KASUS-KASUS AKTUAL HUBUNGAN ANTARUMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Editor: H. Haidlor Ali Ahmad

KASUS-KASUS AKTUAL HUBUNGAN ANTARUMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Oleh: Haidlor Ali Ahmad, M. Zainuddin Daulay, Ibnu Hasan Muchtar, Agus Mulyono, Bashori A. Hakim, dan Achmad Rosidi

KEMENTERIAN AGAMA RI BADAN LITBANG DAN DIKLAT Kementerian Agama RI PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN Badan Litbang dan Diklat TAHUN 2015 Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, 2015

Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

i

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kasus-kasus Aktual Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia ISBN : 978-602-8739-44-3 xxx + 191 hlm; 15 x 21 cm. Cetakan ke-1 Nopember 2015

Hak cipta pada Penerbit Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

Penulis: Haidlor Ali Ahmad • M. Zainuddin Daulay • Ibnu Hasan Muchtar & Agus Mulyono • Bashori A. Hakim • Achmad Rosidi Editor: Haidlor Ali Ahmad

Desain cover dan Layout oleh : Suka, SE

Penerbit: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Jl. M. H. Thamrin No.6 Jakarta 10340 Telp./Fax. (021) 3920425 - 3920421 http://puslitbang1.kemenag.go.id

ii


KATA PENGANTAR KEPALA PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya terwujud penerbitan buku Kasus-kasus Aktual Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia. Buku ini merupakan kumpulan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Adapun yang menjadi sasaran penelitian adalah kasus-kasus aktual atau kasus-kasus yang bersifat insidental, yang terjadi di beberapa daerah pada tahun 2014, yakni di Kota Malang Jawa Timur, Rokan Hulu (Rohul) Riau, Cianjur Jawa Barat, dan dua kasus terjadi di Sleman Yogyakarta. Penelitian buku ini merupakan bagian dari penerbitan buku-buku yang diprogramkan Puslitbang Kehidupan Keagamaan pada tahun 2015. Kami berharap penerbitan buku hasil penelitian yang banyak menyampaikan informasi dan fakta ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keagamaan dalam kehidupan sosial keagamaan di Indonesia yang belakangan ini sangat dinamis perkembangannya. Khusus untuk buku Kasus-kasus Aktual Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan dapat menambah wawasan dan kearifan para pembaca, khususnya dalam menyikapi konflik-konflik pendirian rumah ibadah dan pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah, berikut peraturannya yakni PBM No.9 dan 8 Tahun 2006. Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

iii

Dengan selesainya penerbitan buku ini mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

kami

1. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang telah memberikan arahan dan sekaligus memberikn kata sambutan pada buku ini. 2. Prof. Dr. M. Ridwan Lubis yang dengan serius telah mencermati dan memberikan prolog pada buku ini. 3. Drs. Haidlor Ali Ahmad, MM, baik sebagai salah satu penulis maupun editor yang telah mengedit dan menyelaraskan laporan hasil penelitian menjadi naskah buku. 4. Para peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan yang telah melakukan penelitian kasus-kasus aktual atau insidental yang dimuat dalam buku ini. 5. Tim pelaksana kegiatan dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi terlaksananya penerbitan buku ini. Apabila dalam penerbitan buku ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, baik substansi maupun teknis, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sangat mengharap masukan serta saran untuk penyempurnaan dan perbaikan buku ini. Jakarta, November 2015 Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

H. Muharam Marzuki, Ph.D NIP. 19630204 199403 1 002 iv


SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua Dengan ucapan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan rasa gembira, kami menyambut baik atas diterbitkan buku Kasus-kasus Aktual Hubungan Antarumat Beragama yang merupakan hasil penelitian para peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan tentang kasuskasus pendirian rumah ibadah dan pemanfaatan gedung bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah sementara. Salah satu masalah yang seirng mengusik kerukunan antarumat beragama adalah masalah terkait pendirian rumah ibadah dan pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah sementara. Hal ini terjadi karena perbedaan tipis antara hak beribadah dengan mendirikan rumah ibadah atau memanfaatkan bangunan bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah. Sehingga tidak jarang sekelompok penganut agama menganggap sama bahwa mendirikan rumah ibadah juga sebagai hak pribadi yang tidak bisa dikurangi. Padahal urusan mendirikan rumah ibadah dan pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah sudah berada di luar hak pribadi, karena sudah berada di ranah sosial. Oleh karenanya, keinginan sekelompok penganut agama untuk mendirikan rumah ibadah atau memanfaatkan bangunan bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah sangat mungkin akan bertabrakan bukan hanya dengan kebebasan atau kepentingan umat lain, tetapi juga Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

v

berkaitan dengan ketertiban umum, menimbulkan keresahan masyarakat.

bahkan

dapat

Untuk mengatur permasalahan tentang rumah ibadah termasuk di dalamnya pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah, majelis-majelis agama dengan difasilitasi Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri telah merumuskan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Namun disayangkan, dengan diterbitkannya PBM, masalah pendirian rumah ibadah dan pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah tidak serta merta usai. Masih banyak kasus-kasus pendirian rumah ibadah sementara. Dari buku ini dapat diketahui bagaimana PBM dipahami dan dipedomani umat beragama dalam mendirikan rumah ibadah maupun memanfaatkan bangunan bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah; Bagaimana aparatur pemerintah dalam hal ini Pemkab/Pemkot, dinas-dinas terkait dan Kantor Kementerian Agama serta pemuka agama terutama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang diberi amanah untuk mengawal peraturan itu antara lain berkaitan dengan pendirian rumah ibadah; Serta bagaimana pula masyarakat berperan sebagai pengontrol terhadap penyimpangan-penyimpangan, baik yang dilakukan oleh aparat maupun oleh kelompok masyarakat tertentu dalam kaitannya dengan pembangunan rumah ibadah dan pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah. Apakah mereka sudah bisa berperan sebagai pengontrol yang baik? Atau sebaliknya, mereka masih jauh dari yang diharapkan dan masih sering bertindak anarkis? Karena mereka juga kurang atau bahkan tidak memahami PBM.

vi


Dengan diterbitkan dan dipublikasikannya buku ini diharapkan gambaran dinamika hubungan antarumat beragama terutama seputar masalah rumah ibadah segera dapat dicarikan solusinya. Sisi positif maupun sisi negatif dari fakta yang terungkap dalam buku ini diharapkan dapat menjadi bahan pelajaran bagi aparat terkait, pemuka agama dan umatnya, serta semua para pembaca, agar kita semua bisa mawas diri dan semakin arif dalam membaca konflik. Dengan kearifan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan konflikkonflik seputar rumah ibadah dengan baik dan adil. Ucapan terima kasih khususnya disampaikan kepada Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan dan umumnya kepada para peneliti yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Semoga buku ini dapat menjadi referensi dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama. Wassalamu’alaikum wr. wb. Jakarta, November 2015 Kepala Badan Litbang dan Diklat

Prof. H. Abd. Rahman Mas’ud, Ph.D NIP. 19600416 198903 1 005


vii

viii


PROLOG Tinjauan Teoritis, Empiris serta Wawasan Terhadap Kasus-Kasus Aktual Kehidupan Keagamaan Oleh M Ridwan Lubis Guru Besar Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pendahuluan Pada dasarnya kehidupan beragama adalah merupakan aktualisasi budaya yang didasari oleh nilai-nilai luhur untuk mengabdi kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai budaya, maka ia terus mengalami proses social. Demikianlah kehidupan beragama selalu bersifat dinamis terus bergerak mencari bentuk-bentuk keseimbangan baru. Namun sekalipun terjadi dinamika, krearitivitas dan inovasi hubungan di antara umat beragama akan tetapi format kegiatannya bersifat tetap yaitu penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah atau penggunaan bangunan bukan rumah ibadah menjadi tempat ibadah. Namun sayangnya, berbagai perkembangan kasus hubungan di antara umat beragama tidak memperoleh respon yang memadai baik dari kalangan tokoh-tokoh puncak institusi keagamaan maupun pemerintah sehingga perkembangan yang terjadi tidak tertutup kemungkinan akan terus menjadi bola liar sebelum berhasil melahirkan ekilibrium yang baru. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan masih menggunakan konsep pendekatan yang lama yaitu bersikap menunggu munculnya kasus hubungan di antara umat beragama yang diliput media massa yang kemudian menjadi berita yang hangat secara nasional. Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

ix

Pertimbangannya sederhana saja. Sesuatu kejadian (happening) yang diliput media massa berarti dapat dipahami bahwa kejadian itu telah memenuhi unsur aktualitas, kedaruratan, berdampak luas dan memerlukan segera penyelesaian. Dalam kaitan itulah, penulis melakukan telaahan terhadap artikel yang termuat dalam buku ini sebagai upaya membantu pembaca memahami berbagai kasus aktualitas yang dipaparkan oleh Tim Peneliti. Penulis menyadari bahwa belum tentu semua yang dipaparkan pada halaman pengantar ahli ini memperoleh persetujuan dari para pembaca. Akan tetapi paling tidak dapat membantu pembaca memahami rumitnya berbagai kasus hubungan antar umat beragama di Indonesia. Keberadaan Agama

Agama merupakan entitas yang mengandung, mengutip perkataan para ahli sosiologi agama, pandangan-pandangan dasar di mana suatu kelompok atau masyarakat manusia mengorganisir kehidupan mereka (the grounds of meaning). Yakni, memuat orientasiorientasi dasar terhadap kehidupan kemanusiaan, kemasyarakatan, konsep-konsep mengenai waktu dan makna mati, serta konsep-konsep kosmologis dasar dalam hubungannya dengan eksistensi manusia.1 Oleh karena itu, maka tidak dapat dielakkan bahwa setiap agama juga, menawarkan klaim kebenaran (truth claim) klaim keselamatan (salvation claim). Lalu kenapa agama 1

Roland Robertson dalam Nurcholish Madjid, Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan, Bandung: Mizan, 2008, hlm. 129.

x


menawarkan suatu pemahaman yang menyatakan keabsolutan nilai padahal setiap karya dan kreativitas manusia selalu bersifat relatif. Hal ini mungkin dapat dijawab dengan penjelasan Talcott Parsons yang menyatakan bahwa agama dibutuhkan manusia paling sedikit disebabkan dua alasan. Pertama, karena ketidakmengertian dan ketidakmampuan manusia dalam menghadapi masalah tertentu seperti sakit, kematian, bencana alam, banjir, kemarau dan sebagainya. Kedua, karena kelangkaan halhal yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan.2 Lalu muncullah orang-orang yang kreatif pada masa lalu merumuskan tentang jalan menuju kepada yang tidak diketahui itu. Kelompok orang terpilih tersebut disebut Emile Durkheim dengan orang yang memiliki daya berpikir relatif tinggi (primitive philosopher).3 Ada dua aliran dari ahli ilmu kemasyarakatan yang telah mengemukakan kriteria atau definisi agama. Pertama, definisi agama yang bersifat inklusif, yaitu agama dipahami oleh penganutnya sebagai sistem sosial yang menekankan perlunya individu-individu dalam masyarakat dikontrol oleh kesetiaan total terhadap seperangkat kepercayaan dan nilai. Misalnya, konsep agama yang dikemukakan oleh Max Weber. Weber menyatakan bahwa keberadaan semua yang ada di alam 2 Mustain Mashud, “Pranata Agama” dalam J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi, Jakarta, Prenada, 2006, hal.254. 3 J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi, hal. 246.


xi

semesta hanya dapat dipahami dengan mengaitkannya dengan agama sebagai dasar dari semua makna (the grounds of meaning). Kedua, definisi agama yang sifatnya eksklusif, yaitu yang memberikan tekanan pada kesucian, kekudusan, dan ketabuan. Dalam konteks ini, agama dipahami sebagai sistem yang memadukan kepercayaankepercayaan dan praktik-praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci, yaitu hal-hal yang terpisah dan terlarang--kepercayaan-kepercayaan dan praktik-praktik yang menyatukan semua pengikutnya ke dalam satu komunitas moral tunggal yang disebut umat.4 Agama memang pada mulanya adalah urusan personal seorang manusia kepada Zat yang gaib itu kemudian berkembang dengan dirumuskan sejumlah ritus untuk membangun hubungan dengaNya dan terakhir ditemukan sejumlah hukum atau norma sebagai aktualisasi dari hubungan dengan yang gaib. Sampai disini, maka fenomena keagamaan sepenuhnya dapat dikatakan masih bersifat urusan pribadi dengan Tuhan. Akan tetapi begitu memasuki tahap selanjutnya, maka orang-orang yang beragama tertentu kemudian membentuk suatu perhimpunan sebagai bukti dari adanya kesadaran komunitas keberagamaan. Maka pada saat yang demikian, agama berubah dari urusannya yang sangat pribadi menjadi urusan yang bersifat kelembagaan. Ukuran keberagamaan tidak lagi ditentukan oleh kedalaman penghayatannya terhadap makna religiositas akan tetapi

4

xii

Nurcholish Madjid, Islam, Kemoderenan… hlm. 130.


kemudian bertambah dengan kesadaran komunitas yang mengikat kelompok umat beragama tertentu. Pada perkembangan berikutnya identitas sosial tumpang tindih dengan identitas keagamaan (religious affinity). Apabila seseorang bertemu dengan masyarakat yang berlatar etnis Melayu maka dengan tanpa ragu ia memulai pembicaraan dengan ucapan assalamu ‘alaikum. Demikian juga dengan masyarakat Aceh, Sunda, Madura, Minang, Gorontalo dan lain sebagainya. Demikian pula apabila berjumpa dengan seorang yang berasal dari Papua, Nusa Tenggara Timur maka dengan serta merta memulai pembicaraan dengan ucapan salam keagamaan. Demikianlah seterusnya terbentuk, tanpa disengaja, peta regionalisasi keagamaan. Pada masa lalu sebenarnya, adanya realitas keberagamaan yang majemuk itu tidak begitu dipersoalkan masyarakat akan tetapi sejak kedatangan kolonial maka kepolosan semangat keberagamaan mulai memperoleh momentum baru yaitu dengan munculnya kesadaran politis. Pada mulanya adanya perbedaan yang melahirkan kemajemukan sosial juga tidak menjadi faktor yang membuat ketegangan hubungan di antara masyarakat. Akan tetapi sejak kolonial datang lengkap dengan strategi devide et impera maka masyarakat yang tadinya rukun berubah menjadi masyarakat yang dipengaruhi oleh adanya perasaan saling terancam antara satu dengan yang lainb. Padahal semua mengetahui bahwa keberagamaan tidak pernah melahirkan semangat yang mengancam orang lain. Karena kesibukannya membangun hubungannya dengan Tuhannya tidak menyisakan waktu lagi bagi dirinya untuk menilai kelebihan dan kekurangan orang lain.


xiii

Demikianlah isu islamisasi, kristenisasi, hindunisasi, buddanisasi dan lain sebagainya menjadi isu atau rumor yang berseliweran dalam proses hubungan sosial. Hal itulah kemudian yang menjadi yang dasar timbulnya kekhawatiran antara satu kelompok agama dengan kelompok lain. Persaingan yang paling menonjol disini adalah antara umat Islam dan umat Kristen. Padahal apabila dirunut ke perjalanan sejarah, bahwa tiga agama yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam, dibawa oleh tokoh yang satu yaitu Nabi Ibrahim AS. Persoslan yng menjadi titik kuliminasi ketika masyarakat menyadari terhadap keberadaan kelembagaan agamanya dan yang dijadikan patokan adalah perbandingan jumlah umat beragama. Selain dari itu, yang juga menjadi realitas sosial di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa bahwa dominannya kelompok umat beragama tertentu pada tingkat kecamatan belum tentu akan berbanding lurus dengan dominannya kelompok agama tersebut pada tingkat kabupaten, provinsi dan terakhir nasional. Sehingga adanya kesulitan kehidupan beragama pada satu daerah tertentu dijadikan kelompok umat beragama yang termarginalkan pada daerah tersebut sebagai dalih bagi sikap dan tindakan kelompok agamanya pada daerah lain. Sebenarnya, Pemerintah bersama anggota DPR pada masa yang lalu telah menyadari hal tersebut. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa telah menetapkan adanya lima unsur pemerintahan yang tetap menjadi hak pemerintah pusat yang tidak diotonomikan yaitu urusan luar negeri, peradilan, fiskal, pertahanan dan keamanan serta agama. Adapun latar belakang yang demikian sesungguhnya memiliki dampak positif dan negatif. xiv


Tampaknya hal tersebut dikandung maksud agar kebijakan pembangunan kehidupan beraagama tetap dapat dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Mengingat urusan keberagamaan sangat rawan untuk diintervensi oleh berbagai kepentingan. Pemicu Kasus Hubungan Umat Beragama Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap agama memiliki kata kunci yang menjadi simpul dari agama yang bersangkutan. Hal itu disebabkan karena setiap agama datang dalam kruun waktu yang berbeda serta daerah yang berbeda pula. Oleh karena itu, adanya perbedaan tidak menjadi penting untuk dipersoalkan. Segenap warga masyarakat memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya. Beragama adalah hak individu yang tidak dapat dikurangi sedikitpun baik oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun karena ia merupakan hak absolute dalam diri pribadi seseorang (non derogable right). Lalu, oleh karena perbedaan yang tipis antara hak beribadah dengan mendirikan rumah ibadah sebagai tempat beribadah atau menggunakan bangunan bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah sementara, maka tidak jarang sebagian orang mempersamakan bahwa mendirikan rumah ibadat itu juga sebagai hak pribadi yang tidak bisa dikurangi padahal telah melebar kepada relasi antar pribadi yang menjadi bagian dari komunitas. Padahal urusan mendirikan rumah ibdat atau penggunaan bangunan bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah sudah berada di luar hak pribadi dan telah berpindah menjadi hak social. Para pemuka agama ketika bersidang merumuskan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (disingkat PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

xv

lalu telah menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk dilakukan pengaturan dan itulah PBM yang sekarang menjadi satu-satunya yang menjadi pedoman bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah bagi pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan izin pendirian rumah ibadat. . Fenomena Konflik Beragama Berbagai konflik antara kelompok agama tertentu dengan kelompok masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat disebabkan sebagai berikut. Pertama, adanya kaitan antara komitmen kelembagaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintahan setempat sebagaimana yang terjadi Perubahan Rencana Tapak Fasum menjadi Fasos Kompleks Araya Kota Malang.; Penggunaan Ruko Dan Rumah Tinggal Sebagai Tempat Ibadat di Cianjur; Lokasi Pembangunan Gereja Santo Ignatius Rokan Hulu Riau Tidak seauai dengan RTRW. Di antara kegiatan keagamaan tersebut ada yang sudah berlangsung lama namun tidak sejalan dengan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Padahal dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 Pasal 28 ayat (1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daewrah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku. Persoalannya kemudian menjadi rumit karena terjadinya perbedaan penafsiran antara kelompok umat dengan Pemerintah Daerah Umat menganggap bahwa Ruko maupun Rumah Tinggal termasuk kategori rumah ibadat padahal pada Bab I Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para

xvi


pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.5 Kasus berikutnya adalah terkait dengan kegiatan penyiaran agama yaitu kegiatan doa Rosario yang menetap satu bulan yang menimbulkan kerusuhan di Ngaglik Sleman Yogyakarta; dan, Kasus perusakan segel GPDI El Shaddai Pangukan Sleman Yogyakarta. Munculnya kasus konflik ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, masyarakat tidak diberi informasi yang cukup tentang dua kegiatan tersebut terutama alasan kegiatan doa Rosario harus berlangsung satu bulan pada satu tempat yang tetap. Hal ini menimbulkan penafsiran bahwa rumah tinggal tersebut telah berubah fungsi menjadi rumah ibadat sementara apabila dikategorikan rumah ibadat maka tidak memenuhi ketentuan Bab I Pasal 1 ayat (3) di atas. Kedua, alasan keberatan masyarakat kemungkinan bukan hanya karena pelaksanaan yang terlalu lama melewati batas kewajaran akan tetapi yang paling serius apabila masyarakat memahami kegiatan di dua lokasi tersebut merupakan bagian dari kegiatan penyiaran agama. Sementara kegiatan pendirian rumah ibadat dan penyiaran agama merupakan isu yang selalu actual dalam pola hubungan antar umat beragama. Gerakan Menuju Rekonsiliasi Adanya suasana ketegangan yang terkesan dalam hubungan antar umat beragama merupakan konsekuensi dari kemajemukan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan menggunakan perspektif 5 Buku Kompilasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Beragama, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI< Edisi Kesebelas, hal.298.


xvii

historis dan mengamati berbagi gerakan petani, Prof Sartono Kartodirjo, mengatakan bahwa di masyarakat terutama di kalangan masyarakat perdesaan terdapat tiga sumber daya social budaya yaitu kepemimpina, idieologi dan kelembagaan.6 Kepemimpinan terutama di masyarakat desa adalah terdiri dari otoritas pribadi pada hakikatnya mereka tmpil sebagai pemimpin karena adanya pengakuan masyarakat berdasarkan charisma yang mereka miliki. Demnikian juga halnya dengan pemuka agama mereka mendapat pengakuan dari masyarakat adalah karena ketukusan, kejujuran, kesantunan mereka berdasarkan ajaran agama yang dianutnya. Pemuka agama pada masa lalu, terdiri dari orang-orang yang bisa berbicara lintas etnis, agama maupun lointas generasi sehingga mereka tampil menjadi penengah manakala terjadi konflik dan juga sebagai sumber referensi social manakala masyarakat sedang dihadapkan kepada persoislan yang berada di luar jangkauan pemikiran (beyond) masyarakat.. Pemimpin yang demikian tentulah terdiri dari mereka yang memiliki kualifikasi keilmuan yang menjangkau jauh kepada substansi ajaran agamanya sehingga ia menjadi pribadi yang memiliki otonomi dn tidak tergantung kepada dukungan atau penolakan masyarakat. Sumber daya ideology adalah berkaitan dengan citacita tentang bangunan kehidupan masyarakat yang dicitacitakan. Masyarakat tidak mungkin dipersatukan semuanya dan harus diberi kesempatan menjadi masyarakat yang multikultur. Dalam kaitan ini, maka bangunan ideology pembangunan kehidupan masyarakat yang rukun itu adalah adanya keteguhan komitmen terhadap ajaran agama yang Sutomo, Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hal. 199. 6

xviii


diyakininya dan tidak membuka diri mencari kebenaran yang lain. Selanjutnya, tumbuh semangat yang kuat untuk mengakui, menghormati dan menghargai keyakinan orang lain bahkan lebuih dari itu, ikut membantu orang lain memiliki sarana untuk melakukan ibadatnya. Ideologi pembangunan masyarakat umat beragama yang demikian hendaknya dapat ditumbuhkan bagi seluruh warga masyarakat. Sehingga dapat tercipta masyarakat model yang berciri humanism-teosentris. Ketiga, sumber daya terakhir adalah kelembagaan menentukan proses transformasi menuju pembangunan kehidupan masyarakat yang harmonis. Dalam kaitan itu, maka kelembagaan sebagai agen yang membawa perubahan hendaknya dirancang menjadi lembaga yang selalu dinamis, realis dan fleksibel. Dengan demikian, lembaga harus bersedia diubah guna kemaslahatan hidup umat seagama, sebangsa dan sesama umat manusia. Dalam rangka membangun kehidupan masyarakat maka hal itu akan dapat berjalan dengan baik manakala masyarakat telah memiliki modal social. Fukuyama mendeskripsikan modal social yaitu sebagai rangkaian nilainilai dan norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkannya terjalin kerjasama di antara mereka. Unsur-unsur utama yang menjadi modal social adalah adanya trust sehingga melahirkan hubungan timbal balik dalam interaksi social. Unsur berikutnya modal social adalah jaringan yang disamping dapat meningkatkan lingkup kerjasama juga dapat meningkatkan wawasan dan memungkinkan terbentuknya hubungan yang sifatnya croos Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

xix

cutting affiliation7 yaitu afiliasi yang saling menyilang yang tidak dibatasi lagi emosi-emosi ekstrim sebagaimana yang terjadi pada masa lalu. Bentuk modal-modal social biasanya terdiri dari dua macam yaitu solidaritas mekanik dan solodaritas organic. Solidaritas mekanik sebagai bentuk solidaritas yang mengikat individunya dalam sebuah kelompok social karena adanya rasa kebersamaan, adanya aturan berkelompok tanpa memperdulikan status social individunya. Biasanya hal tersevut berlkangsung di kawasan perdesaan pada masa lalu bukan pada masa kini. Karena pada masa kini, masyarakat perdesaan telah berubah menjadi setengah mayarakat perkotaan. Solodaritas organic mengacu kepada perbedaan individu yang didasarkan kepada keahlian masing-masing karena setiap keahlian satu kelompok dibutuhkan oleh kelompok lainnya sehingga biasanya terdapat pembagian kerja.8 Dari paparan di atas maka sebuah masyarakat termasuk kelompok umat beragama tidak bisa dibiarkan hidup dalam suasana saling mengintai kelemahan dan kekurangan maing-masing. Kelompok umat beragama yang berada di kawasan perdesaan hendaknya dibangun solidaritas komunitas berdasar konsep solidaritas mekanik sedang hubungan umat beragama di perkotaan dibangun dengan mengikuti pola solidaritas organik.

Sutomo, Pembangunan Masyarakjat, hal. 202-204. Bambang Rudito dan Melia Famiola, Social Mapping, Bndung, Rekayasa Sains, 2008, hal. 57. 7 8

xx


Baik pemimpin maupun lembaga kepemerintahan hendaknya berupaya menerobos kebuntuan hubungan di antara umat beragama baik yang berada di perdesaan maupun perkotaan. Selanjutnya membangun wacana baru dengan menghidupkan potensi modal sosial yaitu bangunan jaringan, kepercayaan dan hubungan timbal balik. Dengan adanya pengakuan terhadap modal social maka mereka bisa hidup dengan prinsip saling berbagi, saling mengakui keberadaan masing-masing dan saling bekerjasama dalam urusan yang berkenaan dengan keperluan semua anggota komunitas. Dalam mengembangkan gerakan kerukunan umat beragama tidak memadai lagi manakala terus dikembangkan semboyan setuju dalam perbedaan (agree in disagreement) sebagaimana yang digagas Prof. HA Mukti Ali pada masa yang lalu, karena hal tersebut terkesan berikap pasif. Gagasan beliau tersebut sesuai pada level akademis akan tetapi pada level massa diperlukan lanbgkah yang lebih kongkrit. Apabila memungkinkan langsung melakukan disain tentang masyarakat model kerukunan yang diharapkan. Oleh karena itu, pada level masyarakat yang dibentuk oleh solidaritas mekanik maka dibutuhkan sikap aktif dengan berbagai langkah terobosan untuk menembus berbagai kebuntuan dalam hubungan umat beragama. Sehingga dengan demkian terwujud persilangan kepatuhan lembaga (cross institution-loyalities) dan persilangan afiliasi budaya (cross cultural-affiliation). Sehingga sekalipun masyarakat hidup dalam kemajemukan sku maupun agama akan tetapi mereka tetap harus dipandang sebagai waerga masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

xxi

Gagasan Kerukunan Guna melangkah dari berbagi kebuntuan hubungan di antara umat Bergama agama di berbagai daerah maka hendaknya lahir suatu kebijakan nasional dalam upaya menyikapi potensi konflik di kalangan umat beragama. Terkadang, potensi konflik sesungguhnya berada di luar wilayah keberagamaan akan tetapi ditarik menjadi isu keberagamaan sehingga membangunkan sikap-sikap emosional masyarakat yang memiliki komitmen keberagamaan yang masih dalam taraf “semangat” meraih tiket ke syorga. Atau sebaliknya, pada mulanya persoalannya terletak dalam wlayah keagamaan akan tetapi kemudian dilebarkan menjadi persolan politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebgainya. Pemuka agama hendaknya melakukan upaya untuk meningkatkan wawasan keberagamaan masyarakat yang baru berada pada taraf simbolik kepada tingkatan substantif sehingga masyarakat memiliki ketarmpilan memilah antara agama sebagai yang dijadikan isu pemicu dengan agama sebagai subtansi kehidupan. Dalam kaitan itu, maka dialog intern agama, antar agama maupun dialog antar iman diperlukan guna memperluas wasasan keberagamaan masyarakat. Hal tersebut harus diberikan penegasan bahwa kegiatan tersebut bukan ditujukan untuk terjadinya konversi agama akan tetapi semata-mata dalam upaya pendewasaan keberagamaan. Maka disinilah pemuka agama atau pemimpin lembaga keagamaan melakukan sosialisasi dan internalisasi gerakan kerukunan. Kompetii di antara umat beragama hendaknya berlangsung secara vertical bukan horizontal sehingga kompetii yang terjadi berlangsung dalam pengujian

xxii


kematangan konsep kehidupan bermasyarakjat, berbangsa dan bernegara. Pemerintah Daerah hendaknya melihat persoalan ketegangan hubungan antar umat beragama adalah persoalan laten dan sewaktu-waktu akan dapat berubah menjadi manifest. Oleh karena karena itu, hendaknya diupayakan untuk merumuskan strategi yang dapat mengungkap yang laten itu ke permukaan namun dalam suasana yang harmonis, demokratis dan bersahabat. Dalam kaitan itu, maka diperlukan langkah-langkah yang mendekatkan hubungan antar umat beragama dalam berbagai kegiatan social bersama tanpa ada yang merasa tersaingi atau dikalahkan. Pemerintah Pusat hendaknya tidak memandang kehidupan beragama sebagai sebuah barang jadi akan tetapi adalah merupakan perjalanan dari sebuah proses yang terkadang mendaki akan tetapi pada suasana lain dapat menurun. Terkait dengan kemajemukan agama, sebagaimana dikatakan Susan Schöter, Christianity in Indonesia: Perspective of Power, yang dikutip Bahrul Hayat, Pemerintah harus melakukan dua hal yaitu: Negara menjamin kebebasan beragama dan membangun hubungan intern dan antarumat beragama yang toleran sehingga terjadi koeksistensi yang damai antar pemeluk agama yang berbeda.9 Sebagai upaya mewujudkn gagasan tersebut maka perlu dilakukan gerakan yang sifatnya kongkrit sehingga masyarakat memiliki acuan serta pedoman dalam melakukan gerakan menuju kerukunan.

Bahrul Hayat, Mengelola Kemajemukan Umat Beragama, Jakarta, PT Saadah Cipta Mandiri, 2012, hal. 133. 9

Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia xxiii

Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga yang melakukan Badan Nasional Pengembangan Kerukunan Sosial yang akan melakukan kegiatan yang bersifat permanen dalam perencanaan, perumusan, penggerak, pemantauan terhadap kecenderungan kerukunan sosial. Oleh karena itu, maka diperlukan kegiatan pemetaan social sehingga dapat diprediksi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Pemerintah berfungsi untuk melakukan kebijakan afirmasi, pendampingan agar masyarakat memiliki posisi tawar untuk menolak ketika datang ajakan kepada mereka untuk melakukan gerakan radikal yang akan dapat merusak kerukunan hidup umat beragama. Dengan terwujudnya kerukunan hidup di antara umat beragama maka dengan sendirinya menjadi prasyarat umat beragama dapat mengamalkan ajaran agamanya secara paripurna. Dan itulah sumbangan kongkrit nilai keberagamaan bagi pembangunan bangsa Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wabillahit taufik walhidayah. Ciputat, 6 Oktober 2015

xxiv


PENGANTAR EDITOR Kerukunan umat beragama merupakan pilar bagi terwujudnya kerukunan nasional dan kerukunan nasional merupakan salah satu syarat bagi terlaksananya pembangunan bangsa. Salah satu tantangan kerukunan umat beragama adalah masalah pendirian rumah ibadah dan pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah. Munculnya konflik rumah ibadah ini sebenarnya sudah cukup lama, yaitu sudah ada sejak tahun 1960-an. Dimana pada waktu itu terjadi pengrusakan rumah-rumahy ibadah oleh kalangan tertentu. Tentu saja kondisi tersebut tidak kondusif bagi pemeliharaan kerukunan umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pada tahun 1969 Pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/MdnMag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya (selanjutnya disebut SKB Th. 1969). Pada waktu itu SKB tersebut menjadi acuan utama bagi pemeliharaan kerukunan antarumat beragama. Kasus-kasus pengrusakan rumah ibadah terjadi lagi di beberapa daerah pada tahun 1979, yang tentu saja cukup mengganggu kerukunan antarumat beragama dan stabilitas nasional. Dalam upaya mengembalikan kerukunan antarumat, maka pada tahun 1980 dibentuk institusi Wadah Musyawarah Antarumat Beragama (WMAUB) dengan keputusan Menteri Agama No. 35 Tanggal 30 Juni 1980. Wadah ini merupakan forum konsultasi dan komunikasi antarpemimpin/pemuka Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

xxv

agama untuk membantu kerjasama antarumat beragama dalam rangka pemeliharaan kerukunan antarumat beragama. Seiring dengan dinamika relasi beragama dan regulasi SKB 1969 dinilai memiliki kelemahan dan m ultitafsir, serta peran WMAUB yang terbatas, maka dipandang perlu adanya regulasi yang lebih memadai. Atas dasar itu, pada tahun 2006 wakil-wakil dari majelis-majelis agama yang difasilitasi oleh Pemerintah berhasil menyusun sebuah peraturan menggantikan SKB 1969. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadat. Namun dengan lahirnya PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 ini tidak serta kerukunan antarumat beragama khususnya berkaitan dengan masalah pendirian rumah ibadah dan pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah sementara menjadi tertib. Setelah lahirnya PBM masih juga muncul kasus-kasus pendirian rumah ibadah dan pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah, yang kemudian menimbulkan konflik antarumat beragama, bahkan tidak jarang terjadi tindakan anarkhis. Fenomena ini kemudian memunculkan berbagai suara sumbang tentang PBM, ada yang mengatakan dengan adanya PBM konflik berkaitan dengan rumah ibadah menjadi semakin marak, PBM diskriminatif, bahkan ada yang mengusulkan agar PBM dihapus. Pemaparan kasus-kasus pendirian rumah ibadah dan pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadah sebagai tempat xxvi


ibadah sementara yang ditulis oleh para peneliti dalam buku ini, berupaya menelisik, akar masalah konflik rumah ibadah. Dari kasus-kasus tersebut terungkap antara lain, ada pihakpihak yang mendirikan rumah ibadah atau memanfaatkan bangunan bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah yang kurang memahami PBM, sehingga mereka memaksakan diri padahal persyaratannya belum lengkap, atau bahkan tidak mengajukan izin. Sebaliknya ada pula pihak-pihak yang menolak pendirian rumah ibadah yang tidak memahami PBM, sehingga tidak jarang mereka melakukan tindakan anarkhis. Dalam membangun rumah ibadah ada yang mengabaikan etika, cenderung egois dan provokatif. Misalnya membangun rumah ibadah yang megah, melebihi kebutuhan nyata dan di tempat yang strategis, padahal dari kalangan minoritas. Sehingga hal ini menyinggung perasaan kelompok mayoritas. Dalam hal ini ada contoh yang sangat baik, ketika KH Ihsan pada tahun 1926 atas perintah KH Hasyim Asyari, mendirikan masjid di Mojowarno Jombang Jawa Timur dengan tujuan sebagai tempat pembinaan umat Muslim di Mojowarno. Karena di Desa Mojowarno telah berdiri bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) sejak tahun 1881, dengan bangunan yang cukup megah, maka KH Hasyim Asyari hanya membangun masjid dengan ukuran yang relatif kecil di tempat yang tidak strategis dan hingga sekarang tetap merupakan bangunan kecil dan terjepit di antara deretan rumah penduduk di belakang bangunan GKJW. Oleh karena itu munculnya masjid kecil di pusat GKJW ini tidak mengusik perasaan umat GKJW, meskipun sebenarnya Desa Mojowarno bukan desa berpenduduk mayoritas Kristen, apalagi di tingkat kecamatan dan kabupaten. Namun KH Hasyim Asy’ari tidak mau membangun masjid yang besar yang menandingi bangunan GKJW. Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia xxvii

Ada pula konflik pendirian rumah ibadah yang disebabkan oleh faktor x dari kebijakan pejabat setempat, yang mengubah site plan (rencana tapak) dari fasilitas umum (fasum) menjadi fasilitas sosial (fasos) di sebuah perumahan elit. Kebijakan tersebut tentu saja sangat mengecewakan penghuni perumahan tersebut, karena mereka (kalangan elit) membeli rumah beserta lingkungannya. Selain mereka dapat memiliki rumah yang megah memiliki lingkungan (fasum) berupa taman tempat rekreasi keluarga, terutama untuk bermain anak-anak. Namun tanpa sepengetahuan penghuni, rencana tapak (site plan) fasum itu diubah menjadi fasos, dan disiapkan sebagai lahan tempat pembangunan rumah ibadah, sehingga menghapus impian indah keberadaan taman di lingkungan perumahan elit itu. Daerah-daerah yang terjadi konflik pendirian rumah ibadah dan pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah sering divonis sebagai daerah yang intoleran, dengan tanpa mencermati akar permasalahannya. Karena banyak pihak yang mengklaim kelompoknya sebagai kelompok yang peduli terhadap kerukunan umat beragama, tidak berupaya dengan sungguh-sungguh menggali akar permasalahan konflik itu. Sebaliknya dengan hanya melihat permukaannya saja, mereka begitu cepat membuat kesimpulan dan memberikan judgement terhadap pelaku konflik. Sehingga tidak jarang penilaiannya merugikan dan melukai hati pihak-pihak yang sebenarnya sudah banyak mengalah dan berkorban. Akibatnya, pihak-pihak yang mengaku sebagai pemerhati kerukunan bukannya menciptakan kerukunan, tetapi malah memperkeruh dan mempertajam konflik.

xxviii


Buku ini berupaya mengantarkan para pembaca agar dapat menyimak konflik dengan lebih teliti dan bijak, sehingga bisa memberikan solusi dengan baik dan adil yang bermuara pada kerukunan antarumat beragama. Dari segi penulisan, buku ini diakui masih banyak kelemahannya. Hal ini dapat dimaklumi karena tulisan-tulisan ini diambil dari penelitian-penelitian kasus yang b ersifat insidental dengan alokasi waktu penelitian yang sangat terbatas. Namun berapapun isi buku ini penting untuk dibaca. Diharapkan buku ini bisa menambah wawasan dan kearifan dalam menyikapi konflik, khususnya terhadap konflik-konflik pendirian rumah ibadah dan pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah sementara, terutama kearifan dalam menyikapi dan memedomani peraturanperaturannya yakni PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Selamat membaca. Jakarta, November 2015 Editor:

Haidlor Ali Ahmad

Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia xxix

xxx


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR KEPALA PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN .......................................

iii

SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI ........................

v

PROLOG ............................................................................

ix

PRAKATA EDITOR ......................................................... xxv DAFTAR ISI ...................................................................... xxxi I.

II.

III.

IV.

PERUBAHAN RENCANA TAPAK FASUM JADI FASOS TIMBULKAN PENOLAKAN PEMBANGUNANGBI DI KOMPLEKS ARAYA KOTA MALANG Haidlor Ali Ahmad ................................

1

LOKASI PEMBANGUNAN GEREJA SANTO IGNATIUS ROHUL RIAU TIDAK SESUAI DENGAN RTRW M. Zainuddin Daulay ............................

27

RUKO DAN RUMAH TINGGAL SEBAGAI TEMPAT IBADAT KRISTIANI TANPA IZIN DI CIANJUR JAWA BARAT DITUTUP Ibnu Hasan Muchtar & Agus Mulyono ................

87

DOA ROSARIO MENETAP SATU BULAN TIMBULKAN KERUSUHAN DI NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA Bashori A. Hakim ................................... 131

Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia xxxi

V.

