ANALISIS TEKS MAKNA KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA DALAM PIAGAM MADINAH
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)
Oleh: Taufik Nur Rohman NIM: 1110051000144
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIFHIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2015 M
ANALISIS TEKS MAIOIA KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA DALAN{ PIAGAN{ MADINAH
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ihnu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi {Jntuk Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)
Oleh: TAUFIK NUR ROHMAN NIM : 1l10051000144
Dosen Pembimbing
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAh{ FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIYERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
.IAKARTA 2015
LEMBAR PENGESAHAN
skripsi yar,g bery'udul "Analisis Teks Makna Kerukunan Antarumat Beragama dalam Piagam Madinah" telah diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah lakarta, pada Tanggal 30 Juni 2015. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Korn.I) pada program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
lakarta,2 Juli 2015 Sidang Munaqasah,
Sekretaris Merangkap Anggota
Saprudin. S.Pd
NIP: 19670906199403 1002
NIP: 19680609199108100 I Anggota
NIP: 197704242007 102002
31996031001
Pembimbing
NIP: 19780
LEMBAR PERNYAT,A.AN Dengan ini menyatakan bahwa saya 1.
:
Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan meraih gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2.
Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
di
ini telah
saya
Univei:sitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3.
Jika dikemudian hari terbukti karya ini hasil jiplakan hasil karya orang
lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, Mei 2015
TAUFIK NUR ROHMAN
ABSTRAK Taufik Nur Rohman Analisis Teks Makna Kerukunan Antarumat Beragama dalam Piagam Madinah Kerukunan berasal dari kata rukun artinya baik dan damai, tidak bertentangan. Sedangkan merukunkan berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati. Melihat keadaan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama, tidaklah heran jika kerukunan antarumat beragama menjadi hal yang sangat penting. Kerukunan antarumat beragama telah ada sejak zaman Nabi Muhammad dengan dibuatnya suatu piagam yang bernama Piagam Madinah. Dari uraian di atas, timbul beberapa pertanyaan. Bagaimana relevansi Piagam Madinah bagi kerukunan antarumat beragam di Indonesia? Bagaimana konstruksi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial yang ada pada pasal Piagam Madinah? Kerukunan antarumat beragama di Indonesia masih banyak menyisakan masalah. Kasus-kasus yang muncul terkait dengan hal ini belum bisa terhapus secara tuntas. Kasus Ambon, Kupang, Poso, dan lainnya masih menyisakan masalah, ibarat api dalam sekam yang sewaktu-waktu siap membara dan memanaskan suasana di sekelilingnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat tentang kerukunan antarumat beragama perlu ditinjau ulang. Langkah-langkah antisipatif demi damainya kehidupan umat beragama di Indonesia sangat diperlukan, seperti memahami lagi lebih dalam isi Piagam Madinah seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Teori yang digunakan adalah analisis wacana model Teun Van Dijk. Analisis wacana merupakan salah satu bentuk alternatif untuk menganalisis pesan dalam media. Analisis wacana lebih menekankan kepada pertanyaan “bagaimana” dari pesan atau teks komunikasi. Van Dijk menggambarkan analisis wacana dalam tiga dimensi, yaitu konstruksi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk membedah atau menganalisis suatu pesan. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau mebuat prediksi. Dalam membedah lebih jauh tentang pasal di Piagam Madinah yang berhubungan dengan makna kerukunan antarumat beragama, diuraikan analisis teksnya, kognisi sosialnya, serta konteks sosialnya. Analisis teksnya adalah delapan prinsip dalam Piagam Madinah yang mana tiga diantaranya mengandung makna kerukunan antarumat beragama yaitu prinsip yang mengandung makna persatuan dan kesatuan, persamaan dan keadilan, serta kebebasan beragama. Kognisi sosialnya adalah melihat sejarah terbentuknya Piagam Madinah. Konteks sosialnya adalah melihat Piagam Madinah bisa terjadi dalam artian sebab musababnya. Jadi dapat disimpulkan dengan adanya penetian ini, penulis ingin melihat bagaimana nilai-nilai kerukunan antarumat beragama saat dulu Piagam Madinah itu dibuat, melihat relevansinya bagi kerukunan antarumat beragama di Indonesia saat ini. Serta juga untuk melihat seberapa pantas Piagam Madinah dapat menjadi acuan untuk penataan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia.
i
KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim... Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT. Dzat pencipta alam semesta. Rasa syukur tiada henti penulis panjatkan kehadirat-Nya karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya. Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak yang penuh keikhlasan, baik fisik maupun psikis, secara moril maupun materil yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Dr. Arief Subhan, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Bapak Dr. Suparto, M.Ed, Ph.D, selaku Wadek I, Ibu Dr. Roudhonah, M.A selaku Wadek II, dan juga Bapak Dr. Suhaimi, M.Si selaku Wadek III. 2. Bapak Rachmat Baihaky, M.A, selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan Ibu Fita Faturrokhmah, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. 3. Bapak Kholis Ridho, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi masukanmasukan dalam penulisan skripsi ini.
ii
4. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah mendidik serta memberikan beragam ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu-ilmu para Dosen dibalas dengan pahala yang tak terhingga. 5. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama perkuliahan dan penelitian skripsi ini. 6. Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), khususnya kepada Ubaidillah. MA, yang di sela kesibukannnya menyempatkan diri untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini. 7. Orang tua penulis, Ayah Jamadi dan Ibu Nurhayati, Nenek Tukinem, Nenek Kemi,Kakek H. Ramelan, Kakek Atmowiyono , dan Ibu keduaku Ibu Dum yang telah memberikan banyak membantu, serta keluarga penulis lainnya yang amat dicintai. Terima kasih atas pengorbanan yang tak ternilai, do’a yang tak henti, air mata serta kasih sayang tulus yang diberikan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dan untuk adik penulis Sharhan Benarivvo R yang selalu memberikan keceriaan kepada penulis disetiap harinya. 8. Saudara M.Imron S.Kom.i beserta keluarga yang banyak membantu penulis baik tenaga,moril dan materil semoga bisa melanjutkan S2 amiien ya robbal alamin 9. Saudara Robby “karjo” Hakiardi S.Kom.I yang sering menemani penulis mencari data rujukan terima kasih atas bantuannya bro.. 10. Zaidatul Khoironi yang setia menemani dan menyemangati penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah menyatukan kita dalam keberkahan.
iii
11. Sahabat-sahabat di Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2010, khususnya rekan-rekan kelas E,Imron, Iman, Malik, Ahmad Fadhilah,Asep Sahroni, Azan, Kemal, Apriansyah, Tanto, FadlyHilyatul Aulia, Firda, Zahra, Naziah, Astuti, Siti Sudusiah, Roby, Ababil, Andiserta teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga persahabatan dan tali silaturrahmi kita akan terus terjalin. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya sehingga skripsi ini dapat selesai. 12. Keluarga besar KKN “INSTAN” Kampung Babakan, Garut 2013. Terima kasih atas ilmu dan pengalamannya. 13. Serta pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, terdapat banyak kekurangan dan kesalahan sehingga besar harapan penulis bagi segenap pembaca untuk memberikan masukan yang lebih baik. Akhir kata, terima kasih atas semua kerja samanya dan mohon maaf atas semua salah dan khilaf. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh..
Jakarta, 26Juni 2015
Taufik Nur Rohman
iv
DAFTAR ISI
ABSTRAK ...................................................................................................... KATA PENGANTAR .................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................... DAFTAR TABEL ..........................................................................................
i ii v vi
BAB I
PENDAHULUAN ................................................................. A. Latar Belakang Masalah.................................................. B. Batasan dan Perumusan Masalah .................................... C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................... D. Metodologi Penelitian .................................................... E. Tinjauan Pustaka ............................................................. F. Sistematika Penulisan .....................................................
1 1 9 10 11 16 16
BAB II
LANDASAN TEORITIS ..................................................... A. Pengertian Analisis Wacana............................................ B. Analisis Wacana Teun A. Van Djik ................................ C. Kerukunan Umat Beragama di Indoesia ......................... D. Pengertian Ruang Lingkup Piagam Madinah .................
18 18 24 28 37
BAB III
GAMBARAN UMUM PIAGAM MADINAH ................... A. Pengertian Piagam Madinah ............................................ B. Sejarah Terbentuknya Piagam Madinah ..........................
40 40 42
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................ A. Teks Piagam Madinah ..................................................... B. Analisis Teks Makna Kerukunan Umat Beragama Dalam Piagam Madinah .................................................. C. Kognisi Sosial Piagam Madinah ..................................... D. Konteks Sosial Piagam Madinah .................................... E. Relevansi Piagam Madinah Bagi Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia ...................................................
47 47
BAB V
48 71 74 76
PENUTUP ............................................................................. A. Kesimpulan ..................................................................... B. Saran................................................................................
86 86 88
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
89
LAMPIRAN
v
DAFTAR T ABEL
Tabel 1.1 Tabel 2.1 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 4.6 Tabel 4.7 Tabel 4.8
Skema Analisis Van Dijk ................................................................ Elemen – Elemen Dalam Struktur Teks Wacana Van Dijk ............. Struktur Makro ................................................................................. Super Struktur (Skematik) ................................................................ Semantik ........................................................................................... Tabel Latar ....................................................................................... Tabel Detil ........................................................................................ Tabel Maksud ................................................................................... Tabel Sintaksi ................................................................................... Retoris Piagam Madinah ..................................................................
vi
13 27 48 57 61 62 63 65 66 69
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kerukunan berasal dari kata rukunartinya baik dan damai, tidak bertentangan. Sedangkan merukunkan berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati. Kata rukun berarti perkumpulan yang berdasar tolong-menolong dan persahabatan. Namun dengan demikian kerukunan harus diwujudkan bukan dengan sifat verbalistik atau sebatas pembicaraan saja melainkan dengan perwujudan yang nyata sebagai refleksi dari ajaran agama yang kita anut. Dengan begitu kerukunan yang harus terwujud adalah kerukunan yang tidak membatasi ruang gerak keagaamaan .1 Kerukunan yang terwujud dalam keseimbangan yang dinamisjuga mengandung arti adanya kesadaran di dalam diri manusia untuk saling menerima perbedaan-perbedaan yang ada, dan saling menghargai masingmasing potensi yang ada dalam diri manusia. Tanpa mencela apalagi sampai menimbulkan konflik yang berakibatkan pada ketidak-rukunan dalam kehidupan umat beragama.Kerukunan yang di kembangkan dalam konteks persatuan dan kesatuan adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara
1
Hendropuspito,Sosiologi Agama, (Yogyakarta. Kanisius dan BPK Gunung Mulya,1993),h.60
1
2
Kesatuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.2
Kerukunan adalah suatu kebutuhan pokok dalam hidup baik dalam bermasyarakat atau dalam ruang lingkup pemerintahan. Oleh
karenanya,
pemeliharaan kerukunan adalah tugas bersama. Dalam konteks kehidupan beragama, kerukunan adalah tanggung jawab bersama umat beragama. Tanpa upaya bersama (sinergi) itu beban pemeliharaan kerukunan sulit diterapkan. Maka dari itu sebaiknya dalam menghadapi kondisi ini peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerintah sangat dibutuhkan. Melihat keadaan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama tidaklah heran maka tidak jika banyak terjadi peleburan budaya,keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai kepentingan dan kebudayaan yang berbeda-beda yang melebur dan membentuk satu kesatuan yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama atau biasa disebut sebagai Plural Society merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya pluralitas sukubangsa di Indonesia.3 Konsep tentang plural society pada mulanya diperkenalkan oleh Furnival (1940).4 Menurut Furnival, ciri utama masyarakat majemuk adalah kehidupan masyarajat berkelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi mereka terpisah-pisah karena perbedaaan sosial dan tidak bergabung dalam sebuah unit politik. Sebagai seorang sarjana yang pertama
2
Weinata Sairin, Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2011), h. 1-2. 3 Dr. Aloliliweri, M. S. Gatra-gatra Komunikasi Antarbudaya, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 166 44 Dr. Aloliliweri, M. S. Gatra-gatra Komunikasi Antarbudaya, h. 166
3
kali menemukan istilah ini, ia merujuk pada masyarakat Indonesia di zaman kolonial sebagai contoh yang klasik. Masyarakat Hindia Belanda waktu itu terpisah-pisah dalam pengelompokkan komunitas yang didasarkan pada ras, etnik, ekonomi dan agama. Tidak hanya antara kelompok yang memerintah dan yang diperintah dipisahkan oleh ras yang berbeda tetapi masyarakatnya juga secara fungsional terbelah dalam unit-unit ekonomi, seperti antara pedagang Cina, Arab dan India (Foreign Asiatic) dengan kelompok petani bumi putra. Menurutnya, masyarakat dalam unit-unit ekonomi ini hidup menyendiri (exclusive) pada lokasi-lokasi permukiman tertentu dengan sistem sosialnya masing-masing.5 Pemisahan kelompok-kelompok masyarakat ini dapat juga disebabkan karena perbedaan agama (seperti Katolik dan Protestan di Irlandia), dan kasta (tinggi dan rendah di Italia). Tetapi diasumsikan bahwa kepentingan untuk memonopoli sumber-sumber ekonomi (economic resources) merupakan sebab utama dari pemisahan (segregasi) ini. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi dipertajam dan dilanggengkan oleh perbedaan ras, etnik, agama, hukum, politik dan nasionalisme.6 Menurut Prof. Usman Pelly seorang pakar komunikasi, menjelaskan tentang konsep masyarakat majemuk sebagai berikut, “ Pelly mempertanyakan bahwa apakah konsep masyarakat majemuk Furnival masih dapat dipertahankan validitasnya di saat sekarang di mana telah terjadi perubahan-perubahan fumdamental akibat laju
5
Dr. Aloliliweri, M. S. Gatra-gatra Komunikasi Antarbudaya, h. 167
6
Dr. Aloliliweri, M. S. Gatra-gatra Komunikasi Antarbudaya, h. 167
4
permbangunan.”7 Di Eropa, persoalan hubungan agama dan non-agama secara paradigmatik dapat di katakan berakhir ketika sekularisme dijadikan sebagai model baru hubungan antara agama dan dunia. Gerakan sekularisme menjadikan manusia bebas dari intervensi agama dalam mengurusi persoalan dunianya. Agama kemudian di “karantina” dalam wilayah pribadi.8 Fenomena seperti itu tidak lepas dari sejarah kelam Eropa pada abad pertengahan dimana gereja atas nama agama begitu berkuasa dan bahkan bertindak sewenang-wenang atau melegitimasi tindakan sewenang-wenang raja dengan dalil-dalil agama yang bersifat absolut. Kaum gereja memanipulasi agama untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan nilai agama.kaum gereja dengan kekuasaannya yang suci telah membuat manusia Eropa menjadi kerdil dan tak memiliki hak untuk bersuara karena semuanya akan di pangkas dengan dalil doktrin yang merupakan titah Tuhan yang transenden.9 Walaupun pada akhirnya paham ini hancur dengan munculnya paham sekularisme yaitu bentuk kekecewaan terhadap kristen pada saat itu dan terpecahnya agama kristen menjadi dua paham yang berbeda dan runtuhnya otoritas gereja dalam kehidupan masyarakat eropa pada waktu itu. Sejarah Eropa Kristen tentunya berbeda dengan sejarah Islam yang hadir dengan upaya damai tanpa ada paksaan bahkan mengajak umat non7
Dr. Aloliliweri, M.S. Gatra-gatra Komunikasi Antarbudaya, h.167 Dr. Aloliliweri, M. S. Gatra-gatra Komunikasi Antarbudaya, h. 167-168 9 Didin Nurul rosidin, MA, Mengelola Konflik Membangun Damai, (Semarang: WMC, 2007) cet ke-1 h 185 8
5
Islam untuk hidup berdampingan dalam kehidupan yang tercermin dalam Piagam Madinah. Sejarah Islam, sebagaimana sejarah tiap umat, dapat dibagi dalam tiga periode yaitu periode klasik, periode pertengahan dan periode modern. Pada periode klasik merupakan masa ekspansi, integrasi dan masa keemasan.Pada periode pertengahan disebut fase kemunduran dalam hal ini desentralisasi dan disintegrasi semakin meningkat. Pada periode modern terjadi banyak penyimpangan – penyimpangan yang mendorong munculnya para penggagas dan pembaharu muslim yang berusaha menyadarkan terhadap penyimpangan yang telah di lakukan.10 Sejarah menunjukan bahwa Nabi Muhammad dan umat Islam kurang lebih 13 tahun di Mekkah terhitung sejak pengangkatan Muhammad SAW sebagai Rasul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah. Umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M hijrah ke Madinah, kota yang sebelumnya disebut Yastrib. Kalau di Mekkah mereka sebelumnya merupakan umat lemah yang tertindas, di Madinah mereka mempunyai kekuatan yang baik dan segera menjadi umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri11 Madinah menyimpan pesan, pengalaman, dan sejarah. Ketiga hal tersebut terangkum dalam Piagam Madinah. Piagam membuktikan salah satu esensi dalam Islam adalah perdamaian dan persaudaraan.Bagi sebagian umat
10
Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta:UI-Press, 1985) cet ke-5,
h. 56. 11
Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: UI-Press,
1996).
