STUDl TENT ANG KINERJA DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

14/41124.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAI'M)

R

BU KA

STUDl TENT ANG KINERJA DEW AN PERW AKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

ER

SI T

AS

TE

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Magister Sains dalam IImu Administrasi

Bidang Minat Administrasi Publik

HARBIADI ODE AENO

NIM.01498104 6

U

N

IV

Disusun Oleh :

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

.JAKARTA

2009

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14/41124.pdf

ABSTRAK Studi tentang Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Wakatobi

Harbiadi Ode Aeno Universitas Terbuka [email protected]

BU KA

Kata Kunci: Kinerja Organisasi, Penganggaran Daerah, Pengawasan, Legislasi.

SI T

AS

TE R

Untuk: mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah membutuhkan tiga instrumen utama yakni penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Penganggaran merupakan instrumen kebijakan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk: mencapai tujuan bemegara. Pengawasan merupakan subfungsi pengendalian terhadap pengeloiaan tata pemerintahan. Manajemen organisasi pemerintahan daerah membutuhkan fungsi pengawasan yang mampu memberi tanda bahaya jika terjadi penyimpangan atau ancaman terhadap pencapaian tujuan organisasi. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk: peraturan daerah. Ketersediaan peraturan daerah sangat penting karena merupakan pedoman dan dasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

U

N

IV ER

Penelitian ini mempunyai dua tujuan. yaitu (I) untuk: mengetahui dan menganalisis tentang kinerja DPRD kabupaten Wakatobi dalam bidang penganggaran, pengawasan dan legislasi, dan (2) untuk: mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD kabupaten Wakatobi dalam bidang penganggaran, pengawasan dan legislasi. Penelitian ini adalah deskciptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Wakatobi. Responden penelitian terdiri dari: (J) Ketua DPRD, (2) Ketua Komisi C, Ketua Kornisi A dan I orang pemerhati pembangunan daerah Kabupaten Wakatobi. Instrumen penelitian ini terdiri dari pedoman wawancara dan lembar check list untuk: studi dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi dalam kurun waktu dua tahun terakhir periode 2007 sampai dengan 2008. Penelitian ini mempergunakan teknik anaIisis kuaJitatif dengan model

interaktif.

ii


14/41124.pdf

TE R

BU KA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa k.ineJja DPRD dalam pelakSIIIlaIIIl fungsi penganggaran, pengaW8Sllll dan legislasi belum mencapai tingkat yang paling diharapkan, sebagaiIDlllla terlihat dalam hal-hal berilrut. Di bidang penganggaran, DPRD tidak dapat mengoptimalkan proses penyampaian, pembahasllll dan pengesahan atas Rancangan KUA-APBD, PPAS dan Rancangan APBD menurut kerangka waktu, konsistensi, keberpihakan pada publik dan kapasitas implementasi. Akibatnya anggaran daerab sebagai basil dati proses penganggaran tersebut selalu terlambat penetapannya, alokasi belanja lebih herat pada kepentingan aparatur dan pertumbuhan pendapatan daerah tidak mencapai tingkat yang layak. Di bidang pengawasan, DPRD belum fokus pada pengaW8Sllll kebijakan, belum mempunyai agenda pengaW8Sllll, belum menspesifikasi substansi kebijakan IDIIIla yang masuk dalam agenda DPRD dan mana yang dapat dijalankan langsung secara individu oleh anggota-anggota DPRD dan belum membiasakan diri membuat kertas keJja pengaW8Sllll. Akibatnya pengaW8Sllll DPRD belum berperan nyata sebagai sistem peringatan dini yang memberi tanda baltaya ketika teJjadi penyimpangan kebijakan atau kesepakatan bersama dan pencapaian kineJja kebijakan APBD belum maksimal. Di bidang legislasi, hampir semua inisatif Rancangan Perda bersumber dati pemerintah daerab, proses pembahasllll Rancangan Perda belum menempuh mekanisme partisipatif, dan masih banyak bidang urusan pemerintahan yang belum memiliki Perda. Akibatnya Perda yang dihasilkan oleh DPRD tidak mendapat respons yang positif dati masyarakat.

U

N

IV ER

SI T

AS

Faktor-faktor yang mempengaruhi kineJja DPRD dalam bidang penganggaran, pengawasan dan legislasi adalah sebagai berikut. Faktor kapasitas sumber daya IDIIIlusia DPRD, yakni rendahnya tingkat keterampilan (sebagairnana terlihat dati pendidikan formal dan pelatihan teknis), kedisiplinan maupun komitmen terhadap tugas. Faktor organisasi, yakni faktor struktura1 yang mencakup tidak berfungsinya Panitia Anggaran, tidak tersedianya Panitia Lagislasi, kerumitan aturan-aturan prosedural persidangan maupun pendanaan dan sentralisasi kewenangan di tangan Ketua DPRD serta faktor kultural yang mencalrup orientasi waktu anggota DPRD yang tidak berwawasan masa depan, tidak ada visi dan misi sebagai nilai dasar yang disepakati bersama sebagai kerangka pengarah bagi pemaknaan atas kondisi aktual. Faktor lingkungan, yakni aparat pemerintah daerab yang kurang disiplin, tidak mempunyai komitmen yang jelas tentang kebijakan dan penganggaran, tidak patuh terhadap kesepakatan bersama dan masyarakat yang kurang paltam terbadap hubungan kemitraan antar stakeholders dalam pemerintahan dan lemalmya budaya partisipasi.

iii


14/41124.pdf

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER

(TAPM)

JudulTAPM

Studi tentang Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penyusun TAPM

Harbiadi Ode Aeno

NIM

014981046

Program Studi

Admioistrasi Pub1ik

Hari I Tanggal

Seoin, 23 November 2009

BU KA

Kabupaten Wakatobi

R

Menyetujui :

Pembimbing II,

AS

TE

Pembimbing I,

Durri Andriani, M.Ed., Ph.D.

SI T

DR. Jama1uddin HOS, M.Si.

NIP. 131 569 965

ER

NIP. 131 918568

N

IV

Mengetahui,

Ketua Bidang IlmulProgram

U

Direktur Program Pascasarjana,

Magister Administrasi Pub1ik,

NIP. 132052021

---. - - -- I

VI


"

I

14/41124.pdf UNIVERSITAS TERBUKA


PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama

Harbiadi Ode Aeno

NIM

01498 1046

Program Studi

Administrasi Publik

JuduJ TAPM

Studi tentang Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BU KA

Kabupaten Wakatobi

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana,

Senin, 23 November 2009

Waktu

19.30 - 21.30 Wita

TE

Hari / Tanggal

R

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Ketua Komisi Penguji

IV

Nama

U

N

Penguji Ahli Nama

ER

SI T

AS

Dan telah dinyatakan LULUS

Prof. ~din S. Winataputra, MA.

/ /'hrAM ~cJ'Prof. Dr. HM. Aries Djaenuri, MA.

~-\'

Pembimbing I Nama

DR.J~S.' M.Si.

Pembimbing II Nama

Durri Andriani, M.E
Vll


14/41124.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA


MAGISTER ADMINISTRAS[ PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang beljudul Studi tentang Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerab

Kabupaten Wakatobi adalah basil karya saya sendiri, dan seluruh swnber yang

dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

BU KA

Apabila di kemudian hari temyata ditemukan

adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia

AS

TE

R

menerima sanksi akademik.

SI T

Kendari, 23 Nopember 2009

U

N

IV

ER

Yang menyatakan,

Vlll


14/41124.pdf KATA PENGANTAR

AlhamdulillDhi RDbbIl Alamin. Pertama-tama penuIis mema'liatbn pqji din syukvr

te badirat

Allah Subbanahu Wa Taala kareoa alas rabmat JIIIII

dUimpehbnnya sebiDggll penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Tem ini berjudul Studi tentang Kinerja Dewan Perwak:ilao. Rakyat Daerah KMbupIten Wabtobi.

Tms ini diS\lSllll untuk memenuhi persyaratan memperolch gelar Mlgi...... pada Program Magister Administrasi PubUk Universitas Terbuka UPBJJ Kadari.

Dalam penyusunan Tem ini penulis mendapat bimbingan dan araban dari

selaku Pembimbing

n.

BU KA

DR. Jamaluddin HOS, M.Si. selalru Pembimbing I dan Dum Andriani. M.Ed., PhD. Alas bimbingan dan araban beIiau bcrdua, tesis ini dapat

berwujud seperti sekanmg. Kepada beIiau berdua, penulis menguc:apbn banyak

R

terima kasih dan pengbargaan yang setinggi.-tingginya, serta perm.ohonan maar !lIaS

TE

Irekhilafim dan kekeliruan yang mllngkin penulis peIbuat baik disengaja maupun

udak disengaja.

AS

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada isteri dan anak-anak serta kedua orang tua penulis. Mungkin ada saat-saat kebahagiaan yang

SI T

bilang brena kesibukan penulis dalam menyusun tesis ini. Semoga Tuhan

ER

membalas kebaikan mereka semua dan meninggika., deraj3tnya.

Terima kasih pula kepada berbagai pihak: yang telah memberikan bantuan

IV

dan dorongan kepada penulis, tenrtama kepada:

N

(1) Rektor Universitas Terbuka (2) Direktut Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik VI;

U

..

(3) Kepala UPBJJ VI K.endari; (4) Seluruh tenaga edukatif dan administratif dalam lingkup Program Magister

Administrasi Publik VT dan UPBJJ VT Kendari; (5) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wabtobi.

ix


14/41124.pdf

Disadari babwa tesis ini masih banyak kekurangannya. Penulis telah

berusaha sem.aksimal kemampuan yang dimiliki untuk menyajikan yang terbaik nrumm inilah yang dapat penulis capai. Penulis berterima kasih kepada pembac:a yang memberik.an saran yang konstroktif. Kendari, 23 November 2009 Penulis,

BU KA

~

U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

NIM.014981046

x


14/41124.pdf

DAFfARISI

Ha1aman ii

Abstrak Lembar persetujuan Lembar pengesahan Lembar pernyataan Kala pengantar Daftar isi Daftar gambar Daftar label Daftar Lampiran

vii viii ix xi xiii xiv

xvi

PENDAHULUAN

A. Law Be1akang MasaIah

TE R

B. Perumusan Masalah Penelitian C. Tujuan Penelitian

TINJAUANPUSTAKA

SI T

A. Kajian Teori

AS

D. Kegunaan Penelitian BAB II.

BU KA

BAB I.

vi

1

1

9 10 10

11 11 11

2. Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja

16

IV ER

1. Konsep Evaluasi Kinerja

3. Pendekatan Evaluasi Kinerja Lembaga

19

4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Lembaga

Legislatif Daerah

N

21

U

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

30

B. Kerangka Berpikir

39

C. Definisi Operasional

41

Xl


14/41124.pdf

BABIII.

BABIV.

METODOLOOI PENELITIAN

43

A. Desain Penelitian

43

B. Populasi dan Sampel Penelitian

44

C. Instrumen Penelitian

44

D. Metode Pengumpulan Data

45

E. Metode Analisis Data

45

F. Lokasi dan Waktu Penelitian

47

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

48

A. Gambaran Umwn Kabupaten Wakatobi

48

BU KA

B. Kinerja Lembaga Legislatif (DPRD) Kabupaten

Wakatobi

61

I. Kinerja DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi

61

R

Penganggaran

TE

2. Kinerja DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi

Pengawasan

AS

3. Kinerja DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi

96

105

SI T

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Lembaga

115

1. Faktor Karakteristik Sumber Daya Manusia

116

2. Faktor Karakteristik Organisasi

120

3. Faktor Lingkungan

125

129

A. Simpulan

129

B. Saran-saran

I3l

N

SlMPULAN DAN SARAN

U

BABV.

IV

ER

Legislatif(DPRD) Kabupaten Wakatobi

DAFTARPUSTAKA

133

Xli


14/41124.pdf

DAFTAR GAMBAR

No.

Judul Oambar

Halaman

Model Kerangka Pikir Evaluasi KinClja Lembaga Legislatif (DPRD) Kabupaten Wakatobi

41

4.5

Grafik Penduduk di Kabupaten Wakatobi Menurut Umur Tahun2001

58

U

N

IV ER

SI T

AS

TE R

BU KA

2.1

xiii


14/41124.pdf

DAFTAR TABEL

4.7

4.8

4.9

Penduduk Menurut Kec!lIDl!tan di Kabupaten Wakatobi,

Tabun2007

56

Penduduk Menurut Kec!lIDl!tan di Kahupaten Wakatobi.

Tabun2007

57

PDRB Kahupaten Wak.a:tobi Menurut Lapangan Usaha

Tabun2oo7

60

BU KA

4.6

54

TE R

4.4

Jumlab Desa/Kelurahan Menurut Kec!IIDl!tan di Kahupaten

Wakatobi Tabun 2004 dan 2008

Jadwal Penyampaian dan Pembahasan Rancangan

Kebijakan Umum APBD Kahupaten Wakatobi Tabun

Anggaran 2007 sampai dengan 2009

66

Jadwal Penyampaian, Pembahasan dan Kesepakatan Atas

PPAS Kabupaten Wakatobi Tabun Anggaran 2007 sid 2009

70

Jadwai Penyampruan, Pembahasan dan Pengesahan

Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten

Wakatobi Tabun Anggaran 2007 sid 2009

74

AS

4.3

50

SI T

4.2

Luas Wilayab Kabupaten Wakatobi Menurut Kec!lIDl!tan,

Tabun2oo8

IV ER

4.1.

Ha1aman

Judul Tabel

No.

4.11

4.12

4.13

78

U

N

4.10 Format Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Wakatobi,

Tabun Anggaran 2007-2008 Format Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi,

Tabun Anggaran 2007 dan 2008

79

Format Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten

Wakatobi. Tabun Anggaran 2007 dan 2008

80

Ringkasan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten

Wakatobi. Tabun Anggaran 2007 dan 2008

83

xiv


14/41124.pdf

4.14 Ringkasan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi

Talnm Anggaran 2007 dan 2008

85

4.15 Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten

WakatobiTahun Anggaran 2007 dan 2008

87

4.16 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak

langsung Tahun Anggaran 2007 dan 2008

88

4.17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerab Kabupaten

WakatobiTahun2007 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten

Wakatobi Tahun 2007

BU KA

4.18

101

102

106

4.20 Daftar Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Wakatobi dan JumJah Perda yang Tersedia

108

4.21

110

TE R

4.19 Daftar Perda Kabupaten Wakatobi yang Dihasilkan DPRD

Periode 2004-2009

U

N

IV ER

SI T

AS

Iumlah Kegiatan DPRD Kabuparen Wakatobi Tahun 2008

xv


14/41124.pdf

DAFfAR LAMPIRAN

Instrumen Penelitian

138

2.

Transkrip HasH Wawancara

139

3.

Biodata Penulis

152

U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

1.

XVI


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


14/41124.pdf 11

BAHH

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori 1. Konsep Evaluasi Kinerja

Pengertian evaluasi menurut Wikipedia Indonesia (2007) adalah penentnan secara sistematis mengenai kepatutan (kepantasan), nilai manfa at, dan

BU KA

keberartian sesuatu atau seseorang. Biasanya istilah evaluasi digunakan untuk melakukan penilaian terhadap sesuatu subyek kegiatlln usaba, organisasi, &tau

TE R

pelayanan. Departemen Pendidikan NasionaI (2002) mengartikan evaluasi sebagai suatu proses pengumpulan serta pemrosesan data dan informasi yang

AS

akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengelolaan dan

SI T

pengembangan lembaga atau institusi. Berdasarkan definisi tersebut dapat

IV ER

disimpulkan bahwa evaluasi mengandung makna proses pengumpulan dan pemrosesan data dan informasi secara sistematis mengenai kepatutan

N

(kepantasan), nilai manfaat, dan keberartian sesuatu subyek baik hempa

U

seseorang, atau sesuatu kegiatan, program, dan kebijakan organisasillembaga. lGnerja merupakan konsep penting dalam tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (Mardiasmo, 2005). Penguknran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan menejer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.


