KATA PENGANTAR Pelaksanaan Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) dengan tingkat kinerja yang selalu meningkat. Bentuk perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata secara periodik. Pemerintah, melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut Tap MPR-RI dan Undang-Undang tersebut, mewajibkan tiap pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa peraturan tersebut sebagai acuan setiap instansi dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan LAKIP. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM ini merupakan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2013. Laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kinerja masing-masing satuan unit di masa yang akan datang khususnya untuk tahun 2014 yang sedang berjalan ini. Jakarta,
Maret 2014
Menteri,
DR. Syarief Hasan
Page i
Page ii
EXECUTIVE SUMMARY Laporan Akuntabilitas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pembangunan koperasi dan UKM di Indonesia pada periode tahun anggaran 2013. Laporan ini juga sekaligus merupakan bentuk evaluasi terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2013. Pengukuran capaian kinerja dilakukan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, yang merupakan penyesuaian dan penyempurnaan serta penajaman dari Rencana Strategis periode tahun 20102014. Hal ini dilakukan mengingat terdapatnya dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dengan adanya perubahan Rencana Strategis ini, upaya dalam mendorong dan mengakslerasi pemberdayaan Koperasi dan UKM yang berdaya saing kiranya dapat berjalan lebih baik lagi. Secara khusus pengukuran kinerja dilakukan menurut 7 sasaran strategis yang ditetapkan substansi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dan 5 sasaran strategis substansi Tata Laksana Organisasi. Berdasarkan hasil pengukuran atas sasaran strategis tersebut, rata-rata capaian kinerja memperlihatkan pencapaian yang sangat memuaskan. Capain kinerja untuk semua sasaran strategis rat-rata sebesar 100%. Rincian capain kinerja masing-masing indikator kinerja disampaikan seperti tabel dibawah ini:
Page iii
Page iv
Page v
Page vi
Page vii
Sebagai catatan untuk melakukan perbaikan ke depan, harus dilakukan berbagai langkah-langkah dan kebijakan yang lebih intensif untuk mempertajam aspek output dan outcome dari program/kegiatan yang saling bersinergi sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini dipandang sangat penting, mengingat pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah salah satu langkah strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jakarta,
Page viii
Maret 2014
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...........................................................................................
i
EXECUTIVE SUMMARY .......................................................................................
iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................
ix
BAB I
PENDAHULUAN .................................................................................
1
I.
Kedudukan ...............................................................................
2
II.
Tugas pokok dan fungsi ............................................................
2
III. Struktur organisasi ...................................................................
3
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS .............................................................
6
I.
Visi dan Misi ...........................................................................
7
1.
Pernyataan Visi ...............................................................
7
2.
Pernyataan Misi .................................................................
7
II.
Tujuan .....................................................................................
7
III. Sasaran Strategis ......................................................................
8
IV. Arah Kebijakan dan Strategi ..................................................... 12
V.
VI. Rencana Kinerja Tahun 2013 ..................................................... 39
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ............................................. 45
I.
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013 ................................... 45
II.
Analisis Capaian Kinerja ........................................................... 49
Pengembangan Program dan Kegiatan ..................................... 18
Sasaran : Peningkatan Jumlah dan Peran KUMKM Dalam Perekonomian Nasional ................................... 49
Sasaran : Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UKM . 55
Sasaran : Peningkatan Daya Saing ..................................... 60
Sasaran : Peningkatan Produksi dan Pemasaran Produk Usaha Kecil dan Menengah Nasional .................. 66
Page ix
Sasaran
: Penyediaan Akses Pembiayaan KUMKM ............. 71
Sasaran : Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UKM ... 77
Sasaran : Perbaikan Iklim Usaha yang Lebih Berpihak pada KUMKM .............................................................. 80 Sasaran : Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM ......................... 84
Sasaran
: Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran ..... 86
Sasaran : Penyelenggaran Sosialisasi/Publikasi/Visualisasi dan Pelayanan Informasi Koperasi dan UMKM .. 87 Sasaran : Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah .......... 88 Sasaran : Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM ............................................................. 89 III. Akuntabilitas Keuangan ............................................................. 90 BAB IV PENUTUP ..…………....……………………………………………………………………… 93
A. Kesimpulan …………………………………………………………………………… 93
B.
Page x
Saran ....………………………………………………………………………………… 93
BAB 1 PENDAHULUAN Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN adalah melalui terselenggaranya good governance yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Agar tujuan dan cita-cita bangsa dan negara dapat terwujud diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban institusi pemerintah yang tepat, jelas dan nyata, walaupun sama-sama diketahui dan dirasakan bersama baik secara internal maupun eksternal, jajaran pemerintah atau birokrasi masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, untuk mencapai pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, transparan, profesional dan akuntabel. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini, pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor), selain itu potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job) serta (pro environment).
Page 1
Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada Koperasi dan UMKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Keberadaan Kementerian Koperasi dan UKM diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. UndangUndang tersebut telah dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010. Untuk mempertegas dan memperjelas kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah perlu kiranya terlebih dahulu dijabarkan hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut, sebagai berikut: I. KEDUDUKAN Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2010, menyatakan bahwa:
II.
1.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Menteri Negara Koperasi.
TUGAS DAN FUNGSI Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi-fungsi, sebagai berikut: Page 2
1.
Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
2.
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
3.
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4.
Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
5.
Penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
Terkait dengan fungsi di atas, beberapa Undang-undang juga secara eksplisit mengamanatkan Kementerian Koperasi dan UKM, melaksanakan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UKM. Ruang lingkup penugasan yang berkaitan erat dengan bidang koperasi dan UMKM, terutama termaktub dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004. Fungsi teknis dalam lingkup pemberdayaan ini menjadi sangat penting, sehingga Kementerian Koperasi dan UKM dapat berperan secara langsung dalam proses pemberdayaan KUKM di masyarakat. III. STRUKTUR ORGANISASI Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Adapun penjabarannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah. Kementeian Koperasi dan UKM dipimpin okeh Menteri Negara Koperasi dan UKM yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri Negara dibantu oleh 13 Eselon I, yang terdiri atas: 1.
Sekretariat Kementerian; Page 3
2.
Deputi Menteri Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3.
Deputi Menteri Bidang Produksi;
4.
Deputi Menteri Bidang Pembiayaan;
5.
Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha;
6.
Deputi Menteri Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7.
Deputi Menteri Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
8.
Deputi Menteri Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi;
9.
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga;
10. Staf Ahli Menteri Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi; 11. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional; 12. Staf Ahli Menteri Bidang Pemanfaatan Teknologi; dan 13. Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan. Adapun untuk bagian pengawasan secara khusus dilakukan oleh Inspektorat yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM dan secara administrasi dikordinasikan oleh Sekretaris Kementerian. Pada jajaran struktural, unit kerja Sekretariat Kementerian meliputi Sekretaris Kementerian yang mengkordinasikan Kepala Biro, Kepala Bagian dan Sub-bagian. Sedangkan unit kerja Deputi meliputi Deputi Menteri yang mengkordinasikan para Asisten Deputi (ASDEP), Kepala Bidang, dan Subbidang. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
Page 4
ASDEP URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
ASDEP URUSAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
ASDEP URUSAN INDUSTRI. KERAJINAN & PERTAMBANGAN
ASDEP URUSAN PERATURAN PER‐UU‐AN
ASDEP URUSAN TATALAKSANA KOPERASI & UKM
ASDEP URUSAN KEANGGOTAAN KOPERASI
ASDEP URUSAN PENGENDALIAN & AKUNTABILITAS
ASDEP URUSAN KETENAGALISTRIKAN DAN ANEKA USAHA
ASDEP URUSAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HOLTIKURTURA
ASDEP URUSAN ORGANISASI & BADAN HUKUM KOPERASI
DEPUTI BIDANG PRODUKSI
SA. Meneg Bidang Hubungan Antar Lembaga SA. Meneg Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi SA. Meneg Bidang Hubungan Internasional SA. Meneg Bidang Pemanfaatan Teknologi SA. Meneg Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan
INSPEKTORAT
ASDEP URUSAN INFORMASI DAN PUBLIKASI BISNIS
ASDEP URUSAN KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA
ASDEP URUSAN ASURANSI DAN JASA KEUANGAN ASDEP URUSAN PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN KREDIT
ASDEP URUSAN SARANA&PRASARANA PEMASARAN
ASDEP URUSAN PERMODALAN
ASDEP URUSAN EKSPOR‐IMPOR
ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN SP.
ASDEP URUSAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DEPUTI BIDANG PAMASARAN DAN JARINGAN USAHA
ASDEP URUSAN PROGRAM PENDANAAN
DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
ASDEP URUSAN ADVOKASI
ASDEP URUSAN MONITORING DAN EVALUASI DIKLAT
ASDEP URUSAN PERAN SERTA MASYARAKAT
ASDEP URUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
BIRO UMUM
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
1. 2. 3. 4. 5.
STAF AHLI
MENTERI NEGARA
ASDEP URUSAN PENGEMB. SISTEM BISNIS
ASDEP URUSAN FASILITASI INVESTASI UKMK
ASDEP URUSAN PEMBERDAYAAN LEMB. PENGEMB.
ASDEP URUSAN RESTRUKTURISASI USAHA
ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN PERKADERAN UKMK
5
ASDEP URUSAN PENELITIAN SUMBER DAYA
ASDEP URUSAN PENELITIAN UKM
ASDEP URUSAN PENELITIAN KOPERASI
DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN SUMBERDAYA UKM
BIRO PERENCANAAN
ASDEP URUSAN PRODUKTIVITAS DAN MUTU
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI
BIRO KEUANGAN
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
Page 5
BAB 2 PERENCANAAN STRATEGIS Selaras dengan visi bangsa yang berdaya saing, sebagaimana diamanahkan RPJPN periode 2005-2025, arah pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ditujukan pada pengembangan koperasi dan UMKM yang berbasis iptek dan berdaya saing. Sedangkan agar berlangsung proses pembangunan yang merata dan berkeadilan maka arah pemberdayaan koperasi dan UMKM ditujukan pada peningkatan posisi tawar dan efisiensi dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha koperasi dan UMKM. Sesuai dengan RPJMN periode 2010-2014, strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan kepada pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi sehingga dapat lebih berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan terlembaga melalui perkoperasian. Untuk itu, perlu diperbaiki lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM. Seiring dengan itu, perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, serta ditingkatkan juga kapasitas, kompetensi, dan produktivitas usaha. Penjabaran atas RPJMN tersebut termuat pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Koperasi 2010-2014. Dalam perjalanannya, Rencana Strategis tersebut dirasakan perlu untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada kegiatan strategis ataupun kegiatan inisiatif baru. Hal ini untuk menyikapi dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Koperasi dan UKM ke depannya. Sehingga, mulai pada tahun anggaran 2013, telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM, Nomor: 06/Per/M.KUKM/XI/2012 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2012-2014. Rencana Strategis Periode 2012-2014 merupakan penajaman dan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM sebagai upaya mendorong dan mengakselerasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta meningkatkan daya saing. Tetapi patut diperhatikan, bahwa penyesuaian dan penyempurnaan Rencana Strategis Kementerian KUKM pada prinsipnya tidak merubah substansi pokok dan merupakan rangkaian satu kesatuan utuh dengan Rencana Strategis periode 2010-2014.
Page 6
I.
VISI DAN MISI 1.
Pernyataan Visi Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu: “Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Mandiri, Sehat dan Kuat”
2.
Pernyataan Misi Untuk mencapai visi di atas Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan misi yaitu: “Memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan”.
II. TUJUAN 1.
2.
3.
Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional melalui : a.
Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.
b.
Meningkatkan peran dan kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional.
Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui : a.
Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian.
b.
Meningkatkan kualitas pengelolaan dan ketrampilan SDM Koperasi dan UMKM.
c.
Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM.
Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM melalui : Meningkatkan kemampuan koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk-produk yang bermutu, kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
4.
Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM melalui : Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran, promosi, pengembangan di dalam negeri maupun ekspor serta pangsa pasar produk Koperasi dan UMKM. Page 7
5.
Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM melalui : Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan usaha produksi dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM.
6.
7.
Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui: a.
Menumbuhkan wirausaha baru/pemula yang inovatif.
b.
Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan semangat (passion) kewirausahaan di kalangan masyarakat
c.
Mengembangkan sistem perkaderan wirausaha baru/pemula.
Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM melalui: a.
Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.
b.
Menyediakan peraturan per undang-undangan yang lebih berpihak pada koperasi dan UMKM.
III. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis merupakan penjabaran dari sasaran umum dan gambaran ranah dalam pencapaian tujuan Kementerian Koperasi dan UKM. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja yang dapat menjadi ukuran keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Koperasi dan UKM. Penetapan sasaran strategis ini memperhatikan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014, berikut adalah sasaran strategis dari Kementerian Koperasi dan UKM: A. Substansi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 1.
Page 8
Meningkatnya jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional dengan: a.
Terwujudnya 4.000 koperasi berkualitas;
b.
Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil;
c.
Terwujudnya 18.000 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI;
2.
3.
4.
d.
Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih sebanyak 1.425 orang;
e.
Terwujudnya 300 Koperasi yang direvitalisasi.
Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan : a.
Terlaksananya Kajian/Rintisan/Replikasi/Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
b.
Terfasilitasinya KUMKM mendapatkan kegiatan Restrukturisasi Usaha, dukungan sistem bisnis, dan kerjasama investasi 1.372 KUMKM.
Peningkatan daya saing produk KUKM dengan: a.
Peningkatan pemahaman dan penerapan standardisasi manajemen mutu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kehalalan produk 3.085 KUMKM;
b.
Bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis 785 KUMKM;
c.
Diklat Vocational 1.500 orang;
d.
Diklat LKM/KSP 650 orang;
e.
Diklat Perkoperasian 1800 0rang;
f.
Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) sebanyak 300 unit;
g.
Terfasilitasinya UMKM dan pendampingan 1.050 orang;
h.
Peningkatan kapasitas lembaga pendamping LPB/BDS-P 1.140 orang;
i.
Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM 45 unit.
wirausaha
baru
melalui
Peningkatan produksi dan pemasaran produk Usaha Kecil dan Menengah Nasional. a.
Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM sebanyak 488 Koperasi;
b.
Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak 80 Koperasi ;
Page 9
5.
6.
c.
Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM sebanyak 15 konsep model;
d.
Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri 5.230 KUMKM;
e.
Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra 5.105 KUMKM;
f.
Jumlah Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 241 unit;
g.
Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 13.891 UMi;
h.
Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional.
Penyediaan akses pembiayaan KUMKM. : a.
Peningkatan akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil melalui 300 Koperasi;
b.
Penilaian kesehatan bagi 126 KSP/KJKS/UJKS Primer nasional;
c.
Transformasi Koperasi;
d.
Peningkatan permodalan bagi 3.395 Koperasi perdesaan dan perkotaan;
e.
Bantuan Pemula;
f.
Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi 1.000 KUMKM;
g.
Fasilitasi Terbentuknya 6 (enam) Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMK;.
h.
Jumlah 82.560 KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR;
i.
Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada 105.516 KUMKM.
Start-Up
LKM
Capital
menjadi
bagi
badan
4.328
hukum
Wirausaha
Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM. : a.
Page 10
300
Jumlah peserta diklat kewirausahaan sebanyak 4.700 orang;
b. 7.
B.
Terwujudnya pengutan inkubator Bisnis KUMKM 45 unit.
Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM; a.
Tersusunnya 1 Undang-Undang tentang Perkoperasian dan 2 Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Perkoperasian;
b.
Sistem informasi Usaha Kecil dan Menengah secara on-line.
Tata Laksana Organisasi 1.
2.
Meningkatnya kualitas dan koordinasi perencanaan program/ kegiatan dan Kualitas Evaluasi dan Laporan serta pelayanan data dan informasi Kementerian Koperasi dan UKM: a.
Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota;
b.
Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Sistem Informasi Online KUKM;
Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah: a.
3.
Penyelenggaraan penataan Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab: a.
4.
Tersedianya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dan terselenggaranya publikasi pemberdayaan Koperasi dan UKM.
Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran: a.
5.
Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah.
Terselenggaranya pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu serta tertatanya BMN.
Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM: a.
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur di Kementerian Koperasi dan UKM.
Page 11
IV. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM Arah kebijakan dan strategi Kementerian Koperasi dan UKM didasarkan pada dua landasan, yaitu arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu dalam rangka upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional, dan mandat hukum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah beserta peraturan perundangan terkait lainnya. Secara umum kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :
Page 12
1.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM harus memperhatikan azas ketaatan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang ada.
2.
Kinerja diukur dengan pencapaian Sasaran Strategis yaitu: a.
Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional;
b.
Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
c.
Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM;
d.
Peningkatan produksi dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM;
e.
Penyediaan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM;
f.
Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM;
g.
Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM.
h.
Penyusunan perencanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM;
i.
Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah;
j.
Penyelenggaraan sosialisasi/publikasi/visualisasi pelayanan informasi Koperasi dan UMKM;
k.
Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran;
l.
Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
dan
3.
4.
Kementerian Koperasi dan UKM harus berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja melalui tata laksana organisasi yang baik (good governance) yang mencakup penaatan peraturan perundangan sebagai berikut: a.
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
b.
Sistim Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP);
c.
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
d.
Peraturan perundangan terkait pembinaan dan kedisiplinan PNS;
e.
Asas-asas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Seluruh upaya pencapaian sasaran kinerja, yang dilaksanakan melalui program, kegiatan, maupun output, harus dilaksanakan secara sinkron dan terintegrasi: Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan kemitraan strategis dengan Kementerian/Lembaga/Daerah/ Masyarakat, serta organisasi masyarakat, organisasi/lembaga profesi, pelaku usaha, maupun kerjasama bilateral dan multilateral yang berdasarkan prinsip kesetaraan;
5.
B.
Kementerian Koperasi dan UKM mendorong profesionalisme pelayanan publik dengan mengembangkan unit-unit pelayanan yang dapat mandiri, memberikan kontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan secara langsung melayani kebutuhan masyarakat.
Strategi Kementerian Koperasi dan UKM Secara spesifik, dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimal Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan strategi pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut: 1) Strategi peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM Aspek penting dalam peningkatan iklim usaha adalah pengembangan perundang-undangan dan kebijakan yang memudahkan dan berpihak pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM secara nasional. Termasuk dalam hal ini adalah: a) Penataan peraturan perundangPage 13
undangan di bidang Koperasi dan UMKM; b) Sinkronisasi peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan daerah (Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota). Di sisi lain perlu pula untuk melakukan: Pengembangan berbagai kebijakan bidang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan KSP/ KJKS; Pembentukan forum dan peningkatan koordinasi; Peningkatan kemampuan dan kualitas aparat pembina khususnya di daerah, pengembangan dan dukungan kegiatan kajian terapan seperti One Village One Product (OVOP) dalam rangka peningkatan nilai tambah produk unggulan; Pengembangan hasil kerjasama internasional; Pengembangan model dalam Penerapan teknologi dan hasil-hasil kajian dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha Koperasi dan UMKM; Pengembangan dan peningkatan kualitas informasi Koperasi dan UMKM, termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasinya. 2)
Strategi pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM Peningkatan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk. Termasuk melalui pendekatan One Village One Product (OVOP). Adapun aspek penting dalam pemasaran dan penguatan jaringan usaha ditujukan pada penguasaan pasar dalam negeri dan peningkatan pasar ekspor. Dalam kaitan itu, secara khusus Kementerian Koperasi dan UKM telah menugaskan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) sebagai unit bisnis yang mandiri, tetapi tetap merupakan unit kerja di bawah Kementerian untuk memberikan fasilitasi promosi produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di pasar domestik maupun internasional.
Page 14
Lingkup kegiatannya adalah promosi produk unggulan, menyediakan informasi pasar, dan menyediakan sumber daya manusia serta mengembangkan kemitraan antar Koperasi dan UMKM manapun antara Koperasi dan UMKM dengan usaha besar untuk menjalankan fungsi pemasaran dan pelatihan pemasaran produk Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. 3)
Strategi peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian dari upaya penumbuhan kualitas dan jumlah wirausaha. Dalam hal ini aspek penting dalam pengembangan SDM berkaitan dengan kewirausahaan, perkoperasian, manajerial, keahlian teknis dan keterampilan dasar (live skill). Upaya peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM dilakukan dengan cara : a.
Pengembangan sistem penumbuhan wirausaha baru dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian; memasyarakatkan dan mem¬budayakan kewirausahaan; serta membentuk dan mengembangkan lembaga diklat untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis, keahlian teknis dan keterampilan dasar (life skill) dan penciptaan wirausaha baru melalui inkubator.
b.
Penerapan standar kompetensi dan sertifikasi SDM pengelola koperasi jasa keuangan dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan keuangan dan manajerial.
c.
Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; Pengembangan koperasi, pengembangan keahlian dan keterampilan teknis (alih teknologi dan inovasi produk/nano-teknologi) dan peningkatan penerapan manajemen modern.
d.
Pengembangan kelembagaan diklat KUMKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; revitalisasi dan penumbuhan lembaga diklat dan inkubator melalui kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi, swasta nasional dan asing.
Page 15
e. 4)
Pengkajian pengembangan sistem perkaderan wirausaha baru berbasis komoditas dan karakteristik wilayah.
Strategi penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM Upaya penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM, selain ditujukan pada peningkatan kualitas kelembagaan, juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha. Oleh karena itu strategi penguatan kelembagaan, merupakan bentuk penataan kelembagaan baik dalam arti legal formal, maupun peningkatan akuntabilitas pegelolaan kelembagaan koperasi. Aspek penting dalam penguatan kelembagaan ini berkaitan dengan peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah termasuk dalam hal ini adalah pemeringkatan koperasi dengan melakukan upaya meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi secara berjenjang melalui upaya membangunkan (awakening), pemberdayaan (empowering), pengembangan (developing), penguatan (strengthening); Penataan administrasi dan evaluasi pemberian badan hukum koperasi; Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop); Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan KUMKM; serta Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi serta penelitian pengembangan koperasi skala besar.
5)
Strategi peningkatan akses kepada sumber daya produktif Peningkatan akses kepada sumber daya produktif di antaranya berkaitan secara langsung dengan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan usaha koperasi dan UMKM. Oleh karena itu strategi pengembangannya ditujukan pada penguatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM dalam berbagai bentuk skim kredit, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai bentuk skim lainnya yang lebih murah dan mudah. Untuk memberikan cakupan yang lebih luas, selain dukungan dan pembiayaan langsung kepada pelaku usaha, pengembangan ditujukan pada LKM yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) baik konvensional maupun syariah. Dalam hal ini perlu diupayakan solusi penurunan suku bunga pinjaman dan berbagai kemudahan lain, khususnya bagi kredit mikro dan kecil.
Page 16
Selain aspek dukungan pembiayaan, dalam rangka restrukturisasi usaha perlu dikembangkan berbagai bentuk peningkatan dan atau perbaikan struktur kemampuan usaha yang berkaitan langsung dengan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM, dalam bentuk restrukturisasi manajemen dan kelembagaan usaha, peningkatan produktivitas dan mutu, pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis, fasilitasi investasi Koperasi dan UMKM dan pengembangan sistem bisnis. Dalam rangka memberikan layanan pembiayaan secara spesifik kepada Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM telah menugaskan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDBKUMKM) yang secara khusus memberikan pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM. Lingkup pembiayaan dilakukan dalam bentuk pembiayaan kepada koperasi sektor rill; Pinjaman kepada koperasi dan UMKM strategis melalui lembaga perantara; Pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM melalui Perusahaan Modal Ventura (PMV); Pembiayaan kepada KSP dan/atau KJKS; Pembiayaan kepada UMK melalui KJKS dan UJKS koperasi sekunder; dan Pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah melalui KSP. Benang merah arah kebijakan prioritas serta strategi diatas membantu pengelompokan program kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM dalam 1 (satu) Program Teknis yang berkaitan dengan Koperasi dan UMKM, serta 2 (dua) Program Generik yang berkaitan dengan dukungan manajemen dan prasarana bagi Kementerian Koperasi dan UKM untuk melaksanakan mandat yang diberikan. Sementara itu, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk melaksanakan kegiatannya dengan pendekatan optimalisasi peran dan mandat yang diberikan UU tersebut kepada Kementerian Koperasi dan UKM, beserta target yang telah ditetapkan secara nasional. Kondisi tersebut mendorong pengelompokan kegiatan di bawah program teknis dan program generik Kementerian Koperasi dan UKM tetap konsisten dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi dan tetap mencerminkan pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.
Page 17
V.
PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program dan Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM Dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar, khususnya menyangkut penugasan sesuai RPJPN periode 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan program sebagai berikut : 1.
Program Generik Kementerian Koperasi dan UKM Dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Rencana Strategis K/L, maka program generik pada Kementerian Koperasi dan UKM untuk periode perencanaan 2010-2014, dapat dijabarkan sebagai berikut: Tujuan program : Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya di lingkup Kementerian Koperasi dan UKM. Sasaran strategis : a.
Penyusunan perencanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM;
b.
Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah;
c.
Penyelenggaraan sosialisasi/publikasi/visualisasi dan pelayanan informasi Koperasi dan UMKM;
d.
Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran;
e.
Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
Indikator :
Page 18
a.
Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota;
b.
Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Sistem Informasi On-line KUKM;
c.
Terselenggaranya pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu serta tertatanya BMN;
d.
Tersedianya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dan terselenggaranya publikasi pemberdayaan Koperasi dan UKM;
e.
Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah;
f.
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur di Kementerian Koperasi dan UKM.
Kegiatan : Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah sepenuhnya Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut : a.
b.
2.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya : 1)
Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM ;
2)
Monitoring, Evaluasi/Pelaporan dan Pengelolaan Data dan Informasi Koperasi dan UMKM;
3)
Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran dan BMN;
4)
Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah;
5)
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Administrasi Kepegawaian;
6)
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Melalui Langganan Daya dan Jasa;
7)
Penyelenggaraan Kehumasan dalam Rangka Penyelenggaraan Sosialisasi/Publikasi/Visualisasi dan Pelayanan Informasi.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Kementerian Koperasi dan Koperasi;
2.
Pengembangan sarana dan prasarana kantor Kementerian Koperasi dan UKM.
Program Teknis Kementerian Koperasi dan UKM Dengan mengacu pada Pedoman penyusunan Rencana Strategis K/L, maka program teknis pada Kementerian Koperasi dan UKM untuk periode perencanaan 2010 - 2014, dapat dijabarkan sebagai berikut: Page 19
Tujuan program : Program ini bertujuan untuk meningkatkan peningkatan pemberdayaan koperasi dan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan menciptakan ekonomi kreatif --creative economy--, yang dapat memberikan peran konstruktif untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sasaran strategis : a.
Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional;
b.
Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
c.
Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM;
d.
Peningkatan produksi dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM;
e.
Penyediaan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM;
f.
Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM;
g.
Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM
Indikator :
Page 20
a.
Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah;
b.
Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
c.
Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
d.
Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Perikanan dan Peternakan;
e.
Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan;
f.
Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha;
g.
Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan Bagi Koperasi dan UMKM;
h.
Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan KSP/USP-Koperasi, KJKS/UJKS- Koperasi dan LKM;
i.
Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
j.
Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan Bagi Koperasi dan UMKM;
k.
Pengembangan Pembiayaan, Penjaminan Kredit dan Pengembangan Sektor Strategis Bagi Koperasi dan UMKM;
l.
Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi;
m. Penataan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Koperasi dan UMKM; n.
Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM;
o.
Pengembangan Keanggotaan Koperasi Melalui Peningkatan Kerja Sama Koperasi dan Penyuluhan dalam Rangka Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop);
p.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi Dibidang Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi;
q.
Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM;
r.
Pengembangan dan Perluasan Pasar Ekspor Koperasi dan UKM;
s.
Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran KUMKM;
t.
Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM;
u.
Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan UKM;
v.
Pemasyarakatan dan Pengembangan Kewirausahaan;
w. Revitalisasi Sistem Perkoperasian;
Pendidikan,
Pelatihan
dan
Penyuluhan
x.
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengusaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah Serta Pengelola Koperasi;
y.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam SDM KUMKM;
z.
Peningkatan Daya Saing KUMKM;
aa. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM KUMKM; bb. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengelola LKM/KSP/ USP; cc. Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUMKM; dd. Perluasan KUR; ee. Pengembangan Restrukturisasi Usaha; ff.
Pemberdayaan Layanan Pengembangan Bisnis;
gg. Pengembangan Fasilitasi Investasi UKMK; Page 21
hh. Pengembangan Sistem Bisnis; ii.
Penelitian Koperasi dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah;
jj.
Penelitian UKM dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah;
kk. Penelitian Sumber Daya Koperasi dan UKM dalam Peningkatan Ekonomi Kawasan; ll.
Pengembangan Perkaderan UKMK Melalui Peningkatkan Kapasitas Kerja Sama dan Jaringan;
mm. Pengelolaan Dana Bergulir; nn. Layanan Pemasaran Bagi KUKM; oo. Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM; pp. Bantuan Operasional Dekopin; qq. Survey Nasional Koperasi dan UMKM; rr. Pengembangan Data dan Informasi Koperasi dan UMKM; ss. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Bagi KUMKM. Kegiatan : Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah sebagai berikut : a.
Page 22
Kegiatan yang menjadi Prioritas Nasional (PN) meliputi : 1)
Provinsi Pelaksanaan Pengembangan Organisasi Koperasi menuju Skala Besar;
2)
Pengembangan Keanggotaan Koperasi Melalui Peningkatan Kerjasama Koperasi dan Penyuluhan dalam Rangka Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi;
3)
Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan yang direkrut, dilatih, dan melaksanakan tugas penyuluhan perkoperasian;
4)
Lembaga keuangan Bukan Bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan layanannya untuk menyediakan pembiayaan usaha;
5)
Fasiliitas pendayagunaan skim pendanaan bagi usaha mikro dan kecil;
6)
Fasilitasi pengembangan usaha koperasi melalui kerjasama usaha antar koperasi;
7)
LKM yang terdaftar dan berbadan hukum;
8)
Koperasi dan UMKM yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank melalui linkage;
9)
Koperasi perkotaan dan perdesaan yang menerima bantuan dana;
10) Koperasi dan UMK yang memanfaatkan jasa pendampingan; 11) KKMB yang ditingkatkan kapasitasnya; 12) Lembaga Keuangan Mikro (Bank, LKBB dan LKM) yang memberikan kredit/pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM; 13) Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD; 14) Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD) yang memberikan fasilitasi pembiayaan bagi KUMKM; 15) Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD untuk mengembangkan co-guarantee dengan Lembaga Penjaminan Kredit; 16) Dukungan revitalisasi sarana pemasaran di daerah tertinggal/ perbatasan melalui Koperasi; 17) Dukungan sarana usaha pemasaran revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi; 18) Pemasyarakatan dan Diklat Kewirausahaan; 19) Sosialisasi dan Pendampingan KUKM dalam mengakses KUR; 20) Pengembangan Koperasi bidang hasil produksi perkebunan di Papua dan Papua Barat; 21) Revitalisasi Sistem Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perkoperasian; 22) Koperasi yang mendapat dukungan pengembangan usaha melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (PLTMH); 23) Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT); 24) KUKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan standarisasi ISO/SNI/HACCP, HKI dan kehalalan produk; 25) Survey Nasional Koperasi dan UMKM; 26) Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi KUMKM; 27) Pengembangan sistem informasi konsolidasi kargo UMKM ekspor; Page 23
28) KUMKM yang difasilitasi menjadi mitra investasi; 29) Peningkatan KUMKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan teknologi tepat guna; 30) Wirausaha pemula yang mendapat start-up capital; 31) Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian termasuk peraturan pelaksananya; 32) Revitalisasi Koperasi; 33) Peningkatan Pemahaman Perkoperasian; 34) Diklat Pengelola LKM; 35) Diklat SDM KUMKM (Pusat dan Daerah); 36) Skim Pendanaan Bagi UMKM; b.