KASUS PERUSAKAN SEGEL GPDI EL SHADDAI PANGUKAN SLEMAN YOGYAKARTA Achmad Rosidi ....................................... 157

INDEKS .............................................................................. 185

xxxii


1

PERUBAHAN RENCANA TAPAK FASUM JADI FASOS TIMBULKAN PENOLAKAN PEMBANGUNANGBI DI KOMPLEKS ARAYA KOTA MALANG

PENULIS HAIDLOR ALI AHMAD


1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah Permasalahan di seputar rumah ibadat bukanlah permasalahan yang hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai negara. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat kasus terkait rumah ibadat juga terjadi. People Bay menentang pembangunan masjid di kawasan Brooklyn Sheepshead Bay, New York (smartzikir.blogspot.com) dan rencana pembangunan masjid di Ground Zero yang katanya oleh para ahli kebebasan beragama itu merupakan salah satu hak dalam menjalankan ibadatnya tidak serta merta dengan gampang mendirikan bangunan tersebut di sana (Smart, 2010); Di Australia, sekelompok warga Bendigo, negara bagian Victoria menentang rencana pembangunan masjid di kota itu (Hardoko, kompas.com); Di Eropa, terdapat gerakan anti masjid, di Jerman (tepatnya di Frankfrut) pada akhir Oktober 2007 ada kampanye menentang pembangunan masjid; Di Austria dan Swiss ada upaya melahirkan undang-undang pelarangan pembangunan masjid baru; Di Italia, selama setahun terakhir, berlangsung delapan kali serangan – termasuk dengan bom molotov – terhadap masjid dan di Bologna sejumlah pemrotes mengancam jika pembangunan masjid dimulai, mereka akan menggiring babi di lokasi pendirian masjid; Pembangunan masjid di London Timur, tepatnya di daerah Newham yang seperempat populasinya beragama Islam, juga mendapat penolakan (Armado, 2008); Di 2


India, Masjid Babri, masjid bersejarah di Ayodya yang dibangun pada abad 16, diruntuhkan oleh sekitar 150.000 orang dari kaum nasionalis Hindu pada 6 Desember 1992 (www.eramuslim.com). Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa masalah di seputar rumah ibadat tidak khas Indonesia, melainkan juga dialami oleh negara-nagara lain bahkan oleh negara yang terkenal sebagai negara demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Indonesia adalah negara yang berpenduduk majemuk dari segi etnis, sosial, agama, budaya, dan adat istiadat. Setidaknya terdapat 1.128 etnis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan beragam budaya dan adat istiadat. Selain itu, setidaknya ada enam agama yang banyak dipeluk penduduk Indonesia dan ratusan aliran kepercayaan yang menyebar di berbagai provinsi dengan komposisi yang beraneka ragam. Di satu sisi, kemajemukan ini merupakan suatu khazanah yang dimiliki bangsa Indonesia yang patut dibanggakan, namun di sisi lain sekaligus merupakan tantangan yang harus dikelola dengan baik. Jika tidak, bukan tidak mungkin akan menjadi ancaman yang serius terjadinya disintegrasi bangsa. Dalam konteks kemajemukan agama dan keyakinan, kerukunan umat beragama menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dijaga dan dipelihara dalam bingkai kehidupan bernegara. Karena kerukunan umat beragama merupakan hal yang sangat penting. Bahkan kerukunan umat beragama merupakan pilar kerukunan nasional. Sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Perpres No. 5 Tahun 2010 Buku II, bab II: 48). Dalam rangka mewujudkan dan memelihara Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

3

kerukunan umat beragama telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, salah satu dari tiga isi pokoknya ialah pendirian rumah ibadat. Pengaturan pendirian rumah ibadat bukanlah intervensi negara atau pemerintah terhadap agama, melainkan bersifat pengadministrasian semata. Hal ini tampak dalam PBM Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadat Pasal 14, sebagai berikut: “Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.” Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bahwa pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: “Daftar nama dan tanda tangan pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3). Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, rekomendasi tertulis kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.” Dalam persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. (PBM No 9 dan 8 Tahun 2006). Kendatipun demikian, keberadaan PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 ini tidak serta merta pembangunan rumah ibadat menjadi lancar sebagaimana diharapkan. Di berbagai daerah masih banyak terjadi perselisihan berkaitan dengan pendirian rumah ibadat. Di wilayah Indonesia bagian barat terjadi perselisihan pembanguan gereja, sedangkan di wilayah 4


tengah dan timur terjadi perselisihan pembangunan masjid (lihat Asry, 2011 dan Ahmad, 2012). Dari beberapa kasus pendirian rumah ibadat yang mengalami permasalahan dapat ditarik kesimpulan, antara lain: (1) Masih adanya para pejabat terkait yang belum memahami secara baik, bahkan ada yang belum pernah membaca PBM. Sehingga kebijakan yang diambil berkaitan dengan pendirian rumah ibadat tidak sesuai dengan yang digariskan dalam PBM; (2) Panitia pembangunan rumah ibadat ada yang belum memahami PBM, ada pula yang tidak melaksanakan prosedur pendirian rumah ibadat sesuai dengan yang diatur dalam PBM, akibatnya pembangunan rumah ibadat yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan protes dari masyarakat lingkungannya. Oleh karenanya hingga sekarang ini masih banyak pembangunan rumah ibadat yang bermasalah di berbagai daerah. Agar perselisihan berkenaan dengan pembangunan rumah ibadat tidak melebar menjadi konflik yang lebih besar, maka perlu dilakukan penelitian terhadap konflik-konflik berkaitan dengan pendirian rumah ibadat termasuk penolakan pembangunan rumah ibadat, Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Komplek Perumahan Kota Araya Kota Malang (Malang Post, 21 September 2014).

Masalah Penelitian Dari latar belakang masalah di atas dapat diambil beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut: 1.

Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan tentang pembangunan GBI, bagaimana


5

proses pembangunannya, meliputi seluruh persyaratan hingga diperolehnya IMB? 2.

Siapa pelaku penolakan pembangunan GBI dan apa alasannya?

3.

Bagaimana proses penyelesaian konlik/penolakan pembangunan GBI Kompleks Araya Kota Malang?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 1.

Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan tentang pembangunan GBI, meliputi proses pembangunan, seluruh persyaratan hingga diperolehnya IMB.

2.

Untuk mengetahui pelaku penolakan pembangunan GBI dan alasan penolakannya.

3.

Untuk mengetahui dan mendiskripsikan proses penyelesaian konflik/penolakan pembangunan GBI di Kompleks Araya Kota Malang.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain untuk memberi masukan bari para pengambil kebijakan, khususnya di lingkungan Kementerian Agama dan umumnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta fihak-fihak lain yang terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan lebih spesifik dalam penanganan kasus-kasus pendirian rumah ibadat.

6


Metode Penelitian Penelitian ini merupakan studi kasus yang mendalam dan menyeluruh dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sebelum melakukan kajian lapangan peneliti melakukan studi kepustakaan, meliputi berita-berita dalam mass media dan internet berkenaan dengan kasus penolakan warga terhadap pedirian GBI di Komplek Perumahan Araya Kota Malang. Karena bersifat verifikatif, maka data awal akan menjadi pedoman pada pelaksanaan pengumpulan data di lapangan (spotchecking). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan, 1) Metode wawancara yang dilakukan terhadap informan kunci, meliputi beberapa pejabat dan staf pegawai Kantor Kemenag Kota Malang, Kesbangpol Pemkot Malang, FKUB Kota Malang, dan pemuka agama/masyarakat setempat, serta fihak panitia pembangunan GBI Komplek Perumahan Araya Kota Malang; 2) Observasi secara terbatas dan cenderung secara kebetulan, karena keterbatasan peneliti berinteraksi dengan masyarakat; 3) Studi dokumentasi untuk melengkapi data yang diperoleh melalui metode wawancara dan observasi. Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik trianggulasi dengan cara pemerikasaan melalui sumbersumber lain. Menurut Patton (1987) trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda, misalnya membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan, dengan dokumen, membandingkan apa yang dikatakan orang di muka umum dan ketika sendirian, Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

7

membandingkan antara pendapat rakyat biasa dengan pejabat pemerintah, serta membandingkan antara informasi pada saat situasi penelitian dengan saat normal sepanjang waktu (Moleong, 2002:178). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik melalui tahap-tahap editing, klasifikasi data, reduksi data dan interpretasi untuk memperoleh kesimpulan.

Lokasi Penelitian Kegiatan penelitrian ini dilakukan di Komplek Perumahan Araya Kota Malang, yakni lokasi pembangunan GBI yang ditentang oleh warga.

8


SEKILAS KOTA MALANG Keadaan Geografis Sebagaimana diketahui secara umum Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak pada posisi 112.06–112.07 BujurTimur, 7.06–8.02 Lintang Selatan. Wilayah Kota Malang dibatasi oleh: Kecamatan Singosari dan Kecamatan KarangplosoKabupaten Malang di sebelah utara; Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang di sebelah timur; Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang di sebelah selatan; dan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang di sebelah barat. Luas wilayah Kota Malang 110,06 km2 yang terbagi menjadi lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing dan Lowokwaru. Potensi alam yang dimiliki Kota Malang adalah letaknya yang cukup tinggi yaitu 440–667 meter di atas permukaan laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak di bagian timur Kota Malang. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang indah antara lain dari arah barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Panderman, sebelah utara Gunung Arjuno, Sebelah timur Gunung Semeru dan jika melihat ke bawah terlihat hamparan Kota Malang. Sedangkan sungai yang mengalir di wilayah Kota Malang adalah Sungai Brantas, Amprong dan Bango. Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

9

Keadaan Demografis Menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2010 penduduk Kota Malang berjumlah 820.243 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 404.553 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 415.690 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang sebesar 97,05. Ini artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97-98 penduduk laki-laki. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, pada periode 2000–2010 rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah 0,80 %. Dilihat dari penyebarannya, diantara 5 kecamatan yang ada Kecamatan Lowokwaru memiliki penduduk terbanyak yaitu sebesar 186.013 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Sukun (181.513 jiwa), Kecamatan Kedungkandang (174.477 jiwa), Kecamatan Blimbing (172.333 jiwa) dan Kecamatan Klojen (105.907 jiwa). Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di wilayah Kecamatan Klojen yaitu mencapai 11.994 jiwa per Km2, sedangkan terendah di wilayah Kecamatan Kedungkandang sebesar 4.374 jiwa per Km2, kemudian diikuti oleh Kecamatan Sukun (181.513 jiwa), Kecamatan Kedungkandang (174.477 jiwa), Kecamatan Blimbing ( 172.333 jiwa) dan Kecamatan Klojen (105.907 jiwa). Keadaan Sosial Budaya Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, kota ini juga dikenal sebagai kota pendidikan, karena banyaknya fasilitas pendidikan yang tersedia dari mulai tingkat taman kanak-kanak, SD sampai pendidikan tinggi dan jenis pendidikan non-formal seperti 10


kursus bahasa asing dan kursus komputer, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Potensi Konflik Menurut Mohammad Burhanuddin, potensi konflik di Kota Malang antara lain adalah keberadaan tenaga rohaniawan asing yang berdatangan ke Kota Malang dengan tanpa sepengetahuan aparat pemerintah Kota Malang. Karena peraturan menyangkut tenaga rohaniwan asing adalah rekomendasi imigrasi dan Kemenag Pusat. Mereka yang datang di pusat kemudian datang ke daerah, antara lain ke Malang tanpa sepengetahuan Kantor Kemenag Malang. Karena selama ini belum ada aturan yang mengatur tentang tenaga rohaniwan asing ketika bergerak dari pusat ke daerah. Dalam hal ini seharusnya Kemenag Pusat memberi tembusan kepada kemenag yang wilayahnya akan dikunjungi tenaga rohaniwan asing.( Burhanuddin, wawancara, 21/10/14). Di Malang tenaga rohaniwan asing ini tidak hanya di gereja-gereja atau sekolah-sekolah tinggi teologi Krsiten/Katolik saja tapi juga terdapat di Universitas Islam Negeri (UIN). Tenaga rohaniwan asing yang bertugas sebagai dosen UIN kemudian mengisi pengajian, tentu ini menyalahi aturan. Untuk tenaga rohaniwan asing ini harusnya ada KMA yang mengaturnya. Sedangkan tenaga asing di perindustrian ada aturannya, ada pendampingan, dan hanya diberi waktu 4 tahun dan tidak bisa diperpanjang. Karena selama 4 tahun diasumsikan sudah terjadi alih teknologi. Di Kota Malang termasuk banyak tenaga rohaniwan asing (Burhanuddin, wawancara,21/10/14).


11

PEMBANGUNAN GBI DI KOMPLEKS ARAYA DAN PENOLAKAN WARGA Rencana Pembangunan GBI Rencana pembangunan gereja Gereja Bethel Indonesia (GBI) Diaspora sudah dimulai sejak sepuluh tahun yang lalu (sejak tahun 2004). Pada mulanya GBI merencanakan akan membangun gereja di Graha Sejahtera Jl. Gajah Mada (masyarakat menyebutnya Diaspora), di samping kantor Wali Kota. Di lokasi tersebut terdapat bangunan sekolah. Namun, rencana pembangunan GBI Diaspora tersebut ditolak oleh masyarakat setempat (tepatnya masyarakat yang tinggal di belakang Graha Sejahtera). Karena di lokasi tersebut jumlah jemaat GBI hanya beberapa orang saja, tidak memenuhi persyaratan 90 orang pengguna. Masyarakat menolak dengan cara demo dan memasang sepanduk penolakan. Karena ada penolakan masyarakat maka Lurah setempat tidak bersedia mengesahkan persyaratan tanda tangan 90 dan 60 orang pengguna dan pemberi dukungan (Burhanuddin dan Susilo, wawancara, 21/10/14). Dengan adanya penolakan masyarakat maka pihak pemerintah berkewajiban memfasilitasi [PBM, pasal 14 (3)], dengan menyarankan agar panitia pembangunan GBI mencari tempat baru. Wali Kota Drs. Peni Suparto, MAP, menyarankan agar GBI membeli tanah di Komplek Araya. (Imron, wawancara, 21/10/14). GBI kemudian membeli sebidang tanah untuk sarana ibadat di Komplek Perumahan Kota Araya seharga Rp 2,8 milyar. Tindakan pembelian tanah yang dilakukan GBI dibenarkan oleh Pemkot karena tidak melanggar peraturan (Hastana, wawancara,21/10/14). Setelah 12


rencana pembangunan GBI pindah ke tempat yang baru pantia pembangunan harus mengurus perijinan dari awal lagi. (Susilo, wawancara,21/10/14). Di lokasi pemabngunan yang baru, panitia pembangunan GBI memperoleh tanda tangan 90 orang pengguna dan 60 anggota masyarakat yang mendukung yang disahkan oleh RT, RW dan Lurah Pandanwangi. Persyaratan pembangunan GBI kemudian dikirim ke Kantor Kemenag dan FKUB.Pihak Kemenag dan FKUB selanjutnya melakukan survey ke lokasi pembangunan. Survey yang dilakukan meliputi wawancara dengan beberapa rumah tangga kiri kanan lokasi pembangunan, mengecek administrasi, surat keterangan lurah bahwa lingkungan lokasi pembangunan GBI cukup kondusif; foto copy susunan panitia pembangunan; foto copy KTP dan KK 90 pengguna dan 60 orang anggota masyarakat yang mendukung yang dilegalisasi RT,RW dan lurah; bestek bangunan; dan surat permohan ijin kepada walikota (Susilo, wawancara, 21/10/14). Kemenag Kota dalam melakukan survei hingga keluarnya rekomendasi cukup lancar. Sementara FKUB agak lama karena sebelum memberikan rekomendasi harus melakukan sidang pleno meliputi enam pemuka agama anggota FKUB. Kemudian rekomendasi Kemenag dan FKUB dikirim ke Pemkot, untuk memperoleh ijin dari Dinas Kesra. Selanjutnya, Kesra dengan Tim 9 melakukan rapat untuk mengecek kelengkapan administrasi dan merancang survei ke lokasi pembangunan. Setelah itu, Walikota memberikan rekomendasi (sesuai dengan Perwali), dan IMB yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan, setelah mendapatkan advis planning dari Dinas PU, berkenaan dengan analisis dampak lingkungan (amdal)(Susilo, wawancara, 21/10/14). Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

13

Di tempat yang baru, meski pihak panitia pembangunan GBI sudah memenuhi persyaratan pembangunan rumah ibadat berdasarkan kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh (PBM, pasal 13), mendapat tanda tangan dilengkapi dengan foto copy KTP 90 orang pengguna dan 60 orang yang menyetujui yang disahkan oleh lurah setempat, mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kemenag Kota, FKUB dan Wali Kota (Perwali, Nomor 8/2007), serta sudah mendapatkan IMB, masih ditolak oleh sebagian masyarakat (Siswati dan Alami, wawancara, 21/10/14). Menghadapi penolakan masyarakat tersebut, pihak GBI menghadap kepada Walikota, oleh Walikota pembangunan GBI disarankan agar terus dilanjutkan, karena prosedurnya sudah benar dan sudah diterbitkan IMB (Hastana, wawancara, 21/10/14). Warga yang Menolak dan Alasannya Warga yang menolak pembangunan GBI mengatasnamakan warga RW 11 Kelurahan Pandanwangi, sebagaimana yang mereka tulis dalam spanduk-spanduk penolakan pembangunan GBI. Namun beberapa orang aparat pemerintah yang menjadi informan kami mengatakan, bahwa mereka yang menolak pembangunan GBI adalah sekelompok orang dari luar kompleks Araya dan warga pendatang yang di Komplek Araya hanya mengontrak rumah (Imron, wawancara, 21/10/14). Ada juga yang mengatakan bahwa masyarakat yang menolak bukan masyarakat setempat, yaitu dari lingkungan tempat pembangunan yang pertama, sekitar Jl. Diaspora (Burhanuddin dan Susilo, wawancara,21/10/14). Tetapi salah seorang intel kepolisian Kota Malang 14


membenarkan pernyataan para pendemo bahwa mereka adalah warga setempat. Intel tersebut mengetahui bahkan kenal dengan pimpinannya. (Al Tamarul, wawancara, 22/10/14). Namun ketika peneliti bermaksud akan mewawancarai tokoh pendemo itu, intel tersebut mengatakan yang bersangkutan profesinya sebagai pedagang dan waktu itu posisinya di Jawa Tengah. Alasan penolakan yang dikemukakan oleh para penolak adalah: Pertama, mereka menganggap bahwa proses pengurusan IMB tidak melalui prosedur, karena tidak ada persetujuan RT/RW. Pihak GBI mendapat dukungan 100 tanda tangan dari luar Cluster atau luar RT 05. Sedang lokasi pembangunan GBI berada di Cluster RT 05. Menurut Burhanuddin, tentu ini merupakan pemahaman yang kurang tepat terhadap PBM. Setelah pembangunan GBI di Jl. Diaspora ditolak oleh warga setempat, maka pemerintah setempat harus memfasilitasi.Sehingga pemerintah setempat menyarankan kepada GBI agar mencari tempat lain. Atas saran tersebut panitia pembangunan GBI memperoleh tempat baru di Komplek Araya. Dengan demikian pembangunan GBI ini sudah bukan tingkat kelurahan lagi, melainkan naik ke tingkat kecamatandan lokasinya sudah dipindah ke kelurahan lain. Jika pembangunan GBI ini didukung oleh masyarakat dari luar Cluster, menurut PBM tidak ada masalah (Burhanuddin, wawancara, 21/10/14). Kedua, adanya kecurigaan dari para penolak, bahwa perubahan rencana tapak (site plan) lokasi pembangunan gereja merupakan kebohongan pengembang. Mereka mencurigai pihak pengembang telah merubah site plan lokasi pembangunan GBI semula merupakan fasum (2008) untuk taman dan ruang terbuka, menjadi fasos (2009) untuk sarana Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

15

pendidikan dan rumah ibadat. Sehingga menurut para penolak “warga Cluster” sudah dibohongi pihak pengembang. Ada diantara pernyataan para penolak yang berbunyi “Karena lokasi tersebut adalah fasum, jangankan dibangun gereja, dibangun masjid pun akan kami tolak!” (Malang Pos, 21 September 2014). Demikian pula menurut penuturan Al Tamarul, warga Cluster Neuw Indie merasa ditipu oleh pengembang Araya. Menurut Mereka pihak pengembang telah merubah site plantahun 2006, 2009, dan 2011 (Al Tamarul, wawancara,22/10/14).Menurut hemat peneliti, ini artinya perlu difahami juga oleh pihak berwajib, bahwa masyarakat dengan strata setingkat penghuni Kompleks Araya, dalam membeli rumah tidak semata-mata membeli rumah dan pekarangannya saja. Tetapi mereka membeli rumah berikut lingkungannya, termasuk fasum yang memadai. Sehingga ketika ada perubahan site plan fasum menjadi fasos tentu mereka sangat kecewa. Ketiga, pihak pendemo mengira bundaran di Komplek Araya yang sedang dibangun adalah bangunan GBI. Padahal lokasi pembangunan GBI berada sekitar 50 meter dari bundaran dan terletak di pinggir sungai. Renacanya GBI dibangun menghadap sungai dan akan dibangun jalan terobosan, tidak melewati Taman Neuw Indie (Al Tamarul, wawancara,22/10/14). Berkenaan dengan perubahan site plan dari fasum menjadi fasos, beberapa informan kami mengatakan bahwa, perubahan site plan tidak ada masalah, karena pengembang belum menyerahkan Komplek Araya kepada pemerintah, sehingga perubahan site plan masih merupakan otoritas pengembang (Burhanuddin dan Hastana, wawancara, 21/10/14). Al Tamarul menambahkan perubahan site plan asal 16


tidak mengurangi luas fasum yang harus disediakan oleh pengembang, yang sebenarnya tanah tersebut merupakan tanah efektif yang suatu waktu dapat dijual kepada siapa pun. Yang menjadi masalah, perubahan tersebut tidak disosialisasikan kepada masyarakat (Al Tumarul, wawancara,22/10/14). Menurut Dedi Indrawan perubahan site plan fasum menjadi fasos harus melalui kesepakan dua belah pihak antara pengembang dan kepala daerah (Indrawan, wawancara,21/10/14). Setelah peneliti cek ke Dinas PU, lokasi pembangunan GBI, berdasarkan Keputuusan Walikota Malang tentang Perubahan Rencana Tapak (Site Plan) Perumahan Kota Araya No 188.45/382/35.73.112/2009. Berdasarkan permohonan Ismono Jossianto, Direktur PT Araya Bumi Megah 15 Juli 2009 No. 005/ABMMLG/DIR/VII/2009. SK tersebut ditandatangani oleh Walikota Drs. Peni Suparto, M.AP, ; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, H. Bachtiar Ismail, MM; Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, Ir. Hadi Santoso. Di satu sisi status tanah lokasi pembangunan GBI memang secara legal adalah sebagai fasos dan dalam SK tersebut tertulis sebagai sarana rumah ibadat. Di sisi lain memang benar sebagai mana yang dikatakan pihak pendemo ada perubahan site plan dari fasum menjadi fasos. Bentuk penolakan yang mereka lakukan berupa pengerahan massa dan pemasangan sepanduk penolakan, antara lain berbunyi “Segenap Warga Niew Indie RW 11 dan Sekitarnya, Kelurahan Pandanwangi menolak pembangunan Gereja Bethel Indonesia serta Segala Bentuk Kegiatannya”. Selain itu mereka berkirim surat kepada; 1) Wali Kota Malang tembusan Bakesbangpol, 2) Kepala Kantor Kemenag Kota Malang, 3) Camat Blimbing, 4) Lurah Pandanwangi, 5) Ketua RW 11 Kelurahan Pandanwangi, 6) Pegurus NU Kota Malang, Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

17

7) Pengurus Muhammadiyah Kota Malang; 8) Pengurus PKB Kota Malang, dan 9) Manajemen GBI. Pihak yang menolak pembangunan GBI sudah dua kali berkirim surat ke alamat tersebut, pertama, tanggal 24 Maret 2014, dan kedua, awal Agustus 2014. Selain itu mereka juga menyampaikan surat secara langsung kepada walikota (Malang Pos, 21 Sept 2014).

18


PENANGANAN PENOLAKAN PEMBANGUNAN GBI KOMPLEKS ARAYA

Upaya FKUB dan Pemerintah dalam Menangani Penolakan Warga Berkenaan dengan penolakan masyarakat terhadap pembangunan GBI Diaspora, FKUB bersama aparat pemerintah proaktif, karena pada waktu itu Kota Malang sempat terganggu. FKUB dipanggil oleh Walikota, yang pada intinya Walikkota menanyakan bagaimana kasus penolakan pembangunan GBI tersebut menurut peraturan, terutama menurut PBM. Atas pertanyaan tersebut, FKUB mengatakan bahwa menurut PBM, pemerintah harus memfasilitasi. Oleh karenanya kemudian FKUB mengundang pihak GBI untuk rapat (Susilo, wawancara, 21/10/14). Berkenaan dengan adanya penolakan masyarakat di Jl. Diaspora, Kementerian Agama Kota Malang (disamping instansi-instansi pemerintah yang lain) berkewajiban memfasilitasi pembangunan GBI– sebagaimana diamanatkan oleh PBM – oleh karenanya, Kementerian Agama Kota Malang menyarankan agar pihak panitia pembangunan GBI mencari lokasi lain, dan mengurus perijinan lagi (Burhanuddin dan Susilo, wawancara,21/10/14). Dari hasil rapat antara pemerintah dan FKUB dengan pihak GBI disepakati pihak GBI mencari lokasi baru. Di lokasi baru panitia pembangunan GBI harus mengurus lagi perijinan sejak dari awal dan itu disetujui oleh pihak GBI (Susilo, wawancara,21/10/14). Sehingga pihak GBI membeli tanah di Komplek Araya dengan harga Rp 2, 800 milyar. (Hastana, wawancara, 21/10/14). Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

19

Ketika terjadi penolakan pembangunan GBI di tempat yang baru (Kompleks Araya), FKUB menyampaikan kepada yang menolak, bahwa proses pembangunan GBI sudah melalui prosedur sesuai aturan (PBM). FKUB dalam menangani konflik pembangunan rumah ibadat ini juga sudah berkunjung kepada tokoh NU, Kyai Marzuki waktu itu sebagai Ketua NU Kota Malang, sekarang Wakil Syuriah NU Wialayah Jawa Timur (Susilo, wawancara,21/10/14). Kunjungan FKUB kepada ulama NU ini penting, karena meskipun Kota Malang tidak termasuk wilayah budaya Pendalungan, tapi mayoritas masyarakat Muslim di Kota Malang masih memosisikan ulama sebagai panutan. Sehingga kunjungan FKUB kepada ulama tersebut memberikan kesan kepada masyarakat bahwa apa yang disampaikan FKUB sudah mendapat restu dari ulama dan layak untuk diikuti. Pada akhir bulan Sepember 2014, ketika sedang berlangsung demo penolakan pembangunan GBI, Kemenag, FKUB, Camat Blimbing dan Lurah Pandanwangi serta 35 orang pendemo berkumpul di lokasi pembangunan GBI. Sepanduk-sepanduk penolakan diturunkan oleh Satpol-PP. Sementara Kemenag dan FKUB memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyosialisasikan PBM kepada para pendemo khususnya tentang prosedur perizinan sehingga terbitnya IMB. Kepada pendemo disarankan jika masih merasa belum puas agar menempuh jalur hukum (Burhanuddin, wawancara, 21/10/14). Kesbangpol menyarankan agar pihak yang menolak pembangunan GBI menyelesaian masalah tersebut lewat jalur hukum (PTUN), supaya sama-sama puas. Dengan alasan, Walikota tidak mungkin mencabut kembali IMB, karena prosedur penerbitan IMB sudah benar (Imran, wawancara,21/10/14). 20


PENUTUP Kesimpulan 1.

Penyebab terjadinya perselisihan tentang pembangunan GBI, (a) Masyarakat masih kurang memahami PBM khususnya berkaitan dengan persyaratan pembangunan rumah ibadat. Dalam hal ini pendemo belum memahami bahwa status pembangunan GBI, sejak ditolaknya pembangunan GBI di Jl. Gajah Mada (tingkat kelurahan), setelah difasilitasi oleh pemerintah, pembangunan GBI di Kompleks Araya ditingkatkan menjadi tingkat kecamatan, sehigga tanda tangan 90 orang pengguna dan 60 orang pendukung dapat diperoleh dari luar Kelurahan Pandanwangi, dan ini belum difahami oleh masyarakat. Akibanya ada sebagian dari mereka yang menolak pembangunan GBI karena menganggap prosedur perijinannya tidak benar. (b) Perubahan site plan lokasi pembangunan GBI tidak disosialisaskian. Sehingga sebagian anggota masyarakat sekitar lokasi pembangunan GBI merasa ditipu oleh pengembang, dan perubahan site plan ini sudah disahkan oleh Wali Kota Malang Tahun 2009. Perlu difahami juga oleh pihak berwajib, bahwa masyarakat dengan strata setingkat penghuni Kompleks Araya, dalam membeli rumah tidak semata-mata membeli rumah dan pekarangannya saja. Tetapi mereka membeli rumah berikut lingkungannya, termasuk fasum yang memadai. Sehingga ketika ada perubahan site plan fasum menjadi fasos tentu mereka sangat kecewa.

2.

a) Pelaku penolakan GBI Diaspora adalah warga lingkungan pembangunan GBI Diaspora. Alasan Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

21

penolakannya karena jumlah jemaat di lingkungan pembangunan GBI Diaspora kecil sekali; b) Para pelaku penolakan pembangunan GBI Kompleks Araya adalah warga Kompleks Araya di sekitar lokasi pembangunan GBI. Asalan penolakannya, Pertama, karena mereka merasa ditipu oleh pengembang berkenaan dengan perubahan site plan tanah lokasi pembangunan GBI dari fasum menjadi fasos; Kedua, karena menurut mereka proses perijinannya khususnya untuk memperoleh tandatangan 90 orang pengguna dan 60 orang pendukung diperoleh dari luar lingkungan Kompleks Araya. 3.

Setelah terjadi penolakan pembangunan GBI Diaspora, kemudian pemerintah memfasilitasi dengan menyarankan agar fihak GBI mencari lokasi pembangunan di tempat lain. Setelah diperoleh tempat di Kompleks Araya, berarti pembangunan GBI berubah ke tingkat kecamatan, sehingga tanda tangan pengguna dan pendukung pun juga berkembang ke tingkat kecamatan. Oleh karena itu ketika pembangunan GBI di Komplek Araya ditolak lagi, fihak pemerintah dan FKUB Kota Malang melakukan sosialisasi PBM (persyaratan perizinan pendirian rumah ibadat) kepada para pendemo di lokasi pembangunan.

Rekomendasi 1.

22

Hendaknya ada keterbukaan (khususnya kepada masyarakat sekitar) berkenaan dengan perubahan site plan tanah fasum menjadi fasos agar tidak menimbulkan kecurigaan, terutama kepada hal-hal yang bersifat negatif. Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

2.

Kiranya perlu difahami juga oleh pihak berwajib, bahwa masyarakat dengan strata setingkat penghuni Kompleks Araya, dalam membeli rumah tidak semata-mata membeli rumah dan pekarangannya saja. Tetapi mereka membeli rumah berikut lingkungannya, termasuk fasum yang memadai. Sehingga ketika ada perubahan site plan fasum menjadi fasos tentu mereka sangat kecewa. Oleh karenanya, hendaknya tanah fasum/fasos yang harus disediakan oleh pengembang dipasang papan pemberitahuan yang bertuliskan “TANAH FASUM” atau “TANAH FASOS” lengkap dengan SK dari Dinas PU. Agar jika terjadi perubahan site plan masyarakat tidak merasa tertipu.

3.

Sebenarnya sebelum sebagian anggota masyarakat sekitar lokasi pembangunan GBI melakukan demo, mereka terlebih dulu mengirimkan surat penolakan ke berbagai fihak. Oleh karena itu sebelum mereka melakukan demo, dapat dilakukan pencegahan dini. FKUB sesuai dengan tugasnya [PBM, fasal 9 (1) poin a, b, dan d], melakukan dialog dan menampung aspirasi mereka yang menolak pembangunan GBI, serta melakukan sosialisasi PBM (persyaratan perizinan pembangunan rumah ibadat). Tentunya dalam melaksanakan tugasnya FKUB tidak sendirian, yakni difasiltasi oleh pemkot dan kemenag setempat. Seandainya hal ini dapat dilakukan,berarti ada upaya pencegahan dini.


23

DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Haidlor Ali (ed.), Hubungan Umat Beragama, Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadat. Jakarta, Kementerian Agama RI, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012. Asry, M. Yusuf (ed.), Pendirian Rumah Ibadat. Jakarta, Kementerian Agama RI, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011. Armado, Ade, “Gerakan Anti Masjid di Eropa”, Majalah Madina, No 3, Th 1, Maret 2008. Malang Pos, “Warga Araya Tolak Pembangunan Gereja”, 21 September 2014. Malang Pos, “Dewan Belum Terima Surat Pengaduan Warga, 21 September 2014. Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM), Nomor 9 dan 8, Tahun 2006. Peraturan Presiden, No. 5 Tahun 2010 Peraturan Wali Kota Malang, Nomor 8, Tahun 2007. Smart, Ngatini, (2010) “Pembangunan Masjid Ground Zero Vs Pembangunan Gereja HKBP Bekasi”. Internet: Hardoko, kompas.com 24


smartzikir.blogspot.com www.eramuslim.com Daftar Informan 1.

Drs. H. Imron, MAg, Kepala Kemenag Kota Malang,

2.

Mohammad Burhanuddin, Fungsional Pranata Humas Kemenag Kota Malang.

3.

Wiwiek Siswati, Kasubag Sarana dan Prasarana Dinas Kesra Pemkot Malang.

4.

Isnan Alami, Kasubag Analisa Dinas Kesra Pemkot Malang.

5.

Ir. Waskito, Kasi Konstruksi Dinas PU Pemkot Malang.

6.

Dedi Indrawan, Kasi Tata Ruang Dinas PU Pemkot Malang.

7.

Al Tumarul, Intelkam Unit Sosbud Polres Kota Malang.

8.

Drs. H. Sudjoko Susilo, Ketua FKUB Kota Malang.

9.

I Putu Hastana, Ketua Panitia Pembangunan GBI di Komplek Araya. -o0o-


25

26


2

LOKASI PEMBANGUNAN GEREJA SANTO IGNATIUS ROHUL RIAU TIDAK SESUAI DENGAN RTRW

PENULIS M. ZAINUDDIN DAULAY


27

PENDAHULUAN

Latar Belakang Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) merupakan kabupaten potensial baik dilihat dari sisi demografis maupun geografis. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik tahun 2013, Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.449.85 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 4552.558 jiwa (Biro Pusat Statistik Rohul, 2013). Letak daerah ini juga cukup strategis pada jalur lalu lintas darat antar wilayah provinsi, dan pada waktu lampau dapat ditembus melalui jalur Sungai Rokan, membuat wilayah ini telah lama dikenal sebagai pusat perdagangan (www.rokanhulu.go.id).

Selain itu, Rohul juga mempunyai kekayaan sumber daya alam serta kesuburan lahan pertanian dan perkebunan yang luas sehingga mengundang kalangan luar bermigrasi ke wilayah ini. Seiring dengan potensi wilayahnya, masyarakat Rohul juga berkembang menjadi masyarakat yang hidup dalam kemajemukan dari segi etnis, adat istiadat, budaya, bahasa, dan agama. Agama-agama besar dunia, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu terdapat di kabupaten ini. Umat Muslim –sebagai penganut agama mayoritas– menjalankanagama dengan baik, rumah suluk terdapat di banyak tempat, sehingga daerah ini diberi julukan ”Negeri Seribu Suluk”. Begitu pula hubungan antaragama, mereka hidup berdampingan secara damai dan toleran.Sehingga kerukunan menjadi salah satu ciri daerah ini. Berkenaan dengan program pemerintah Orde Baru untuk pemerataan penduduk dan peningkatan ekonomi melalui proyek

28


transmigrasi, maka pada tahun 1980 transmigrasi asal Pulau Jawa mulai ditempatkan di wilayah Pasir Pengarayan dan sekitarnya. Sebagian warga transmigrasi tersebut beragama Katolik walaupun dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka ditulis Islam(Supa,tt:22).

Untuk keperluan kebaktian umat Katolik pada awalnya diadakan di rumah warga transmigrasi secara bergilir. Stasistasi kemudian dibentuk seiring makin bertambahnya umat Katolik. Stasi pertama dibentuk pada tahun 1983 oleh etnis Batak. Letak wilayah yang berdekatan dengan Sumatera Utara membuat banyak orang Batak merantau mengadu nasib ke daerah ini sekaligus mempengaruhi pesatnya perkembangan umat Katolik. Implikasi pertambahan umat Katolik ini, antara lain mempercepat tumbuhnya stasi-stasi etnis Batak di wilayah kabupaten. Pada akhir tahun 1999 jumlah stasi Katolik seluruhnya di Rokan Hulu menjadi 28 buah dengan jumlah jiwa sebanyak 2884 orang dan 634 kepala keluarga. Seiring dengan perkembangan yang signifikan ini, maka pada tanggal 2 Nopember 1999 kegembalaan umat Katholik di Pasir Pangarayan memisahkan diri dari paroki St. Maria Fatima Pekanbaru Kota. Tidak lama berselang, pada tanggal 31 Juli Tahun 2000 secara defenitif berdiri satu paroki baru di Pasir Pengarayan dengan nama Paroki St.Ignatius Pasir Pengrayan, namun belum memiliki rumah ibadat permanen. Pastor Emilius Sakoikoi, Pr dan Pastor Hendrikus Ng Oba, Pr, bersama panitia pembangunan gereja berjuang mendapat ijin pendirian gereja paroki yang sebelumnya telah digagas oleh para pastor pendahulu. Panitia merasa telah mendapat izin mendirikan bangungunan dengan diperolehnya Surat Nomor 146/IPIMB-TRCK/XI/2010 tanggal Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

29

23 Nopember 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rohul. Selanjutnya panitia melaksanakan pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraiyan dan dibuat papan plank yang bertuliskan Izin Mendirikan Bangunan Nomor IMB:KPTS 03/ 09/TRCK, IMBXI/2010. Kemudian pada tanggal 30 Maret 2012 muncul Surat Dinas Cipta Karya Nomor: 600/TRCKUM/III/2012/89 yang isinya tidak memperpanjang izin melakanakan pembangunan, disusul Surat Bupati Nomor 611.32/HKO-UM/258 tertanggal 30 Maret 2012 tentang Relokasi Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pengrayan. Dengan perkembangan ini, muncul masalah pembangunan gereja Santo Ignatius hingga sekarang kasusnya belum selesai, membuat daerah ini mengalami gangguan kerukunan. Munculnya kasus ini, selain mengganggu kerukunan juga dikhawatirkan dapat berdampak pada melemahnya potensi daerah dan masyarakat setempat. Oleh karena itu penelitian diperlukan untuk bahan penyelesaian konflik dan pengelolaan kemajemukan ke depan. Sebab, konflik yang tidak tertangani dengan baik akan menjadi penghalang besar bagi tumbuhnya potensi wilayah dan penghambat cita-cita kesejahteran masyarakat. Karena sesungguhnya, kemajemukan, dapat menjadi potensi dan kekuatan bagi suatu kawasan manakala ia dapat dikelola dengan bijak. Rumusan Masalah Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konflik yang terjadi antara gereja Santo Ignatius dengan 30


Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rohul dengan puncak kasus bentrok antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan pengurus dan jamaat gereja pada bulan Maret 2012. Sehubungan dengan itu, permasalahan ini akan diungkap melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Apa latarbelakang dan pemicuterjadinyakasus gereja ini? 2. Siapa tokoh yang terlibat dalam kasus gereja ini? 3. Apa saja persoalan yang yang dipermasalahkan di seputar konflik rumah ibadah ini? 4. Apa dampak yang timbul dari kasus ini? 5. Bagaimana penanganan yang dilakukan aparatur pemerintah dan organisasi/lembaga keagamaan terhadap kasus gereja tersebut? 6. Apa faktor pendukung dan penghambat penyelesaian kasus gereja dimaksud? Tujuan dan Manfaat Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mempelajari dan memperoleh gambaran yang jelas tentang kasus gereja Santo Ignatius Rohul. Secarakhusus, ingin memperoleh informasi di seputar: a) Kronologikasus gereja Santo Ignatius, b) Para pihak yang terlibat, c) Objek yang dipermasalahkan, d) Dampak kasus, e) Faktor pemicu dan penyulut konflik, f) Faktor penyebab berlarutnya konflik, g) Penanganan yang dilakukan dan upaya penyelesaian kedua belah pihak.


