KATA PENGANTAR. iii 2011LAKIP

2011

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tahun 2011 ini telah dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. LAKIP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tahun 2011 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L), serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan strategis dan perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, deskripsi dan analisis capaian kinerjanya, kesimpulan dan saran/ rekomendasi untuk perencanaan program mendatang.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan sekaligus menyampaikan bahan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar pada tahun anggaran 2011. Oleh karena itu, laporan ini akan menjelaskan tentang rencana strategis dan perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, deskripsi dan analisis capaian kinerjanya, dan kemudian ditutup dengan beberapa kesimpulan dan saran/rekomendasi untuk perencanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang. Diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pelaksana program dan kegiatan pendidikan dasar, pihak-pihak yang terkait, pemangku kepentingan pada khususnya, serta masyarakat pendidikan pada umumnya. Jakarta, Januari 2012. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar,

Prof. Suyanto, Ph.D NIP. 195303021977031001

2011LAKIP

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR

iii


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR BAGAN DAFTAR FOTO DAFTAR TABEL RINGKASAN EKSEKUTIF

iii v vi vi vi vii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Ruang Lingkup C. Dasar Hukum D. Tujuan dan Sasaran E. Struktur Organisasi F. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

1 2 3 4 4 5 8

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A .Perencanaan Strategis dan Program Pendidikan Dasar B. Penetapan Kinerja (PK)

9 10 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Deskripsi Capaian Sasaran Per-output (Keluaran) B. Capaian Kinerja Output Terhadap Sasaran Strategis/IKU C. Analisis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terhadap Sasaran Strategis IKU D. Capaian Kinerja Output Terhadap Sasaran Strategis/IKU Tahun 2011 dengan 2010

27 28 39 44 56

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan B. Rekomendasi

57 58 58

LAMPIRAN

60

2011LAKIP


v


5 6

36 37 37

7 7 7 7 11 12 14 25 30 31 39 44 55

vi LAKIP2011

DAFTAR BAGAN Bagan 1 : Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bagan 2 : Struktur Oganisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar DAFTAR Foto 1 Foto 2 Foto 3

FOTO : Ruang Kelas Pada Sebuah Learning Centre di Sabah : Di Depan Gedung Learning Centre di Tawau, Sabah : Suasana Belajar di Learning Centre

DAFTAR TABEL Tabel 1 : Jumlah Pegawai Per Eselon Ditjen Dikdas Tahun 2010 Tabel 2 : Jumlah Pegawai Per Unit Kerja Berdasarkan Gender Tahun 2010 Tabel 3 : Jumlah Pegawai Berdasarlan Golongan Tabel 4 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 5 : Proyeksi APK/APM. Jumlah Siswa SD/SDLB/MI Tahun 2010 - 2011 Tabel 6 : Proyeksi APK, Jumlah Siswa SMP/MTs/SMPLB 2010 - 2014 Tabel 7 : Rencana Capaian Kinerja Setditjen Pendidikan Dasar 2010 - 2014 Tabel 8 : Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tahun 2011 Tabel 9 : Perolehan Medali Lomba Sains Nasional Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Tabel 10 : Perolehan Medali O2SN Tabel 11 : Capaian Kinerja Output Terhadap Sasaran Strategis/IKU Tabel 12 : Capaian Indikator Kinerja Terhadap Sasaran Strategis/ IKU Program Pendidikan Dasar Tabel 13 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Terhadap Sasaran Strategis/IKU Ptogram Pendidikan Dasar Tahun 2010 - 2011



RINGKASAN EKSEKUTIF Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 36 Tahun 2011, yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang pendidikan dasar. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi (1) perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar; (2) pelaksananan kebijakan di bidang pendidikan dasar; (3) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dasar; (4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan dasar; (5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut Direktorat Jenderal melaksanakan Program Pendidikan Dasar. Untuk menyelenggarakan program tersebut pada tahun 2011, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar mendapat anggaran sebesar Rp. 17.203.228.647.000,- yang secara teknis pengelolaan dan pemanfataan dana tersebut dilaksanakan melalui 5 kegiatan yaitu: 1. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD 2. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP 3. Peningkatan Akses PK dan PLK Pendidikan Dasar 4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 5. Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

(1) Perumusan kebijakan (2) Pelaksananan kebijakan (3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi (5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.

Sampai akhir Desember 2011 dari dana sebesar Rp.17.203.228.647.000,yang dialokasikan di pusat sebesar Rp. 7.521.897.051.000,- dan di daerah (dekonsentrasi) sebesar Rp. 9.681.331.596.000,-. terserap sebesar Rp. 15.735.022.717.000 (91,47%) dan daya serap fisik 97%. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja (IKK) ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2011. Beberapa IKK yang mendukung Indikator Kinerja Utama, antara lain adalah ketercapaian APM SD/SDLB, APM SMP/SMPLB, APS Kelompok Usia 7-12 tahun dan APS kelompok usia 13-15 tahun. Dalam PK ditargetkan APM SD/SDLB 83,01% tercapai sebesar 85,58%, target APK SMP/SMPLB 73,28%, tercapai sebesar 75,41%. Angka Putus Sekolah usia 17-12 tahun ditargetkan 1,3% tercapai 0,33%; Angka Putus Sekolah kelompok usia 13-15 tahun ditargetkan sebesar 1,6%, tercapai sebesar 1,5%. Persentase SD melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi ditargetkan 93% tercapai sebesar 93%, persentase melanjutkan dari SMP ke sekolah menengah ditargetkan sebanyak 89%, tercapai sebesar 96,18%.

2011LAKIP


vii


Kenaikan APM SD dan APK SMP maupun keberhasilan menekan angka putus sekolah didukung oleh pelaksanaan kegiatan-kegiatan antara lain: - Pemberian BOS kepada 27.225.299 siswa SD dan 9.382.289 siswa SMP - Pemberian beasiswa miskin SD 1.870.981 siswa, beasiswa miskin SMP 998.212 siswa - Retrieval dan remedial SD 21.030 siswa - Pembangunan USB SMP 210 unit - Tambahan ruang kelas baru (RKB) SMP 2.695 ruang Dalam kegiatan pemberian kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menunjukkan bahwa tunjangan profesi yang diberikan kepada pendidik ditargetkan sebanyak 100% tercapai 99,9%. Tunjanga-tunjangan yang diberikan yaitu tunjangan khusus sebanyak 44.076 orang, tunjangan fungsional sebanyak 269.007 orang, tunjangan profesi sebanyak 101.511 orang. Prestasi dalam kegiatan olimpiade dan lomba-lomba internasional menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Pada jenjang Sekolah Dasar raihan telah diperoleh berbagai jenis medali mulai dari emas, perak dan perunggu. Secara keseluruhan nilai total tertimbang dari kompetensi internasional tingkat pendidikan dasar adalah dari target 151 tercapai 206. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam masalah ketenagaan, ditentukan dalam Rencana Strategis sekurang-kurangnya 98% guru SMP/SMPLB berkualitas S-1/D-4 dan 90% bersertifikat. Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S-1/D-4 ditargetkan sebesar 83%, namun hanya terealisi 81%. Kendala dalam mencapai jumlah guru sesuai dengan kualifikasi tersebut adalah karena sebagian besar guru yang belum S1 memiliki kualifikasi SMA sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan jenjang S1. Di samping itu perlu juga mendapat perhatian untuk menuntaskan SD dan SMP yang harus mencapai SPM. Diharapkan tahun 2012 seluruah SD dan SMP sudah mencapai standar yang ditentukan dalam SPM sebagaimana direncanakan dalam Peraturan Mnetri Pendidikan Nasional nomor 15 Tahun 2010.

viii LAKIP2011


2011

PENDAHULUAN


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pembangunan pendidikan menempati peran yang sangat strategis dalam keseluruhan bidang pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa yang telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu, di dalam batang tubuh konstitusi di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

2 LAKIP2011

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan mempunyai kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong terwujudnya hasil pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilainilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan juga merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk di antaranya untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Terkait upaya mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi memainkan peran penting untuk meningkatkan daya saing regional. Dalam hal ini, pendidikan dituntut untuk mampu melengkapi lulusannya agar memiliki keterampilan teknis (hard skill), dan juga kemampuan untuk berpikir analitis, berkomunikasi, serta bekerjasama dalam tim yang secara keseluruhan sering dirangkum sebagai keterampilan lunak (soft skill). Di samping itu, pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap jati diri bangsa melalui antara lain pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan pembangunan pendidikan menjadi salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 mendatang. RPJMN Tahun 2010- 2014 tersebut disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional



(RPJPN) Tahun 2005- 2025. RPJPN Tahun 2005- 2025 telah dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu: 1. Tema pembangunan I (2005-2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; 2. Tema pembangunan II (2010-2015) dengan fokus pada penguatan pelayanan; 3. Tema pembangunan III (2015-2020) dengan fokus pada penguatan daya saing regional; dan 4. Tema pembangunan IV (2020-2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional.

Tema pembangunan dan penetapan tahapan tersebut perlu selalu disesuaikan dengan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014 serta perkembangan kondisi yang akan datang.

RPJMN Tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN Tahun 20102014 tersebut selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 20102014.

Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai sebagai berikut: 1. Norma agama dan kemanusiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial; 2. Norma persatuan bangsa untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Norma kerakyatan dan demokrasi untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan 4. Nilai-nilai keadilan sosial untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

Pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global

B. Ruang Lingkup Ruang lingkup LAKIP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar ini mencakup: 1. Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah; 2. Program kerja instansi pemerintah, terutama yang menjadi program atau isu nasional; 3. Aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah.

2011LAKIP


3


C. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar ini menggunakan landasan hukum sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. 15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi prasyarat bagi terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya

D. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (LAKIP) ini mempunyai beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut: 1. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur Jenderal Pendidikan Dasar kepada Menteri Pendidikan dan masyarakat selama tahun 2011; 2. Menyampaikan informasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dasar tahun 2011 kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan; 3. Menjadi dokumen atau alat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2011.

4 LAKIP2011

Sasaran penyusunan LAKIP seperi disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi prasyarat bagi terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Dalam Instruksi Presiden tersebut lebih lanjut dijelaskan bahwa sasaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah: 1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, yakni instansi pemerintah yang beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; 2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya secara operasional; 3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; 4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.



E. Struktur Organisasi Berdasarkan Pasal 436 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dijelaskan bahwa Susunan Organisasi Eselon I Kementerian Pendidikan Nasional terdiri atas 15 (lima belas) institusi. Dua institusi di antaranya adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.

Berdasarkan ketentuan ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar telah menjadi satu institusi yang berdiri sendiri di samping institusi Eselon I yang lain. Berdasarkan PP Nomor 67 Tahun 2010 tersebut, Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 telah menetapkan Stuktur Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional sebagai berikut: Bagan 1 Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2011LAKIP


5


Secara struktural Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar merupakan organisasi eselon I dalam struktur organisasi Kementerian Pendidikan Nasional. Kedudukan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar merupakan bagian integral dari struktur Kementerian Pendidikan Nasional tersebut. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar meliputi satu sekretariat direktorat jenderal dan empat direktorat, yang semuanya dipimpin oleh pejabat eselon II. Kelima pejabat eselon II tersebut masing-masing memimpin atau membawahi pejabat eselon III dan IV, serta semua jajaran pegawai yang ada di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 36 Tahun 2010, Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dapat digambarkan dalam bagan berikut: Berdasarkan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tersebut, dalam laporan ini akan dijelaskan beberapa aspek yang menyangkut kepegawaian sebagai berikut: Bagan 2 Struktur Oganisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

1. Jumlah pejabat struktural eselon I sampai dengan IV; 2. Jumlah pegawai di setiap unit kerja berdasarkan gender; 3. Jumlah pegawai berdasarkan golongannya; 4. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya. Keempat aspek kepegawaian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: Pertama, jumlah pejabat eselon I sampai dengan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tahun 2011:

6 LAKIP2011



No.

Eselon

Jumlah

1 I 2 II 3 III 4 IV Jumlah

Tabel 1 Jumlah Pegawai Per Eselon Ditjen Dikdas Tahun 2011

%

1 5 20 48 74

1,35 6,75 27,02 64,88 100,00

Kedua, berdasarkan aspek gender, jumlah pegawai di setiap unit kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar Tahun 2011 dapat dijelaskan dalam tabel berikut: No. 1 2 3 4 5

Unit Kerja

Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Pembinaan SD Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Pembinaan PK & LK Dikdas Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas Jumlah

Laki-laki Perempuan

Jumlah

168 101 156 63 22

94 89 73 38 13

262 190 229 101 35

510

307

817

Tabel 2 Jumlah Pegawai Per Unit Kerja Berdasarkan Gender Tahun 2011

Ketiga, berdasarkan golongan pegawai, jumlah pegawai di masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar Tahun 2011, dapat dijelaskan dalam tabel berikut: No. Unit Kerja Golongan IV III II I 1 Sekretariat Direktorat Jenderal 22 170 48 12 2 Dit. Pemb. TK&SD 32 122 35 1 3 Dit. Pemb. SMP 19 129 77 4 4 Direktorat Pembinaan PK 16 51 31 3 & LK Dikdas 5 Direktorat Pembinaan Pendidik 5 25 5 0 & Tenaga Kependidikan Dikdas Jumlah 94 497 196 20

Jumlah 262 190 229 101

Tabel 3 Jumlah Pegawai Berdasarlan Golongan

35 817

Keempat, berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar Tahun 2011 dapat dijelaskan dalam tabel berikut: No. Unit Kerja Tingkat Pendidikan Jumlah S3 S2 S1 D-3 SLTA SLTP SD 1 Sekretariat Ditjen 1 34 78 7 117 8 17 262 2 Dit. Pemb. TK&SD 2 26 100 10 47 4 1 190 3 Dit. Pemb. SMP 3 23 78 21 94 2 8 229 4 Direktorat Pembinaan 1 14 35 3 41 3 4 101 PK & LK Dikdas 5 Direktorat Pembinaan 0 5 15 4 9 0 2 35 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas Jumlah 7 102 306 45 308 17 32 817

Tabel 4: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2011LAKIP


7


Merumuskan serta melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang pendidikan dasar

F. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bidang tugas dan fungsi yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan Nasional. Hal ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. Di dalam Permendiknas ini ditetapkan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang pendidikan dasar. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar; 2. Pelaksananan kebijakan di bidang pendidikan dasar; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dasar; 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan dasar; 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.

8 LAKIP2011


2011

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJAN


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Perencanaan Strategis dan Program Pendidikan Dasar Dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20102014 dijelaskan bahwa visi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar berpijak pada visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif” atau Insan Kamil/Insan Paripurna”. Dengan mengacu kepada visi tersebut, maka tema pembangunan pendidikan dasar periode 2010-2014 adalah dengan fokus peningkatan mutu dan daya saing dalam pelayanan pendidikan, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional tidak lain adalah untuk mencapai visi Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas Komprehensif tersebut. Layanan prima pendidikan sendiri mengandung makna pelaksanaan Misi 5-K Kemendikbus 2010-2014, yaitu Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas/Mutu dan Relevansi, serta Kesetaraan, dan Kepastian/ Keterjaminan dalam memperoleh Layanan Pendidikan Bermutu. Sebagai tindak lanjut yang selaras dengan berbagai landasan pijak tersebut di atas, menjawab berbagai tantangan dan permasalahan, serta perkembangan kondisi baik pada tingkat nasional, regional dan maupun internasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar telah menetapkan Visi berikut: “terwujudnya institusi yang mampu memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara optimal, sehingga mereka dapat mememiliki kesiapan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan hidup di tengah-tengah masyarakat secara produktif.” Untuk mewujudkan pencapaian visi di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar menetapkan pula tiga misinya, yaitu: 1. Menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar; 2. Mewujudkan sistem pendidikan yang efektif, efisien, bertanggung jawab; 3. Mewujudkan pendidikan nasional yang merata dan bermutu. Visi dan misi tersebut mengandung makna agar pembangunan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dapat berfungsi optimal guna mengembangkan kemampuan, serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui tujuan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembinaan Pendidikan Dasar dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keterjaminan/kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota. Tujuan ini dicapai dengan melaksanakan beberapa kegiatan pokok sebagai berikut: 1. Menjamin kepastian layanan pendidikan SD yang bermutu; 2. Menjamin kepastian layanan pendidikan SMP yang bermutu; 3. Meningkatkan akses PK dan PLK SDLB/SMPLB yang bermutu; 4. Memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk program pendidikan dasar; 5. Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

10 LAKIP2011



“memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara optimal, sehingga mereka dapat mememiliki kesiapan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan hidup di tengah-tengah masyarakat secara produktif.”

Pelaksanaan teknis kelima kegiatan tersebut di atas dikoordinasikan, diamanahkan atau menjadi tanggung jawab Satuan-satuan kerja pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, yaitu Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Dasar serta Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Rencana pencapaian target yang menjadi tugas dan tanggung jawab masingmasing Satuan Kerja dapat dijelaskan pada uraian berikut: 1. Penjaminan Kepastian Layanan Sekolah Dasar Dalam upaya penjaminan kepastian layanan pendidikan SD dapat dilihat Gambaran perkembangan jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun, perkiraan jumlah siswa dan APM SD/SDLB/MI sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut

KOMPONEN DATA

PROYEKSI

2009 2010 2011 2012 2013* 2014

PENDUDUK 7-12 TAHUN

26,516,463 26,601,300 26,768,000 26,839,500 26,820,350 26,801,200

SISWA SD/SDLB

30,605,302 30,791,005 24,758,389 31,219,706 31,363,717 31,445,848

PERTAMBAHAN SISWA

185,703

( )

190,241

144,011

82,131

APM SD/SDLB

95.02

95.11

95.14

95.29

95.61

95.74

APK SD/SDLB:

115.42

115.75

115.92

116.32

116.94

117.33

SD

104.02

104.06

104.02

104.19

104.53

104.74

MI SDLB

11.22 11.49 11.68 11.89 12.15 12.31 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26 0.28

Sumber: Ditjen Dikdas 2010

Jumlah penduduk usia sekolah 7 - 12 tahun pada tahun 2009 adalah 26,5 juta anak, pada tahun 2014 diperkirakan akan meningkat menjadi 26,8 juta anak atau meningkat sebesar 1,07% selama 5 tahun dengan kenaikan rata-rata 0,21% pertahun. APM SD (tidak termasuk Paket A) pada tahun 2009 adalah sebesar 95,02%, angka ini diproyeksikan akan meningkat menjadi 95,74% pada tahun 2014 atau terjadi kenaikan selama 5 tahun sebesar 0,72%. Kenaikan angka ini tidak terlalu besar. Kenaikan APK pun memperlihatkan kenaikan yang tidak terlalu berarti selama 5 tahun ke depan. APK diproyeksikan meningkat dari tahun 2009 sampai 2014 sebesar 1,91% atau kenaikan pertahun sebesar 0,38%. Pertambahan ini diperkirakan akan berakibat pada peningkatan siswa selama 5 tahun sebesar 840.546 siswa.