6
Islam, piagam ini merupakan inspirasi untuk memperjuangkan hak-haknya dalam jalur politik. Bahkan mereka menganggapnya sebagai prototip dari politik Islam yang bersifat adihulung.12 Sebab piagam tersebut meneguhkan posisi Islam sebagai agama yang menerima perbedaan dan menjadikan kebhinekaan sebagai kekuatan untuk membangun sebuah komunitas yang kuat, bermartabat, dan menjunjung tinggi keadaban.13 Di Madinah terdapat model penataan dan pengendalian sosial yang dilakukan oleh Nabi bersama para penduduk Mekkah (Muhajirin) dan para penduduk Madinah (Anshar) dengan tidak memihak satu sama lain,suatu perjanjian yang memuat nilai-nilai persahabatan antara Muhajirin dan Anshar sebagai komunitas Islam di satu pihak dan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi serta sekutu-sekutu mereka di pihak lain. Nilai yang menyatukan agar mereka
terhindar
dari
pertentangan
suku
serta
bersama-sama
mempertahankan keamanan kota Madinah dari serangan musuh untuk hidup berdampingan secara damai sebagai inti dari persahabatan.14Oleh karena itu Piagam Madinah yang dibuat untuk mempersatukan kelompok-kelompok sosial di Madinah menjadi suatu ummah dan mengakui persamaaan hak-hak mereka untuk kepentingan bersama merupakan suatu contoh yang sangat baik sejarah hidup manusia untuk membangun masyarakat yang bersifat majemuk. Menurut peneliti gagasan atau ketetapan yang ada dalam Piagam Madinah
12
Adihulung adalah seni budaya yang bernilai tinggi (KBBI) Zuhairi Misrawi, Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), h. 293-294. 14 J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur‟an, (Jakarta: PT Rajagrapindo Persada, 1994), cet ke-1, h. 113. 13
7
mempunyai relevansi yang kuat dalam perkembangan dan keinginan masyarakat internasional khususnya Indonesia. Melihat kerukunan antarumat beragama di Indonesia masih banyak menyisakanmasalah. Kasus-kasus yang muncul terkait dengan halini belum bisa terhapussecara tuntas. Kasus Ambon, Kupang, Poso, dan lainnya masih menyisakanmasalah ibarat api dalam sekam yang sewaktu-waktu siap membara danmemanaskan suasana di sekelilingnya. Hal ini mengindikasikan bahwapemahaman masyarakat tentang kerukunan antarumat beragama perlu ditinjauulang.Banyaknya konflik yang melibatkan agama sebagai pemicunya menuntutadanya perhatian yang serius untuk mengambil langkah-langkah yangantisipatif demi damainya kehidupan umat beragama di Indonesia pada masa-masa mendatang. Jika hal ini diabaikan, dikhawatirkan akan muncul masalahyang lebih berat dalam rangka pembangunan bangsa dan negara di bidangpolitik, ekonomi, keamanan, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Adanya
perubahan
zaman
seperti
sekarang
ini
seharusnya
meningkatkankesadaran masyarakat kita akan arti penting persatuan dan kesatuan. Akantetapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Era reformasi membawadampak kebebasan yang kurang terkontrol. Hal ini akan sangat berbahayaketika
terjadi
di
tengah-tengah
bangsa
yang
tingkatheterogenitasnya cukuptinggi seperti Indonesia.15 Rakyat Indonesia mencita-citakan suatu masyarakat yang cinta damai dandiikat oleh rasa persatuan nasional untuk membangunsebuah negara yang
15
Marzuki, Kerukunan Antarumat Beragama Dalam Wacana Masyarakat Madani, h. 2
8
majemuk. Persatuan ini tidak lagi membeda-bedakan agama, etnis, golongan,kepentingan, dan yang sejenisnya. Oleh karena itu, konsep yang cocok untukkonteks Indonesia adalah konsep masyarakat madani.16 Sebagai konstitusi yang dibuat oleh negarawan yang berkedudukan sebagai Rasul, Piagam Madinah tentu sarat dengan nilai-nilai kebenaran mutlak, disamping memuat nilai moralitas dan hukum produk manusia. 17 Negara Indonesia juga memiliki sebuah konstitusi yakni pancasila yang berlandaskan UUD 1945. Seperti halnya Piagam Madinah yang dibentuk oleh kaum muslimin, sebagian besar orang yang membentuk Pancasila dan UUD 1945 juga adalah dari umat Islam.18 Kedua konstitusi tersebut sangat menarik untuk dikaji secara serempak berdasarkan pertimbangan bahwa konstitusi merupakan bagian yang sangat penting dalam hidup bermasyarakat dan dari konstitusi pula dapat diketahui bentuk dan corak suatu pemerintahan dalam sebuah negara. Piagam Madinah dan UUD 1945 sama-sama memuat ketentuan tentang dasar kerukunan hidup beragama. Yang artinya para pemeluk agama yang berbeda harus hidup berdampingan secara damai. Agama yang berbeda tidak boleh dijadikan penghalang bagi kerukunan hidup di tengah masyarakat. 19 Mengingat jumlah pemeluk agama di Indonesia jauh lebih besar dari zaman berlakunya Piagam Madinah, dan agama yang di anut bangsa Indonesia lebih banyak, serta sesuai dengan kemajuan kondisi zaman
16
Marzuki, Kerukunan Antarumat Beragama Dalam Wacana Masyarakat Madani, h. 2 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, hal.4 18 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, hal.5 19 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, hal.5 17
9
serta tempat, adalah merupakan hal wajar dan perlu bila pengaturan dan pembinanaan kerukunan hidup beragama lebih terinci dan lebih intensif dibanding dengan pada masa berlakunya Piagam Madinah. Melihat subtansi kerukunan yang ada dalam Pancasila masih bersifat global maka penulis berinisiatif untuk membandingkan relevansi kerukunan antaruamat beragama yang ada dalam Piagam Madinah yang sudah bersifat universal dan terperinci dengan Pancasila yang masih bersifat substansial. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul “Analisis Teks Makna Kerukunan Antarumat Beragama dalam Piagam Madinah”.
B. Pmbatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Merujuk pada latar belakang diatas, maka penulis membatasi penelitian pada pesan teks yang mengandung makna kerukunan antarumat beragama dalam setiap pasal-pasal yang terdapat di dalam Piagam Madinah. Yaitu pasal-pasal yang merujuk pada Persatuan dan Kesatuan, Persamaan dan Keadilan dan Kebebasan Beragama.
2. Perumusan Masalah Agar penelitian ini tidak keluar dari konteks pembahasan, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: a. Bagaimana kontruksi teks, kognisi sosial dan konteks sosial yang ada pada pasal Piagam Madinah?
10
b. Bagaimana relevansi Piagam Madinah bagi kerukunan antarumat beragama di Indonesia?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut: a. Untuk mengetahui Bagaimana pesan teks yang mengandung unsur kerukunan antarumat beragama dalam setiap pasal pada Piagam Madinah. b. Untuk mengetahui bagaimana relevansi Piagam Madinah bagi kerukunan antarumat beragama di Indonesia. 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini yang ditinjau dari segi akademis dan segi praktis adalah sebagai berikut: a. Manfaat Akademis Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan tambahan refrensi atau informasi dan toeri-teori bagi studi-studi selanjutnya
khususnya
mahasiswa
dakwah,
komunikasi
mepelajari tentang komunikasi antar agama dan budaya masih
sedikitnya
mahasiswa
yang meneliti
isi
yang
melihat
pesan
yang
mengandung makna kerukunan dalam hidup beragama dalam Piagam Madinah diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu
11
tentang komunikasi yang mencakup ruang lingkup antar agama dan budaya. b. Manfaat Praktis Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para da‟i, aktivis dakwah serta memberikan masukan terhadap perkembangan kurukan antarumat beragama yang dinaungi oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian memberikan inspirasi bagi para da‟i dalam kegiatan dakwahnya, yang tidak hanya dilakukan diatas mimbar atau di dalam masjid saja, tetapi juga dapat dilakukan melalui komunikasi antar agama dan kehidupan masyarakat beragama. Dan semoga penelitian inidapat memberi pengetahuan mengenai kerukunan umat beragama serta dapat memenuhi kebutuhan spiritual khalayak dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
D. Metodologi Penelitian 1. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menggali isi atau makna pesan simbolik dalam sebuah buku atau hasil karya lainnya. Dengan penelitian analisis konten, peneliti mengkaji pasal-pasal yang ada dalam Piagam Madinah dengan memperhatikan konteks yang terjadi di Madinah pada waktu itu sehingga diperoleh pemahaman yang tepat. Penelitian ini
12
memakan waktu enam bulan yaitu dari tanggal 21 November 2014 s.d 21 Mei 2015, selama enam bulan tersebut penulis melakukan dua kali wawancara dengan pihak PKUB yang diwakili oleh Kasubag Bidang Kerukunan Antarumat Beragama yaitu bapak Ubaidillah. MA. Objek penelitian terfokus pada pasal-pasal dalam Piagam Madinah yang mengatur masalah kerukunan antarumat beragama, baik hubungan antara sesama Muslim maupun antara umat Islam dengan umat lain. Aturanaturan ini kemudian dikaitkan dengan kondisi keberagamaan di Indonesia yang sangat majemuk dan ditopang oleh keberagaman etnis, budaya, bahasa, kepentingan politik, dan lain-lain. Data penelitian diperoleh dari pasal-pasal yang ada dalam Piagam Madinah. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah pasal-pasal yang mengatur kerukunan antarumat beragama. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan. Metode deskriftif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian degan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.20 Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasikan masalah, membuat 20
Jalaluddin, Rakhmat.. Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2007)h.47
13
perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan analisis wacana. Analisis wacana merupakan salah satu bentuk alternatif untuk menganalisis pesan dalam media selain analisis isi kuantitatif. Perbedaan antara analisis isi kuantitatif dengan analisis wacana ialah bahwa analisis isi kuantitatif lebih menekankan kepada pertanyaan “apa” sedangkan analisis wacana menekankan kepada pertanyaan “bagaimana” dari pesan atau teks komunikasi. Van Dijk menggambarkan wacana dalam tiga dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Alasan penulis menggunakan tiga dimensi tersebut karena sangat untuk model penelitian teks Piagam Madinah yang sedang di teliti. Bila digambarkan maka skema penelitian ini dan metode yang bisa dilakukan dalam kerangka Van Dijk adalah sebagai berikut: Tabel Skema Analisis Wacana Van Dijk21 Struktur Metode Teks:
Critical Linguistic:
Menganalisis bagaimana strategi
Tematik
wacana
untuk
Skematik
atau
Semantik
yang
menggambarkan peristiwa tertentu.
dipakai seseorang
Sintaksis Stilistil
21
Eriyanto, Analisis Wacna (Yogyakarta: LKIS, 2003), cet ke-3, h. 275.
14
Retotis Kognisi Sosial:
Interview atau wawancara dalam
Menganalisa bagaimana peristiwa hal ini karena keterbatasan untuk dipahami,
didefinisikan,
ditafsirkan
dengan
dan meneliti kognisi sosial yang ada
memasukan pada Piagam Madinah penulis
informasi yang digunakan utuk tidak menulis dari suatu wacana tertentu.
banyak
mencantumkan
tentang kognisi sosial. Kognisi sosial dalam penelitian ini di tinjau dari
pandangan
Suyuthi
J
Pulungan dalam buku Piagam Madinah ditinjau dari Al-Qur‟an. Konteks Sosial: Menganalisa
Studi Pustaka
bagaimana
wacana
menggambarkan teks dan konteks secara
bersamaan
dalam
suatu
proses komunikasi 2. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi teks/ document research. Observasi teks dalam hal ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu teks berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sasaran utama dalam analisis, sedangkan data sekunder diperlukan guna mempertajam analisis data primer sekaligus dapat dijadikan bahan pelengkap atau pembanding. 1. Data Primer (primary-sources) yaitu, teks Piagam Madinah yang berasal dari berbagai sumber buku. 2. Data Sekunder (secondary-soures) yaitu, berupa buku-buku dan tulisan lain berkaitan dengan masalah yang menjadi objek studi ini Diantaranya :
15
a. Masyarakat Madinah Pada Masa Rasulullah, Karya Aqram Dhiya Umari b. Piagam
madinah
dan
undang-undang
dasar
1945
kajian
perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk Karya Ahmad Sukarjda c. Prinsip-prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan al-Qur'an karya Suyuth. J . Pulungan d. Hidup beragama : dalam sorotan UUD 1945 dan piagam madinah Karya Aksin Wijaya e. Strategi Rasulullah Menghadapi Ulah Yahudi karya DR.Musthafa Kamal Wasfi f. Jurnal-jurnal tentang Piagam Madinah dan Komunikasi 3. Teknik Analisa Data Analisis wacana lebih memuat kepada isi pesan yang akan diteliti, data-data akan disesuaikan dengan metode yang digunaka Teun A. Van Dijk, yaitu meneliti dari analisis teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Data-data tersebut merupakan data yang terdapat dalam Piagam Madinah, kemudian akan ditafsirkan oleh peneliti dengan disesuaikan pada kerangka dalam analisis wacana. 4. Teknik Penulisan Dalam
penulisan
ini,penulis
menggunakan
buku
Pedoman
Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Dan Disertasi) CeQDA (Center for Quality Development and Assurance) Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta,2007,Cet. Ke-2.
16
E. Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah membandingkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya. Namun, dari judul-judul yang ada, baik di perpustakaan utama UIN Syarif hidayatullah Jakarta maupun di perpustakaaan ilmu dakwah dan ilmu komunikasi, belum di temukan judul penelitian skripsi mengenai “Analisis Wacana Makna Kerukunan Antarumat Beragama dalam Piagam Madinah”. Ada beberapa judul skripsi penelitian terkait dengan penelitian ini yang mengenai piagam madinah. Supaya lebih jelas bahwa penelitian tidak sama dengan penelitian sebelumnya, maka disini peneliti mencoba menulis beberapa judul skripsi mengenai piagam madinah dalam konteks kerukunan umat beragama Dan skripsi yang peneliti temukan antara lain : Skripsi yang pertama dengan judul. Pendidikan Multikultural dalam Piagam Madinah oleh Fauzan mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012. Sedangkan persamaan yang peneliti teliti adalah pada objek ilmunya yaitu Piagam Madinah, sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitiannya,jika fauzan pada pendidikan multikultural maka peneliti tentang konteks kerukunan umat beragama.
F. SistematikaPenulisan Sebagai gambaran secara menyeluruh dari sisi skripsi ini yang akan memudahkan bagi pembaca untuk memahami, penulis memberikan
17
sistematika beserta penjelasan secara garis besarnya bahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang mempunyai kaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Merupakan bab pendahuluan yang meliputi beberapa sub bab yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan. Bab II LandasanTeori Bab ini memuat tentang pengertian analisis wacana, analisis wacana Teun A Van Djik, kerukunan umat beragama di Indonesia, pengertian dan ruang lingkum Piagam Madinah. Bab III Gambaran Umum Berisikan gambaran umum Piagam Madinah yang terdiri dari pengertian Piagam Madinah, sejarah terbentuknya piagam madinah, dan isi piagam madinah. Bab IV Hasil dan Temuan Pada bab ini berisi tentang hasil dan temuan terdiri dari Pesan Teks yang Mengandung Unsur kerukunan Antarumat Beragama dalam Setiap Pasal pada Piagam Madinah dan Relevansi Piagam Madinah bagi Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia Bab V Penutup dan Saran Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas, peneliti juga meberikan saran-saran dari permasalahan yang dibahas.
BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Analisis Wacana 1. Analisis Analisis adalah merangkum sejumlah data besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Kategorisasi atau pemisahan dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang relevan dari seperangkat data juga merupakan bentuk analisis membuat data-data tersebut mudah diatur. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti. Macam-Macam analisis a. Analisis isi pesan (content analisis) Analisis isi pesan adalah suatu tahap dari pemrosesan informasi
yang
menyangkut
isi-isi
komunikasi
yang
di
transformasikan melalui aplikasi yang sistematik dan objektif menurut ketentuan kategorisasi ke dalam data yang dapat di interpretasikan dan di bandingkan.22 b. Analisis domain Digunakan untuk menganilisis gambaran objek penelitian secara umum atau ditingkat permukaan, namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut. Analisis domain ini amat terkenal sebagai 22
Andi Bulaeng, Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta), 2004, h.164.
18
19
tehnik yang dipakai dalam penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti tanpa harus diperinci secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut.23 Dalam hubungan bagaimana peneliti menggunakan tehknik Analisis domain, ada enam langkah yang saling berhubungan, sebagai berikut : 1. Memilih pola hubungan semantik tertentu atas dasar informasiinformasi atau fakta yang tersedia dalam catatan harian peneliti di lapangan. 2. Menyiapkan kerja analisis domain. 3. Memilih kesamaan-kesamaan data dari catatan harian peneliti di lapangan. 4. Mencari konsep-konsep induk dan ketegori-kategori simbolis dari domain tertentu yang sesuai dengan suatu pola hubungan semantik. 5. Menyusun persamaan-persamaan struktural untuk masingmasing domain. 6. Membuat daftar keseluruhan domain dari seluruh data yang ada.24 c. Analisis taksonomik Secara
keseluruhan,
tehknik
taksonomik
menggunakan
“pendekatan non kontras antara elemen”. Tehknik ini terfokus pada domain-domain tertentu, kemudian memilih domain tersebut menjadi sub-sub domain serta bagian-bagian yang lebih khusus dan terperinci yang umumnya merupakan rumpun yang memiliki kesamaan.25
23
Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial, Format-Format kuantitatif dan Kualitatif, (Surabaya: AUP), 2001, h. 293. 24 Sanipah Faisal, Penelitian Kualitatif, (Malang: YA3 Malang), 1990, h. 97. 25 Burhan Bungin, Alasisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2003, h. 90.
20
d. Analisis komponensial Analisis ini berbeda dengan analisis takstonomi yang menggunakan “pendekatan non kontras antar elemen”. Analisis komponensial adalah teknik analisis yang cukup menarik dan mudah dilakukan karena menggunakan “pendekatan kontras antar elemen”. Analisis komponensial digunakan dalam analisis kualitatif untuk menganalisis unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan yang kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci.26 e. Analisis Komparatif Konstan Analisis ini adalah yang paling ekstrim menetapkan strategi analisis dekskriptif. Dikatakan ekstrim karena teknik ini betul-betul menerapkan logika infduktif dalam analisisnya. Hal tersebut jarang kita jumpai dalam penelitian-penelitian sosial. Esensinya bahwa Analisis
Komperatif
adalah
teknik
yang
digunakan
untuk
membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi disaat peneliti menganalisa kejadian tersebut dan dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian itu dilakukan.27
26
Burhan Bungin, Alasisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2003, h. 95. 27 Burhan Bungin, Alasisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2003, h. 100-101.
21
2. Wacana Secara etimologi, wacana berasal dari bahasa Sansekerta wac/wak/vak. Artinya „berkata‟ atau „berucap‟. Kata ana yang berada dibelakang adalah bentuk sufiks (akhiran) yang bermakna „membedakan‟ (nominalisasi). Kemudian kata tersebut mengalami perubahan menjadi wacana. Jadi kata wacana dapat diartikan sebagai perkataan atau tuturan.28 Namun, istilah wacana diperkenalkan dan digunakan oleh para linguis di Indonesia sebagai terjemahan dari istilah bahasa Inggris discourse sendiri berasal dari bahasa Latin discurcus (lari kesana kemari). Kata ini diturunkan dari kata dis (dan/dalam arah yang berbeda) dan kata curerre (lari).29 Sedangkan secara terminologi, istilah wacana memiliki arti yang sangat luas. Luasnya makna wacana tersebut, mulai dari studi bahasa, psikologi, sosiologi, politik, komunikasi, dan sastra.30 Dengan demikian, kata wacana dapat diartikan sebagai perkataan atau tuturan. Dalam kamus besar bahasa Jawa kuno Indonesia karangan Wojowasito terdapat kata waca berarti baca, wacaka berarti mengucapkan dan kata wacana berarti perkataan.31
28
Alex Sobur, Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Framming, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) Cet. Ke-4, h. 48. 29 Dede Oetomo, Kelahiran dan Perkembangan Analisis Wacana, (yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 3. 30 Alex Sobur, Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Framming, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) Cet. Ke-4, h. 47. 31 Mulyana, Kajian Wacana: Metode dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), h. 170.
