah satu dengan yang lainnya. b. Denah dan tata ruang Rancangan

denah

dan

tata

ruang

pada

UTDRS

harus

mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan dari kegiatan yang dilaksanakan. Adapun denah dan tata ruang UTDRS harus memenuhi beberapa persyaratan teknis dari pelayanan kesehatan yang ada, di antaranya : 1) Bangunan berada dalam lingkungan/bangunan RS 2) Bangunan minimal memiliki beberapa ruangan antara lain : •

Ruang administrasi

•

Ruang penyadapan darah

•

Ruang laboratorium

•

Ruang penyimpanan darah dan reagen

•

ruang cuci

•

WC

3) Bangunan memiliki sistem supply air yang cukup 4) Bangunan memiliki sistem limbah sesuai standar/dapat bergabung dengan limbah RS


59

B. Rehabilitasi UTDRS

Rehabilitasi UTDRS ditujukan pada rumah sakit yang memiliki UTD yang telah berfungsi, khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan darah dan pelayanan secara keseluruhan di rumah sakit.

1. Persyaratan Umum Peningkatan kualitas UTDRS yang telah ada mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut : •

kondisi fisik (rusak ringan, sedang, berat)

2. Persyaratan Teknis a.

Luas lahan dan bangunan Luas

lahan

dan

bangunan dari

UTDRS

mengacu

pada

UTDRS

harus

pembangunan baru UTDRS. b.

Denah dan tata ruang Rancangan

denah

dan

tata

ruang

pada

mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan dari kegiatan yang dilaksanakan. Denah dan tata ruang UTDRS mengacu pada pembangunan baru UTDRS.

C. Pemenuhan Kebutuhan Peralatan UTDRS Agar UTDRS dapat berfungsi dengan optimal, maka perlu didukung dengan peralatan UTDRS yang berkualitas dan memenuhi standar. 1. Persyaratan Umum Pemenuhan kebutuhan peralatan UTDRS mengacu pada persyaratan umum sebagai berikut : Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009

60

a. Pembangunan baru dan renovasi UTDRS melalui DAK 2009 b. UTDRS yang didirikan melalui DAK 2008 dan belum mendapat alokasi peralatan melalui APBN 2008 c. Biaya

operasional

dan

pemeliharaan

UTD

diusulkan

oleh

RS

setempat melalui APBD atau sumber lainnya 2. Persyaratan Teknis Peralatan dan bahan habis pakai untuk UTDRS adalah sebagai berikut : a. Peralatan seleksi donor dan IMLTD

Hemoscale

:

1 unit

Hemoglobinometer

:

1 unit

Hand sealer

:

2 unit

Tempat tidur donor

:

2 unit

Stetoskop dewasa

:

2 unit

Spygmomanometer air raksa

:

2 unit

Timbangan badan

:

2 unit

b. Peralatan penunjang laboratorium

Plasma extractor

:

1 unit

Dry incubator

:

1 unit

Serological centrifuge

:

1 unit

Serological rotator

:

1 unit

Adjustable M/C Micropipete - Ukuran 5 – 50 µl

:

1 unit

- Ukuran 50 – 200 µl

:

1 unit

Mikroskop binokuler elektrik

:

1 unit

Peralatan pemeriksaaan uji saring metode gel test / microplate

:

1 unit

Peralatan laboratorium lain

:

2 paket


61

(Paket terdiri dari : Pasteur pipet plastic, labu semprot, rak tabung, tabung ukuran 12 x 75 mm, tabung ukuran 5 mm, hematokrit tube, beker glass, sarung tangan, lab jas, blood grouping plate, baskom cuci, gunting stainless steel, klem lab, gelas melamin, object glass, micro pipet yellow type) c. Distribusi cool box •

untuk mobile unit (25-50 ktg)

:

2 unit

•

untuk ruangan (2-5 ktg)

:

2 unit

d. Penyimpan reagen dan darah •

Blood bank refrigerator

:

1 unit

•

Medical refrigerator

:

1 unit

e. Bahan Habis Pakai 1.

2.

Kantong darah - Single bag 250 ml/350ml

: sesuai kebutuhan

- Transfer bag

: sesuai kebutuhan

Reagen

Anti-HCV

:

1 paket

HbsAg

:

1 paket

Golongan darah ABO, Rhesus dan albumin 22% dan coombs serum

:

1 paket

Sifilis

:

1 paket

Reagen untuk pemeriksaan uji saring metode gel test/microplate

:

1 paket

HIV/AIDS

:

1 paket

Larutan CuSO4 dengan BJ 1,053

:

1 paket

uji silang metode 3 fase dengan bovine


62

NaCl 0,9 %

:

1 paket

Cairan desinfectant

:

1 paket

Aquabidest

:

1 paket

:

1 paket

f. Peralatan kantor

(Paket terdiri dari : meja kantor, meja komputer, komputer, printer, white board, kursi kantor) mempergunakan APBD,

kecuali

untuk pembangunan baru UTDRS. Mengingat pelayanan darah mempunyai resiko cukup tinggi, maka peralatan UTDRS harus memiliki kualitas tinggi dengan jaminan purna jual minimal 3 tahun.


63

BAB XV BANK DARAH RUMAH SAKIT Sejalan dengan kebijakan Depkes dalam peningkatan kualitas dan akses pelayanan

darah

seperti

yang

tertuang

dalam

Peraturan

Menteri

Kesehatan No. 423 Tahun 2007 yaitu seluruh rumah sakit memiliki Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), maka perlu dibangun BDRS di setiap RS Provinsi/Kabupaten/Kota

sebagai

pendukung

pelaksanaan

pelayanan

transfusi darah dengan sistem distribusi tertutup. BDRS adalah unit kerja di rumah sakit yang melaksanakan manajemen pelayanan transfusi darah di rumah sakit. Fungsi BDRS adalah sebagai pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan darah di rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan bekerjasama dengan UTD setempat sebagai pemasok darah yang aman.

Pembangunan Baru 1. Persyaratan Umum Pembangunan

fasilitas

BDRS

mengacu

pada

persyaratan

umum

sebagai berikut : a.

Terdapat UTD PMI yang dapat memasok kebutuhan darah aman di kabupaten/kota setempat.

b.

Terdapat Rumah Sakit Pemerintah di wilayah setempat

c.

Dinas Kesehatan setempat mempunyai sistem pengawasan dan pembinaan pelayanan transfusi darah


64

d.

Ada komitmen daerah untuk membantu operasionalisasi dan pemeliharaan BDRS melalui APBD.

2. Persyaratan teknis a. Luas ruang Luas ruang BDRS didasarkan pada jenis ruang kegiatan yang dilaksanakan. Adapun luasan itu adalah : 1) Ruang administrasi dan loket penerimaan Luas : 5 m2

sampel darah 2) Ruang laboratorium

Luas : 9 m2

3) Ruang penyimpanan darah

Luas : 6 m2

4) Ruang kepala BDRS dan ruang rapat

Luas : 6 m2

5) Ruang jaga petugas

Luas : 5 m2

6) Ruang gudang

Luas : 3 m2

7) Ruang kamar mandi

Luas : 3 m2

8) Lorong

Luas : 3 m2 40 m2

TOTAL Bila

luas

lahan

tidak

memungkinkan,

maka

pembangunan

disesuaikan dengan kondisi setempat dengan tetap memperhatikan kebutuhan minimal pelayanan. b. Denah dan tata ruang Rancangan

denah

dan

tata

ruang

pada

BDRS

harus

mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan dari kegiatan yang dilaksanakan. Adapun denah dan tata ruang BDRS harus memenuhi beberapa persyaratan teknis dan pelayanan kesehatan yang ada, di antaranya : 1) Bangunan berada di dalam lingkungan/bangunan RS


65

2) Lokasi berada di tempat yang strategis dan mudah dijangkau dari ruang-ruang perawatan dan ruang emergensi serta ruang operasi 3) Luas minimal 40 m2 dengan cahaya dan ventilasi yang cukup serta ber-AC termasuk ruang administrasi secara terpisah 4) Fasilitas air mengalir dan listrik yang memadai, genset atau UPS yang mampu mem-back up refrigerator agar stabilitas suhu tetap terjaga 5) Tersedia

2 bak cuci yang terdiri dari bak cuci tangan dan bak

cuci alat 6) Lantai ruangan ada tanpa sambungan (vinyl), sudut lantai melengkung c.

Peralatan dan Bahan Habis Pakai Peralatan minimal BDRS adalah sebagai berikut : 1)

Blood bank refrigerator

:

1 unit

2)

Serological centrifuge

:

2 unit

3)

Serological rotator

:

1 unit

4)

Dry incubator

:

1 unit

5)

Microskop binoculer

:

1 unit

6)

Plasma extractor

:

1 unit

7)

Set peralatan uji silang serasi dengan metode gel /microplate

:

1 unit

Peralatan laboratorium lainnya

:

1 paket

8)

(Paket terdiri dari : pasteur pipet plastic, set alat pemeriksaan uji silang serasi dengan metode gel test, labu semprot, rak tabung, tabung ukuran 12 x 75 mm, tabung ukuran 5 ml, hematokrit tube, beker glass, blood grouping plate, baskom cuci,

gelas

melamin,

gunting

stainless

steel,

klem

lab,

korentang, sarung tangan, jas laboratorium dan kacamata pelindung, object glass, timer, micro pipete yellow type) Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009

66

9)

Cool box kapasitas 3 – 5 kantong darah

:

3 unit

10) Bahan habis pakai

Coombs control cell

:

1 vial

NaCl 0,9% (@500ml)

:

25 vial

Reagen golongan darah ABO, Rhesus dan uji silang metode 3 fase dengan bovine albumin 22% dan coomb serum : 10 vial (@10cc)

Reagen untuk pemeriksaan uji saring metode gel test / microplate

: 1 paket

Cairan desinfectant

: 1 paket

11) Perlengkapan administrasi

Meja tulis dan kursi

Mesin ketik

Komputer dan printer

Lemari arsip

Telepon dan Faksimili


67

BAB XVI FASILITAS TEMPAT TIDUR KELAS III RUMAH SAKIT

Rumah sakit yang mendapatkan paket peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III adalah rumah sakit milik pemerintah daerah propinsi maupun milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang melaksanakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan BOR rata-rata kelas III rumah sakit ≥ 85 % dan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Di samping itu, rumah sakit tersebut belum mendapat alokasi untuk peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III melalui DAK TA 2008. Peningkatan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS 1. Persyaratan Umum Masih tersedianya lahan untuk peningkatan fasilitas ini. 2. Persyaratan Teknis a.

Luas Lahan dan Tata Ruang Bangunan Pembangunan

ruang

rawat

inap

kelas

III

RS

harus

memperhatikan fungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan serta alur pelayanan untuk kelancaran dalam pelayanan pasien. Oleh karena itu setiap pembangunan ruang rawat inap kelas III yang baik, berisi 8 (delapan) set tempat tidur yang dilengkapi fasilitas penunjang antara lain : selasar, 2 (dua) buah kamar mandi, 2 (dua) buah wastafel serta 2 (dua) buah ceiling fan. Bila direncanakan membangun lebih dari 4 (empat) ruang rawat inap kelas III, pada setiap pembangunan 4 (empat) ruang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009

68

rawat inap ( dengan jumlah tempat tidur 32 buah ) atau kelipatannya, maka perlu dibangun 1 (satu) ruang perawat (Nurse

Station)

yang

dilengkapi

dengan

ruang-ruang

pendukungnya. Adapun contoh ukuran luas

ruangan bangunan

tersebut di

atas adalah sebagai berikut : 1)

Ruang Rawat Inap Kelas III • • •

Ruang rawat inap kelas III 2 buah kamar mandi @ Selasar

8 x 9 m2 = 2 x 3 m2 = 8 x 2.5 m2 =

Total luas bangunan yang dibutuhkan 2)

72 m2 12 m2 20 m2

= 104 m2

Ruang Perawat (Nurse Station) • • •

1 Ruang kerja perawat 1 Ruang istirahat petugas 1 Kamar mandi petugas

= 3 x 3 m2 3 x 3 m2 = 2 2 x 1.5 m =

Total luas bangunan yang dibutuhkan

=

9 m2 9 m2 3 m2 21 m2

Apabila luas lahan yang dimiliki rumah sakit terbatas, maka pembangunan disesuaikan dengan kondisi setempat dan tetap memperhatikan

acuan

ketentuan

pembangunan

ruang

pelayanan kesehatan. b.

Spesifikasi Teknis Bangunan 1)

Ruang Rawat Inap Kelas III

•

Lantai terbuat dari keramik kualitas satu (KW–1)

•

Dinding tembok ½ bata berplester dan dicat

•

Atap dari genting dengan plafon

•

Ruang rawat inap dilengkapi dengan 2 buah wastafel dari keramik serta 2 buah kran dan saluran pembuangan


69

•

Kamar mandi berlantai keramik kasar (tidak licin) dilengkapi 1 bak mandi, 1 closet duduk dan 1 gantungan infus

2) Ruang Perawat (Nurse Station) •

Lantai terbuat dari keramik kualitas satu (KW–1)

•

Dinding tembok ½ bata berplester dan dicat

•

Atap dari genting dengan plafon

•

Ruang kerja perawat dilengkapi dengan 1 buah wastafel dari keramik serta 1 buah keran dan saluran pembuangan

•

Kamar mandi berlantai keramik kasar (tidak licin) dilengkapi 1 bak mandi dan 1 closet duduk

c.

Peralatan kesehatan Peralatan kesehatan yang ada pada setiap ruang rawat inap kelas III RS

berisi 8 set tempat tidur, di mana

setiap set

tempat tidur terdiri dari : 1) 1 buah tempat tidur dengan kelengkapannya (matras, bantal dan guling) 2) 1 buah nakas 3) 1 buah tiang infus Adapun persyaratan teknis peralatan kesehatan tersebut harus memenuhi seluruh kriteria di bawah ini : 1) Berkualitas 2) Kebutuhan dan pemanfaatannya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat 3) Keamanan 4) Kenyamanan 5) Kemudahan dalam pengoperasionalan/pemakaian Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009

70

6) Kemudahan dalam pemeliharaan 7) Kemudahan dalam perbaikan


71

BAB XVII PERALATAN NON KESEHATAN TERBATAS

Pengadaan peralatan non kesehatan terbatas adalah untuk meningkatkan mutu

pelayanan

kesehatan

dasar

dan

diperuntukkan

bagi

Poskesdes/Pustu/Puskesmas/Puskesmas Perawatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dukungan peralatan kesehatan diperuntukkan bagi A. Sistem Informasi Kesehatan Dalam upaya mewujudkan Sistem Informasi Kesehatan yang evidence based di Indonesia, dikembangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengadaan peralatan sistem informasi kesehatan melalui DAK bertujuan untuk memacu Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota khususnya di Puskesmas sehingga mampu menyediakan data/informasi yang cepat, akurat, dan mutakhir. Dengan adanya peralatan sistem informasi kesehatan di Puskesmas diharapkan akan mempercepat pelayanan kesehatan atau manajemen pasien di Puskesmas, serta mendukung administrasi Puskesmas. Dengan dukungan ini diharapkan data/informasi yang disampaikan ke Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota adalah

data

yang

lengkap,

akurat

dan

mutakhir.


72

Pengadaan peralatan Sistem informasi Kesehatan di Puskesmas dapat dilakukan secara bertahap yaitu tahap I dan tahap II. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing tahap: 1. Pengadaan peralatan SIK Puskesmas tahap I Tahap I ditujukan untuk mendukung administrasi pelayanan Puskesmas, khususnya dibidang pengelolaan data. Kriteria Puskesmas untuk tahap I : a. Di Puskesmas tersedia aliran listrik untuk menghidupkan personal komputer b. Di

Puskesmas

tersedia

tenaga

atau

operator

yang

akan

mengoperasikan komputer c. Di Puskesmas tersedia biaya pemeliharaan komputer serta biaya operasionalnya (kertas, tinta printer, honor petugas, listrik) d. Merencanakan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan tahapan selanjutnya.

Urutan kegiatan tahap I (satu) : a. Pengadaan komputer beserta printer b. Pengadaan software pengolah data, pengolah kata dan penyajian (misalnya microsoft excell, microsoft word dan microsoft power point) c. Kursus atau pengenalan komputer untuk tenaga pengelola komputer agar mampu menggunakan paket software tersebut diatas. d. Data entri laporan

sesuai formulir yang telah ditetapkan dengan

menggunakan excel. e. Mengolah data yang telah di entri dalam bentuk tabel, grafik, peta dan narasi yang disajikan secara bulanan, triwulan, tahunan. f. Mengirim laporan ke Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten/Kota dengan disket, flashdisk. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009

73

Pengadaan komputer, printer dan software dapat dibiayai dengan DAK Tahun 2009, sedangkan untuk kegiatan lainnya dialokasikan dari sumber anggaran lain. Spesifikasi peralatan tahap I (satu) : Komputer sebanyak 1 (satu) buah •

Corporate Desktop PC

•

Intel Pentium Dual-Core Processor

•

Minimum 512 MB Memory DDR-2 SDRAM

•

Mimimum 80 harddrive, 7200 RPM

•

Integrated 10/100/1000 LAN

•

Windows XP Professional, Vista atau Linux

•

LCD Monitor 15 inch

•

CPU dan Monitor satu merk

•

Printer Deksjet/Inkjet

2. Pengadaan peralatan SIK Puskesmas tahap II Tahap II ditujukan untuk mendukung pelayanan pasien secara langsung, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan akurat. Kriteria Puskesmas tahap II : a. Adanya komitmen Kepala Puskesmas untuk mengembangkan jaringan komputer di Puskesmas dalam mendukung pelayanan pasien. b. Di Puskesmas tersedia aliran listrik yang hidup terus menerus pada jam kantor (tidak sering putus), untuk menghidupkan jaringan komputer c. Di Puskesmas tersedia tenaga atau operator

terlatih yang akan

mengoperasikan jaringan komputer d. Di Puskesmas tersedia biaya pemeliharaan jaringan komputer serta biaya operasionalnya (kertas, tinta printer, honor petugas, listrik)


74

Urutan kegiatan untuk tahap II : a. Pengadaan peralatan jaringan komputer yang terdiri: 1)

1 (satu) buah komputer server ditempatkan di Tata Usaha

2)

5 (lima) buah komputer workstation beserta printer yang dipasang untuk: loket pendaftaran, poli umum, poli gigi, poli KIA, pelayanan obat

3)

Perkabelan jaringan komputer yang terdiri dari switch/hub, kabel UTP cat 5 dan pemasangannya.

4)

Un Interuptable Power (UPS) sebanyak 1 (satu) buah

b. Pengadaan software aplikasi, yaitu software untuk menjalankan sistem pelayanan kesehatan di Puskesmas. Dalam hal ini dapat mereplikasi software yang telah digunakan di Puskesmas yang lain. c. Kursus

atau

pelatihan

mengoperasikan

tenaga

komputer

di

pengelola setiap

titik

komputer layanan

yang agar

akan

mampu

menggunakan paket software aplikasi tersebut diatas. d. Data entri laporan disetiap titik pelayanan sesuai dengan prosedur pelayanan pasien di Puskesmas. e. Mencetak data yang telah di entri dalam bentuk laporan yang telah dibuat oleh software aplikasi dalam tabel, atau grafik selanjutnya dibuat narasi f. Mengirim laporan ke Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten/Kota dengan disket, flashdisk. Pengadaan peralatan jaringan komputer dan software aplikasi termasuk cara penggunaannya dapat dibiayai dengan DAK Tahun 2009, sedangkan untuk kegiatan lainnya dialokasikan dari sumber anggaran lain.