14/41124.pdf 12

Prawirosentono dalam Samsuddin (2003) mengemulcakan bahwa istilah kineJja merupakan padanan kata Inggris performance. Kata performance tersebut berasa.l dati akar kata to perform yang mempunyai menjalankan,

melaksanakan,

memenuhi

alau

am

menjalankan

melakukan, kewajiban,

melaksanakan atau menyempumakan tanggung jawab, melakukan sesuatu yang dihatapkan oleh seseorang. Sedangkan kata performonce merupakan kata benda yang mencenninkan sesuatu basil yang telah dikerjakan.

BU KA

Tingkat sejauh maua keberbasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut level of performonce. Biasanya orang yang level of

TE R

performance-nya tinggi disebut sebagai orang yang produk:tit: dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standar dikatakan sebagai tidak produktif

AS

atau berkinerja rendah (Vroom dalam As'ad, 1991).

SI T

Maier dalam Andrseni (2003) memberikan batasan Idnerja sebagai

IV ER

kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lawler and Poter menyatakan bahwa kineJja adalah succesfoll role achievement yang diperoleh

N

seseorang dati perbuatan-perbuatannya (As'ad, 1991).

U

Pengertian Idnerja menurut Bacal (2002) adalah tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengertian ini tercakup: (1) kemampuan menyelesaikan pekerjaan pada waktunya, (2) menunjukkan keahlian dan keterampiian yang diperlukan dalam pekerjaannya, (3) memmjukkan kreativitas dan inisiatif, dan (4) memenuhi alau melampaui target kuantitaf basil kerja yang telah ditentukan. Menurut Bernardin & Russel dalam Triton (2005),


14/41124.pdf 13

kineIja berarti kontribusi yang diberikan oleh setiap individu bagi organisasinya. Kinerja juga berarti catalan basil dan manfaat yang diperoleh dati fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas tertentu selama periode wak:tu tertentu.

Berdasarkan pendapat di atas m.aka dapat disimpulkan bahwa kineIja adahm basil yang diperoleh dati suatu aktivitas selama perode wak:tu tertentu sesuai dengan aturan dan norma-norma pelaksanaan yang telah ditentukan.

BU KA

Chairul1ah (2004) mengemnkalcan bahwa istilah evaluasi kineIja sering

juga disebut penilaian kineJ.ja (performance appraisal) dan tinjauan kineIja. Evaluasi kineIja atau penilaian pelaksan8an pekeJ.jaan roeliputi tiga hal berlkut

TE R

ini:

(1) Usaha mengidentifikasi, mengukur atau menilai dan mengelola pelaksanaan

AS

pekerjaan oleh para pegawa.iJk.aryawan.

SI T

(2) Usaha mengidentifikasi dan menilai aspek-aspek pelaksanaan pekeJjaan

tujuannya.

IV ER

yang berpengaruh kepada kesuksesan organisasi non profit dalam mencapai

N

(3) Kegiatan mengukur/menilai untuk menetapkan seorang pegawailkaryawan

U

sukses atau gaga! dalam melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan standar pekeJjaan sebagai tolok ukumya. Amstrong (1998) menjelaskan bahwa penilaian kineJja atau evaluasi kinerja bukanlah kegiatan kontrol atau pengawasan dan bukan pula mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman. Kegiatan difokuskan pada usaha mengungkapkan kekurangan dalam bekerja untuk diperbaiki dan


14/41124.pdf 14

ke1ebihan bekelja untuk dikembangkan agar

setiap pegawailkaryawan

mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas kontribusinya dalam melaksanalran pekeljaannya guna mencapai tujuan organisasi yang mempekerjakannya. Untuk itu aspek-aspek yang dinilai harus sesuai dengan apa yang seharusnya dikerjakan sebagaimana terdapat di dalam analisis pekeljaan berupa deskripsi pekerjaan.

Ma'rifah

(2004)

mengemukakan

bahwa

sistem

evaluasi

kinelja

BU KA

mempunyai dua elemen pokok, yakni: (1) Spesifikasi pekerjaan yaang harus dikerjakan oleh bawahan dan kriteria

yang memberikan penjelasan bagaimana kinerja yang baik (good

TE R

performance) dapat dicapai, sebagai contoh: anggaran operasi dan target produksi tertentu.

AS

(2) Adanya mekanisme untuk pengumpulan informasi dan pelaporan mengenai

SI T

cukup tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataan dibandingkan dengan

IV ER

kriteria yang berlaku sebagai contoh laporan bulanan manager dibandingkan dengan anggaran dan realisasi kinelja.

N

Jackson dalam Rosidah (2003) mengemukakan bahwa evaluasi kinerja

U

sangat erat kaitannya dengan kelangsungan organisasi. Data ataU informasi tentang kinerja karyawan terdiri dari tiga kategori sebagai berikut. (I) Informasi berdasarkan ciri-ciri seperti kepribadian yang menyenangkan,

inisiatif, atau kreatifitas dan mungkin sedikit pengaruhnya pada pekerj aan tertentu.


14/41124.pdf 15

(2) Infonnasi berdasarkan tingkah laku memfokuskan pada perilaku yang spesifik yang mengarah pada keberhasilan pekeIjaan. Infonnasi perilaku lebih sulit diidentifikasikan dan mempunyai keuntungan yang secara jelas memberikan gambaran akan perilaku apa yang ingin dilihat oleh pihak manajemen. (3) Infonnasi berdasarkan basil pertimbangan apa yang telah dilakukan karyawan atau apa yang telah dicapai karyawan. Untuk pekeIjaan-pekeIjaan

BU KA

dimana pengukuran itu mudah alau tepat, pendekatau basil ini adalah cara yang terbaik. Akan tetapi apa-apa yang akan diukur cenderung ditekanlol1'1

TE

R

dan apa yang sarna-sarna pentingnya dan tidak merupakan bagian yang diukur mungkin akan diabaikan karyawan.

AS

Penjelasan di alas sekaligus menunjukkan bahwa evaluasi kineIja beIbeda

SI T

dengan pengukuran kinerja. Evaluaai kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut

ER

dari kegiatau pengukuran kineIja dan pengembangan indikator kinerja. Oleh

IV

karena itu dalam melakukan evaluasi kinerja hams berpedoman pada ukuran·

N

ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi kinerja juga

U

merupakan suatu proses umpan balik alas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivilas dimasa mendatang. Sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan infonnasi mengenai kineIja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai alau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan


14/41124.pdf 16

tugas dan f\mgsi yang dibebankan. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interprestasi keberhasilan mau kegagalan pencapaian kinerja.

2. Ruang Lingkup Evalu..! Kiner;a Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:

239/1X1618/2003

Tentang

Perbaikan

Pedoman

Penyusunan

Pelaporan

AkuntabiUtas Kinetja Instansi Pemerintah, mang lingkup atau tingkalan evaluasi

BU KA

kinerja meliputi : (a) Evaluasi Kinerja Kegiatan, (b) Evaluasi Kinetja Program. dan (e) Evaluasi Kinerja Kebijakan.

TE R

a. Evalu..i Klnerja Kegiatan

AS

Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan eapaian kinerja suatu unit instansi

SI T

pemerintah dalam suatu kurun waktu tertentu. Evaluasi ini setidaknya menunjukkan penilaian atas keberbasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan

IV ER

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Selanjutnya dengan atribut indikator kinerja dan eapaian

U

N

kinerja kegiatan yang te1ah ditetapkan, evaluasi kinerja kegiatan dilakukan. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang

pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana kesesuaian antara program dan kegiatannya sesuai dengan atribut indikator (rnasukan, keluaran, basil, manfaat dan dampak) yang telah ditetapkan di dalam reneana strategis.


14/41124.pdf 17

b. Evaluui Kinerja Program Evaluasi program merupakan evaluasi terhadap Idnerja program. Program dapat didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sisternatis, dan terpadu yang diJaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

BU KA

Evaluasi program merupakan hasil kumulatif dan berbagai kegiatan. Langbh langkah yang harus ditempuh dalam evaluasi kinerja program merupak.an kelanjutan dan capaian kinerja kegiatan. Evaluasi ini dilalrukan dengan

TE R

mengambil hasil setiap nilai capaian Idnerja kegiatan, kemudian memberikan

SI T

c. Evaluasi Kinerja Kebijakaa

AS

pembobotan, untuk kemudian diperoleh nilai capaian program.

IV ER

Evaluasi kinerja kebijakan merupakan evaluasi terhadap ketentuan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang

basi

setiap

N

berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk

U

kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Evaluasi dan anaIisis kebijakan merupakan suatu kegiatan awal (bukan akhir) dan upaya untuk mening\catkan proses pembuatan kebijakan berilrut hasilnya. Dengan demikian analisis kebijakan merupakan pengkomunikasian atau penciptaan dan penilaian yang kritis mengenai suatu kebijakan. Oleh karena itu


14/41124.pdf 18

kebijakan yang bermutu sangat berguna. untuk memperbaiIci kebijakan dan basilnya. Evaluasi kinelja pada berbagai tingkatan bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian misi. Hal ini diperlukan agar kinelja dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan programlkegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam

BU KA

evaluasi kinelja dilalmkan pula analisis efisiensi dengan cam membandingkan antara output dengan input, baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan

TE R

memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selaqjutnya dilakukan pula pengukuranlpenentuan tingkat efektivitas yang

AS

menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat alau

SI T

dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerj a

IV ER

yang teljadi, baik terhadap penyebab terjadinya kesenjangan maupun strateji pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan

N

evaluasi kinelja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara:

U

kinelja nyata dengan kinelja yang direncanakan, kinelja nyala dengan kinelja tahun-tahun sebelumnya, kinelja suatu instansi dengan kinelja instansi lain yang unggul di bidangnya alaUpun dengan kinelja sektor swasta


14/41124.pdf 19

3. Pendekatan Evalnui Kiaerja Lembaga Terdapat berbaga.i pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja lembaga atau organisasi. Celimsky dalam Perry (1990), mengidentifikasi 6 tipe pendekatan evaluasi, yaitu: (1) analisis awal-akhir (front-end), (2) penUaian evaluabilitas (evaluability assesment), (3) evaluasi proses, (4) evaluasi efektivitas, (5) monitoring program, dan (6) evaluasi sintesis.

BU KA

Analisis awal-akbir adalah pendekatan kerja evaluasi yang dilakukan sebelum suatu keputusan bedanjut ke suatu program barn. Evaluasi ini mirip dengan perencanaan dan bersifat prospektif. Secara tipika1, analisis ini sebelumnya untuk

TE R

menggunakan temuan-temuan evaluasi

mengestimasi

AS

kelayakan program dan kemungkinan efeknya.

Penilaian evaluabilitas digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kebijakan, yaitu menilai asumsi-asumsi suatu program, dan

SI T

fonnulasi

IV ER

mengajukan pertanyaan tentang kewajaran dari asumsi-asumsi tersebut dan kemungidnan babwa aktivitas-aktivitas program dapat memenuhi tujuan-tujuan

U

N

tersebut. Penilaian evaluabilitas juga digunakan untuk m~awab pertanyaan pertanyaan mengenai pelabanaan kebijakan dengan menjelaskan karakteristik

aktual implementasi dengan aktivitas program yang ada. Evaluasi proses merupakan bentuk evaluasi yang dilaksanakan secara

sendiri maupun kombinasi dengan tipe evaluasi lain, sifatnya selalu retrospektif. Jika dilaksanakan sendiri, tujuannya adalab untuk menjelaskan dan menganalisis proses aktivitas program yang diimplementasikan untuk keperluan melakukan


14/41124.pdf 20

perbaikan-perbaikan. Jib dikombinasikan dengan tipe evaIuasi lain (pa1ing

sering dengan evaIuasi efektivitas), tujuannya mungkin untuk menentukan desain evaluasi efektivitas atau membantu menjelaskan temuan-temuannya. Evaluasi efektivitas dan dampak adaIah pendekatan retrospektif, serna ha1nya evaIuasi proses, berusaha menemukan seberapa bail: suatu program beIjaian. Untuk mencapai tujuan ini, evaluasi hams menunjukkan bahwa perubahan-perubahan yang teramati benar-benar adaIah efek dari program,

Monitoring

BU KA

bukan efek dari faktor atau kekuatan lain.

program berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang

TE R

diuraikan sebelumnya. Tipe evaluasi ini sifatnya berkelanjutan, sedangkan yang diuraikan di atas sifatnya Single-shot. Fungsi dari monitoring ini ada1ah

AS

memberikan informasi tentang karakteristik masaIah atau untuk melacak

SI T

kemajuan program atau masaIah daIam sejumlah area.

IV ER

Evaluasi sintesis ada1ah suatu bentuk evaIuasi yang menganaiisis kembali temuan-temuan dari satu atau sejumlah evaIuasi untuk menentukan pelajaran apa

N

yang telah diambil dari suatu program atau kebijakan. Pendekatan ini dapat

U

mencakup sejumlah pertanyaan evaIuasi, termasuk efektivitas program dan juga tingkat pengetahuan yang tersedia mengenai suatu bidang masa1ah atau program. Pendekatan-pendekatan evaIuasi yang dikemukakan oleh Celimsky seluruhnya terfokus pada jawaban atas pertanyaan tentang substansi kegiatan/ kegiatan/program/kebijakan.

Pendekatan-pendekatan seperti ini cenderung

menggunakan angka-angka sebagai basis bagi penilaian tingkat kine!ja.


14/41124.pdf 21

Kelemahan pendekatan-pendekatan ini terutama adalah kurang peka terhadap

makna apa yang ada di balik suatu fenomena kinerja 1embaga.

4. Kedudukan FUDpi Lembaga Legislatif Daerah Berdasarkan ketentuan pasa.1 68 UU RepubJik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

BU KA

Daerah, DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta perni

lihan umum yang dipilih berdasarkan basil pemilihan. umum. Kedudukan DPRD

TE R

Kabupaten/Kota adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berke dudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/k:ota.

AS

DPRD KabupatenlKota mempunyai fungsi tiga fungsi, yaitu. legislasi,

SI T

anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi DPRD yakni menyusun perundang

IV ER

undangan dalam bentuk Peraturan Daerah. Fungsi anggaran DPRD yakni memberikan persetujuan t!:rhadap rencana anggaran daerah yang mencakup

N

rencana anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sedangkan fungsi

U

pengawasan DPRD adalah memastikan berjalannya perundang-undangan yang

ada dan optimalnya kinerja eksekutif (Yunita, 2004). Berikut ini elaborasi beberapa kousep yang terkait dengan ketiga fimgsi tersebut untuk memberikan

arab di dalam pengembangan kerangka poor.


14/41124.pdf 22

a. Penpnllllnm Dalam konteks pemerintahan, anggaran adalah ekspresi finansial dari sebuah rencana. Penganggaran adalah proses pengalokasian sumber daya keuangan negara ootuk dipergunakan sebagai pengeluaran ke dalam setiap unit unit pemerintahan. Dalam hal ini sumber daya keuangan dialokasikan ke dalam bagian-bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Rasul, 20(3). Peran

BU KA

penting anggaran dalam organisasi sektor publik adalah kegnnllllDnya dalam menentukan estimasi pendapatan atau jumlah tagiban atas jasa yang diberikan (Nordiawan, 20(6).

