KATA PENGANTAR
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar telah dapat melalui tahapan lima tahun pertama pembangunan jangka menengah bidang Kesbang, Politik dan Linmas sebagaimana rencana strategis (Renstra) pembangunan Kesbang, Politik dan Linmas periode Tahun 2005-2009. Tahap pertama pembangunan berjangka menengah tersebut merupakan bagian dari Pembangunan Kesbang, Politik dan Linmas Jangka Panjang Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025. Mengawali Tahap kedua Pembangunan Jangka Menengah ini, Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar menyusun Rencana Strategis Tahun 2011 - 2015, yang disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015, khususnya pembangunan bidang Kesbang, Politik dan Linmas. Pada tahap ini, telah dapat dibangun beberapa komponen dasar sistem manajemen Kesbang, Politik dan Linmas, serta beberapa kebijakan di bidang Kesbang, Politik dan Linmas untuk menciptakan kondisi sistem manajemen Kesbang, Politik dan Linmas dalam rangka terciptanya Situasi dan Kondisi yang tertib, aman, tentram yang berwawasan kebangsaan. Namun demikian sampai dengan akhir periode pembangunan Kesbang, Politik dan Linmas tahap pertama, masih dijumpai adanya kelemahan beberapa sub sistem manajemen Kesbang, Politik dan Linmas yang belum dapat disempurnakan atau dikembangkan. Menyadari masih adanya beberapa kelemahan dan kekurangan yang ada dalam sistem manajemen Kesbang, Politik dan Linmas, diperlukan langkah upaya secara sistemik dan berkelanjutan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Oleh karena itu agar langkah sebagaimana dimaksud dapat menjadi skala prioritas program lima tahun pembangunan Kesbang, Politik dan Linmas ke depan, maka Rencana Strategis Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar Tahun 2010-2014 lebih mempertajam berbagai program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Kesbang, Politik dan Linmas sebagaimana prioritas pembangunan Daerah bidang Integrasi Bangsa dan Politik serta Perlindungan terhadap Masyarakat. Dengan memperhatikan tercapainya keselarasan pada format dan sistematika penyusunan Rencana Strategis Daerah, maka Rencana Strategis
i
Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Tahun 2010-2014, disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk selanjutnya Visi dan Misi, serta Rencana Strategis Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Tahun 2010-2014 ini menjadi orientasi dan pedoman bagi seluruh Bidang dalam menyusun rencana kerja tahunan. Demikian Rencana Strategis Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Tahun 2010-2014 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karuniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah dalam berupaya mewujudkan visinya.
Blitar,
2012
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH KOTA BLITAR
H. SY. GENDA, S.Sos, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19561222 198101 1 007
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2011 – 2015. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2015 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Rencana Strategis Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2015. Dokumen Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar, yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Pemerintah Kota Blitar sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun .2008 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.
1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 adalah : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “ Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” ;
1
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD ; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) 5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 - 2025 ; 7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor: 050/
/
Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2011 – 2015. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar
Tahun 2011 – 2015 dimaksudkan agar
Badan
Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar Kota menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 adalah untuk : (1) menjabarkan arahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2011 - 2015 ke dalam rencana instansional ; (2) menjabarkan visi dan misi Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD; (3) menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan ; (4) menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. 2
1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar Tahun 2011–2015 disusun dengan tata urut sebagai berikut : 1. Pada Bab I Pendahuluan : berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum Latar Belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra, dan Sistematika Penulisan. 2. Pada Bab II Gambaran Pelayanan SKPD, berisi uraian Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD. 3. Pada Bab III Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi, berisi tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan isu-isu Strategis; 4. Pada bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan; 5. Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif ; 6. Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD; 7. Bab VII Penutup.
3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS DAERAH KOTA BLITAR
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 tahun 2008 pasal 3 dan 4 disebutkan bahwa Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah bidang Kesbang, Politik dan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menentukan kebijakan bidang pengelolaan Manajemen Kesbang, Politik dan Linmas. Sedangkan pedoman dalam menjalankan tugasnya diatur dalam pasal 5, dimana Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis, Penyusunan Program Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban ; b. Penyelenggaraan, fasilitasi Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia ; c. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat ; d. Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi.
Susunan organisasi Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, terdiri atas : 1. Kepala Badan 2. Sekretaris, membawahi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Keuangan dan Program 3. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi : Sub Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah Sub Bidang Pengembangan Nilai – nilai Kebangsaan 4. Bidang Peningkatan Hubungan Politik, membawahi : Sub Bidang Hubungan Kelembagaan Politik Sub Bidang Hubungan Lembaga Kemasyarakatan 5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi : Sub Bidang Penyiapan Potensi Linmas Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan Pengungsi 6. Unit Pelaksana Teknis Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi : Tata Usaha 4
Adapun Tugas dan fungsi Sekretaris dan Kepala Bidang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Sekretaris Sekretaris melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan, mempunyai fungsi : a. Penyusunan perencanaan Program Kebijaksanaan di Bidang Kepegawaian ; b. Pengendalian terhadap kebijakan di Bidang Kepegawaian ; c. Pengelolaan urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor ; d. Pengelolaan urusan Surat menyurat, penggandaan dan kearsipan ; e. Penyelenggaraan keprotokolan, kehumasan dan perjalanan dinas ; f. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan ; g. Pengkoordinasian tugas – tugas Bidang, Sub Bidang di lingkungan Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah. 2. Bidang Peningkatan Kesatuan Bangsa Mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi kegiatan Ketahanan, Ideologi Bangsa, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Sejarah Kebangsaan, dengan fungsi : a. Pengumpulan, Pengolahan Bahan perumusan bimbingan teknis dan Fasilitasi Bidang Intelkam, Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia ; b. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Bidang Intelkam, Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai – nilai sejarah Kebangsaan ; c. Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan di Bidang Intelkam, Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Nilai – nilai Sejarah Kebangsaan ; d. Pelaksanaan dan Evaluasi serta Pelaporan. 3. Bidang Peningkatan Hubungan Politik Mempunyai
tugas
menyusun
kebijakan
pembinaan,
Bimbingan
Teknis,
Pengawasan dan Pengendalian Bidang Demokratisasi, Kelembagaan Politik dan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan, dengan fungsi : a. Pelaksanaan Kegiatan Demokratisasi di Bidang Sistem dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, Kelembagaan Partai Politik, Budaya dan Pendidikan Politik, Fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada ; b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat di Bidang Sistem dan Implementasi Politik,
5
Kelembagaan Politik Pemerintah, Kelembagaan Partai Politik, Budaya dan Pendidikan Politik ; c. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Hubungan Lembaga Kemasyarakatan. 4. Bidang Perlindungan Masyarakat Mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, Bimbingan Teknis, Pengawasan dan Pemantauan serta Pengendalian Potensi Masyarakat dalam Perlindungan terhadap bencana, dengan fungsi : a. Pengumpulan
Data,
Pengolahan
Perumusan
Bahan
Pembinaan
Perencanaan Kegiatan Perlindungan Masyarakat ; b. Pelaksanaan Kenijaksanaan dan Fasilitasi Kegiatan Kesiagaan terhadap ancaman dan bencana ; c. Pelaksanaan Kebijaksanaan dan fasilitasi kegiatan penyelamatan akibat bencana ; d. Pelaksanaan Kebijaksanaan dan Fasilitasi kegiatan Rehabilitasi akibat bencana. 5. Unit Pelaksana Teknis Badan Pemadam Kebakaran Mempunyai tugas melaksanakan Bimbingan Teknis, Penyelamatan, Evakuasi dan Rehabilitasi serta rekonstruksi akibat bencana kebakaran, dengan fungsi : a. Pengumpulan,
Pengolahan
Bimbingan
Teknis,
Penyelamatan
dan
Rehabilitasi Bencana Kebakaran ; b. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi bencana kebakaran ; c. Pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana kebakaran ; d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Evakuasi Bencana Kebakaran.