Tabel 5 Proyeksi APK/APM. Jumlah Siswa SD/SDLB/MI Tahun 2010 - 2011

2011LAKIP


11


Tabel 6 Proyeksi APK, Jumlah Siswa SMP/MTs/SMPLB 2010 - 2014

2. Penjaminan Kepastian Layanan Sekolah Menengah Pertama Dalam penjaminan kepastian layanan pendidikan SMP dapat dilihat gambaran perkembangan jumlah penduduk usia sekolah 13 - 15 tahun, perkiraan jumlah siswa dan APK SMP/SMPLB sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

KOMPONEN DATA

PROYEKSI

2009 2010 2011 2012 2013* 2014

PENDUDUK 13-15 TAHUN

13,036,550 12,942,400 13,069,500 13,094,000 13,147,800 13,201,600

SISWA SMP/SMPLB

11,683,356 11,824,177 12,052,693 12,339,786 12,690,257 13,094,667

PERTAMBAHAN SISWA

140,821

228,516

287,093

350,471

404,410

APK: SMP/SMPLB

89.62

91.36

92.22

94.24

96.52

99.19

SMP

70.28

72.43

73.82

75.97

78.22

80.79

MTs

19.26

18.83

18.29

18.14

18.15

18.22

0.08

0.10

0.11

0.13

0.15

0.18

SMPLB

Jumlah penduduk usia sekolah 13-15 tahun pada tahun 2009 adalah 13,0 juta anak, pada tahun 2014 diperkirakan akan meningkat menjadi 13,2 juta anak atau meningkat sebesar 1,3% selama 5 tahun dengan kenaikan rata-rata 0,26% pertahun. APK SMP/SMPLB/MTs (tidak termasuk Paket B) pada tahun 2009 adalah sebesar 89,62%, angka ini diproyeksikan akan meningkat menjadi 99,19% pada tahun 2014 atau terjadi kenaikan selama 5 tahun sebesar 9,57%. Pertambahan ini diperkirakan akan berakibat pada peningkatan siswa selama 5 tahun sebesar 1,4 juta siswa.

3. Peningkatan Akses PK dan PLK SDLB/SMPLB Peningkatan akses pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pendidikan dasar adalah upaya untuk memberikan layanan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan memperoleh pendidikan karena ketidakmampuan sosial, keterbelakangan fisik dan mental, tempat tinggal di daerah terpencil, tertinggal serta mengalami bencana. Dalam rangka meningkatkan akses PK-PLK ini ditetapkan berbagai program, sebagai berikut: a. Pembangunan unit sekolah baru (USB) sekolah luar biasa khususnya kabupaten/kota pemekaran yang belum memiliki SLB baik negeri maupun swasta; b. Pembangunan ruang kelas baru (RKB); c. Pembangunan asrama bagi anak-anak berkebutuhan khusus; d. Bantuan operasional penyelenggaraan PLK sebanyak 350 paket selama 5 tahun; e. Peningkatan jumlah sekolah regular yang menyelenggarakan pendidikan inklusif; f. Bantuan beasiswa bagi anak berkebutuhan khusus; g. Bantuan operasional pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus; h. Pengembangan PLK yang dilakukan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan yang melakukan advokasi dan pelayanan pendidikan kepada anak-anak yang termarginalkan karena factor ekonomi, geografis, sosial, bencana, dll, sehingga mereka kembali ke sekolah;

12 LAKIP2011



i. Membuat iklan layanan di media elektronik (TV dan radio local dan nasional), membuat dan menyebarkan film, Leaflet dan bulletin pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan pendidikan inklusif. Selain itu juga mengajak tokoh publik untuk testimoni. 4. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan berpijak pada UndangUndang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menempatkan guru dan dosen sebagai profesi. Guru harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-4 dan bersertifikat pendidik, sedangkan dosen harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-2 dan S-3 bersertifikat pendidik. Pemerintah harus menyelesaikan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik selambat-lambatnya pada akhir tahun 2014. Selain itu, langkah ini dilakukan untuk memastikan regenerasi guru yang berkompeten mengingat dalam kurun waktu lima tahun ke depan diperkirakan sekitar 700 ribu guru akan pensiun. Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2010-2014 Dirjen Pendidikan Dasar akan mempertahankan kebijakankebijakan yang dicanangkan Kemdiknas, yakni peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru pada jenjang pendidikan dasar yang antara lain sebagai berikut. a. Pengembangan sistem rekrutmen guru dengan pemberian beasiswa ikatan dinas pandu bakat; b. Peningkatan sistem rekrutmen guru berkualifikasi S1/D4 yang berkompeten; c. Pemberian beasiswa untuk meningkatkan kualifikasi guru menjadi S-1/D-4 menjadi S-2/S-3; d. Penertiban penyelenggaraan sertifikasi pendidik sesuai dengan peraturan perundangan; e. Pemberian berbagai tunjangan f. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam pembinaan profesionalisme guru berkelanjutan melalui kegiatan KKG/MGMP. 5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Program Pendidikan Dasar Untuk pemberian layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dimaksudkan mendukung seluruh misi dan tujuan strategis khususnya dalam rangka tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional. Keterkaitan tujuan strategis ini tergambar dalam tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal, yaitu melaksanakan pelayanan teknis dan adminsitratif serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program dan anggaran di bidang pendidikan dasar. b. Koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan, rencana, program dan anggaran di bidang pendidikan dasar. c. Pengelolaan data dan informasi pendidikan dasar.

“tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional”

2011LAKIP


13


Tabel 7 Rencana Capaian Kinerja Setditjen Pendidikan Dasar 2010 - 2014

d. Koordinasi pelaksanaan tugas, kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan dasar. e. Pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. f. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. g. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkunag Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. h. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. i. Koordinasi penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dasar. j. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Adapun Rencana Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tahun 2010- 2014, adalah sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Kegiatan

Kondisi Target Awal 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1

Persentase Anggaran Ditjen Dikdas yang Tidak Diblokir

90%

100%

100%

100%

100%

100%

2

Persentase Satker Tertib dalam Hal Pengelolaan BMN

80%

100%

100%

100%

100%

100%

3

Persentase Satker Berdaya-Serap Fisik > 95%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

4

Persentase Satker Berdaya-Serap Anggaran > 95% 3

80%

80%

100%

100%

100%

100%

5

Persentase Satker yang Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja

50%

50%

55,58%

80%

100%

100%

6

Persentase Satker Menerapkan E-Keuangan

50%

50%

100%

100%

100%

100%

7

Persentase Satker Laporan Keuangannya Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Tepat Waktu

75%

90%

100%

100%

100%

100%

8

Persentase SDM Ditjen Dikdas Dengan Kehadiran >98%

9

Persentase Satker Bersertifikat ISO 9001-2008

10

95%

96%

96%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Satker Menerapkan E-Pengadaan > 50% Paket PBJ

90%

100%

100%

100%

100%

100%

11

Persentase Gedung Sekolah Rusak Akibat Bencana/ Kerusuhan yang Direhabilitasi

70%

75%

85%

90%

100%

100%

12

Persentase Sekolah Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan yang Terbina

80%

90%

100%

100%

100%

100%

13

Jumlah Model Percontohan Pendidikan Karakter Bangsa

-

7

7

7

7

7

14

Jumlah Penyelenggaraan Seremoni Olimpiade/ Festival Siswa

3

3

3

3

3

3

15

Persentase Dewan Pendidikan Kab/Kota yang Terbina

65%

70

74%

90%

100%

100%

14 LAKIP2011



Untuk mencapai sasaran tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar telah menyusun Program Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tahun 2011 sebagai berikut: 1. Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Sekolah Dasar a. Menyediakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada dasarnya adalah untuk mempertahankan penyelenggaraan sekolah dan proses pembelajaran dari pengaruh krisis ekonomi bangsa. Indikator keberhasilan program (output) adalah tersalurkannya dana BOS untuk seluruh SD/SDLB/MI/ Sederajat yang berstatus negeri dan 75% dari seluruh sekolah yang berstatus swasta. Pemanfaatan dana BOS yang telah disalurkan akan dipantau dan diuji efektifitas dan efisiensinya melalui suatu sistem koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah dan pemerintah daerah; b. Menyediakan beasiswa bagi siswa miskin SD/SDLB/ Sederajat. Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin SD/SDLB/ Sederajat bertujuan untuk mempertahankan siswa agar melanjutkan sekolah sampai lulus dan memberi motivasi berprestasi melalui penyediaan beasiswa bagi siswa miskin SD. Selama tahun 2010- 2014 diharapkan beasiswa bagi siswa miskin ini tersalurkan untuk 342.750 orang siswa.Penyaluran beasiswa bagi siswa miskin menggunakan prinsip keadilan dan transparansi. Ketepatan penyaluran beasiswa dapat dilihat dari menurunnya angka putus sekolah; c. Menyelenggarakan Kelas Layanan Khusus (LKK) di SD/SDLB/ Sederajat. Penyelenggaraan Kelas Layanan Khusus (LKK) dimaksudkan untuk memberi pelayanan pendidikan untuk siswa dengan kebutuhan khusus melalui Penyelenggaraan Kelas layanan Khusus di SD. Dengan terlayaninya siswa yang memiliki kebutuhan khusus, APM akan terus meningkat sesuai target. Untuk tahun 2010- 214 diharapkan terselenggara 140.684 Kelas Layanan Khusus di SD; d. Merehabilitasi ruang kelas dan penambahan RKB SD/SDLB sederajat. Rehabilitasi ruang kelas dan penambahan RKB SD/SDLB sederajat merupakan upaya perlindungan properti pembelajaran yang telah milik sekolah. Selain itu merupakan upaya untuk mempertahankan siswa untuk tetap gemar belajar di sekolah melalui peningkatan keindahan, kebersihan, dan keamanan ruang kelas SD. Untuk tahun 2010- 2014 dianggarkan rehabilitasi dan penambahan RKB sejumlah 27.100 ruang kelas; e. Memberikan bantuan penyelenggaraan SD kecil di daerah terpencil, tertinggal dan kepulauan. Di Indonesia masih banyak SD kecil di daerah terpecil, di daerah tertinggal, dan di kepulauan yang terancam tidak dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan berbagai sebab. Untuk mempertahankan penyelenggaraan SD kecil akan disalurkan 20.000 bantuan penyelenggaraan SD Kecil di daerah terpencil, tertinggal dan kepulauan;

2011LAKIP


15


f. Menyelenggarakan SD khusus di daerah-daerah kumuh (underserved), perbatasan dan daerah transmigrasi. Daerah kumuh, perbatasan dan daerah transmigrasi pada umumnya merupakan daerah marjinal yang kurang memiliki fasilitas pendidikan dan sumber belajar. Dengan adanya keterbatasan tersebut, proses belajar mengajar terancam vacuum dan akhirnya tidak melaksanakan proses belajar mengajar. Untuk meningkatkan APM SD/SDLB sederajat dianggap perlu penyediaan SD khusus. Untuk tahun 2010- 2014 direncanakan akan menyelenggarakan 5.000 SD khusus di daerah kumuh, perbatasan dan daerah transmigrasi seluruh Indonesia.Proses penyelenggaraan SD khusus untuk setiap daerah dapat berbeda bentuk. Kekhususannya ditentukan berdasarkan kajian dan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan; g. Membangun USB SD dan asrama siswa serta mess guru di Provinsi Papua, Papua Barat, daerah terpencil, dan kepulauan terdepan di perbatasan.Di daerah tertinggal, terpencil, dan di pulau perbatasan wilayah NKRI, akses untuk memperoleh pendidikan masih ada yang sangat sulit. Agar para siswa dan pendidik dapat menjangkau tempat belajarnya, maka dibutuhkan pembangunan USB SD, asrama siswa dan sekaligus mess bagi guru. Pada tahun 2010- 2014 akan dibangun 100 USB SD dan asrama siswa serta mess guru di sejumlah propinsi, daerah terpencil, dan kepulauan terdepan di perbatasan. h. Menyelenggarakan SD Standar Nasional (SDSN). Penyelenggaraan SD Standar Nasional merupakan keniscayaan yang harus menjadi target bagi seluruh sekolah. Penyelenggaraan SD Standar Nasional merupakan upaya peningkatan mutu pendidikan yang rasional, sistematis, dan berbasis pada kinerja. Program penyelenggaraan SD Standar Nasional (SDSN) untuk tahun 2010- 2014 diharapkan terselenggara 12.766 SD yang memiliki kategori Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN). i. Menyelenggarakan SD Bertaraf Internasional (SDBI). Penyelenggaraan SD Bertaraf Internasional memiliki tujuan yang jelas yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing dalam era globalisasi. Pada program tahun 2010- 2014 diharapkan akan terselenggara 263 SD bertaraf iternasional (SDBI) di kabupaten/ kota di Indonesia. j. Membangunan ruang perpustakaan SD/SDLB/Sederajat. Pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB/MI/Sederajat pada dasarkan untuk meningkatkan akses siswa terhadap sumber belajar. Pada program tahun 2010- 2014 diharapkan terbangun 103.783 ruang perpustakaan SD/SDLB/Sederajat. k. Meningkatkan mutu semua mata pelajaran pokok SD. Ujung tombak peningkatan mutu pendidikan dari seluruh program adalah di ruang kelas dan pada proses pembelajaran semua mata pelajaran, oleh karena itu perlu peningkatan mutu semua mata pelajaran pokok SD. Sasaran antara untuk peningkatan mutu mata pelajaran adalah melalui kegiatan pemberdayaan sekolah dalam mencapai mutu hasil belajar melalui penyediaan multimedia pembelajaran dan berbagai inovasi lainnya. Pada program tahun 2010- 2014 diharapkan meningkat mutu semua mata pelajaran pokok SD di 198 lokasi.

16 LAKIP2011



l. Mengikutsertakan tim Indonesia dalam berbagai event lomba SD tingkat regional dan internasional. Salah satu stimulus untuk melakukan akselerasi peningkatan daya saing mutu pendidikan adalah melalui keikutsertaan tim Indonesia dalam berbagai event lomba SD tingkat regional dan internasional.Pada program 2010- 2014 secara kuantitas diharapkan mengikutsertaan tim Indonesia dalam 30 event lomba SD di tingkat regional dan internasional. Nilai total tertimbang medali emas, perak, dan perunggu dari kompetensi internasional pada tahun 2014 adalah 30 emas; 25 perak; dan 20 perunggu. m. Menyelenggarakan lomba, olimpiade, festival SD. Selain mengikutsertakan tim pada event internasional, peningkatan mutu akan simultan dengan penyelenggaraan akselerasi peningkatan mutu pendidikan secara merata pada jenjang SD melalui penyelenggaraan lomba, olimpiade, dan festival SD. Dalam program diaharapkan terselenggara 30 kegiatan lomba, olimpiade dan festival SD. n. Menyediakan buku pendidikan semua mata pelajaran di SD. Untuk menyediakan bahan ajar dan peningkatan minat baca salah satunya adalah melalui penyediaan buku pendukung untuk semua mata pelajaran. Untuk program tahun 2010- 2014 diharapkan dapat tersedia 173.134.854 eksemplar buku pendidikan untuk semua mata pelajaran. o. Meningkatkan implementasi KTSP di sekolah-sekolah yang berorientasi pada pendidikan berkarakter. Upaya peningkatan mutu tidak terlepas dari peningkatan implementasi KTSP di sekolah-sekolah yang berorientasi pada pendidikan berkarakter. Pemberdayaan sekolah dalam menyelenggarakan KTSP diharapkan terselenggara KTSP di 148.262 SD. p. Mengembangkan bahan ajar dan model-model pembelajaran di SD. Peningkatan mutu pendidikan akan terjadi jika motivasi belajar siswa juga tinggi. Untuk meningkatkan motivasi belajar dan untuk memudahkan memahami bahan ajar diapnadng perlu untuk mengembangkan bahan ajar dan model-model pembelajaran. Untuk program 2010- 2014 bahan ajar dan model-model pembelajaran yang dikembangkan di SD adalah sebanyak 150 kegiatan. q. Menyediakan sarana perpustakaan termasuk e-library. Kegiatan ini adalah peningkatan kemudahan akses dan modernisasi sumber belajar melalui penyediaan sarana perbustakaan berbasis e-library. Target tahun 2010- 2014 adalah tersedianya 103.783 sarana perpustakaan di SD termasuk e-library. r. Menyelenggarakan pembelajaran dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis e-learning.Peningkatan mutu di era teknologi komunikasi tidak lepas dari usaha modernisasi dan akselerasi peningkatan mutu pembelajaran melalui penggunaan teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis e-learning. Untuk tahun 2010–2014 diaharapkan dapat terselenggara pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis e-learning di 22.865 SD.

2011LAKIP


17


s. Membina akreditasi SD/SDLB/ Sederajat. Pembinaan akreditasi sekolah diarahkan pada pembinaan sebelum dilakukan akreditasi dan pada saat pelaksanan akreditasi. Tujuan akreditasi tidak hanya sebagai proses evaluasi yang berkelanjutan tetapi juga bertujuan untuk menjadi bagian dari tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik penyelenggaraan pendidikan. Untuk pembinaan akreditasi sekolah dalam tahun 2010- 2014 adalah terfasilitasinya kegiatan akreditasi SD/SDLB/ Sederajat sebanyak 20 kegiatan. Bentuk kegiatan ditentukan kemudian berdasarkan kajian kebutuhan. t. Merintis standar ISO di SD/SDLB/ Sederajat.Dalam rangka peningkatan keteraturan penyelenggaraan pendidikan sesuai standar Akuntansi Instansi di tingkat SD dipandang perlu adanya program rintisan ISO. Kegiatan pilot standar ISO dicanangkan terselenggaranya rintisan ISO di 192 SD. u. Membina MBS SD/SDLB/Sederajat. Pemberdayaan keteraturan pelaksanaan program pemerataan dan peningkatan mutu SD membutuhkan peran aktif semua pihak dan insitusi yang dapat dijadikan sasaran antara adalah melalui pembinaan MBS SD. Selama tahun 2010- 2014 dianggarakan kegiatan pembinaan MBS di 22.865 gugus SD/SDLB/ Sederajat seluruh Indonesia. v. Membina gugus SD/SDLB/Sederajat. Kebijakan peningkatan mutu pendidikan bersifat terintegrasi dan berkelanjutan. Semua struktur kelembagaan dimanfaatkan untuk peningkatan mutu penyelenggaraan. Salah satunya melalui penguatan peranan gugus SD dalam penguatan tata kelola baik untuk pemerataan dan perluasan akses maupun pemerataan dan peningkatan mutu SD. Untuk tahun 2010- 2014 dicanangkan dapat terbinanya 22.865 gugus SD yang memiliki program yang terarah dan terkoordinasi di tingkat daerah kabupaten/kota. w. Melakukan kampanye pendidikan SD. Kampanye dan publikasi masih dibutuhkan dalam rangka pencitraan publik dan juga penggerakan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan peningkatan partisipasi pemerintah daerah dalam mempercepat pencapaian targettarget kebijakan pendidikan. Proses ampanye untuk tahun 2010- 2014 dianggarkan untuk 20 kegiatan kampanye pendidikan SD. x. Mensosialisasikan program pembinaan SD. Sosialisasi program pembinaan SD merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Usaha pembinaan SD juga diarahkan agar masyarakat dan stakeholder lainnya yang terlibat dapat ikut serta melakukan proses pengawasan secara bertanggung jawab. Sosialisasi program SD dicanangkan 5.065 kegiatan sosialisasi program pembinaan SD. y. Melakukan pembinaan kelembagaan SD terpencil, miskin, dan perbatasan. Dengan arah yang sama secara khusus akan dianggarkan pula pembinaan kelembagan SD terpencil, miskin, dan perbatasan. Penyelenggarananya akan dilakukan sesauai kebutuhan dan dengan prosedur khusus melalui kajian dan penelitian. Tahapan teknisnya mengutamakan harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program pemerataan dan peningkatan mutu antara tingkat pusat dan pemerintah daerah, khususnya di daerah terpencil, miskin, dan perbatasan melalui pembinaan kelembagaan SD. Untuk tahun 2010- 2014 akan dianggarkan untuk terbinanya 1.980 kelembagaan SD di daerah terpencil, miskin, dan perbatasan.