TE

R

Pada tingkat daerah, alokasi sumber daya kenangan ini berwujud APBD. Berdasarkan ketentuan umum UU Nomor 17 Tahoo 2003 tentang Kellangan

AS

Negara, APBD adalah rencana keuangan tahooan pemerintaban daerah yang

SI T

disetujui oleh DPRD. Di dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban

ER

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai

IV

dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berbubungan

N

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahoo. Secara

U

ideal APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ootuk tercapainya tujuan bernegara (Djojosoekarto, 20(4). Dan sisi aturan, mekanisme penyusunan anggaran khususnya APBD diatur dengan UU Nomor 17 Tahoo 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 25 Tahoo 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan NasionaI, dan UU


14/41124.pdf 23

Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Daerah yang merupakan revisi dari UU Nomer 22 Tahun 1999. Walaupun ada perbedaan dalam perencanaan anggaran, namun perbedaannya tidaklah signifikan. Dan berbagai peratumn perundangan

tersebut

pada

prinsipnya

penyusunan

APBD

baruslah

mengedepankan prinsip-prinsip good governance, terutama efisiensi dan efektivitas. Substansi APBD mencakup pengalokasian sumber daya keuangan daerah

BU KA

pada bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Nazaruddin, 2ooS). Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai

TE

R

kek:ayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kek:ayaan bersih. Sedangka:n yang dimaksud

AS

dengan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

SI T

danlatau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

ER

yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berilrutnya.

IV

Aturan pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah

N

saat ini adalah Peraturan Menteri Dalarn Negeri (permendagri) Nomor 26 Tahun

U

2006. Permendagri ini mengatur secara detail tentang rencana APBD, baik sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Permendagri Nomor 26 tahun 2006

ini mempertegas mengenai susunan penganggaran masing-masing kelompok pendapatan sebagai berikut. (1) Kelompok pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan, se\anjutnya setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut, Obyek Pendapatan; dan setiap Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan.


14/41124.pdf 24

BU KA

(2) Pencantuman anggaran pendapatan dalam APBD )'8111: berswnber liar. pajak daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asH daerah yang salt yang ditmnsfer Iangsung ke kas daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang salt dianggad.:an pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). (3) Pencantuman anggaran pendapatan dalam APBD yang bersumber dari ret:ribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih ni1ai tulw rupiah. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatiban, basil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisaltkAn dan basil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah pengllasaan pengguna anggaranIpengguna bamng dianggad.:an pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setiap pendapatan yang dianggad.:an dicantumkan dasar hukumnya (dapat berupa Undang Undang, Peraturan Pemerin1:al4 Peraturan Presiden. Keputusan Presiden. Peraturan Menteri, Kepurusan Menteri, dan Peraturan Daerah). Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode Tahun

Pennendagri

TE R

Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah (Nazaruddin, 2005). Nomor 26 Tahun 2006 membagi struktur belanja daerah

AS

menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Bel~a Iaogsung

SI T

adalah belanja yang besar kecilnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya

IV ER

kegiatan. Belanja langsung ini dapat disebut sebagai variabel cost. Belanja tidak langsung adalah belanja yang besar kecilnya tidak dipengaruhi secara

N

langsung oleh adanya kegiatan. Belanja ini dapat disebut sebagaifixed cost.

U

Belanja langsung rnaupun belanja tidak langsung disusun ke dalam

beberapa kelompok belanja, yaitu: (I) Belanja Administrasi Umum; (2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan; (3) Belanja Modal; (4) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan; dan (5) Belanja Tidak Tersangka.


14/41124.pdf

25

b. Pengawasan Pengawasan merupakan tenninologj untuk menunjukkan bagaimana pimpinan memastikan berjalan baiknya suatu rencana sehingga tujuan yang ditetapkan daIam rencana tersebut dapat dicapai. Manajemen organisasi pemerintahan membutuhkan fungsi pengawasan yang mampu memberi tanda bahaya jika terjadi penyimpangan mau ancaman terhadap pencapaian tujuan

BU KA

organisasi. Pengawasan menjadi semacam early warning system (sistem peringatan diN) dalam proses pengendalian (Erawan & Yasadhana, 2004). Dewasa ini pengawasan telah dimasukkan sebagai salah satu satu prinsip

TE R

prinsip tata pemerintahan yang bait, yang menjadi pedoman untuk pemerintah

AS

daerah, kota maupun kabupaten di Indonesia. Prinsip ini dimaksudkan untuk

meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan

SI T

pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.

IV ER

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga berwenang perlu memberi peluang bagi masyarakat dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif

U

N

pengawasan sesuai bidangnya. Walaupun demikian tetap diperJukan adanya auditor independen dari luar dan basil audit perlu dipublikasikan kepada masyarakat (Bappenas dan UNDP, 2003). Definisi pengawasan telah banyak dikemukakan oleh para pakar. Siagian (1996) rnengemukakan definisi pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilalrukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan


14/41124.pdf

26

sebelumnya. Syamsuddin dalam Harsono (1998) mendefinisikan pengawasan sebagai upaya me])tlapatkan rencana alau standar, mengidentifibsi kenyataan, dan membandinglam antara rencana atau standar tersebut dengan kenyataan. Jadi, pengawasan tidak sampai pada tahap melakukan penyesuaian-penyesuaian. Dalam operasiooalisasinya, hasil ak:hir dari pengawasan adalah saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan organisasi.

BU KA

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah Iangkah-langkah pokok yang ditempuh oleh pihak-pihak yang berwenang dalam sistem manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan pekeJjaan

TE R

berlangsung sesuai dengan yang telah direncanakan.

Tujuan utama pengawasan menurut Syafiie (1999) adalah untuk adanya

penyimpangan,

AS

mengantisipasi

penyalahgunaan,

kekurangan,

SI T

kemubaziran, dan lain-lain kendala sehingga apa yang direncanakan dapat

IV ER

tereapai. Selain itu agar dapat dideteksi dan dieek apakah kegiatan yang sedang dan sudah dilaksanakan telah meneapai basil sesuai yang direncanakan semua,

N

atau sekurang-kurangnya tidak menyimpang dari apa yang digariskan.

U

Sedanglam tujuan pengawasan menurut Bochari (1995) bukanlah untuk mencari

carl kesalahan atau siapa yang salah, tetapi ditujukan untuk memahami apa yang salah derni perbaikan di mass datang dan mengarahkan seluruh kegiatan

kegiatan dalarn rangka pelaksanaan dari suatu reneana sehingga dapat diharapkan suatu basil yang maksimal.


14/41124.pdf 27

Berdasarlcan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan ada1ab untuk dapat memberikan peringatan dini sehingga kemungkinan penyimpangan dapat dideteksi sejak awal jaJannya pekegaan. Siapa yang salah tidak dipentingkan dalam pengawasan, tetapi apa yang salah dan mengapa tegadi kesalahan sebingga dengan demikian dapat dilakukan penyesuaian., diberikan jalan keluamya dan pelaksanaan rencana dapat kembali begalan normal tanpa menimbulkan kompleksitas dalam organisasi. menurut

Harsono (1998) mencakup

BU KA

Langkah-Iangkah pengawasan

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: pemeriksaan, pengujian dan peni1aian., pen

TE

R

gusutan., peninjauan., pengamatan dan pemantanan, kunjungan staf, pembinaan, pengendalian dan penertiban.

terbadaP pencapaian tujuan organsiasi sangat jelas.

AS

Pengaruh pengawasan

SI T

Melalui pengawasan
ER

kekurangan, kemubaziran, dan lain-lain kendala sehingga apa yang direncanakan

IV

dapat tercapai (Syafiie, 1999), dapat dideteksi dan dicek apakah kegiatan yang

N

sedang dan sudah dilaksanakan telah mencapai hasil sesuai yang direncanakan

U

semus, atau sekurang-kurangnya tidak menyimpang dari apa yang digariskan.

I:.

LegisJasi Berdasarkan ketentuan UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003

pasal 77, yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk membentuk peraturan daerah


14/41124.pdf 28

kabupatenlkota bersama bupati/walikota, dan membuat ketentuan yang men yangkut internal DPRD KabupatenlKota. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 pasa17 (1), Peraturan Daerah me rupakan bentuk hukwn terendah dan hierarki bentuk peraturan perundangan di Indonesia. Selengkapnya, jenis peraturan dan hierarki peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut: (I) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; (2)

(4) Peraturan Presiden; dan (5) Peraturan Daerah.

BU KA

UUlPeraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang; (3) Peraturan Pemerintah;

Noordiansyah (2009) menyatakan bahwa secara subtantif Perda seharus

TE

R

nya mencerrninkan prinsip-prinsip keotonomian suatu daerah yang berbasis pada kondisi dan kebutuhan nyata yang ada pada masyarakat dan pemerintahannya.

AS

Untuk itu fungsi legislasi yang menghasilan Perda merupakan kunci utama da

SI T

lam melaksanakan desentralisasi. Aktor utama dan fungsi legislasi itu tentulah

ER

para wakil rakyat yang duduk di DPRD.

IV

Pembuatan Perda selalu diawali dengan rancangan peraturan daerah. Ran

N

cangan peraturan daerah dapat berasal dan DPRD atau Bupati/Walikota. Ber

U

dasarkan ketentuan pasal 140 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jika dalam waktu yang bersamaan (satu masa sidang) kepa!a daerah (Bu

patiI Walikota) dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sarna

maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh

DPRD, sedang rancangan Perda yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.


14/41124.pdf 29

Ketentuan di atas menggambarkan penguatan terbadap DPRD dalam men jalankan fungsi legislasi daerah dalam arti DPRD memi1iki peluang dan kewe nangan yang luas dalam pembentukan perda. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2512004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tam Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal95 ayat (1) secant tegas dinyatakanjuga bahwa DPRD memegang keknasaan dalam membentuk Perda. Penguatan DPRD dalam

BU KA

proses legislasi di daerah merupakan konsekuensi logis dari lembaga tersebut se bagai lembaga perwakilan. Oleh karena itu DPRD dengan kedudukan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang salah satu tugas dan wewenangnya

TE R

membentuk Perda yang dibahas bersama kepala daerah hams memi1iki kepekaan dalam merespon dan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat (tern

SI T

bahasan dan penentuan Perda.

AS

lama masyarakat dari daerah pemilihan yang mereka wakili) dalam proses pem

IV ER

Rancangan Perna disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, dan &tau a1at kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi (pasal

N

141 ayat (1) UU Nomor 3212004) dan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 1012004.

U

Berdasarkan alas ketentuan tersebut gagasan untuk membentuk sebuah Perda 00 pat diusulkan oleh setiap anggota DPRD. Tahapan pembahasan rancangan perda baik rancangan yang berasal dari DPRD maupun dari Kepala daerah dibagi dalam 4 tabap atau tingkatan yang di lakukan DPRD bersama Kepala daerah. Pembicaraan tingkat pertama, meliputi penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian Raperda


14/41124.pdf 30

yang berasal dari Kepala Daerah, atau penjelasan dalam Rapat Paripuma oleh Pimpinan KomisilGabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terbadap Raperda dan atau Perubahan Perda atas usul prakarsa DPRD. Pembicar:aan tingkat kedua meliputi : dalam hal Raperda yang berasal dari Kepala Daerah: a) pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Raperda yang

berasal dari Kepala Daerah, b) jawaban Kepala Daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Dalam hal Raperda alas usul DPRD: a) pendapat Kepala

BU KA

Daerah terbadap Raperda alas usul DPRD, b) jawaban dari fraksi-fraksi terbadap pendapat Kepala Daerah.

TE R

Pembicar:aan tingkat ketiga, meliputi pembahasan dalam mpat Ko misilGabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus dilakukan bersama-sama den

AS

gan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

SI T

Pembicar:aan tingkat keempat meliputi : 1) pengambilan keputusan dalam

IV ER

Rapat Paripuma yang didabului dengan a laporan basil pembicaraan tabap keti ga; b. pendapat akhir fraksi; c. pengambilan keputusan. 2) penyampaian sambu

N

tan Kepala Daerah terhadap pengambilan keputusan. Terhadap Raperda yang ttl

U

lab disemjui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpi nan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Ropi'i, 2007).

5. Faktor-raktor yang Mempengarubi Kinerja Organisasi Kinerja lembaga, tim, atau individu dapat mencapai tujuan seperti diharapkan, namun dapat pula tidak mencapai harapan. Wibowo (2007)


14/41124.pdf 31

menyatakan bahwa Idnerja seringkali tidal: mencapai apa yang dihara:pkan sehingga kita selalu membutubkan perbaikan Idnerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi ldnerja organisasi telah banyak diung kapkan oleh para analis. Wibowo (2007) dalam menjelaskan fenomena kesen jangan Idnerja menekankan pada pemilikan kemampuan sumber daya manusia organisasi, antara lain.

BU KA

(\) Kemampuan sebagai high-performer yang menunjukkan prestasi tinggi; (2) Model pecan tentang keyakinan, nilai-nilai, dan perilaku yang dihara:pkan; (3) Keterampilan menjalankan hubungan antarpribadi untuk membangun kredi

TE R

bilitas;

(4) Percaya diri dan kredibilitas untuk menyelesaikan masalah;

SI T

nalisis kebutuhan;

AS

(5) Kemampuan analitis untuk mengikuti proses secara sistematis untuk menga

IV ER

(6) Kreativitas untuk mensintesakan solusi yang tepat; (7) Keberanian untuk memberikan umpan balik secara jujur;

N

(8) Ketekunan untuk melihat sesuatu secara mendalam.

U

Sehubungan dengan kapasitas sumber daya manusia, Dwidjowijoto (2003) menekankan perlunya kedisiplinan. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki sikap disiplin yang kuat. Sebaliknya kegagalan bangsa kita dalam berbagai hal erat kaitannya dengan sikap tidal: disiplin yang sudah membudaya di berbagai kalangan.


14/41124.pdf 32

Faktor penting lainnya yang menjadi sumber lceberlmsilan dan prestasi organisasi menurut Mucbinsky dalam Kurniasari (2004) adalah komitmen sumber daya manusia. Menurut Muchinsky, komitmen adaIah identifikasi dan keterlibatan dalam organisasi. Organisasi yang memiliki anggota dengan komitmen yang tinggi akan mendapat lceunbmgan berupa terciptanya kondisi kerja yang kondusif dan prestasi yang lebm bait sebingga organisasi dapat lebm efisien dan efektif.

BU KA

Bateman dan Stresser dalam Kurniasari (2004) menegaskan bahwa individu yang memilild komitmen organisasi yang tinggi lebm mampu

TE R

beradaptasi, jarang terlambat masuk kerja, dan kepuasan kerjanya lebih tinggi. Senada dengan pendapat di atas, Liem (2002) menyatakan bahwa banyak orang

AS

yang kurang berbakat, memiliki hanya satu gelar kesarjanaan, ikut hanya dalam

SI T

satu-dua kali pelatihan, namun lebm sukses karena memiliki komitmen yang

IV ER

k:uat.