31

Adapun manfaat penelitian ini adalah: a) Manfaat praktis: memberikan informasi dan masukan bagi pimpinan dan penyusun kebijakan di Kementerian Agama dan instansi lain dalam menangani kasus gereja Santo Ignatius Rohul atau kasus sejenis, b) Manfaat akademis: menambah khazanah studi kasus di Indonesia dalam hal ini kajian tentang konflik rumah ibadat. Landasan Teori Fokus penelitian ini adalah konflik antara gereja Santo

Ignatius dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rohul. Untuk mengarahkan dan menguatkan analisis atas sintesa fakta konflik yang terjadi digunakan analis teori konflik Thamrin Amal Tomagola. Memahami apa yang dimaksud dengan teori konflik Thamrin Amal Tomagola tersebut adalah bertemunya empat unsur secara bersamaan, yaitu faktor pemicu (triggering faktors), faktor sumbu (fuse faktor), akar konflik (core of conflict), dan konteks pendukung (facilitating contexts)[Tomagola, dalam Isre

(ed.),2003:43].

Faktor pemicu adalah kejadian atau peristiwa yang menjadi penyulut atau pembenar bagi kelompok tertentu dalam masyarakat untuk memulai secara terbuka konflik dengan kelompok lainnya1(Lopez, dalam Hans Gunther Brauch, dkk., 2009: 923). Faktor sumbu adalah kondisi masyarakat yang rentan terhadap konflik yang dapat berupa sentimen kesukuan, ras, keagamaan, dll. Faktor ini yang memungkinkan konflik dengan cepat menyala begitu disulut

1 Faktor

pemicu bukan hanya bisa menjadi penyebab yang dekat dengat

ledakan konflik melainkan juga bisa mempengaruhi sistem.

32


atau dipicu oleh suatu peristiwa atau kejadian.2 Akar konflik merupakan kondisi sosial yang dialami kelompok masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil secara sosial, ekonomi, dan politik. Perasaan termarginalisasi oleh sekelompok masyarakat dapat diakibatkan oleh akses atau kesempatan yang tidak adil terhadap sumber daya ekonomi (resouces), kekuasaan (power), dan sosial yang menyebabkan terjadinya penderitaan sosial (sosial deprivation) oleh kelompok masyarakat tersebut.3 Sementara itu konteks pendukung adalah kondisi lingkungan yang secara geografis dan demografis mengakibatkan secara tidak langsung terjadinya konflik. Pola pekerjaan, urbanisasi, dan lokasi pemukiman yang memisahkan sekelompok masyarakat tertentu dari kelompok lainnya merupakan bagian dari konteks pendukung yang memungkinkan potensi konflik mencuat menjadi konflik terbuka. Konteks pendukung berfungsi sebagai tempat berseminya potensi konflik menunggu saat yang tepat untuk meledak.4 Disamping teori konflik Thamrin Amal Tomagola, penelitian ini juga menganalisis konflik ini berdasarkan sumber konflik suatu masyarakat majemuk. Dalam perspektif ini penelitian ini melihat sumber konflik sebagaimana diperkenalkan Bahrul Hayat berdasarkan faktor internal, 2Faktor

sumbu dalam suatu konflik biasanya adalah individu dan perannya

yang terlibat aktif dalam sistem(Yang, New York: 2000:197). 3

Core of conflict atau akar konflik adalah ledakan dari perbedaan

kepentingan masing-masing pihak(Cox, 1994). 4 Facilitating

faktors bisa muncul akibat interaksi dari berbagai komponen

keluhan atau potensi konflik di bawah permukaan oleh individu yang berbeda kepentingannya(Sukma, dalam Kusuma Snitwongse and W. Scott Thompson, 2005: 8).


33

eksternal, dan relasional. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam komunitas atau masyarakat yang mengalami konflik (of internal origin). Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar komunitas atau masyarakat yang mengalami konflik (ofexternal origin). 5 Sementara itu faktor relasional adalah faktor yang terkait dengan hubungan antar komunitas yang mengalami konflik. Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi, sebuah disharmoni dan konflik umat beragama terjadi karena satu atau lebih faktor tersebut(Hayat, 2012). Disharmoni atau konflik umat beragama yang berasal dari faktor intern seringkali disebabkan oleh a) tingkat pemahaman agama yang sempit yang mengarah pada fanatisme agama sempit; b) formalisme agama; dan c) aliran sempalan. Ketiganya menunjukkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan atau ketidak selarasan dalam suatu agama. Jika dalam tubuh suatu kelompok agama sendiri sudah mengalami kondisi labil, dengan mudah hal ini akan menjadi pemicu konflik ketika diungkapkan keluar dari batasbatas keberadaan kelompok tersebut. Dalam perspektif eksternal, beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuhnya konflik dan disharmoni antarumat beragama mencakup, antara lain, a) isu global; b) ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial politik; c) perlakuan diskriminatif; d) terminologi mayoritas-minoritas; dan e) gangguan kepentingan. Sementara yang menjadi penyebab timbulnya kerawanan dan konflik dalam kehidupan umat beragama dari faktor relasional atau hubungan antara 5Hal

ini menarik karena ada juga proposisi yang mengatakan bahwa external

origin bisa mengurangi potensi internal origin, karena faktor luar justru bisa merekatkan faktor di dalam suatu sistem(Kriesberg, 2007: 346).

34


dua pihak atau lebih di antaranya mencakup: a) pendirian rumah ibadat; b) penyiaran agama; c) bantuan pihak asing; d) perkawinan beda agama; e) penodaan agama; f) perayaan hari besar agama; g) mobilitas penduduk; dan h) ekslusivisme kelompok atau golongan. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan case study and field research (penelitian kasus dan penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lapangan yang dimaksudkan di sini adalah tempat di mana peristiwa yang diteliti berlangsung, dalam hal ini Desa Suka Maju, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rohul, Provinsi Riau. Pelaksanaan penelitian ini sendiri dilakukan pada bulan Oktober 2014. Pengumpulan bahan, dilakukan melalui kajian pustaka dan dokumen, wawancara serta pengamatan lapangan. Pencarian bahan yang berasal dari kajian pustaka dan dokumen antara lain berupa kebijakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Direktori Putusan Pengadilan, maupun berbagai bahan kebijakan teknis lain serta dokumen-dokumen resmi lainnya. Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada para pengurus gereja dan pejabat Pemda Rohul, pejabat Kemenag, Pengurus FKUB, tokoh masyarakat. Dalam kaitan ini peneliti membuat catatan-catatan lapangan, sehingga informasi terekam dengan baik. Wawancara juga dilakukan secara spontan kepada warga masyarakat yang dijumpai di lapangan, namun berkompeten memberi informasi tentang substansi persoalan yang menjadi aspek dan tujuan penelitian. Observasi dilakukan berkaitan dengan aspek-aspek penelitian Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

35

lainnya. Semua informasi, temuan, kenyataan lapangan, kebijakan, peristiwa, dan catatan-catatan yang berhasil dikumpulkan, kemudian diinventarisasi, diseleksi, dan diklasifikasi. Klasifikasi ini dilakukan untuk mempermudah proses pengkajian. Setelah data diperoleh, proses selanjutnya merangkai fakta, melakukan analisis dengan menggunakan bantuan landasan teori disebutkan di atas. Hasil rangkaian dan analisis kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, yang merupakan tahap rekonstruksi dari laporan penelitian. Dengan rekonstruksi, hasil penelitian bisa diketahui oleh publik dan menjadi dasar bagi penarikan kesimpulan.6(Muslow, 1997:6).

6

Fakta yang masih terpisah sendiri tidak bisa digunakan sebagai proyeksi bagi

pengkisahan tentang peristiwa masa lalu (the evidence is turned into ‘facts’ through the narrative interpretations of historians).

36


GAMBARAN LOKASI DAN MASYARAKAT

Wilayah dan Pemerintahan Lokasi gereja Santo Ignatius yang menjadi objek penelitian ini berada di Jl. Diponegoro KM 6 desa Suka Maju, Kecamatan Rambah, Pasir Pangaraiyan, Kabupaten Rohul, Provinsi Riau. Ibukota kabupaten ini adalah Pasir Pengarayan, berada sekitar 180 km dari ibukota provinsi, Pekanbaru. Rohul memiliki wilayah seluas 7.449.85 km2 terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara geografis daerah ini berada pada posisi 100º50' - 101º52' BT dan 0º15' - 1º30' LU.Batas-batas wilayah Rohul, di sebelah utara wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) dan Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara; sebelah selatan dengan Kabupaten Kampar; sebelah barat Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat; sebelah timur Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir. 7 Kabupaten Rohuyang berbatasan dengan wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini, memiliki riwayat sejarah cukup panjang hingga sampai pada bentuk sekarang. Secara historis, pada abad XIV M, tepat di wilayah Kota Lama, ibukota Kecamatan Kunto Darussalam, berdiri kerajaan Rokan yang terletak di tepi sungai Rokan. Sungai Rokan mempunyai panjang sekitar 260 KM yang bermuara ke kabupaten Bengkalis. Dibagian hulu sungai ini terdapat dua cabang, yakni sungai Rokan Kanan sepanjang 30 KM dan Rokan Kiri sepanjang 70 KM. Sungai Rokan ini mempunyai


37

beberapa anak sungai, diantaranya Batang Lubuh, Batang Sosa, dan Batang Kumu. Pada masa lalu, sungai Rokan dengan anak sungainya telah menjadi urat nadi perekonomian dan perhubungan antara penduduk pantai dengan pedalaman. Nama Rokan, konon berasal dari bahasa Arab yakni "roknun" yang berarti rukun dan damai. Hal ini melambangkan bahwa berdasarkan akar kata nama itu, kerajaan Islam di daerah Riau ini, sejak masa lalu dan pada masa kejayaannya sangat menjaga kerukunan baik ke dalam maupun luar wilayah. Perkembangan selanjutnya, yakni setelah masuknya pengaruh Hindia Belanda, di daerah ini berdiri kerajaankerajaan kecil sebanyak lima kerajaan. Yaitu: Kerajaan Rambah berpusat di Pasir Pengarayan, Kerajaan Tambusai berpusat di Dalu-dalu, kerajaan Kepenuhan berpusat di Kota Lama sedangkan tiga kerajaan, dan satu lagi terdapat di Rokan Hilir, yakni kerajaan Kubu dengan ibu negerinya Teluk Mernau. Secara administratif pengaturan kerajaan tersebut dilakukan oleh seorang adminstrator yang berkedudukan di Pasir Pengarayan. Kemudian pada masa pemerintahan Republik Indonesia, daerah dari masing-masing kerajaan itu dinamakan luhak (setingkat kecamatan). Kelima luhak tersebut selanjutnya ditingkatkan menjadi kecamatan yang pada masa itu pemerintahan diatur oleh wedana yang berkedudukan di Pasir Pengarayan. Hal ini berlangsung sampai pada tahun 1963. Pada tahun itu bertambah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Tandun. Dengan demikian, wedana yang berkedudukan di Pasir Pengarayan membawahi enam kecamatan yakni Tambusai, Rambah, Kepenuhan, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam dan Tandun. 38


Pembentukan menjadi sebuah kabupaten telah lama menjadi keinginan masyarakat. Perjuangan ke arah itu telah memakan waktu yang panjang dan menghabiskan tenaga dan pikiran serta biaya yang cukup banyak. Awal langkah perjuangan ke arah itu dimulai tahun 1962 pada acara musawarah besar masyarakat Rohul di Pasir Pengarayan. Walaupun keingian masyarakat belum terwujud waktu itu, namun tujuan untuk mewujudkan kabupaten tersendiri tidak pernah surut dari keinginan masyarakat Rohul. Pada tahun 1968 diadakan musyawarah besar lembagalembaga kerapatan adat se-wilayah I Pasir Pengarayan dengan satu tujuan yakni menjadikan Rohul sebagai kabupaten. Untuk menguatkan perjuangan masyarakat dihadapan pemerintah pusat, pada tahun 1987 diselenggarakan lagi acara yang sama dengan maksud dan tujuan yang sama pula. Berkat kesungguhan seluruh lapisan masyarakat, daerah eks Kewedanaan Pasir Pengarayan disetujui menjadi wilayah Pembantu Bupati wilayah I Kabupaten Kampar yang berkedudukan di Pasir Pengarayan. Dengan status Pembantu Bupati wilayah I Kabupaten Kampar ini, satu tahapan perjuangan masyarakat Rohul tercapai. Kemudian berlanjut dengan pembentukan jabatan administratif baru yakni pembantu bupati yang berkedudukan di Pasir Pengarayan. Harapan untuk terbentuknya kabupaten penuh mulai terbuka pada saat reformasi tiba. Pada masa itu, banyak daerah-daerah yang ingin memekarkan diri menjadi kabupaten atau provinsi. Terkait dengan Rohu menjadi daerah otonom tampaknya daerah ini berpeluang besar untuk hal tersebut karena telah memiliki persyaratan pokok yang diperlukan, antara lain potensi daerah. Seiring dengan itu, maka pada tanggal 5 Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

39

Februari 1999 dibentuklah panitia persiapan Kabupaten Rohul. Panitia berhasil mengumpulkan sebanyak 210 lembar aspirasi masyarakat dari ninik mamak atau pemangku adat, ulama, cendekiawan, tokoh pemuda dan pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua DPRD tingkat II Kabupaten Kampar di Bangkinang. Melalui upaya yang terus menerus dilakukan, maka anggota komisi II DPR-RI mengadakan studi kelayakan terhadap situasi dan kondisi Rohul. Tidak berselang lama, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri mengabulkan permohonan masyarakat Rohul tentang kabupaten sendiri. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 12 Oktober 1999, yakni dengan dikeluarkannya UU No. 53 Tahun 1999. Berdasarkan UU tersebut secara yuridis formal dan material, resmilah eks Kawedanan Pasir Pengarayan atau wilayah kerja Pembantu Wilayah Kerja I menjadi sebuah kabupaten yang diberi nama Kabupaten Rohul dengan ibu kotanya Pasir Pengarayan. Kemudian, berdasarkan UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RI No 53 tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004 menjadikan Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun sebagai bagian dari Kabupaten Rohul. Dengan demikian, Rohul saat ini terbagi menjadi 16 wilayah pemerintahan kecamatan, yaitu Kecamatan Bangun Purba, Kabun, Kepenuhan, Kunto Darussalam, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tambusai, Tambusai Utara, Tandun, Ujungbatu, Pagaran Tapah Darussalam, Bonai Darussalam, Kepenuhan Hulu, Pendalian IV Koto.8

40


Perekonomian Kabupaten Rohul memiliki potensi perekonomian yang cukup besar meliputi perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, industri, perdagangan, jasa, pertambangan, dan pariwisata. Komoditi dari sektor perkebunan merupakan andalan perekonomian Kabupaten Rohul, utamanya kelapa sawit. Komoditi lainnya, yaitu karet, kopi, kelapa dan lainlain. Berikut gambaran luas lahan tanam dan hasil perkebunan Rohul tahun 2007: No. Komoditi

Luas Lahan Perkebunan

Produksi (Ton)

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.

57.643,67 203.216,45 800,65 343,65 18,84 103,28 495,5

135.778,76 2.228.815,98 1.058,00 65,22 43,99 176,57 361,00

Karet Kelapa Sawit Kelapa Kopi Aren Pinang Gambir

Berdasarkan data BPS tahun 2013, luas lahan perkebunan sawit telah berkembang jauh menjadi 619.757 ha. Berkembang lahan perkebunan sawit ini,

menarik masuknya pendatang dari luar,

terutama pekerja di sektor perkebunan dan pertanian sehingga mata pencaharian penduduk sebagian besar bergerak di bidang ini, yaitu sekitar 52,42%. Adapun mata pencaharian lainnya, bidang industri 11,49%, bidang perdagangan 7,14% dan sektor lain sebesar 28,95%. Pendapatan atau penghasilan masyarakat daerah ini cukup tinggi. Mereka, terutama para pendatang yang bekerja di sektor pedagang,


41

petani kelapa sawit, karet dan tanaman palawija lainnya, memiliki pendapatan antara 3-7 juta rupiah perbulan. Laju pertumbuhan ekonomi Rohul juga cukup tinggi. Berdasarkan data tahun 2013 tercatat sebesar 7, 48 % pertahun, diatas pertumbuhan nasional yang rata-rata sekitar 6 %(Biro Pusat Statistik Kabupaten Rohul, 2013;dan

lihat Supa,tt: 16). Selain

perkebunan

sawit,

potensi

pariwisata

di

Kabupaten Rohul juga cukup besar seiring dengan lancarnya transportasi ke dan dari daerah ini. Daerah ini memiliki satu buah hotel berbintang tiga dan sembilan penginapan (hotel melati)berupa wisatawan

wisma

dan

yang

pelaku

siap

usaha.

menerima Keberadaan

kunjungan hotel

ini

menunjukkan bahwa geliat perekonomian daerah ini cukup dinamis, semakin mengundang pencari kerja dari luar dan membuat daerah ini bertambah heterogen. Ada sejumlah objek wisata yang potensial menjaring wisatawan, antara lain Istana Kerajaan Rokan Hulu. Istana Kerajaan Rokan Hulu berada di Kecamatan Rokan IV Koto dan dibangun pada abad XVII. Istana ini merupakan peninggalan Kerajaan Rokan. Selain itu ada objek wisata Benteng Tujuh Lapis terletak di Desa Dalu-dalu Kecamatan Tambusai. Benteng yang dibangun tahun 1835 ini merupakan kubu pertahanan perjuangan rakyat Dalu-dalu dalam melawan penjajah Belanda. Benteng ini merupakan saksi bisu kepahlawanan dan semangat pantang menyerah Tuanku Tambusai (Harimau Padri dari Rokan)

melawan

penjajah

Belanda.

Tuanku

Tambusai

merupakan orang pertama dari Riau yang mendapat anugrah Pahlawan Nasional dari Pemerintah Republik Indonesia. 42


Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Rohul tahun 2013 seluruhnya 543.8579 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, 2013). Pada tahun 2010 jumlah penduduk tersebut masih sekitar 475.011 (http://www.rokanhulu.go.id). Berdasarkan angka ini, dalam kurun waktu 3 tahun, penduduk bertambah sebanyak 68.846 jiwa (12,7% atau sekitar 4% per tahun). Pertumbuhan ini di atas rata-rata nasional, yakni sekitar 1,5 % pertahun. Penduduk Rohul tersebar di 16 kecamatan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: Kecamatan

Laki-Laki Perempuan Total

Rokan IV Koto

11.573

11.030

22.603

Pendalian IV Koto

6.313

5.472

11.785

Tandun

14.814

14.397

29.211

Kabun

13.279

12.056

25.335

Ujung Batu

25.124

23.801

48.925

Rambah Samo

16.124

14.836

30.960

Rambah

24.522

23.678

48.200

Rambah Hilir

20.198

19.061

39.259

Bangun Purba

9.053

8.353

17.406

Tambusai

30.915

29.199

60.114

Tambusai Utara

44.917

41.446

86.363

Kepenuhan

11.993

10.949

22.942

Kepenuhan Hulu

9.124

8.423

17.547

Kunto Darussalam

23.553

21.284

44.837

9

Menurut catatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu,

jumlah penduduk tahun 2013 adalah sebesar 610. 110 jiwa.


43

Kecamatan

Laki-Laki Perempuan Total

Pagaran Rapah Darussalam 8.540

7.746

16.286

Bonai Darussalam

11.873

10.211

22.084

Kabupaten Rokan Hulu

281.915

261.942

543.857

Secara umum anutan agama penduduk meliputi Islam, Kristen,

Katholik,

Hindu,

Buddha,

dan

Konghucu

(Kementerian Agama Kabupaten Rohul, 2013: 3).Komposisi demografi berdasarkan agama dapat dilihat dalam sub uraian keagaman. Selain heterogenitas agama, penduduk Kabupaten Rohul juga heterogen di bidang etnis. Sekitar tahun 1980 transmigrasi asal Pulau Jawa mulai ditempatkan diwilayah ini. Bersamaan dengan dibukanya perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran dan masuknya transmigran, mulai pula banyak orang Batak Tapanuli Utara dan suku lain mencari pekerjaan dan menetap di kabupaten ini. Belakangan kabupaten ini dihuni berbagai macam suku, sebagian besar suku Jawa, Melayu, Minang, Sunda, dan Batak. Selain itu, terdapat masyarakat suku terasing yaitu, suku Bonai dan Sakai.Dua suku ini merupakan suku asli Rohul. Berdasarkan data tahun 2003, komposisi penduduk berlatar belakang etnis, sebagai berikut: etnis Jawa (37,88%), Melayu (31,15%), TapanuIi=Mandailing (8,23%), Sunda (3,43%), Minang (3,13%), dan lainnya (16,10%), Banjar, Flores dan Bugis dibawah 0,5% (Data Base Rohul, 2003:11).Diantara suku-suku pendatang ini sebagian menganut agama Kristen dan Katolik. Dengan

44


demikian penduduk daerah ini menjadi heterogen, baik secara etnis maupun agama. Sebagaimana diketahui bahwa pada saat terjadinya migrasi, tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok etnis pendatang membawa sebagian atribut yang melekat pada diri dan kebudayaan mereka dari daerah asal. Hal yang sama juga terlihat pada masyarakat pendatang di Rohul. Masing-masing etnis pendatang membawa juga dalam dirinya budaya, bahasa dan tradisi sukunya. Suku Batak dengan budaya dan bahasa Bataknya, suku Jawa dengan budaya dan bahasa Jawanya, Nias dengan bahasa dan budaya Niasnya (Supa,tt:16).Bahkan sebagaian pemukiman mereka tersegragasi berdasarkan etnis dan agama. Sebaliknya, penduduk setempat, terlihat berbeda dengan para pendatang, baik dari sisi kebudayaan, adat, dan tradisi, maupun penghidupannya. Umumnya kehidupan mereka sebagai petani, dan dari laju perkembangan perekonomian terlihat lebih lambat dibandingkan para pendatang. Kondisi ini dapat dilihat misalnya pada rumahrumah penduduk di sepanjang lintas jalan Pasir PengarayanPekanbaru, umumnya rumah penduduk asli terlihat sederhana. Sedangkan rumah milik para pendatang dibangun secara permanen dan bagus-bagus. Keagamaan Masyarakat asli Rohul umumnya sangat kuat memegang teguh budaya dan tradisi keagamaan Islam dalam kesehariannya. Tradisi dan adat bersendikan Islam masih Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

45

berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, terlihat dalam upacara perkawinan, penyambutan tamu dan acara-acara budaya lainnya. Menurut sejarahnya, daerah Rohul disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau(Rantau nan Tigo Jurai). Karenanya dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rohul lebih menggunakan adat istiadat daerah rumpun budaya Minangkabau bersendikan syara’ (Islam). Adanya kekhasan adat bercorak regiulitas Islami ini ditopang atau diperkuat oleh etnis utama Melayu, Minang dan Mandailing. Kondisi keagamaan ini membentuk karakteristik Kabupaten Rohul dengan budaya Islami yang cukup kuat.Kentalnya budaya Islam di daerah ini menjadikan Rohuldikenal atau dijuluki dengan sebutan “Negeri Seribu Suluk”10 (Hesmansyah, wawancara, 14 Oktober 2014). Bersamaan datangnya program transmigrasi tahun 1980, transmigran asal Pulau Jawa sebagaian diantaranya beragama 10

Negeri Seribu Suluk, sebagaimana dijelaskan pengertiannya oleh Yuli

Hesmansyah, bahwa di negeri ini (Rohul) banyak terdapat rumah-rumah suluk sebagai salah satu bentuk pengamalan tarekat Naqsabandiyah. Pengamalan tariqat di daerah ini cukup terjaga. Guru-guru tarekat besar di Sumatera banyak berasal dari sini. Seperti Syekh Abdul Wahab Rokan, pembawa tariqat di Basilam, Langkat. Guru Syekh Wahab juga berasal dari sini, yaitu kelahiran Pasir Putih. Rohul cukup banyak melahirkan ulama-ulama besar. Selain Abdul Wahab Rokan, juga ada Ansarudin Yahya, bahkan pahlawan Pejuang Nasional Tuanku Tambusai berasal dari Dalu-Dalu, Rohul. Oleh karena itulah Bupati Achmad sebagai kepala daerah, sangat memprioritaskan pembangunan fisik dan mental secara bersamaan. Begitu juga perhatiannya terhadap tarekat cukup tinggi. Contohnya surau-surau tempat suluk dibantu dengan anggaran 100 juta per surau. Kemudian beliau mendatangi secara bergilir wirid tariqat ke surau-surau setiap bulan. Beliau bangun Masjid Agung Rohul yang sangat megah, juga mendatangkan ustadz dari kota-kota lain untuk memberikan pengajian. Bahkan beberapa petinggi tariqat pusat dari PTI (Persatuan Tariqat Indonesia) pernah dia datangkan ke sini.

46


Kristen dan Katolik,yang kemudian membawa cukup banyak perubahan keagamaan di sini. Bersamaan dengan program transmigrasi ini, dibuka perkebunan sawit secara besarbesaran, sehingga menarik minat penduduk daerah sekitar seperti orang Batak Tapanuli Utara yang sebagiannya beragama Kristen dan Katolik merantau mengadu nasib ke daerah ini. Dengan kedatangan para penduduk luar tadi, secara umum komposisi agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Rohul tahun 2013 berubah menjadi: Islam 514.871 orang (84,39%), Kristen 86.680 orang (14,21%), Katholik 8.265 (1,35%), Hindu 24 Orang (0,01), Buddha 216 orang ( 0,04%), Konghucu 35 orang (0,01%), lainnya 19 orang (0,00) (Kementerian Agama Kabupaten Rohul, 2013).Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, yakni tahun 2007 misalnya, komposisi anutan agama di daerah ini telah berubah secara signifikan. Berdasarkan data tahun 2007 komposisi umat beragama adalah: Islam 159, 482 jiwa (93, 19%), Kristen 18.767 jiwa (6, 79%), Buddha 84 jiwa (0,03%), dan Hindu 112 jiwa (0,07%) (Azhari, 2007). Meskipun terjadi perubahan komposisi penduduk yang cukup signifikan, sejauh yang terekam, kehidupan beragama secara umum di wilayah ini berjalan baik. Dalam arti masing-masing umat beragama dapat menjalankan keyakinan agamanya dengan baik dan lancar. Begitu pula hubungan antaragama, hidup berdampingan secara damai dan toleran antarumat beragama cukup terjaga, sehingga kerukunan menjadi salah satu kebanggaan daerah ini. Jarang terdengar konflik antarumat beragama, sampai kemudian muncul peristiwa bentrokan petugas Satuan Polisi Pamong Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

47

Praja (Satpol –PP) setempat dengan umat Kristiani bersama pengurus pembanguna Gereja Santo Ignatius pada 12 September 2012. Peristiwa ini terjadi terkait pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignisius yang dipandang bermasalah. Peristiwa ini oleh sebagaian kalangan dikenal dengan sebutan “Tragedi Rabu Berdarah di Rokan Hulu Riau”. Ketersediaan sarana pendukung aktivitas keagamaan di daerah ini boleh dikatakan tidak pernah mengalami persoalan berarti, karena jumlah rumah ibadat tersedia cukup memadai bagi semua agama. Rumah ibadat umat Islam, yakni masjid, musholla, surau/suluk, dan langgar masing-masing berjumlah 660, 460, 145, dan 435. Adapun rumah ibadat umat lainnya yakni gereja Kristen sebanyak 150, gereja Katolik 18 (+ 35 stasi), Pura Hindu 1, Vihara Buddha 2, Klenteng Konghucu 22 (ibid.). Sementara dukungan rohaniawan bagi masing-masing agama, sesuai

catatan

rohaniawan

Kantor

Kemenag

Islam/mublligh

Rohul,

1346

seperti

orang,

2)

berikut:

1)

rohaniawan

Kristen/pendeta 118, 3), Katolik/pastor 18, 4), Hindu/pinandita 1, 5), Budha/pandita 1, 6), Konghucu 0 (ibid,4).

48


GEREJA SANTO IGNATIUS DI ROHUL Riwayat Berdiri Gereja Santo (St) Ignatius Pasir Pengarayan berdiri di Jl. Diponegoro KM 6 Desa Suka Maju, Kecamatan Rambah, Pasir Pangaraiyan, Kabupaten Rohul, Provinsi Riau. Secara defenitif pendirian gereja ini pada tanggal 31 Juli 2000, yakni bersamaan berdirinya satu paroki baru di Pasir Pengarayan dengan nama Paroki St.Ignatius Pasir Pengarayan. Cakupan penggembalaan gereja ini adalah seluruh daerah kecamatan yang berada di Kabupaten Rohul, Provinsi Riau serta beberapa stasi yang berasal dari kabupaten dan propinsi lain. Pada awal berdiri, paroki ini belum memiliki rumah ibadat permanen, bangunan gereja awal adalah sebuah bangunan sederhana dengan ukuran 8x16 m (Supa,tt:4). Dalam keyakinan umat Kristiani, khususnya Katolik, tugas yang dipercayakan kepada umat mencakup tiga hal, pewartaan (sebagai nabi) pengudusan (sebagai imam), dan penggembalaan (sebagai raja). Setiap jamaat gereja mengambil bagian dalam tugas tersebut dengan bakat dan perannya masing-masing. Dalam konteks perwujudan keyakinan itu maka dibentuk Dewan Pastoral Paroki Rohul. Tapi secara faktual, program transmigrasi yang menjadi awal berdirinya gereja di Rohul. Sebenarnya, warga transmigrasi diterima sangat selektif di wilayah ini. Namun, ternyata ada transmigran yang beragama non Islam lolos atau “diloloskan” karena agama mereka dalam kartu tanda penduduk (KTP) ditulis beragama Islam(Tokoh masyarakat, wawancara; danlihat Supa:16).

Pada awal tinggal di daerah ini, mereka yang beragama Katolik mengadakan kegiatan rohani dengan kebaktian bergilir di rumah sesama warga transmigrasi. Inilah yang menjadi benih awal terbentuknya stasi di daerah transmigrasi Rohul. Stasi ini dimotori oleh dua tokoh utama, yaitu Paulus Subani Utomo dan Yustinus Sarjono. Utomo berasal dari Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

49

Kediri Jawa Timur sedangkan Sarjono berasal dari Bantul Yogyakarta. Dari stasi awal ini, kemudian bermunculan stasi- stasi yang lain seperti di Pasir Utama dan Pasir Agung. Disusul kemudian dengan makin banyaknya orang Batak dari Samosir dan Toba yang beragama Katolik merantau untuk mengadu nasib ke daerah ini, maka mereka bersepakat untuk membentuk stasi sendiri. Pada tahun 1983 terbentuk stasi etnis Batak pertama. Stasi pertama etnis Batak ini berdiri di Sei Napal, sekarang bernama Stasi Murini. Perkembangan umat Katolik yang berasal dari Sumatera Utara ini cukup pesat, sehingga bermunculan stasi-stasi etnis Batak di tempat lain. Jumlah seluruh stasi di Rohul pada akhir tahun 1999 sebanyak 28 buah, kepala keluarga 634, dan jumlah Jiwa sebanyak 2884 orang. Pada tanggal 2 November 1999, terjadi perubahan tenaga kegembalaan di Pasir Pengarayan yang sebelumnya umat Katolik disini dinahkodai oleh Serikat Jesus (SJ), kemudian diserahkan kepada Imam Diosesan Keuskupan Padang. Dengan serah-terima itu, maka Pastor Florianus Sarno, Pr sebagai imam pertama. Diosesan Keuskupan Padang memisah dari paroki induk Paroki St. Maria a Fatima Kota Pekanbaru. Tidak lama setelah itu, tepatnya pada 31 Juli Tahun 2000 secara defenitif berdiri satu paroki baru di Pasir Pengarayan dengan nama Paroki St.Ignatius Pasir Pengarayan(Supa,tt: 4).

Pada tahun 2010 mulai direncanakan pembangunan gereja permanen yang kemudian mengundang permasalahan karena berada di atas lahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemda setempat. Disamping tidak sesuai dengan RTRW, pembangunan gereja besar ukuran 15x30m di sisi jalan utama masuk Kota Pasir Pengarayan atau ’’Pintu gerbang

50


masuk Kota Pasir Pangarayan” ternyata menjadi sorotan masyarakat setempat.11 Pastor dan Petugas Penyangga Gereja(Dokumen Sejarah Gereja Santo Ignatius di Rohul, tt). Sejak 2 November 1999 sampai sekarang, Paroki St. Iganatius Pasir Pengarayan dipimpin oleh Imam Diosesan Keuskupan Padang dan Imam Kontrak dari Keuskupan daerah lain. Sebelumnya umat katolik daerah ini diasuh oleh Serikat Jesus (SJ) yang menginduk ke Paroki St. Maria a Fatima Kota Pekanbaru. Adapun pastor-pastor yang bertugas sejak 1999 (sejak dipimpin oleh Imam Diosesan Keuskupan Padang) adalah: 1. Pastor Florianus Sarno, Pr. Pastor Sarno merupakan pastor paroki pertama sejak paroki ini memisahkan diri. Sebagai paroki baru, ia berupaya menyusun konsep paroki yang mandiri. Ia juga aktif bergerak di bidang kepemudaan di paroki. Ia menjabat dari 1999 sampai 2000. 2. Pastor Yohanes Cahaya, Pr Pastor ini adalah pastor yang terlama bertugas di Paroki Pasir Pengarayan, yaitu dari tahun 2000-2008. Ia pastor paroki kedua.Ia memiliki hobi yang unik dan aneh, yaitu suka memelihara binatang liar seperti ular, dll. Banyak hal ia benahi dalam struktur paroki. Ia memprakarsai pembangunan 11Pemerintah

Daerah Kabupaten Rohulmemberikan Izin Mendirikan Bangunan

(rumah ibadat) dengan nomor izin IMB: KPTS/03/09/TRCK/IMB/XII/2010.


51

pastoran. Dahulu pastoran paroki hanya 1 unit rumah yang terbuat dari papan (semi permanen) kemudian di masa kepemimpinannya bertambah menjadi 2 unit rumah untuk pastoran. Pastor ini juga menanam sawit di sekitar pastoran, dan di sekitar Gereja Stasi Surau Gading untuk menambah kas paroki. Selain itu ia juga memprakarsai supaya para Suster berkarya di paroki ini. Atas persetujuan uskup, para suster mulai berkarya pada masa kepastorannya. Ia juga memprakarsai penambahan kendaraan bagi gereja, yaitu mobil Ford Ranger dan sepeda motor. 3. Pastor Apolonius Waiwuri, Pr Pastor Apolonius Waiwuri merupakan pastor kontrak dari Keuskupan Larantuka. Karena kekurangan pastor, maka Uskup Mgr. Martinus D. Situmorang memohon kepada Keuskupan Larantuka agar imamnya diperbolehkan untuk berkarya di Keuskupan Padang. Pilihan jatuh kepada Pastor Waiwuri. Sejak Pastor Sarno pindah ke Padang dan menjadi Ketua Yayasan Prayoga Padang maka Pastor Cahaya menggembalakan paroki seorang diri. Dengan kehadiran PastorWaiwuri maka tugas kepastoran menjadi lebih terbantu. Tetapi pastor ini tidak beberapa lama melayani tugas kepastoran di paroki Pasir Pengarayan. Karena belum lama setelah bertugas ia menderika sakit. Diperkirakan sakitnya karena banyak minum minuman keras sehingga ia dijuluki pastor gaul atau pastor peminum. Setelah dicek di berbagai rumah sakit di Riau, ia diketahui mengidap kanker hati, sehingga dibawa ke Jakarta untuk proses penyembuhan. Setelah beberapa bulan dirawat, dokter menyatakan keadaannya telah pulih. Namun tidak beberapa lama 52


penyakitnya kambuh lagi sehingga dipulangkan ke Larantuka dan tidak lama kemudian meninggal disana. 4. Pastor Silvanus Sabon Helan, Pr Pastor ini juga merupakan pastor kontrak dari Keuskupan Larantuka menggantikan Pastor Waiwuri mendampingi Pastor Cahaya. Bersama dengan Pastor Cahaya, mereka melakukan cukup banyak terobosan. Keadaan gereja dan umat Katolik di masanya semakin berkembang. Pastor Helan bersama dengan Pastor Cahaya pindah tugas pada bulan September 2008. 5. Pastor Emilius Sakoikoi, Pr Pastor ini merupakan pindahan tugas dari Paroki St. Yosef Duri. Ia dipindahkan ke Pasir Pengarayan bersama rekannya Pastor Erik. Ia dan rekannya tersebut banyak memperbaharui aturan gereja di paroki. Mereka juga menertibkan administrasi sakramen yang diterimakan karena sebelumnya sedikit mengalami kekacauan. Dalam periode ini, mereka merampungkan bangunan pastoran dan merehap bangun susteran. 6. Pastor Hendrikus Ngambut Oba, Pr Sebelum ke Pasir Pengarayan, Pastor Oba merupakan pelayan umat Katolik di Paroki Dumai. Atas perintah Uskup, ia pindah ke Paroki Pasir Pengarayan pada bulan September 2008. Ia menjabat sebagai pastor pembantu/rekan kerja. Ia bersama rekannya memperbaharui jadwal Perayaan Ekaristi Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

53

di gereja paroki yang biasanya dilaksanakan pada hari Sabtu menjadi hari Minggu. Sebagai imam yang masih muda, ia memiliki perhatian khusus untuk mencari calon-calon imam masa depan. Ia selalu berusaha untuk mencari kaum muda untuk masuk seminari dalam mengatasi defisit imam. Pada bulan Juni 2011, pastor ini mendapat tugas belajar di Roma dan diganti oleh Pastor Hardiono Hadisubroto, Pr. Adapun petugas lain yang menyangga gereja diantaranya adalah:

berperan

penting

1. Katekis Katekis adalah orang yang memberi pelajaran dan pendidikan agama atas nama gereja, baik melalui umat maupun lembaga-lembaga pendidikan (Heuken SJ,1992:206). Di antara katekis di Gereja St. Ignatius adalah: a.

F.B Suparwoko Supa,bertugas dari 12 September 1985 – sekarang(Dokumen Gereja Paroki St. Ignatius Pasir Pengarayan).

Katekis Paroki St. Ignatius Pasir Pengarayan ini berlatar belakang guru. Ia lulusan SPG Van Lith Muntilan yang kemudian ditugaskan oleh Yayasan Prayoga Riau Daratan di SDK Datuk Laksamana Pulau Rupat, Bengkalis. Tugas sebagai guru dimulai pada 1 Januari 1977 dan berakhir pada bulan Juni 1982, dimana saat itu ia mendapat tugas belajar selama tiga tahun di AKI “Widya Yuwana” Madiun. Sekembalinya dari tugas belajar katekis ini langsung ditugaskan didaerah transmigrasi Pasir Pengarayan pada akhir September 1985. Pada saat itu Stasi Pasir Pengarayan masih menginduk pada Paroki St. Maria a Fatima Pekanbaru. Tugas pokok sebagai katekis yang ia jalankan pada garis 54


besarnya ada dua yaitu: bidang pastoral dan tugas administrasi. Bidang pastoral terbagi dua lagi, yaitu: 1) Pelayanan katekese yang diarahkan pada katekumen, yakni pendampingan orangtua untuk baptis bayi, komuni pertama, krisma dan kursus persiapan perkawinan, mengajari umat bernyanyi, memimpin ibadat sabda hari Minggu, ibadat lingkungan dan pemakaman orang meninggal; 2) Mencari umat. Pencarian umat dilakukan berdasarkan kabar beranting; maksudnya bila ada umat yang memberitahukan bahwa di suatu tempat pemukiman ada warga beragama Katolik, maka ia langsung mencari dan mengunjungi dan langsung menginap dengan maksud untuk mencari/menambah teman yang lain. Jika sudah ditemukan 2 atau 3 KK yang beragama Katolik, maka selanjutnya kelompok tersebut dikunjungi dan dibina secara kontinyu sebulan sekali. Keberhasilan Suparwoko “mencari dan memperbanyak umat” kemudian berkembang pada pembentukan stasi-stasi. Stasi-stasi yang merupakan “hasil pencarian” Suparwoko adalah: Stasi SP 4 SKP G, Tapung Jaya, Sei Asam, Desa Dura, SP 1 Mandau (sekarang Teluk Sono), Mandau I (dulunya gabungan beberapa afdeling), Stasi Prambanan (sekarang sudah tutup karena banyak yang kembali ke tempat asal) dan Sei Intan. Pencarian umat oleh Suparwoko kemudian dilanjutkan ke daerah perkebunan PTPN V Tandun. Berdasarkan sumber dari umat Katolik, keberhasilan Suparwoko sangat pesat “mencari umat” di berbagai afdeling Tandun ini sehingga sekitar dua tahun kemudian, selain mendapat umat yang banyak juga berhasil membangun tempat ibadat gereja di Kasikan sebagai pusat stasi dan ibadat untuk wilayah Tandun.