22
Analisis wacana atau discourse analysis adalah suatu cara atau metode untuk mengkaji wacana yang terdapat atau terkandung di dalam pesan-pesan komunikasi baik secara tekstual maupun konstektual. Analisis wacana berkenaan dengan isi pesan komunikasi, yang sebagian diantaranya berupa teks. 32 Di samping itu, analisis wacana juga dapat memungkinkan kita melacak variasi cara yang digunakan oleh komunikator (penulis, pembicara, sutradara) dalam upaya mencapai tujuan atau maksud-maksud tertentu melalui pesan-pesan berisi wacana-wacana tertentu yang disampaikan. Analisis wacana adalah ilmu baru yang muncul beberapa puluh tahun belakangan ini. Aliran-aliran linguistik selama ini membatasi penulisannya hanya kepada soal kalimat dan barulah belakangan ini sebagai ahli bahasa perhatiannya kepada penganalisisan wacana.33 Meskipun pendefinisian mengenai wacana kenyataannya memang berbeda-beda sesuai dengan perspektif teori yang digunakan, pada umumnya disepakati bahwa wacana sebenarnya adalah proses sosiokultural sekaligus juga proses linguistik. Seperti
yang
banyak
dilakukan
dalam
penelitian
organisasi
pemberitaan selama dan sesudah tahun 1960-an, analisis wacana menekankan pada “How the ideological significance of news is part and parcel of the methods used to process news” (bagaimana signifikasi ideologis merupakan bagian dan mejadi paket metode yang digunakan untuk memproses media).
32 33
Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 170. Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 171.
23
“Kata wacana adalah salah satu kata yang banyak disebut saat ini selain demokrasi, hak asasi manusia, masyarakat sipil dan lingkungan hidup. Akan tetapi seperti umumnya banyak kata, semakin tinggi disebut dan dipakai kadang bukan semakin jelas, tetapi semakin membingungkan dan rancu, ada yang mengartikan wacana sebagai unit bahasa yang lebih besar dari kalimat”.34 Menurut Collins English Dictionary, wacana adalah komunikasi verbal sebagai ucapan dan percakapan. Sedangkan menurut J.S. Badudu wacana merupakan rentetetan kalimat yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya, membentuk
satu kesatuan sehingga
terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu35 Van Djik menyatakan bahwa wacana itu sebenarnya adalah bangun teoritis yang abstrak (The abstract theoritical construct) dengan begitu wacana belum dapat dilihat sebagai perwujudan wacana adalah teks. 36 Dalam artian wacana belum bisa diartikan sebagai bentuk suatu analisis wacana teks. Sebuah kalimat bisa terungkap bukan hanya karena ada orang yang mebentuknya dengan motivasi atau kepentingan subjektif tertentu. Terlepas dari apa pun motivasi ata kepentingan orang ini, kalimat yang dituturkannya tidaklah dapat dimanipulasi semau-maunya oleh yang bersangkutan. Kalimat itu hanya dibentuk, hanya akan bermakna selama ia tunduk pada sejumlah “aturan” gramatika yang berada di luar kemauan, atau kendali si pembuat kalimat. Aturan-aturan kebahasan tidak dibentuk secara individual oleh 34
Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, h. 237. Abdul Rani, Analisis Wacana Sebuah Kajian (Malang: Bayu Media, 2004), h. 4. 36 Abdul Rani, Analisis Wacana Sebuah Kajian (Malang: Bayu Media, 2004), h. 5. 35
24
penutur yang bagaimana pun pintarnya. Bahasa selalu menjadi milik bersama diruang publik.37 Adapun Samsuri, sebagaimana dikutipAlex Sobur juga berpendapat bahwa wacana ialah rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi, baik komunikasi lisan dan tulisan, yang terdiri atas seperangkat kalimat yang mempunyai hubungan pengertian antara yang satu dengan yang lain.
38
Komunikasi dapat menggunakan bahsa lisan, dapat dapat pula
memakai bahasa tulisan. Dari segi analisisnya, ciri dan sifat wacana itu dapat dikemukakan sebagai berikut: a. Analisis wacana membahas kaidah memakai bahasa di dalam masyarakat; b. Analisis wacana merupakan usaha memahami makna tuturan dalam konteks, teks, dan situasi c. Analisis wacana merupakan pemahaman rangkaian tuturan melalui intepretasi semantik; d. Analisis wacana berkaitan dengan pemahaman bahasa dalam tindakan berbahasa; e. Analisis wacana diarahkan kepada masalah memakai bahasa secara fungsional.39
B. Analisis Wacana Teun A. Van Dijk Model analisis wacana van Dijk sebenarnya diadopsi dari pendekatan lapangan psikologi sosial, terutama untuk menjelaskan struktur dan proses terbentuknya suatu teks.
37
Abdul Rani, Analisis Wacana Sebuah Kajian (Malang:,2004), h. 5. Alex Sobur, Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Framming, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) Cet. Ke-4, h. 10. 39 Alex Sobur, Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Framming, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) Cet. Ke-4, h. 49-50. 38
25
a. Teks Menurut Van Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasatkan pada analisis atau teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Van Dijk melihat suatu wacana terdiri atas berbagai struktur atau tingkatan, yang masing-masing bagian saling mendukung Van Dijk membaginya dalam tiga tingkatan.40 1)
Struktur Makro. Ini merupakan makna global atau umum dari suatu teks. Tema wacana ini bukan hanya isi, tetapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa.
2)
Superstruktur adalah kerangka suatu teks: bagaimana struktur dan elemen wacana itu disusun dalam teks secara utuh. Adapun yang diamati adalah lead, atau teras berita, background atau latar belakang cerita, ulasan, kutipan dan sebagainnya.
3)
Struktur Mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, paraphrase yang dipakai dan sebagainya.
Untuk memperoleh gambaran struktur teks dalam model van Dijk, berikut gambaran singkat dalam struktur teks model Van Djik : 1. Tematik, secara harfiah berarti tema, tema adalah suatu amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. 2. Skematik, menggambarkan bentuk wacana umum yang disusun dengan sejumlah kategori seperti pendahuluan, isi, penutup, kesimpulan, dan sebagainya. Struktur ini merupakan satu kesatuan yang mendukung gagasan utama dalam berita. Pemuatan story/body juga merupakan strategi penulis membentuk pemaknaan terhadapa peristiwa yang dilakukan dengan menonjolkan bagian tertentu dan menyembunyikan bagian yang lain.
40
Alex Sobur, Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Framming, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) Cet. Ke-4, h. 73.
26
3. Semantik, adalah disiplin ilmu bahasa yang menelaah makna satuan lingual, baik makna lesikal maupun makna gramatikal. 41 Menggambarkan bentuk wacana umum dengan kategori latar, detail, dan maksud. 4. Sintaksis, merupakan struktur teks yang dalam pengemasaannya menentukan koherensi dan kata ganti yang digunakan dalam kalimat. Koherensi adalah pertalian atau jalinan antar kata atau kalimat dalam teks. 5. Stilistik, yaitu cara yang digunakan oleh penulis untuk menyatakan maksud dengan menggunakan bahasa sebagai sarana. 6. Retoris adalah gaya yang di ungkapkan ketika seseorang berbicara atau menulis yang memiliki fungsu persuasif dan berhubungan erat dengan bagaimana pesan itu disampaikan kepada khalayak. Van dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur/ tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung. Kalau digambarkan maka struktur teks sebagai berikut:42 Gambar Struktur teks Struktur Makro Makna globa dari suatu teks yang diamati dari topik atau tema yang di angkat dari sudut teks Superstruktur Kerangka suatu teks, seperti bagaimana pendahuluan, isi, penutup dan kesimpulan Struktur mikro Makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat dan gaya yang dipakai oleh suatu teks
b. Kognisi Sosial Struktur ini menekankan pada bagaimana peristiwa dipahami, didefinisikan, kemudian ditampilkan dalam suatu model. Proses terbentuknya teks pada tahap ini memasukan informasi yang digunakan untuk menulis dari suatu wacana. 41
Alex Sobur, Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Framming, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) Cet. Ke-4, h. 78. 42 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, h. 237.
27
c. Konteks Sosial Konteks sosial adalah faktor-faktor yang mempengaruhi cerita atau teks yang berasal dari luar. Menurut van Dijk struktur ini melihat bagaimana teks dihubungkan lebih jauh dengan struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang dalam publik atas suatu wacana. Konteks sosial berusaha memasukan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa. Dimensi ketiga dari analisis Van Dijk adalah analisis sosial. Wacana adalah bagaiam dari wacana yang berkembang dalam masyarakat, sehingga untuk meneliti teks perlu dilakukan analisis intertekstual dengan meneliti bagaimana wacana tentang sesuatu di produksi dan di kontruksi dalam masyarakat.43 Berikut penjabaran elemen-elemen yang terdapat dalam struktur teks wacana Van Dijk.44 Tabel Elemen-elemen dalam struktur teks wacana Van Dijk Struktur wacana Hal yang diamati Elemen Sruktur makro
Tematik
Topik
Tema atau topik yang dikedepankan dalam suatu teks media dan kita Superstruktur
Bagaimana bagian dan
Skema
urutan media dan kita dikemaskan dalam teks media dan kia utuh
43 44
74.
Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, h. 271. Alex Sobur, Analisis Teks Media, Suatu (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) Cet. Ke-1, h.
28
Struktur mikro
Semantik makna yang ingin
Latar, detil, maksud
ditekankan dalam suatu teks media dan kita, misal dengan memberi detil pada suatu sisi atau membuat eksplisit satu sisi dan mengurangi detil sisi lain Struktur mikro
Sintaksis
Bentuk kalimat
Bagaimana kalimat (bentuk,
koheransi, kata ganti
susunan yang dipilih) Struktur mikro
Stilistik
Leksikon
Bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks media dan kita Struktur mikro
Retoris
Grafis, metafora,
Bagaimana dengan cara
ekspresi
penekanan dilakukan
C. Kerukunan Umat Beragama di Indonesia 1. Definisi Kerukunan Secara etimologis kata kerukunan berasal dari bahasa arab, yaitu “ruknun” yang berarti tiang, dasar, sila. Jamak dari ruknun ialah “arkaan” yang berarti bangunan sederhana yang terdiri atas berbagai unsur. Jadi, kerukunan itu merupakan satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan.45
45
H. Said Agil Husin Al Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 4.
29
Kerukunan juga dapat diartikan sebagai kehidupan bersama yang diwarnai oleh suasana baik dan damai. Hidup rukun berarti tidak bertengkar, melainkan bersatu hati, dan sepakat dalam berfikir, dan bertindak demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Di dalam kerukunan semua orang bisa hidup bersama tanpa kecurigaan, dimana tumbuh semangat dan sikap saling menghormati dan kesediaan untuk bekerja sama demi kepentingan bersama.46 Sementara kaitan sosial, rukun diartikandengan adanya yang satu mendukung keberadaan yang lain. 47 Dengan demikian kerukunan dalam konteks sosial merupakan norma yang sepatutnya diinplementasikan agar terwujudnya masyarakat madani yang saling peduli dan mendukung eksistensi masing-masing elemen masyarakat.
2. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Kerukunan antaruma beragama di Indonesia termasuk salah satu masalah yang mendapat perhatian penting dari pemerintah. Masalah kerukuan hidup antarumat beragama mempunyai kaitan yang besar dengan usaha pembangunan. Dengan adanya kerukunan antarumat beragama akan menjamin dan terpelihara stabilitas sosial untuk keberhasilan serta memperlancar pembangunan. Jika kita tidak dapat menjaga kerukunan umat beragama tentu akan terpengaruh pada stabilitas sosial.48
46
M. Zainuddin Daulay, Mereduksi Eskalasi Konfil Antarumat Beragama di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2001), h. 67. 47 Hamka Haq, Jaringan Kerja Sama Antarumat Beragama: Dari Wawancara ke Aksi Nyata, (Jakarta: Titahandalusia Press, 2002), h. 54. 48 H. Alamsjah Ratu Perwiranegara, Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982), h. 46.
30
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai suku bangsa, agama dan golongan yang memiliki watak sosial yang berbeda satu dengan yang lainnya. Atas kesadaran dari diri masing-masing untuk hidup berbangsa, bertanah air dan berbahasa satu, masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan antar golongan seharusnya melakukan integrasi nasional untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berBhineka Tunggal Ika. 49 Integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi satu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakatmasyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. 50 Oleh karena itu masyarakat Indonesia harus memaklumi dengan kemajemukan harus diantisipasi dengan penguatan etika-moral bangsa, dengan mengembangkan semangat kerukunan dan memantapkan tatanan integrasi nasional. 51 Dengan kerukunan, akan terpelihara stabilitas sosial yang akan memperlancar pembangunan. Sebernarnya setiap kerukunan umat beragama khususnya umat Islam pasti memiliki kecintaan terhadap negaranya. Mereka menginginkan negeri ini tetap menjadi negara yang adil dan makmur, aman, tenteram, damai dalam naungan keridhaan Ilahi. Dan toleransi adalah sikap hidup
49
Musbir Ibrahim Meuraxa, “Etika Islam dalam Kebijakan Pambinaan Kerukunan Umat Beragama, vol XI, no. 1 (2011), h. 1. 50 Musbir Ibrahim Meuraxa, “Etika Islam dalam Kebijakan Pambinaan Kerukunan Umat Beragama, vol XI, no. 1 (2011), h. 2. 51 Musbir Ibrahim Meuraxa, “Etika Islam dalam Kebijakan Pambinaan Kerukunan Umat Beragama, vol XI, no. 1 (2011), h. 2.
31
umat Islam yang sebagaimana di contohkan Nabi Muhammad agar tetap hidup rukun.52 Salah satu usaha pemerintah pada masa lalu adalah merukunkan intern umat beragama, antarumat umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah. Dengan dicanangkannya trilogi kerukunan seperti itu hilanglah sesuatu yang selama ini dapat memisahkan anatara orang atau kelompok yang berbeda pendapat.53
3. Kerukunan Intern Umat Beragama Kehidupan Intern umat beragama masih sering kali terdapat masalah-masalah yang dapat menimbulkan perpecahan intern umat beragama. Di sini diperlukan pembinaan kerukunan intern umat beragama oleh pemuka agama agar pertentangan yang terjadi tidak menimbulkan perpecahan antara pengikutnya.54 Segala persoalan yang terjadi hendaknya diselesaikan dengan kekeluargaan dan sikap saling mementingkan toleransi terhadap sesamanya. Kerukunan intern umat beragama, lebih khususnya umat Islam yang telah tumbuh dan berkembang perlu dilestarikan agar Ukhuwah Islamiyah
benar-benar
menjadi
kenyataan,
sehingga
perbedaan
pemahaman agama tidak lagi menjadi pemisah dalam pergaulan di tengah-
52
Musbir Ibrahim Meuraxa, “Etika Islam dalam Kebijakan Pambinaan Kerukunan Umat Beragama, vol XI, no. 1 (2011), h. 2. 53 Syamsul Bahri “Peranan Agama dan Adat dalam Melestarikan Kerukunan Umat Beragama, “ vol XI , No. 1 (Januari-Juni 2001), h. 41. 54 H. Alamsjah Ratu Perwiranegara, Pembinaan Kerukunan, h. 49.
32
tengah masyarakat dan tidak lagi menganggap orang yang tidak sepaham sebagai orang lain atau orang yang diasingkan.55 Perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama itu adalah suatu ajaran yang wajar. Tetapi dalam Islam tidak dibenarkan jika memaksakan orang lain harus menerima sebagaimana yang harus dipahaminya itu. 56 Sebaiknya, sebagai umat Islam seharusnya melakukan cara-cara yang lebih halus dan lembut pada orang-orang yang tidak sepaham dan tidak memaksakan orang lain untuk sepaham dengan kita, karena Indonesia merupakan masyarakat majemuk sehingga wajar jika satu dengan lainnya berbeda pendapat asalkan masih dalam kaidah Islam. Jika memang sudah melenceng dari ajaran Islam itu yang menjadi tugas umat untuk memberitahu dan meluruskan kepada sesama umat Islam untuk kembali kepada jalan yang benar dan diridhai Allah SWT 4. Kerukunan Antaumat Beragama Masalah kehidupan beragama di masyarakat merupakan masalah peka. Sebab terjadinya suatu masalah sosial akan menjadi sangat rumit, jika masalah tersebut menyangkut pula masalah agama dan kehidupan beragama. Keputusan menteri agama nomor 70 tahun 1978 tentang Pedpman Penyiaran Agama merupakan aturan permainan bagi penyiaran dan 55
Syamsul Bahri “Peranan Agama dan Adat dalam Melestarikan Kerukunan Umat Beragama, “ vol XI , No. 1 (Januari-Juni 2001), h. 42. 56 Musbir Ibrahim Meuraxa, “Etika Islam dalam Kebijakan Pambinaan Kerukunan Umat Beragama, vol XI, no. 1 (2011), h. 42
33
pengembangan agama di Indonesia demi terciptanya kerukunan hidup antarumat beragama, persatuan bangsa, stabilitas, dan ketahanan nasional. Dengan dikeluatkannya keputusan Menteri Agama tersebut bukan berarti membatasi untuk memeluk dan melaksanakan agama masingmasing. Tetapi disini memberikan pedoman dan untuk melindungi hak kebebasan memeluk agama yang di anut warga Indonesia sebagaimana dalam pasal UUD 1945. Kemudian agar pelaksanaan pedoman penyiaran agaman dapat berjalan tertib ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979, tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Negeri kepada Lembaga Keagamaan Indonesia.57 5. Kerukunan Antarumat Beragama dengan Pemerintah Seiring dengan dinamika kehidupan yang terus berjalan dan semakin berkembang. Serta semakin kompleksnya persoalan kerukunan umat beragama, pemerintah akan terus berupaya mengembangkan kebijakan yang bertujuan untuk membangun keharmonisan hubungan di antara semua umat
beragama, pemerintah akan terus berupaya
mengembangkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, pada awalnya adalah sosialisasi prinsip dasar
57
Hal.42
Syams Bahri Peranan Agama dan Adat dalam Melestartikan Kerukunan Umat beragama
34
kerukunan yaitu tidak saling mengganggu
antar kelompok-kelompok
agam yang berbeda-beda..58 Antarumat beragama dan pemerintah seharusnya ditemukan apa yang saling diharapkan keduanya untuk dilaksanakan bersama. Pemerintah mengharapkan tiga prioritas nasional yang diharapkan umat beragama dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam rangka pembinaan kehidupan beragama yaitu pemantapan ideologi pancasila, memantapkan stabilitas dan ketahanan nasional serta sukses pembangunan nasional.59 Dengan tiga prioritas nasional tersebut, diharapkan umat beragama dan
pemerintah
membudayakan nasional,
berpartisipasi Pancasila,
serta
aktif
dan
memantapkan
melaksanakan
positif
stabilitas
pembangunan
dalam dan
usaha
ketahanan
nasional
yang
berkesinambungan. 6. Mewujudkan Kerukunan Antarumat Beragama Di Indonesia Indonesia sebagai salah satu masyarakat yang pluralistik baik dari segi etnis, budaya, suku, adat istiadat, bahasa maupun agama. Dari segi agama, sejarah telah membuktikan bahwa hampir semua agama, khususnya agama-agama besar, Islam, Kristen, Hindu, dan Budha dapat berkembang subur dan terwakili aspirasinya di Indonesia. 60 Karena itu sikap religiousitas, saling menghormati dan toleransi sangat dibutihkan agar tetap terjalin kerukunan di Indonesia. 58
Muhaimin AG., Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2004), h. 18. 59 Muhaimin AG., Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama, h. 52 60 Jasmadi, Membangun Relasi Antar Umat Beragama, (Refleksi Pengalaman Islman di Indonesia),” vol 5, no. 2 (juli 2010), h. 166.