Kegiatan yang menjadi Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM meliputi: 1)
Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi;
2)
Penataan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Koperasi dan UMKM;
3)
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi Dibidang Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi;
4)
Revitalisasi koperasi;
5)
Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM
6)
Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM
7)
Koperasi penerima bantuan pengembangan koperasi di bidang produksi KUKM;
8)
Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9)
Penilaian kesehatan bagi KSP dan KJKS;
10) Transformasi LKM menjadi badan hukum Koperasi; 11) Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi,Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi KUMKM; 12) Pengembangan Pembiayaan, Penjaminan Kredit dan Pengembangan Sektor Strategis Bagi Koperasi dan UMKM; Page 24
13) KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri KUMKM; 14) Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM; 15) Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi; 16) PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha; 17) Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM; 18) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM KUMKM; 19) Lembaga Pendidikan di Perdesaan yang difasilitasi tempat praktek keterampilan usahanya (TPKU); 20) Lembaga pendamping pengembangan bisnis KUMKM yang ditingkatkan kapasitasnya; 21) KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi dan PPU-LMVD; 22) KUMKM sentra yang difasilitasi bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis; 23) Terlaksananya Kajian/Rintisan/Replikasi/Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; 24) Mengikuti sidang/forum regional dan internasional; 25) Pengembangan produk/komoditas unggulan daerah dengan pendekatan One Village One Product (OVOP) 26) Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani; 27) Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir; 28) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM KUMKM; 29) Lembaga Diklat yang direvitalisasi dan dibangun serta diperkuat; 30) Pemeliharaan Puslatbang Cisarua; 31) Tenaga pengelola dan instruktur pada lembaga diklat yang dilatih; 32) SKKNI Bidang Koperasi Non KJK, dan jumlah pengelola yang ditingkatkan kompetensinya; Page 25
33) SKKNI bidang UKM, dan jumlah pengelola UKM yang ditingkatkan kompetensinya. 3.
Program/Kegiatan dan Rencana Kerja Berdasarkan Unit Eselon I a.
Program Generik Kementerian Koperasi dan UKM mengimplementasikan fokus program/kegiatan generik dengan pendekatan kesekretariatan sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu :
b.
1)
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui:
a) Penatalaksanaan anggaran dan BMN; b) Perencanaan program; c) Evaluasi, pelaporan, data dan informasi; d) Kehumasan; e) Pendidikan dan pelatihan aparatur; f) Pemeliharaan kantor; g) Pengawasan; h) Dukungan program ke daerah; i) Pengarusutamaan gender.
2)
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui:
a) Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; b) Pengembangan Pusdiklat Terpadu Peningkatan SDM Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c) Pengembangan SME Tower; d) Pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan; e) Pengadaan sarana dan prasarana kantor Kementerian Koperasi dan UKM; f) Langganan daya dan jasa operasional perkantoran Kementerian Koperasi dan UKM.
Program Teknis Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan amanat Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2009 dan SE 1846/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009, tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran mengimplementasikan fokus program tersebut di atas dengan pendekatan kedeputian sesuai dengan tugas dan fungsi dan Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagai berikut: 1)
Deputi Bidang Kelembagaan, dengan prioritas kegiatan : a)
Page 26
Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi melalui: Pengesahan akta pendirian koperasi tingkat Nasional; Pembenahan koperasi tidak aktif; Penguatan status badan hukum koperasi dalam berita
Negara; Pengembangan organisasi koperasi menuju skala besar; Temu konsultasi perkoperasian dengan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah; b)
Penataan Peraturan Perundang-Undangan meliputi: Penyusunan Bahan Pembahasan RUU Tentang Koperasi; Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Koperasi; Penyusunan Peraturan Menteri tentang Koperasi; Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM; Litigasi dan Opini Hukum; Dokumentasi dan Informasi Peraturan Perundang-undangan KUMKM; Evaluasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Koperasi dan UMKM; Penyusunan Petunjuk Teknis Pengembangan Koperasi Skala Besar; Sosialisasi peraturan dibidang perkoperasian pada 5 (lima) Propinsi;
c)
Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM meliputi: Pelaksanaan pemeringkatan koperasi; Penilaian koperasi berprestasi dan koperasi penerima award; Penilaian provinsi/kabupaten/kota penggerak koperasi; Forum konsultasi penguatan kelembagaan koperasi di kalangan wanita; Pelaksanaan temu konsultasi nasional dalam penguatan kelembagaan koperasi; Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan International Cooperative Aliance (ICA); Pelaksanaan penataan ketatalaksanaan koperasi berskala besar; Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UMKM; Monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UMKM, Konsultasi dan solusi masalah perkoperasian, Koperasi yang direvitalisasi;
d)
Pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan kerjasama koperasi dan penyuluhan dalam rangka Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) melalui: Sosialisasi program gemaskop kepada tokoh masyarakat/ kelompok strategis; kelompok ekonomi produktif dan gerakan koperasi; Temu konsultasi peningkatan peran koperasi siswa sebagai laboratorium ekonomi; Identifikasi koperasi siswa seluruh Indonesia; Penyusunan draft inpres tentang gerakan masyarakat sadar koperasi; Page 27
Pelaksanaan uji coba aplikasi member card pada koperasi berskala besar; Pedoman tata cara pelaksanaan RAT; Lokasi koperasi yang mendapat pendampingan dalam melaksanakan RAT; Penyelenggaraan jambore koperasi di kalangan pemuda dan wanita; Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan yang direkrut, dilatih, dan melaksanakan tugas penyuluhan perkoperasian; e)
2)
Deputi Bidang Produksi, dengan prioritas kegiatan: a)
Page 28
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dibidang Pengendalian dan Akuntabilitas koperasi melalui: Menerapkan pertanggungjawaban laporan keuangan yang transparan dan akuntabel; Bimbingan teknis tentang perkoperasian kepada aparat pembina dan gerakan koperasi; Menerapkan transparansi sistem akuntansi dan akuntabilitas koperasi berskala besar; Provinsi pelaksanaan penerapan akuntabilitas dan pengawasan koperasi; Laporan pelaksanaan koordinasi penyusunan program pemberdayaan kelembagaan koperasi dan UMKM; Laporan Monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan koperasi dan UMKM; Laporan konsultasi dan perkoperasian dan UMKM.
Pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM dibidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura, melalui: Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; Bantuan pengembangan koperasi di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; Program dan kegiatan pemberdayaan usaha KUKM di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; Laporan hasil monitoring dan evaluasi koperasi pengelola bantuan perkuatan di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; Partisipasi mengikut sidang ACEDAC, ASWGAC, ACBF dan SOM-AMAF;
b)
Pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM dibidang kehutanan dan perkebunan, melalui: Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang kehutanan dan perkebunan; Bantuan pengembangan koperasi di bidang kehutanan dan perkebunan; Program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Kehutanan dan Perkebunan; Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi di bidang Kehutanan dan Perkebunan; Koperasi penerima bantuan pengembangan koperasi di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
c)
Pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM dibidang perikanan dan peternakan, melalui: Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang perikanan dan peternakan; Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang perikanan dan peternakan; Bantuan pengembangan koperasi di bidang perikanan dan peternakan; Pemberdayaan KUKM di bidang Perikanan dan Peternakan; Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi di bidang Perikanan dan Peternakan;
d)
Pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM dibidang industri kerajinan dan pertambangan, melalui: Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang industri kerajinan dan pertambangan; Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang industri kerajinan dan pertambangan; Bantuan pengembangan koperasi di bidang industri kerajinan dan pertambangan; Program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan; Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi di bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan;
Page 29
e)
3)
Deputi Bidang Pembiayaan, dengan prioritas kegiatan: a)
Page 30
Pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM dibidang ketenagalistrikan dan aneka usaha, melalui: Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang ketenagalistrikan dan aneka usaha; Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang ketenagalistrikan dan aneka usaha; Bantuan pengembangan koperasi di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha; Program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha; Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha; Tersusunnya rencana program/kegiatan evaluasi pemberdayaan KUKM di bidang produksi; Rapat koordinasi dalam rangka penyelarasan program pemberdayaan KUKM di bidang produksi; Jumlah koperasi yang mendapat dukungan pengembangan usaha melalui pemanfaatan energi baru terbarukan; Koordinasi dan sosialisasi dalam rangka penyelarasan dan pemantapan program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di bidang deputi bidang produksi; Peningkatan hubungan kerjasama luar negeri antar koperasi di bidang pertanian.
Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan bagi Koperasi dan UMKM melalui: Lembaga keuangan bukan bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan layanannya untuk menyediakan pembiayaan usaha; Bimbingan teknis peningkatan akses pembiayaan/ kredit kepada lembaga keuangan (Bank/LKBB); Fasilitasi pendayagunaan skim pendanaan bagi usaha mikro dan kecil; Monitoring dan evaluasi program Bidang Pembiayaan; Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembiayaan; Fasilitasi pengembangan usaha koperasi melalui kerjasama usaha antar koperasi; Bimbingan teknis optimalisasi pendayagunaan ZIS dan wakaf oleh KJKS/ KSP; Fasilitasi dukungan teknis KSP/KJKS potensial penerima akses perkuatan permodalan; Naskah
kerjasama dibidang pembiayaan dengan lintas pelaku terkait; b)
Pengembangan, pengendalian dan pengawasan KSP/ USP-Koperasi, KJKS/UJKS-Koperasi dan LKM melalui: Pelaksanaan uji kesehatan KSP/USP/KJKS nasional; Sosialisasi dan supervisi pelaksanaan uji kesehatan; Penyuluhan kegiatan LKM yang belum terdaftar dan berbadan hukum koperasi; Penyusunan draft/rancangan peraturan pengembangan dan pengawasan serta pemeriksaan KSP/KJKS; Penyusunan draft/rancangan kebijakan pengembangan LKM; LKM yang terdaftar dan berbadan hukum; Draft kebijakan pengembangan LKM; Draft/rancangan peraturan Pengembangan dan Pengawasan serta Pemeriksaan KSP/KJKS; KSP dan KJKS/ UJKS Primer Nasional yang dinilai tingkat kesehatannya; Jumlah penyelenggaraan sosialisasi pembiayaan mikro; Sistem pengawasan dan pelaporan KSP/KJKS; Transformasi USP/UJKS menjadi KSP/KJKS; Rancang bangun pembentukan Lembaga Pengawas KSP;
c)
Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui: Mendorong dan memperkuat permodalan sendiri koperasi; Peningkatan akses kredit/pembiayaan koperasi dan UMKM melalui pemanfaatan sumber permodalan bank dan non bank; Linkage program antara bank umum/ syariah dengan KSP/KJKS; Peningkatan peran peran KKMB dalam menjembatani akses kredit/pembiayaan bagi KUMKM; Koperasi perkotaan dan perdesaan penerima bantuan dana; Fasilitasi koperasi perkotaan dan perdesaan penerima bantuan dana termasuk pendampingan; Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang ditingkatkan kapasitasnya; Pengembangan, perluasan dan pemanfaatan skim kredit program bagi KUMKM; Diseminasi dan promosi pembiayaan bagi KUMKM; Bantuan Dana/Permodalan dalam rangka pengembangan Koperasi perkotaan dan perdesaan serta koperasi wanita; Pembinaan, supervisi serta monitoring dan evaluasi bagi koperasi perkotaan dan perdesaan, serta koperasi wanita
Page 31
penerima bantuan dana/permodalan; Bantuan dana/ permodalan (start-up capital) dalam rangka penumbuhan dan wirausaha pemula; Pembinaan, supervisi serta monitoring dan evaluasi bagi wirausaha pemula penerima bantuan dana/permodalan (start-up capital);
Page 32
d)
Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi Koperasi dan UMKM melalui: Kredit/pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM melalui pelayanan lembaga keuangan mikro (Bank, LKBB dan LKM); Workshop dan sosialisasi pembiayaan KUMKM bagi industri dibidang ekonomi kreatif; Dukungan pembiayaan bagi KUMKM melalui dana APBD; Sosialisasi pembiayaan dan jasa konsultasi tentang tata cara pembiayaan ekspor; Edukasi, sosialisasi dan fasilitasi pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan; Koordinasi insentif pajak bagi KUKM;
e)
Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi Koperasi dan UMKM melalui: Fasilitasi pembentukan PPKD; Fasilitasi pembentukan PPKD untuk mengembangkan coguarantee dengan lembaga penjaminan kredit nasional; Fasilitasi pengembangan Koperasi Skala Besar; Sosialisasi kebijakan modal penyertaan bagi koperasi dan bimbingan teknis KUKM untuk akses ke pasar modal; Koordinasi untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah (SHAT); Pembinaan UMK peserta program SHAT untuk mengakses pembiayaan; Fasilitasi pembiayaan usaha KUKM melalui pola anjak piutang, Coorporate Social Responsibility (CSR), BUMN dan Lembaga Modal Ventura (LMV); Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD; Strategi pembiayaan bagi KUMK di sektor agribisnis; Data Inventarisasi UMK yang difasilitasi asuransi kreditnya; KUKM yang difasilitasi pembiayaan usahanya melalui pola anjak piutang; LMVD yang memberikan fasilitasi pembiayaan bagi KUMKM;
4)
Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, dengan prioritas kegiatan : a)
Pengembangan dan perluasan pasar ekspor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, melalui: Penyediaan informasi pasar potensial ekspor produk Koperasi dan UMKM; Penguatan kapasitas dan standarisasi; Promosi produk – produk potensial ekspor Koperasi dan UMKM; KUKM mengikuti pameran luar negeri; KUKM yang difasilitasi peningkatan daya saing; KUKM industri kreatif yang didampingi; Trading house yang difasilitasi; Pengembangan sistem informasi konsolidasi kargo UMKM ekspor;
b)
Pengembangan sarana dan prasarana usaha pemasaran Koperasi dan UMKM, melalui: Fasilitasi pembangunan pasar tradisional; Bimbingan pengelolaan pasar oleh koperas; Pengembangan sarana usaha pemasaran Koperasi dan UMKM pada lokasi dan kelompok strategis; Revitalisasi Pasar Tradisional di daerah tertinggal/ perbatasan melalui Koperasi; Revitalisasi Pasar Percontohan melalui koperasi; Sarana usaha pemasaran yang direvitalisasi melalui koperasi; Produk KUMKM yang difasilitasi akses pemasaran di tempat-tempat strategis (Pasar Komoditas); Dukungan sarana usaha mikro koperasi sekolah yang difasilitasi; Usaha mikro yang difasilitasi pendampingan melalui pendaftaran produk; Fasilitasi Pengembangan produk KUMKM di bidang kosmetika dan obat tradisional;
c)
Pengembangan kemitraan Koperasi dan UMKM melalui: Peningkatan kualitas produk Koperasi dan UMKM berorientasi pasar; Fasilitasi penyelengaraan kegiatan temu mitra; Penguatan kelembagaan pemasaran produk Koperasi dan UMKM; KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dalam kemasan produk; KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra pola waralaba; KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dengan pola dagang; KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dengan pola subkontrak; KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra di bidang eko produk; KUMKM yang difasilitasi melalui Page 33
temu mitra di sektor pariwisata; KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra di sektor energi biomasa; KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dengan BUMN; KUMKM yang difasilitasi menjadi mitra investasi;
Page 34
d)
Pengembangan jaringan pemasaran produk Koperasi dan UMKM, melalui: Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL); Peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan UMKM; Pengembangan jaringan bisnis ritel Koperasi dan UMKM; Fasilitasi penyelengaraan kegiatan pasar rakyat untuk perluasan; Peningkatan akses pasar produk Koperasi dan UMKM; KUMKM yang difasilitasi dalam pengembangan jaringan bisnis ritel modern; Usaha mikro yang difasilitasi melalui klinik bisnis; Usaha mikro yang difasilitasi melalui pasar rakyat; PKL yang difasilitasi memperoleh kepastian tempat usaha; Pelaksanaan koordinasi program pemasaran dan jaringan usaha;
e)
Pengembangan promosi produk Koperasi dan UMKM, melalui: Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan produk Koperasi dan UMKM; Fasilitasi promosi bagi perluasan pasar produk Koperasi dan UMKM dalam berbagai bentuk, seperti publikasi katalog produk Koperasi dan UMKM, media internet, pameran dan kerjasama dengan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran (BLU-LLP) Kementerian Koperasi dan UKM; KUMKM yang mengikuti pameran (SME Festival); Katalog produk KUKM yang dicetak; KUKM yang mengikuti pameran tematik, kreatif dan partisipatif; Terlayaninya promosi KUKM melalui SME UKM Trading Board;
f)
Pemantapan program pengembangan pemasaran dan jaringan usaha Koperasi dan UMKM melalui: Penyusunan rencana strategis tahun 2010 - 2014; Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan; Perumusan kebijakan dan koordinasi program; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
5)
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan prioritas kegiatan: a)
Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP-USP melalui: Pelatihan kepada pengelola LKM; Pelatihan kepada manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi LKM; Peningkatan fungsi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi (LDP) KJK dan tempat uji kompetensi (TUK); Diklat Pengelola LKM;
b)
Pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan melalui: Blueprint pengembangan kewirausahaan; Pemasyarakatan kewirausahaan; Diklat kewirausahaan, wirausaha lanjutan dan calon wirausaha baru; Expo kewirausahaan; Peserta pemasyarakatan kewirausahaan; Peserta diklat kewirausahaan;
c)
Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengusaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah serta pengelola koperasi melalui: Penyempurnaan Kurikulum dan modul diklat vocational; Diklat keterampilan teknis/vocational dan manajerial; Diklat keterampilan manajerial kepada KUMKM;
d)
Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan, pelatihan dan penyusunan Koperasi dan UMKM melalui: Peningkatan kapasitas SDM pada lembaga diklat, tenaga pengelola, instruktur, aparat pembina; Penyempurnaan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluh perkoperasian; Kurikulum dan modul dikat perkoperasian; Peningkatan pemahaman perkoperasian; Peningkatan pemahaman perkoperasian;
e)
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan SDM KUMKM melalui: Pelatihan pengembangan koperasi perdesaan; Penumbuhan wirausaha baru melalui dukungan fasilitasi praktek usaha, Lembaga Pendidikan Pedesaan, untuk Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU); Bimbingan teknis pengembangan usaha TPKU; Diklat pengelola TPKU; Pelatihan keterampilan teknis bagi masyarakat; Pelatihan Pengelola TPKU; Terfasilitasinya Program TPKU; Page 35
f) 6)
7)
Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, dengan prioritas kegiatan : a)
Perluasan Program KUR, melalui: Pendamping untuk mengakses program KUR; Provinsi yang mendapat sosialiasi program KUR; KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR;
b)
Peningkatan produktivitas dan mutu UMKM, melalui: Sosialisasi dan penerapan teknologi tepat guna; Sosialisasi dan penerapan Standardisasi Mutu, HAKI dan kehahalan produk.