Hardjito (2001) mengemukakan bahwa keberhasilan organisasi dalam

N

mencapai tujuarmya dipengarubi oleh komponen-komponen organisasi yang me

U

liputi (1) struktur, (2) tujuan; (3) manusia, (4) hukum (5) prosedur pengoperasian yang berlaku; (6) teknologi, (1) lingkungan, (8) kompleksitas (9) spesialisasi; (10) kewenangan; dan (11) pembagian tugas. Yuwono (Tangkilisan, 2005) mengemukakan bahwa fuktor-fuktor yang dominan mempengarubi kineIja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi,


14/41124.pdf 33

Irualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, dan kepemimpinan yang erektif. Komberly dan Rot1man dalam Gibson (1996) berpendapat bahwa efektivitas

organiSlL~

ditentukan oleh: (I) lingkungan, (2) teknologi, (3) pilihan

strategi, (4) proses dan (5) kultur. Sementara itu Ruky (2001) mengidentifikasi 6 faktor yanl! berpengaruh IlIIlI!sung terbadap tingkat pencapaian kineIja organisasi, yaitu: (l) teknologi organisasi; (2) Irualitas input atau material yanl!

BU KA

digunakan oleh organisasi; (3) Irualitas lingkungan tisik; (4) budaya organisasi,

(5) lrepemimpinan, dan (6) penselolaan sumber daya manusia.

TE R

Steers (1985) meogemukakan 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja organisasi yaitu: (I) Jau-a1cteristik organisasi, meliputi struktur dan

AS

teknologi; (2) Jau-a1cteristik Iingklmgan, meliputi lingkungan intem dan

SI T

lingkunl!an ekstem; (3) Jau-a1cteristik pekerja, meliputi keterikatan pada

IV ER

organisasi dan pre stasi kerja; dan (4) kamkteristik praktek manajemen, meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemantaatan sumber daya,

N

penciptaan lingkungan prestasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan,

U

inovasi dan adaptasi organisasi. Atmosoeprapto (2001) mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi

akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal rnaupun ekstema1 seperti berikut: (1) Faktor internal. terdiri dari: (a) tujuan organisasi. (b) struktur organisasi. (c)

sumber daya manusia, dan (d) budaya organisasi.


14/41124.pdf 34

(2) Faktor ekstemal. terdiri dan: (8) faktor poUuk, (b) faktor ekonomi. dan (C) faktor sosial.

Dan keseluruhan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang secara langsung maupun udale Iangsung

berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi publik. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok faktor, yaitu: (I) faktor individu atau

BU KA

sumber daya manusia, (2) faktor organisasi, dan (3) faktor linglomgan Pengaruh yang bersumber dan faktor individu sumber daya manusia mencakup antara lain keterampiJan teknis dan manajerial, kedisiplinan,

TE R

komitmen, dan kreativitas. Pengaruh yang bersumber dan faktor organisasi da pat dibedakan lagi menjadi faktor struktur organisasi dan kultur organisasi. Se

AS

dangkan pengaruh yang bersumber dan faktor lingkungan antara lain kondisi po

SI T

litik, ekonomi dan sosial. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi kinerja lembaga

IV ER

baik secara parsial maupun secara simultan. Penjelasan mengenai faktor struktur organisasi dapat dipahami dan

N

dimensi-dimeusi struktur organisasi itu sendiri. Griffin (1987) merinci

U

komponen-komponen

struktur

organisasi

sebagai

berikut:

spesialisasi,

departementalisasi, pola otoritas, dan rentang kendali manajemen staf. Robbins

(1996)

membuat

perincian

mengenai

segi-segi

struktur

organisasi. Perspektif perubahan organisasinya nampak dan faktor-faktor determinan (penentu) struktur organisasi. Dimensi -dimensi struktur organisasi

adalah: (1) kompleksitas. (2) formalisasi. dan (3) sentralisasi. Dimensi-dimensi


14/41124.pdf 3S

ini telah meneakup unsur-unsur struktural yang dikemukakan oleb bebcrapa pakar tersebut di atas. Kompleksitas mengacu pada tingkat diferensiasi yang ada dalam suatu organisasi. Tennasuk di dalamnya adalah tingkat spesialisasi atau pembagian kega, jumlah tingkatan di dalam biraI:k:i organisasi, serta tingkat sejaub mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Meogapa kompleksitas penting subsistem yang

BU KA

bagi 8uatu organisasiJlembaga? Organisasi terdiri dari

membutubkan koordinasi, komunikasi, dan kontrol agar dopat efektif. Maka, makin kompleks sebuah organisasi, makin besar kebutubannya akan a1at

TE R

komunikasi. koordinasi, dan kontrol. Jika kompleksitas meningkat maka akan meningkat pula tuntutan terbadap manajemen untuk memastikan bahwa

AS

aktivitas-aktivitas yang didiferensiasi dan terdispersi begalan dengan baik ke

SI T

arab pencapaian tujuan organisasi. Makin tinggi kompleksitas makin besar pula

IV ER

kebutuban koordinasi dan kontrol (Robbins, 1996). Formalisasi adalab tingkat sejaub mana organisasi menyandarkan dirinya

N

pada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya.

U

Beberapa organisasi beroperasi dengan pedoman yang telab distandarkan secara minimum,

yang

lainnya

mempunyai

segala

macam

peraturan

yang

memerintabkan kepada pegawainya mengenai apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan. Mengapa formalisasi itu penling? Karena organisasi akan memperoleh keuntungan dari pengaturan perilaku para pegawai. Standarisasi peruaku akan mengurangi keanekaragaman. Pada sisi lain, makin besar


14/41124.pdf 36

fonnalisasi ma\dn sedikit pula kebijakan yang dirninta dari pemegang jabatan. Hal ini relevan karena kebijakan memerlukan biaya. Pekerjaan yang fonnalisasinya rendah menuntut pertimbangan yang lebih besar. Organisasi organisasi memilih untuk memfonnalkan pekeljaan sedapat mungkin agar memperoleh prestasi yang paling efektif dari para pegawainya dengan biaya paling rendah (Robbins, 1996).

BU KA

Sentralisasi mempertimbangkan dimana letak dari pusat pengambilan keputusan. Letak pengambiJan keputusan ini dapat berada di puncak organisasi, didelegasikan ke level bawah, atau diberikan kepada suatu tim yang bersifat ad

TE R

hoc. Sebagian organisasi menerapkan desentralisasi, sebagian lain menerapkan sentralisasi. Mengapa sentralisasi-desentralisasi itu penting? Selain kumpulan

AS

orang-orang, organisasi adalah sistem pengambilan keputusan dan pengolahan

SI T

infonnasi. Organisasi membantu pencapaian tujuan melalui koordinasi dari

IV ER

usaha kelompok; pengambilan keputusan dan pengolahan infonnasi adaJab yang utama agar koordinasi dapat terlaksana. Ada alasan lain mengapa organisasi

N

sebaiknya mendesentralisasi. Organisasi hams menanggapi dengan cepat

U

perubahan kondisi yang terdapat pada titik dimana perubahan itu teljadi. Desentralisasi mendorong tindakan yang cepat karena menghindari kebutuhan untuk memproses infonnasi melalui hirarki vertikal (Robbins, 1996). Robbins melihat ada lima faktor detenninan struktur, ysitu strategi (dalam

bahasa lainnya disebut tujuan), besaran organisasi, teknologi organisasi, lingkungan organisasi, dan pengendalian kekuasaan (Robbins, 1996). Seisin


14/41124.pdf

37

dipengaruhi oleh variabel-variabel struktural, kinerja suatu organisasi juga akan dipengaruhl oleb Irulturlbudaya organisasi itu sendiri. Kulturlbudaya organisasi

adaIah DiIai-niIai dominan yang didukung oleh organisasi, dan asumsi ser1a kepercayaan dasar yang terdapat di antara anggota organisasi (Robbins, 1996). Kulturlbudaya yang kuat dieirikan oleb Dilai inti organisasi yang dianut dengan kuat, diatur dengan haik, dan dirasakan hersama secara luas.

BU KA

Teori Irultural yang dikemllkakan Handy (Foster. 2007) mengindikasikan

bahwa individu, organisasi, dan bangsa mempunyai preferensi Irultural berkenaan dengan lingkungan kerja, dan habwa keberhasilan individu dan

TE R

organisasi merupakan fungsi dari pertautan yang serasi antara preferensi Irultur individu dengan Irultur organisasi. Pergeseran secara periodik dari kultur

AS

organisasi adaIah bat yang perlu sehagai jawaban alaS peruhaban li.ngk:ungan.

SI T

Shafritz dan Ott (1987) mengemukakan bahwa Irulturlbudaya organisasi

IV ER

&pat dianalisis pada 3 tingkatan, yaitu: artifilk., niIai, dan asumsi konseptual. Artifak menunjuk pada benda-benda hasil karya yang dapat diohservasi seperti

N

teknologi, hahasa, produksi, dan perilaku nyata. Nilai menunjuk pada perasaan

U

individu tentang apa yang seharusnya, sedangkan asumsi konseptual menunjuk pada kategori-kategori yang mengarahkan proses komunikasi dan interpremsi alaS peristiwa sebari-hari. Asumsi konseptual iDi meneakup bubungan dengan

lingkungan, waktu dan roang, siCat manusia, aktivitas, dan hubungan antar manusia.


14/41124.pdf

38

Darling dan Beebe (2007) mengemukalcen bab.wa organisasi pemerintah saat ini perlu memiliki tiga fitur kultur yang kuat, yaitu: inovasi, kemampuan

mengambil risiko, dan proaktif. Lebih lanjut dije1askan bahwa inovasi berfokus

pada pencarian solusi·solusi kreatif dan bermalma terbadap masalah·masalah dan kebutuhan-kebutuhan individual dan operasional. Keberan.ian mengambil risiko

(risk-taking) mencak.up kesediaan berkomitmen terbadap sumber daya organisasi

diterima

secara

rasional.

Proaktif

adalah

BU KA

Ice arab peluang-peluang yang mempunyai kemungkinan kegagalan yang dapat menyangkut

Icemampuan

mengimplememasikan secara proaktif dan menrfirlsilitasi tindakan-tindakan

TE R

melalui sarana yang tepat yang secara tipika1 mencak.up usaha pihak·pihak: lain. Effendi (2005) mengemukakan bahwa kulturlbudaya organisasi adalah

AS

semua eiri yang menunjukkan kepribadian suatu organisasi: keyakinan bersama,

SI T

nilai-nilai dan perilaku-perilaku yang dianut oleh semua anggota organisasi.

IV ER

Lebih lanjut ditegaskan bahwa nilai-nilai dan perilaku yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan amanah antara lain adalah: demokratis, arlil,

N

transparan, dan akuntabel.

U

Penjelasan kultura1 di atas memberikan pemahaman bahwa kinerja organisasi akan sangat tergantung pada seberapa banyak fitur-fitur kultura1 yang dianut dengan kuat, diatur dengan bail<, dan dirasakan bersama secara luas oleh anggota organisasi. Faktor lingkungan penting dalam analisis mengenai kinerja lembaga DPRD karena setiap lembagaJorganisasi beroperasi di bawah pengaruh


14/41124.pdf 39

Iingkungan. Tidak ada lembagalorganisasi yang beroperasi dalam kevakuman. Organisasi selalu berinterak.si dengan lingkungannya (Robbins, 1996). Menurut Robbins (1996), lingkungan organisasi Malah segala sesuatu yang berada di luar

organisasi. Selanjutnya Robbins membedakan 2 kategori lingkungan organisasi, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum mencakup kondisi yang moogkin mempooyai dampa.k: tetbadap organisasi tetapi relevansinya tidak begitu jew. Termasuk di sini adalah hadaan politik,

BU KA

lingkungan sosial, hukum, dan lain-lain. Lingkungan khusus adalah bagian dati lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai

TE R

tujuannya. Lingkungan khusus mencakup antara lain klien atau pelanggan, pemasok, para pesamg, lembaga pemerintah, kelompok penekan. dan

B. Kerangka Berpikir

SI T

AS

sebagainya.

IV ER

Konsep utama dalam penelitian ini adalah kinelja lembaga DPRD Kabupaten Wakatobi dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan dan legislasi, serta

U

N

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinelja lembaga DPRD tersebut. KioeJ:ja lembaga legislatif yang dimaksudkan di sini adalah capaian basil aktivitllS DPRD sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang telah ditentukan. Cakupan kineJ:ja dalam penelitian ini adalah bidang penganggaran, pengawasan dan legislasi dalam kurun

waktu dua taboo terakhir (taboo 2007-2008). Dntuk mengevaluasi kinelja pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan dan legislasi oleh DPRD, peneliti


14/41124.pdf 40

menggunakan pendekatan evaluasi berbasis akuntabilitas, dengan menggabungkan unsur-unsur positif dari analisis stmtejik dan evaluasi dampak (Visser, 2006). Penggunaan kedua pendekatan ini dibarapbn dapat mengungkap tentang: (1) keefektifan misi, tujuan dan stmtegi organisasi DPRD di dalam menjalanlran fungsi penganggaran dan pengawasan serta legislasi, dan (2) hasil-hasil nyata dari aktivitas DPRD di dalam proses penganggaran dan pengawasan serta legislasi tersebut. Faktor-tBktor yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga legislatif dalam

BU KA

penelitian ini mencakup tiIktor sumber daya manusia, karakteristik organisasi, dan lingkungan. Faktor sumber daya manusia mencakup keterampilan, kedisiplinan,

TE R

komitmen, dan kreativitas. Karakteristik organisasi mencakup aspek-aspek struktur dan k:ultur organisasi. Aspek stmktural organisasi mencakup departementalisasi,

AS

prosedur operasi standar, dan sentralisasi. Adapun faktor k:ultur organisasi

SI T

mencakup artifak, nilai dasar dan asumsi konseptual.

IV ER

HasH akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah deslcripsi mengenai akuntabilitas kineIja penganggaran dan pengawasan DPRD, serta pola-pola

N

hubungan antara berbagai VlIriabel struktur dan k:ultur organisasi dengan

U

akuntabilitas kinerja penganggaran dan pengawasan DPRD tersebut. Secara singkat kerangka pemikiran terurai di atas dapat dilihat pada model berikut ini.


14/41124.pdf 41

KINERJA LEMBAGA DPRD

FAKTOR YANG MEMPENGA RUHlKINERJA

)v

(I) Faktor Somber Daya Manusia

(2) Faktor Karakteristik Organisasi (3) Faktor Lingkungan

- Kinelja dalam Fungsi Pen ganggaran - Kinelja daIam Fungsi Pen gawasan

Gambar2.!

BU KA

- Kinelja daIam Fungsi Legis lasi

TE R

Model Kerangka Pikir Kinelja

Lembaga Legislatif (DPRD) Kabupaten Wakalobi

AS

i

SI T

C. Delioisi Operasiooal

IV ER

Untuk memberikan kepastian arab bagi proses penggalian informasi dan pengumpulan data di lapangan maka konsep-konsep pokok dalam penelitian ini

N

diberikan definisi operasional sebagai berikut.

U

(1) Evaluasi kinetja lembaga legislatif adaIah aktivitas sistematik dengan menggunakan melode ilmiah untuk menilailmengukur dan membuat keputusan mengenai capaian keberbasilan atan kegagalan lembaga legislatif daerah dalam melaksanakan fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi. (2) Lembaga legislatif daerah adaIah DPRD Kabupaten Wakatobi.


14/41124.pdf 42

(3) Fungsi anggaIlll1 DPRD ada1ab fungsi memberikan persetujuan terbadap rencana angganm daerah yang mencakup rencana angganm pendapatan, belanja, dan pembiayaan. (4) Fungsi pengawasan DPRD adalab fungsi memastilam berjalannya perundang undangan yang ada dan optimalnya kinerja lembaga eksekutif daerah. (5) Fungsi legislasi adalab pembentukan Perda bersama 8upan dan pembentukan

peraturan internal DPRD.