75

Spesifikasi perangkat untuk tahap II adalah: 1. Komputer Server sebanyak 1 (satu) buah •

Intel Xeon Processor

•

Minimum 2 GB

•

Mimimum 160GB harddrive 7200 RPM

•


•

LCD Monitor 15 inch

•


2. Komputer Workstation sebanyak 5 (lima) buah •

Corporate Desktop PC

•

Intel Pentium Dual-Core Processor

•

Minimum 512 MB Memory DDR-2 SDRAM

•

Mimimum 80 harddrive, 7200 RPM

•


•

Windows XP Professional, Vista atau Linux

•

LCD Monitor 15 inch

•


•

Printer Deskjet/Inkjet

3. Perangkat untuk perkabelan meliputi •

Switch/hub 10/100, 8 port

•

Kabel UTP Category 5

•

Pemasangan/instalasi

4. Un Interuptable Power (UPS) sebanyak 1 (satu) buah 1 KVA 5. Software Aplikasi Puskesmas : •

Modul Manajemen Pasien

•

Modul Manajemen Program

•

Modul Manajemen Unit


76

Catatan Tambahan

Pengadaan peralatan Sistem Informasi Kesehatan untuk Puskesmas ini

merujuk

pada

Buku

Pedoman

Pengembangan

Bank

Data

Kabupaten tahun 2008.

B. Peralatan Promosi Kesehatan Kegiatan DAK Program Promosi Kesehatan tahun 2009 dialokasikan untuk pengadaan peralatan promosi kesehatan di Puskesmas. Tujuan kegiatan

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

dukungan

promosi

kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dasar terutama dalam

rangka

pemerataan,

jangkauan

dan

kualitas

pelayanan

kesehatan di daerah serta melengkapi kebutuhan sarana/peralatan para pengelola program Promosi Kesehatan di Puskesmas,

untuk

meningkatkan dukungan promosi program prioritas pembangunan kesehatan nasional khususnya terkait upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di daerahnya masing – masing. 1. Persyaratan Umum Sarana/peralatan Promosi Kesehatan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan lain. 2. Persyaratan teknis a. Pengadaan peralatan harus memperhatikan mutu, kemudahan penggunaan dan pemeliharaan serta perbaikan b. Standar Peralatan yang diusulkan didalam DAK Tahun 2009 untuk Pengadaan Peralatan Promosi Kesehatan di Puskesmas


77

Standar

peralatan

berdasarkan

yang

harus

Keputusan

dimiliki

Menteri

585/MENKES/SK/V/2007

oleh

Kesehatan

Puskesmas Nomor

:

tentang Petunjuk Teknis Promosi

Kesehatan di Puskesmas. Adapun rincian sarana / peralatan yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus Tahun 2009, sebagai berikut : NO 1.

JENIS SARANA / PERALATAN Presentation Kit [Laptop, LCD

STANDAR 1 Unit

Projector dan Layar] 2

UHF Meeting Amplifire

1 Unit

3.

Public Addres System / Megaphone

1 Unit

C. Pengadaan Peralatan Peraga Pelatihan Tenaga Kesehatan

Dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten/Kota, perlu peningkatan jangkauan pelayanan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, dan peningkatan kualitas SDM kesehatan. kualitas SDM Kesehatan adalah

Salah satu upaya peningkatan

melalui pelatihan

dengan metode

pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, serta aplikasinya dari setiap proses pembelajaran dimaksud. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran dengan mendengar

dan

melihat

hanya

mampu

menyerap

sebanyak

20%,

sedangkan jika peserta melakukan atau mempraktikkannya akan mampu menyerap hingga 70 % dari apa yang mereka pelajari. Agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai secara tepat guna dan berdaya guna diperlukan alat bantu peraga pelatihan.


78

Tujuan pengadaan peralatan ini adalah sebagai alat bantu pelaksanaan pembelajaran dalam pelatihan. Dengan demikian para peserta pelatihan dapat

melakukan simulasi pelaksanaan pelayanan kesehatan, simulasi

pelayanan kegawatdaruratan, simulasi pelayanan kesehatan kandungan dan kebidanan dalam rangka menurunkan AKI & AKB. Pengadaan peralatan peraga pelatihan tersebut harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut : 1. Persyaratan Umum a. Peralatan peraga pelatihan di kabupaten/kota belum tersedia. b. Tersedianya

Tenaga

Pelatih

Program

Kesehatan

(TPPK)

di

Kabupaten/Kota. c. Terdapat pelayanan

unit

yang

kesehatan

bertanggung dan/atau

jawab

kesehatan

dalam ibu

pengelolaan

anak

di

dinas

kesehatan Kabupaten/Kota. d. Peralatan peraga pelatihan dapat digunakan oleh seluruh jajaran kesehatan di Kabupaten/Kota (Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya).

2. Persyaratan Teknis a.

Pengadaan peralatan peraga pelatihan harus memenuhi mutu, jenis dan kemudahan penggunaan serta pemeliharaannya.

b.

Jenis alat peraga pelatihan: 1. Phantom resusitasi jantung dan paru 2. Phantom alat persalinan normal 3. Phantom panggul untuk pasang IUD 4. Phantom lengan atas untuk pasang infus


79

5. Phantom lengan untuk pasang implant 6. Phantom bayi untuk resusitasi/ventilasi 7. Phantom bayi berat lahir rendah 8. Phantom bayi untuk intubasi endotrakheal 9. Phantom lengan/kaki bayi untuk pasang infus 10. Peralatan evakuasi (emergency kit) c.

Kelengkapan alat bantu peraga pelatihan mengacu pada buku Acuan Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidan Poskesdes dalam Pengembangan Desa Siaga, Depkes RI, Jakarta, 2008.


80

BAB XVIII SINKRONISASI PERENCANAAN PROVINSI – KABUPATEN/KOTA

A.

Perencanaan Pemanfaatan tahun 2009

Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 pasal 162, Pemerintah dan Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota) harus saling berkoordinasi dalam penyusunan kegiatannya. Dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009, satuan kerja (satker) yang mendapatkan DAK, menyusun

perencanaan

kegiatan

berdasarkan

Petunjuk

Teknis

Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009 dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi diharapkan ikut aktif

dalam evaluasi RAPBD Kabupaten/Kota (khusus

mengenai DAK Bidang Kesehatan). Salinan RKA yang telah disusun dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan pada Menteri Kesehatan up Sekretaris Jenderal sebagai bahan untuk melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi.


81

B.

Perencanaan tahun 2010

Untuk perencanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2010, diharapkan

Dinas

Kesehatan

Provinsi

dapat

mengkoordinir

serta

melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap usulan serta data terbaru (sarana prasarana kesehatan) dari RS dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk selanjutnya usulan serta data tersebut dikirimkan pada : 1.

Direktorat

Kesehatan

Komunitas

dan

Sekretaris

Ditjen

Bina

Kesehatan Masyarakat untuk data Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan UKBM. 2.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medis untuk data sarana pelayanan kesehatan rujukan.

3.

Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal untuk seluruh data .

Substansi Mekanisme


82

BAB XIX PELAPORAN

Kepala SKPD selaku penanggung jawab anggaran sarana pelayanan kesehatan dasar dan sarana pelayanan kesehatan rujukan pada kegiatan DAK

Bidang

Kesehatan

Tahun

2009 harus

menyampaikan

laporan

triwulanan. Laporan triwulanan yang merupakan laporan tentang status kemajuan pekerjaan (progres report) kegiatan DAK setiap akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember tahun 2009 disampaikan dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk selanjutnya dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal Depkes u.p. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran. Laporan ini memuat tentang jenis kegiatan, realisasi fisik, realisasi keuangan dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan DAK tahun 2009 dan disampaikan selambat-lambatnya 2 minggu setelah waktu triwulan selesai.

Selain itu kabupaten/kota juga diminta untuk

mengirimkan data jumlah dan kondisi seluruh sarana kesehatan yang ada di wilayahnya, pada akhir bulan Maret (format terlampir). Laporan ini akan dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan alokasi DAK Bidang Kesehatan tahun berikutnya.

Substansi Mekanisme


83

BAB XX PEMANTAUAN

Pemantauan DAK Bidang Kesehatan merupakan suatu kegiatan evaluasi program

untuk

mengamati,

mengidentifikasi

serta

mengantisipasi

untuk

meningkatkan

terhadap pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota. Pemantauan

ini

dilaksanakan

dalam

rangka

efektifitas pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009 serta untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan kegiatan. Keluaran yang diharapkan dari pemantauan ini adalah teridentifikasinya permasalahan yang timbul dan akan timbul sehingga dapat dilakukan tindakan sedini mungkin. Metodologi evaluasi meliputi : 1. Review laporan, adalah merupakan kegiatan untuk penelaahan seluruh laporan pelaksanaan DAK yang bertujuan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara masukkan (input), proses dan keluaran (output). 2. Melakukan survei, adalah merupakan

kegiatan

penyebaran

dan

pengolahan kuesioner di beberapa daerah sampel yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil (outcome) dan manfaat (benefit) dari pelaksanaan DAK. Substansi, metodologi dan format kuesioner ditentukan lebih lanjut. 3. Studi evaluasi dampak (jangka panjang), adalah merupakan kegiatan meneliti dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan DAK. Substansi, metodologi dan indikator dampak ditentukan lebih lanjut.


84

Pemantauan teknis terhadap pelaksanaan pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan tahun 2008 meliputi aspek-aspek: 1. Kesesuaian RKA-SKPD dengan petunjuk teknis DAK Bidang Kesehatan 2. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan RKA-SKPD. 3. Kesesuaian hasil pelaksanaan fisik dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. 4. Pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan. 5. Dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan. Pemantauan sebaiknya dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Pusat (Bappenas, Depkeu, Depdagri, Dep Teknis).

Substansi Mekanisme


85

BAB XXI PENUTUP

Kebijakan teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Bidang Kesehatan tahun 2009 yang diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan masyarakat

di

daya

jangkau

kabupaten/kota,

dan

kualitas

terutama

pelayanan

daerah

kesehatan

dengan

derajat

kesehatan yang belum optimal, sehingga warga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan bermutu.

Substansi Mekanisme


86

LAMPIRAN 1

DEFINISI OPERASIONAL

1.

Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) Unit di rumah sakit yang mempunyai peran dalam mendukung pelayanan darah yang berkualitas di rumah sakit dengan sistem satu pintu.

2.

BOR (Bed Occupancy Rate) kelas III RS Persentase pemanfaatan tempat tidur di kelas III untuk pelayanan rawat inap pasien miskin/tidak mampu di rumah sakit dalam kurun waktu tertentu.

3.

Daerah Kepulauan Suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau

pulau

tersebut,

dan

lain

lain

wujud

alamiah

yang

hubungannya satu sama lain demikian eratnya. 4.

Daerah Perbatasan Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan negara tetangga, baik perbatasan darat dan laut.

5.

Daerah Terpencil Kecamatan atau desa yang karena letak dan atau kondisi alam memiliki kesulitan, kekurangan atau keterbatasan prasarana dan sarana perhubungan, pelayanan kesehatan, persediaan kebutuhan 9 bahan

pokok,

SLTP

serta

kebutuhan


sekunder

lain,

yang 87

menimbulkan kesulitan bagi penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. 6.

Daerah Tertinggal Suatu daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.

7.

Gender Pandangan

masyarakat

tentang perbedaan

peran,

fungsi

dan

tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dukungan masyarakat itu sendiri. 8.

Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Suatu

unit

pengelola

kabupaten/kota

untuk

obat

dan

perbekalan

mendukung

ketersediaan

kesehatan obat

di

dalam

pelayanan kesehatan dasar. 9.

Keadilan Gender Langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan berbagai hal yang

secara

sosial

dan

menurut

sejarah

telah

menghambat

perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peran yang dimainkannya. Keadilan gender mengantar ke kesetaraan gender 10.

Kendaraan Roda Dua Sepeda motor yang digunakan petugas Puskesmas dan bidan desa untuk kegiatan operasional Puskesmas.

11.

Kesetaraan Gender Perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi

yang

sama

untuk

menggunakan


hak-haknya

dan

88

kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 12.

Menu Pilihan Menu yang dapat dipilih oleh daerah/SKPD setelah menu utama terpenuhi.

13.

Menu Utama Menu yang harus dipilih terlebih dahulu oleh daerah/SKPD sebelum memilih menu pilihan. Bila menu utama sudah terpenuhi baik dari anggaran DAK atau anggaran lainnya, baru diperbolehkan untuk memilih menu pilihan dengan melampirkan data – data pendukung.

14.

Peningkatan Peningkatan status puskesmas, sebagai contoh : pustu menjadi puskesmas atau puskesmas menjadi puskesmas perawatan.

15.

Peralatan kesehatan Peralatan dasar minimal (medis dan non medis) untuk Puskesmas dan

jaringannya

sebagaimana

mengacu

pada

buku

Pedoman

Peralatan, Ditjen Bina Kesmas tahun 2007. 16.

Perluasan Penambahan peningkatan

ukuran fungsi

dan/atau pelayanan,

penambahan termasuk

ruangan

untuk

kelengkapan/sarana

pendukungnya. 17.

Pondok Bersalin Desa (Polindes) Bentuk Upaya Kesehatan Bersumber-daya Masyarakat (UKBM) yang didirikan dengan bantuan pemerintah atau masyarakat atas dasar musyawarah untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan


89

Anak/Keluarga Berencana (KIA/KB) serta pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kemampuan bidan. 18.

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Upaya

Kesehatan

dibentuk

di

Bersumberdaya

desa

dalam

Masyarakat

rangka

(UKBM)

yang

mendekatkan/menyediakan

pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. 19.

Pulau Terluar Pulau dengan luas area kurang atau dengan 2000 Km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional

20.

Puskesmas Unit

pelaksana

teknis

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota

yang

bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. 21.

Puskesmas Keliling Unit pelayanan kesehatan keliling berupa kendaraan bermotor roda empat

atau

perahu

motor,

dilengkapi

peralatan

kesehatan,

peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas. 22.

Puskesmas Keliling Perairan Puskesmas

Keliling

berbentuk

perahu

bermotor/kapal

yang

dilengkapi dengan peralatan kesehatan dan non kesehatan, tenaga dan

pendukung

lainnya,

yang

disesuaikan

dengan

fungsi

Puskesmas.


90

23.

Puskesmas Pembantu Unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral

dari

Puskesmas

yang

melaksanakan

sebagian

tugas

Puskesmas. 24.

Puskesmas Perawatan Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas perawatan berfungsi sebagai rujukan antara dan dapat melaksanakan tindakan pra rujukan (bila diperlukan), sebelum dirujuk ke institusi rujukan.

25.

Puskesmas PONED Puskesmas perawatan yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONED 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader dari masyarakat, bidan di desa, Puskesmas dan melakukan rujukan ke RS PONEK pada kasus yang tidak mampu ditangani.

26.

Rehabilitasi Upaya perbaikan sarana fisik Puskesmas dan jaringannya untuk mengembalikan fungsi pelayanan dan meningkatkan penampilan.

27.

Responsif Gender Perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaanperbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dalam mencapai kesetaraan

28.

Rumah Dinas Rumah yang diperuntukkan untuk Dokter, Perawat dan Bidan yang bertugas di Puskesmas.


91

29.

Rumah Sakit Siap PONEK (Pelayanan Obstetri, Neonatal, Emergency dan Komprehensif ) Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kegawat daruratan maternal neonatal secara komprehensif dan terintegrasi selama 24 jam.

29.

Safe Community Keadaan aman dan sehat

dalam seluruh siklus kehidupan sejak

dalam kandungan sampai dengan lanjut usia. 30.

Sarana pendukung Fasilitas/alat-alat

untuk

mendukung

terselenggaranya

suatu

kegiatan. 31.

Sarana dan Prasarana yang Responsif Gender Sarana prasarana peralatan kesehatan yang mengakomodasikan permasalahan, kebutuhan dan aspirasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

32.

Sensitif Gender Kemampuan untuk memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis untuk melihat perbedaan kebutuhan perempuan dan lakilaki dalam upaya mencapai keadilan gender

33.

SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu) Sistem penanganan penderita gawat darurat pra RS (ditengah masyarakat, poskesdes, puskesmas, selama dalam transport) ,RS (Instalasi Gawat Darurat-High Care Unit-Intensive Care Unit-kamar jenazah) dan antar RS.


92

34.

Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD RS) Salah satu instalasi di RS yang mempunyai peran sebagai penyedia darah transfusi yang aman (lulus skreening IMLTD/Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah).


93

LAMPIRAN 2

FORM EVALUASI 1 DATA DASAR DAN KONDISI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA Propinsi : Kabupaten/Kota :

NO 1 1

2

NAMA SARANA KESEHATAN 2 Puskesmas A. Mawar B. Melati DST. Pustu, dst

KONDISI KEC

BAIK

RR

RS

RB

3

4

5

6

7

UNIT YANG DIBIAYAI DAK NON DAK 2006

8

2007

9

2008

10

2006

11

2007

12

2008

13

Petunjuk pengisian : -

-

Kolom 2 diisi dengan nama Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling R-4 dan Perairan, Pondok Bersalin Desa, Rumah Dinas Dokter, Perawat dan Bidan Puskesmas, Kendaraan Operasional R-2 dan Instalasi Farmasi. Kolom 3 diisi dengan nama kecamatan tempat sarana kesehatan berada Kolom 4-6 diisi dengan checklist (v) sesuai dengan kondisi sarana puskesmas/jaringannya. Kolom 7-9 diisi dengan checklist (v) sarana yang dibiayai DAK sesuai dengan tahunnya. Kolom 10-12 diisi dengan checklist (v) sarana yang dibiayai APBD sesuai dengan tahunnya. RR : rusak ringan (fisik bangunan <25% rusak). RS : rusak sedang (fisik bangunan 25-50% rusak). RB : rusak berat (fisik bangunan >50% rusak). ..................,..................... 2009 Kepala SKPD (.............................................)


94

LAMPIRAN 3

FORM EVALUASI 2A REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN 2009 SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR TRIWULAN I/II/III/IV *) Propinsi : Kabupaten/Kota : No 1 1.

2

3

Kegiatan 2 Puskesmas Perawatan a. Pembangunan Baru b. Peningkatan c. Rehabilitasi d. Perluasan Puskesmas a. Pembangunan Baru b. Peningkatan c. Rehabilitasi d. Perluasan dst nya Total

Jmh

Satuan

Alokasi DAK

Realisasi DAK

3

4

5

6

Fisik % 7

Petunjuk pengisian : 9 Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis 9 Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan. 9 Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3. 9 Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan. 9 Kolom 6 diisi dengan realisasi penggunaan DAK (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan I/II/III/IV *). 9 Kolom 7 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/II/III/IV *). *) coret yang tidak perlu .............,...............2009 Kepala SKPD ...................

(......................................................)


95

FORM EVALUASI 2b REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN 2009 SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TRIWULAN I/II/III/IV *) Propinsi : Kabupaten/Kota : No 1 1.

2

3

4

Kegiatan 2 TT Kelas III RS a. Pembangunan baru bangsal rinap b..Pengadaan Alkes c. dll Unit Transfusi Darah a. Pembangunan baru b. Pengadaan Alkes c. dll Pengadaan Peralatan Medik untuk IGD RS

Jmh

Satuan

Alokasi DAK

Realisasi DAK

3

4

5

6

Fisik % 7

RS Siap PONEK a. dstnya.....

