KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja KBRI Harare tahun 2015 merupakan salah satu perw ujudan dan komitmen KBRI Harare sebagai salah satu instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan di bidang hubungan luar negeri, sekaligus sebagai upaya penegakan “good governance.” Dokumen ini merupakan laporan dari pelaksanaan perjanjian kinerja yang dijabarkan dalam rencana kinerja aksi tahun berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan untuk KBRI Harare untuk tahun 2015. Selain itu, penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI nomor 29 Tahun 2014 tentang Sis tem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk tanggung jaw ab dan akuntabilitas tentang hal-hal yang telah dilakukan dan dicapai oleh KBRI Harare selama tahun 2015. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, KBRI Harare berharap adanya komunikasi dua arah dan umpan balik agar misi Pemerintah Republik Indonesia yang ditugaskan kepada KBRI Harare dapat terealisasi dengan baik dan untuk peningkatan kinerja KBRI Harare di masa mendatang.
Harare, ……..Januari 2016 Kepala Perw akilan RI
Stephanus Yuw ono
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Daftar Isi BAB I A. B. C. D. E. F.
PENDAHULUAN Latar Belakang Dasar Hukum Data Organisasi Struktur Organisasi Aspek Strategis Organisasi Isu Strategis
BAB II A. B. C. D.
PERENCANAAN KINERJA Ringkasan Perencanaan Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
BAB III A. B.
AKUNTABILITAS KINERJA Capaian Kerja Organisasi Realisasi Anggaran
BAB IV
PENUTUP
LAMPIRAN I. Matriks Perjanjian Kinerja (PK) II. Matriks Realisasi Rencana Aksi (Renaksi) III. Matriks Informasi Kinerja
BAB I PENDAHUL UA N
A. Latar Belakang Selama tahun 2015, KBRI Harare telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama, baik secara bilateral, regional dan multilateral antara Indonesia dengan negara akreditasi Zimbabw e dan Zambia di bidang Ekonomi, Politik, Sosial Budaya, dan Konsuler. Secara umum hubungan Indonesia dengan negara akreditasi terus menunjukkan perkembangan yang positif dan produktif . Selama tahun 2015, hubungan bilateral Indonesia — Zimbabw e dan Zambia menunjukkan hasil yang baik dan cenderung meningkat. Laporan kinerja KBRI Harare memiliki dua fungsi utama, yaitu pertama, sebagai sarana bagi KBRI Harare untuk menyampaikan pertanggungjaw aban kinerja dan kedua, merupakan sarana evaluasi untuk memperbaiki kinerja di masa datang. B. Dasar Hukum Landasan juridis formal penyusunan Laporan Kinerja KBRI Harare tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Pasal 4 ayat (1), pasal 11, pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945 berikut Amandemen Perubahannya; 2. Ketetapan Majelis Permusyaw aratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/NAM/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Ketetapan Majelis Permusyaw aratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR11989 Tentang GBHN Tahun 1999-2004 yang menegaskan arah kebijakan politik luar negeri yang berorientasi pada politik luar negeri babas pro-aktif, meningkatkan kuaiitas dan kinerja aparatur luar negeri untuk melindungi w arga negara dan kepentingan Indonesia, memanfaatkan setiap peluang bagi kepentingan nasional dan membangun citra positif; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) 5. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2883 ); 6. Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menegaskan kedudukan Departemen Luar Negeri sebagai pelaksana 'Treaty making pow er; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kew enangan, Susunan Organisasi den Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 2002;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2003; 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 165/2000 mengenal Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Luar Negeri di bidang pelaksanaan politik luar negeri dan penyelenggaraan hubungan luar negeri; 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2003 tentang Organisasi Perw akilan Republik Indonesia di Luar Negeri; 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 12. Surat Keputusan Kepala LAN No. 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Surat Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 14. Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK. 053/0T/11/2002/01 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri: 15. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 203/PAN/7/2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang keharusan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2001 dan 2002 bagi instansi Pemerintah. 16. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. C. Data Organisasi Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri, Perw akilan RI di Luar Negeri memiliki definisi, tujuan dan fungsi sebagai berikut: 1. Unsur Pelaksana Tugas Pokok di luar negeri dan/atau Organisasi Internasional adalah Perw akilan Republik Indonesia. 2. Perw akilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perw akilan Diplomatik dan Perw akilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mew akili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional. 3. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Perw akilan Republik Indonesia berada di baw ah koordinasi Kementerian Luar Negeri. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perw akilan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sesuai dengan Keputusan Menteri Luar Negeri dalam SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perw akilan Republik Indonesia, lampiran II- 33 pasal 2, Perw akilan RI di Luar Negeri memiliki tugas pokok sebagai berikut:
“Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di w ilayah akreditasi Republik Zimbabw e, merangkap Republik Mozambique, Republik Zambia, dan Republik Malaw i, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Catatan: mulai tahun 2011, KBRI Harare hanya merangkap negara Zambia. D. Struktur Organisasi Keputusan Menteri Luar Negeri dalam SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perw akilan Republik Indonesia, lampiran II-33 pasal 3, maka susunan Organisasi KBRI Harare terdiri dari: A. Unsur Pimpinan: Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh B. Unsur Pelaksana: 1. Counsellor 2. Sekretaris II 3. Sekretaris III C. Unsur Penunjang: 1. Bendaharaw an dan Penata Kerumahtanggaan Perw akilan 2. Petugas Komunikasi Berdasarkan susunan organisasi tersebut, tugas pokok Unsur Pimpinan adalah mew akili, merundingkan, mempromosikan, melindungi kepentingan nasional, negara, pemerintah, WNI dan BHI di negara akreditasi. Tugas-tugas pokok unsur pelaksana adalah menjalin dan meningkatkan hubungan dan kerjasama politik, keamanan, hukum dan hak azasi manusia antara Indonesia dengan negara akreditasi; meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi antar Indonesia dengan negara-negara akreditasi; meningkatkan hubungan kerjasama dan promosi sosiai budaya antara Indonesia dengan negara akreditasi; melakukan pelayanan notarial; kehakirnan; jasa konsuler dan keimigrasian; serta melindungi WNI dan Badan Hukum Indonesia di negara-negara akreditasi; memberikan pelayanan keprotokolan dan mengatur acara-acara yang bersifat resmi di KBRI. Tugas-tugas pokok unsur penunjang adalah memberikan pelayanan teknis dan administratif di bidang keuangan, perlengkapan, kepegaw aian, kerumahtanggaan Perw akilan serta hubungan komunikasi demi suksesnya misi Perw akilan.
E. Aspek Strategis Organisasi Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan KBRI-Harare untuk tahun 2015, sangat dipengaruhi oleh kondisi organisasi Perw akilan, yaitu: 1. Berdasarkan lampiran III, Keputusan Menteri Luar Negari No: SK 06/NOT/VI/2004101 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perw akilan RI di luar negeri tanggal 1 Juni 2004, formasi dan bezetting home staff KBRI — Harare adalah 6 orang yang terdiri dari 4 home staff diplomatik dan 2 home staff non-diplomatik. Formasi dan bezetting home staff telah memadai sehingga pelaksanaan tugas-tugas Perw akilan dapat terlaksana dengan balk. 2. KBRI telah dilengkapi dengan jaringan Internet broadband dan dial-up sebagai backup. Dengan adanya jaringan tersebut, diharapkan penyebarluasan informasi melalui w ebsite KBRI menjadi lebih cepat. Selain itu, dengan adanya sambungan internet yang cepat melalui jaringan satelit di masa depan maka diharapkan lebih mempercepat komunikasi dan pencarian data. 3. Indonesia dan negara-negara akreditasi dan negara rangkapan sama-sama sebagai negara berkembang dan sesama anggota gerakan Non Blok (GNB) dan Organisasi Internasional lainnya. Hal ini mendorong terciptanya semangat solidaritas serta jaringan kerja sama yang menguntungkan Indonesia dan untuk itu perlu selalu dikembangkan serta dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. F. Isu Strategis Politik Situasi politik yang cenderung belum menunjukkan perbaikan (pertikaian antar partai dan internal partai masih tinggi). Tidak berimbangnya kunjungan pejabat tinggi dari Indonesia ke negara akreditasi. Ekonomi Fluktuasi kurs yang berpengaruh terhadap jumlah transfer anggaran yang diterima KBRI Harare. Harga barang-barang kebutuhan yang mahal mengingat hampir seluruhnya merupakan barang impor. Perkembangan ekonomi Zimbabw e dan Zambia yang tidak kunjung membaik. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Zimbabw e. Ketergantungan anggaran Pemerintah Zimbabw e dan Zambia dari bantuan asing. Sosial Budaya Adanya w abah penyakit (Ebola) di sekitar negara Afrika yang menyebabkan enggannya pelaku seni Indonesia untuk memenuhi undangan ke negara akreditasi. Manajemen dan Anggaran
KBRI Harare meskipun belum ditetapkan sebagai Perw akilan Raw an, namun, dalam kenyataannya dapat dikatakan sebagai Perw akilan Raw an (dari aspek keamanan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana). Anggaran yang kurang mencukupi untuk mendukung kegiatan KBRI, termasuk kebutuhan operasional perkantoran (biaya mahal).