6
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dapat digambarkan dalam diagram berikut : SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS DAERAH KOTA BLITAR KEPALA BADAN SEKRETARIS
SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG PENINGKATAN KESATUAN BANGSA
BIDANG PENINGKATAN HUBUNGAN POLITIK
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
UPTB PEMADAM KEBAKARAN
KEPALA TATA USAHA
SUBBID. PENINGKATAN KETAHANAN DAERAH
SUBBID. HUBUNGAN KELEMBAGAAN POLITIK
SUBBID. PENYIAPAN POTENSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SUBBID. PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN
SUBBID. HUBUNGAN LEMBAGA
SUBBID. PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGUNGSI
KEMASYARAKATAN
SUB BAG KEUANGAN & PROGRAM
7
2.2 Sumber Daya Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar didukung oleh 45 orang personil dengan komposisi sebagai berikut : Tabel 1. KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN
No 1 2
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah
Jml (org) 41 Org 4 Org 45 Org
Tabel 2. KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
No 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gol Ruang IV/ b IV/ a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d PTT Jumlah
Jml (org) 2 Org 3 Org 4 Org 3 Org 2 Org 1 Org 3 Org 1 Org 3 Org 9 Org 4 Org 10 Org 45 Org
Tabel 3. KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN FORMAL
No 1 2 3 4 5 1 2 3.
Tingkat Pendidikan S2 S1 Diploma SLTA SLTP Tenaga PTT S1 Diploma SLTA Jumlah
Jml (org) 2 Org 7 Org 2 Org 21 Org 3 Org 1 1 8 45
Org Org Org Org
Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pada Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah sebagai berikut : No Jenis Barang 1 Bangunan gedung 2 Kendaraan dinas - roda 4 - roda 2 3 Komputer (PC)
Jumlah 3 Ruang
Ket
6 Unit 6 Unit 9 Unit 8
No 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jenis Barang Mesin Ketik Manual Laptop Printer Almari Filling cabinet Kursi kerja Meja tulis Meja kursi Kepala Meja Kursi tamu AC Telpon
Jumlah 1 Unit 6 Unit 7 Unit 14 Unit 3 Unit 43 buah 29 buah 1 Set 4 set 4 buah 15 buah
Ket
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Sebagai lembaga teknis yang berperan dalam merumuskan kebijakan tentang pengelolaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Politik dan Linmas, Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar terus berupaya mewujudkan Situasi dan Kondisi yang kondusif melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan. Berbagai inovasi terus digali dan dikembangkan dalam upaya tersebut, diantaranya yang terbaru adalah penyediaan jaringan data online Sistem Administrasi dan Database Wasbang, Politik dan Linmas yang bekerjasama dengan Dirjen Kesbang, Politik Kementrian Dalam Negeri dan Badan Kesbang, Politik Propinsi Jawa Timur. Hal ini merupakan terobosan baru dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan. Tingkat Kinerja pengelolaan anggaran Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Tahun Anggaran 2006-2010 dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :
9
Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Anggaran
Realisasi Anggaran
Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Rasio antara Realisasi
Rata-rata
dan Anggaran
Pertumbuhan
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
Anggaran
Realisasi
3.253.500.258
2.672.640.050
1.932.793.250
2.898.651.152
2.344.228.302
1.905.561.207
89.09
87.71
98.59
--
--
46.943.000
78.321.880
55.925.850
46.747.500
77.165.250
55.713.000
99.58
98.52
99.62
19.12
18.63
28.617.500
20.188.400
272.665.300
28.060.400
19.261.700
270.424.200
98.05
95.41
99.18
610.57
636.29
17.032.000
16.367.000
13.193.820
17.000.000
15.568.500
12.903.700
99.81
95.12
97.80
--
--
2.891.524.500
1.830.203.100
1.293.373.650
2.201.509.389
1.580.614.914
1.266.388.200
76.13
86.36
97.91
--
--
2.769.597.250
2.742.652.415
1.905.954.990
2.202.874.350
2.657.595.605
1.859.983.731
79.53
96.90
97.59
--
--
Dari Tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa secara anggaran terdapat empat Program yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang negatif. Hal tersebut disebabkan berhasilnya upaya efisiensi untuk menekan seefisien mungkin anggaran tanpa mengurangi pencapaian target kinerja.