Petunjuk pengisian : 9 Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis 9 Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan. 9 Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3. 9 Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan untuk masing-masing kegiatan. 9 Kolom 6 diisi dengan realisasi penggunaan DAK untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan I/II/III/IV *). 9 Kolom 7 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/II/III/IV *). *) coret yang tidak perlu ......................,............................ 2009 Kepala SKPD ................... (......................................................)


96

LAMPIRAN

4

FORM EVALUASI 3 PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

No 1

Kegiatan 2

Permasalahan 3

Upaya Pemecahan Masalah 4

Petunjuk pengisian : 9 Kolom 2 diisi 9 Kolom 3 diisi perencanaan 9 Kolom 4 diisi masalah.

dengan nama kegiatan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan dengan upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan

......................,........................ 2009 Kepala SKPD

…....................................................................................


97

LAMPIRAN

5

DAFTAR NAMA PULAU-PULAU TERLUAR BERPENDUDUK RI YANG BERBATASAN DENGAN NEGARA TETANGGA NO

NAMA PULAU

KAB /PROV

NEGARA BATAS

TITIK KOORDINAT

PDDK Ada Tdk

Nias Selatan Kep Riau

LAUT LEPAS

00.05.33 LS 97.51.14 BT

1

Karimun

MALAYSIA

1

Batam

SINGAPURA

Natuna

MALAYSIA

01.09.59 LU 103.23.20 BT 01.07.41 LU 103.41.58 BT 03.01.51 LU 108.54.52 BT

Sumut 1

Simuk

2 3

Karimun Anak Pelampong

4

Subi Kecil

1 1

Bengkulu

5

Enggano

6

Nusa kambangan

Bengkulu Utara Jateng

LAUT LEPAS

05.31.13 LS 102.16.00 BT

1

Cilacap

AUSTRALIA

07.47.05 LS 109.02.34 BT

1

TIMOR LESTE

08.13.50 LS 125.07.55 BT

1

02.15.12 LU 118.38.41 BT 04.10.00 LS 117.50.00 BT

1

01.45.47 LU 124.43.51 BT 02.44.15 LU 125.09.28 BT 04.14.06 LU 125.18.59 BT 04.40.16 LU 125.25.41 BT

1

NTT 7

Alor

Alor Kaltim

8

Maratua

Berau

MALAYSIA

9

Sebatik

Nunukan

MALAYSIA

1

Sulut 10

Mantehage Makalehi

Minahasa Utara Sitaro

11

MALAYSIA PHILIPINA

12

Kawaluso

Sangihe

PHILIPINA

13

Kawio

Sangihe

PHILIPINA


1 1 1

98

NO

NAMA PULAU

KAB /PROV

NEGARA BATAS

TITIK KOORDINAT

PHILIPINA

04.44.14 LU 125.28.42 BT 05.34.02. LU 126.34.54 BT 04.46.18 LU 127.08.32 BT 04.37.36 LU 127.09.53 BT

1

MALAYSIA

00.59.55 LU 120.12.50 BT

1

08.03.07 LS 131.18.02 BT 08.10.17 LS 131.07.31 BT 08.13.29 LS 129.49.32 BT 08.21.09 LS 128.30.52 BT 07.14.26 LS 131.58.49 BT 08.14.20 LS 127.37.50 BT 08.06.10 LS 127.08.36 BT 07.56.50 LS 126 28.10 BT 00.32.08 LU 130.43.52 BT 06.19.26 LS 134.54.53 BT 06.49.54 LS 134.47.14 BT

1

14

Marore

Sangihe

15

Miangas

Talaud

16

Marampit

Talaud

PHILIPINA

17

Kakarutan

Talaud

PHILIPINA

PHILIPINA

PDDK Ada Tdk

1 1 1

Sulteng 18

Lingayan

Toli-Toli Maluku

19

Asutubun

MTB

AUSTRALIA

20

Selaru

MTB

AUSTRALIA

21

Marsela

MTB

AUSTRALIA

22

Metimarang

MTB

AUSTRALIA

23

Larat

MTB

AUSTRALIA

24

Leti

MTB

25

Kisar

MTB

26

Wetar

MTB

27

Liran

MTB

28

Panambulai

Kep. Aru

TIMOR LESTE TIMOR LESTE TIMOR LESTE TIMOR LESTE AUSTRALIA

29

Kultubai selatan

Kep. Aru

AUSTRALIA

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Irjabar 30

Fani

Raja Ampat Papua

PALAU

00.20.16 LS 132.09.34.BT

1

31

Supiori

PALAU

Supiori

33

Liki

Sarmi

ZEE.S .PASIPIK PNG

34

Kolepon

Merauke

AUSTRALIA

00.23.38 LS 135.16.27 BT 01.34.26 LS 138.42.57 BT 01.34.26 LS 138.42.57 BT 08.12.49 LS 137.41.24 BT

1

32

Bras (pp. Mapia) Bepondi


1 1 1

99

LAMPIRAN 6

DAFTAR 101 PUSKESMAS PRIORITAS PROGRAM YANKES DTPK 2007 - 2009 NO 1

2

PROPINSI SUMUT

KEPRI

KABUPATEN

KECAMATAN

NAMA PUSKESMAS

STATUS Non TT TT

Jlh

KETERANGAN

Nias Selatan Pulau-Pulau Batu

Pulau Tello

Pulau Laut Subi Serasan

Pulau Laut Subi* Serasan

Tebing

Tebing

Belakang Padang

Blk Padang

Enggano

Enggano

Paloh Sajingan Besar

Paloh Sajingan

Entikong

1

1

Pulau terluar

1 1

1 1 1

Perbatasan Pbtsn & PPKT Perbatasan

1

1

Pulau terluar

1

Pulau terluar

1

Pulau terluar

1 1

1 1

Perbatasan Perbatasan

Entikong Balai Karangan

1

1

1

1

Ketungan Hulu Ketungan Tengah

Senaning

1

1

Perbatasan

Merakai

1

1

Perbatasan

Na Kantuk

Empanang Puring Kencana Badau

1

1

1

1 1


Lanjak Embaloh Hulu

1 1

1 1


1 1


Natuna

1

Karimun Batam

3

4

BENGKULU

KALBAR

1

Bengkulu Utara 1

Sambas

Sanggau

Sekayam Sintang

Kapuas Hulu

Sei Antu Badau Desa Sepandan Ba Martinus

1

Bengkayang Seluas Jagoi Babang

Seluas Jagoi Babang


1 1

100

NO 5

PROPINSI KALTIM

KABUPATEN

KECAMATAN

NAMA PUSKESMAS

STATUS Non TT TT

Jlh

KETERANGAN

Kutai Barat Long Apari

1

1

Perbatasan

Long Pahangai

Tiong Ohang Long Pahangai

1

1

Perbatasan

Kayan Hulu Kayan hilir Pujungan Kayan Selatan Bahau Hulu

Lg.Nawang Data Dian Lg.Pujungan Long Ampung Long Alango

1

1 1 1 1 1

Perbatasan Perbatasan Perbatasan Perbatasan Perbatasan

Krayan Krayan Selatan Lumbis Nunukan Sebatik Sebatik

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Perbatasan Perbatasan Perbatasan Perbatasan Pbtsn & PPKT Pbtsn & PPKT

Sebatik Sebuku

Long Bawan Long Ayu Mansalong Nunukan Setabu (*) Aji Kuning(*) Sei Nyamuk(*) Pembeliangan

1 1

1 1

Pbtsn & PPKT Perbatasan

Maratua

Maratua

1

1

Pulau terluar

Miangas Karatung(*) Dapalan (*) Gemeh(*) Kakorutan

1 1 1 1

Perbatasan Pbtsn & PPKT Pbtsn & PPKT Pbtsn & PPKT

1

1 1 1 1 1

1

1

Pulau terluar

Malinau 1 1 1 1

Nunukan

1

Berau (*) 6

SULUT

Kep. Talaud

Gemeh Minahasa Utara Wori

Wori

Kendahe Tabukan Utara

Kendahe Marore

1 1

1 1

Pulau terluar

Siau Barat

Ondong

1

1

Pulau terluar

Dampal Utara

Ogutua

1

1

Pulau terluar

Amfoang Utara Amfoang Timur Miomafo Barat

Naikliu Noelpoi Eban

1 1 1

1 1 1

Perbatasan Perbatasan Perbatasan

Sangihe

Sitaro 7 8

SULTENG NTT

Toli-Toli Kupang


101

NO

PROPINSI

KABUPATEN

KECAMATAN

NAMA PUSKESMAS

Miomafo Barat Miomafo Timur Miomafo Timur Miomafo Barat Insana Utara

Tasinifu Nunpene Bitefa Oeolo Wini

Tasifeto Timur Lamaknen Lamaknen Tasifeto Barat Kobalima Raihat Kakuluk Mesak Kakuluk Mesak Raimanuk

Wedomu Weluli Nualain Halilulik Nanvalus Haekesak Atapupu Haliwen Webora

Alor Selatan Alor Timur Alor Barat Daya Mataru

Padang Alang Maritaing

STATUS TT Non TT 1 1 1 1 1

Jlh

KETERANGAN

1 1 1 1 1

Perbatasan Perbatasan Perbatasan Perbatasan Perbatasan

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Perbatasan Perbatasan Perbatasan Perbatasan Perbatasan Perbatasan Perbatasan Perbatasan Perbatasan

1 1

Pulau terluar Pulau terluar

1 1


1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pulau terluar Pulau terluar Pulau terluar Pulau terluar Pulau terluar Pulau terluar Pulau terluar Pulau terluar Pulau terluar Pulau terluar

1 1

1 1


1


Belu 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Alor

9

MALUKU

1 1

Buraga Kalunan

1

Tanimbar Selatan Selaru Selaru Babar Timur Mdona Hiera Tanimbar Utara Lemola Pp. Terselatan Wetar Wetar

Saumlaki Adaut Namtabung Marsela Lelang Larat Serwaru Wonreli Ilwaki Ustutun

1 1 1

Aru Tengah Aru Tengah

Koijabi Meisiang

1

MTB

1 1 1 1 1

Kepulauan Aru

10

11

MALUT

PAPUA

Halmahera Utara Daruba Wayabula Bere-bere

1 1

1 1 1

Koya

1

1

Perbatasan

Sarmi

1

1

Pulau terluar

Jayapura(Kota) Sarmi


102

NO

PROPINSI

KABUPATEN

KECAMATAN

NAMA PUSKESMAS

STATUS TT Non TT

Jlh

KETERANGAN

Merauke Ulilin Bupul Sota Rimba Jaya Kimaam

1 1 1

Sabarmiokre Sorendoweri

1

Oksibil Iwur Batom

1

Mindiptanah Waropko

1

Arso Barat Waris Senggi Ubrub Samate

1

1 1 1 1 1

Perbatasan Perbatasan Perbatasan Perbatasan Pulau terluar

1

1 1


1 1

1 1 1


1

1 1


1 1 1 1 1

Perbatasan Perbatasan Perbatasan Perbatasan

1 1

Supiori (*) Supiori Barat Supiori Timur Peg. Bintang

Boven Digoel

Keerom

12

IRJABAR

Raja Ampat


1 1 1 1

103

LAMPIRAN

7

DATA 199 KABUPATEN TERTINGGAL DAN PULAU PULAU KECIL TERLUAR NO

PROPINSI

TOTAL

TERTINGGAL

1

NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jawa Barat Jawa Tangah Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tanggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara

23

KAB 16

PERBA TASAN KAB 0

26

6

0

1

1

19 11 10

9 2 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

15 9 10

6 8 5

0 0 0

0 1 0

0 1 0

7

3

0

0

0

6 6 26 35 5 38 6 9

1 0 2 3 2 8 2 1

1 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 1 0 0 0 0

3 0 0 1 0 0 0 0

9

7

0

0

0

19

15

3

1

1

13

9

5

0

0

14

7

0

0

0

13

2

0

0

0

13 13

3 2

3 1

2 4

2 8

10

9

0

1

1

23

13

0

0

0

12

8

0

0

0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


PPK TERLUAR BERPENDUDUK KAB PULAU 0 0

104

NO

PROPINSI

TOTAL

TERTINGGAL

28 29 30 31 32

Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Irian Jaya Barat

6 5 8 8 21

KAB 4 5 7 6 19

PERBA TASAN KAB 0 0 0 1 5

9

7

0

1

1

457

199

19

20

34

33

JUMLAH


PPK TERLUAR BERPENDUDUK KAB PULAU 0 0 0 0 2 11 0 0 3 4

105

LAMPIRAN

8

STANDAR PERALATAN DAN LOGISTIK POS KESEHATAN DESA (POSKESDES) Peralatan dan logistik Pos Kesehatan Desa meliputi peralatan medis, peralatan non medis, obat, bahan habis pakai, dan alat penyuluhan. Adapun peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Pos Kesehatan Desa adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Nama Alat Bidan kit Meja gynekologi Meteran Palu pengukur refleks Pelvimeter obstetrik pengukur panggul Spekulum vagina (cocor bebek ukuran besar) Spekulum vagina (cocor bebek ukuran sedang) Spekulum vagina (cocor bebek ukuran kecil) Stetoskop dupleks dewasa Foetal stetoskop pinnard monorial alumunium Sudip lidah panjang Tensimeter Tensimeter manset anak Termometer klinis Termometer bayi ARI timer Pipet tetes 3 ml plastik Alat pengisap lendir bayi baru lahir Alat resusitasi dan sungkup/ resusitator infant Nasogastric tube no. 14 F Alat pemasang IUD Alat pengait IUD Gunting bedah standar lurus Gunting bedah standar lurus ujung tajam/tajam Gunting bedah standar lurus ujung tajam/tumpul Gunting bedah standar lurus ujung tumpul/tumpul Kateter karet No. 10 (Nelathon) steril Kateter karet No. 14 (Nelathon) steril Kateter logam no. 12 untuk wanita Klem tampon uterus 25 cm (bozeman) Klem tampon uterus 25 cm (schroder) Korentang lengkung penjepit alat steril 23 cm (Cheattle) Korentang penjepit sponge (Forester) Pinset anatomis 14,5 cm


106

No 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Nama Alat Pinset anatomis 18 cm Semprit glycerin 30 cc Surgical hand brush terbuat dari nylon Sonde uterus Sterilisator Celemek plastik (short) panjang 52 inchi Perlak tebal lunak (200x90 cm) Sarung tangan ukuran 5,6,7 & 7,5 Sarung tangan sebatas siku ukuran 5,6,7 & 7,5 Baki logam tempat alat steril Mangkok untuk larutan Meja instrumen alat Hemoglobin set (Sahli) Silinder korentang steril 17 cm Standart waskom Torniquet karet Waskom bengkok (Nier-bekken) 12 cm Waskom cekung 36 cm Waskom cuci 40 cm Tiang infus Pompa Payudara untuk ASI Doppler Timbangan injak dewasa 136 kg Timbangan dacin 25 kg Timbangan bayi Timbangan dewasa + tinggi badan Alat pengukur panjang badan bayi type caliper Infus set pediatric pak isi 10 Vena cateter for infant no. 26 G pak isi 10 Spuit disposible 1 cc Spuit disposible 2,5 cc Tempat tidur periksa ditambah meja resusitasi penghangat Tempat tidur tindakan (persalinan) Tempat tidur pasien rawat inap Boks bayi Selimut bayi Lemari alat Lemari arsip Meja biro Kursi Bangku tunggu Tempat tidur periksa


bayi

dengan

107

Bidan Kit : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Nama Alat Apron plastik tebal Alat pengisap lendir bayi baru lahir ARI timer untuk bayi standar Unicef Autoclik device Baby scale 7 kg + celana Bak instrumen 509 (21x11x4,5 cm) Blood lancet 28 G Bowel metal 12 cm Catgut plain 2/0, 1,5 cm (expired date minimum 3 tahun) Kateter disposible No. 12 Duk kain katun 60x60 cm steril Funduscope kayu/ foetal stetoscope Gunting episiotomi 14 cm Gunting operasi lurus 14 cm, tajam/tumpul Gunting tali pusat 16 cm HB Talquis book Hechting Nald, GR 12 Hechting Nald, GT 12 Infusion set dewasa Infusion set paediatric IV catheter no 18 G IV catheter no. 26 untuk bayi Jarum disposible 23 G, box/ 100 Kocker lurus 16 cm, stainless Meteran/ metline 1,5 m Mucous suction (pengisap lendir) Nasogastric tube no. 14 F Needle holder Mayo 14 cm Nelathon catheter no. 12 steril Nier-bekken 20 cm stainless Pinset anatomi 14 cm stainless Pinset bedah 14 cm stainless Pinset bedah 18 cm stainless Resusitator bayi standart Sarung tangan bedah no. 6,5; 7; 7,5 Selimut bayi Senter besar Setengah kocker ss 14 cm


Jumlah 1 2 1 1 1 1 1 2 1 10 2 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 2 1 5 2 2 5 2 1 1 1 1 30 ps 2 1 1

108

No 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Nama Alat Sheet plastik tebal Sikat tangan dari nylon halus Tensimeter Spiritus lamp sumbu 2 Spuit disposible 1 cc Spuit disposible 3 cc Stetoskop duplex dewasa + 1 membran + 1 ps ear loop Stetoskop bayi Termometer bayi axilla Termometer digital 8 detik Timbangan bayi 20 kg Timbangan dewasa 130 kg Ukuran lengan ibu hamil Umbilical cord klem bahan nylon Tas bidan kit Tas partus kit Selimut bayi Wing Needle No. 23 & 25 G


Jumlah 2 1 1 1 1 box 1 box 1 1 1 1 1 1 1 10 1

109

Lampiran 9

Ruang Konsultasi Gizi 1. Sarana : a. Ruang Konseling yang strategis (minimal 2 X 2.5 m2) b. Lemari, kursi , meja c. Lemari buku 2. Peralatan a. Komputer dan printer b. Software Nutriclin c. Timbangan Injak dan Timbangan Bayi d. Microtice e. Length Board f. Pita LILA g. Food Model h. Leaflet i. Form Anamnesa


110

LAMPIRAN

10

DAFTAR PRIORITAS PERALATAN DITJEN PENGENDALIAN PENYAKIT & PENYEHATAN LINGKUNGAN Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung No

1 2

NAMA ALAT Oksigen Konsentrator Sound Timer Nebulizer

3

DAFTAR PUSTAKA Pedoman Pengendalian Penyakit Saluran Pernafasan Akut Penanggulangan Pneumonia Pada Direktorat P2ML, Ditjen PP & PL, Depkes RI, XVIII tahun 2006 (Lampiran IV : Aspek Program P2 ISPA, hal: 53 - 56)

Infeksi Untuk Balita, Cetakan Logistik

Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang No 1

2 3

NAMA ALAT Mikroskop

Mesin Fog Hematrokrit Centrifuge

DAFTAR PUSTAKA Tata laksana Demam berdarah Di Indonesia, Ditjen PP & PL, Depkes RI, Cetakan XVIII, tahun 2006 (Bab III : Diagonis Demam Dengue / DBD, hal : 17 - 22) Pencegahan & Pemberantasan Demam Berdarah Dengue Di Indonesia, Ditjen P & PL, Depkes RI tahun 2005 (Buku 1: Bab III : Pemeriksaan Penderita DBD , hal : 10 - 11, Buku 3 : Bab IV : Cara Memberantas Nyamuk Penular DBD, hal : 13 - 14)

Direktorat Surveillans Epidemiologi Imunisasi Kesehatan Masyarakat No 1 2 3

NAMA ALAT Lemari Es RCW 50 EK Lemari Es Tenaga Surya Vaccine Carrier

DAFTAR PUSTAKA Pedoman Teknis Imunisasi Tingkat Puskesmas, Ditjen PP & PL, Depkes RI, tahun 2006, Penerbit Unicef ( Bab IV : Penanganan Peralatan Rantai Vaksin, hal 21 - 35)

Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular NO

NAMA ALAT

DAFTAR PUSTAKA


111

1

2

Jantung sehat Kit -Tensi meter air raksa -Stetoskcop adult - Pengukur berat badan dan tinggi badan - Pengukuran Lingkar pinggang ECG

3

Pemeriksaan kholesterol, HDL menggunakan metode refraktofotometri

4

Test inspeksi visual terdiri : a. lampu sorot b. speculum c. meja ginekologi portable d. kursi putar untuk operator e. tangga untuk meja ginekology Cyosurgery kit :

5

6

a. Kriogun b. N2O c. Kolposcopy d. Spekulum beak (hitam) e. meja ginekologi elektrik d. kursi putar untuk operator NAMA ALAT e. tangga untuk meja ginekology Body fat analyser

7

Glukosa test

8

Trauma kit

NO

1. Pedoman Surveilans Epidemiologi Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 2007, hal: 37-39 2. Pedoman teknis Penemuan dan Tatalaksana Penyakit Hipertensi, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2006, hal : 18-20

Pedoman Surveilans Epidemiologi Peny Jantung dan Pembuluh Darah, Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 2007, hal : 13 1. Pedoman Pengendalian Peny. Jantung& Pembuluh Darah, Jakarta,Depkes RI 2007, hal : 12 2. Pedoman Surveilans Epidemiologi Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 2007, hal : 9, 10 Pedoman TOT Penyakit Kanker (dalam proses cetak)

Pedoman TOT Penyakit Kanker (dalam proses cetak)

DAFTAR PUSTAKA

Pedoman Penyakit Kesehatan Pedoman Penyakit Kesehatan Petunjuk

Pengendalian Diabetes Melitus & Metabolik, Jakarta : Departemen RI, 2007, hal : 11 Pengendalian Diabetes Melitus & Metabolik, Jakarta : Departemen RI, 2007, hal : 12 Teknis Penemuan &Tatalaksana


112

9 10 11

Peak Flow Rate Meter Nebulizer Spirometer

Akibat Kecelakaan Lalulintas : Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 2007, hal : 17 Pedoman Pengendalian Asma, Jakarta : Depkes RI, 2007, hal : 18 1. Pedoman Pengendalian Asma, Jakarta : Depkes RI, 2007, hal : 10 2. Pedoman Penemuan dan Tatalaksana PPOK, Jakarta : Depkes RI, 2007 hal : 9, 23, 25, 26

Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular NO 1

2

NAMA ALAT Jantung sehat Kit - Tensi meter air raksa - Stetoskop dewasa - Pengukur berat badan dan tinggi badan - Pengukuran lingkar pinggang ECG

3

Pemeriksaan kholesterol, HDL menggunakan metode refraktofotometri

4

Test inspeksi visual terdiri : a. lampu sorot b. speculum c. meja ginekologi portable d. kursi putar untuk operator e. tangga untuk meja ginekology Cyosurgery kit : a. Kriogun b. N2O c. Kolposcopy d. Spekulum beak (hitam) e. meja ginekologi elektrik d. kursi putar untuk operator e. tangga untuk meja ginekology

5

DAFTAR PUSTAKA 1. Pedoman Surveilans Epidemiologi Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Departemen Kesehatan RI, 2007, hal: 37-39 2. Pedoman teknis Penemuan dan Tatalaksana Penyakit Hipertensi, Departemen Kesehatan RI, 2006, hal : 18-20 Pedoman Surveilans Epidemiologi Peny Jantung dan Pembuluh Darah, Depkes RI 2007, hal 13 1. Pedoman Pengendalian Peny. Jantung dan Pembuluh Darah, Depkes RI 2007 hal 12 2. Pedoman Surveilans Epidemiologi Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Depkes RI 2007 hal 9 Pedoman TOT Penyakit Kanker

Pedoman TOT Penyakit Kanker


113

NO 6 7

NAMA ALAT Body fat analyser Glukosa test

8

Trauma kit

9

Peak Flow Rate Meter

10 11

Nebulizer Spirometer

DAFTAR PUSTAKA Pedoman Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik, Depkes RI 2007, hal 11 Petunjuk Teknis Penemuan dan Tatalaksana Akibat Kecelakaan Lalulintas; Depkes RI 2007 hal 17

Pedoman Penemuan dan tatalaksana PPOK, Depkes RI, 2007 hal 9,23,25,26

Direktorat Penyehatan Lingkungan Pedoman Standar Peralatan Kesehatan Lingkungan di Daerah, Depkes RI, Ditjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2005, Lampiran 1 – 13 1 Sanitarian Field Kit terdiri dari : Mosquito Traps (aspirator, paper cup, cidukan plastik, botol larva, lensa loupe pembesar) Fly Grill Thermometer Hygrometer Lux meter Peralatan Penunjang pengambilan sampel terdiri dari : Pisau stainless steel, Pinset stainless steel, kompas stainless steel, counter, petridish, media carry & blair, anal rectal swab, sarung tangan karet, masker, burner, lampur senter, alumunium foil, lampu spiritus stainless steel, thermos vol. 250 cc, meteran linen 50 mtr, tas tempat peralatan 2 Soil Test Kit terdiri dari : Sendok, centrifuge, tabung centrifuge, object glass, cover glass, gelas ukur 1000 ml, saringan kawat kasa, Hydrometer, mikroskop, batang pengaduk, corong, timbangan, rak tabung, pipet 3 Food Contamination Test Kit terdiri dari : Paddle tester kit,swab tester kit, LT/MUG Broth (single strengt),EC/MUG (single strengt), filter holder with receiver,mesuring cylinder, erlenmeyer, chlorine tester, iodine tester, portable coliform incubater panel sawith, selected operating temperature of 25° to 110°C with pilot lamp, funnel, innoculating wire, rack coliform tube, portable food blender, pulp stainer, food basin stainless steel, sterile membran filter (47 mm, 0,45 micron M pore size), vynil glove, hard carrying box, digital thermometer, digital pH meter, flash light, syring 25 ml, aquadest bottle,test tube 16 x 60 mm, vacuum pump nalge, rubber pipet, ultra violet lamp portable, erlarglasglass


114

4 Cholinesterase Test Kit a Tintometer Kit terdiri dari: pipet, Kurvet, tabung, sumbat karet, tabung volumetrik, spatula, pen steril (vaccinesteel/autoclic), pipet otomatis, test tube. b Cholinesterase Kit terdiri dari : autoclic, botol tempat indikator, botol tempat substrat, botol tempat aquadest, botol penyemprot, erlenmeyer 500 cc, gelas kimia 100 cc, gelas ukur 250 cc, gelas takar, holder autoclic, kertas pembanding (kuninghijau), lampu spiritus + penyangga, pipet otomatis 0,01 ml, rak tabung reaksi, sikat tabung reaksi, kotak, syringe, botol alkohol, pH meter, botol aquadest, petridish 5 Water Test Kit a Pengukuran Kimia, terdiri dari : Amonium test Total Hardness test Mangenese test Alumunium test Iron test Sulfate Test Chloride test Nitrate test Nitrite test Chlorine test pH test b Pengukuran Fisika, terdiri dari : Turbidity test Temperature test 6 Alat Pengambilan Sampel Usap Alat Makan/Masak dan Rectal Swab terdiri dari : Kapas lidi steril, sarung tangan steril/bersih, gunting kecil, lampu spiritus, termos es, tas pembawa sampel, sabun desinfeksi


115

LAMPIRAN

11

STANDAR FASILITAS MEDIS INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT Fasilitas dan penunjang yang harus tersedia selain ditentukan oleh kelas IGD rumah sakit juga ditentukan oleh jumlah kasus yang di tangani. NO

KELAS /RUANG

BINTANG 4

BINTANG 3

BINTANG 2

BINTANG 1

+

+

+

+

KETERANGAN

A. RUANG TRIASE • Kit Pemeriksaan Sederhana • Brankar Penerimaan Pasien • Pembuatan rekam medik khusus • Label (pada saat korban massal)

+ (1 : 3)

+ (1:3)

+ (1 : 5)

+ (1 : 5)

Minimal 2 Rasio (Cross Sectional) (perlu dibuatkan form)

+

+

+

+

B. RUANG TINDAKAN 1

Ruang Resusitasi PERALATAN MEDIS • Nasopharingeal tube • Oropharingeal tube • Laringoscope set Anak • Laringoscope set Dewasa • Nasotrakheal tube • Orotracheal • Suction • Tracheostomi set • Bag Valve Mask (Dewasa/Anak) • Kanul Oksigen • Oksigen mask (D/A) • Chest Tube • Crico / Trakheostomi • Ventilator Transport • Vital Sign Monitor • Infusion pump • Syringe pump • ECG • Vena Section • Defibririlator

+

+

+

+

Minimal 1 setiap no

+

+

+

+

Minimal 1 setiap no

+

+

+

+

Minimal 1 setiap no

+

+

+

+

Minimal 1 setiap no

+

+

+

+

Minimal 1 setiap no

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

Minimal 1 setiap no Sesuai jumlah TT Minimal 1 setiap no

+

+

+

+

Minimal 1 setiap no

+ +

+ +

+ +

+ +

Sesuai jumlah TT Minimal 1

+ +

+ +

+ +

+ +

Minimal 1 Minimal 1

+

+

+/-

-

Minimal 1

+

+

+/-

-

+ + + + +

+ + + + +

+/+/+ + +

+ + +


Sesuai jumlah TT 2 s/d 3 tiap TT Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

116

KELAS /RUANG

BINTANG 4

BINTANG 3

BINTANG 2

BINTANG 1

Gluko stick Stetoskop Termometer Nebulizer Oksigen Medis / Consentrator • Warmer Imobilization Set

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ +

+ +

+/+

+

Minimal 1

• Neck Collar

+

+

+

+

Minimal 1

• Splint • Long Spine Board • Scoop Strecher • Kndrik Extrication Deviice (KED) • Urine Bag • NGT • Wound Toilet Set • USG • Film Viewer

+ +

+ +

+ +

+ +

Minimal 1 set

+ +

+ +

+ +

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

Minimal 1 set / TT

+ +

+/+

+

+

Minimal 1

NO • • • • •

• Cairan Infus Koloid • Cairan Infus Kristaloid • Cairan Infus Dextrose Adrenalin Sulphas Atropin Kortikosteroid Lidokain Dextrose 50% Aminophilin Pethidin Morfin Anti convulsion Dopamin Dobutamin ATS Trombolitik Amiodaron (inotropik) APD : Masker Mannitol Furosemide APD : Sarung Tangan

2

KETERANGAN Minimal Minimal Minimal Minimal

1 1 1 1

Rasio 1:1 TT di UGD

OBAT – OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI + + + + +

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+ +

+ +

+ + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + +

+ +

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+

Selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di IGD tanpa harus di resepkan

Ruang Tindakan Bedah • Meja Operasi / tempat tidur tindakan • Dressing set

Minimal 3 Minimal 10

PERALATAN MEDIS Minimal 3 Minimal Minimal 1 1 Minimal 10

Minimal 10


Minimal 10

117

NO

KELAS /RUANG • Infusion Set

BINTANG 3

BINTANG 2

BINTANG 1

Minimal 10

Minimal 10

Minimal 10

Minimal 10

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

• Vena Section set • Torakosintetis set • Metal kauter

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

• Film Viewer

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

-

• Tiang infus

Minimal 6

Minimal 6

Minimal 2

Minimal 2

-

Minimal 3

Minimal 3

Minimal 1

Minimal 1

• Thermometer

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

• Stetoskop

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

• Suction

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

• Sterilisator

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

• Bidai

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

• Splint

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

OBAT-OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI + + + + + + + + + + +

+ +

+ +

+

+

+

+

+

+

KETERANGAN

-

• Lampu operasi

Analgetik Antiseptik Cairan kristaloid Lidokain Wound dressing BMHP Alat-alat anti septic Benang jarum 3

BINTANG 4

Selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di ruang tindakan bedah tanpa harus diresepkan

Ruang Tindakan Medical

PERALATAN MEDIS • Kumbah Lambung Set

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

• EKG

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

• Kursi Pe

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

• Irigatoreriksaan

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

• Nebulizer

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

• Suction

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

• Oksigen Medis

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

• NGT

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

• Syrine Pump

Minimal 2

Minimal 2

Minimal 2

-

• Infusion Pump

Minimal 2

Minimal 2

Minimal 2

-

• Jarum Spinal

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

• Lampu Kepala

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

• Bronchoscopy

Minimal 1

Minimal 1

-

-

• Opthalmoscop

Minimal 1

Minimal 1

-

-

• Otoscope set

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

• Slit Lamp

Minimal 1

+/-

-

-

• Tiang Infus

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

• Tempat Tidur

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1


Bisa bergabung, bisa terpisah

118

KELAS /RUANG

NO

• Film Viewer

BINTANG 4

BINTANG 3

BINTANG 2

BINTANG 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

KETERANGAN

OBAT – OBATAN • • • • • • •

4

SA Aminophilin Dopamin Kristaloid Cairan Infus Koloid Cairan Infus Kristaloid Cairan Infus Dextrose Adrenalin Sulpat Atropin Kortikosteroid Lidokain Dextrose 50% Aminophilin Pethidin Morfin Anti convulsion Dopamin Anti convulsion Dopamin Dobutamin ATS Trombolitik Amiodaron (inotropik) APD : Masker Mannitol Furosemide APD : Sarung Tangan

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + +

+ +

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+

Tersedia dalm jumlah cukup

Selalu Tersedia dalam jumlah yang cukup di UGD tanpa harus di resepkan

Ruang Tindakan Bayi & Anak

PERALATAN MEDIS

Inkubator Tiang infus Tempat tidur Film viewer Suction Oksigen

Minimal Minimal Minimal Minimal Minimal Minimal

1 1 1 1 1 1


1 1 1 1 1 1


1 1 1 1 1 1


1 1 1 1 1 1

OBAT – OBATAN / BAHAN MEDIS HABIS PAKAI • Stesolid • Mikro drips set • Intra Osseus set 5

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

Tersedia dlm jumlah yang cukup

Ruang Tindakan Kebidanan

PERALATAN MEDIS • Kuret set • Partus set • Suction bayi • Meja ginekologi

Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Minimal 1 / bergabung Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 / bergabung




119

NO

KELAS /RUANG

BINTANG 4

BINTANG 3

BINTANG 2

BINTANG 1

• Meja Partus

Minimal 1

Minimal 1 / bergabung



• Vacuum set

Minimal 1

• Forcep set

Minimal 1

• CTG

Minimal 1

• Resusitasi set

Minimal 1

• Doppler

Minimal 1

• Suction Bayi baru lahir

Minimal 1

• Laennec

Minimal 1

Minimal 1 / bergabung Minimal 1 / bergabung Minimal 1 / bergabung Minimal 1 / bergabung Minimal 1 / bergabung Minimal 1 / bergabung Minimal 1 / bergabung Minimal 1 / bergabung Minimal 1 / bergabung Minimal 1 / bergabung



• Tiang infus • Tempat tidur • Film viewer

Minimal 1

Minimal 1

Minimal 1

KETERANGAN

OBAT-OBATAN Uterotonika

+

+

+

+

Prostaglandin

+

+

+

+


Tersedia dlm jumlah yang cukup

120

LAMPIRAN 12

PERALATAN PONEK 1) Peralatan Neonatal No 1 2 3 4 5 6 7 8

Jenis Peralatan Inkubator Infant Warmer Pulse Oxymeter Neonatus Therapy Sinar Syringe Pump Alat-Alat Resusitasi Neonatus Laryngoskop Neonatal, Lidah kuku ukuran 0,00 Balon sungkup bayi (bag mask) CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)

Jmlh 2 2 1 1 2 1 1 1

2) Peralatan Maternal No Jenis Peralatan 1 Kotak Resusitasi berisi : - Bilah Laringoskop - Balon - Bola lampu laringskop ukuran dewasa - Baterai cadangan untuk bilah laringoskop - Bola lampu laringoskop cadangan - Selang reservoar oksigen - Masker oksigen - Pipa endotrakeal - Plester - Gunting - Kateter penghisap - Naso gastric tube - Alat suntik 1, 21/2, 3, 5, 10, 20, 50 cc - Ampul Epinefrin / Adrenalin - NaCL 0,9% / larutan Ringer Asetat / RL - MgSO4 - Sodium bikarbonat 8,4% - Kateter Vena - Infus Set 2 Ekstraktor vakum 3 Inkubator 4 Penghangat (Radiant Warmer) Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009

Jmlh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121

No 5 6 7 8 9 10

Jenis Peralatan Forceps naegele AVM (Aspirasi Vakum Manual) Pompa vakum listrik Monitor denyut jantung / pernapasan Foetal Doppler Set Sectio Saesaria


Jmlh 1 1 1 1 1 1

122

LAMPIRAN 13 BAGIAN YANG DAPAT DIHUBUNGI

No 1 2 3 4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Unit Bagian Program & Informasi, Setditjen. Bina Pelayanan Medik Subdit Bina Yanmedik Dasar, Dit. Bina Pelayanan Medik Dasar, Ditjen Bina Pelayanan Medik Subdit Gawat Darurat & Evakuasi, Dit. Bina Pelayanan Medik Dasar, Ditjen Bina Pelayanan Medik Subdit Yanmed RSU Pendidikan, Dit. Bina Pelayanan Medik Spesialistik, Ditjen Bina Pelayanan Medik

Telp 5201590

Ext 3302

Fax 5227705

5201590

5316

5222430

5201590

5319

5222430

5201590

5301

5274915

Subdit Yanmed RSU Non Pendidikan, Dit. Bina Pelayanan Medik Spesialistik, Ditjen Bina Pelayanan Medik Subdit Yanmed RSU Khusus, Dit. Bina Pelayanan Medik Spesialistik, Ditjen Bina Pelayanan Medik

5201590

5303

52960450

5201590

5306

5279487

Bagian Program & Informasi, Setditjen. Bina Kesehatan Masyarakat Subdit Bina Kesehatan Ibu Hamil, Dit. Bina Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Kesmas Subdit Bina Kesehatan Maternal, Pencegahan Komplikasi, Dit. Bina Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Kesmas Subdit Bina Kesehatan Reproduksi, Dit. Bina Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Kesmas Subdit Bina Kesehatan Bayi, Dit. Bina Kesehatan Anak, Ditjen Bina Kesmas Subdit Bina Upaya Kes Daerah Tertinggal Perbatasan & Kepulauan. Dit. Bina Kes Kom, Ditjen Bina Kesmas Subdit Bina Instansi Kesehatan Dasar & UKBM, Dit. Bina Kes Komunitas, Ditjen Bina Kesmas

5201590

8203

5279216

5201590

8209

5221227

5201590

1200

5221227

5201590

8211

5265002

5201590

7914

5214891

5201590

7203

5203116

5201590

7205

5203116

7224819

314

7224764

5201590

6908

5203873

5201590

1166

5203874

5201590

8176

5214869

4247537

104

42670283

5201590

6304

5265041

5201590

8004

5214903

5201590

1171

5265402

Bagian Program & Informasi, Setbadan PPSDM Bagian Tata Usaha Pusat Promosi Kesehatan, Setjen Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi, Setjen Bagian Program & Informasi, Setditjen. Bina Farmasi & Alat Kesehatan Bagian Program & Informasi, Setditjen. PP dan PL, Ditjen PPPL Bidang Sarana dan Prasarana , Pusat Sarana Prasarana & Peralatan Kesehatan, Setjen Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaaan dan Anggaran, Setjen Bagian Penyusunan Anggaran, Biro Perencanaan dan Anggaran, Setjen