BU KA

(6) Faktor sumber
TE R

(7) Faktor kamkteristik organisasi adalab kondisi struktur dan lrultur yang dominan di dalam lembaga DPRD.

AS

(8) Faktor lingkungan adalab kondisi politik, sosial dan ekonomi yang melingkupi

U

N

IV ER

SI T

DPRD.


14/41124.pdf 43

BARm

METODE PENELITIAN A. Desaio Peoelitiao Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan desain deskriptif ini berdasarkan pertirobangan lebih memungkinkan pengkajian secara komprebensif terhad.ap kinerja lembaga legislatif daerah di bidang

BU KA

penganggaran, pengawasan dan legislasi. Penelitian ini juga bermaksud untuk melihat bubungan sebab akihat, antara kinerja lembaga DPRD dengan beberapa

TE R

fuktor. Hubungan sebab-akibat di sini ditekankan pada pola-pola bubungan dan dite laah dalam latar yang bersifat alamiah. Peneliti mengamati keaslian suatu gejala so

AS

sial, kemudian menelusuri apaIcah fenomena tersebut menimbu1kan akibat pada ki

SI T

nerja atau tidak.

IV ER

KineJja DPRD yang diteliti adalah kinega kegiatan tahunan se1ama periode 2007-2008, yang terdiri dari unsur-unsur ma'rukan (input), keluaran (output), basil

N

(outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impact). Kegiatan yang diteliti adalah

U

kegiatan yang dibiayai APBD dan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan lembaga DPRD, sebagai penjabaran dari fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD. Faktor-fuktor yang mempengaruhi kinega DPRD dalam pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan yang diteliti mencakup struktur organisasi dan kultur organisasi.


14/41124.pdf 44

B. Popului dan Sampel Penetitian

Populasi penelitian ini adaIah seluruh anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang betjumlah 20 orang. Sesuai dengan desain penelitian maka dalam penelitian ini tidak. digunakan sampel. Penelitian kualitatif bertolak dari asUlllSi bahwa realitas empiris terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural, saling terkait satu sarna lain, sehingga setiap fenomena sosial hams diungkap secara holistik (Moleong, 1995).

BU KA

Da\am usaha untuk menggambarkan fenomena sosial secara holistik: tersebut, peneliti menggunakan dolrumen-dulrumen dan responden penelitian sebagai sumber utama data dan informasi. Responden penelitian sebanyak 4 orang, terdiri dari

TE R

responden utama dan responden tambahan. Responden utama adaIah Ketua DPRD, sedangkan responden tambahan terdiri dari: Ketua Kornisi A, Ketua Kornisi C, dan

AS

1 orang warga masyarakat pemeri1ati pemerintahan daerah di Kabupaten Wakatobi.

SI T

Responden penelitian tersebut dianggap memaharni substansi masalah yang diteliti

IV ER

dan dapat menjamin kea1ruratan data.

N

C. Instrumen Penelitiall

U

Instrumen penelitian ini terdiri dari pedoman wawancara dan lembar check list untuk studi dolrumentasi . Pedoman wawancara memuat garis besar pertanyaan kualitatif yang akan diajukan kepada responden berkenaan dengan pelaksanam fungsi penganggaran, pengawasan dan legisIasi DPRD beserta faktor-faktor struktur dan kultur organisasi yang mempengaruhinya. Sedangkan lembar checklist memuat pemyataan-pemyataan terstruktur untuk beberapa tema tertentu yang berkaitan


14/41124.pdf 45

dengan capaian Idnerja dan unsur-unsur st:ruktur organisasi yang secara nyata obyelcnya dapat diobservasi langsung. D. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara menda1am dan studi dokumentasi. Di antara tahapan-tahapan wawancara dilakukan dengan seluruh responden yang mewakili DPRD dan pemerhati pembangunan Kabupaten Wakatobi.

BU KA

Wawancara dilakukan untuk mene1usuri pendapat responden berkenaan dengan Idnerja dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wakatobi dalam

TE R

pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan dan legislasi beserta faktor-faktor struktur dan kultur organisasi yang mempengaruhinya. Wawancara dilakukan secara

AS

bebas dengan menggunakan panduan wawancara.

SI T

Studi dokumentasi dimana data diperoleh dari bulru dan dokumen-dokumen yang relevan, seperti Tata tertib DPRD (Tatib), Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

IV ER

dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD, Rencana Kerja dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja. Informasi yang diperoleh dari dokumen

U

N

dokumen tersebut di atas, dikaji dan dianalisis untuk mengliasi1kan temuan yang bermakna bagi pengembangan Idnerja dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wakatobi.

E. Metode Analisis Data Penelitian ini mempergunakan teknik analisis kualitatif dengan model interaktif. Analisis model interaktif menurut Miles dan Haberman (1992) adalah


14/41124.pdf 46

analisis data melalui tiga kegiatan dan terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Masing-masing dati kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Reduksi

Data.

Reduksi

data

merupakan

proses

menyeleksi

data,

menyederhanakan data, mengkiasifikasi data, dan mengorganisir data agar data yang terlrumpullebih mengarah pada permasalahan dan dapat membantu proses

BU KA

analisis selanju!J1ya. Data yang tidak bermanfaat disingkirkan sedangkan yang relevan dan bermanfaat dicatat secara sistematis. Data hasil catatan tersebut diklarifikasi kepada sumber data lainnya melalui wawancara.

diperoleh

dengan

kecenderungan

TE R

b. Penyajian data. Merupakan proses penyusunan kembali data yang telah kognitifnya

adalah menyederhanakan

AS

informasi kompleks kedalam satuan bentuk yang disederbanakan secara selektif

SI T

atau konfigurasi yang mudah untuk dipahami sehingga dapat diperoleh tingkat

IV ER

validitas serta obyektifitas hasH penelitian. c. Penarikan kesimpulan.

Merupakan

proses

penyusunan kesimpulan dan

N

pembuatan keputusan dari hasH analisis yang sebelunmya disesuaikan dengan

U

pertanyaan penelitian. Kecenderungan hasH yang muncul diidentifikasi kembali, diperjelas pola konfigurasi-konfigurasi yang timbul agar penarikan kesimpulan

akhir dapat dipertanggungjawabkan. Dimana data yang telah dikumpulkan dianalisis secara statistik deskriptif dengan pemaknaan interpretasi logis sehingga diperoleh pemahaman tentang


14/41124.pdf 47

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi berkenaan dengan pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan dan legislasi.

F. Lobsi dan Waktu Penelitian Penelitian ini berlokasi palla DPRD Kabupaten Wakatobi. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 4 bulan, mulai Oktober 2008 sampai dengan Januari

U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

2009.


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

14/41124.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

14/41124.pdf


129 14/41124.pdf

BABV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpllian

Berdasarkan basil penelitian dan pembahasan pada bah sebelumnya dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut. (I) Kinetja OPRD dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan, dan

BU KA

legislasi belum mencapai tingkat yang paling diharapkan, sebagaimana terlihat

dalam hal·hal berikut.

R

(a) Di bidang penganggaran, OPRD tidak dapat mengoptimalkan proses

TE

penyampaian, pembahasan dan pengesahan atas Rancangan KUA·APBO,

AS

PPAS, dan Rancangan APBO menurut kerangka waktu, konsistensi, keberpihakan pada publik, dan kapasitas implementasi. Akibatnya, anggaran

SI T

daerah sebagai basil dari proses penganggaran tersebut selalu terlambat

ER

penetapannya, alokasi belanja lebih berat pada kepentingan aparatur, dan

IV

pertumbuban pendapatan daerah tidak mencapai tingkat yang layak.

U

N

(b) Oi bidang pengawasan, OPRD belum fokus pada pengawasan kebijakan,

belum mempunyai agenda pengawasan, belum menspesifikasi substansi kebijakan mana yang masuk dalam agenda OPRD dan mana yang dapat dijalankan langsung secara individu oleh anggota-anggota OPRD, dan belum membiasakan

diri

membuat

kertas

ketja

pengawasan.

Akibatnya,

pengawasan OPRD belum berperan nyam sebagai sistem peringatan din!


130 14/41124.pdf

yang memberi tanda bahaya ketib teJjadi penyimpangan kebijakan atau kesepakatan bersama, dan pencapaian kinerja kebijakan APBD belum llllIksimal.

(c) Di bidang legislasi, bampir semua inisatif Rancangan Perda bersumber dari pemerintah daerab, proses pembahasan Rancangan Perda belum menempuh mekanisme partisipatif, dan masih banyak bidang urusan pemerintaban yang

mendapat respons yang positif dati masyarakat.

BU KA

belum memiliki Perda. Akibatnya Perda yang dihasilkan oleh DPRD tidak

(2) Faktor-falctor yang mempengaruhi kinerja DPRD dalam bidang penganggaran.,

R

pengaWllS8.ll dan legislasi adalah sebagai berikut.

TE

(a) Falctor kapasitas sumber daya manusia DPRD, yakni rendahnya tingkat

AS

keterampilan (sebagairnana terlihat dati pendidikan formal dan pelatihan

SI T

teknis), kedisiplinan maupun komitmen terhadap tugas. (b) Faktor organisasi, yakni faktor struktura1 yang mencakup tidak berfungsinya

ER

Panitia Anggaran, tidak tersedianya Panitia Lagislasi, kerumitan aturan

IV

aturan prosedural persidangan maupun pendanaan, dan sentralisasi

U

N

kewenangan di tangan Ketua DPRD; serta faktor kultura1 yang mencakup orientasi waktu anggota DPRD yang tidak berwaWllS8.ll masa depan, tidak ada visi dan misi sebagai nilai dasar yang disepakati bersama sebagai

kerangka pengarah bagi pema1cnaan atas kondisi aktual. (c) Falctor lingkungan, yakni aparat pemerintah daerah yang kurang disiplin, tidak mempunyai komitmen yang jelas tentang kebijakan dan penganggaran,


131 14/41124.pdf

tidak: patuh terhadap kesepakatan bersama, dan masyarakat yang Irurang paham terhadap hubullgan kemitraan antar stakeholders dalam pemerintahan dan lemahnya budaya partisipasi.

B. SaraD-saraD Sehubungan dengan temuan-temuan lapangan mengenai kelemahan dan kendala yang terlcait dengan pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan

BU KA

DPRD, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut. (I) Pemerintah merevisi ketentuan mengenai persyaratan caJon anggota DPRD

pendidikan

formal

minimal

S I ditambah dengan

R

Kabupaten dengan

TE

keikutsertaan dalam pelatihan teknis yang relevan yang dibuktikan dengan

AS

setifikat pelatihan.

(2) Pimpinan DPRD Kabupaten menyusun instrumen pemantauan kedisiplinan

SI T

anggotanya.

ER

(3) DPRD membentuk Panitia LegislilSi guna menangani pelaksanaan fungsi

IV

legislasi.

U

N

(4) DPRD bersama Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Visi dan Misi. (5) Pimpinan DPRD menspesifikasi kondisi-kondisi di mana DPRD Kabupaten

mutlak menggunakan asistensi teknis atau konsultan ahIi. (6) DPRD perlu lebih mengembangkan mekanisme partisipatif dalam pembahasan

rancangan Perda.


132

14/41124.pdf

(7) DPRD perlu menyusun agenda sistem.ik mengenai penganggaran dan pengawasan dengan berpedomen pada kerangb. waktu dan sumber daya yang tersedia. (8) Anggota DPRD secara individual diWlljibkan melaksanakan proses pend.idikan

politik di wilayah pemilibannya masing-masing dengan penekanan pada pemahaman masyarakat tentang kemitraan ental stakeholders pemerintahan

U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

daerah dan partisipasi dalam PIOSIlS pemerintahan.


133 14/41124.pdf

DAFfAR PUSTAKA

Afiff, S. (1993). Peranan Sumber Daya Manusia dalam PJP II. Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia: Kumpulan Essai. Jakarta: Lembaga Manajemen FEUI.

Alam, D. (1993). Sumber Daya Manusia di Indonesia Dekade 9O-an (Tinjauan Makro Kecenderungan Sisi Penawaran dan Permintaan. Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia: Kumpulan Essai. Jakarta: Lembaga Manajemen FEUI. Amstrong, M. (1998). Performance Management. England: Clays,Ltd. St. Ives pIe.

R

As'ad. (1991). Psikologi Industri. Yogjakarta: Liberty.

BU KA

Andraeni, N. N. N. (2003). Pengaruh Stres Kerja Terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan PT HM Sampoerna Tbk Surabaya Tesis Magister pada Universitas Airlangga Surabaya. Surabaya

TE

Atmosoeprapto, K. (2001). Produktivitas: Aktualisasi BUdaya Perusahaan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

SI T

AS

Babbie, E. (1977). Society By Agreement: An Introduction to Sociology. California: Wadsworth Publishing Company. Bacal, R. (2001). Performance Management. Jakarta: Sun.

IV

ER

Bappenas dan UNDP. (2003). Pedoman Pelaksanaan Program Building and Reinventing Decentralized Governance. Jakarta: Sekretariat Bridge Bappenas.

N

Bochari, A. (1995). Pengawasan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

U

Chairullah, A. W. (2004). Pengembangan Model Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Dinas Di Lingkup Pertanian Kabupaten Sampang. Tesis Magister pada Universitas Airlangga Surabaya. Surabaya. Darling, J. R. & Beebe, S. A. (2007). Enhancing Entrepreneurial Leadership A Focus on Key Communication Priorities. Journal ofSmall Business & Entrepreneurship. Vol. 20, Issue 2, 151-167.


134 14/41124.pdf

Departemen Pendidikan Nasional. (2002). Pedoman Evalllt1Si Diri Program Studi, Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Djojosoekarto, A. (2004). Dinamika dan Kaposi/as DPRD dolam Pemerintahan Demokratis. Jakarta: Konrad Adenaur Stiftung.

Tata

Dwidjowijoto, R. N. (2003). Reinventing Pembangunan: Menata Ulang Paradigma Pembangunan unluk membangun Indonesia Barn dengan Keunggulan Global. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Dwidjowijoto, R. N. (2000). Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi: Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

BU KA

Effendi, S. (2005). Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance. Makalah disajikan pada Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN tanggal 22 September 2005. Jakarta.

TE R

Erawan., I. K. & Yasadbana, V. (2004). Menentukan dan Menyepakati Lingkup KeIja Pengawasan DPRD. DaIam Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD. Jakarta: Sekretariat N8Sionai Adeksi.

IV ER

SI T

AS

Foster, D. J. G. (2007). Differences In Perceptions Of Organizational Culture: Executives, Administrators, And Faculty At North Tex8S Community Colleges. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment ofthe Requirements for the Degree Doctor of Management in Organizational Leadership, University of Phoenix. United States: ProQuest Information and Learning Company.

N

Gibson, J. L., Ivancevich, J.M., & Donnelly Jr, J.H. (1996). Organisasi: Perilaku. Struktur. Proses., Jilid L Jakarta: Binarupa Aksara.