10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Hasil analisis terhadap Program dan Kegiatan Strategis menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya-upaya penyempurnaan terhadap pelayanan di bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketentraman. Hal ini menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar. Tantangan tersebut berupa : 1)
Munculnya kekuatan – kekuatan Kelompok Ekstrim
2)
Adanya Disintegrasi Bangsa (masyarakat)
3)
Masih adanya sebagian masyarakat tidak percaya (krisis kepercayaan) terhadap aparat Adapun yang menjadi peluang adalah :
1)
Adanya dukungan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
2)
Kultur Masyarakat yang homogen
3)
Partisipasi Masyarakat (Kamtibmas terpadu, Pam Swakarsa)
4)
Wilayah Kerja yang cukup kondusif
5)
Penambahan Personil
11
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perubahan
lingkungan
strategis
sangat
berpengaruh
terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelola oleh Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar. Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Bidang Kesbang, Politik dan Linmas, masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat pencapaian Visi dan Misi, yaitu : 3.1.1 Faktor Lingkungan Internal a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana, yaitu belum tersedianya fasilitas Gedung
untuk
melaksanakan
Penyuluhan,
Sosialisasi,
Latihan
dan
Pembekalan Wawasan Kebangsaan, Demokratisasi dan Kamtibmas b. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan Wawasan Kebangsaan, Politik dan Perlindungan Masyarakat. c. Terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang berkompeten di bidangnya 3.1.2 Faktor Lingkungan Eksternal a. Globalisasi mempengaruhi tata kehidupan demokrasi masyarakat b. Perkembangan
teknologi
informasi
yang
demikian
cepat
menuntut
penyesuaian yang dinamis baik dari pengelolaan sistem informasi maupun dari sisi Ketertiban, Keamanan dan Ketentraman Masyarakat c. Peraturan perundang-undangan yang belum terintegrasi dan seringkali berubah, baik Undang-undang, PP, Perpres/Keppres, Permen/Kepmen dari Pemerintah Pusat.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2011 – 2015 adalah ”Menuju Masyarakat Kota Blitar Sejahtera yang Berkeadilan dan Religius melalui APBD Pro Rakyat”. Berlandaskan Visi tersebut, Misi Kota Blitar tahun 2011 – 2015 adalah : 1. Menumbuhkembangkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hidup dan kehidupan masyarakat 2. Meningkatkan sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas 3. Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan
12
4. Mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan partisipatif yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah
Tabel 3.1 Faktor penghambat dan Pedoman Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Visi ” Menuju Masyarakat Kota Blitar Sejahtera yang berkualitas dan Religius melalui APBD Pro Rakyat” No.
Misi Program
Permasalahan
KDH dan Wakil
Pelayanan SKPD
Faktor Penghambat
Pendorong
KDH terpilih 1
Misi 1 ;
1. Terbatasnya
1. Terbatasnya
Menumbuh
Sarana dan
sarana dan
kembangkan
Prasarana
prasarana
mitos mitos
mempengaruhi
wawasan
kualitas
kebangsaan dan
pelayanan
Ketuhanan Yang
masyarakat
Maha Esa dalam
2. Keterbatasan
2. Terbatasnya
lindungan
Anggaran untuk
Anggaran untuk
dankehidupan
mendukung
meningkatkan
beragama
Peningkatan
Pemahaman,
Pemahaman
Pengetahuan
terhadap
dan ketrampilan
wawasan
dalam rangka
kebangsaan dan
mendukung
ketahanan
pencapaian situasi dan kondisi daerah yang aman, tentram dan nyaman
3. Perkembangan
1. Perkembangn
tehnologi
tehnologi
informasi.
informasi memudahkan proses penyampaian pesan yang
13
mengarah pada keadaan yang kondusif bagi masyarakat 4. Jumlah
Kader
2. Jumlah aparat
Bela Negara
keamanan dan Pelaksanaan evaluasi Bencana / Lingkungan hidup
Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Blitar tahun 2011 – 2015 tersebut, Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar sesuai Tugas dan Fungsinya berperan dalam pencapaian Misi nomor 1, khususnya Tujuan 1.1 yaitu : ”Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Jati Diri Masyarakat Kota Blitar”, ”Meningkatkan Penerapan Nilai – nilai keagamaan dalam kehidupan Sosial Kemasyarakatan”
dengan Sasaran
: 1.1.1 Meningkatnya Pelestarian dan
Pengembangan Nilai – nilai Sejarah, Budaya dan Kearifan Lokal, 1.2.2 Meningkatnya Ketaatan Masyarakat terhadap Norma Sosial. Adapun Indikator Sasaran yang dipakai sebagai alat ukurnya adalah :
Jumlah
aparat
dan
Masyarakat
yang
paham
terhadap
Wawasan
Kebangsaan, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Jumlah aparat dan Masyarakat yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional
Jumlah Aparat dan Masyarakat yang mendukung tugas Pengamanan dan Ketertiban.
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar mengidentifikasi isu-isu strategis menggunakan metode pembobotan sebagai berikut : 3.3.1 Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Tabel 3.3 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis No.
Kriteria
Bobot
1.
Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Kesbang, Politik dan Linmas
20
2.
Merupakan tugas dan tanggungjawab Badan Kesbang, Politik dan Linmas
20
14
3.
Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
25
4.
Dampak yang ditimbulkan terhadap publik
15
5.
Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan
10
6.
Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani
10
Total
100
3.3.2 Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan pada tabel 3.4. Tabel 3.4 Nilai Skala Kriteria Nilai Skala Kriteria keNo.
Total
Isu Strategis 1
2
3
4
5
6
Skor
1.
Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya
25
20
20
15
5
10
95
2.
Keterbatasan sarana dan prasarana
20
15
20
10
5
10
80
3.
Keterbatasan anggaran
25
5
20
10
5
5
70
4.
Perkembangan Teknologi Informasi
25
10
15
15
5
10
80
5.
Peraturan perundang-undangan yang belum terintegrasi dan sering berubah-ubah
25
15
15
15
5
10
85
6.
Tata kehidupan demokrasi di masyarakat
15
10
15
10
5
5
60
Total
470
3.3.3 Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap isu strategis dibagi jumlah kriteria Tabel 3.5 Rata-rata Skor Isu-Isu Strategis No.
Isu-isu Strategis
Total Skor
Rata-Rata Skor
1.
Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya
95
95:100x470 = 446.50
2.
Keterbatasan sarana dan prasarana
80
80:100x470 = 376
3.
Peraturan perundang-undangan yang belum terintegrasi dan sering berubah-ubah
85
4.
Perkembangan Teknologi Informasi yang sedemikian pesat
80
80:100x470 = 376
5.
Keterbatasan anggaran
70
70:100x470 = 329
6.
Tata kehidupan demokrasi di masyarakat
60
60:100x470 = 282
85:100x470 = 399.50
Keenam isu strategis dengan urutan sebagaimana tersebut diatas selanjutnya menjadi dasar penentuan strategi dan kebijakan yang akan diambil
15
oleh Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kota Blitar dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.