123

LAMPIRAN 14

ALOKASI DAK KESEHATAN TAHUN 2009 (Rp. 000.000) NO

NAMA PROVINSI/KAB/KOTA

YANKESDAS

RS KAB/KOTA

NAD 1

Kab. Aceh Barat

2

Kab. Aceh Besar

3

Kab. Aceh Selatan

4

Kab. Aceh Singkil

5

Kab. Aceh Tengah

6

Kab. Aceh Tenggara

7

Kab. Aceh Timur

8

Kab. Aceh Utara

9

Kab. Bireuen

10

Kab. Pidie

11

Kab. Simeulue

12

Kota Banda Aceh

13

Kota Sabang

14

Kota Langsa

15

Kota Lhokseumawe

16

Kab. Nagan Raya

17

Kab. Aceh Jaya

18

Kab. Aceh Barat Daya

19

Kab. Gayo Lues

20

Kab. Aceh Tamiang

21

Kab. Bener Meriah

22

Kab. Pidie Jaya

23

Kota Subulussalam

RS PROV

4.105 2.210

RSU Cut Nyak Dien

6.407

1.267

RSU Kutacane

7.407

1.737

RSU ID Rayek

7.160

1.525

RSU Cut Meutia

1.640

RSU Biereuneun

6.372

1.211

RSU Meuraxa

7.571

2.053

RSU Sabang

1.435

RSU Nagan Raya

1.200

RSU Tamiang

7.391

RSU Dr. Zainal Abidin RSJ Banda Aceh

7.844 7.012 8.313 6.429

7.271 8.664 6.740

6.350 6.384 7.030 5.699 6.225 6.603 6.631 5.886 9.177 8.212


124

NO


YANKESDAS

RS KAB/KOTA

RS PROV

Provinsi Sumatera Utara

RSU Dr. Pirngadi Medan 3.664

RSU Haji Medan RSU Pematang Siantar RSU Padang Sidempuan

1

Kab. Asahan

2

Kab. Dairi

3

Kab. Deli Serdang

4

Kab. Tanah Karo

5

Kab. Labuhan Batu

6

Kab. Langkat

7

Kab. Mandailing Natal

8

Kab. Nias

9

Kab. Simalungun

7.497

1.548

RSU Kisaran

6.456

1.775

RSU Sidikalang

6.388

1.245

9.038

1.953

RSU Kaban Jahe RSU Rantau Parapat

8.246

1.451

RSU Tanjung Pura

2.712

RSU Gunung Sitoli

9.059

6.779 10.681 7.490

RSU Parapat 2.334 RSU Simalungun

10

Kab. Tapanuli Selatan

11

Kab. Tapanuli Tengah 6.723

12

Kab. Tapanuli Utara

13

Kab. Toba Samosir

14

Kota Binjai

15

Kota Medan

16

Kota Pematang Siantar

17

Kota Sibolga

18

Kota Tanjung Balai

19

Kota Tebing Tinggi

20

Kota Padang Sidimpuan

21

Kab. Pakpak Bharat

22

Kab. Nias Selatan

23

Kab. Humbang Hasundutan

24

Kab. Serdang Bedagai

25

Kab. Samosir

26

Kab. Batu Bara

27

Kab. Padang Lawas

28

Kab. Padang Lawas Utara

7.102 6.338 5.425 9.691 5.906 6.012

1.468

RSU FL. Tobing

5.949

5.891

RSU Tanjung Balai

5.691

1.389

RSU Tebing Tinggi

1.797

RSU Sibubuhan

1.799

RSU Gunung Tua

5.854 5.760 8.026 5.890 8.297 7.032 8.488

7.775


125

NO


YANKESDAS

RS KAB/KOTA

RS PROV

Provinsi Sumatera Barat 7.382

RSU Dr. A. Mochtar Bukit Tinggi RSJ Prof. HB Saanin Padang RSU Solok RSU Pariaman

1

Kab. Lima Puluh Kota

2

Kab. Agam

3

Kab. Kepulauan Mentawai

4

Kab. Padang Pariaman

5

Kab. Pasaman

6

Kab. Pesisir Selatan

7

Kab. Sawahlunto Sijunjung

8

Kab. Solok

9

Kab. Tanah Datar

10

Kota Bukit Tinggi

11

Kota Padang Panjang

12

Kota Padang

13

Kota Payakumbuh

14

Kota Sawahlunto

15

Kota Solok

16

Kota Pariaman

17

Kab. Pasaman Barat

18

Kab. Dharmasraya

19

Kab. Solok Selatan

7.516 9.404 7.504 6.914 5.337 7.756

2.366

RSU Painan

1.877

RSU Prof. Hanafiah

6.458

1.612

RSU Padang Panjang

7.439

1.913

RSU Sei Sapih

6.036

1.393

RSU Payakumbuh

6.677

1.885

RSU Sawahlunto

6.306

1.921

7.218

1.292

RSU Pariaman RSU Pasaman Barat

6.449

1.837

RSU Muara Labuh

7.834

2.311

RSU Bengkalis

4.000 2.226

RSU Purihusada RSU Indrasari Rengat

6.271

RSU Bangkinang

1.402 2.276

RSU pelalawan RSU Bagan Siapiapi

2.019

RSU Dumai

6.136 6.493 7.215 6.355

6.242

5.707

Provinsi Riau 1

Kab. Bengkalis

2

Kab. Indragiri Hilir

3

Kab. Indragiri Hulu

4

Kab. Kampar

5

Kab. Kuantan Singingi

6

Kab. Pelalawan

7

Kab. Rokan Hilir

8

Kab. Rokan Hulu

9

Kab. Siak

10

Kota Dumai

11

Kota Pekanbaru

5.737 7.454

5.875

6.949


126

NO


YANKESDAS

RS KAB/KOTA

RS PROV

Provinsi Kepulauan Riau 1

Kab. Bintan

2

Kab. Natuna

3

Kab. Karimun

4

Kota Batam

5

Kota Tanjung Pinang

6

Kab. Lingga

6.435 7.222 7.345

2.004

6.512

3.650

5.723

1.583

RSUD Kota Batam RSU Tanjung Pinang RSU Lapangan Lingga

Provinsi Jambi 1

Kab. Batanghari

2

Kab. Bungo

3

Kab. Kerinci

4

Kab. Merangin

5

Kab. Muaro Jambi

6

Kab. Sarolangun

7

Kab. Tanjung Jabung Barat

8

Kab. Tanjung Jabung Timur

9

Kab. Tebo

10

Kota Jambi

1.886

RSJ Jambi

6.410 5.875

5.818

RSU Muara Bungo

7.005

2.191

RSU Sungai Penuh

8.224

1.643

RSU Bangko

7.573

1.260

RSU Muaro Jambi

1.875

RSU Kuala Tungkal

1.281

RSU Lahat

2.148

RSU Sekayu

7.225

2.600

RSU HM Rabain

14.118

1.447

RSU Kayu Agung

5.770

2.131

RSU Lubuk Linggau

5.577

1.105

RSU Prabumulih

6.534

7.008 6.642 6.316

Provinsi Sumatera Selatan 1

Kab. Lahat

2

Kab. Musi Banyuasin

3

Kab. Musi Rawas

4

Kab. Muara Enim

5

Kab. Ogan Komering Ilir

6

Kab. Ogan Komering Ulu

7

Kota Palembang

8

Kota Pagar Alam

9

Kota Lubuk Linggau

10

Kota Prabumulih

11

Kab. Banyuasin

12

Kab. Ogan Ilir

13

Kab. OKU Timur

14

Kab. OKU Selatan

15

Kab. Empat Lawang

6.273

7.588

5.401

9.002 5.009 6.488 5.845 5.749


127

NO


YANKESDAS

RS KAB/KOTA

Provinsi Bangka Belitung 1

Kab. Bangka

2

Kab. Belitung

3

Kota Pangkal Pinang

4

Kab. Bangka Selatan

5

Kab. Bangka Tengah

6

Kab. Bangka Barat

7

Kab. Belitung Timur

6.969

2.314

RSU Sungai Liat

2.398

RSU Pangkal Pinang

Kab. Bengkulu Selatan

2

Kab. Bengkulu Utara

3

Kab. Rejang Lebong

4

Kota Bengkulu

5

Kab. Kaur

6

Kab. Seluma

7

Kab. Mukomuko

8

Kab. Lebong

9

Kab. Kepahiang

6.491

Kab. Lampung Barat

2

Kab. Lampung Selatan

3

Kab. Lampung Tengah

4

Kab. Lampung Utara

5

Kab. Lampung Timur

6

Kab. Tanggamus

7

Kab. Tulang Bawang

8

Kab. Way Kanan

9

Kota Bandar Lampung

10

Kota Metro

11

Kab. Pesawaran

RSJ Sungai Liat

2.857

RSU Dr. M. Yunus

1.989

RSU H. Abdul Moeloek

6.600 6.239 6.696 6.004

6.361

1.326

RSU Manna

12.629

6.157

RSU Arga Makmur

7.304

1.534

RSU Curup

7.382 7.695 7.538 7.471 6.405 6.434

Provinsi Lampung 1

2.692

6.487

Provinsi Bengkulu 1

RS PROV

7.372

1.244

RSU Liwa

6.846

1.567

RSU Pringsewu

9.239

1.722

RSU Manggala

6.863 7.636 7.083 9.342

5.708 10.581 5.525 6.422


128

NO


YANKESDAS

RS KAB/KOTA

RS PROV

Provinsi Jawa Barat 1

Kab. Bandung

10.488

3.617

RSU Soreang RSU Majalaya

2

Kab. Bekasi

3

Kab. Bogor

4

Kab. Ciamis

5

Kab. Cianjur

6

Kab. Cirebon

7

Kab. Garut

8

Kab. Indramayu

9

Kab. Karawang

10

Kab. Kuningan

11

Kab. Majalengka

12

Kab. Purwakarta

13

Kab. Subang

14

Kab. Sukabumi

7.505

1.769

RSU Kab Bekasi

9.752

2.674

RSU Ciawi

9.695

1.251

RSU Ciamis

8.132

1.389

RSU Cianjur RSU Cimacan

11.955

4.200

RSU Arjawinangun RSU Waled

9.715

1.230

RSU Dr. Slamet

9.235

3.184

RSU Indramayu RSU Patrol

15

Kab. Sumedang

16

Kab. Tasikmalaya

17

Kota Bandung

18

Kota Bekasi

19

Kota Bogor

20

Kota Cirebon

21

Kota Depok

22

Kota Sukabumi

23

Kota Cimahi

24

Kota Tasikmalaya

25

Kota Banjar

26

Kab. Bandung Barat

7.720

1.847

RSU Karawang

7.329

2.218

RSU Cideres

5.848

1.158

RSU Bayu Asih

8.106

1.643

RSU Subang

3.279

RSU Sekarwangi RSU Jampang Kulon RSU Palabuhan Ratu

1.616

RSU Sumedang

6.987

1.950

RSU Ujung Berung

6.859

1.297

RSU Gunung Jati

5.446

1.532

RSU R. Syamsudin

5.511

1.421

RSU Cimahi

1.451

RSU Banjar

9.502

7.740

5.510 4.934


129

NO


YANKESDAS

RS KAB/KOTA

RS PROV

Provinsi Banten 1

Kab. Lebak

2

Kab. Pandeglang

3

Kab. Serang

4

Kab. Tangerang

5

Kota Cilegon

6

Kota Tangerang

7

Kota Serang

7.600

1.385

RSU Adjidarmo

7.070

2.507

RSU Serang

8.228

2.494

RSU Tangerang

8.294

5.740

Provinsi Jawa Tengah

3.437

RSU Margono Soekardjo Purwokerto RSJ Dr. RM Soedjarwadi Klaten RS Tugurejo Semarang RSU Dr. Moewardi Surakarta

1

Kab. Banjarnegara

2

Kab. Banyumas

8.463 7.500

RSU Banyumas 2.868 RSU Ajibarang

3

Kab. Batang

4

Kab. Blora

5

Kab. Boyolali

6

Kab. Brebes

7

Kab. Cilacap

7.142

1.936

RSU Batang

7.415

1.480

RSU Pandan Arang

8.948

2.834

RSU Brebes

7.464

8.841

RSU Cilacap 2.620 RSU Majenang

8

Kab. Demak

9

Kab. Grobogan

10

Kab. Jepara

11

Kab. Karanganyar

12

Kab. Kebumen

13

Kab. Kendal

14

Kab. Klaten

15

Kab. Kudus

16

Kab. Magelang

17

Kab. Pati

18

Kab. Pekalongan

8.111 7.841

2.401

RSU Dr. R. Soedjati

2.619

RSU Muntilan

8.021 7.370 7.994 7.335 9.257 7.191 8.085 7.831 7.439

RSU Kajen 1.499 RSU Kraton

19

Kab. Pemalang

7.067

3.017

RSU Dr. M. Ashari


130

NO


20

Kab. Purbalingga

21

Kab. Purworejo

22

Kab. Rembang

23

Kab. Semarang

YANKESDAS

6.191

RS KAB/KOTA

1.049

RSU Purbalingga

1.578

RSU Rembang

RS PROV

6.802 6.400 7.525

RSU Ambarawa 2.386 RSU Ungaran

24

Kab. Sragen

25

Kab. Sukoharjo

26

Kab. Tegal

27

Kab. Temanggung

28

Kab. Wonogiri

29

Kab. Wonosobo

30

Kota Magelang

31

Kota Pekalongan

32

Kota Salatiga

33

Kota Semarang

34

Kota Surakarta

35

Kota Tegal

7.375 8.331 8.474

1.656

RSU Dr. Soeselo

1.168

RSU Wonosobo

6.290

1.236

RSU Kardinah

8.751

2.497

RSU P. Senopati

7.088

1.627

6.801

1.357

RSU Sleman RSU Kota Yogyakarta

6.242

1.045

RSU Bangkalan

6.179 7.369 7.055 5.744 6.546 5.614 7.018 6.161

Provinsi DI Yogyakarta 1

Kab. Bantul

2

Kab. Gunung Kidul

3

Kab. Kulon Progo

4

Kab. Sleman

5

Kota Yogyakarta

7.504 6.964

Provinsi Jawa Timur 1

Kab. Bangkalan

2

Kab. Banyuwangi

7.329

RSU Blambangan 8.781 RSU Genteng

3

Kab. Blitar

4

Kab. Bojonegoro

5

Kab. Bondowoso

6

Kab. Gresik

7

Kab. Jember

6.906 9.706 9.339

0.656

RSU Dr. H. Koesnadi

7.113

4.000

RSU Gresik

7.271

RSU Balung 8.635

RSU Kalisat RSU Dr. Soebandi


131

NO


8

Kab. Jombang

9

Kab. Kediri

10

Kab. Lamongan

11

Kab. Lumajang

12

Kab. Madiun

13

Kab. Magetan

14

Kab. Malang

15

Kab. Mojokerto

16

Kab. Nganjuk

17

Kab. Ngawi

18

Kab. Pacitan

19

Kab. Pamekasan

20

Kab. Pasuruan

21

Kab. Ponorogo

22

Kab. Probolinggo

YANKESDAS

RS KAB/KOTA

4.000

RS Jombang

2.221

RSU Pare

8.017

1.220

RSU Dr. Soegiri

11.214

4.000

RSU Dr Haryoto

7.525

0.978

RSU Panti Waluyo

6.406

0.977

RSU Dr. Sayidiman

7.544

4.000

RSUD Dr Soekandar

6.362

1.443

RSU Kertosono

6.899

10.000

RS PROV

7.810

RSU Soeroto

7.711 6.680

1.035

RSU Pamekasan

8.109

1.228

7.997

1.129

RSU Bangil RSU Prof. M. Harjono

7.912

RSU Waluyo Jati 2.812 RSU Tongas

23

Kab. Sampang

24

Kab. Sidoarjo

25

Kab. Situbondo

26

Kab. Sumenep

27

Kab. Trenggalek

28

Kab. Tuban

29

Kab. Tulungagung

30

Kota Blitar

31

Kota Kediri

32

Kota Madiun

33

Kota Malang

34

Kota Mojokerto

35

Kota Pasuruan

36

Kota Probolinggo

37

Kota Surabaya

38

Kota Batu

6.943 17.594

7.000

RSU Sidoarjo

6.940

1.839

RSU Situbondo

4.000

RSU M. Anwar

6.867

1.182

8.002

1.751

RSU Dr. Soedomo RSU Dr. R. Koesma

12.848

5.624

RSU Dr. Iskak

6.038

1.164

RSU Mardi Waluyo

5.005

4.700

RSU Gambiran

6.042

1.119

RSU Madiun

5.760

1.038

6.063

2.224

RSU Dr. Wahidin SH RSU Dr. Soedarsono

2.077

RSU Tambakrejo

5.792 7.804 5.766


132

NO


YANKESDAS

RS KAB/KOTA

Provinsi Kalimantan Barat 1

Kab. Bengkayang

2

Kab. Landak

3

Kab. Kapuas Hulu

4

Kab. Ketapang

5

Kab. Pontianak

6

Kab. Sambas

RS PROV

2.379

RSU Dr. Sudarso Pontianak

7.552 6.338

1.394

9.098

1.696

9.318

1.620

9.052

RSU Landak RSU Dr. A Diponegoro RSU Dr. Agus Djam

RSU Sambas 2.319 RSU Pemangkat

7

Kab. Sanggau

8

Kab. Sintang

9

Kota Pontianak

10

Kota Singkawang

11

Kab. Sekadau

12

Kab. Melawi

13

Kab. Kayong Utara

14

Kab. Kubu Raya

7.920

1.800

RSU Sanggau

7.857

1.491

RSU Sintang

1.933

RSU Dr. Abdul Azis

7.769 7.242 6.195 6.847 8.122 8.120

Provinsi Kalimantan Tengah

1

Kab. Barito Selatan

2

Kab. Barito Utara

3

Kab. Kapuas

4

Kab. Kotawaringin Barat

5

Kab. Kotawaringin Timur

6

Kota Palangkaraya

7

Kab. Barito Timur

8

Kab. Murung Raya

9

Kab. Pulang Pisau

10

Kab. Gunung Mas

11

Kab. Lamandau

12

Kab. Sukamara

13

Kab. Katingan

14

Kab. Seruyan

5.000

6.586

5.211

RSU Buntok

7.121

1.743

13.072

4.000

8.872

6.281

RSU Muara Teweh RSUD Dr. Soemarmo RSU Sultan Imanuddin

4.000

RSUD Pulang Pisau

RSUD. Dr. Dorris S. Palangkaraya

8.282 6.512 6.389

6.985 7.966 7.099 6.286 7.756 8.481


133

NO


YANKESDAS

RS KAB/KOTA

Provinsi Kalimantan Selatan

RS PROV

6.639

RSU Ansari Saleh Banjarmasin RSU Ulin Banjarmasin

1

Kab. Banjar

2

Kab. Barito Kuala

3

Kab. Hulu Sungai Selatan

4

Kab. Hulu Sungai Tengah

5

Kab. Hulu Sungai Utara

6

Kab. Kota Baru

7

Kab. Tabalong

8

Kab. Tanah Laut

9

Kab. Tapin

10

Kota Banjar Baru

11

Kota Banjarmasin

12

Kab. Balangan

13

Kab. Tanah Bumbu

7.818

1.642

RSU Ratu Zalekha

7.293

1.547

RSU Marabahan

7.812

1.261

RSU Hasan Basri

6.536

1.831

6.374

1.297

RSU Damanhuri RSU Pambalah Batung

7.898 6.666

1.689

6.993

1.413

6.694

1.300

RSU Tanjung RSU Boejasin Pelaihari RSU Datu Sanggul R.