U

Griffm, K. (1987). Management. Vancouver: Haughton Mitl1in Co. Hardjito, D. (200 I}. Teori Organisasi don Teknik Pengorganisasian. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Harsono. (1998). PerspekliJ Pengawusan dolam Manajemen Pembangunan Nusional Memasuki AbadXXI. Jakarta: Balai Pustaka. Heryawan., A. (2009). Lemah, Inisiatif DPRD Jabar. Diambil 29 Juni 2009, dari situs World Wide Web http://www.alnnadhervawan.comllintasl4872-lemah-inisiatif-dprd-jabar.pdf


135 14/41124.pdf

Kabul, S. (2004). Peranan Asosiasi Dalam Peningkatan Kapasitas Legislatif. Bulletin fPOD, m (3), September 2004,1-2

Kartiwa., H. A. (2009). Imp1ementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. Diambil 12 Mei 2009, dari situs World Wide Web http://pustaka.1I'lfl!'Mp.idlW..J05Iimplementasi peran Kurniasari, L. (2004). Pengarub Komitmen Organisasi dan Job Insecurity Karyawan Terhadap Intensi Turnover. Tesis Magister pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Surabaya. Liem. J. (2002). Strategi Sukses mengelola Karir dan Bisnis. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama.

BU KA

Ma'rifah, D. (2004). Pengaruh Motivasi lcerja dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pelcerja Sosial pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jaws. TIIIlUf. Tesis Magister pada Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Surabaya.

TE

R

Mardiasmo. (2005). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. Moleong, L. J. (1995). MetCNhlogi Penelitian KuaJitatif. Bandung: Remaja Karya.

SI T

AS

Nazaruddin (2005). Memahami APBD Dengan Benar, Bagaimana Pelaksanaannya Oleh Pemerintah Daerah. Makalab disampaikan pada Forum Diskusi International Republican Institute (IRI). Diambil 3 Maret 2005, dati situs World Wide Web http://www.dmd-diy.go.idlindex.cfin

IV

ER

Noordiansyab, A. (2009). Kinerja Wakil Rakyat Memprihatinkan. Diambil 9 April 2009, dari situs World Wide Web http://www.kabarindonesia.com

N

Nordiawan, D. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

U

Perry, J. L. (1990). Handbook ofPublic Administration. Second Edition. California: Jossey Bass Inc. Rasul, S. (2003). Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dolam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara: Problem don Solusi Penganggaran di Indonesia. Jakarta: Percetakan Negara. Republik Indonesia. Robbins, S. P. (1996). Teor; Organisasi: Struktur, Desain & Proses. Jakarta: Arcan.


136 14/41124.pdf

Ropi·i. I. (2007). MembanguD Legis1asi Daerah yang Partisipatif. Diambil 22 Jull 2009. dari situs World Wide Web htm:l/tb.wisnuwardbana.ac.idl index.php?oDtion -com ~ew&id=7&Itemid=13 Rosidah. (2003). Pengaruh Kompet:ensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinetja PT. Cheil Jedang Indonesia Di Jombang Jawa TimUl'. Tesis Magister pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Surabaya.

Ruky, A. (2001). Sistem Mimajemen Kinerja: Panduan Praktis untuk Merangsang dan Meralh Klnerja prima. Jakarta: Gramedia.

BU KA

Samsudin (2003). Faktor Yang Mempengarubi Kinerja Kepala Desa DaIam Pelaksanaan Tugas Pemerintaban Desa Di Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Tesis Magister pada program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Surabaya.

TE

R

Senen, S. H. (2007). Peningkatan Social Condition, Ability dan Employee Morale dalam Upaya Pengembangan SDM Indonesia yang BerlruaIitas. Laporan penelitian. Diambil 6 lull 2008, dari situs World Wide Web http://www.yai.ac.idlUPUsimposiumisyamsul.doc

AS

Shafiitz, 1. M. & Ott. 1. S. (1987). Classics of Organization Theory. California: Brooks/Cole Publishing Company.

SI T

Siagian, S. P. (1996). Prinsip Dasar pengawasan. Jakarta: Gunung Agung.

Steers, R. M. (1985). Efektivitas Organisasi. Jakarta: Edangga.

ER

Sule, E. T. & Saefullah, Ie. (2005). Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana.

N

IV

Susanto, A. B. (2007). Competency-Based HRM. Artikel. Diambil 3 April 2006, dari situs Word Wide Web http://www.jakartaconsulting.com

U

Suryono, A. (2003). Budaya Birokrasi Pelayanan Publik, Makalah Pelatihan. Diambil 10 September 2007, dan situs World Wide Web http://www.publik.brawiiavaac.idl Syafiie, 1. K. Tandjung, D. & Supardan, M. (1999). flmu Administrasl Publik. Jakarta: Rineka Cipta. Tangkilisan, H. N. S. (2005). Manajemen Pub/lk. Jakarta: Grasindo. Triton, P. B. (2005). Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Tugu.


137 14/41124.pdf

Visser, R. M. (2006). Trends in Program Evaluation Literature: The Emergen£e of Pragmatism", TeALL Occasional Researcb Paper No.5. Diambil 28 Maret 2008, dari situs World Wide Web bttps:lIscbolarsbank.uoregon.edu Wibowo. (2007). Manajemen Kinerja. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Yunita, R. (2004). Memahami Tugas dan Fungsi Wakil Rakyat. Dalam Agung Djojosoekarto, Riant Nugrobo, Rabmi Yunita, &. Diana Fawzia (Ed), Menjadi Wakil Rakyat Dalam Tata Demolrrasi Bam Jakarta: Sekretariat Nasional

ADEKSI.

U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

•


138 14/41124.pdf

LAMPmAN.l Instrumen Penelitian LEMBAR CHECK.-LIST

No.

Kondisi Obyektif

Indikator

Konsep UIlImlI

YA

TIDAK

Misi Jembaga DPRD

Ketersediaan dokumen Kesesuaian dgn Visi \embaga DPRD

~

2.

Tujuan \embaga DPRD

Ketersediaan dokumen Kesesuaian dgn Misi

3.

Strategi lembaga DPRD

Ketersediaan dokumen Kesesuaian dgn Misi Kesesuaian dgn Tujuan

4.

Program ketja Penganggaran

Ketersediaan agenda pembahasan KUAdanPPAS Ketersediaan agenda pembahasan Raperda APBD Ketersediaan peraturan Tatib sbg acuan

"" "" "

5.

Program Ketja Pengawasan

Ketersediaan dommen program ketj!\ pengawasan tlIhunan

6.

Standar Prosedur Operasional

7.

Struktur organisasi

" " "

ER

IV

N

U

" " "

SI T

AS

TE

R

BU KA

l.

Ketersediaan SOP pembahasan anggaran Ketersediaan SOP pengawasan Ketersediaan bagan struktur organisasi DPRD Ketersediaan bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Ketersediaan SK Panitia Anggaran Ketersediaan SK Pansus Ketersediaan Panitia Legislasi

I


" ""

" "

\39 14/41124.pdf LAMPIRAN.2

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA I

: Ketua DPRD Kabupalen Wakatobi

Jnforman Kunci

TaoggaI Wawanearn : 10 sid 23 November 2008. Jawaban

Penyampaian Rancangan KUA-APBD oleh Pemda selalu terlambat, apa antisipasi yang dilalmbn DPRD?

Kiia selalu menyampaikan pemberitaIwan lahih awal kepada Bupati agar secepatnya menyampaikan R.ancangan Kebijakan Umum APBD sesuai k.ctentuan walau dalam Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 yaiIu minggu kedua bulan 1uni. Harapan kila agar cukup walau yang lersedia untuk membahas rancangan kebijakan tersebut. Namun demikian Iilktanya penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD oleb Bupati kepada DPRD Wakatobi belwn pernah tepat waktu. selalu terlambat. Alasannya masib menuoggu. mngkuman basil Mwmmbang dari masing-lIUIlIing satuan kerja

2.

Apa folrus so_ DPRD daIam pembahasan KUA APBD?

Pembahasan alaS Kabijakan Umwn APBD yang disampaikan oleh Bupati kita lakakan daIam kouteks makro saja. Setelah mendengarkan pemaparan Bupati biasanya DPRD menyampaikan harapan-harapannya agar Bupati dalam menyusun APBD sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. DPRD mengingiakan agar APBD yang disusun oleh pemerintah daerah benar-benar dapat mensejahteraan rakyat. Tetapi DPRD tidak secara khusus mencermati koosistensi Kebijak:m Umum APBD dengan RKPD yang telah disusun sebelwnny-d serta RPlMD yang telah ditetapkan.

3.

Apakah DPRD meuyiapkan peraturan tala Iert1D untuk keperluan pembahasan Rancangan Perda APBD?

U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

Pertallyaan

No. I.

4.

Konsistensi KUA-APBD, PPAS, RAPBD dan RPlMD menjadi salah satu penekanan dalam pembahasan anggaran, apa alasannya?

Panmus yaag merancang dan mempersiapkan peraturan tertib DPRD tentang tala earn pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Peraturan Tala Tertib DPRD Kahuparen dimaksudkan untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggotallembaga.

tala

Konsistensi pada hakekatuya mencerminkan ketaatan teriladap peraturan perundang-undangan karena RPlMD ditetapkan dengan Perda sMangJqm Perda adaIah produk hukum tertinggi di daerah. DPRD selaln menguji konsistensi usuJan eksekutif. Namun demikian tetap disadari bahwa dalam beberapa hal tidal< dapat dihindari adanya usulan kegiatan dan program barn karena adanya dinamika kebijakan di tlngkal pusat dan perIn direspons oleb daerah. Kegiatan-kegiatan yang tidak tercantum dalam RPlMD letapi di strateg;s dan ale


140

14/41124.pdf

6.

Ape point utama pengawasan DPRD?

7.

Apakah DPRD memiliki agenda sistemik pengawasan?

8.

pengawasan oleh DPRD terkesan tidak fokus dan tidak efektif, apa kendalanya?

Fungsi pengawasan DPRD selain memantau kegialan yang dilakokan oleb eksekutif dan selmuh jaj8l'8llll)'Q agar beljalan sesuai rencana yang telab ditetapkan, juga merupakan sebuah proses untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang telab dan mungkin te!jadi. Saat menjalankan fungsi pengawasao, DPRD akan melihat sejauh mana dan bagaimana eksekutif telab melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan. Apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, apakah dalam meneapai tujuan itu menggunalcan cara-cara yang henar, dan dalam mencapai tujuan itu apakah mnneul persoalan dan permasalahan barn.

R

Ape poim lIIlUIIa DPRD metIg!mIIi pembaheS8D angpnm?

U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

5.

BU KA

Jangsung bagi kesejahteman masyarakat dapat saja dianggamm dalam APBD DPRD KabupaIen Wabtobi memberikan perlIatian utama pada 4 bal. Perwna, keberpihakan anggaran kepada masyarakat. Kanti selalu berupaya meningJratkan a10kasi anggaran untuk belanja publik. Target kami adaIab persenIllSe belanja publik lehih besar daripada belanja aparatur (sekarang namanya menjadi belanja langsung). Kedua, kemanlilalan anggaran. Kanti sangat menekankan perlunya slobsi dana yang lehih besar untuk program pemberdayaan ekonomi kerakyatan (perak) dan kelompok usaha bersama (Kobe). Ketiga, koll5istensi anggaran dengan rencana daerab. Anggaran daera.b tidak dapat dilepaskan dati perem:anaan daerah. maka kami selalu mencermali agar kegialan-kegiatan dan program-program yang dianggarbn dalam APBD adaIab yang tercantum dalam RPJMD yang telab ditetapkan dengan peraturan daera.b. Keempat. emiensi waktu. Kanti selalu berusaha se<:ara maksimal untuk melakukan pembahasan dan penetapan APBD secant tepa! waktu sesuai ketentuan pendUlan perundang undangan

Secara institusional DPRD belum memilild agenda sistemik di bklang pengawasan. Belum ada agenda mengenai tingkat kebijakan atau substansi kebijakan mana yang masuk dalam agenda DPRD dan mana yang dapat dijaJankan Jangsung secara individu oleb anggota anggota DPRD. Pengaturan waktu pelaksanaan kegiatau pengawasan juga belum maksimal.

Belum tercipta pemaIuunan yang sarna di kalangan anggota DPRD mengenai substansi pengawasan itu sendiri. Ada anggota DPRD yang korang paham mengenai batas-batas fungsi pengawasannya sehingga masuk jauh ke dalam pengawasan tekois administratif yang sudah menjadi wilayah pengawasan aparat audit internal pemerinlab daera.b. Dengan demildan te!jadinya penyimpangan di tingkat eksekotif dalam bentuk perubahan alaS k vault dieapai bersama


141 14/41124.pdf dengan DPRD, lebih disebabbn karena pihak DPRD sendiri tidak _lablhn pemantauan tetfladap hal tersebut, yang dipanlau justm1 masalah-masalah tektIis administratif; bukan pads pil.illan-pilihan kebijalam mana yang efisien dan apakah proses pembualan kebijalam tersebut benar dari sisi aturan nIau tidak.

9.

DPRD 2004-2009 nampaknya kunmg produktif; bagaimana

menurul Anda?

Pembahasan utas Rancangan Penta yang disampaikan oleh pihak eksekutif sering berlarut·larut karena kesibukan anggota. Masa ketja Pansus bill!Jallya 2 buJan. Namun jarang ada pembahasan Rancangan Penta yang selesai daIam 2 bulan sebingga seringkali ada perpanjangan masa ketja Pansus sampai bmbIi·kali ldealnya pembahasan Penta selesai pa1ing lambat 2 bulan, namun yang tetjadi kadangkala sampai 4 nIau 5 buJan.

Ada kesan bahwa anggota DPRD dan Pan Angg tidak berperan optimal. spa kendalanya?

Sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Wakatobi tidak bisa betpetan banyak daIam pembabasan Rancangan kebijalam Unwm Anggaran, PPAS, maupun RAPBD terutama karena mereka tidak pabam. Mereta tidak pabam bagaimana mengkritisi suatu rancangan kebijakao, apaIagi membaca angka-angka Iarget dan realisasi APBD serta Neraca Daerah yang diajukan oleh eksekutif. Anggota DPRD yang terlibat daIam Pansus pembahasan anggaran biasanya banya mengikuti acara pembukaan dan penutupan, saat acara pembahasan biasanya mereta keIuar ruang sidang..

II.

Bagaimana tanggapan anda tentang kedisiplinan anggota

Sebagian anggota DPRD Wakatobi bermasalah dengan kedisiplinan rendah. Kalau dibitung secam rata-rata, tingkat kehadiran anggota banya 60 persen.. Setiap kaIi rapat paripmna, pimpinan sidang barns menunda dengan mensblrs lima sampai sepuluh menit agar peserta rrtpat memenuhi kuorum 51 persen.. Kami selalu mengingatkan anggota agar tepat waktu ruunun tidak mendaput perhatian.

SI T

Bagaimana tanggapan anda ttg komitmen tugas anggota DPRD?

U

N

12.

IV

ER

DPRD dalam pelaksanaan tugas?

AS

TE

R

BU KA

10.

Komitmen sebagian anggota DPRD Kahupaten Wakatobi terbadap penganggaran dan pengawasan masih lemah. Meskipun ada forum pembahasan anggaran bersama eksekutif, kadangkala ada anggota DPRD yang sengaja tidak mengikuti kegiatan malahan sebaliknya bersantai·santai di luar ruang rapat. Hal ini berkaitan dengan rendahnya pendidikan merebl sehingga suUt mengiketi pembabasan anggaran. Sebagian lainnya cenderung berfikir dalam kerangka politiknya, kalaupun ada indikasi awal mengenai penyimpangan di tingkat kebijakan ruunun kaian bal itu tetbit dengan konstituennya sendiri biasanya mereka memilih sikap diam saja.


142 14/41124.pdf 13.