BAB II PERENCA NAAN KINERJA
A. Ringkasan Perencanaan Kinerja Pada tahun 2015, memasuki tahun anggaran baru, KBRI Harare merencanakan beberapa kegiatan sesuai dengan arahan dari pusat terkait dengan Naw acita Presiden RI, yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh w arga negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktiv itas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mew ujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, KBRI Harare mencoba melakukan kegiatan sesuai dengan arahan pusat yang dituangkan dalam kegiatan KBRI Harare 2015, diantaranya adalah:
Melakukan pendampingan delegasi Presiden Zimbabw e dan Wakil Presiden Zambia untuk menghadiri Konferensi Asia Afrika pada bulan April di Jakarta dan Bandung, Ketua Parlemen Zimbabw e untuk pertemuan Global Organization of Parliamentarians Against Corruption pada bulan Oktober di Yogyakarta, dan Wakil Menteri Luar Negeri untuk menghadiri Bali Democracy Forum VIII bulan Desember di Bali. Melakukan pendekatan dengan stakeholders di Zimbabw e dan Zambia guna mendapatkan dukungan dalam pencalonan Indonesia di berbagai fora internasional. Melakukan promosi perdagangan dan investasi dengan ikut serta dalam Zimbabwe International Trade Fair pada bulan April di Bulaw ayo dan Trade Expo Indonesia pada bulan Oktober di Jakarta. Mengadakan pertemuan bisnis dengan para pejabat instansi pemerintah yang terkait dengan perdagangan dan investasi, chamber of commerce dan pengusaha lokal. Melakukan promosi pariw isata, seni, budaya dan kuliner dengan ikut serta dalam Sanganai/Hlanganani World Tourism Expo, Bazar Family Fun Day di the Heritage School, menyelenggarakan Indonesian Film Screening, mengadakan sesi informasi pariw isata Indonesia untuk agen pariw isata dan bekerjasama dengan TV lokal (ZBC) untuk penayangan video singkat pariw isata Indonesia selama bulan Mei-Juni.
Melakukan promosi pendidikan dan seni budaya Indonesia dengan ikut serta dalam pameran pendidikan The Space pada bulan September di Harare dan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah di beberapa provinsi di Zimbabw e.
Di tahun 2015, KBRI kesulitan menjalankan kegiatan Belanja Barang Non Operasional pada 3 trimester pertama mengingat terbatasnya anggaran yang tersedia. Tambahan anggaran bagi KBRI Harare untuk Belanja Kegiatan Promosi baru turun pada bulan Oktober 2015, sehingga dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sebelumnya. B. Sasaran
Peningkatan peran Perw akilan RI dalam mendukung diplomasi Indonesia melalui kerjasama bilateral, regional dan global di berbagai bidang. Peningkatan peran Perw akilan RI dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia Peningkatan peran soft power diplomasi yang dilakukan oleh Perw akilan RI di negara akreditasi Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri Peningkatan penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel
C. Indikator Kinerja Utam a
Persentase Delegasi/Tamu Yang Difasilitasi. Persentase Realisasi Dukungan Terhadap NKRI Persentase Realisasi dukungan kerhadap Pencalonan RI di Organisasi Internasional Persentase peningkatan perdagangan, pariw isata dan investasi Persentase pemahaman masyarakat lokal mengenai kebudayaan Indonesia Persentase pelajar setempat yang belajar di Indonesia Persentase Penyelesaian Kasus yang melibatkan WNI/BHI di Luar Negeri Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perw akilan yang dilakukan Itjen dan BPO Persentase Realisasi Anggaran (SP2D) terhadap alokasi DIPA Perw akilan
D. Target Nom or
IKU
Target 20 %
1 2