55

Bagian lain dari tugas katekis adalah masalah administrasi. Tugas utama dalam bidang ini yaitu mendokumentasikan hal-hal penting yang terjadi di Pasir Pengarayan. Tugas ini meliputi pendataan umat (sensus umat), pencatatan baptis, krisma, perkawinan, kematian dan umat yang keluar masuk Katolik. b. Yulius Parno, S.Ag. (1994-Sekarang) Yulius Parno berasal dari Yogyakarta, bertugas di Pasir Pengarayan sejak tahun 1994. Ia awalnya bekerja sebagai katekis kedua di paroki. Pada tahun 2005 ia diangkat menjadi PNS (guru Katolik) Departemen Agama sehingga jabatannya sebagai katekis dilepas. Walaupun begitu ia juga masih aktif membantu pelayanan pastoral tanpa gaji. Tugasnya antara lain, pembinaan untuk kaum kategorial, pendidikan koperasi bahkan saat ini ia menjabat sebagai ketua Credit Union (CU), suatu bentuk ekonomi koperasi gereja. Ia juga ikut mendampingi pastor untuk kunjungan ke stasi-stasi. Saat ini ia diangkat sebagai salah satu anggota inti dewan pastoral paroki. 2. Karyawan Tetap Paroki Salah satu karyawan tetap paroki adalah Tumiran. Ia bertugas sebagai sopir mulai tahun 1982 hingga sekarang(Dokumen

Gereja Pastoran Pasir Pengarayan, 2010).Konon, ada yang menyebut dia beragama Islam. Tumiran merupakan salah seorang yang cukup berperan penting dalam kehidupan paroki. Ia bekerja di pastoran sejak tahun 1982. Ia telah bertahun-tahun bersama para pastor misionaris pertama. Meskipun tugas utamanya adalah driver, ia boleh dikatakan sebagai salah seorang pejuang paroki karena 56


ketika para pastor misionaris melayani stasi yang saat itu sulit untuk dijangkau, ia terus berjuang mengantarkan para misionaris. Selain sebagai sopir, ia juga mengurusi fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan paroki.

Keadaan Umat Katolik dan Karya-Karya Gereja Menjelang didirikannya gereja permanen, umat katolik di paroki Pasir Pangarayan berjumlah 4695. Mereka kebanyakan berasal dari etnis Batak Toba sekitar 55%, disusul etnis Jawa sekitar 35%, etnis Nias 7% dan sisanya berasal dari Flores. Mereka umumnya perantau dan keluarga muda. Masing-masing etnis ini, juga membawa dalam dirinya budaya, bahasa dan tradisi sukunya. Suku Batak, dengan budaya dan bahasa Bataknya, suku Jawa dengan budaya dan bahasa Jawanya, suku Nias dengan bahasa dan budaya Niasnya(Ibid: 16). Latar belakang pendidikan umat Katolik di daerah ini bervariasi. Sebagian besar berpendidikan rendah, yaitu tidak tamat SD sekitar 5%, tamat SD sampai tamat SMP sekitar 40%, berlatar pendidikan SMA sekitar 45%. Kelompok yang menamatkan Strata 1 [S-1] sekitar 10%(Sejarah Gereja: 20).

Kebanyakan umat Katolik yang bermukim di wilayah paroki ini adalah pendatang, diantara mereka berprofesi sebagai petani kelapa sawit dan karet. Ada juga umat yang berprofesi sebagai karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selain itu sebagaian kecil berprofesi sebagai pedagang. Dengan pekerjaan seperti itu, kondisi umat Katolik di daerah ini pada umumnya dapat dikatakan hidup sejahtera dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dalam hal pendapatan, sebagaian bear memiliki pendapatan cukup baik berkisar antara Rp 4-7 juta perbulan. Tetapi ada juga sebagian umat berpendapatan rata-rata antara Rp 3-4 juta. Pendapatan umat Katolik diakui pihak gereja cukup baik, tapi karena Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

57

rendahnya tingkat pendidikan mereka, menyebabkan mereka kurang bisa mengelola keuangan. Antara pengeluaran dan pemasukan mereka kadang-kadang tak seimbang. Sebagai masyarakat perantau, umat Katolik di daerah ini sangat gigih berusaha. Mereka melakukan itu agar dapat hidup terjamin dan menjamin. Dengan tuntutan demikian umat menjadi gigih untuk mendapatkan lahan, baik untuk tempat mendirikan rumah maupun lahan untuk bertanam. Rata-rata umat Katolik memiliki lahan berkisar 4-5 ha. Namun menurut pihak gereja, walaupun lahan yang dimiliki sudah cukup luas, terkadang umat mempunyai ambisi besar atau dalam istilah gereja keburu nafsu untuk menggarap tanah jauh lebih banyak lagi sehingga sering menebangi hutanhutan secara ilegal(Lihat Dokumen Sejarah Gereja St. Ignatius Rokan Hulu) Dengan melihat keadaan diatas, dari sisi kehidupan perokonomian terjadi perbedaan yang kurang berimbang antara umat Katolik dengan penduduk asli. Antara lain karena „kegigihan“ yang berimbas pada pendapatan. Pendapatan warga asli umumnya lebih rendah dari warga pendatang. Ketimpangan ini antara lain terlihat pada kecenderungan berobat. Keadaan ekonomi umat Katolik yang lumayan cenderung kalau sakit pergi berobat ke rumah sakit yang berada di luar kota seperti, RS Santa Maria dan RS Awal Bross Pekanbaru dan bahkan ada yang sampai pergi ke Penang Malaysia. Ketika ditanya bagaimana berobat di rumah sakit atau puskesmas, cenderung dijawab dengan spontan bahwa berobat di tempat tersebut ”bukan menyembuhkan malahan menambah penyakit”. Begitu juga dalam hal pendidikan, masyarakat “umat Katolik” lebih cenderung menyekolahkan anaknya disekolah 58


yang baik meskipun mahal. Beberapa sekolah yang favorit diminati anak-anak Katolik daerah ini seperti; SMP, SMA St. Maria Pekanbaru; SMP, SMA Don Bosco Padang, dan sekolah katolik yang berada didaerah Sumatera Utara (Budi Mulia, Bintang Timur, St.Yosep dan lain-lain). Tentang kecenderungan ini, umat Katolik memberikan jawaban bahwa mereka tidak merasa rugi meskipun biaya sekolah di luar jauh lebih mahal, karena mutu yang diberikan oleh pihak sekolah sebanding dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Baiknya kondisi kehidupan umat Katolik disini tidak lepas dari campur tangan atau karya gereja. Karya yang dilaksanakan, selain bidang sakramental, gereja juga menggarap bidang pengetahuan dan bidang sosial ekonomi umatnya. Dalam bidang pengetahuan misalnya, gereja mengadakan kegiatan menambah wawasan berupa kursus singkat secara periodik. Biaya kegiatan ini umumnya ditanggung oleh rayon Katolik bersangkutan. Dalam bidang ekonomi, gereja mengadakan kegiatan peningkatan dan perbaikan kesejahteraan umat. Bentuk usahanya adalah Credit Union (CU) yaitu sebuah ekonomi bentuk koperasi. CU ini dibentuk sebagai rasa kepedulian bagi umat yang belum beruntung. Pastor paroki ikut terlibat dalam mengawasi dan memajukan koperasi ini. Kegiatan ini terutama diperuntukkan membantu yang kekurangan maupun yang berusaha mengembangkan usaha. Sebagian besar anggota mendapatkan modal untuk bergerak dalam berbagai usaha seperti perkebunan tanaman kelapa sawitserta sebagian lainnya untuk modal kegitan berdagang. Di paroki ini sudah ada tiga kelompok CU yaitu; wilayah barat di Stasi Bondar, wilayah timur di Stasi Kasikan dan wilayah tengah di Paroki Pasir Pengarayan. Keberadaan CU untuk


59

menopang umat Katolik di wilayah ini cukup kuat karena asetnya sudah cukup banyak. Pinjaman yang bisa diakses oleh umat telah mencapai ratusan juta pernasabah (Dokumen Sejarah Gereja: 26).

Selain itu, ada juga usaha gaduhan lembu. Kegitan ini dilaksanakan oleh bidang sosial ekonomi keuskupan yang berpusat di Pekanbaru. Bentuk lembaganya Yayasan Bina Sejahtera (YBS). Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara pihak YBS menggaduhkan lembu kepada umat. Kewajiban sipenggaduh mengembalikan dua ekor anak lembu sedangkan induknya menjadi milik sipenggaduh. Rata-rata si penggaduh memperoleh dua induk dan ada yang lebih, tergantung kemampuan sipenggaduh dan ketersidiaan induk lembu. Sisi lain keadaan Masyarakat Katholik di daerah ini sebagaimana dikemukakan pihak gereja, bahwa umat sebagai perkumpulan para perantau yang berdatangan dari daerah lain, ada sebagaian yang bersifat etnosentrisme yakni keinginan untuk mempertahankan dan menonjolkan sifat budayanya sendiri, tanpa melihat keadaan masyarakat sekitar yang plural (ibid:16).

Hubungan Dengan Kalangan Luar Sosiolog Emile Durkhein mengatakan bahwa manusia tidak dapat hidup secara sendiri, manusia dalam kehidupannya memerlukan relasi atau teman. Dalam hidup sehari-hari manusia selalu berhubungan dengan orang lain, hubungan antara individu dengan individu lainnya, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok lainnya yang disebut dengan interaksi sosial.(Samuel dan Suganda,1997:12).

60


Konsep Durkheim di atas tampaknya disadari oleh gereja St. Ignatius bahwa sebagai warga yang relatif baru, mereka memerlukan penguatan keseragaman ke dalam lingkungan internal, namun merekapun perlu berproses menjalin interaksi dengan warga masyarakat sekitar. Mereka membutuhkan masyarakat, baik sebagai teman hidup berdampingan sebagai satu perkumpulan warga ataupun sebagai gembala yang dapat memperkuat umat dan geerja di kemudian hari. Ada beberapa jalur kegiatan gereja yang membuat mereka bersentuhan dengan kelompok luar gereja. Antara lain kegiatan pengembangan ekonomi, katekis, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Dalam bidang pengembangan ekonomi, melalui koperasi gereja atau CU sebagaimana disebut di atas. Berhubung aktivitas koperasi ini bertumpu pada usaha membantu warga yang kurang mampu dan keperluan pemberian/penambahan modal untuk mengembangkan usaha, maka persentuhan dengan kalangan luas tidak dapat dihindarkan. Adapun pelayanan katekis pada dasarnya adalah orang yang memberi pelajaran dan pendidikan agama Katolik atas nama gereja. Bentuk kegiatannya dapat berupa pendampingan, pengajaran dan „pencarian umat“. Dasar ajaran yang digunakan untuk hal ini adalah Injil Markus 28: 19, yaitu “Jadikanlah semua bangsa muridku”. Ini diartikan sebagai kabar gembira yang perlu diwartakan berkenaan dengan Yesus Kristus yang diutus ke dunia untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan umat manusia(Dokumen Sejarah Gereja: 19)

Dalam pandangan gereja, bahwa secara eksplisit tugas gereja yang utama dan hakiki adalah memberitakan Injil kepada semua bangsa yang belum mengenal Kristus. Seorang katekis yang sangat berjasa di Gereja St Ignatius adalah F.B Suparwoko Supa yang telah bertugas sejak September 1985 hingga sekarang dan telah berhasil „mencari umat“ di daerah Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

61

Tandun. Selain keberhasilan „mencari umat“ yang relatif banyak, ia juga berhasil membangun komunitas dan mendirikan gereja baru di daerah tersebut. Kegiatan interaksi lainnya adalah dalam bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan. Salah seorang yang berjasa bagi gereja dalam bidang ini adalah Suster Anna. Ia menangani anak sekolah yang tinggal di dekat bangunan gereja atau sekitar susteran. Surter Anna sangat berkompeten dalam bidang kesehatan. Dalam tugasnya ia menolong umat di daerah terpencil yang jauh dari pusat pengobatan pemerintah maupun swasta. Menurut pihak gereja, banyak masyarakat yang „terbantu“ dengan kehadiran suster ini. Dalam menjalankan tugas ia dibantu rekan kerjanya Suster Mey. Kedua suster ini juga membantu kelancaran tugas para pastor dalam bidang katekese (ibid:30). Disamping hubungan yang terkordinasi melalui gereja, umat Katolik secara individu dalam kesehariannya melakukan interaksi sosial dengan pihak luar. Dalam konteks ini terkadang terjadi masalah karena ada beberapa warga gereja yang bersifat etnosentrisme yakni keinginan untuk mempertahankan keinginan dan sifat budayanya sendiri, tanpa melihat keadaan dan kondisi budaya sekitar yang majemuk sebagai tempat berpijak. Apalagi budaya masyarakat setempat yang sangat menjunjung budaya bersendikan syara’ yang Islami. Kecenderungan seperti ini pernah hampir menimbulkan bentrok besar antara warga pendatang dengan warga asli setempat pada tahun 1987. Persoalannya adalah ketika warga pendatang berupaya mengubah peruntukan tanah untuk digunakan sebagai pemakaman Kristen. Karena dilarang masyarakat setempat, warga pendatang tersebut mendatangkan rombongan yang banyak dari Duri sehingga situasinya saat itu seperti mau berperang(Burhanuddin HS, Wawancara, 13 Oktober

2014).

Walaupun demikian, kalangan Katolik disini mengklaim, bahwa hubungan mereka denga warga setempat tidak ada masalah, baik-baik saja serta tidak ada hal yang membuat gejolak dengan

62


warga, kecuali peristiwa 12 Maret 2012, dan persoalan inipun dilihat sebagai persoalan antara pihak pemda dengan pihak gereja saja.(Parno, wawancara, 13 Oktober 2014).

Berbeda dengan pandangan warga Muslim setempat seperti disampaikan oleh IW bahwa ”Protes terbuka memang belum muncul dari masyarakat, tapi kalau obrolan-obrolan di kedai telah muncul menyangkut berbagai keluhan, termasuk tentang pendirian gereja besar St. Ignatius di sisi jalan utama masuk Kota Pengarayan (IW, wawancara).Warga yang lain, yaitu (HS) mengatakan”Masyarakat telah memperbincangkan tempat ibadat gereja besar itu di pinggir jalan sebagai suatu yang egois. Tapi jika dipikir-pikir, bagi masyarakat pendatang ini, memilih lokasi gereja di tempat sekarang ini, walaupun dibilang egois, mungkin iya juga lah, kan kita pun kalau mau bikin masjid inginnya di pinggir jalan juga”. Namun, ia mengaku khawatir ke depan akan terjadi bentrokan besar jika persoalan lokasi yang menjadi masalah saat ini tidak menemukan solusi. Karena meskipun warga gereja di sini secara finansial dan persatuan/ikatan sosialnya cukup kuat, namun warga asli di sini juga adalah bangsa pejuang, kalau merasa “digigit” akan melawan.


63

KONFLIK GEREJA ST. IGNATIUS DENGAN PEMERINTAH DAERAH Kronologi Kasus Kasus Gereja Santo Ignatius Rohul adalah suatu kasus yang dikenal melalui kejadian bentrok antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dengan pihak panitia pembangunan gereja pada 21 Maret 2012 di Kabupaten Rohul, Provinsi Riau. Peristiwa ini terjadi terkait pembangunan gereja Katolik tersebut yang dipandang bermasalah. Kejadian bentrok ini terjadi pada hari Rabu, oleh karenanya sebagaian kalangan menyebut peristiwa ini dengan julukan “Tragedi Rabu Berdarah” Sebelum bentrokan terjadi, ada ketegangan yang melibatkan kedua kubu berkenaan dengan perizinan pembangunan gereja dimaksud. Disatu sisi pihak gereja merasa telah memiliki izin pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara di sisi lain, pemda memandang gereja ini hanya memegang izin pembangunan sementara yang telah habis masa berlakunya serta tidak diperpanjang sehubungan keluar ketentuan baru Kementerian PU melalui Dirjen Penataan Ruang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor: UM.02.03-RA/118 tanggal 16 Juni 2010 perihal Percepatan Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rohul. Sebelum Maret 2012, sekitar dua belas tahun berselang, paroki Pasir Pengarayan menempati sebuah bangunan sederhana sebagai rumah ibadat umat Katolik di wilayah itu, berukuran 8x16 m. Sesuai tuntutan perkembangan yang dirasakan oleh pihak gereja, maka pada 2010 mereka memutuskan untuk membangun gereja yang lebih besar. Pada 64


tanggal 6 Juli tahun 2010 mulai direncanakan pembangunan gereja permanen di jalan utama masuk Kota Pasir Pengarayan, diatas lahan milik mereka sendiri, berada di area kilometer 6 dengan ukuran yang jauh lebih besar dari bangunan sebelumnya, yakni 15x30m. Seiring dengan rencana itu, panitia pembangunan mulai mengumpulkan foto copi KTP pengguna dan pendukung di sekitar gereja agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8Tahun 2006. Setelah foto copy KTP berhasil dikumpulkan, pada 2 Agustus 2010, panitia mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Desa Suka Maju, dan Kepala Desa Suka Maju mengeluarkan rekomendasi dengan No: II/SM/VIII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010.12 Pada tanggal 6 Agustus, panitia mengajukan permohonan kepada Camat Rambah untuk mendapatkan rekomendasi. Pada tanggal 9 Agustus 2010 Camat Rambah mengeluarkan rekomendasi No : 504/PMDKCR/42 sebagai salah satu keperluan memproses izin mendirikan bangunan (IMB) yang akan dikeluarkan oleh bupati setempat. Setelah memperoleh rekomendasi dari Camat, pada 24 September 2010 panitia pembangunan mengajukan permohonan kepada pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB turun ke lapangan melakukan

12

Menurut penuturan Kepala Desa Suka Maju, sebelum mengeluarkan

rekomendasi, ia mengumpulkan delapan tokoh agama Islam setempat untuk musyawarah menyikapi permohonan tersebut. Salah seorang diantara tokoh menyampaikan pendapat “supaya permohonan tersebut dipenuhi, sebab jika tidak, kita semua bisa kena”. Tokoh lainnya mengikuti saja, termasuk Kepala Desa. Sebab menurut hemat kepala Desa, mereka semua tidak mempunyai pengetahuan dan tidak berpengalaman menyangkut hal seperti ini.


65

pengecekan lokasi sekaligus meneliti masyarakat sekitar apa ada yang berkeberatan. Dari hasil pengecekan pengurus FKUB memandang tidak ada keberatan dari pihak warga sehingga memberikan rekomendasi dengan No: 15/FKUBRH/X/2010, tanggal 2 Oktober 2010. Pada 7 Oktober 2010, panitia membuat permohonan rekomendasi ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rohul. Setelah pihak Kementerian Agama melakukan pemeriksaan ke lapangan, maka Kepala Kantor Kementerian Agama pun mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadat No: Kd.04.09/I/BA.04/1892/2010, tanggal 10 Nopember 2010. Panitia Pembangunan melanjutkan permohonan melalui Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya diterbitkan Izin Pelaksanaan Pembangunan dengan No: 146/IPIMB-TRCK/II/2010, tanggal 23 Nopember 2010 dan memberikan nomor plank pembangunan nomor: PTS/03/09/TRCK/JMB/XI/2010. Pihak gereja memandang lengkapsurat-surat tersebut, sehingga pada 19 Desember 2010 diadakan peletakan batu pertama pembangunan gereja. Konon, peletakan batu pertama ini dihadiri oleh Bupati Rohul yang diwakili Haposan Siregar SH, (Kabid PHI Dinas Tenaga Kerja) didampingi oleh Drs.H.Tarmizi (Kabid Kesra), mewakili Sekda Kabupaten Rohul, disaksikan oleh Uskup dari Padang, dan sekitar empat ribu jiwa umat Katolik serta utusan dari Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan Rohul(Sihotang, wawancara, 13

Oktober 2014).

Setelah peletakkan batu pertama, pembangunan gereja berlanjut seperti tanpa hambatan hingga kemudian tiba suatu kejadian tanggal 5 Januari 2011. Pada hari itu, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya mengirim surat kepada pantia pembangunan gereja No: 600/ TRCK/ UM/ 07a, tertanggal 5 Januari 2011 yang isinya supaya pembangunan gereja 66


dihentikan(Panitia Pembangunan Gereja St. Ignatius Rokan Hulu, wawancara, 13 Oktober 2014; dan Lihat Surat Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, No: 600/ TRCK/ UM/ 07a, tertanggal 5 Januari 2011). Pada tanggal 13 Januari 2012 Satpol-PP datang

ke lokasi pembangunan gereja yang dipimpin oleh Ketua Kakan Satpol-PP memasang baliho warna putih yang isinya larangan melanjutkan pembangunan gereja karena melanggar Perda No. 6 tahun 2011. Pada tanggal 15 Maret 2012 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya kembali mengirim surat ke panitia yang isinya penegasan ulang pemberhentian pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius PasirPengarayan dengan No: 600/TRCKUM/14/2012/59. Pemasangan baliho dengan isi yang sama berlanjut kembali sebanyak dua kali, yaitu tanggal 17 Januari 2011 baliho dengan warna kuning, sedangkan pada tanggal 20 Januari 2011 dipasang baliho berwarna merah. Selanjutnya, tanggal 26 Maret 2011, Kasi Cipta Karya Kabupaten Rohul datang kembali ke lokasi meminta kepada panitia untuk menghentikan pekerjaan pembangunan yang tengah berlangsung. Terjadi pembicaraan dan perdebatan di antara kedua belah pihak. Intinya, pihak panitia tidak bersedia menghentikan pekerjaan pembangunan karena telah merasa memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai ketentuan PBMNomor 9 dan 8 Tahun 2006 menyangkut pendirian rumah ibadat (Sihotang,

wawancara).

Sehubungan dengan penjelasan Pemda (Satpol-PP) kepada panitia pada saat itu, bahwa salah satu alasan penghentian pekerjaan bangunan berkaitan dengan akan habisnya masa berlaku izin sementara, maka oleh pihak panitia pembangunan direspons dengan membuat surat permohonan perpanjangan izin ke Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

67

permohonan tersebut tidak dipenuhi, justru terbit surat Pemberhentian Sementara Pembangunan dengan No: 650/TRCK-TR/V/2011/149, tertanggal 27 Mei 2011. Tidak dipenuhinya permohonan ini berkaitan dengan ketentuan baru tentang RTRW seperti disebut di atas(Helfiskar,

wawancara, 14 Oktober 2014).

Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 26 September 2011 Satpol-PP memasang spanduk bertuliskan “Dilarang melanjutkan pembangunan tanpa IMB sesuai dengan Perda No: 6 Tahun 2011”. Pada tanggal 3 Oktober 2011 Satpol-PP kembali datang ke lokasi mengambil plang IMB yang dipasang pada awal pembangunan. Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 sekitar jam 13.30 WIB Satpol-PP datang lagi ke lokasi, kali ini mengambil dan membawa para tukang ke kantor Satpol-PP untuk ditanyai, kemudian dikembalikan pada jam 15.00 WIB. Setelah sekian kali berintekrasi, menyampaikan peringatan dan berdebat keras, terjadi puncak ketegangan antara keduanya pada tanggal 21 Maret 2012, ketika Satpol-PP datang kembali ke lokasi untuk memasang kawat berduri. Pada saat Satpol-PP akan melakukan pemasangan kawat tersebut, mereka dihadang oleh ratusan massa dari jemaat gereja. 13 Aksi saling dorong terjadi dan kemudian bentrok antara kedua belah pihak tidak terhindarkan. Akibat bentrokan tadi, sejumlah petugas Satpol-PP mengalami lukaluka dan berdarah. Dalam kasus ini tidak ada warga sekitar terlibat. Dengan demikian pihak yang terlibat terbatas antara pihak Pemda, yakni Bupati, Dinas Tata Ruang dan Cipta 13

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Biro Hukum Setda, konon

diantara ratusan jemaat yang menghadang itu, sebagaian ada yang membawa benda keras sebagai senjata untuk menghadang petugas.

68


Karya serta Satpol-PP (di satu pihak) berhadapan denganKomunitas gereja St. Ignatius, yakni panitia, pemuka dan jamaat gereja (di pihak lain). Upaya-Upaya Penanganan Upaya penanganan atau penyelesaian terhadap kasus ini (baik sebelum peristiwa bentrok 21 Maret 2012 maupun setelah kejadian) telah ditempuh oleh pihak-pihak terkait. Berikut upaya pemerintah dan pihak gereja. Pemerintah Upaya penanganan pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, sebelum kejadian bentrok, Kementerian Agama Kabupaten Rohul telah turun tangan mengundang panitia pembangunan sebanyak 4 kali untuk maksud mencari solusi. Undangan Kemenag terakhir disampaikan kepada pihak gereja tertanggal 28 Februari 2012 dengan nomor surat: Kd. 04.9/4/PP.008.003/2012. Dalam pertemuan itu dibicarakan alternatif solusi penyelesaian masalah pembangunan gereja. Namun, karena tidak ditemukan kata sepakat, Kementerian Agama kemudian menawarkan dua opsi terakhir bagi panitia, yaitu: 1) solusi relokasi, atau b) menyelesaikan persoalan melalui PTUN. Pihak gereja belum bisa menerima tawaran tersebut saat itu dan minta waktu membicarakannya terlebih dahulu dengan kuasa hukum yang mereka tunjuk.(Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Rohul, wawancara, 12 Oktober 2014). Setelah kejadian bentrok, dijembatani oleh Kapolres Rohul

Bupati Rohulyang mengambil langkah


69

mengundang panitia pembangunan gereja tanggal 29 Maret 2012 untuk duduk bersama menyelesaikan masalah. Pertemuan tersebut juga dihadiri Kejari Rohul, Dandim 0313, Kepala Kankemenag Rohul, Ketua MUI, dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Pada pertemuan itu pihak pemda menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak bermaksud bentrok, Bupati justru ingin memfasilitasi kebutuhan seluruh agama di daerahnya, karena seluruh agama yang ada di Indonesia berhak hidup di Rohul. Namun karena lokasi berdiri Gereja St. Ignatius sekarang terkena RTRW yang baru, maka untuk kepentingan masyarakat banyak (lokasi tersebut akan dijadikan sebagai tempat pembibitan benih sawit nasional), maka gereja yang sekarang terkena aturan tersebut perlu direlokasi.(Kepala Kantor

Kemenag Kabupaten Rohul, wawancara, 12 Oktober 2014).

Sebagai bentuk komitmen dan kesungguhan pemerintah daerah menyelesaikan kasus tersebut secara baik, pihak pemda mengaku tidak hanya memerintahkan untuk pindah, tetapi menawarkan solusi dua lokasi bagi panitia sebagai pengganti. Salah satunya hanya berjarak sekitar seratus meter dari lokasi gereja yang lama. Dua lokasi dimaksud luasnya masing-masing satu hektar. Kalau dibandingkan dengan lahan milik gereja sekarang yang luasnya tidak sampai satu hektar, maka lokasi yang ditawarkanmenurut Kepala Biro Hukum Setda Rohul jauh lebih luas. Kedua lahan tersebut ditawarkan untuk dipilih. Selain itu, bangunan yang telah berdiri akan diganti sepadan dengan biaya yang telah dikeluarkan. Namun oleh pihak panitia tawaran tersebut ditolak karena dipandang sebagai bentuk pemaksaan kehendak oleh Bupati(Pengurus Gereja,

wawancara, 13 Oktober 2014).

70


Menurut Kepala Biro Hukum Pemda Rohul, sebenarnya sudah dijelaskan kepada pihak gereja bahwa jika berpedoman kepada PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, solusi ganti rugi atau penggantian seperti yang ditawarkan pihak pemda tidak ada dalam aturan. Jangankan bangunan yang tidak memiliki IMB, rumah ibadat yang telah memiliki IMBpun bisa dipindah berdasarkan aturan RTRW. Berhubung tawaran tersebut tidak direspons dengan baik oleh pihak gereja, maka Bupati melayangkan surat kembali tertanggal 30 Maret 2012, tentang relokasi yang isinya meminta pihak gereja agar mencari tempat relokasi yang diinginkan, diberi batas waktu waktu 6 ( enam ) bulan atau kalau tidak berhasil pihak pemda akan menunjuk sebuah lokasi tempat pindah. Tapi ternyata pihak gereja membalas surat dari pemerintah daerah tersebut dengan menyatakan “kami akan tetap melaksanakan pembangunan walaupun tidak memiliki IMB” (Kabag Hukum Pemda Rohul, wawancara 15 Oktober 2014 danLihat Surat Panitia Pembangunan Gereja, 32 Maret 2012). Sekalipun pihak gereja menolak tawaran relokasi, pemerintah daerah mengaku masih tetap melakukan mediasi beberapa kali agar solusi relokasi tersebut dapat diterima. Namun meskipun mediasi ditempuh beberapa kali, pihak gereja tetap juga belum menerima kesepakatan. Pihak pemerintah daerah akhirnya mengambil posisi menunggu untuk mmengharap munculnya kesediaan pihak gereja menerima tawaran relokasi. Di tengah suasana menunggu tersebut, tiba-tiba pihak gereja menggulirkan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, atas kemauan pihak gereja sendiri. Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

71

Pihak Gereja Dari Hasil wawancara dengan panitia dan pengurus Gereja St. Ignatius Rohul tanggal 13 Oktober 2014 yang dihadiri antara lain oleh Sitohang (Ketua Panitia Pembangunan), Sirait, Sinaga, Parno, Andreas (pengurus geraja) diperoleh penjelasan bahwa mereka tidak menerima relokasi karena, pertama, pembangunan sudah berjalan 80—90%;Kedua, keperluan perizinan untuk membangun rumah ibadat sebagaimana diatur PBM, yakni harus ada umat sebanyak 90 anggota yang dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku, ada masyarakat 60 orang yang mendukung yang juga dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku, sudah dipenuhi. Selain itu, oleh pihak gereja dirasakan adanya kejanggalan tentang dibatalkannya pembangunan yang dikaitkan dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011, sementara pembangunan gereja itu sendiri dimulai tahun 2010. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa setelah terjadi bentrok “pihak kami diundang Bupati mendengarkan penjelasan tentang relokasi, hal ini kami anggap sebagai tidak melindungi sehingga kami mencari perlindungan melalui pengadilan” (Panitia

Pembangunan Gereja St. Ignatius, wawancara, 13 Oktober 2014).

Dalam proses mencari penyelesaian sekaligus keadilan melalui peradilan, pihak gereja melakukan upaya gugatan sebagai berikut: a. Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru. Pada tangal 09 Mei 2012 pihak gereja menyampaikan surat gugatan melalui PTUN Pekanbaru dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Juni 2012 dengan register perkara nomor: 19/G/2012/PTUN-Pbr. Gugatan yang disampaikan menyangkut objek perkara: 1) Surat Bupati Nomor: 72


611.32/HKO-UM/258 tertanggal 30Maret 2012 tentang Relokasi Pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangarayan, 2) Surat Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor: 600/TRCK-UM/III/2012/89, tertanggal 30 Maret 2012 perihal pemberitahuan tentang tidak berlakunya Izin Pelaksanaan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangarayan. Dalam putusan PTUN Pekanbaru nomor 19/G/2012/PTUN-Pbr tangal 14 Agustus 2012 semua gugatan pihak gereja ditolak. b.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Tidak puas dengan putusan PTUN Pekan Baru, pihak gereja bersama kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)Medan pada tanggal 14 Agustus 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 19/G/2012/PTUN/PBR yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya Ratua Gultom, SH. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 159/B/2012/PT. TUN-MDN, tanggal 19 Desember 2012 menguatkan Putusan PTUN Pekanbaru, yakni menolak semua keberatan pihak gereja. c. Kasasi di Mahkamah Agung Tidak juga puas dengan Putusan PTTUN Medan, pihak gereja bersama kuasa hukumnya kembali melanjutkan perkara melalui kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Putusan Mahkamah Agung No. 143 K/TUN/2013, tanggal 13 Mei 2013 menguatkan putusan PTUN Pekanbaru dan PTTUN Medan yakni menolak semua tuntutan pihak gereja. Sekalipun kasisinya telah ditolak di MA, saat ini pihak gereja sedang Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

73

mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung yang didaftarkan pada 29 September 2014 yang lalu. Selain mengajukan PK, pihak gereja mengaku telah menyampaikan kasus ini ke Kementerian Dalam negeri dengan menyampaikan tembusan ke Keuskupan Padang dan ke Kepausan di Roma.(Panitia Pembangunan Gereja St.

Ignatius, wawancara, 13 Oktober 2014).

Pokok Perkara dan Persengketaan Melalui proses pengadilan disebutkan di atas, diketahui objek perkara yang dipermasalahkan adalah: 1) Surat Bupati Nomor: 611.32/HKO-UM/258 tertanggal 30 Maret 2012 tentang Relokasi Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangarayan, 2) Surat Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor: 600/TRCK-UM/III/2012/89, tertanggal 30 Maret 2012 perihal pemberitahuan tentang tidak berlakunya Izin Pelaksanaan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraiyan. Adapun yang menjadi persoalan mendasar bagi pihak gereja terhadap kebijakan Bupati/Pemda Rohul, bahwa dengan diterbitkannya Surat Nomor 611.32/HKO-UM/258 tertanggal 30 Maret 2012 tentang Relokasi Pembangunan dan Surat Nomor 600/TRCK-UM/III/2012/89 tertanggal 30 Maret 2012 tentang Pencabutan izin pembangunan mengakibatkan pengerjaan pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangarayan menjadi terhenti atau tidak dapat diteruskan.14 14

Dalam pengamatan peneliti di lokasi, gereja tersebut telah selesai

dibangun dan telah difungsikan sebagaimana mestinya. Menurut keterangan Kepala

74


Selain itu, kebijakan Bupati/Pemda Rohul ini dipandang menyalahi Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kebebasan Beragama, yakni “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu " Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang berbunyi: ayat (1) " Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu " dan ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang yang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pemerintah dalam hal ini pemda setempat juga dipandang lalai melakukan kewajiban melindungi setiap usaha pendudukmelaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya sehingga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) tentang tugas dan kewajiban Bupati / Walikota (vide konsideran huruf d dan Pasal 6 ayat (1) PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006). Dengan keberatan tersebut, Pengadilan diharapkan dapat memerintahkan tergugat agar: 1) Mencabut Surat Nomor 611.32/HKO-UM/258 tertanggal 30 Maret 2012, dan Surat Nomor 600/TRCK-UM/III/2012/89 tertanggal 30 Maret 2012. Selain itu diharapkan pengadilan dapat memerintahkan Desa setempat, pihak gereja menurut pengetahuannya tidak pernah berhenti membangun sekalipun terlihat seperti sembunyi-sembunyi. Penjelasan lebih keras disampaikan Kepala Biro Hukum Setda setempat bahwa pihak gereja melakukan pembangkangan terhadap ketentuan yang berlaku, ditunjukkan melalui surat resmi pihak gereja yang menyatakan bahwa mereka akan terus membangun sekalipun tanpa IMB.


75

tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi "Memberikan Izin Mendirikan Bangunan" untuk pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pengarayan. Dari pokok persoalan ini, terlihat esensi persoalan utama yang dipersengketakan adalah soal lokasi strategis tempat dibangunnya gereja saat ini. Pihak gereja ingin bertahan di tempat tersebut karena berada di pinggir jalan dekat pintu masuk Kota Pasir Pengarayan. Sementara pihak pemda ingin melakukan relokasi gereja karena ingin melaksanakan ketentuan baru Kementerian Pekerjaan Umum tentang RTRW. Pembahasan Persoalan Gereja St. Ignatius Rohul ini selain persoalan pemahaman umat yang sempit dan sosialisasi aturan-aturan berkenaan dengan pendirian rumah ibadat, tampaknya juga persoalan memahami hal sebagaimana dikemukan oleh Tamrin Amal Tomagola. Yaitu, bahwa suatu gangguan kerukunan atau konflik sosial, termasuk keagamaan, tidak langsung terjadi begitu saja, melainkan karena terdapat beberapa faktor, yaitu faktor pemicu (triggering faktors), faktor sumbu (fuse faktor), akar konflik (core of conflict), dan konteks pendukung (facilitating contexts)[Tomagola, dalam Moh. Soleh Isre (ed.), 2003: 43]. Untuk kasus gereja Rohul ini, faktor pemicu adalah peristiwa pada tanggal 21 Maret 2012, yaitu ketika Satpol-PP datang ke lokasi pembangunan gereja untuk memasang kawat berduri. Pada saat itu, Satpol-PP yang akan melakukan pemasangan kawat tersebut, disambut pihak gereja dengan ratusan massa. Aksi dorong mendorong terjadi 76


dan kemudian pecah konflik terbuka, bentrokan antara kedua kubu tidak terhindarkan. Adapun faktor sumbu yang membuat kasus ini terus berlanjut, tidak menemukan solusi sekalipun beberapa kali dimediasi, bahkan menjalar ke berbagai level pengadilan karena adanya sentimen kesukuan bertemu dengan sentiman keagamaan. Di satu sisi jamaat gereja Katolik lebih dari 50% berasal dari etnis Batak Utara yang awalnyadatang ke daerah ini sebagai orang perantauan yang relatif kurang berpendidikan, bermaksud untuk mengadu nasib memperbaiki kehidupan. Dalam keseharian, suku ini dipandang kurang bisa membaur. Setelah beberapa tahun di Rohul, suku-suku pendatang ini relatif berhasil secara ekonomi, dan cenderung mempraktekakan gaya hidup yang mengundang kecemburuan, seperti menyekolahkan anak ke sekolah-sekolah yang bagus di Pekanbaru, Padang, Medan dan sekitarnya; berobat ke rumah-rumah sakit yang mahal di Pekanbaru bahkan ke Penang Malaysia. Selain itu, terdapat akar konflik berupa budaya yang kurang terkomunikasikan atau tertangkap dengan baik oleh kedua kubu. Yaitu, sebagaimana diakui pihak gereja, warga umat yang kebanyakan kaum perantau sebagiannya manganut sifat etnosentrisme yakni keinginan untuk mempertahankan dan menonjolkan sifat budayanya sendiri, tanpa melihat keadaan pluralitas masyarakat sekitarnya. Pada sisi lain, pemuka dan masyarkat Rohul telah mendeklarasikan wilayahnya sebagai daerah ”Seribu Suluk”. Istilah ini mempunyai makna yang dalam sebagai masyarakat religius Islami. Kemudian beberapa tahun belakangan, semenjak program transmigrasi diluncurkan, terjadi perubahan keagamaan yang signifikan di daerah mereka, antara lain Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

77

menyebabkan bertambahnya penduduk non Muslim dan berdirinya sejumlah gereja. Salah satunya, Gereja St. Ignatius di lokasi yang sangat strategis di ”pintu gerbang” masuk ibu kota Pasir Pangaraiyan. Bagi yang bisa menghayati dan menangkap makna ”Seribu Suluk”, kondisi ini pasti dirasakan sangat mengganggu atau bahkan menyiksa suasana batin masyarakat penganutnya atau paling tidak melihat ancaman yang serius terhadap budaya dan agamanya. Konflik semakin massif terjadi dan belum menemukan solusi hingga kini adalah dikarenakan adanya faktor pendukung. Yaitu pemukiman masyarakat yang cenderung tersegragasi antara transmigran dengan warga setempat serta antara suku dengan suku lainnya terutama etnis Batak yang cenderung mengelompok dengan sesama sukunya. Kondisi ini bertemu dengan kondisi pendatang yang perekonomiannya relatif maju. Terkadang kemajuan yang dicapai cenderung ingin dieksperesikan dalam bentuk kebahagiaan atau kebanggaan jiwa dalam berbagai bentuk ekspresi, antara lain membangun rumah tempat tinggal dan rumah ibadat di tempat-tempat strategis secara mencolok. Pertemuan dari sejumlah unsur itulah yang menjelaskan bentrok yang terjadi di Rohul hingga penelitian ini dilakukan. Kejadian yang dialami oleh jemaat Gereja St. Agustinus Rohul ini telah mendapat sorotan dan tanggapan dari berbagai pihak, antara lain dari Wahid Institut (WI). Bahwa dalam hal ini WI menyampaikan agar masyarakat perlu membiasakan toleransi aktif untuk mewujudkan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerangka ini, diperlukan saling menghormati dan tidak menebar rasa benci dalam menjalankan dan atau menyebarkan kepercayaan sehari-hari namun pada saat yang sama dilakukan sikap-sikap 78


untuk melestarikan penghargaan terhadap perbedaan.(The Wahid Intitute, Maret-April 2012). Berkaca pada pengalaman kejadian yang lain, yakni sebagaimana Pastor Jacobus Tarigan menuturkan pengalamannya ketika menjadi Kepala Paroki Pulo Gebang pada tahun 2009. Pada tahun itu, ia bersama umat berusaha mendapatkan IMB dan berhasil. Menurut Pastor ini, usaha mendapatkan IMB tidak lepas dari hambatan, tantangan, dan masalah mengurus perizinan di lapangan. “Berkat usaha dan kerja keras dia beserta umatnya dalam menjalin hubugan personal dengan berbagai pihak, khususnya tokoh-tokoh umat beragama lain, pemimpin masyarakat, akhirnya IMB gereja dapat diperoleh.” Kemudian ia jelaskan bahwa dalam berurusan dengan aparat pemerintah, diperlukan cara komunikasi yang tepat, berdasarkan prinsip-prinsip bahwa untuk mencapai tujuan tidak menghalalkan segala cara, dengan kata lain legalistik saja tidak cukup. Salah satu hal yang penting menurut Pastor Jacobus, adalah etika yang menekankan prinsip rukun dan hormat. Selain itu, untuk memperoleh dukungan masyarakat, umat perlu menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Dalam hal inilah menurut hemat yang bersangkutan bahwa pendekatan budaya sangat penting.