35
Beberapa
sikap
religiousitas
pemelik
agama
dalam
mengembangkan dan membangun hubungan umat beragama untuk mewujudkan kerukunan antarumat berama diantaramya: a. Membangun sikap toleransi beragama Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, hubungan antarumat beragama menjadi suatu hak yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan antar sesama pemeluk tidak dapat terlepas dari kebutuhan sosial untuk memenuhi hidupnya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya toleransi. Toleransi merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam. Ada banyak kisah toleransi yang ditorehkan umat Islam, termasuk di Indonesia. 61 Toleransi adalah pemberian kebebasan kepada sesama manusia dan masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat harus terciptanya ketertiban.dan pedoman dalam masyarakat.62 b. Membangun sikap keterbukaan (tepo Saliro) Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang untuk menjaga kerukunan antarumat beragama adalah adanya sikap untuk mengakui keberadaan pihak lain. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih agama dan keyakinannya. Hubungan antar pemeluk agama akan dapat terjalin dengan baik, jika masing masing memiliki sikap keterbukaan untuk menerima pihak lain ke dalam
61 62
“Toleransi: Mayoritas dan Minoritas,” Harian Republika, 21 Juni 2012 Jasmadi, Membangun Relasi Antar Umat Beragama, h. 168.
36
komunitas kita. Sikap terbuka ini akan menjadi sarana untuk menegakkan kerukunan hidup beragama, dan dilaksanakan juga oleh setiap pemeluk agama, sehingga hubungan antarumat beragama tidak ada rasa saling mencurigai, dan rasa permusuhan di antara pemeluk agama lain.63 c. Membangun Kerjasama Antar Pemeluk Agama Sesuatu yang tidak dapat dipisahkan pula dalam kehidupan masyarakat adalah adanya kerjasama dan interaksi sosial. Dengan adanya kerjasama dan interaksi sosial sesama manusia ataupun sesama pemeluk agama akan lebih mempererat hubungan bersama, sehingga manusia dapat mempertahankan hidupnya. Dalam konteks ini interaksi sosial pun berhak melakukannya, karena lebih menjadi kodrat hidup, memenuhi kebutuhan primernya, hubungan ini tidak mengenal lintas batas agama, etnis, dan kebangsaan. Maka lahirlah kerjasama. d. Membangun Dialog Antarumat Beragama Untuk mengembangkan etika dan kultur kerukunan umat beragama dapat dilakukan melalui dialog antar agama. Menurut Azyumardi Azra terdapat lima bentuk dialog yang dapat dilakukan, yaitu:64 1) Dialog perlementer (parlimentary dialogue), yakmi dialog yang melibatkan ratusan peserta. Dalam dialog dunia global, dialog ini
63 64
Jasmadi, Membangun Relasi Antar Umat Beragama, h. 169. Jasmadi, Membangun Relasi Antar Umat Beragama, h. 171.
37
paling awal diprakarsai oleh World‟s Parliment of Religious pada tahun 1893 di Chicago. 2) Dialog kelembagaan (Institutional Dialogue), yakni dialog di anatara wakil-wakil intitusional berbagai organisasi agama. Dialog kelembagaan ini seperti yang di lakukan melalui Wadah Musyawarah Antarumat Beragama oleh majlis agama yakni MUI. 3) Dialog
teologi
(Theological
Dialogue),
yakni
mencakup
pertemuan-pertemuan reguler maupun untuk membahas persoalan teologis dan filosofis, seperti dialog ajaran tentang kerukunan antarumat beragama, melalui konsep ajaran sesuai dengan agama masing-masing. 4) Dialog dalam masyarkat (Dialogue in Community), dan diallog kehidupan (Dialogue of Life), dialog dalam kategori ini pada umumnya ialah penyelesaian pada hal-hal praktis dan aktual dalam kehidupan. Seperti pemecahan masalah kemiskinan, masalah pendidikan. 5) Dialog kerohanian (Spiritual Dialogue), dialog ini bertujuan untuk menyuburkan dan memperdalam kehidupan spiritual diantara berbagai agama.65 D. Pengertian dan Ruang Lingkup Piagam Madinah Kata piagam dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan surat resmi yang berisi pernyataan tentang suatu hal. 66 Sedangkan menurut 65
Jasmadi, Membangun Relasi Antar Umat Beragama, h. 171-172. Tim Penyusun Kamus Besar Bahas Indonesia Departemen Penidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustakan, 1990), Cet ke-2, h. 680 66
38
William H, Harris and Judith S, Levey, The New Colombia Encyclopedia, piagam merupakan suatu dokumen yang menjamin hak-hak, kekuasaankekuasaan, dan kewajiban-kewajiban tertentu, baik piagam badan yang memerintah suatu negara, piagam universitas, piagam badan hukum, maupun piagam yang memberikan kekuasaan kepada suatu masyarakat.67 Setelah menetap di Yastrib Nabi Muhammad membuat perjanjian terulis atau piagam kesepakatan dengan penduduk Yastrib dan sekitarnya.68 Para ahli menyebut Piagam Madinah ini dengan istilah yang bermacammacam, Montgomery Watt menyebutnya dengan the constitution of Madina. Nicholson menyebutnya Charter, Majid Khuddari menggunakan perkataan Treaty, Philips K Hitti menyebutnya Agreement, dan Zainal Abidin Ahmad memakai perkataan Piagam sebagai terjemahan dari al-shahifah, Nama alshahifah merupakan yang disebut dalam naskah Piagam Madinah itu sendiri. Dalam pada itu kata kitab lebih menunjuk pada tulisan (tentang suatu hal).69 Padanan istilah constitution yang dalam bahasa Indonesia menjadi “konstitusi” atau jika disederhanakan menjadi “undang-undang daspar”. Secara lesikal Indonesia ia berarti segala ketentuan atau aturan mengenai ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya), atau undang-undang dasar suatu negara.70
67
William H, Harris and Judith S, Levey, The New Colombia Encyclopedia (Colombia University Press New York & London, 1975), h. 514. 68 Muhamad Husain Haikal, Sejarah Hidup Muhammad, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2005), Cetke-30, h. 202. 69 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: UI Press, 1995), cet ke-1, h. 2. 70 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: UI Press, 1995), cet ke-1, h. 475.
39
Kata ini bahkan disebut sebanyak delapan kali dalam teks piagam. Perkataan charter sesungguhnya identik dengan piagam dalam bahasa Indonesia, sedangkan perkataan treaty dan agremeent lebih berkenaan dengan isi piagam atau charter itu. Namun fungsinya sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan menyebabkan piagam itu tepat juga sebagai konstitusi, seperti yang dilakukan oleh Montgomery Watt ataupun seperti yang dilakukan oleh Zainal Abidin Ahmad seperti di atas. Para pihak yang di dalam piagam yang berisi perjanjian ini ada tiga belas, yaitu komunitas yang disebut secara eksplisit dalam teks piagam. Secara keseluruhan, Piagam Madinah itu berisi 47 pasal ketentuan.71 Piagam Madinah adalah piagam yang tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern adalah Piagam Madinah. Piagam ini dapat dibuat atas persetujuan bersama antara umat Islam yang di wakili Nabi Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk Kota Madinah tak lama setelah beliau hijrah dari Makkah ke Yastrib, nama kota Madinah sebelumnya, pada tahun 622 M banyak buku yang menggambarkan Piagam Madinah, kadang-kadang disebut konstitusi Madinah.
71
Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), cet ke-1, h. 18.
BAB III GAMBARAN UMUM PIAGAM MADINAH
A. Pengertian Piagam Madinah Piagam Madinah atau dalam bahasa aslinya Ash-Shahifah Al-Madinah adalah sebuah perjanjian yang telah dirumuskan oleh Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat di Madinah yaitu dari kalangan Muslim, Nasrani dan Yahudi. Tidak lama sesudah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW, membuat suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa golongan. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup diantara seluruh penghuninya. Kesatuan hidup yang baru dibentuk dipimpin oleh Muhammad SAW, sendiri dan menjadi yang berdaulat. Dengan demikian di Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul Allah, tapi juga mempunyai sifat kepala negara. Tidaklah sama pendapat dan penilaian yang diberikan oleh para ahli terdapat naskah penting yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad itu. Tetapi dalam satu hal pendapat mereka bersamaan, ialah naskah itu adalah susatu dokumen politik yang paling lengkap dan paling tua umurnya di dalam sejarah. Menurut W. Montgomery Watt dalam bukunya “Muhammad et Madina”, sebagai lanjutan dari bukunya yang pertama “Muhammad et
40
41
Mecca” (Oxford, 1953) tidak kurang pula jasanya mempopulerkan piagam itu sebagai suatu Konstitusi, yang dinamakannya sebagai “The Constitution of Medina” (konstitusi Madinah). dengan membagi Konstitusi itu kepada Mukaddimah dan pasal 47.72 Sedangkan Dr. Ahmad Ibrahim Syarif mengartikan Piagam Madinah dengan “Shahiefah”, sebagaimana yang terdapat dalam bukunya yang berjudul “Pembentukan Negara Yastrid”, yang berbunyi: “Nabi Muhammad telah memuat suatu „Undang-Undang Dasar‟ untuk mengatur kehidupan umum di Madinah dan meletakkan dasar-dasar hubungan antara Madinah dengan tetangga-tetangganya. Undang-undang dasar ini menunjukkan suatu kemampuan yang besar dalam segi perundangundangan dan suatu keahlian yang dalam tentang keadaan serta memahami betul akan situasi di zaman itu dan undang-undang dasar itu terkenal dengan nama “Shahiefah”.73 Majid Khadduri mengatakan piagam itu sebagai “treaty” (perjanjian) yang mengacu pada isi naskah tersebut, dalam bukunya “War and Peace in the Law of Islam” dengan menamakan piagam itu dengan “Tripartile Agreement” (perjanjian segi tiga), yaitu perjanjian antara kaum Muhajirin, Anshar, dan kaum Yahudi.74 Beberapa alasan dikemukakan mengapa para ahli sejarah menamakan Piagam Madinah dengan berbagai macam nama yaitu, disebut piagam (charter) karena isisnya mengakui hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga Madinah supaya keadilan terwujud dalam kehidupan mereka, mengatur kewajiban kemasyarakatan semua golongan, menetapkan pembentukan persatuan dan 72
H. Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad SAW: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) h. 74-75. 73 H. Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad SAW: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) h. 85. 74 H. Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad SAW: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) h. 67
42
kesatuan semua warga. Disebut “Konstitusi” (constitution) karena di dalamnnya terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar sosial politik yang bekerja untuk membentuk suatu masyarakat dan pemerintah sebagai wadah penduduk Madinah yang majemuk. Walaupun disebut dengan nama-nama yang berbeda (charter, perjanjian, konstitusi maupun shahifat) tapi bentuk dan muatannya itu tidak menyimpang dari pengertian tersebut di atas.75 Kitab-kitab Islam selalu menanamkan piagam itu dengan “Ahdun Nabi bil Yahudi” (perjanjian Nabi dengan kum Yahudi) atau dengan “Ahdun Bainal Muslimin wal Yahudi” (perjanjian antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi). Oleh karena itu padangan mereka bersifat keagaman semata-mata (agamis), maka perjanjian itu diartikan sebagai suatu hubungan anatar pemeluk Islam dengan pemeluk-pemeluk agama lain. Sebab piagam tersebut dijadikan bukti adanya sifat kesabaran dan toleransi Islam terhadap pemelukpemeluk agam lainnya.76
B. Sejarah Terbentuknya Piagam Madinah Madinah menyimpan pesan, pengalaman, dan sejarah. Ketiga hal tersebut
terangkum
dalam
Piagam
Madinah.
Piagam
ini
banyak
diperbincangkan orang, baik kalangan Muslim maupun kalangan non-
75
J. Shuyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur‟an, (PT: Raja Grapindo Persada, 1996), cet ke 2, h. 113-114. 76 H. Zainal Abidin Ahmad, Op Cit, h. 66.
43
Muslim. Piagam ini telah membuktikan salah satu esensi dalam Islam adalah perdamaian dan persaudaraan. Bagi sebagian umat Islam, piagam ini merupakan inspirasi untuk memperjuangkan
hak-haknya
dalam
jalur
politik.
Bahkan
mereka
menganggapnya sebagai prototip dari politik Islma yang bersifat adihulung. Sebab piagam tersebut meneguhkan posisi Islam sebagai agama yang menerima perbedaan dan menjadikan kebhinekaan sebagai kekuatan untuk membangun sebuah komunitas yang kuat, bermartabat, dan menjunjung tinggi keadaban. Fakta sejarah Piagam Madinah telah menegaskan perbedaan yang sangat mendasar dengan pandangan dan sikap politik sebagian kelompok yang selama ini mengampanyekan penegakan Syariat Islam dalam ranah politik, terutama dalam konteks penegakkan hukum pidana Islam. Piagam Madinah secara eksplisit tidak merekomendasikan penegakkan hukum Islam di tengah kemajuan kelompok. Maka dari itu, mereka yang selama ini mengusung penegakkan Syariat Islam dalam ranah politik bukanlah sebuah manigestasi dari Piagam Madinah. Mereka hakikatnya mengembangkan politik ala kerajaan Arab Saudi. Dalam pengalaman periode Nabi hingga Dinasiti Ottoman, penegakan Syariat Islam dalam ranah politik hampir tidak pernah terdengar.77 Mula-mula Nabi mengajarkan Islma di Mekkah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ketika itu orang-orang Islam yang jumlahnya sedikit, 77
Zuhairi Misrawi, Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), h. 293-294.
44
kalau hendak shalat bersama-sama mereka keluar dari kota dan berkumpul di salah satu daerah perbukitan di sekitar Mekkah. Baru pada akhir tahun ketiga dari awal kenabian, Nabi mulai menyiarkan agama yang dibawanya dengan terang-terangan, yang kemudian berakibat makin meningkatnya tindakan permusuhan dan penganiayaan oleh orang-orang kafir Mekkah terhadap orang-orang Islam. Belum cukup dua tahun sejak Nabi menyebarkan Islam secara terbuka, tindakan permusuhan dan penganiayaan itu sedemikian memuncak, sampai banyak diantara para pengikut Nabi yang seakan-akan tidak tahan lagi menanggung deritanya. Maka atas anjuran Nabi mereka mengungsi ke Abesenia. Mereka berada di negeri Afrika itu selama tiga bulan, kemudian pulang kembali ke Mekkah karena mendengar berita bahwa suku Quraisy telah menerima baik agama yang diajarkan oelh Nabi. Tapi terndaryata berita itu tidak benar dan bahkan mereka makin kejam terhadap pengikut-pengikut Nabi yang lemah, banyak umat Islam yang mengungsi lagi ke Abesenia dalam jumlah yang lebih besar dari pada waktu pengungsian yang pertama. Sementara itu Nabi tetap bertahan di Mekkah. Kemudian pada tahun kesebelas dari permulaan kenabian, terjadilah suatu peristiwa yang tampaknya sederhana tetapi yang kemudian ternyata merupaka titik kecil awal lahirnya satu era baru lagi bagi Islam dan juga bagi dunia. Peristiwa tersebut adalah perjumpaan Nabi di Aqabah, Mina, dengan enam orang dari suku Khazraj dan Yastrid yang datang ke Mekkah untuk haji. Sebagai hasil perjumpaan, enam tamu dari Yastrid itu masuk Islam dengan
45
memberikan
kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa
Muhammad adalah utusan Allah. Sementara itu kepada Nabi mereka menyatakan bahwa kehidupan mereka di Yastrid selalu dicekam oleh permusuhan antar golongan dan antar suku, khususnya antara suku Khazraj dan suku Aus. Mereka mengharapkan semoga Allah mempersatukandan merukunkan golongan-golongan dan suku-suku yang selalu bermusuhan itu melalui Nabi. Mereka berjanji kepada Nabi akan mengajak penduduk Yastrid untuk masuk Islam. Pada musim haji berikutnya, tahun kedua belas dari awal kenabian, dua belas laki-laki orang penduduk Yastrid menemui Nabi di tempat yang sama, Aqabah. Mereka selain mengakui kerasulan Nabi serta masuk Islam juga berbaiat atau berjanji tidak akan mempersekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berbuat zina, tidak akan membohong dan tidak akan menghiyanati Nabi. Baiat ini dikenal dalam sejarah sebagai Baiat Aqabah Pertama (621 M).78 Kemudian pada musim haji berikutnya sebanyak tujuh puluh tiga penduduk Yastrid yang sudah memeluk Islam berkunjung ke Mekkah. Mereka mengundang Nabi utnuk hijrah ke Yastrid dan menyatakan lagi pengakuan mereka bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan pemimpin mereka. Nabi menemui tamu-tamunya itu ditempat yang sama dengan dua tahun sebelumnya, Aqabah. Di tempat itu meraka mengucapkan baiat bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah dan bahwa mereka akan membela 78
h.8-9.
H. Munawir Sjadzali, M.A., Islam dan Tata Negara (Jakarta: UI Press, 1993), cet ke-5,
46
Nabi akan memerangi musuh-musuh yang mereka perangi dan bersahabat dengan sahabat-sahabat mereka. Nabi dan mereka adalah satu. Baiat ini dikenal dengan Baiat Aqabah Kedua (622). Oleh kebanyakan pemikir politik Islam, dua baiat itu, Baiat Aqabah Pertama dan Baiat Aqabah Kedua, dianggap sebagai batu pertama dari bangunan negara Islam. Berdasarkan dua baiat itu maka Nabi menganjurkan pengikut-pengikutnya untuk hijrah ke Yastrid pada akhir tahun itu juga dan beberapa bulan kemudian Nabi sendiri hijrah bergabung dengan mereaka.79 Perjanjian masyarakat yang terjadi antara Nabi dan komunitaskomunitas penduduk Madinah membawa mereka kepada kehidupan sosial yang teratur dan terorganisir atau dari “zaman pra negara ke zaman bernegara” di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.80
79
H. Munawir Sjadzali, M.A., Islam dan Tata Negara (Jakarta: UI Press, 1993), cet ke-5, h.
9. 80
J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau DariPandangan Al-Qur‟an., (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 1994) Cet ke-1, h. 74.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Teks Piagam Madinah Gagasan penting Van Dijk, wacana umumnya dibentuk dalam tata aturan umum. Teks tidak hanya didefinisikan mencerminkan suatu pandangan tertentu, tetapi suatu pandangan yang mempunyai makna. Van Dijk menyebut hal ini sebagai koheren global, yakni bagian-bagian dalam teks kalau diurutkan merujuk pada suatu titik gagasan umum, dan bagian-bagian itu saling mendukung satu sama lain untuk menggambarkan topik umum tersebut. Topik menggambarkan tema dari suatu berita, topik ini akan di dukung oleh subtopik satu dan subtopik lain yang saling mendukung terbentuknya topik umum. Subtopik ini juga di dukung oleh serangkaian fakta yang ditampilkan yang menunjuk dan menggambarkan subtopik, sehingga dengan subbagian yang saling mendukung antara satu bagian dengan bagian yang lain, teks secara keseluruhan membentuk teks yang koheren dan utuh. Piagam Madinah (Bahasa Arab: صحیفة المدینه, shahifatul madinah) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622. Dokumen tersebut disusun
sejelas-jelasnya
dengan
47
tujuan
utama
untuk
menghentikan
48
pertentangan sengit antara Bani „Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut ummah.