6.324

1.479

RSU Banjar Baru

3.000

RSU Tanah Bumbu

6.618 6.262 7.662

Provinsi Kalimantan Timur

3.811

RSJ Samarinda RSU Tarakan

1

Kab. Berau

2

Kab. Bulungan

3

Kab. Kutai Kartanegara

4

Kab. Kutai Barat

5

Kab. Kutai Timur

6

Kab. Malinau

7

Kab. Nunukan

8

Kab. Pasir

9

Kota Balikpapan

10

Kota Bontang

11

Kota Samarinda

12

Kota Tarakan

13

Kab. Penajam Paser Utara

14

Kab. Tana Tidung

9.228

4.000

RSU Abdul Rivai

1.333

RSU Nunukan

10.533 9.069 10.355 9.137 8.149

7.482


134

NO


YANKESDAS

RS KAB/KOTA

Provinsi Sulawesi Utara 1

Kab. Bolaang Mongondow

2

Kab. Minahasa

3

Kab. Sangihe

4

Kota Bitung

5

Kota Manado

6

Kab. Kepulauan Talaud

7

Kab. Minahasa Selatan

8

Kota Tomohon

9

Kab. Minahasa Utara

10 11 12 13

Kota Kotamobagu Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kab. Minahasa Tenggara

7.296

1.439

7.871

2.200

RSU Datoe Binangkang RSU dr. Sam Ratulangi

10.945

7.195

RSU Liun Kendage

6.670

1.975

RSU Bitung

1.410

RSU Boalemo

1.845

RSU Aloei Saboe

RS PROV

5.172

RSU Noongan Langowan

7.662

RSU Undata Palu

6.934 8.458 8.022 6.799 7.366 11.829 9.396 13.415 11.000

Provinsi Gorontalo 1

Kab. Boalemo

2

Kab. Gorontalo

3

Kota Gorontalo

4

Kab. Pohuwato

5

Kab. Bone Bolango

6

Kab. Gorontalo Utara

6.347 7.546 7.666 6.590 7.071 8.496

Provinsi Sulawesi Tengah 1

Kab. Banggai

2

Kab. Banggai Kepulauan

3

Kab. Buol

4

Kab. Toli-Toli

5

Kab. Donggala

6

Kab. Morowali

7

Kab. Poso

8

Kota Palu

9

Kab. Parigi Moutong

10

Kab. Tojo Una Una

7.205 6.903 6.981

6.217

RSU Buol

6.282

1.519

RSU Mokopido

10.544

4.000

RSU Poso

7.189

1.689

RSU Anutapura

6.636

1.659

RSU Anuntaloka

6.076

1.147

RSU Ampana

7.873 7.351


135

NO


YANKESDAS

RS KAB/KOTA

Provinsi Sulawesi Selatan 1

Kab. Bantaeng

2

Kab. Barru

3

Kab. Bone

4

Kab. Bulukumba

5

Kab. Enrekang

6

Kab. Gowa

7

Kab. Jeneponto

8

Kab. Luwu

9

Kab. Luwu Utara

10

Kab. Maros

11

Kab. Pangkajene Kepulauan

12

Kab. Pinrang

13

Kab. Selayar

14

Kab. Sidenreng Rappang

15

Kab. Sinjai

16

Kab. Soppeng

17

Kab. Takalar

18

Kab. Tana Toraja

19

Kab. Wajo

20

Kota Pare-Pare

21

Kota Makassar

22

Kota Palopo

23

Kab. Luwu Timur

RS PROV

3.482 6.537

1.779

RSU A. Makatutu

6.472

1.336

RSU Barru

8.499

1.234

RSU Tenriawanu

7.878

1.715

RSU Bulukumba

6.586

1.344

7.301

2.857

6.078

1.108

RSU Enrekang RSU Sungguminasa RSU Lanto D Pasewang

1.452

RSU Andi Jemma M.

6.864

1.925

RSU Pangkep

6.930

1.399

RSU Lasinrang

7.660

1.651

6.351

1.546

RSU Selayar RSU Arifin Nu'mang

6.759

1.356

RSU Sinjai

7

1.291

RSU Ajapange

1.723

RSU Lakipadada

7.414

1.218

RSU Daya Makassar

6.364

1.499

RSU Palopo

6.891

1.163

RSU Luwu Timur

1.621

RSU Mamuju

RSU Haji Makassar

7.750 7.667 7.263

6.882 6.838 7.391 7.126

Provinsi Sulawesi Barat 1

Kab. Majene

2

Kab. Mamuju

3

Kab. Polewali Mandar

4

Kab. Mamasa

5

Kab. Mamuju Utara

6.759 8.702 7.553 6.032 6.788


136

NO


YANKESDAS

RS KAB/KOTA

Provinsi Sulawesi Tenggara

RS PROV

4.706

RSU Provinsi Sultra Kendari RSJ Soeparto H. Kendari

1

Kab. Buton

2

Kab. Konawe

3

Kab. Kolaka

4

Kab. Muna

5

Kota Kendari

6

Kota Bau-Bau

7

Kab. Konawe Selatan

8

Kab. Bombana

9

Kab. Wakatobi

10

Kab. Kolaka Utara

11

Kab. Konawe Utara

12

Kab. Buton Utara

7.978

4.000

RSU Pasar Wajo

6.830

1.259

RSU Kolaka

7.595

1.531

RSU Raha

6.630

1.787

RSU Abunawas

6.897

1.560

RSU Bau-Bau

1.399

RSU Bombana

6.792

1.149

RSU Badung

6.806

1.408

RSU Bangli

7.359

1.606

RSU Sanjiwani

7.093

5.762

RSU Negara

7.289

1.973

RSU Klungkung

7.492

1.887

RSU Tabanan

6.499

1.195

RSU Wangaya

9.073

7.543 6.885 7.524 6.535 7.516 8.739

Provinsi Bali 1

Kab. Badung

2

Kab. Bangli

3

Kab. Buleleng

4

Kab. Gianyar

5

Kab. Jembrana

6

Kab. Karangasem

7

Kab. Klungkung

8

Kab. Tabanan

9

Kota Denpasar

7.477

6.859

Provinsi Nusa Tenggara Barat 1

Kab. Bima

2

Kab. Dompu

3

Kab. Lombok Barat

4

Kab. Lombok Tengah

5

Kab. Lombok Timur

6

Kab. Sumbawa

7

Kota Mataram

8

Kota Bima

9

Kab. Sumbawa Barat

2.719 7.198

1.323

RSU Raba

6.616

1.782

7.117

1.740

RSU Dompu RSU Patut P.P. Gerung

RSU Mataram

7.851 7.346

1.641

7.811

1.532

RSU Dr. R. Sudjono RSU Sumbawa Besar

4.000

RSU Sumbawa Barat

6.513 7.459 6.826


137

NO


YANKESDAS

RS KAB/KOTA

Provinsi Nusa Tenggara Timur 1

Kab. Alor

2

Kab. Belu

3

Kab. Ende

4

Kab. Flores Timur

5

Kab. Kupang

6

Kab. Lembata

7

Kab. Manggarai

8

Kab. Ngada

9

Kab. Sikka

10

Kab. Sumba Barat

11

Kab. Sumba Timur

12

Kab. Timor Tengah Selatan

13

Kab. Timor Tengah Utara

14

Kota Kupang

15

Kab. Rote Ndao

16

Kab. Manggarai Barat

17

Kab. Nagekeo

18

Kab. Sumba Barat Daya

19

Kab. Sumba Tengah

20

Kab. Manggarai Timur

Kab. Maluku Tenggara Barat

2

Kab. Maluku Tengah

3

Kab. Maluku Tenggara

4

Kab. Pulau Buru

5

Kota Ambon

6

Kab. Seram Bagian Barat

7

Kab. Seram Bagian Timur

8

Kab. Kepulauan Aru

9

Kota Tual

6.974

RSU Prof Dr. WZ. Johanes Kupang

4.392

RSU Dr. M. Haulussy Ambon

7.176 8.094

1.708

RSU Atambua

7.760

1.815

RSU Ende

7.734

1.529

RSU Larantuka

7.672

1.380

RSU Ruteng

9.136

2.483

8.043

1.748

RSU Bajawa RSU Hillers Maumere

7.838

1.376

RSU Umbu Rara Meha

7.813

1.682

RSU Soe

8.280 7.475

8.837

8.161 8.128 6.211 7.151 8.896 7.125 8.481 7.894

Provinsi Maluku 1

RS PROV

10.773 7.259 6.468 7.378 8.323 6.527 7.161 7.822 7.234

4.000

RSU Tual


138

NO


YANKESDAS

RS KAB/KOTA

Provinsi Maluku Utara 1

Kab. Halmahera Tengah

2

Kab. Halmahera Barat

3

Kota Ternate

4

Kab. Halmahera Timur

5

Kota Tidore Kepulauan

6

Kab. Kepulauan Sula

7

Kab. Halmahera Selatan

8

Kab. Halmahera Utara

Kab. Biak Numfor

2

Kab. Jayapura

3

Kab. Jayawijaya

4

Kab. Merauke

5

Kab. Mimika

6

Kab. Nabire

7

Kab. Paniai

8

Kab. Puncak Jaya

9

Kab. Kepulauan Yapen

10

Kota Jayapura

11

Kab. Sarmi

12

Kab. Keerom

13

Kab. Yahukimo

14

Kab. Pegunungan Bintang

15

Kab. Tolikara

16

Kab. Boven Digoel

17

Kab. Mappi

18

Kab. Asmat

19

Kab. Waropen

20

Kab. Supiori

21

Kab. Mamberamo Raya

22

Kab. Membramo Tengah

23

Kab. Yalimo

24

Kab. Lanny Jaya

5.442

RSU Ternate

6.610

RSU Prov Jayapura

8.225 7.446

4.000

RSU Jailolo

5.692

RSU Soasio

2.224

RSU Tobelo

7.791 7.126 7.140 8.168 7.371 9.305

Provinsi Papua 1

RS PROV

9.012 9.334

1.397

RSU Sentani

18.696

2.713

RSU Wamena

17.338

3.204

RSU Merauke

10.617

4.000

RSU Mimika

4.000

RSUD Enarotali

2.400

RSU Abepura

7.521 12.850 31.519 12.271 9.169 10.226 8.261 30.997 29.712 17.195 10.218 13.431 15.499 10.178 7.204 9.511 12.948 13.906 14.193


139

NO


25

Kab. Nduga

26

Kab. Puncak

27

Kab. Dogiyai

YANKESDAS

RS KAB/KOTA

RS PROV

14.017 33.726 6.455

Provinsi Papua Barat 1

Kab. Sorong

2

Kab. Manokwari

3

Kab. Fak Fak

4

Kota Sorong

5

Kab. Sorong Selatan

6

Kab. Raja Ampat

7

Kab. Teluk Bintuni

8

Kab. Teluk Wondama

9

Kab. Kaimana

8.461

5.744

RSU Kab. Sorong

10.989

1.733

RSU Manokwari

7.711

4.889

RSU Fak Fak

8.070 7.829 10.152 9.306 7.162 7.997


140

LAMPIRAN

15

KEBUTUHAN PERALATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU TAHUN 2009

ALAT PENDETEKSI PENCEGAHAN KOMPLIKASI KEBIDANAN

PENGGANTIAN KERUSAKAN

NO

PROPINSI

TARGET PUSK TT MAMPU PONED MIN 4 PER KAB/ KOTA

ALAT PENDETEKSI PENCEGAHAN KOMPLIKASI KEBIDANAN PADA DAERAH KHUSUS

KB KIT PONED KIT

BIDAN KIT

HB SAHLI IMPLAN T KIT

IUD KIT

PROTEIN URIN/ DIPSTICK

GULA DARAH PUASA/ DIPSTICK

GOL. DAR AH

MALARIA/ RAPID DIAGNOSIS TEST

HIV/ RAPID TEST 3 JENIS

NAD 1

Kab. Simeulue

2

Kab. Aceh Singkil

3

Kab. Aceh Selatan

4

Kab. Aceh Tenggara

5

Kab. Aceh Timur

6

Kab. Aceh Tengah

7

Kab. Aceh Barat

8

Kab. Aceh Besar

9

Kab. Pidie

10

Kab. Bireuen

11

Kab. Aceh Utara

12

Kab. Aceh Barat Daya

13

Kab. Gayo Lues

14

Kab. Aceh Tamiang

15

Kab. Nagan Raya

16

Kab. Aceh Jaya

17

Kab. Bener Meriah

18

Kota Banda Aceh

19

Kota Sabang

20

Kota Langsa

21

Kota Lhokseumawe

4

-

66

66

66

66

2194

2194

2194

-

-

2

2

120

120

120

120

4369

4369

4369

-

-

3

1

27

27

27

27

4974

4974

4974

-

-

4

-

43

43

43

43

4714

4714

4714

-

-

1

3

196

196

196

196

9068

9068

9068

-

-

3

1

26

26

26

26

3924

3924

3924

-

-

1

3

86

86

86

86

4123

4123

4123

-

-

-

6

37

37

37

37

7368

7368

-

-

2

2

127

127

127

127

13763

13763

7368 1376 3

-

-

-

4

31

31

31

31

9138

9138

-

-

2

2

27

27

27

27

12595

12595

9138 1259 5

-

-

3

1

15

15

15

15

3318

3318

3318

-

-

3

1

25

25

25

25

2168

2168

2168

-

-

3

1

68

68

68

68

6008

6008

6008

-

-

3

1

31

31

31

31

3089

3089

3089

-

-

3

1

21

21

21

21

1713

1713

1713

-

-

2

2

55

55

55

55

3554

3554

3554

-

-

3

1

13

13

13

13

5324

5324

5324

-

-

4

-

44

44

44

44

854

854

854

-

-

4

-

25

25

25

25

3766

3766

3766

-

-

3

1

46

46

46

46

4059

4059

4059

-

-

141 Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2009



NO

PROPINSI


KB KIT PONED KIT

BIDAN KIT



IUD KIT


GOL. DARAH


MALARI A/ RAPID DIAGNO SIS TEST


SUMATERA UTARA 1 2 3 4 5

Kab. Nias Kab. Mandailing Natal Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara

6

Kab. Toba Samosir

7

Kab. Labuhan Batu

8

Kab. Asahan

9

Kab. Simalungun

10

Kab. Dairi

11

Kab. Karo

12

Kab. Deli Serdang

13

Kab. Langkat

14

Kab. Nias Selatan

15 16

Kab. Humbang Hasundutan Kab. Pakpak Bharat

17

Kab. Samosir

18

Kab. Serdang Bedagai

19

Kota Sibolga

20

Kota Tanjung Balai

21

Kota Pematang Siantar

22

Kota Tebing Tinggi

23

Kota Medan

24

Kota Binjai

25

Kota Padang Sidempuan

-

4

29

29

29

29

11,789

11,789

11,789

-

11,789

1

3

62

62

62

62

9,804

9,804

9,804

-

9,804

-

9

145

145

145

145

16,686

16,686

16,686

-

16,686

1

3

19

19

19

19

7,232

7,232

7,232

-

7,232

1

3

54

54

54

54

7,253

7,253

7,253

-

7,253

3

1

23

23

23

23

4,875

4,875

4,875

-

4,875

-

5

92

92

92

92

25,698

25,698

25,698

-

25,698

-

7

62

62

62

62

28,035

28,035

28,035

-

28,035

-

4

89

89

89

89

23,738

23,738

23,738

-

23,738

-

4

27

27

27

27

7,923

7,923

7,923

-

7,923

-

4

76

76

76

76

8,267

8,267

8,267

-

8,267

-

6

46

46

46

46

38,954

38,954

38,954

-

38,954

2

2

30

30

30

30

25,540

25,540

25,540

-

25,540

2

2

27

27

27

27

7,354

7,354

7,354

-

7,354

2

2

25

25

25

25

4,190

4,190

4,190

-

4,190

1

3

42

42

42

42

985

985

985

-

985

1

3

43

43

43

43

16,577

16,577

16,577

-

16,577

1

3

31

31

31

31

3,299

3,299

3,299

-

3,299

3

1

64

64

64

64

2,208

2,208

2,208

-

2,208

4

-

64

64

64

64

4,925

4,925

4,925

-

4,925

4

-

64

64

64

64

6,126

6,126

6,126

-

6,126

4

-

64

64

64

64

3,527

3,527

3,527

-

3,527

3

1

64

64

64

64

51,659

51,659

51,659

-

51,659

1

3

64

64

64

64

6,591

6,591

6,591

-

6,591

3

1

73

73

73

73

4,849

4,849

4,849

-

4,849

SUMATERA BARAT 1 2

Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Pesisir Selatan

3

Kab. Solok

4

Kab. Sawahlunto/ Sijunjung

2

2

7

7

7

7

2,118

2,118

2,118

-

2,118

-

8

90

90

90

90

9,664

9,664

9,664

-

9,664

-

4

44

44

44

44

9,641

9,641

9,641

-

9,641

-

5

55

55

55

55

5,397

5,397

5,397

-

5,397




NO

PROPINSI


KB KIT PONED KIT

BIDAN KIT


5

Kab. Tanah Datar

6

Kab. Padang Pariaman

7

Kab. Agam

8

Kab. Lima Puluh Koto

9

Kab. Pasaman

10

Kab. Solok Selatan

11 12

Kab. Dharmas Raya Kab. Pasaman Barat

13

Kota Padang

14

Kota Solok

15

Kota Sawah Lunto

16

Kota Padang Panjang

17

Kota Bukittinggi

18

Kota Payakumbuh

19

Kota Pariaman


IUD KIT


GOL. DARAH




-

7

101

101

101

101

7,084

7,084

7,084

-

7,084

-

6

76

76

76

76

9,161

9,161

9,161

-

9,161

-

4

42

42

42

42

10,232

10,232

10,232

-

10,232

-

4

64

64

64

64

8,000

8,000

8,000

-

8,000

1

3

27

27

27

27

7,784

7,784

7,784

-

7,784

2

2

52

52

52

52

3,494

3,494

3,494

-

3,494

2

2

54

54

54

54

4,311

4,311

4,311

-

4,311

-

6

69

69

69

69

8,037

8,037

8,037

-

8,037

1

3

-

-

-

-

18,772

18,772

18,772

-

18,772

3

1

9

9

9

9

1,394

1,394

1,394

-

1,394

2

2

12

12

12

12

1,126

1,126

1,126

-

1,126

4

-

4

4

4

4

990

990

990

-

990

4

-

6

6

6

6

2,493

2,493

2,493

-

2,493

3

1

1

1

1

1

2,439

2,439

2,439

-

2,439

3

1

31

31

31

31

1,842

1,842

1,842

-

1,842

RIAU 1

Kab. Kuantan Singingi

2

Kab. Indragiri Hulu

3

Kab. Indragiri Hilir

4

Kab. Pelalawan

5

Kab. Siak

6

Kab. Kampar

7

Kab. Rokan Hulu

8

Kab. Bengkalis

9

Kab. Rokan Hilir

10

Kota Pekan Baru

11

Kota Dumai

4

6

192

192

192

192

7,589

7,589

7,589

-

7,589

3

3

172

172

172

172

8,889

8,889

8,889

-

8,889

4

4

118

118

118

118

18,720

18,720

18,720

-

18,720

4

4

137

137

137

137

8,362

8,362

8,362

-

8,362

4

4

101

101

101

101

8,926

8,926

8,926

-

8,926

4

4

216

216

216

216

16,167

16,167

16,167

-

16,167

4

4

152

152

152

152

10,871

10,871

10,871

-

10,871

4

4

190

190

190

190

19,517

19,517

19,517

-

19,517

4

4

192

192

192

192

14,122

14,122

14,122

-

14,122

-

13

58

58

58

58

21,633

21,633

21,633

-

21,633

4

4

60

60

60

60

6,231

6,231

6,231

-

6,231

1

3

14

14

14

14

8,851

8,851

8,851

-

8,851

1

3

13

13

13

13

8,830

8,830

8,830

-

8,830

1

3

34

34

34

34

6,302

6,302

6,302

-

6,302

1

3

9

9

9

9

5,550

5,550

5,550

-

5,550

JAMBI 1

Kab. Kerinci

2

Kab. Merangin

3

Kab. Sarolangun

4

Kab. Batang Hari




NO

PROPINSI


KB KIT PONED KIT

BIDAN KIT


5 6 7

Kab. Muaro Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tanjung Jabung Barat