79

PENUTUP Kesimpulan Esensi persoalan gereja ini secara formal adalah soal lokasi berdiri di wilayah yang tidak sesuai dengan RTRW setempat. Proses yang telah ditempuh melalui surat-surat resmi pemda maupun pendekatan persuasif serta persidangan di pengadilan belum membuahkan solusi akhir. Pihak pemda menawarkan solusi relokasi berupa penyediaan tanah sekaligus biaya bangunan gereja dengan luas bangunan yang sama dengan lokasi yang tidak jauh dari lokasi semula. Tawaran tersebut oleh pihak pemda dipandang telah sesuai bahkan melebihi dari ketentuan PBM. Sekalipun demikian, tawaran itu belum mendapat respon dari pihak gereja. Persepsi pihak gereja, mereka membangun tidak melanggar ketentuan sehingga aturan yang melarang membangun dijawab dengan membawa permasalahan ke pengadilan. Hasil proses pengadilan di PTUN Pekanbaru, PTTUN Medan, dan MA semuanya menolak gugatan pihak gereja dan menerima keberatan pihak tergugat (pihak pemda Rohul) berdasarkan argumen, bahwa selama ini pemda belum pernah mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) melainkan hanya izin pelaksanaan membangun (IPMB) sebagai sebuah proses untuk mendapatkan IMB. Hal itupun diberikan sebelum keluar Surat Kementeria PU tentang RTRW setempat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemahaman tokoh agama dan masyarakat serta jajaran pemerintahan di level bawah tentang tata aturan pendirian rumah ibadat terlihat sangat kurang.

80


Dibawanya kasus ini ke pengadilan menunjukkan bahwa pendekatan kearifan lokal kurang diberdayakan sebagai langkah solusi. Apapun hasil yang diraih di pengadilan, akan berpengaruh menambah dampak konflik sosial di kemudian hari. Padahal konflik yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak pada melemahnya potensi masyarakat maupun iklim lingkungan sosial suatu kawasan. Sebaliknya apabila konflik sosial dapat segera diminimalisir atau dikelola dengan baik akan dapat berdampak positif bagi upaya mewujudkan kekuatan dan kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Saran/Rekomendasi Seiring dengan uraian dan kesimpulan di atas bahwa sulitnya menemukan solusi diantara dua kubu memperlihatkan kemungkinan kasus ini bisa berkembang menjadi kasus besar ke depan. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait perlu lebih mampu menahan diri terutama setelah putusan PK MA keluar. Sebab jika kasus ini berlanjut dan membesar, maka persoalan ini bukan lagi sekedar kasus Pemda Rohul, melainkan bisa menjadi kasus nasional bahkan menjadi sorotan dunia internasional sebagaimana halnya kasus gereja GKI Yasmin. Dalam rangka antisipasi dan menemukan solusi terbaik, maka kasus ini perlu segera diambil alih pemerintah Pusat agar supaya segera dapat dilakukan kordinasi dengan memanggil pihak-pihak yang terkait (pengurus gereja dan pemda setempat) dihadiri oleh Kemenag setempat, FKUB setempat, Ditjen Bimas Katolik, Setjen, dan Balibang Agama Kemenag. Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

81

Bagi masyarakat dan pemda setempat, sekalipun kasus ini masih berproses di pengadilan, ada baiknya jika upaya-upaya penyelesaian lain melalui kearifan lokal dapat dikembangkan. Antara lain menyelenggarakan dan memperbanyak dialog, mensosialisasikan peraturan terkait pendirian rumah ibadat serta ketentuan lain menyangkut hubugan hidup bergama. Hanya dengan menyertakan aspek kearifan, kedamaian yang langgeng dapat diraih. Dengan demikian kemajemukan dan keharmonisan akan menjadi modal sosial dalam memajukan suatu kawasan atau bangsa.

82


DAFTAR PUSTAKA Azhari, Abdi,Kesarasian Sosial Antar Etnik Melayu dan Migran Mandailing di Kecamatan Rambah Pasir Pengarayan Kabupaten Rokan Hulu Riau. Tesis Pascasarjana Universitas Negeri Medan, 2007. Biro Pusat Statistik, Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2013. Cox, Taylor,Cultural Diversity in Organization: Theory, Research and Practice.California, Berret-Koehler Publ., 1994. Geertz, Cliffort, After The Fact: Dua Negeri Empat Dasawarsa, Satu Antropolog (Yogyakarta: LKIS, 1998). Hayat,Bahrul,Mengelola Kemajemukan Umat Beragama Indonesia.Jakarta: Saadah Cipta Mandiri, 2012.

di

Heuken SJ, A.,Ensiklopedi Gereja II, H-Konp. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1992. Kementeria Agama Kabupaten Rokan Hulu, Data Keagamaan Kantor Kementerian Agama Rokan Hulu Tahun 2013. Kepala Dinas Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu Nomor: KPTS/03/09/TRCK/IMB/XII/2010 tentang Izin Pelaksanaan Membangun. Kriesberg,Louis,Constructive conflict: from escalation to resolution. Maryland: Rouwman and Littlefield Publ., 2007. Lopez,

Alexander, “The Brazilian Amazon in an Environmental Security and Sosial Conflict Framework”, dalam Hans Gunther Brauch, dkk., Facing global environmental change: environmental, human, Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

83

energy, food, health Heidelberg: 2009.

and

water

security

concept.

Muslow,Alun,Deconstructing History. New York: Routledge, 1997. Sukma,Rizal, ”Ethnic conflict in Indonesia : Causes and the Quest for Solution” dalam Kusuma Snitwongse and W. Scott Thompson, Ethnic Conflicts in Southeast Asia. Singapore, ISEAS Publ.,2005. Supa, B Suparwoko, Sejarah gereja Katolik Paroki St. Ignatius Pasir Pengarayan, Naskah (tdt., tt.). Tomagola,Tamrin Amal “Anatomi Konflik Komunal di Indonesia:KasusMaluku,PosodanKalimantan 19982002”, dalam Moh. Soleh Isre (ed.), Konflik EtnoReligiusIndonesiaKontemporer.Jakarta: Departemen Agama RI, 2003. Yang,Philip Q.,EthnicStudies: Issues and Approach.New York, New York State University, 2000: 197. Dokumen: Data Base Rokan Hulu (pemerintahan), 2003. Dokumen Gereja Paroki St. Ignatius Pasir Pengarayan. Kementeria Agama Kabupaten Rokan Hulu, Data Keagamaan Kantor Kementerian Agama Rokan Hulu Tahun 2013. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 19/G/2012/PTUN-Pbr, tanggal 14 Agustus 2012. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 159/B/2012/PTUN-MDN, tanggal 19 Desember 2012. 84


Putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K /TUN/2013, tanggal 13 Mei 2013. Surat Bupati Nomor: 611.32/HKO-UM/258 tertanggal 30Maret 2012 tentang Relokasi Pembangunan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraiyan Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Nomor: 600/TRCK-UM/III/2012/89, tertanggal 30 Maret 2012 perihal Pemberitahuan tentang tidak berlakunya Izin Pelaksanaan Gereja Khatolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangaraiyan.

Surat Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya kepada Pantia Pembangunan Gereja No: 600/ TRCK/ UM/ 07a, tertanggal 5 Januari 2011, tentang Penghentian Pembangunan Gereja. Surat Panitia Pembangunan Gereja (balasan surat Bupati), 32 Maret 2012,tentang Penolakan Tawaran Relokasi. Internet: The Wahid Intitute,Monthly Report on Religious Issues, Edisi Maret-April 2012, dalam www.gbt-lengkongbesar. org/.../analisa-wahid-institute-terhadap-tiga.htm. www.rokanhulu.go.id.


85

Daftar Informan:

1. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Rohul. 2. Helfiskar, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Rohul. 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah. 4. YuliHesmansyah, Ketua FKUB Kabupaten Rohul. 5. Burhanuddin HS, Kepala Desa Suka Maju. 6. Sihotang, Ketua Pembangunan Gereja St. Ignatius Rohul. 7. Parno, Sekretaris Panitia Pembangunan Gereja, St. Ignatius Rohul. 8. Panitia Pembangunan Gereja St. Ignatius. 9. IW (nama disamarkan), wargamasyarakat Desa Suka Maju. -o0o-

86


3

RUKO DAN RUMAH TINGGAL SEBAGAI TEMPAT IBADAT KRISTIANI TANPA IZIN DI CIANJUR JAWA BARAT DITUTUP

PENULIS IBNU HASAN MUCHTAR AGUS MULYONO


87

PENDAHULUAN Latar Belakang Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk terdiri atas berbagai etnis, bahasa, adat-istiadat, budaya dan penganut agama. Agama besar dunia berkembang hampir merata di seluruh kepulauan Nusantara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Sebagai negara multietnik dan agama, Indonesia telah memiliki ideologi Pancasila. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua) memuat idealitas multikulturalisme. Kemajemukan ini, di satu sisi merupakan khazanah kekayaan bangsa yang dapat mendorong terbinanya kebersamaan dan kerjasama dalam kondisi keragaman. Namun di sisi lain, keragaman tersebut –lantaran adanya perbedaan kepentingan– makarentan bagi timbulnya konflik sosial bahkan konflik yang bernuansa agama. Konflik yang mungkin timbul dapat berupa tindak kekerasan (violence conflict), sehingga dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat yang pada giliranya dapat berdampak terganggunya aktivitas kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi, sosial maupun keagamaan. Konflik sosial yang pernah terjadi di berbagai daerah dengan penyebab yang beragam, seperti: di Situbondo (1996), Tasikmalaya (1996), Pekalongan (1997), Ketapang (1999), Poso (1999), Sambas (1999), Temanggung (2010), CikeusikPandeglang (2011) serta Ambon (1999) dan (2011), mengindikasikan rentannya timbul konflik sosial -termasuk yang bernuansa agama- di kalangan masyarakat.

88


Kerukunan umat beragama merupakan pilar bagi terwujudnya kerukunan nasional yang merupakan salah satu potensi dalam pembangunan bangsa, karena itu harus dijaga dan dikelola dengan baik. Kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat Indonesia belum sepenuhnya dapat diwujudkan, sehingga memunculkan ketegangan sosial yang sering menimbulkan konflik intern dan antarumat beragama. Konflik yang pada awalnya sebagai dampak ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi,namun kepentingan politik tertentu sering memanfaatkan sentimen keagamaan.Oleh karena itu upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah telah mengeluarkan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 serta UU No. 32 Tahun 2004 tentang Tugas dan Peranan Pemda dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama, namun fakta di lapangan masih sering muncul berbagai kasus-kasus pendirian rumah ibadat. Seperti kasus yang muncul di Cianjur yang dilaporan oleh Pdt. Overlin Hia,Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja (BKSAG) Kota Cianjur kepada Komnas HAM pada Senin 2 Juni 2014. Penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya untuk memperjelas persoalan yang ada di Cianjur. Masalah Penelitian Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:


89

1. Apa isi dan maksud laporan BKSAG kepada Komnas HAM terkait penutupan ruko dan tempat tinggalyang dijadikan tempat ibadat? 2. Bagaimana pandangan tokoh agama, aparat pemerintah dan masyarakat sekitarnya? 3. Bagaimana gambaran ruko dan rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadat? 4. Mengapa terjadi tindakan penutupan ruko dan rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadat oleh aparat pemerintah? Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1.

Mengetahui isi laporan BKSAG kepada Komnas HAM terkait penutupan ruko dan tempat tinggalyang dijadikan tempat ibadat.

2.

Mengetahui pandangan tokoh agama, aparat pemerintah dan masyarakat sekitarnya;

3.

Mengetahui gambaran ruko dan rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadat; dan

4.

Mengetahui alasan-alasan terjadinya penutupan ruko dan rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadat oleh aparat pemerintah.

Signifikansi penelitian ini adalah merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat yang majemuk sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2010-2014 terkait kerukunan umat beragama. 90


Lebih dari itu, diharapkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Cianjur yang merupakan bagian dari wilayah NKRI semakin meningkat. Metode Penelitian Penelitian ini berbentuk studi kasus dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, studi dokumentasi serta pengamatan. Wawancara mendalam (indept interview) dengan menggunakan pedoman wawancara dilakukan kepada sejumlah informan, terdiri atas: para tokoh/pemuka agama, pimpinan lembaga/organisasi keagamaan, para pimpinan majelis agama, tokoh masyarakat, serta para pejabat pemda,Badan Kesbangpol Linmas, Kasatpol-PP serta Pejabat KemenagKabupaten Cianjur.Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumentasi terkait dengan permasalahan yang dikaji. Sedangkan pengamatan dilakukan terhadap obyek-obyek terkait dengan persoalan dengan turun ke lapanagan, sejauh yang dapat dilakukan. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah melalui tahap: editing, klasifikasi, komparasi dan penafsiran untuk memperoleh pengertian baru sebagai bahan penyusunan laporan hasil penelitian. Untuk memperoleh data yang lebih akurat, dilakukan teknik triangulasi data. Dari hasil pengolahan data di atas kemudian disusun laporan penelitian secara deskriptif. Penelitian dilakukan oleh dua orang peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan pada tanggal 4-9 Juni 2014 di Kabupaten Cianjur Jawa Barat.


91

SEKILAS TENTANG KABUPATEN CIANJUR Berdasarkan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk Kabupaten Cianjur pada tahun 2013 adalah 2.768.134 jiwa, dengan komposisi penduduk pria 1.507.780 jiwa dan perempuan 1.260.354 jiwa (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, 2013: 23). Penghasilan daerah yang utama adalahdari sektor pertanian (sekitar 52,00 %) dan perdagangan (23,00 %)(http://cianjurkab.go.id/Content_Nomor_Menu_15_3.ht ml, 13 Juni 2014). Cianjur juga dikenal sebagai kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita(TKW) yang sebagian besar bekerja di Timur Tengah(http://www.pelita.or.id/baca.php?id=48212, 13 Juni 2014).Hubungan kerja masyarakat Cianjur dengan orangorang Arab tidak hanya terjadi di Timur Tengah, melainkan juga di Cianjur. Tidak sedikit wisatawan Arab yang menghabiskan liburan panjang sekitar empat bulan di beberapa perumahan di Cianjur. Bagi wisatawan Arab yang kaya, mereka biasanya berlibur ke Eropa atau negara lainnya (Bin Ladin, 2007). Sementara orang Arab yang secara ekonomi tidak tergolong kaya, memilih berlibur ke Indonesia termasuk ke Cianjur. Para eks TKW biasa bekerja paruh waktu pada keluarga-keluarga ini. Di samping bekerja, mereka juga

92


ditengarai melakukan praktik nikah mutah yang oleh ulama Cianjur sendiri diyakini haram hukumnya. Situasi ini sesungguhnya cukup meresahkan masyarakat terutama bagi pemuka agamanya karena bertentangan dengan kondisi masyarakat Cianjur yang memosisikan diri sebagai masyarakat yang religius. Hal ini tercermin dari filosofi hidup mereka yaitu ngaos, mamaos dan maenpo. Ngaos adalah tradisi mengaji yang mewarnai suasana dan nuansa Cianjur dengan masyarakat yang dilekati dengan keberagamaan. Mamaos adalah seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi dan rasa menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan hidup. Maenpo adalah seni bela diri pencak silat yang menggambarkan keterampilan dan ketangguhan (http://cianjurkab.go.id/Content_Nomor_Menu_17_3.html, 13 Juni 2014). Filosofi ngaos diimplementasikan melalui banyaknya pengajian atau majelis taklim rutin yang dikunjungi oleh ratusan jamaah dan dipimpin oleh seorang ajengan (tokoh agama). Pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor: 03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimahyang merupakan bagian dari upaya Penerapan Syariat Islam secara kaffah (seutuhnya)(Risalah,No.6, September 2003:18). Perda ini merupakan tindak lanjut dari format dasar pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Cianjur pada tahun


93

2011 yang ditandatangani oleh 35 lembaga Islam. 15 Ajengan mempunyai posisi yang istimewa di kalangan masyarakat Cianjur. Secara sosial otoritas mereka bisa lebih kuat daripada pemerintah16.

15Ormas

Islam yang ikut menandatangani Format Dasar ini antara lain adalah NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Syarikat Islam (SI), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Front Hizbullah, Gerakan Reformis Islam (Garis). 16 Tingginya status sosial seorang ajengandisebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, para ajengan tidak memiliki ”masa jabatan” tertentu dalam menjalankan fungsi kepemimpinan sebagaimana pemerintah. Oleh karena itu, pejabat pemerintah termasuk bupati seringkali berusia jauh lebih junior daripada ajengan atau bahkan pernah menjadi murid langsung para ajengan pada masa mudanya. Kedua, para ajengan mempunyai jadwal rutin untuk menyapa umatnya melalui berbagai pengajian sehingga secara psikologis lebih dikenal dan lebih dekat sehingga lebih didengar oleh masyarakatnya. Ketiga, para ajengan memiliki otoritas spiritual yang dihubungkan dengan keyakinan agama. Kedudukan ajengan bahkan menjadi otoritas tunggal pada sebagian masyarakat Muslim tertentu di Cianjur yang masih mengharamkan penggunaan speaker, handphone, selalu berpakaian sarung bagi lakilaki dan rok span bagi perempuan.

94


LAPORAN BKSAG KEPADA KOMNAS HAM Menurut Overlin Hia, pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 sebanyak 16 orang perwakilan BKSAG Cianjur mengadu ke kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhari No. 4-B, Menteng Jakarta Pusat (Overlin dkk.,wawancara,4 Juni 2014). Isi dari laporan BKSAG menyebutkan: 1. Kami menyampaikan hak-hak kami sebagai warga negara: UUD Pasal 29 jelas menjamin kebebasan beragama. PBM menjelaskan: hak beragama adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya. 2. Sikap pemda atas penutupan tempat ibadat kami di Cianjur. Lebih lanjut Hia menjelaskan, pemicu ketegangan di Cianjur adalah tafsiran yang beragam dalam penerapan PBM No. 9 dan 8 tahun 2006. Tujuhgereja yang tidak bisa digunakan untuk beribadat di Cianjur saat ini adalah gereja yang sudah ada sebelum PBM disahkan. Bahkan ada di antaranya adalah gereja yang sudah berdiri sejak tahun 1977. Gereja dimaksud antara lain: 1. Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Ciranjang. 2. Gereja Gerakan Pentakosta (GGP) Ciranjang. 3. Gereja Kristen Perjanjian Baru (GGPB). 4. Gereja Gerakan Pentakosta Betlehem (GGPB). Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

95

5. Gereja Bethel Indonesia (GBI). 6. Gereja Injil Seutuh Internasional (GISI) dan, 7. Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Cianjur. Negara telah mengabaikan hak kami dalam beribadat. Tujuh gereja tersebut adalah lembaga resmi gereja yang diakui negara, sebagian diantaranya: 1. Terdaftar di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI 2. Gereja Pentakosta di Indonesia berbadan hukum Gereja No. 33. TT tanggal 4 Juni 1937; Stbl No. 3 3. Surat Kementerian Kehakiman R.I. No. J.A.5/114/21 TT. 4 September 1952 4. Departemen Agama R.I. No. DD/P/VII/43/1047/69 Direktorat Jenderal Bimas Kristen Protestan 5. Surat tugas kepada Pendeta Paulus Haryanto tanggal 25 Mei 1976 dan surat tanggal 4 September 1977 6. Surat keterangan dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Bimas Kristen Protestan dengan No. L.i/9/1/ket/291/77 dan surat keterangan tanda lapor (SKTL) terakhir No. 10.8/BA.01.1/1525/2014 Kemudian Hia menjelaskan, bahwa penutupan gereja dilakukan oleh pemda (Satpol-PP). Ada yang disegel dan ada yang ditutup melalui surat Lurah, Camat, dan Kesbangpol. Dalam laporan BKSAG tersebut diterima oleh salah seorang Komisioner Komnas HAM bidang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Solusi yang ditawarkan antara lain: akan terlebih dahulu menganalisa dan mengkaji, secepatnya akan ditindaklanjuti pengaduan ini, mengawasi, memonitor, dan ini merupakan penyakit mayoritas. 96


TEMUAN LAPANGAN Pandangan Tokoh Agama dan Aparat Pemerintah. Menurut R. Abdul Halim (MUI), apa yang telah dilakukan oleh pemerintah (Satpol-PP) adalah penertiban ruko dan rumah tinggal yang dijadikan gereja (tempat ibadat permanen). Penertiban oleh Satpol-PP ini dilakukan untuk memelihara kerukunan, karena kalau dibiarkan maka akan menimbulkan kerawanan. Kalau umat Kristiani sudah memenuhi syarat dalam pendirian bangunan tempat ibadat, tentu Satpol-PP tidak akan menertibkannya (Halim, wawancara, 5 Juni 2014). SelanjutnyaHalimmengatakan bahwa, pemberian izin bangunan sebagai tempat ibadat bukan hanya diberikan kepada gereja saja namun juga pada masjid yang digunakan untuk shalat Jumat. Ketika suatu bangunan yang akan dijadikan sebagai tempat ibadat sudah memenuhi syarat sesuai PBM No. 9 dan 8 tahun 2006- maka pemerintah dalam hal ini Bupati Cianjur akan memberikan izin (sementara-red), namun ketika belum memenuhi syarat, maka hendaklah jangan digunakan sebagai tempat ibadat terlebih dahulu, karena bangunan tersebut tidak sesuai peruntukannya. Yus Ruslan (Kesbangpol), memaparkan, kondisi di Cianjur tidak ”menakutkan” seperti yang diberitakan media massa, keadaan masyarakat cukup kondusif. Di sini memang ada ruko dan rumah yang disegel karena dijadikan tempat ibadat, hal itu dilakukan karena belum memiliki legalitas. Dari Kesbangpol atas disposisi Bupati sedang mengupayakan beberapa lokasi agar umat Kristiani tetap dapat melaksanakan ibadat, masyarakat sekitar tidak terganggu dan dapat Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

97

menerima. Salah satunya adalah gedung Yayasan Kabar Baik, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan/kepastian boleh atau tidaknya gedung tersebut digunakan sementara untuk kebaktian secara bergantian oleh jemaat yang terkena dampak penertiban. Dengan demikian mereka tetap bisa melakukan ibadat di tempat tersebut, dalam waktu bersamaan mereka juga dapat mengurus perizinan sementara (Ruslan, wawancara, 5 Juni 2014). Menurut Ketua BKSAG bahwa disposisi Bupati ini belum disampaikan kepada pihak Yayasan Kabar Baik tetapi sudah diekspose. Lebih lanjut dalam surat FKUB Kabupaten Cianjur No. 67/FKUB-Cjr/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013 disebutkan beberapa alternatif tempat ibadat sementara yang memungkinkan untuk digunakan beribadat oleh umat Kristiani antara lain: 1) Bangunan milik negara/pemda yang tidak digunakan lagi 2) Gedung Dekranasda, Palalangon Cungenang, Cianjur 3) Bangunan lain disewa/dikontrak sementara, dan 4) AULA Yayasan Kabar Baik Jln. Pasirgede Raya Cianjur. H. Tohari Sastra, Kepala Satpol-PP menjelaskan bahwa jumlah bangunan yang dalam pengawasan Satpol-PP di Cianjur seperti yang marak diberitakan di media massa bukan tujuh bangunan, tapi lima bangunan. Bangunan yang dalam pengawasan tersebut meliputi empat ruko dan satu rumah tempat tinggal. Bangunan-bangunan tersebut dipasang stiker dalam pengawasan Satpol-PP Kabupaten Cianjur, karena melanggar perda fungsi bangunan. Hal itu dilakukan juga

98


karena masyarakat sekitarnya menolak, bahwa ruko dan tempat tinggal dijadikan sebagai tempat ibadat. Pemasangan stiker dalam pengawasan pada suatu bangunan tidak serta merta dilakukan oleh Satpol-PP, namun sudah melalui berbagai pendekatan, misalnya sebelum SatpolPP memasang stiker pengawasan rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadat di lokasi Kampung Hegarmanah Rw. 01 Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang terlebih dahulu dilakukan pertemuan antara Kepala Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang dengan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Cianjur, Kepala Dinas PSDAP, FKUB, Camat Ciranjang dan Kepala Desa Sindangjaya yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22-01-2014 di ruang Asda Pemda Cianjur yang membahas tentang perizinan rumah ibadat dan ditindaklanjuti musyawarah pada tanggal 24 Januari 2014 yang dihadiri oleh Kepala Desa Cibiuk, Kepala Desa Sindangjaya, Paulus Haryanto Desa Cibiuk, Mangapul Sihombing Desa Sindangjaya. Dari hasil musyawarah tersebut diketahui bahwa Gereja Pantekosta Alamat Kampung Curug Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang sampai saat ini belum memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai rumah ibadat karena belum memiliki ijin dari Bupati Cianjur sesuai Bab IV PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Dengan berbagai pertimbangan di atas maka Kesbangpol memberikan surat No. 452.2/13/Kesbangpol, tanggal 22 Januari 2014 menghimbau untuk menjaga kerukunan umat beragama serta untuk mengantisipasi adanya konflik komunal, maka agar pimpinan gereja segera Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

99

memenuhi peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan ibadat sementara dilaksanakan di gereja yang telah mendapat izin dari bupati sambil menunggu proses perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai terbitnya izin dari bupati. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 6 Februari 2014 pada pukul 15.00 Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan berbagai pertimbangan di atas melakukan pemasangan stiker pengawasan untuk menghentikan penggunaan bangunan yang tidak memiliki izin kegiatan kebaktian demi menjaga stabilitas keamanan wilayah, yang berlokasi di Kampung Hegarmanah Rw. 01 Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur(Sastra,wawancara, 6 Juni 2014).

Dari hasil diskusi yang dilakukan oleh tim peneliti dengan beberapa pengurus FKUB, ada beberapa masukan yang terkait penyegelan yang dilakukan oleh Satpol-PP. Ada empat ruko yang berada di komplek ruko Pasar Baru, Muka, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur dan satu rumah tempat tinggal yang belum mendapat izin untuk dijadikan tempat ibadat. Secara tegas Ketua FKUB Cianjur, Murodein menyampaikan, tidak ada gereja yang ditutup oleh Pemkab 100


Cianjur, melainkan tempat tinggal dan pertokoan yang dijadikan rumah ibadat, karena belum memiliki izin. Ruko dan tempat tinggal yang dijadikan rumah ibadat dan telah disegel Satpol-PP antara lain: 1)

Ruko No. 49 Gereja Bethel Indonesia (GBI)

2)

Ruko No. 95 Gereja Injil Seutuh Internasional (GISI)

3)

Ruko No. 96 Gereja Gerakan Pantekosta (GGP)

4)

Ruko No. 114 Gereja Kristen Perjanjian Baru ”Masa Depan Cerah”

5)

Rumah tinggal No. 193 yang berada di Dusun Sengkong, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang.

Penyegelan dilakukan oleh Satpol-PP, antara lain karena mereka melanggar Perda No. 14 Tahun 2012 tetang IMB dan No. 15 tahun 2012 tentang HO.17 Pada kesempatan lain peneliti menyampaikan beberapa pertanyaan kepada H. Chep Hernawan (Ketua GARIS)seputar persoalan penutupan ruko dan rumah yang dijadikan tempat ibadat. Hernawan menjelaskan ”Kita bukan menghalangi umat Kristiani untuk beribadat atau membangun rumah ibadat, tapi kami minta untuk mengikuti aturan yang sudah ada”. Lebih lanjut Hernawan menyampaikan, ketika Garis datang ke lokasi ruko atau rumah yang dijadikan tempat ibadat, tidak serta merta menghentikan peribadatan yang sedang mereka lakukan, namun mengingatkan terlebih dahulu, tentang fungsi utama dari penggunaan gedung tersebut. Seperti surat Garis No. 054/DPP-Garis/B-II/XII/2013 ke Satpol-PP, perihal Permohonan Penertiban Gereja Liar dan surat No. 034/DPP17Diskusi

dengan pengurus FKUB, 7 Juni 2014.


101

Garis/A-1/XII/2013 ke Bupati Cianjur tentang Permohonan Penertiban Gereja Liar. Kemudian Garis mendatangi ruko/rumah yang dijadikan rumah ibadat tersebut untuk memperjelas, karena dari pihak gereja tidak bisa menunjukkan surat izin penggunaan bangunan dari bupati, maka Garis menyampaikan agar izin tersebut dilengkapi. Secara prosedural Garis sudah mengingatkan umat Kristiani ketika mereka melakukan ibadat di ruko ataupun tempat tinggal agar melengkapi administrasinya terlebih dahulu, kalau sudah lengkap tidak ada alasan Garis untuk mendemo. Seperti GII misalnya, walaupun mereka melakukan ibadat di ruko namun mereka sudah melengkapi administrasinya, jadi tidak ada masalah. Hernawan juga menyampaikan penyegelan rumah tinggal dan ruko yang dijadikan rumah ibadat oleh Satpol-PP merupakan hal yang wajar, karena rumah atau ruko bukan merupakan gereja yang dibangun berdasarkan perizinan resmi (Hernawan, wawancara, 7 Juni 2014). Menurut Indra Jaka, ruko yang dijadikan tempat ibadat GII telah mendapatkan surat izin pemanfaatan ruko menjadi rumah ibadat berdasarkan surat No. 452.1/4224/Kesbangpol/2013 yang ditandatangani oleh Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh tanggal 18 Juni 2013. Lebih lanjut Jaka menjelaskan, dengan adanya berita tujuh gereja ditutup, berimbas juga kepada GII kami yang tidak ditutup. Salah satunya, kami dapat teguran dari pimpinan sinode dengan pertanyaan, ”Apa tidak bisa menyelesaikan persoalan dengan pihak pemerintah dan masyarakat?” Padahal selama ini, kami berhubungan baik dengan masyarakat dan pemerintah setempat.

102


GII telah mendapatkan izin penggunaan bagunan sebagai rumah ibadat melalui beberapa proses. Di mana proses ini telah berjalan sekitar 10 tahun. Persoalan pengurusan izin sementara yang tidak diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku dari masing-masing rumah ibadat yang ditutup kelihatannya yang memicu penutupan rumah ibadat tersebut, padahal kalau persyaratan tersebut dilalui, walaupun melalui proses yang cukup panjang kemungkinan akan menemui jalan terang (Jaka, wawancara, 7 Juni 2014). Audiensi dengan Bupati Kabupaten Cianjur Dalam pertemuan peneliti dengan Bupati Kabupaten Cianjur yang dihadiri oleh pengurus harian FKUB, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas dan Kepala Satpol-PP beserta jajarannya peneliti sampaikan fakta temuan lapangan menjawab laporan BKSAG ke Komnas HAM tentang penutupan beberapa gereja di Kabupaten Cianjur. Diantara kesimpulan temuan lapangan yang disampaikan adalah: 1. Benar bahwa ada penutupan tempat ibadat yang dilakukan oleh Satpol-PP karena tidak sesuai dengan peruntukan bangunan dan menimbulkan keresahan masyarakat. 2. Menurut Kasatpol-PP, tidak benar tujuh bangunan,tetapiempat ruko dan satu rumah tinggal.Sedangkan dua rumah tinggal lainnya dihentikan sendiri pelaksanaan ibadatnya. Namun fakta dilapangan duarumah tinggal yang dijadikan tempat beribadat dimaksud mendapatkan surat himbauan dari pemerintah daerah setempat (kecamatan) untuk mengalihkan sendiri (bergabung) dengan gereja terdekat, sedangkan yang Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

103

lainnya karena pernah didatangi sekelompok orang tidak dikenal yang meminta agar rumah tidak dijadikan tempat beribadat sampai mendapatkan izin dari pemda setempat. Alasan keamanan yang membuat mereka mengalihkan tempat ibadat mereka ke tempat yang lain. 3. Untuk sementara pelaksanaan ibadat umat dilakukan dengan cara menumpang di beberapa gereja yang permanen. Belum ditemukan solusi lain untuk jangka panjang 4. Terjadi pemahaman/penafsiran yang berbeda-beda terhadap PBM tahun 2006 dikalangan anggota FKUB, para pendeta dan aparat pemda. Kesimpulan dialog dengan Bupati beberapa instruksi disampaiakn kepada Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas, Kepala Satpol-PP maupun Ketua FKUB antara lain: 1. Segera lakukan sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Kesangpol dan Linmas segera akan menindaklanjuti. 2. Segera dicarikan tempat dengan cara menyewa atau di tempat gedung pemda yang tidak terpakai untuk menampung tempat beribadat jemaat gereja yang terkena penertiban dari Satpol-PP dan mereka beribadat diatur secara bergiliran.18

Gambar rumah tinggal dan ruko yang dijadikan rumah ibadat.

18Hasil

104

pertemuan dengan BupatiCianjur di kediaman Bupati, 9 Juni 2014.


Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI Ciranjang). Bangunan ini merupakan rumah tinggal di Kampung Hegarmanah Rt.03/01, No. 193 Desa Cibiuk, KecamatanCiranjang, Kabupaten Cianjur. Rumah ini ditempati oleh Pdt. Muda Paulus Haryanto. Selain sebagai rumah tinggal juga digunakan sebagai tempat kebaktian dengan nama Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI Ciranjang). Menurut Haryanto, rumah ini sudah digunakan untuk kebaktian sejak tahun 1977 setelah adanya surat tugas kepadanya oleh Majelis Daerah V Gereja Pantekosta di Indonesia No.040/M.D.V/1976 tanggal 25 Mei 1976. Rumah ini juga telah mendapat Surat Keterangan Lapor (SKTL) dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provisi Jawa Barat Bimas Kristen Protestan dengan No.L.i/9/1/ket/291/77 dan SKTL terakhir No. Kw.10.8/BA.01.1/1525/ 2014. Menurut data yang berhasil tim peneliti kumpulkan, pada tanggal 11 Oktober 1990 Kepala Desa Cibiuk, Lili Dumiyatna sudah mengeluarkan tanggapan surat pernyataan warga masyarakat Hengarmanah, Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang, yang salah satu isinya menyebutkan, fungsi rumah tersebut akan difokuskan untuk tempat tinggal dan kebaktian dengan No.450/252/Ks/1990 kemudian tanggal 29 Juni 1991 Pemda Tk. II Cianjur Kantor Sosial Politik mengeluarkan rekomendasi No.52/300/Sp/042/1991 berkenaan dengan tidak keberatan diadakannya kegiatan peribadatan keluarga dan kerabat dekat Haryanto. Sejak saat itu rumah ini juga digunakan untuk peribadatan keluarga dan kerabat dekat. Jumlah jemaat yang mengikuti peribadatan di GPDI saat ini menurut penuturan Haryanto sekitar 50 orang.


105

GPDI ini berada di tengah-tengah pemukiman orang Muslim. Dari tahun 1977 sampai tahun 2013 rumah tinggal ini digunakan sebagai tempat ibadat. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04-02-2014 diadakan musyawarah warga masyarakat Rw.01 Kampung Hengarmanah dan Haryanto, yang dihadiri oleh Kepala Desa Cibiuk, Camat Ciranjang, DKM, Tokoh Masyarakat Rw. 01, BPD, dan LPM berkenaan dengan keberadaan rumah Haryanto yang digunakan sebagai tempat kebaktian umum, padahal sesuai peruntukan awal untuk kegiatan peribadatan keluarga dan kerabat dekat. Oleh karena itu dalam rapat dirumuskan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cibiuk, Yandi Ruhyandi Z.,4 Februari 2014 yang isinya bahwa, warga masyarakat Kampug Hengarmanah keberatan rumah Haryanto digunakan sebagai rumah ibadat dan hanya menyetujui untuk rumah tinggal saja.Haryanto bisa melanjutkan proses ijin lingkungan kepada warga masyarakat Kampung Hengarmanah karena tidak disetujui masyarakat sekitarnya. Berdasarkan hasil pemantauan dari Pemda Kabupaten Cianjur rumah Haryanto belum memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai rumah ibadat, karena belum memiliki izin dari Bupati Cianjur sesuai Bab IV PBM No.9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Oleh karena itu sejak tanggal 6 Maret 2014 rumah Haryanto dalam pengawasan Satpol-PP, karena pelanggaran Perda No. 14 tahun 2012 tentang IMB dan No. 15 tahun 2012 tentang HO. Menurut Subiyanto, TU Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Cianjur, jangankan izin untuk peribadatan, izin untuk tempat tinggal saja tidak ada. Sejak dipasang stiker “dalam pengawasan rumah ini tidak 106


digunakan lagi untuk kebaktian”. Kebaktian sekarang dilakukan di lokasi Pasir Nangka (GPDI Cinangka) yang berbentuk rumah yang dijadikan tempat ibadat dengan jarak sekitar empatkilo meter dari rumah Haryanto. Pelaksanaan ibadat yang dilakukan di GPDI Cinangka secara bergantian. Pada jam 8.00 sampai selesai untuk jemaat Cinangka dan pada jam 12 sampai selesai untuk jemat GPDI Ciranjang. Peneliti juga bertemu dengan Della (nama samaran) warga sekitar GPDI Ciranjang yang sekaligus jemaatnya yang sudah tinggal di sini sejak dua tahun yang lalu. Della menyampaikan bahwa rumah ini sudah dijadikan tempat beribadat sejak lama dan jemaatnya kurang lebih sekitar 25 KK(Della, wawancara, 5 Juni 2014).

GPDI Ciranjang

GPDI Cinangka


107

Ketika peneliti mengunjungi rumah yang dijadikan tempat ibadat (GPDI Cinangka),peneliti tidak bertemu dengan pemilik rumah karena sedang tidak ada di rumah. Kemudian peneliti mewawancarai Endang (Muslim), Wiwi dan Ningsih (Kristen) warga sekitar GPDI Cinangka,tetapi keduanya bukan jemaat GPDI. Menurut keterangan ketiga informan kami itu, di GPDI Cinangka setiap hari Minggu ada dua kali kebaktian, yaitupada pagi dan siang hari.Tetapi mereka tidak mengetahui dari mana jemaat itu dan berapa jumlahnya(Endang, Wiwi dan Ningsih,

wawancara, 5 Juni 2014). b. Gereja Gerakan Pentakosta Kharis (GGP) Kharis. Peneliti mengunjungi rumah tinggal Mangapul Sihombing, yang beralamat di Kampung Rawa Selang, Desa Sindang Jaya RT 05/05 Kecamatan Ciranjang Kababupaten Cianjur. Di samping rumahnya dijadikan sebagai tempat beribadat (GGP) Kharis dengan ukuran kurang lebih 3x10 meter. Ketika masuk pintu gerbang tidak terlihat adanya stiker “Dalam Pengawasan SatpolPP”.