c)
Pengembangan Restrukturisasi Usaha Koperasi dan UMKM, melalui Fasilitasi untuk mendapatkan kegiatan restrukturisasi usaha, Sistem Resi Gudang, Surat Utang Koperasi dan koordinasi penyusunan program restrukturisasi usaha;
d)
Pemberdayaan Layanan Pengembangan Bisnis, melalui: Pendampingan pengembangan KUMKM dan wirausaha baru; Peningkatan kapasitas lembaga pendamping dalam pengembangan Usaha KUMKM;
e)
Pengembangan fasilitasi investasi KUMKM, melalui: Fasilitasi KUKM mendapatkan kegiatan investasi; Fasilitasi kerjasama investasi KUMKM; Penguatan inkubator bisnis;
f)
Pengembangan sistem bisnis, melalui: Fasilitasi KUKM mendapatkan kegiatan investas; Fasilitasi kerjasama investasi KUMKM; Penguatan inkubator bisnis;
g)
Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM.
Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UMKM, dengan prioritas kegiatan: a)
Page 36
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM KUMKM melalui Laporan Koordinasi dan Monitoring dan evaluasi;
Penelitian Koperasi dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui: Kajian dalam rangka peningkatan peran Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah; Rintisan pengadaan pangan dan agrobisnis oleh koperasi;
Rintisan dan replikasi usaha di bidang agroekoturisme oleh koperasi; Konsep/model/pola pemberdayaan KUKM yang sesuai dengan kebutuhan/isu strategis KUMKM; b)
Penelitian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, melalui: Kajian dalam rangka peningkatan peran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pengembangan ekonomi daerah; Rintisan penerapan model inkubator; Rintisan model pengembangan PKL; Pelaksanaan koordinasi fasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya UKM industri kreatif;
c)
Penelitian sumberdaya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam peningkatan ekonomi kawasan, melalui: Kajian dalam rangka peran sumberdaya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pengembangan ekonomi kawasan; Pengembangan produk/komoditas unggulan daerah dengan pendekatan One Village One Product (OVOP) melalui Koperasi; Pelaksanaan fasilitasi pengembangan/penguatan forum sentra/klaster UKM; Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pengkajian sumberdaya UKMK; Partisipasi dalam forum kerjasama internasional (APEC);
d)
Pengembangan perkaderan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui peningkatan kapasitas kerjasama dan jaringan, melalui: Kajian dalam rangka peran stakeholder dan jaringan, pengembangan sistem perkaderan wirausaha baru dan pengembangan sistem informasi penelitian dan peran serta dalam forum kerjasama ASEAN dan BIMP-NEAGA; Workshop Skenario Pengembangan UKM dan fasilitasi Pelatihan Pengembangan UKM Melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD); Terpeliharanya 3 server, 52 client, Aplkasi sistem Web smecda.com dan Infrastuktur LAN; Pelaksanaan sosialisasi Pemanfaatan Software DSS UMKM; Pemutakhiran data sistem infomasi Data Dasar Koperasi dan UKM terpilih (SIDD-KUMKM-T); Publikasi hasil kajian/artikel pemberdayaan KUKM; Partisipasi dalam forum kerjasama internasional (ASEAN dan BIMP-EAGA); Rencana aksi antisipasi KUMKM dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015; Page 37
8) Lembaga Layanan Pemasaran - Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM). Layanan Pemasaran produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui: Peningkatan akses pasar produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Pusat layanan informasi produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Terlaksananya remunerasi pegawai dan kelancaran kegiatan pendukung operasional; Meningkatnya peran LLP-KUKM; Tersusunnya dokumen perencanaan, keuangan dan hasil rapat lainnya; Terbitnya iklan/pengumuman/pemberitahuan di media cetak maupun elektronik; Terlaksananaya kegiatan koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi; Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan rekrutmen; Terlaksananya pengembangan layanan pemasaran; Tersedianya pendukung IT; Terwujudnya ketertiban administrasi pengelolaan keuangan; 9) Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Pengelolaan dana bergulir KUMKM, melalui: Penyaluran pinjaman/pembiayaan dana bergulir KUMKM; Pengelolaan dana bergulir yang akuntabel; Dokumen rencana program kerja dan anggaran; Peraturan/ketentuan yang diterbitkan/ disempurnakan; Terselenggaranya sosialisasi peraturan/ petunjuk teknis; Terselenggaranya pameran/visualisasi/ publikasi dan promosi; Dokumen analisa proposal pemberian pinjaman/pembiayaan; Kajian yang dilaksanakan; Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi; Tertatanya organisasi dan kepegawaian dengan baik; Pegawai baru; Pegawai yang mengikuti pelatihan; Tersedianya layanan perkantoran; Tersedianya alat pengolah data; Tersedianya sistem informasi dan teknologi; Tersedianya laporan keuangan; Tersedianya laporan hasil pemeriksaan; Tersedianya laporan hasil pengalihan dana bergulir; Tersedianya kendaraan dinas/operasional Roda 4; Tersedianya kendaraan dinas/operasional Roda 2; 10) Fasilitas Sarana dan Prasarana penunjang pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Selain itu dalam rangka mengakselerasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan Page 38
beberapa kegiatan pembangunan dan pengembangan fisik untuk fasilitasi sarana dan prasarana di pusat maupun daerah antara lain: a.
Pembangunan Pusdiklat Terpadu Peningkatan SDM Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di pusat dan di daerah;
b.
Pengembangan SME Tower;
c.
Pembangunan Pusat Kewirausahaan;
d.
Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) berlokasi di Pusat dan Daerah;
e.
Pembangunan Pusat Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota;
f.
Pembangunan Pusat Pendidikan Kewirausahaan Pusat dan Daerah;
g.
Pendirian Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam; dan
h.
Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan.
Pendidikan
dan
dan
Pelatihan
Pelatihan
VI. RENCANA KINERJA TAHUN 2013 Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai untuk tahun 2013, yang tersaji sebagai berikut:
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan atas Indikator Kinerja antara tahun 2013 dengan tahun-tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh adanya penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Kementerian Koperasi, sehingga pengukuran yang akan digunakan dalam pengukuran kinerja pada LAKIP Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013 adalah yang terdapat pada Rencana Strategis 2012-2014.
Page 44
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA I.
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 Pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014 dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013 dengan capaian (realisasi) atas target yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013, adalah sebagaimana diilustrasikan pada tabel sebagai berikut:
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
II. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN: PENINGKATAN JUMLAH DAN PERAN KOPERASI DAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan 5 (lima) target pencapaian kinerja pada sasaran ini yaitu: 1.
Terwujudnya 4.000 koperasi berkualitas; Page 49
2.
Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil;
3.
Terwujudnya 18.000 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI;
4.
Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih sebanyak 1.425 orang;
5.
Terwujudnya 1 kebijakan dan 600 Koperasi yang direvitalisasi.
Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja
Target 2013
Terwujudnya 4.000 Koperasi 1.000 Koperasi berkualitas yang diperingkat Terwujudnya 1.500 peserta 500 orang bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/ koperasi di sektor riil Terwujudnya 18.000 Badan Hukum 5.500 BH Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang 540 orang Terekrut dan Terlatih sebanyak 1.425 orang Terwujudnya 1 kebijakan dan 600 1 Permen Koperasi yang direvitalisasi
Realisasi
%
1.000
100
500
100
5.500
100
540
100
1 Permen
100
Analisis atas pencapain target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: •
Terwujudnya 4.000 Koperasi Berkualitas Pada Rencana Kerja Kementerian Koperasi dan UKM periode 2013-2014, sasaran dari indikator kinerja ini adalah jumlah Koperasi yang diperingkat dengan target sebanyak 1.000 unit Koperasi dengan pencapaian sebanyak 1.000 unit koperasi telah diperingkat (100%). Dari hasil pemeringkatan tersebut, diperoleh hasil sebanyak 834 koperasi telah ditetapkan sebagai Koperasi cukup berkualitas sebanyak 824 dan 10 berkualitas. Sedangkan sisanya sebanyak 166 unit koperasi ditetapkan sebagai belum berkualitas. Pencapaian koperasi berkualitas diatas 75% terdapat di 15 Provinsi, yaitu: Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa
Page 50
Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Pencapaian koperasi berkualitas diatas 50%-75% terdapat di 9 Provinsi, yaitu : Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara. Selain kegiatan Pemeringkatan Koperasi, upaya-upaya untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Terwujudnya 4.000 Koperasi Berkualitas, Kementerian Koperasi dan UKM juga melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:
•
a.
Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Penerima Award. Pada tahun 2013, telah dinilai sebanyak 99 Koperasi Berprestasi dan sebanyak 10 Koperasi penerima award
b.
Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi, dengan hasil sebanyak 36 Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebagai Kabupaten/ Kota Penggerak Koperasi.
c.
Forum Konsultasi Penguatan Kelembagaan Koperasi di kalangan wanita.
d.
Temu Konsultasi Nasional dalam Penguatan Kelembagaan Koperasi.
e.
Peningkatan Kerjasama Internasional.
f.
Penataan Ketatalaksanaan Koperasi Skala Besar.
g.
Sosialisasi Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeringkat Koperasi.
dan
Koordinasi
Melalui
Petemuan
Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil Target kinerja yang ditetapkan pada indikator ini pada Rencana Kerja tahun 2013 adalah sebanyak 500 orang peserta bimbingan teknis, dengan capaian kinerja sebanyak 500 orang peserta yang mengikuti bimbingan teknis (100%). Peserta Bimbingan Teknis berasal dari SKPD pembina koperasi dan gerakan koperasi. Page 51
Kegiatan ini merupakan upaya Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong koperasi 500 500 dalam menjalankan tata kelola perusahan secara baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah koperasi. Target Sehingga Koperasi dapat dikelola Realisasi dengan sistem pengelolaan yang transparan, bertanggung jawab, mandiri dan adil. Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah koperasi sektor produkif, sehingga koperasi tersebut dapat melakukan identifikasi diri dan menata sistem organisasi dan manajemen koperasi menuju pola pengelolaan organisasi yang baik. •
Terwujudnya 18.000 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI Target untuk indikator kinerja ini sesuai dengan Rencana Kerja Kementerian Koperasi dan UKM 5.500 5.500 tahun 2013 adalah sebanyak 5.500 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Lembar Berita Target Realisasi Negara, dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2013 sebanyak 5.500 Badan Hukum koperasi yang diumumkan dalam Lembar berita Negara (100%). Realisasi kinerja yang dicapai telah dapat memenuhi target capaian kinerja. Untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012-2014, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung, yaitu:
Page 52
1.
Pembenahan Koperasi Tidak Aktif;
2.
Temu Konsultasi Perkoperasian dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah;
3.
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tingkat Nasional;
4.
Pengembangan Organisasi Koperasi Menuju Skala Besar;
5.
Pelaksanaan Diklat Pemasyarakatan Perkoperasian.
•
Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih sebanyak 1.425 Pembina Koperasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang koperasi saat ini dirasakan sudah tidak sebanding dengan jumlah koperasi yang ada di wilayah masing-masing, sehingga berakibat pembinaan yang dilakukan menjadi kurang memadai. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM telah merekrut Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL). Target capaian kinerja yang terdapat pada Rencana Kerja tahun 2013, adalah sebanyak 540 tenaga PPKL terekrut dan terlatih. Realisasi Capaian kinerja adalah sebanyak 540 tenaga PPKL telah terekrut dan terlatih (100%). Tenaga PPKL tersebut tersebar di 33 Propinsi dan 98 Kab/Kota. Optimalisasi pengembangan PPKL dilakukan dengan rangkaian kegiatan, diantaranya: a.
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur PPKL, berisi tentang standar pelaksanaan tugas dan tanggungjawab PPKL dalam melakukan tugas penyuluhan dan konsultasi kepada kelompok masyarakat koperasi;
b.
Penyusunan Kertas Kerja PPKL, memuat bentuk laporan yang harus disajikan selaku petugas penyuluh koperasi lapangan dalam mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya;
c.
Bimbingan teknis perkoperasian bagi PPKL, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pembekalan, pengetahuan dan pemahaman perkoperasian kepada PPKL;
d.