16
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1
Visi dan Misi Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar
4.1.1 Visi Berdasarkan Permendagri no 54 tahun 2010 Visi SKPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD. Untuk mewujudkan Visi SKPD, perlu dilakukan langkah-langkah proses perumusan visi. Perumusan Visi Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kota Blitar sebagai tindak lanjut hasil analisa isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka perumusan perwujudan Visi Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kota Blitar tahun 2011-2015 dapat dirumuskan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 4.1 Penyusunan Penjelasan Visi
Visi
Pokok Pokok Visi
Penjelasan Visi
Terwujudnya
Masyarakat Kota Blitar
Masyarakat Kota Blitar
Peningkatan Wawasan
yang berwawasan
yang paham akan
kebangsaan, Politik
Kebangsaan, Demokratis , Wawasan Kebangsaan ,
untuk menciptakan
Aman, Tetib dan Tentram
Demokratisasi dan
ketertiban dan
aman, tentram, tertib
Ketentraman menuju
dan nyaman serta
Masyarakat Madani
bertanggung jawab yang
Tahun 2030
modern dan mandiri
4.1.2 Misi Dari hasil perumusan Visi diatas, maka misi Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar tahun 2011 – 2015 sebagai berikut : 1) Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Program Kerja, meningkatkan
pembinaan
dan
kinerja
pegawai
serta
meningkatkan
pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana Aparatur. 2) Mewujudkan Peningkatan Loyalitas Wawasan Kebangsaan, Pemahaman Hak Asasi Manusia dan Kerukunan Umat Beragama menuju Masyarakat Madani. 17
3) Mewujudkan Peningkatan Pembinaan Orpol, Ormas, LSM, Pengembangan hubungan kelembagaan Politik dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu 4) Mewujudkan Peningkatan Pengetahuan Petugas Linmas dan menciptakan Ketertiban, Ketentraman serta Kewaspadaan Bencana Alam. 5) Mewujudkan Peningkatan Pelayanan masyarakat secara prima terhadap Kebakaran dan Kemandirian Pemadam Kebakaran. Penjelasan misi tersebut adalah sebagai berikut : Misi Pertama, melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program Kerja, Meningkatkan Pembinaan dan Kinerja Pegawai serta meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Aparatur. Misi Kedua, Mewujudkan peningkatan loyalitas Wawasan Kebangsaan, Pemahaman Hak Asasi Manusia dan Kerukunan Antar Umat Beragama menuju masyarakat madani Misi Ketiga, Mewujudkan Peningkatan Pembinaan Orpol, Ormas, LSM, Pengembangan Hubungan Kelembagaan Politik dan fasilitasi pelaksanaan Pemilu Misi Keempat, Mewujudkan Peningkatan Pengetahuan Petugas Linmas dan menciptakan Ketertiban, Ketentraman serta Kewaspadaan Bencana Alam Misi Kelima, Mewujudkan Peningkatan Pelayanan masyarakat secara prima terhadap Kebakaran dan Kemandirian Pemadam Kebakaran
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
4.2.1 Tujuan Tujuan
organisasi
merupakan
penjabaran
atau
implementasi
dari
pernyataan misi organisasi yang mengandung makna : 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ; 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ; 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra. Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar dalam mewujudkan misinya
18
menetapkan tujuan sebagai berikut : 1.
MISI PERTAMA, Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program Kerja, Meningkatkan Pembinaan dan Kinerja Pegawai serta meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Aparatur. Tujuannya adalah : 1.1 Mewujudkan Ketatausahaan dan Administrasi kantor yang tertib, rapi dan prosedural. 1.2 Meningkatkan Pengelolaan Keuangan yang efektif dan efisien
2.
MISI KEDUA Mewujudkan peningkatan loyalitas Wawasan Kebangsaan, Pemahaman Hak Asasi Manusia dan Kerukunan Antar Umat Beragama menuju masyarakat madani Tujuannya adalah : 2.1 Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Jati diri Masyarakat Kota Blitar 2.2 Meningkatkan Pemahaman dalam Kehidupan Sosial kemasyarakatan yang terkendali
3.
MISI KETIGA Mewujudkan
Peningkatan
Pembinaan
Orpol,
Ormas,
LSM,
Pengembangan Hubungan Kelembagaan Politik dan fasilitasi pelaksanaan Pemilu Tujuannya adalah : 3.1 Mengembangkan Prinsip – prinsip Demokratisasi sesuai Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 4.
MISI KEEMPAT Mewujudkan Peningkatan Pengetahuan Petugas Linmas dan menciptakan Ketertiban, Ketentraman serta Kewaspadaan Bencana Alam Tujuannya adalah : 4.1 Meningkatkan Masyarakat yang tertib, tentram dan waspada dini terhadap bencana
5.
MISI KELIMA Mewujudkan Peningkatan Pelayanan masyarakat secara prima terhadap Kebakaran dan Kemandirian Pemadam Kebakaran
19
Tujuannya adalah : 5.1 Meningkatkan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup. 4.2.2
Sasaran Sasaran
merupakan
penjabaran
dari
tujuan
organisasi
dan
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific, measurable, agressive but attainable, result oriented dan time bond, serta continuously improve. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2015, Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar menetapkan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD No. 1.
Tujuan
Sasaran
Mewujudkan ketatausahaan dan administrasi kantor yang tertib, rapi dan prosedural
Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas ketatausahaan dan administrasi perkantoran
Indikator Sasaran 1.Frekuensi Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran 2.Frekuensi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.Frekuensi Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Target Kinerja Sasaran pada tahun ke 2011 2012 2013 2014 2015 11 keg
11 keg
11 keg
11 keg
11 Keg
7 keg
7 keg
7 keg
7 keg
7 keg
3 keg
3 keg
3 keg
3 keg
3 keg
20
No.
Tujuan
Sasaran Terwujudnya kualitas dan kuantitas aparatur
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang efektif dan efisien
Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Jatidiri Masyarakat Kota Blitar Meningkatnya pemahaman dalam kehidupan sosial kemasyarakat an atau yang berkeadilan
Mengembang kan prinsip – prinsip demokratisasi sesuai pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 Meningkatkan masyarakat yang tertib, tentram dan waspada dini terhadap bencana alam Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup
Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggara an kegiatan yang akuntabel Terwujudnya peningkatan kualitas penatausahaan keuangan Terwujudnya Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan nilai – nilai sejarah budaya dan kearifan lokal Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Norma Sosial
Indikator Sasaran 1. Tingkat Produktifitas kerja berdasarkan penilaian terhadap Action Plan 46 personil 1.Prosentase perbandingan antara target dan realisasi Biaya pelaksanaan kegiatan 1. Prosentase hasil pengukuran dan evaluasi AKIP Frekuensi peningkatan pengembangan Wawasan Kebangsaan
Frekuensi peningkatan pemahaman dan ketaatan terhadap Norma untuk menciptakan Rasa Nasionalisme dan Kenyamanan Lingkungan Terwujudnya 1. Frekuensi peningkatan Peningkatan pamahaman dan prinsip – Pengembang prinsip sesuai an Nilai – nilai Pancasila, Demokratisasi Budaya dan masyarakat Karakter masyarakat Meningkatnya 1. Frekuensi pengetahuan, peningkatan ketrampilan pembinaan dan kesiagaan aparatur dan serta kesiapan organisasi sarana dalam pelaksanaan pengendalian terhadap bencana alam tanggap situasi dan kondisi Meningkatnya Frekuensi kualitas hidup peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Target Kinerja Sasaran pada tahun ke 2011 2012 2013 2014 2015
4 keg
4 keg
4 keg
4 keg
4 keg
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
3 keg
3 keg
3 keg
3 keg
3 keg
10 keg
10 keg
10 keg
10 keg
10 Keg
2 keg
2 keg
2 keg
2 keg
2 keg
3 keg
3 keg
3 keg
3 keg
3 keg
6 keg
6 keg
6 keg
6 keg
6 keg
21
4.3 Strategi dan Kebijakan 4.3.1 Strategi Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program. Perumusan Strategi Rumusan Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi harus dapat menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan
bagaimana
strategi
tersebut
menciptakan
nilai
(strategic
objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi.