Menurut Sihombing dan istrinya, di rumah ini memang tidak dipasang stiker, namun tidak dapat digunakan untuk beribadat sesuai dengan surat himbauan dari camat agar sementara waktu beribadat di tempat lain karena melanggar Perda No. 14 tahun 2012 tentang IMB. Dalam surat yang dilayangkan oleh Camat Cianjur No. 450.I/22/KS/2014, tanggal 27 Januari 2014 disebutkan bahwa, pelaksanaan ibadat sementara dilaksanakan 108


di gereja yang telah mendapat ijin dari Bupati sambil menunggu proses perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terbitnya izin dari Bupati. Sehingga sesuai peruntukannya hanya dapat digunakan sebagai rumah tinggal. Menurut Sihombing, ketika masih digunakan untuk beribadat, jemaat yang beribadat di tempat ini sekitar 90 orang dewasa dan jemaat ini berasal dari Kecamatan Ciranjang(Sihombing, wawancara, 5 Juni 2014). Jumlah jemaat yang dikemukakan Sihombing masih menimbulkan tanda tanya, apakah cukup ruang yang hanya seluas 30 m2 dengan jumlah jemaatsebanyak itu? Selain itu juga dari data yang ada sebagai berkas persyaratan pengajuan izin rumah ibadat terdapat sebanyak jiwa warga ber-KTP namun dari pencermatan terhadap foto copy tanda tangan para warga yang dianggap jemaat jugamenimbulkan tanda tanya karena terdapat banyak kemiripan antara satu tanda tangan dengan tanda tangan lainnya. Keraguan ini telah dikonfirmasikan kepada pihak yang berwenang seperti FKUB dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur yang menyampaikan bahwa buktibukti yang ada sudah diverifikasi.


109

c. Beberapa ruko Pasar Baru yang digunakan untuk kegiatan kebaktian. 1) Ruko No. 114 Cianjur, digunakan sebagai Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB). 2) Ruko No. 96 Cianjur, digunakan sebagai Gereja Gerakan Pentakosta Betlehem (GGPB). 3) Ruko No. 49 Cianjur, digunakan sebagai Gereja Bethel Indonesia (GBI). 4) Ruko No. 95 Cianjur, digunakan sebagai Gereja Injil Seutuh Internasional (GISI). Foto Empat Ruko yang Dijadikan Tempat Ibadat

110


Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB) ”Masa Depan Cerah”. Pada waktu tim peneliti mengunjungi GKPB di ruko No 114, sudah tidak ada kegiatan peribadatan. Ruko tersebut sudah ditutup, namun tidak ditemukan stiker ”dalam pengawasan” oleh Satpol-PP. Kemudian peneliti menuju Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK), Jl. Siti Jaenab No, 25 Pamoyanan. Tim berdialog dengan Orlando Sinambela,seorang Gembala GMAHK.Sinambelamenjelaskan bahwa, setelah ruko No. 114 yang digunakan oleh Gereja Kristen Perjanjian Baru ”Masa Depan Cerah” disegel oleh Satpol-PP, kegiatan peribadatan dilakukan di GMAHK hingga sekarang. Peribadatan dilakukan pada hari Minggu mulai sekitar jam 08.00 hingga jam 10.00. Jemaat GKPB yang ikut beribadat di GMAHK pada hari Minggu tanggal 8 juni 2014 berjumlah sekitar 80 orang.(Sinambela dan Hia,wawancara, 8 Juni 2014).


111

Foto Peneliti di depan GMAHK

d. Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Cianjur. Tempat ini adalah rumah yang dijadikan tempat peribadatan. Rumah ini juga digunakan sebagai tempat usaha yang didiami Bartolomeus Yonatan digunakan sebagai Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Cianjur. Menurut Yonatan, tempat ini sudah digunakan untuk beribadat sejak tahun 1991. Sejak dikeluarkan surat rekomendasi dari Kantor Sospol Pemkot Kabupaten Daerah Tk. II Cianjur, tanggal 15 Juli 1991 yang isinya tidak keberatan dilakukan kegiatan peribadatan dirumah tinggal bagi keluarga dan kerabat dekat di lingkungan GKT Pos PI Cipanas. Dengan ketentuan sebelum kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu diharuskan menyelesaikan persyaratan administrasi lainnya berkenaan dengan kegiatan dari dinas/instansi yang terkait, dapat menjaga keamanan, ketertiban serta keindahan selama dan setelah kegiatan berlangsung dan tidak menyimpang dari maksud/tujuan sebagaimana yang tertuang dalam projek proposal. Namun sampai saat ini persyaratan lain yang dimaksud untuk mendapatkan izin dari Bupati Kabupaten Cianjur tidak pernah dipenuhi. Tim peneliti melihat di rumah Yonatan tidak ada stiker Satpol-PP yang 112


menandakan disegel. Kegiatan kebaktian di rumah Yonatan dihentikan atas kehendak sendiri disebabkan karena pernah didatangi oleh beberapa orang tidak dikenal yang meminta agar kebaktian dihentikan sampai ada izin penggunaan rumah ibadat sesuai dengan PBM Nomor: 9 dan 8 Tahun 2006. Oleh karenanya untuk sementara berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya secara bergilir dilingkungan jemaatnya. Menurut informasi dari Dindin (Muslim), pemuda sekitar rumah Yonatan, masyarakat sekitarnya tidak keberatan diadakan kebaktian di rumah ini. Karena selama ini kegiatan peribadatannya tidak mencolok, bahkan bangunannya juga seperti rumah biasa. Dindin juga menyampaikan, selama kegiatannya biasa-biasa saja, maka masyarakat tidak akan mempersoalkannya. Namun menurut Dindin, kalau ingin tahu lebih mendetail tentang pandangan masyakat hendaknya ke RT/RW, namun sekarang ketua RW dan RT sedang berada di luar jadi tidak bisa diwawancarai (Yonatan dan Dindin, wawancara, 9 juni 2014).


113

Matrik Kelengkapan Administrasi Gereja No 1

2

3

4

5

6

7

114

Nama Gereja

Bentuk Izin Bangunan Bupati

Rekomen dasi FKUB Belum ada

Rekomen dasi Jemaat Kemenag Belum 50 ada orang

Ket.

Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Ciranjang. Gereja Gerakan Pentakosta (GGP) Kharis.

Rumah tinggal

Belu m ada

Rekomendasi Kep. Kantor Sospol Kab. Cianjur th

Rumah tinggal

Belu m ada

Belum ada

Belum ada

90 orang

Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB). Gereja Gerakan Pentakosta Betlehem (GGPB). Gereja Bethel Indonesia (GBI).

Ruko No. 114 Cianjur Ruko No. 96 Cianjur

Belu m ada

Belum ada

Belum ada

80 orang

Belu m ada

Belum ada

Belum ada

40 orang

Belum ada

Ruko No. 49 Cianjur

Belu m ada

Belum ada

Belum ada

Belum ada

Gereja Injil Seutuh Internasional (GISI). Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Cianjur.

Ruko No. 95 Cianjur

Belu m ada

Belum ada

Belum ada

Bergabung ke Bogor 20 orang 80 orang

Rumah Tinggal

Belu m ada

Belum ada

Belum ada

60 orang

Rekomendasi Kep. Kantor Sospol Kab. Cianjur 1991 No. 303/75/SP/91

Ada Himbauan Camat Ciranjang No.440/150/ V/2014 pindah sementara Belum ada

Belum ada


Analisis Salah satu bagian dari tantangan kerukunan umat beragama adalah terkait pendirian rumah ibadat atau persoalan tempat beribadat. Masalah pendirian dan atau penggunaan rumah ibadat merupakan salah satu permasalahan yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama. Untuk mengatur permasalahan tentang rumah ibadat, Pemerintah telah menerbitkan PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan bersama ini berlaku efektif sejak ditandatangani tanggal 21 Maret 2006 dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, sosialisasi yang masih kurang, pemahaman yang berbeda dan bahkan pengabaian terhadap peraturan ini oleh sebagian kelompok, maka di beberapa daerah masih terjadi kasus-kasus terkait dengan rumah ibadat seperti yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Persoalan di seputar pendirian rumah ibadat menjadi persoalan yang pelik. Hal ini diawali oleh adanya perbedaan dalam konsep keumatan antara Islam dan Kristen. Bagi umat Islam yang datang dari berbagai organisasi yang berbeda-beda dapat melakukan ibadat shalat secara bersama di satumasjid ataumushalla tanpa melihat perbedaan ras, suku, bahasa, maupun organisasi. Oleh karena itu motivasi pendirian rumah ibadatnya dilatar belakangi oleh keperluan nyata dan sungguh-sungguh dan bahkan melihat dari jarak antara Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

115

satu dengan lainnya serta kapasitas yang bisa ditampung oleh sebuah masjid. Sebaliknya di kalangan agama Kristen khususnya yang terbentuk di atas berbagai sekte, aliran maupun suku menyulitkan mereka untuk dapat menggunakan satu gereja menjadi tempat ibadat bersama, disamping berbagai motivasi jemaat. Yang dimaksud dengan motivasi jemaat adalah ketika dari satu jemaat gereja berpisah dari induknya, perpisahan ini disebabkan oleh setidaknya tiga alasan,pertama terjadi disebabkan perbedaan teologi, kedua oleh kekuasaan/jabatan dan ketigakarena uang. Dua alasan yang disebut terakhir ini disinyalir yang lebih dominan. Oleh karena itu berkembang semangat pendirian rumah ibadat pada setiap sekte/aliran yang terkadang menimbulkan gesekan-gesekan sosial seperti yang terjadi di beberapa daerah sekarang ini(Arifinsyah). Agama Kristen merupakan agama monoteistik yang mendasarkan pada ajaran, hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus menurut Perjanjian Baru serta meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Mesias, ”Sang Juru Selamat” umat manusia, dengan menebus dosa melalui tiang salib. Bermula dari pengajaran Yesus Kristus, Kristen berkembang ke seluruh dunia melalui berbagai saluran seperti; misi zending, penginjilan/misionaris, sosial, ekonomi, politik, kolonial dan imperalisme, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, termasuk di Indonesia. Dalam perjalanannya agama Kristen mengalami perpecahaan, dan salah satu pecahannya adalah Protestan yang merupakan pecahan besar kedua dari Gereja Katolik Roma (GKR), setelah Gereja Katolik Konstantinopel. Umat Kristiani untuk memiliki jatidiri seperti sekarang, setelah 116


ditempa dengan berbagai peristiwa konfliktual sepanjang sejarahnya, stigma, dan perang agama hebat puluhan tahun dengan korban yang sangat besar. Namun pengalamanpengalaman pahit itu telah mendorongnya menjadi komunitas umat beragama yang sangat bijaksana menyikapi perbedaan apapun dalam kekristenan. Krisisteologi dan ajaran saat munculnya Martin Luther mengkritik tajam Gereja Katolik Roma (GKR) telah usai, dan berakhir dengan saling mengakui eksistensinya antara Gereja Protestan dengan Gereja Katolik Roma. Sebutan Gereja Protestan ini pada awalnya adalah istilah ejekan yang dilakukan oleh GKR kepada para pendukung Martin Luther di Jerman, tetapi akhirnya diterima dan diakui sebagai nama aliran besar dalam gereja. Tidak ada lagi yang menganiaya penganut aliran, sekte dan denominasi lain yang berbeda, karena mereka tidak mau menjadi hakim bagi aliran Kristen yang lain. Bahkan istilah sekte dan bidat yang terkenal di abad pertengahan itu, kini juga sudah sangat langka dipergunakan, dan diganti dengan istilah aliran (Aritonang, 2012; 2 – 3). Diantara mereka, telah muncul saling memahami, kearifan, kedewasaan dan paham sebenarnya untuk apa beragama. Kalaupun terjadi konflik keras tidak akan berujung pada perilaku primitif, biadab, dan barbarian dalam kekristenan, seperti masa abad pertengahan, sebagaimana masih dipraktikan oleh sebagian kecil komunitas kelompok agama tertentu. Tidak terlihat secara nyata ada lagi aliran dalam Kristen yang menyesatkan atau menghakimi aliran yang lain secara terbuka, apalagi mengusir, menganiaya, membunuh dan membakar, bahkan menjarahnya seperti dilakukan pada abad pertengahan. Dengan jatidiri yang telah mapan seperti itu agama Kristen dan Katolik masuk Indonesia melalui saluran kolonial Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

117

(Portugis dan Spanyol masuk Indonesia Timur, Timor Leste, dan Filipina), Belanda masuk Indonesia Tengah dan Barat serta mendukung para misionaris dari berbagai negara dengan segala cara. Kolonial Belanda (VOC) memperoleh mandat khusus dari Ratu Belanda yang menganut Gereja Gereformeerd yaitu Gereja Protestan aliran Calvinis untuk mengkristenkan Hindia Belanda termasuk beberapa komunitas yang sudah Katolik di Indonesia Timur meskipun kurang berhasil di Flores dan Timor Leste. Ada semacam deal dengan Portugis, Belanda mengkristenkan Hindia Belanda bagian utara, sementara selatan dibiarkan tetap Katolik. Baru di abad 19 berdatangan gereja-gereja dari Amerika, seperti Adventis, Pentakosta, Injili (Evangelical), Christian Science, Mormon, Yehova dan sebagainya (Artonang, 2012, 18 – 20 dalam Arief dkk.,2014). Gereja Kristen di Indonesia memiliki banyak cabang atau pecahan yang ditandai dengan sub-bagian. Di antaranya gereja kesukuan yang bercirikan atas kesukuan dimana asal mula gereja berdiri misalnya: Gereja Kristen Jawa (GKJ), Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), Gereja Kristen Pasundan (GKP), Gereja Kristen di Sumatera Bagian Selatan (GKSBS), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), Huria Kristen Indonesia (HKI), Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), dan banyak lagi.

Kemudian menurut denominasinya yaitu, (1) Gereja Calvinis meliputi Gereja Protestan di Indonesia (GPI) dengan belasan Gereja Bagian Mandiri (GBM) dalam lingkup GPI, (2) Gereja Lutheran, (3) Gereja Reform, (4) Gereja-gereja Pentakosta, Karismatik, (5) Gereja nondenominasi. Selain itu terdapat juga Gereja Mormon, 118


Saksi Yehuwa, dan Christian Science(http//www.fkubkotabekasi.com). Ada tiga perhimpunan Gereja yang disebut Gereja Aras Nasional: 1) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) terdiri dari 88 anggota sinode; 2) Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI); 3) Persekutuan Gereja Lembaga Injili Indonesia (PGLII) perubahan nama dari Persekutuan Injili Indonesia (PII) yang masing-masing memiliki anggota puluhan bahkan ratusan(http://www.pgi.or.id). Di kalangan umat Kristen khususnya yang terdiri dari berbagai denominasi, sekte, aliran maupun suku (sampai saat ini tecatat sebanyak 323 denominsasi).Bahkan menurut Kepala Sub Direktorat pada Direktorat Urusan Agama Kristen Kementerian Agama saat ini yang terdaftar tidak hanya 323 akan tetapi berjumlah 338 denominasi. Hal ini yang menyulitkan mereka untuk sebuah gereja menjadi tempat ibadat bersama, disamping berbagai motivasi lain diluar soal ibadat. Sejumlah 338 denominasi (organisasi gereja) bukanlah jumlah yang sedikit dan mudah diatur karena dari sejumlah itu tidak tergabung di bawah satu koordinasi akan tetapi terbagi dalam naungan persekutuan besar (Aras Nasional) seperti disebut di atas. Bahkan dalam Daftar Jumlah Gereja Anggota Aras Nasional yang dikeluarkan oleh Ditjen Bimas Kristen tahun 2007 berjumlah sebanyak 643 buah. Data sampai tahun 2009 hanya 88 denominasi yang tergabung dalam PGI(http/www.pgi.or.id). Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

119

Kasus yang terjadi di Kabupaten Cianjur beberapa waktu lalu tidak terlepas dari semangat untuk memiliki jemaat sendiri yang dikelola oleh seorang pendeta bersama pembantunya. Dari keseluruhan gereja yang bermasalah dengan tempat ibadatnya adalah termasuk gereja-gereja Pantekosta atau gereja-gereja Kharismatik yang tidak memiliki sinode tersendiri dan bukan dibawah koordinasi PGI. Laporan yang dilakukan para pendeta yang mengatasnamakan BKSAG Kota Cianjur kepada Komnas HAM tanggal 2 Juni 2014 lalu yang menyebutkan bahwa sebanyak tujuhgereja ditutup oleh Satpol-PP dan 2500 jemaatnya terlunta-lunta menjadi dasar peneliti ditugaskan untuk menelusuri fakta yang sebenarnya. Dari penelusuran lapangan yang dilakukan oleh peneliti, melalui wawancara dan kunjungan ke lokasi ditemukan bahwa apa yang dilaporkan berbeda dengan fakta yang ada. Dari tujuh gereja yang dikatakan ditutup oleh Satpol-PP ternyata bukanlah gereja sebagaimana dipahami masyarakat yaitu sebuah gedung/bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadat permanen, melainkan rumat tinggal dan atau ruko yang di sewa sebagai tempat bisnis sekaligus digunakan sebagai tempat beribadat. Dari jumlah tujuh yang dilaporkan, empat berupa ruko kemudian disegel oleh Satpol-PP, karena tidak sesuai dengan peruntukan,tiga rumah tinggal hanya satu yang disegel, satu lagi dihimbau oleh Camat untuk bergabung ke gereja lain.Sedangkan satu rumah tinggal lainnya dihentikan sendiri penggunaannya sebagai tempat ibadat dan berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya milik jemaat disebabkan oleh faktor keamanan karena pernah didatangi sekelompok orang tidak dikenal yang 120


meminta agar rumah tidak dijadikan tempat beribadat sampai ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan berkenaan dengan sejumlah 2500 jemaat yang dikatakan terlunta-lunta beribadatnya, juga tidak demikian halnya karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dari jumlah tujuh kumpulan jemaat yang menggunakan tempat ibadat bukan pada tempatnya hanya kurang lebih berjumlah 400-an orang jemaat (jumlah sebenarnya tidak dapat dikonfirmasi). Saat ini masing-masing mereka untuk sementara beribadat di gereja yang telah memiliki gedung gereja sendiri seperti: Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB) ”Masa Depan Cerah” beribadat sementara di Gereja Advent Hari Ketujuh (GMHAK), Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Ciranjang bergabung dengan Gereja yang sejenis di desa berbeda dalam satu kecamatan, Gereja Gerakan Pentakosta (GGP) Kharis beribadat sementara di Gereja Persekutuan Injil Elieser (GPIE) Jatinunggal, Gereja Gerakan Pentakosta Betlehem (GGPB) dan Gereja Injil Seutuh Internasional (GISI) beribadat sementara di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Cianjur Kota, Gereja Bethel Indonesia (GBI) bergabung ke induk gerejanya di Bogor sedangkan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Cianjur saat ini berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain milik jemaatnya. Dilaporkannya persoalan tempat ibadat ini oleh BKSAG Kota Cianjur ke Komnas HAM dapat pula dimaklumi, karena persoalan ini tidak segera mendapatkan solusi. Sementara jemaat yang hendak melakukan ibadat harus menumpang dan bahkan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari hasil penelusuran, pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Kesbangpol dan FKUB telah melakukan pembicaraan intensif dengan pihak pelapor dan bahkan Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

121

Bupati telah memberikan rekomendasi alternatif tempat yang perlu diusahakan untuk dapat diterima semua pihak. Sebagai mana usulan dari FKUB kepada Bupati untuk dapat memfasilitasi tempat beribadat sementara sebelum adanya gereja bersama (oikumene), ada empat alternatif usulan yaitu: a. Bangunan milik negara/pemda yang tidak dipergunakan lagi; b. Gedung Dekranasda, Palalangon Cugenang, Cianjur; c. Bangunan lain di sewa/dikontrak sementara dan atau; d. Aula Yayasan Kabar Baik di Jl. Pasirgede Raya Cianjur. Dari keempat alternatif tadi menurut Ketua FKUB pada poin d yaitu Aula Yayasan Kabar Baik yang mendapat disposisi Bupati dan segera ditindaklanjuti oleh Kesbangpol dan FKUB untuk merealisasikannya dan sudah sampai tahap peninjauan lapangan. Sementara negosiasi tempat yang direkomendasikan oleh Bupati sedang diusahakan dan dalam pembahasan oleh FKUB dan Kesbangpol dengan pihak-pihak terkait, ada tawaran lain oleh perorangan anggota FKUB, yang menawarkan alternatifalternatif lain kepada perwakilan pelapor dan disetujui sehingga terjadi ”deal-deal” diluar jalur, yang ketika tidak sesuai dengan harapan maka menimbulkan kekecewaan, dan pada kesempatan lain usaha telah dilakukan dengan melaporkan kasus yang sama kepada Pembimas Kristen di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat di Bandung dan telah diteruskan ke Ditjen Bimas Kristen di Jakarta namun belum mendapat respon yang memadai, sehingga pihak BKSAG melaporkan ke Komnas HAM.

122


Para calon pengguna rumah ibadat hendaknya tidak hanya memperhatikan persoalan bagaimana harus taat kepada peraturan yang ada namun juga bagaimana menjalin hubungan baikberkomunikasi dengan warga sekitar tempat akan dibangun atau digunakan sebagai tempat ibadat, sehingga terjalin keakraban diantara warga dengan calon pengguna rumah ibadat. Dalam laporannya ke Komnas HAM, pihak pelapor menyampaikan sebagai berikut: ”Kami menyampaikan hakhak kami sebagai warga negara: UUD Pasal 29 jelas menjamin kebebasan beragama. PBM menjelaskan: hak beragama adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya”. Apa yang disampaikan oleh pelapor benar adanya sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan sebagaimana juga disebut dalam PBM Nomor: 9 dan 8 Tahun 2006, namun perlu diketahui pula dalam menjalankan hak dan kebebasannya harus juga memperhatikan bunyi pasal yang sama dalam UUD tahun 1945 berikutnya, yaitu “setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. (Pasal 28 huruf J ayat 2 UUD 1945) Sedangkan apa yang disebutkan dalam PBM “Beribadat” dan “mendirikan rumah ibadat” adalah dua hal yang berbeda. Beribadat hubungan Tuhan-makhluk (forum Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

123

internum), sementara mendirikan rumah ibadat merupakan urusan sosial, hubungan dengan pemilik tanah, komunikasi dengan tetangga lokasi. Oleh karenanya beribadat itu sendiri tidak ada satupun orang yang bisa melarang akan tetapi ketika melaksanakan ibadatnya yang memerlukan tempat ibadat maka harus memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu untuk sementara ini PBM tahun 2006. Kesimpulan 1. Laporan BKSAG ke komnas HAM mengatasnamakan tujuh gereja yang ditutup oleh pemerintah, tidaklah tepat. Sebab menurut PBM No. 9 dan 8, yang dinamakan rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus diperguankan untuk beribadat bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Padahal ketujuhbangunan tersebut hanya berupa empatruko dan saturumah tinggal yang disegel oleh Satpol-PP.Sedangkan dua rumah tinggal lainnya dihentikan sendiri pelaksanaan ibadatnya. Bangunan yang disegel oleh Satpol-PP bukan tujuh tetapi hanya lima buah. Penyegelan ini karena tidak sesuai dengan peruntukan bangunan. Penyegelan dilakukan terhadap penggunaan bangunan bukan penghentian beribadat karena masih diberi kesempatan untuk mengurus izin sementara ke Bupati Cianjur. Ketika izin sementara dari Bupati sudah didapatkan maka akan diperbolehkan menggunakan tempat tersebut untuk beribadat. 2. Bupati telah menginstruksikan kepada Kesbangpol dan Linmas dan FKUB untuk mencarikan tempat yang bisa 124


mengakomodir seluruh jemaat gereja yang terkena penertiban sebagai tempat beribadat sementara dan digunakan secara bergantian. 3. Adanya pemahaman dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 khususnya pada Bab IV dan Bab V, antara tokoh agama, pengurus FKUB dan beberapa aparat pemerintah Kabupaten Cianjur, sehingga sering terjadi perbedaan pendapat ketika memutuskan suatu rekomendasi, baik dari FKUB maupun Kemenag Kabupaten Cianjur. 4. Bupati telah meminta FKUB dan Kesbangpol dan Linmas untuk merencanakan sosialisasi PBM tahun 2006 kepada seluruh pemukaagama dan aparat pemda sampai ke desa/ kelurahan. 5. Pihak BKSAG telah melaporkan permasalahan yang sedang dihadapi berkenaan dengan tempat beribadat mereka kepada Ditjen Bimas Kristen melalui Pembimas Agama Kristen di Kanwil Jawa Barat namun merasa belum mendapat respon dan penanganan yang memadai, sehingga laporan diteruskan ke Komnas HAM. Rekomendasi 1. BKSAG Kota Cianjur perlu mempertimbangkan dengan matang setiap langkah yang akan diambil dalam penyelesaian tempat beribadatnya agar tidak menimbulkan pertentangan yang lebih mendalam baik di internal umat Kristen maupun dengan umat lainnya. Perlu kerjasama yang baik dengan perwakilan umat Kristen yang duduk sebagai anggota di FKUB, tidak bernegosiasi


125

secara persoanal yang ada di FKUB tetapi dengan institusi FKUB. 2. Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Cianjur dan FKUB diharapkan segera menindaklanjuti instruksi Bupati untuk mencarikan solusi tempat sementara yang dapat digunakan beribadat bagi semua jemaat yang terkena dampak penyegelan terhadap rumah tinggal/ruko yang dijadikan tempat ibadat mereka. 3. Ditjen Bimas Kristen diharapkan dapat menindaklanjuti setiap ada laporan masuk berkenaan dengan kasus-kasus keagamaan termasuk rumah ibadat dan masalah lainnya serta melakukan langkah-langkah yang tepat. Selain itu juga dapat mengantisipasi aliran gereja-gereja kecil agar tidak terus tumbuh dan berkembang secara sendirisendiri. 4. Diperlukan sosialisasi PBM tahun 2006 kepada seluruh pemuka agama, aparat terkait sampai ke kelurahan, agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami/menafsirkan PBM tahun 2006.

126


DAFTAR PUSTAKA Arifinsyah, Dr. H., M.Ag,Peran FKUB dalam penyelesaian Konflik di Sumatera Utara. Arief, Syaiful, dkk.,Pandangan Pemimpin Gereja Tentang Pengaturan Organisasi Gereja, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, (Makalah Seminar tdt.), 2014 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Cianjur Tahun 2013. Risalah, “Penerapan Syariat Islam di Cianjur”, No.6, Th 41, September 2003. Sumber Internet: http//www.fkubkotabekasi.com http://www.pgi.or.id http/www.pgi.or.id http://www.pelita.or.id/baca.php?id=48212Kab Cianjur Kantong TKI/W Terbanyak di Jabar, (13 Juni 2014). http://cianjurkab.go.id/Content Nomor_Menu 17_3.htmlProfil Cianjur, (13 Juni 2014). http://cianjurkab.go.id/Content_Nomor htmlSekilas Cianjur, (13 Juni 2014).

Menu

15_3.

Daftar Informan: Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

127

1.

Pdt. Mangapul Sihombing, Pentakosta Kharis (GGP) Kharis.

Gereja

Gerakan

2.

Pdt. Paulus Haryanto, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Ciranjang.

3.

Indra Jaka, pengurus Gereja Injili Indonesia (GII) Hok Im Tong.

4.

H. Chep Hernawan, Ketua Gerakan Reformis Islam (Garis) Cianjur.

5.

H. Tohari Sastra, Kepala Satpol-PP Kabupaten Cianjur.

6.

Yus Ruslan, Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Daerah, Kesbangpol Kabupaten Cianjur.

7.

R. Abdul Halim, Ketua MUI Kabupaten Cianjur.

8.

Subiyanto, TU Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Cianjur.

9.

Murodein, Ketua FKUB Kabupaten Cianjur.

10. Bartolomeus Yonatan, pemilik rumah yang digunakan sebagai Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Cianjur.

11. Orlando Sinambela,seorang gembala GMAHK. 12. Pdt. Overlin Hia, Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja (BKSAG) Kota Cianjur. 13. Dindin, pemuda Muslim tetangga Bartolomeus Yonatan. 14. Endang,warga Muslim tinggal di sekitar GPDI Cinangka.

128


15. Wiwi,

wargaKristen tinggal di Cinangka,tetapi bukan jemaat GPDI.

16. Ningsih

warga Kristen tinggal Cinangka,tetapi bukan jemaat GPDI.

di

sekitar sekitar

GPDI GPDI

17. Della (samaran),jemaat GPDI Ciranjang,tinggal di dekat GPDI.

-o0o-


129

130


4

DOA ROSARIO MENETAP SATU BULAN TIMBULKAN KERUSUHAN DI NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA

PENULIS BASHORI A. HAKIM


131

PENDAHULUAN Latar Belakang Kebebasan beragama bagi masyarakat Indonesia merupakan hak asasi setiap individu. Pembangunan bidang kehidupan keagamaan diupayakan antara lain untuk memenuhi salahsatu hak dasar rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Demikian ketetapan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014. Salahsatu di antara hak dasar rakyat Indonesia dalam konteks pembangunan bidang kehidupan keagamaan di atas adalah hak setiap warga negara untuk memeluk suatu agama dan beribadat menurut agamanya. Dengan demikian maka negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap warga negara untuk memeluk suatu agama dan beribadat menurut agamanya, serta berkewajiban memberikan pelayanan. Dalam kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai pemeluk agama, menghasilkan bentuk-bentuk kegiatan keagamaan yang beragam pula dalam kehidupan masyarakat sesuai ajaran agama masing-masing. Fenomena ekspresi dan aktualisasi ajaran keagamaan yang beragam tersebut merupakan keniscayaan dalam kehidupan keagamaan masyarakat, sebagai konsekuensi logis kebebasan beragama bagi masyarakat Indonesia yang dijamin konstitusi. Dilihat dari satu sisi, keragaman aktualisasi ajaran agama dari berbagai agama dalam kehidupan keagamaan masyarakat tersebut merupakan ekspresi kebebasan beragama, namun di 132


sisi lain kebebasan dalam mengekspresikan kebebasan beragama seringkali menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan bahkan tidak jarang dapat menimbulkankonflik antarumat beragama yang pada gilirannya dapat mengganggu kerukunan umat beragama. Oleh karena itu maka perlu adanya upaya-upaya penangkalan agar tidak timbul perilaku atau tindakan yang dapat memicu timbulnya konflik di kalangan umat beragama. Apabila timbul konflik akibat dari ekspresi ajaran agama yang seringkali menimbulkan kerusuhan sosial, maka pemerintah memiliki otoritas untuk melakukan penanganan dan perlindungan baik dari yuridis maupun aspek pengamanannya. Kabupaten Sleman dan umumnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang selama ini dikenal sebagai daerah yang relatif kondusif dan bahkan dapat dikatakan hampir tidak pernah terjadi konflik di kalangan umat beragama sekalipun masyarakatnya terdiri atas berbagai pemeluk agama yang berbeda, namun belakangan ini ternyata timbul konflik bernuansa agama di beberapa daerah di DIY. Kasus-kasus konflik tersebut seakan mengindikasikan bahwa mulai ada persoalan intoleransi di kalangan umat beragama di DIY. Sebagaimana diberitakan Berita Jogja, bahwa dalam realitas kekinian masalah intoleransi makin massif di Yogyakarta. Ada kasus Yayasan Rausyan Fikr yang sempat dipaksa tutup oleh sejumlah orang karena dianggap terafiliasi ke Syiah, yang kemudian dilanjutkan dengan pemasangan poster dan spanduk bertuliskan pengkafiran dan pengharaman penganut Syiah. Ada pula kasus penolakan perayaan salahsatu hari besar umat Nasrani di Gunungkidul Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

133

beberapa waktu lalu. Rumah tinggal di Ngaglik Kabupaten Sleman yang dijadikan tempat Doa Rosario secara menetap selama satu bulan telah menimbulkan kerusuhan sosial (lihat Berita Jogja, 31-05-2014). Tiga hari berselang, tanggal 1 Juni 2014 terjadi kasus pengrusakan segel sebuah bangunan di Pangukan Sleman yang difungsikan untuk rumah ibadat sehingga menimbulkan kerusuhan sosial (lihat Edi, Berita Jogja, 02-06-2014). Berita lain menyebutkan, bahwa Yogyakarta The City Of Violence. Predikat Yogya sebagai kota yang toleran terhadap semua kegiatan warganya, baik pendatang maupun warga asli kembali tercoreng. Kamis 29-05-2014 malam, kekerasan terhadap warga yang tengah melakukan kegiatan ibadat menipiskan garis toleransi yang ada di Yogyakarta (Swadesta AW., Berita Jogja, 31-05-2014). Ketua Pemuda Katolik Yogyakarta, Ign. G.Tr. H. mengatakan bahwa aksi perusakan tersebut melukai nilai-nilai keberagamaan dan toleransi yang selama ini dijunjung tinggi di Yogyakarta (Kresna, Berita Jogja, 30-05-2014). Sehubungan dengan adanya Doa Rosario yang diselenggarakan secara menetap selama satu bulan di rumah milik Felicianus di Ngaglik Kabupaten Sleman yang menimbulkan kerusuhan sosial, maka perlu dilakukan penelitian secara khusus perihal kasus tersebut. Dengan dilakukan penelitian lapangan sesegera mungkin oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, diharapkan dapat diperoleh informasi secepatnya terkait kasus kerusuhan sosial di Ngaglik Sleman sesuai fakta yang terjadi di lapangan (sebagai kasus keagamaan yang aktual) sebagai informasi awal bagi pimpinan Kementerian Agama, 134


sekaligus menjadi bahan perumusan kebijakan untuk penanganan kasus keagamaan terkait. Dengan demikian, informasi yang diperoleh peneliti untuk disampaikan kepada pimpinan Kementerian Agama benar-benar berdasarkan fakta maupun data yang ada di lokasi terjadinya kasus, tidak hanya sekedar informasi maupun berita dari surat kabar, internet atau berita lain yang tingkat akurasi kebenarannya masih dipertanyakan. Permasalahan Permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana kasus kerusuhan sosial di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman pada tanggal 29 Mei 2014 terjadi”. Secara rinci, dalam penelitian ini akan dilakukan studi tentang permasalahanpermasalahan berikut: 1. Faktor-faktor apayang menyebabkan terjadinya peristiwa kerusuhan sosial di Ngaglik Kabupaten Sleman pada tanggal 29 Mei 2014; 2. Bagaimana kronologi timbulnya peristiwa kerusuhan sosial tersebut; 3. Siapa saja aktor/pelaku identitasnya;

kerusuhan

tersebut berikut

4. Apa saja korban yang ditimbulkan sehubungan adanya peristiwa kerusuhan sosial tersebut ; 5. Apa saja upaya penanganan yang dilakukan pemerintah setempat dan lembaga terkait terhadap kasus kerusuhan tersebut.


135

Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1. Mengungkap faktor-faktor penyebab timbulnya peristiwa kerusuhan sosial di atas. 2. Mengetahui kronologi terjadinya peristiwa kerusuhan. 3. Mengetahui para pelaku kerusuhan dan identitasnya. 4. Mengetahui korban/kerugian peristiwa kerusuhan.

yang

diakibatkandari

5. Mengetahui berbagai upaya penanganan kasus kerusuhan yang dilakukan pemerintah setempat dan lembaga terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pimpinan Kementerian Agama sebagai informasi awal secara faktual tentang kasus yang terjadi, serta sebagai bahan untuk menyusun kebijakan mengenai kasus terkait. Metode Penelitian Penelitian berbentuk studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta pengamatan. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara kepada sejumlah informan kunci atau narasumber yang dianggap mengetahui persoalan yang dikaji. Studi pustaka dan dokumentasi dilakukan dengan menelaah buku-buku maupun dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sedangkan pengamatan dilakukan terhadap obyek-obyek terkait perihal yang dikaji sejauh yang dapat dilakukan.

136


Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah melalui tahap: editing, klasifikasi, komparasi dan interpretasi untuk menghasilkan pengertian baru yang kemudian dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan hasil penelitian. Waktu dan Lokasi Penelitian dilaksanakan selama enamhari pada bulan Juni 2014 di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, Provinsi DIY.


137

SEKILAS SASARAN PENELITIAN Kasus kerusuhan sosial bernuansa agama di Dukuh Tanjungsari, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DIY pada tanggal 29 Mei 2014 sebagaimana diutarakan di atas, terjadi di rumah Yulius Felicianus, terletak di Perumahan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, yang selanjutnya dikenal dengan STIE- YKPN, Felicianus adalah seorang pendatang dari Tasikmalaya, yang bekerja sebagai Direktur Penerbit Galang Press. Atas jabatannya itu Felicianus tergolong orang yangcukup terpandang di lingkungannya. Di depan rumah Felicianus adalah rumah keluarga Girang Masiswantoro, B.Sc. Anggota keluarga Masiswantoro terdiri atas Siti Aminah (isteri), Amy Bachtiar Syafrudin (anak) dan Asep Hasanudin (anak). Felicianus mempunyai bianatang piaraan seekor anjing di rumahnya. Sekalipun anjing itu diikat, kadang-kadang anjingnya menyalak-nyalak sehingga di antara tetangganya ada yang merasa terganggu. Hubungan ketetanggaan antara Felicianus dan Syafrudin pernah mengalami gesekan,karena selisih faham tentang tempat jemuran pakaian yang terdapat di depan rumah Masiswantoro, yang dianggap mengganggu pandangan oleh Felicianus. Demikian pula, anjing piaraan Felicianus juga dirasakan mengganggu penduduk sekitar, termasuk Syafrudin. Bahkan lantaran selisih faham tersebut,

138


Felicianus pernah menantang berkelahi Hasanudin (kakak Syafrudin). Sekitar satu kilo meter dari Komplek Perumahan STIEYKPN terdapat Perumahan Sukoharjo Indah. Di perumahan ini bertempat tinggal seorang juru dakwah bernama Abd.Cholik, seorang pendatang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB), yangtinggal di perumahan itu dengan status mengontrak.(Triyono, wawancara, 6-6-2014).Ia diketahui pernah menjadi murid Ja’farUmarTholib(Jamin, wawancara, 3-6-2014 dan Kurniawan, 6-6-2014). Sekitar tahun 2005, ia memisahkan diri dan membuat kelompok pengajian di Tanjungsari. Komplek perumahan biasanya cenderung terlihat terisolasi dari komunitas masyarakat yang ada di sekitarnya. Namun lain halnya Perumahan STIE-YKPN yang jaraknya tidak sampai satu kilo meter dari perumahan penduduk Dukuh Tanjungsari, Desa Sukoharjo. Dengan demikian relasi sosial dalam kehidupan masyarakat relatif terjalin dengan baik. Perumahan YKPN dibangun sejak sekitar tahun 1989/1990 oleh Yayasan YKPN, diperuntukkan bagi karyawan STIE-YKPN Yogyakarta, yang sistem pembayarannya dengan cara kredit selama 15 tahun. Jumlah rumah yang dibangun di perumahan tersebut -sampai saat penelitian ini dilakukanberjumlah 26 rumah dan telah ditempati sebanyak 24 rumah atau 24 kepala keluarga (KK). Penghuni perumahan tersebut adalah para pendatang berasal dari berbagai daerah, antara lain: Wonosari (penghuni terbanyak), Ngawi, Semarang dan Tasikmalaya. Dilihat dari segi etnis, penghuni Perumahan STIE-YKPN terdiri atas Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

139

berbagai suku, antara lain: etnis Jawa (terbanyak), Sunda dan Melayu. Dilihat dari agama, dari 24 KK sebanyak 21 KK beragama Islam, 2 KK beragama Katolik dan 1 KK beragama Kristen. Dalam menyikapi perbedaan agama dalam hidup bertetangga, mereka masing-masing saling menghormati dan tidak ada indikasi adanya sikap tidak senang, apalagi bermusuhan. Tidak ada rumah ibadat di komplek Perumahan STIEYKPN tersebut. Meskipun jumlah umat Islam paling besar dibanding dengan jumlah umat lain, namun tidak memiliki sarana ibadat baik berupa langgar ataupun mushala, apalagi masjid. Sekitar setengah kilo meter dari Perumahan STIEYKPN terdapat Masjid Jami’atul Muttaqin yang terletak di pemukiman penduduk Dukuh Tanjungsari. Masjid yang didirikan sekitar tahun 1987/1988 ini dibangun di atas tanah seluas 257 m2, wakaf dari seorang penduduk Desa Ngaglik. Di masjid inilah umat Islam Dukuh Tanjungsari –termasuk yang tinggal di Perumahan STIE-YKPN- melakukan aktivitas peribadatan termasuk shalat berjamaah dan pengajian agama. Sedangkan umat Kristen dan Katolik melakukan ibadat di luar Dukuh Tanjungsari bersama umat Kristiani lainnya di Kecamatan Ngaglik. Sejak awal keberadaan Masjid Jami’atul Muttaqin kelompok yang dominan melakukan kegiatan adalah kelompok Nahdliyyin.Kegiatan keagamaan di masjid cukup marak,selain shalat rawatib berjamaah ada pula pengajian rutin majelis taklim kaum ibu dan pengajian selapanan (35 hari sekali) setiap malam Selasa Kliwon.Seiring dengan perkembangan jamaah, pada sekitar tahun 2008/2009 ada salahseorang pengurus/ta’mir masjid yaitu Suratmin yang 140


terpengaruh ajaran kelompok lain yang dibawa oleh Abd.Cholik. Di antara pokok ajaran yang disampaikan kelompok ini misalnya “orang kafir halal darahnya dan harus dibunuh”. Para tokoh masyarakat setempat termasuk seorang Penyuluh Agama Islam tidak tahu nama aliran/faham keagamaan kelompok tersebut. Mereka menyebut kelompok yang mengajaran faham tersebut merupakan kelompok garis keras. Di bawah koordinasi Suratmin, di masjid tersebut diadakan pengajian seminggu dua kali, pada Minggu pagi dan setiap hari tertentu sesudah Maghrib, dengan mendatangkan Abd.Cholik sebagai penceramah. Sejak adanya kelompok pengajian itu, kegiatan pengajian di masjid yang semula dihadiri oleh jamaah dari berbagai RT dengan jumlah relatif banyak, mencapai puluhan orang, lambat-laun berkurang. Menurunnya jumlah jamaah itu terutama pada pengajian selapanan setiap malam Selasa Kliwon. Para jamaah enggan datang ke pengajian karena materi yang disampaikan kelompok “tausiyah” itu cenderung berupaya mempengaruhi jamaah agar meninggalkan tradisi-tradisi lama. Dalam hal ini Suratmain berupaya ikut serta memengaruhi para jamaah, meski para jamaah tidak terpengaruh, justru sebaliknya menjauhi Suratmin. Menurut penuturan para tokoh masyarakat Dukuh Tanjungsari, hubungan antarumat beragama, masyarakat Dukuh Tanjungsari termasuk warga Perumahan STIE-YKPN selama ini terjalin cukup harmonis. Dalam menyikapi perbedaan agama yang diwarnai oleh berbagai kegiatan keagamaan, masyarakat cenderung bersikap toleran dan saling menghargai.


