KATA PENGANTAR. Bismillahirrahmanirrahiim

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim. Puji syukur yang sedalam-dalamnya kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 telah tersusun.

Laporan Tahunan ini merupakan laporan pelaksanaan program kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 sebagai bahan evaluasi, baik bagi Pengadilan Agama Jakarta Pusat sendiri, maupun oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Tahunan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Pusat kepada pimpinan peradilan diatasnya dengan harapan akan mendapatkan penilaian dan bimbingan sepenuhnya guna penyempurnaan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada masa yang akan datang.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 ini disajikan dengan harapan semoga semua pihak yang berkepentingan berkenan memberikan kritik dan rekomendasinya bagi optimalisasi pencapaian Visi Pengadilan Agama Jakarta Pusat: ”TERWUJUDNYA PELAYANAN PERADILAN AGAMA YANG PRIMA”. Jakarta, 02 Januari 2014

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat

ttd Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH.

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR______________________________________________________________ i DAFTAR ISI_______________________________________________________________________ ii DAFTAR LAMPIRAN ____________________________________________________________ iv BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ______________________________________________________ 1 A. Kebijakan Umum Peradilan _____________________________________ 1 B. Visi dan Misi ______________________________________________________ 3 C. Rencana Strategis ________________________________________________ 4

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) DAN STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP)________________________________ 10 A. Penyusunan Alur Tupoksi _______________________________________ A.1. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat____________________ A.2. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Pusat ___ A.3. Pejabat Struktural ___________________________________________ B. Penyusunan Standard Operational Procedures (SOP) _________

10 12 13 15 22

BAB III KEADAAN PERKARA_________________________________________________ 24 A. Penyelesaian Perkara ____________________________________________ 24 B. Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) ______ 24 C. Sidang Penetapan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) di Luar Negeri ____________________________________________________ 25 C.1. Sidang Itsbat Nikah di KJRI Kuching, Malaysia ____________ 25 C.2. Sidang Itsbat Nikah di KJRI Jeddah, Arab Saudi ___________ 26 C.3. Sidang Itsbat Nikah di KRI Tawau, Malaysia ______________ 26 D. Eksekusi___________________________________________________________ 28 E. Penanganan Perkara Prodeo ____________________________________ 28 F. Keuangan Perkara ________________________________________________ 28

BAB IV PENGAWASAN ________________________________________________________ 29 BAB V

A. Pengawasan Internal_____________________________________________ 29 B. Pengawasan Eksternal ___________________________________________ 30 PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN _________________________________ 31 A. Sumber Daya Manusia ___________________________________________ A.1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ____________________ A.2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial_______________ A.3. Promosi dan Mutasi _________________________________________ A.4. Pengisian Jabatan Struktural _______________________________ A.5. Pendidikan dan Pelatihan __________________________________ ii

31 31 31 32 33 33

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana _____________________________ 40 B.1. Sarana dan Prasarana Gedung dan Tanah_________________ 40 B.2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ___________________ 43 B.3. Pengelolaan Teknologi Informasi __________________________ 45 B.4. Penataan Arsip Dinamis ____________________________________ 46 B.5. Perpustakaan ________________________________________________ 46 C. Pengelolaan Keuangan ___________________________________________ 46 C.1. Belanja Pegawai _____________________________________________ 46 C.2. Belanja Barang_______________________________________________ 47 C.3. Belanja Modal________________________________________________ 48 D. Tugas Lainnya ____________________________________________________ 48 E. Kegiatan Ekstra___________________________________________________ 49 F. Organisasi Pendukung ___________________________________________ 49 F.1. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ___________________________ 49 F.2. Dharmmayukti Karini _______________________________________ 49 F.3. Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) _______________ 50 F.4. Koperasi ______________________________________________________ 50 G. Pengelolaan Administrasi _______________________________________ 50 G.1. Administrasi Perkara _______________________________________ 50 G.2. Administrasi Umum_________________________________________ 51

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI________________________________ 53 A. Kesimpulan _______________________________________________________ 53 B. Rekomendasi _____________________________________________________ 53

LAMPIRAN

iii

DAFTAR LAMPIRAN

1.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013

3.

Rekapitulasi Perkara Permohonan Banding Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013

2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Laporan Perkara yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 Rekapitulasi Perkara Permohonan Kasasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013

Rekapitulasi Perkara Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013

Rekapitulasi Perkara Permohonan Eksekusi Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013

Rekapitulasi Keadaan Perkara Mediasi, Perkara Prodeo, dan Sidang Luar Negeri Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 Rekapitulasi Akta Cerai yang Telah Diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 Rekapitulasi Laporan Keuangan (Khusus Biaya Perkara) Tahun 2013

10. Data Statistik Kepegawaian Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013

11. Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 (400616) 12. Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 (400616) 13. Rekapitulasi Belanja Modal Pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 (400616) 14. Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 (400617) 15. Laporan Daftar Barang Milik Negara Tahun 2013

16. Daftar Penerimaan Buku Perpustakaan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013

iv

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Khusus bagi Peradilan Agama, ketentuan di atas ditegaskan dalam

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

menyatakan: ”Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang ini”. Perkara tertentu yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut

adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 sebagai berikut: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqoh; dan Ekonomi Syari’ah. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

1

Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat maka perlu adanya

perhatian yang besar terhadap tata kelola administrasi pengadilan. Hal ini sangat penting karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan

administrasi,

baik

di

bidang

perkara

maupun

kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lain, tetapi juga

secara signifikan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

Komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) selaku

induk badan-badan peradilan untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal

terhadap pencari keadilan serta transparan dalam pengelolaan perkara, telah menempatkan teknologi informasi dalam kedudukan yang signifikan. Oleh

karena itu, secara bertahap perlu didorong pemanfaatan teknologi informasi

dalam pengelolaan penyelenggaraan pengadilan, baik dalam konteks pengelolaan perkara maupun pengelolaan administrasi umum.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, salah satu prasyarat

penting yang perlu diperhatikan adalah perlunya meningkatkan kapasitas

dan kualitas aparatur pengadilan secara berkesinambungan. Hal ini sangat perlu dilakukan tidak saja dalam rangka menyesuaikan kapasitas dan kualitas dengan tuntutan pelaksanaan administrasi modern, seperti

penerapan teknologi informasi, tetapi juga dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada pencari

keadilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan serta memberikan

pelayanan kepada pelanggan internalnya, yakni kepada karyawan pengadilan itu sendiri dari tingkat tertinggi hingga terendah.

Selain itu, dalam penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam

pengadilan

baik

fungsional

maupun

struktural

sedapat

mungkin

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan

memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya hendaknya selalu dibarengi Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

2

dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat (waskat) yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan premis-premis di atas, maka ditetapkan kebijakan umum

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang terdiri dari: 1.

Perwujudan tata kelola pengadilan yang baik, benar, efektif, dan

2.

Perwujudan Pengadilan Agama yang berbasis teknologi informasi;

efisien;

3.

Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pengadilan; dan

4.

Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya pengadilan.

B. VISI DAN MISI

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan

Agama Jakarta Pusat telah menetapkan visi yang merupakan suatu gambaran

mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Adapun misi adalah sesuatu yang harus diemban untuk mewujudkan visi. proses

Visi dan misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah disusun melalui yang

partisipatif

komprehensif

dan

visionir

dengan

mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Agama Jakarta Pusat

sehingga tersusunlah visi dan misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai berikut:

Visi : Misi :

“Terwujudnya Pelayanan Peradilan Agama yang Prima”. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum;

2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama; 3. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern.

C. RENCANA STRATEGIS… Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013 3

C. RENCANA STRATEGIS C.1.1. Kondisi Umum Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi

peran Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsi

pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai kawal depan MA RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun

secara

sistematis

dan

berkesinambungan

dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan

ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan

prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan

Agama Jakarta Pusat, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas dan

fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

C.1.2. Potensi dan Permasalahan… Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013 4

C.1.2. Potensi dan Permasalahan A. Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat mencakup hal-hal yang

memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. 2. 3. 4.

Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah Propinsi DKI Jakarta. Pengadilan Agama Jakarta Pusat memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Propinsi DKI Jakarta.

Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir

(promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

a. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat belum dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat;

b. Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur

kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan a. Pengadilan

kewenangan

Agama

untuk

kebutuhan Pengadilan;

Jakarta

merekrut

Pusat

belum

pegawai

mempunyai

sendiri

sesuai

b. Rekruitmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterima belum sesuai

dengan

kapasitas

dan

kemampuan

dibutuhkan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

kerja

yang

5

a. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja;

b. Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

a. Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

b. Penataan ruang arsip perkara yang belum representatif sesuai dengan kriteria dan fasilitas kearsipan modern.

5. Aspek Sarana dan Prasarana 

Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Jakarta Pusat dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama

Jakarta Pusat untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan 

Adanya website Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

a. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;

b. Adanya

sosialisasi,

bimbingan

teknis,

pelatihan

yang

dilaksanakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat.


6

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat.


Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan

Agama Jakarta Pusat berupa internet, website Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

D. Tantangan yang Dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Jakarta

Pusat yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan 

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Personil di Pengadilan Agama Jakarta Pusat belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum

adanya

sistem

reward

dan

punishment

mengontrol kinerja aparat peradilan.

untuk

4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Lokasi kantor pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat membutuhkan waktu lebih lama.


Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.


C.2.1. VISI...

7

C.2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2010 –

2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta

sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat

diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang

disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Visi Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengacu pada Visi Mahkamah

Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT YANG AGUNG”.

C.2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi

yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.


8

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

C.2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta Pusat

adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara;

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim;

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 6. Meningkatnya kualitas pengawasan.


9

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP)

A. PENYUSUNAN ALUR TUPOKSI Pengadilan agama merupakan organisasi kolegial yang terdiri dari

unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur pembantu pimpinan yang di dalamnya mencakup unit kepaniteraan dan unit kesekretariatan. 1. Unsur Pimpinan

Pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2013 terdiri dari

ketua, wakil ketua, dan panitera/sekretaris. Ketiga unsur pimpinan tersebut telah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan hasil sebagaimana tertuang dalam laporan tahunan ini. 2. Unsur Pelaksana

Unsur ini adalah unsur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan

tugas pokok pengadilan agama dalam fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada

pengadilan agama. Hal ini dilaksanakan oleh majelis hakim dan dibantu oleh panitera/panitera pengganti pengadilan agama. 3. Unsur Pembantu Pimpinan

Unsur pembantu pimpinan adalah unsur yang bertanggungjawab

untuk melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat

sebagai unsur penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas

pelaksanaan tugas pokok pengadilan agama, di bawah kewenangan panitera/sekretaris pengadilan agama. Adapun unit penunjang dan pendukung untuk melaksanakan tugas tersebut adalah kepaniteraan dan unit kerja kesekretariatan.


unit kerja

a. Kepaniteraan…

10

a.

Kepaniteraan Kepaniteraan merupakan unit kerja yang menunjang pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi pengadilan agama dalam hal pengelolaan administrasi

persidangan.

perkara

baik

sebelum

persidangan

maupun

setelah

Untuk unit kerja kepaniteraan di bawah Wakil Panitera (Wapan)

dibantu oleh tiga Panitera Muda (Panmud) yaitu Panitera Muda Gugatan yang menangani perkara-perkara gugatan; Panitera Muda Permohonan yang

menangani perkara-perkara permohonan; dan Panitera Muda Hukum yang menangani masalah kearsipan perkara, laporan perkara, dan perkaraperkara yang dimintakan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi dan peninjuan kembali (PK). b. Kesekretariatan

Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai

tata usaha pengadilan agama dalam mengelola manajemen perkantoran pada umumnya, dan pada khususnya menangani administrasi umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.