Keterhubungan Renstra Badan Kesbang, politik dan Linmas dengan RPJMD Perencanaan
stratejik
didukung
oleh
keberhasilan
kinerja
dari
implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana bagan berikut : Gambar 4.1 Keterhubungan Renstra Badan Kesbang, Politik dan Linmas dengan RPJMD Kota Blitar
RPJMD Kota Blitar
Perencanaan Stratejik Perencanaan Stratejik
- Visi dan Misi - Tujuan dan Sasaran - Strategi dan Arah Kebijakan - Program Pembangunan Daerah - Program Prioritas
Renstra Bakesbang, Politik dan Linmas - Visi dan Misi - Tujuan dan Sasaran - Strategi dan Arah Kebijakan - Program Pembangunan Daerah - Program Prioritas - Kegiatan prioritas
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Program Prioritas
Program Prioritas
Perencanaan Operasional
Keterkaitan Sasaran dengan Strategi
Kegiatan Prioritas
Suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan 22
pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Tabel 4.3 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan
NO
FAKTOR INTERNAL KEKUATAN – S NO
1
Jumlah SDM yang memadai
1
2
Dukungan Dana yang cukup
2
3
Tingkat kesejahteraan pegawai yang diupayakan memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Adanya sentral operasional pelaksanaan tugas
3
4
4
5
NO 1
Belum optimalnya penyusunan Program Kerja yang mencerminkan kondisi kebutuhan masyarakat berdasarkan Sistem dan perencanaan dari bawah Adanya dua sentralisme Pemerintah
FAKTOR EKSTERNAL PELUANG – O NO
2 3
Adanya dukungan Program dari Pemerintah Pusat dan Daerah Kultur masyarakat yang homogen Partisipasi Masyarakat (terbentuk kamtibmas terpadu PamSwaakarsa)
4 5
Wilayah kerja yang kondusif Penambahan personil
1 2 3
KELEMAHAN – W
Kualitas SDM belum sesuai dengan beban tugas yang dilaksanakan meskipun secara kuantitatif cukup memadai Belum berjalannya koordinasi internal secara maksimal Tingkat kesejahteraan personil belum mamadai
ANCAMAN- T
Menculnya kekuatan – kekuatan kelompok ekstrim Adanya disintegrasi bangsa Masih adanya sebagian masyarakat tidak atau krisis kepercayaan terhadap Aparat Hukum
Dalam menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat menggunakan matriks SWOT. Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta. Menurut pendapat beberapa ahli, ada 4 (empat) strategi utama yang dapat dirumuskan dalam empat kuadran SWOT yakni : a. Strategi ekspansi dirumuskan pada kuadran I. Dalam kuadran I ini dapat diinteraksikan, dipadukan kekuatan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi SO kearah ekspansi atau pengembangan, 23
pertumbuhan, perluasan dalam bidang tertentu, dalam mencapai tujuan atau peluang-peluang yang menjanjikan. b. Strategi Diversifikasi, dirumuskan pada kuadran II. Dalam kuadran II ini dapat diinteraksikan kekuatan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi ST untuk melakukan mobilisasi kekuatan kunci, dalam menciptakan diversifikasi, inovasi, pembaharuan, modifikasi di bidang tertentu dalam upaya mencegah ancaman kunci. c. Strategi stabilitas / rasionalisasi, dirumuskan pada kuadran III. Dalam kuadran III ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi WO untuk menciptakan stabilitas atau rasionalisasi dalam bidang tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. d. Strategi defensif/survival, dirumuskan pada kuadran IV. Dalam kuadran IV ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi WT yang dapat menciptakan suatu keadaan yang defensif atau survival, efisiensi yang menyeluruh atau penciutan kegiatan operasional agar dapat bertahan atau keadaan tidak semakin terpuruk akibat desakan yang kuat dari ancaman kunci. Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu alternatif strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan seperti dalam diagram Penentuan Alternatif Strategi SWOT berikut :
Tabel 4.4 Penentuan Alternatif Strategi KAFI : STRENGTHS WEAKNESSES Kesimpulan Analisis 1. Tersedianya SDM yang 1. Kualitas SDM belum sesuai Faktor Internal cukup memadai dengan beban tugas KAFE : 2. Kecukupan dukungan dana 2. Belum berjalannya Kesimpulan Analisis 3. Tingkat kesejahteraan koordinasi internal secara Faktor Eksternal pegawai maksimal 4. Adanya sentral ops. 3. Tingkat kesejahteraan Pelaksanaan tugas pegawai belum memadai 4. Belum optimalnya penyusunan Program kerja 5. Adanya dua sentralisme Pemerintah OPPORTUNITIES ASUMSI STRATEGI S-O ASUMSI STRATEGI W-O 1. Adanya dukungan 1. Pelaksanaan Capacity 1. Meningkatkan kompetensi program dari Building SDM SDM sesuai dengan database Pemerintah Pusat dan 2. Penyusunan bidangnya Daerah Kesbang, Politik dan 2. Meningkatnya kemitraan 2. Kultur masyarakat yang Linmas yang lengkap, dengan Aparat terkait akurat, dan up to date homogen 3. Peningkatan 3. Pertisipasi Masyarakat 3. Penyempurnaan sistem dan pengembangan nilai – nilai 4. Wilayah kerja yang prosedur pelayanan demokrasi masyarakat kondusif 4. Penimgkatan kesejahteraan 4. Peningkatan Pembinaan 5. Penambahan personil pegawai Aparat dan organisasi pembauran terhadap tanggap situasi dan kondisi
24
THREATS 1. Munculnya kekuatan – kekuatan kelompok ekstrem 2. Adanya Disintegrasi 3. Masih adanya sebagian masyarakat tidak percaya terhadap aparat penegak hukum
ASUMSI STRATEGI S-T 1. Peningkatan dan pengembangan Wawasan Kebangsaan 2. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peningkatan kualitas lingkungan social yang kondusif
ASUMSI STRATEGI W-T 1. Sosialisasi Pemahaman HAM 2. Peningkatan Sistem Kerja Sarana dengan Aparat Keamanan 3. Penyuluhan / Pendidikan Bela Negara
Dari beberapa alternatif strategi tersebut, kemudian dipilih Strategi yang paling tepat untuk mendukung pencapaian sasaran. Tabel 4.5 Penentuan Strategi No.