141

Sejak tanggal 1 Mei 2014 di rumah Felicianus ada kegiatan keagamaan umat Katolik yakni Doa Rosario, yang diikuti jemaat Katolik di Kecamatan Ngaglik dan sekitarnya. Doa Rosario tersebut direncanakan akan diadakan selama satu bulan penuh pada setiap malam mulai jam 19.00 WIB. Namun pada hari yang ke 29 pelaksanaan Doa Rosario, terjadi peristiwa kerusuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang (Kurniawan dan Luthfi Hm., wawancara, 4-6-2014; Hadi S. danTri.,5-6-2014; Jamin, Sugiarto dan Marsudi, 6-6-2014).

142


TEMUAN HASIL STUDI Kronologi Peristiwa Kerusuhan Kronologi peristiwa kerusuhan sosial bernuansa agama di atas, secara singkat dapat dipaparkan sebagai berikut: 1. Pada Kamis pagi 29 Mei 2014, dua orang kakak beradik,AH dan ABS –yang tinggal di depan rumah Felicianus–mendatangi Ketua RT.012/RW.05 Isyanto, meminta agar Ketua RT menghentikan kegiatan Doa Rosario yang diadakan secara menetap selama satu bulan di rumah Felicianus, dengan alasan meresahkan warga sekitar, di samping penyelenggaraan kegiatan tersebut tidak meminta izin kepada pihak berwajib. Ketua RT dalam menanggapi permintaan dua warganya tersebut mengatakan tidak dapat bertindak sendiri, sehingga ia meminta saran dan pendapat kepada beberapa tokoh masyarakat setempat. Akhirnya mereka sepakat menunjuk seseorang yang mereka anggap berpengaruh yaitu Nur Rofiq untuk menyampaikan kepada Felicianus agar tidak lagi mengadakan kegiatan Doa Rosario di rumahnya. (Jamin, wawancara, 6-6-2014) 2. Beberapa saat kemudian, belum sempat Nur Rofiq menemui Felicianus, tiba-tiba ada berita duka, yakni orangtua dari salah seorang tetangga Felicianus meninggal dunia di Ngawi. Dengan adanya berita duka itu maka pada sore harinya warga (kaum bapak) pergi melayatke Ngawi, sehingga di sekitar rumah Felicianus terasa sepi, hanya kaum ibu yang ada di rumah.


143

3. Pada malam harinya, Kamis malam tanggal 29 Mei 2014 sekitar jam 19.00 WIB, sebagaimana pada malam-malam sebelumnya di rumah Felicianus diselenggarakan kegiatan Doa Rosario. Pada waktu itu Doa Rosario diikuti oleh 14 orang, terdiri atas 3 laki-laki dan selebihnya kaum ibu dan anak-anak.Setelah Doa Rosario dimulai, ABS dan AH menyampaikan kepada Abd. Cholik tentang keresahannya merasa terganggu dengan adanya kegiatan Doa Rosario di depan rumahnya. Disampaikan pula bahwakegiatan tersebut dilakukan tanpa meminta izin dari pihak berwajib (Jamin, wawancara, 3-6-2014). 4. Pada saat Doa Rosario sedang berlangsung, sekitar jam 20.20 WIB tiba-tiba datang sekelompok orang laki-laki berjumlah 8 orang yang tidak dikenali para jemaat, mereka melakukan aksi pelemparan batu hingga mengenai seorang jemaat,ada yang merobohkan motor-motor yang di parkir di depan rumah, ada pula yang melakukan pemukulan kepada jemaat. Sehingga para jemaat berteriak ketakutan sebagian menyelamatkan diri menuju ke dalam rumah dan sebagian yang lain berupaya keluar. 5. Mendengar ada keributan di wilayahnya, Kepala Pedukuhan Tanjungsari (Kring III), melaporkan kejadian tersebut ke Babinsa setempat.Namun Babinsa tidak dapat datang ke lokasi kejadian karena sedang menangani kasus pengaduan warga tentang konflik keluarga dan menyarankan agar melapor ke Polsek Kecamatan Ngaglik. Atas saran tersebut Kepala Pedukuhan Tanjungsari kemudian melapor ke Polsek Kecamatan Ngaglik. 6. Salah seorang anggota jemaat memberitahu Felicianus tentang kerusuhan di rumahnya. Sekitar jam 21.15’ WIB Felicianus tiba di rumah (lokasi kejadian). Saat itu juga 144


Felicianus ditanya oleh anggota kelompok perusuh yang kemudian dijawab Yulius: “saya pemilik rumah”. Lalu Felicianus dipukuli oleh kelompok perusuh. 7. Perusakan dilakukan lagi oleh kelompok perusuh dengan merusak meja, kursi dan jendela menggunakan alat seadanya pentungan, pot bunga dan kon blok. 8. Tidak lama setelah mendapat laporan, polisi datang di lokasi kejadian dan pada saat itu pula para pelaku kerusuhan membubarkan diri dan berlarian kabur naik motor.Terdapat sekitar 15 motor, di antara para perusuh ada yang boncengan. 9. Polisi langsung memasang garis polisi sebagai pembatas lokasi kejadian. (Jamin, Sugiarto, Budi, wawancara, 6-6-2014; Tempo, CO., Yogyakarta, 1-6-2014; Koran Sindo, 3-6-2014; https://usmg6.mail.yahoo.com/neo/launch?,rand=c2meoh2rlcqdv#60 …6/2/2014;http:m.bisnis.com/quicknews/read/20140530/78/ 231562/ini-kronologis-aksi-intoleran-di Yogyakarta, 30-52014).


145

PENYEBAB KERUSUHAN DAN AKAR MASALAH Berdasarkan keterangan dari para informan, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab timbulnya kerusuhan sosial bernuansa agama di atas adalah adanya kegiatan Doa Rosario dan nyanyian koor oleh jemaat Katolik yang dilakukan secara menetap selama satu bulan di rumah Felicianus dan diadakan tanpa izin pihak berwajib (Suwarso, Yuda dan Amin wawancara, 5-6-2014;Jamin, wawancara, 6-62014). Kegiatan Doa Rosario itu oleh ABS dan AH diadukan kepada kelompok pengajian “taushiyah” pimpinan Abd. Cholik di Tanjungsari yang menurut masyarakat setempat merupakan kelompok garis keras. Pengaduan tersebut kemudian direspon positif oleh kelompok pengajian “taushiyah” sehingga terjadi peristiwa kerusuhan sosial bernuansa agama di atas (Jamin, wawancara, 6-6-2014). Adapun akar masalahnya adalah: adanya miss komunikasi dan miss informasi serta kurang adanya sikap saling “dumunung” dan kurang “njawani“atau saling pengertian darikedua pihak yang berselisih. Adanya miss komunikasi dan miss informasi tersebut menimbulkan hubungan ketetanggaan yang kurang harmonis antara Felicianus dengan ABSdan AH. ABS yang acapkali menjemur pakaian dipagar depan rumahnya dan Felicianus yang memelihara anjing, menimbulkan hubungan keketanggaan antara keduanya kurang harmonis (Yuda, wawancara, 5-62014; Jamin, 6-6-2014). 146


Adanya konflik ketetanggaan yang kemudian mengakibatkan timbulnya peristiwa kerusuhan sosial di Tanjungsari yang cenderung berupa perusakan di rumah Felicianus tersebut dibenarkan tidak hanya oleh Ketua FKUB dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sleman, tetapi juga oleh Kapolres Kabupaten Sleman serta para tokoh masyarakat setempat. Itulah sebabnya maka pihak Polres Kabupaten Sleman menyikapi peristiwa kerusuhan yang terjadi di rumah Felicianus pada tanggal 29 Mei 2014 yang lalu adalah merupakan tindakan kriminalitas murni, sehingga penanganannya dilakukan melalui pendekatan hukum. Artinya, Polres Sleman dalam menangani kasus kerusuhan tersebut akan menempuh jalur hukum, pihak-pihak yang terbukti salah akan diproses secara hukum (Amin, wawancara, 5-5-2014). Pernyataan senada disampaikan pula oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mengatakan bahwa perkara berbeda agama itu merupakan hak setiap orang, apabila kemudian terjadi perusakan maka menjadi tugas aparat penegak hukum untuk menindak sesuai aturanhukum yang berlaku (http://beritajogja.co.id/2014/06/ 02/ komentar-sultan-hb-x-soal-intoleransi-di-jogja/Intoleransi). Sementara itu, adanya kelompok pengajian “taushiyah” di Tanjungsari yang keberadaannya kurang disukai oleh kebanyakan umat Islam setempat lantaran cenderung mengajarkan ajaran keagamaan beraliran keras, dapat menjadi pemicu terjadinya peristiwa kerusuhan sosial tersebut. Sementara itu, suhu politik pada saat ini yang dirasakan kian memanas –sehubungan akan adanya Pilpres pada 9 Juli mendatang– dimungkinkandapat menjadi faktor pemercepat timbulnya peristiwa kerusuhan tersebut.


147

Pelaku Kerusuhan Kerusuhan pemberhentian Doa Rosariodilakukan oleh sekelompok orang, pada mulanya sebanyak 8 orang, kemudian bertambah menjadi sekitar 15 orang. Mereka pada umumnya bukan tetangga dekat Felicianus atau penghuni Perumahan STIE–YKPN, tetapi penduduk dari luar Perumahan STIE–YKPN. Ciri-ciri pakaian mereka pada waktu melakukan kerusuhan, antara lain: memakai jubah putih dan celana cingkrang (di atas matakaki). Sebagian dari mereka memakai tutup muka (Jamin dan Sugianto, wawancara, 6-62014) Korban Akibat Kerusuhan Peristiwa kerusuhan sosial di atas, tidak menimbulkan korban jiwa, hanya berupa korban fisik dan adanya kerusakan materi, yaitu: 1. Felicianus terluka di kepala bagian belakang dan sengkelat bahu patah akibat pukulan; 2. Nur Wahid terluka di bagian kepala terkena lemparan batu, berikut seorang anaknya luka ringan; 3. Yohanes, anggota Reserse terluka dibagian tangan; 4. Beberapa pukulan;

orang

anggota

jemaatluka

ringan

terkena

5. Kaca jendela di bagian depan rumah pecah; 6. Beberapa pot bunga pecah. 7. Sebuah kamera milik Michael Aryawan wartawan Kompas TV dirampas oleh anggota perusuh.

148


(Yamin dan Budi, wawancara, 6-6-2014); http://beritajogja. co.id/201405/31/disetrum-stun-gun-korban-perusakanrumah-press-trauma/Intoleransi). Penanganan Pemerintah Setempat dan Lembaga Terkait Pihak Polres Kabupaten Sleman menyikapi peristiwa kerusuhan yang melibatkan unsur kelompok keagamaan tersebut adalah sebagai tindak kriminal murni. Tidak ada unsur-unsur yang bernuansa politik. Pendapat senada disampaikan pula oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sleman dan Ketua FKUB Kabupaten Sleman (Luthfi Hm., wawancara 4-6-2014; Amin dan Suwarno, 5-6-2014). Oleh karena itu maka penanganan atas kasus kerusuhan sosial yang melibatkan kelompok agama yang berbeda tersebut menjadi kewenangan aparat keamanan dan penanganannya akan diproses melalui jalur hukum (Amin, wawancara, 5-6-2014). Adapun beberapa upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan lembaga terkait sehubungan adanya peristiwa kerusuhan sosial di atas, antara lain: 1. Pada hari Minggu, 1 Juni 2014, jam 16.00 s/d 19.30 WIB, Bupati Sleman di kediamannya mengadakan pertemuan internal antara Muspida Tk.II Sleman dengan FKUB Kabupaten Sleman, membahas langkah-langkah penyelesaian kerusuhan tersebut. Pertemuan itu dihadiri Bupati Sleman Sri Purnomo, Wakapolda DIY, Dir Intelkam Polda DIY, Kapolres Sleman, Dandim 0732 Sleman, semua unsur Pengurus FKUB Kabupaten Sleman, dan Sekretaris MUI Sleman.


149

Dalam pertemuan tersebut dibahas antara lain upaya pencegahan agar konflik dan permasalahan yang terjadi di di Sleman 19 dapat diselesaikan dan tidak melebar serta tidak ditunggangi oleh orang yang berkepentingan sebab sarat dengan SARA dan dapat diredam baik di media maupun masyarakat. 2. Pada tanggal 2 Juni 2014, FKUB Kabupaten Sleman mengeluarkan pernyataan berupa press releasesehubungan dengan terjadinya dua kasus/peristiwa di Kabupaten Sleman pada tanggal 28 Mei dan 1 Juni 2014. Press release yang ditandatangani oleh Ketua FKUB Kabupaten Sleman H. Suwarso dan Sekretaris Ignas Suryadi Sw. terkait kasus Tanjungsari berbunyi berikut: a. FKUB mendukung proses hukum yang tegas dan tuntas yang dilakukan oleh aparatkeamanan (Polri). b. FKUB akan berusaha datang mendekati para korban dan pelaku. c. FKUB merekomendasikan kepada kelompok-kelompok keagamaan untuk meredam suasana (melakukan cooling down), dan melakukan pembinaan terhadap ormasormas keagamaannya. d. FKUB memandang perlu adanya program rehabilitasi sosial pasca kejadian tersebut. 3. Pada tanggal 4 Juni 2014, Bupati Sleman mengadakan rapat internal, menyikapi tuntutan dari jemaat gereja di Sleman yang menghendaki adanya perlakuan adil terhadap semua 19Dalam

pertemuan tersebut dibahas dua kasus kerusuhan yang terjadi di Kabupaten

Sleman, yaitu kasus di Tanjungsari Kecamatan Ngaglik dan Pangukan.

150


umat beragama, termasuk menyikapi upaya penangkalan kemungkinan terjadinya kasus-kasus susulan berupa rencana penyerangan atau penghancuran terhadap gereja di Sleman yang tidak ada izin, izinnya tidak lengkap atau izinnya tidak sesuai dengan peruntukan. Dalam pertemuan tersebut Bupati minta agar Kepala Kankemenag Kabupaten Sleman mengadakan pertemuan dengan para tokoh agama pada tanggal 5 Juni 2014. Berdasarkan informasi dari intel akan ada kasus susulan berupa perusakan terhadap gerejagereja lainnya yang tak ada izin. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain: Bupati Sleman, Kepala Kesbanglinmas, Asek I, Kepala Kankemenag, Kabag Hukum, Kabag Tata Pemerintahan, Kabag Kesra, Humas Pemda, Intel Kodim, Intel Polres dan Camat Sleman (Luthfi, wawancara, 4-62014). 4. Pada tanggal 5-6-2014, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sleman mengadakan rapat koordinasi bertempat di Gedung Kipas Sleman sebagai tindak lanjut dari pertemuan yang diadakan oleh Bupati Sleman. Rapat yang dihadiri oleh unsur–unsur antara lain: para pimpinan majelis agama Kabupaten Sleman, Kapolres Sleman, Dandim Sleman, FKUB Kabupaten Sleman, pimpinan NU dan Muhammadiyah Kabupaten Sleman tersebut, menghasilkan kesepakatan berikut: a. Kasus kerusuhan di Tanjungsari Kecamatan Ngaglik, merupakan tindakan kriminal yang penanganannya secara hukum dipercayakan kepada penegak hukum dan harus dipercayai. Putusan hakim memang relatif, tetapi harus dipercaya.


151

b. Penegakan hukun dilakukan secara cepat, sederhana, murah dan hendaknya dapat menjadi pengayom masyarakat. c. Melokalisasi masalahpenanganan kasus Ngaglik dan Pangukan berbeda dengan 15 kecamatan lain yang ada di Sleman. Intensitas, konten dan frekuensinya berbeda. Penanganan untuk dua kecamatan ini perlu ditangani oleh Camat, Pemda, Kesbanglinmas, Kankemenag dan Kepolisian secara sinergis. d. Dalam pembinaannya, MUI agar ikut terjun langsung. Untuk action plan, dipandu oleh Kantor Kemenag. e. Action plan untuk 15 kecamatan, lebih diupayakan bersifat preventif. f. Pada pasca kejadian ini, perlu dilakukan upaya dari rehabilitasi fisik menjadi rehabilitasi sosial terutama bagi daerah yang belum dilakukan. g. Perlu ada tersebut.

alokasi

dana

untuk

kegiatan-kegiatan

h. Pada pasca kejadian ini, perlu diciptakan masyarakat yang rukun, salam, aman dan damai. 5.

Hingga saat studi kasus ini berakhir, pihak Kepolisian Sleman telah melakukan penangkapan kepada salah seorang bernama (Ch) yang dianggap sebagai provokator kasus kerusuhan sosial di Tanjungsari, Kecamatan Ngaglik.

6.

Sejak terjadi kasus kerusuhan di atas, pihak Polres Sleman bekerjasama dengan Polsek Ngaglik melakukan pengamanan/penjagaan di lokasi kejadian, khususnya di rumah Felicianus, hingga kondisi keamanan setempat dianggap kondusif oleh pihak keamanan.

152


PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 1. Faktor penyebab timbulnya kasus kerusuhan sosial di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman pada tanggal 29 Mei 2014 adalah penyelenggaraan kegiatan Doa Rosario dan koor nyanyian keagamaan yang dilakukan oleh sekelompok umat Katolik secara menetap yang direncanakan selama sebulan di rumah seorang warga. Kegiatan keagamaan diselenggarakan tanpa izin pihak berwajib tersebut menimbulkan keresahan para tetangga sekitar yang beragama Islam. 2. Kronologi timbulnya peristiwa kerusuhan, diawali adanya laporan dan permintaan kepada Ketua RT.012/RW.05 Desa Sukoharjo oleh dua orang agar Ketua RT menghentikan kegiatan keagamaan tersebut karena diadakan di rumah warga secara menetap selama satu bulan, tidak memiliki izin dan meresahkan tetangga sekitar. Belum sempat Ketua RT menyampaikan permintaan dua warga yang mengadu tersebut, pada malam harinya, Kamis malam tanggal 29 Mei 2014 tiba-tiba datang sejumlah orang yang tak dikenal, mereka membubarkan kegiatan keagamaan tersebut dengan kekerasan. Pada saat kerusuhan berlangsung, aparat kepolisian datang mengamankan situasi dan melakukan pemasangan garis polisi di lokasi kejadian. 3. Pelaku kerusuhan adalah sekelompok orang berjumlah sekitar 15 orang, bukan tetangga dekat Felicianus atau Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

153

penduduk Pedukuhan Tanjungsari. Ciri-ciri pakaian mereka pada saat melakukan kerusuhan antara lain: berjubah putih dan celana cingkrang. Sebagian mereka pakai tutup muka saat melakukan aksi kerusuhan. 4. Korban akibat peristiwa kerusuhan di atas antara lain berupa korban fisik,beberapa anggota jemaat terluka, kaca jendela dan beberapa pot bunga pecah. 5. Kepolisian, pejabat Kantor Kemenag dan Ketua FKUB Kabupaten Sleman menilai kerusuhan tersebut sebagai tindak kriminal murni.Pemerintah setempat bersama lembaga terkait telah melakukan penanganan dan upayaupaya antisipatif, mengadakan pertemuan dengan instansi terkait, mengeluarkan press release, rapat koordinasi, penangkapan terhadap oknum yang diduga sebagai provokator dan pengamanan di sekitar lokasi kejadian. Rekomendasi 1. Untuk meningkatkan ketertiban di kalangan umat beragama, diharapkan pihak pemerintah setempat dalam hal ini Kantor Kemenag Kabupaten Sleman bersama instansi terkait menerbitkan regulasi khususnya terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan secara menetap atau dalam jangka waktu lama di rumahrumah penduduk, sekaligus sosialisasinya kepada umat beragama. 2. Diharapkan pihak Kantor Kemenag Kabupaten Sleman bersinergi dengan para tokoh agama untuk lebih mengoptimalkan upaya peningkatan toleransi beragama kepada umat beragama serta memberikan pemahaman sepintas tentang ajaran agama lain dengan meningkatkan 154


peran para penyuluh agama yang ada. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama lain. Daftar Bacaan Berita Jogja, 31-05-2014. Edi, Cahyo Purnomo, Berita Jogja, 02-06-2014. Kresna, Berita Jogja, 30-05-2014. Koran Sindo, 3-6-2014. Swadesta AW., Berita Jogja, 31-05-2014. Tempo, CO., Yogyakarta, 1-6-2014. Internet: http://beritajogja.co.id/201405/31/disetrum-stun-gun-korbanperusakan-rumah-press-trauma/Intoleransi). http://beritajogja.co.id/2014/06/02/komentar-sultan-hb-x-soalintoleransi-di-jogja/Intoleransi. https://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?,rand= c2meoh2rlcqdv#60... 6/2/2014; http:m.bisnis.com/quick-news/read/20140530/78/231562/inikronologis-aksi-intoleran-di Yogyakarta, 30-5-2014.


155

Daftar Informan: M.Luthfi, Hm., Kepala Kankemenag Kabupaten Sleman. Ihsan Amin, Kapolres Kabupaten Sleman. Yamin, Kepala Dukuh Tanjungsari. Budi, Polsek Ngaglik. Jamin, Kelapa Dukuh Tanjungsari. Edi Sugianto, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Ngaglik. Bambang Yuda/Kodim Kabupaten Sleman. Marsudi, Tetangga Yulius Felicianus. Kurniawan, Tokoh Pemuda Ngaglik. Hadi S., Kepala Desa Sukoharjo. Agus Tri., Sekretaris Desa Sukoharjo. Ihsan Amin, Kapolres Sleman. H.Suwarno/Ketua FKUB Kabupaten Sleman. Ihsan Amin, Kapolres Sleman. -o0o-

156


5

KASUS PERUSAKAN SEGEL GPDI EL SHADDAI PANGUKAN SLEMAN YOGYAKARTA

PENULIS ACHMAD ROSIDI


157

PENDAHULUAN Latar Belakang Memeluk agama sesuai dengan keyakinan masingmasing umat merupakan hak asasi setiap individu. Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk membangun bangsa Indonesia diantaranya memberikan kepastian hukum bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembangunan di sektor tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata, mengingat semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dimotivasi oleh semangat beragama. Pembangunan bidang rohani diupayakan untuk memenuhi hak dasar rakyat sesuai dengan ketetapan konstitusi. Diantaranya diterbitkan Prepres No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014. Hak dasar rakyat Indonesia dalam regulasi tersebut adalah hak setiap warga negara untuk memeluk suatu agama dan beribadat menurut agamanya. Negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap warga negara untuk memeluk suatu agama dan beribadat menurut agamanya, serta berkewajiban memberikan pelayanan. Implementasi atas ajaran keagamaan di Indonesia yang plural berdampak pada varian tradisi. Hal tersebut, ditengarai sebagai konsekuensi logis kebebasan beragama bagi masyarakat Indonesia yang heterogen. Dilihat dari satu sisi, keragaman aktualisasi ajaran agama dari berbagai agama dalam kehidupan keagamaan masyarakat tersebut merupakan ekspresi kebebasan beragama, namun di sisi lain kebebasan 158


dalam mengekspresikan kebebasan beragama seringkali menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan bahkan tidak jarang mengakibatkan timbulnya konflik antarumat beragama yang pada gilirannya dapat mengganggu kerukunan umat beragama. Untuk itu perlu upaya konkrit guna mengantisipasi tindakan-tindakan yang dapat memicu timbulnya konflik yang disertai kekerasan di kalangan umat beragama. Konflik antarumat beragama atau antaretnis rawan menjadi pemicu kerusuhan sosial. Pemerintah sebagai regulator turut andil sebagai pemegang otoritas untuk memberikan perlindungan baik dari sisi yuridis maupun keamanan. Kasus yang muncul pada tahun 2014 di akhir kekuasaan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II adalah kasus antarumat beragama yang disebabkan oleh komunikasi yang terputus (miss communication), budaya primordial dan pelanggaran hukum. Padahal semua agama mengajarkan kebaikan dan kedamaian, tetapi ia sering “tercemari” oleh persoalan lainnya, seperti masalah politik dan ketidakadilan. Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta (DIY) yang menaungi wilayah Kabupaten Sleman dikenal dengan ikon kerukunan sebagai The City of Tolerance. Yogyakarta menjadi daerah destinasi wisata bagi turis manca negara maupun domestik yang relatif kondusif disebabkan oleh kondisi masyarakatnya yang dikenal ramah meski beragam.Namun belakangan ini, di DIY telah timbul konflik bernuansa agama di beberapa daerah. Kasus-kasus konflik tersebut seakan mengindikasikan bahwa mulai ada persoalan intoleransi di kalangan umat beragama di DIY.


159

Sebagaimana diberitakan Berita Jogja, bahwa dalam realitas kekinian masalah intoleransi di Yogyakarta makin massif. Ada kasus Yayasan Rausyan Fikr yang sempat dipaksa tutup oleh sejumlah orang karena dianggap terafiliasi ke Syiah, yang kemudian dilanjutkan dengan pemasangan poster dan spanduk bertuliskan pengkafiran dan pengharaman penganut Syiah. Ada pula kasus penolakan perayaan salahsatu hari besar umat Nasrani di Gunungkidul,dan kasus perusakan sebuah rumah di Ngaglik Kabupaten Sleman pada saat dilaksanakan Doa Rosario di rumah tersebut (Berita Jogja, 31-05-2014). Dalam kurun waktu kurang dari seminggu, terjadi dua kasus kekerasan dan perusakan di daerah Sleman. Kamis, 29 Mei 2014 rumah Yulius Felicianus yang digunakan sebagai tempat Doa Rosario secara menetap selama satu bulan dirusak massa. Tiga hari kemudian, tanggal 1 Juni 2014 terjadi kasus melawan hukum, sebuah bangunan di Pangukan Sleman yang difungsikan untuk rumah ibadat yang sudah disegel oleh pemerintah setempat, dirusak segelnya oleh sekelompok orang, sehingga memancing emosi masyarakat sekitar dan akibatnya bangunan tersebut dirusak massa (Edi, 02-06-2014). Berita lain menyebutkan, bahwa Yogyakarta The City Of Violence. Predikat Yogyakarta sebagai kota yang toleran terhadap semua kegiatan warganya, baik pendatang maupun warga asli kembali tercoreng. Kamis 29-05-2014 malam, kekerasan terhadap warga yang tengah melakukan kegiatan ibadat menipiskan garis toleransi yang ada di Yogyakarta (Swadesta AW., 31-05-2014). Ketua Pemuda Katolik Yogyakarta Ign. G.Tr. H. mengatakan bahwa aksi perusakan tersebut melukai nilai-nilai keberagamaan dan toleransi yang selama ini dijunjung tinggi di Yogyakarta (Kresna, 30-05-2014).

160


Sehubungan dengan adanya kasus aktual terkait dengan tindakan melawan hukum perusakan segel rumah tinggal yang digunakan sebagai tempatibadat di Pangukan Kabupaten Sleman perlu segera dilakukan penelitian secara khusus. Dengan dilakukan penelitian lapangan secara lebih awal oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, maka dapat diperoleh informasi secepatnya terkait kasus tindakan melawan hokum tersebut, sebagai informasi awal bagi pimpinan Kementerian Agama, sekaligus menjadi bahan perumusan kebijakan untuk penanganan kasus keagamaan terkait. Dengan demikian, informasi yang diperoleh peneliti untuk sampaikan kepada pimpinan Kementerian Agama benar-benar berdasarkan fakta maupun data yang ada di lokasi terjadinya kasus, tidak hanya sekedar informasi maupun berita dari surat kabar, internet atau berita lain yang tingkat akurasi kebenarannya masih dipertanyakan. Rumusan Masalah Fokus kajian ini mengacu pada permasalahan berikut: 1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindakan pengrusakan segel dan dampaknya, sehingga menimbulkan kerusuhan sosial bernuansa agama di Pangukan Kabupaten Sleman? 2. Bagaimana kronologi tindakan pengrusakan segel sehingga timbul peristiwa kerusuhan tersebut ? 3. Siapa saja aktor/pelaku tindakan pengrusakan segel dan kerusuhan tersebut berikut identitasnya ? 4. Apa saja korban yang ditimbulkan dengan adanya tindakan pengrusakan segel dan kerusuhan sosial tersebut? Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

161

5. Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh aparat dan masyarakat sebagai penanganan kasus tindakan dan kerusuhan tersebut? Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: 1. Faktor-faktor penyebab kasus pengrusakan segel dan kerusuhan sosial bernuansa agama di Pangukan Kabupaten Sleman. 2. Kronologi munculnya kasus pengrusakan segel dan kerusuhan tersebut. 3. Pelaku pengrusakan segel dan kerusuhan tersebut. 4. Dampak yang ditimbulkan sehubungan adanya peristiwa pengrusakan segel dan kerusuhan sosial tersebut. 5. Langkah-langkah yang dipandang strategis telah dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative approach) dengan tahapan sebagai berikut: Pertama, penentuan fokus masalah dengan mengakses berita dari media massa cetak dan elektronik yang mengetengahkan kasus di Pangukan Sleman. Fokus masalah yang berkaitan dengan umat beragama di Kabupaten Sleman terjadi menjelang dilaksanakan pemilihan presiden (pilpres) didasarkan pada pertimbangan bahwa masalah yang ditelaah diprediksikan mempunyai dampak secara luas bila tidak 162


ditangani segera. Kedua, pengayaan informasi terhadap fokus masalah yang ditelaah melalui eksplorasi dokumen dan literatur; Ketiga, melakukan observasi langsung ke lapangan (field research). Peneliti melakukan pengamatan di Desa Pangukan dan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) El Shaddai. Dari lokasi diperoleh informasi terkait dari pihakpihak yang dinilai dapat menjelaskan masalah secara komprehensif, seperti: para pelaku, korban, kepolisian, kejaksaan, ulama, pemerintah daerah, anggota masyarakat sekitar tempat kejadian perkara (TKP) dan mereka yang diduga sebagai pemicu konflik; dan Keempat, melakukan analisis data, baik data tertulis (dokumen, berita di surat kabar, dan majalah) maupun rekaman hasil wawancara (recording) dengan memegang prinsip triangulasi secara konsisten. [Mantra, 2004; Bungin (ed.) 2006]. Kegunaan Penelitian Penelitian ini perlu dilakukan mengingat kasus relasi antarumat beragama yang mencuat, terjadi di daerah yang nyaris tidak pernah mempersoalkan perbedaan. Kabupaten Sleman yang merupakan bagian dari Provinsi DIY dikenal sebagai daerah yang toleran dan keramahan penduduknya. Beragam etnis yang mendiami Kabupaten Sleman dan agama yang dianut oleh masyarakatnya sejak lama dapat terjalin dengan baik. Selain itu, hasil studi ini adalah sebuah rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai referensi bahan kebijakan dan informasi kepada pemangku kebijakan. Juga bagi kalangan akademis sebagai referensi dan diharapkan dapat dilakukan penyempurnaan pada penelitian lanjutan secara lebih mendalam.


163

HASIL KAJIAN Lokasi kejadian adalah tempat ibadat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) El Shaddai yang telah disegel oleh Satpol-PP Pemerintah Kabupaten Sleman. Penyegelan bangunan rumah ibadat itu dikeluarkan oleh Bupati Sleman atas perizinan yang telah diajukan oleh pemilik tanah dan bangunan Pdt. Nico Lomboan (47). Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan tersebut beralamat di Jl. KRT Pringgodiningrat No 41 Pangukan RT 03/10 Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, berdiri di atas tanah seluas 847 m2. Pdt. Lomboan pernah mengajukan perizinan penggunaan tanah (IPT) dan IMB tempat ibadat (gereja). 20 Akan tetapi permohonannya ditolak oleh Bupati Sleman, Sri Purnomo karena persyaratannya tidak lengkap, hingga munculnya kejadian yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan tersebut. Persyaratan dimaksud terkait jumlah umat yang akan menggunakan tempat ibadat tersebut (minimal 90 orang).Umat yang menandatangani sebagai pengikut hanya 9 orang. Masyarakat lingkungan yang mendukung disyaratkan sebanyak 60 orang juga tidak terpenuhi. Dengan demikian, lingkungan tidak memberikan dukungan atas pendirian rumah ibadat tersebut. Penolakan Bupati atas permohonan Lomboan tertuang dalam surat dengan No. 503.2/03 tertanggal 7 Maret 2012.21

20

Disampaikan oleh Kasatpol-PP Kabupaten Sleman Joko Supriyanto dalam

pertemuan dengan unsur Muspida, Muspika, FKUB, Kepala Kemenag, dan perwakilan ormas-ormas di Gedung Kipas Sleman Kamis, 5 Juni 2014. 21

Sebuah sumber mengatakan Pdt. Lomboan pernah mengeluarkan

pernyataan bahwa ia sudah mengumpulkan tanda tangan sebanyak 200-an warga

164


Kronologi Kejadian Kronologi tindakan massa atas bangunan Gereja El Shaddai bermula pada pagi hari tanggal 1 Juni 2014, masyarakat lingkungan tempat tinggal Lomboan dan Gereja El Shaddai melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan mereka termasuk lingkungan makam yang berada di belakang rumah dan bangunan gereja Pdt. Lomboan (Suud, wawancara, 4 Juni 2014).

Sekitar pukul 08.00 WIB sebanyak kurang lebih 50-an orang laki-laki dan 15 orang berasal dari Indonesia Timur (Ambon dan Papua) secara bersama-sama memasuki pekarangan dan rumah Lomboan. Diantara mereka membuka segel dan kemudian melakukan ibadat sebagaimana umat Kristen yang melaksanakan kebaktian di gereja mereka.22 Tidak berselang lama, sekitar pukul 08.15 WIB warga mendatangi rumah tersebut dan secara persuasif menyampaikan keberatan dengan dibukanya segel secara sepihak itu. Apalagi dilanjutkan dengan peribadatan, sehingga warga menilai perbuatan tersebut benar-benar melanggar hukum. Meski demikian, pelaksanaan kebaktian di tempat ibadat itu tetap berlangsung dan warga lingkungan masih menahan diri dan berjaga-jaga di sekeliling pagar. Pada pukul 09.00 WIB, Kapolres Sleman AKBP Ihsan Amin bersama petugas dari Sabhara dan Brimob tiba di lokasi kejadian. Kapolres menemui Pdt. Lomboan dan terjadi Pangukan untuk pendirian gereja. Namun, warga menolak dan mengklaim hal tersebut adalah rekayasa Pdt. Lomboan. 22

Jumlah peserta yang melakukan ibadat menurut versi warga lingkungan

sebanyak 15 orang, termasuk peserta usia anak-anak. Memang terdapat beberapa orang yang diperkirakan keseluruhan mencapai 50-an orang. Namun, mereka berada di luar bangunan rumah tersebut seakan-akan menjaga kondisi itu dengan raut wajah yang kurang bersahabat.


165

pembicaraan antara keduanya. Anak buah Lomboan masih melakukan ibadat di dalam rumah itu tanpa mendapat gangguan dari warga sekitar yang berada di luar pagar. Pada pukul 10.25 WIB, polisi memasang garis (police line) yang mengelilingi pagar rumah dan bangunan gereja tersebut. Dari hasil negosiasi yang dilakukan oleh Kapolres dengan pihak-pihak yang terkait pada peristiwa tersebut, pada pukul 11.08 s/d 11.40 WIB dilakukan dialog di Majelis Taklim Al-Huda pimpinan Ust Musyaffa’ yang merupakan putra dari Ust. Turmudzi di RT 03/10 Dusun Pangukan, kirakira 200 meter dari rumah Lomboan. Pertemuan itu diikuti oleh Kapolres Sleman AKBP Ihsan Amin, Ust Turmudzi, Muspika Kecamatan Sleman, Kepala Satpol-PP Kabupaten Sleman, Ketua RT 03, Ketua RW 10 dan perwakilan Fron Jihat Islam (FJI) Sleman. Pada pertemuan itu, warga yang diwakili oleh ketua RT dan RW menyampaikan bahwa warga menuntut agar rumah yang dijadikan tempat ibadat oleh Pdt. Lomboan supaya dirobohkan dengan asumsi jika dibiarkan akan memunculkan persoalan serupa yang berkelanjutan. Pada kesempatan itu pula, warga memberikan tenggat waktu dalam satu bulan kepada Pdt. Lomboan untuk merobohkan rumah ibadat tersebut. Jika dalam waktu tersebut tidak juga dirobohkan, maka warga secara bersama-sama akan merobohkan. Warga juga menuntut agar aparat menghukum orang yang dengan sengaja membuka segel tempat ibadat itu. Kapolres Sleman AKBP Ihsan Amin meminta supaya semua warga tanpa terkecuali untuk menahan diri, jangan sampai terjadi aksi kekerasan.