Persentase Delegasi/Tamu Yang Difasilitasi 100 % Persentase Realisasi Dukungan Terhadap NKRI
3
50 % Persentase Realisasi dukungan kerhadap Pencalonan RI di Organisasi Internasional
4
15 % Persentase peningkatan perdagangan, pariw isata dan investasi
5
40 % Persentase pemahaman masyarakat lokal mengenai kebudayaan Indonesia
6
15 % Persentase pelajar setempat yang belajar di Indonesia
7
10 % Persentase Penyelesaian Kasus yang melibatkan WNI/BHI di Luar Negeri
8
40 % Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran
9
C Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perw akilan yang dilakukan Itjen dan BPO
10
91 % Persentase Realisasi Anggaran (SP2D) terhadap alokasi DIPA Perw akilan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Persentase Delegasi/Tamu Yang Difasilitasi Selama periode tahun 2015, KBRI Harare tidak menerima delegasi/tamu dari pihak Indonesia yang berkunjung ke Harare, Zimbabw e, namun memfasilitasi kunjungan Direktur Afrika dan delegasi yang berkunjung ke w ilayah akreditasi di Lusaka, Zambia pada bulan September 2015. Pihak KBRI Harare memfasilitasi kunjungan delegasi Zimbabw e dan Zambia ke Indonesia antara lain: kunjungan delegasi Presiden Robert Mugabe (Zimbabw e) dan Wakil Presiden Inonge Wina (Zambia) dalam rangka menghadiri Konferensi KAA pada bulan April 2015; kunjungan Menteri SMEs, Sitembiso Nyoni bulan Mei 2015; kunjungan Ketua Parlemen, Jacob Mudenda dalam rangka menghadiri The Sixth Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) bulan Oktober 2015 dan kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri, Edgar Mbw embw e untuk menghadiri Bali Democracy Forum VIII pada bulan Desember 2015. 2. Persentase Realisasi Dukungan Terhadap NKRI Hubungan bilateral bidang politik berlangsung dengan baik. Zimbabw e sangat menghormati Indonesia sejak era Presiden Soekarno (selaku Inspirator kemerdekaan negara terjajah) maupun hingga saat ini, sebagai model negara yang sukses dalam pembangunan ekonomi, politik dan sosial budaya serta memiliki peran penting dalam tataran regional dan global. Pemerintah Zimbabw e mendukung keutuhan NKRI dan sangat menghormati kepemimpinan Indonesia dalam memperjuangkan anti-penjajahan, memperkuat solidaritas Selatan-Selatan serta pemajukan demokrasi, HAM dan good governance. RI perlu terus memelihara pengaruh politik yang positif terhadap Zimbabw e. Pada tahun 2015, Presiden Robert Mugabe menjabat sebagai Ketua Uni Afrika dan Ketua Southern African Development Community (SADC) di kaw asan Afrika bagian selatan dengan 15 negara anggota. 3. Persentase Realisasi dukungan terhadap Pencalonan RI di Organisasi Internasional Selama periode tahun 2015, attachment politik terrefleksi dari dukungan Zimbabw e yang cukup konsisten terhadap Indonesia di berbagai forum internasional selama ini termasuk dalam hal pencalonan Indonesia dalam sejumlah badan-badan PBB dan organisasi internasional seperti: pencalonan Indonesia sebagai anggota Human Rights Council periode 2015-2017; Board of International Maritime Organization (IMO) Category C periode 2015 – 2017; Ambassador Nugroho Wisnumurti untuk posisi sebagai member of the International Law Commission (ILC) 2017 – 2021 dan Prof. Edw in Aldrian untuk posis i Wakil Ketua Working Group I Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) periode 2015 – 2021. Catatan: Pemerintah Zimbabw e mempunyai kebijaksanaan untuk