Untuk unit kerja sekretariat di bawah Wakil Sekretaris (Wasek)

dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yaitu Kasubbag Umum yang bertanggungjawab atas pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan inventaris,

dan tertib administrasi perlengkapan serta perpustakaan; Kasubbag Kepegawaian

yang

bertanggungjawab

atas

tertibnya

administrasi

kepegawaian; dan Kasubbag Keuangan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran dan tertib administrasi keuangan.

Untuk mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing

unsur tersebut digambarkan dengan struktur secara linear sehingga jelas

tugas pokok dan fungsinya serta hirarki jabatan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 004/SK/II/1992. Struktur Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah sebagaimana dalam lampiran laporan ini.


11

A.1.Ketua Pengadilan Jakarta Pusat a. Tugas Pokok 1)

Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas pengadilan agama.

3)

Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan.

2) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan.

Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan. Menggerakkan

dan

mengarahkan

lingkungan pengadilan agama.

pelaksanaan

kegiatan

di

Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. Mengadakan rapat dinas.

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan pengadilan agama.

10) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan.

11) Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan pengadilan agama.

12) Menerbitkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk hakim dan panitera/sekretaris.

13) Memberikan

nasihat

penyuluhan hukum.

tentang

hukum

Islam

sebagai

upaya

14) Mengitsbatkan kesaksian ru’yat al-hilal.

15) Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara.

b. Tugas Tambahan 1) 2) 3)

Menetapkan rumusan kebijakan pengadilan agama. Menunjuk

hakim

untuk

permohonan secara lisan.

membantu

membuat

gugatan

atau

Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi dalam suatu keputusan.


12

4)

Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur

5)

Menetapkan panjar biaya perkara.

6) 7) 8) 9)

pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara. Menetapkan kebijakan di bidang keuangan.

Mengusulkan pegawai untuk rotasi maupun promosi pada jenjang karir yang lebih tinggi.

Mengarahkan pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Melaksanakan tugas yudisial sebagai ketua majelis/majelis ekonomi syari’ah.

10) Melakukan pemeriksaan keuangan secara mendadak dan membuat berita acara penutupan kas.

A.2.Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Pusat a.

Tugas Pokok

1)

Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas kepaniteraan dan

2)

Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

kesekretariatan.

setiap tahun kegiatan.

Melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Pengguna Barang (KPB).

Menyusun dan menjadwalkan program kerja. Membagi

tugas

kepada

bawahan

serta

menetapkan

penanggungjawab kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. Mengadakan rapat dinas.

Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan.

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

10) Menanggapi serta memecahkan masalah yang muncul di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan.

11) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

13

12) Menyusun konsep pembinaan hukum dan peradilan.

13) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan.

14) Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti.

15) Membuat salinan atau turunan penetapan putusan pengadilan agama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16) Bertanggungjawab atas dokumen putusan perkara, akta, buku daftar,

biaya, register perkara, uang titipan pihak ketiga, dan surat-surat bukti lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

17) Melaksanakan tugas legalisasi surat-surat, surat kuasa, dan alat-alat bukti.

18) Melaksanakan pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan b.

hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah terkait.

Tugas Tambahan

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Menerima biaya-biaya pengadilan.

Melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sita dan eksekusi yang diperintahkan oleh ketua pengadilan agama.

Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pelelangan yang ditugaskan dan diperintahkan oleh ketua pengadilan agama.

Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada ketua pengadilan agama.

Menerbitkan dan mengawasi pengeluaran akta cerai.

Menerbitkan DP3 untuk wakil panitera, wakil sekretaris, jurusita, jurusita pengganti, dan staf.

Melaksanakan tugas khusus atas perintah ketua.

Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera sidang.

A.3.Pejabat Struktural… Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013 14

A.3.Pejabat Struktural A.3.1. Wakil Panitera a.

Tugas Pokok

Mewakili panitera apabila berhalangan dalam hal:

1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas kepaniteraan. 2) Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun. 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.

4) Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan.

5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan panitera muda.

6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 7) Mengadakan rapat dinas.

8) Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang kepaniteraan.

9) Melaksanakann koordinasi dengan instansi-instansi terkait di bidang kepaniteraan.

10) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kepaniteraan.

11) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti. 12) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 13) Memantau mekanisme

aplikasi

Sistem Administrasi

Perkara

Pengadilan Agama (SIADPA) serta menyelesaikan permasalahan

b.

yang berhubungan dengan teknis penggunaan aplikasi SIADPA.

Tugas Tambahan

1) Mengkoordinir laporan kepaniteraan dan registrasi. 2) Mengawasi pelaksanaan tugas panitera pengganti.

3) Menerbitkan DP3 untuk panitera muda, panitera pengganti dan jurusita.

4) Mengawasi pelaksanaan pemanggilan delegasi. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

15

A.3.1.1. Panitera Muda Permohonan a. Tugas Pokok

1) Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepaniteraan permohonan. 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.

3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.

4) Mengawasi pencatatan dalam buku register dan mekanisme perjalanan berkas permohonan.

5) Memimpin

permohonan.

dan

mengarahkan

pelaksanaan

tugas

pelaksana

6) Menghimpun arsip berkas perkara permohonan yang masih berjalan. 7) Mempersiapkan persidangan perkara dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan.

8) Melakukan pengelolaan dan pemberkasan perkara kasasi dan

peninjauan kembali (PK) dalam perkara permohonan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

9) Menyerahkan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.

10) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.

11) Bertanggungjawab terhadap urusan perkara permohonan dan laporannya.

12) Melaksanakan tugas yudisial sebagai panitera pengganti.

b. Tugas Tambahan

1) Menerima dan meneliti pengajuan perkara permohonan, kasasi dan peninjauan kembali (PK) dan memberikan penjelasan yang diperlukan terkait perkara permohonan.

2) Mengawasi

permohonan.

pelaksanaan

tugas

Meja

I

dalam

hal

perkara

3) Menyerahkan kembali surat permohonan kepada calon pemohon


16

A.3.1.2. Panitera Muda Gugatan a. Tugas Pokok

1) Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepaniteraan gugatan. 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.


4) Mengawasi pencatatan dalam buku register dan mekanisme perjalanan berkas gugatan.

5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan. 6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.

7) Menghimpun arsip berkas perkara gugatan yang masih berjalan.

8) Mempersiapkan persidangan perkara dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.

9) Melakukan pengelolaan dan pemberkasan perkara banding, kasasi

dan peninjauan kembali (PK) verzet dan derzen verzet dalam perkara gugatan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

10) Menyerahkan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.


12) Melaksanakan administrasi perkara dan mempersiapkan berkasberkas perkara yang masih berjalan serta urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.

13) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul berhubungan dengan perkara gugatan.

14) Mengevaluasi prestasi kerja para bawahan. 15) Bertanggungjawab laporannya.

terhadap

urusan

perkara

gugatan

dan


b. Tugas Tambahan

1) Menerima dan meneliti pengajuan perkara gugatan, verzet, pernyataan

banding,

kasasi,

peninjauan


kembali

(PK)

dan 17

memberikan penjelasan yang diperlukan berkenaan dengan perkara gugatan.

2) Mengawasi pelaksanaan tugas Meja I dalam hal perkara gugatan. 3) Menyerahkan kembali surat gugatan kepada calon penggugat

A.3.1.3. Panitera Muda Hukum a. Tugas Pokok

1) Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepaniteraan Hukum. 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.


4) Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan.

5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan. 6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.

7) Menerima dan menyimpan arsip berkas perkara pengadilan agama.

8) Menghimpun, mengolah, menyusun statistik data perkara, data dokumen produk putusan pengadilan agama serta membuat laporan bulanan dan tahunan perkara yang diterima dan diputuskan.

9) Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada para pihak yang meminta atau memerlukan.

10) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kepaniteraan hukum.

11) Mengevaluasi prestasi kerja para bawahan.

12) Menghimpun, mengkaji, dan mengolah data untuk bahan laporan serta mempublikasikannya melalui media teknologi informasi dalam rangka transparansi.


14) Melaporkan kegiatan keperkaraan kepada Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan MA RI baik laporan bulanan, triwulanan maupun tahunan.

15) Menyiapkan, mengonsep, dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


18


b. Tugas Tambahan

1) Mengawasi pelaksanaan tugas Meja III. 2) Membuat DP3 Jurusita Pengganti.

3) Menyiapkan data guna pelayanan pelaksanaan penelitian.

A.3.2. Wakil Sekretaris a. Tugas Pokok

1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas Kesekretariatan. 2) Mewakili sekretaris apabila berhalangan/mewakilkan 3) Melaksanakan

tugas-tugas

sebagai

pejabat

kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

4) Menetapkan anggaran.

sasaran

kegiatan

penanggungjawab

kesekretariatan

setiap

tahun

5) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun anggaran.

6) Menggerakkan

dan

mengarahkan

lingkungan kesekretariatan.

pelaksanaan

kegiatan

di

7) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.

8) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan kesekretariatan. 9) Mengadakan rapat dinas dengan bawahan.

10) Meneliti dan memaraf konsep-konsep surat untuk disampaikan kepada sekretaris.

11) Memaraf surat-surat keluar yang berkaitan dengan kesekretariatan. 12) Mengawasi kearsipan yang meliputi arsip kesekretariatan.

13) Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di bidang kesekretariatan.

14) Mengkoordinir penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan kesekretariatan.

15) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kesekretariatan.


19

16) Membuat DP3 para kepala sub bagian.


18) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 19) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris.

A.3.2.1. Kepala Sub Bagian Keuangan a. Tugas Pokok

1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan.

2) Melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat penguji SPP dan penandatangan SPM UP/TUP/GUP/Gaji dan honor.

3) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun anggaran.

4) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun anggaran.

5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan.

6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.

7) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan kesekretariatan.

8) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang keuangan.

9) Membuat laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan di bidang keuangan.

10) Mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.

11) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang Keuangan.

12) Membuat DP3 para bawahan.


14) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan. 15) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada wakil sekretaris.

A.3.2.2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian…


20

A.3.2.2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian a.

Tugas Pokok

1) Memimpin

tanggung

Kepegawaian.

jawab

pelaksanaan

tugas

Sub

Bagian

2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.

3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun di bidang kepegawaian.

4) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang keepegawaian.

5) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 6) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan

7) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang kepegawaian.

8) Membuat Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), bezzeting formasi, dan statistik kepegawaian.

9) Mengusulkan KNP, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), dan cuti pegawai. 10) Mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.

11) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kepegawaian.




A.3.2.3. Kepala Sub Bagian Umum a.

Tugas Pokok

1) Memimpin tanggung jawab pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum. 2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.

3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun di bidang umum.


21

4) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang umum.

5) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan. 6) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan

7) Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang

surat

perpustakaan.

menyurat,

perlengkapan,

rumah

tangga,

dan

8) Mengusulkan dan melaksanakan penghapusan barang milik negara (kekayaan negara).

9) Menyiapkan, mengonsep dan menyusun laporan tahunan. 10) Mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.

11) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang umum.




B. PENYUSUNAN STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) Untuk optimalisasi terwujudnya pelayanan peradilan agama yang

prima, Pengadilan Agama Jakarta Pusat memiliki Standard Operational Procedures (SOP) sebagai pedoman pencapaian pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, sebagaimana tertuang di bawah ini: 1.