18 LAKIP2011



z. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan SD. Peningkatan efektifias dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan SD. Untuk tahun 2010- 2014 akan dicanagkan terealisasinya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan SD di 2.450 lokasi. aa. Mengembangkan SIM SD di tingkat propinsi dan kabupaten. Peningkatan kualitas program salah satunya dapat dilakukan melalui penerapan pengembangan SIM SD yang berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat provinsi. Dengan SIM dapat pula dijadikan sumber monitoring yang berkelanjutan, cepat, akurat, mudah diakses dan modern salah sau dapat melalui pengembangan SIM SD di tingkat daerah. Untuk tahun 2010- 2014 dianggarkan pilot project untuk 490 SD yang memiliki SIM SD di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. 2. Kegiatan Peningkatan Jaminan Kepastian Layanan SMP a. Menyediakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada dasarnya adalah untuk mempertahankan penyelenggaraan sekolah dan proses pembelajaran dari pengaruh krisis ekonomi bangsa. Indikator keberhasilan program (output) adalah tersalurkannya dana BOS untuk 9.399.549 siswa SMP. Pemanfaatan dana BOS yang telah disalurkan akan dipantau dan diuji efektifitas dan efisiensinya melalui suatu sistem koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah dan pemerintah daerah. b. Membangun Unit sekolah baru di sejumlah kota dan kabupaten hingga kecamatan sebanyak 426 unit guna menampung para lulusan SD/MI yang akan melanjutkan dalam rangka meningkatkan pencapaian wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. c. Membangun ruang kelas baru (RKB) sebanyak 8.296 di sejumlah sekolah-sekolah yang masih ada ketersediaan lahan untuk memperluas daya tampung sekolah. d. Melakukan rehabilitasi sekolah khususnya sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan sebagai akibat usia bangunan yang sudah tua ataupun akibat kerusakan lainnya sebanyak 18.160 paket. e. Melaksanakan program retrieval guna menyerap kembali anak-anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah sebagai akibat hambatan pembiayaan pendidikan atau hambatan sosial budaya lainnya. f. Menyelenggarakan SD-SMP satu atap sebanyak 1.596 lembaga di sejumlah lokasi di daerah terpencil, berpenduduk terpencar dan terisolir. Lembaga ini diselenggarakan dengan memanfaatkan fasilitas SD yang ada guna memperkecil kendala akses terhadap SMP yang jauh dari permukiman penduduk. g. Menyediakan beasiswa bagi 939.955 anak yang berasal dari keluarga miskin atau mengahadapi kesulitan dalam mebiayai pendidikan dan 306.498 siswa yang berasal dari SMP Terbuka; h. Memberikan bantuan bagi lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP agar mereka dapat melanjutkan hingga selesai; i. Mengembangkan model kurikulum satuan pendidikan dan proses pembelajaran yang bermutu;

2011LAKIP


19


j. Mengikutsertakan didik pada olimpiade sains nasional sebanyak 4.482 orang dan pada olimpiade olah raga nasional sebanyak 40.165 orang, pada festival seni sebanyak 19.645 orang, pada olimpiade astronomi sebanyak 7 siswa dan pada IJSO sebanyak 12 siswa. k. Membangun ruang la ruang baoratorium di sejumlah kabupaten dan kota: Ruang Lab IPA 10.736 ruang, ruang Lab Bahasa 20.441, ruang lab multimedia 16.272, ruang resource center 10.679, ruang serba guna 18.563; l. Menyediakan 12.000 set alat/media pembelajaran IPS, 18.563 set alat/ media pembelajaran olah raga, 10.736 set peralatan resources center, 12.000 set alat/media pembelajaran Matematika, 18.563 set alat/ media pembelajaran kesenian tradisional dan tersalurkannya sejumlah buku-buku bahan ajar dan penunjang ke perpustakaan-perpustakaan sekolah; m. Menyalurkan alat/media digital library ke sejumlah SMP, bantuan subssidi subsidi bagi 2.576 sekolah yang digunakan untuk penguatan pengelolaan SMP terbuka, bantuan/subsidi bagai 4.220 sekolah yang digunakan bagi penguatan SMP rintisan; n. Menyalurkan bantuan subsidi bagi 9.103 sekolah yang digunakan untuk penguatan pengelolaan SMP potensial, bantuan/subsidi bagi 7.727 sekolah yang digunakan untuk penguatan pengelolaan SSN, bantuan pendanaan bagi 4.220 sekolah untuk penguatan kegiatan pelaksanaan PKH ke sejumlah sekolah reguler, bantuan pendanaan bagi 2.576 sekolah untuk kegiatan penguatan pelaksanaan PKH ke sejumlah SMP terbuka; o. Menurunkan jumlah SMP Negeri yang masih melakukan pungutan BOP dan menurunkan jumlah SMP Swasta penerima BOS yang masih memungut lebih besar dari unit cost BOS; p. Mengembangkan EMIS yang dapat mengukur sejumlah indikator pendidikan; q. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan, pembiyaan, dan pengelolaan pendidikan; r. Mengembangkan sistem dan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan demokratisasi. 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) SDLB/SMPB a. Sekolah penyelenggara Pendidikan Layanan Khusus sebanyak 17 lembaga: b. Pusat pengembangan layanan PK PLK, 5 unit Pusat Autis dan 2 unit pusat Keterbakatan; c. Kemitraan sekolah dengan lembaga atau perguruan tinggi; d. Rehabilitasi sekolah sebanyak 337 paket; e. Pembangunan Unit sekolah baru (USB) 8 sekolah, ruang kelas baru (RKB) 71 ruang, dan ruang keterampilan sebanyak 5 ruang; f. Peningkatan sasarana dan prasaran sekolah sesuai SPM 130 paket; g. Pengadaan alat bantu pendidikan 123 paket; h. Penyediaan kom[uter bagi tunanetra sebanyak 67 paket; i. Penyediaan audiometer khusus tunarungu SLB sebanyak 84 paket; j. Penyediaan alat bantu khusus kecacatan 227 paket;

20 LAKIP2011



k. Pengadaan perpustakaan 5 paket; l. Pembangunan asrama siswa 2 unit; m. Pembangunan unit gedung baru (UGB) 3 unit; n. Penyelenggaraan Festival Olahraga Nasional/Internasional dengan target 30 medali;Festival lomba seni siswa nasional /inetrnasional dengan target 195 medali; o. Lomba sains nasional/internasional dengan target 30 medali; p. Pemberian bantuan operasional PK-PLK sebanyak 99.724 siswa; q. Implementasi sekolah dengan kurikulum berkarakter bangsa 66 sekolah; r. Penyelenggaraan program e-learning; s. Sekolah dapat menerapkan KTSP 33 sekolah; t. Sertifikasi kompetensi keterampilan khusus siswa. 4. Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar a. Pemberian tunjangan fungsional PTK Dikdas 269.007 orang; Sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 14 dan Pasal 15, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Salah satu bentuk penghasilan lainnya tersebut adalah pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru bukan PNS. Penyaluran tunjangan fungsional yang besarnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan sasaran sebanyak 269.007 orang guru dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi bekerja sama dengan dinas pendidikan di 33 provinsi. b. Tunjangan profesi PTK Dikdas 101.511 orang; Peningkatan profesionalitas guru yang telah dibuktikan dengan melalui proses sertifikasi selayaknya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru adalah tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Penyaluran tunjangan profesi dengan sasaran sebanyak 101.511 orang guru dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi pada 33 dinas pendidikan provinsi. c. Tunjangan khusus PTK Dikdas 44.076 orang; Sebagai bentuk penghargaan dan bantuan bagi guru yang bertugas di daerah khusus (terpencil) maka diberikan insentif bulangan berupa tunjangan khusus yang besarnya satu kali gaji pokok. Penyaluran tunjangan khusus dengan sasaran sebanyak 44.076 orang guru dilakukan melalui dana dekonsentrasi pada 33 dinas pendidikan provinsi. d. Tunjangan kualifikasi PTK Didkas 164.274 orang; Kualifikasi pendidikan seorang pendidik akan sangat berpengaruh kepada kualitas pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru ke S-1 adalah pemberian sejumlah dana dari Pemerintah kepada guru PNS dan bukan PNS yang berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional pada semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta untuk memperoleh kualifikasi akademik Sarjana (S-1).Bantuan biaya tersebut bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2011 yang dialokasikan pada DIPA Dinas Pendidikan Provinsi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun.

2011LAKIP


21


e. PTK Dikdas yang mendapat tunjangan lainnya (dekonsentrasi 33 provinsi); Agar penyaluran 4 tunjangan bagi pendidik yang dilakukan melalui dana dekosentrasi tepat sasaran, efektif, efisien dan akuntable di perlukan program manajemen dalam penyaluran dana tersebut. Tunjangan lainnya merupakan program penunjang dalam penyaluran 4 tunjangan melalui dana dekonsentrasi yang meliputi dari pemetaan, pendataan pendidik, verifikasi data, persiapan sampai dengan pelaporan kegiatan penyaluran 4 tunjangan melalui dana dekonsentrasi pada 33 provinsi. f. Tunjangan PTK dikdas lainnya 201 orang; Dalam rangka menunjang upaya keterjangkauan akses pendidikan, peningkatan mutu serta layanan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia baik yang ada di dalam ataupun di luar negeri. Kemendiknas melalui Direktorat P2TK Dikdas mendukung upaya tersebut dengan memberikan insentif bulanan kepada guru TKI yang bermukim di Sabah dan guru Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) sebanyak 201 orang. g. Peningkatan rasio pendidik SD sesuai standar 10 sekolah; Untuk melakukan pembinaan dan penerapan rasio pendidik yang sesuai dengan standar dilakukan piloting program pertukaran PTK SD daerah reguler dengan derah khusus regional dan internasional. Dilakukan pula benchmarking, networking dan kerjasama internasional kepsek kesekolah berprestasi tingkat nasional serta partisipasi padakonferensi dan workshop regional dan internasional. h. Peningkatan PTK SD dan PTK Kesetaraan SD mendapat karir, penghargaan dan perlindungan 4.462 orang; Sebagai upaya peningkatan karir bagi PTK SD dan Kesetaraan SD serta penghargaan dan perlindungan bagi PTK SD dan kesetaraan SD dilaksanakan beberapa program yang mencakup perlombaan dan penghargaan PTK SD berprestasi tingkat nasional; penguatan kemampuan guru bekerjasama dengan Japan Foundation; Bimtek tim penilai angka kredit bagi PTK; Bimtek penilaian profile kompetensi PTK Dikdas; dan Pemberian bantuan kepada guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di kawasan nelayan. i. Peningkatan kabupaten/kota yang memiliki rasio pengawas SD sesuai standar 200 kab/kota; Sebagai upaya pembinaan untuk meningkatkan kabupaten/kota yang memiliki rasio pengawas SD sesuai standar dilaksanakan beberapa program yang mencakup Penyusunan pedoman fasilitasi dan bimtek penguatan kepala sekolah dan pengawas; pengembangan juklak/juknis tenaga kependidikan pendidikan dasar; fasilitasi dan bimtek penguatan kepala sekolah dan pengawas; dan Benchmarking, networking dan kerjasama internasional pendidik dan tenaga kependidikan ke Australia. j. Pembinaan Tutor Paket A yang sesuai bidangnya 73 orang; Dalam upaya mendukung upaya perluasan akses dan layanan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat di jenjang pendidikan dasar melalui pendidikan kesetaraan paket A serta meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang tersebut maka perlu di lakukan pembinaan kepada PTK/Tutor Paket A. Program pembinaan Tutor paket meliputi kegiatan perumusan kebijakan tutor pendidikan dasar, pengembangan bahan/ materi dan bimtek PTK dikdas, kegiatan bimtek tutor paket A dikdas.

22 LAKIP2011



k. Peningkatan SMP yang memiliki rasio pendidikan sesuai dengan standar 75 kab/kota; Dalam rangka program peningkatan SMP yang memiliki rasio pendidikan sesuai dengan standar dilakukan program yang mencakup meta analisis program bermutu; pelatihan penyusunan ICR (Impelentation Completion Report); Pelatihan Monitoring dan Evaluasi untuk 75 Kab/Kota; Pelatihan untuk tim pengelola program bermutu 75 KK; Rapat koordinasi nasional program bermutu; Pelatihan monitoring dan evaluasi oleh tim pengembang ke KKG/MGMP; nasional simposium program bermutu; dan pelatihan petugas pengelola data hasil kegiatan KKG/MGMP. l. Peningkatan PTK SMP dan PTK Kesetaraan SMP yang mendapatkan karir, penghargaan dan perlidungan; Dalam rangka pembinaan dan peningkatan karir PTK SMP dan PTK Kesetaraan SMP, serta pemberian dan penghargaan bagi PTK SMP dan PTK Kesetaraan SMP dilaksanakan program yang mencakup Perlombaan PTK SMP berprestasi tingkat nasional; Bimtek penilaian profile kompetensi PTK Dikdas; Bimtek calon tim penilai angka kredit bagi PTK; Bimtek penyesuaian jabatan fungsional PTK Dikdas; Workshop pedoman PTK SMP di kawasan nelayan; dan Pemberian bantuan guru, kepala sekolah dan pengawas smp dikawasan nelayan. m. Kab/kota yang memiliki rasio pengawas mapel SMP sesuai standar 164 kab/kota; Dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan Kab/Kota yang memiliki rasio pengawas mapel SMP sesuai standar dilaksanakan program dan kegiatan yang mencakup fasilitasi dan bimtek penguatan kepala sekolah dan pengawas sekolah perjenjang pendidikan. n. Tutor paket B yang sesuai dengan bidang keahlian 73 orang; Dalam rangka menunjang pembinaan pendidik kesetaraan pada jenjang pendidikan dasar dilakukan program dan kegiatan yang mencakup Penyusunan pedoman pengelolaan tenaga tutor dikdas; Bimtek tutor paket B dikdas; Pengambangan bahan/materi dan bimtek tutor paket B. o. Sekolah PK- PLK yang memiliki rasio pendidik sesuai standar 146 kab/ kota; Dalam rangka peningkatan sekolah PK PLK yang memiliki rasio pendidik sesuai standar dilakukan beberapa program yang mencakup Fasilitasi dan bimtek penguatan kepala sekolah dan pengawas sekolah per jenjang pendidikan; Penyusunan pedoman, instrumen dan evaluasi dampak program kemitraan kepala sekolah daerah khusus/tertinggal; Evaluasi dampak program kemitraan kepala sekolah daerah khsusus/ dengan daerah maju. p. Peningkatan PTK PK dan PLK yang mendapat karir, penghargaan dan perlindungan 2.383 orang; Dalam rangka peningkatan PTK PK dan PLK yang mendapat karir, penghargaan dan perlindungan dilaksanakan program yang meliputi Penghargaan guru SD berdedikasi di daerah khusus tingkat nasional; Penghargaan guru PLB berdedikasi tingkat nasional; Perlindungan dan penghargaan bagi PTK (LKBH); Dewan kehormatan guru; Pemberian anugerah konstitusi bagi guru pendidikan kewarganegaraan; Bimtek calon tim penilai angkat kredit bagi PTK; Sinergi program layanan pembinaan PTK di daerah 4T3P; Penyusunan pedoman pembinaan etika profesi, penghargaan dan perlindungan PTK pendidikan dasar; Workshop pembinaan etika profesi, penghargaan dan perlindungan PTK pendidikan dasar; Pengembangan instrumen tes penilaian profile kompetensi PTK; Bimtek guru PLB untuk penilaian profile kompetensi PTK dikdas; dan Penghargaan PTK daerah khusus.

2011LAKIP


23


q. Kab/Kota yang memiliki rasio pengawas SLB sesuai standar 199 kab/kota; Dalam rangka meningkatkan kab/kota yang memiliki rasio pengawas SLB sesuai standar dilaksanakan program yang mencakup Peningkatan profesi pengawas sekolah di daerah khusus/daerah tertinggal dalam penulisan karya ilmiah; Fasilitasi dan bimtek penulisan karya ilmiah bagi pengawas di daerah khusus/tertinggal; dan Program kemitraan kepala sekolah daerah khusus/tertinggal dengan daerah maju. 5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar a. Penyediaan dokumen perencanaan dan penganggaran 36 dokumen; b. Pengelolaan data dan informasi 18 naskah; c. Koordinasi dan pelaporan kinerja 30 naskah; d. Koordinasi pelaksanaan olimpiade 3 kegiatan; e. Koordinasi pelaksanaan liga pendidikan f. Peningkatan layanan akses dan mutu pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal dan terpencil 335 sekolah; g. Intervensi kabupaten/kota dengan hasil evaluasi rendah 120 sekolah; h. Pengelolaan administrasi keuangan 13 dokumen; i. Pengelolaan naskah hukum dan ketatalaksanaan; j. Penyediaan naskah reformasi birokarasi; k. Penyiapan naskah bahan kerjasama, informasi dan publikasi; l. Peningkatan kompetensi pegawai 1010 orang; m. Penggajian 12 bulan; n. Operasional perkantoran 12 bulan; o. Rehabilitsi gedung kantor 7.730 m2 p. Rehabilitasi gedung sekolah rusak akibat bencana alam dan kerusuhan 1.123 ruang; q. Pembinaan pendidikan karakter bangsa 1.707 sekolah; r. Pembinaan Dewan Pendidikan dan Koamite Sekolah 421 lembaga; s. Pengelolaan kegiatan dekonsentrasi 33 propinsi;

24 LAKIP2011



B. Penetapan Kinerja (PK) Penetapan kinerja dilakukan sebagai upaya untuk memfokuskan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tersebut, selain akan berorientasi kepada hasil, juga senantiasa memperhatikan proses pelaksanaannya.