B. Analisis Teks Makna Kerukunan Antarumat Beragama Dalam Piagam Madinah 1. Struktur Makro/Tematik Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum suatu teks81. Atau bisa di sebut sebagai inti, ringkasan atau sesuatu yang sama dari suatu teks. Menggambarkan apa yang ingin diungkapkan, dalam hal ini Piagam Madinah. topik menggambarkan suatu tema umum dalam suatu teks berita topik ini di dukung oleh satu subtopik lain yang saling mendukung terbentuknya topik umum.82 4.1 Tabel Struktur Makro Hal Yang Diamati
Temuan data
Tematik Monoteisme dalam Piagam Madinah Tema atau topik yang di kedepankan dalam suatu teks dalam makna konsep tauhid terkandung dalam Piagam Madinah adalah : 1. Moneteisme Mukaddimah, pasal 22, 23, 42, dan ajaran agama yg mempercayai adanya satu Tuhan atau kepercayaan kepada akhir pasal 47. satu Tuhan83 81
Eriyanto, Analisis Wacana, ( Yogyakarta ):LkiS,2001), Cet. Ke-2, h. 230 Eriyanto, Analisis Wacana, ( Yogyakarta ):LkiS,2001), Cet. Ke-2, h. 229 83 http://kbbi.web.id/monoteisme Di Akses pada tanggal 1 Juni pukul 23.02 WIB. 82
49
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Persatuan dan Kesatuan Persamaan dan Keadilan Kebebasan Beragama Bela negara Pelestarian Adat yang baik Supremasi Syariat Politik damai dan proteksi
Persatuan dan Kesatuan hal persatuan dan kesatuan, dalam piagam madinah di tentukan dalam pasal 1, 15, 17, 25, dan 37. Persamaan dan Keadilan. Pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40. Piagam Madinah
mengandung
konsep
persaman dan keadilan. Kebebasan Beragama. Secara tersurat, kebebasan beragama di sebutkan dalam pasal 25 Piagam Madinah. Bela Negara hal tersebut tersurat dan tersirat dalam pasal 24, 37, 38, dan 44 Piagam Madinah. Pelestarian Adat yang Baik pasal 2-10 Piagam
Madinah
dengan
jelas
menyuebutkan Nama macam-macam kelompok dan adat (kebiasaan) baik mereka yang boleh dijalankan terus, yaitu gotong royong dalam pembayaran Dhiyt (pajak) dan tebusan tawanan. Supremasi Syariat dalam Piagam Madinah
disebutkan,
penyelesaian
50
penyelishan
di
tetapkan
menurut
ketentuan Allah SWT dan keputusan Muhammad Saw. Politik Damai dan Proteksi Konsep damai dan proteksi internal terkandung dalam pasal 15,17,36,37,39, 40, 41 dan 47,
dan
sikap
perdamaian
secara
eksternal ditegaskan pada pasal 45 Piagam Madinah 84
Analisis Data Tabel : Dari delapan point yang ada dalam Piagam Madinah ada tiga konsep yang saya kerucutkan dengan kerukunan umat beragama saja yaitu : 1. Persatuan dan Kesatuan 2. Persamaan dan Keadilan 3. Kebebasan Beragama Pertama. dalam konteks persatuan dan kesatuan suatu bangsa atau umat tidak akan bisa tumbuh jika di dalamnya tidak ada persatuan dan kesatuan, tapi persatuan dan kesatuan tidak akan terwujud jika umat tersebut tidak bekerja sama dan tidak saling mencintai. “persatuan dan persaudaraan suatu umat merupakan faktor pondasi dan faktor perekat terbentuknya sebuah negara”85 84
Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, (universitas Indonesia, 1995) h. 78 85 Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi, Sirat Nabawiyyat. Terjemahan Ainur Rafiq Shaleh Tamhid, buku kedua, robbani Press, Jakarta, 1991, hlm, 15.
51
Dalam piagam Madinah telah di tetapkan bahwa seorang mukmin tidak boleh mengikat persekutuan/aliansi dengan keluarga mikmin lain tanpa persetujuan mukmin lain (pasal 12), seorang mukmin tidak dibenarkan mengadakan perjanjian damai dengan meniggalkan mukmin lain dalam keadaan perang di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka, karena sesungguhnya perdamaiaan muslim itu satu.(pasal 17)
86
. Persamaan akan mengakrabkan persatuan dan
persaudaraan dalam agama. Pasal –pasal tentang persatuan dan kesatuan tersebut adalah :
. انهم امة واحدة من دون الناس.١ Pasal 1 Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komuitas) manusia lain. المهاجرون من قر يش على ربعتهم يتعاقلون بينهم اخذالدية واعطائها وهم يفدون عانيهم بالمعروف. ٢ والقسط بين المؤمنين . وان ذمة هللا واحدة يحيد عليهم اد ناهم وان المؤمنين يعضهم موالي بعض دون الناس.١٥ Pasal 15 Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain. . وان سلم المؤمنين واحدة ال يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل هللا اال على سواء وعدل بينهم.١١
86
J. Shuyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur‟an, (PT: Raja Grapindo Persada, 1996), cet ke 2, h. 144
52
Pasal 17 Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم اال من ظلم واثم.٢٥ .فانه ال يـوتخ اال نفسه واهل بيته Pasal 25 Kaum Yahudi dari Bani „Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga. وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصرعلى من حارب اهل هذه الصحيفة وان.٣١ .بينهم النصح والنصيحة والبر دون االثم وانه لم يأثم امرؤ بـحليفه وان النصر للمظلوم Pasal 37 Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi mauk muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.
Kedua, konteks persamaan yang ditetapkan oleh Nabi adalah membuat seluruh penduduk yang ada di Madinah memperoleh hak dan status sosial yang sama.
53
Sebagaimana di sebutkan dalam pasal 13, 15 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 yang berbunyi : وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى د سيعة ظلم اة اثم اوعدوان او فساد بين المؤمنين.١٣ .وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم Pasal 13 Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orangyang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim , jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.
. وان ذمة هللا واحدة يحيد عليهم اد ناهم وان المؤمنين يعضهم موالي بعض دون الناس.١٥ Pasal 15 Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain. . وانه من تبعنا من يهود فان له النصر واالسوة غير مظلومين وال متناصر عليهم.١٦ Pasal 16 Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya. .آواه فان عليه لعنة هللا وغضبه يوم القيامة واليـؤخذ منه صرف والعدل Pasal 22 Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman
54
kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan. وانكم مهما اختلفتم فيه من شيئ فان مرده الى هللا عزوجل والى محمد صلى هللا عليه وسلم.٢٣ Pasal 23 Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماد اموا محاربين.٢٤ Pasal 24 Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصرعلى من حارب اهل هذه الصحيفة وان. ٣١ .بينهم النصح والنصيحة والبر دون االثم وانه لم يأثم امرؤ بـحليفه وان النصر للمظلوم Pasal 37 Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi mauk muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. . وان الجار كالنفس غير مضار والاثم.٤٤ Pasal 40 Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.
55
Ketetapan ini berkaitan dengan kemaslahatan umum yang menjamin bahwa seluruh penduduk memiliki hak veto sebagaimana yang dimiliki oleh kaum muslimin,sebab prinsip persamaan dalam Islam adalah pengakuan hak-hak yang sama antara kaum muslimin dan non-muslim.87 Ketiga, konteks kebebasan dalam Piagam Madinah mengandung makna bahwa kebebasan adalah hak dasar hidup setiap orang dan merupakan pengakuan seseorang atau kelompok atas persamaan dan kemuliaan harkat kemanusiaan orang lain. 88 Prinsip kebebasan mutlak perlu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya guna terjaminnya kerukunan antar umat beragama. Seperti yang disebutkan dalam pasal 25 yang berbunyi : وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم اال من ظلم. .واثم فانه ال يـوتخ اال نفسه واهل بيته
Kaum Yahudi dari Bani „Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Karena akan merusak diri dan keluarga.89 “Prinsip –prinsip yang terkandung di dalam Piagam Madinah itu, tampaknya merupakan prinsip yang terkandung dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pembinaan kehidupan masyarakat. Pernyataan 87
Ali Abd al-Wahid Wafi, al-Musawat fi al-Islam, Dar al Fikr, Mesir. J. Shuyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur‟an, h. 156 89 J. Shuyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur‟an, h. 166 88
56
ini baru dapat di pastikan apabila Prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah itu dibandingkan dan dinilai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran. Hal ini memerlukan penelitian tersendiri sementara itu dilihat dari kemaksuman Nabi Muhammad saw agaknya, dapat di pastikan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah sebagai mahakarya Nabi Muhammad”.90
2. Superstruktur/Skematik Jika topik dapat menunujukan makna umum dari suatu wacana, maka struktur skematis atau superstruktur menggambarkan bentuk umum dari suatu teks. Skematik merupakan strategi dari komunikator untuk mendukung
makna
umum
dengan
memberikan
sejumlah
alasan
pendukung. 91 Dalam hal ini, peletakan informasi disesuaikan dengan otoritas penulis. Dalam suprastruktur, hal yang perlu diamati adalah skematik, karena setiap wacana memiliki alur atau jalan cerita yang sistematis, sebuah tulisan ilmiah harus teratur dan mempunyai kaidah-kaidah tertentu biasanya dimulai dari abstrak, latarbelakang masalah, tujuan, hipotesis, isi dan yang terakhir adalah kesimpulan. Elemen
ini
menunjukkan
bagaimana
bagian-bagian
dari
pendahuluan sampai akhir, dalam teks disusun dan di urutkan hingga membentuk kesatuan arti92.
90
Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 h. 81 Alex Sobur, Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing, 2006, h. 76 92 Eriyanto, Analisis Wacana, ( Yogyakarta ):LkiS,2001), Cet. Ke-2, h. 232 91
57
4.2 Tabel Superstruktur (Skematik) Hal Yang Diamati Skematik Elemen ini menunjukkan bagaimana bagian-bagian dari pendahuluan sampai akhir,dalam teks disusun dan diurutkan menjadi suatu kesatuan arti,dalam Piagam Madinah skema yang di kedepankan adalah : 1. Mukaddimah93 2. Isi 3. Penutup
93
Temuan Data hamuddakuM بسن هللا الزحوي الزحين َُذا كتاب هي هحود الٌبي صلىاهلل علي ّسلن بيي الوإهٌيي ّالوسلويي هي قزيش ّيثزب .ّهي تبعِن فلحق بِن ّجاُد هعِن Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Isi. Isinya mengakui Hakhak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga Madinah supaya keadilan terwujud dalam kehidupan 94 mereka. Penutup. Dalam pasal penutup Piagam Madinah menjelasakan bahwa Piagam Madinah bukan hanya untuk kaum Mukminin dan Muslimin yang ada pada Piagam tersebut, tetapi mencakup siapa saja yang akan bergabung. 95
Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 h. 60 J. Shuyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur‟an, (PT: Raja Grapindo Persada, 1996), cet ke 2, h. 114 95 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 h. 61 94
58
Analisis Data Tabel Dari contoh di atas dapat di katakan bahwa Piagam Madinah adalah dokumen yang mengajak masyarakat untuk hidup berdampingan dan menyatukan perdamaian dalam kerukunan antar agama dan budaya.
Pasal awal piagam madinah Pasal awal dari Piagam madinah adalah pembukaan yang di awali dengan kalimat Basmallah yang dimulai dengan pernyataan bahwa dokumen ini di buat oleh Nabi Muhammad saw keduanya mengandung poko ajaran ketauhidan. Di dalam pasal-pasal piagam, kata Allah SWT sering disebut. Demikian pula kata Muhammad saw. selain itu beberapa kali disebut bahwa penyelesaian perselisihan dikembalikan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad saw.96 hal ini mengandung arti bahwa isi Piagam didasarkan atas akidah ketauhidan dan di maksudkan untuk menegakkan tauhid yang di katakan Muhammad „Izzah Darwazah- merupakan tiang pertama dan tangguh dalam islam.97
Isi dari Piagam Madinah Isi dari Piagam Madinah ini memuat ketentuan-ketentuan untuk hidup rukun dalam masyarakat majemuk di Kota Madinah dengan tujuan agar masyarakat Madinah bisa hidup damai dan Harmonis. Dalam kaitan ini Nurcholis Madjid berkomentar :
96
Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 h. 61 Muhammad Izzah darwazah, Al-Dustur Al-Qurani wa Al-Sunnah Annabawiyah VI Syu‟un al-Hayyah. (Damsyiq : Isa al-Babi al-Halabi wa Syarakah, 1966) 97
59
“bunyi naskah konstitusi itu sangat menarik. Ia memuat pokokpokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern pun mengagumkan. Dalam konstitusi itulah dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern, ssperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi dan lain-lain. Tetapi juga ditegaskan adanya suatu kewajiban umum, yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar”.98
Bahkan menurut peneliti ide-ide dalam ketetapannya tetap mempunyai relevansi kuat dengan perkembangan masyarakat saat ini dan bisa menjadi pandangan hidup modern. Hal ini dapat dibandingkan dengan isi berbagai Piagam, konstitusi, dan deklarasi hak-hak asasi manusia. Para pihak yang di dalam piagam yang berisi perjanjian ini ada tiga belas, yaitu komunitas yang disebut secara eksplisit dalam teks piagam. Secara keseluruhan, Piagam Madinah itu berisi 47 pasal ketentuan.99 Kerja sama dan solidaritas antar sesama mukmin sangat ditekankan dalam piagam madinah. Sebagai kelompok inti, tekanan seperti itu agaknya mutlak perlu, sebagai usaha menuju keberhasilan pemebentukan masyarakat madinah
Akhir/Penutup Oleh karena itu, Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah yang dibuat untuk mempersatukan kelompok-kelompok sosial di Madinah menjadi suatu umat dan mengakui hak-hak mereka demi kepentingan
98
Nurcholis Madjid, “cita-cita politik kita”dalam bosco carvalo dan Dasrizal, (ed.), Aspirasi Umat Islam Indonesia, Leppenas, Jakarta 1983, halaman 11. 99 Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), cet ke-1, h. 18.
60
bersama, “merupakan contoh teladan dalam sejarah kemanusiaan dalam membangun masyarakat yang bercorak majemuk”. Hal ini tidak hanya dalam gagasan sebagai tertuang dalam teks Piagam, tetapi juga tampak dalam praktek Nabi dalam memipin masyarakat Madinah. Yang berarti bahwa setiap orang yang ikut dalam perjanjian ini tidak boleh berperang sembarangan harus melalui pertimbangan dan izin Nabi Muhammad SAW, dan seseorang yang akan menuntut balas karena kedzaliman orang lain tidak akan di halangi dalam menuntut pembalasan ( keadilan ) terhadap orang yang mendzaliminya dan semua yang berbuat jahat ( membunuh ) akan mendaat balasan yang setimpal baik itu mengenai dirinya atau keluarganya. Akhir dari piagam ini menekankan setiap peserta perjanjian wajib mengikuti semua yang tertulis didalamnya untuk keamaman dan kenyamanan bersama. Dan di tekankan pula bahwa dalam perjanjian ini kedudukan kaum Muslimin dan yahudi sama dalam membayar pajak dan mendapatkan hak yang sama, pembelaan yang sama dan keadilan yang sama dan saling membantu dalam kebaikan dan menghadapi musuh bersama. 3. Struktur Mikro Struktur Mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, paraphrase yang dipakai dan sebagainya.
61
a. Semantik Elemen ini berisi makna yang akan di tekankan dalam teks, elemen ini terdiri dari latar, detil, dan maksud. 4.3 Tabel Semantik Hal Yang Diamati
Temuan Data
Semantik
Pasal 25
Makna yang muncul dari
ّاى يِْد بٌي عْف اهت هع الوإهٌيي.٥٢
kalimat,
لليِْد ديٌِن ّللوسلويي ديٌِن هْاليِن
hubungan antar proposisi yang
ّاًفسِن اال هي ظلن ّاثن فاًَ ال يـْتخ
hubungan
membangun
antar
makna
.َاال ًفسَ ّاُل بيت
tertentu
dalam suatu banguna teks.100 Kaum Yahudi dari Bani „Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan
ini
berlaku)
bagi
sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Karena akan merusak diri dan keluarga.101 Analisis Data Tabel Makna yang di tekankan dalam teks ini adalah Nabi SAW memberikan kebebasan bagi kaum Yahudi dan sekutunya untuk
100100100100
Drs. Alex Sobur, M.Si.,Analisis Teks Media (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006). H.78. 101 J. Shuyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur‟an, (PT: Raja Grapindo Persada, 1996), cet ke 2, h. 113
62
menjalankan keyakinan masing-masing sejalan dengan pernyataan ayat Al-Qur‟an (Laakum Diinukum Waaliyadiiin)
dengan maksud agar
umat Muslimin dengan kaum Yahudi atau Non-muslim lainnya dapat bekerja sama dalam berbuat kebaikan dan hidup rukun dengan cara saling tolong menolong dan saling menasehati. Sebagaimana di pahami dalam Q.S. Ali Imran:104 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari yang mungka; merekalah orang yang beruntung.” 102 b. Latar Latar
merupakan
bagian
berita
yang
dapat
mempengaruhi semantik (arti kata) yang ingin di tampilkan. 4.4 Tabel Latar Hal yang diamati Piagam Madinah
Latar Nabi Muhammad saw, dalam mebuat piagam tersebut, bukan hanya memperhatikan kepentingan atas kemaslahatan masyarakat muslim, melainkan memperhatikan kemaslahatan masyarakat non-Muslim.103
Analisis Data Tabel Piagam itu menjadi landasan bagi tujuan utama Beliau, yauitu mempersatukan penduduk madinah secara integral yang terdiri dari unsur-unsur heterogen. 102
Shuyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur‟an, (PT: Raja Grapindo Persada, 1996), cet ke 2, h. 163 103 J. Shuyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur‟an, (PT: Raja Grapindo Persada, 1996), cet ke 2, h. 114
63
c. Detil Elemen detil merupakan strategi bagaimana penulis mengekspresikan sikapnya dengan cara yang implisit, selain itu elemen wacana detil berhubungan dengan kontrol informasi yang di tampilkan seseorang. 4.5 Tabel Detil Detil Tahap-tahap Piagam Madinah
Piagam ini bisa di katakan revolusioner karena antara lain semua penduduk Madinah bersama pendatang , yaitu kaum muhajirin dari Mekkah di kategorikan sebagai satu umat berhadapan dengan manusia lain (ummatan waahidatan min duuni an-naas). Gagasan satu umat dalam siste kesukuan yang begitu ketat merupakan
terobosan
spektakuler.