8

Kab. Tebo

9

Kab. Bungo

10

Kota Jambi

1

SUMATERA SELATAN Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Ogan Komering Ilir

2 3

Kab. Muara Enim

4

Kab. Lahat

5

Kab. Musi Rawas

6

Kab. Musi Banyuasin

7

Kab. Banyuasin

8

9

Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Kab. Ogan Komering Ulu Timur

10

Kab. Ogan Ilir

11

Kota Palembang

12

Kota Prabumulih

13

Kota Pagar Alam

14

Kota Lubuk Linggau

IUD KIT



GOL. DARAH




1

3

8

8

8

8

7,707

7,707

7,707

-

7,707

1

3

3

3

3

3

5,658

5,658

5,658

-

5,658

3

1

59

59

59

59

7,036

7,036

7,036

-

7,036

1

3

31

31

31

31

6,825

6,825

6,825

-

6,825

1

3

60

60

60

60

7,118

7,118

7,118

-

7,118

3

1

31

31

31

31

12,638

12,638

12,638

-

12,638

18

18

18

18

8,137

8,137

8,137

8,137

-

4

-

-

5

15

15

15

15

17,244

17,244

17,244

17,244

-

-

8

122

122

122

122

17,244

17,244

17,244

17,244

-

2

2

20

20

20

20

14,826

14,826

14,826

14,826

-

1

3

36

36

36

36

13,223

13,223

13,223

13,223

-

-

6

47

47

47

47

12,266

12,266

12,266

12,266

-

4

-

151

151

151

151

19,692

19,692

19,692

19,692

-

4

-

26

26

26

26

8,535

8,535

8,535

8,535

-

2

2

34

34

34

34

15,092

15,092

15,092

15,092

-

4

-

60

60

60

60

9,337

9,337

9,337

9,337

-

3

1

24

24

24

24

35,685

35,685

35,685

35,685

-

3

1

30

30

30

30

3,944

3,944

3,944

3,944

-

4

-

37

37

37

37

3,163

3,163

3,163

3,163

-

4

-

53

53

53

53

4,402

4,402

4,402

4,402

-

1

3

97

97

97

97

3,937

3,937

3,937

3,937

-

-

4

46

46

46

46

7,018

7,018

7,018

7,018

-

1

3

58

58

58

58

8,997

8,997

8,997

8,997

-

1

3

21

21

21

21

3,303

3,303

3,303

3,303

-

2

2

62

62

62

62

5,004

5,004

5,004

5,004

-

1

3

14

14

14

14

3,998

3,998

3,998

3,998

-

2

2

12

12

12

12

2,996

2,996

2,996

2,996

-

2

2

27

27

27

27

3,338

3,338

3,338

3,338

-

1

3

48

48

48

48

9,230

9,230

9,230

9,230

-

BENGKULU 1 2 3

Kab. Bengkulu Selatan Kab. Rejang Lebong Kab. Bengkulu Utara

4

Kab. Kaur

5

Kab. Seluma

6

Kab. Mukomuko

7

Kab. Lebong

8

Kab. Kepahiang

9

Kota Bengkulu




NO

PROPINSI


KB KIT PONED KIT

BIDAN KIT


IUD KIT



GOL. DARAH




LAMPUNG 1

Kab. Lampung Barat

2

Kab. Tanggamus

3 4 5 6 7 8 9 10

Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Timur Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Way Kanan Kab. Tulang Bawang Kota Bandar Lampung Kota Metro