Penetapan kinerja juga dimaknai sebagai kesiapan dan kesanggupan pelaksana program dan kegiatan kepada institusi atasan yang melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Untuk ini, penetapan kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tahun 2011 yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dengan Menteri Pendidikan Nasional pada Bulan Maret 2011 adalah sebagai berikut: No

Sasaran Strategis

1

Indikator Kinerja

(1)

APM SD/SDLB/Paket A nasional mencapai 83,57%, kurangnya 90% kota mencapai APM ≥ 96%

Tabel 8 Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tahun 2011

Target

(2) (3) 1

APM SD/SDLB/Paket A

83,01%

2 APS Kelompok Usia 7-12 Tahun mencapai 0.7% 1

Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah

1,3%

3

APK SMP/SMPLB/Paket B nasional mencapai 76,53%

1

APK SMP/SMPLB/Paket B

73,28%

4

APM SMP/SMPLB/Paket B/Sederajat mencapai 58,17%

1

APM SMP/SMPLB/Paket B

56,20%

5 APS Kelompok Usia 13-15 Tahun mencapai 1% 1

Persentase Peserta Didik 1.6% SMP/SMPLB Putus Sekolah

6


1,5%

2

Persentase Peserta Didik SMP/SMPLB Putus Sekolah

1.6%

3

Persentase Lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan Pendidikan

93%

7

Angka Melanjutkan Lulusan SMP/SMPLB ke sekolah 1 menengah sekurang-kurangnya 94%

Persentase Lulusan SMP/SMPLB yang Melanjutkan ke Sekolah Menengah

89%

8

Sekurang-kurangnya 85% SD/SDLB dan 70.9% SMP/SMPLB diakreditasi

1

Persentase SD/SDLB Berakreditasi

2

Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi

9

Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 100% 1 SMP/SMPLB terakreditasi minimal B

Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1 1%, angka melanjutkan SD/SDLB sekurang-kurangnya 97%

53% 33,70%

Persentase SD/SDLB Berakreditasi Minimal B

46%

1

Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi Minimal B

50%

10

Persentase SD Menerapkan e-Pembelajaran

22%

Persentase SD memiliki fasilitas internet

15%

3

Persentase SMP Menerapkan e-Pembelajaran

30%

4

Persentase SMP memiliki fasilitas internet

30%

11

Persentase Kabupaten/Kota memiliki minimal satu SD RSBI/SBI

Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% SMP/SMPLB 1 melaksanakan e-pembelajaran

2

Sekurang-kurangnya 85% kabupaten/kota memiliki 1 SD SBI atau RSBI

50,8%

2

nilai total tertimbang dari kompetensi internasional tingkat pendidikan dasar

173

12

Persentase Kabupaten/Kota memiliki minimal satu SMP RSBI/SBI

50%

nilai total tertimbang dari kompetensi internasional tingkat pendidikan dasar

173

Sekurang-kurangnya 75% kabupaten/kota memiliki 1 SMP SBI atau RSBI

2

2011LAKIP


25


No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

Target

(2) (3)

13 Sekurang-kurangnya 82% Guru SD/SDLB berkualifikasi 1 S-1/D-4 dan 80% bersertifikat

Persentase guru SD/SDLB Dalam Jabatan Berkualifikasi Akademik S-1/D-4

2

Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan

14

Persentase guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4

Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi 1 S-1/D-4 dan 90% bersertifikat;

2

Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan

15

Persentase SD Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM

Sekurang-kurangnya 60% Kab/Kota Telah Memiliki Rasio 1 Pendidik dan Peserta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 dan SMP 1:20 Sampai 1:32; 2

83% 100% 5%

Rasio Guru Terhadap Siswa SD

3

Persentase SMP Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM

Rasio Guru Terhadap Siswa SMP

4

46% 100%

1:31 5% 1:34

16

Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai 1 dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95 %. dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1 % untuk 2 jenjang pendidikan dasarminimal 95 %. dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1 % untuk jenjang


1,30%

pendidikan dasar

17

Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan;

1

Rasio kesetaraan gender SD/SDLB

18

Seluruh Kabupaten dan Kota telah melaksanakan SPM Pendidikan Dasar

1

Persentase SD/SDLB Memenuhi SPM

75%

2

Persentase SMP/SMPLB Memenuhi SPM

60%

Persentase Lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan

93%

97,4%

3

Persentse SD Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM

5%

4

Persentase SMP Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM

5%

5

Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai SPM

19

1

APM SD/SDLB/Paket A

83,01%

2

APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B

73,28%

3

APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B

56,20%

APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%,

20

Tercapainya kontrak kinerja antara Presiden dengan Mendiknas dalam bidang pendidikan dasar

21

Terwujudnya reformasi birokrasi di Direktorat Pendidikan Dasar

-

22

Terwujudnya layanan pendidikan di daerah bencana

-

Jumlah Anggaran :

Program Pendidikan Dasar Rp: 17.203.228.647.000

26 LAKIP2011


35%

2011

Akuntabilitas Kinerja


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tahun 2011 sebesar Rp. 17.203.228.647.000,- dengan rincian dialokasikan di pusat sebesar Rp.7.521.897.051.000,- dan dana dekonsentrasi (daerah) sebesar Rp 9.681.331.596.000,-. Sampai akhir Desember 2011 terserap dana sebesar Rp. 15.735.022.717.000 (91,47%) dan daya serap fisik 97%. Anggaran ini dialokasikan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara teknis diimpelementasikan di berbagai output yang realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut: A. Deskripsi Capaian Sasaran Per-output (Keluaran)

Capaian kinerja output dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan Sekolah Dasar Penjaminan kepastian layanan pendidikan Sekolah Dasar didukung oleh tingkat capaian output sebagai berikut: a. Dokumen perencanaan, meliputi sasaran 7 dokumen dan terealisasi 6 dokumen (85,71%), terdiri dari : 1). Naskah Grand Design Pembinaan SD, 2). Program Kerja tahun 2011, 3). Rencana Kerja, 4). Dokumen RKAKL, 5). Dokumen Informasi dan Publikasi, 6). Dokumen Profil Direktorat Pembinaan SD. b. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Program, sasaran 5 laporan dan terealisasi 5 laporan (100%) c. Laporan Kinerja, sasaran 9 laporan dan terealisasi 4 laporan (44,44%), terdiri dari : 1) Evaluasi Kinerja Triwulan I, 2). Evaluasi Kinerja Triwulan II, 3). Evaluasi Kinerja Triwulan III, 4). Evaluasi Kinerja Triwulan IV d. Laporan BOS, sasaran 4 laporan dan terealisasi 4 laporan (100%) e. Siswa SD penerima Program PMTAS, sasaran 1.200.000 siswa dan terealisasi 1.200.000 siswa (100%) f. Dokumen Pedoman Pembelajaran, sasaran 11 dokumen dan terealisasi 11 dokumen (100%) g. Dokumen Pengembangan Grand Design SDBI, sasaran 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen (100%) h. SD yang memenuhi Standar Kelulusan, sasaran 396 Sekolah dan terealisasi 318 Sekolah (80,30%)

28 LAKIP2011

Kegiatan ini merupakan monitoring penyelenggaraan ujian nasional dengan sasaran 396 sekolah. Kegiatan ini tidak mencapai sasaran karena adanya kebijakan efisiensi perjalanan. a. SD yang Memenuhi Standar Proses dan Penilaian, meliputi sasaran 9.800 sekolah dan terealisasi 7.691 sekolah (78,48%). Kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian bantuan sosial buku pengayaan SD, SD penerima hibah piano dan papan tulis. Kegiatan ini tidak mencapai target karena tidak tersedianya dana manajemen dan tidak terpenuhinya jumlah piano dan papan tulis dari Korea Selatan.



b. SD Terakreditasi, sasaran 500 sekolah dan terealisasi 500 sekolah (100%) c. SD Menerapkan E-Pembelajaran, meliputi sasaran 222 sekolah dan terealisasi 222 sekolah (100%); d. Siswa SD Penerima Retrieval dan Remedial, sasaran 21.030 siswa dan terealisasi 20.037 siswa (95,28%); Kegiatan penyaluran bantuan sosial untuk siswa SD penerima retrieval dan remedial tidak mencapai target, dari 100 SD calon penerima hanya 82 SD yang tersalurkan, disebabkan tidak ada siswa SD yang drop out di sekolah calon penerima. e. Siswa SD Berkemampuan Baca Tulis Hitung (Calistung), meliputi sasaran 2.500 sekolah dan terealisasi 2.500 sekolah (100%) f. Bahan Ajar/Modul Paket A, meliputi sasaran 3 modul dan terealisasi 3 modul (100%) g. Dokumen Pedoman Sarana dan Prasarana, sasaran 5 dokumen dan terealisasi 5 dokumen (100%) h. Perpustakaan dan Pusat Sumber Belajar (PSB), sasaran 199 sekolah dan terealisasi 199 sekolah (100%) i. Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN), sasaran 1.155 sekolah dan terealisasi 1.155 sekolah (100%) j. SD Memenuhi SPM Sarana dan Prasarana, sasaran 497 Kabupaten/Kota dan terealisasi 397 Kabupaten/Kota (79,88%). Kegiatan ini merupakan kegiatan Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011. Dari sasaran 497 Kabupaten/Kota yang diundang, yang hadir mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut sejumlah 397 Kabupaten/Kota. k. SD Bertaraf Internasional (SBI/RSBI), meliputi sasaran 77 sekolah dan terealisasi 60 sekolah (77,92%). Kegiatan ini meliputi sasaran 77 sekolah, terdiri atas : 66 untuk RSDBI baru, 6 SD untuk pembangunan RSDBI, dan 5 SD untuk kelengkapan sarana prasarana. Dari 66 RSDBI baru yang terealisasi hanya 60 SD yang memenuhi persyaratan, 6 SD untuk pembangunan RSDBI dan 5 SD untuk kelengkapan sarana prasarana, tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kesiapan daerah untuk melaksanakan proses pembangunan sesuai dengan Perpres Nomor 54 tentang pengadaan barang dan jasa. l. SD Berbasis TIK, sasaran 13.750 sekolah dan terealisasi 13.750 sekolah (100%). Sekolah Yang Mendapatkan Bantuan sarana dan Prasarana Olah Raga/Seni, sasaran 66 sekolah dan terealisasi 66 sekolah (100%). m. Ruang Kelas SD, sasaran 8.345 ruang dan terealisasi 8.712 ruang (104,40%). Capaian kegiatan rehabilitasi Ruang Kelas/ pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) melebihi target disebabkan adanya penyesuaian Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). n. SD Memiliki Sarana Komputer, sasaran 50 sekolah dan terealisasi 50 sekolah (100%). o. Dokumen Pedoman Kelembagaan dan Peserta Didik, sasaran 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen (100%). p. Siswa SD Penerima Beasiswa Miskin, sasaran 1.981.947 siswa dan terealisasi 1.870.981 siswa (94,40%). Capaian penyaluran beasiswa miskin tidak dapat terealisasi disebabkan oleh perubahan aturan sistem penyaluran oleh kemenkeu dan khususnya untuk APBNP waktu

2011LAKIP


29


penyaluran terlalu singkat sehingga ada 2 (dua) Provinsi yang tidak dapat mencairkannya, yaitu provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah dan Papua (Yakuhimo). q. Lomba Sains Nasional/Internasional, meliputi sasaran 32 medali dan terealisasi 138 medali (100%). Kegiatan ini meliputi dua kegiatan Lomba Sains Nasional (OSN) yakni matematika dan IPA, dengan hasil perolehan medali sebagai berikut: Matematika Tabel 9 Perolehan Medali Lomba Sains Nasional Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

No Propinsi Emas

Medali Perak Perunggu

Keterangan

1

Jawa Tengah

2

1

Teori Terbaik*)

2

Bali

1

1

1

Absolute Winner*)

3

DI Yogyakarta

1

4

DKI Jakarta

1

5 Riau

1

1

1

6 Sumut

1

1

7

2

1

8 Kalbar

2

1

9 Banten

1

1

10 Jabar

Jatim

1

1

11 Kalteng

1

12 Aceh

1

13 Babel

1

14 Kepri

1

15 Papua

1

16 Sulsel

1

17 Sumsel

1

JUMLAH

Eksplorasi Terbaik*)

5 10 15

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) No Propinsi Emas 1

Jawa Tengah

2

2

Bali

3

DI Yogyakarta

4

DKI Jakarta

Medali Perak Perunggu 1

Ekplorasi Terbaik

2

1

Teori Terbaik

1

1

Absolute Winner

1

5 Riau

30 LAKIP2011

2 2

6 Sumbar

1

1

7 Sumut

1

1

1

8 Jatim

3

9 Kalbar

1

1

10 Banten

2

11 Kalteng

2

12 Kaltim

1

13 Lampung

1

14 NTT

1

JUMLAH


Keterangan

5 10 15


r. Sementara itu untuk Lomba Sains/Olimpiade Internasional perolehan medali, sebagai berikut: No Cabang Emas


1 IMSO

2

2 IMC

9

18

20

3 WIZMIC

5

3

4

4 PMWC

1

2

3

Bobot Jumlah

4

Jumlah

7

3

2

1

51

54

33

138

Lomba Olahraga Nasional/Internasional, meliputi sasaran 122 medali dan terealisasi 122 medali (100%). Medali untuk kegiatan Lomba Olahraga Nasional/Internasional meliputi Kegiatan O2SN dan APSSO. Kegiatan O2SN meliputi atletik, bulutangkis, catur, sepak bola dan tenis meja. Sedangkan APSSO meliputi cabang olah raga atletik, bulutangkis, catur, sepak bola dan tenis meja. s. Hasil perolehan medali kegiatan O2SN adalah sebagai berikut: No Propinsi Emas


1

Jawa Timur

6

5

5

2

Kalimantan Timur

4

1

4

3

DKI Jakarta

3

3

2

4

Jawa Tengah

2

6

2

5 NTB

2

1

1

6 Banten

2

0

3

7

1

0

4

8 Lampung

Jawa Barat

1

0

0

9

DI Yogyakarta

0

2

1

10

Kalimantan Barat

0

1

1

11

Sulawesi Utara

0

1

1

12 Gorontalo

0

1

1

13

Riau

0

0

1

14

Bangka Belitung

0

0

1

15

Sulawesi Selatan

0

0

1

0

0

1

16 NTT

Keterangan

Tabel 10 Perolehan Medali O2SN

JUMLAH 21 21 29

Sementara itu untuk Olimpiade Internasional perolehan medali, sebagai berikut: No Cabang Emas


1 APPSO

9

14

13

Bobot

3

2

1

27

28

13

Jumlah

Jumlah

68

2011LAKIP


31


t. Festival dan Lomba Seni Nasional, meliputi sasaran 27 medali dan terealisasi 27 medali (100%). Medali untuk kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional meliputi 1). Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yakni lomba menyanyi, pidato dan menulis cerita bergambar; 2). Kegiatan Lomba Cipta Seni yakni lomba cipta lagu, lomba cipta puisi, dan lomba melukis; dan 3). Kegiatan Ajang Kreativitas yakni, penulis cerita pendek, kategori penulis cerita pendek pemula dan kategori karya terpilih. u. Peserta Didik Paket A Penerima Bantuan Operasional, meliputi sasaran 10.000 siswa dan terealisasi 6.660 siswa (66,60%). Kegiatan ini tidak dapat mencapai target dikarenakan tidak semua provinsi mengirimkan proposal calon peserta didik paket A penerima bantuan operasional, seperti provinsi NTT, Sumbar, dan Papua Barat. v. Lembaga Penyelenggara Paket A, meliputi sasaran 300 lembaga dan terealisasi 135 lembaga (45%). Kegiatan ini tidak dapat mencapai target dikarenakan tidak semua provinsi mengirimkan proposal lembaga calon penyelenggara paket A, seperti provinsi NTT, Sumbar, Sulteng dan Papua Barat. w. Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa, meliputi sasaran 66 sekolah dan terealisasi 47 sekolah (71,21%). Kegiatan ini merupakan kegiatan best practice sekolah yang menerapkan pendidikan karakter bangsa. Dalam pelaksanaan kegiatan ini yang mengajukan proposal kegiatan sebanyak 47 sekolah. x. Klub Olahraga SD, meliputi sasaran 99 klub dan terealisasi 99 klub (100%). y. SD Penerima Bimbingan MBS,meliputi sasaran 99 sekolah dan terealisasi 99 sekolah (100%). z. Kemitraan/Kerjasama Dengan Lembaga, meliputi sasaran 1 lembaga dan terealisasi 0 lembaga (0%). Kegiatan ini tidak dapat terealisasi disebabkan oleh perubahan aturan sistem penyaluran dana oleh Kemenkeu. aa. Layanan Perkantoran, meliputi sasaran 12 bulan dan terealisasi 12 bulan (100%). 2. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Penjaminan kepastian layanan pendidkan SMP didukung oleh tingkat capaian output sebagai berikut: a. Pembangunan SD-SMP Satu Atap sebanyak 450 sekolah mencapai 100%. b. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP sebanyak 210 unit mencapai 100%. c. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP sebanyak 2.695 ruang mencapai 100%. d. Rehabilitasi ruang kelas SMP sebanyak 2.735 ruang mencapai 100%. e. Pembangunan ruang laboratorium IPA sebanyak 600 ruang mencapai 100%. f. Pembangunan perpustakaan SMP sebanyak 500 unit mencapai 100%. g. Pembinaan terhadap sekolah dengan nilai ujian nasional rendah sebanyak 2.121 sekolah dengan capaian 100%. h. Pembinaan SMP berbasis Pondok Pesantren sebanyak 65 sekolah.

32 LAKIP2011



i. Pembinaan sekolah dalam menyusun KTSP sebanyak 3.039 sekolah mencapai 100%. j. Peralatan pendidikan SMP sebanyak 1000 sekolah mencapai 100%. k. Pengembangan SMP berbasis TIK sebanyak 16.768 sekolah mencapai 100%. l. Penerapan program aplikasi sekolah sebanyak 567 sekolah mencapai 100%. m. Pembinaan sekolah standar nasional sebanyak 2.443 sekolah mencapai 100%. n. Pengembangan sekolah bertaraf internasional dan RSBI sebanyak 311 sekolah, mencapai 100%. o. Bantuan SMP Terbuka sebanyak 208.948 siswa mencapai 100%. p. Pelaksanaan lomba kompetensi, sains dan olah raga dan seni dengan target 610 medali mencapai 100%. q. Pembinaan sekolah menerapkan karakter bangsa sebanyak 1.262 sekolah mencapai 100%. r. Peningkatan SD-SMP Satu Atap dalam meemnuhi SPM sebanyak 500 sekolah, mencapai 100%. s. Pembinaan kab/kota menerapkan manajemen pendidkan dasar sebanyak 50 kab/kota mencapai 100%. t. BOS buku sebanyak 9.733.156 siswa mencapai 100%. u. Pemberian beasiswa miskin tingkat SMP sebanyak 998.212 siswa mencapai 100%. v. Pemberian beasiswa bakat dan prestasi sebanyak 33.329 siswa mencapai 100%. w. Pendidikan program paket B sebanyak 193.304 siswa mencapai 100%. 3. Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten untuk jenjang pendidikan dasar Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidik yang kompeten untuk jenjang pendidikan dasar didukung oleh tingkat capaian ouput sebagai berikut: a. Pemberian insentif guru di Sabah, Malaysia meliputi aktivitas pemberian insentif bulanan kepada guru TKI yang bermukim di Sabah, dan insentif bulanan guru dan kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) sebanyak 201 orang mencapai 100 %. b. Perlombaan PTK SD berprestasi tingkat nasional dan penguatan kemampuan PTK SD berprestasi dengan sasaran sebanyak 251 orang mencapai 100 %. c. PTK Dikdas yang mendapatkan penghargaan sebanyak 641 orang mencapai 100 %. d. Bimtek Penguatan Tenaga Kependidikan Tingkat Kab/Kota sebanyak 114 orang mencapai 100 %. e. Bimtek Tutor Paket A sebanyak 48 orang mencapai 100 %. f. PTK SMP yang Mendapatkan Penghargaan dan Perlindungan sebanyak 703 orang mencapai 100 %. g. Fasilitasi dan bimtek penguatan kepala sekolah dan pengawas sekolah sebanyak 254 orang mencapai 100 %. h. Perlombaan PTK PK Dan PLK Berprestasi sebanyak 888 orang mencapai 100 %. i. Program Kemitraan Tenaga Kependidikan Daerah Khusus/Tertinggal Dengan Daerah Maju sebanyak 592 orang mencapai 100 %.

2011LAKIP


33


4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) SDLB/SMPLB. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) SDLB/SMPLB didukung oleh capaian output sebagai berikut: a. Bansos Operasional Penyelenggaraan PLK 17 paket mencapai 100%. b. Rintisan Pengembangan Inklusi dan Pendidikan Layanan Khusus 5 paket mencapai 100%. c. Tambahan Bantuan Operasional PK dan PLK (APBNP) 95 paket mencapai 100%. d. Pembangunan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pendeteksian Autis sebanyak 5 paket mencapai 100%. e. Penyediaan Alat Autis 5 mencapai 100%. f. Pembangunan Pusat Pengembangan Keberbakatan Siswa 2 mencapai 100%. g. Penyediaan Alat Keberbakatan 2 mencapai 100% h. Gebyar PK dan LK 165 org mencapai 100%. i. Bansos Forum Komunikasi Kecacatan 8 pkt mencapai 100%. j. Bansos Pendampingan PT/Lembaga pada Pengembangan Pend. Inklusi 6 lmb mencapai 100%. k. Bansos Pendampingan PT/Lembaga pada Pend. Keberbakatan (Gifted) 6 lmg mencapai 100%. l. Bansos Pendampingan PT/Lembaga (untuk 8 jenis pend. Kecacatan) 6 lmg mencapai 100%. m. Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum 53 org mencapai 100% n. Outbond Anak Berkebutuhan Khusus 191 org mencapai 100%. o. Bansos Pengembangan Pendidikan Karakter 54 rg mencapai 100%. p. Bansos Pengembangan E Learning 352 pkt mencapai 100%. q. Bansos Pengembangan E Learning (APBNP) 400 pkt mencapai 100%. r. Sertifikasi Keterampilan Khusus Siswa 420 sek mencapai 100%. s. Rehabilitasi SLB dan Penyempurnaan Infrastruktur Sekolah Inklusi 337 sek mencapai 100%. t. Rehab Gedung Sekolah (APBNP) 200 sek mencapai 100%. u. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 8 unit mencapai 100%. v. Pembangunan Ruang Khusus Sekolah Inklusif 71 ruang mencapai 100%. w. Pembangunan Ruang Keterampilan Khusu 5 ruang mencapai 100%. x. Pembangunan Pusat Sumber 2 pkt mencapai 100%. y. Bansos Multimedia PK dan LK 6 pkt mencapai 100%. z. Pengadaan Komputer Tunanetra (Braille) 67 pkt mencapai 100%. aa. Penyediaan Meubelair PK dan LK 120 pkt mencapai 100%. bb. Penyediaan Alat Pendidikan Jasmani Adaptif 35 pkt mencapai 100%. cc. Pembangunan Ruang Kelas Baru/RKB (APBNP) 200pktmencapai 100%. dd. Alat Pendidikan/bantu 13.750 paket mencapai 100%. ee. Perpustakaan Digital SLB 5 pkt mencapai 100%. ff. Perpustakaan Sekolah dan Sarana Pendukung (APBNP) 383 pkt mencapai 100%. gg. Pembangunan Asrama PK dan LK 2 unit mencapai 100%. hh. Pembangunan Unit Gedung Baru 3 unit mencapai 100%. ii. Ruang Penunjang Lainnya (RPL/UGB) APBNP 200 mencapai 100%. jj. Meubelair (APBNP) 150 mencapai 100%.