Temu Konsultasi PPKL dengan maksud untuk menyamakan persepsi atas kebijakan tentang perkoperasian dalam melakukan penyuluhan dan konsultasi kepada kelompok masyarakat dan koperasi;
e.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPKL untuk mengevaluasi kinerja PPKL dalam melaksanakan tugas penyuluhan dan konsultasi kepada kelompok masyarakat dan koperasi.
Page 53
Grafik Sebaran PPKL
•
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Terwujudnya 497 Koperasi yang direvitalisasi
Page 50
Revitalisasi Koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan melibatkan Gerakan Koperasi, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya untuk menata kelembagaan dan memperkuat usaha koperasi. Revitalisasi koperasi dapat dijadikan momentum dalam membangun koperasi
Page 54
khususnya koperasi yang bergerak di sektor riil untuk menghasilkan produk-produk global. Untuk mencapai hal tersebut, Pencapaiannya Revitalisasi Koperasi tahun 2013 dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu: a.
Identifikasi Potensi Pengembangan 497 Koperasi Sektor Riil di 19 Provinsi dalam rangka Revitalisasi Koperasi.
b. Penyusunan Bisnis Plan terhadap 497 Koperasi di 19 Provinsi (Aceh, Sumbar, Riau, Babel Sumsel, Jambi, Lampung, DKI, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTT, NTB, Kalteng, Kalsel, Kalbar) SASARAN: PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan 2 (dua) target pencapaian kinerja pada sasaran ini yaitu: 1.
Terlaksananya Kajian/Rintisan/Replikasi/Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
2.
Terfasilitasinya KUMKM mendapatkan kegiatan Restrukturisasi Usaha, Dukungan Sistem Bisnis, dan Kerjasama Investasi 1.372 KUMKM.
Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja Terlaksananya Kajian/Rintisan/Replikasi/Pub likasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Terfasilitasinya KUMKM mendapatkan kegiatan Restrukturisasi Usaha, dukungan sistem bisnis, dan kerjasama investasi 1.372 KUMKM
Target 2013 8 dokumen 2 Koperasi 4 model 17 laporan 33 Koperasi 2.000 eks
260 koperasi 1.039 Koperasi
Realisasi
%
8 2 4 17 33 2.000
100 100 100 100 100 100
260 Koperasi
100
1.039
100
Page 55
Penjelasan atas pencapain target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: •
Terlaksananya Kajian/ Rintisan/ Replikasi/ Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pencapaian atas indikator ini dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu : a.
Rintisan pengadaan pangan dan agroindustri oleh Koperasi. Capaian kinerja yang ditargetkan untuk kegiatan ini adalah dilakukannya kegiatan rintisan pengadaan pangan kepada sebanyak 2 Koperasi. Kegiatan rintisan ini telah dilakukan kepada 2 koperasi yaitu, (KUD) Setia Mulia Lampasi di Sumatera Barat dan KUD Tani Sepakat, di Kalimantan Selatan (capaian kinerja 100%);
b.
Rintisan penerapan model inkubator. Capaian kinerja yang ditargetkan pada kegiatan ini adalah tersedianya model/laporan sebanyak 4 buah. Realisasi capaian kinerja untuk kegiatan ini telah sesuai dengan target atau sebesar 100%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya 4 model/laporan rintisan penerapan model inkubator di 4 inkubator, yaitu:
No
c.
Page 56
Model Inkubator
1
IPB Inkubator Model Green Energy (Energi ramah lingkungan)
2
ITB Inkubator Model Manufacturing
3
ITS Inkubator Model Industri Kreatif (ICT)
4
Unibraw Inkubator Model Agrobisnis
Rintisan model pengembangan PKL. Capaian kinerja yang ditargetkan untuk kegiatan ini adalah 1 buah model pengembangan PKL. Kegiatan ini telah direalisasikan di Kota Bogor untuk pengembangan PKL bidang pangan/kuliner di 4 wilayah, yaitu Bina Marga, Ekalokasari, Gang Selot dan Bangburang Raya (capaian kinerja 100%);
LOKASI PENGEMBANGAN PKL DI KOTA BOGOR
d.
Pengembangan produk/komoditas unggulan daerah dengan pendekatan One Village One Product (OVOP). Kegiatan ini merupakan model dari penjabaran atas Inpres Nomor 6 tahun 2007, tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Fokus pada kegiatan ini adalah peningkatan peluang pasar produk UMKM khas daerah melalui peningkatan efektifitas pengembangan industri sentra/kecil dan menengah. Pada tahun 2013, kegiatan ini ditargetkan kepada 30 Koperasi. Pencapaian kinerja dilaksanakan dengan melaksanakan 3 sub kegiatan, yaitu pelaksanaan Temu Solusi yang dilaksanakan kepada 26 Koperasi, Pelatihan Peningkatan keterampilan KUKM kepada 3 Koperasi, dan pelaksanaan Temu Nasional yang dilaksanakan di 1 propinsi (capaian kinerja 100%).
Page 57
Sebaran Daerah dengan Produk OVOP yang di Launching pada Tahun 2013 No
Provinsi
1
Jawa Tengah
Kab/Kota
Produk
Klaten, Sragen, Jepara, Tenun Lurik, Sarung Goyor, Surakarta, Pemalang, Tenun Troso, Batik, Sarung No Provinsi Kab/Kota Produk Boyolali, Cilacap, Kudus, Goyor, Kerajinan kulit Ikan Pari, Wonosobo Gula Kelapa, Bordir, Carika 1 Jawa Tengah Klaten, Sragen, Jepara, Tenun Lurik, Sarung Goyor, Surakarta, Pemalang, Tenun Troso, Batik, Sarung 2 Jambi Kerinci Sirup Kayu Manis, dodol Boyolali, Cilacap, Kudus, Goyor, Kerajinan kulit Ikan Pari, Tentang Wonosobo Gula Kelapa, Bordir, Carika 3 NTT Timor Tengah Selatan Tenun Ikat 2 Jambi Kerinci Sirup Kayu Manis, dodol 4 Sumatera Barat Tanah Datar, Bukittinggi Tenun Pandai Sikek, Bordir dan Tentang Sulaman 3 NTT Timor Tengah Selatan Tenun Ikat 4
e.
Sumatera Barat
Tanah Datar, Bukittinggi
Tenun Pandai Sikek, Bordir dan Sulaman
Partisipasi dalam Forum Internasional. Capaian kinerja yang ditargetkan untuk kegiatan in adalah tersedianya laporan atas partisipasi pada forum (capaian kinerja 100%);internasional bidang KUKM sebanyak 1 Laporan (capaian kinerja 100%); (capaian kinerja 100%);
Menteri Koperasi dan UKM berfoto bersama dengan Delegasi peserta The 20th APEC SME Ministerial Meeting
Menteri Koperasi dan UKM berfoto bersama dengan Delegasi peserta The 20th APEC SME Ministerial Meeting
Menteri Koperasi dan UKM berfoto bersama dengan Delegasi peserta The 20th APEC SME Ministerial Meeting Bali, 7 September 2013
f.
Page 58
Pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan software DSS KUMKM. Aplikasi DSS (decision support system) merupakan salah satu aplikasi yang berguna untuk membantu pengambilan keputusan. Bagi Koperasi dan UMKM, aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kelangsungan usaha dan membantu akses ke perbankan. Pada tahun 2013 ini, sosialisasi software DSS telah dilangsungkan di 3 propinsi, yaitu NTB, Bali dan Yogyakarta (capaian kinerja 100%);
•
g.
Pemuktahiran data sistem Informasi Data Dasar Koperasi dan UMKM Terpilih (SIDD-KUMKM-T). Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah data keragaan koperasi (rekapitulasi dan data detail per provinsi berupa label dan grafik). Dengan output data tersebut, dapat menunjukkan keterkaitan antar sektor Koperasi dan UMKM;
h.
Publikasi hasil kajian dan artikel pemberdayaan KUKM. Hasil kajian dalam pemberdayaan KUMKM, sangat penting untuk dipublikasikan sehingga dapat diketahui, dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kegiatan. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM telah mempublikasikan hasil-hasil kajian kedalam buletin Infokop dan jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM.
Terfasilitasinya KUMKM mendapatkan kegiatan Restrukturisasi Usaha, dukungan sistem bisnis, dan kerjasama investasi Pencapaian target untuk indikator ini dilakukan melalui kegiatan: a.
Restrukturisasi Usaha Koperasi dan UMKM Realisasi capaian kinerja untuk 1.161 1.039 kegiatan ini adalah sebanyak 260 koperasi (100%). Untuk 260 260 mencapai target tersebut, telah dilaksanakan melalui pelatihan Restrukturisasi Usaha BSC (Balanced Score Card) Koperasi dan UMKM Dukungan Sistem Bisnis dan Kerjasama Investasi dalam rangka meningkatkan Target Realisasi kinerja manajemen Koperasi, sosialisasi mengenai sistem resi gudang, dan pemantauan dan evaluasi atas program Surat Utang Koperasi, Kegiatan tersebut dilaksanakan di 4 (empat) Propinsi yaitu; Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.
b.
Dukungan sistem bisnis dan kerjasama investasi. Kegiatan dukungan sistem bisnis dan kerjasama investasi telah dilaksanakan kepada 1.161 UMKM bidang perikanan, makanan, minuman dan industri kreatif (111,74%). Kegiatan ini dilaksanakan melalui bimbingan teknis dan konsultasi kepada UMKM sentra industri kreatif, makanan dan minuman; juga melalui sosialisasi pasar modal; bimbingan teknis peningkatan kapasitas KUMKM;
Page 59
SASARAN: PENINGKATAN DAYA SAING Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan 9 (sembilan) target pencapain kinerja pada sasaran ini yaitu: 1.
Peningkatan pemahaman dan penerapan standarisasi manajemen mutu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kehalalan produk 3.085 KUMKM;
2.
Bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis 785 KUMKM;
3.
Diklat Vocational 1.500 orang;
4.
Diklat LKM/KSP 650 orang;
5.
Diklat Perkoperasian 1800 0rang;
6.
Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) sebanyak 300 unit;
7.
Terfasilitasinya UMKM dan wirausaha baru melalui pendampingan 1.050 orang;
8.
Peningkatan kapasitas lembaga pendamping LPB/BDS-P 1.140 orang;
9.
Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM 45 unit.
Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:
Page 60
Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: ○
Peningkatan pemahaman dan penerapan standarisasi manajemen mutu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kehalalan produk Selama tahun 2013, kegiatan Sosialisasi dan pendampingan HKI dilaksanakan di 9 (sembilan ) lokasi yaitu Bali, Malang, Balikpapan, Garut, Tasikmalaya, Palu, Pekalongan, Cirebon dan Bekasi dengan jumlah peserta sebanyak 500 UKM yang diawali dengan pemahaman HKI berdasarkan teoritis dan peraturan-peraturan yang menjadi landasan. Tahap berikutnya adalah pendampingan bagaimana membuat merek yang mempunyai nilai jual dan tidak melanggar peraturan yang ada, membuat desain kemasan dan kerajinan yang menarik serta pendampingan dalam melakukan pendaftaran. Berdasarkan hasil penelusuran dan searching dari 500 UKM telah difasilitasi pendaftaran Merek sebanyak 350 UKM. Dalam rangka meningkatkan kepedulian UKM akan arti pentingnya HKI, telah dilaksanakan kegiatan Workshop dengan tema “Produk UKM Go Internasional” dan “UKM Goes Global” yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2015, dengan tujuan : memberikan semangat, motivasi dan percaya diri kepada pelaku usaha (UKM) Indonesia dalam menghadapi ASEAN Free Trade Zone 2015. Kegiatan dikoordinasikan dengan kementerian perindustrian dan kementerian Hukum dan HAM.
Page 61
○
Bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebanyak 350 KUMKM Sentra dari target sebanyak 250 KUMKM Sentra (capaian kinerja 100%). Dalam memenuhi pencapaian target kinerja, dilakukan melalui pelaksanaan temu konsultasi pemanfaatan TIK bagi KUKM sentra, serta pendampingan teknis pemanfaatan internet untuk e-commerce bagi KUKM sentra. Selain itu, dalam mendukung pencapaian kinerja indikator ini, telah dilakukan juga penyusunan aplikasi skim pengembangan usaha. Pelaksanaan temu konsultasi dan pendampingan teknis dilakukan dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai teknologi informasi dan komunikasi kepada KUKM, sehingga dapat berdampak kepada perkembangan usahanya. Kegiatan ini telah dilaksanakan di 5 (Lima) Provinsi, yaitu: Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Lampung, Maluku Utara, Jawa Barat
○
Diklat Vocational Capaian kinerja pada indikator ini adalah sebanyak 1.980 orang telah mengikuti diklat Vocational dari target kinerja yang ditetapkan sebanyak 3.815 orang (capaian kinerja 192,67%). Pelaksanaan Diklat Vocational ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis vocational/khusus kepada peserta diklat, anggota Koperasi dan UKM serta masyarakat calon wirausaha, dalam rangka meningkatkan daya saing bagi UMKM dalam menghasilkan produknya, antara lain di bidang budidaya coklat, kerajinan akar wangi, pengolahan emping melinjo, pengolahan pasca panen biji mete, dan bordir.
○
Diklat Pengelola LKM Capaian kinerja pada indikator ini sebanyak 250 orang peserta yang mengikuti pelatihan Diklat bagi Pengelola LKM. Realisasi tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 100 peserta (capaian kinerja 100%). Diklat ini dilaksanakan di di 4 Provinsi yakni Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tujuan dari pelaksanaan diklat ini adalah untuk mendorong agar Lembaga Keuangan Mikro
Page 62
memiliki legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki Badan Hukum. ○
Diklat Perkoperasian Realisasi capaian kinerja pada indikator ini adalah sebanyak 2.880 peserta. Realisasi kinerja tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 1.680 peserta (capaian kinerja 171,43%).
Tujuan dari Diklat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang perkoperasian bagi kelompok strategis baik dari kalangan pemuda, tokoh masyarakat, gerakan koperasi, pelaku UKM dan pengurus serta pengelola koperasi. ○
Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) Lembaga Pendidikan Pedesaan pada tahun 2013 telah difasilitasi Tempat Praktek Ketrampilan Usaha sebanyak 100 unit, tersebar di 25 Provinsi yakni Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Sultra, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Realisasi capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 100 TPKU telah terfasilitasi (100%). Fasilitasi TPKU pada lembaga pendidikan pedesaan dimaksudkan untuk menumbuhkan calon wirausaha baru melalui keterampilan teknis sesuai dengan bidang yang diminati siswa. Lembaga yang mendapatkan bantuan adalah lembaga pendidikan swasta setingkat
Page 63
MA, SMK, SMU, dan MAK. Setiap lembaga pendidikan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 100 juta. ○
Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendamping LPB/BDS-P Realisasi capaian kinerja pada indikator ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 380 pendamping yang ditingkatkan kapasitasnya (capaian kinerja 100%). Pencapaian kinerja dilakukan melalui pelaksanaan peningkatan standar kompetensi lembaga pendamping yang dilaksanakan di Propinsi Jawa Tengah. Peran Lembaga Pengembangan Bisnis/Business Development Services-Provider (LPB/BDS-P) dalam pengembangan usaha KUMKM dinilai strategis. Hal ini karena LPB/BDS-P memberikan jasa layanan konsultasi sesuai dengan kebutuhan KUMKM, khususnya dalam bidang pemasaran, permodalan, informasi dan teknologi, sumber daya manusia, serta melakukan alternatif solusi bagi masalah yang dihadapi oleh KUMKM.