Kebijabn APBD Wabtobi

Pemerin!ah daerah Iidak memiliki komitmen yang jelas

lebih bend pads sisi aparatur,

teDIIIIlg bbijabn dan pengtIIIg8I'III Kalau komitmennya terbadap kesejahteraan rakyat ito kuat,

apa peoyebaboya?

maka dalam penyIISWIIIII RAPBD sudah pasti memprioritask.an belanja publik. Kenyataannya yang diperbesar selalu auggaran belanja aparatur.

15.

Masyarakat Jrurang antusias mengilruti Musrenbang dan pembahasan Perda, menurut aoda apa kendalanya?

anggapan di kalangan masyarakat bahwa pemerintah daerah dan DPRD ito adaIah subyek pemerintaban dan pembangunllll, sedangkan masyarakat adalab obyek. Pada um11lllllY1l masyarakat belum memiliki pemahaman yang beoar mengenai kemitraan antara pemerintah daerab, DPRD dan rakyat sebagai stakellolder pemerintaban. Ada

Musrenbang di berbagai tingkatan selalu sepi tiap taboo, sangat kurang warga yang hadir. Akibatnya aspirasi mereka sulit terjaring dan dengan sendirinya sulit

digiring masuk ke dulam agenda kebijakan pemerintaban. Beberapa produ1c Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah pun itoplementasinya belum maksimal karena ada keengganan masyarakat untuk membayar. Masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa pembiayaan pemerintaban daerah ita culrup bernumber dari dana perimbangan atau dari upaya . tab daerah saja.

BU KA

Menurut anda, apakah masyarakat pabam dengan posisi mereka daIam tara pemerintaban demokratis?

U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

14.


143 14/41124.pdf LAMPIRAN.3

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 2

: Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Wakatobi TIIII8!¢ Wawancara : 12 sid 24 Desember 2008.

No.

Pertanyaan Bagaimana langgapan anda ltg ketepatan waktu pembahasan KUA-APBD dan PPAS?

Jawaban Pembahasan alas nlllcangan kebijakan umum APBD selalu terlambat dati waktu yang ditetapkan daIam peraturan perundang-undangan. Mestinya awal bulan Juli sudah rampung sebab akan dilanjutbn dengan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Tetapi karena penyampaian rancaogannya oleb Bupati selalu terlambat, dan DPRD sendiri ada kesibokan anggota daIam berbagai kepanitiaan maka pembahasan seringkali tidak dapat diagendakan secepatnya. Karena deaakan waktu inilah biasanya pembahasan alas rancangan kebijakan umum APBD tidak dapat dilalmhn secara komprebensif. Biasanya pembahasan hanya dijadwalkan 3 hari. Hari pertama mendengarkan penjelasan umum Bupat~ bari kedua diskusi secara umum dan bari ketiga sudah dicapai kesepakatan beni8lJlJl.

2.

Apa point anda daIam pembahasan KUA-APBD?

Kim belum sampai pads kajillll tentang impasitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikau kebijakan umum APBD. Rekomendasi kebijakan ylIIIg kita berikau kepada pemerintah daerah banya sampat pada keberpibakan angganm saja kepada publik. Masalah angka target pendapatan kita serahkan sepenubnya pada pihak pemerintah daerah..

3.

Pemda selalu terlambat menyampaikau KUA dan PPAS, apa Iangkab anda?

4.

Pembahasan Ranperda APBD Iangsung ke Pansus, apakah Panggar tdk ada?

U

N

IV ER

SI T

AS

TE R

BU KA

t.

Untuk tahun angganm 2009 kita sudah upayakan menyurati Bupati ngar penyampaian PPAS lebih dipercepat sebingga kim dapat memasnki tahun anggaran haru dengan tepat waktu. Realisasinya memang agak lebih cepat dibandingkan tahun 2008, namun secara umum masih jauh dari batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ada Panggar sebagai a1at kelengkapan dewan, namun tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Alasan utamanya karena keterbatesan kemampuan sumber daya manusia anggota DPRD yang tercakup dalam Panggar. Selain itu, Panggar tidak membahas Rancangan APBD karena a1asan mendesaknya waktu. Penyampaian Rancangan APBD oleb pemerintah daerah selalu terlambat, jadi untuk meugltemat waktu' dipandang cukup dibahas saia daIam Pansus APBD. i


\44

14/41124.pdf

s.

Struklur APBD yg diajukan Panda apakah konsisten dgn peratunm penmdang undangan?

struktura~ Rancangan APBD Kabupaten Wakatobi meneakup pendapatan, belat\ia dan pembiayaan. Pendapatan daerah dibagi meqjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Pendapatan AsH Daerah (PAD). kelompok Dana Perimbangan, dan kelompok Lain-Iain Pm."'" Sedangkan belanja daerah dibagi l!IeIIiadi dUll kelompok yaitu belanja 1anga1ll1l dan belanja tidak !anp1ll1l.

6.

Apakah penganggaran daerah IlUdah mengilruti sepenubnya prinsip anggaran kinerja?

Kinelja belum dijadikan dasar aIokasi dan aeuan pembahasan anggaran pemerintab daerah. POIa pembahasan masih menggunakan pola lama, dengan penentuan aIok:asi lebih banyak didasadmn pada aIok:asi taboo sebelumnya. Struklur APBN 2007 dan 2008 tidak berbeda dengan struktur sebelumnya yang disusun berdasar!am penganggaran liNt Item yaitu dirinci berdasar!am pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan anggaran. Sama sekaIi tidak tercantum infonnasi mengenai target kinerja per program.

7.

Apa niIai dasar yg menjadi

Belwn ada kesepabmnan diantara anggola DPRD sendiri, maupWl antara eksekutif dengan DPRD, mengenai nilai-nilai pokok yang harus dipegang dan dijadikan acuan dalam proses penganggaran. Pihak DPRD selalu menekankan perlooya pemberdayaan ekonomi masyarakat tetapi pihak SKPD yang semestinya bertanggung jawab W1luk menyelenggarakan kegiatao tersebut kurang responsif. Anggaran belanja yang cukup besar selama beberapa tabWl ini belwn menyentuh masyarakat Iapisan bawab yang perlu diselamatkan dari himpitao kemiskinan.

ER

Apa sasaran Ulanla pengawasan DPRD?

9.

U

N

IV

8.

BU KA

R

SI T

AS

TE

pijaJmn anggom DPRD dalam pembahasan anggaran?

Secara

Bagaimana mekanisme pengawllSllll yg dilalrukan

anggota DPRD?

Fungsi pengawasan DPRD sifiltnya beri<esinamblDlgan dan sistematis, namun tidak bersitat teknis-administratii: Pengawasan DPRD bertangsung pada tingkat kebijaJmn dan program yang mempunyai am strategis. Jadi, DPRD perlu hersifat selektif dalam memilih obyek pengawasan, tidak perlu memasuld semua lini. DPRD biasanya meqjalankan fungsi pengawasan dengan cam mengadakan rapat-rapat (mendanger pemandangan umwn ftaksi-ftaksi atao pemhahasan dalam sidang komisi-komisi), mengadakan danger pendapat, kunjungan kerja, atao membentuk panitia khusus yang bertaoggung jawab untuk menangani kasus tertentu. Contolmya, panitia khusus untuk pemeriksaan terbadap kasus dugaan penyimpangan prosedur penyaluran dana insentif pajak tahW1 anggaran 2008. Menurut pemahaman DPRD. dana tersebut hams masuk dalam komponen lain-lain PAD yang soh.


145 14/41124.pdf

DPRD pemah tnenpdakan bearing?

DPRD mengundang para pejabat di lingkuogan pemerintah daerah wrtuk dimintai ketenmgan, pendapat dan saran-saran. lDi dilakukan miJalllya terbadap pemantallall alas peJaksanaan kebijakan pemeriaIah daerah di bidang peoghijauan alall reboisasi tahlDl 2007_

II.

Bagaimana mekanisme pcombah_n Ranperda?

Dalam pembabasa" Rancaogan Perdu kita sepeoubnya mengikuti mekanisme yang ditetapkao daIam Peratunm Pemerintah Nomor 25 TahUll 2004 tentaog Pedoman Penyusunan Pendllrall Tata Tenib DPRD maupun Kepmendagri Nomor 162 TahUll 2004 tentaog Pedomao PenytISIIIIlIlI PendlIraIl Tata Tertib DPRD. Berdasadam kedua pendlIraIllmIebut pembahasan Ranamgan Perda diJa1rukan dalam 4 tahap pembicanwt. Pembicaraao Iingkat pertama, meliputi ; peojeJasan Kepala Daerah daIam Rapat Paripurna teIllallg peoyampaian R.aperda yang berasaI dari Kepaia Daerah, atau peojeJasan daIam Rapat Paripuma oleh Pimpinan KomisiJ GabUDgIID Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terbadap R.aperda alas usul prak.arsa DPRD. Pembicaraao Iingkat kedua meliputi ; dalam hal Raperda yang berasaI dari Kepala Daemb: a) pemaodangan umum dari fraksi-fraksi terbadap Raperda yang berasal dari Kepala Daemb, b) jawaban Kepala Daerah terbadap pemandanpn umum fraksi-fraksi. Dalam hal Raperda alas usul DPRD: a) peodapat Kepala Daerah terbadap Raperda alas usul DPRD, b) jawaban dari fraksi-fraksi terbadap pendapat Kepala Daernh. Pembicaraan Iingkat ketiga, meliputi pembahasan daIam rapat KomisifGabungan Komisi atau Rapet Panitia Khusus diJaknkan bersama..sama dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditUIljuk. Pembicaraan Iingkat keempat meliputi pengambilan keputusan daIam Rapat Paripuma. TerMdap Raperda yang telah disetujui bcrsama oleh DPRD dan K"P81a Daerah disampaikan oleb Pimpinan DPRD kepada Kepala Daemb untuk ditetapkao meqjadi PendlIraIl Daerah..

12.

Pembahasan Ranperda sering berlarut-larut, apa ada masalah dengan kedisipJinan anggota DPRD?

U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

10.

Kedisiplinan belum dimiliki oleh semua anggota DPRD Wakatobi. Sehahis kUIljUllgan kexja atau studi baruling biasanya tidak langsung kembali m.enjaJankan !UpS tetapi singgah di Kendari 2-3 ban wrtuk santai-santai. Padabaltugas-tugas kepanitiaan selulu meoumpuk.


146 14/41124.pdf LAMPIRAN.4

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 3

: Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Wakatobi

Jnfonnan

Tanggal Wawancara : 14 sid 24 Desember 2008.

I.

Pertanyaan Antam APBD dgn RKPD dan RPIMD Wakatobi tedc.esan tdk konsisten, apakah DPRD tidak mencerm.ati?

Bagaimana IangJrab-1angkah pentbahasan PPAS ?

3.

Bagaimana strktur APBD dilihat dari sisi belanja?

4.

Pembabasan RAPBD dilalrukan di Kendari, apa sebabnya?

Materi PPAS lebili rumit dibandingkan KUA-APBD. I.angkab-Iangkah pembabasan PPAS pertama kita menentukan skala prinritas dalam UI'IIlI8II wajib dan urusan pilihan. Kemudian menentulam urutan prognpn daIam masing-masing urusan. Selanjutnya menyusun pla:fun anggaran sementam untuk masing-masing program. Hasil kesepakatan daIam pembabasan bersama kepala daerah dan DPRD ditnangkan daIam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleb kepaIa daerah dan pimpinan DPRD.

U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

2.

Jawaban Kits belum sampai pads pengnjian secara detail tenIang Ironsistensi antam aIobsi anggaran daerah dengan RKPD dan RPIMD. Hal ini disebabkan berbagai kesibukan anggota DPRD dan terbalasnya waktu yang tersedia tmtuk melalmm klIjlan karena pemerinIah daerah biasanya menglljukan I'lIlIClIDgIIII APBD sullah pads batas akhir waktu. Sejanb ini pibak DPRD cukup dengan meminta penjeiasan pads saat Rapat Pansus mengenai anggaran.

BU KA

No.

Belaqja daernb, baik belanja langsung maupun belanja tidal< langsung. disusun ke daIam beberapa kelompok. belanja., yaitu Beianja Administrasi Umum (SAU), Belanja Operasi dan Pemelihataan (BOP), Belaqja Modal (BM). Belanja Bagi Hasil dan Bontuan Keuangan (BBH-BK). dan Belanja Tidak Tenangka.

Pembabasan alas APBD Kabupaten Walcatobi tahtm 2007 dan 2008 dilaksanakan di Kendari sebab di Wakatobi sendiri belum tersedia gedung yang representatif untuk membahas anggaran. Tidak semua anggota DPRD mengbadiri \cegiatan ini disebabkan brens keterbatasan anggaran maupun karena aiasan teknis lnbtnya. Pembahasannya juga biasanya sanga1 singlcat waktunya., dan penyelesaian aIcblmya selalu disernbkan kepada tim keeil di ek:selrutif. Hitungan bitungan tclmis se!ama proses pembabasan juga biasanya dilangani oleh pibak eksekutif. Yang dilakukan oleb DPRD dalam forum pembahasan tersebut biasanya adalah meminta gambaran secara global mengenai persentase belanja publik. Iawaban yang


147 14/41124.pdf disampaikan oleb pihak eksekutif biasanya menunjuklam gambaran yang kon.sisten.. bahwa persentase belmlja publilc Iebib besar daripada belanja aparalllr sebelum DIlIlIIlk komponen belanja gaji dan tunjangan. Selanjucnya DPRD tidak lagi IIIeI:lCeI1lIlI aIokasi anggaran sampai detail disebahkan berbagai kesibubn dan juga katena tidak tersedia tenuga teknis profesional untuk mengkritisi anggaran.

5.

Perubahan APBD tahun 2007 dibabas bulan Desember, apa sebabnya?

mengapa eksekutif baN menyampaikan usul perubahan anggaran pada akhir minggu ketiga bulan Desember. Merupakan suatu hal yang mengherankan katena ta11gga127 Desember sendiri sndah merupakan tanggal terakhir dari proses penaUran dana di Iembaga keuangan sebingga tidak mungkin mengimplementasikan bputusan mengenai perubahan anggaran sesndah tanggal27 Desember.

6.

Di bidang pengawasan, apa a1asan anda membentuk

Ada indikasi penyalahgunaan wewenang di mana ekseIrutif mengnbah kesepakatan bersama DPRD dalam kasus rehabilitasi rumah jabatan Bupati. Kasus ini menelan biaya sekitar Rp 500.000.000 padabaI tidak dicantumkan dalam. RAPBD. Tetapi daIam laporan pertanggungjawaban bpaIa daerah akhir tahun 2007 anggaran untuk rehabilitasi rumah jabatan Bupati

BU KA

Tidak jelas alasannya

TE R

Pansus?

tercantum somber pendanaannya dari APBD. AlaS

Pengawasan DPRD seringkaJi salah sasanm sebingga ada basil pembangunan yang

IV ER

mubazir, bagaimana tBnggapan

8.

U

N

anda?

Konsistensi antar dolrumen perencanaan dgn dolrumen penganggaran sangat temah, bagaimana peran DPRD?

Contobnya, daIam kasus pembangunan Pusat Kesebatan Desa (Poskesdes) di pulau Hoga dan Onemobaa. DaIam penjabaran APBD tercantum lokasinya di Kelurahan Lag! Jaya Kecamatun Kaledupa namun ternyata ditempatkan di pulau Hoga. Demikian juga dengan Puskesdes Waitii yang ditempatkan di pulau One Mobaa. Sampai hari ini kedua Puskesdes tersebut belum dimanfaatbn oleh masyarakat. Kalau saja DPRD sejak awal melibat masalah ini tentu dapat diIuruskan sejak lahap awal.