tidak memberikan dukungan secara tertulis kepada negara yang akan didukungnya dalam berbagai organisasi internasional. 4. Persentase peningkatan perdagangan, pariw isata dan investasi Hubungan perdagangan RI – Zimbabw e di tahun 2015 masih relatif stabil belum ada perkembangan peningkatan perdagangan yang signifikan, bahkan total perdagangan kedua negara menurun di tahun 2015. Produk-produk Indonesia yang beredar di pasar Zimbabw e lebih banyak melalui negara ketiga yaitu Afrika Selatan, ataupun Abu Dhabi, karena Zimbabw e merupakan negara “Landlock” sehingga barang masuk antara lain hanya melalui pelabuhan laut di Durban, Afrika Selatan, atau pun para pedagang di Zimbabw e mengimport barang-barang produk Indonesia melalui Abu Dhabi. NERACA PERDAGANGA N INDONESIA dengan ZIMBABWE Periode: 2010 - 2015 (Nilai : Ribu US$)
Uraian
2010
2011
2012
2013
2014
Trend( %) 20102014
Jan-Nov
2014 TOTAL PERDAG ANGAN
28.953, 6
MIGAS
0,0
NON MIGAS EKSPOR
32.48 56.117, 35.171, 32.747, 7,7 5 3 9 0,0
0,00
28.953, 6
32.48 56.117, 35.171, 32.747, 7,7 5 3 9
7.961,1
12.20 9.126,8 5.675,2 4.099,3 4,1
MIGAS
0,0
NON MIGAS
0,0
28.00 22.90 4,3 0,8
-18,22
-18,89
3.817, 2.545 3 ,0
-33,33
IM POR
20.992, 6
20.28 46.990, 29.496, 28.648, 3,6 7 1 6
MIGAS
0,0 20.992,
0,0
-18,22
3,31
12.20 9.126,8 5.675,2 4.099,3 4,1
0,0
28.00 22.90 4,3 0,8
0,00
7.961,1
0,0
0,0
2015
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
NON
0,0
0,0
3,31
Perub.( %) 2015/20 14
0,0
0,00
-18,89
3.817, 2.545 3 ,0
-33,33
10,48
24.18 20.35 7,0 5,9
-15,84
0,0
0,00
20.28 46.990, 29.496, 28.648,
10,48
0,0
0,0
0,0
0,00
24.18 20.35
-15,84
Uraian
2010
2011
2012
2013
Trend( %) 20102014
2014
Jan-Nov
2014 MIGAS NERACA PERDAG ANGAN
6 13.031, 5
MIGAS
0,0
NON MIGAS
13.031, 5
3,6
7
1
6
8.079, 37.864, 23.820, 24.549, 4 0 9 3 0,0
0,0
0,0
7,0 26,46
0,0
0,00
8.079, 37.864, 23.820, 24.549, 4 0 9 3
26,46
2015 5,9
20.36 17.81 9,7 0,9 0,0
Perub.( %) 2015/20 14
12,56
0,0
0,00
20.36 17.81 9,7 0,9
12,56
Sumber: BPS, Processedby Trade Data and Information Center, Ministry of Trade Perdagangan RI – Zimbabw e sampai dengan November 2015, berdasarkan data Biro Pusat Statistik, total perdagangan sebesar 22.900.800 dollar, dengan perincian ekspor Indonesia sebesar 2.545.000 dollar sementara import Indonesia sebesar 20.355.900 dollar, dengan demikian defisit perdagangan terhadap Zimbabw e sebesar 17.810.900 dollar. Tidak banyak pelaku usaha yang mau dan berani mencari peluang bisnis di Zimbabw e, sehingga penetrasi produk-produk Indonesia yang masuk ke pasar non tradional seperti Zimbabw e tidaklah banyak. Selain itu kondisi perekonomian Zimbabw e sendiri penuh ketidakpastian, akibat krisis ekonomi berkepanjangan sebagai dampak dari embargo ekonomi negara-negara Barat, seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, Perancis dll. Kondisi ekonomi Zimbabw e semakin buruk di tahun 2015 akibat krisis energi listrik, pengurangan tenaga kerja yang mengakibatkan 20.000 orang dirumahkan, kebijakan fiskal dan target pendapatan yang tidak terpenuhi, kekeringan yang mengakibatkan gagal panen, penerapan koin Zimbabw e dollar yang juga belum bisa mendorong pertumbuhan di sektor barang dan jasa, gaji pegaw ai pemerintah yang belum terbayarkan sampai dengan Desember 2015, dan masih banyak lagi. Sementara itu investasi asing yang diharapkan akan membantu pertumbuhan ekonomi juga tidak banyak yang masuk ke Zimbabw e. Untuk Tahun 2015 total FDI belum ada record secara resmi dari pemerintah namun untuk tahun 2014 sebesar US $ 545 juta. Dalam Trade Expo Indonesia 2015, pengusaha dari Zimbabw e dan Zambia yang ikut berpartisipasi hanya 3 orang, yaitu 2 orang dari Zimbabw e dan 1 orang dari Zambia. Tercatat kesepakatan perdagangan sebanyak 2 kontainer 40 feet furniture dikapalkan menuju Zambia. Berikut data perdagangan RI –Zambia.