SOP tentang penerimaan perkara tingkat pertama.

3.

SOP tentang penerimaan perkara kasasi.

2. 4. 5. 6. 7. 8.

SOP tentang penerimaan perkara banding.

SOP tentang penerimaan perkara peninjauan kembali.

SOP tentang eksekusi riil, pengosongan, dan pembongkaran. SOP tentang eksekusi pembayaran sejumlah uang.

SOP tentang sita yang tidak digabungkan dalam suatu gugatan. SOP tentang sita yang digabungkan dalam suatu gugatan. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

22

9.

SOP tentang sita buntut.

10. SOP tentang pendaftaran perkara tingkat pertama dengan pembayaran cuma-cuma (prodeo).

11. SOP tentang pendaftaran permohonan banding dengan pembayaran cuma-cuma (prodeo).

12. SOP tentang pendaftaran permohonan kasasi dengan pembayaran cumacuma (prodeo).

13. SOP tentang prosedur mediasi perkara tingkat pertama. 14. SOP tentang prosedur mediasi perkara banding.

15. SOP tentang penyampaian salinan putusan/penetapan. 16. SOP tentang penyampaian akta cerai.

17. SOP tentang proses pemberkasan perkara dan minutasi. 18. SOP tentang laporan perkara bulanan.

19. SOP tentang laporan perkara empat bulanan. 20. SOP tentang laporan perkara enam bulanan.

21. SOP tentang penanganan pengaduan masyarakat. 22. SOP tentang konsinyasi. 23. SOP tentang ikrar talak.

24. SOP tentang pengembalian sisa panjar.

25. SOP tentang Pendaftaran surat kuasa khusus.

26. SOP tentang legalisir salinan putusan dan akta cerai. 27. SOP tentang POSBAKUM.

28. SOP tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 29. SOP tentang sidang itsbat nikah di luar negeri.

SOP ini akan direvisi setiap awal tahun kegiatan dan atau awal tahun

anggaran sesuai dengan kesediaan dana, sarana, dan prasarana serta sumber daya aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat.


23

BAB III KEADAAN PERKARA

A. PENYELESAIAN PERKARA Jumlah sisa perkara tahun 2012 sebanyak 318 perkara ditambah

perkara yang diterima tahun 2013 sebanyak 2363 perkara, sehingga perkara

yang harus diselesaikan tahun 2013 sebanyak 2681 perkara. Sedangkan perkara yang diputus tahun 2013 sebanyak 2293 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2013 sebanyak 388 perkara dengan rincian sebagai berikut: NO.

JENIS PERKARA

SISA TAHUN 2012

DITERIMA

DIPUTUS

SISA PERKARA

1

2

3

4

5

6

1

Gugatan

300

1197

1129

368

JUMLAH

318

2363

2293

388

2

Permohonan

18

1166

1164

20

B. PERKARA BADING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) Jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan

kembali (PK) pada tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut: NO.

UPAYA HUKUM

DITERIMA

DIPUTUS

DICABUT

KET.

1

2

4

5

6

7

1

Banding

14

6

2

-

3

Peninjauan Kembali (PK)

2

-

-

-

2

Kasasi

JUMLAH

9

23

-

-

6

2

-

-

C. SIDANG PENETAPAN…


24

C. SIDANG PENETAPAN PENGESAHAN PERNIKAHAN (ITSBAT NIKAH) DI LUAR NEGERI Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyelenggarakan Sidang itsbat nikah bagi pasangan suami

isteri Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam di luar negeri. Sepanjang tahun 2013, tim sidang luar negeri Pengadilan Agama Jakarta

Pusat telah tiga kali melaksanakan sidang itsbat nikah di luar negeri,

tepatnya di Kantor Perwakilan (Konsulat) Republik Indonesia di Malaysia dan Arab Saudi, yakni di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, KJRI Jeddah, dan Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau. C.1. Sidang Itsbat Nikah di KJRI Kuching, Malaysia

Pelaksanaan Sidang itsbat nikah di KJRI Kuching, Malaysia

dilaksanakan pada tanggal 1 – 3 Juli 2013. Permohonan itsbat nikah yang didaftarkan melalui KJRI Kuching terhitung bulan September 2012 hingga April 2013 sebanyak 156 perkara dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 2013 dengan register perkara

nomor:

31/Pdt.P/2013/PA.JP

186/Pdt.P/2013/PA.JP.

sampai

dengan

nomor:

Tim sidang itsbat nikah Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang

melaksanakan sidang di Kantor KJRI Kuching terdiri dari satu majelis hakim dibantu oleh seorang operator dan didampingi oleh seorang supervisor dengan susunan sebagai berikut: 1. Drs. Tata Sutayuga, SH.

: Hakim Ketua

3. Drs. Sarnoto, MH.

: Hakim Anggota

2. Drs. H. Hasan Faiz Bakry 4. Drs. H. Ujang, SH., MH.

5. Endang Bahtiar, SH., MH. 6. Oebaydillah, S.Ag.

: Hakim Anggota : Panitera

: Panitera Pengganti : Operator

Supervisor: Dr. H. Khalilurrahman, MH., MBA. (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta). Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

25

Dalam sidang itsbat nikah di KJRI Kuching ini dihasilkan putusan

dengan rincian mengabulkan permohonan itsbat nikah sebanyak 86 perkara, tidak diterima 1 perkara, dan putusan gugur sebanyak 69 perkara. C.2. Sidang Itsbat Nikah di KJRI Jeddah, Arab Saudi

Pelaksanaan Sidang itsbat nikah di KJRI Jeddah, Arab Saudi

dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 Oktober 2013. Permohonan itsbat nikah yang didaftarkan melalui KJRI Jeddah terhitung tanggal 18 September 2013 sebanyak 128 perkara dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Agama Jakarta Pusat pada tanggal 18 September 2013 dengan register perkara

nomor:

215/Pdt.P/2013/PA.JP

342/Pdt.P/2013/PA.JP.

sampai

dengan

nomor:

Tim sidang itsbat nikah Pengadilan Agama Jakarta Pusat di KJRI

Jeddah, di bawah koordinasi Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Dra. Hj. Rokhanah, SH., MH., terdiri dari satu majelis hakim dibantu oleh seorang operator dan didampingi seorang supervisor dengan susunan sebagai berikut:

1. Drs. Rusman Mallapi, SH., MH.

: Hakim Ketua

3. Drs. H. Imbalo, MH.

: Hakim Anggota

2. Bakhtiar Latif, S.Ag., MH. 4. Drs. H. Ujang, SH., MH. 5. Zaelani Azis, SH.

6. Muhammad Iqbal Yunus, SHI.


: Panitera Pengganti : Operator

Supervisor: Dr. H. Khalilurrahman, MH., MBA. (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta). Dari sidang itsbat nikah di KJRI Jeddah ini dihasilkan putusan dengan

rincian mengabulkan permohonan itsbat nikah sebanyak 67 perkara, putusan gugur sebanyak 56 perkara, dan putusan dicabut 5 perkara. C.3. Sidang Itsbat Nikah di KRI Tawau, Malaysia

Sidang itsbat nikah di KRI Tawau, Malaysia dilaksanakan pada tanggal

3 – 6 Desember 2013. Permohonan itsbat nikah yang didaftarkan melalui KRI Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

26

Tawau terhitung tanggal 6 Desember 2013 sebanyak 795 perkara dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal

14 November 2013 dengan register perkara nomor: 351/Pdt.P/2013/PA.JP sampai dengan nomor: 1145/Pdt.P/2013/PA.JP. Tim

sidang

itsbat

nikah

Pengadilan

Agama

Jakarta

Pusat

melaksanakan sidang di Kantor KRI Tawau di bawah koordinasi Wakil Ketua

Pengadilan Agama Jakarta Pusat Drs. H. M. Turchan Badri, SH., MH. terdiri dari dua majelis hakim dibantu oleh 3 orang operator dan didampingi oleh seorang supervisor dengan susunan sebagai berikut: Majelis I:

1. Dra. Hj. Saniyah KH.

: Hakim Ketua

3. Drs. Sarnoto, MH.

: Hakim Anggota

2. Dra. Hj. Nadhifah, SH., MH. 4. Drs. H. Ujang, SH., MH. 5. M. Yasin, SH.

Majelis II:


: Panitera Pengganti

1. Drs. H. Hafifulloh, SH., MH.

: Hakim Ketua

3. Drs. H. A. Manshur Noor, SH.

: Hakim Anggota

2. Dra. Hj. Taslimah, MH. 4. Amrullah, SHI.

Operator: 1.

Acmad Fadli, A.Md.

3.

Muhammad Muchram

2.

: Hakim Anggota : Panitera Pengganti

Nurhidayah Megawati, SH.

Supervisor: Dr. H. Khalilurrahman, MH., MBA. (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta).

Pada sidang itsbat nikah di KRI Tawau ini dihasilkan putusan dengan

rincian mengabulkan permohonan itsbat nikah sebanyak 696 perkara, putusan gugur sebanyak 81 perkara, dan putusan dicabut 18 perkara.


27

D. EKSEKUSI…

D. EKSEKUSI

Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menerima permohonan

eksekusi tahun 2013 sebanyak 1 perkara dengan perincian sebagaimana terlampir dalam laporan tahunan ini.

E. PENANGANAN PERKARA PRODEO Dalam rangka peningkatan manajemen pelayanan di Peradilan Agama,

MA RI telah mengalokasikan anggaran bagi penanganan perkara prodeo

untuk masing-masing pengadilan agama. Pengadilan Agama Jakarta Pusat

dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-005.04.2. 400617/2013

tanggal 5 Desember 2012 mendapat alokasi anggaran bagi penanganan perkara prodeo sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Penanganan perkara prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

tahun 2013 sebanyak 50 perkara yang dimohonkan, dan realisasi penyerapan anggaran penanganan perkara prodeo sebesar Rp. 20.800.000,(dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau 100%. F. KEUANGAN PERKARA

Keadaan keuangan perkara Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun

2013 dengan perincian sebagai berikut: URAIAN 1

Biaya Panjar Pihak Ketiga Biaya Eksekusi

Biaya Sita Konsinyasi

Sekma No.2 Tahun 2009

KEADAAN KEUANGAN

SISA AWAL

MASUK

KELUAR

SISA

2

3

4

5

Rp. 191.398.500,-

Rp. 1.151.651.000,-

Rp. 63.433.000,-

Rp. 1.600.000,-

Rp. 3.461.000,-

Rp. 61.572.000,-

Rp. 8.652.000,-

Rp. 4.800.000,-

Rp. 10.222.000,-

Rp. 3.230.000,-

Rp. 45.405.871,- Rp. 23.749.935.000,-

Rp. 23.782.721.455,-

Rp. 12.619.416,-

Rp. 175.814.050,-

Rp. 1.013.900,-

Rp. 2.827.950,-

Rp. 1.147.275.000,- Rp. 195.774.500,-

Rp. 174.000.000,-


28

BAB IV PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL Pengawasan

internal

merupakan

pengawasan

melekat

dan

pengawasan fungsional, yakni pengawasan secara struktural berjenjang dengan pengawasan oleh hakim pengawas bidang pada Pengadilan Agama

Jakarta Pusat di mana dalam pembagian tugas dan strukturnya mengacu

pada Buku IV tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan. Untuk

merealisasikan

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

Ketua

Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menunjuk beberapa orang hakim sebagai hakim pengawas bidang-bidang tertentu pada tahun 2013 dengan Surat

Keputusan

Nomor:

W9-A1/2920/KP.03/IX/2013

tanggal

24

September 2013. Adapun Susunan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

1. Minutasi dan Pemberkasan Perkara : Dra. Hj. Rosmida M. Noor, SH. 2. Keuangan

: Dra. Hj. Saniyah Kh.