SI T

7.

AS

dugaan penyimpangan kebijakan ini, DPRD telah melayangkan swat rekomendasi bpada Perwakilan BPK di Kendari untuk: dilakukan pemeriksaan teknis administratif.

DPRD belum secara proaktif menempub langkah dapat mendeteksi langkah pengawasan yang penyimpangan pada tingkat kebijakan. Sejaub ini DPRD belum fokus pada usaha-usaha mempelajari dolrumen kebijakan, dan melakukan observasi lapangan secara berkelanjutan. pihak eksekotif juga masib banyak yang menanggapi dingin usaha DPRD untuk meminta penjewan terkait dengan basil observasi di lapangan. , SeCant intern DPRD juga belum sampai pada taraf I yang. . mengembangkan aturan dan prosedur i memungkinkan masyarakat iku~lIlengawasi aktivitas i


148 14/41124.pdf bbijakan yang dj\msilbn eksekutif.. Perda yang ada sebrang ill Kabupaten Wakatubi hampir semuanya berasaI dari inisiatif pemerintab daerah melalui satuan kmja terlcail. Kalau yang dari DPRD lidak bisa diharapkan karena sebagian besar mereka tidak paham tentung fiIosofi bbijakan dan peralUnm perun
9.

10.

!'erda yang dihasilkan usul inisatifuya dari 1IIIlIlIl?

Pemhahasan anggaran

Panilia Aoggaran memang ada. Ketua DPRD sec.ara e:< officio adalah Ketua Panitia Anggaran. Tetapi Panitia Aoggaran ini tidak pemah beri\mgsL Pembahasan alas RAPBD biasanya Iangsung illbawa b dalam Pwuus.

ill~Pwu~.~~

dgn Panggar'? II.

Tidak ada Panilia Legislasi,

Panilia Legislasi belum ilibentuk karena illanggap belum

apa tdk dianggap urgen?

utgen. Tugas-tugas ill bidang legislasi masih dapa1

BU KA

illJangani oleb Komisi &tau gabungan Komisi. Lagi pu1a, jumlah anggota DPRD yang ada sekanmg yang hanya 20 orang sudab tetbagi bahis ke dalam ala! kelengkapan lainnya. Di DPRD terusan banyak aturan Talib dan prosedura~ spakah tdk menghambat ?

Aturan-aturan intemal mengenai tala tertib pengambilan keputusan DPRD sangat ketal. Meskipun ada masalah seri~ yang perlu segera diputnskan namun kal.au tidak memenuhi persyaralan forum tetap saja keputusannya ditunda. Padabal kesibukan-kesibukan anggota DPRD seeara pribadi daIam hubungan dengan konstituennya maupun sec.ara kelembagaan suiil mengumpulkan seluruh anggota dalam waktu yang bersamaan.

13.

Aturan prosedural di bidang keuangan DPRD, apakah tdk mengbambat?

~ perlu iliseiliakan sec.ara memadai dan sLap digunakan selisp saat karena tuntutan tugas DPRD yang sulit dispesifikasi secara rutin. Namun demikIan masalah penyediaan dana sangat terikat aturan-aturan birokrasi, antara lain terkail denpn ketentuan mengenai proporsi anggaren DPRD tetbadap PAD.

14.

Ada kesan sentralisasi

IV ER

SI T

AS

TE R

12.

U

N

kewenangan pada Ketua DPRD, apa implikasinya?

BenIasarkan aturan yang ada, Ketua DPRD secara e:< officio adaIah Ketua Panitia Anggaran. dan Ketua Panitia Kh~. Aturan ini menyulitkan ketika hanyak aktivitas yang hams ditangani langsung oleb Ketua OPRD. Sementara ito, kemauan yang kuat untuk mendelegasikan kewenangan kepada unsur pimpinan lain atau unsur anggota DPRD belwn ditunjang dengan aturan-aturan mengenai mekanisme yang jelas. Hal ini seringkali menimbulkan kelambatan DPRD sebagai suatu lembaga dalan1 merespons perubahan kebijakan di tingkat eksekutif.

Oi kalangan anggota DPRD ada semacam lrultur dukungan yang berorientasi subyek. Mereka memberikan dukungan tethadap sesuatu hal lerutuma ; karena melihat siapa subyeknya, bukan spa substansi I _ - L_ _ _ _ _ _ _ _.._.L£Yaan",l......,llill"'·b""icarakan.==. Hal ini cenderung roengarah pada .

15.

OPRD mudab membuat kesepakatan Itg hal yang kurang substansial, bgntn tanggspan anda?

IL...'


149 14/41124.pdf terc:apainya kesepakataD-kesepakatan atas bal-bal yang tid.aIt produktif. Misalnya, bampir tidak ada anggoIa DPRD yang menyuaralcan perlunya peIIUUII8Ill teuaga asistensi &tau koosultan YIIIlg profesional untuk mendampingi DPRD dalam pembabasan anggaran, sebaliknya mereka mendukuDg kegiatan-kegialan yang tid.aIt produktif sepeni studi banding. PadabaI. deugan Iatar belakang pendidikan dan pengaIaman yang dimiliki sebagian besar anggota DPRD saat ini, sulit bagi mereka untuk dapat memahamj substansi penganggaran dan pengawasan dalam waktu singkat melalui mekanisme studi banding.

16.

DPRD tdk memiliki visi dan misi, apakah tdk menyuJitIrnn

mereka dalam menentukan fuIrus pengawasan dan legislasi?

U

N

IV ER

SI T

AS

TE R

BU KA

i i

Sebagian anggota DPRD tidak bertildr dalam kenmgka waktu ke depan &tau dalam perspektif keberlanjutan. Palingjauh melibat _ untuk kepentingan dukungan suara dalam pemiliban Jegislatif. ltulab sebabnya tiudakan-tindakan anggOlll DPRD tidak mengaeu kepada satu kenmgka visi yang kuat dan jelas. Masing-masing anggola mena&irkan sesuatu 1iIkta dari perspektimya sendiri. Keberlanjutan kebijakan pemerintah daerah belum menjadi fokus perbatian DPRD.


ISO 14/41124.pdf LAMPIRAN.S TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 4 :

, Informan

: Pemerbati Pembangunan Kabupaten Wakatobi

Tanggal Wawancara : 20 sid 25 Desember 2008. Pertanyaan Bagaimana tanggapan anda ttg peran DPRD dalam tnenjatnin krosistensi APBD dengan dok:umen-dokwnen rencana daerah di Kabupaten Wakatobi?

Jawaban Saya melihat babwa baik pemerintah daerah maupun DPRD belum secara ser111S memperbatikan konsistensi APBD dengan dok:umen-dokutnen rencana daerah. Sudab ada RPJMD yang wajib menjadi pedOIllllll daIam penyusunan RKPD tetapi tidak diperhatikan. DaIam beberapa kali rapat pembahasan anggaran yang saya amati, DPRD hanya mempersoalkan mas·lah.masafab mekanistne dan prosedur. MisaInya banya menanyakan mengapa Rancangan Kebijakan Umum APBD terlambat diajukan, apakah Kebijakan Umum APBD sudab memperbatikan basil·basil Musrenbang, dan apakah Kebijakan Umum APBD tidak bertentangan dengan arah Kebijakan Umum APBN Alasannya kanma DPRD tidak mempunyai cukup keahlian, waktu dan biaya. Saya pemah mengbimbau pimpinan DPRD apt menyediakan staf teknis atau lim pakar untuk menguji konsisleosi anggaran, namun diperoleh penjelasan babwa peraturan daerah yang tneogatur teOOlng teknis penyedlaan staf ahli belum ada.

2.

Bagaimana anda melihat PPAS Kabupaten Wakatobi dati sisi koosistensi dan kesinambungan?

Saya Iibat PPAS Kabupalen Wakatobi dalam 2 tabun anggaran lerakbir ini (tabun 2008·2009) belum optimal. Nampak kesan babwa prioritas program itu muncul secara mendadak taupa ada keterkaitan dengan program sebelunmya. Plafun anggaran juga tidak konsisteo dengan prioritas program. Saya melihat babwa plafon anggaran lebih ditentukan oleh kekuatan tawar·menawar antara pimpinan SKPD dengan anggota DPRD secara perorangan. Beberapa anggota DPRD aktif merespons permintaan dati kelompok konstituennya. Prioritas yang dihasilkan melalui Musrenbang mudab dikalahkan oleb desakan kelompok konstituen yang disuarakan oleh anggota DPRD.

3.

Bagaimana anda melihat efektivilas APBD dati sisi kinerja?

U

N

IV ER

SI T

AS

TE R

BU KA

No. I.

Fokus perbatian dati para aparatur masih kepada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pejabat pada semua SKPD belum tnemperhatikan sampai kepada indikator kinerja untuk keluaran dan basil yang ingin dicapai. Dalam penjabaran APBD Kabupaten Wakatobi tabun : 2008 babkan ada SKPD yang tidak mencantumkan jumlab pegawai, padabal pegawai adaIab satuan input utama dalam alokasi anggaran belan! a. Tidak mungkin

l


151

14/41124.pdf

4.

5.

kita memastikan berapa jwnIah anggaran untuk belanja pegawaijiU kita tidak ~jumlah pegawainya. Setiap pembabasan Ranperda K.1IIIker lllau studi bawling ito menyedot anggaran £U.klIp didahului K.IIIIker IIIau SIUdi . besar, padabaI tidak akan berpengaruh posilif pada Banding, bagaimana tanggapan materi daD proses pembahasan Raperda. Pendidjlgm anda? furmal angOla DPRD Wabtobi sebagian besar adalah SLTA. Pengalaman teknis daD manajerial sebelum meqjadi anggota DPRD juga nihil. Tidal: mungkin mereka menjadi terampil daD ahli eli bidaug legislasi hanya melalui kunker IllaU sIUdi banding. K.unker tidak mungkin bertorelasi positif dengan kinerja legislasi DPRD. Perda yaog ada sekarang eli Kabupaten Wakatobi bampir semuanya berasal dati inisiatif pemerintah daerah melalui satuan .kerja terbit. K.alau yaog dati DPRD tidal: billa dibarapkan karena sebagian besar mereka tidal: pabam tentang filosofi kebijakan daD peraturan penmdang-lIndangan

DPRD tidak mempunyai inisiatifPerda, padabaI peraturan perundaogan

U

N

IV

ER

SI T

AS

TE

R

BU KA

memperkuat posisi DPRD. bagaimana tanggapan anda?


152 14/41124.pdf

LAMPIRAN.6 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL


UNIVERSITAS TERBUKA

n. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418

Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588

BIODATA

: Harbiadi Ode Aeno : 014981046 : Wanci, 12 Mei 1972 : 2007.1

Riwayat Pendidikan

: a. SD Negeri Kawadang Tamat Tabun 1985. b. SMP Negeri 1 Wand Wangi-Wangi Tamat Tabun 1988. c. SMA Negeri 1 Wand Wangi-Wangi Tamat Tabun 1991. d. Universitas Haluoleo (Unhalu) Kendari Masuk 1992- Fisipol Jumsan Ilmu Administrasi Negara (SI), Tamat Tabun 1996.

Riwayat Pekerjaan

: a. Tabun 2004 - 2009 Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi. b. Tabun 2005-2007 Sebagai Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Wakatobi. c. Tabun 2005 - 2009 Sebagai Ketua Badan Kehonnatan (BK) DPRD Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.

IV ER

SI T

AS

TE R

BU KA

Nama NIM Tempat dan Tanggal Lahir Registrasi Pertama

U

N

Alamat Tetap

Telp IHp.

: 11. Air Topa 2 Kelurahan Wand Koo.Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791. : (0404) 215921 0816820154-085280001772

Kendari, 23 November 2009

( Harbiadi 0

Aeno )

NIM.0149 1046


..

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

~

Universitas Terbuka

•

Kendarl93117

i=

TeIepon/Fax: (0401)390644(Unun)

5. UNITPROORAMBElAJARJARAKJAUHKENDARI Nomor Lampiran Hal

14/41124.pdf Jt. Jend. A. Yani No. 68 Wua-Wua

: 1.;:1\.PI 1H31.481KM12008 1 (Satu) Proposal : Permobonan Jzin PeneUtian

ut-~=.:!.r)

20 Oktober 2008

Kepada yth. Kepala Dadan Kesbang dan Linmas Kab. Wakatobi

DiWangi-Wangi Dengan hormat kami sampaikan bahwa sebubungan dengan penyetesaian studi Tugas

KA

Alchir Program Magister (TAPM) mahasiswa Program Pascasarjana Magister Adminimasi Publik (MAP) Universitas Teibuka, kami mobon kiranya BapakIIbu dapat memberik:an izin

BU

untuk meJa1mkan penelitian di lingkungan yang DapakIIbu pimpin kepada mabasiswa tersebut

TE R

di bawah ini : : HaIbiadi Ode Aeno

No. Stambuk:

: 014981046

Program Studi

: Magister Administrasi Publik (MAP)

Judul Penelitian

: Studi tentang Kioerja Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi•

IV

ER

SI

TA S

Nama

: 2007.1

, Waktu Penelitian

: OkJober - Desember 2008

U N

. Angkatan

Demikian kami sampaikan, atas per!!atiian..£!an ketja samanya diucapkan terimakasih.

Dr. Ir. Andi Bahrun, M.Sc,Agric. , 131847580


BADAN KESATUAN BANGSA, POLD1K

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kompleks BlUDi raclabru He. ... Teip. ( .... ) •••••••••••••••14/41124.pdf

WANGI- WANGI

Nomor Lampiran Perihal

Kepada YIh. SekretarisDPRD !Cab. Wabtobi diWangi - Wangi

: 070/248 : : l'lin Pellelltitm.

Berdasarkan Surat Kepa1a Unit Progmm Bclajar Jarak Jaw UDiversitas Terbuka Kendari Nomor : 2901 a I H3IASI KM I 2008 tanggaI 20 Oktober 2008 peribal Permobonan Izin Penelitian. maka pada prinsipnya kami menyetujui memberikan izin penelitian kepada :

: HARBIADI ODE AENO 014981046 Magister Administrasi Puhlik ( MAP ) Studi tentang lOnerja Dewall PerwakUall Rakyat Baeah

BU KA

Nama No.Stambuk Prog. Studi Judul Penelitian

TE R

Kabupaten WakatobL

2007.1

Berlangsung mulai bulan Oktober s.d. Desember 2008.

Angkatan

Waktu Penelitian

N

IV ER

SI T

AS

Dengan ketelltuan sebagai berikut : 1. SeMntiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula. 3. Ds1am setiap kegiatan di lapangan agar pihak peneliti senantiasa berk.oordinasi dengfall Pemerintah setempat. 4. Wajib menghormati adat istiadat yang berlaku di daerah setempat. 5. Setelah selesai pelakssnaannya agar mel.aporkan basilnya kepada Bupati Walcatobi Up. KepaIa Badan Kesbang, Politik dan Unmas !Cabupaten Walcatobi.

U

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Kesbang, Politik dan Hnmss

~~~~~W~akatobi.

Tembusan: I. Yth. Bupati Wekatobi (sebagai lapotan) di Wangi-Wangi ; 2. YIh. Ketua DPRD !Cabupaten Walcatobi di Wangi-Wangi ; 3. Yth. Kepa1a UPBJJ - ur di Kendari ; @ Mahasiswa yang bersangkutan ; Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

STUDl TENT ANG KINERJA DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

Recommend Documents