Lebih
mencenangkan lagi inisiatif untuk menulis perjanjian
ini
berasal
dari
Muhammad,
pemimpin kaum pendatang yang di kejar-kejar pihak Quraisy.
Analisis Data Tabel Sebelum Nabi melaksanakan hijrah, Beliau banyak mendapat ancaman dari kafir Quraisy. Tidak hanya gangguan psikis yang Beliau alami, tapi juga diancam secara fisik. Bahkan beberapa kali diancam untuk dibunuh. Tapi Nabi selalu sabar dalam menghadapi gangguangannguan tersebut.
64
Nabi Muhammad datang dengan membawa perubahan. Beliau mengajarkan penghapusan kelas antara orang kaya dengan orang miskin, golongan buruh dengan golongan juragan. Yang ada hanyalah hubungan persaudaraan, saling mengasihi dan menyantuni pada yang membutuhkan. Beliau telah dapat menciptakan jalinan yang suci dan murni dan telah berhasil mengikat suku Aus dan Khazraj dalam suatu hubungan cinta kasih dan persaudaraan. Sejak Nabi hijrah ke Madinah dan sesudah menetap di sana dan setelah masjid dan rumah beliau siap didirikan, tidak lain yang menjadi fikirannya adalah menyiarkan agama Islam, sebagai tujuan utama beliau. Sebagai seorang pemimpin, maka beliau merasa punya tanggung jawab besar terhadap diri dan pengikutnya. Beliau tidak saja harus giat menyiarkan agama Islam, tetapi juga sebagai seorang pemimpin tidak boleh membiarkan musuh-musuh dari dalam dan dari luar mengganggu kehidupan masyarakat muslim. d. Maksud Elemen wacana maksud, hampir sama dengan elemen detail, hanya saja elemen maksud melihat informasi yang menguntungkan komunikator akan di uraikan secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya, informasi yang merugikan akan di uraikan secara tersamar, implisit, dan tersembunyi.
65
4.6 Tabel Maksud Maksud Inti Sari Dari Piagam Madinah
Rasulullah hubungan
antara
SAW
mengatur
berbagai
penduduk
Madinah dan mencatatnya dalam sebuah dokumen yang diberitakan di dalam sumbersumber sejarah. Tujuan dokumen ini adalah untuk
menerangkan
komitmen
masing-
masing kelompok di dalam kota Madinah, serta menetapkan hak-hak dan kewajiban mereka.
Dalam
sumber-sumber
kuno,
dokumen ini disebut al Kitab (buku) dan al Sahifah
(lembaran
kertas).
Penelitian
modern menyebutnya al Dustur (Konstitusi) atau al Wathiqah (Dokumen).104 Analisis Data Tabel Dalam Piagam madinah terkandung kesepaktan-kesepakatan yang tidak membedakan golongan agama serta menerima perbedaan dan berjanji menjaga kerukunan sesama. Maka dari itu, Piagam Madinah mengandung Aspek Egalitarian dan Pluralis dalam Piagam Madinah juga terdapat unsur Demokratis karena terkandung kesepakatan menghargai golongan minoritas dan pemberian hak untuk berpartisipasi Jadi keputusan dan keistimewaan tidak hanya semata diberikan pada kaum mayoritas , semua kaum berhak berpartisipasi dalam aspek kehidupan. Dalam Piagam Madinah juga banyak terdapat 104
Akram Diya „al „Umari, Masyarakat Madinah Pada Masa Rasulullah SAW, Jakarta: Media Dakwah, 1994, hal. 125
66
kesepakatan dan perjanjian untuk menyelesaikan m asalah umum alam kehidupan Masyarakat Madianah saat itu. Maka dari itu, Piagam Madinah mencangkup Aspek Humanis 4. Sintaksis Menjelaskan penempatan kalimat yang disampaikan, yang terdiri dari bentuk kalimat, koherensi dan kata ganti.
Hal Yang Diamati Menjelaskan
4.7 Tabel Sintaksis Temuan Data Pasal 25
penempatan kalimat yang
ّاى يِْد بٌي عْف اهت هع الوإهٌيي لليِْد ديٌِن.٥٢
disampaikan, yang terdiri
ًَّللوسلويي ديٌِن هْاليِن ّاًفسِن اال هي ظلن ّاثن فا
dari
bentuk
.َال يـْتخ اال ًفسَ ّاُل بيت
kalimat,
koherensi dan kata ganti.
Kaum Yahudi dari Bani „Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Karena akan merusak diri dan keluarga Paragraf pertama =
Paragraf kedua =
Paragraf ketiga =
Paragraf keempat =
67
Analisis Data Tabel Toleransi beragama di rasa masih sangat signifikan dan urgen, bersamaan dengan gejala masih mengentalnya sentimen-sentimen keagamaan di berbagai kawasan di negeri kita. Fenomena ini tentunya, merupakan tantangan bagi para cendekia kita untuk segera merumuskan cetak biru toleransi beragama di Indonesia, sekaligus tanggungjawab para ulama untuk memahamkan umatnya akan hakikat toleransi sesuai ajaran agama Islam. Sehingga, hubungan intern dan ekstern antarumat beragama yang lebih baik dapat segera wujud, bukan lagi hanya dalam awang-awang, keinginan dan teori semata, melainkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Sebagai suatu ajaran fundamental atau asasi, konsep toleransi telah banyak ditegaskan dalam Alquran. Di antaranya sebagaimana yang termaktub dalam surat Al Baqarah ayat 256, Allah Swt berfirman:
“Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada thagut (tuhan selain Allah) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 256)
68
Begitu kuatnya penegasan Islam akan toleransi beragama, Surat AlMumtahanah ayat 8 menjelaskan tentang tidak adanya larangan bagi orang Islam untuk berbuat baik, berlaku adil dan menolong orang-orang non-Islam. Allah Swt berfirman:
“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”
a. Koherensi Koherensi adalah pertalian atau jalinan anatarkata, atau kalimat dalam teks. Dua buah kalimat yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan sehingga tampak koheren. 105 Koherensi merupakan elemen yang menggambarkan bagaimana peristiwa dihubungkan atau di pandang saling terpisah. Dalam Piagam Madinah koherensi ini dapat di liat dalam salah satu pasal yaitu pasal 25 yang berbunyi. Pasal 25 وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم. ٢٥ .وانفسهم اال من ظلم واثم فانه ال يـوتخ اال نفسه واهل بيته
105
h..242
Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media , (Yogyakarta; LkiS, 2000),
69
Kaum Yahudi dari Bani „Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Karena akan merusak diri dan keluarga. Dalam pasal ini menjelasakan bahwa Kaum yahudi dari salah satu Bani Yaitu Bani „Awf dan kaum yahudi lain tentunya juga kaum Muslimin di persilahkan mengitu keyakinan masing-masing. Kecuali, bagi orang yang zalim (tidak mengikuti piagam madinah) dan selanjutnya pasal ini menunjukkan bahwa orang yang zalim dan jahat dapat merusak diri dan keluarganya.
5. Retoris Dalam retoris hal yang di amati adalah bagaimana kalimat di bentuk untuk menarik perhatian khalayak. 4.8 Tabel Retoris Piagam Madinah Hal Yang Diamati Retoris Bagaimana
Nabi
Muhammad
SAW
menyampaikan
pesan
melalui tulisan yang tertulis dalam Piagam Madinah
Temuan Data ُذا كتاب هي هحود الٌبي صلىاهلل عليَ ّسلن بيي الوإهٌيي ّالوسلويي هي قزيش ّيثزب ّهي تبعِن .فلحق بِن ّجاُد هعِن Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ini Muhammad
adalah
piagam
Rasulullah
SAW,
dari di
70
kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal
dari)
Quraisy
dan
Yatsrib
(Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan
diri
dan
berjuang
bersama mereka. ّاًَ هي تبعٌا هي يِْد فاى لَ الٌصز.٦١ .ّاالسْة غيز هظلْهيي ّال هتٌاصز عليِن Pasal 16 Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya. ّاى على اليِْد ًفقتِن ّعلى الوسلويي.٧٣ ًٍفقتِن ّاى بيٌِن الٌصزعلى هي حارب اُل ُذ الصحيفت ّاى بيٌِن الٌصح ّالٌصيحت ّالبز دّى االثن .ّاًَ لن يأثن اهزؤ بـحليفَ ّاى الٌصز للوظلْم Pasal 37 Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin)
bantu
membantu
dalam
menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling
memberi
saran
dan
nasehat.
Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak /menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.
71
Analisis tabel Dalam tabel di atas dijelaskan bahwa Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara umat Muslim yang diwakili oleh Rasulullah dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yastrib. Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan konflik antar Bani „Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas penyembah berhala di Madinah, sehingga membuat mereka menjadi satu kesatuan yang disebut ummah. Nabi membentuk satu kesatuan yang disebut ummah dengan: 1. Saling memberi saran dan nasihat 2. Kewajiban biaya yang sama 3. Saling bantu membantu 4. Memenuhi janji/tidak khianat 5. Memberi pembelaan bagi yang teraniaya
C. Kognisi Sosial Menurut Van djik, kunci dalam memahami produksi berita adalah dengan meneliti proses terbentuknya teks serta sumber- sumber yang di gunakan penulis sehingga menjadi sebuah berita. Dalam pandangan Van Djik, analisis wacana tidak di batasi hanya pada struktur teks, karena struktur wacana itu sendiri menunjukkan atau menandakan sejumlah makna, pendapat dan ideologi. Untuk membongkar bagaimana makna yang tersembunyi dari
72
sebuah teks, kita membutuhkan suatu analisis kognisi sosial. Pendekatan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa teks tidak mempunyai makna, tetapi makna itu di berikan oleh pemakai bahasa, atau lebih tepatnya oleh kesadaran mental pemakai bahasa. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penelitian atas representasi kognisi dan strategi penulis Piagam Madinah dalam membuat Piagam. Karena setiap teks pada dasarnya di hasilkan lewat kesadaran, pengetahuan, prasangka tertentu terhadap suatu peristiwa.106 Keotentikan dari Piagam Madinah dapat pula ditinjau dari ilmu hadits, karena lahirnya Piagam itu merupakan hasil perbuatan Nabi maka ia termasuk hadits.107 Imam-imam hadits seperti Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan Abu Dawud juga para penulis sejarah, seperti Ibn Ishaq, Abu „Ubaid al-Qasim bin Sallam. Dan Ibn Abi Khutsaimat meriwayatkan adanya perjanjian yang dibuat oleh Nabi tersebut dan gambaran garis besar isinya dari berbagai jalur atau sumber dengan sanad yang bervariasi. Dua buah hadits riwayat Bukhari menggambarkan garis besar isi Piagam dan satu buah hadits riwayatnya yang
lain menyatakan adanya
perjanjian tersebut, yang berbunyi: (Abu Juhaifat berkata: “Aku bertanya kepada „Ali apakah ada pada kamu sesuatu dari wahyu? Selain apa yang terdapat dalam Kitab Allah?” Ali menjawab, “Saya tidak mengetahui kecuali paham yang diberikan Allah kepada manusia dalam al-Qur‟an apa yang ada dalam shahifat ini.” Aku bertanya: “ Apa yang ada salam shahifat itu?” “Ali menjawab: “Tentang diat, tebusan tawanan, dan bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh lantaran membunuh seorang kafir”.)
106
Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media , (Yogyakarta; LkiS, 2000),
h..260 107
Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur‟an, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 96
73
(Dari Ibrahim al-Taimi dari ayahnya berkata: “ Ali pernah berpidato untuk kami. Ia mengatakan: “ Tidak ada bagi kita suatu kitab yang kita baca sellain Kitab Allah dan apa yang ada di dalam shahifat ini. Didalamnya terdapat tentang luka-luka, gigi yang tanggal didenda dengan unta dan Madinah adalah suci antara Air sampai ketempat itu. Siapa yang melakukan perbuatan jahat atau melindungi pelaku kejahatan, akan terkena laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak akan diterima penyesalan dan tebusan darinya. Siapa yang mengambil bukan hambanya akan mendapat balasan serupa. Siapa yang ingkar janji terhadap seorang muslim,akan mendapat akibat yang setimpal.”)108
Dalam hadist ini dinyatakan bahwa kedudukan Piagam Madinah ini dapat di sejajarkan dengan Kitab Allah dan Hadist-hadist yang memeuat tentang hukum-hukum islam, “Nabi SAW mengajak mereka (orang-orang musyrik dan Yahudi) menulis suatu ketentuan tertulis atau perjanjian setia (al-ahd dan al-mistaq) antaranya dan antara mereka yang mengkahiri mereka (mencaci dan memaki Nabi dan para sahabatnya) yang tertuang dalam perjanjian itu. Maka Nabi SAW menulis shahifat antaranya dan antara mereka serta kaum muslimin seluruhnya. Riwayat Ahmad”109
Piagam Madinah ini di buat langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang mana seluruh perkataan yang diucapkan oleh Nabi SAW langsung berupa wahyu atau hadist, tidak mungkin seorang Nabi Muhammad membuat sebuah dokumen sepenting ini secara asal-asalan atau sesuai dengan ego keinginan pribadi saja. Hal ini di dasari oleh firman Allah dalan Q.S. AnNajm:3 “Dan tiadalah yang diucapkannya (Muhammad) itu menurut kemauan hawa nafsunya”
J. Shuyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur‟an, h.97 109 Ahmad bin Hambal, al-musnad, jilid III, al-Maktab al-Islami, Bairut,1985, hlm.281
74
Dapat disimpulakan bahwa Nabi membuat Piagam Madinah ini untuk kemaslahatan masyarakat Madinah agar menjadi suatu Ummah yang hidup rukun dalam masyarakan majemuk yang harmonis.
D. Konteks Sosial Konteks sosial ini melihat bagaimana teks itu di hubungkan lebih jauh dengan struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat atas suatu wacana. 110 Oleh karena itu konteks sosial dalam hal ini adalah menjawab pertanyaan bagaimana wacana yang berkembang di masyarakat mengenai kerukunan antar umat beragama merujuk pada piagam madinah. Permasalahan
dalam
Piagam
Madinah
hampir
sama
seperti
permassalahan masyarakat di indonesia pada umumnya dalam hal ini mengenai kerukunan antar umat beragama, tidak sedikit masyarakat yang sering berkonflik atas nama agama. Maka dari itu saya merasa bahwa piagam madinah sangat tepat untuk di teliti dari sudut pandang kerukunan umat beragama yang di bangun atas dasar perjanjian yang di buat. Piagam ini di buat oleh Nabi SAW dengan latar belakang ingin mempersatukan Kaum Musimin dari muhajirin dan anshar dengan kaum yahudi dan kaum non-muslim lain di Madinah. Bahkan dalam pembukaan piagam Nabi SAW menyatukan masyarakat Madinah dalam bingkai pluralistik dengan dikenalkannya masyarakat baru yang di sebut ummah wahida. Artinya ikatan persatuan dan kesatuan penduduk Madinah tersebut
110
h..225
Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media , (Yogyakarta; LkiS, 2000),
75
bukan berdasarkan ikatan hubungan darah atau kabilah, melainkan agama atau akidah bagi orang-orang Muslim dan ikatan sosial politik anatara umat Muslim dan Yahudi untuk hidup bersama.111 Jimly Asshiddiqie mantan Ketua Mahkamah konstitusi pernah mengatakan kepada wartawan pada tanggal 30 november 2007 di Jakarta, “ Piagam Madinah merupakan kontrak sosial tertulis pertama di dunia yang dapat disamakan dengan kontitusi modern sebagai hasil dari praktik nilai-nilai demokrasi. Dan hal itu telah ada pada abad ke-6 saat eropa masih berada dalam abad kegelapan.” Bahkan mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat dalam ceramah agama bertema “Perspektif Piagam Madinah Dalam Konteks Kerukunan Nasional”, dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad 1435 Hijriah di Istana Negara, Jakarta mengatakan "Apabila dikaji lebih mendalam kandungan, ideologi, serta visi Pancasila yang merupakan landasan filosofis dan ideologis Indonesia, ditemukan banyak kemiripan dengan Piagam Madinah,". Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku,budaya dan agama yang berasaskan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika seharusnya berkaca pada Piagam Madinah ini, mengingat masih sering terjadi gesekan anatar umat beragama di Indonesia peneliti ingin sedikit membahas tentang kerukunan umat beragam di Indonesia. Kita sebagai suatu bangsa, harus mempunyai sintesa sendiri dengan mencari bentuk lain dari penjelmaan iman dan kepercayaan dalam praktek 111
J. Shuyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur‟an, (PT: Raja Grapindo Persada, 1996), cet ke 2, h. 112
76
kehidupan umat manusia. Kalau kita tetap berpegang bahwa inti agama berhubungan dengan iman, dan apabila cuma itu, maka tidak ada masalah dalam hubungan intern antarumat beragama.112
E. Relevansi Piagam Madinah Bagi Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun, bahkan predikat ini menjadi cermin kepribadian bangsa kita di mata dunia internasional. Indonesia adalah Negara yang majemuk, bhinneka dan plural. Indonesia terdiri dari beberapa suku, etnis, bahasa dan agama namun terjalin kerja bersama guna meraih dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia kita. Namun akhir-akhir ini keramahan kita mulai dipertanyakan oleh banyak kalangan karena ada beberapa kasus kekerasan yang bernuansa Agama. Ketika bicara peristiwa yang terjadi di Indonesia hampir pasti semuanya melibatkan umat muslim, hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Masyarakat muslim di Indonesia memang terdapat beberapa aliran yang tidak terkoordinir, sehingga apapun yang diperbuat oleh umat Islam menurut sebagian umat non muslim mereka seakan-seakan merefresentasikan umat muslim. Kerukunan umat beragama adalah suatu bentuk sosialisasi yang damai dan tercipta berkat adanya toleransi agama. Toleransi agama adalah suatu sikap saling pengertian dan menghargai tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah agama. Kerukunan umat beragama adalah 112
hal.279
Dr. Alo Liliwei,M.S Gatra – Gatra Komunikasi Antarbudaya PUSTAKA PELAJAR
77
hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup di negeri ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Tak hanya masalah adat istiadat atau budaya seni, tapi juga termasuk agama. Walau mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, ada beberapa agama lain yang juga dianut penduduk ini. Kristen, Khatolik, Hindu, Budha dan Konghucu adalah contoh agama yang juga banyak dipeluk oleh warga Indonesia. Setiap agama tentu punya aturan masing-masing dalam beribadah. Namun perbedaan ini bukanlah alasan untuk berpecah belah. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia untuk bersama-sama membangun negara ini menjadi yang lebih baik. 1. Konsep Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia a. Kerukunan intern umat beragama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama. Misalnya, kerukunan sesama orang Islam atau kerukunan sesama penganut Kristen. b. Kerukunan antar umat beragama , yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang memeluk agama berbeda-beda. Misalnya, kerukunan antar umat Islam dan Kristen, antara pemeluk agama Kristen dan Budha, atau kerukunan yang dilakukan oleh semua agama. c. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah, yaitu bentuk kerukunan
semua
umat-umat
beragama
menjalin
hubungan
yang yang harmoni dengan Negara/ pemerintah. Misalnya tunduk dan patuh terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
78
Pemerintah ikut andil dalam menciptakan suasana tentram, termasuk kerukunan umar beragama dengan pemerintah itu sendiri. Semua umat beragama yang diwakili oleh tokoh-tokon agama dapat sinergi dengan pemerintah. Bekerjasama dan bermitra dengan pemerintah untuk menciptakan stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa.113 TRI KRUKUNAN UMAT
PIAGAM MADINAH
BERAGAMA DI INDONESIA a. Kerukunan
intern
umat
a. Piagam Madinah menetapkan
beragama, yaitu suatu bentuk
bahwa seorang mukmin tidak
kerukunan yang terjalin antar
boleh mengikat persekutuan
masyarakat
atau aliansi dengan keluarga
penganut
agama. Misalnya, kerukunan
mukmin
sesama
atau
mukmin lainnya, dalam pasal
kerukunan sesama penganut
12. Seorang mukmin tidak
Kristen.