NERACA PERDAGANGA N INDONESIA dengan ZAM BIA Periode: 2010 - 2015 (Nilai : Ribu US$)
Uraian
2012
2013
2014
13.71 4,3
17.46 8,4
13.20 7,8
44,06
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
NON MIGAS
4.364 4.154 ,7 ,9
13.71 4,3
17.46 8,4
13.20 7,8
EKSPOR
950,1
2.464 ,6
1.931, 4
935,1
0,0
0,0
0,0
NON MIGAS
950,1
2.464 ,6
IM POR
3.414 1.690 ,6 ,2
TOTAL PERDAGAN GAN MIGAS
2010
2011
Trend( Jan-Nov Perub.( %) %) 2010- 2014 2015 2015/20 2014 14
4.364 4.154 ,7 ,9
0,00
44,06
12.99 8.505 9,9 ,9
-34,57
1.347, 6
-2,66
1.139, 1.766 6 ,0
54,96
0,0
0,0
0,00
1.931, 4
935,1
1.347, 6
11.78 2,9
16.53 3,3
0,0
0,0
NON MIGAS
3.414 1.690 ,6 ,2
NERACA PERDAGAN GAN
2.464 774,4 ,5
MIGAS
MIGAS NON MIGAS
0,0
-34,57
0,0
MIGAS
0,0
12.99 8.505 9,9 ,9
0,0
0,00
-2,66
1.139, 1.766 6 ,0
54,96
11.86 0,2
61,14
11.86 6.739 0,2 ,9
-43,17
0,0
0,0
0,00
11.78 2,9
16.53 3,3
11.86 0,2
9.851, 5
15.59 8,2
0,0
0,0
2.464 774,4 ,5
9.851, 5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
61,14
11.86 6.739 0,2 ,9
-43,17
10.51 2,6
0,00
10.72 4.974 0,6 ,0
53,60
0,0
0,0
0,00
15.59 8,2
10.51 2,6
0,00
0,0
0,0
0,0
0,00
10.72 4.974 0,6 ,0
53,60
Sumber: BPS, Processedby Trade Data and Information Center, Ministry of Trade Perdagangan RI – Zambia sampai dengan November 2015, berdasarkan data Biro Pusat Statistik, total perdagangan sebesar 8.505.900 dollar, dengan perincian ekspor
Indonesia sebesar 1.766.000 dollar sementara import Indonesia sebesar 6.739.900 dollar, dengan demikian defisit perdagangan terhadap Zambia sebesar 4.974.000 dollar. Sampai saat ini belum banyak para pengusaha Indonesia yang melakukan ekspor secara langsung ke Zambia. Produk Indonesia yang masuk ke Zambia lebih banyak melalui negara ketiga yaitu Afrika Selatan, mengingat Zambia merupakan negara “land lock”. Produk – produk Indonesia yang masuk ke Zambia adalah produk makanan, tekstil, alat rumah tangga, furniture, dll. Sementara itu perkembangan pariw isata RI dengan Zimbabw e maupun Zambia saat ini masih sangat terbatas, tidak banyak kunjungan w isata dari kedua negara tersebut ke Indonesia. Berdasarkan catatan permohonan visa, untuk tahun 2015 kunjungan w isata dari Zimbabw e dan Zambia ke Indonesia hanya sejumlah 98 orang. 5. Persentase pemahaman masyarakat lokal mengenai kebudayaan Indonesia Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat lokal mengenai kebudayaan Indonesia, KBRI Harare mengupayakan melalui penayangan video singkat mengenai Indonesia di TV lokal Zimbabw e (Zimbabwe Broadcasting Corporation) selama bulan Mei dan Juni 2015. Setiap harinya, video singkat mengenai Indonesia ditayangkan minimal sebanyak 3 kali. Penayangan mengenai Indonesia ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan mendapat respon yang cukup tinggi dari masyarakat, khususnya masyarakat tingkat menengah baw ah karena mereka hanya terhubung dengan saluran TV lokal saja. Hal ini dapat diketahui dari pertemuan informal yang dilakukan oleh staf KBRI dengan masyarakat lokal. Ketika memperkenalkan diri dari Indonesia, mereka menyampaikan bahw a mereka mengetahui tentang Indonesia dari TV lokal. Ke depannya, upaya promosi Indonesia melalui TV lokal dapat terus dilakukan dengan materi yang lebih baru dan beragam, diantaranya materi pariw isata yang terbaru, sinetron maupun film Indonesia. Tantangannya adalah untuk mendapatkan film Indonesia, khususnya yg baru, untuk dapat ditayangkan di TV lokal membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan TV lokal kemungkinan kecil bersedia untuk membayar biaya penayangan kepada pihak Indonesia. Oleh karena itu, kemungkinannya dapat melakukan pendekatan kepada produser film-film lama, seperti yang dilakukan oleh beberapa negara lain, diantaranya Cina dan Jepang, yang mengimpor film-film lama mereka untuk ditayangkan di TV lokal. Pada tahun 2015, KBRI juga mengadakan Indonesian Film Screening sebagai bagian dari upaya peningkatan pemahaman masyarakat lokal mengenai Indonesia. Film-film yang ditayangkan termasuk baru, dengan tahun produksi 2014 dan aw al 2015, yaitu, Guru Bangsa: Tjokroaminoto, Filosofi Kopi dan Tabula Rasa. Di tahun-tahun sebelumnya, penayangan film-film Indonesia selalu digabungkan dengan kegiatan festiv al film yang diselenggarakan oleh Zimbabwe International Film Festival (ZIFF). Berdasarkan observasi di lapangan, pihak penyelenggara ZIFF kurang professional dan pengunjung yang datang juga tidak banyak. Selain itu, kepastian diadakannya acara ZIFF juga tidak jelas karena pihak penyelenggara sering mengalami kesulitan