34 LAKIP2011



kk. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) untuk Anak Cacat ll. Lomba Siswa Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CI BI) mm. Lomba Siswa Sekolah Inklusif nn. Lomba Keterampilan Khusus Siswa PK dan LK oo. Sekolah penerima bantuan operasional PK dan PLK 492 pp. Pemberian beasiswa melalui dekonsentrasi ... siswa 5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar, sebagai berikut: a. Penyediaan data dan informasi pendidikan dasar dilakukan melalui pengembangan jaring sistem pendataan dengan lokasi pilot projectpada 200 sekolah di 20 kabupaten/kota dengan capaian 100%. b. Pengelolaan dokumen perencanaan dengan dilaksanakan penyusunan dan pembahasan rencana kegiatan tahun 2012, sehingga tersedia dokumen-dokumen perencanaan untuk tahun 2012, mencapai 100%. c. Sekolah yang Mendapatkan Layanan Akses dan Mutu Pendidikan dimaksudkan untuk mendukung tercapainya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di daerah perbatasan dan terpencil dengan sasaran 335 sekolah dan 120 sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga rerata nilai ujian nasional dapat meningkat. Realisasi pada sasaran ini mencapai 100%. d. Gedung Kantor yang direhabilitasi adalah seluas 7.730 meter persegi dengan capaian 100%. e. Gedung Sekolah Rusak Akibat Bencana Alam dan Kerusuhan yang direhabilitasi sebanyak 1.883 ruang dengan capaian 100%. f. Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa dilaksanakan melalui Pembinaan Pendidikan Agama dan Akhlak mulia sebanyak 200 sekolah, Pembinaan Pkn sebanyak 710 sekolah, Pendidikan estetika sebanyak 530 sekolah, pendidikan kesehatan jasmani sebanyak 334 sekolah dan pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan pembangunan berkelanjutan sebanyak 33 sekolah semuanya mencapai 100%. g. Dewan Pendidikan/ Komite Sekolah yang terbina adalah sebanyak 421 lembaga dengan capaian 100% h. Peningkatan kompetensi/kualifikasipegawai melalui pendidikan dan pelatihan pegawai sebanyak 1.010 orang mencapai 100%.

Di samping melaksanakan tugas-tugas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar melaksanakan tugas khusus dalam penanganan sekolah-sekolah daerah perbatasan, tertinggal dan terpencil serta sekolah-sekolah yang rusak akibat bencana alam dan kerusuhan. Penanganan berbagai kegiatan tersebut dapat diinformasikan sebagai berikut: 1. Pelayanan Pendidikan untuk Daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Terpencil Salah satu prioritas pembangunan dalam bidang pendidikan dasar adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal dan terpencil termasuk daerah nelayan. Dalam pelaksanaan program ini pemerintah telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Memberikan bantuan kepada 335 sekolah di daerah perbatasan dan tertinggal serta 45 sekolah di daerah pemukiman nelayan. Kegiatan yang dilakukan berupa rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang kelas baru serta ruang penunjang lainnya.

2011LAKIP


35


b. Pelayanan pendidikan untuk anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Penyebaran anak-anak TKI terutama di Sabah, Malaysia, berada atau bersekolah di Kabupaten Nunukan dan di perkebunan-perkebunan di Sabah. Jumlah anak-anak TKI yang bersekolah di Nunukan mencapai 2.189 siswa. Pemerintah telah memberikan pelayanan khusus untuk membantu anak-anak tersebut dengan memberikan biaya guna memenuhi perlengkapan sekolah individu siswa. Sementara itu, mereka yang berada di Sabah kurang lebih 50 ribu anak. Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) adalah satu-satunya sekolah formal yang menampung pendidikan anak TKI yang berada di sekitar Kota Kinabalu. Jumlah siswa pada sekolah tersebut 416 siswa terdiri dari siswa kelas I sampai dengan kelas VIII. Pada tahun 2011 telah dimulai pembangunan gedung SIKK dan akan berakhir pada April 2013. Dengan dibangunnya sekolah tersebut diharapkan dapat menampung lebih banyak siswa yang berasal dari anak-anak TKI. Sekolah tersebut dibangun di atas tanah milik pemerintah Republik Indonesia seluas 1,6 hektar. SIKK memiliki peran strategis sebagai pusat layanan pendidikan di Kota Kinabalu dan sekitarnya di wilayah Sabah, Malaysia. Ia menjadi wadah pembinaan dan proses pembelajaran bagi 52 ribu anak-anak Indonesia yang tersebar di kawasan Sabah. SIKK, sesuai fungsinya sebagai Centre Point pendidikan, sejak tahun 2009 telah menyelenggarakan ujian nasional melalui program paket A, B, dan C dan sampai saat ini lebih dari 1.000 peserta didik telah lulus ujian melalui ujian paket A. Sejak tahun pelajaran 2010/2011, SIKK telah menjadi Sekolah Induk bagi 13 Learning Centre (SMP Terbuka) seluruh Sabah dengan jumlah siswa 826 orang. SIKK juga menjadi koordinator bagi 15 Learning Centre setingkat SD yang berada di bawah binaan KJRI Kota Kinabalu. Selain itu pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada pendidik yang mengajar di SIKK maupun di pusat belajar di daerah perkebunan. Foto 1 Ruang Kelas Pada Sebuah Learning Centre di Sabah

36 LAKIP2011



Foto 2 Di Depan Gedung Learning Centre di Tawau, Sabah

Foto 3 Suasana Belajar di Learning Centre

2. Penanganan Sekolah-Sekolah Rusak Akibat Bencana Alam dan Kerusuhan Penanganan pendidikan pada saat terjadinya bencana (kegiatan darurat) maupun pada tahap pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) dimaksudkan agar proses belajar mengajar tetap dapat dilaksanakan meskipun bersifat darurat, yang selanjutnya dapat ditata kembali sesuai kondisi semula bahkan lebih baik dari semula. Pada kondisi darurat, yaitu pada saat kejadian bencana atau tepatnya beberapa saat setelah terjadinya bencana, kegiatan lebih memfokuskan kepada kebutuhan prioritas dan kritis yang berkaitan dengan pemberian berbagai sarana darurat untuk sekolah maupun kebutuhan-kebutuhan pokok untuk tetap dapat berlangsungnya proses pembelajaran. Pada proses lebih lanjut yaitu pada tahap pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi), seluruh kegiatan yang direncanakan terhadap proses pembelajaran lebih mengarah kepada penataan secara permanen dari tujuan utama pembangunan pendidikan dalam kerangka penjaminan layanan pendidikan.

2011LAKIP


37


Untuk mendukung tujuan dari semua langkah pada penanganan sekolah di wilayah bencana, perlu adanya ketersediaan dana sesuai kebutuhan dari berbagai sumber (Pemerintah atau Non Pemerintah) dan keberhasilan akan dicapai apabila didukung oleh usaha dan keseriusan dari individu-individu/ kelompok yang langsung terlibat pada program tersebut serta adanya partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, terbentuknya sinergi seluruh stakeholder pendidikan (Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota), masyarakat, organisasi masyarakat dan tokoh-tokoh agama dalam melakukan usaha yang sejalan dengan konsep yang diberikan akan sangat mendukung keberhasilan program ini. Pada pelaksanaan tahap ini juga membutuhkan pengalaman-pengalaman dari sistem yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat dilakukan suatu langkah perbaikan yang lebih jelas untuk mengarah kepada pencapaian target yang diharapkan. Secara ringkas kegiatan pemulihan ini akan meliputi: Rapid Assesment, koordinasi dengan seluruh stakeholder di wilayah bencana, pengadaan/pemanfaatan sarana untuk proses belajar mengajar, pengadaan sukarelawan, capacity building terhadap komponen Pemerintah Daerah, pengelolaan masyarakat, guru bantu sementara/guru kontrak, pengadaan alat bantu belajar dan buku, pelatihan guru, trauma konseling, remedial teaching, serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan penanganan pendidikan baik pada masa darurat maupun masa pemulihan setelah terjadinya bencana Direktorat Jenderal telah melakukan intervensi atau aksi nyata agar pelayanan pendidikan tetap berjalan dan berkesinambungan. Intervensi yang dilakukan selama meliputi: a. Penyampaian bantuan tanggap darurat berupa pakaian seragam, peralatan sekolah, tas dan alat bantu pengajaran b. Bantuan sosial berupa dana untuk pembersihan sekolah yang terkena dampak letusan gunung merapi c. Bantuan sosial untuk pembangunan sekolah darurat d. Bantuan sosial untuk rehabilitasi bangunan sekolah Pemulihan layanan pendidikan di daerah pasca bencana alam yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 meliputi 14 propinsi, pada 52 kabupaten dengan sasaran 1.883 sekolah dan seluruhnya telah terealisasi. Penyebaran penanganan pendidikan pada daerah bencana alam yang disebabkan oleh (1) letusan gunung berapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Utara, (2) akibat tanah longsor dan banjir antara lain Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat dan beberapa provinsi lainya. Pelaksanaan kegiatan tersebut terutama ditujukan untuk membangun ruang kelas yang hancur dan rehabilitasi berat.

38 LAKIP2011



B. Capaian Kinerja Output Terhadap Sasaran Strategis/IKU Capaian kinerja keluaran (output) terhadap sasaran strategis/IKU Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: No 1

Sasaran Strategis/IKU/IKK

Target Sasaran Realisasi Output (%) Satuan Target Realisasi % IKU/IKK

APM SD/SDLB/Paket A nasional mencapai 83,57%,kurangnya 90% kota mencapai APM ≥ 96%

1.1. APM SD/SDLB/Paket A

83,01

1. Beasiswa Miskin

siswa

1.981.947

2. Pembangunan RKB

ruang

8.345

3. BOS

siswa

4. Bantuan Operasional

siswa

27.225.299 27.225.299 100 10.000

6.660

66,6

lembaga

350

135

45

Paket A

1,30

0,33

SD/SDLB putus sekolah

6. Retrievel dan 3.

94,4

8.712 104,4

APS Kelompok Usia 7-12 Tahun mencapai 0,7%

2.1. Persentase peserta didik

1.870.981

85,58

Paket A

5. Penyelenggaraan

2.

Tabel 11 Capaian Kinerja Output Terhadap Sasaran Strategis/IKU

siswa

21.030

21.030

100

Remidial SD

APK SMP/SMPLB/Paket B Nasional mencapai 76,53

3.1. APK SMP/SMPLB/Paket B 73,28 75,41% 7. Pembangunan

sekolah

450

450 100

SD-SMP Satu Atap

8. Pembangunan USB SMP

210

210

100

9. Pembangunan RKB SMP ruang

2.695

2.695

100

10. Rehabiltasi ruang

ruang

2.735

2.735

100

siswa

193.304

193.304

100

siswa

9.382.289

9.382.289

100

13. Bantuan SMP Terbuka siswa

208.948

208.948

100

kelas SMP

11. Pendidikan

Program Paket B

12. BOS 4.

unit

APM SMP/SMPLB/Paket B Nasional mencapai 76,53

4.1. APM SMP/SMPLB

56,20

14. Pembinaan sekolah

sekolah

2.121

2.121

100

sekolah

65

65

100

siswa

33.329

33.329

100

siswa

998.212

998.212

100

56,07

dengan nilai ujian rendah

15. Pembinaan SMP berbasis pondok pesantren 16. Pemberian beasiswa

bakat dan prestasi

17. Pemberian beasiswa 5.

APS Kelompok Usia 13-15 th mencapai 1%

5.1 Peserta Didik SMP/SMP

miskin SMP

1,6%

1,57

LB Putus Sekolah

18. Retrieval / Remidial

?

?

?

SMP 19. Bantuan operasional

paket

604

604

100

PK dan PLK

2011LAKIP


39


No



6.

APS SD/SDLB maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%, angka Melanjutkan SD?SDLB sekurang-sekurangnya 97%

Persentase peserta didik


1,30

20. Retrieval dan remidial siswa

21.030


SMP/SMPLB putus sekolah

Persentase Lulusan

SD/SDLB yang

melanjutkan pendidikan

7.

Angka melanjutkan SMP/SMPLB ke sekolah menengah sekurang-kurangnya 94%

Persentase Lulusasn SMP/

SMPLB yang melanjutkan

ke sekolah menengah

8.

Sekurang-kurangnya 85% SD/SDLB dan 70.9% SMP/SMPLB diakreditasi

Persentase SD/SDLB

20.037

0,33

95,3

1,6

1,57%

93

93%

89 96,18%

53

58%

berakreditasi 21. Akreditasi SD 22. Peningkatan SD pada

sekolah siswa

500

500

100

9.800

7.691

78,5

Standar Proses dan

Penilaian

Persentase SMP/SMPLB

50

58%

berakreditasi 9.

Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 100% SMP/SMPLB terakreditasi minimal B

Persentase SD/SDLB

berakreditasi minimal B


berakreditasi minimal B

10

Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% SMP/SMPLB melaksanakan e-pembelajaran

Persentase SD menerapkan

46

36%

33

24,6%

22

21,6%

e-pembelajaran 23. SD menerapkan

sekolah

222

222

100

e-pembelajaran 24. Pengadaan IPBI

sekolah

250

250

100

25. Pengadaan hardware sekolah

3.500

3.500

100

dan software

multimedia kreatif

26.

Persentase SD memiliki

15

Internet 27. Peningkatan sarana sekolah

50

50

100

10.000

10.000

100

komputer 28. Peningkatan

40 LAKIP2011


mutu TIK

sekolah

22,2%


No



29. Pengembangan SD

sekolah

13.750

13.750

100

berbasis TIK

30. Peningkatan sarana pembelajaran

Persentase SMP

elektronik dan digital

30

21,6%

menerapkan

e-pembelajaran

31. Penerapan program

Persentase SMP memiliki

sekolah

567

567

100

applikasi sekolah

30

22,2%

Internet 32. Pengembangan

sekolah

Sekurang-kurangnya 85% kabupaten/kota memiliki SD SBI dan SD RSBI

Persentase kabupaten/

kota memiliki minimal

satu SD RSBI/SBI

34. Pembinaan SDSN

kompetisi internasional

tingkat pendidikan dasar

100

50,8

33. Pengembangan SD BI sekolah Nilai total tertimbang dari

16.768

SMP berbasis TIK

11

16.768

sekolah

77

60

77,9

781

781

100

173

35. Penyelenggaraan

medali

122

122

100

36. OSN Matematika

medali

30

30

100

37. OSN IPA

medali

30

30

100

38. Lomba Internasional

medali

113

113

100

lomba olahraga

nasional dan

54,5%

216

internasional

12

Sekurang-kurangnya 75% kabupaten/kota memiliki SMP BI dan RSBI

Persentase kabupaten/

kota minimal memiliki

satu SMP RSBI/SBI

56

sekolah

2.443

2.443

100

40. Pengembangan SMP SBI sekolah

311

311

100

Nilai total tertimbang dari

173

kompetisi internasional


39. Pembinaan SSN

41. Penyelenggaraan lomba

medali

610

610

54,5%

206

100

kompetensi, sains, olahraga dan seni

2011LAKIP


41


No



13

Sekurang-kurangnya 82% guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat

Persentase guru SD/SDLB

dalam jabatan

berkualifikasi Akademik

S-1/D-4

Persentase pendidik dan

tenaga kependidikan

yang menerima tunjangan

14

Sekurang-kurangnya 98% guru SMP/SMPLB berkualitas S-1/D-4 dan 90% bersertifikat

Persentase guru SMP/

SMPLB berkualifikasi

akademik S-1/D-4

Persentase pendidik dan

tenaga kependidikan


15

Sekurang-kurangnya 60% kabupaten/kota telah memiliki rasio pendidik : peserta didik SD 1:20 s/d 1:28, dan SMP 1:20 s/d 1:32

Persentase SD yang

memiliki rasio guru

terhadap siswa sesuai SPM

46

100 99,98%

83

46%

100 99,98%

5

42. SD yang memenuhi

sekolah

396

318

80,3

sekolah

497

497

100

sekolah

66

66

100

dan prasarana

menuju SD

memenuhi SPM

44. Peningkatan sarana

dan prasarana olahraga

dan kesenian SD

Rasio guru terhadap

1:31

siswa SD

Persentase SMP yang

memiliki rasio guru


Rasio guru terhadap

siswa SMP

16

Meningkatkan tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95% dan

menurunkan angka putus sekolah maksimal 1% untuk jenjang pendidikan dasar, minimal 95% dan menurunnya

angka putus sekolah maksimal 1% untuk jenjang pendidkan dasar



Persentase lulusan SD/

SDLB yang melanjutkan

5

1:34

1,30 93


11%

standar kelulusan

43. Peningkatan sarana

42 LAKIP2011

46%

1 : 30 21%

1 : 32

1,25% 78%


No



17

Sekurang-kurangnya 50% kabupaten/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan

Rasio Kesetaraan Gender

18

Seluruh kabupaten dan kota telah melaksanakan SPM pendidikan dasar

Persentase SD/SDLB

memenuhi SPM

97.4

75

45. SD memenuhi SPM


memenuhi SPM

Kab/kot

497

397

600

100

unit

500

500

100

sekolah

1.000

1.000

100

Kab/kot

50

50

100

9.733.156

9.733.156

100

pendidikan SMP

49. Pembinaan kab/

600

perpustakaan SMP

48. Peralatan

ruang

75%

ruang lab IPA SMP

47. Pembangunan

75%

79,9

60

46. Pembangunan

97,5%

kota menerapkan

manajemen

pendidkan dasar

50. BOS Buku

siswa

Persentase SD yang

memiliki rasio guru

5


Persentase SMP yang

memiliki rasio guru


Persentase kab/kota yang

memiliki tenaga

kependidikan sesuai SPM

19

APK Gabungan Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%

APM SD/SDLB/Paket A

APK SMP/SMP LB /Paket B 73,28 75,41%

APM SMP/SMPLB/Paket B 56,20 56,07%

5

35

11%

21%

35%

83,01 85,58%

20. Tercapainya kontrak kinerja antara Presiden dengan Mendiknas dalam bidang pendidikan dsaar 21

Terwujudnya reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

22

Terwujudnya layanan pendidikan di daerah bencana

Rehabilitasi sekolah

sekolah

1.883

1.883

100

rusak akibat bencana alam

2011LAKIP


43


C. Analisis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terhadap Sasaran Strategis/IKU. Dengan memperhatikan capaian output sebagaimana tersebut di atas maka kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dalam memenuhi target yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut; 1. Capaian IKK terhadap IKU Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Terhadap Sasaran Strategis/ IKU Program Pendidikan Dasar