Sasaran
Indikator Sasaran
1.
Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas ketata usahaan dan administrasi perkantoran
Strategi
Frekuensi Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran Frekuensi Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Frekuensi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
2.
Terwujudnya Aparatur
3.
Terwujudnya Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan yang akuntabel Terwujudnya peningkatan kualitas penatausahaan keuangan Terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan nilai – nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap norma sosial
4.
5.
6.
kualitas
Tingkat Produktifitas kerja berdasarkan pemikiran terhadap Action Plan 46 personil
Melaksanakan evaluasi dan monitoring program secara intensif
Prosentase hasil pengukuran dan evaluasi AKIP
Melaksanakan evaluasi dan monitoring program secara intensif
Frekuensi peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan
Menumbuhkembangkan jiwa Nasionalisme dan Kesatuan Bangsa
Frekuensi peningkatan Pemahaman dan Ketaatan terhadap Norma untuk menciptakan Rasa Nasionalisme dan Kenyamanan sosial
Mengoptimalkan evaluasi / Monitoring Wilayah Menciptakan keamanan lingkungan yang kondusif Menyelenggarakan sosialisasi penyuluhan dan pendidikan Wawasan Kebangsaan Menciptakan wilayah yang bebas dari penyakit sosial Menumbuhkan pemahaman untuk ikut berpartisipasi dalam
Terwujudnya peningkatan pemahaman prinsip –
Mengoptimalkan Proses evaluasi Program dan Kegiatan Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pemberian kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan bidang tugasnya
Prosentase perbandingan antara target dan realisasi biaya pelaksana kegiatan
7.
Menyediakan Sistem Informasi Administrasi Perkantoran yang lengkap
Frekuensi peningkatan dan pengembangan nilai – nilai demokrasi masyarakat
25
No.
8.
9.
Sasaran
Indikator Sasaran
prinsip demokratisasi sesuai Pancasila, budaya dan karakter masyarakat Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan kesiagaan serta kesiapan sarana dan prasarana dalam pengendalian Bencana Alam Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Strategi hidup berbangsa bernegara
dan
Frekuensi peningkatan pembinaan Aparatur dan organisasi pelaksana tanggap situasi dan kondisi
Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana alam.
Frekuensi peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana alam.
4.3.2 Kebijakan Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman,
pegangan
atau
petunjuk
dalam
pengembangan
ataupun
pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Tabel 4.6 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Visi : Terwujudnya Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Politik untuk menciptakan ketertiban dan Ketentraman menuju Masyarakat Madani Tahun 2030 Misi I : Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Program Kerja, meningkatkan pembinaan dan kinerja pegawa serta meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana Aparatur Tujuan Mewujudkan ketatausahaan dan administrasi kantor yang tertib, rapi dan prosedural
Sasaran 1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas ketatausahaan dan administrasi perkantoran
2. Terwujudnya kualitas dan kuantitas Aparatur
Strategi Menyediakan Sistem Informasi perkantoran yang lengkap Efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana Mengoptimalkan proses evaluasi Program dan Kegiatan
Meningkatkan Disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pemberian kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sesuai bidang tugasnya
Kebijakan Pengembangan Sistem administrasi prkantoran Peningkatan pengelolaan Barang Unit Peningkatan pengelolaan keuangan daan program kegiatan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel Kebijakan pengembangan kapasitas Kinerja Aparatur
26
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan yang efektif dan efisien
1. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraa n kegiatan yang akuntabel 2. Terwujudnya peningkatan kualitas penatausahaan keuangan
Melaksanakan evaluasi dan monitoring Program secara intensif
Pengembangan sistem administrasi keuangan unit
Kebijakan pengembangan dan peningkatan kerja Pengembangan Sistem pengendalian keuangan Daerah
Misi II : Mewujudkan peningkatan loyalitas Wawasan Kebangsaan, Pemahaman HAM dan Kerukunan Umat Beragama menuju masyarakat madani. Tujuan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Jati diri Masyarakat Kota Blitar
Meningkatkan pemahaman dalam kehidupan sosial kemasyarakatan atau yang berkeadilan
Sasaran Terwujudnya Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan nilai – nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Norma Sosial
Strategi
Kebijakan
Menumbuh kembangakan jiwa Nasionalisme dan Kesatuan Bangsa
Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsan
Mengoptimalkan evaluasi dan Monitoring Wilayah Menciptakan Keamanan Lingkungan yang kondusif Menyelenggarakan Sosialisasi, Pengukuhan dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Menciptakan Wilayah yang bebas dari penyakit sosial
Peningkatan kualitas Lingkungan Sosial yang kondusif
Misi III : Mewujudkan Peningkatan pembinaan Orpol, Ormas, LSM, Pengembangan hubungan kelembagaan politik dan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum Tujuan
Sasaran
Mengembangkan Prinsip – prinsip Demokratisasi sesuai Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945
Terwujudnya Peningkatan Pemahaman prinsip – prinsip Demokratisasi sesuai Pancasila, budaya dan karakter masyarakat
Strategi Menumbuhkan pemahaman untuk ikut berpartisipasi dalam hidup berbangsa dan bernegara
Kebijakan Peningkatan pengembangan nilai – nilai Demokratisasi Masyarakat
Misi IV : Mewujudkan Peningkatan Pengetahuan Petugas Linmas dan Menciptakan Ketertiban Ketentraman serta kewaspadaan Bencana Alam Tujuan Meningkatkan Masyarakat yang tertib, tentram dan waspada dini terhadap Bencana Alam
Sasaran Meningkatnya Pengetahuan, Ketrampilan dan Kesiagaan serta kesiapan Sarana dan Prasarana dalam pengendalian Bencana Alam
Strategi Meningkatkan kapasitas Aparat dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan Bencana Alam
Kebijakan Peningkatan pembinaan Aparatur dan Organisasi Pembauran terhadap tanggap situasi dan kondisi
27
Misi V : Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Masyarakat secara Prima terhadap kebakaran dan Kemandirian Pemadam Kebakaran Tujuan Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup
Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Strategi Meningkatkan kapasitas Aparat dan Masyarakat yang terlibat dalam penataan lingkungan
Kebijakan Peningkatan manajemen pengelolaan Lingkungan Hidup
28
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam bab IV, Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar menetapkan program – program yang selanjutnya ditetapkan dalam kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas utama Badan Kesbang, Politik dan Linmas Daerah Kota Blitar dalam upaya terwujudnya
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan,
Politik
untuk
menciptakan
Ketertiban dan Ketentraman menuju masyarakat madani Tahun 2030. Program dan kegiatan tersebut dijabarkan dalam tabel 5.1.