○
Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Pada Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, target pencapaian kinerja untuk indikator ini baru akan dimulai pada tahun anggaran 2013. PLUT-KUMKM, secara khusus akan didorong agar mampu menghimpun potensi dan sumberdaya untuk mengembangkan produk unggulan Koperasi dan UMKM di daerah. Secara fungsi PLUT-KUMKM difokuskan untuk meningkatkan 4 (empat) aspek, yaitu: meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM, meningkatkan produktivitas Koperasi dan UMKM, meningkatkan nilai tambah Koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas kerja Koperasi dan UMKM. Pengelolaan PLUT-KUMKM diarahkan untuk mewujudkan 7 (tujuh) fungsi layanan minimum, meliputi: 1) Pelatihan Bisnis dan Teknis; 2) Program Konsultasi Bisnis KUMKM; 3) Promosi, Pemasaran dan Transaksi; 4) Akses ke Pembiayaan; 5) Pendamping atau Mentor Bisnis (Business Coaching); 6) Penguatan kelembagaan dan kerja sama (networking); 7) Layanan Pustaka Entrepreneur atau Pusat Informasi Pada Tahun 2013 telah dirintis pengembangan PLUT-KUMKM di 21 Lokasi, yang meliputi 12 di tingkat provinsi dan 9 di tingkat Kabupaten/Kota, meliputi:
Page 64
No
Provinsi
Lokasi
1
Aceh
Kab. Aceh Besar
2
Riau
Provinsi Riau, Kab.Kampar
3
Jawa Barat
Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur
4
Jawa Tengah
Provinsi, Kab. Kebumen
5
DI. Yogyakarta
Provinsi
6
Jawa Timur
Kab. Pacitan, Kota Batu
7
Kalimantan Barat
Provinsi
8
Jambi
Provinsi
9
Kalimantan Selatan
Kota Banjar Baru
Page 65
SASARAN: PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN PRODUK USAHA KECIL DAN MENENGAH NASIONAL Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan 8 (delapan) target pencapaian kinerja pada sasaran ini yaitu: 1.
Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM sebanyak 488 Koperasi;
2.
Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak 80 Koperasi ;
3.
Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM sebanyak 15 konsep model;
4.
Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri 5.230 KUMKM;
5.
Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra 5.105 KUMKM;
6.
Jumlah Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 241 unit;
7.
Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 13.891 UMi;
8.
Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional.
Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:
Page 66
Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: •
Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Sarana Produksi KUKM Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebanyak 162 Koperasi telah difasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas dan sarana produksi. Realisasi tersebut tercapai lebih dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 162 koperasi (capaian kinerja 100 %). Kinerja pada indikator ini tercapai melalui pelaksanaan penyaluran bantuan perkuatan di bidang produksi. Bantuan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan permodalan KUMKM dalam rangka pengembangan usaha. Jenis bantuan perkuatan yang diberikan kepada KUMKM dengan sebaran propinsi penerima adalah seperti pada grafik di bawah ini:
Page 67
SEBARAN BANTUAN PERKUATAN (Propinsi)
•
Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan Pada tahun 2012 telah dibangun 3 unit PLTMH kepada 3 Koperasi sebesar Rp. 4.5.000.000,- sedangkan pada tahun 2013 telah dibangun 10 unit PLTMH kepada 10 Koperasi sebesar Rp. 15.000.000.000,- yaitu : 1) KUD Pakat Mandum, Kab. Pidie - Aceh; 2) KSU Mitra Keluarga, Kab. Tobasa Sumut; 3) KSU Marsiurupan, Kab. Humbang Hasundutan - Sumut; 4) KSU Sinar Mas, Kab. Solok Sleatan - Sumbar; 5) KUD Beringin, Kab. Alor - NTT; 6) KUD Borong Jaya, Kab. Manggarai Timur - NTT; 7) KSU Puncak Ngengas, Kab. Sumbawa - NTT; 8) Koperasi Apang Semangai, Kab. Sintang - Kalbar; 9) Koperasi Wai Tuo, Kab. Enrekang - Sulsel; 10) Koperasi Indokakao, Kab. Mamasa - Sulbar dengan total kapasitas 417 kilowatt (KW) yang mampu untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat pedesaan sebanyak 1.371 rumah tangga. sehingga ada kenaikan sebesar 7 unit pada tahun 2013 dibanding tahun 2012.
•
Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebanyak 5 pedoman dengan capaian kinerja sebanyak 5 pedoman pemberian insentif yang telah dihasilkan (capaian kinerja 100%). Konsep model yang telah dihasilkan yaitu: konsep model pemberian insentif di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; konsep model pemberian insentif bidang kehutanan dan perkebunan; konsep model pemberian insentif
Page 68
bidang perikanan dan peternakan; konsep model pemberian insentif peningkatan kualitas produksi KUKM bidang industri, kerajinan dan pertambangan; konsep model pemberian insentif bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha. Model pemberian insentif kepada koperasi merupakan suatu kebijakan dalam upaya memacu kegiatan Koperasi dan UMKM dengan penekanan utama pada peningkatan pendayagunaan insentif dalam kegiatan masyarakat utamanya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas Koperasi dan UMKM. •
KUMKM Yang Difasilitasi Pameran Dalam dan Luar Negeri Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini jauh melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 1.170 UMKM telah difasilitasi untuk mengikuti pameran dari target sebanyak 1.170 UMKM (capaian kinerja 100%). Selama tahun 2013, dalam memfasilitasi pemasaran produk KUMKM di dalam dan luar negeri, Kementerian Koperasi telah melaksanakan pameran bagi KUMKM, baik di luar maupun dalam negeri. Beberapa pameran tersebut, yaitu: a.
Pameran Luar Negeri -
Pameran Ambiente 2013, Jerman;
-
China International Furniture Fair 2013, China;
-
International Furniture and Craft Fair (IFFINA), Indonesia;
-
Malaysia International Halal Showcase (MIHAS), Malaysia;
-
Hongkong Fashion Week (HKFW), Hongkong;
-
China International SME Fair (CISMEF), Guangzhou;
-
Foire de Marseille, Perancis;
-
International Design Exhibitor (INDEX), Uni Emirat Arab;
-
Turkey Halal and Healthy Product Fair, Turki;
-
Trade Expo Indonesia (TEI), Indonesia;
-
Bangkok International Gift and Bangkok International Houseware (BIG & BIH), Bangkok;
-
International Trade (INTRADE), Malaysia;
-
Fasilitasi Temu Bisnis pada Pameran MACEF dan Business Seminar on Tourism, Trade and Investment), Italia;
Page 69
- b.
•
The 9th China Int’l SME Fair (CISMEF), China;
Pameran Dalam Negeri -
Pameran Koperasi dan UKM Festival Ke-10 ;
-
Pameran Tematik: Koperasi dan UKM Fesyen & Asesoris Expo 2013
-
Pameran Koperasi dan UKM Makanan, Minuman dan Kemasan Tahun 2013;
-
Promosi Produk KUKM Melalui Partisipasi Kementerian Koperasi dan UKM Pada Berbagai Event Pameran Dalam Negeri;
KUMKM Yang Difasilitasi Melalui Temu Mitra Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebanyak 1.720 KUMKM telah difasilitasi melalui Temu Mitra. Realisasi tersebut tercapai lebih dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 1.720 koperasi (capaian kinerja 100%). Pelaksanaan Temu mitra dimaksudkan untuk meningkatkan kemitraan koperasi dan UMKM dengan pengusaha. Pada tahun 2013 ini, telah dilaksanakan temu mitra di beberapa sektor yaitu temu mitra dalam kemasan produk, temu mitra pola waralaba, temu mitra dengan pola dagang, temu mitra dengan pola subkontrak, temu mitra di bidang eko produk, temu mitra di sektor pariwisata, temu mitra di sektor energi biomassa, dan temu mitra dengan BUMN. Temu mitra tersebut telah dilaksanakan di 16 provinsi.
•
Dukungan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pemasaran Melalui Koperasi Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah telah dilakukan revitalisasi kepada sebanyak 207 pasar tradisional. Realisasi tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 207 koperasi (capaian kinerja 100%). Revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi merupakan program yang strategis dan substantif dimana telah menciptakan manfaat
Page 70
ganda dalam pemberdayaan usah mikro. Dengan adanya revitalisasi tersebut, pelaku UMKM (pedagang pasar) mendapatkan suatu kepastian tempat usaha dan kenyaman dalam berdagang, yang dimana dapat meningkatkan pendapatannya. Secara kontinuitas, revitalisasi pasar tradisional difokuskan pada penataan lingkungan pasar yang nyaman seperti perbaikan fisik sarana pasar, penataan lingkungan pasar yang nyaman dan representatif, penataan manajemen pengelolaan pasar oleh koperasi, penataan pedagang/anggota koperasi. Pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional pada tahun 2013 dilaksanakan di 19 kabupaten/kota pada 18 provinsi. •
PKL Yang Difasilitasi Kepastian Tempat Usaha Pemberian tempat usaha dan sekaligus pembenahan sarana usaha PKL agar lebih tertib dan menarik telah dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM melalui fasilitasi penataan sarana usaha PKL dalam wadah kelembagaan koperasi. Pada tahun 2013, realisasi kinerja fasilitasi kepastian tempat usaha bagi PKL adalah sebanyak 4.625 PKL. Realisasi kinerja ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 4.625 PKL mendapatkan fasilitasi. Selama tahun 2005-2013, total sebanyak 16.143 PKL yang telah difasilitasi kepastian tempat usaha oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
•
Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah telah terlayaninya sebanyak 1.371 KUMKM oleh LLP-KUMKM pada paviliun daerah di SME Tower. Realisasi tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 1.200 KUMKM (capaian kinerja 87.53%). Fasilitasi KUMKM oleh LLP-KUMKM di paviliun daerah telah dimulai sejak tahun 2010. Paviliun daerah adalah sarana (booth) berdasarkan provinsi yang disediakan oleh LLP-KUMKM bagi KUMKM daerahnya masing-masing. Sampai saat ini telah tersedia sebanyak 33 paviliun daerah. Selain itu, Page 71
selama tahun 2013 jumlah pengunjung UKM Gallery dan Paviliun Provinsi di SME Tower adalah sebanyak 34.920 orang. SASARAN: PENYEDIAAN AKSES PEMBIAYAAN KUMKM Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan 9 (sembilan) target pencapaian kinerja pada sasaran ini yaitu: 1.
Peningkatan akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil melalui 300 Koperasi;
2.
Penilaian kesehatan bagi 126 KSP/KJKS/UJKS Primer nasional;
3.
Transformasi 300 LKM menjadi badan hukum Koperasi;
4.
Peningkatan permodalan bagi 3.395 Koperasi perdesaan dan perkotaan;
5.
Bantuan Start-Up Capital bagi 4.328 Wirausaha Pemula;
6.
Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi 1.000 KUMKM;
7.
Fasilitasi Terbentuknya 6 (enam) Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMK.
8.
Jumlah 82.560 KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR;
9.
Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada 105.516 KUMKM.
Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:
Page 72
Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: •
Peningkatan Akses Pendanaan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Pencapaian kinerja pada indikator ini dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga keuangan bukan bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan layanan untuk pembiayaan usaha. Maksud dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas dan jangkauan pelayanan KSP/KJKS untuk menyediakan pembiayaan usaha. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk edukasi Penyusunan Proposal Kredit/pembiayaan bagi KSP/KJKS yang diajukan kepada lembaga keuangan bank maupun non bank. Dengan tujuan antara lain: 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan usaha KSP/KJKS dalam rangka menyediakan pembiayaan usaha; 2) Meningkatkan kinerja pengelolaan Koperasi yang didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan profesional; 3) Meningkatkan jangkauan layanan KSP/KJKS sebagai lembaga keuangan penyedia pembiayaan bagi UMK; 4) Memperkuat peran dan posisi Koperasi yang didukung oleh kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang pengelolaan KSP/KJKS. Lembaga keuangan bukan bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan pelayanan untuk menyediakan pembiayaan usaha KSP/KJKS Page 73
telah dilakukan di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau dan D.I. Yogyakarta. Jumlah peserta dimasing-masing Provinsi 25 orang pengurus/pengelola koperasi. Narasumber berasal dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Andara dan LPS KUMKM. •
Penilaian Kesehatan Bagi KSP/KJKS/UJKS Primer Nasional Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perkoperasian, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) melakukan kegiatan penghimpunan dana dari Anggota, memberikan Pinjaman kepada Anggota dan menempatkan dana pada KSP sekundernya. Atas dasar tersebut maka pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat berjalan dan berkembang secara jelas, teratur, tangguh dan mandiri. Oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus, dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat. Sampai saat ini, telah dikeluarkan Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan kepada 69 (enam puluh Sembilan) unit KSP/USP Koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia (capaian kinerja 100%).
•
Transformasi LKM Menjadi Badan Hukum Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sangat berperan membantu pembiayaan usaha mikro dan kecil karena letaknya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dan persyaratan pinjaman mudah dipenuhi oleh masyarakat yang membutuhkan. Bank Indonesia telah membagi jenis LKM, yaitu LKM formal yang telah berbadan hukum, LKM semi formal yang keberadaannya didasarkan pada SK Gubernur atau SK pemerintah desa serta LKM non formal yang belum berbadan hukum. Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan UKM, serta Gubernur Bank Indonesia nomor 351.1/KMK.010/2009; nomor 900-639A Tahun 2009; nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009; nomor 11/43A/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Hasil dari pelaksanaan kegiatan secara kualitatif adalah LKM telah berbadan hukum menjadi koperasi, sehingga legal untuk melaksanakan kegiatan simpan pinjam. Sementara itu hasil pelaksanaan kegiatan secara kuantitatif adalah terdapat 223 LKM telah berbadan hukum koperasi dari 200 yang ditargetkan yang telah berbadan hukum koperasi (capaian kinerja 111,5%).
Page 74
•
Peningkatan Permodalan Bagi Koperasi Perdesaan Dan Perkotaan Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah telah disalurkannya bantuan perkuatan bagi koperasi pedesaan dan perkotaan kepada sebanyak 1.320 Koperasi. Realisasi tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 1.320 koperasi (capaian kinerja 100%). Bantuan perkuatan bagi Koperasi dan perkotaan disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai salah satu solusi permodalan bagi Koperasi dalam mengembangkan usahanya. Setiap koperasi mendapatkan bantuan perkuatan sebesar Rp. 50 juta. Bantuan tersebut telah disalurkan kepada 686 kabupaten/kota pada 33 provinsi.
•
Bantuan Start-Up Capital Bagi Wirausaha Pemula Kementerian Koperasi dan UKM menempuh langkah antisipatif melalui penyediaan dana untuk mendukung start up capital bagi wirausahawan pemula. Program keberpihakan ini diharapkan suatu saat akan berdampak langsung dan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan. Pelaksanaan kegiatan Bantuan Permodalan untuk penumbuhan dan pengembangan Wirausahawan Pemula ini telah dialokasikan kepada 3.860 wirausaha pemula (capaian kinerja 178,7%) dengan nilai sebesar Rp. 54.000.000.000 (lima puluh empat milyar rupiah) dengan masingmasing wirausaha pemula maksimal menerima sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Penerima manfaat atau bantuan permodalan dari pelaksanaan program ini adalah calon wirausahawan pemula terdidik/sarjana dan calon wirausahawan pemula tidak terdidik atau non sarjana.
•
Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah pelaksanaan kegiatan edukasi, sosialisasi dan fasilitasi pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan sebanyak 3 kegiatan. Realisasi tersebut sesuai dari target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 3 kegiatan (capaian kinerja 100%). Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator ini adalah:
Page 75
a.
Fasilitasi Pembiayaan KUMKM Bagi Industri Dibidang Ekonomi Kreatif Strategi pemerintah dalam hal pengembangan ekonomi kreatif yang telah digariskan dalam Inpres No. 6 tahun 2009 dilakukan dengan cara memfasilitasi interaksi pelaku industri di bidang ekonomi kreatif dengan lembaga pembiayaan bank dan non bank dalam rangka mengembangkan skim pembiayaan yang sesuai dengan keragaan dan karakteristik usaha KUKM industri kreatif.
b.