pendanaan acara. Untuk ke depannya, dapat disarankan untuk tetap ikut serta dalam kegiatan ZIFF dengan catatan konfirmasi kegiatan harus dipastikan oleh pihak penyelenggara dari jauh-jauh hari sehingga KBRI dapat melakukan perencanaan dengan baik. Jika tidak, penyelenggaraan secara mandiri dengan bentuk Indonesian Film Screening dapat dilanjutkan. Tantangan yang dihadapi adalah untuk mendapatkan film berkualitas dan kesediaan pihak film untuk datang ke negara akreditasi. Upaya lain yang ditempuh KBRI yaitu melalui keikutsertaan dalam berbagai pameran dengan menampilkan kesenian dan kuliner khas Indonesia, yaitu pada Music from 3 Continents, pameran Sanganai/Hlanganani World Tourism Expo, Family Fun Day di the Heritage School, pameran pendidikan the Space dan pada acara Indonesial Film Screening. Kesenian Indonesia cukup mendapatkan apresiasi dari masyakat lokal, khususnya kesenian dengan ritme yang rancak, karena sesuai dengan budaya musik dari tari lokal yang cenderung dinamis. Upaya ini telah dilakukan oleh KBRI di tahuntahun sebelumnya dan kedepannya dapat lebih ditingkatkan frekuensi pertunjukkannya, khususnya di luar ibu kota negara. Tantangan yang umumnya dihadapi adalah keengganan pelaku seni dari Indonesia untuk melakukan pertunjukan di Zimbabw e/Zambia, sehingga pentas seni umumnya dilakukan oleh staf dan keluarga KBRI serta anak-anak WNI. Selain itu, KBRI juga melakukan pertemuan dengan agen pariw isata untuk memperkenalkan mereka kepada Indonesia dalam kegiatan Information Session on Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan 2 kali dengan mengundang para agen pariw isata di Harare dan di Bulaw ayo. Kegiatan ini mendapatkan tanggapan positif dari para agen w isata tersebut dan mereka berharap lebih banyak informasi yang dapat diberikan dalam berbagai materi (cd, brosur, poster, souvenir), sehingga mereka juga dapat membantu promosi Indonesia kepada masyarakat yang ingin melakukan reservasi di perusahaan mereka. Pendekatan kepada agen pariw isata untuk memperkenalkan Indonesia ini belum dilakukan di tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan ini perlu dilakukan secara rutin dengan mengundang lebih banyak agen w isata dan dilakukan di ibukota negara dan beberapa kota target w isata, seperti Bulaw ayo dan Victoria Falls (Zimbabw e) dan Livingstone (Zambia). 6. Persentase pelajar setempat yang belajar di Indonesia Untuk meningkatkan presentase pelajar setempat yang belajar di Indonesia, maka KBRI berupaya dengan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah tingkat menengah dan ikut serta dalam pameran pendidikan. Selama ini pelajar setempat yang belajar di Indonesia hanya melalui beasisw a dari Pemerintah Indonesia, dengan skema beasisw a Kemitraan Negara Berkembang, untuk jenjang Master dan skema beasisw a Darmasisw a untuk pelatihan selama 1 tahun mengenai Bahasa Indonesia/seni/musik/pariw isata. Pada tahun 2015, tidak ada pendaftar dari Zimbabw e yang lolos untuk beasisw a KNB, namun sebanyak 4 orang WN Zimbabw e berhasil mendapatkan beasis w a Darmasisw a. Dari 4 orang tersebut, hanya 3 orang yang berangkat ke Indonesia untuk mengikuti pelatihan
selama satu tahun. 1 orang peserta mendapatkan pelatihan kuliner di STP SahidTangerang, 1 peserta mendapatkan pelatihan pariw isata di Polibali-Bali dan 1 peserta mendapatkan pelatihan desain tekstil di Universitas Telkom-Bandung. Selama tahun 2015, KBRI telah melakukan kunjungan ke 5 sekolah menengah di 3 provinsi, yaitu Harare, Manicaland dan Matabeleland North. Untuk meningkatkan profil Indonesia di kalangan masyarakat Zimbabw e dan untuk mempromosikan pendidikan Indonesia, KBRI juga berpartisipasi dalam pameran pendidikan the Space di Harare Garden pada bulan September 2015. 