29
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011-2015 Instansi Visi Misi I Misi II Misi III Misi IV Misi V NO. MISI
: : : : : : :
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar. Terwujudnya peningkatan Wawasan Kebangsaan, Politik untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman menuju masyarakat madani tahun 2030. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kerja, meningkatkan pembinaan dan kinerja pegawai serta meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana Aparatur. Mewujudkan peningkatan loyalitas Wawasan Kebangsaan, pemahaman Hak Asasi Manusia dan kerukunan umat beragama menuju masyarakat madani. Mewujudkan peningkatan pembinaan Orpol, Ormas, LSM, pengembangan hubungan kelembagaan politik dan fasilitasi pelaksanaan Pemilu. Mewujudkan peningkatan pengetahuan petugas Linmas dan menciptakan ketertiban, ketentraman serta kewaspadaan bencana alam. Mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat secara prima terhadap kebakaran dan kemandirian Pemadam Kebakaran. SASARAN
TUJUAN URAIAN
1 I.
2 1.Mewujudkan ketatausahaan dan administrasi kantor yang tertib, rapi dan prosedural.
3 1.1.Terwujudnya peningkatan kwalitas dan kwantitas ketatausahaan dan administrasi Perkantoran.
STRATEGI INDIKATOR
4 -Frekuensi Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran. -Frekuensi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -Frekuensi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
STRATEGI 5 - Menyediakan Sistem Informasi Perkantoran yang lengkap - Efisiensi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Mengoptimalkan Proses evaluasi Program dan Kegiatan
KEBIJAKAN 6 Pengembangan sistem administrasi perkantoran.
PROGRAM 7 1.1.1.Program pelayanan administrasi perkantoran.
KEGIATAN 8 1.1.1.1.Penyediaan surat menyurat.
KELOMPOK SASARAN 9 -Aparatur dan Masyarakat.
1.1.1.2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
-Aparatur dan Masyarakat.
1.1.1.3.Penyadiaan jasa kebersihan kantor.
-Aparatur dan Masyarakat.
1.1.1.4.Penyediaan alat-alat tulis kantor.
-Aparatur dan Masyarakat.
1.1.1.5.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
-Aparatur dan Masyarakat.
1.1.1.6.Penyediaan makan dan minum.
-Aparatur dan Masyarakat.
1.1.1.7.Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah.
-Aparatur dan Masyarakat.
1.1.1.8.Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
-Aparatur dan Masyarakat.
1.1.1.9.Penyedia Komponen instalasi listrik bangunan kantor.
-Aparatur dan Masyarakat.
1.1.1.10.Penyedia bahan bacaan Peraturan Perundang-Undangan.
-Aparatur dan Masyarakat.
1.1.1.11.Penyedia peralatan perlengkapan kantor.
-Aparatur dan Masyarakat.
1
2
3
4 Frekuensi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Frekuensi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5
6 Peningkatan Pengelolaan Barang Unit
Peningkatan Pengelolaan Keuangan yang efektif dan efisien, Transparan dan
7 1.1.2.Program peninngkatan sarana dan prasarana Aparatur.
1.1.3.Program peningkatan pengembangan Sistem peleporan capaian kinerja
8 1.1.2.1.Pembangunan gedung kantor.
9 Aparatur Bakesbang, Pol dan Linmas.
1.1.2.2.Pengadaan kendaraan dinas / operasional (roda dua).
Aparatur Bakesbang, Pol dan Linmas.
1.1.2.3.Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
Aparatur Bakesbang, Pol dan Linmas.
1.1.2.4.Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
Aparatur Bakesbang, Pol dan Linmas.
1.1.2.5.Pengadaan meubelair.
Aparatur Bakesbang, Pol dan Linmas.
1.1.2.6.Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.
Aparatur Bakesbang, Pol dan Linmas.
1.1.2.7.Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.
Aparatur Bakesbang, Pol dan Linmas.
1.1.3.1.Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.
Aparatur Bakesbang, Pol dan Linmas.
1.1.3.2.Penyusunan Laporan keuangan semester.
Aparatur Bakesbang, Pol dan Linmas.
1.1.3.3.Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
Aparatur Bakesbang, Pol dan Linmas.
1.2.1.1.Pengadaan mesin / kartu absensi.
Aparatur Bakesbang, Pol dan Linmas.
1.2.1.2.Pengadaan pakaian kerja / dinas lapangan.
Aparatur Bakesbang, Pol dan Linmas.
1.2.1.3.Pengadaan pakaian Swadesi Aparatur.
Aparatur Bakesbang, Pol dan Linmas.
Akuntabel
1.2.Terwujudnya kwalitas dan kwantitias Aparatur.
Tingkat produktifitas kerja berdasarkan penilaian terhadap Action Plan 46 personil.
Kebijakan pengembangan kapasitas kinerja Aparatur.
1.2.1.Program pembinaan disiplin Aparatur.
1
2
3
4
5
6
7
1.2.2.Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur.
2.Meningkatkan Pengeliolaan keuangan yang efektif dan efisien.
2.1.Terwujudnya peningkatan kwalitas penyelenggaraan kegiatan yang akuntable.
Prosentase perbandingan antara target dan realisasi biaya pelaksanaan kegiatan.
Kebijakan pengembangan dan peningkatan kinerja
2.1.1.Program peningkatan Kknerja pelayanan masyarakat.
2.1.2.Peningkatan pengedalian dan evaluasi untuk mewujudkan efektifitas kinerja yang akuntable.
8 1.2.1.4.Pengadaan pakaian khas daerah.
9 Aparatur Bakesbang, Pol dan Linmas.
1.2.2.1.Pengiriman peserta diklat fungsional.
Aparatur Bakesbang, Pol dan Linmas.
1.2.2.2.Pengiriman peserta diklat profesional.
Aparatur Bakesbang, Pol dan Linmas.
1.2.2.3.Pengiriman peserta bintek evaluasi bencana alam dan bahaya kebakaran.
Aparatur Bakesbang, Pol dan Linmas.
2.1.1.1.Sosialisasi dan penyuluhan teknik pelaksanaan kinerja
Aparatur Bakesbang, Pol dan Linmas.
2.1.1.2.Mengevaluasi hasil kinerja melalui laporan analisasi keuangan dan kegiatan.
Aparatur Bakesbang, Pol dan Linmas.
2.1.2.1.Merencanakan pelaksanaan kinerja proyek pembangunan non fisik. 2.1.2.2.Membuat laporan realisasi kegiatan proyek.
2.2.Terwujudnya peningkatan kwalitas penatausahaan keuangan.
Persentase hasil pengukuran dan evaluasi AKIP
Pengembangan sistem pengendalian keuangan daerah.