166


Nampaknya pertemuan tersebut menemui jalan buntu dan tidak ditemukan kesepakatan, warga merasa tidak memperoleh jawaban yang melegakan. Pada pukul 11.00 WIB, menurut pengakuan warga, terdapat serombongan orang entah dari mana asalnya melakukan aksi lempar batu ke arah gereja yang sehingga kaca jendela pecah. Mereka bersenjatakan linggis, godam, dan bom molotov, diantaranya langsung merusak beberapa sisi bangunan yang difungsikan sebagai gereja tersebut seperti pintu depan, jendela dan pagar seng di sebelah utara. Selain itu meteran listrik, keyboard dan guitar juga dirusak. Perusakan bangunan itu terhenti setelah terdengar kumandang adzan Dzuhur.23 Masyarakat membubarkan diri dan berbondongbondong menuju masjid untuk menunaikan shalat Dzuhur. Menurut pengakuan FS (salah satu tokoh muda di Pangukan), pada saat shalat Dzuhur tersebut masyarakat memastikan aksi tersebut telah berakhir dan akan kembali ke rumah masingmasing. Namun, begitu shalat Dzuhur usai dilaksanakan, terdengar kabar telah terjadi lagi penyerangan yang dilakukan oleh massa bercadar. Kejadian inilah yang membuat masyarakat menjadi tidak mengerti, padahal menurut mereka aparat Kepolisian dan Satpol-PP masih menjaga lokasi secara ketat. Yang dikhawatirkan terjadi tindakan yang mengatasnamakan kelompok atau jamaah tertentu sebagai 23

Pada saat itu, Ust. Turmudzi secara sepontan juga ikut melakukan

perusakan gereja. Ia mengaku dalam kondisi labil dan tidak terkontrol emosi, meninggalkan

tempat

pertemuan

dengan

Kapolres

tersebut.

Ia

kemudian

menemukan besi bodem dan serta merta menuju gereja tersebut. Inilah yang dijadikan alasan oleh pihak Polres Sleman memanggil Turmudzi pada tanggal 11 Juni 2014 untuk dimintai keterangan sebagai saksi.


167

pelaku, dimana hal tersebut belum tentu kebenarannya (FS, wawancara, 6 Juni 2014). 24 Untuk itu perlu pengungkapan melalui penelitian lebih mendalam untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Kronologi Pembangunan GPDI hingga Pengrusakan Segel Bermula pada tahun 1995, Pendeta Niko Lomboan tinggal di Sleman, tepatnya di komplek perumahan Sleman Permai I. Pada waktu itu ia belum memiliki KTP Pangukan. Lomboan sudah sering melakukan ibadat bersama jemaatnya di rumahnya di Perumahan Sleman Permai. Meski begitu, warga lingkungannya tidak pernah mengadu, karena warga memandang aktivitas tersebut sebagai kegiatan bersama di rumah pribadi yang merupakan hak azasi masing-masing. Pada tahun 2010, Lomboan membeli sebidang tanah di Dusun Pangukan, tepatnya di samping makam warga dusun. Di tempat itu, ia mendirikan bangunan yang dia katakan sebagai rumah tinggal. Tetapi secara arsitektur bangunan tersebut berbentuk gereja dan akhirnya diklaim sebagai gereja. Di dalam ruangan salah satu bangunan tersebut, terdapat white-board bertuliskan jadwal kebaktian “Gereja Pantekosta El Shaddai”. Berdasarkan informasi dari dan Perumahan (DPUP) dan Dinas Daerah (DPPD) diketahui bahwa baru dan perluasan gereja itu, 24

Dinas Pekerjaan Umum Pengendalian Pertanahan pembangunan bangunan pihak Lomboan belum

Terdapat beberapa sumber yang mengatakan bahwa ada keanehan-

keanehan berkenaan dengan ciri-ciri para penyerang bercadar tersebut, seperti menggunakan kaos lengan pendek,ada di antaranya mengenakan celana levis yang dilipat tinggi, bahkan ada pula yang bertato.

168


mengurus ijin mendirikan bangunan (IMB), yang seharusnya didahului dengan pengurusan ijin peruntukan tanah (IPT). Dalam persyaratan pengurusan IPT harus melalui beberapa persyaratan diantaranya: 1) keterangan kegunaan tanah, 2) analisis lingkungan, 3) rekomendasi Kemenag dan FKUB (untuk tempat ibadat) dan beberapa persyaratan lainnya. DPUP telah mengirimkan surat peringatan pertama kepada Lomboan dengan nomor surat 640/3781/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang berisi perintah penghentian pembangunan dan segera mengurus ijin. Manurut pihak gereja Pantekosta keberadaan gereja di Pangukan sangat dibutuhkan. Karena biaya beribadat di gedung cukup besar.Setiap penyelenggaraan ibadat mingguan yang diselenggarakan di Gedung Sinduadi Kecamatan Melati mencapai Rp 1.5 juta. Biaya tersebut diambilkan dari iuran jemaat dan telah berjalan selama tiga tahun.25 Pada perkembangannya, bangunan yang diklaim sebagai gereja tersebut tetap digunakan kebaktian oleh Pdt. Lomboan. Dalam setiap pembicaraan dengan siapa pun dan dalam setiap kesempatan audiensi dengan pihak pemerintah, ia selalu mengatakan bahwa kegiatan gerejanya sudah dilakukan sejak tahun 1995. Masyarakat umum dibuat kaget lantaran Lomboan memasang papan nama Gereja Pantekosta, disertai nomor izin pendirian gereja berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama RI No 30 tahun 1988 (D/h Beslit Pemerintah No 33 Tanggal 4 6 1937 Stbl.368.ket. Departemen Agama RI No E/VII/156/926/73). 25

Pangukan,

Disampaikan oleh Almakameswara dari Majelis Gereja Pantekosta sebagaimana

dilansir

dalam:

http://jogja.tribunnews.com/2014/06/02/jemaat-pangukan-harus-bayar-rp15-jutauntuk-beribadat. (Didownload 2 Juni 2014).


169

Menyikapi masalah tersebut, warga berinisiatif menelusuri kebenaran izin yang tertera di papan nama tersebut. Warga memperoleh jawaban dari Kantor Kemenag bahwa izin yang terpampang di papan nama itu disinyalir bukan ijin pendirian/operasional gereja, dan FKUB belum pernah melakukan klarifikasi atas keberadaan gereja tersebut. Mengenai keberadaan bangunan yang kemudian menjadi gereja tersebut, pemerintah dusun dan warga sekitar,khususnya warga RT 01, 02, 03, 04 yang berada di wilayah RW 9 dan 10 merasa belum pernah dilibatkan dalam proses perijinan pendirian tempat ibadat tersebut. Merujuk pada SKB 2 Menteri 1969 yang direvisi menjadi Peraturan Bersama MenteriAgama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, proses pembuatan ijin rumah ibadat harus memperoleh persetujuan warga(FS, wawancara,

6 Juni 2014).

Jumlah umat dari lingkungan dan yang berasal dari denominasi yang sama (Pantekosta) tidak mencapai kuantitas sesuai dalam SKB 2 Menteri 1969 yang direvisi menjadi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Jemaat banyak berasal dari luar Dusun Pangukan, luar Desa Tridadi, bahkan dari luar Kabupaten Sleman. Menurut pengakuan warga, beberapa kali Pdt. Lomboan selalu mengungkit-ungkit kebaikannya telah membantu 12 siswa SD miskin untuk membayar biaya sekolah mereka. Menurut penilaian warga, beberapa bantuan yang diberikan tersebut tidak dalam koridor sukarela, karena Pdt. Lomboanmengajak keluarga anak yang dibantu untuk datang ke rumahnya yang dia sebut gereja dan mengajak untuk beralih ke agamanya, dengan iming-iming, dibelikan kambing atau sapi, diperbaiki rumahnya dan ada pula dengan janji diberi uang(Kepala Dusun Pangukan, wawancara, 7 Juni 2014).

170


Pada saat pengerjaan pembangunan gereja, Pdt. Lomboan mengubah aliran selokan irigasi, yang mengakibatkan meluapnya air di saluran irigasi di wilayah Ngemplak Caban karena aliran menjadi tidak lancar. Tindakannya juga berimbas pada terganggunya irigasi persawahan penduduk yang berada di sebelah selatan Dusun Pangukan. Dampak lain dari pengalihan irigasi tersebut, menurut warga menyebabkan longsornya tebing di sebelah barat dusun, dan kerusakan jalan aspal kampung yang dulu dibangun secara gotong royong oleh warga. Atas rusaknya jalan aspal Lomboantidak berniat memperbaikinya. Kejadian lainnya yang membuat situasi sempat memanas, tepatnya pada tanggal 15 Desember 2010, warga Pangukan mengadakan acara ziarah dilanjutkan dengan doa bersama di makam, yang berada di sebelah rumah dan gereja Pdt.Lomboan. Pada saat bersamaan, disengaja atau tidak, pihak gereja mengadakan perayaan Natal yang mestinya dirayakan pada 25 Desember. Perayaan Natal tersebut dilaksanakan dengan sangat meriah pada hari itu sehingga warga menjadi terusik karena merasa terganggu. Dalam hal administrasi kependudukan, terdapat kejanggalan pada kartu keluarga Pdt. Lomboan yang tidak mencantumkan alamat asal. Menurut penuturan Ketua RT setempat, Pdt. Lomboan tidak mengurus pembuatan KTP melalui RT/RW lingkungannya. Padahal untuk memiliki identitas tersebut diperlukan pengantar dari aparat lingkungan RT dan RW. Selama tinggal di Pangukan Lomboan sering menerima dan menampung tamu yang tidak dikenal dan tidak melaporkannya kepada aparat lingkungannya.


171

Pada tanggal 24 Desember 2010 Pemerintah Kecamatan Sleman mengadakan dialog antara warga Pangukan dengan Lomboan di Pendapa Kecamatan Sleman terkait masalahmasalahLomboan dengan lingkungan. Pada kesempatan tersebut, Lomboan dihimbau oleh Kapolsek Sleman, untuk sementara menurunkan papan nama gereja, hingga urusan perizinan diselesaikan. Lomboan bukannya merespon himbauan Kapolsek, ia justrumenambahkan papan nama satu lagi yang sama besarnya di sisi selatan gereja. Masih terkait dengan momentum tersebut, diberitakan adanya oknum yang datang mengaku dari Polres Sleman dengan membawa surat tugas resmi. Isinya menyampaikan kepada warga agar jangan mengusik keberadaan Pdt. Lomboan karena ia dilindungi oleh Vatikan dan beberapa perwira tinggi di Mabes Polri. Terkait masalah tempat tinggal, warga tidak berkeberatan bila Pdt. Lomboan tinggal di tempat tersebut, namun warga berkeberatan apabila bangunan tersebut menjadi tempat ibadat, pendidikan, pengkaderan dan sejenisnya yang menjadi sarana penyiaran agama. Hal ini ditunjukkan oleh warga dari dua dusun, Pangukan dan Ngemplak Caban untuk menandatangai lembar keberatan keberadaan gereja. Setelah tidak ada kemajuan, warga Pangukan kemudian mengadu ke DPRD Sleman. DPRD Sleman kemudian memfasilitasi dilakukannya dialog dengan Lomboan tanggal 10 Februari 2011. Dalam rembug bersama tersebut, Pdt. Lomboan kembali berjanji untuk segera menyelesaikan perizinan, dan melakukan ‘sosialisasi pendirian gereja’ kepada warga sekitar. Kemudian dicapai

172


kesepakatan, peribadatan dipindahkan ke Kantor Kecamatan Sleman, hingga Lomboan menyelesaikan perijinan. Pada bulan April 2011, warga Pangukan mendapatkan surat tembusan yang diterima oleh Ust. Turmudzi. Dalam surat itu dijelaskan DPRD Sleman memperoleh teguran dari pimpinan DPR RI yang ditandatangani oleh Dra. Winantuningtyastiti, M.Si. atas nama Pimpinan Lakhar Sekretaris Jenderal DPR RI di Jakarta. Surat tersebut bernomor: PW.01/3368/DPRRI/IV/2011 tertanggal 18 April 2011, berisi keprihatinan Pimpinan DPR RI atas sikap masyarakat di Pangukan yang telah memasung kebebasan beragama di wilayah Kabupaten Sleman. Surat teguran tersebut sebagai respon surat pengaduan yang dikirimkan oleh warga Pangukan bernama Turmudzi. Peneliti mengkonfirmasi hal itukepada Turmudzi, ia mengatakan tidak pernah mengirim surat tersebut. Sebagai upaya klarifikasi, surat yang mengatasnamakan DPR RI itu, warga Pangukan mengirimkan surat bantahan kepada DPR RI pada tanggal 27 April 2011. Kembali kepada masalah legalitas gereja, pada 7 Maret 2012 Bupati Sleman, Sri Purnomo mengeluarkan surat yang isinya menolak permohonan ijin pemanfaatan tanah untuk gereja dan pastoran yang diajukan oleh Lomboan karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hari pun berlalu tanpa ada insiden pasca dikeluarkannya surat tersebut. Namun, pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 Pdt. Lomboan melakukan peribadatan kembali di gereja yang ditolak ijinnya itu. Bahkan di papan tulis yang dijadikan sebagai tempat pengumuman,


173

telah disusun jadwal kebaktian yang dilayani di gereja tersebut.26 Selanjutnya, hari Minggu, 9 Desember 2012 Pdt. Lomboan kembali melakukan kegiatan di gereja.27Sejak pagi gereja sudah dijaga oleh Satpol-PP, personil Koramil dan polisi. Orang-orang yang mengaku sebagai jemaat gereja memaksa untuk masuk, meski Pdt. Lomboan tidak ada di tempat. Orang-orang yang memaksa masuk tersebut diantaranya bernama Roden yang mengaku sebagai anggota jemaat, sementara ia hanya mengenakan baju tanpa lengan dan celana pendek. Pada kesempatan itu, ia mengancam warga, dengan mengatakan akan mendatangkan semua orang Ambon yang ada di Yogyakarta untuk melakukan “perhitungan”28. Pada siang harinya, perwakilan warga diminta berkumpul di Kantor Satpol-PP Kabupaten Sleman, untuk berdialog dengan aparat. Komandan Satpol-PP menjanjikan dapat mengakomodir keresahan warga menyikapi tindakan Pdt. Lomboan dan gerejanya ke pengadilan pada tahun 2013. Dari sinilah, akhirnya Pdt. Lomboan diajukan ke pengadilan atas tindakannya melanggar peraturan pemerintah tersebut. Kasus pelanggaran keputusan Bupati tersebut akhirnya memaksa Lomboan menjadi pesakitan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Dakwaan dimaksud sesuai 26

Tertulis pula di atas papan tersebut, daftar pengeluaran dari keuangan

gereja atas biaya perawatan kendaraan milik oknum aparat. Data tersebut tentunya perlu penelusuran lebih mendalam. 27

Sebelumnya Pdt. Lomboan sudah tidak tinggal di gereja itu lagi dan

pindah ke Perumahan Buana Asri. 28

Statemen akan mengerahkan orang Ambon ini sering diungkapkan oleh

orang-orang yang nota bene pengikut Lomboan. Kondisi tersebut memicu persoalan baru dan meresahkan masyarakat.

174


dengan surat dari PN Sleman bahwa Pdt. Lomboan telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana menggunakan tanah untuk kegiatan tanpa memperoleh izin penggunaan tanah dari Bupati. Berdasarkan putusannya, melalui surat dengan Nomor 07/Pid.020013/PN.SLMN, 11 Januari 2013, hakim memvonis Pdt. Lomboan dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan atas tuduhan tindak pidana ringan (tipiring). Setelah putusan pengadilan tersebut, tidak lagi muncul kejadian sampai timbulnya tindakan melawan hukum, peristiwa pengrusakan segel,1 Juni 2014 tersebut. Penyebab Terjadinya Kerusuhan Faktor dominan penyebab dari munculnya kejadian tersebut adalah seseorang yang kemudian diketahui bernama Jessen (asal Papua) membuka segel rumah yang digunakan sebagai tempat peribadatan tampa izin, yang kemudian diikuti oleh sejumlah umat yang melakukan kebaktian.29Selain itu, aksi melawan hukum itu juga melibatkan umat dari luar Pangukan dan orang-orang dari kawasan Indonesia Timur. Pada saat Jessen melakukan aksi pengrusakan segel, ada seorang warga yang melihat, kemudian memberitahukan kepada warga yang sedang kerja bakti dan kepada Kepala Dusun Pangukan. Faktor lain yang menjadi pemicu terjadinya kasus tersebut, diantaranya adalah karena kelambanan aparat dalam

29

Perlu penelusuran lebih mendalam untuk mengetahui siapa Jessen dan

apa motifnya merusak segel itu.


175

menangani kasus tersebut,bahkan terkesan adanya sikap pembiaran. Kabid Humas Polda DIY AKBP Anny Pujiastuti tidak menampik tudingan bahwa polisi terkesan membiarkan kejadian tersebut. Pihak kepolisian seperti tidak melakukan upaya maksimal untuk mencegah peristiwa tersebut, meski di lokasi tersebut sudah disiapkan sebanyak tidak kurang dari empat mobil truk polisi dari Sabhara dan dua truk Brimob yang mengangkut sekitar 400-an personil. Dampak yang Timbul Peristiwa Pangukan yang melibatkan masyarakat lingkungan Dusun Pangukan dan sekitarnya memunculkan beberapa dampak terutama keamanan dan hubungan yang kurang harmonis untuk sementara waktu karena adanya sikap curiga. Dampak-dampak itu diantaranya: munculnya rasa kekhawatiran masyarakat Pangukan akan terulangnya kasus tersebut. Kekhawatiran masyarakat Pangukan disebabkan oleh kegigihan Pdt. Lomboan untuk mendirikan gereja meski tidak memenuhi persyaratan pendirian rumah ibadat sebagaimana diatur dalam PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006. Selain itu, juga munculnya sikap curiga karenapenyegelan yang telah dilakukan oleh pemerintah (Bupati) atas Gereja Pantekosta di Pangukan sebagai upaya penegakan hukum yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan. Namun, sikap melawan hukum ditunjukkan oleh pengelola dan jemaat gereja dengan membuka segel bahkan melakukan ibadat di dalamnya. Aksi tersebut menyebabkan timbulnya sikap curiga masyarakat terhadap tindakan oknum aparat yang seakan membiarkan masalah tersebut. Juga 176


kecurigaan masyarakat Pangukan akan keberadaan etnis lain (Ambon dan Papua) yang melakukan tindakan melawan hukum di Pangukan. Yang lebih menyakitkan bagi masyarakat Sleman dan DIY adalah munculnya stigmatisasi dari kalangan tertentu yang mengatakan bahwa masyarakat Sleman bersikap intoleran terhadap minoritas. Kondisi tersebut menurut masyarakat sangat mencederai fakta yang sesungguhnya yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk tujuan-tujuan sesaat. Upaya Penyelesaian Berita terkait dua kejadian yang seakan-akan mengoyak toleransi kehidupan umat beragama di Tanjungsari Sukoharjo Ngaglik dan Pangukan telah berkembang liar di media baik cetak maupun elektronik. Masyarakat luas seperti memandang seakan-akan suasana Sleman sudah tidak kondusif bagi umat minoritas. Yogyakarta yang dikenal sebagai The City of Tolerance telah berubah menjadi kota yang tidak mengenal lagi perbedaan. Kondisi tersebut segera direspon oleh pemerintah daerah Provinsi DIY maupun Pemkab Sleman. Pada tanggal 1 Juni 2014 pukul 16.00 s/d 19.00 WIB bertempat di rumah dinas Bupati Sleman dilakukan pertemuan intern Muspida Kabupaten Sleman dan anggota FKUB Kabupaten Sleman. Hadir dalam acara tersebut Wakapolda DIY Kombes Pol. Ahmad Dofiri, Dir. Intelkam Polda DIY Kombes Pol. Amran Ampulembang, Kapolres Sleman AKBP Ihsan Amin, Dandim 0732 Sleman, Bupati Sleman Sri Purnomo dan seluruh jajaran pengurus FKUB Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia

177

Kabupaten Sleman. Materi pembicaraan merespon dengan segera mencari solusi untuk menciptakan suasana kondusif di masyarakat. Hasil pertemuan di rumah dinas Bupati tersebut kemudian ditindaklanjuti dan disepakati untuk diadakan rapat pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 bertempat di Gedung Kipas Jl. KRT Pringgodiningrat Sleman. Kantor Kementerian Agama mengakomodir penyelenggaraan acara mengundang berbagai unsur terkait seperti Kapolres Sleman, Dandim 0732, Kasatpol-PP Kabupaten Sleman, pengurus FKUB dan pimpinan ormas Muhammadiyah dan NU. Beberapa masukan dihimpun disepakati untuk menyelesaikan persoalan, agar tidak berkepanjangan dan tidak memunculkan persoalan yang lebih besar.30 Kasus Pangukan telah masuk ranah hukum yang ditangani oleh Polres Sleman. Dalam keterangannya, Kapolres Sleman AKBP Ihsan Amin meminta kepada semua pihak, terutama masyarakat Dusun Pangukan dan Pdt. Lomboan dengan Gereja Pantekosta untuk tetap menjaga kondisi tetap kondusif(Amin, wawancara, 5

Juni 2014).

Tambahnya, pihaknya juga akan memanggil kedua pihak yang berselisih untuk dimintai keterangan. Penyidik Polres telah memanggil Ust. Turmudzi dan Lomboan untuk 30

Menurut pandangan H. Suwarso (Ketua FKUB Sleman), peristiwa yang

terjadi di Pangukan Sleman menurut Ketua FKUB Sleman Suwarso bukan konflik antar umat beragama, melainkan kesalahpahaman. Komunikasi yang tidak lancar menyebabkan salah persepsi, apalagi kemudian dikaitkan dengan agama seakan-akan telah terjadi tindakan yang mencederai intoleransi. Komunikasi dimaksud seperti tindakan Pdt. Nico yang tidak menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat lingkungannya yang dinilai menjadi pemicu utama. Dalam tradisi masyarakat Jawa dikenal istilah “njawani” dalam berinteraksi terutama dengan tonggo teparo (tetangga dekat). Hal tersebut yang tidak nampak dilakukan oleh Pdt. Nico dan pengikutnya.

178


dimintai keterangan sebagai saksi. Pada perkembangan terkini, keduanya menjadi tersangka dengan tuduhan pihak Ust. Turmudzi melakukan perusakan rumah tinggal dan bangunan gereja, sementara Lomboan dikenakan tuduhan pelanggaran membuka segel dan garis polisi dengan sengaja.


179

PENUTUP Kesimpulan Kajian ini menghasilkan beberapa kesimpulan berikut: 1. Peristiwa kekerasan bernuansa agama tersebut tidak disebabkan oleh kondisi intoleran yang ditunjukkan oleh masyarakat Sleman. Persoalan yang lebih dominan adalah pelanggaran terhadap konstitusi yang mestinya harus dijunjung tinggi, bukan sengaja dilanggar untuk mendapatkan perhatian dan simpati dari masyarakat luar yang tidak mengetahui kondisi riil di Sleman. 2. Aparat keamanan dari Kepolisian Resort Sleman dan Satpol-PP Kabupaten Sleman tidak mengambil sikap tegas dan tidak mengoptimalkan upaya-upaya prefentif sehingga kejadian yang mestinya dapat diantisipasi justru berlangsung pada saat alat negara tersebut telah hadir dalam kondisi siap siaga. 3. Peristiwa yang terjadi di Pangukan disebabkan oleh sikap Pdt. Lomboan dan pengikutnya yang melanggar nilai dan norma masyarakat yang notabene lingkungannya adalah masyarakat Jawa. Nilai-nilai tersebut seperti etika bertetangga, menjunjung tinggi sikap tepa salira (empati) dan semangat di mana bumi dipijak langit dinjunjung. Rekomendasi Sebagai penutup, peneliti menyampaikan rekomendasi yang dipandang penting disampaikan kepada pemerintah

180


(Kemenag RI) atas kejadian yang muncul di Pangukan Sleman, yakni: 1. Pemerintah (Kemenag) yang didukung oleh unsur-unsur Muspida, Kesbangpol dan FKUB Kabupaten Sleman segera melaksanakan dialog yang elegan dijiwai oleh semangat kekeluargaan melibatkan tokoh-tokoh agama dan umat dari masing-masing pihak berselisih. Lewat dialog ini diharapkan dapat ditemukan formula yang dapat menepis berbagai kecurigaan yang ada selama ini untuk mewujudkan kondisi yang harmonis dan dinamis. 2. Kementerian Agama segera melakukan kajian secara mendalam (riset) untuk mengetahui akar persoalan yang menjadi penyebab. Selanjutnya lewat hasil penelitian tersebut bisa diketahui gambaran yang jelas dan utuh tentang berbagai problem kerukunan beragama di daerah ini. Daripadanya diharapkan diperoleh solusi yang tepat dalam mewujudkan kerukunan beragama di Sleman. 3. Aparat penegak hukum segera menindak tegas pelaku yang dipandang berbuat kriminal dan segera melakukan antisipasi pencegahan konflik beragama di Sleman yang berkelanjutan. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkah, Polisi segera mengambil langkah yang sigap, tegas dan tidak terkesan melakukan pembiaran dan menciderai keadilan. Di sisi lain, secara persuasif aparat penegak hukum melakukan pendekatan dialog kultural dengan masyarakat sehingga Polisi benar-benar menjadi pengayom masyarakat yang handal.


181

Daftar Bacaan Arifin, Syamsul,Konstruksi Studi Agama Multikultural: Kajian terhadap Pemikiran dan Aksi Gerakan Islam Liberal di Indonesia,(Proposal Penelitian). Malang: PSIFUMM. 2006. Bungin, Burhan,(ed.),Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006. Bungin, Burhan,(ed.),Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006. Edi, Cahyo Purnomo, Berita Jogja, 02-06-2014

Kresna, Berita Jogja, 30-05-2014). Mantra, Ida Bagoes,. Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004 Suharto,Edi,Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta. 2006. Swadesta AW., Berita Jogja, 31-05-2014.

Sumber internet: https://id.berita.yahoo.com/tindak-intoleran-sultan-saya-tahukelompok-itu-121844329.html http://www.tempo.co/read/news/2014/05/30/078581172/UmatKatolik-di-Sleman-Diserang-Kelompok-Bergamis https://id.berita.yahoo.com/uskup-agung-semarangupayakan-rekonsiliasi-110234726.html 182


http://www.voaislam.com/read/indonesiana/2014/06/01/30699/dpp-fpimenampik-serang-jamaat-rosario-coba-kalau-pakaijubah-merah-pasti-pdip/#sthash.XHzcLYK7.dpbs http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/05/31/ 30686/habib-rizieq-bantah-fpi-terlibat-penyerangankegiatan-ibadah-liar-di-yogya/#sthash.iD5HVqFg.dpbs Daftar Informan: 1. AKBP Ihsan Amin, Kapolres Sleman 2. H. Suwarso, Ketua FKUB Kabupaten Sleman. 3. Joko Supriyanto, Kasat Pol PP Kabupaten Sleman 4. Kepala Dusun Pangukan. 5. FS (nama disamarkan), salah seorang tokoh muda di Pangukan. -o0o-


183

184


INDEKS

A

Berita Jogja, 133, 134, 155, 160, 182

Advent, 111, 121

Bhinneka Tunggal Ika, 88

Adventis, 118

Bintang Timur, 59

Ajengan, 94

Biro Hukum, 68, 70, 71, 75, 86

Aliantan, 40

BKSAG, 89, 90, 95, 96, 98, 103,

Ambon, 88, 165, 174, 177

120, 121, 122, 124, 125, 128

Amprong, 9

Blimbing, 9, 10, 17, 20

Araya, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 19,

Bologna, 2

20, 21, 22, 23, 24, 25

Bonai Darussalam, 40, 44

Arjuno, 9

BPD, 106

Australia, 2

BPPTPM, 106, 128

Austria, 2

BPS, 41

Ayodya, 3

Brantas, 9 Brooklyn, 2

B Babri, 3 Badan Kesbangpol Linmas, 91 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 161 Bangkinang, 40 Bango, 9 Bangun Purba, 40, 43

Buddha, 28, 44, 47, 48, 88 Budi Mulia, 59 Bupati, 30, 39, 46, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 85, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 106, 109, 112, 114, 122, 124, 125, 126, 149, 150, 151, 164, 173, 174, 176, 177, 178 Buring, 9

Batak, 29, 44, 45, 47, 50, 57, 77, 78,

C

118 Batang Kumu, 38

Calvinis, 118

Batang Lubuh, 38

Cianjur, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96,

Batang Sosa, 38

97, 98, 99, 100, 102, 103, 105,

Belanda, 42, 118

106, 108, 109, 110, 112, 114, 115,

Bendigo, 2

120, 121, 122, 124, 125, 126, 127,

Bengkalis, 37, 54

128


185

Cibiuk, 99, 100, 101, 105, 106

F

Cikeusik, 88 Cinangka, 107, 108, 128, 129

Fakta, 36

Cipta Karya, 30, 66, 67, 69, 70, 73,

Filipina, 118 FJI, 166

74, 85 Ciranjang, 95, 99, 100, 101, 105,

FKUB, 4, 7, 13, 14, 19, 20, 22, 23,

106, 107, 108, 109, 114, 121, 128,

25, 35, 65, 81, 86, 98, 99, 100,

129

101, 103, 104, 109, 114, 121, 122,

Cluster, 15, 16

124, 125, 126, 127, 128, 147, 149,

Cluster Neuw Indie, 16

150, 151, 154, 156, 164, 169, 170,

Credit Union, 56, 59

177, 178, 181, 183

CU, 56, 59, 61

Flores, 44, 57, 118

Cugenang, 122

Frankfrut, 2

G

D Damai, 28, 47

Garis, 94, 101, 102, 128

Dau, 9

GBI, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

Departemen Agama, 56, 84, 96,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 96, 101, 110, 114, 121

105, 169 Dewan Pastoral Paroki, 49

GBKP, 118

Diaspora, 12, 14, 15, 19, 21, 22

GBM, 118

Diosesan Keuskupan Padang, 50,

Gedung Dekranasda, 98, 122 Gembala, 111

51 Diskriminatif, 34 DIY, 133, 137, 138, 147, 149, 159,

Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah, 93

163, 176, 177 DKM, 106

Gereja Aras Nasional, 119

Doa Rosario, 134, 142, 143, 144,

Gereja Bethel Indonesia, 5, 12, 17,

146, 148, 153, 160

96, 101, 110, 114, 121 Gereja Gereformeerd, 118

E Eropa, 2, 24, 92 Evangelical, 118

186

Gereja Katolik Roma, 116 Gereja Liar, 101 Gereja Mormon, 118 Gereja Protestan, 117, 118


Gereja Reform, 118

Informasi, 32

GGP, 95, 101, 108, 114, 121, 128

Injil, 61, 96, 101, 110, 114, 121

GGPB, 95, 110, 114, 121

IPT, 164, 169

GII, 102, 103, 128

Islam, 2, 11, 28, 29, 38, 44, 45, 47,

GISI, 96, 101, 110, 114, 121

48, 49, 56, 65, 88, 93, 94, 115,

GKI Yasmin, 81

128, 140, 141, 147, 153, 156, 166, 182

GKJW, 118 GKP, 118

Islami, 46, 62, 77

GKPB, 110, 111, 114, 121

Izin Pelaksanaan Membangun, 83

GKPS, 118

J

GKR, 116 GKSBS, 118 GMAHK, 111, 112, 128 GMIM, 118

Jawa, 9, 10, 15, 20, 29, 44, 45, 46, 50, 57, 91, 92, 96, 105, 118, 122, 125, 140, 178, 180

GPI, 118 Graha Sejahtera, 12 Ground Zero, 2, 24 GSJA, 96, 112, 114, 121, 128

Jawa Tengah, 15 Jawa Timur, 10, 20, 50 Jerman, 2, 117

K

H Kabun, 40, 43

HAM, 3, 95, 124 Hegarmanah, 99, 100, 105 Hindia Belanda, 38, 118 Hindu, 3, 28, 44, 47, 48, 88 HKBP, 24, 118

Kampar, 37, 39 Kantor Kemenag, 7, 11, 13, 14, 17, 48, 69, 70, 86, 147, 149, 151, 152, 154, 170 Katekis, 54

HKI, 118

Katolik, 11, 28, 29, 30, 44, 47, 48,

I

49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 73, 74, 76, 77,

Imam, 50, 51

81, 84, 88, 116, 117, 140, 142,

IMB, 6, 13, 14, 15, 20, 30, 51, 65,

146, 153, 182

68, 71, 75, 79, 80, 83, 101, 106,

Kawi, 9

108, 164, 169

Kediri, 50

Indonesia, 28

Kedungkandang, 9, 10


187

Kemenag, 11, 13, 20, 25, 35, 69, 81,

Luhak Rokan Hulu, 46

114, 125, 164, 169, 181

M

Kementerian PU, 64 Kepenuhan, 38, 40, 43 Kepenuhan Hulu, 40, 43 Kesbangpol, 7, 20, 96, 97, 99, 102, 103, 104, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 181 Kesra, 13, 25, 66, 151 Ketapang, 88 Keuskupan Larantuka, 52, 53 Khonghucu, 28, 88 Kolonial Belanda, 118 Komnas HAM, 89, 90, 95, 96, 103, 120, 121, 122, 123, 125 Konflik, 34 Kota Lama, 37, 38 Kring, 144 Kristen, 28, 44, 47, 48, 62, 88, 95, 96, 101, 105, 108, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 129, 140, 165, 169

MA, 73, 80, 81 Mabes Polri, 172 Maenpo, 93 Mahkamah Agung, 73, 85 Malaysia, 58, 77 Mamaos, 93 Mandailing, 44, 46, 83 Markus, 61 Martin Luther, 117 Masjid Jami’atul Muttaqin, 140 Melayu, 44, 46, 83, 140 Mencari umat, 55 Minang, 44, 46 Minangkabau, 46 MUI, 70, 97, 128, 149, 152 Muslim, 20, 28, 63, 78, 94, 106, 108, 113, 128 Muspida, 149, 164, 177, 181

Kristiani, 48, 49, 97, 98, 101, 102,

N

116, 140 KTP, 13, 14, 29, 49, 65, 72, 109, 168, 171 Kunto Darussalam, 37, 38, 40, 43

L Labuhan Batu, 37 London, 2 Lowokwaru, 9, 10 LPM, 106

188

Nasrani, 133, 160 Negeri Seribu Suluk, 28, 46 Newham, 2 Ngaglik, 134, 135, 137, 138, 140, 142, 144, 150, 151, 152, 153, 156, 160, 177 Ngaos, 93 Ngawi, 139, 143 Nias, 45, 57 Niew Indie, 17


NKRI, 91, 158

Patton, 7

NTB, 139

PBM, 4, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22,

NU, 17, 20, 94, 151, 178

23, 24, 65, 71, 72, 75, 80, 89, 95,

Nusa Tenggara Barat, 139

97, 99, 104, 106, 113, 115, 123,

O Orde Baru, 28

Padang Lawas, 37 Pagaran Tapah Darussalam, 40 Palalangon, 98, 122 Pamoyanan, 111 Pandanwangi, 13, 14, 17, 20, 21 Pandeglang, 88 Panderman, 9 Pangukan, 134, 150, 152, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 183 Pantekosta, 99, 101, 105, 120, 128, 163, 164, 168, 169, 170, 176, 178 Papua, 165, 175, 177 Paroki, 29, 30, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 59, 67, 73, 74, 76, 79, 84, 85 Paroki St. Ignatius, 54, 84 Paroki St. Maria a Fatima, 50, 51, 54 Pasir Agung, 50 Pasir Pangarayan, 29, 51, 57, 73, Pasir Utama, 50

Pekalongan, 88 Pemda, 31, 32, 35, 50, 67, 68, 71, 74, 75, 81, 89, 99, 105, 106, 151,

P

74

124, 125, 126, 170, 176

152 Pemerintah, 19, 31, 32, 35, 42, 51, 69, 75, 83, 89, 93, 97, 115, 149, 154, 159, 164, 169, 172, 181 Pemerintah Daerah, 31, 32, 51, 83 Pemuda Katolik Yogyakarta, 134, 160 Penang, 58, 77 Pendalian IV Koto, 40, 43 Penerapan Syariat Islam, 93, 127 Pengadilan Tata Usaha Negara, 71, 72, 73, 84 Perpres, 3 Perumahan Sukoharjo Indah, 139 Perwali, 13, 14 PGI, 119, 120 PGLII, 119 PGPI, 119 PII, 119 PK, 74, 81 Politik, 34 Polsek, 144, 152, 156 Portugis, 118 Poso, 88 PTPN V Tandun, 55 PTUN, 20, 69, 72, 73, 80, 84


189

Pulo Gebang, 79

S

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 24, 91, 127, 134,

Sambas, 88

161

Santo Ignatius, 30, 31, 32, 37, 48, 51, 64, 67, 73, 74, 76, 85

R Rambah, 35, 37, 38, 40, 43, 49, 65, 83 Rambah Hilir, 40, 43 Rambah Samo, 40, 43 Rantau nan Tigo Jurai, 46 Rantau Rokan, 46 Rencana Tata Ruang Wilayah, 50, 64 Riau, 35, 37, 38, 42, 48, 49, 52, 54, 64, 83 Rohul, 28, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 86 Rokan Hilir, 37, 38 Rokan Hulu, 28, 29, 42, 43, 44, 48, 58, 67, 83, 84 Rokan IV Koto, 38, 40, 42, 43 Rokan Kanan, 37 Rokan Kiri, 37 Rosario, 142, 143, 144, 160 RPJMN, 3, 90, 132, 158 RS Awal Bross, 58 RS Santa Maria, 58 RTRW, 27, 50, 64, 68, 70, 71, 76, 80 Ruko, 101, 110, 111, 114

SARA, 150 Satpol-PP, 20, 64, 67, 68, 76, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 111, 112, 120, 124, 128, 164, 166, 167, 174, 180 Satuan Polisi Pamong Praja, 64 SDK Datuk Laksamana Pulau Rupat, 54 Sei Napal, 50 Sejarah, 35 Semarang, 139 Semeru, 9 Sengkong, 101 Serikat Jesus, 50, 51 Sheepshead Bay, 2 Sindang Jaya, 108 Sinduadi, 169 SJ, 50, 51, 54, 83 SKTL, 96, 105 Sleman, 133, 134, 135, 137, 138, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 177, 178, 180, 181, 182, 183 SMA Don Bosco Padang, 59 Spanyol, 118 SPG Van Lith Muntilan, 54 St. Ignatius, 54, 58, 61, 63, 67, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 86

190


Stasi, 29, 49, 50, 52, 54, 55, 59

Tradisi, 45

Stasi Bondar, 59

Tragedi Rabu Berdarah, 48, 64

Stasi Kasikan, 59

Tridadi, 164, 170

Stasi Murini, 50

Tuanku Tambusai, 42, 46

Stasi Surau Gading, 52

U

STIE-YKPN, 139, 140, 141 Sukoharjo, 138, 139, 153, 156, 177 Sukun, 9, 10

Ujungbatu, 40 UUD, 95, 123

Suluk, 77 Sumatera, 29, 37, 46, 50, 59, 118,

V

127 Sumatera Utara, 29, 37, 50, 59, 127 Sunda, 44, 140 Sungai Rokan, 28, 37

Victoria, 2 VOC, 118

Swiss, 2

W

Syiah, 133, 160

T Tajinan, 9 Tambusai, 38, 40, 42, 43 Tambusai Utara, 40, 43

Wagir, 9 Wali Kota, 12, 14, 17, 21, 24 Wawancara, 35, 62, 91, 136 Wawancara mendalam, 91 Wonosari, 139

Tandun, 38, 40, 43, 55, 62

Y

Tanjungsari, 138, 139, 140, 141, 144, 146, 147, 150, 151, 152, 154, 156, 177 Tapanuli Selatan, 37 Tapanuli Utara, 44, 47 Tasikmalaya, 88, 138, 139 Temanggung, 88 Timor Leste, 118 TKW, 92

Yayasan Kabar Baik, 98, 122 Yayasan Prayoga Padang, 52 Yayasan Rausyan Fikr, 133, 160 Yehuwa, 119 Yogyakarta, 50, 56, 83, 133, 134, 139, 145, 155, 159, 160, 174, 177, 182


191

192


KASUS-KASUS AKTUAL HUBUNGAN ANTARUMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Recommend Documents