4. Teknologi Informasi

: Dra. Hj. Nadhifah, SH., MH.

3. Manajemen Pengadilan 5. Persidangan

6. Laporan Perkara 7. Kepegawaian

8. Register Perkara

9. Pelayanan Publik

10. Keuangan Perkara

11. Prosedur Pengiriman Perkara 12. Persuratan dan Perpustakaan 13. Inventaris

: Drs. Rusman Mallapi, SH., MH. : Dra. Nurroh Sunah, SH. : Dra. Ratna Jumila, SH.

: Drs. H. Hafifulloh, SH., MH. : Dra. Hj. Taslimah, MH. : Drs. Sarnoto, MH.

: Drs. H. Hasan Faiz Bakry : Bakhtiar Latif, SAg., MH.

: Drs. H. Ahmad Manshur Noor, SH. : Drs. H. Imbalo, SH., MH.


29

Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang

setiap tiga bulan sekali dan hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Selanjutnya hasil pengawasan

langsung ditindaklanjuti oleh seluruh pejabat yang bertanggungjawab pada

bidangnya masing-masing terhadap masalah-masalah yang ditemukan dibantu para hakim pengawas dan kordinator hakim pengawas. B. PENGAWASAN EKSTERNAL

Dalam tahun 2013 Pengadilan Agama Jakarta Pusat menerima

pengawasan dari lembaga pengawas luar, yakni pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pembina dan Pengawas dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober dan 7 November 2013 dengan tim pengawas yang terdiri dari: Hakim Tinggi PP Tinggi

: 1. Drs. H. Ali Umar Surin, SH.

2. Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, SH., MH.

: 1. Sri Purwaning Rahayu, SH. 2. Nastiti Dewi, SH.

Pembinaan dan pengawasan terutama ditekankan terhadap masalah

pemberkasan perkara yang meliputi register perkara, Teknologi Informasi

(terkait perkara online), dan pengarsipan. Hasil dari beberapa pengawasan

eksternal tersebut telah dilaksanakan tindak lanjut atas beberapa temuannya.


30

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Untuk menciptakan good governance dan clean government maka

komponen manajemen di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang

terdiri dari man, money, material, machine, methode, dan marketing perlu ditata dengan baik sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan

pembinaan yang berkesinambungan terhadap sumber daya manusia dan pengelolaan terhadap aset yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Jakarta

Pusat. Sebagai gambaran, pembinaan dan pengelolaan mengenai hal tersebut dapat kami laporkan sebagai berikut: A. SUMBER DAYA MANUSIA

A.1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial a. Hakim b. Wakil Panitera c. Panitera Muda d. Panitera Pengganti e. Jurusita f. Jurusita Pengganti

: : : : : :

A.2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial a. Wakil Sekretaris : b. Kasub Bagian Keuangan : c. Kasub Bagian Kepegawaian : d. Kasub Bagian Umum : e. Staf/Pelaksana : f. Bendaharawan Pengeluaran : g. Satpam (Security) : h. Pramubakti (Officeboy) : i. Sopir :

17 1 3 12 1 12 1 1 1 5 1 2 5 2

orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang

A.3. Promosi dan Mutasi…


31

A.3. Promosi dan Mutasi A.3.1. Promosi A.3.1.1. Kenaikan Gaji Berkala (KGB) tahun 2013 a. Periode Januari : 3 b. Periode Februari : 1 c. Periode Maret : 16 d. Periode April : 6 e. Periode Oktober : 2 f. Periode Desember : 1 A.3.1.2. Jabatan a. Ketua b. Wakil Ketua A.3.2. Mutasi

orang orang orang orang orang orang

: 1 orang : 1 orang

a. Kenaikan Pangkat Reguler Periode April 2013 1. Dari Golongan II/a ke II/b : 1 orang 2. Dari Golongan II/c ke II/d : 2 orang 3. Dari Golongan III/a ke III/b : 4 orang 4. Dari Golongan III/d ke IV/a : 1 orang 5. Dari Golongan IV/a ke IV/b : 3 orang 6. Dari Golongan IV/b ke IV/c : 1 orang

b. Kenaikan Pangkat Reguler Periode Oktober 2013 1. Dari Golongan III/d ke IV/a : 1 orang 2. Dari Golongan IV/b ke IV/c : 1 orang 3. Dari Golongan IV/c ke IV/d : 2 orang c.

Kenaikan Pangkat Pilihan Periode Oktober 2013 1. Dari golongan III/b ke III/c : 1 orang

d. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Periode Oktober 2013 1. Dari Golongan II/b ke III/a : 1 orang

A.3.2.1. Mutasi Jabatan (Alih Tugas)

a. Masuk : 5 orang 1. Dra. Hj. Rokhanah, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2. Drs. H. M. Turchan Badri, SH., MH. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat . 3. Dra. Hj. Saniyah Kh. sebagai Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

4. Dra. Nurroh Sunah, SH. sebagai Hakim Madya utama Pengadilan agama Jakarta Pusat. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

32

5. Tratna Dewy S.A.T., SH., MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

b. Keluar

:6

orang

1.

Drs. Tata Sutayuga, SH. sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

3.

Drs. Nazarlis Chan sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung.

2. 4. 5. 6.

Drs. Abd. Hakim, MHI. sebagai Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Drs. Yusran, MH. sebagai Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Rina Herlina, SH. sebagai Staff pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI. Dra. Hasbiah sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

A.4. Pengisian Jabatan Struktural a. Ketua b. Wakil Ketua c. Panitera/Sekretaris d. Wakil Panitera e. Wakil Sekretaris f. Panitera Muda Gugatan g. Panitera Muda Permohonan h. Panitera Muda Hukum i. Kepala Sub Bagian Keuangan j. Kepala Sub Bagian Umum k. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

: : : : : : : : : : :

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang

A.5. Pendidikan dan Pelatihan 1. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 KPPN Jakarta IV. - Titi Khotimah, SH. 2.

3.

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) di Wilayah DKI Jakarta. - Achmad Fadli, AMd. - Nurwilis Diskusi, Bedah Buku Hakim Inspiratif Pada Komisi Yudisial RI. - Drs. Tata Sutayuga, SH.


33

4.

Peningkatan Kapasitas Tentang Penegakan Hukum. - Drs. Tata Sutayuga, SH.

6.

Sosialisasi PER-55/PB/2012 dan Pemberian Penghargaan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tingkat UAPPAW Terbaik Tahun Anggaran 2012. - Titi Khotimah, SH. - Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom.

5.

7. 8. 9.

Pemantapan Keluhuran Perilaku Hakim. - Drs. Tata Sutayuga, SH. - Drs. H. Ujang, SH., MH. - Muhammad Iqbal Yunus, SHI. - Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom.

Penyempurnaan Kode Etik panitera. - Drs. H. Ujang, SH., MH.

Advokasi Pelatihan Kader Anti Narkoba. - Drs. Tata Sutayuga, SH. - Drs. Rusman Mallapi, SH., MH. - Dra. Ratna Jumila

Diskusi Hukum Peningkatan Kualitas Putusan Peradilan agama. - Drs. Abd. Hakim, MHI.

10. Bimbingan Teknis Kompetensi Panitera Pengganti Mahkamah Syariah/Peradilan Agama (Angkatan I) Tahun 2013. - Dra. Mulyahefni. 11. Lokakarya Layanan Sidang Keliling di Pengadilan. - Drs. Tata Sutayuga, SH.

12. Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim Pengadilan Agama. - Drs. Sarnoto, MH. - Dra. Hj. Taslimah, MH.

13. Lokakarya Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan. - Drs. Abd. Hakim, MHI. 14. Pendidikan dan Pelatihan Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia. - Endang Bahtiar, SH., MH. 15. Workshop Penelaahan Implementasi Perlindungan Anak di Indonesia. - Drs. Abd. Hakim, MHI. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

Penyelenggaraan

34

16. Pendidikan dan Pelatihan Komputer Tahun 2013. - Fita Alfiany AR Paputungan, S.Kom. - Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom. - Oebaydillah, SAg.

17. Pendidikan dan Pelatihan Jurusita/Jurusita Pengganti. - Muhammad Muchram

18. Bimbingan Teknis Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) Mahkamah Agung RI. - Suhendra, S.Sos. - Muhammad Iqbal Yunus, SHI. - Achmad Fadli, AMd. - Nyayu Asha Della Sati, AMd. 19. Training ESQ Mahkamah Agung RI - Drs. Tata Sutayuga, SH. - Drs. H. Ujang, SH., MH. 20. Pelatihan Hakim Mediator. - Drs. H. Imbalo, SH., MH.

21. Seminar "Pengadilan Keluarga". - Drs. H. Hafifulloh, SH., MH.

22. Workshop Sosialisasi, Pelatihan, dan Percepatan Anonimasi Informasi Perkara Perdata agama. - Ruslan, SH., MH. - Susilowati, SHI.

Prosedur

23. Bimbingan Teknis Kompetensi Panitera Pengganti Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama (Angkatan II) Tahun 2013. - H. Bangbang Sri Pancala, SH., SP1, MH.

24. Sosialisasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan se-DKI Jakarta. - Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom. - Muhammad Muchram 25. Focus Group Discussion Lanjutan "Teknik Konseling Keluarga Berdimensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)". - Drs. Nazarlis Chan - Ruslan, SH., MH.

26. Seminar Membangun Perspektif HAM dan Gender Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). - Drs. Rusman Mallapi, SH., MH. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

35

27. Focus Group Discussion "Problematika Perlindungan Hak Anak Dari Sengketa Orang Tua". - Drs. Tata Sutayuga, SH. 28. Pembinaan Teknis Sita dan Eksekusi. - Wadinah. - Magdalena Hutagaol. - Muhammad Muchram.

29. Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2013 - Achmad Fadli, AMd. - Nurwilis.

30. Diskusi Khusus Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama – KUA – Catatan Sipil. - Drs. Abd. Hakim, MHI. 31. Pembinaan Administrasi Yustisial. - Hj. Ghizar Fau'ah, SH. - Ruslan, SH., MH. - H. Bangbang Sri Pancala, SH., SP1, MH. - Nova Asrul Lutfi, SH.

32. Multaqal Lughatil 'Arabiyyah (MLA/Forum Bahasa "Perkembangan Hukum Keluarga Dalam Fiqih Modern". - Drs. H. Ahmad Manshur Noor. - Drs. H. Hafifulloh, SH., MH.

Arab)

33. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat dan Bimtek Aplikasi SAPPA-W dan Penyusunan CaLK. - Titi Khotimah, SH. - Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom. 34. Pembinaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). - Suhendra, S.Sos. - Hj. Ghizar Fau'ah, SH. - Oebaydillah, SAg.

35. Workshop Internasional Tentang Efektifitas Mediasi di Pengadilan Indonesia, Jepang, dan Australia. - Drs. Rusman Mallapi, SH., MH.

36. Pendidikan dan Pelatihan Pengadan Barang dan Jasa Sistem Elektronik Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2013. - Oebaydillah, SAg. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

36

37. Diskusi Hukum "Seputar penemuan Hukum". - Dra. Hj. Nadhifah, SH., MH.

38. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. - Dra. Nur Djannah Syaf, SH. - Dra. Hj. Taslimah, MH.