44 LAKIP2011

Sasaran Strategis (1)

1 APM SD/SDLB/Paket A nasional 1 mencapai 83,57%, kurangnya 90% kota mencapai APM ≥ 96% 2 APS Kelompok Usia 7-12 Tahun 1 mencapai 0.7% 3 APK SMP/SMPLB/Paket B 1 nasional mencapai 76,53% 4 APM SMP/SMPLB/Paket B/ 1 Sederajat mencapai 58,17% 5 APS Kelompok Usia 13-15 Tahun 1 mencapai 1% 6 Angka Putus Sekolah SD maksimal 1 0,7% dan SMP maksimal 1%, angka melanjutkan SD/SDLB 2 sekurang-kurangnya 97% 3 7 Angka Melanjutkan Lulusan SMP/ 1 SMPLB ke sekolah menengah sekurang-kurangnya 94% 8 Sekurang-kurangnya 85% SD/ 1 SDLB dan 70.9% SMP/SMPLB diakreditasi 2 9 Sekurang-kurangnya 90% SD/ 1 SDLB dan 100% SMP/SMPLB terakreditasi minimal B 1 10 Sekurang-kurangnya 40% SD/ 1 SDLB dan 60% SMP/SMPLB melaksanakan e-pembelajaran 2 3 4 11 Sekurang-kurangnya 85% 1 kabupaten/kota memiliki SD SBI atau RSBI 2


Indikator Kinerja (2) APM SD/SDLB/Paket A

Target

Realisasi

(3) (3) 83,01%

85,58%

Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah APK SMP/SMPLB/Paket B

1,3%

1,25%

73,28%

75,41%

APM SMP/SMPLB/Paket B

56,20%

56,07%

Persentase Peserta Didik 1.6% 1.57% SMP/SMPLB Putus Sekolah Persentase Peserta Didik 1,5% 0,33% SD/SDLB Putus Sekolah Persentase Peserta Didik 1.6% 1.57% SMP/SMPLB Putus Sekolah Persentase Lulusan 93% 93% SD/SDLB yang Melanjutkan Pendidikan Persentase Lulusan SMP/ 89% 96,18% SMPLB yang Melanjutkan ke Sekolah Menengah Persentase SD/SDLB 53% 58% Berakreditasi Persentase SMP/SMPLB 50% 52% Berakreditasi Persentase SD/SDLB 46% 36% Berakreditasi Minimal B Persentase SMP/SMPLB 33% 24,6% Berakreditasi Minimal B Persentase SD Menerapkan 22% 21,6% e-Pembelajaran Persentase SD memiliki 15% 22,2% fasilitas internet Persentase SMP 30% 34,6% Menerapkan e-Pembelajaran Persentase SMP memiliki 30% 42,6% fasilitas internet Persentase Kabupaten/Kota 50,8% 54,5% memiliki minimal satu SD RSBI/SBI nilai total tertimbang dari 151 206 kompetensi internasional tingkat pendidikan dasar


Sasaran Strategis (1)

12 Sekurang-kurangnya 75% 1 kabupaten/kota memiliki SMP SBI atau RSBI 2 13 Sekurang-kurangnya 82% Guru 1 SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat 2 14 Sekurang-kurangnya 98% Guru 1 SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/ D-4 dan 90% bersertifikat; 2 15 Sekurang-kurangnya 60% 1 Kab/Kota Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 dan SMP 1:20 2 Sampai 1:32; 3 4 16 Meningkatnya tingkat efisiensi 1 internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan 2 minimal 95 %. dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1 % untuk jenjang pendidikan dasar minimal 95 %. dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1 % untuk jenjang pendidikan dasar. 17 Sekurang-kurangnya 50% 1 kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan; 18 Seluruh Kabupaten dan Kota telah 1 melaksanakan SPM Pendidikan Dasar 2 3 4 5

Indikator Kinerja (2) Persentase Kabupaten/ Kota memiliki minimal satu SMP RSBI/SBI nilai total tertimbang dari kompetensi internasional tingkat pendidikan dasar Persentase guru SD/SDLB Dalam Jabatan Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan Persentase guru SMP/ SMPLB Berkualifikasi Akademik S-1/D-4 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan Persentase SD Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM Rasio Guru Terhadap Siswa SD Persentase SMP Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM Rasio Guru Terhadap Siswa SMP Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah Persentase Lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan

Rasio kesetaraan gender SD/SDLB Persentase SD/SDLB Memenuhi SPM Persentase SMP/SMPLB Memenuhi SPM Persentse SD Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM Persentase SMP Yang Memiliki Rasio Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM Persentase Kab/Kota yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai SPM

Target

Realisasi

(3) (3) 56%

58%

173

111

46%

46%

100%

99,98%

83%

81%

100%

99,9%

5% 1:31 5%

11% 1:30 21%

1:34

1:32

1,30% 93%

1,25% 78%

97,4%

97,5%

75%

75%

60%

75%

5%

11%

5%

21%

35%

35%

2011LAKIP


45


Sasaran Strategis

(1)

Indikator Kinerja (2)

Target

Realisasi

(3) (3)

19 APK gabungan Pendidikan Dasar, 1 APM SD/SDLB/Paket A 83,01% 85,58% Menengah, dan Tinggi 2 APK SMP/SMPLB/MTs/ 73,28% 75,41% sekurang-kurangnya 86,3%, Paket B 3 APM SMP/SMPLB/ 56,20% 56,07% MTs/Paket B 20 Tercapainya kontrak kinerja antara Presiden dengan Mendiknas dalam bidang pendidikan dasar 21 Terwujudnya reformasi birokrasi di Persentase Satker yang 55% 60% Direktorat Pendidikan Dasar Telah Menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja 22 Terwujudnya layanan pendidikan 90% 100% di daerah bencana Jumlah Anggaran : Program Pendidikan Dasar Rp. 17.203.228.647.000 Realisasi Anggaran Rp. 15.735.022.717.000 (91,47%)

2. Analisis Capaian IKK terhadap IKU Capaian IKU Program Pendidikan Dasar diukur dari ketercapaian IKK yang tergambarkan dari pelaksanaan kegiatan dari berbagai output yang terdapat di Satker-Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Capaian tersebut diukur dalam persentase, yang untuk keperluan analisis ini dibagi pada tiga katagori yaitu capaian yang lebih 100%, capaian sama dengan 100% dan capaian di bawah 100%. Hasil analisis dari berbagai capaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Capaian di atas 100% 1) APM SD/SDLB/PAKET A Realisasi IKU ini sebesar 85.51% dari target yang ditetapkan 83.01%, dengan presentase capaian sebesar 103%. Ketercapaian target ini terutama didukung oleh kegiatan Bantuan Operasional Sekolah dengan sasaran 27.225.299 siswa, Subsidi operasional Pendidikan Khusus dan Pendidikan layanan khusus SDLB meliputi 99.724 siswa, Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD dengan sebanyak 1.870.981 siswa di 33 provinsi serta adanya program Rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD, yang mencakup 21.500 ruang kelas. 2) PERSENTASE PESERTA DIDIK SD/SDLB PUTUS SEKOLAH Realisasi IKU ini sebesar 0.51% dari target yang ditetapkan 1.3%, dengan presentase capaian sebesar 255%. Menurunnya angka putus sekolah tersebut di dukung oleh adanya program retrievel dan remidial sebanyak 21.030 siswa. Selain itu di beberapa daerah bencana alam telah dilakukan rehabilitasi ruang kelas SD sebanyak 1.123 ruang, peningkatan layanan akses dan mutu untuk pendidikan di daerah perbatasan, terpencil dan tertinggal melalui pembangunan 335 sekolah pada daerah tersebut .

46 LAKIP2011



3) APK SMP/SMPLB/PAKET B a) Realisasi IKU ini sebesar 75.46% dari target yang ditetapkan 73.28%, dengan presentase capaian sebesar 103%. Ketercapaian IKU ini karena didukung oleh adanya pemberian dana BOS sebanyak 9.382.289 siswa, pembangunan SD-SMP Satu Atap 450 sekolah, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP sebanyak 210 unit, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP sebanyak 2.695 ruang, rehabiltasi ruang kelas SMP sebanyak 2.735 ruang, pendidikan Program Paket B sebanyak 193.304 paket, dan Bantuan SMP Terbuka kepada 208.948 siswa. b) Selain itu, ketercapaian IKU tersebut juga didukung adanya pembangunan SMP berbasis Pondok Pesantren sebanyak 65 Sekolah, Bantuan USB PKLK sebanyak 8 unit, rehabilitasi RKB PKLK sebanyak 271 ruang dan Beasiswa/ Bantuan Belajar Anak berkebutuhan khusus sejumlah 28.742 siswa 4) PERSENTASE PESERTA DIDIK SMP/SMPLB PUTUS SEKOLAH a) Realisasi IKU ini sebesar 1.57% dari target yang ditetapkan 1.60%, dengan presentase capaian sebesar 102%. Keberhasilan pencapaian IKU tersebut karena di dukung oleh pemberian dana BOS sebanyak 9.382.289 siswa, pembangunan SD-SMP Satu Atap 450 sekolah, pembangunan USB SMP 210 unit, pembangunan RKB SMP 2.695 ruang, rehabiltasi ruang kelas SMP 2.735 ruang, pendidikan Program Paket B sebanyak 193.304 paket, Bantuan SMP Terbuka kepada 208.948 siswa. b) Selain itu ketercapaian tersebut juga didukung adanya BSM sebanyak 1.028.212 siswa, Bantuan Operasional Penyelengaraan sekolah PLK sebanyak 93 lembaga dengan jumlah 628 siswa, dan Beasiswa/ Bantuan Belajar Anak berkebutuhan khusus sejumlah 28.742 siswa. 5) PERSENTASE LULUSAN SMP/SMPLB YANG MELANJUTKAN KE SEKOLAH MENENGAH a) Ketercapaian IKU ini sebesar 96.18% dari target yang ditetapkan 89%, dengan presentase capaian sebesar 108%. Pencapaian target ini dilakukan melalui pembinaan penyusunan KTSP, pembelajaran MIPA dengan menggunakan Bahasa Inggris, Bimbingan Teknis IPA Terpadu dan IPS Terpadu. Dengan adanya pembinaan maupun bimbingan belajar diharapkan akan meningkatkan angka kelulusan siswa. b) Total siswa yang tidak melanjutkan sebanyak 11% dari anak yang mengikuti ujian. Siswa yang tidak melanjutkan ke sekolah Menengah sebanyak 119.468 siswa. Adanya siswa yang tidak melanjutkan pendidikan disebabkan karena beberapa hal seperti kondisi sosial ekonomi, geografis dan sosial budaya (culture). 6) PERSENTASE SD/SDLB BERAKREDITASI Ketercapaian IKU ini sebesar 58% dari target yang ditetapkan 53%, dengan presentase capaian sebesar 109%. Guna mendukung Ketercapaian target ini dilakukan melalui Subsidi rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan RKB SD, sebanyak 450 ruang, pembinaan klub olahraga SD mencakup 99 SD, pembangunan ruang perpustakaan dan PSB SD yang mencakup sasaran 198 SD.

2011LAKIP


47


7) PERSENTASE SMP/SMPLB BERAKREDITASI a) Ketercapaian IKU ini sebesar 52% dari target yang ditetapkan 50%, dengan presentase capaian sebesar 104%. Guna mendukung ketercapaian target ini dilakukan dengan memberikan bantuan 1000 paket peralatan laboratorium dan pengembangan TIK. b) Bantuan yang diberikan untuk tingkat SMP antara lain Pembangunan laboratorium IPA sebanyak 600 ruang, perpustakaan SMP 500 ruang, peralatan pendidikan SMP 713 sekolah. Bantuan untuk SMPLB antara lain Ruang Keterampilan sejumlah 17 ruang, Bantuan Sekolah (PKLK) memenuhi SPM-Sarana Prasarana sejumlah 7 sekolah, Alat Pendidikan/ Alat Bantu sejumlah 232 sekolah, Perpustakaan sejumlah 112 sekolah, Ruang Penunjang lainnya sejumlah 102 ruang. Bantuan tingkat SD antara lain Bantuan E-Learning SDLB sejumlah 218 sekolah 8) PERSENTASE SMP YANG MENERAPKAN E-PEMBELAJARAN Persentase capaian penerapan E-Pembelajaran sebesar 34.60% dari target yang ditetapkan 30%. Ini artinya capaiannya melebihi 1005 yaitu sebesar 115%. Ketercapaian target didukung adanya SMP berbasis TIK dan Pengembangan SMPT berbasis ICT dengan aktivitas pendudkung pemberian bantuan software dan hardware sebanyak 14.944 paket, dan bantuan interaktif presentation system, serta pengembangan sistem pembelajaran. 9) PERSENTASE SMP MEMILIKI FASILITAS INTERNET Ketercapaian IKU ini sebesar 42.60% dari target yang ditetapkan 30%, dengan presentase capaian sebesar 142%. Ketercapaian IKU ini didukung oleh Pemberian bantuan alat laboratorium komputer sebanyak 500 paket. 10) PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MEMILIKI MINIMAL SATU SD RSBI/SBI Ketercapaian IKU ini sebesar 64.79% dari target yang ditetapkan 50.80%, dengan presentase capaian sebesar 128%. Guna mencapai target yang ditetapkan dilakukan upaya peningkatan capaian tersebut melalui penambahan SD RSBI/SBI sebanyak 77 sekolah, yang terdiri dari 66 RSDBI baru, 6 SD Pembangunan RSDBI , dan 5 SD untuk kelengkapan sarana dan prasarana. Selain itu untuk memacu tumbuhnya RSBI/SBI telah dilakukan pembinaan SDSN sebanyak 1.895 sekolah. 11) NILAI TOTAL TERTIMBANG MEDALI DARI KOMPETISI INTERNASIONAL TINGKAT PENDIDIKAN DASAR a) Untuk tingkat SD, Ketercapaian IKU ini sebanyak 206 dari target yang ditetapkan sebanyak 151, dengan presentase capaian sebesar 136%. Kompetensi internasional yang diikuti antara

48 LAKIP2011



lain Lomba Sains Nasional/Internasional Pusat dan Daerah, Lomba Olahraga Nasional/ Internasional Pusat dan Daerah, dan Festival dan Lomba Seni Nasional/ internasional Pusat dan Daerah. Capaian Medali yang diperoleh dari kompetisi internasional antara lain : (1) IMSO (2) IMC (3) PMWC (4) WIZMIC (5) APSSO

= = = = =

2 Emas, 4 Perak, 7 Perunggu 9 Emas, 18 Perak, 20 Perunggu 1 Emas, 2 Perak, 3 Perunggu 5 Emas, 3 Perak, 4 Perunggu 9 Emas, 14 Perak, 13 Perunggu

12) PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MEMILIKI MINIMAL SATU SMP RSBI/SBI Ketercapaian IKU ini sebesar 58% dari target yang ditetapkan 56%, dengan presentase capaian sebesar 104%. Guna mendukung tercapainya IKU ini telah dilakukan melalui subsidi rintisan dan pembangunan SMP bertaraf internasional (RSBI) baru terhadap 311 sekolah, dan pembinaan SMP SSN sebanyak 2.443 sekolah. 13) PERSENTASE SD YANG MEMILIKI RASIO GURU TERHADAP SISWA SESUAI SPM a) Ketercapaian IKU ini sebesar 21% dari target yang ditetapkan 5%, dengan presentase capaian sebesar 420%. Berdasarkan data Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan ( NUPTK), Total keseluruhan Jumlah SD adalah 132.603 sekolah. Dari jumlah tersebut sebanyak 27.897 sekolah telah memiliki rasio guru sesuai SPM. Dengan demikian masih ada 79% sekolah belum memenuhi SPM. b) Penetapan target 5% pada tahun 2011, karena SPM tersebut baru disahkan menjadi Peraturan Menteri pada tahun 2010 sehingga pada tahun 2011 program yang dilaksanakan masih dalam proses sosialisasi SPM. 14) RASIO GURU TERHADAP SISWA SD Ketercapaian rasio guru terhadap siswa SD sebesar 1: 18 melebihi target yang ditetapkan sebesar 1:31, dengan presentase capaian sebesar 142%. Sesuai PP Nomor 74 Tahun 2008, rasio jumlah guru dengan siswa SD adalah 1:20, sedangkan sesuai Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, rasio guru adalah 1;28. Secara nasional perbandingan jumlah guru dengan siswa SD telah melampaui standar ideal. Adanya kekurangan guru SD dibeberapa tempat disebabkan karena belum adanya penataan dan pemerataan guru yang merata disetiap daerah. Untuk mengatasi hal tersebut pada tahun 2011 telah diterbitkan Perarturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

2011LAKIP


49


15) PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI RASIO GURU TERHADAP SISWA SESUAI SPM a) Ketercapaian IKU ini sebesar 11% dari target yang ditetapkan 5%, dengan presentase capaian sebesar 220%. Berdasarkan data NUPTK, Jumlah total keseluruhan sekolah SMP sebanyak 26.714 sekolah. Dari jumlah tersebut sekolah yang memiliki rasio guru sesuai SPM sebanyak 2.993 sekolah, Dengan demikian , masih ada 89% sekolah yang belum memenuhi SPM. Masih banyaknya sekolah SMP yang belum memenuhi standar sesuai SPM karena ada beberapa sekolah yang rasionya kelebihan Guru Mata Pelajaran dan atau kekurangan Guru Mata Pelajaran. b) Penetapan target 5% pada tahun 2011, karena SPM tersebut baru disahkan menjadi Peraturan Menteri pada tahun 2010 sehingga pada tahun 2011 program yang dilaksanakan masih dalam proses sosialisasi SPM. 16) RASIO GURU TERHADAP SISWA SMP a) Ketercapaian rasio guru terhadap siswa SD sebesar 1:19 melebihi target yang ditetapkan sebesar 1:34 dengan presentase capaian sebesar 144%. Sesuai PP Nomor 74 Tahun 2008, rasio jumlah guru dengan siswa adalah 1:20, sedangkan sesuai Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, rasio guru adalah 1;32. Secara nasional perbandingan jumlah guru dengan siswa SMP telah melampaui standar ideal. Untuk tingkat SMP, rasio guru terhadap siswa tidak dapat langsung dibandingkan, karena rasio guru mata pelajaran di setiap sekolah dipengaruhi oleh variabel rombongan belajar dan jumlah jam mata pelajaran perminggu sesuai standar isi pada 8 Standar Nasional Pendidikan. b) Adanya kekurangan guru Mata Pelajaran SMP dibeberapa tempat disebabkan karena belum adanya penataan dan pemerataan guru Mata Pelajaran SMP. Sehingga pada tahun 2011 diterbitkan Perarturan Bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. 17) PERSENTASE SMP/SMPLB MEMENUHI SPM Ketercapaian IKU ini sebesar 75% dari target yang ditetapkan 60%, dengan presentase capaian sebesar 125%. SMPLB yang sudah memenuhi SPM sebanyak 273 sekolah dari total 459 sekolah .

18) TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI DI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR Telah dilakukan langkah langkah dalam langkah terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi khusunya dalam pelayanan terhadap masyarakat, seperti telah dilakukan layanan dalam penyesuaian ijazah, pendataan, evaluasi dan dan pelaporan

50 LAKIP2011



19) TERWUJUDNYA LAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH BENCANA Penanganan untuk daerah bencana bukan hanya pada daerah yg kena bencana alam saja tapi juga pada daerah yg terkenas bencana sosial, penagan kuhusunya pada daerah bencana dilakukan bersama dengan daerah. Penangan ini meliputi penaganan tanggap darurat (melalui pengadaan tas,pakaian seragam, alat tulis, tenda dan penganan melalui truma konseling). penangan selanjutnya adalah melalui pasca bencana dengan membangun dan pengadaan kembali sarana dan prasarana yang rusak b. Capaian sama dengan 100% 1) RASIO KESETARAAN GENDER SD/SDLB Ketercapaian IKU ini sebesar 97.5% dari target yang ditetapkan 97.4%, dengan presentase capaian sebesar 100%. Untuk jenjang sekolah dasar atau kelompok usia 7-12 tahun, rasio laki-laki dan perempuan sudah baik. Hal itu tidak terlepas dari penyediaan akses pendidikan yang bermutu terutama pendidikan dasar secara merata bagi anak laki-laki dan perempuan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target ini antara lain bagaimana menyediakan layanan pendidikan secara lebih luas dan beragam sehingga dapat diakses oleh semua anak di Indonesia, terutama di daerah terpencil/perbatasan, bagaimana memebantu keluarga miskin, sehingga setiapkeluarga memiliki kemampuan keuangan lebih baik untuk menyekolahkan laki-laki maupun perempuan dan bagaimana memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa anak laki-laki dan perempuan berhak memperoleh pendidikan yang sama. 2) PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MENERIMA TUNJANGAN (SD) Untuk pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SD ketercapaian IKU ini sebesar 99.98% dari target yang ditetapkan 100%, dengan presentase capaian sebesar 99.89% dengan tunjangan profesi yang diberikan sebanyak 65.567 orang dari jumlah guru SD seluruhnya berjumlah 1.483.059 orang. 3) PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MENERIMA TUNJANGAN (SMP) Untuk pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SMP ketercapaian IKU ini sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%, dengan presentase capaian sebesar 100%, dengan tunjangan profsi sebanyak 40.548 orang dari jumlah guru SMP seluruhnya seanyak 502.915 orang. 4) PERSENTASE SD/SDLB MEMENUHI SPM Ketercapaian IKU ini sebesar 75% dari target yang ditetapkan 75%, dengan presentase capaian sebesar 100%. Sekolah SDLB yang sudah memenuhi SPM sebanyak 671 sekolah dari total 1.126 sekolah.

2011LAKIP


51


5) PERSENTASE KAB/KOTA YANG MEMILIKI TENAGA KEPENDIDIKAN SESUAI SPM Ketercapaian IKU ini sebesar 35% dari target yang ditetapkan 35%, dengan presentase capaian sebesar 100%. Tenaga Kependidikan terdiri dari pengawas, pustakawan dan tenaga administrasi c. Capaian di bawah 100% 1) APM SMP/SMPLB/PAKET B Realisasi IKU ini sebesar 56.01% dari target yang ditetapkan 56.20%, dengan presentase capaian sebesar 99,7%. Ketidaktercapaian IKU Angka Partisipasi Murni SMP/SMPLB/Paket B disebabkan karena banyaknya anak usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar, adanya beberapa anak usia 13-15 tahun yang masih duduk di bangku SD maupun sebaliknya anak usia 1315 tahun telah memasuki sekolah yang lebih tinggi. 2) PERSENTASE LULUSAN SD/SDLB MELANJUTKAN PENDIDIKAN Realisasi IKU ini sebesar 78% dari target yang ditetapkan 93%, dengan presentase capaian sebesar 84%. Ketidaktercapaian IKU dikarenakan adanya kendala antara lain masih terdapatnya 12 kabupaten/kota dengan hasil ujian nasional rendah. Total siswa yang tidak melanjutkan sebanyak 7% dari anak yang mengikuti ujian. Siswa yang tidak melanjutkan ke sekolah SMP sebanyak 173.334 siswa, disebabkan karena beberapa hal seperti kondisi sosial ekonomi, geografis dan sosial budaya (culture) Tingkat kesadaran untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dipacu melalui capaian output berupa pembinaan pendidikan karakter bangsa dalam bentuk pembinaan akhlak mulia di 200 sekolah, pembinaan kewarganegaraan di 710 sekolah, pendidikan estitika 530 sekolah, pendidikan kesehatan jasmani 334 sekolah, pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan pembangunan berkelanjutan sebanyak 33 sekolah, pembinaan dewan pendidikan dan komite sekolah sebanyak 421 lembaga. 3) PERSENTASE SD/SDLB BERAKREDITASI MINIMAL B Realisasi IKU ini sebesar 36% dari target yang ditetapkan 46%, dengan presentase capaian sebesar 78%. Output pendukung capaian target IKU ini adalah Peningkatan Standar Kelulusan 396 sekolah,dan Standar Proses dan Penilaian 9.800 sekolah. Output lain yang mendukung pencapaian target adalah bantuan ruang Keterampilan sejumlah 40 ruang, Bantuan Sekolah memenuhi SPMSarana Prasarana sejumlah 16 sekolah, alat Pendidikan/ alat bantu sejumlah 568 sekolah, perpustakaan sejumlah 276 sekolah, asrama sejumlah 2 unit, dan ruang Penunjang lainnya sejumlah 251 ruang.

52 LAKIP2011



4) PERSENTASE SMP/SMPLB BERAKREDITASI MINIMAL B Realisasi IKU ini sebesar 24.6% dari target yang ditetapkan 33%, dengan presentase capaian sebesar 75%. Output pendukung capaian target IKU ini adalah dengan mendorong penerapan KTSP SMP di 3.039 sekolah. Bantuan lain yang diberikan untuk mendorong ketercapaian target ini adalah bantuan yang diberikan ke PKLK, berupa ruang keterampilan sejumlah 17 ruang, Bantuan Sekolah memenuhi SPM-Sarana Prasarana sejumlah 7 sekolah, Alat Pendidikan/ Alat Bantu sejumlah 232 sekolah, Perpustakaan sejumlah 112 sekolah, Ruang Penunjang lainnya sejumlah 102 ruang. 5) PERSENTASE SD MENERAPKAN E-PEMBELAJARAN Ketercapaian IKU ini sebesar 20.20% dari target yang ditetapkan 22%, dengan presentase capaian sebesar 92%. Ketidaktercapaian target IKU ini Karena target yang ada pada anggaran 2011 terbatas hanya untuk 222 SD (0,002% dari total SD) yang ada. 6) PERSENTASE SD MEMILIKI FASILITAS INTERNET Ketercapaian IKU ini sebesar 11.48% dari target yang ditetapkan 15%, dengan presentase capaian sebesar 77%. Ketercapaian target IKU karena didukung dengan pengembangan SD berbasis TIK sebanyak 13.750 SD disertai kegiatan pendukung lainnya; peningkatan mutu pembelajaran sejumlah 10.000 SD, hardware dan software multimedia sejumlah 3500 SD, serta IP Board Interaktif sejumlah 250 SD. Selain itu, ketercapaian juga didukung adanya interfensi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tambahan dari APBD. 7) NILAI TOTAL TERTIMBANG MEDALI DARI KOMPETISI INTERNASIONAL TINGKAT PENDIDIKAN DASAR Untuk tingkat SMP, Ketercapaian IKU ini sebanyak 111 dari target yang ditetapkan sebanyak 173, dengan presentase capaian sebesar 64%. Kompetensi internasional yang diikuti antara lain Lomba IJSO, Lomba OSN Pusat dan Daerah, Lomba Kompetensi Sains, Olahraga dan Seni Pusat dan Daerah. Ketidakcapaian ini antara lain disebabkan oleh masih banyaknya sekolah yang kekurangan guru yang memiliki kompetensi seperti yang disyaratkan pada RSBI. 8) PERSENTASE GURU SD/SDLB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S-1/D4 Ketercapaian IKU ini sebesar 26% dari target yang ditetapkan 46%, dengan presentase capaian sebesar 57%. Peningkatan Kualifikasi guru merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat memberikan bantuan program kualifikasi guru sesuai usulan dari daerah. Jumlah guru SD/SDLB sebanyak 1.483.059 guru sedangkan Guru SD/SDLB yang telah berkualifikasi S1/D4 bersertifikat sebanyak 386.595 guru, sisanya sebanyak 1.096.464 guru belum berkualifikasi S1/D4.

2011LAKIP


53


9) PERSENTASE GURU SMP/SMPLB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S-1/D4 Ketercapaian IKU ini sebesar 76% dari target yang ditetapkan 83%, dengan presentase capaian sebesar 92%. Jumlah keseluruhan guru SMP/SMPLB adalah 502.915, dari jumlah tersebut baru 382.942 guru telah berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat, sisanya sebanyak 119.973 guru belum berkualifikasi S1/D4. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut adalah karena sebagian besar guru yang belum berkualifikasi S1 tersebut hanya memiliki kualifikasi SMA sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan jenjang S1. 10) PERSENTASE APM SMP/SMPLB/Paket B DALAM PENCAPAIAN GABUNGAN APM PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH DAN TINGGI Angka Partisipasi Murni SMP tidak mencapai 100% selain disebabkan oleh sejumlah anak usia tersebut yang tidak mendapatkan pendidikan juga dimungkinkan oleh adanya beberapa siswa usia 13-15 tahun masih duduk dibangku SD atau sebaliknya sudah memasuki sekolah yang lebih tinggi. Kemudian SMP berbasis Pondok Pesantren sebanyak 65 Sekolah.

Bantuan USB PKLK sebanyak 8 unit RKB PKLK sebanyak 271 ruang Beasiswa/ Bantuan Belajar Anak berkebutuhan khusus sejumlah 28.742 siswa

11) PERSENTASE SD MEMILIKI PERPUSTAKAAN Sasaran yang dicapai adalah 199 SD, terealisasi 125 SD (63%) Output yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Perpustakaan dan Pusat Sumber Belajar

54 LAKIP2011



D. Capaian Kinerja Output Terhadap Sasaran Strategis/IKU Tahun 2011 dengan 2010 Sebagai suatu bahan evaluasi untuk mengetahui kondisi capaian output pada tahun 2010 dengan tahun 2011, dapat dilihat pada tabel berikut: Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Tahun 2010 Tahun 2011

(1)

1 APM SD/SDLB/Paket A nasional

mencapai 83,57%, kurangnya 90%

kota mencapai APM ≥ 96%

2 APS Kelompok Usia 7-12 Tahun

(2)

1 APM SD/SDLB/Paket A

(5) (6)

(7) (8)

82,94% 85,31% 83,01% 85,58%

103

255

72,0% 72,46% 73,28% 75,41%

103

4 APM SMP/SMPLB/Paket B/Sederajat 1 APM SMP/SMPLB/Paket B 56,0% 54,98% 56,20% 56,07%

99

mencapai 0.7%

3 APK SMP/SMPLB/Paket B

SD/SDLB Putus Sekolah

1 APK SMP/SMPLB/Paket B

Tabel 13 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Terhadap Sasaran Strategis/IKU Ptogram Pendidikan Dasar Tahun 2010 - 2011

nasional mencapai 76,53% mencapai 58,17%

5 APS Kelompok Usia 13-15 Tahun

1,50% 1,20%

(9)

1,3% 0,84%

1 Persentase Peserta Didik

Target Realisasi Target Realisasi

%


mencapai 1%

1,8% 2,49%

1.6% 1.57%

102

1,50% 1,65%

1,3% 0,84%

255

1,8% 2,49%

1.6% 1.57%

102

91%

93%

SMP/SMPLB Putus

Sekolah 6 Angka Putus Sekolah SD maksimal


0,7% dan SMP maksimal 1%,

angka melanjutkan SD/SDLB

sekurang-kurangnya 97%


2 Persentase Peserta Didik SMP/SMPLB Putus

Sekolah

3 Persentase Lulusan

76%

93%

99,89

88% 97,01%

89% 96,18%

108

45% 75,8%

53%

58%

109

50%

52%

154

SD/SDLB yang Melanjutkan Pendidikan 7 Angka Melanjutkan Lulusan SMP/

1 Persentase Lulusan SMP/

SMPLB ke sekolah menengah

SMPLB yang Melanjutkan

sekurang-kurangnya 94%

ke Sekolah Menengah

8 Sekurang-kurangnya 85% SD/SDLB

1 Persentase SD/SDLB

dan 70.9% SMP/SMPLB diakreditasi

Berakreditasi

2 Persentase SMP/SMPLB

21,3% 70,9%

Berakreditasi 9 Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB


dan 100% SMP/SMPLB terakreditasi

minimal B

1 Persentase SMP/SMPLB

10 Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB

53%

46%

36%

78

30%

25%

33% 24,6%

75

16%

16%

22% 21,6%

92

10%

10%

15% 22,2%

77

20%

20%

30% 34,6%

115

20%

20%

30% 42,6%

142

35%

37% 50,8% 54,5%

128

141

142

151

206

136

33%

50%

56%

58%

104

14

20

173

111

64

Berakreditasi Minimal B

1 Persentase SD

dan 60% SMP/SMPLB

28%

Berakreditasi Minimal B

Menerapkan

melaksanakan e-pembelajaran e-Pembelajaran

2 Persentase SD memiliki

fasilitas internet

3 Persentase SMP

Menerapkan e-Pembelajaran

4 Persentase SMP memiliki

fasilitas internet 11 Sekurang-kurangnya 85%

1 Persentase Kabupaten/

kabupaten/kota memiliki

Kota memiliki minimal

SD SBI atau RSBI

satu SD RSBI/SBI

2 nilai total tertimbang dari

kompetensi internasional 12 Sekurang-kurangnya 75%


1 Persentase Kabupaten/

kabupaten/kota memiliki SMP

Kota memiliki minimal

SBI atau RSBI

satu SMP RSBI/SBI

2 nilai total tertimbang dari

kompetensi internasional


2011LAKIP


55


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Tahun 2010 Tahun 2011

(1)

13 Sekurang-kurangnya 82% Guru SD/

(2)

1 Persentase guru SD/SDLB

SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan

Dalam Jabatan

80% bersertifikat

Berkualifikasi Akademik

Target Realisasi Target Realisasi (5) (6)

36%

35%

100%

-

77%

76%

100%

100%

3%

3%

(7) (8)

46%

% (9)

46%

57

100% 99,98%

100

S-1/D-4

2 Persentase pendidik dan

tenaga kependidikan 14 Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/


1 Persentase guru SMP/

SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan

SMPLB Berkualifikasi

90% bersertifikat;

Akademik S-1/D-4

2 Persentase pendidik dan

83%

81%

92

100% 99,9%

100

tenaga kependidikan yang

menerima tunjangan 15 Sekurang-kurangnya 60% Kab/Kota

1 Persentase SD Yang

Telah Memiliki Rasio Pendidik dan

Memiliki Rasio Guru

Peserta Didik SD 1:20 Sampai 1:28

Terhadap Siswa

dan SMP 1:20 Sampai 1:32;

Sesuai SPM

2 Rasio Guru Terhadap

5%

11%

420

1 : 33

1 : 32

1:31

1:18

103

3%

3%

5%

21%

220

1 : 36

1 : 36

1:34

1:19

106

1,50% 1,65% 1,30% 0,84%

255

Siswa SD

3 Persentase SMP Yang

Memiliki Rasio Guru

Terhadap Siswa Sesuai

SPM

4 Rasio Guru Terhadap

Siswa SMP 16

Meningkatnya tingkat efisiensi

internal yang ditandai dengan

meningkatnya angka melanjutkan

minimal 95 %. dan menurunnya

SD/SDLB yang

angka putus sekolah maksimal 1 %

Melanjutkan

untuk jenjang pendidikan dasar

minimal 95 %. dan menurunnya

angka putus sekolah maksimal 1 %

untuk jenjang pendidikan dasar.

17 Sekurang-kurangnya 50% kab/kota

1 Persentase Peserta Didik 2 Persentase Lulusan

1 Rasio kesetaraan gender

telah mengarusutamakan gender

dalam pendidikan;

18 Seluruh Kabupaten dan Kota telah

91%

97,2%

76%

93%

93%

84

97,03 97,4% 97,5%

100

SD/SDLB


75%

160

2 Persentase SMP/SMPLB 50% 55% 60% 75%

125

melaksanakan SPM Pendidikan

Dasar


60%

70%

75%

Memenuhi SPM

Memenuhi SPM

3 Persentse SD Yang

Memiliki Rasio Guru


3%

3%

5%

11%

420

3%

3%

5%

21%

220

25%

25%

35%

35%

100

SPM

4 Persentase SMP Yang

Memiliki Rasio Guru


SPM

5 Persentase Kab/Kota Yang

Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai SPM 19 APK gabungan Pendidikan Dasar,

1 APM SD/SDLB/Paket A

82,94% 85,31% 83,01% 85,58%

103

Menengah, dan Tinggi sekurang-

2 APK SMP/SMPLB/MTs/

72,0% 72,46% 73,28% 75,41%

103

kurangnya 86,3%

56,0% 54,98% 56,20% 56,07%

99

3 APM SMP/SMPLB/MTs/

56 LAKIP2011


Paket B Paket B

2011

penutup


BAB IV Penutup A. Kesimpulan Berdasarkan analisis terhadap keberhasilan dan kekurangberhasilan, bahkan ketidakberhasilan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, yakni satu tahun anggaran 2011, ada beberapa butir kesimpulan penting yang dapat dijelaskan dalam laporan ini, sebagai berikut: 1. Semua satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, yang meliputi 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) direktorat, telah melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing dari keseluruhan anggaran sebesar Rp17.203.228.647.000 dapat diserap sebesar Rp15.790.651.519.940, atau dengan daya serap 91,79%. 2. Dalam upaya untuk mempertahankan pemerataan pendidikan, masih dirasakan adanya kekurangan anggaran, terutama untuk subsidi siswa miskin, beasiswa bakan dan prestasi, serta untuk rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang kelas baru (RKB). 3. Angka putus sekolah (DO) pada jenjang pendidikan dasar, SD dan SMP, masih tinggi, terutama di daerah yang income perkapitanya masih rendah, di daerah pulau-pulau terpencil, terluar, dan daerah perbatasan. 4. Angka disparitas APK dan APM antar daerah masih tinggi. 5. Kebijakan pengembangan SMP RSBI yang diserahkan oleh kabupaten ke provinsi untuk ditingkatkan menjadi SBI belum dapat dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. 6. Pengalokasian dana BOS melalui transfer daerah, proses pencairan dana tersebut ke rekening sekolah mengalami keterlambatan. 7. Guru mata pelajaran yang belum berkualifikasi S1/D4 masih banyak, dan guru pada jenjang pendidikan dasar masih banyak yang belum bersertifikasi. 8. Proses sertifikasi guru pada jenjang pendidikan dasar masih belum berjalan secara efektif. B. Rekomendasi Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dan sesuai dengan analisis dari kesimpulan yang telah disebutkan, berikut ini ada beberapa butir yang dapat dijadikan saran/rekomendasi dalam laporan ini. 1. Perlu upaya mempertahankan kinerja dalam rangka peningkatan daya sera pelaksanaan program dan kegiatan. 2. Perlu penambahan anggaran, khususnya untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pemberian subsidi siswa miskin, pemberian beasiswa bakar dan prestasi, serta untuk alokasi untuk pelaksanaan program rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang kelas baru, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kepmendikbud Tahun 2010- 2014.