Edukasi, Sosialisasi Dan Implementasi Kebijakan Perpajakan Bagi Koperasi Dan UKM Sosialisasi perpajakan bagi Koperasi dan UMKM telah dilaksanakan di 7 (tujuh) provinsi yang meliputi provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah dan Sumatera Barat yang bekerja sama dengan Kanwil Pajak/KPP di wilayah setempat dan diikuti oleh pembina tingkat prov/kab/kota.
c.
Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Bagi UKMK Yang Berorientasi Ekspor Program sosialisasi dan bimbingan teknis kepada UMKM dan Koperasi pelaku ekspor dilaksanakan di 6 (enam) Provinsi/DI yaitu: Kepulauan Riau, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Bangka Belitung dengan realisasi pembiayaan kepada 7 (tujuh) UKM dan Koperasi.
•
Fasilitasi Terbentuknya Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMKM Dalam rangka meningkatkan volume penyaluran kredit kepada KUMKM di berbagai pelosok tanah air, telah didorong pembentukan lembaga penjaminan kredit di berbagai daerah, yaitu Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD). Pada tahun 2012, PPKD yang telah berdiri dan beroperasi berada di Provinsi Riau (PT. Sarana Penjaminan Riau) dan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (PT. Jamkrida NTB). Hasil rapat Koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk mempercepat pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah, maka dari target 2 (dua) yang diprogramkan dan difasilitasi untuk pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) bagi KUMK maka pada tahun 2013 telah terbentuk sebanyak 2 (dua) PPKD sehingga pencapaian kinerja telah mencapai 100%. Ke 2 (dua) Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah tersebut adalah sebagai berikut :
Page 76
1.
PT. Jamkrida Jawa Barat Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Provinsi Jawa Barat ini didirikan tahun 2013 dengan Ijin Operasional dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep.05/D.05/2013, Tanggal 30 Januari 2013.
2.
PT. Jamkrida Sumatera Barat Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini didirikan tahun 2013 dengan Ijin Operasional dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep – 62/D.05/2013, Tanggal 26 Juli 2013.
•
KUMKM Yang Didampingi Untuk Mengakses KUR Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah pelaksanaan pendampingan program KUR di 33 provinsi. Realisasi tersebut sesuai dari target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 33 provinsi (capaian kinerja 100%). Pendampingan dilaksanakan kepada 430 Koperasi dan masing-masing koperasi pendamping mendapatkan bantuan pendampingan sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah).
•
Tersalurkannya Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir Kepada KUMKM Dana bergulir tahun 2013 telah disalurkan kepada 160.401 UMKM atau tercapai 173.34% dari target 92.535 UMKM, yang disalurkan melalui 633 Mitra Koperasi Primer Langsung, 16 Mitra Koperasi Sekunder, 16 Mitra Perusahaan Modal Ventura dan Mitra Perbankan, serta 318 Mitra UKM Strategis yang tersebar di 33 provinsi Secara kumulatif sejak LPDB-KUMKM menyalurkan dana bergulir (September 2008) hingga 31 Desember 2013 telah disalurkan pinjaman/ pembiayaan sebesar Rp.4.116.763.694.971 kepada 521.167 UMKM, melalui 65 Mitra Koperasi Sekunder, 1.983 Mitra Koperasi Primer Langsung, 108 Mitra Perusahaan Modal Ventura dan Bank, serta 646 UKM Strategis. Dari pengelolaan dana tersebut telah mampu menyerap sebanyak 1.042.333 tenaga kerja .
Page 77
Setiap tahun nilai penyaluran pinjaman/pembiayaan kepada mitra mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 sebesar Rp.35.125.000.000, tahun 2009 meningkat 462,71% atau sebesar Rp.197.652.109.986, tahun 2010 meningkat 107,58% atau sebesar Rp.410.293.458.246, tahun 2011 meningkat 137,66% atau sebesar Rp.975.085.402.039, tahun 2012 meningkat sebesar 9,91% atau sebesar Rp.1.071.762.493.000, dan tahun 2013 meningkat sebesar 33.13% atau sebesar Rp.1.426.845.231.700. Dana bergulir disalurkan kepada Koperasi dan UKM yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia. Indikator Kinerja Target 2013 Realisasi % Jumlah peserta diklat kewirausahaan 4.065 orang 5.550 126,76 SASARAN: Terwujudnya penguatan inkubator 20 unit 20 unit 100 PENGEMBANGAN WIRAUSAHA KOPERASI DAN UKM Bisnis KUMKM Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan 2 (dua) target pencapain kinerja pada sasaran ini yaitu: 1.
Jumlah peserta diklat kewirausahaan sebanyak 4.700 orang;
2.
Terwujudnya penguatan inkubator Bisnis KUMKM 45 unit.
Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja Target 2013 Jumlah peserta diklat kewirausahaan 4.065 orang Terwujudnya penguatan inkubator 20 unit Bisnis KUMKM
Realisasi 5.550 20 unit
% 126,76 100
Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: •
Jumlah Peserta Diklat Kewirausahaan Diklat kewirausahaan dimaksudkan sebagai upaya untuk menumbuh-kembangkan minat kewirausahaan dikalangan masyarakat. Sehingga dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berwirausaha. Hal ini mengingat masih minimnya kemauan berwirausaha
Page 78
dikalangan masyarakat sementara tingkat pengangguran dan kemiskinan relatif masih tinggi. Sasaran peserta dalam pemasyarakatan kewirausahaan ini adalah kelompok masyarakat terdidik khususnya sarjana yang belum bekerja dan mahasiswa tingkat akhir di Perguruan Tinggi. Selain itu juga melalui diklat ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan dalam berwirausaha, baik untuk calon wirausaha maupun pelaku usaha mikro, kecil dan pengusaha pemula. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebanyak 1.600 orang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kewirausahaan (capaian kinerja 140.63 %). Pelaksanaan diklat tersebut di 15 provinsi. •
Terwujudnya Penguatan Inkubator Bisnis KUMKM Upaya mendorong peningkatan daya saing, nilai tambah, produktivitas usaha dan kualitas kerja UKM, khususnya UKM tenant, Kementerian Koperasi dan UKM konsisten mengembangkan UKM tenant melalui inkubator bisnis, terlebih lagi dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah lebih serius mencurahkan perhatiannya untuk memberdayakan dan mengembangkan UKM melalui inkubasi inkubator wirausaha, karena inkubasi merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi yang disebut tenant. Inkubator bisnis adalah sebuah lembaga intermediasi peserta program Kementerian Koperasi dan UKM yang melakukan proses inkubasi terhadap UKM tenant sebanyak 20 (dua puluh) inkubator bisnis yakni Pusat Inkubator Bisnis Pengembangan Kewirausahaan IPB, Bogor, Pusat Inkubator Bisnis IKOPIN, Bandung, Inkubator Bisnis Universitas Suryakancana, Cianjur, Inkubator Bisnis PSW/G LPPM UNY, Yogyakarta, Klinik Kewirausahaan FE dan Bisnis UNDIP, Semarang, Pusat Studi Pendampingan Koperasi dan UKM LPPM UNS, Solo, Pusat Inkubator Industri, LPPM ITS, Surabaya, Pusat Inkubator Bisnis dan LM UB, Malang, Inkubator Bisnis UNUD, Bali, Inkubator Bisnis FE UNLAM, Banjarmasin, Inkubator Kewirausahaan UNM, Makassar, Pusat Bisnis UMI, Makassar, Inkubator Bisnis Pusat Informasi, LPM UNG, Gorontalo, Pusat Inkubator Bisnis CIKAL USU, Medan, Entrepreneurship Centre UNAND, Padang, Inkubator Bisnis UNRI, Riau, Pengembangan Pusat Kewirausahaan dan Produktivitas Nasional UNHALU, Kendari, Inkubator Bisnis UNSYIAH, Banda Aceh, Inkubator Bisnis UNJAM, Jambi, Business Technology Centre Page 79
Politeknik Negeri Batam. Inkubator bisnis telah mampu menunjukkan perannya terhadap keberhasilan UKM tenant. Dukungan fasilitasi Kementerian Koperasi dan UKM terdapat 3 hal penting yang strategis, pertama memperkuat kelembagaan inkubator bisnis untuk menjadi lembaga yang mampu meningkatkan fungsi layanan pendampingan kepada UKM tenant, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tenaga pendamping yang fokus menginkubasi UKM tenant sesuai dengan bidang keahliannya dan ketiga, meningkatkan daya saing, nilai tambah, produktivitas usaha dan kualitas kerja UKM tenant. Keberhasilan UKM tenant selama diinkubasi sebanyak 900 UKM tenant menunjukan peningkatan yang cukup signifikan yang dapat ditunjukkan dengan meningkatnya omset usaha UKM tenant pada awal tahun 2013 sebesar Rp.31,45 milyar, meningkat menjadi 20,02% atau meningkat menjadi sebesar Rp.37,75 milyar. Dari peningkatan omset usaha ini jika secara rata-rata omset usaha per UKM tenant per bulan pada awal tahun 2013 sebesar Rp.34,94 juta meningkat menjadi Rp.41,940 juta. Demikian pula tenaga kerja pada awal 2013 berjumlah dari 900 UKM tenant mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3.335 orang, mengalami peningkatan sebesar 40,81% atau menjadi 4.696 orang. Secara rata UKM tenant inkubator bisnis mampu menambah tenaga kerja dari 4 orang pada awal tahun 2013, menjadi meningkat 5 orang atau terjadi penambahan 1 orang tenaga kerja. Dampak dari nilai omset dan tenaga kerja, kosekuensi logis adalah pemberian upah tenaga kerja gaji dan upah karyawan, pada awal tahun 2013 jumlah gaji upah yang dibayarkan sebesar Rp.2,208 juta per bulan menjadi Rp.2,755 juta per bulan atau mengalami peningkatan sebesar 24,78%. SASARAN: PERBAIKAN IKLIM USAHA YANG LEBIH BERPIHAK PADA KUMKM Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan 2 (dua) target pencapain kinerja pada sasaran ini yaitu: 1.
Tersusunnya 5 Perkoperasian;
Rancangan
Peraturan
Pelaksanaan
UU
2.
Sistem informasi Usaha Kecil dan Menengah secara on-line.
tentang
Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Page 80
Indikator Kinerja
Target 2013
Tersusunnya 1 Undang‐Undang tentang Perkoperasian dan 5 Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Perkoperasian
5 RPP
Sistem informasi Usaha Kecil dan Menengah secara on‐line
2 Aplikasi Sistem
Realisasi
%
5 RPP
100
2
100
Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: • Tersusunnya 5 Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Perkoperasian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang diundangkan pada tangal 30 Oktober 2013 mengamanatkan pengaturannya lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan permohonan persetujuan penyusunan 5 (lima) RPP melalui surat nomor 72/M.KUKM/IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu : 1.
RPP tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;
2.
RPP tentang Koperasi Simpan Pinjam;
3.
RPP tentang Koperasi Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah;
4.
RPP tentang Lembaga Penjamin Simpanan KSP;
5.
RPP tentang Lembaga Pengawas KSP
Pada tanggal 1 November 2013, kelima RPP telah didaftarkan dalam Program Legislasi Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi prioritas pembahasan tahun 2014. •
Sistem Informasi Usaha Kecil Dan Menengah Secara On-Line Dalam upaya untuk mencapai taget pada indikator ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya:
Page 81
1.
PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) BAGI USAHA KUMKM SENTRA Information and Communication Technology (ICT) atau disebut Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah semakin jauh menjangkau kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan TIK sudah hampir sejajar dengan prasarana lain seperti ; listrik, air bersih, dan jalan. Kebanyakan masyarakat seolah sudah tidak dapat lepas dari TIK, seperti telepon, handphone, radio, televisi, ATM, Surat Kabar, Fax, Laptop, PDA, CD-Rom, DVD, Komputer, dan Internet. Pesatnya kemajuan TIK saat ini telah sepenuhnya membuka kesempatankesempatan baru dalam pencapaian tingkat kemajuan mengatasi kendala tradisional, terutama menyangkut masalah jarak dan waktu sehingga memungkinkan aktivitas usaha dengan jangkauan luas. Koperasi dan UMKM di Indonesia selama ini dipandang sebagai suatu yang hanya mengandalkan hal-hal yang bersifat “biasa” dan nyaris tanpa inovasi. Pola pemikiran semacam ini bahkan secara ironis juga dimiliki oleh pelakunya sendiri. Selama ini, KUMKM selalu identik dengan pola manajerial yang tradisional cenderung kacau, mulai dari manajemen produksi, keuangan, hingga pemasaran. Sehingga sangat diperlukan bagi mereka manajemen modern yang didukung juga pengetahuan dalam memanfaatkan internet bagi usaha mereka. Karena internet memungkinkan KUMKM memasarkan produk mereka dengan intensif, efisien, dan efektif. Dibandingkan dengan surat kabar atau majalah, internet memiliki pembaca ratusan kali lipat. Satu kali tayangan di internet, iklan dapat terbaca oleh puluhan ribu orang. KUMKM dapat meninggalkan iklan di surat kabar yang biayanya mahal dan ujungnya hanya akan menaikkan biaya operasional.
2. PENDAMPINGAN TEKNIS PEMANFAATAN INTERNET UNTUK E-COMMERCE BAGI KUMKM SENTRA Dalam rangka meningkatkan pengetahuan KUMKM dalam mendayagunakan Internet untuk pengembangan bisnisnya, maka pada tahun anggaran 2013 telah difasilitasi kegiatan pendampingan teknis penggunaan internet untuk e-commerce kepada KUMKM sentra di 5 (empat) Provinsi, yaitu: Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Lampung, Maluku Utara, Jawa Barat, dengan peserta masingmasing sebanyak 40 orang, sehingga keseluruhannya menjadi 200
Page 82
orang. Kegiatan ini difokuskan kepada KUMKM yang memiliki usaha produktif dan berpeluang untuk melakukan ekspor. Tujuan pendampingan teknis adalah untuk meningkatkan pengetahuan KUMKM, agar mereka mahir dalam menggunakan internet serta mampu mengikuti perkembangan TIK yang digunakan dalam akses informasi bisnis dan dapat disinergikan dengan usahanya seperti mengolah informasi, mengakses informasi bisnis, promosi produk, integrasi informasi, serta dapat mengikuti tren pasar. Kegiatan pendampingan teknis dilaksanakan di laboratorium komputer yang ada di sekolah tinggi atau universitas di ibukota provinsi, dimana satu orang peserta menggunakan satu komputer. Metode pembelajarannya adalah instruktur memandu dengan menggunakan laptop dan LCD/Projector, sedangkan pendamping instruktur mengarahkan peserta. Materi pembelajaran yang diberikan antara lain; perkembangan teknologi informasi dan komunikasi; penggunaan internet sehat dengan browsing; pembuatan/pengoperasian e-mail dan mailinglist; mencari informasi melalui search engine dengan google, penggunaan komunikasi interaktif dengan facebook; operasi beberapa website tentang e-commerce, e-government; pengoperasian website sentrakukm. com; mendesain website sendiri dengan blog atau wordpress; serta studi kasus melalui proses transaksi online. 3.
DISEMINASI APLIKASI SKIM PENGEMBANGAN USAHA Merupakan skim yang ditujukan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) yang akan memulai usaha (wirausaha baru) atau UMKM yang akan mengembangkan usahanya lebih lanjut. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha telah menyusun aplikasi/software Skim Pengembangan Usaha yaitu merupakan sebuah sistem aplikasi komputer yang dapat diakses secara on-line melalui internet dengan mengakses ke website: http://www.sentrakukm.com maupun secara off-line dengan menggunakan CD yang dilengkapi dengan petunjuk penggunaan/ manual. Skim tersebut menyajikan berbagai informasi tentang karakteristik suatu usaha serta aplikasi rencana usaha (business plan) bagi penggunanya untuk mengembangkan usaha. Page 83
Fitur-fitur yang terdapat dalam Skim Pengembangan Usaha : a.