39. Konsultasi Draft Awal Standarisasi Berita Acara dan Format Putusan. - Drs. Abd. Hakim, MHI. 40. Advokasi Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. - Drs. Yusran, MH. - Dra. Hj. Nadhifah, SH., MH. - Dra. Hj. Taslimah, MH. - Drs. Sarnoto, MH. 41. Pembinaan Pola Bindalmin. - Hj. Ghizar Fau'ah, SH. - Nova Asrul Lutfi, SH. - H. Bangbang Sri Pancala, SH., SP1., MH. 42. Pembinaan Teknis Yustisial. - Drs. Nazarlis Chan. - Drs. Yusran, MH. - Dra. Hj. Nadhifah, SH., MH.

43. Sosialisasi Aplikasi Simak BMN 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap. - Achmad Fadli, AMd. 44. Evaluasi dan Verifikasi Data Pelaporan Perkara Online dan Manual. - Hj. Ghizar Fau'ah, SH. - Ruslan, SH., MH. - Amrullah, SHI. - Muhammad Iqbal Yunus, SHI. - Fita Alfiany AR Paputungan, S.Kom. 45. Narasumber Orientasi Waris Islam. - Drs. H. Hafifulloh, SH., MH.

46. Diskusi Buku Risalah Komisi Yudisial RI. - Drs. Abd. Hakim, MHI. 47. Diskusi Hukum - Dra. Hj. Nadhifah, SH., MH.

48. Evaluasi Sertifikasi Tanah dan Perencanaan Tahun 2013. - Achmad Fadli, AMd. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

37

49. Implementasi dan Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Perkara Secara Online (LIPA Mekkadilaga). - Amrullah, SHI. - Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom. 50. Bimbingan Teknis Aplikasi SIMARI - Suhendra, S.Sos. - Haryanti, SH. - Oebaydillah, SAg. - Achmad Fadli, AMd. 51. Pembinaan Evaluasi Kinerja. - Suhendra, S.Sos.

52. Sosialisasi Informasi Pendapatan dan Belanja Berbasis Akrual. - Titi Khotimah, SH. - Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom.

53. Focus Group Discussion "Membedah Kekerasan Seksual di Ranah Personal". - Dra. Hj. Saniyah Kh. - Susilowati, SHI. 54. Bimbingan Teknis Administrasi Yustisial. - Drs. H. Ujang, SH., MH. - Nova Asrul Lutfi, SH. - Ruslan, SH., MH. - Amrullah, SHI. - Muhammad Iqbal Yunus, SHI. 55. Bimbingan Teknis Panitera Penganti. - Muhammad Fahat, SH. - Zaelani Aziz, SH. - M. Yasin, SH. - Runie HAndayani, SH. - Ikbal Basry, SH.

56. Pembinaan Penyusunan Putusan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. - Drs. Rusman Mallapi, SH., MH. - Dra. Hj. Nadhifah, SH., MH. - Dra. Ratna Jumila. 57. Penyusunan Standard Operational Procedures (SOP). - Suhendra, S.Sos.

58. Seminar Standarisasi Naskah Format Berita acara Sidang (BAS) dan Putusan Peradilan Agama. - Dra. Hj. Nadhifah, SH., MH.


38

59. Finalisasi Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk di Kota Administrasi Jakarta Pusat. - Drs. Sarnoto, MH. - Ruslan, SH., MH. 60. Focus Group Discussion Tentang Kemandirian Anggaran Peradilan. - Suhendra, S.Sos. 61. Sosialisasi Perdirjen perbendaharaan No. Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. - Suhendra, S.Sos. 62. Rintisan Baan Hisab Rukyat Tingkat Provnsi. - Drs. H. ahmad Manshur Noor. 63. Pembinaan Finalisasi data Dukung RKA-KL tahun 2014. - Suhendra, S.Sos. - Titi Khotimah, SH. - Achmad Fadli, AMd. 64. Konsolidasi dan Asistensi SAKIP. - Drs. H. Ujang SH., MH. - Hj. Ghizar Fau'ah, SH. - Fita Alfiany AR Paputungan, S.Kom. 65. Pengelolaan Administrasi Bagian Umum. - Suhendra, S.Sos. - Haryanti, SH. - Oebaydillah, SAg. - Achmad Fadli, AMd.

66. Seminar "Model Ideal Mutasi dan Promosi Aparatur Peradilan". - Dra. Hj. Rokhanah, SH., MH. - Drs. H. M. Turchan Badri, SH., MH. - Drs. H. Hasan Faiz Bakry. - Dra. Hj. Rosmida M. Noor, SH. - Dra. Hj. Saniyah Kh. - Dra. Nurroh Sunah, SH. - H. Bakhtiar Latif, SAg., MH. - Dra. Hj. nadhifah, SH., MH. - Dra. Ratna Jumila. - Drs. Sarnoto, MH. - Drs. H. Imbalo, SH., MH. 67. Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013. - Nyayu Asha Della Sati, AMd. - Achmad Fadli, AMd.


39

68. Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah "Revitalisasi Maqashid Syariah Dalam Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah yang Mampu Berdaya Saing Tinggi di Pentas Nasional, Regional, dan Global". - Drs. H. M. Turchan Badri, SH., MH. 69. Pembinaan Teknis Yudisial (Bedah Berkas). - Dra. Hj. Taslimah, MH. - Drs. H. Hafifulloh, SH., MH. - Drs. H. Ahmad Manshur Noor. - Moh. Dudi wahyudi Kadang, SH.

70. Pelatihan Teknologi Informasi Bagi PNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI. - Oebaydillah, SAg.

71. Sosialisasi Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013. - Titi Khotimah, SH. 72. Sosialisasi Tabayun Online. - Dra. Hj. Rokhanah, SH., MH. - Hj. Ghizar Fau'ah, SH.

73. Sosialisasi Pelaporan Perkara dan Aplikasi Tabayun Online. - Ruslan, SH., MH. - Amrullah, SHI. - Fita Alfiany AR Paputungan, S.Kom.

74. Diskusi Hukum "Perkembangan Ekonomi Syariah dan Potensi Sengketanya di Pengadilan Agama". - Dra. Hj. Rokhanah, SH., MH. 75. Bimbingan Teknis Protokoler. - Suhendra, S.Sos. - Hj. Ghizar Fau'ah, SH. - Muhammad Iqbal Yunus, SHI. - Susilowati, SH. - Tratna Dewy S.A.T., SH., MH.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA B.1. Sarana dan Prasarana Gedung dan Tanah Lokasi Kantor Pengadilan Agama Kelas I.A Jakarta Pusat terletak di

Jalan Rawasari Selatan Nomor 51 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka

Putih Kota Jakarta Pusat dengan luas tanah 3.350 m2. Adapun status tanah Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

40

tersebut merupakan aset milik Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tercatat dalam buku inventaris dengan nomor barang: 2.01.01.04.001.2.

Gedung Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang terdiri dari tiga lantai

yang masing-masing lantainya memiliki luas 980 m2 dengan penataan ruangan sebagai berikut:

Basement diperuntukan

Lantai I diperuntukan

Lantai II diperuntukan:

B.1.1. Pengadaan

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Tempat Parkir Mushalla Bank Kantin Umum Kantin Karyawan (Koperasi) Dharmmayukti Karini Arsip Perpustakaan Lobby Ruang Sekretariatan Ruang Kepaniteraan Ruang Tunggu Ruang Sidang Utama Ruang Sidang I Ruang Sidang II Kasir Ruang Mediasi dan Kaukus Posbakum

Ruang Ketua Ruang Wakil Ketua Ruang Rapat Ruang Hakim Ruang Panitera/Sekretaris Aula Serbaguna Ruang Panitera Pengganti Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti Pantry

Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan gedung kantor/interior

gedung Pengadilan Agama Jakarta Pusat mendapatkan anggaran dengan nilai

pagu Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan realisasi senilai Rp. 997.931.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga

puluh satu ribu rupiah). Sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

41

2.069.000,- (dua juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan ke kas negara.

Sementara pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran/meubelair

memiliki nilai pagu anggaran Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Dengan realisasi sebesar Rp. 695.600.000,- (enam ratus sembilan puluh lima

juta enam ratus ribu rupiah) dan anggaran tersisa Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dikembalikan ke kas negara. NO. 1

NAMA SATUAN KERJA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

NILAI REALISASI Rp. 997.931.000,Rp. 695.600.000,-

KETERANGAN

Pengadaan Sarana Lingkungan Kantor/Interior.

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran/Meubelair.

B.1.2. Pemeliharaan Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor pada 2013 mendapatkan

anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan nilai realisasi Rp. 19.821.000,- (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh satu

ribu rupiah) dan tersisa dana Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan puluh satu ribu rupiah) dikembalikan ke kas negara.

Pemeliharaan dan perawatan sarana gedung kantor mendapatkan

anggaran sebesar Rp. 35.350.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh

ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.255.200,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan tersisa Rp.

11.094.800,- (sebelas juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dikembalkan ke kas negara. NO. 1

NAMA SATUAN KERJA


NILAI REALISASI Rp. 19.821.000,Rp. 24.255.200,-

KETERANGAN Perawatan Gedung Kantor. Perawatan Sarana Gedung.


B.1.3. Penghapusan…

42

B.1.3. Penghapusan

NO. 1

Pada tahun anggaran 2013 tidak ada kegiatan penghapusan. NAMA SATUAN KERJA


NILAI REALISASI

KETERANGAN

Nihil

-

B.2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Jakarta

Pusat berupa inventaris perlengkapan yang terdiri dari berbagai jenis barang

meubelair, komputer/server maupun perlengkapan penunjang pengembang-

an IT seperti mesin barcode, mesin antrian sidang, touchscreen (mesin informasi) serta peralatan komunikasi dan audio/studio yang setahap demi setahap dilengkapi melalui kegiatan pengadaan barang dengan alokasi dana belanja modal dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). B.2.1. Pengadaan

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, pengadaan

server dan mesin antrian sidang. Pengadaan server dianggarkan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan nilai realisasinya Rp. 49.505.500,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima ribu lima ratus

rupiah) dan sisa anggaran senilai Rp. 494.500,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) di kembalikan ke kas negara. NO. 1

NAMA SATUAN KERJA

NILAI REALISASI


Rp. 29.150.000,-

Pembelian 1 Server Rack

Rp. 14.685.000,-

Pembelian 1 Windows Server 2008

Rp. 2.200.000,Rp. 1.683.000,Rp. 1.787.500,-

KETERANGAN

Pembelian 1 Monitor LED

Pembelian 1 Wireless Acces Point Dir-655 Pembelian 1 Router RB-450

Sedangkan pengadaan mesin antrian sidang dengan pagu Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan realisasi Rp. 49.665.000,(empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sisa Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

43

anggaran Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dikembalikan ke kas negara. NO. 1

NAMA SATUAN KERJA

NILAI REALISASI


Rp. 28.325.000,-

B.2.2. Pemeliharaan

Rp. 12.100.000,Rp. 4.840.000,Rp. 4.400.000,-

KETERANGAN Pembelian 1 Aplikasi Berbasis SIADPA Pembelian 5 Display Mesin Antrian Pembelian 1 Mesin Antrian Sidang

Pembelian 1 Printer Serial Mesin Antrian

Pemeliharaan dan perawatan kendaaan dinas roda empat mendapat

anggaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan anggaran terrealisasi Rp. 99.388.000,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan

puluh delapan ribu rupiah) dan anggaran tersisa Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah) dikembalikan ke kas negara.