boleh
orang
b. Kerukunan
Islam
antar
umat
tanpa
persetujuan
membunuh
mukmin
lain untuk kepentingan orang
beragama , yaitu suatu bentuk
kafir
kerukunan yang terjalin antar
bolehkan menolong seorang
masyarakat
yang memeluk
kafir yang merugikan orang
berbeda-beda.
mukmin (pasal 14) dan orang-
agama
Misalnya, kerukunan umat
Islam
antar
dan
Kristen,
antara
pemeluk
agama
Kristen
dan
kerukunan
113
satu
Budha,
yang
atau
dilakukan
dan
orang
tidak
mukmin
pembela
dan
pula
di
adalah penolong
mukmin lain (pasal 15)114 b. Dalam
Piagam
Kerukunan
antar
Madinah umat
http://cyberdakwah.com/2013/07/mewujudkan-kerukunan-antar-umat-beragama/ J. Shuyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur‟an, (PT: Raja Grapindo Persada, 1996), cet ke 2, h. 142 114
79
oleh semua agama.
beragama juga menjadi suatu
c. Kerukunan umat beragama dengan
pemerintah,
bentuk
kerukunan
yaitu semua
pokok yang sangat penting. Disebutkan
bahwa
orang-
orang mukmin dan Yahudi
umat-umat
beragama
bekerja
menjalin
hubungan
pembiayaan selama mereka
yang yang harmoni dengan
berperang (pasal 24 dan 38),
Negara/
di antara mereka harus terjalin
pemerintah.
sama
Misalnya tunduk dan patuh
kerja
terhadap
menolong dalam menghadapi
aturan
dan
sama
menanggung
perundang-undangan
musuh
yang
terhadap
berlaku.
Pemerintah
dan
yang
tolong
menyerang
pemilik
Piagam,
ikut andil dalam menciptakan
saling
suasana
termasuk
memberi saran, dan berbuat
umar
baik bukan dalam perbuatan
tentram,
kerukunan
beragama dengan pemerintah itu
sendiri.
Semua
umat
menasehati
dan
dosa (pasal 37)115 c. Dalam
Piagam
Madinah
beragama yang diwakili oleh
kerukunan
tokoh-tokon
dapat
beragama dengan pemerintah
sinergi dengan pemerintah.
dapat dilihat dalam pasal yang
Bekerjasama
bermitra
menyatakan bahwa seluruh
untuk
orang mukmin dan Yahudi
stabilitas
harus saling bahu-membahu
dengan
agama
dan
pemerintah
menciptakan
persatuan dan kesatuan
antarumat
dan tolong-menolong dalam mempertahankan
Kota
Madinah (pasal 44).116
115
J. Shuyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur‟an, (PT: Raja Grapindo Persada, 1996), cet ke 2, h. 147 116
J. Shuyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur‟an, (PT: Raja Grapindo Persada, 1996), cet ke 2, h. 174
80
Aturan-aturan tentang kerukunan antarumat beragama di Indonesia pada prinsipnya tidak berbeda dengan aturanaturan dalam Piagam Madinah. Tidak ada perbedaan yang mendasar dari kedua sumber aturan tersebut tentang kerukunan antarumat beragama. Keduanya sama-sama memberikan keleluasaan kepada masingmasing penganut agama untuk melaksanakan agamanya masingmasing. Perbedaan terlihat dalam hal penanganan terhadap permasalahan yang muncul. Jika Nabi dengan cepat menyelesaikan setiappermasalahan yang muncul, maka tidak demikian halnya pemerintah Indonesia. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terlihat kurang cepat dankurang tegas sehingga konflik yang terjadi meluas dan berkepanjangan serta semakin sulit menyelesaikannya dengan tuntas.Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam Madinah,terutama yang terkait dengan aturan kerukunan antarumat beragama,bisa dijadikan landasan untuk mengatur masalah yang sama di Indonesia. Sikap Nabi dalam menyelesaikan permasalahan agama di Madinah juga bisa dijadikan cermin untuk menyelesaikan permasalahan kerukunan umat beragama yang muncul hingga akhir-akhir ini di Indonesia 2. Kerukunan Dalam Perspektif Islam Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebaiknya berkaca kepada sejarah yang pernah terjadi dalam dunia Islam, yaitu di Madinah. Dengan pimpinan nabi Muhammad saw mendirikan negara yang
81
pertama kali dengan penduduk yang majemuk, baik suku dan agama, suku Quraisy dan suku-suku Arab Islam yang datang dari wilayah-wilayah lain, suku-suku Arab Islam penduduk asli Madinah, suku-suku Yahudi penduduk Madinah, Baynuqa‟, Bani Nadlir dan suku Arab yang belum menerima Islam. Sebagai landasan dari negara baru itu Rasulullah saw memproklamasikan peratururan yang kemudian lebih dikenal dengan nama Shahifatul Madinah atau Piagam Madinah. Menurut para ilmuwan muslim dan non muslim dinyatakan bahwa Piagam Madinah itu merupakan konstitusi pertama negara Islam. Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal itu nabi Muhammad saw telah meletakkan pondasi sebagai landasan kehidupan umat beragama dalam negara yang plural dan majemuk, baik suku maupun agama dengan memasukkan secara khusus dalam Piagam Madinah sebuah pasal spesifik tentang toleransi. Secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 25: “Bagi kaum Yahudi (termasuk pemeluk agama lain selain Yahudi) bebas memeluk agama mereka, dan bagi orang Islam bebas pula memeluk agama mereke. Kebebasan ini berlaku pada pengikut-pengikut atau sekutu-sekutu mereka dan diri mereka sendiri” (lil yahudi dinuhum, wa lil muslimina dinuhum, mawaalihim wa anfusuhum). Paradigma toleransi antar umat beragama guna terciptanya kerukunan umat beragama perspektif Piagam Madinah pada intinya adalah seperti berikut:
82
1. Semua umat Islam, meskipun terdiri dari banyak suku merupakan satu komunitas (ummatan wahidah). 2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip: 1. Bertetangga yang baik 2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama 3. Membela mereka yang teraniaya 4. Saling menasehati 5. Menghormati kebebasan beragama.
Lima prinsip tersebut mengisyaratkan: 1. Persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas suku dan agama; dan 2. Pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Lahirnya Piagam Madinah oleh beberapa ahli tentang Islam, seperti dikatakan oleh sejarawan Barat, Wiliam Montgomery Watt sebagai loncatan sejarah yang luar biasa dalam perjanjian multilateral. Selain sifatnya yang inklusif, Piagam Madinah berhasil mengakhiri kesalahpahaman antara pemeluk agama selain Islam dengan jaminan keamanan yang dilindungi konstitusi Negara.
83
Semangat persamaan dan persaudaraan tanpa melihat suku dan agama dalam Piagam Madinah itu tidak lepas dari bimbingan wahyu Allah SWT, di mana Rasulullah saw tidak akan berkata sesuatu dari kehendak nafsunya kecuali merupan wahyu Allah SWT. Piagam Madinah senafas dengan inti ajaran paradigma kehidupan umat beragama yang termaktub dalam al Qur‟an al Karim, yakni tidak ada paksaan untuk menganut suatu agama (al Baqarah:256), larangan kepada Rasulullah saw untuk memaksa orang menerima Islam (Yunus:99) dan bahwa tiada larangan bagi umat Islam untuk berbuat baik, berlaku adil dan saling tolong menolong dengan orang-orang bukan Islam yang tidak memerangi umat Islam karena agama dan tidak mengusir meraka dari kampung halaman atau negeri mereka (al Mumtahanah:8–9), bahwa Islam mengakui pluralitas agama bukan pluralisme agama (al Kafirun:1- 6).117 Kalau sebab turunnya (asbab al nuzul) ayat dalam surat al Kafirun dikaji secara seksama, ayat ini merupakan penolakan Nabi Muhammad SAW secara diplomatis dan etis atas propaganda agama lain. Ketika Nabi Muhammad SAW ditawari untuk saling tukar agama, Nabi SAW menanggapinya dengan arif dan bijaksana, “bagimu agamamu, bagiku agamaku”. Tidak ada kaliamat yang bersinggungan sehingga orang yang mengajak beliau berutukar agama menjadi segan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Indonesia telah memiliki ideologi bernama Pancasila sebagai norma fundamental
117
http://cyberdakwah.com/2013/07/mewujudkan-kerukunan-antar-umat-beragama/
84
bernegara, staat fundamental norm, sekaligus juga sebagai filsafat dasar philosophische grondslag, yang berfungsi sebagai pijakan nilai-nilai moral bermasyarakat dan bernegara. Di sinilah Pancasila sebagai pengikat heterogenitas dalam kehidupan plural agar senantiasa tercipta kerukunan dan kedamaian. “Jika ditilik lebih lanjut dalam butir butir Piagam Madinah maka akan ditemukan nilai-nilai yang amat relevan dengan upaya kita membangun bangsa yang rukun, bukan saja rukun dalam konteks kehidupan beragama tetapi rukun dalam konteks berbangsa, dari kerukunan umat beragama menuju kerukunan nasional”, terang Mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali118 Piagam Madinah dan Pancasila, lanjut Menag terlihat paralel di mana keduanya berfungsi sebagai landasan nilai untuk selalu menghormati keragaman, menghargai hak-hak warga, dan mewajibkan para pemeluk agama untuk berpartisipasi-aktif dalam membangun bangsa. Menag kembali menegaskan bahwa Piagam Madinah memberi pesan lain akan pentingnya melepaskan diri dari ego Identitas yang menganggap diri sendiri sebagai yang paling hebat dan mengecilkan orang lain. “Kebersamaan, kerukunan, kedamaian akan terwujud manakala ego Identitas semacam ini disingkirkan dalam kehidupan sehari hari demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa”, tegas Menag.119
118
http://bimasislam.kemenag.go.id/preview/menag-kerukunan-akan-terwujud-jika-egoidentitas-disingkirkan.dpuf 119 http://bimasislam.kemenag.go.id/preview/menag-kerukunan-akan-terwujud-jika-egoidentitas-disingkirkan.dpuf
85
Benang merah relevansi kerukunan anatarumat bergama di Indonesia dengan Piagam Madinah ialah Piagam Madinah sudah menjelaskan dengan jelas aturan-aturan yang di terapkan untuk hidup rukun dan harmonis contohnya 1. Siapa yang ingin aman masuk ke masjid 2. Kaum Yahudi yang membayar pajak dan ikut dalam perjanjian mendapatkan hak yang sama dengan kaum Muslim dalam Madinah 3. Kaum Yahudi dan Non-Muslim lain bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan
Itu sebagaian kecil contoh isi dari Piagam Madinah yang menunjukkan bahwa Subtansi kerukunan umat bergama dalam Piagam Madinah lebih jelan dan terperinci, sehingga amat relevan jika Piagam Madinah di jadikan acuan untuk menjalankan prinsip hidup harmonis dalam masyarakat antarumat beragama di Indonesia.
BAB V KESIMPULAN A. Kesimpulan Dari uraian dan hasil penelitian yang dilakukan tentang analisis teks makna kerukunan antarumat beragama dalam Piagam Madinah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Analisis Teks Dalam analisis teks makna kerukunan antarumat beragama peneliti menggunakan pendekatan yang dilihat struktur makronya (tematik), superstrukturnya (skematik), serta struktur mikronya (semantik, sintaksis, stalistik, retoris)Piagam Madinah, maka konstruksi teksnya adalah tiga point tentang kerukunan antarumat beragama : a) Persatuan dan Kesatuan b) Persamaan dan Keadilan c) Kebebasan Beragama Kognisi Sosial dalam penelitian ini bukanlah wawancara langsung terhadap pembuat Piagam Madinah yaitu Nabi saw, melainkan melihat kondisi bagaimana sejarah terbentuknya Piagam Madinah melalui hadist-hadist riwayat Imam Ahmad bin Hambal yang tertulis dalam buku Shuyuthi J Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur‟an, yang meninjau kondisi psikologis pembuat Piagam Madinah lewat riwayat-riwayat hadist.
Konteks Sosial disini melihat bagaimana Piagam Madinah itu bisa terjadi dalam artian sebab musabab adanya perjanjian antara umat Islam yang di
86
87
wakili oleh Nabi Muhammad dengan kaum Yahudi dan non-Muslim di Madinah. Piagam ini di buat oleh Nabi SAW dengan latar belakang ingin mempersatukan Kaum Musimin dari muhajirin dan anshar dengan kaum yahudi dan kaum non-muslim lain di Madinah. 2.
Relevansi Piagam Madinah bagi kerukuan antarumat beragama di Indonesia adalah kerukunan umat beragama adalah suatu bentuk sosialisasi yang damai dan tercipta berkat adanya toleransi agama. Toleransi agama adalah suatu sikap saling pengertian dan menghargai tanpa adanya diskriminasi
dalam
hal
apapun,
khususnya
dalam
masalah
agama. Kerukunan umat beragama adalah hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup di negeri ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Tak hanya masalah
adat
istiadat atau
budaya
seni,
tapi
juga
termasuk
agama. Perbedaan ini bukanlah alasan untuk berpecah belah. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia untuk bersama-sama membangun negara ini menjadi yang lebih baik.
Piagam Madinah memberi pesan lain akan pentingnya melepaskan diri dari ego identitas yang menganggap diri sendiri sebagai yang paling hebat dan mengecilkan orang lain.Kebersamaan, kerukunan, kedamaian akan terwujud manakala ego identitas semacam ini disingkirkan dalam kehidupan sehari hari demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
88
B. Saran 1.
Piagam Madinah Dalam pembuatannya banyak menyimpan pesan, pengalaman, dan sejarah. Ketiga hal tersebut terangkum dalam Piagam Madinah. Piagam ini banyak diperbincangkan orang, baik kalangan Muslim maupun kalangan non-Muslim. Piagam ini telah membuktikan salah satu esensi dalam Islam adalah perdamaian dan persaudaraan. Oleh sebab itu penulis menyarankan dalam pembuatan pengembangann perundang-undangan tentang kerukunan anatarumat beragmabisalebih dulu mengacu terhadap isi dari pasal-pasal yang tertulis dalam Piagam Madinah sebagai dasar konstitusi pertama dalam sejarah manusia.
2. Kerukunan Umat Perkembangan kerukunan anatar umat bergama harus di tingakatkan agar tidak ada lagi gesekan atau konflik antarumat bergama,melihat dasar Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu maka masayarakat Indonesia harus lebih memperhatikan tentang bagaimana saling mengerti satu sama lain dalam hidup bermasyarakat seperti yang di katakan oleh Kepala PKUB masyarakat bisa dikatakan rukun jika saling memahami antar umat beragama dalam segi ajaran masing-masing ajaran agama,meahami konseo
tuhan
menurut
agama
masing.
Setelah
paham
harus
menghormati,karena dalam al quran ada ayat jangan menghina tuhan lain, (mutual respect) saling hormat. Dan setelah saling menghormati harus saling kerja sama dalam hal ini bukan kerja sama keagamaan, dari sisi kemanusiaan dan kemasyarakatan.
DAFTAR PUSTAKA A. Malik, Fadjar. Visi Pembaruan Pendidikan Islam. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia, 1998. AG., Muhaimin. Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2004 Agil Husin Al Munawar, Said. Fikih Hubungan Antar Agama. Jakarta: Ciputat Press. 2003. Ahmad bin Hambal, al-musnad, jilid III. Bairut: al-Maktab al-Islami, 1985. Al „Umari, Akram Diya „. Masyarakat Madinah Pada Masa Rasulullah SAW. Jakarta: Media Dakwah, 1994. Mansyur. Dakwah Islam dan Pesan Moral. Jakarta: Al- Amin Press, 1997. Ahmad, Zainal Abidin. Piagam Nabi Muhammad SAW: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia. Jakarta: Bulan Bintang, 1973. Aloliliweri, M.S. GATRA-GATRA KOMUNIKASI ANTARBUDAYA. Jakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2011. Asshidiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. Bahri, Syamsul “Peranan Agama dan Adat dalam Melestarikan Kerukunan Umat Beragama, “ vol XI , No. 1 (Januari-Juni 2001), h. 41. Bulaeng, Andi, Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta), 2004, h.164. Bungin, Burhan, Alasisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2003, h. 90. Bungin, Burhan, Metode Penelitian Sosial, Format-Format kuantitatif dan Kualitatif, (Surabaya: AUP), 2001, h. 293. Darwazah, Muhammad Izzah, Al-Dustur Al-Qurani wa Al-Sunnah Annabawiyah VI Syu‟un al-Hayyah. (Damsyiq : Isa al-Babi al-Halabi wa Syarakah, 1966) Daulay, M. Zainuddin, Mereduksi Eskalasi Konfil Antarumat Beragama di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2001), h. 67.