58 LAKIP2011



3. Untuk mengurangi angka putus sekolah perlu diberikan program beasiswa, terutama untuk siswa SD dan SMP yang tinggal di daerah yang masih rendah income perkapitanya, daerah terpencil, daerah pulau-pulai terluar, dan daerah perbatasan. 4. Untuk mengurangi disparitas APK dan APM perlu ditingkatkan upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan keterjaminan layanan pendidikan dasar yang berkualitas. 5. Perlu sosialisasi secara meluas untuk peningkatan SMP RSBI menjadi SMP SBI yang diserahkan dari tingkat kabupaten kepada tingkat provinsi. 6. Perlu penyempurnaan sistem pencairan anggaran BOS dari Bendahara Umum Daerah ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan selanjutnya ke rekening sekolah. 7. Perlu peningkatan kerja sama sinergis antara provinsi dengan kabupaten/ kota dalam sharing anggaran untuk peningkatan kualifikasi guru mata pelajaran dari DIII menjadi S1/DIV serta sertifikasinya. 8. Untuk peningkatan pemerataan distribusi guru diperlukan koordinasi antar kabupaten/kota, serta kebijakan lintas kabupaten/ kota dengan provinsi dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) yang akan mengatur upaya pemerataan distribusi guru.

2011LAKIP


59

LAMPIRAN/ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.

OUTPUT/SUBO-UTPUT/KEGIATAN

(1)

(2)

VOLUME (3)

SATUAN (4)

B. SATUAN (5)

TOTAL HARGA (6)

I

DITJEN PENDIDIKAN DASAR PROGRAM PENDIDIKAN DASAR SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENDIDIKAN DASAR

12.773.057.715 12.773.057.715 585.767.168 585.767.168

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Dokumen Perencanaan 36 Dokumen 636.806 Data dan Informasi Pendidikan Dasar 18 Naskah 1.350.000 Laporan Kinerja 30 Laporan 500.000 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Lomba/Olimpiade Koordinasi Pelaksanaan Olimpiade/Festival 3 Laporan 5.966.667 Koordinasi Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia 1 Laporan 30.000.000 Layanan Akses dan Mutu Pendidikan: Pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal dan terpencil 335 Sekolah 154.779 Kabupaten/Kota yang evaluasinya rendah 120 Sekolah 533.333 Dokumen Keuangan Pembinaan Administrasi Keuangan 13 Dokumen 500.000 Anggaran Pembiayaan 15 Dokumen 420.000 Laporan Keuangan 7 Laporan 1.857.143 Naskah Hukum dan Ketatalaksanaan 13 Naskah 461.538 Naskah Hukum Naskah Ketatalaksanaan Naskah Reformasi Birokrasi 22 Naskah 486.364 Naskah bahan kerjasama, Informasi dan Publikasi 32 Naskah 1.140.625 Laporan Layanan Kepegawaian 16 Laporan 219.003 Pegawai yang kompetensi/kualifikasinya meningkat 1.010 Pegawai 6.234 Layanan Perkantoran Gaji, Tunjangan, dan Honorarium 12 Bulan 1.384.404 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12 Bulan 923.119 Layanan tata persuratan dan tata kearsipan 12 Bulan 441.667 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 12 Bulan 50.000 Laporan Simak BMN 18 Laporan 275.541 Gedung Kantor direhabilitasi 7.730 m2 781 Gedung Sekolah rusak akibat bencana alam dan 1.123 Ruang 90.027 kerusuhan yang direhabilitasi Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter melalui: Pembinaan Pendidikan Agama dan Akhlak Mulia 200 Sekolah 72.688 Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan: 710 Sekolah 17.183 Pendidikan Anti Korupsi Pendidikan Lalu Lintas Pembinaan Pendidikan Estetika 530 Sekolah 15.094 Pembinaan Pendidikan Kesehatan Jasmani 334 Sekolah 43.461 Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/ 33 Sekolah 106.061 atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B) Dewan Pendidikan/Komite Sekolah yang Terbina 421 Lembaga 66.508 Dokumen Perencanaan (dekonsentrasi) 67 Dokumen 251.157 Laporan Kinerja (dekonsentrasi) 396 Laporan 21.582 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Lomba/Olimpiade (dekonsentrasi) Koordinasi Pelaksanaan Olimpiade/Festival 3 Laporan 600.200 (dekonsentrasi) Laporan Keuangan (dekonsentrasi) 396 Laporan 23.082 Naskah bahan kerjasama, Informasi dan Publikasi 33 Naskah 206.305 (dekonsentrasi) Laporan Simak BMN (dekonsentrasi) 66 Laporan 21.582

22.925.000 24.300.000 15.000.000

60 LAKIP2011


17.900.000 30.000.000 51.850.885 64.000.000 6.500.000 6.300.000 13.000.000 6.000.000

10.700.000 36.500.000 3.504.042 6.295.958 16.612.844 11.077.432 5.300.000 600.000 4.959.730 6.040.270 101.100.000

14.537.500 12.200.000

8.000.000 14.516.120 3.500.000 28.000.000 16.827.522 8.546.400

1.800.600 9.140.400 6.808.065 1.424.400

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah /LAMPIRAN

No. (1) II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

OUTPUT/SUBO-UTPUT/KEGIATAN (2)

VOLUME (3)

SATUAN (4)

B. SATUAN (5)

TOTAL HARGA (6)

DIREKTORAT PEMBINAAN SD 2.150.197.717 PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SD 2.150.197.717 Dokumen Perencanaan 6 Dokumen 1.401.577 8.409.464 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 7 Laporan 1.257.638 8.803.469 Laporan Kinerja 6 Laporan 500.000 3.000.000 Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 497 Laporan 20.121 10.000.000 Siswa SD Penerima Program PMTAS 1.200.000 Siswa 320 384.000.000 Dokumen Pedoman Pembelajaran 4 Dokumen 300.000 1.200.000 Dokumen Grand Design Pengembangan SDBI 2 Dokumen 300.000 600.000 SD yang Memenuhi Standar Kelulusan 396 Sekolah 4.500 1.782.000 SD yang Memenuhi Standar Proses dan Penilaian 9.800 Sekolah 8.463 82.940.440 Penyediaan Alat Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif 1.000 SD 30.000 30.000.000 Menenyenangkan (PAKEM) IPS Bantuan Buku Pengayaan Reverensi dan Pedoman 3.500 SD 11.500 40.250.000 Terstandarisasi untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Masyarakat Penggudangan, Pendistribusian Piano dan Greenboard 5.000 SD 2.088 10.440.440 (HIbah Korea Selatan) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SD 300 SD 7.500 2.250.000 SD Terakreditasi 500 Sekolah 4.456 2.227.773 SD Menerapkan E-Pembelajaran 222 Sekolah 225.225 50.000.000 Sekolah Dasar Yang Menyelenggarakan Pembelajaran 222 SD 225.225 50.000.000 E-Learning (Elektronik) Siswa SD Penerima Retrieval dan Remedial 21.030 Siswa 1.355 28.500.000 Paket Belajar Bagi Siswa SD 20.930 Siswa 1.075 22.500.000 Bantuan Operasional Penyelenggaraan 100 SD 60.000 6.000.000 Retrieval Dan Remedial SD Siswa SD Berkemampuan Baca Tulis Hitung (Calistung) 2.500 Siswa 950 2.375.000 Bahan Ajar/Modul Paket A 3 Naskah 300.000 900.000 Dokumen Pedoman Sarana dan Prasarana 5 Naskah 300.000 1.500.000 Perpustakaan dan Pusat Sumber Belajar (PSB) 198 Sekolah 131.000 25.938.000 Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN) 1.114 Sekolah 134.650 150.000.000 Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN) 781 SD 128.041 100.000.000 Sarana Pembelajaran Media Eektronik dan 333 SD 150.150 50.000.000 Digital Interaktif untuk Sekolah Unggulan, SSN dan RSBI. SD Memenuhi SPM Sarana Prasarana 497 Sekolah 7.042 3.500.000 SD Bertaraf Internasional (SBI/RSBI) 77 Sekolah 309.221 23.810.000 SD Berbasis TIK 13.750 Sekolah 34.382 472.750.000 Pengadaan IP Board Interaktif 250 SD 100.000 25.000.000 Bantuan Peningkatan Mutu Pembelajaran 10.000 SD 33.400 334.000.000 dengan TIK Tingkat SD Bantuan Pengadaan Multimedia Kreatif Untuk 3.500 SD 32.500 113.750.000 Peningkatan Mutu Pembelajaran bagi Satuan endidikan Tingkat SD yang diselenggarakan masyarakat Sarana dan Prasarana Olahraga dan Seni 66 Sekolah 15.000 990.000 Ruang Kelas SD 300 Ruang 91.742 27.522.500 Rehabilitasi Ruang Kelas SD 150 Ruang 78.350 11.752.500 Ruang Kelas Baru (RKB) SD 150 Ruang 105.133 15.770.000 SD Memiliki Sarana Komputer 50 Sekolah 12.690 634.516 Penerapan Internet Di SD 50 SD 12.690 634.516 Dokumen Pedoman Kelembagaan dan Peserta Didik 1 Dokumen 300.000 300.000 Siswa SD Penerima Beasiswa Miskin 2.040.000 Siswa 364 742.560.000 Lomba Sains Nasional / Internasional 30 Medali 1.109.738 33.292.150 Lomba Olah Raga Nasional / Internasional 120 Medali 267.953 32.154.310 Festival Dan Lomba Seni Nasional / Internasional 24 Medali 700.000 16.800.000

2011LAKIP


61


No.


(1)

44 45 46 47 48 49 50

III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

VOLUME

(2)

(3)

Peserta Didik Paket A Penerima Bantuan Operasional Lembaga Penyelenggara Paket A Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa Klub Olahraga SD SD Penerima Bimbingan MBS Kemitraan/Kerjasama dengan Lembaga Layanan Perkantoran

10.000 300 66 99 99 1 12

SATUAN (4)

(5)

TOTAL HARGA (6)

730 10.000 25.000 16.000 16.000 500.000 1.507.508

7.300.000 3.000.000 1.650.000 1.584.000 1.584.000 500.000 18.090.095

Direktorat Pembinaan SMP Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Dokumen Perencanaan 38 Dokumen 945.529 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 134 Laporan 405.955 Kemitraan / Kerjasama Program Wajar 2 Lembaga 5.112.291 SMP Berbasis Pondok Pesantren 65 Sekolah 65.592 Dokumen Pedoman Standar Pengembangan Pembelajaran 134 Dokumen 158.342 Sekolah yang Dapat Menyusun dan Menerapkan KTSP 3.039 Sekolah 18.378 Sekolah yang Bernilai Ujian Nasional Rendah 2.121 Sekolah 11.676 Mendapat Bintek Remedial SD - SMP Satu Atap 450 Sekolah 510.854 Unit Sekolah Baru (USB) 200 Unit 1.500.571 Ruang Kelas Baru (RKB) 700 Ruang 125.112 Rehabilitasi SMP 750 Ruang 48.373 Laboratorium IPA 600 Ruang 190.678 Perpustakaan SMP 500 Ruang 153.832 Peralatan Pendidikan SMP 1.000 Sekolah 9.125 - Peralatan Lab. IPA 500 Sekolah 55.000 - Peralatan Pendidikan 500 Sekolah 55.000 SMP Berbasis TIK 16.768 Sekolah 579 - Bantuan TIK 500 Sekolah 70.000 - TIK dan Software Pembelajaran (Multimedia) 1.120 Sekolah 150.000 - Bantuan Software TIK Multimedia Kreatif Untuk 14.944 Sekolah 33.400 Peningkatan Mutu Pendidikan - Interactive Board 200 Sekolah 50.000 - Pengembangan Multimedia Pembelajaran 4 Sekolah 7.500.000 Sekolah yang Menerapkan Program Aplikasi Sekolah 567 Sekolah 8.593 Sekolah Standar Nasional SMP 2.443 Sekolah 87.429 Bantuan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan 2.720 Sekolah 45.500 Pendidikan untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran bagi Satuan Pendidikan Tingkat SMP yang Diselenggarakan Masyarakat Sekolah Bertaraf Internasional (SBI/RSBI) 311 Sekolah 218.458 SMP Terbuka 2.111 Sekolah 108.027 Siswa yang Mendapatkan Bantuan Operasional SMP Terbuka 208.948 Siswa 200 Lomba Kompetensi, Sains, Olahraga dan Seni 610 Medali 150.798 - Bantuan Pengembangan Sekolah Sepakbola 1 Paket 80.000.000 Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa 1.262 Sekolah 15.342 SD-SMP Satu Atap yang Memenuhi SPM 500 Sekolah 73.945 Kabupaten/Kota yang Menerapkan Manajemen 50 Kab/Kota 1.214.306 Pendidikan Dasar Laporan Pelaksanaan BOS 516 Laporan 92.592 - BOS Buku Yang belum Tercover 9.733.156 Siswa 19 Siswa SMP Penerima Beasiswa Siswa Miskin 998.212 Siswa 550 Siswa SMP Penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi 33.329 Siswa 934 Peserta Didik yang Mengikuti Program Paket B 193.304 Orang 1.498 Layanan Perkantoran 12 Bulan 1.128.158 Pendukung Perkantoran 12 Bulan 409.957

3.961.919.558 3.961.919.558 35.930.110 54.397.960 10.224.581 4.263.510 21.217.885 55.851.810 24.765.750

62 LAKIP2011


Orang Lembaga Sekolah Klub SD Lembaga Bulan

B. SATUAN

229.884.400 300.114.225 87.578.725 36.279.975 114.406.725 76.915.950 9.125.100 27.500.000 27.500.000 9.712.880 35.000.000 168.000.000 499.129.600 10.000.000 30.000.000 4.872.370 213.590.150 123.760.000

67.940.530 228.046.035 41.789.600 91.986.503 80.000.000 19.361.810 36.972.700 60.715.300 47.777.717 188.823.226 549.367.260 31.121.440 289.538.351 13.537.900 4.919.480

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah /LAMPIRAN

No. (1)

OUTPUT/SUBO-UTPUT/KEGIATAN (2)

VOLUME (3)

SATUAN (4)

B. SATUAN

TOTAL HARGA

(5)

(6)

IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS PENDIDIKAN DASAR PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PK DAN PLK SDLB/SMPLB Dokumen Perencanaan 180 Dok 134.502 Laporan MONEV Pelaksanaan Anggaran 34 Dok 65.796 Laporan Kinerja 1 Dok 549.188 Sekolah Penyelenggara Pendidikan Layanan Khusus 17 Sek/Lbg 91.581 Pusat Pengembangan Layanan PK PLK 7 Unit 4.301.429 (5 unit Pusat Autis dan 2 unit pusat Keberbakatan) Dokumen Informasi dan Publikasi 4 Dok 2.828.609 Kemitraan Sekolah/Lembaga/PT 26 PT/Lbg 42.308 Dokumen Pedoman Pengembangan Sarana dan Prasarana 2 Dok 5.213.683 Sekolah yang di Rehabilitasi 337 Pkt 50.015 Unit Sekolah Baru (USB) 8 Sek 1.299.237 Ruang Kelas Baru (RKB) 71 Rg 80.070 Ruang Keterampilan 5 Rg 110.998 Sarana dan Prasarana Sekolah Memenuhi SPM 130 Pkt 65.469 Alat Pendidikan/Bantu 123 Pkt 29.005 Penyediaan Komputer Bagi Tunanetra (Braille) 67 Pkt 75.000 Penyediaan Audiometer Khusus Tunarungu 84 Pkt 60.000 SLB/Sek. Satu Atap Penyediaan Alat Bantu Khusus Kecacatan 227 Pkt 22.414 Perpustakaan 5 Pkt 50.000 Asrama Siswa 2 Unit 302.496 Unit Gedung Baru (UGB) 3 Gd 251.664 Dokumen Pedoman Pengembangan Kelembagaan 2 Dok 3.398.213 dan Peserta didik Festival Olahraga Nasional/Internasional 30 Medali 262.704 Festival Lomba Seni Siswa Nasional/Internasional 195 Medali 180.381 Lomba Sains Nasional/Internasional 30 Medali 271.109 Sekolah Penerima Bantuan Operasional PK PLK 99.724 Sis/Sek/Lbg 979 Dokumen Pedoman Pengembangan Pembelajaran 2 Dok 1.780.094 Sekolah Menerapkan Kurikulum Berkarakter Bangsa 66 Sek 67.663 Sekolah Menyelenggarakan Program E-Learning 172 Sek 26.659 Sekolah dapat menerapkan KTSP 33 Sek 21.420 Siswa Bersertifikasi Kompetensi Keterampilan Khusus 810 Siswa 10.897 Layanan Perkantoran 12 Bln 1.415.812

V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG KOMPETEN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR Dokumen Perencanaan 11 DOK 2.786.460 Laporan Hasil Pemantauan Dan Evaluasi 4 DOK 396.768 Pelaksanaan Program Laporan Kinerja 6 DOK 969.330 PTK Dikdas Yang Mendapatkan Tunjangan Fungsional 269.007 ORG 3.600 PTK Dikdas Yang Mendapatkan Tunjangan Profesi 101.511 ORG 27.072 PTK Dikdas Yang Mendapatkan Tunjangan Khusus 44.076 ORG 26.400 PTK Dikdas Yang Mendapatkan Tunjangan Kualifikasi 164.274 ORG 3.500 PTK Dikdas Yang Mendapatkan Tunjangan Lainnya (Dekon) 33 Prov 745.203 PTK Dikdas Yang Mendapatkan Tunjangan Lainnya (Pusat) 182 ORG 202.266 Dokumen Perencanaan Pengelolaan Tunjangan PTK 4 DOK 2.720.511 Dokumen Pembinaan PTK SD Dan Kesetaraan SD 10 DOK 1.150.407 SD Yang Memiliki Rasio Pendidik Sesuai Standar 10 SEK 114.435 PTK SD Dan PTK Kesetaraan SD Yang Mendapatkan Karir; 4.462 ORG 5.302 Penghargaan; Perlindungan Kab/Kota Yang Memiliki Rasio Pengawas SD Sesuai Standar 200 KK 25.355

338.110.052 338.110.052 24.210.417 2.237.072 549.188 1.556.872 30.110.000 11.314.435 1.100.000 10.427.366 16.854.992 10.393.899 5.684.992 554.992 8.413.857 3.195.000 5.025.000 5.040.000 5.088.000 250.000 604.992 754.992 6.796.425 7.881.120 35.174.226 8.133.259 97.624.475 3.560.187 4.465.754 4.585.410 706.872 8.826.517 16.989.741 5.737.063.220 5.737.063.220 30.651.060 1.587.070 5.815.980 968.425.200 2.748.105.792 1.163.606.400 574.959.000 24.591.707 36.812.480 10.882.045 11.504.072 1.144.345 23.656.105 5.070.935

2011LAKIP


63


No.


(1) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(2) Tutor Paket A Yang Sesuai Bidangnya Dokumen Pembinaan PTK SMP Dan Kesetaraan SMP SMP Yang Memiliki Rasio Pendidik Sesuai Standar PTK SMP Dan PTK Kesetaraan SMP Yang Mendapatkan Karir; Penghargaan; Perlindungan Kab/Kota Yang Memiliki Rasio Pengawas Mapel SMP Sesuai Standar Tutor Paket B Yang Sesuai Bidang Keahlian Dokumen Pembinaan PTK Dan LK Sekolah PK Dan PLK Yang Memiliki Rasio Pendidik Sesuai Standar PTK PK Dan PLK Yang Mendapatkan Karir; Penghargaan; Perlindungan Kab/Kota Yang Memiliki Rasio Pengawas SLB Sesuai Standar Layanan Perkantoran

64 LAKIP2011


VOLUME (3) 73 10 75 2.286

SATUAN (4) ORG DOK KK ORG

B. SATUAN (5)

TOTAL HARGA (6)

57.721 1.200.000 135.660 12.137

4.213.650 12.000.000 10.174.522 27.745.700

8.940

1.305.290

146

KK

73 6 146

ORG DOK KK

30.179 599.093 16.912

2.203.070 3.594.560 2.469.160

2.383

Org

10.919

26.020.690

199

KK

24.454

4.866.360

12

Bln

2.971.502

35.658.027

KATA PENGANTAR. iii 2011LAKIP

Recommend Documents