Di samping itu, anggaran untuk kendaraan dinas roda dua sebesar Rp.

27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan realisasi anggaran Rp.

26.405.200,- (dua puluh enam juta empat ratus lima ribu dua ratus rupiah) dan tersisa Rp. 594.800,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dikembalikan ke kas negara. NO. 1

NAMA SATUAN KERJA

NILAI REALISASI

Pengadilan Agama Rp. 99.607.500,Jakarta Pusat Rp. 26.183.700,-

B.2.3. Penghapusan

NO. 1

KETERANGAN Perawatan 5 unit kendaraan dinas roda empat (Vios, Toyota Kijang, 2 Unit Toyota Avanza, dan Sedan Timor). Perawatan 9 unit kendaraan dinas roda dua.

Pada tahun anggaran 2013 tidak ada kegiatan penghapusan. NAMA SATUAN KERJA

NILAI REALISASI

KETERANGAN


nihil

-


44

B.3. Pengelolaan Teknologi Informasi B.3.1. Perangkat Keras NO. 1

NAMA SATUAN KERJA Pengadilan Agama Jakarta Pusat

JENIS BARANG

JUMLAH

KETERANGAN

3 unit 2 unit 1 unit

-

29 unit

-

Hub Modem

Netware Interface External

Wireless Acces Point Mobile Modem GSM/CDMA

Printer (Peralatan Personal Komputer) Scanner (Peralatan Personal Komputer) External/Portable Harddisk

Server Router Notebook Netbook Personal komputer lainnya Serial Printer Monitor PC unit Laptop Loca Area Network (LAN)

1 unit 1 unit 2 unit 2 unit 4 2 3 1 2

unit unit unit unit unit

1 unit 1 unit 34 unit 10 unit 1 unit

-

B.3.2. Perangkat Lunak NO. 1

NAMA SATUAN KERJA Pengadilan Agama Jakarta Pusat

JENIS APLIKASI SIADPA SIMAK BMN SAKPA SPM RKA-KL/DIPA SIMKEP GPP PIN PPSPM AFS SENAYAN


KETERANGAN Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif

45

B.4. Penataan Arsip Dinamis Penataan arsip dinamis Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah

diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2013

penerimaan surat masuk sejumlah 3.513 surat dan surat keluar sejumlah 3.928 surat.

B.5. Perpustakaan Pada tahun 2013 penerimaan buku masuk berjumlah 75 buah buku.

Adapun buku-buku yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara keseluruhan berjumlah 1.705 buah buku. C. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Jakarta Pusat mendapatkan

anggaran sebesar Rp. 6.236.052.000,- (enam miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: C.1. Belanja Pegawai

C.1.1. Pagu Anggaran Belanja Pegawai merupakan anggaran yang diperuntukan membayar

gaji pegawai terdiri dari gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak,

tunjangan beras dan tunjangan jabatan baik struktural maupun fungsional

serta pendapatan lain yang didasarkan pada peraturan yang berlaku. Pagu anggaran Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk belanja pegawai terdapat revisi pada item Belanja Tunjangan Fungsional, revisi ke-3 tertanggal 21

Agustus 2013. Pagu semula Rp. 3.628.063.000,- (tiga miliar enam ratus dua

puluh delapan juta enam puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp. 7.767.428.000,(tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan rupiah).

C.1.2. Realisasi Anggaran Pembayaran gaji pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2013

sebesar Rp. 9.093.659.403,- (sembilan miliar sembilan puluh tiga juta enam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

46

ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah), prosentase realisasi sebesar 111,08%.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 21 Agustus 2013 merevisi

DIPA (revisi ke-3) terkait tunjangan fungsional hakim, berkenaan dengan tunjangan pejabat negara. Oleh sebab untuk belanja pegawai pagu anggaran

tidak mencukupi sehingga realisasi belanja pegawai melebihi pagu anggaran

yang tersedia. Adapun pagu belanja pegawai setelah revisi sebesar Rp. 7.295.763.000,- (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah). C.1.3. Sisa Anggaran Sisa anggaran belanja pegawai terhitung Desember 2013 sebesar Rp. -

906.933.403,- (minus sembilan ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah), prosentase sisa anggaran sebesar -11,08%. C.2. Belanja Barang

C.2.1. Pagu Anggaran Belanja barang merupakan anggaran yang diperuntukan biaya

operasional kantor yang sifatnya menunjang kegiatan tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) pengadilan diantaranya biaya keperluan sehari-hari perkantoran,

biaya langganan daya dan jasa, biaya perjalanan, dan sebagainya. Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun 2013 mendapat anggaran belanja barang

sebesar Rp. 890.963.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Belanja barang Pengadilan Agama Jakarta Pusat terdapat revisi pada

item langganan daya dan jasa tertanggal 25 November 2013 dengan pagu

semula Rp. 807.989.000,- (delapan ratus tujuh juta sembilan ratus delapan

puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp. 890.963.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). C.2.2. Realisasi Anggaran Pembayaran belanja barang Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun

2013 sebesar Rp. 834.723.574,- (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

47

ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan prosentase realisasi sebesar 93,69%. C.2.3. Sisa Anggaran

Sisa anggaran belanja barang sebesar Rp. 56.239.426,- (lima puluh

enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), prosentase sisa anggaran sebesar 6,31%. C.3. Belanja Modal

C.3.1. Pagu Anggaran Pengadilan Agama Jakarta Pusat di dalam DIPA tahun 2013 terdapat

alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

C.3.2. Realisasi Anggaran Pembayaran belanja modal Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun

2013 sebesar Rp. 1.401.781.500,- (satu miliar empat ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), prosentase realisasi sebesar 77,88%.

C.3.3. Sisa Anggaran Sisa anggaran belanja modal tahun 2013 sebesar Rp. 7.298.500,-

(tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), prosentase sisa anggaran sebesar 0,41%. D. TUGAS LAINNYA

1. Melaksanakan mediasi dengan jumlah perkara yang masuk sebanyak

1113 perkara, adapun yang terdaftar untuk mediasi sebanyak 306 perkara dan yang berhasil didamaikan sebanyak 7 perkara, sedangkan yang tidak berhasil didamaikan sebanyak 299 perkara.

2. Mengeluarkan akta cerai sebanyak 1023 lembar dan telah diambil oleh pada pihak.

3. Menerima permohonan legalisir sebanyak 49 surat.

4. Menerima surat bantuan panggilan dari luar sebanyak 1465 surat.

5. Menerima Surat Kuasa Khusus/Kuasa Insidentil sebanyak 255 surat. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

48

E. KEGIATAN EKSTRA 1. Menyelenggarakan buka puasa bersama pada tanggal 22 Juli 2013 bertempat di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2. Pada tanggal 17 Agustus 2013 melaksanakan Upacara Bendera dalam

rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68 di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Jl. Raden Intan No. 3 Duren Sawit Jakarta Timur.

3. Pada tanggal 18 Agustus 2013 melaksanakan upacara bendera dalam

rangka memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke – 68 di Gedung Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta Pusat.

F. ORGANISASI PENDUKUNG F.1. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) IKAHI Cabang Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai salah satu

organisasi pendukung anggotanya terdiri dari para hakim Pengadilan Agama

Jakarta Pusat. Kepengurusannya pada tahun 2013 dipimpin oleh Drs. H. M. Turchan Badri, SH., MH. dibantu oleh Drs. Sarnoto, MH. sebagai sekretaris, dan Dra. Hj. Taslimah, MH. sebagai bendahara. Kegiatan diskusi merupakan

kegiatan rutin yang diadakan setiap bulan guna mengevaluasi hal-hal yang berkenaan dengan perkara dan turut serta pada kegiatan yang diadakan oleh IKAHI Daerah maupun IKAHI Pusat. F.2. Dharmmayukti Karini

Sebagai organisasi pendukung, Dharmmayukti Karini unit Pengadilan

Agama Jakarta Pusat yang juga merupakan bagian dari Paguyuban Dharmmayukti

Karini

Cabang

Kota

Jakarta

Pusat.

Kepengurusan

Dharmmayukti Karini pada tahun 2013 diketuai oleh Dra. Hj. Rokhanah, SH.,

MH. dibantu oleh Hj. Ghizar Fau'ah, SH. sebagai sekretaris, dan Haryanti, SH.

sebagai bendahara. Adapun kegiatan organisasi ini meliputi pertemuan rutin Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

49

bulanan yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali serta pemberian bantuan dana beasiswa bagi anak-anak sekolah yang kurang mampu. F.3. Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP)

Keanggotaan PTWP unit Pengadilan Agama Jakarta Pusat terdiri dari

para hakim dan karyawan/ti dilingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Adapun kepengurusannya pada tahun 2013 dipimpin oleh Drs. Rusman

Mallapi, SH., MH. selaku ketua, Dra. Hj. Nadhifah, SH., sebagai sekretaris, dan

Drs. H. Hasan Faiz Bakry sebagai bendaharanya. PTWP unit Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Jum’at setiap bulannya mengadakan latihan

tenis rutin di lapangan milik Kementerian Pekerjaan Umum yang berlokasi di Jalan Penjernihan Pejompongan Jakarta Pusat. F.4. Koperasi

Struktur organisasi kepengurusan Koperasi Karyawan Pengadilan

Agama Jakarta Pusat pada tahun 2013 diketuai oleh Drs. Yusran, MH., didampingi oleh Suhendra, S.Sos sebagai Wakil Ketua, dibantu oleh Ikbal

Basry, SH. sebagai sekretaris, Titi Khotimah, SH. sebagai bendahara, dan Drs.

H. Imbalo, SH., MH. sebagai pengawas. Sedangkan kedudukan Ketua dan

Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah sebagai Pembina dan

Wakil Pembina Koperasi. Adapun simpanan wajib terakhir sebesar Rp.

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah), sedangkan keanggotaannya terdiri dari para hakim,

karyawan/ti dan tenaga honorer di lingkungan kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

G. PENGELOLAAN ADMINISTRASI G.1. Administrasi Peradilan Pada

lembaga

pengadilan

yang

melaksanakan

tugas-tugas

administrasi perkara sebagaimana tertuang dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dilaksanakan oleh Panitera. Sebagai pelaksana administrasi perkara Panitera berkewajiban mengatur tugas dan Wakil

Panitera serta Panitera Muda berkewajiban melaksanakan dengan tertib Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

50

sesuai ketentuan seperti tertuang dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989 yaitu membuat daftar semua perkara yang diterima kepaniteraan serta memberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.

Untuk tertib dan keseragaman pengelolaan administrasi peradilan,

Ketua Mahkamah Agung RI dengan suratnya tertanggal 24 Januari 1991

Nomor: KMA/001/SK/I/1991 telah menetapkan pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara yakni:

a. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara; b. Pola register perkara;

c. Pola keuangan perkara;

d. pola laporan perkara; dan e. pola kearsipan perkara.