2.2.1.Program peningkatan efektifitas dan efisiensi melalui kinerja tepat sasaran.
2.2.1.1.Penyusunan R.APBD dan P.APBD. 2.2.1.2.Penyusunan pedoman teknik penyusunan APBD dan P.APBD. 2.2.1.3.Pembuatan kelengkapan permintaan dana kegiatan.
2.2.2.Program peningkatan pengembamgan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
2.2.2.1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD.
1
2
3
4
5
6
7
8 2.2.2.2.Penyusunan laporan Keuangan semesteran.
9
2.2.2.3.Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran. 2.2.2.4.Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. II.
3.Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan jati diri masyarakat Kota Blitar.
4.Meningkatkan pemahaman dalam kehidupan sosial kemasyarakatan atau yang berkeadilan.
3.1.Terwujudnya peningkatan Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sejarah, budaya dan Kearifan lokal.
4.1.Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Norma Sosial.
-Frekuensi Peningkatan. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
-Frekuensi Peningkatan Pemahaman dan Ketaatan terhadap Norma untuk Menciptakan Rasa Nasionalisme dan Kenyamanan Lingkungan
- Menumbuhkembangkan Jiwa Nasionalisme dan Kesatuan Bangsa
- Mengoptimalkan evaluasi Dan Monitoring Wilayah - Menciptakan Keamanan Lingkungan yang Kondusif - Menyelenggarakan Sosialisasi, Penyuluhan dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan - Menciptakan wilayah yang Bebas dari penyakit Sosial
Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
Peningkatan kwalitas lingkungan Sosial yang Kondusif.
3.1.1.Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
4.1.1.Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
4.1.2.Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal.
4.1.3.Kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan.
3.1.1.1.Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
Masyarakat dan Tokoh Agama di Kota Blitar.
3.1.1.2.Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat.
Ormas, Aparatur Pemkot, Anggota Pelaksana RANHAM, Pelajar dan Mahasiswa.
3.1.1.3.Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan.
Pelajar, Pemuda dan Masyarakat.
4.1.1.1.Pengendalian keamanan lingkungan.
Aparat Keamanan dan Masyarakat.
4.1.1.2.Pelatihan pengendalian Keamanan lingkungan
Aparat Keamanan dan Masyarakat.
4.1.2.1.Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah.
Aparatur Kecamatan, Kelurahan, Pemkot, Kepolisian, Kodim,Yonif 511, Kodam, Anggota Kominda.
4.1.2.2.Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan.
Aparatur Keamanan.
4.1.3.1.Seminar, Talk Show, diskusi peningkatan Wawasan Kebangsaan.
Pemkot, DPRD, Lembaga Vertikal / Horisontal, BUMN, BUMD, Parpol, Pemuda, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat.
4.1.3.2.Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan Wawasan Kebangsaan.
Aparatur Pemkot.
1
2
3
4
5
6
7 4.1.4.Programpemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan.
4.1.5.Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.
III.
IV.
5.Mengembangkan PrinsipPrinsip Demokrasi sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6.Meningkatkan masyarakat yang tertib, tentram dan waspada dini terhadap bencana alam.
5.1.Terwujudnya peningkatan pemahaman Prinsip-Prinsip Demokratisasi sesuai Pancasila, budaya dan karakter masyarakat.
6.1.Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan kesiagaan serta kesiapan sarana dan
prasarana dalam Pengendalian bencana Alam
-Frekuensi Peningkatan dan Pengembangan Nilai Nilai Demokratisasi Masyarakat
-Frekuensi Peningkatan Pembinaan Aparatur dan Organisasi Pelaksanan Terhadap Tanggap Situasi dan Kondisi
- Menumbuhkan Pemahaman untuk Ikut berpartisipasi Dalam hidup Berbangsa dan Bernegara
- Meningkatkan Kapasitas Aparat dan Masyarakat yang Terlibat dalam Penanggulangan Bencana Alam
Peningkatan pengembangan nilai-nilai Demokratisasi masyarakat.
Peningkatan pembinaan Aparatur dan Organisasi Pembauran terhadap Tanggap situasi dan Kondisi.
5.1.1.Pendidikan politik Masyarakat.
8 4.1.4.1.Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
9 Anggota KOMINDA Kota Blitar.
4.1.4.2.Pendidikan Bela Negara.
Aparatur Pemda
4.1.5.1.Penyuluhan
Aparat, Pelajar, Pemuda Dan Masyarakat.
pencegahan peredaran/ penggunaan minuman dan narkoba. 4.1.5.2.Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi.
Aparatur, Pemda dan Pemuda dan Anggota Masyarakat.
5.1.1.1.Penyuluhan politik kepada masyarakat.
Pemkot, DPRD, Lembaga horisontal / Vertikal, BUMD, BUMN,
6.1.1.Pencegahan dini dan Penanggulangan korban bencana alam.
5.1.1.3 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Gubernur, Legislatif dan Kepala Daerah 5.1.1.2.Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik. 6.1.1.1.Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi bencana alam.
Parpol, Pemuda dan Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat. Warga masyarakat Yang berhak pilih
Masyarakat, Ormas / LSM / Yayasan dan Fungsionaris Parpol. Aparatur Pemkot, Anggota Satlak Linmas dan PBP.
6.1.1.2.Fasilitasi Satlak PBP.
Aparatur Pemkot, Anggota Satlak Linmas dan PBP.
6.1.1.3.Pelatihan SAR-Linmas.
Aparatur Pemkot, Anggota Satlak Linmas dan PBP
1 V.
2 7.Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
3 7.1.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
4 -Frekuensi Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
5 - Meningkatkan Kapasitas Aparat dan Masyarakat yang Terlibat dalam Penataan lingkungan
6 Peningkatan manajemen pengelolaan lingkungan hidup.
7 7.1.1.Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
8 7.1.1.1.Penyusunan dan Pelaksanaan penanggulangan kebakaran di daerah.
9 Pemkot, Instansi terkait
7.1.1.2.Pembinaan Aparatur dan masyarakat tentang tanggap darurat bahaya kebakaran. 7.1.1.3.Peningkatan Perijinan / pendirian bangunan dan standarisasi penggunaan alat bantu pemadam kebakaran. 7.1.1.4.Peningkatan teknis Aparat Pemadam Kebakaran. 7.1.1.5.Pembinaan sikap mental dan fisik serta mengikuti diklat Fire Fighter. 7.1.1.6.Peningkatan sarana dan prasarana Pemadam kebakaran.
Aparatur Pemkot dan Masyarakat. Pemilik gedung dan Bangunan.
Aparatur Pemadam Kebakaran Aparatur Pemadam Kebakaran Penyedia peralatan Evakuasi bahaya Kebakaran.
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH KOTA BLITAR
H.SY.GENDA,S.Sos. M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19561222 198101 1 007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