7. Persentase Penyelesaian Kasus yang melibatkan WNI/BHI di Luar Negeri Dari sekitar 450 WNI yang ada di w ilayah akreditasi KBRI Harare, sampai saat ini belum ada permasalahah WNI secara signifikan. Jumlah WNI di Harare saat ini hanya 52 orang yang terdiri dari Keluarga staf KBRI Harare 42 orang, dan sisanya masyarakat Indonesia 10 orang. Sementara yang tinggal di Zambia di dominasi pekerja yang bekerja di perusahaan tambang tembaga FQML di Solw esi yang berjumlah sekitar 398 orang. Permasalahan yang ada saat ini adalah pendudukan tanah oleh masyarakat setempat terhadap tanah milik PT Dollar Bubi di Bulaw ayo, perusahaan yang bergerak di bidang peternakan yang merupakan investasi Indonesia. Pendudukan tanah oleh masyarakat setempat tersebut sudah berlangsung lama karena didukung juga oleh salah satu anggota parlemen asal daerah setempat yaitu Mr. Obert Mpofu. KBRI Harare sudah menyampaikan permasalahah tersebut kepada Kementerian Luar Negeri Zimbabw e dan juga kepada Menteri Pertanahan Zimbabw e Hon. Douglas Mombershora. 8. Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran Pelayanan kekonsuleran kepada WNI yang ada di w ilayah akreditasi KBRI Harare selama ini berlangsung lancar belum ada hambatan yang berarti. Pelayanan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan ketelitian, kew aspadaan dan kehati-hatian. Pelayanan permohonan dokumen kekonsuleran, visa, legasisasi, dilakukan secara cepat, dan tanpa menundanunda pekerjaan, namun tetap memperhatikan asas-asas tersebut diatas. Sejauh ini belum ada keluhan atas pelayanan kekonsuleran yang dilakukan oleh KBRI Harare. Dalam tahun 2015 KBRI Harare telah memberikan pelayanan kekonsuleran berupa penerbitan paspor biasa sebanyak 3 buah, pemberian pelayanan visa sebesar 220 vis a, legasisasi dan penterjemahan surat kelahiran. 9. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perw akilan yang dilakukan Itjen dan BPO Nilai AKIP yang dicapai oleh KBRI Harare untuk Tahun 2015 adalah 77 atau sama dengan kategori B. Berdasarkan Renstra KBRI Harare periode 2015-2019, target yang ingin dicapai untuk nilai AKIP Tahun 2015 adalah dengan nilai C. Oleh karena itu, nilai
AKIP yang dicapai melebihi dari target Renstra. Untuk Tahun 2014, nilai AKIP yang dicapai KBRI Harare adalah C. Untuk Tahun 2016, berdasarkan Renstra, target yang ingin dicapai KBRI Harare adalah BB atau lebih baik dari Tahun 2015. 10. Persentase Realisasi Anggaran (SP2D) terhadap alokasi DIPA Perw akilan Untuk Tahun Anggaran 2015, KBRI Harare mendapatkan DIPA sebesar Rp. 22.798.941.000. Sedangkan realis asi hingga triw ulan IV mencapai Rp. 18.935.013.768 atau sebesar 83%. Dibanding dengan Tahun Anggaran 2014, realisasi yang dicapai sebesar Rp. 14.378.574.799 atau 74%, dengan jumlah DIPA TA 2014 sebesar Rp. 19.507.184.000. Sedangkan TA 2013, dengan DIPA sebesar Rp. 17.919.473.000, realis asi yang dic apai adalah sebesar Rp. 13.017.924.121 atau sebesar 73%. Diharapkan pada TA 2016, dengan DIPA sebesar Rp. 20.409.684.000 realisasi yang dapat dicapai sebesar 92%, sesuai dengan Renstra KBRI Harare periode 2015-2019. Pencapaian realisasi sebesar 83% untuk TA 2015 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra KBRI Harare periode 2015-2019 karena beberapa kendala, seperti pada aw al tahun, DIPA KBRI Harare hanya diberikan untuk Belanja Operasional Perkantoran saja (tanpa Belanja Barang Non Operasional). Selain itu, KBRI Harare hanya mengoptimalkan anggaran yang ada di Belanja Operasional Perkantoran, tanpa meminta anggaran tambahan.
B. Realisasi Anggaran Untuk Tahun Anggaran 2015, KBRI Harare mendapatkan DIPA sebesar Rp. 22.798.941.000. Sedangkan realisasi hingga triw ulan IV mencapai Rp. 18.935.013.768 atau sebesar 83%. Pencapaian realisasi sebesar 83% untuk TA 2015 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra KBRI Harare periode 2015-2019, yaitu 91%. Hal tersebut karena beberapa kendala, seperti pada aw al tahun, DIPA KBRI Harare hanya diberikan untuk Belanja Operasional Perkantoran saja (tanpa Belanja Barang Non Operasional). Selain itu, KBRI Harare hanya mengoptimalkan anggaran yang ada di Belanja Operasional Perkantoran, tanpa meminta anggaran tambahan.