Pengelolaan prosedur penerimaan perkara pada Pengadilan Agama

Jakarta Pusat telah dilaksanakan dengan baik dan tertib mengacu pada Buku

II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dengan

sistem meja yang terdiri dari meja I, meja II, dan meja III. Selain memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SIADPA dalam pengadministrasian

perkara telah pula dilakukan penambahan dan pengembangan teknologi informasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat antara lain: 1. Adanya 2 buah touchscreen; 2. Satu buah barcode; 3. TV Media Center; 4. Fingerscan; 5. Hotspot;

6. Mesin Panggilan Sidang;

7. Closed-Circuit Television (CCTV), dan 8. SMS Gateway.

G.2. Administrasi Umum Pada lembaga Pengadilan yang melaksanakan tugas-tugas Sekretaris

dilaksanakan oleh Sekretaris yang dibantu seorang Wakil Sekretaris, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2013

51

sebagaimana tertuang dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagai pelaksana administrasi umum Sekretaris berkewajiban mengatur tugas dan Wakil Sekretaris serta Kepala Sub Bagian berkewajiban untuk melaksanakan dengan tertib ketentuan seperti tertuang dalam pasal 105

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yaitu menyelenggarakan administrasi umum.

Penyelenggaraan administrasi umum meliputi bidang kepegawaian,

keuangan dan umum (perlengkapan). Hal ini telah dilaksanakan sesuai

perkembangan dengan perubahan-perubhan sistem pengadministrasian baik keuangan maupun inventaris kekayaan milik negara menggunakan aplikasi

Sistem Akutansi Instansi (SAI) dan Sistem Akutansi Pelaksanaan Anggaran

(SAKPA) serta aplikasi Sistem Akutansi Barang Milik Negara (Simak BMN), begitu pula dalam pengelolaan administrasi kepegawaian pada Pengadilan

Agama Jakarta Pusat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKEP) yang dikembangkan oleh Dirjen Badan Peradilan

Agama Mahkamah Agung RI dan selalu dilakukan pemutakhiran data setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh operator komputer.


52

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN 1. Program kerja tahun 2013 telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan.

2. Pengadilan Agama Jakarta Pusat masih membutuhkan penambahan pegawai terutama tenaga staff.

3. Pengawasan internal oleh hakim pengawas bidang dan pengawasan eksternal telah berjalan dengan baik.

4. Anggaran DIPA Tahun 2013 telah direalisasikan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku akan tetapi mata anggaran tertentu seperti

alat tulis kantor, langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung dan mesin masih mengalami kekurangan.

B. REKOMENDASI

1. Diharapkan adanya peningkatan anggaran dalam setiap tahun

anggaran guna mendukung kegiatan-kegiatan dan program kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2. Peningkatan pengetahuan serta keterampilan pegawai baik dalam bidang administrasi umum maupun administrasi perkara dan teknis

yustisial guna mendukung penyelenggaraan peradilan yang baik sehingga pelayanan terhadap pencari keadilan dapat dilayani secara prima.

3. Dipandang perlu penambahan pegawai untuk tenaga staff pada unit kerja kesekretariatan dan kepaniteraan.


53

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2013 HAKIM 1. Dra. Hj. ROSMIDA M. NOOR, SH. 2. Dra. Hj. SANIYAH KH 3. Drs. RUSMAN MALLAPI, SH., MH. 4. Dra. Hj. NADHIFAH, SH., MH. 5. Dra. NURROH SUNAH, SH. 6. Dra. RATNA JUMILA 7. Drs. H. HAFIFULLOH, SH., MH. 8. Dra. Hj. TASLIMAH, MH.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA.004/SK/II/1992 KETUA Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH.

WAKIL KETUA Drs. H. M. TURCHAN BADRI, SH., MH. PANITERA/SEKRETARIS Drs. H. UJANG, SH., MH.

WAKIL PANITERA Hj. GHIZAR FAU’AH, SH.

HAKIM 9. Drs. SARNOTO, MH. 10. Drs. H. HASAN FAIZ BAKRY 11. BAKHTIAR LATIF, S.Ag., MH. 12. Drs. H. A. MANSHUR NOOR, SH. 13. Drs. H. IMBALO, SH., MH. 14. SUNARTO, SH., MH.* 15. Dra. NUR DJANNAH SYAF, SH.*

WAKIL SEKRETARIS SUHENDRA, S.Sos.

PANITERA MUDA PERMOHONAN H. BANGBANG SP, SH., MH.

PANITERA MUDA GUGATAN NOVA ASRUL LUTFI, SH.

PANITERA MUDA HUKUM RUSLAN, SH., MH.

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN -------------------------

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN TITI KHOTIMAH, SH.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM HARYANTI, SH.

STAF -------------------------

STAF -------------------------

STAF -------------------------

STAF JUSRIAH RIEUWPASHA, SHI.

STAF NURWILIS

STAF 1. HIRAM SS, S.Kom. 2. OEBAYDILLAH, S.Ag. 3. ADI PRASWARA ARY, SH.

PANITERA PENGGANTI 1. Dra. HASBIAH 2. Dra. MULYAHEFNI 3. M. YASIN, SH. 4. MUHAMMAD FAHAT, SH. 5. SUSILOWATI, SH. 6. ENDANG BAHTIAR, SH., MH. KETERANGAN: : Garis Koordinasi : Garis Tanggung Jawab

7. MOH. DUDI WAHYUDI KADANG, SH. 8. ZAELANI AZIZ, SH. 9. TRATNA DEWY SAT, SH., MH. 10. RUNIE HANDAYANI, SH. 11. IKBAL BASRY, SH. 12. AMRULLAH, SHI.

* **

: Diperbantukan di Dirjen Badilag MA RI : Jurusita

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI 1. WADINAH** 2. SRI MAHANUM 3. BUDI SUKIRNO 4. MAGDALENA HUTAGAOL 5. NURHIDAYAH MEGAWATI, SH. 6. MUHAMMAD IQBAL YUNUS, SHI. 7. MUHAMMAD MUCHRAM

8. ETIK KORNIAWATI, SH. 9. BUDY SETYO RINI, SH. 10. ACHMAD FADLI, A.Md. 11. NYAYU ASHA DELLA SATI, A.Md. 12. FITA ALFIANY AR P, S.Kom. 13. RUSLANI

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT JANUARI - DESEMBER 2013

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT Jl. Rawasari Selatan No. 51 Cempaka Putih Jakarta Pusat

LI-PA 8

Pen.Kawin Campuran

Istbat Nikah

Izin Kawin

Dispensasi Kawin

Wali Adhal

Pengesahan Penc. Perkawinan

B. EKONOMI SYAR'IYAH

C. KEWARISAN

D. WASIAT

E. HIBAH

F. WAKAF

G. SHADAQOH/ZAKAT/INFAQ

H. P3HP/PENETAPAN AHLI WARIS

I. Pengangkatan Anak

J. LAIN-LAIN

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

20

61

1

JANUARI

318

114

432

8

2

FEBRUARI

333

128

461

5

26

78

3

MARET

343

101

444

9

22

62

4

APRIL

338

120

458

13

23

62

5

MEI

234

289

634

17

29

77

6

JUNI

494

88

582

15

17

59

7

JULI

484

67

551

14

27

61

8

AGUSTUS

280

79

359

8

14

28

9

SEPTEMBER

293

257

550

12

30

40

458

130

588

14

22

43

2

11 NOVEMBER

371

911 1282

10

20

58

1

12 DESEMBER

1169

79

25

17

33

10 OKTOBER

Jumlah

1248

2363

150

1

1 1

3

0

0

1

0

267 662

1 1

1

1

1

1

1

1

1

0

8

45

1

2

4

91

333

1

2

2

113

343

2

1

5

97

338

1

2

3

100

345

2

6

123

494

0

0

0

0

5

2

5

2 1

1

1

83

484

2

74

257

280

1

4

2

4

4

58

293

696

0

1

4

1

1

0

44

2

2

0

43

1

67

0

42

87

1

5

41

2 2

1

1

40

1

1

1

Sisa akhir bulan

Asal Usul Anak

14

JUMLAH

Ganti Rugi Terhdp. Wali

13

DICORET DARI REGISTER

Peninj.Org.lain sbg.wali

12

GUGUR

Penc.Kekuasaan Wali

11

TIDAK DITERIMA

Perwalian

1

Pencab.Kek.Orang Tua

10

Pengesahan anak

9

Hak-hak Bekas Isteri

8

Nafkah anak oleh Ibu

7

Pengasuhan/Pemeliharaan Anak

Pembatalan Perkawinan

6

Harta Bersama

Penolakan perk.oleh PPN

5

Cerai Gugat

Pencegahan perkawinan

4

Cerai Talak

Izin Poligami

3

Kelalaian Atas Kewj.Sm\Is

Dicabut

2

Jumlah

1

Perkara yang diterima

B U L A N

Sisa bulan lalu

NOMOR

A. PERKAWINAN

DITOLAK

PERKARA YANG DIKABULKAN

853

2

4

1

1

1

80

458

3

3

2

60

1

203

371

3

1

3

10

3

103

1169

2

83

1

835

388

18

242

30

2143

1

0

3

2

0

0

3

0

0

0

0

31

0

3

14

1805

Mengetahui: Ketua,

Jakarta, 02 Januari 2014 Panitera,

ttd

ttd

Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH. NIP. 19600212.198703.2.002

Drs. H. UJANG, SH., MH. NIP. 19570403.198403.1.002


REKAPITULASI PERKARA PERMOHONAN BANDING PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT JANUARI – DESEMBER 2013

NO.

NOMOR PERKARA

AKTA BANDING

KIRIM PTA

KETERANGAN

1

2

3

4

5

07/01/2013 31/01/2013 11/02/2013 23/04/2013 03/05/2013 03/06/2013 18/07/2013 24/07/2013 09/09/2013 09/09/2013 02/09/2013 17/12/2013 10/12/2013 30/12/2013

06/02/2013 25/03/2013 18/06/2013 19/06/2013 11/07/2013 12/09/2013 04/11/2013 06/11/2013 20/12/2013 Pemberkasan Pemberkasan

Putus Putus Putus Putus Putus/Kasasi Putus Cabut Putus Putus/Kasasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

606/Pdt.G/2012/PA.JP 627/Pdt.G/2012/PA.JP 1096/Pdt.G/2012/PA.JP 603/Pdt.G/2012/PA.JP 1091/Pdt.G/2012/PA.JP 182/Pdt.G/2013/PA.JP 163/Pdt.G/2013/PA.JP 986/Pdt.G/2013/PA.JP 501/Pdt.G/2013/PA.JP 1155/Pdt.G/2013/PA.JP 163/Pdt.G/2013/PA.JP 1173/Pdt.G/2012/PA.JP 237/Pdt.G/2013/PA.JP 1194/Pdt.G/2012/PA.JP

Mengetahui, Ketua ttd


Cabut Putus


-

ttd



REKAPITULASI PERKARA PERMOHONAN KASASI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT JANUARI – DESEMBER 2013

NO.

NOMOR PERKARA

AKTA KASASI

KIRIM MA

KETERANGAN

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

767/Pdt.G/2010/PA.JP 092/Pdt.G/2012/PA.JP 636/Pdt.G/2011/PA.JP 262/Pdt.G/2012/PA.JP 971/Pdt.G/2011/PA.JP 021/Pdt.G/2013/PA.JP 627/Pdt.G/2012/PA.JP 1091/Pdt.G/2012/PA.JP 501/Pdt.G/2013/PA.JP

20/03/2013 05/03/2013 06/03/2013 11/03/2013 01/04/2013 20/06/2013 17/05/2013 03/12/2013 30/12/2013

1604 1705 1604 2404 2007 2508 -

Proses MA Proses MA Proses MA Proses MA Proses MA Proses MA Tidak Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat

Mengetahui, Ketua

-


ttd

ttd




REKAPITULASI PERKARA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT JANUARI – DESEMBER 2013

NO.