Informasi 100 skim usaha yaitu : Usaha Jasa; Usaha komputer dan hobby; Usaha makanan dan minuman; Usaha budidaya ternak dan ikan; Usaha budidaya pertanian; Usaha dagang; Usaha kreatif dan Usaha Lain. Informasi tersebut meliputi prospek usaha, faktor keberhasilan usaha, faktor yang harus diwaspadai, cara menjalankan usaha, aspek legal/perijinan dan aspek pembiayaan.
b.
Aplikasi rencana usaha (business plan) bagi UMKM.
c.
Aplikasi proposal pinjaman ke sumber pembiayaan.
d.
Aplikasi pengelolaan keuangan berbasis akuntnasi.
Pertimbangan dalam pemilihan 100 skim usaha tersebut adalah: usaha-usaha yang mempunyai nilai tambah tinggi, banyak diusahakan oleh UMKM, modal kurang dari Rp. 100 juta, dan aspek perijinan mudah. SASARAN: PENYUSUNAN PERENCANAAN KOPERASI DAN UKM
PROGRAM/KEGIATAN
KEMENTERIAN
Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan 2 (dua) target pencapaian kinerja pada sasaran ini yaitu: 1.
Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota;
2.
Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Sistem Informasi On-line KUKM
Page 84
Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja
Target 2013
Terciptanya keselarasan 51 Dokumen program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota Terselenggaranya Evaluasi dan 22 Dokumen, 595 Pelaporan Program orang Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Sistem Informasi On‐ line KUKM
Realisasi
%
51
100
22
100
595
100
Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: •
Terciptanya Keselarasan Program dan Kegiatan Dalam Pemberdayaan Koperasi Dan UKM Melalui Koordinasi Lintas Sektoral Di Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten Dan Kota Upaya untuk memenuhi pencapaian target pada indikator ini dilakukan melalui pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan dinas propinsi, kabupaten/kota yang membidangi Koperasi dan UMKM. Hasil akhir pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tersebut adalah sinergitas dan kesinambungan serta keselarasan program-program pemberdayaan koperasi dan UKM antara pusat dan daerah. Beberapa pelaksanaan rapatrapat kordinasi tersebut adalah: -
Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas): dilaksanakan di Jakarta dengan peserta adalah Kepala Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota yang membidang Koperasi dan UKM;
-
Rapat Kordinasi Terbatas (Rakortas): dilaksanakan di Jakarta dengan peserta berasal dari Kepala Dinas Propinsi yang membidangi Koperasi dan UKM;
-
Rapat Kordinasi Perencanaan Pembangunan yang melibatkan Kepala dinas Propinsi yang membidangi Koperasi dan UKM beserta jajarannya yang menangani Bidang Program.
Page 85
Dari hasil pelaksanaan rapat-rapat kordinasi tersebut, telah dihasilkan sebanyak 51 Dokumen. Sehingga realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%. •
Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Sistem Informasi On-line KUKM Pelaksanaan pencapaian target kinerja untuk indikator ini adalah melalui beberapa kegiatan, yaitu: -
Penyusunan laporan/dokumen pemantauan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM sebanyak 4 dokumen;
evaluasi
-
Penyusunan laporan/dokumen kerjasama teknik di bidang KUKM sebanyak 4 dokumen;
-
Penyusunan laporan/dokumen penyelenggaraan PUG di Bidang KUKM sebanyak 4 dokumen;
-
Penyusunan data dan informasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM nasional sebanyak 8 Dokumen;
-
Peningkatan kapasitas pengelola data sistem pemberdayaan Koperasi dan UKM kepada 595 orang
informasi
Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, serta capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan tersebut, maka realisasi capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100%. Page 86
SASARAN: PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan target pencapaian kinerja pada sasaran ini yaitu Terselenggaranya pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu serta tertatanya BMN. Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja Terselenggaranya pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu serta tertatanya BMN
Target 2013 8 Laporan
Realisasi
%
8
100
Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: •
Terselenggaranya Pelaksanaan Anggaran Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu Serta Tertatanya BMN Upaya untuk memenuhi pencapaian target pada indikator ini dilakukan melalui tersajinya dokumen LRA, Neraca dan Catatan atas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sebanyak 4 laporan dan tersajinya dokumen laporan BMN yang transparan dan akuntabel sebanyak 4 laporan. Dari realisasi pencapaian kegiatan-kegiatan tersebut, maka dapat disampaikan bahwa realisasi capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.
SASARAN: PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/PUBLIKASI/VISUALISASI DAN PELAYANAN INFORMASI KOPERASI DAN UMKM Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan target pencapain kinerja pada sasaran ini yaitu Tersediaanya SDM aparatur yang memiliki kompetensi dan terselenggaranya publikasi pemberdayaan Koperasi dan UKM.
Page 87
Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja
Target 2013
Tersedianya SDM Aparatur yang 1.530 orang, 13 memiliki kompetensi dan media, 9 edisi terselenggaranya publikasi pemberdayaan Koperasi dan UKM
Realisasi
%
1.530
100
13
100
9
100
Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: • Tersedianya SDM Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Terselenggaranya Publikasi Pemberdayaan Koperasi Dan UKM
Dan
Pelaksanaan pencapaian target kinerja untuk indikator ini adalah melalui beberapa kegiatan, yaitu: -
Terciptanya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dalam menstimulus pribadi untuk melakukan pekerjaan secara lebih inovatif dan kreatif dengan mencoba pendekatan-pendekatan dalam memecahkan permasalahan pekerjaan. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan peserta pelatihan SDM aparatur sebanyak 1.530 orang;
-
Terpublikasikannya program/kegiatan KUKM melalui surat kabar/ majalah dan media cetak lainnya yang telah dipublikasikan di 13 media;
-
Diterbitkannya tabloid dan jurnal KUM sebanyak 9 edisi.
Dari realisasi capaian kinerja tersebut di atas, maka dapat disampaikan bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%. SASARAN: PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan target pencapain kinerja pada sasaran ini yaitu Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah.
Page 88
Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja
Target 2013
Terlaksananya Pemeriksaan dan 44 dokumen Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah
Realisasi
%
44
100
Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: •
Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah Pelaksanaan pencapaian target kinerja untuk indikator ini adalah melalui beberapa kegiatan, yaitu: -
Laporan hasil audit pelaksanaan anggaran oleh Satker Pusat dan Pengelolaan Anggaran Dekonsentrasi Laporan review laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM, Laporan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh obyek yang diaudit sebanyak 44 dokumen.
Dari hasil atas kegiatan tersebut di atas, maka dapat disampaikan bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%. SASARAN: PENINGKATAN JUMLAH DAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, telah ditetapkan target pencapaian kinerja pada sasaran ini yaitu Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah. Pencapaian atas target kinerja pada sasaran ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: Indikator Kinerja
Target 2013
Meningkatnya kualitas sarana 78.641 M2, 12 Bulan, dan prasarana aparatur di 186 unit, 12 bulan Kementerian Koperasi dan UKM
Realisasi
%
78.641 M2 12 186 12
100 100 100 100 Page 89
Penjelasan atas hasil pengukuran target kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: •
Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Aparatur Di Kementerian Koperasi Dan UKM Pelaksanaan pencapaian target kinerja untuk indikator ini adalah melalui beberapa kegiatan, yaitu: -
Perawatan Gedung dan halaman kantor seluas 78.641 M2;
-
Perbaikan peralatan kantor yang dilaksanakan selama 12 bulan;
-
Pengadaan dan perawatan kendaraan bermotor roda 2, 4, da 6 sebanyak 186 kendaraan;
-
Pelaksanaan operasional perkantoran dan pimpinan yang dilaksanakan selam 12 bulan.
Dari hasil atas kegiatan tersebut di atas, maka dapat disampaikan bahwa realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%.
Page 90
III. AKUNTABILITAS KEUANGAN Total pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.739.998.862.000,-. Pagu ini mengalami kenaikan sebesar 27,08 % jika dibandingkan pagu tahun 2012 yang sebesar Rp. 1.369.220.522.000,-. Realisasi pelaksanaan anggaran hingga 31 Desember 2013 mencapai sebesar 91,15% atau sebanyak Rp.1.585.960.259.271,-. Untuk lebih jelasnya berikut disampaikan alokasi rencana dan realisasi anggaran menurut program, sebagai berikut: REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN ANGGARAN 2013 PROGRAM
KEGIATAN
PAGU (Rp.)
REALISASI (Rp.)
%
SISA
2
3
4
5
6
1
044.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM
236.605.791.000
210.471.145.666
88,95
26.134.645.334
044.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM
044.01.06
Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
55.774.900.000
49.740.142.640
89,18
6.034.757.360
1.447.618.171.000
1.325.798.970.965
91,58
121.869.200.035
1.739.998.862.000
1.585.960.259.271
91,14
154.038.602.729
JUMLAH
Dalam implementasinya Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh unit organisasi dalam lingkup Kementerian Koperasi dan UKM dengan alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut: A. Kegiatan Pusat (Kementerian) sebesar Rp. 1.380.774.549.000,-, dengan realisasi sebesar Rp. 1.267.653.178.042,- (95,26%); B.
Kegiatan BLU sebesar Rp. 131.957.313.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 121.640.221.432,- (92,18%);
C.
Kegiatan Dekonsentrasi sebesar Rp. 132.267.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 118.065.647.044,- (89.26%).
Page 91
Untuk lebih jelasnya berikut disampaikan rekapitulasi realisasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM, sebagai berikut: REKAPITULASI RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN ANGGARAN 2013 (PER 31 DESEMBER 2013) Unit Kerja 2
1
Pagu Anggaran
Realisasi
(Rp.)
(Rp.)
3
7
Sisa (%) 8
(Rp.) 9
(%) 10
I Pusat 1 Deputi Bidang Kelembagaan DEPa. Fasilitasi
67,592,417,000
64,694,142,391
95.71
2,898,274,609
4.29
67,592,417,000
64,694,142,391
95.71
2,898,274,609
4.29
58,228,213,000
57,480,609,854
98.72
747,603,146
1.28
DEPa. Fasilitasi
14,374,213,000
13,636,609,854
94.87
737,603,146
5.13
DEPb. Perkuatan
43,854,000,000
43,844,000,000
99.98
10,000,000
0.02
155,195,435,000
153,982,268,494
99.22
1,213,166,506
0.78
35,195,435,000
33,983,268,494
96.56
1,212,166,506
3.44
120,000,000,000
119,999,000,000
100.00
1,000,000
0.00
323,941,062,000
321,328,572,567
99.19
2,612,489,433
0.81
68,653,562,000
66,041,072,567
96.19
2,612,489,433
3.81
255,287,500,000
255,287,500,000
100.00
0
-
221,395,804,000
211,891,427,605
95.71
9,504,376,395
4.29
211,395,804,000
201,891,427,605
95.50
9,504,376,395
4.50
10,000,000,000
10,000,000,000
100.00
0
-
2 Deputi Bidang Produksi
3 Deputi Bidang Pembiayaan DEPa. Fasilitasi DEPb. Perkuatan 4 Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usah DEPa. Fasilitasi DEPb. Perkuatan 5 Deputi Bidang Pengembangan SDM DEPa. Fasilitasi DEPb. Perkuatan
84,089,678,000
78,873,003,955
93.80
5,216,674,045
6.20
DEPa. Fasilitasi
69,899,678,000
64,684,024,955
92.54
5,215,653,045
7.46
DEPb. Perkuatan
14,190,000,000
14,188,979,000
99.99
1,021,000
0.01
6 Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukt
26,943,096,000
25,996,495,630
96.49
946,600,370
3.51
24,543,096,000
23,596,495,630
96.14
946,600,370
3.86
2,400,000,000
2,400,000,000
100.00
0
-
8 Sekretariat
358,388,844,000
320,630,478,706
89.46
37,758,365,294
10.54
a. Fasilitasi
358,388,844,000
320,630,478,706
89.46
37,758,365,294
10.54
85,000,000,000
32,776,178,840
93.65
2,223,821,160
6.35
7 Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UK DEPa. Fasilitasi DEPb. Perkuatan
9 Dekopin
1,380,774,549,000
1,267,653,178,042
95.26
113,121,370,958
4.74
II Dekonsentrasi
132,267,000,000
118,065,647,044
89.26
14,201,352,956
10.74
III BLU
131,957,313,000
121,640,221,432
92.18
10,317,091,568
7.82
56,875,327,000
52,447,654,600
92.22
4,427,672,400
7.78
- APBN (RM)
24,353,432,000
23,957,429,421
98.37
396,002,579
1.63
- PNBP
32,521,895,000
28,490,225,179
87.60
4,031,669,821
12.40
75,081,986,000
69,192,566,832
92.16
5,889,419,168
7.84
7,398,759,000
7,231,791,266
97.74
166,967,734
2.26
67,683,227,000
61,960,775,566
91.55
5,722,451,434
8.45
1,739,998,862,000
1,585,960,259,271
91.15
154,038,602,729
8.85
I
Jumlah I (a + b)
LLP-KUKM
LPDB-UMKM - APBN (RM) - PNBP Jumlah I + II +III
Page 92
Dalam pelaksanaan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 154.038.602.729,- (8,85%). Sisa anggaran tersebut meliputi: -
Penghematan/Efisiensi (Perjalan dinas, langganan daya dan jasa, kegiatan kontraktual, dan efisiensi lainnya) sebesar Rp. 104.038.602.729,- (5,98%);
-
Blokir anggaran sebesar 50.000.000.000,- (2,87%).
Hal yang menggembirakan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012, BPK telah memberikan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini diharapkan tetap dapat dipertahankan pada tahun 2013 ini dan tahun-tahun berikutnya.
Page 93
BAB 4 PENUTUP I. KESIMPULAN 1.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koperasi dan UKM ini merupakan pengukuran atas kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013, yang sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012-2014.
2.
Berdasarkan atas hasil pengukuran yang telah dilakukan, tergambarkan bahwa secara umum, capaian Kementerian Koperasi dan UKM dalam memenuhi target indikator kinerja telah berhasil. Rata–rata realisasi capaian adalah sebesar 104.03%, dengan kisaran nilai antara 100%600%.
3.
Keberhasilan Kementerian Koperasi dan UKM dalam memenuhi target indikator kinerja tahun 2013, tidak terlepas dari komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM serta keberhasilan pelaksanaan kordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti Kementerian terkait, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, gerakan kopoerasi, serta asosiasi-asosiasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 telah dijalankan dengan baik.
II. SARAN-SARAN 1.
Pelaksanaan program kerja dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang melibatkan insatansi lain, kiranya perlu diperkuat kembali. Sehingga peningkatan perekonomian nasional oleh sektor Koperasi dan UMKM dapat terus meningkat.
2.
Sedangkan prestasi nilai capaian sasaran yang telah sesuai dan melebihi target IKU untuk dapat terus dipertahankan. Termasuk dalam hal ini adalah mengembangkan realisasi program dan kegiatan secara kreatif dan inovatif.
3.
Realisasi capaian atas indikator kinerja yang masih berada di bawah target, kiranya perlu mendapat perhatian lebih. Hal ini agar target kinerja
Page 94
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM dapat terwujud pada akhir periode Renstra tersebut. 4.
Program dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013 dapat dikatakan telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian terdapat beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian terutama dalam hal sinkronisasi dan kesinambungan program dan kegiatan dari tahun ke tahun. Selain aspek perencanaan perlu pula sinergi yang lebih intensif dalam pelaksanaan hingga tahap pelaporan secara berjenjang.
5.
Hal yang menggembirakan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012, BPK telah memberikan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini diharapkan tetap dapat dipertahankan pada tahun 2013 dan tahun-tahun berikutnya.
Page 95
Page 96