89
90
Eriyanto, Analisis Wacna (Yogyakarta: LKIS, 2003), cet ke-3, h. 275. Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, h. 237. Faisal, Sanipah, Penelitian Kualitatif, (Malang: YA3 Malang), 1990, h. 97. Haikal, Muhamad Husain, Sejarah Hidup Muhammad, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2005), Cetke-30, h. 202. Haq, Hamka, Jaringan Kerja Sama Antarumat Beragama: Dari Wawancara ke Aksi Nyata, (Jakarta: Titahandalusia Press, 2002), h. 54. Hendropuspito, Sosiologi Agama, (yogyakarta.. Kanisius dan BPK Gunung Mulya,1993),h.60 Ibrahim Meuraxa, Musbir, “Etika Islam dalam Kebijakan Pambinaan Kerukunan Umat Beragama, vol XI, no. 1 (2011), h. 1. Jasmadi, Membangun Relasi Antar Umat Beragama, (Refleksi Pengalaman Islman di Indonesia),” vol 5, no. 2 (juli 2010), h. 166. Kriyantono, Rahmat, Teknis Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),h. 58. Liliwei, Alo Gatra Komunikasi Antarbudaya PUSTAKA PELAJAR hal.279 Madjid, Nurcholis, “cita-cita politik kita”dalam bosco carvalo dan Dasrizal, (ed.), Aspirasi Umat Islam Indonesia, Leppenas, Jakarta 1983, halaman 11. Misrawi, Zuhairi, Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), h. 293294. Mulyana, Kajian Wacana: Metode dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), h. 170. Nasution, Harun, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta:UI-Press, 1985) cet ke-5, h. 56. Nurul rosidin, Didin, Mengelola Konflik Membangun Damai, (Semarang: WMC, 2007) cet ke-1 h 185 Oetomo, Dede, Kelahiran dan Perkembangan Analisis Wacana, (yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 3. Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 170.
91
Pulungan, J. Suyuthi, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur‟an, (Jakarta: PT Rajagrapindo Persada, 1994), cet ke-1, h. 113. Rani, Abdul, Analisis Wacana Sebuah Kajian (Malang: Bayu Media, 2004), h. 4. Ratu Perwiranegara, H. Alamsjah, Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982), h. 46. Sjadzali., H. Munawir Islam dan Tata Negara (Jakarta: UI Press, 1993), cet ke-5, h.8-9. Sairin, Weinata, Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2011), h. 1-2. Sobur, Alex, Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Framming, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) Cet. Ke-4, h. 47. Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: UI-Press, 1996). Tim Penyusun Kamus Besar Bahas Indonesia Departemen Penidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustakan, 1990), Cet ke-2, h. 680 Wasfi, Mustafa Kamal. Strategi Rasulullah Menghadapi Ulah Yahudi, Jakarta: Pustaka Mantiq, hal. 75 William H, Harris and Judith S, Levey, The New Colombia Encyclopedia (Colombia University Press New York & London, 1975), h. 514. “Toleransi: Mayoritas dan Minoritas,” Harian Republika, 21 Juni 2012 http://kbbi.web.id/monoteisme Di Akses pada tanggal 1 Juni pukul 23.02 WIB. http://cyberdakwah.com/2013/07/mewujudkan-kerukunan-antar-umat-beragama/ http://cyberdakwah.com/2013/07/mewujudkan-kerukunan-antar-umat-beragama/ http://bimasislam.kemenag.go.id/preview/menag-kerukunan-akan-terwujud-jikaego-identitas-disingkirkan#sthash.NbXCRH3O.dpuf http://bimasislam.kemenag.go.id/preview/menag-kerukunan-akan-terwujud-jikaego-identitas-disingkirkan#sthash.NbXCRH3O.dpuf
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (TJIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI Jl. Ir. H Juanda No. 95 Ciputat 15412 Indonesia Website
Nomor
Telepon/Fax . (021\ 7132728 I 74703580
:.idE-mail
:
Un.01/F5/pp.00.9/$r
)fi
notq
Jakarta*lc1 November 20 1 4
Lamp :l(satu)bundel
Hal : Bimbingan Skripsi Kepada Yth.
Kholis Ridho, M.Si Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SyarifHidayatullah .Iakarta
Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Bersama ini kami sampaikan outline dan naskah proposal skripsi yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu l(ornunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai berikut, Nama Nomor Pokok ,turusan/Konsentrasi
Semester Telp. Judul Skripsi
Taufik Nur Rohman 1110051000144 I(omunikasi dan Penviaran Islam IX (Sembilan) 083873 1 84755
Analisis Wacana Makna Kerukunan Antarumat Beragama dalam Piagam Madinah
Kami mohon kesediaannya untuk membimbing mahasiswa tersebut dalam penyusunan dan penyelesaian skripsinya selama 6 (enam) bulan dari tanggal 21 November 2014 s.d. 21 Mei 2015. Demikian, atas perhatian dan kesediaannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamu' alaikum Wr. Wb.
an.Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
VSu t NIP Tembusan: 1. Dekan 2. Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
xr.Ed,Ph.D 10330 r99803 1 004
صحيفة المدينة )hgiiiaM iagaiP( M ُاٌشديMّٓاٌشدMهللاMُتغ MِٓٚM يثشبٚM لشيشM ِٓM ٓاٌّغٍّيٚM ٓاٌّإِٕيM ٓتيM ٍُعٚM ٗعٍيM صٍىاهللM إٌثيM ِذّذM ِٓM ورابM ٘زا M .ُِٙعMجا٘ذٚMُٙتMفٍذكMُٙذثع Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Pasal 1 .إٌاطMْٚدMِٓMادذجٚMاِحMُٙٔاM.١ Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komuitas) manusia lain. Pasal 2 MُٙعأيM ْٚيفذM ُ٘ٚM اٙاعطائٚM اخزاٌذيحM ُٕٙتيM ٍْٛيرعالM ُٙستعرM ٍٝعM يشM لشM ِٓM ْٚاجشٌّٙاM . ٢ ٓاٌّإِٕيMٓتيMاٌمغظٚMفٚتاٌّعش Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin. Pasal 3 MاٌمغظٚMفٚتاٌّعشMاٙعأيMٜذفذMطائفحMًوٚMٌٝٚاالMٍُِٙعالMٍْٛيرعالMُٙستعرMٍٝعMفٛعٕٛتٚM. ٣ ٓاٌّإِٕيMٓتي Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
Pasal 4 MفٚتاٌّعشM اٙعأيM ٜذفذM ُِٕٙM طائفحM ًوٚM ٌٝٚاالM ٍُِٙعالM ٍْٛيرعالM ُٙعٍىشتعرM عاعذجٕٛتٚM .٤ ٓاٌّإِٕيMٓتيMاٌمغظٚ Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 5 MاٌمغظٚMفٚتاٌّعشMاٙعأيMٜذفذMُِٕٙMطائفحMًوٚMٌٝٚاالM ٍْٛيرعالMُٙستعرMٍٝعMاٌذشزMٕٛتٚM. ٥ ٓاٌّإِٕيMٓتي Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 6 MاٌمغظٚMفٚتاٌّعشMاٙعأيMٜذفذMُِٕٙMطائفحMًوٚMٌٝٚاالMٍُِٙعالMٍْٛيرعالMُٙعٍىشتعرMُجشٕٛتٚM. ٦ ٓاٌّإِٕيMٓتي Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 7 MفٚتاٌّعشM اٙعأيM ٜذفذM ُِٕٙM طائفحM ًوٚM ٌٝٚاالM ٍُِٙعالM ٍْٛيرعالM ُٙعٍىشتعرM إٌجاسM ٕٛتٚM . ٧ ٓاٌّإِٕيMٓتيMاٌمغظٚ Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
Pasal 8 MاٙعأيM ٜذفذM ُِٕٙM طائفحM ًوٚM ٌٝٚاالM ٍُِٙعالM ٍْٛيرعالM ُٙعٍىشتعرM فٛعM ٓتM ٚعّشM ٕٛتٚM . ٨ M ٓاٌّإِٕيMٓتيMاٌمغظٚMفٚتاٌّعش Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 9 MٓتيM اٌمغظٚM فٚتاٌّعشM اٙعأيM ٜذفذM ُِٕٙM طائفحM ًوٚM ٌٝٚاالM ٍُِٙعالM ٍْٛيرعالM ُٙعٍىشتعرM إٌثيدM ٕٛتٚ .٩ M ٓاٌّإِٕي Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 10 MفٚتاٌّعشM اٙعأيM ٜذفذM ُِٕٙM طائفحM ًوٚM ٌٝٚاالM ٍُِٙعالM ٍْٛيرعالM ُٙعٍىشتعرM طٚاالM ٕٛتٚM . ١١ ٓاٌّإِٕيMٓتيMاٌمغظٚ Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 11 .ًعمٚاMفذاءMٝفMفٚتاٌّعشMٖٛيعطMْاMُٕٙتيMِفشجاMْٛاليرشوMٓاٌّإِٕيMْاٚM.١١ Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam poembayaran tebusan atau diat.
Pasal 12 .ٗٔٚدMِِٓإMٌِٝٛMِِٓإMيذاٌـفMالٚM.١٢ Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya. Pasal 13 MٓتيMفغادMٚاMْاٚعذٚاMُاثMاجMٍُظMعيعحMدMٝاترغMٚاMُِٕٙM ٝتغMِٓMٍٝعMٓاٌّرميMٓاٌّإِٕيMْاٚM.١٣ .ُ٘ادذMٌذٚMْواMٌٛٚMجّيعاMٗعٍيMُٙايذيMْاٚMٓاٌّإِٕي Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orang yang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim , jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka. Pasal 14 .ِِٓإMٍٝعMوافشاMيٕصشMالٚMوافشMٝفMِإِٕاMِِٓإMًيمرMالٚ .０ Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman. Pasal 15 .إٌاطMْٚدMتعضMاٌيِٛMُٙيعضMٓاٌّإِٕيMْاٚMُ٘ٔاMادMُٙعٍيMيذيذMادذجٚMهللاMرِحMْاٚM.١٥ Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain. Pasal 16 .ُٙعٍيMِرٕاصشMالٚMِٓيٍِٛظMغيشMجٛاالعٚMإٌصشMٌٗMْفاMدٛٙيMِٓMذثعٕاMِٓMٗٔاٚM.١٦ Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.
Pasal 17 MاءٛعM ٍٝعM االM هللاM ًعثيM فيM لرايM فيM ِِٓإM ْٚدM ِِٓإM ٌُيغاM الM ادذجٚM ٓاٌّإِٕيMٍُعM ْاٚM . ١٧ .ُٕٙتيMعذيٚ Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. Pasal 18 .تعضاMاٙتعضMيعمةMِعٕاMغضخMغاصيحMًوMْاٚM.١٨ Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain. Pasal 19 MٍٝعMٓاٌّرميٚMٓاٌّإِٕيMْاٚMهللاMًفىغثيMُ٘دِاءMتـّأايMتعضMٍٝعMُٙتعضMيثئMٓاٌّإِٕيMْاٚM. ١٩ .ِٗٛالٚMٜ٘ذMٓادغ Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus. Pasal 20 .ِِٓإMٍٝعMٗٔٚدMيٛاليذٚMالٔفغاٚMيشMٌمشMِاالMِششنMاليجيشMٗٔاٚM.٢١ Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.
Pasal 21 MٗعٍيMٓاٌّإِٕيMْاٚMيٛاٌّمرMٌيٚMٝيشضMْاMاالMٗدتٛلMٗٔفاMتيٕحMٓعMلرالMِإِٕاMاعرثظMِٓMٗٔاٚM. ٢١ M .ٗعٍيMَااللياMٌُٙMًاليذٚMوافح M
M
Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya. Pasal 22 MالٚMِذذثاMيٕصشMْاMاآلخشMَٛاٌيٚMتاهللMِٓآٚMاٌصذيفحMٖ٘زMٝفMتّاMألشMٌِّٓإMًيذMالMٗٔاٚM. ٢٢ .العذيٚMصشفMِٕٗMاليـإخزٚMاٌمياِحMَٛيMٗغضثٚMهللاMٌعٕحMٗعٍيMْفاMٖاٚآMٚاMٖٔصشMِٓMٗٔاٚMيحٚيـإ Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan. Pasal 23 ٍُعٚMٗعٍيMهللاMٍٝصMِذّذMٌٝاٚMًجٚعضMهللاMٌٝاMِٖشدMْفاMشيئMِٓMٗفيMُاخرٍفرMّاِٙMُأىٚM.٢٣ Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW. Pasal 24 ِٓذاستيMاِٛاMِادMٓاٌّإِٕيMِعMْٛيٕفمMدٛٙاٌيMْاٚM.٢٤ Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Pasal 25 MِٓMاالMُٙأفغٚMُٙاٌيِٛMُٕٙديMٌٍّٓغٍّيٚMُٕٙديMدٌٍٛٙيMٓاٌّإِٕيMِعMاِحMفٛعMتٕيMدٛٙيMْاٚM.٢٥ M .ٗتيرMً٘اٚMٗٔفغMاالMذخٛيـMالMٗٔفاMُاثٚMٍُظ
Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Karena akan merusak diri dan keluarga. Pasal 26 فٛعMٕٝتMدِٛٙاٌيMًِثMإٌجاسMٕٝتMدٌٛٙيMْاٚM.٢٦ Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. Pasal 27 فٛعMٕٝتMدِٛٙاٌيMًِثMاٌذشزMٕٝتMدٌٛٙيMْاٚM.٢٧ Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. Pasal 28 فٛعMٕٝتMدِٛٙاٌيMًِثMعاعذجMٕٝتMدٌٛٙيMْاٚM.٢٨ Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. Pasal 29 فٛعMٕٝتMدِٛٙاٌيMًِثMُجشMٕٝتMدٌٛٙيMْاٚM.٢٩ Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. Pasal 30 فٛعMٕٝتMدِٛٙاٌيMًِثMطٚاالMٕٝتMدٌٛٙيMْاٚM.٣١ Kaum Yahudi Banu Al-‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. Pasal 31 .ٗتيرMً٘اٚMٗاالٔفغMذخٛيMالMٗٔفاMُاثٚMٍُظMِٓاالMفٛعMٕٝتMدِٛٙاٌيMًِثMثعٍثحMٕٝتMدٌٛٙيMْاٚM.٣١ Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. Pasal 32 ُٙٔفغMوأMٗثعٍثMٓتطMٕٗجفMْاٚ
.０
Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.
Pasal 33 ُاالثMْٚدMاٌثشMْاٚMفٛعMٕٝتMدِٛٙاٌيMًِثMاٌشطيثحMٌٕٝثMْاٚM.٣٣ Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. Pasal 34 ُٙوأٔفغMٗثعٍثMاٌيِٛMْاٚM.٣٤ Sekutu-sekutu Sa’labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa’labah). Pasal 35 ُٙوأٔفغMدٛٙيMتطأحMْاٚM.٣٥ Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi). Pasal 36 MٗٔاٚMجشحMثاسMٍٝيٕذجشعMالMٗٔاٚMٍُعٚMٗعٍيMصٍىاهللMِذّذMْتارMاالMُِٕٙادذMيخشجMالMٗٔاٚM. ٣٦ .اتش٘زاMٍٝعMهللاMْاٚMٍُظMِٓMاالMٗتيرMً٘اٚMفرهMٗفثٕفغMفرهMِٓ Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesunggunya Allah sangat membenarkan ketentuan ini. Pasal 37 Mٖ٘زM ً٘اM داسبM ِٓM ٍٝإٌصشعM ُٕٙتيM ْاٚM ُٙٔفمرM ٓاٌّغٍّيM ٍٝعٚM ُٙٔفمرM دٛٙاٌيM ٍٝعM ْاٚM . ٣٧ .ٌٍٍَّٛظMإٌصشMْاٚMٗتـذٍيفMاِشؤMُيأثMٌُMٗٔاٚMُاالثMْٚدMاٌثشٚMإٌصيذحٚMإٌصخMُٕٙتيMْاٚMاٌصذيفح Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh
piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. Pasal 38 .ِٓذاستيMاِٛMِاداMٓاٌّإِٕيMِعMْٛيٕفمMدٛٙاٌيMْاٚM.٣٨ Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan. Pasal 39 .اٌصذيفحMٖ٘زMً٘االٙفٛجMَدشاMيثشبMْاٚM.٣٩ Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini. Pasal 40 .ُالاثٚMِضاسMغيشMوإٌفظMاٌجاسMْاٚM.٤١ Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat. Pasal 41 اٍٙ٘اMْتارMاالMذجاسدشِحMالMٗٔاٚM.٤١ Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya. Pasal 42 MهللاM ٌٝاM ِٖشدM ْفاM ٖفغادM يخافM اشرجاسٚM دذزM ِٓM اٌصذيفحM ٖ٘زM ً٘اM ٓتيM ْواM ِاM ٗٔاٚM . ٤٢ .ٖاتشٚMاٌصذيفحMٖ٘زMٝفMِاMٝاذمMٍٝعMهللاMْاٚMٍُعٚMٗعٍيMصٍىاهللMِذّذMٌٝاٚMًجٚعض Bila terjadi suatu persitiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini. Pasal 43 ٔصش٘اMِٓMالٚMلشيشMالذجاسMٗٔاٚM.٤٣
Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka. Pasal 44 .يثشبMُ٘دMِٓMٍٝعMإٌصشMُٕٙتيMْاٚM.٤٤ Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib. Pasal 45 MًِثMٌٝاMاٛدعMاراMُٙٔاٚMٗٔٛيٍثغٚMٗٔٛيصاٌذMُٙٔفاM)ٗٔٛيٍثغٚ(MٗٔٛيصاٌذMصٍخMٌٝاMاٛدعMاراٚM.٤٥ .ٍُٙلثMٜاٌزMُٕٙجاتMِٓMُٙدصرMأاطMًوMٍٝعMٓاٌذيMٝفMداسبMِٓMاالMٓعٍىاٌّإِٕيMٌُٙMٗٔفاMرٌه Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksankan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya. Pasal 46 Mً٘اMِٓMٓاٌذغMاٌثشMِعMاٌصذيفحMٖ٘زMًِ٘االMًِثMٍٝعMُٙأفغٚMُٙاٌيِٛMطٚاالMدٛٙيMْاٚM. ٤٦ .ُاالثMْٚدMاٌثشMْاٚMاٌصذيفحMٖ٘ز Kaum Yahudi Al-‘Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.
Pasal 47 M٘زاMيٛيذMالMٗٔاٚMٖاتشٚMاٌصذيفحMٖ٘زMٝفMاصذقMٍٝعMهللاMْاٚMٗٔفغMٍٝاالعMواعةMيىغةMالٚM.٤٧ MٝاذمٚMتشMٌّٓMجاسMهللاMْاٚMُاثٚMٍُظMِٓMاالMتاٌّذيٕحMِٓآMلعذMِٓٚMِٓآMخشجMِٓMٗٔاٚM.ُآثٚMٌُظاMْٚدMاٌىراب ٍُعٚMٗعٍيMهللاMٍٝصMهللاMيٛسعMِذّذٚ Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW MعثذMِذّذM ٝ(أتMَ٘شاM ٓالتM 111-111MصM ٝٔاٌـثاM اٌجضءM.َ.صM إٌثيMعيشجMورابMِٓM ِمرطف .٘ـM412MعٕحMٝفٛاٌّرM)اٌّـٍه Dikutip dari kitab Siratun-Nabiy saw., juz II, halaman 119-133, karya Ibnu Hisyam (Abu Muhammad Abdul malik) wafat tahun 214 H.