NOMOR PERKARA

AKTA KASASI

KIRIM MA

KETERANGAN

1

2

3

4

5

1

128/Pdt.G/2008/PA.JP

24/10/2013

-

-

2

998/Pdt.G/2010/PA.JP

Mengetahui, Ketua

ttd


16/12/2013

-

-


ttd Drs. H. UJANG, SH., MH. NIP. 19570403.198403.1.002

REKAPITULASI KEADAAN PERKARA MEDIASI, PERKARA PRODEO, DAN SIDANG LUAR NEGERI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2013


NO.

BULAN

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

JUMLAH

Mengetahui, Ketua

ttd


MEDIASI

PRODEO

SIDANG LUAR NEGERI 7

DAMAI

GAGAL

TUNDA

3

4

5

6

1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0

27 26 26 40 25 20 29 16 26 12 34 18

-

5 11 3 8 2 5 7 8 1 -

7

299

0

50

-

-

156 -

-

128 795

1079


ttd Drs. H. UJANG, SH., MH. NIP. 19570403.198403.1.002


REKAPITULASI PERKARA PERMOHONAN EKSEKUSI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT JANUARI – DESEMBER 2013 TANGGAL

NO.

NOMOR PERKARA

1

2

1.

06/EKS/2012/PA.JP

KETERANGAN PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERMOHONAN PENGIRIMAN BERKAS BUNYI PUTUSAN PA/PTA/MA PK BERKAS PTA/MA PA/PTA/MA 3

4

5

6

7

8

-

09/12/2011

-

-

-

Aanmaning


Mengetahui, Ketua

ttd



ttd


NO.

BULAN

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

JUMLAH

REKAPITULASI AKTA CERAI YANG TELAH DITERBITKAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2013 JUMLAH AKTA TERBIT

TOTAL AKTA TERBIT

Eks Suami

Eks Isteri

3

4

5

48 42 49 40 43 39 23 27 20 21 24 4

83 54 65 81 71 79 36 52 46 37 33 6

131 96 114 121 114 118 59 79 66 58 57 10

380

643

1023 Jakarta, 02 Januari 2014 Panitera,

Mengetahui, Ketua

ttd



ttd


URAIAN 1 Biaya Proses/ Pihak Ketiga Biaya Eksekusi Biaya Sita

Konsinyasi

Sekma No. 2 Tahun 2009

Mengetahui, Ketua ttd


REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN (KHUSUS BIAYA PERKARA) TAHUN 2013 KEADAAN KEUANGAN

SISA AWAL

MASUK

KELUAR

SISA

2

3

4

5

KET. 6

Rp. 191.398.500,-

Rp. 1.151.651.000,-

Rp. 1.147.275.000,-

Rp. 195.774.500,-

-

Rp. 8.652.000,-

Rp. 4.800.000,-

Rp. 10.222.000,-

Rp. 3.230.000,-

-

Rp. 63.433.000,Rp. 45.405.871,Rp. 2.827.950,-

Rp. 1.600.000,-

Rp. 23.749.935.000,Rp. 174.000.000,-

Rp. 3.461.000,-

Rp. 61.572.000,-

Rp. 23.782.721.455,-

Rp. 12.619.416,-

Rp. 175.814.050,-

Rp. 1.013.900,-

-

Jakarta, 02 Januari 2014 Panitera, ttd


DATA STATISTIK KEPEGAWAIAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2013

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT Jl. Rawasari Selatan No. 51 Cempaka Putih Jakarta Pusat JENIS KELAMIN

L

P

WAKIL KETUA

PANITERA/ SEKRETARIS

WAKIL SEKRETARIS

KEPALA SUB BAG

HAKIM

WAKIL PANITERA

PANITERA MUDA

PANITERA PENGGANTI

JURU SITA

JURUSITA PENGGANTI

STAF

JABATAN FUNGSIONAL UMUM

KETUA

JABATAN STRUKTURAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

55

29

26

1

1

1

1

2

15

1

3

12

1

12

5

JUMLAH PEGAWAI

Mengetahui, Ketua


ttd

ttd




REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2013

NO.

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

1.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat (400616)

Rp. 890.963.000,-

Rp. 834.723.574,-

Rp. 56.236.426,-

-

Jakarta, 02 Januari 2014 Kuasa Pengguna Anggaran,

ttd



REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2013

NO.

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

1.


Rp. 7.295.763.000,-

8.295.935.829,-

Rp. -963.172.829,-

Realisasi belanja pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat melebihi pagu anggaran dikarenakan ada kenaikan belanja tunjangan fungsional hakim sehingga belanja pegawai menjadi minus.


ttd



REKAPITULASI BELANJA MODAL PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2013

NO.

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

1.


Rp. 1.800.000.000,-

Rp. 1.401.781.000,-

Rp. 7.298.500,-

-


ttd



REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2013

NO.

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

1.


Rp. 23.650.000,-

Rp. 23.630.000,-

Rp. 20.000,-

-


ttd



DAFTAR PENERIMAAN BUKU PERPUSTAKAAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2013 KONDISI BUKU B R H

NO.

TANGGAL PENERIMAAN

JUDUL BUKU

PENGARANG

PENERBIT

TAHUN TERBIT

1

2

3

4

5

6

Dirjen Badilag MA RI


2012





2012



LPSE Kemenkeu RI Dr. Irfan Fachrudin, SH., CN. (Koord)

2012



2011



2011



Bettina Yahya, SH., M.Hum. (Koord) Komisi Yudisial RI

LPSE Kemenkeu RI Puslitbang Kumdil MA RI Puslitbang Kumdil MA RI Puslitbang Kumdil MA RI KY RI

2011



2012



Komisi Yudisial RI

KY RI

2013



Komisi Yudisial RI

KY RI

2013



Mahkamah Agung RI

MA RI

2012



Tim Penyusun Perpustakaan MA RI

Perpustakaan MA RI

2012



MA RI

2011



2012



2012



2012



2012



2012



2012



2012



2012



Himpunan Statistik Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia. Data Ephemeris Matahari dan Bulabn Tahun 2013

1

10/1/2013

2

10/1/2013

3

29/1/2013

4

29/1/2013

5

29/1/2013

6

29/1/2013

7

01/2/2013

8

08/04/2013

9

08/04/2013

10

18/04/2013

11

18/04/2013

Katalog Beranotasi Koleksi Hakim Agung Tahun 2012

12

18/04/2013

Perkembangan Peradilan TUN & Pokok-Pokok Hukum TUN Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang

Mahkamah Agung RI

13

18/04/2013

Kliping Hukum dan Peradilan No. 40 Edisi Minggu I Oktober 2012

Mahkamah Agung RI

14

18/04/2013

Kliping Hukum dan Peradilan No. 41 Edisi Minggu II Oktober 2012

Mahkamah Agung RI

15

18/04/2013

Kliping Hukum dan Peradilan No. 42 Edisi Minggu III Oktober 2012

Mahkamah Agung RI

16

18/04/2013

Kliping Hukum dan Peradilan No. 43 Edisi Minggu IV Oktober 2012

Mahkamah Agung RI

17

18/04/2013

18

18/04/2013

19

18/04/2013

20

18/04/2013

Warta e-procurement Edisi VI/Desember/ 2012 Merumuskan Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan di Indonesia (Laporan Penelitian) Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Ringan (Laporan Penelitian) Aksesibilitas Pencari Keadilan Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Muka Pengadilan (Laporan Penelitian) Bulletin Komisi Yudisial: Seleksi Ideal kandidat ‘Wakil Tuhan’. Bulletin Komisi Yudisial: Kesejahteraan Hakim Demi Tegaknya Keadilan Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012 Profil Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012

Kliping Hukum dan Peradilan No. 44 Edisi Minggu I November 2012 Kliping Hukum dan Peradilan No. 46 Edisi Minggu III November2012 Kliping Hukum dan Peradilan No. 47 Edisi Minggu IV November 2012 Kliping Hukum dan Peradilan No. 48 Edisi Minggu V November 2012

Moch. Iqbal, SH. (Koord)

Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung RI

Biro Hukum & Humas BUA MA RI Biro Hukum & Humas BUA MA RI Biro Hukum & Humas BUA MA RI Biro Hukum & Humas BUA MA RI Biro Hukum & Humas BUA MA RI Biro Hukum & Humas BUA MA RI Biro Hukum & Humas BUA MA RI Biro Hukum & Humas BUA MA RI

7

8

9

JUMLAH BUKU 10

PEROLEHAN BELI 11

HADIAH 12

HIBAH 13



2





2





3 1





 





1





1





7





7



2



1







1





1





1





1





1





1



1









2





1





1



21

18/04/2013

Kliping Hukum dan Peradilan No. 49 Edisi Minggu I Desember 2012

22

18/04/2013

23

18/04/2013

24

18/04/2013

25

20/05/2013

26

24/05/2013

27

19/06/2013

28

19/06/2013

Kliping Hukum dan Peradilan No. 50 Edisi Minggu II Desember 2012 Kliping Hukum dan Peradilan No. 51 Edisi Minggu III Desember 2012 Kliping Hukum dan Peradilan No. 52 Edisi Minggu IV Desember 2012 Media Komunikasi MA RI; “Mahkamah Agung” Edisi I, Mei Tahun 2013 Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013 Bulletin Komisi Yudisial: Stop! Pelecehan Hakim dan Lembaga Peradilan. Pedoman Sidang Keliling Peradilan Agama

29

19/06/2013

Warta e-Procurement Edisi VII Mei 2013

30

22/07/2013

31

16/09/2013

Bulletin Komisi Yudisial: Urgensi Penghubung KY. Warta e-Procurement Edisi VIII Juli 2013; e-Procurement bersinergi LPSE – SPAN

32

09/10/2013

33

09/10/2013

34

11/10/2013

35

11/10/2013

36

16/10/2013

Eksplorasi Metafisika Jiwa Manusia (Kumpulan Artikel Taulitik) Media Komunikasi MA RI: “Mahkamah Agung” Edisi II September 2013 Proceeding; Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi (Makassar; 05 – 08 November 2013) Majalah Media Informasi Hukum & Peradilan; Komisi Yudisial. Edisi Juli – Agustus 2013. Sewindu KY Berkiprah Mengukuhkan Sinergitas Memperkokoh Kewenangan. Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 2 Agustus 2013

Mengetahui, Panitera/Sekretaris

Komisi Yudisial MA RI

Biro Hukum & Humas BUA MA RI Biro Hukum & Humas BUA MA RI Biro Hukum & Humas BUA MA RI Biro Hukum & Humas BUA MA RI Biro Hukum & Humas BUA MA RI Komisi Yudisial MA RI



2013





7





2013





1



LPSE Kemenkeu RI

LPSE Kemenkeu RI

2013





3





2013





7



LPSE Kemenkeu RI

LPSE Kemenkeu RI

2013





2



Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA.

Perpustakaan MA RI

2013





1



Mahkamah Agung RI

Biro Hukum & Humas BUA MA RI

2013





1





2013





1





2013





7





2013





1



Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung RI

2012





1



2012





1



2012





1



2012





1



2013





1



2013





1



Jakarta, 02 Januari 2014 Petugas Perpustakaan,

ttd

ttd

Drs. H. UJANG, SH., MH. NIP. 19570403 198403 1 002

OEBAYDILLAH, S.Ag. NIP. 19780829.201101.1.005

KATA PENGANTAR. Bismillahirrahmanirrahiim

Recommend Documents