-

4

7

7

7

7

10,411

10,411

10,411

-

10,411

-

4

25

25

25

25

21,680

21,680

21,680

-

21,680

1

3

36

36

36

36

32,989

32,989

32,989

-

32,989

-

4

21

21

21

21

23,660

23,660

23,660

-

23,660

-

6

2

2

2

2

28,321

28,321

28,321

-

28,321

-

4

8

8

8

8

14,639

14,639

14,639

-

14,639

-

4

5

5

5

5

9,324

9,324

9,324

-

9,324

-

5

52

52

52

52

19,574

19,574

19,574

-

19,574

-

4

89

89

89

89

21,000

21,000

21,000

-

21,000

2

2

46

46

46

46

3,044

3,044

3,044

-

3,044

3

1

10

10

10

10

6,276

6,276

6,276

6,276

-

3

1

5

5

5

5

3,410

3,410

3,410

3,410

-

4

-

28

28

28

28

3,751

3,751

3,751

3,751

-

4

-

17

17

17

17

3,931

3,931

3,931

3,931

-

3

1

5

5

5

5

3,893

3,893

3,893

3,893

-

2

2

3

3

3

3

2,530

2,530

2,530

2,530

-

3

1

8

8

8

8

3,812

3,812

3,812

3,812

-

1

3

31

31

31

31

5,953

5,953

5,953

5,953

5,953

-

4

50

50

50

50

3,572

3,572

3,572

3,572

3,572

-

4

43

43

43

43

2,803

2,803

2,803

2,803

2,803

1

3

18

18

18

18

2,376

2,376

2,376

2,376

2,376

4

-

27

27

27

27

22,728

22,728

22,728

22,728

22,728

3

1

32

32

32

32

4,932

4,932

4,932

4,932

4,932

KEP. BANGKA BELITUNG 1

Kab. Bangka

2

Kab. Belitung

3

Kab. Bangka Barat

4

Kab. Bangka Tengah

5

Kab. Bangka Selatan

7

Kab. Belitung Timur Kota Pangkal Pinang KEPULAUAN RIAU

1

Kab. Karimun

2

Kab. Kepulauan Riau/Bintan

3

Kab. Natuna

4

Kab. Lingga

5

Kota Batam

6

Kota Tanjung Pinang

6




NO

PROPINSI


KB KIT PONED KIT

BIDAN KIT


IUD KIT




GOL. DARAH



JAWA BARAT 1

Kab. Bogor

2

Kab. Sukabumi

3

Kab. Cianjur

4

Kab. Bandung

5

Kab. Garut

6

Kab. Tasikmalaya

7

Kab. Ciamis

8

Kab. Kuningan

9

Kab. Cirebon

10

Kab. Majalengka

11

Kab. Sumedang

12

Kab. Indramayu

13

Kab. Subang

14

Kab. Purwakarta

15

Kab. Karawang

16

Kab. Bekasi

17

Kota Bogor

18

Kota Sukabumi

19

Kota Bandung

20

Kota Cirebon

21

Kota Bekasi

22

Kota Depok

23

Kota Cimahi

24

Kota Tasikmalaya

25

Kota Banjar

-

6

259

259

259

259

114,822

114,822

114,822

-

114,822

-

4

223

223

223

223

62,572

62,572

62,572

-

62,572

-

5

222

222

222

222

59,763

59,763

59,763

-

59,763

-

4

340

340

340

340

93,708

93,708

93,708

-

93,708

2

2

287

287

287

287

51,678

51,678

51,678

-

51,678

-

4

204

204

204

204

51,885

51,885

51,885

-

51,885

-

6

216

216

216

216

33,584

33,584

33,584

-

33,584

-

5

337

337

337

337

31,680

31,680

31,680

-

31,680

-

4

386

386

386

386

60,933

60,933

60,933

-

60,933

-

9

315

315

315

315

23,478

23,478

23,478

-

23,478

-

6

239

239

239

239

29,566

29,566

29,566

-

29,566

-

4

310

310

310

310

33,219

33,219

33,219

-

33,219

-

5

244

244

244

244

36,734

36,734

36,734

-

36,734

-

4

127

127

127

127

22,111

22,111

22,111

-

22,111

-

5

129

129

129

129

60,287

60,287

60,287

-

60,287

-

4

170

170

170

170

51,895

51,895

51,895

-

51,895

63

63

63

63

21,032

21,032

21,032

-

21,032

45

45

45

45

8,223

8,223

8,223

-

8,223

4 1

3

4

-

-

-

-

45,300

45,300

45,300

-

45,300

2

2

-

-

-

-

-

6,595

6,595

6,595

-

6,595

2

2

-

-

-

-

47,722

47,722

47,722

-

47,722

3

1

-

-

-

27,670

27,670

27,670

-

27,670

3

1

-

-

-

-

11,194

11,194

11,194

-

11,194

2

2

57

57

57

57

14,179

14,179

14,179

-

14,179

22

22

22

22

4,908

4,908

4,908

-

4,908

-

4

-

-

8

320

320

320

320

31,598

31,598

31,598

-

31,598

-

8

222

222

222

222

29,769

29,769

29,769

-

29,769

-

10

181

181

181

181

16,902

16,902

16,902

-

16,902

-

8

113

113

113

113

16,860

16,860

16,860

-

16,860

JAWA TENGAH 1

Kab. Cilacap

2

Kab. Banyumas

3

Kab. Purbalingga

4

Kab. Banjarnegara




NO

PROPINSI


KB KIT PONED KIT

BIDAN KIT


5

Kab. Kebumen

6

Kab. Purworejo

7

Kab. Wonosobo

8

Kab. Magelang

9

Kab. Boyolali

10

Kab. Klaten

11

Kab. Sukoharjo

12

Kab. Wonogiri

13

Kab. Karanganyar

14

Kab. Sragen

15

Kab. Grobogan

16

Kab. Blora

17

Kab. Rembang

18

Kab. Pati

19

Kab. Kudus

20

Kab. Jepara

21

Kab. Demak

22

Kab. Semarang

23

Kab. Temanggung

24

Kab. Kendal

25

Kab. Batang

26

Kab. Pekalongan

27

Kab. Pemalang

28

Kab. Tegal

29

Kab. Brebes

30

Kota Magelang

31

Kota Surakarta

32

Kota Salatiga

33

Kota Semarang

34

Kota Pekalongan

35

Kota Tegal

IUD KIT




GOL. DARAH



4

-

239

239

239

239

23,369

23,369

23,369

-

23,369

1

3

212

212

212

212

10,941

10,941

10,941

-

10,941

-

4

128

128

128

128

16,452

16,452

16,452

-

16,452

-

7

291

291

291

291

23,635

23,635

23,635

-

23,635

-

8

257

257

257

257

17,437

17,437

17,437

-

17,437

-

10

150

150

150

150

19,771

19,771

19,771

-

19,771

-

4

133

133

133

133

14,590

14,590

14,590

-

14,590

-

6

301

301

301

301

15,173

15,173

15,173

-

15,173

-

12

83

83

83

83

13,970

13,970

13,970

-

13,970

-

6

188

188

188

188

17,686

17,686

17,686

-

17,686

1

3

262

262

262

262

24,338

24,338

24,338

-

24,338

-

6

95

95

95

95

15,817

15,817

15,817

-

15,817

-

10

154

154

154

154

10,104

10,104

10,104

-

10,104

1

3

214

214

214

214

19,983

19,983

19,983

-

19,983

-

6

100

100

100

100

18,454

18,454

18,454

-

18,454

-

8

183

183

183

183

23,105

23,105

23,105

-

23,105

-

6

75

75

75

75

25,546

25,546

25,546

-

25,546

4

-

189

189

189

189

15,672

15,672

15,672

-

15,672

-

4

167

167

167

167

11,556

11,556

11,556

-

11,556

-

7

234

234

234

234

19,115

19,115

19,115

-

19,115

2

2

147

147

147

147

13,284

13,284

13,284

-

13,284

-

5

143

143

143

143

16,812

16,812

16,812

-

16,812

1

3

193

193

193

193

26,315

26,315

26,315

-

26,315

-

4

200

200

200

200

30,213

30,213

30,213

-

30,213

-

15

165

165

165

165

45,871

45,871

45,871

-

45,871

4

-

19

19

19

19

2,589

2,589

2,589

-

2,589

4

-

30

30

30

30

11,383

11,383

11,383

-

11,383

3

1

10

10

10

10

2,797

2,797

2,797

-

2,797

3

1

60

60

60

60

27,240

27,240

27,240

-

27,240

2

2

20

20

20

20

7,302

7,302

7,302

-

7,302

3

1

16

16

16

16

6,196

6,196

6,196

-

6,196




NO

PROPINSI


KB KIT PONED KIT

BIDAN KIT


IUD KIT



GOL. DARAH




DI YOGYAKARTA 1

Kab. Kulon Progo

2

Kab. Bantul

3

Kab. Gunung Kidul

4

Kab. Sleman

5

Kota Yogyakarta

-

6

59

59

59

59

6,624

6,624

6,624

-

-

-

6

60

60

60

60

13,422

13,422

13,422

-

-

-

6

18

18

18

18

10,726

10,726

10,726

-

-

-

4

32

32

32

32

13,252

13,252

13,252

-

-

1

3

85

85

85

85

5,633

5,633

5,633

-

-

-

11

89

89

89

89

8,271

8,271

8,271

-

8,271

-

6

187

187

187

187

13,970

13,970

13,970

-

13,970

-

8

80

80

80

80

10,984

10,984

10,984

-

10,984

-

8

153

153

153

153

16,344

16,344

16,344

-

16,344

-

8

138

138

138

138

18,187

18,187

18,187

-

18,187

-

4

223

223

223

223

29,115

29,115

29,115

-

29,115

-

15

217

217

217

217

47,430

47,430

47,430

-

47,430

-

5

130

130

130

130

18,710

18,710

18,710

-

18,710

-

7

101

101

101

101

43,910

43,910

43,910

-

43,910

-

10

153

153

153

153

27,730

27,730

27,730

-

27,730

-

6

128

128

128

128

11,921

11,921

11,921

-

11,921

-

5

66

66

66

66

10,924

10,924

10,924

-

10,924

-

8

209

209

209

209

21,627

21,627

21,627

-

21,627

-

9

237

237

237

237

29,846

29,846

29,846

-

29,846

-

6

205

205

205

205

33,653

33,653

33,653

-

33,653

-

8

213

213

213

213

19,455

19,455

19,455

-

19,455

-

9

177

177

177

177

23,947

23,947

23,947

-

23,947

-

5

117

117

117

117

18,932

18,932

18,932

-

18,932

-

5

110

110

110

110

10,058

10,058

10,058

-

10,058

-

9

69

69

69

69

8,898

8,898

8,898

-

8,898

-

7

147

147

147

147

13,946

13,946

13,946

-

13,946

-

8

254

254

254

254

21,927

21,927

21,927

-

21,927

-

6

274

274

274

274

21,056

21,056

21,056

-

21,056

-

8

331

331

331

331

22,273

22,273

22,273

-

22,273

-

10

123

123

123

123

23,033

23,033

23,033

-

23,033

JAWA TIMUR 1

Kab. Pacitan

2

Kab. Ponorogo

3

Kab. Trenggalek

4

Kab. Tulungagung

5

Kab. Blitar

6

Kab. Kediri

7

Kab. Malang

8

Kab. Lumajang

9

Kab. Jember

10

Kab. Banyuwangi

11

Kab. Bondowoso

12

Kab. Situbondo

13

Kab. Probolinggo

14

Kab. Pasuruan

15

Kab. Sidoarjo

16

Kab. Mojokerto

17

Kab. Jombang

18

Kab. Nganjuk

19

Kab. Madiun

20

Kab. Magetan

21

Kab. Ngawi

22

Kab. Bojonegoro

23

Kab. Tuban

24

Kab. Lamongan

25

Kab. Gresik




NO

PROPINSI


KB KIT PONED KIT

BIDAN KIT


26

Kab. Bangkalan

27

Kab. Sampang

28

Kab. Pamekasan

29

Kab. Sumenep

30

Kota Kediri

31

Kota Blitar

32

Kota Malang

33

Kota Probolinggo

34

Kota Pasuruan

35

Kota Mojokerto

36

Kota Madiun

37

Kota Surabaya

38

Kota Batu


IUD KIT



GOL. DAR AH


20,065

-


-

7

107

107

107

107

20,065

20,065

20,065

-

5

200

200

200

200

19,918

19,918

19,918

-

19,918

-

5

159

159

159

159

15,224

15,224

15,224

-

15,224

-

8

179

179

179

179

15,594

15,594

15,594

-

15,594

-

8

98

98

98

98

3,790

3,790

3,790

-

3,790

3

1

32

32

32

32

2,111

2,111

2,111

-

2,111

4

1

52

52

52

52

15,787

15,787

15,787

-

15,787

3

0

55

55

55

55

4,255

4,255

4,255

-

4,255

3

1

49

49

49

49

4,069

4,069

4,069

-

4,069

2

1

32

32

32

32

2,044

2,044

2,044

-

2,044

4

2

87

87

87

87

2,737

2,737

2,737

-

2,737

4

0

144

144

144

144

51,011

51,011

51,011

-

51,011

4

0

15

15

15

15

3,625

3,625

3,625

-

3,625

-

4

170

170

170

170

25,782

25,782

25,782

-

-

-

5

165

165

165

165

36,190

36,190

36,190

-

-

-

10

165

165

165

165

99,145

99,145

99,145

-

-

1

3

155

155

155

155

55,995

55,995

55,995

-

-

4

-

55

55

55

55

42,400

42,400

42,400

-

-

3

1

22

22

22

22

7,717

3

1

35

35

35

35

2

2

46

46

46

46

4,587

1

3

101

101

101

101

-

4

99

99

99

-

4

49

49

1

3

22

22

BANTEN 1

Kab. Pandeglang

2

Kab. Lebak

3

Kab. Tangerang

4

Kab. Serang

5

Kota Tangerang

6

Kota Cilegon

7

Kota Serang

7,717

7,717

-

-

-

-

-

4,587

4,587

-

4,587

5,861

5,861

5,861

-

5,861

99

8,178

8,178

8,178

-

8,178

49

49

7,476

7,476

7,476

-

7,476

22

22

3,222

3,222

3,222

-

3,222

-

-

BALI 1

Kab. Jembrana

2

Kab. Tabanan

3

Kab. Badung

4

Kab. Gianyar

5

Kab. Klungkung

6

Kab. Bangli

7

Kab. Karang Asem

8

Kab. Buleleng

9

2

2

85

85

85

85

3,952

3,952

3,952

-

3,952

1

3

45

45

45

45

8,190

8,190

8,190

-

8,190

2

2

22

22

22

22

12,598

12,598

12,59 8

-

12,598

12,088

12,08 8

-

12,088

Kota Denpasar 3

1

34

34

34

34

12,088




NO

PROPINSI


KB KIT PONED KIT

BIDAN KIT


IUD KIT




GOL. DARAH



NUSA TENGGARA BARAT 1

Kab. Lombok Barat

2

Kab. Lombok Tengah

3

Kab. Lombok Timur

4

Kab. Sumbawa

5

Kab. Dompu

6

Kab. Bima

7

Kab. Sumbawa Barat

8

Kota Mataram

9

Kota Bima

-

6

46

46

46

46

19,635

19,635

19,635

19,635

-

-

9

101

101

101

101

21,241

21,241

21,241

21,241

-

-

20

99

99

99

99

26,783

26,783

26,783

26,783

-

-

6

49

49

49

49

10,267

10,267

10,267

10,267

-

1

3

22

22

22

22

6,523

6,523

6,523

6,523

-

-

6

85

85

85

85

11,804

11,804

11,804

11,804

-

1

3

45

45

45

45

2,765

2,765

2,765

2,765

-

3

1

22

22

22

22

9,296

9,296

9,296

9,296

-

3

1

34

34

34

34

3,411

3,411

3,411

3,411

-

4

1

125

125

125

125

11,886

11,886

11,886

11,886

-

3

1

109

109

109

109

5,554

5,554

5,554

5,554

-

4

0

29

29

29

29

9,289

9,289

9,289

9,289

-

3

1

55

55

55

55

12,197

12,197

12,197

12,197

-

2

2

104

104

104

104

6,828

6,828

6,828

6,828

-

2

2

168

168

168

168

10,170

10,170

10,170

10,170

-

2

2

61

61

61

61

4,739

4,739

4,739

4,739

-

1

3

34

34

34

34

2,643

2,643

2,643

2,643

-

0

4

69

69

69

69

5,849

5,849

5,849

5,849

-

0

4

58

58

58

58

8,229

8,229

8,229

8,229

-

0

5

47

47

47

47

6,746

6,746

6,746

6,746

-

3

1

112

112

112

112

6,968

6,968

6,968

6,968

-

0

5

161

161

161

161

13,280

13,280

13,280

13,280

-

4

0

57

57

57

57

3,349

3,349

3,349

3,349

-

4

0

41

41

41

41

5,802

5,802

5,802

5,802

-

2

2

19

19

19

19

7,384

7,384

7,384

7,384

-

NUSA TENGGARA TIMUR 1

Kab. Sumba Barat

2

Kab. Sumba Timur

3

Kab. Kupang

4 5

Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara

6

Kab. Belu

7

Kab. Alor

8

Kab. Lembata

9

Kab. Flores Timur

10

Kab. Sikka

11

Kab. Ende

12

Kab. Ngada

13

Kab. Manggarai

14

Kab. Rote Ndao

15

Kab. Manggarai Barat

16

Kota Kupang




NO

PROPINSI



KB KIT PONED KIT

BIDAN KIT



IUD KIT


GOL. DAR AH



KALIMANTAN BARAT 1

Kab. Sambas

2

Kab. Bengkayang

3

Kab. Landak

4

Kab. Pontianak

5

Kab. Sanggau

6

Kab. Ketapang

7

Kab. Sintang

8

Kab. Kapuas Hulu

9

Kab. Sekadau

10

Kab. Melawi

11

Kota Pontianak

12

Kota Singkawang

1

KALIMANTAN TENGAH Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur

2 3

Kab. Kapuas

4

Kab. Barito Selatan

5

Kab. Barito Utara

6

Kab. Sukamara

7

Kab. Lamandau

8

Kab. Seruyan

9

Kab. Katingan

10

Kab. Pulang Pisau

11

Kab. Gunung Mas

12

Kab. Barito Timur

13

Kab. Murung Raya

14

Kota Palangka Raya

-

4

122

122

122

122

12,960

12,960

12,96 0

12,960

12,960

4

0

43

43

43

43

5,362

5,362

5,362

5,362

5,362

3

1

67

67

67

67

8,796

8,796

8,796

8,796

8,796

4

0

136

136

136

136

15,951

15,951

15,95 1

15,951

15,951

4

0

59

59

59

59

9,637

9,637

9,637

9,637

9,637

2

2

77

77

77

77

13,090

13,090

13,09 0

13,090

13,090

-

6

76

76

76

76

8,889

8,889

8,889

8,889

8,889

4

0

62

62

62

62

7,250

7,250

7,250

7,250

7,250

3

1

37

37

37

37

4,504

4,504

4,504

4,504

4,504

4

0

27

27

27

27

4,050

4,050

4,050

4,050

4,050

-

4

49

49

49

49

11,134

11,134

11,13 4

11,134

11,134

4

0

20

20

20

20

4,961

4,961

4,961

4,961

4,961

4

-

25

25

25

25

5,744

5,744

5,744

5,744

-

4

-

57

57

57

57

8,842

8,842

8,842

8,842

-

10,094

-

-

4

25

25

25

25

10,094

10,094

10,09 4

4

-

29

29

29

29

3,041

3,041

3,041

3,041

-

4

-

25

25

25

25

3,412

3,412

3,412

3,412

-

4

-

14

14

14

14

1,085

1,085

1,085

1,085

-

4

-

29

29

29

29

1,584

1,584

1,584

1,584

-

4

-

17

17

17

17

3,584

3,584

3,584

3,584

-

4

-

30

30

30

30

3,930

3,930

3,930

3,930

-

4

-

3

3

3

3

3,075

3,075

3,075

3,075

-

4

-

36

36

36

36

2,558

2,558

2,558

2,558

-

4

-

13

13

13

13

2,558

2,558

2,558

2,558

-

4

-

17

17

17

17

2,610

2,610

2,610

2,610

-

2

2

1

1

1

1

5,530

5,530

5,530

5,530

-




NO

PROPINSI



KB KIT PONED KIT

BIDAN KIT


IUD KIT



GOL. DAR AH



KALIMANTAN SELATAN 1

Kab. Tanah Laut

2

Kab. Kota Baru

3

Kab. Banjar

4

Kab. Barito Kuala

5

Kab. Tapin

6 7 8

Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara

9

Kab. Tabalong

10

Kab. Tanah Bumbu

11

Kab. Balangan

12

Kota Banjarmasin

13

Kota Banjar Baru

1

3

117

117

117

117

6,145

6,145

6,145

-

-

-

4

75

75

75

75

6,674

6,674

6,674

-

-

-

-

-

4

135

135

135

135

10,210

10,210

10,21 0

-

4

116

116

116

116

7,072

7,072

7,072

-

-

-

4

60

60

60

60

4,053

4,053

4,053

-

-

-

4

63

63

63

63

5,235

5,235

5,235

-

-

1

3

121

121

121

121

5,877

5,877

5,877

-

-

1

3

74

74

74

74

5,611

5,611

5,611

-

-

1

3

102

102

102

102

4,563

4,563

4,563

-

-

1

3

25

25

25

25

5,676

5,676

5,676

-

-

1

3

42

42

42

42

2,714

2,714

2,714

-

-

4

0

40

40

40

40

12,471

12,471

12,47 1

-

-

3

1

17

17

17

17

3,876

3,876

3,876

-

-

4

-

48

48

48

48

15,108

15,108

15,10 8

-

-

4

-

35

35

35

35

15,606

15,606

15,60 6

-

-

-

-

KALIMANTAN TIMUR 1

2

Kab. Pasir

Kab. Kutai Barat

3

Kab. Kutai Kartanegara

4

Kab. Kutai Timur

5

Kab. Berau

6

Kab. Malinau

7

Kab. Bulongan

8

Kab. Nunukan

9

Kab. Penajam Paser Utara

10

Kota Balikpapan

11

Kota Samarinda

12

Kota Tarakan

13

Kota Bontang

0

9

24

24

24

24

13,893

13,893

13,89 3

3

1

19

19

19

19

4,055

4,055

4,055

-

-

3

1

13

13

13

13

4,956

4,956

4,956

-

-

4

-

20

20

20

20

3,230

3,230

3,230

-

-

3

1

30

30

30

30

4,663

4,663

4,663

-

-

3

1

20

20

20

20

3,868

3,868

3,868

-

-

3

1

23

23

23

23

2,509

2,509

2,509

-

-

4

-

15

15

15

15

4,430

4,430

4,430

-

-

3

1

15

15

15

15

3,134

3,134

3,134

-

-

3

1

29

29

29

29

1,423

1,423

1,423

-

-

4

-

13

13

13

13

3,241

3,241

3,241

-

-




NO

PROPINSI


KB KIT PONED KIT

BIDAN KIT


IUD KIT




GOL. DARAH



SULAWESI UTARA 1

Kab. Bolaang Mengondow

2

Kab. Minahasa

3 4 5 6

Kab. Sangihe Talaud Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kab. Minahasa Utara

7

Kota Manado

8

Kota Bitung

9

Kota Tomohon

1

SULAWESI TENGAH Kab. Banggai Kepulauan

2

Kab. Banggai

3

Kab. Morowali

4

Kab. Poso

5

Kab. Donggala

6

Kab. Toli-Toli

7

Kab. Buol

8

Kab. Parigi Moutong

9

Kab. Tojo Una-Una

10

Kota Palu

-

5

80

80

80

80

10,799

10,799

10,799

10,799

10,799

-

5

41

41

41

41

7,728

7,728

7,728

7,728

7,728

-

8

48

48

48

48

4,244

4,244

4,244

4,244

4,244

-

4

19

19

19

19

2,094

2,094

2,094

2,094

2,094

-

8

134

134

134

134

6,780

6,780

6,780

6,780

6,780

2

2

32

32

32

32

3,898

3,898

3,898

3,898

3,898

1

3

11

11

11

11

9,670

9,670

9,670

9,670

9,670

-

4

20

20

20

20

4,043

4,043

4,043

4,043

4,043

3

1

29

29

29

29

1,975

1,975

1,975

1,975

1,975

-

5

14

14

14

14

3,599

3,599

3,599

3,599

-

-

4

139

139

139

139

6,228

6,228

6,228

6,228

-

-

4

152

152

152

152

3,749

3,749

3,749

3,749

-

-

7

109

109

109

109

4,063

4,063

4,063

4,063

-

-

9

53

53

53

53

10,490

10,490

10,490

10,490

-

-

4

68

68

68

68

5,305

5,305

5,305

5,305

-

1

3

36

36

36

36

2,834

2,834

2,834

2,834

-

-

10

121

121

121

121

8,928

8,928

8,928

8,928

-

-

6

79

79

79

79

3,382

3,382

3,382

3,382

-

3

1

13

13

13

13

6,677

6,677

6,677

6,677

-

2

2

10

10

10

10

2,654

2,654

2,654

-

2,654

2

2

58

58

58

58

9,110

9,110

9,110

-

9,110

2

2

42

42

42

42

4,093

4,093

4,093

-

4,093

2

2

50

50

50

50

8,382

8,382

8,382

-

8,382

0

4

64

64

64

64

6,619

6,619

6,619

-

6,619

SULAWESI SELATAN 1

Kab. Selayar

2

Kab. Bulukumba

3

Kab. Bantaeng

4

Kab. Jeneponto

5

Kab. Takalar

6

Kab. Gowa

7

Kab. Sinjai

8

Kab. Maros

9

Kab. Pangkajene Kep.

10

Kab. Barru

2

2

60

60

60

60

13,388

13,388

13,388

-

13,388

2

2

26

26

26

26

5,523

5,523

5,523

-

5,523

1

3

136

136

136

136

8,006

8,006

8,006

-

8,006

1

3

13

13

13

13

7,814

7,814

7,814

-

7,814

2

2

64

64

64

64

3,592

3,592

3,592

-

3,592




NO

PROPINSI


KB KIT PONED KIT

BIDAN KIT


11

Kab. Bone

12

Kab. Soppeng

13

Kab. Wajo

14

Kab. Sidenreng Rappang

15

Kab. Pinrang

16

Kab. Enrekang

17

Kab. Luwu

18

Kab. Tana Toraja

19

Kab. Luwu Utara

20

Kab. Luwu Timur

21

Kota Ujung Pandang

22

Kota Pare-Pare

23

Kota Palopo

IUD KIT



GOL. DARAH




2

2

41

41

41

41

18,654

18,654

18,654

-

18,654

2

2

51

51

51

51

3,647

3,647

3,647

-

3,647

2

2

50

50

50

50

10,056

10,056

10,056

-

10,056

2

2

70

70

70

70

5,971

5,971

5,971

-

5,971

2

2

37

37

37

37

8,070

8,070

8,070

-

8,070

2

2

45

45

45

45

4,865

4,865

4,865

-

4,865

2

2

68

68

68

68

8,448

8,448

8,448

-

8,448

2

2

62

62

62

62

11,205

11,205

11,205

-

11,205

4

0

127

127

127

127

7,675

7,675

7,675

-

7,675

2

2

10

10

10

10

6,040

6,040

6,040

-

6,040

2

2

50

50

50

50

32,967

32,967

32,967

-

32,967

2

2

99

99

99

99

3,189

3,189

3,189

-

3,189

2

2

42

42

42

42

3,451

3,451

3,451

-

3,451

3

1

8,068

8,068

8,068

-

-

3

1

6,948

6,948

6,948

-

-

3

1

8,066

8,066

8,066

-

-

3

1

3,227

3,227

3,227

-

-

4

0

8,665

8,665

8,665

-

-

2

2

2,229

2,229

2,229

-

-

3

1

2,767

2,767

2,767

-

-

2

2

9,120

9,120

9,120

-

-

4

0

3,634

3,634

3,634

-

-

4

0

6,557

6,557

6,557

-

-

Kab. Boalemo

2

2

34

34

34

34

3,213

3,213

3,213

3,213

-

Kab. Gorontalo

2

2

68

34

34

34

9,173

9,173

9,173

9,173

-

SULAWESI TENGGARA 1

Kab. Buton

2

Kab. Muna

3

Kab. Konawe

4

Kab. Kolaka

5

Kab. Konawe Selatan

6

Kab. Bombana

7

Kab. Wakatobi

8

Kab. Kolaka Utara

9

Kota Kendari

10

Kota Baubau GORONTALO

1 2 3 4 5 6

Kab. Pohuwato

2

2

22

34

34

34

3,213

3,213

3,213

3,213

-

Kab. Bone Bolango

2

2

30

34

34

34

3,564

3,564

3,564

3,564

-

Gorontalo Utara

3

1

17

34

34

34

2,646

2,646

2,646

2,646

-

Kota Gorontalo

3

1

10

34

34

34

4,154

4,154

4,154

4,154

-




NO

PROPINSI


KB KIT PONED KIT

BIDAN KIT



IUD KIT


GOL. DARAH




SULAWESI BARAT 1

Kab. Majene

2

Kab. Polewali Mamasa

3

Kab. Mamasa

4

Kab. Mamuju

5

Kab. Mamuju Utara

4

0

41

41

41

41

7,652

7,652

7,652

7,652

-

4

0

68

68

68

68

3,812

3,812

3,812

3,812

-

0

4

36

36

36

36

9,304

9,304

9,304

9,304

-

3

1

13

13

13

13

3,710

3,710

3,710

3,710

-

4

0

16

16

16

16

2,811

2,811

2,811

2,811

-

1

3

23

23

23

23

3,115

3,115

3,115

3,115

3,115

3

1

57

57

57

57

3,641

3,641

3,641

3,641

3,641

2

2

168

168

168

168

7,766

7,766

7,766

7,766

7,766

2

2

36

36

36

36

3,355

3,355

3,355

3,355

3,355

1

3

20

20

20

20

1,761

1,761

1,761

1,761

1,761

3

1

29

29

29

29

2,789

2,789

2,789

2,789

2,789

3

1

12

12

12

12

1,801

1,801

1,801

1,801

1,801

3

1

65

65

65

65

6,698

6,698

6,698

6,698

6,698

2

2

32

16

16

32

2,593

2,593

2,593

2,593

-

2

2

15

7

7

15

1,106

1,106

1,106

1,106

-

2

2

15

7

7

15

3,240

3,240

3,240

3,240

-

-

4

30

15

15

30

4,635

4,635

4,635

4,635

-

-

4

54

27

27

54

5,674

5,674

5,674

5,674

-

2

2

15

7

7

15

1,469

1,469

1,469

1,469

-

-

-

50

25

25

50

4,079

4,079

4,079

4,079

-

2

2

40

20

20

40

2,237

2,237

2,237

2,237

-

4

-

52

52

52

52

1,811

1,811

1,811

1,811

1,811

4

-

17

17

17

17

1,240

1,240

1,240

1,240

1,240

4

-

3

3

3

3

629

629

629

629

629

4

-

10

10

10

10

1,880

1,880

1,880

1,880

1,880

4

-

24

24

24

24

5,085

5,085

5,085

5,085

5,085

MALUKU 1 2 3 4 5 6 7 8

Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tengah Kab. Buru Kab. Kepulauan Aru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kota Ambon MALUKU UTARA

1 2 3 4 5 6

Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Tengah Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Timur

7

Kota Ternate

8

Kota Tidore Kepulauan IRIAN JAYA BARAT

1

Kab. Fak-Fak

2

Kab. Kaimana

3

Kab. Teluk Wondama

4

Kab. Teluk Bintuni

5

Kab. Manokwari




NO

PROPINSI


KB KIT PONED KIT

BIDAN KIT


6

Kab. Sorong Selatan

7

Kab. Sorong

8

Kab. Raja Ampat

9

Kota Sorong

21

Kota Ujung Pandang

22

Kota Pare-Pare

23

Kota Palopo

IUD KIT



GOL. DARAH




4

-

49

49

49

49

3,223

3,223

3,223

3,223

3,223

4

-

53

53

53

53

2,463

2,463

2,463

2,463

2,463

4

-

28

28

28

28

1,219

1,219

1,219

1,219

1,219

4

-

15

15

15

15

4,830

4,830

4,830

4,830

4,830

2

2

50

50

50

50

32,967

32,967

32,967

-

32,967

2

2

99

99

99

99

3,189

3,189

3,189

-

3,189

2

2

42

42

42

42

3,451

3,451

3,451

-

3,451

PAPUA 1

Kab. Merauke

2

Kab. Jayawijaya

3

Kab. Jayapura

4

Kab. Nabire

5

Kab. Yapen Waropen

6

Kab. Biak Numfor

7

Kab. Paniai

8

Kab. Puncak Jaya

9

Kab. Mimika

10

Kab. Boven Digoel

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4

-

89

89

89

89

4,700

4,700

4,700

4,700

4,700

4

-

65

65

65

65

6,356

6,356

6,356

6,356

6,356

4

-

112

112

112

112

2,776

2,776

2,776

2,776

2,776

4

-

130

130

130

130

4,873

4,873

4,873

4,873

4,873

4

-

154

154

154

154

2,134

2,134

2,134

2,134

2,134

4

-

173

173

173

173

3,006

3,006

3,006

3,006

3,006

4

-

94

94

94

94

3,406

3,406

3,406

3,406

3,406

4

-

162

162

162

162

3,371

3,371

3,371

3,371

3,371

4

-

50

50

50

50

3,815

3,815

3,815

3,815

3,815

4

-

47

47

47

47

948

948

948

948

948

Kab. Mappi

4

-

43

43

43

43

1,998

1,998

1,998

1,998

1,998

Kab. Asmat

4

-

38

38

38

38

1,871

1,871

1,871

1,871

1,871

Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang

4

-

113

113

113

113

4,141

4,141

4,141

4,141

4,141

4

-

127

127

127

127

2,671

2,671

2,671

2,671

2,671

Kab. Tolikara

4

-

71

71

71

71

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

Kab. Sarmi

4

-

15

15

15

15

953

953

953

953

953

Kab. Keerom

4

-

45

45

45

45

1,144

1,144

1,144

1,144

1,144

Kab. Waropen

4

-

77

77

77

77

653

653

653

653

653

Kab. Supiori

4

-

25

25

25

25

388

388

388

388

388

Kota Jayapura

4

-

38

38

38

38

6,045

6,045

6,045

6,045

6,045


KATA PENGANTAR. Jakarta, November 2008 Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Recommend Documents